text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. pasar uang. surat berharga. penerbitan. transakumum pasar uang yang dalam, likuid,guna pengembangan pasar uang tersebut diperlukan pengembangan instrumen pasar uang, salah satunya berupa surat berharga komersial. surat berharga komersial merupakan instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh korporasi non bank dengan jangka waktu sampai dengan (satu) tahun, sebagai alternatif pendanaan atau pengelolaan likuiditas jangka pendek bagi korporasi non bank. penambahan alternatif tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan efisiensi dalam pembiayaan ekonomi nasional. sementara itu, pengembangan surat berharga komersial sebagai instrumen pasar uang akan memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas yang lebih baik bagi pelaku pasar, yang pada akhirnya berkontribusikewenangan bank indonesia dalam mengatur instrumen pasar uang yang memiliki jangka waktu sampai dengan (satu) tahun sejalan dengan pengaturan dalam undang undang nomor tahun tentang pasar modal beserta penjelasannya. dalam tersebut diatur bahwa surat berharga komersial sebagai salah satu bentuk efek yang merupakan instrumen pasar uang dikecualikan dari kewajiban penawaran umum dengan pertimbangan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan efek yang memiliki jangka waktu sampai dengan (satu) tahun dilaksanakan oleh instansi lain. sehubungan dengan hal tersebut, bank indonesia sebagai otoritas pasar uang telah mengatur pasar uang dan instrumennya dalam peraturan bank indonesia yang mengatur mengenai pasar uang. disamping itu, untuk memperkuat kredibilitas pasar uang sebagai media transmisi kebijakan moneter pada umumnya dan pasar surat berharga komersial pada khususnya, bank indonesia juga mengatur surat berharga komersial sebagai salah satu instrumen pasar uang dalam peraturan bank indonesia ini. pengaturan surat berharga komersial difokuskan pada pembentukan pasar dengan basis investor profesional (qualified investor). investor profesional (qualified investor) merupakan investor yang memiliki pengetahuan investasi yang baik termasuk pemahaman atas risiko investasi. salah satu cara untuk membentuk pasar dengan basis investor profesional (qualified investor) dilakukan melalui pembatasan nominal pembelian surat berharga komersial paling sedikit rp500. (lima ratus juta rupiah), mempertimbangkan hal tersebut, dalam peraturan bank indonesia ini diatur aspek keterbukaan informasi yang berbeda dengan aspek keterbukaan informasi bagi investor yang bukan merupakan investor profesional (ungualified investor). ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan pengaturan dan pengawasan atas penerbitan dan transaksi surat berharga komersial antara lain pengaturan dan pengawasan terhadap penerbit surat berharga komersial, pelaku perubahan informasi maupun fakta material yang dicantumkan dalam memorandum informasi dan atau dokumen lainnya dapat berupa perubahan informasi maupun fakta material yang telah dilaporkan dalam laporan berkala penerbit surat berharga komersial maupun informasi maupun fakta material yang belum dilaporkan. perubahan informasi maupun fakta material yang harus dilaporkan kepada bank indonesia meliputi seluruh perubahan informasi maupun fakta material yang terjadcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. hasil penawaran paling sedikit berisi jumlah surat berharga komersial dan tingkat diskonto. dokumen hasil penawaran merupakan bagian dari memorandum informasi yang sebelumnya masih bersifat sementara karena belum dilakukannya penawaran. perubahan informasi dalam memorandum informasi hanya diperbolehkan untuk informasi yang sebelumnya masih bersifat sementara karena belum dilakukannya penawaran. penyerahan salinan memorandum informasi dan atau dokumen lainnya disertai surat pernyataan dari penerbit surat berharga komersialtelaah oleh bank indonesia pada saat persetujuan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial. yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu adalah jangka waktu dari pemberian persetujuan pendaftaran penerbitan sampai dengan penawaran kepada calon investor. jangka waktu ini perlu ditetapkan mengingat apabila jangka waktu dari pemberian persetujuan pendaftaran sampai dengan penawaran kepada calon investor terlalu lama, kemungkinan terjadinya perubahan informasi maupun fakta material dalam dokumen memorandum informasi dan atau dokumen lainnya akan semakin besar sehingga dokumen keterbukaan informasi yang ditelaah bank indonesia menjadi tidak valid. rencana penundaan penerbitan surat berharga komersial antara lain memuat alasan penundaan penerbitan surat berharga komersial. cukup jelas. guna memastikan bahwa calon investor surat berharga komersial melakukan penilaian dan mempelajari risiko dalam berinvestasi surat berharga komersial, penerbit surat berharga komersial dan lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial yang berperan dalam penatalaksanaan penerbitan surat berharga komersial harus memberikan kemudahan bagi investor surat berharga komersial untuk mengakses informasi yang diperlukan, memberikan kesempatan bagi investor surat berharga komersial untuk membaca dan mempelajari informasi dimaksud, serta memastikan bahwa investor telah membaca dan mempelajari informasi tersebut. cukup jelas. sarana yang memudahkan akses informasi oleh calon investor surat berharga komersial antara lain laman korporasi daricukup jelas. cukup jelas. ketatausahaan surat berharga komersial dan penyelesaian transaksi surat berharga komersial antara lain mencakup pencatatan kepemilikan, penyimpanan dokumen, pemindahan kepemilikan, pemindahan atau mutasi pencatatan, dan pembayaran pelunasan surat berharga komersial. cukup jelas. cukup jelas. bukti penerbitan kolektif dimaksudkan sebagai pemenuhan persyaratan surat sanggup sebagaimana dimaksud dalam kitab undang undang hukum dagang. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial memiliki tugas membantu penerbit surat berharga komersial untuk mempersiapkan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial dan penerbitan surat berharga komersial, termasuk memastikan keterbukaan informasi oleh penerbit surat berharga komersial. dalam memberikan jasa membantu penerbit surat berharga komersial untuk melakukan penerbitan surat berharga komersial, lembaga pendukung penerbitan memiliki tanggung jawab tertinggi kepada investor surat berharga komersial. dengan demikian, lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial harus senantiasa melakukan upaya terbaik bagi perlindungan investor. huruf jasa penata laksana (arranger) penerbitan dapat berupa kegiatan persiapan penerbitan, penawaran kepada calon investor, dan atau persiapan distribusi surat berharga komersial. huruf yang dimaksud dengan lembaga pemeringkat adalah pihak yang melakukan penilaian terhadap peringkat kredit dari surat berharga komersial termasuk penjaminan atau penanggulangan yang dapat mempengaruhi peringkat kredit dari surat berharga komersial. huruf yang dimaksud dengan konsultan hukum adalah pihak yang melakukan kegiatan uji tuntas aspek hukum (legal due diligence) atas korporasi non bank yang akan menerbitkan surat berharga komersial. huruf yang dimaksud dengan akuntan publik adalah pihak yang melakukan kegiatan uji tuntas aspek keuangan (financial due diligence) atas korporasi non bank yang akan menerbitkan surat berharga komersial. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial yang telah terdaftar bank indonesia dapat memberikan jasa dalam penerbitanpenerbitan surat berharga komersial tidak dapat memberikan jasa dalam penerbitanan atau individual profesi dinilai antara lain dari keabsahan dan izin kelembagaan dan atau individual profesi yang dimiliki oleh lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial dari otoritas atau lembaga profesi terkait untuk menjalankan fungsinya. huruf kemampuan lembaga pendukung penerbitanmemiliki etika dalam berprofesi, dan memiliki pengalaman atas profesi serupa sektor jasa keuangan. cukup jelas. cukup jelas. lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial diwajibkan memberikan pendapat dan keterangan yang objektif, independen, dan tidak menyesatkan dengan pertimbangan bahwa lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial bertindak untuk kepentingan investor surat berharga komersial. apabila lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial memberikan pendapat dan atau keterangan menyesatkan yang menyebabkan kerugian, termasuk diantaranya kerugian investor, lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. tanggung jawab lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial dapat dilakukan baik sendiri sendiri maupun bersama sama dengan mempertimbangkan pendapat dan atau keterangan yang diberikan. namun demikian, tanggung jawab atas kerugian yang timbul sebatas keterangan yang diberikannya. tanggung jawab dimaksud tidak berlaku dalam hal lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial dapat membuktikan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah yang mencukupi untuk membuktikan kecukupan, objektivitas, independensi, dan kebenaran informasi. cukup jelas. cukup jelas. lembaga pendukung transaksi surat berharga komersial yang telah terdaftar bank indonesia dapat memberikan jasa perantara pelaksanatransaksi surat berharga komersial tidak dapat memberikan jasa perantara pelaksanamencakup antara lain keabsahan dan izin kelembagaan yang dimiliki oleh lembaga pendukungdalam hal ketatausahaan dilakukan oleh lpp yang ditunjuk oleh bank indonesia, bank yang melaksanakan kegiatan kustodian dan perusahaan efek merupakan pemegang rekening lpp yang ditunjuk olehelah terdaftar bank indonesiaketatausahaan dan penyelesaian transaksi surat berharga komersial tidakinilai antara lain dari keabsahan dan izin kelembagaan yang dimiliki oleh lembaga pendukung ketatausahaan dan penyelesaianperubahan informasi maupun fakta material dapat berupa pengisian informasi maupun fakta material yang telah terkandung dalam memorandum informasi dan atau dokumen lainnya dan penambahan informasi maupun fakta material baru. cukup jelas. cukup jelas. akses informasi bertujuan untuk memastikan investor surat berharga komersial dan atau calon investor surat berharga komersial memperoleh informasi yang cukup tentang surat berharga komersial beserta kondisi penerbit surat berharga komersial. pengungkapan informasi maupun fakta material pascapenerbitan surat berharga komersial antara lain dapat dilakukan melalui laman korporasi dari calonpemberian aksesketahuicukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan secara langsung adalah transaksi surat berharga komersial yang dilakukan tanpa melalui jasa perantara pelaksanaan transaksi. huruf cukup jelas. cukup jelasvaluta asing. yang dimaksud dengan hari kerja adalah hari kerja bank indonesia atau lpp yang ditunjuk oleh bank indonesia. cukup jelas. cukup jelas. dukungan dalam pembentukan harga secara transparan dan kredibel antara lain melalui pelaporan transaksi surat berharga komersial. pemenuhan prinsip kehati hatian dan penerapan manajemen risiko oleh penerbit surat berharga komersial dimulai sejak persiapan penerbitan, penerbitan, dan pascapenerbitan sampai dengan pelunasan kewajiban penerbit surat berharga komersial. pemenuhan prinsip kematian hatian dan penerapan manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa penerbit surat berharga komersial dapat memenuhi kewajiban penerbit surat berharga komersial terutama terkait pembayarantransaksi dan lembaga pendukung pasar uang yang melakukan kegiatan pasar surat berharga komersial. huruf cukup jelas. huruf angka yang dimaksud dengan penjaminan atau penanggulangan adalah awal sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan kitab undang undang hukum dagang, yang ditujukan untuk surat berharga komersial dan dituangkan dalam bukti penerbitan kolektif. penjaminan atau penanggulangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keyakinan terhadap kapabilitas korporasi non bank yang akan menerbitkan surat berharga komersial dalam memenuhi kewajibannya dengan mempertimbangkan data historis (track record) pemenuhan kewajiban maupun arus kas dari korporasi non bank yang baru berdiri masih terbatas. data historis (track record) diperlukan sebagai bahan penilaian kualitas kredit oleh calon investor surat berharga komersial. angka yang dimaksud dengan ekuitas adalah modal yang disetor ditambah dengan laba yang ditahan. angka yang dimaksud dengan laba bersih adalah laba yang diperoleh setelah memperhitungkan pemotongan pajak. huruf cukup jelas. informasi kondisi korporasi baik pada saat penerbitan maupun pascapenerbitan. pemenuhan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi antara lain dilakukan untuk melindungi kepentingan konsumen yang dalam hal ini merupakan investor surat berharga komersial. huruf prinsip perlindungan konsumen oleh penerbit surat berharga komersial dilakukan melalui penerapan tata kelola yang baik dalam proses persiapan penerbitan, penerbitan, dan pelunasan. huruf mekanisme penyelesaian sengketa perlu ditegaskan dan disepakati awal antara lain melalui pengungkapan dalam memorandum informasi dan atau dokumen lainnya. manajemen risiko yang dilakukan oleh penerbit surat berharga komersial antara lain terhadap risiko kredit yang berpotensi menyebabkan tidak terbakarnya surat berharga komersial dan risiko usaha yang berpotensi mengganggu kelangsungan usaha dari penerbit surat berharga komersial sehingga mempengaruhi kemampuan penerbit surat berharga komersial dalam melakukan pembayaran surat berharga komersial. prinsip manajemen risiko oleh penerbitketerbukaan informasi dalam penerbitan surat berharga komersial. dalam menyusun prinsip manajemen risiko, penerbit surat berharga komersial dapat mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait. penerapan prinsip kematian hatian oleh lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial dilakukan mulai dari proses persiapan penerbitan, penawaran, distribusi penerbitan, dan kegiatan pascapenerbitan seperti pelaporan. penerapan prinsip kematian hatian dan manajemen risiko oleh lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial bertujuan untuk mendorong terbentuknya pasar surat berharga komersial yang kredibel dimulai dari penerapan akuntabilitas dan tata kelola yang baik dalam penyiapan penerbitan, penawaran, distribusi surat berharga komersial, penanganan pascapenerbitanlembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial pada saat memberikan jasa penatalaksanaan penerbitan suatu surat berharga komersial. pengungkapan informasi tersebut antara lain dilakukan melalui pengungkapan informasi mengenai hubungan afiliasi dengan penerbit surat berharga komersial maupun pihak lain yang terlibat dalam penerbitan surat berharga komersial. huruf penerapan prinsip perlindungan konsumen dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan ketentuan lainnya yang terkait dengan perlindungan konsumen. upaya perlindungan konsumen oleh lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial antara lain dilakukan melalui penyampaian informasi yang transparan, objektif dan independen, penerapan tata kelola yang baik selama membantu penerbit surat berharga komersial saat mempersiapkan penerbitan maupun melakukan penawaran kepada calon investor, dan penerapan tata kelola yang baik dalam melakukan distribusi surat berharga komersial pasar perdana. huruf mekanisme penyelesaian sengketa perlu ditegaskan dan disepakati awal antara lain antara lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial dan penerbit surat berharga komersial. prinsip manajemen risiko oleh lembaga pendukung penerbitanpenerbitan surat berharga komersial kepada bank indonesia. penerapan prinsip kehati hatian dan manajemen risikodilakukan dalam setiap aspek transaksi atau perdagangan mulai dari pratransaksi, transaksi, dan pascatransaksi. penerapan prinsip kematian hatibertujuan untuk mendorong terciptanya perdagangan surat berharga komersial yang kredibel. huruf pemenuhan etika bertransaksi dan kode etik pasar (market code conduct) atau pedoman sejenis dapat menggunakan kode etik pasar yang tersedia seperti kode etik pasar yang diterbitkan oleh indonesia foreign exchange market committee item) dan association cambiste internationale aci) atau the financial markets association. huruf pemenuhan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi antara lain dilakukan pada saat penyampaian mutasi kepada calon investor surat berharga komersial dengan didasarkan pada pedoman internal maupun kode etik pasar yang secara umum diguna. huruf upaya perlindungan konsumen surat berharga komersialdilakukan melalui penyusunan dan penerapan standar layanan transaksi sesuai dengan praktik terbaik, penerapan tata kelola yang baik dalam melakukan perdagangan surat berharga komersial, dan pemberian jasa perantara sesuai dengan kode etik serta ketentuan lainnya terkait dengan perlindungan konsumenmanajemen risiko dalam perdagangan dan perantara perdagangan surat berharga komersial. prinsip manajemen risiko oleh lembaga pendukung,transaksi surat berharga komersial kepada bank indonesia. dalam menyusun prinsip manajemen risikopat mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait. basis investor surat berharga komersial yaitu investor profesional (qualified investor). pengaturan basis investor surat berharga komersial ini dilakukan dengan penerapan batasan minimum pembelian surat berharga komersial pasar perdana dan pasar sekunder. investor profesional diharapkan memiliki kemampuan untuk menilai risiko dalam melakukan investasi surat berharga komersial dengan penerapan prinsip kehati hatian antara lain melalui pemahaman terhadap memorandum informasi. penerapan prinsip kematian hatimulai dari penerimaan nasabah surat berharga komersial, pengadministrasian rekening nasabah surat berharga komersial, penyelesaian transaksi surat berharga komersial, ketatausahaan surat berharga komersial, penyampaian laporan kepada nasabah surat berharga komersial, dan pemberian jasa ketatausahaan (kustodian) lainnya. penerapan prinsip kematian hatian bertujuan untuk memastikan perlindungan bagi konsumen yang dalam hal ini merupakan investor surat berharga komersial dari potensi kerugian yang disebabkan oleh risiko operasional dalam kegiatan ketatausahaan surat berharga komersial dan penyelesaian transaksioleh lembaga pendukung ketatausahaan dan penyelesaian transaksi surat berharga komersial dengan memberikan kemudahan akses bagi konsumen yang dalam hal ini merupakan investor surat berharga komersial untuk memperoleh informasi mengenai ketatausahaan dan penyelesaian transaksi surat berharga komersial. huruf upaya perlindungan konsumen yang dalam hal ini merupakan investor surat berharga komersial oleh lembaga pendukung ketatausahaan dan penyelesaian transaksi surat berharga komersial antara lain dilakukan melalui penerapan tata kelola yang baik dalam melakukan pendaftaran nasabah surat berharga komersial, penyelesaian transaksi surat berharga komersial, distribusi surat berharga komersial pasar perdana, dan ketatausahaan surat berharga komersialketatausahaan dan penyelesaianantara lain terhadap risiko dalam pelaksanaan ketatausahaan dan penyelesaian transaksi surat berharga komersial. prinsip manajemen risiko oleh lembaga pendukung ketatausahaan dan penyelesaianketatausahaan dan penyelesaian transaksi surat berharga komersial kepada bank indonesia. pengawasan terhadap penerbitan dan transaksi surat berharga komersial mencakup penerbitan surat berharga komersial, transaksi surat berharga komersial sampai dengan penyelesaiannya, dan ketatausahaan surat berharga komersial sampai dengan pelunasan, termasuk aspek keterbukainformasi maupun fakta material yang signifikan antara lain informasi maupun fakta material yang terkait dengan perubahan dalam kegiatan usaha, perubahan status korporasi, perubahan manajemen inti korporasi, perkara hukum yang dialami oleh korporasi maupun manajemen inti korporasi, hasil pengawasan khusus dari regulator yang mengakibatkan adanya status pengawasan khusus yang dikenakan oleh regulator terkait, dan transaksi material yang memiliki nilai paling sedikit (empat puluh persen) dari ekuitas. yang dimaksud dengan segera setelah terjadi perubahan adalah tidak menunggu sampai dengan jadwal pelaporan berkala. penyampaian informasi tambahan atas laporan dapat disampaikan luar dari jadwal pelaporan berkala. cukup jelas. cukup jelas. antara lain berupa laporan peningkatan kompetensipenerbitan surat berharga komersial, meliputi perubahan informasi kelembagaan, perubahan izin usaha, izin profesi, atau keanggotaan pada suatu lembaga profesi,laporan paling sedikit meliputi: pencatatan data surat berharga komersial, kepemilikan surat berharga komersial, dan penyelesaian transaksi surat berhargatidak dapat menerbitkan surat berharga komersial berlaku untuk penerbitan surat berharga komersial secara tunggal atau huruf yang dimaksud dengan gagal bayar adalah kondisi tidak terpenuhinya kewajiban finansial korporasi non bank yang akan menerbitkan surat berharga komersialhuruf penyelesaian secara wajar atas kondisi gagal bayar dinyatakan antara lain melalui: bukti pelunasan atas pinjaman atau kredit, surat pernyataan dari kreditur bahwa pinjaman atau kredit menjadi lunas dalam bentuk akta notaris, dan atau putusan pengadilan. informasi mengenai gagal bayar yang telah dialami beserta penyelesaiannya harus dicantumkan secara rinci dalam dokumen memorandum informasi. huruf yang dimaksud dengan manajemen adalah manajemen inti (direksi) dan pengawas (komisaris) dari korporasi non bank yang akan menerbitkan surat berharga komersial. huruf yang dimaksud dengan manajemen risiko antara lain manajemen risiko atas risiko usaha, risiko kredit dari surat berharga komersial dan risiko sistemik. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf penerbitan dan ketatausahaan surat berharga komersial tanpa warkat (scripless) dimaksudkan untuk memudahkan individual maupun penerbitan surat berharga komersial secara berkelanjutanterkait penerbit surat berharga komersialterkait penerbit surat berharga komersialcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. bank indonesia dapat menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi dalam hal diperlukan. otoritas terkait dan atau lembaga profesi terkait, antara lain: otoritas jasa keuangan, dalam hal sanksi dikenakan kepada lembaga pihak yang berada dibawah pengawasan otoritas jasa keuangan termasuk didalamnya emiten, kementerian badan usaha milik negara, dalam hal sanksi dikenakan kepada korporasi badan usaha milik negara, bursa efek indonesia, dalam sanksi dikenakan kepada korporasi publik yang tercatat bursa efek indonesia, instansi atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan relevansi kegiatan dan pelanggaran, asosiasi yang menaungi pihak yang melakukan pelanggaran, dan lembaga laitransaksi antar investor. sementara itu, tetap terdapat keharusan bagi penerbit surat berharga komersial untuk menerbitkan bukti penerbitan kolektif atau bentuk lain yang disimpan bank indonesia atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh bank indonesia. huruf pengalihan secara elektronik dimaksudkan sebagai bentuk endorsement yaitu penerimaan terkait pemindahan kepemilikan sebagaimana diatur dalam kitab undang undang hukum dagang. pengalihan secara elektronik meliputi pula pemindahan atau mutasi pencatatan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf penetapan besaran nominal dilakukan untuk mendorong penggunaan instrumen surat berharga komersial sebagai wholesale funding dan meningkatkan potensi untuk ditransaksikan pasar sekunder. huruf penetapan besaran nominal pembelian surat berharga komersial oleh investor bertujuan untuk mendorong pembelian surat berharga komersial oleh investor profesional (qualified investor) yang dapat berupa investor institusi maupun investor individu. investor profesional (qualified investor) dianggap dapat mencari informasi yang diperlukan dalam menilai risiko investasi secara mandiri, memitigasi, dan atau mengambil risiko investasi. nominal pembelian surat berharga komersial berlaku pasar perdana dan pasar sekunder serta tidak bersifat kelipatan. huruf penetapan standarisasi tenor dilakukan untuk mendorong likuiditas transaksi pasar sekunder dan terciptanya term structure suku bunga pasar uang. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pemenuhan prinsip keterbukaan informasi bertujuan untuk memastikan calon investor surat berharga komersial memperoleh informasi maupun fakta material yang mencukupi mengenai kondisi korporasi non bank yang akan menerbitkan surat berharga komersial serta informasi terkait penerbitan surat berharga komersial. yang dimaksud dengan informasi maupun fakta material adalah informasi atau fakta mengenai kondisi korporasi non bank yang akan menerbitkan surat berharga komersial, yang bersifat material meliputi peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga surat berharga komersial, mempengaruhi kemampuan penerbit surat berharga komersial dalam membayar kewajiban penerbit surat berharga komersial, dan atau mempengaruhi pengambilan keputusan oleh investor maupun calon investor surat berharga komersial serta pihak lain yang berkepentingan atas informasi tersebut. informasi maupun fakta material dapat berupa informasi dari kejadian, peristiwa, atau fakta yang bersifat transaksional maupun non transaksional. suatu kejadian, peristiwa, atau fakta transaksional dianggap material apabila memiliki nilai paling sedikit (dua puluh persen) dari nilai ekuitas. keterbukaanaksesyang dimaksud dengan memorandum informasi adalah dokumen keterbukaan informasi yang diberikan kepada calon investor surat berharga komersial. dokumen memorandum informasi dapat memuat berbagai dokumen yang merupakan satu kesatuan. huruf ringkasan struktur surat berharga komersial mencakup pula informasi peringkat surat berharga komersial. huruf yang dimaksud dengan syarat dan kondisi paling sedikit meliputi persyaratan maupun kondisi tertentu yang diberlakukan dalam tahapan penawaran, penerbitan surat berharga komersial termasuk diantaranya informasi bank untuk pembayaran pemesanan surat berharga komersial, dan pelunasan surat berharga komersial serta aspek pendukung seperti perpajakan, mekanisme penyelesaian sengketa maupun yurisdiksi hukum. huruf cukup jelas. huruf mengingat surat berharga komersial merupakan instrumen jangka pendek maka penggunaan dana ditujukan untuk pendanaan jangka pendek seperti modal kerja, pembiayaan aset jangka pendek atau sebagai dana talangan sementara (bridging financing) sebelum melakukan pendanaan jangka panjang. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf informasi pendukung lain yang relevan dengan penerbitan surat berharga komersial, antara lain ikhtisar perjanjian dalam hal terdapat penjaminan surat berharga komersial atau dalam hal digunakan agen pemantau yaitu pihak yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan investor. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan penerbitan secara tunggal atau individual adalah penerbitan surat berharga komersial yang dilakukan (satu) kalihuruf yang dimaksud dengan penerbitan secara berkelanjutan adalah penerbitan surat berharga komersial yang dilakukan secara bertahap dalam (satu) tahuncukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. persetujuan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial akan diberikan oleh bank indonesia apabila tidak terdapat tanggapan, perubahan, dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang harus dipenuhi korporasi non bank yang akan menerbitkan surat berharga komersial. cukup jelas. bank indonesia tidak melakukan penilaian atas kualitas surat berharga komersial yang ditawarkan. penilaian atas kualitas surat berharga komersial oleh calon investor surat berharga komersial antara lain dapat dilakukan berdasarkan informasi dari memorandum informasi dan atau dokumen lainnya. keputusan melakukan investasi sepenuhnya berada tangan investor. risiko investasi termasuk dalamnya potensi penurunan kinerja penerbit surat berharga komersial, sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor. persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh bank indonesia bertujuan untuk menegaskan bahwa prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam proses persiapan penerbitan surat berharga komersial telah dipenuhi oleh penerbit surat berharga komersial. yang dimaksud dengan keterbukaan informasi antara lain pemenuhan prinsip keterbukaan informasi dalam pengungkapan informasi maupun fakta material dari penerbit surat berharga komersial. yang dimaksud dengan akuntabilitas antara lain pemenuhan persyaratan, tahapan penerbitan, dan penggunaan lembaga pendukung pasar uang yang telah terdaftar bank indonesia. cukup jelas. kewajiban penerbit surat berharga komersial paling sedikit meliputi pembayaran pokok atau nominal dari surat berharga komersial dan kewajiban lain yang timbul sebagai akibat dari terjadinya kondisi yang dipersyaratkan dalam surat berharga komersial dan memorandum informasi seperti pembayaran denda atau penalti atas keterlambatan pembayaran yang dipersyaratkan muka. yang dimaksud dengan penerbitan surat berharga komersial tahap lanjutan adalah penerbitan surat berharga komersial tahap kedua dan seterusnya. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan gagal bayar adalah kondisi tidak terpenuhinya kewajiban finansial penerbit surat berharga komersial dengan nilai lebih besar dari y60 (nol koma lima persen) dari modal disetor yang terjadi sejak tanggal persetujuan pendaftaran penerbitperubahan informasi maupun fakta material yang harus diketahui oleh calon investor surat berharga komersial yaitu perubahan informasi maupun fakta material yang terjadi darerbitan surat berharga komersial tahap lanjutan. |
sma tambahan lembaran negara r.isertifikat deposito pasar uang umum pasar uang yang dalam, likuidtabilitas sistem keuangan, kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. dalam rangka pengembangan pasar uang tersebut diperlukan pengembangan instrumen pasar uang yang dapat ditransaksikan oleh pelaku pasar uang, yaitu salah satunya sertifikat deposito yang ditransaksikan pasar uang. dari sisi makroekonomi, pasar sertifikat deposito yang likuid akan mendukung transmisi kebijakan moneter melalui penciptaan term structure suku bunga pasar uang yang lebih panjang. dari sisi makroekonomi, pasar sertifikat deposito yang likuid akan mendukung perbaikan struktur pendanaan perbankan melalui jangka waktu pendanaan yang lebih panjang dan potensi penambahan dana pihak ketiga. samping itu, pengembangan instrumen pasar uang yang dapat ditransaksikan oleh pelaku pasar uang juga diharapkan dapat mendorong efisiensi pendanaan dan menjadi salah satu sumber pembiayaan ekonomi nasional. berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan poj) nomor poj. tentang penerbitan sertifikat deposito oleh bank, telah diatur bahwa, yaitu dalam hal ini bank indonesia sebagai otoritas pasar uang. kewenangan bank indonesia ini ditegaskan pula dengan diterbitkannya peraturan bank indonesia mengenai pasar uang. samping itu, sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pasar modal diatur bahwauntuk sertifikat deposito tidak diwajibkan untuk memperoleh izin sebagai perusahaan efek. dengan demikian, perlu pengaturan dan perizinan terhadap pihak tersebut sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai perantara pelaksanaan transaksi dan ketatausahaan sertifikat deposito yang diperdagangkan pasar uang. selanjutnya, untuk menciptakan pasar sertifikat deposito yang mendukung pembentukan pasar uang yang likuid, dalam, dan efisien perlu diatur transaksi sertifikat deposito pasar uang. selain itu, pengaturan ini dimaksudkan untuk memitigasi potensi risiko sistemik dalam sistem keuangan, melalui penguatan aspek governance, kejelasan mekanisme transaksi, dan kewenangan pengawasbesaran nominal (issue size) paling sedikit rp10. (sepuluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing, dan selanjutnya dengan kelipatan rp10. (sepuluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing, dilakukan dalam rangka mendorong penggunaan instrumen sertifikat deposito sebagai wholesale funding dan meningkatkan potensinya untuk ditransaksikan pasar sekunder. huruf penetapan tenor standar yai dilakukan dalam rangka mendorong likuiditas transaksi pasar sekunder dan terciptanya benchmark rate untuk instrumen sertifikat deposito. huruf yang dimaksud dengan lpp antara lain pt. kustodian sentral efek indonesia seiasabah adalah pelaku yang menggunakan perantara pelaksanaan transaksi. cukup jelas. yang dimaksud dengan perantara pelaksanaan transaksi meliputi perusahaan efek dan perusahaan pialang yang diberikan izin sebagai perantara pelaksanaan transaksi sertifikat deposito. cukup jelas. yang dimaksud dengan bank yang pertama kali menerbitkan sertifikat deposito yang ditransaksikan pasar uang adalah bank yang pertama kali menerbitkan sertifikat deposito yang ditransaksikan pasar uang setelah berlakunya peraturan bank indonesia inibank terkait pemenuhan kriteria sertifikat deposito yang ditransaksikan pasar uang, penerapan prinsip kehati hatian dan manajemen risiko, dan pertimbangan risiko sistemik. cukup jelas. cukup jelas. informasi penerbitan yang disampaikan kepada bank indonesia antara lain berupa security name seri penerbitan, nominal penerbitan, diskonto, jangka waktu, tanggal penerbitan, dan tanggal jatuh tempo.terkait penerapan prinsip kehati hatian dan manajemen risiko. cukup jelas. yang dimaksud dengan transaksi sertifikat deposito dilakukan secara langsung adalah transaksi yang dilakukan oleh bank atau perusahaan efek tanpa melalui perantara pelaksanaan transaksi sertifikat depositomata uang valuta asing. larangan penjualan sertifikat depositoyang dimaksud dengan penduduk adalah orang, badan hukum atau badan lainnya,larangan pemberian jasa perantara penjualan sertifikat deposito dari nasabah pendudukcukup jelas. penerapan prinsip kehati hatian paling sedikit mencakupnerapan manajemen risiko mengacu pada ketentuan manajemen risiko yang diatur otoritas yang berwenang. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksudkan dengan sistem pelaporan bank indonesia adalah sistem pelaporan yang dilakukan secara online maupun offline. cukup jelas. cukup jelasbanefepialang, baik pelanggaran terhadap yang sama maupun yang berbedrasio loan value. rasio financing value. uang muan diubah dan antara dan disisipkan (dua) yakni (la) dan iz,:(sepuluh persen),,0y6 (sepuluh10y6 (sepuluh5y6y(la), (la), (la), (la), bdanl,ketentuan dan diubah, antara dan disisipkan (dua) yakni (la) dan itv untuk |
sea tambahan lembaran negara r.i financing value. uang mu', akad mmo1 |
lembaran negara republik indonesia penyelesaian transaksi. mata uang lokal negara mitrnggota dewan gubernur:&, |
rea tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. transaksi. bank dengan bi. penyelesaian transaksi. mata uang lokal negara mit& triwulan triwulan 1v: total sean jam woman, kumar comma jumat nokia juan mmw (billet keping) billet keping) billet keping) yuta rupiah) (billet keping) billet keping) yuta rupiah) london| 3sa22es080| 252536s19| 282s4ce190o| seasiosse| seasicassol sis79mars| 315ra.mam,so| dagger desa| sooko| a58276221| 2resesi los| 4osossses| losnoas| 2es0desa25| osascontos| lenga0s0sa| gas 12547asi4| 2ss9stops| s22iso36| desa. 1amonia2| serssssea| lists93en| 23teisme| sos2sns0o1| cbooo| 2ease121| istisgass| lat.s0ss5| so1so5ein| sessesain| 2as4ones| 2cannes| #400sa05e| solo| 1521200p8| 2iodine| sensus7is| ,s8| samsons87| t317.7o42g4| .58s.s2t. 2rososcos| logo4o| asossssc1| meneror2| aedsesots| go0soo| leasing2n| logo| 37366p2| 2nti2rao| 2niaga| sang2o| ssaogra| osieraaes| sirade| tsnsenoga| soo| seo| o008| a8| t0| 00s| os) tool ) 0s) o0a0| o oan| o | o |o yoo |o go, oo. oo. .| ts.ese.o10,s1 es.o12a71 w0| fenol isroool lermooo| oo 16r900| sol aps00| m.solo| 42s00o00| .2s0, o | oo. .| nsson| 3soo| 13sn000| wool ) as0s0w0| 2e00so| 2600s000| 2s0060| o | soo| @s85| senior| o 9a8ss| |l .| rs00o| sesi| u540000| o o t000| oro| ox0| soo ssow| 0g83| rasi naa . hemat woo| memes| sov1oo0| b01818 mmtoraritm| oo ) |esanataoo| ooo o) o|asasoase| o ) o(rsessorsi| o ) |esoasanas| oo ) asissarnastambahan lembaran negara r.i tahunanahunan emiten atau perusahaan publik umum laporan tahunan tidak hanya menjadi laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan emiten atau perusahaan publik kepada rups, namun juga merupakan salah satu sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham termasuk investor atau pemegang saham asing dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan pemegang saham terhadap emiten atau perusahaan publik. selain itu, laporan tahunan juga merupakan salah satu sumber informasi bagi regulator dalam melakukan pengawasan dalam upaya melindungi kepentingan investor atau pemegang saham. mengingat pentingnya laporan tahunan bagi investor atau pemegang saham dan regulator, kualitas laporan tahunan perlu ditingkatkan baik dari kualitas informasi yang dimuat dalam laporan tahunan maupun dari segi penyajian laporan tahunan. dalam rangka peningkatan kualitas informasi, perlu dilakukan penyempurnaan mengenai substansi dan keakuratan informasi yang dimuat dalam laporan tahunan. sementara itu, dalam rangka peningkatan penyajian laporan tahunan, untuk memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham asing dalam mengakses informasi dalam laporan tahunan, penyajian laporan tahunan perlu disajikan dalam bahasa indonesia dan bahasa asing, dimana bahasa asing tersebut paling sedikit adalah bahasa inggris. selain bermanfaat bagi investor atau pemegang saham, dan regulator, laporan tahunan yang berkualitas pada akhirnya dapat menjadi sarana promosi bagi emiten atau perusahaan publik dalam meningkatkan daya saing emiten atau perusahaan publik dengan perusahaan perusahaan kawasan regional maupun internasional. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan salinan dokumen cetak antara lain dalam bentuk fotokopi. cukup jelas. penyajian laporan tahunan dalam bahasa indonesia dan bahasa asing dapat disajikan dalam (satu) buku atau dalam buku terpisah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan telah tersedia bagi pemegang saham yakni pada saat laporan tahunan tersebut telah disediakan oleh emiten atau perusahaan publik dan dapat diakses oleh pemegang saham, misalnya kantor atau situs web emiten atau perusahaan publik. contoh: pernyataan pendaftaran emiten memperoleh pernyataan efektif pada tanggal maret dan tahun buku emiten perusahaan berakhir per desember emiten akan menyelenggarakan rups tahunan pada tanggal juni dengan demikian, emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan tahunan paling lambat pada tanggal pemanggilan rups tahunan, yakni hari sebelum pelaksanaan rups (pada tanggal medatangani secara langsung adalah penandatanganan yang dilakukan dengan menggunakan alat tulis, atau secara umum dikenal dengan tanda tangan basah. yang dimaksud dengan sistem pelaporan elektronik yakni sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik spe). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli adalah laporan keuangan tahunan yang ditandatangani secara langsung oleh direktur utama dan direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dan bermeterai cukupentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. cukup jelas. contoh: dalam hal akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir yang merupakan batas waktu penyampaian laporan tahunan jatuh pada hari sabtu maka emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan dimaksud paling lambat pada (satu) hari kerja berikutnya, yaitu hari senin. dalam hal emiten atau perusahaan publik menyampaikan laporan tahunantahunan selama (dua) hsmwali amanat, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai laporanwali amanat wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada otoritas jasa keuangan yang meliputi: laporan tengah tahunan mengenai kegiatan wali amanat: dan laporan tahunan mengenai kegiatan wali amanat. dalam hal terjadi peristiwa penting yang menyangkut kegiatan perwaliamanatan, wali amanat wajib menyampaikan laporan mengenai peristiwa penting kepada otoritas jasa keuangan. laporan sebagaimana dimaksud pada dan disampaik. laportiga puluh) hari setelah periode laporan, yang disusun dengan menggunakan format laporan tengahtelah periode laporan, yang disusun dengan menggunakan format laporanperistiwa pentingwali amanatwali amanat yaitulaporan wali amanat. ii. demi cukup jelas. huruf laporan tengahhuruf laporanlaporan peristiwa penting yang menyangkut kegiatan perwaliamanatan, antara lain: pembayaran pokok dan bunga efek bersifat utang sebelum jatuh tempo, jika dimungkinkan efek bersifat utang yang tidak tepat waktu, dan pengurangan, penambahan, pengalihan, atau penukaran jaminan, dan cc. penyelenggaraan rapat umum pemegang efek bersifat utang. dalam praktiknya salinan dokumen elektronik dimaksud dikenal dengan sebutan soft copycukup jelas. |
lembaran negara republik indonesia ' !? keuangan ojk. dana pensiun. investdana pensiun tanpa mengabaikan aspek kehati hatian, kesesuaian dengan karakteristik liabilitas dana pensiu. beberapa ketentuan dalama1. dan ojk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada dana pensiun untuk memenuhi ketentuan dimaksud(6a), (6b),: surat berharga negara, saham yang tercatat bursa efek indonesia: obligasi korporasi yang tercatat bursa efek indonesia, reksa dana yang terdiri atas: repo, penyertaan langsung indonesia, tanah indonesia, bangun jika terdapat jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah. (2a) ketentuan mengenai dasar penilaian untuk jenis investasi berupa: obligasiindonesia sebagaimana dimaksudpadapada huruf yang tidak diperdagangkan bursa efekketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:investasi pada repo sebagaimana dimaksud dalam huruf danpada huruf wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki jumlah investasi paling sedikit rp500. (lima ratus miliar rupiah), memiliki manajemen risiko yang memadai, dan cc.cc. jangka waktu tidak melebihi (sembilan puluh) hari, nilaketentuan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:dihapus. dihapus. dihapusketentuan dan diubah, antara dan disisipkan (dua) yakni (6a) dan eb), dan dihapus,huruf sampai dengan huruf angka angka dan angka huruf sampai dengan huruf huruf dan huruf: mtn sebagaimana dimaksud dalam huruf atau penyertaan langsung indonesia,, obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk setiap emiten,indonesia pada satu pihak sebagaimana dimaksud pada huruf(&a) investasi pada obligasi(6b)yanguktur yang telah menghasilkan pendapatanuruf huruf dan atau huruf adalah penyertaanyang dikelola oleh manajer investasi yang sama. dihapussebagaimana dimaksud ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:sebagaimana dimaksud dalam (6a), (6b), |
lembaran negara republik indonesia kelola perusahkualitas pengelolaan tata kelola perusahaan pembiayaan, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagiantara dan disisipkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: komite audit:, yang berkedudukan sebagai anggota. komite audit sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib melaksanakan: pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit, dan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling sedikitjksebagaimana dimaksud dalam hurufperusahaanhuruf c,(satu) orang komisaris, dan (satu) orang pejabat dengan level jabatansebagaimana dimaksud dalam huruf wajib: melakukan evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi, dan menyusun dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:agar sesuai dengan prinsip syariah. tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada wajib dimuat dalam anggaran dasar perusahaan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: anggota direksi dan anggota dewan komisaristempat anggota direksi dankepada perusahaan tempat anggota direksi dan atauketentuan dihapus. ketentuan huruf dan huruf diubah, huruf dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:mengungkapkan seluruh aspek pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam dan dihapus,dihapus. antara bab xvi dan babxvii disisipkan (satu) bab yakni bab via, dan diantara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: bab via penegakan kepatuhan perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan huruf huruf dan huruf dan hurufdalam harus ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris. rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari ojk. ojksebagaimana dimaksud dalam (l)dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari kerja sejak rencana pemenuhan diterima oleh ojk. ojknamun rencana pemenuhan tersebut masih memerlukan perbaikan. perusahaan wajib menyampaikan rencana pemenuhan yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan ojkjk. dalam hal perusahaan telah menyampaikan rencana pemenuhan yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan ojk, ojk memberikan pernyataan tidak keberatan atau penolakan dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam hal rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh perusahaan, ojk menyampaikan penolakan terhadap rencana pemenuhan. dalam hal rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada dinilai dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh perusahaan, ojk memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ojk tidak menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan, perusahaan dapat melaksanakan rencana pemenuhan. perusahaan wajib melaksanakan rencana pemenuhan yang telah memperoleh pernyataan tidak keberatan dari ojk sebagaimana dimaksud pada atau rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ketentuan dan diubah, serta dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: perusahjk sebagaimana dimaksud dalam dan atau belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan huruf huruf dan huruf dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulisjk mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis. dihapus. ketentuan diubah dan ditambahkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan huruf dan huruf dan huruf dan dan dan dan dan peraturan ojk ini, dikenai sanksi administratif berupaperingatan tertulisl1l), ojk mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal ojk telah mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dan dan perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, ojk dapat: menurunkan hasil penilaian tingkat risiko atau tingkat kesehatan perusahaan, dan atau melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama perusahaan. pada saat peraturan ojk ini mulai berlaku: bagi perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum peraturan ojk ini diundangkan, ketentuan dalam dan huruf (l), (l), dinyatakan berlaku (satujk nomor poj. tentang tata kelola perusahaan yang baik bagidalam huruf dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan ojk ini. peraturan ojk ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.dan atau, atauterkaitafiliasi adalahps(dua puluh persen) atau lebih,dan atauketentuan (l), dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:cc.kompetitif, dan memenuhi prinsip perlindungan konsumen, dan meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional. penerapan prinsip tata kelola perusahaandewan komisaris, dan dps:anganan benturan kepentingantransparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, dan rencana bisnisantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: ojk melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik. ojk berwenang meminta perusahaanwajib memenuhi permintaan ojk untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ditambahkan (satu) sehingga berbunyi sebagai berikut:berwenang.anggota dewan komisaris harus memenuhi persyaratan tidak pernah menjadi anggota direksi pada perusahaan yang sama dalam kurun waktu (enam) bulan terakhir. ketentuan huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:iliki hubungan ps, padaenam) bulan terakhir,etentuan dan diubah, dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dewan komisaris pada perusahaan yang memiliki total aset lebih dari rp200. (dua ratus miliar rupiah) wajib membentuk: komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi. dihapus. dihapus. selain komite |
tambahan lembaran negara r.i kelola perusahusahaan harus memegang prinsip pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan perusahaan. untuk memberikan pedoman penerapan tata kelola perusahaan yang baik tersebut, ojk telah menetapkan peraturan ojk nomor poj. tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan, yang merupakan dasar hukum bagi pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan. sebagai upaya penyempurnaan terhadap masa tunggu komisaris independen, tugas dan keanggotaan komite audit, tugas dan keanggotaan komite pemantau risiko, tugas dan keanggotaan komite remunerasi dan nominasi, transparansi kepemilikan saham, dan mekanisme pengenaan sanksi. penyempurnaan terhadap peraturan otoritas jasa keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga mampu menciptakan perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif masa mendatangtentangini. ii. demi angka cukup jelas. angkaperusahaanmandirian adalahsetaraan dyang sehat. cukup jelas. cukup jelas. s5) cukup jelas. cukup jelas. angka:angka jumlah dewan komisaris termasuk komisaris independen. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. s5) termasuk dalam pengertian menjalankan tugas fungsional yaituapabila fungsi yang bersangkutan pada perusahaan dan atau kelompok usaha badan hukum pemegang saham perusahaan termasuk anak perusahaan adalah untukmenjalankan fungsinya sebagai wakil dari pemegang saham perusahaan, seperti anggota dewan komisaris atau anggota direksi. cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. dihapus. dihapus. komite lain yang dapat dibentuk oleh dewan komisaris antara lain komite tata kelola perusahaan (governance). angkacukup jelas.angka cukup jelas. angka huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan hubungan keluargayang dimaksud dengan grup usaha adalah kelompok usaha karena keterkaitan kepemilikan dan atau pengendalian. angka dihapus. angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. s5) cukup jelas. dihapus. angka cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dihapus. angka cukup jelas. angka huruf yang dimaksud dengan menurunkan hasil penilaian tingkat risiko perusahaan adalah ojk dapat menurunkan tingkat risiko bersih perusahaan dan atau hasil penilaian untuk masing masing modul penilaian tingkat risiko. ketentuan mengenai penilaian tingkat risiko perusahaan mengacu pada peraturan ojk mengenai penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan nonblok beserta peraturan pelaksanaannya. yang dimaksud dengan menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan perusahaan adalah ojkacu pada peraturan ojk mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonblok beserta peraturan pelaksanaannya. huruf pelaksanaan penilaian kembali terhadap pihak utama perusahaan mengacu pada peraturan ojk mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. cukup jelas. |
keuangan. ojk. dana pensiuninstrumen investasi pasar uang, pasar modal, serta instrumen investasi lainnya sektor riil, perlu diberikan keleluasaan yang memadai bagi dana pensiun untuk berinvestasi dengan hasil yang optimal dan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian, bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan program pensiun, pengelolaan investasi dana pensiun perlu dilakukan secara sehat dan dengan menjaga keseimbangan jatuh tempo antara investasi dan kewajivestasi dana pensiun.vestasi dana pensiun. babdana pensiun pemberi kerja, yang selanjutnya disingkat dprk,mengenai dana pensiun. dana pensiun lembaga keuangan, yang selanjutnya disingkat dpl,mengenai dana pensiun. seluruh investasi dana pensiun yang ditempatkan pada: semua pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, penyertaan langsung baik indonesia maupun luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf danempat puluh persen) dari jumlah investasi dana pensiun. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku dalam hal dana pensiun memiliki penyertaan langsung indonesia pada perseroan terbatas yang bergerak bidang jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan tetap memperhatikan batasan penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam dan serta batasan investasi tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam dana pensiun dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali:instrumen derivatif tersebut diperoleh dana pensiun sebagai instrumendalam huruf huruf dan huruf dan cc. transaksi derivatif dalam rangka lindung nilai investasi dalam bentuk surat berharga negara yang berdenominasi mata uang asing. dana pensiun dapat menjual instrumen derivatif atau obligasi korporasi yang bersangkutan. transaksi derivatif atau dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional. transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dilaporkan kepada ojk paling lambat (tujuh) hari kerja sejak tanggal transaksi. laporan sebagaimana dimaksud pada wajib dihampiri paling sedikit dengan: hasil kajian tentang perlunya lindung nilai, perjanjian transaksi derivatif, dan bukti peringkat pihak lain sebagaimana dimaksud pada dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan para pihak tempat dana pensiun melakukan investasi dan jumlah investasi pada pihak hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut menjadi lebih besar dari batas penempatan pada satu pihak sebagaimana dimaksud dalam investasi dana pensiun pada pihak hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam paling lama (dua belas) bulan sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan. dana pensiun dilarang melakukan investasi baru pada pihak hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada selama penyesuaian belum selesai dilakukan. ketentuan mengenai batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku juga untuk jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah. kesesuaian denganjumlahana pensiun dengan didasarkan pada nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam pembuktian kesesuaian dengan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada dan merupakan tanggung jawab pengurus. bab iii pengelola investasi dana pensiunmiliki kemampuan yang memadai bidang investasi dan atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit (satu) kali dalam jangka waktu (satu) tahun. kemampuan sebagaimana dimaksud pada ditunjukkan dengan bukti kelulusan ujian sertifikasi bidang investasi dan atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. pemenuhan syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud padakegiatan sebagaimana dimaksud pada dan huruf huruf dan huruf harusdprk wajib menyampaikan bukti pemenuhan syarat keberlanjutandpl wajib menyampaikannyampaikan kepada ojk bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada paling lambat tanggal desember apabila batas akhir penyampaian bukti pemenuhan syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada dan serta bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian adalah hari kerja pertama berikutnya. bab arahan investasi dana pensiun pemberi kerja pendiri dprk, atau pendiri dan dewan pengawas dprk wajib menetapkan arahan investasi. arahan investasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit wajib memuat hal hal sebagai berikut: sasaran hasil investasi dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai oleh pengurus dprk, batas maksimum proporsi kekayaan dprk yang dapat ditempatkan untuk setiap jenis investasi, batas maksimum proporsi kekayaan dprk yang dapat ditempatkan pada satu pihak, obyek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan dprk, ketentuan likuiditas minimum portofolio investasi dprk untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat pensiun dan biaya operasional dprk, ketentuan yang memuat kewajiban memiliki prosedur operasional standar investasi dan adanya kajian yang memadai untuk penempatan dan pelepasan investasi, sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi, ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli, penasihat investasi, lembaga keuangan, dan jasa lain yang dipergunakan dalam pengelolaan investasi, strategi alokasi aset yang disesuaikan dengan profil liabilitas dprk, dan j . sanksi yang akan diterapkan dprk kepada pengurus dprk atas pelanggaran ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam undang undang dana pensiun dan peraturan pelaksanaannya. dalam hal dprk melakukan perubahan atas arahan investasi sebagaimana dimaksud pada dan dprk wajib melaporkan perubahan dimaksud kepada ojk paling lambat (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya perubahan atas arahan investasi. dalam hal ojk meminta dprk untuk melakukan revisi atas arahan investasi agar sesuai dengan peraturan perundang undangan, dprk wajib menyampaikan laporan mengenai revisi dimaksud kepada ojk paling lambat (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya revisi atas arahan investasi. apabila batas akhir penyampaian laporan perubahan atas arahan investasi sebagaimana dimaksud pada dan penyampaian laporan revisi atas arahan investaskewajiban pengurus dalam mengelola investasi dana pensiun pemberi kerja pengurus dprk wajib melaksanakan pengelolaan investasi sesuai dengan arahan investasi sebagaimana dimaksud dalam pengurus dprk wajib bertindak profesional dan berhati hati sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang obyektif, yang semata mata untuk kepentingan peserta, dprk, dan atau pemberi kerja. pengurus dprk wajib menyusun rencanamasing masing jenis investasi: dan pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi. rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada wajib merupakan penjabaran arahan investasi serta mencerminkan penerapan prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif sebagaimana dimaksud dalam penggunaan jasa dalam pengelolaan investasi dprk atau pemanfaatan nasihat, saran, pendapat, dan hal lain dari pihak ketiga selain yang telah ditetapkan dalam arahan investasi sebagaimana dimaksud dalam dan rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam yang dapat mempengaruhi pengurus dprk dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kekayaan dprk, tidak mengurangi kewajiban pengurus untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam investasi dprk dan tidak menghilangkan tanggung jawab pengurus dprk atas pelaksanaan investasi dimaksud. bab pengalihan pengelolaan investasi dana pensiun pemberi kerja pengelolaan investasi dprk dapat dialihkan kepada lembaga keuangan yang memiliki keahlian bidang pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang dana pensiun. pengelolaan investasi dprk oleh lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada dilarang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang undangan bidang dana pensiun. lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada yang berupa perusahaan efek yang memiliki izin untuk bertindak sebagai manajer investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki izin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai manajer investasi dari ojk, tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha oleh ojk, mampu mengelola portofolio investasi sesuai dengan ketentuan perundang undangan bidang investasi dana pensiun, memiliki pengalaman melakukan pengelolaan reksa dana paling singkat (tiga) tahun dan memiliki rata rata kinerja positif atas reksa dana yang dikelolanya, dan memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan bidang pasar modal mengenai pedoman pelaksanaan fungsi manajer investasi. pengalihan pengelolaan investasi dprk kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada wajib dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris dan mengacu pada peraturan perundang undangan bidang pasar modal. dprk yang mengalihkan pengelolaan kekayaan kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada wajib menitipkan kekayaan yang dialihkan tersebut kepada penerima titipan yang ditunjuk pendiri dprk dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan lembaga keuangan tersebut. pengalihan pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada tidak mengurangi tanggung jawab pengurus dprk. bab vii pengendalian atas pengelolaan investasi dana pensiun bagian pertama laporan investasi dana pensiun wajib menyampaikan kepada ojk: laporan investasi tahunan, dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan. kewajibanhuruf tidak berlaku bagi dprk yang memenuhi kriteria sebagai berikut: selama tahun buku, investasi dprk hanya berupa deposito berjangka pada bank, deposito call pada bank, sertifikat deposito pada bank, surat berharga negara, dan atau surat berharga yang diterbitkan oleh bank indonesia, dan pada akhir tahun buku, jumlah investasi dprk kurang dari rp100. (seratus miliar rupiah). laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit wajib memuat: pernyataan pengurus tentang kesesuaian portofolio investasi dengan: ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur investasi dana pensiun: arahan investasi bagi dprk, dan pilihan jenis investasi oleh peserta bagi dpl, laporan perkembangan portofolio serta hasil investasi dana pensiun: dan analisis mengenai kegiatan investasi. analisis mengenai kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit wajib mencakup evaluasi atas: pelaksanaan prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif, pelaksanaan tanggung jawab pengurus sebagaimana dimaksud dalam cc. kesesuaian investasi dengan ketentuan arahan investasi, jumlah dan komposisi portofolio investasi untuk tiap paket investasi atau jenis investasi yang ditawarkan dpl, dan jumlah dan karakteristik investasi pada para pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan dana pensiun.memuat: pendapat akuntan atas pernyataan pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf dan laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada dana pensiun yangdinyatakan telah menyampaikan laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. bagi dana pensiun yang disahkan ojk dalam periode (tiga) bulan sebelum akhir tahun buku, pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas laporan investasi tahun buku berikutnya. pengurus wajib menyampaikkepada pendiri dan dewan pengawas. bagian kedua penilaian kinerja investasi dana pensiun dewan pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi dana pensiun paling sedikit (dua) kali untuk (satu) tahun buku. evaluasi sebagaimana dimaksud pada didasarkan antara lain pada:dan pendapat dan saran peserta kepada pendiri, dewan pengawas, dan pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan dana pensiun. evaluasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mencakup kewajaran. dewan pengawas wajib menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi dana pensiun semester kepada ojk paling lambat (tiga) bulan setelah akhir semester. dewan pengawas dapat mengusulkan kepada pendiri untuk mengenakan sanksi kepada pengurus apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada menunjukkan bahwa tidak dapat diterima. bagian ketiga transparansi pengelolaan investasi dana pensiun pengurus wajib mengumumkan kepada peserta: ringkasan daripaling lambat (satu) bulan setelah disampaikan kepada ojk, dan ringkasan hasil evaluasi dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pengurus wajib menyusun tata cara bagi peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran sebagaimana dimaksud dalam huruf bab viii pelapordisampaikan kepada ojk bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan audit. dana pensiun yang tidak diwajibkan menyampaikan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lambat (dua) bulan setelah akhir tahun buku dana pensiun. apabila batas akhir penyampaian hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan dan laporan investasi tahunwajib dilakukan dalam bentuk: dokumen fisik (hard copy), dan dokumen elektronik yang disampaikan melalui email atau sistem jaringan komunikasi data ojkojk. bab ketentuan sanksi dana pensiun yang tidak memenuhi ketentuandalam dan ojk menyampaikan pemberitahuan tertulis peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai dana pensiun. pendiri adalah: orang atau badan yang membentuk dprk, bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk dpl, sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai dana pensiun. dewan pengawas adalah dewan pengawassebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenaiarahan investasi adalah kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan oleh pendiri atau pendiri dan dewan pengawas, yang harus dijadikan pedoman oleh pengurus dalam melaksanakan investasimedium term notes, yang selanjutnya disingkat mtn, serta terdaftar kustodian sentral efek indonesia. purchase agreement, yang selanjutnya disebut repo, adalah transaksi jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telahmengenai perbankan. kepada dana pensiunbab ketentuan peralihan ketentuan mengenai isi dan susunan laporan investasi tahunan dana pensiun dan mengenai penyusunan laporan keuangan dan dasar penilaian investasi bagi dana pensiun dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya surat edaran ojk sebagai ketentuan pelaksanainvestasi sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai pasar modalmengenai dana pensiun. pihak adalah orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, baik sendiri sendiri maupun secara bersama sama merupakan kelompok yang mempunyai hubungan afiliasi. afiliasi adalah hubungan antara pihak dimanasontal maupun vertikal yangwewenang untuk menunjuk atau memberhentikan direksi atau komisaris atau yang setara dari pihak lain: atau salah satu pihak secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau bawah satu pengendalian pihak lain kecuali pengendalian dimaksud oleh pemerintah republik indonesia, yang meliputi namun tidak terbatas pada: salah satu pihak memiliki paling sedikit (dua puluh lima persen) saham pihak lain atau merupakan pemegang saham terbesar: salah satu pihak merupakan kreditur terbesar dari pihak yang lain,, atau salah satu pihak dapat mengendalikan operasional, pengawasan, atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasional pihak lain berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau perjanjinvestasi dana pensiun bagian pertama jenis investasi, surat berharga negara, saham yang tercatat bursa efek indonesia, obligasi korporasi yang tercatat bursa efek indonesia, reksa dana yang terdiri dari: reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham:, reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan dan reksa dana indeks: reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas:, repo:, penyertaan langsung baik indonesia maupun luar negeri, tanah indonesia, dan atau bangunan indonesiabagian kedua pembatasan investasi dana pensiun investasi pada obligasi korporasi yang tercatat bursa efek indonesia dan efek beracun aset sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf wajib dilakukan pada obligasi korporasi yang tercatat bursa efek indonesia dan efek beracun aset yanginvestasi padwajib dilakukan pada efek beracun aset dan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yangvestasi padadilarang untuk tujuan spekulasi, dan wajib ditempatkan pada posisi jual dalam rangka lindung nilai atas investasi yang telah dimiliki dana pensiun. dana pensiun wajib menyusun dokumen strategi lindung nilai sebelum melakukan investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan bursa efek indonesia. investasi penyertaan langsung indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum indonesia dan saham dimaksud tidak tercatat bursa efek indonesia maupun luar negeri. dalam hal dana pensiun melakukan penyertaan langsung indonesia sebagaimana dimaksud pada dan menjadi pemegang saham terbesar atau memiliki paling sedikit (dua puluh lima persen) saham pada perseroan terbatas, dana pensiun wajib:saham yang dimiliki dana pensiun pada perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada tidak melebihi (lima puluh persen), hak dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pemegang saham lain perseroan terbatas.dan investasi pada repo sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki jumlah investasi paling sedikit rp200. (dua ratus miliar rupiah), tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh ojk adalah sedang rendah atau rendah, cc. memiliki manajemen risiko yang memadai, danjangka waktu tidak melebihi (sembilan puluh) hari, nilaiinvestasi pada tanah indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau bangunan indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib: dilengkapi sertifikat hak atas tanah dan atau bangunan atas nama dana pensiun: dan memberikan penghasilan dana pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku. transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf wajib didasarkan pada perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris. investasi pada tanah dan atau bangunan indonesia dilarang dilakukan pada tanah dan atau bangunan yang sedang diagungkan, dalam sengketa, dan atau diblokir pihak lain.investasi penyertaan langsung luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan ojk dan dilarang melebihi (lima persen) dari jumlah investasi dana pensiun. investasi penyertaan langsung luar negeri sebagaimana dimaksud pada diperhitungkan sebagai kekayaan untuk pendanaan dprk. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penyertaan langsung luar negeri sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojkjumlah seluruh investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dan huruf sampai dengan huruf oo, mtn sebagaimana dimaksud dalam huruf atau penyertaan langsung baik indonesia maupun luar negeribaik indonesia maupun luar negeri pada satu pihak sebagaimana dimaksud pada: dansebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan atau huruf adalah penyertaanyang dikelola oleh manajer investasi yang sama. tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada investasi pada |
dana pensiun umum dana pensiun merupakan badan hukum yang didirikan dengan tujuuntuk mencapai tujuannya tersebut, maka kekayaan dana pensiun perlu dikelola secara sehat dan professional sehingga penyelenggaraan program pensiun dapat berhasil dengan baik. proses globalisasi dalam sistem keuangan dan semakin pesatnya kemajuan bidang teknologi informasi serta inovasi bidang keuangan telah mendorong terciptanya berbagai jenis instrumen investasi pasar keuangan. hal ini memberikan peluang dan ruang gerak bagi para investor, termasuk dana pensiun, untuk melakukan strategi investasi yang lebih baik sehingga mampu memperoleh imbal hasil investasi yang lebih optimal. pengelolaan investasi dana pensiun harus dilakukan secara sehat dan prudent. dalam mengelola investasinya tersebut, dana pensiun harus senantiasa menjaga keseimbangan jatuh tempo antara investasi dan kewajiban (asset abilities matching). upaya ini perlu dilakukan agar baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, dana pensiun dapat memenuhi kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta. untuk itu, dana pensiun membutuhkan instrumen investasi yang sifatnya dalam jangka pendek, menengah dan panjang dengan tetap mengedepankan aspek manajemen risiko dan tata kelola yang baik. dana pensiun sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang, memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk dalam pembangunan infrastruktur indonesia. hal tersebut dapat dilakukan oleh dana pensiun melalui investasi saham, obligasi, penyertaan langsung, tanah dan bangunan dan lain sebagainya. berdasarkan hal hal tersebut atas, maka diperlukan pengaturan mengenai investasi dana pensiun yang dapat mengakomodasi kebutuhan dana pensiun dalam pencapaian imbal hasil investasi yang optimal, pengelolaan asset liability management yang sehat dan peningkatan peran dana pensiun dalam pembangunan ekonomi nasionalaian kembali kemampuan dan kepatutan yang akan dijalani oleh dewan pengawas, pengurus dan atau pelaksana tugas pengurus merupakan penilaian kemampuan dan kepatutan ulang setelah menjadi dewan pengawas, pengurus dan atau pelaksana tugas pengurus sebagai sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh dana pensiun terhadap ketentuan peraturan ojk ini. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf jenis obligasi korporasi yang dimaksud dalam huruf ini termasuk obligasi subordinasi subject yang tercatat bursa efek indonesia. huruf cukup jelas. huruf jenis investasi mtn ini dapat ditujukan termasuk dalam rangka pembiayaan infrastruktur, modal ventura, dan pembiayaan lainnya. huruf yang termasuk efek beracun aset antara lain efek beracun aset dari kontrak investasi kolektif dan efek beracun aset berbentuk surat partisipenis investasi yang menggunakan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ini antara lain: produk produk perbankan syariah sebagaimana diatur dalam undang undang mengenai perbankan syariah termasuk didalamnya tabungan dan deposito syariah, surat berharga syariah negara (sukuk), cc. sukuk korporasi, reksa dana syariah, efek beracun aset syariah, dana investasi real estat syariah, dan mtn syariah. ketentuan yang diatur dalam surat edaran ojk adalah dasar penilaian setiap jenis investasi untuk pelaporan keuangan dan investasi dana pensiun. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf penempatan perwakilan dana pensiun dalam keanggotaan dewan komisaris perseroan terbatas adalah untuk memelihara dan menjaga kepentingan dana pensiun selaku pemegang saham. huruf cukup jelas cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud memiliki manajemen risiko yang memadai paling sedikit mencakup: pengawasan aktif pengurus dan dewan pengawas untuk melaksanakan fungsi pengurusan dan pengawasan dari dana pensiungen monitoring adalah pihak yang menjalankan fungsi sebagai wali amanat. agen monitoring tersebut dimaksudkan untuk memenuhi prinsip kematian hatian bagi dana pensiun dalam melakukan investasi pada mtn. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan dikelola oleh manajer investasi yang sama adalah, apabila dana pensiun memiliki jenis investasi pada reksa dana, efek beracun aset, dan dana investasi real estat yang dikelola oleh satu atau lebih manajer investasi, maka perhitungan batasan investasi pada satu pihak dengan mengelompokkan jenis investasi dimaksud berdasarkan manajer investasinya contoh: dana pensiun memiliki jenis investasi sebagai berikut: jenis manajer nilai wajar investasi investasi investasi reksa dana rp100. reksa dana rp200. efek beracun aset rp300. efek beracun aset rp200. dana investasi real estat nan rp200. dana investasi real estat rp100. berdasarkan data atas, maka pengelompokan berdasarkan manajer investasinya adalah sebagai berikut: manajer jenis nilai wajar investasi investasi investasi reksa dana rp100. efek beracun aset rp300. dana investasi real estat rp100. reksa dana rp200. dana investasi real estat rp200. efek beracun aset rp200arahan investasi ditetapkan oleh pendiri untuk dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan ditetapkan oleh pendiri dan dewan pengawas untuk dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. huruf sasaran hasil investasi pada arahan investasi ditetapkan secara kuantitatif dan bersifat jangka panjang dengan memperhatikan liabilitauangan yang memiliki keahlian bidang pengelolaan investasi antara lain adalah perusahaan efek yang memiliki izin untuk bertindak sebagai manajer investasi. pengalihan pengelolaan investasi dprk kepada manajer investasi lazimnya dilakukan berdasarkan kontrak pengelolaan dana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan bidang pasar modal. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf kinerja positif yang dimaksud adalah atas rata rata industri untuk masing masing jenis investasi dengan menggunakan acuan kinerja rata rata tertimbang manajer investasi dalam pengelolaan reksa danasyariah. bank pembiaynasional secara berkesinambungan dan dapat melayani berbagai lapisan masyarakat akan jasa perbankan diperlukan industri perbankan yang kuat dan berdaya saing: bahwa dalam rangka memperkuat perbankan dan meningkatkan daya saing khususnya bagi perbankan syariah, perlu berbagai upaya yang harus dilakukan antara lain melalui penguatan permodalan, penataan kepemilikan, peningkatan kualitas pengurus, dan peningkatan layanan bank pembiayaan rakyat syariah: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf perlu menetapkan ketentuan mengenai bank pembiayaan rakyatadalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan atau secara.yang didukung dengan bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan, foto gedung kantor dan tata letak ruangan: contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional bars,: dan nomor pokok wajib pajak npp)analisis terhadap kesiapan operasional pendirian bars, cc. sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnyabars yang telah mendapat izin usaha dari otoritas jasa keuangan wajib melaksanakan kegiatan usaha paling lambat (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usahalaksanaan kegiatan usaha. apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada terlampaui dan bars tidak melakukan kegiatan usahaotoritas jasa keuangan wajib mencantumkan secara jelas frasakepemilikan dan perubahan modal bagian kesatu kepemilikan kepemilikan bars oleh badan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi hal hal sebagai berikut: bagi badan hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi paling banyak yang berlaku, dan bagi badan hukum yayasan atau badan hukum lainnya paling banyak sebesarars dan pada saat dilakukan penambahan modal disetor oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada dalam hal badan hukum sebagaimana dimaksud pada memiliki saham bars paling sedikit (dua puluh lima persen), bars wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disusun oleh badan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat akhir bulan juni tahun berikutnya. sumber dana untuk kepemilikan bars dilarang: berasal dari pinjaman demegang saham bars bars, pemegang saham dimaksud wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan dan atau ketentuan peraturan perundang undangan lainnya. pihak yang dapat menjadi pemilik bars harus memenuhi persyaratan, paling sedikitcc. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan bars yang sehat dan tangguh (sustainable): tidak termasuk dalam dtl,: tidak memiliki kredit macet dan atau pembiayaan macet, memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan atau mengulang perbuatan dan atau tindakan yang termasuk dalam cakupan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan barsihak pihak yang dapat menjadi pspketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan bars. dalam hal pemilik barsatau pengurus dari badan hukum dimaksud. persyaratan bagi pemilik sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku dalam hal pemilik bars berbentuk badan hukum berupa koperasi dan yayasan. setiap bars25y0 (dua puluh lima persen). bagian kedua perubahan kepemilikan perubahan kepemilikan bars yang mengakibatkan perubahan dan atau terjadinya psp baru, wajib memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan. perubahan kepemilikan bars sebagaimana dimaksud pada tunduk pada tata cara perubahan kepemilikan bars yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisiotoritas jasa keuangan. perubahan kepemilikan bars yang tidak mengakibatkan perubahan psp dan atau terjadinya psp baru,telah perubahan. bagian ketiga perubahan modal direksi bars wajib melaporkan perubahan modal dasar kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak bars menerima persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi, dan buktirs wajib mengadministrasikan dengan tertib daftar pemegang saham dan perubahannya. dalam rangka penambahan modal disetor, pemegang saham dan atau calon pemegang saham harus mendapat persetujuan otoritas jasa keuangan. pemegang saham dan atau calon pemegang saham menyampaikan permohonan persetujuan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan dengan dihampiri: bukti setoran modal, dan dokumen pendukung. penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada harus ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum syariah dan atau unit usaha syariah indonesia atau pada bars yang bersangkutan, kecuali penambahan modal disetor yang bersumber dari dividen bars yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam bentuk lain. penambahan modal disetor yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada bars yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada hanya berlaku: bagi bars yang tidak dalam status pengawasan khusus, dan dilakukan oleh pemegang saham bars yang bersangkutan. tata cara penambahan modal disetor:alam bentuk deposito padaambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada harus disetujui oleh rups paling lambat (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan otoritas jasa keuangan. apabila jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada terlampaui, persetujuan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan tidak berlaku. bars wajib melaporkan pelaksanaan penambahan modal disetor kepada otoritas jasa keuangan paling lama (sepuluh) hari kerja setelah perubahan modal disetor disetujui dalam rups sebagaimana dimaksud pada dengan dihampiri: bukti penyetoran, risalah rups: surat pernyataan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf dan daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing masing kepemilikan saham. bars wajib melaporkan perubahan modal disetorsurat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau pengesahan dari instansi yang: dan bukti penerimaan pemberitahuan atau pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf dari instansi yang berwenang. bab direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan pejabat eksekutif bagian kesatu direksi dan dewan komisaris anggota direksi dan dewan komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan anggota direksi dan anggota dewan komisaris mengacu pada ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper tesi.nya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar bars dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi perbankan syariahsingkatrendahdan anggota direksi lainnya wajib bertindak independen dalam menjalankan tugasseluruh anggota direksi wajib berdomisili dekat tempat kedudukan kantor pusat bars. mayoritas anggota direksi dilarang memiliki hubungan semena atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan: anggota direksi lainnya: dan atau anggota dewan komisaris, kecuali sebagai pengurus organisasi lembaga non profit sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai direksi bars. anggota direksi bars yang merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi lembaga non profit sebagaimana dimaksud pada harus melaporkan kepada otoritas jasa keuangaanggota dewankantor kas adalah kantor bars yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor indukny, atau pelayanan kas lainnya yang dapat dipersamakan dengan ituutomated teller machine atm) adalah bukan, transfer antar bank dan atau memperoleh informasi mengenai saldo mutasi rekening nasabah. perangkat perbankan elektronis yang selanjutnya disingkat ppe adalaharsars sendiri maupun melalui kerja sama bars dengan pihak anggota dewan komisaris harus memiliki: pengetahuan bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya:dan atau pengalaman bidang perbankan dan atau lembaga jasa keuangan non bank. anggota dewanewan komisaris wajib melakukan rapat dewan komisaris secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) bulan. dewan komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap bars apabila diminta otoritaspr bars lain: atau anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan atau pejabat eksekutif pada lembaga perusahaan lain non bank, atau kombinasi huruf dan huruf hb: dan atauanggota dewan komisaris, dan atau pejabat eksekutif dilarang mengambil keputusan.barstoritas jasa keuangandan atau calon anggota dewan komisarisgangkatan calon anggota direksi dan atau calon anggota dewan komisarispengangkatan calon anggota direksi dan atau calon dewan komisaris dilakukan oleh rups melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada persetujuan yang telah diberikan olehpengangkatan calon anggota direksi dan atau calon dewan komisaris berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan. pengangkatan anggota direksi dan atau anggota dewan komisarisars wajib menyampaikan rencana pemberhentian atau pengunduran diri anggota direksi dan ataupemberhentiberlaku efektif setelah mendapat penegasan dari otoritas jasa keuangan. bars wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemberhentian atau pengunduran diri anggota anggota direksi dan atau dewan komisaris kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak pemberhentian atau pengunduran diri berlaku efektif. dalam hal anggota direksi dan atau dewan komisaris meninggal dunia, bars wajib melaporkan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (sepuluh) hari kerja sejakpengunduran diri berlaku efektif.langgar ketentuan yang menyebabkan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris harus mengundurkan diri atau diberhentikan sehingga tidak memenuhibars tersebutarskepada otoritas jasa keuangan paling lambat (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal rups. penyampaian laporan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada disertai dengan dokumen: risalah rups yang menyetujui pengangkatan kembali anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris, dan bukti persetujuan perubahan anggaran dasar dan atau penerimaan pelaporan atas pengangkatan kembali anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris. dalam hal: bars, masa jabatan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris dimaksud berakhirdan atau calon anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua dewan pengawas syariah bars: integritas, yang paling sedikit mencakup:,: hasil penilaian terhadap komitmen calon anggota dps dalam pengawasan bars dan ketersediaan waktu: dan hasil wawancara terhadap calon anggota dps. barsgian ketiga pejabat eksekutifotoritas jasa keuangan, pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam dtlpengangkatan pejabat eksekutif tersebut wajib dibatalkan paling lambat (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat penegasan dari otoritas jasa keuangan. bab kegiatan usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha bars wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati hatian. bab vii pembukaan kantor bars bars hanya dapat melakukan pembukaan kantor cabang dalam wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusat bars. bars hanya dapat melakukan pembukaan kantor kas dalam wilayah kabupaten kota yang sama dengan kantorkegiatan kas keliling dan payment point hanyawilayah daerah khusus ibukota jakarta, kabupaten kota bogor, kota depok, kabupaten kota tangerang, kota tangerang selatan, dan kabupaten kota bekasi diperlakukan sebagai satu wilayah provinsi untuk keperluan perizinan pembukaan kantor cabang. dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan kantor kas, kantor cabang dan kantor pusat bars berada wilayah provinsi yang berbeda, bars dapat tetap beroperasi wilayah tersebut. bagian kesatu kantor cabang bars wajib memperoleh izin otoritas jasa keuangan untuk melakukan pembukaan kantor cabang. pengajuan permohonan pembukaan kantor cabang,: memiliki rasio non performing financing npf) gross paling tinggi 7y0 (tujuh persen) selama (enam) bulan terakhir, tidak dalam keadaan rugi dalam (satu) tahun terakhir,, tidak terdapat penampakan dan atau pelanggaran batas maksimum penyaluran dana bmpd):pembukaan kantor cabang paling lamadalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan melakukan antara lain: penelitian atas pemenuhan persyaratan serta kelengkapan dan kebenaran dokumen: penilaian terhadap kesiapan operasional kantor cabang: cc. penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pembukaan kantor cabang yang disampaikan oleh bars, dan penilaian atas kinerja keuangan bars. pelaksanaan pembukaan kantor cabangars tidak melaksanakan pembukaan kantor cabang maka izin pembukaan kantor cabang yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. bagian kedua kantor kas dan kegiatan pelayanan kas rencana pembukaan kantor kas dan kegiatan pelayanan kas harus dicantumkan dalam rencana kerja tahunan bars. barssebagaimana dimaksud pada dapat melakukan kegiatan sebagai berikut: menerima setoran dalam rangka pembukaan rekening tabungan atau deposito, menerima angsuran pembiayaan, menerima, menerima permohonan pembiayaan, dan melakukan pencairan pembiayaan setelah proses analisis dan persetujuan pembiayaan oleh kantor induknya. bars wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kas keliling dan payment pointkegiatan kas keliling sebagaimana dimaksud pada ,. kegiatan payment point sebagaimana dimaksud pada merupakan pelayanan transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, : dan atau pembayaran gaji pegawai karyawan. bars wajib menggabungkan laporan keuangan kantor kas, kegiatan kas keliling dan payment poinvii kegiatan layanan dengan menggunakan kartu automated teller machine dan atau kartu debut dalam hal bars merencanakan melakukan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu atm dan atau kartu debut, bars wajib mengajukan permohonan izin sebagai penerbit kartu atm dan atau kartu debut kepada bank indonesia setelah mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan. untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada barskepada otoritas jasa keuangan dengan persyaratan sebagai berikut: rencana kegiatan layanan dengan menggunakan kartu atm dan atau kartu debut telah tercantum dalam rencana kerja tahunan bars:tidak dalam keadaan rugi dalam (satu) tahun terakhir, memiliki teknologi sistem informasi yang memadai,untuk melakukan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu atm dan atau kartu debut sebagaimana dimaksud pada angka paling lambatkegiatan layanan dengan menggunakan kartu atm dan atau kartu debut yang diselenggarakan dengan menggunakan ppe yang dikelola sendiri oleh bars hanya dapat dilakukan dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi tempat kedudukan kantor pusat bars. bars wajib melaporkan penggunaan ppe dan setiap penambahan ppe yang dikelola sendiri oleh bars kepada otoritas jasa keuangan. kegiatan layanan dengan menggunakan kartu atm dan atau kartu debut dapat dilakukan sampai keluar wilayah provinsi tempat kedudukan kantor induk bars melalui kerjasama dengan: jaringan bersama atm: dan atau bank umum. bars wajib menyampaikan laporan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu atm dan atau kartu debutbars dilarang melakukan kegiatan sebagai acquires. bars wajib menggabungkan laporan keuangan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu atm dan atau kartu debupemindahan alamat kantor bagian kesatu kantor pusat dan kantor cabang bars wajib memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan untuk melakukan pemindahan alamat kantor pusat. pemindahan alamat kantor pusat dapat dilakukan seluruh wilayah indonesia. bars yang melakukan pemindahan alamat kantor pusat sebagaimana dimaksud pada zona yang memiliki persyaratan modal disetor pendirian bars yang lebih tinggi dari zona kantor pusat bars semula, harus memenuhi persyaratan modal disetor pendirian bars zona kantor pusat bars yang baru. pemberian persetujuan pemindahan alamat kantor pusatmindahan alamat kantor pusat, dan persetujuan pemindahan alamat kantor pusat, yaitu persetujuan untuk melakukan pemindahan alamat kantor pusat. dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dilakukan dalam wilayah kabupaten kota yang sama dengan lokasi kantor pusat sebelumnya, pemberian persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dilakukan dalam (satu) tahapalasan pemindahan alamat kantor pusat dan rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban: analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor pusat, dan cc. risalah rups mengenai persetujuan pemindahan alamat kantor. bars harus melakukan penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajib. apabilamindahan alamat kantor pusat, persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. permohonan untuk memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusatkesiapan operasional kantor pusat dan kantor cabang: akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, cc. bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban. pemindahan kantor pusat dilakukan setelah penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban bars tempat kedudukan semula. otoritas jasa keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pemindahan alamat kantor pusat sebagaimana dimaksud pada hurufhal pemindahan alamat kantor pusat wilayah provinsi yang berbeda, bars harus: menutup dan memindahkan kantor cabang bars dalam wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusat bars yang baru, atau menutup kantor cabang bars. mekanisme penutupan dan pemindahan kantor cabang bars dalam wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusat bars sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan penutupan dan pembukaan kantor cabang. bars wajib memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan untuk melakukan pemindahan alamat kantor cabang. pemindahan alamat kantor cabang hanya dapat dilakukan dalam wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusat. persetujuan atas permohonan pemindahan alamat kantor cabang diberikan berdasarkan pertimbangan, antara lain: alasan pemindahan kantor cabang: kesiapan operasional kantor cabang:: jarak lokasi kantor lama dengan yang baru: jumlah nasabah yang telah dibiayai, dan infrastruktur penunjang pada lokasi kantor yang baru. otoritas jasa keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemindahan alamat kantor cabangkhusus untuk diperlakukan sebagai (satu) wilayah provinsi untuk keperluan pemindahan alamat kantor cabang. bars wajib mengumumkan pemindahan alamat kantor pusat dan atau kantor cabang dalam surat kabar harian lokal dan atau pada papan pengumuman pada kantor bars yang bersangkutan paling lambat (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor. bars wajib melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat dan ataumindahan alamat. apabila dalam jangka waktu (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan, bars tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, maka persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan atau kantor cabang yang telah diterbitkan akan ditinjau kembali. bagian kedua kantor kas dan kegiatan pelayanan kas pemindahan alamat kantor kas dan kegiatan pelayanan kas hanya dapat dilakukan wilayah kabupaten kota yang sama dengan kedudukan kantor bars yang menjadipemindahan alamat kantor kas dan kegiatan pelayanan kas harus mempertimbangkan kepentingan nasabah. bars wajib mengumumkan pemindahan alamat kantor kas kepada nasabah dan masyarakat paling lambat (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan. bars wajib melaporkan pelaksanaan pemindahan alamatlaksanaan. bab penuh tuan kantor bagian kesatu kantor cabang bars wajib mendapatkan persetujuan otoritas jasa keuangan untuk melakukan penutupan kantor cabang. pemberian persetujuan penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam (dua) tahap, yaitudisertai dengan dokumenrs kepada otoritas jasa keuangan setelah penyelesaian seluruh kewajiban kantor cabang kepada nasabah dan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada telah dilakukan. seluruh kewajiban kantor cabang kepada nasabah dan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada diselesaik, didukung dengan dokumen penyelesaian kewajiban. dalam halnutupan kantor cabang maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. otoritas jasa keuangan dapat melakukan pemeriksaan kepada bars terkait dengan penyelesaian seluruh kewajiban kantor cabang yang akan ditutuppaling lambat (sepuluh) hari kerja setelah dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap dan seluruh kewajiban telah diselesaikansebagaimana dimaksud pada berdasarkan: penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen: dan pemeriksaan terhadap penyelesaian kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat denganaftar tidak lulus yang selanjutnya disingkat dtl adalah daftar yang ditatausahakan oleh otoritas jasa keuangan yang memuat pihak pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan. bars harus berbadan hukumanggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dps diangkat oleh rups, pengangkatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dps berlaku efektif setelah mendapat persetujuan otoritas jasa keuangan, tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal hal lain yang terkait dengan persyaratan direksi, dewan komisaris dan dps harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: rups bars menetapkan remunerasi anggota direksi dan dewan komisarisperaturan otoritas jasa keuangan ini, dan rups harus dipimpin oleh komisaris utama dan dalam hal komisaris utama berhalangan, rups dipimpin oleh anggota dewan komisaris lainnya. penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada wajib diumumkan oleh, paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan prinsip dari otoritas jasa keuangan diberikan. ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen sebagaimana dimaksud pada diatur dengan surat edaran otoritas jasa keuangan. bars wajib melakukan penutupan kantor cabang paling lambat (dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan penutupan dari otoritas jasa keuangan. bars wajib mengumumkan penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud padapersetujuan penutupan dari otoritas jasa keuangan. bars wajib melaporkan pelaksanaan penutupannutupan, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada bagian kedua kantor kas dan kegiatan pelayanan kas bars wajib menyampaikan laporan rencana penutupan kantor kas dan kegiatan pelayanan kas kepada otoritas jasa keuangan disertai dengan alasan penutupan paling lambat (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan. bars wajib melaporkan pelaksanaan penutupannutupkerja sejak bars dengan melampirkan dokumen pendukung. bagian kedua perubahan nama perubahan nama bars wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang undanganbars dengan nama yang baru. permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh bars paling lambat (dua puluh) hari kerja setelah perubahan nama mendapat persetujuan dari instansi berwenang disertai dengan: alasan perubahan nama, akta perubahan anggaran dasar, dan bukti persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. dalam hal permohonan perubahan nama bars karena adanya perubahan kepemilikan, otoritas jasa keuangan memberikan persetujuan setelah bars menyelesaikan seluruh proses perubahan kepemilikan dengan mengacu pada ketentuan perubahan kepemilikan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. otoritas jasa keuangan memberikan persetujuan penetapan penggunaan izin usaha bars dengan nama baru sebagaimana dimaksud pada paling lama (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. bars wajib mengumumkan perubahan nama kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal dan atau pada papan pengumuman kantor bars yang bersangkutan paling lambat (dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan otoritas jasa keuangan. barsab xii pencabutan usaha atas permintaan pemegang saham pemegang saham bars dapat mengajukan permohonan pencabutan izin usaha kepada otoritas jasa keuangan sepanjang bars tidak dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tindak lanjut penanganan terhadap bars dalam status pengawasan khusus. otoritas jasa keuangan melakukan pencabutan izin usaha bars atas permintaan pemegang saham bars sebagaimana dimaksud dalam apabila bars telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada nasabah dan kreditur lainnya. pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bars sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam (dua) tahap: persetujuan prinsip pencabutan izin usaha, persetujuan pencabutan izin usaha. bagian kesatu persetujuan prinsip pencabutan izin usaha bars mengajukan permohonan persetujuan prinsip pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada dewan komisioner otoritas jasa keuangan dengan melampirkan: risalah rups mengenai persetujuan atas rencana pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bars, alasan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bars: rencana penyelesaian seluruh kewajiban bars kepada nasabah, kreditur, karyawan, dan pihak pihak lainnya: laporan keuangan terakhir, dan bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara. otoritas jasa keuangan melakukan penelitian terhadap permohonan persetujuan prinsip pencabutan izin usaha yang diajukan oleh bars sebagaimana dimaksud dalam bars yang telah memperoleh persetujuan prinsip pencabutan izin usaha bars berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada wajib untuk: menghentikan seluruh kegiatan usaha bars, mengumumkan rencana pembubaran badan hukum bars dan rencana penyelesaian kewajibansurat persetujuan prinsip pencabutan izin usaha bars, cc. menyelesaikan seluruh kewajiban bars dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan prinsip pencabutan izin usaha bars, dan menunjuk kantorbars. dalam hal bars tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf bars harus menyampaikan rencana tindak lanjut penyelesaian kewajiban bars dan melakukan langkah langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua persetujuan pencabutan izin usaha bars mengajukan permohonan pencabutan izin usaha bars kepada otoritas jasa keuangan setelah seluruh kewajiban bars sebagaimana dimaksud dalam diselesaikan, dihampiri dengan dokumen yang paling sedikit mencakup: laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha bars, laporan dan bukti pelaksanaan pengumuman, cc. laporan dan bukti pelaksanaan penyelesaian kewajiban bars, neraca akhir bars, dan surat pernyataan dari pemegang saham bars. otoritas jasa keuangan melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan pencabutan izin usaha yang diajukan oleh bars sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumebars dan memerintahkan bars untuk melakukan pembubaran badan hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sejak berakhirnya status badan hukum bars sebagaimana dimaksud dalam apabila dikemudian hari muncul kewajiban yang belum diselesaikan, pemegang saham bars bertanggung jawab atas segala kewajiban bars. bab xiii kantor bars tidak beroperasi pada hari kerja bars dapat melakukan penutupan sementara kantor bars luar hari libur resmi dengan alasan tertentu. penutupan kantor sementaraars menyampaikan laporan rencana penutupan sementara kantor bars luar hari libur resmi. bars wajib mengumumkan tanggal penutupan kantor sementara kepada masyarakatlima) hari kerja sebelum tanggal penutupan. bars wajib menyampaikan bukti pengumuman penutupan kantor sementara kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada bars wajib menyampaikan laporan pembukaan kembali kantor paling lambat (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan. bab xiv kantor bars beroperasi luar hari kerja operasional bars dapat melakukan kegiatan operasional luar hari kerja operasional dan pada hari libur nasional. kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan untuk seluruh dan atau sebagian kantor bars. bars wajib menyampaikan laporan rencana bars untuk melakukan kegiatan operasional luar hari kerja operasional dan pada hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada danag bab pencantuman status dan logo pada kantor barspelayanan kas bars. bab xvi sanksi bars yang tidak memenuhi ketentuan dalam dan: penurunan tingkat kesehatan, cc. pembekuan kegiatan usaha tertentu, pemberhentian pengurus dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rups mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan otoritas jasa keuangan, pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham dalam daftar orang tercela bidang perbankan, dan atau pencabutan izin usaha. bars yang tidak memenuhi ketentuan dalampengumuman setelah (dua dua puluh) hari kerjasetiap pihak yang tidak mentaati ketentuan dalam dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah. bars yang melanggar ketentuan kewajibanbagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi berupa: teguran tertulis: penurunan tingkat kesehatan bars satu predikat, penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham, penghentian sementara sebagian kegiatan operasional bars, dan atau larangan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan pedagang valuta asing pva). bab xvii ketentuan peralihan persetujuan prinsip pendirian bars yang telah dikeluarpihakars yang disertai dokumen yang lengkap dengan mengacu pada ketentuan dalam peraturan bank indonesia nomor pbi tentang bank pembiayaan rakyat syariah sampai dengan tanggal desember permohonan persetujuan prinsip pendirian bars yang telah diajukan kepada otoritas jasa keuangan sebelum bab pendirian bank pembiayaan rakyat syariah bars hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin otoritas jasa keuangan: atau cc. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dalam hal badan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf diajukan sebagai calon psp bars, badan hukum dimaksud harus telah beroperasi paling singkat selama (dua) tahun pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip. modal disetor untuk mendirikan bars paling sedikit: rp12. (duabelas milyar rupiah), bagi bars yang didirikan zona rp7. (tujuh milyar rupiah), bagi bars yang didirikan zona cc. rp5. (lima milyar rupiah), bagi bars yang didirikan zona dan rp3. (tiga milyar lima ratus juta rupiah), bagi barsars lebih tinggi daripada jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud padawajib memenuhi ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. permohonan pembukaan kantor kas dan permohonan kegiatan pelayanan kas dengan menggunakan ppe antara lain berupa atm, adm, dan edc, pemindahan alamat kantor dan lokasi perangkat atm dan atau adm, penggunaan izin usaha bars dengan nama baru serta penutupndapat persetujuan atau penolakan, wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. bars yang belum memiliki paling sedikit (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit yo0 (dua puluh lima persen) sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, harus menyesuaikan kepemilikan saham berdasarkan ketentuan dalam paling lambat pada tanggal desember bars yang telah mengajukan permohonan izin usaha pendirian bars sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dan memperoleh izin usaha setelah berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, namun belum, harus menyusun rencana pemenuhan kewajiban tersebut yang dituangkan dalam bentuk rencana tindak (action plan) dengan persetujuan rups(enam) bulan sejak tanggal izin usaha bars. anggota direksi yang secara sendiri sendiri dan atau bersama sama memiliki saham bars paling sedikit (dua puluh lima persen) pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, harus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam paling lambat pada tanggal desember dalam hal bars memiliki anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang merangkap jabatan dan atau memiliki hubungan keluarga atau semena sampai dengan derajat kedua pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, bars harus menyesuaikan komposisi anggota direksi atau anggota dewan komisaris sesuai dengan ketentuan dalam dan dan paling lambat pada tanggal desember bars yang memiliki jumlah anggota dewan komisaris melebihi jumlah anggota direksi atau lebih dari (tiga) orang pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, harus menyesuaikan jumlah anggota dewan komisaris sesuai dengan ketentuan dalam dan paling lambat pada tanggal desember anggota dewan komisaris yang belum memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, harus memiliki sertifikat kompetensi kerja paling b3 lambat pada tanggal desember bab xvcabutan izin usaha atas permintaan pemegang sahamperkreditan rakyatdewan komisioner otoritas jasa keuanganodal disetor sebagaimana dimaksud dalam harus ditempatkan dalam bentuk deposito bank umum syariah dan atau unit usaha syariah indonesia atas nama dewan komisioner otoritas jasa keuangan g.g. (nama calon psp bars) dengan keterangan untuk pendirian barsapat dilakukan secara bertahap: paling sedikit (lima puluh persen) dari modal disetor sebelum pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian bars: dan kekurangan dari modal disetor, disetorkan sebelum pengajuan permohonan izin usaha pendirian bars. bab iii perizinan bank pembiayaan rakyat syariah izin sebagaimana dimaksud dalam diberibagian kesatu persetujuan prinsip permohonan persetujuan prinsip pendirian bars sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan paling sedikit oleh satu calon psp bars kepada dewan komisioner otoritas jasa keuangan disertai dengan antara lain: rancangan akta pendirian badan hukum perseroan terbatas pt), termasuk rancangan anggaran dasar: daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing masing kepemilikan saham: daftar calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris dan calon anggota dps disertai dengan dokumen yang akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran otoritas jasa keuangan, rencana struktur organisasi dan jumlah personalia, analisis potensi dan kelayakan pendirian bars: rencana sistem dan prosedur kerja: rencana bisnis, buktisetoran modal paling sedikit (lima puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan dari calon pemegang saham bars (money laundering). dalam hal calon pemegang saham bars adalah pemerintah daerah, surat pernyataan dapat digantikan oleh surat keputusan kepala daerah, daftar bars dan atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon psp bars, disertai dengan laporan keuangan setiap bars atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon psp bars,dan bukti lunas pembayaran biaya perizinan dalam rangka pendirian bars kepadarsetujuan prinsippenilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pendirian bars sebagaimana dimaksud dalam hurufpenilaian terhadap komitmen calon pemilik bars dalam pendirian bars,selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada pihak yang mengajukan permohonan pendirian bars harus melakukan presentasi dan memberikan penjelasan kepada otoritas jasa keuangan mengenai analisis potensi dan kelayakan pendirian bars, rencana sistem dan prosedur kerja, dan rencana bisnis (business plan) dari otoritas jasa keuangan. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada terlampaui dan calon pemilik barstidak berlaku. bagian kedua izin usaha pihak yang telah mendapatkan persetujuan prinsip mengajukan izin usaha bars sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada dewan komisioner otoritas jasa keuangan dengan melampirkyang berwenang:ireksi, calon anggota dewan komisaris dan calon anggota dps sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal terjadi perubahan calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris dan atau calon anggota dps: bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam dan bukti kesiapan operasional, mencakup paling sedikit: struktur organisasi termasuk susunan personalia, sistem dan prosedur kerja: daftar aset |
mid tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. syariah. bank pembiayanomor poj.kebutuhan masyarakat tersebut: pelaporan, perlindungan dalam pelaksanaan tugas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan telah beroperasi adalah badan hukum dimaksud telah melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. yang dimaksud dengan organisasi lembaga non profit antara lain organisasi asosiasi profesi, asosiasi industri bars dan atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia bars. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kedekatan domisili dewanrs. yang dimaksud dengan pengalaman bidang perbankan dan atau lembaga jasa keuangan non bank antara lain pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, hukum, atau pengalaman bidang pengawasan operasional perbankanewan komisaris. yang dimaksud dengan hubungan keluarga danarslainnya. cukup jelasireksi dan atau calon anggota dewan komisaris diberikan oleh otoritas jasa keuanganireksi dan atau calontermasuk dalamnya penyelenggaraan rups untuk mengangkat anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris baryang mengatur mengenai sistem informasi debitur. angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan tugas dps yang berlaku saat poj ini dibuat adalah surat edaran bank indonesia tanggal juni tahun cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan "riw (track record) yang berasal dari hasil pengawasan otoritas jasa keuangan atau sumber sumber" antara lain pelanggaran atas, kewajiban bars izin sebagai penerbit kartu atm dan atau kartu debut mengacu pada peraturan bank indonesia mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kar antara lain pelanggaran: kewajiban persyaratan dewan komisaris dan direksi meliputi jumlah, penangkapan, dan hubungan keluarga atau semena, kewajibanyang dimaksud dengan dikelola sendiri oleh bars meliputi pengelolaan sistem secara keseluruhan termasuk infrastruktur, seperti atm, adm, dan edc oleh bars. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kegiatan sebagai acquires sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu, yaitucukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan (satu) tahap adalah persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dengan tetap melakukan persiapan pemindahan alamat kantor pusat sebagaimana yang dilakukan dalam persetujuan prinsip. yang dimaksud dengan kantor pusat termasuk kantor cabangnya , dalam hal kantor cabangnya dipindahkan mengikuti kantor: pembagian zona sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan potensi ekonomi wilayah dan tingkat persaingan lembaga keuangan wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan. penetapan jumlah modal disetor yang lebih tinggi didasarkan pada pertimbangan, antara lain kondisi dan perkembangan perekonomian daerah yang berbeda beda serta kelangsungan pengembangan kegiatan usaha bars depan sehingga dapat beroperasi secara berkesinambungan. contoh penulisan keterangan atas setoran modal pada billet deposito adalah dewan komisioner otoritas jasa keuangan g.g. sdr. dengan keterangan untuk pendirian bars xzy dan pencariannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dariorganisasi dan jumlah personalia antara lain meliputi bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikalcukup jelas. penyelesaian seluruh kewajiban kantor cabangrs lainnya dari barsubahan anggaran dasar terkait hal hal yang memerlukan persetujuan disertai bukti persetujuan, sedangkan terkait hal hal dalam anggaran dasar yang cukup memerlukan pemberitahuan disertai bukti penerimaan pemberitahuan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh: bars menyampaikan rencana perubahan kepemilikan sehubungan dengan pengambilalihan kepemilikan oleh bars namun bars belum memenuhi kewajiban penyetoran modal sehingga belum mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. pada saat bersamaan bars telah memperoleh persetujuan perubahan nama terkait pengambilalihan oleh bars dari instansi yang berwenang. selanjutnya bars menyampaikan permohonan perubahan nama kepada otoritas jasa keuangan. dalam hal ini otoritas jasa keuangan akan memberikan persetujuan perubahan nama kepada bars setelah bars memenuhi kewajiban penyetoran modal atas pengambilalihan kepemilikan. persetujuan otoritas jasa keuangan diberikan dalam bentuk keputusan. cukup jelas. cukup jelas. permintaan pencabutan izin usaha oleh pemegang saham dilakukan berdasarkan keputusan rups atau diajukan oleh psp bars. cukup jelas. huruf risalah rups paling sedikit memuat keputusan yang menyetujui pembubaran badan hukum dan perintah kepada direksi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban barmenyelesaikan seluruh kewajibanbiaya lain yang relevan. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf termasuk neraca akhir bars adalah laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban bars. huruf surat pernyataan dari pemegang saham bars yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban bars telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dikemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham. cukup jelas. bubar dan berakhirnya statuspenutupan sementara adalah penghentian sementara kegiatan pelayanan kantor bardan atau foto kopi pengumuman yang ditempel kantor bars. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kantorkegiatan operasional bars adalah larangan bagi bars untuk melakukan kegiatan antara lain: penghimpunan dana, penyaluran dana, dan atau penukaran valuta asing, pada kantor pusat dan atau kantor cabang bara tingkatan jabatan paling rendah sampai dengan pejabat eksekutif. huruf yang dimaksud dengan analisis potensi dan kelayakan pendirian bars termasuk rencana bisnis yang merupakan rencana kegiatan usaha bars yang memuat paling sedikit: tujuan dan alasan pendirian bars: aspek modal atau sumber dana, cc. aspek pasar meliputi antara lain target pasar penghimpunan dan penyaluran dana, aspek organisasi dan infrastruktur meliputi antara lain struktur organisasi dan personalia, serta sistem teknologi dan informasi, dan aspek keuangan meliputi antara lain kemampuan keuangan dalam rangka memelihara solvabilitas dan pertumbuhan barssedikit. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan laporan keuangan bars dan atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon psp bars adalah laporan keuangan yang menunjukkan kondisi: tidak dalam keadaaan rugi:keuangan dimaksudan kebenaran dokumen antara lain meneliti informasi terkini dari daftar tidak lulus dan daftar kredit macet dari psp, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris serta anggota dps. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. contoh: bank pembiayaan rakyat syariah abc atau bpr syariah abc atau bars abc atau bank pembiayaan rakyat syariah abc : atau bpr syariah abc : atau bars abc . yang dimaksud dengan "modal sendiri bersih sebagai berikut: bagi badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan daerah adalahkoperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah dikurangi penyertaan dan kerugian. cukup jelas. cukup jelasdengan ketentuan peraturan perundang undangan. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan ketentuan otoritas jasa keuangan dan atau peraturan perundang undangan lainnya antara lain ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan bars, dan ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisisyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan psp mengikuti ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper tesi. yang dimaksud dengan pemilik adalah psp yang berlaku bagi badan hukum berupa perseroan terbatas dan perusahaan daerah. yang dimaksud dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris bagi badan hukum selain perseroan terbatas adalah: bagi badan hukum koperasi, direksi adalah pengurusngoperasian:, bagi badan hukum perusahaan daerah, direksi adalah direksirusahaan daerah, cc. bagi badan hukum yayasan, direksi adalah pengurus dan dewan komisaris adalah pembina sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai yayasan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. perubahan kepemilikan bars mencakup: penggantian pemegang saham: penambahan pemegang saham baru:ketentuan peraturan perundang undangan. perubahan kepemilikan bars mencakup: penggantian pemegang saham, penambahan pemegang saham baru::yang dimaksud dengan "sertifikatyang dimaksud dengan bertindak independen adalah pengambilan keputusan dilakukan secara professional dan obyektif. cukup jelassemena atauyang dimaksud dengan lembaga lain antara lain partai politik atau organisasi kemasyarakatan. |
( nanlembaga penjamin. lembaga penjamin dilarang mengangkat anggota dewan komisarisewan komisarisenam) bulan. anggota dewan komisaris lembaga penjamidibawah dewan komisaris,al lembaga penjami. anggota dewan komisarisewan komisaris dimaksud menjabat, memanfaatkan jabatannya pada lembaga penjamilembaga penjamin yang menjadi tanggung jawab direksi. anggota dewan komisaris lembaga penjamin berhak memperoleh informasi dari direksi mengenai lembaga penjamin secara lengkap dan tepat waktu. lembaga penjamin wajib memiliki komisaris independen dalam hal: memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing. komisaris independen sebagaimana dimaksud pada wajib: berkewarganegaraan indonesia, dan berdomisili indonesia. komisaris independen lembaga penjamilembaga penjamin, dalam lembaga penjamilembaga penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan lembaga penjamin tersebut dalam kurun waktu (enam) bulan terakhir, cc. memahami ketentuan peraturan perundang undangan bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan atau penjaminan ulang syariah dan ketentuan peraturan perundang undangan lain yang relevan, dan memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan lembaga penjamin tempat komisaris independen dimaksud menjabatterjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya. komisaris independen wajib melaporkan kepada otoritas jasa keuanganpenjaminan, dan atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha lembaga penjamilembaga penjamin wajib membentuk komite audit dalam hal: memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asinglembaga penjamin dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas dewan komisaris. lembaga penjamin dengan lingkup kabupaten wajib memiliki fungsi yanglembaga penjamilembaga penjamin wajib menghadiri rapat dewan komisaris paling sedikit (tujuh puluh lima per seratuslembaga penjamilembaga penjamidan sebagai waki. anggota dps dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris padasama. anggotaanggotacc. mendahulukandannjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang syariah, dan uus. dpssesuai dengan prinsip syariah. pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran yang dilakukan dps sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap: kegiatan penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah, akad penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dipasarkan oleh perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang syariah, dan uus, dan cc. praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang syariah,njaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang syariah,mpatmemanfaatkan jabatan pada, anggota dewan komisaris, dan anggota dps lembaga penjaminatau pada badan usaha lain, dan atau pemegang saham, kelembaga penjamilembaga penjamin dengan lingkup usaha kabupaten wajib ditunjuk oleh rups dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh dewan komisaris. auditor eksternal lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada dan wajib terdaftar otoritas jasa keuangananggota dewan komisaris, dps, dan pihak yang berkepentingan lembaga penjamilembaga penjamilembaga penjamin dengan standar audit yang berlaku. bab praktik dan kebijakan remunerasi lembaga penjamilembaga penjamin dan perlakuan adil terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminanlembaga penjamilembaga penjamilembaga penjamin. bab tata kelola penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan penjaminan ulang syariah lembaga penjamin wajib menyusunyang dituangkan dalam rencana bisnis tahunan lembaga penjamin.sebagaimana dimaksud pada wajib: ditetapkan oleh direksi,njaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan penjaminan ulang syariah secara profesional dan mengoptimalkan nilai tambah kekayaan lembaga penjamin dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap penerima jaminan, terjamin, dan atau pemangku kepentingan lainnya. lembaga penjamianalisis penjaminan, klaim dan subrogasi, serta penanganan pengaduan terjamin, menyusun dan menerapkan standar dan prosedur operasional penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan atau penjaminan ulang syariah, dan cc.njaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan penjaminan ulang syariah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan penjaminan ulang syariah serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. untuk melakukan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf lembaga penjamin wajib memiliki pegawai yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan atau penjaminan ulang syariah. bab xii tata kelola teknologi informasi lembaga penjamiinsiden (disaster recovery plan). bab xiii manajemen risiko dan pengendalian internal lembaga penjami, serta kemampuan lembaga penjamin. direksi lembaga penjamilembaga penjamilembaga penjaminlembaga penjamin pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi lembaga penjamin, paling sedikitlembaga penjamidibidang usaha penjaminan, penjamin syariah, penjamin ulang, dan penjaminan ulang syariah. bab xiv rencana bisnis tahunan lembaga penjamilembaga penjami, rencana pengembangan dan pemasaran penjaminan atau penjaminan syariah, rencana pengembangan dan atau perubahan jaringan kantor, j .lembaga penjamintanggal januari tahun yang bersangkutan. lembaga penjamin wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada untuk pertama kali untuk tahun paling lambat tanggal januari bab keterbukaan informasi lembaga penjamilembaga penjamilembaga penjamin wajib mengungkapkan kepada otoritas jasa keuanganlembaga penjamitata kelola perusahaan yang baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam lembaga penjamin untuk menentukan keputusan dan pengelolaan lembaga penjamipemangku kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap lembaga penjamin, baik langsung maupun tidak langsung, meliputi terjamin, anggota pemegang saham, karyawan, penerima jaminan, penyedia barang dan jasa, dan atau pemerintbab xvi etika bisnis direksi, dewan komisaris, dps, dan karyawan lembaga penjaminjaminan, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. direksi, dewan komisaris, dps, dan karyawan lembaga penjamitransaksi penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan penjaminan ulang syariah. lembaga penjamilembaga penjamin. bab xvii pelaporan lembaga penjamin wajib melakukan penilaian secara malembaga penjamitanggal april dimaksud. lembaga penjamin wajib menyampaikan laporan penerapketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan,toritas jasa keuangan. ken bab xviii sanksi administratifdenda administratif, cc. pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. sanksi peringatan tertulis3a dalam hal masa berlaku sanksi peringatanlembaga penjamin tetap melakukan kegiatan usahabab xix ketentuan peralihan bagiebagaimana dimaksud dalam dan dinyatakan berlaku (duatata kelola perusahaan yang baik bagi lembaga penjamimpunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah,. benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis lembaga penjamin dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dps, dan atau pegawai lembaga penjamin. bab penerapan tata kelola perusahaan yang baik prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputiketentu dan keseimbanglembaga penjamin bagi pemangku kepentingan, meningkatkan pengelolaan lembaga penjamin secara profesional, efektif, dan efisien, cc. meningkatkan kepatuhan organ lembaga penjamin danlembaga penjamin terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan, mewujudkan lembaga penjamin yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif, dan meningkatkan kontribusi lembaga penjamin dalam perekonomian nasional. lembaga penjamipelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan dps: pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal lembaga penjamintransparansi kondisi keuangan dan non keuangan lembaga penjamin. bab iii rapat umum pemegang saham rups lembaga penjamin wajib diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan anggaran dasar lembaga penjamiterjamin, penerima jaminanpemegang saham pemegang saham lembaga penjamin melalui rups harus memastikan lembaga penjamin dijalankan berdasarkan penyelenggaraan usaha yang sehat. pemegang saham lembaga penjamin dilarang mencampuri kegiatan operasional lembaga penjamin yang menjadi tanggung jawab direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar lembaga penjamilembaga penjamin yang menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dps pada lembaga penjamin yang sama harus mendahulukan kepentingan lembaga penjamin. bab direksi lembaga penjamin wajib memiliki paling sedikit (dua) orang anggota direksi. paling sedikit (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota direksi lembaga penjamin memiliki pengetahuan dan pengalaman bidang pengelolaan risiko sesuai dengan bidang usaha lembaga penjamin. seluruh anggota direksi lembaga penjamilembaga penjamin yang diy6o (lima puluh per seratus) anggota direksi yang merupakan warga negara indonesia. anggota direksi lembaga penjami izin menetap, dan surat izin bekerja, dari instansi yang berwenang. seluruh anggota direksi lembaga penjamin harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya. lembaga penjaminasaran, fungsi bisnis dan operasional, dan fungsi keuangan, kecuali direktur utama. direksi lembaga penjaminlembaga penjamin, terjamin, dan atau penerima jaminan, mendahulukan kepentingan lembaga penjamin, terjamin, dan atau penerima jaminan,lembaga penjamin, terjamin, dan atau penerima jaminanlembaga penjamin. |
nang tambahan lembaran negara r.iumum penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan elemen penting dalam membangun kredibilitas dan reputasi lembaga penjamin mata para pemangku kepentingan. seiring dengan perkembangan industri penjaminan semakin tinggi pula risiko dan tantangan yang akan dihadapi. penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi oleh lembaga penjamin akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi lembaga penjamin berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu, keseimbangandalam rangka penerapan kelima prinsip dasar tersebut, lembaga penjamin membutuhkan seperangkat pedoman yang akan memaksimalkan peran organ perusahaan dalam menerapkan prinsip prinsip tata kelola secara optimal. pedoman tersebut dituangkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang pada akhirnya harus menjadi budaya bagi seluruh jenjang organisasi pada lembaga penjamipemegang saham bagi lembaga penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasiharus sama dengan jumlah direksi yang merupakan warga negara asing. namun,pada anggota direksi yang merupakan warga negara asilembaga penjamicc. komite tata kelola perusahaan (governance). cukup jelas. yang dimaksud dengan rapat dewan komisaripat dps termasuk rapat yang diselenggarakan bersama anggota direksi dan dewan komisaris atas prakarsa ddoman internal perusahaan atau penilaian direksi atau dewan komisaris dengan mengacu kepada ukuran perusahaan d serta menyesuaikan dengan standar internasional terkait keterbukaan informasi sukuk, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang penerbitan dan persyaratan suku. beberapa ketentuan dalamberkelanjutan sukuk yang selanjutnya disebut pub sukuk adalah kegiatan penawaran sukuk yang dilakukan secara bertahapub sukuk antara dan disisipkan (lima) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: pihak yang melakukan pub sukuk wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalamdiatur khusus dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. dalam hal pub sukuk dilakukan tidak bersamaan dengan penawaran umum efek bersifat utang, pub sukuk dapat dilakukan oleh pihak yang telah menjadi emiten atau perusahaan publik dalam jangka waktu paling singkat (satu) tahun. & pihak sebagaimana dimaksud pada wajib tidak pernah mengalami gagal bayar dalam rangka pub sukuk. pub sukuk sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan dalam periode (tiga) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan pub sukuk terakhir disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada ulang tahun ketiga sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka pub sukuk. dalam hal terdapat perubahan jenis akad syariah, isi akad syariah, dan atau aset yang menjadi dasar sukuk pada tahapan penerbitan sukuk selanjutnya dalam rangka pub sukuk, emiten harus menyampaikan pernyataan kesesuaian syariah atas sukuk tersebut. dalam hal pub sukuk dan penawaran umum efek bersifat utang dilakukan secara bersamaan, pada halaman luar kulit muka prospektus harus mencantumkan: total jumlah dana yang akan dihimpun dari jenis sukuk dan efek bersifat utang, dan total jumlah dana atau indikasi total jumlah dana yang akan dihimpun dari masing masing jenis efek. emiten dapat menentukan nilai emisi masing masing sukuk dan efek bersifat utang pada setiap periode tahapan pub. antara bab dan bab disisipkan (satu) bab, yakni bab sehingga berbunyi sebagai berikut: bab keterbukaan informasi terkait zakat antara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: emiten dapat melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sukuk sesuai dengan karakteristik akad syariah. emiten wajib mengungkapkan pada halaman luar kulit muka prospektus informasi terkait ada atau tidaknya pemotongan zakat atas bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sukuk. dalam hal emiten melakukan pemotongan zakat, informasi yang diungkapkan pada halaman luar kulit muka prospektus sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat besaran potongan zakat, tata cara pemungutan zakat, dan pihak yang akan melakukan pendistribusiemiten melakukan pemotongan zakat, emiten wajib memuat keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan pemotongan zakat dalam laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. kewajiban memuat keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan selama periode sukuk. ketentuan tetap dengan perubahan penjelasan huruf sehinggaumum dinamika perkembangan pasar modal syariah menuntut adanya revisi atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. selain insentif pungutan yang telah berlaku, diperlukan adanya terobosan kebijakan baru yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan penerbit sukuk. selain itu, revisi peraturan juga dilandasi adanya standar internasional baru terkait keterbukaan informasi sukuk yang dikeluarkan oleh islamic financial services board isb). adapun beberapa pokok revisi peraturan penerbitan sukuk tersebut antara lain meliputi penambahan ketentuan terkait penawaran umum berkelanjutan pub) serta keterbukaan informasi terkait zakat. ii. demi angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengancukup jelas. cukup jelas. contoh pencantuman total jumlah dana yang akan dihimpun dari jenis sukuk dan efek bersifat utang dan indikasi total jumlah dana yang akan dihimpun berdasarkan masing masing jenis efek pada halaman luar kulit muka prospektuspertama diterbitkan obligasi berkelanjutan pt. xyz tahap tahun sebesar rp300. dan sukuk ijazah berkelanjutan pt. xyz tahap tahun sebesar rp50. contoh untuk pub sukuk dan atau efek bersifat utang berikutnyadua diterbitkan obligasi berkelanjutan pt. xyz tahap tahun sebesar rp200. dan sukuk ijazah berkelanjutan pt. xyz tahap tahun sebesar rp150.tiga diterbitkan obligasi berkelanjutan pt. xyz tahap iii tahun sebesar rp100. dan sukuk ijazah berkelanjutan pt. xyz tahap iii tahun sebesar rp200. cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. angkacontoh uraian tentang aset yang menjadi dasar sukuk antara lain uraian tentangnilai laporan keuangan ataucukup jelas. |
lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. perantara pedagang efek. perilaku perusahaanrantara pedagangnasabah adalah pihak yang menggunakan jasa perantara pedagang efek. bab kewajiban perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek wajib mendahulukan kepentingan nasabahnya sebelum melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri. dalam hal memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek, perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. dalam hal mempunyai kepentingan pada efek yang direkomendasikan kepada nasabahnya, perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek wajib memberitahukan adanya hal dimaksud kepada nasabahnya sebelum nasabah tersebut membeli atau menjual efek yang direkomendasikan. perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabahnya bahwa transaksi dengan nasabah tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak terafiliasinya. perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dilarang menggunakan efek dan atau uang yang diterima dari nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek tersebut tanpa persetujuan tertulis dari nasabah yang bersangkutan. perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dilarang memberikan: rekomendasi kepada nasabah untuk membeli, menjual, atau mempertukarkan efek tanpa memperhatikan tujuan investasi dan keadaan keuangan nasabah, dan jaminan atas kerugian yang diderita nasabah dalam suatu transaksi efek. perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek wajib membubuhkan jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek wajib memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi bursa. perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek wajib menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. wakil perantara pedagang efek dilarang melakukan: transaksi untuk kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dimana wakil perantara pedagang efek dimaksud bekerja yang tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan efek tersebut, dan transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnya. wakil perantara pedagang efek wajib memberikan keterangan mengenai efek yang diketahuinya kepada nasabah apabila diminta oleh nasabah yang bersangkutan. wakil perantara pedagang efek dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung, menerima bagian laba dari nasabah atas suatu transaksi efe beserta peraturan nomor v.ntara pedagang efek. perilaku perusahaan, beserta peraturan nomor v.eursa adalahhari bursa berakhir pada pukul cukup jelas. wakil perantara pedagang efek mencakup wakil perantara pedagang efek pemasaran dan wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatrantara pedagang efek. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
kegiatyelenggaraan kegiatpaling sedikit (dua puluh persen) dari saham yang mempunyai hak suara, penangkapan jabatan sebagai anggota direksi atau anggota dewanlarangan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku jika hubungan dimaksud timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintahuntuk: jaminan atas transaksi efek yang dilakukannya, dan pelaksanaan lelang saham sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar atau peraturan bursa efekbursa efekbursa efek untuk mengubah anggaran dasar atau peraturan bursa efek. bab iii lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dapat menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan. modal disetor lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian paling sedikit rp200. (dua ratus miliar rupiah).ursa efek yang akan mengendalikan dan atau menggunakan jasa lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaianmasing masing paling banyaklembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaianwajib bebas dari penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. saham lembaga kliring dan penjaminan sertamayoritas saham lembaga kliring dan penjaminan harus dimiliki oleh bursa efek. lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dilarang membagikan dividen kepada pemegang saham. lembaga kliring dan penjaminkliring dan penjaminan dan otoritas jasa keuangan. lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaiankliring dan penjaminan dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud padapenyimpanan dan penyelesaian dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud padlembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib. catatan efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada bukan merupakan bukti kepemilikan atas efek. lembaga penyimpanan dan penyelesaian berwenang melakukan pemeriksaan atas kesesuaian catatan efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan catatan.bahwa data catatan efek lembaga penyimpanan dan penyelesaian sama dengan catatan efek biro administrasi efek atau emiten yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri. selain kewajiban sebagaimana dimaksudkesesuaian dan kebenaran data pemegang efek paling sedikit: nomor sistem informasi debitur, nomor identitas: cc. nama, alamat: jumlah kepemilikan, dan informasi pemindahan hak atas saham. dalam hal terdapat perbedaan pencatatan efek lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan biro administrasi efek atau perusahaan terbuka yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri, catatan yang ada pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian merupakan catatan yang dipergunakan. lembaga penyimpanan dan penyelesaiandilarang memberikan keterangan mengenai catatan kepemilikan efek kepada siapapun kecuali untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan. peraturan lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat: mekanisme pencatatan efek secara elektronik, kewajiban biro administrasi efek atau perusahaan terbuka yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri berkaitan dengan pencatatan efek secara elektronik: dan cc. biaya pencatatan efek. pihak yang berhak menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak lain dan pemenuhan kewajiban dimaksud dikaitkan dengan efek milik pihak lain yang disimpan pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dapat melaporkan dan meminta kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk membekukan efek yang terkait. lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib membekukan efek sebagaimana dimaksud pada pada hari bursa yang sama diterimanya pelaporan dan permintaan. bab reksa dana reksa dana berbentuk perseroan dapat menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan. permohonan untuk memperoleh izin usaha reksa dana berbentuk perseroan sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada otoritas jasa keuangan disertai dengan dokumen dan keterangannama dan alamat pemohonkontrak mengenai jasa kustodian atas kekayaan reksa dana:erbitups. dalam hal izin usaha reksa dana berbentuk perseroan dicabut oleh otoritas jasa keuangan, reksa dana berbentuk perseroan wajib dibubarkan.kontrak pengelolaan reksa dana, dan atau anggaran dasar reksa dana, otoritas jasa keuangan berwenang membekukan kegiatan usaha reksa dana, mengamankan kekayaan, menunjuk manajer investasi lain untuk mengelola kekayaan reksa dana, dandan atau kontrak investasi kolektif, otoritas jasa keuangan berwenang membekukan kegiatan usaha reksa dana, mengamankan kekayaan menunjuk manajer investasi lain untuk mengelola kekayaan reksa dana, dan atau membubarkan reksa dana dimaksudpedagang efek, dan atau manajer investasi setelah memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan. perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam dapatdalam hal perusahaan efek melakukan penawaran umum, ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku. saham perusahaan efek patungan dapat dimiliki oleh badan hukum asing yang bergerak: bidang keuangan selain sekuritas paling banyak (delapan puluh lima persen) dari modal disetor,sebagaimana dimaksud dalam huruf melakukan penawaran umum,jugrp55. (lima puluh lima miliar rupiah). permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai perusahaandaftar nama anggota direksi dan tenaga ahli yang memiliki izin orang perseorangan sebagai wakil perusahaan efek dariataumemiliki akhlak dan moral yang baik. anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan wakil perusahaan efek wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:setiap anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan efek wajib bebas dari penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. perusahaan efek yang, wajib melakukan pembubaran perusahaan efek. pembubaran perusahaan efek sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (seratus delapan puluh) hari setelah. pembubaran sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan tanpa melalui rups. perusahaan efek yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud padausahaan efek dimaksud. apabila setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada perusahaan efek yang telah dicabut izin usahanya belum melaksanakan pembubaran, otoritas jasa keuangan dapat memohonkan pembubaran atau pernyataan kepailitan terhadap perusahaan efek dimaksud kepada kejaksaan republik indonesia. bab wakil perusahaan efek izin orang perseorangan sebagai:, dan cc.is efek dan pengelolaan portofolio efek. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keahlian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. permohonan untuk memperoleh izin sebagai wakil perusahaan efek diajukan kepada otoritas jasa keuangan disertai dengan dokumen dan keterangan:bab vii penasihat investasi dan perusahaan pemeringkat efek bagian kesatu penasihat investasi pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai penasihat investasi merupakan orang perseorangan atau perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan. orang perseorangan yang menjadi penasihat investasi atau orang perseorangan yang menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau mengendalikan baik langsung maupun tidak langsung penasihat investasi yang berbentuk perusahaan harus memenuhi persyaratan paling sedikitpenasihat investasi sebagaimana dimaksud dalam wajib paling sedikit memiliki seorang tenaga ahli yang memiliki izin sebagai wakil manajer investasi. dalam hal penasihat investasi merupakan orang perseorangan dan yang bersangkutan telah memperoleh izin sebagai wakil manajer investasi, orang perseorangan tersebut tidak wajib menunjuk wakil manajer investasi lain. permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai penasihat investasi diajukan kepada otoritas jasa keuangan disertai dengan dokumen dan keterangan: izin sebagai wakil manajer investasi, nomor pokok wajib pajak, dan dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha penasihat investasisetiap anggota direksi dan anggota dewan komisaris penasihat investasi berbentuk perusahaan wajib bebas dari penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. bagian kedua perusahaan pemeringkat efekperusahaan pemeringkatpemeringkat efekbab viii bank umum sebagai kustodianotoritas jasa keuangan. permohonan untuk mendapat persetujuan sebagai kustodian, cc.: rekomendasi dari regulator pengawasbab biro administrasi efek biro administrasiiro administrasi efek paling sedikit rp500. (lima ratus juta rupiah). permohonan untuk memperoleh izin usaha biro administrasiyang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah, dan menyimpan rekening efek nasabahidang hukum dan hak asasi manusiasesuai dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai biro administrasibiro administrasi efek. bab wali amanat kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum. wali amanat dapat menjalankan usaha bidang pasar modal setelah terdaftar otoritas jasa keuangan. permohonan untuk terdaftar sebagai wali amanat perserondaftaran wali amanatbab profesi penunjang pasar modal kegiatan profesi penunjang pasar modal dapat dilakukan oleh: akuntan, konsultan hukum, cc. penilai, notaris: dan profesi lain yang ditetapkan otoritas jasa keuangan. profesi penunjang pasar modal hanya dapat menjalankan usaha bidang pasar modal setelah terdaftar otoritas jasa keuangan. profesi penunjang pasar modal yang surat tanda terdaftarnya dibekukan oleh otoritas jasa keuangan atau instansi yang menerbitkan izin profesi, dilarang menjalankan usaha bidang pasar modal dalam periode pembekuan surat tanda terdaftar tersebut. permohonan untuk terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada otoritas jasa keuangan, dengan menggunakan formulir sesuai dengan:mengenai konsultan hukum yang melakukan kegiatan pasar modal, peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilai yang melakukan kegiatan pasar modal, peraturan otoritas jasa keuangan mengenai notaris yang melakukan kegiatan pasar modal, dan peraturan otoritas jasa keuangan lainnya yang mengatur mengenai profesi penunjang pasar modal. pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratandalam hal pihak yang melakukan kegiatan sebagai profesi penunjang pasar modal bukan merupakan orang perseorangan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada berlaku bagi pengurus, pengawas, dan pihak yang melakukan pengendalian, baik langsung maupun tidak langsung atas profesi penunjang pasar modal. bab xii perusahaan terbuka bagian kesatu penawaran umum efek bersifat ekuitas pihak yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas wajib: mencatatkan efek bersifat ekuitasnya pada bursa efek, dan mendaftarkan efek bersifat ekuitasnya pada penitipan kolektif lembaga penyimpanan dan penyelesaian. bagian kedua perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup paragraf perubahan status berdasarkan permohonan perusahaan terbuka perusahaan terbuka yang akan mengubah status dari perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup wajib: memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam rupscc. mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan bersamaan dengan pengumuman rups sebagaimana dimaksud dalam huruf dan menyampaikan permohonan pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas atau pernyataan pendaftaran perusahaan publik kepada otoritas jasa keuangan. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf harus disertai dokumen: pernyataanbahwa pemegang saham perusahaan terbuka telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan dihampiri susunan pemegang saham terakhir, pernyataan dari bursa efek bahwa perusahaan terbuka tersebut telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada bursa efek, pernyataan dari lembaga penyimpanan dan penyelesaian bahwa perusahaan terbuka telah memenuhi kewajibannya kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bukti penyelesaian kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda dan atau bunga dan kewajiban lainnya kepada otoritas jasa keuangan, jika terdapat kewajiban sanksi administratif berupa denda dan atau bunga dan kewajiban lainnya, dan salinandokumen sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilengkapi dan atau digantikan dengan dokumen hasil penawaran tender oleh pihak lainpermohonan sebagaimana dimaksud pada huruf diterima secara lengkap.intah otoritas jasa keuangan dalam kondisi tertentu, otoritas jasa keuangan dapatintah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dihembuskan kepada bursa efek. bursa efek wajib menghentikan perdagangan efek perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud pada sesegera mungkin paling lambat pada hari bursa berikutnya setelah diterimanya tembusan sebagaimana dimaksud padawajib disertai tindakan perusahaan terbuka untuk: memperoleh persetujuan rups, mengumumkan kepada masyarakat sesegera mungkin paling lambat (dua) hari kerja setelah diterimanya perintah perubahan status dari otoritas jasa keuanganmenyampaikan pernyataan bahwa pemegang saham perusahaan terbuka telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan dihampiri susunan pemegang saham terakhir,memenuhi seluruh kewajibannya kepada otoritas jasa keuangan, bursa efek, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan meminta persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia. prosedur dan jangka waktu penyelenggaraan rups sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. perusahaan terbuka wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf paling lama (empat belas) hari kerja setelah tanggalditerimanya bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud padamohonan oleh bursa efek bursa efek dapat melakukan pembatalan pencatatan efek perusahaan terbuka, jika: perusahaan terbuka mengalami suatu, dan atau perusahaan terbuka tidak memenuhi persyaratan pencatatan efek bursa efek. bursa efek wajib menyampaikan pemberitahuan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (dua) hari kerja: setelah perusahaan terbuka mengalami kondisi atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf dan sebelum bursa efek melakukan pembatalan pencatatan efek. perusahaan terbuka yang pencatatan efeknya dibatalkan oleh bursa efek sebagaimana dimaksud pada huruf wajibkecuali kewajiban untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam rups. perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup sebagaimana dimaksud pada wajib memperoleh persetujuan rups. sebelum melakukan pembatalan pencatatan efek perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf bursa efek wajib mengajukan permohonan perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup kepada otoritas jasa keuangan. atas permohonan bursa efek sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuanganbursa efek membatalkan pencatatan efek perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud dalam setelah otoritas jasa keuangan mencabut efektifnya pernyataan pendaftaran perusahaan terbukadalam haltidak dapat dipenuhi, otoritas jasa keuangan berwenang menetapkan prosedur perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup. paragraf tanggung jawab pengendali, direksi, dan dewan komisaris otoritas jasa keuangan berwenang melarang pengendali, direksi, dan dewan komisaris perusahaan terbuka yang bertanggung jawab menyebabkan perusahaan terbuka: diperintahkan otoritas jasa keuangan untuk mengubah status dari perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup, dan atau dibatalkan pencatatan efeknya oleh bursa efek, untuk menjadi pengendali, direksi, dan dewan komisaris dari emiten, perusahaan terbuka, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan atau perusahaan efek. paragraf permohonan pembubaran atau penyataan pailit oleh otoritas jasa keuangan kepada kejaksaan republik indonesia otoritas jasa keuangan dapat memohonkan pembubaran atau pernyataan pailit terhadap perusahaan terbuka yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan kepada kejaksaan republik indonesia. paragraf pelaksanaan pembelian kembali saham karena perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka, kecuali diatur lain dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. pelaksanaan pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada wajib diselesaikan paling lambat (delapan belas) bulan setelah pengumuman keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam hurufwajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penawaran tender sukarela kecuali ketentuan mengenai harga. pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan.dilaksanakan sesuai prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. pelaksanaan pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam dan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan rups. pembelian kembali saham dapat dilakukan sampai jumlah melebihi (sepuluh persen) dari modal disetor perusahaan terbuka, sehingga jumlah pemegang saham tidak lebih dari (lima puluh) pihak atau jumlah lain yang ditentukanrups untukrups dalam rangkalebih tinggijangka waktu (sembilan puluh) hari terakhirtidak lebih rendahwajib sesuai dengan: harga rata rata perdagangan saham perusahaan terbuka bursa efek dalam jangka waktu (tiga puluh) harinilai buku per saham berdasarkan laporan keuangan terakhir, digunakan yang lebih tinggi. paragraf harga penawaran tender harga penawaran tender sebagaimana dimaksud dalam dan wajib mengikuti ketentuan harga pelaksanaan pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam:perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud dalam hurufintah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ataubursa efek sebagaimana dimaksud dalam paragraf keterbukaan informasi keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf harus paling sedikit memuat: penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup, data perusahaan meliputi riw singkat, bidang usaha, struktur permodalan, pengawasan dan pengurusan, dan ikhtisar data keuangan penting, pihak yang akan melakukan pembelian saham publik melalui penawaran tender, jika terdapat pihak lain yang melakukan penawaran tender kepada pemegang saham publik, harga pembelian saham, ringkasan penilai atas nilai wajar saham, jika menggunakan penilai, tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan rups, penjelasan tentang alamat yang dapat dihubungi oleh pemegang saham, dan pernyataan dewan komisaris dan direksi bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan tidak menyesatkan. dalam hal terdapat perubahan dan atau penambahan informasi sebagaimana dimaksud pada perubahan dan atau penambahan informasi wajib diumumkan paling lambat (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan rups. paragraf rapat umum pemegang saham penyelenggaraan rups sebagaimana dimaksud dalam huruf dan wajib dilakukanlain dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. dalam hal rups tidak menyetujui rencana perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud dalam rencana tersebuttersebut. dalam hal rencana perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud dalamperubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup tersebut dalam rups terdekat. dalam hal rencana perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud pada akan dilaksanakan, perusahaan terbuka wajib memperoleh persetujuan rups kembali atas rencana perusahaan terbuka tersebut. bagian ketiga pengendalian, direksi, dan dewan komisaris paragraf pengendalian perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki dan atau menjadi portofolio efek yang dikelola oleh (satu) manajer investasi dengan jumlah paling sedikit (dua puluh persen) dari modal disetor perusahaan terbuka tersebut, saham tersebut tidak diperhitungkan dalam penghitungan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam rups perusahaan terbuka. dalam hal saham perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud pada merupakan portofolio efek dalam reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku. perusahaan terbuka wajib menetapkan pihak yang menjadi pengendali dari perusahaan terbuka tersebut dan melaporkannya kepada otoritas jasa keuangan. penetapan pengendali sebagaimana dimaksud pada dapat didasarkan pada keputusan rups. pengendali sebagaimana dimaksud pada merupakan pihak yang melakukan pengendalian atas perusahaan terbuka secara langsung maupun tidak langsung. penetapan sebagaimana dimaksud pada dilakukan pertama kali pada saat penyampaian pernyataan pendaftaran dan setiap terjadi perubahan pengendali. penetapan pengendali pertama kali sebagaimana dimaksud pada harus diungkapkan dalam prospektus dalam rangka pernyataan pendaftaran. pengendalipengendalipengendali terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan terbuka, atau cc. pengendalipengendali dinyatakan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan: keputusan pemegang saham independen dalam rupsputusan pengadilan, atau keputusan otoritas jasa keuangan. dalam kondisi tertentu otoritas jasa keuangan berwenang untuk menetapkan pihak tertentu sebagai pengendali. ketentuan berlaku bagi pihak yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan sebagai pengendali sebagaimana dimaksud pada setiap pihak dilarang melakukan tindakan untuk mengaburkan statusnya sebagai pengendali dengan cara memecah kepemilikan efeknya pada perusahaan terbuka melalui beberapa pihak baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menghindari tanggung jawab sebagai pengendali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf direksi dan dewan komisaris anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris perusahaan terbukaanggota direksi dan atau anggota dewan komisarisanggota direksi dan atau anggota dewan komisaris terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan terbuka, atau anggota direksi dan atau anggota dewan komisarisanggota direksi dan atau anggota dewan komisaris perusahaan terbuka dinyatakan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan: keputusan rups, keputusan pengadilan, atau keputusan otoritas jasa keuangabab bursa efek bursaursa efek paling sedikit rp100. (seratus miliar rupiah). permohonan untuk memperoleh izin usaha bursaab xiii tata cara pemberian atau penolakan izin, persetujuan, dan pendaftaranotoritas jasa keuangan diberikan paling lambat (empat puluh limaotoritas jasa keuangan.berikubahxiv perintah tertulis otoritas jasa keuangan berwenang memberikan perintah tertulis kepada setiap pihak guna memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal, mencegah kerugian masyarakat, dan atau melindungi kepentingan masyarakat. perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada mencakup: perintah untuk melaksanakan kegiatan tertentu, dan atau perintah untuk tidak melaksanakan kegiatan tertentu. perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama sama dengan pengenaan sanksi administratif. pihak yang tidak mematuhi perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada diproses sebagaimana dimaksud pada tidak menghapuskan kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan perintah tertulis. selain pemrosesan sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan dapat mengajukan gugatan perdata dan atau permohonan pernyataan pailit melalui kejaksaan republik indonesia. bab sanksi administratifperusahaan pemeringkat efekagen penjual efek reksa dana, wakil agen penjual efek reksa dana, ahli syariah pasar modal, agen perantara pedagang efek, biro administrasi efek, bankotoritas jasa keuangan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, danserta pihak lain yang melakukan pelanggaran dan atau menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal dikenai sanksi administratifdan atau memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran dan atau pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran untuk melakukan tindakan tertentu berupa: pengembalian keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah, pembayaran ganti kerugian kepada pihak tertentu, pembekuan atau pembatalan hak dan manfaat, pembatasan untuk melaksanakan kegiatan tertentu, dan atau tindakan tertentu lainnya. sanksi sebagaimana dimaksud dalamterlambat menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan atau terlambat mengumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, dikenai sanksi administratif: bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaianbiro administrasi efek, bank kustodian, atau wali amanatcc. perusahaanpenasihat investasi dan perusahaan pemeringkatgen penjual efek reksa dana dan agen perantara pedagangyang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif dikenai sanksi denda rp2. (duaperusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif dikenai sanksi denda rp500. (limdimaksud, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, penilai, wakil perusahaan efek, wakil agen penjual efek reksa dana, penasihat investasi perseorangan, dan profesi lain100. (sedandan pihak. laporan yang wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan atau pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada diklasifikasikan dalam beberapa periode kewajiban berupa: tahunan, tengah tahunan, cc. triwulanan, bulanan, harian, dan insidentil. bagi pihak yang belum menyampaikan laporan atau pengumuman dalam periode sebagaimana dimaksud pada dinyatakan tidak menyampaikan laporan atau pengumuman apabila: laporan atau pengumuman yang wajib dilakukan dalam periode kewajiban tahunan,tengah tahunan,laporan atau pengumuman, cc. laporan atau pengumuman yang wajib dilakukan dalam periode kewajiban triwulanan, tidak disampaikan atau diumumkan paling lama (duabulanharidan laporan atau pengumuman yang wajib dilakukan dalam periode kewajiban insidentil.sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi administratif: emiten, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian dikenai sanksi denda sebesar: rp1. (satu miliarsebesar:. (dua puluh limacc. perusahaan efek atau perusahaan publik dikenai sanksi denda sebesar: rp500. (limbiro administrasi efek, bank kustodian, wali amanat, penasihat investasi dan perusahaan pemeringkat efek berbentuk korporasi, atau perusaha300. (tign agen penjual efek reksa dana dan agen perantara pedagang efekorang perseorangan penerbit daftar efek syariah, atau orang perseorang200. (dudaftar pihak yang merencanakan untuk mencatatkan efek bursa efek,neraca pembukaan perseroan yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftardanhanya perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek. bursa efek harus memiliki paling sedikit (lima puluh) pemegang saham pada waktu pendirian. periode kewajiban tahunan dan tengah tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dan rp50. (lima puluh juta rupiah) jika dinyatakan tidak menyampaikan laporan kepada ojklam hal kewajiban penyampaian laporan kepada otoritas jasa keuangan disertai dengan kewajiban pengumuman kepada masyarakat, otoritas jasa keuangan mengenakan sanksi administratif berupa denda terhadap salah satu pelanggaran yang nilainya paling besar berdasarkan penghitungan jumlah hari keterlambatan penyampaian laporan kepada otoritas jasa keuangan atau pengumuman kepada masyarakat. bagi pihak yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan atau pengumuman, dan telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada tetap harus menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan atau mengumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal telah terdapat peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur lain, ketentuan mengenai sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini tidak berlaku. setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal selain ketentuan keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam dapat dikenai sanksi denda paling banyak rp5. (lima miliar rupiah) bagi orang perseorangan dan paling banyak rp25. (dua puluh lima miliar rupiah) bagi pihak yang bukan orang perseorangan. pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan untuk setiap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modalkepada masyarakat. setiap pihak yang melakukan pelanggaran dan atau menyebabkan pelanggaran ketentuan dan dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dan atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam bab xvi ketentuan peralihan bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian harus menyesuaikan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam dan paling lambat (lima) tahun sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku. untuk anggota direksi dan anggota dewan komisaris bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang sedang menjabat sebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian harus sebagaimana dimaksud dalam paling lambat (dua) tahun sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku. ketentuan pembubaran atau pernyataan kepailitan perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam berlaku terhadap perusahaan efek yang izin usahanya telah dicabut sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini. untuk pihak yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, tetapi belum mencatatkan dan mendaftarkan efek bersifat ekuitasnya pada bursa efek dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam harus dilakukan: paling lambat (dua) tahun setelah berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, atau sebelum pihak dimaksud melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengjika pihak tersebut melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sebelum batas waktu (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf bab xvii ketentuan penutup pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku: ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan bidang pasar modal, dan ketentuan mengenai kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efektentuan mengenai masa jabatan anggota direksi bursa efek sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuan mengenai masa jabatan anggota dewan komisaris bursa efekmasa jabatan anggota direksi lembaga kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuan mengenai masa jabatan anggota dewan komisarismasa jabatan anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuan mengenai masa jabatan anggota dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesaiyang dapat menjadi anggota bursa efek hanyatelah memenuhi syarat menjadi anggota bursa efek. perusahaan efek yang tidak lagi menjadi anggota bursa efek harus:, atau mengajukan permintaanpaling lambat (tiga puluh enam) bulan sejak perusahaan efek tidak lagi menjadi anggota bursa efek. dalam hal perusahaan efek memilih mengalihkan saham bursa efek menggunakan caraberalih, bursa efek wajib membeli kembali saham bursa efek tersebut pada nilai nominal. dalam hal perusahaan efek memilih untuk meminta bursa efek agar menjual saham bursa efekterjual, bursa efek wajib membeli kembali saham bursa efek tersebut pada nilai nominal. penjualan saham bursa efek sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan (satu) kali dalam (satu) bulan dalam jangka waktu (tiga puluh enam) bulan berdasarkan harga pembukaan lelang yang ditetapkan oleh perusahaan efek. perusahaan efek dapat mengubah pilihan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf atau sebaliknya, sepanjang keseluruhan jangka waktu pengalihan saham paling lama (tiga puluh enam) bulan. bursa efekbursa efek masing masing paling banyak (tujuh) orang. anggota direksi bursa efekbursa efekbursa efek wajib bebas dari penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. saham bursa efek berupahanya dapat memiliki (satu) saham. perusahaan efek pemegang saham bursa efekbursa efekbursa efekbursa efek dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada perusahaan efek yang menjadi pemegang saham bursa efek dilarang mempunyai hubungan dengan |
rusahaan efek, biro administrasi efek, kustodian, waliotoritas jasa keuangan, termasuk emiten, perusahaan publik, dan anggota direksi atau anggota dewan komisaris atau setiap pihak yang memiliki paling sedikit (lima persen) saham emiten atau perusahaan publikotoritas jasa keuangan ini menyerahkan lebih lanjut mengenai pengaturan sanksi administrasi kepada otoritas jasa keuangan dalam batas yang ditetapkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini.. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan diatur bahwa pada saat undang undang tersebut mulai berlaku, peraturan perundang undangan sektor jasa keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang undang tersebut. dengan berdasarkan pada undang undang tersebut, otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur kembali ketentuan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan bidang pasar modal yang terdapat dalamdengan peraturan otoritas jasa keuangan dipandang perlu menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan bidang pasar modal. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaianjika otoritas jasa keuangan menetapkan kebijakan dalam peraturan perundang undangan yang berdampak pada anggaran dasar lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaiayesuaikan anggaran dasar lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian tersebut. ketentuan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pencatatan efek secara elektronik namun tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan. dengan adanya pencatatan efek yang bukan merupakan bagian dari penitipan kolektif efek, akan terwujud data dan informasi efek yang lebih komprehensif. pencatatan secara elektronik pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian tidak diikuti dengan konversi efek warkat menjadi efek tanpa warkat. catatan efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian merupakan data laporan berasal dari biro administrasi efek atau perusahaan terbuka yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pemenuhan kewajiban adalah pemenuhan atas kewajiban yang terjadi antara lain karena pinjam meminjam efek dan utang piutang dengan jaminan efek. ini tidak mewajibkan untuk menyampaikan laporan dan permintaan pembekuan efek kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. laporan dan permintaan pembekuan efek akan dilakukan oleh pihak yang bertransaksi sesuai dengan tingkat risiko dari transaksi tersebut. penjaminan efek berlaku efektif sejak lembaga penyimpanan dan penyelesaian membekukan efek dalam rekening efek yang akan digunakan sebagai pemenuhan kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penerbitan saham baru, pembelian kembali, dan pengalihan saham reksa dana berbentuk perseroan mengikuti mekanisme penerbitan unit penyertaan pada reksa dana terbuk. tindak pidana bidang keuangan antara lain tindak pidana bidang perbankan, bidang pasar modal, dan bidang industri keuangan non bank. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. orang perseorangan yang telah memiliki izin sebagai wakil penjamin emisi efek dapat melakukan kegiatan sebagai wakilotoritas jasa keuangan lainnya yang mengatur mengenai profesi penunjang pasar modal adalah peraturan otoritas jasa keuangan lainnya yang memuat formulir permohonan dalam rangka pendaftaran sebagai profesi penunjang pasar modal. peraturan otoritas jasa keuangan lainnya dimaksud merupakan peraturan otoritas jasa keuangan baik yang telah berlaku maupun yang akan diatur kemudian. contoh peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai profesi penunjang pasar modal selain akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris yang telah berlaku yaitu peraturan otoritas jasa keuangan mengenai ahli syariah pasar modal. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf persyaratan mengenai keahlian dapat berupa sertifikat pendidikan bidang pasar modal. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh kondisi tertentu antara lain: melakukan pelanggaran peraturan perundang undangan, termasuk jika karena pelanggaran dimaksud menyebabkan kegiatan usahanya dilarang dilakukan oleh perusahaan terbuka, tidak berlakunya seluruh izin usaha dari pihak yang berwenang, cc. terdapat perintah dari otoritas yang berwenang untuk memerintahkan perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup, terdapat ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang mengharuskan suatu perusahaan terbuka mengubah status menjadi perseroan yang tertutup, dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sudah tidak beroperasi secara penuh selama paling singkat (tiga) tahun terakhir,,dan atau mengacu pada peraturan bursa efek. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kewenangan ini termasuk untuk melarang pihak tersebut menjadi pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada perusahaan yang akan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum per yang ditetapkan bisa (satu) pihak atau lebih. penetapan pengendali berdasarkan keputusan rups antara lain dilakukan jika terdapat pemegang saham yang mempunyai kemampuan pengendalian namun tidak menyatakan sebagai pengendali. contoh pengendalian secara langsung adalacontohcontohcontohbursa efdan keterangan pendukung tersebut,otoritas jasa keuangan ini. cukup jelas. contohpengendalian termasuk juga pengendalian melalui fund. contoh pengendalian melalui fund antara lain pengendalian yang dilakukan oleh manajer investasi yang memiliki atau mengelola portofolio efek berupa saham atas suatu perusahaan terbuka lebih dari (lima puluh persen). yang dimaksud dengan pernyataan pendaftaran adalah pernyataan pendaftaran penawaran umum perdana dan pernyataan pendaftaran perusahaan publik. cukup jelas. cukup jelas. contoh kondisi tertentu antara lain perusahaan terbuka tidak dapat menetapkan pengendali karena jumlah saham mayoritas dimiliki publik. penetapan pihak tertentu sebagai pengendali oleh otoritas jasa keuangan antara lain mempertimbangkan keterkaitan antar pemegang saham, baik karena: adanya hubungan afiliasiperusahaan terbukaperusahaan terbukanomor poj. tentang pengambilalihan perusahaan terbuka, dan peraturan presiden republik indonesiacukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kegiatan tertentu termasuk tetapi tidak terbatas pada penjelasan huruf undang undang tentang otoritas jasa keuangan, termasuk didalamnya perintah untuk mengembalikan sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan dan atau perintah untuk memperbaiki kesalahan, kondisi, dan atau keadaan yang timbul akibat pelkuan atau pembatalan hak dan manfaat antara lain berupa pembekuan atau pembatalan hak dan manfaat, pembekuan hak untuk memperoleh dividen, hak suara, atau hak untuk memperoleh bagian dari sisa hasil likuidasi emiten atau perusahaan publik apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang undangan bidang pasar modal yang berkaitan dengan instrumen saham. huruf pembatasan melaksanakan kegiatan tertentu misalnya pembatasan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dan pembatasan menjadi direksi perusahaan efek atau emiten pada periode waktu tertentu. huruf yang dimaksud dengan tindakan tertentu lainnya dapat berupa: penundaan pemberian pernyataan efektif, penundaan pemberian izin profesi penunjang pasar modal, wakil perusahaan efek, dan agen perantaraan atau pemasaran produk pasar modal, dan cc. pelarangan kepada lembaga jasa keuangan bidang pasar modal untuk menerima pengguna jasa atau nasabah baru. cukup jelas. laporan kepada otoritas jasa keuangan termasuk juga kewajiban untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada otoritas jasa keuangan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pengenaan sanksi denda kepada perusahaan efek termasuk juga pengenaan sanksi denda kepadayang dimaksud dalam ketentuan ini misalnya terhadap tidak dipenuhinya persyaratan modal kerja bersih disesuaikan oleh perusahaanperusahaan efek tidak lagi menjadi anggota bursa efek sejak tanggal pencabutan keanggotaan bursa oleh bursa efek. pencabutan keanggotaan bursa dapat disebabkan oleh: perusahaan efek tidak memenuhi persyaratan keanggotaan bursa, perusahaan efek mengembalikan surat persetujuan anggota bursa efek, dan atau izin usaha perusahaan efek dicabut oleh otoritas jasa keuangan. suatu perusahaan efek tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota bursa efek terhitung sejak bursa efek mencabut keanggotaan perusahaan efek tersebut dari bursa efek. cukup jelas. cukup jelas. kesempatan untuk ikut serta dalam pelelanganotoritas jasa keuanganontoh: jika perusahaan efek memilih untuknamun pada bulan kesembilan perusahaan efek dimaksud ingin mengubah menjadi memintajangka waktu pelelangan saham bursa efek oleh bursa efek paling lama (dua puluh tujuh) bulanbursa efek. cukup jelas. cukup jelas. bebas dari penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba skin) dari pihak yang berwenang, antara lain pusat pelayanan kesehatan, kepolisian, dan laboratorium pusat badan narkotika nasional. cukup jelas. ketentuan ini ditujukan. bursa efekcukup jelas. ketentuan ini menegaskan bahwa kapitalisasi saldo laba ditahan bursa efek tidak dilakukan dengan penerbitan saham baru namun dengan peningkatan nilai nominal saham bursa efek. huruf hubungan kepemilikan secara langsung terjadi jikpaling sedikitterjadi jika paling sedikitanggota dewan komisaris terjadi jika anggota direksi atau anggota dewan komisaris suatu perusahaan efek juga menduduki jabatan sebagai anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris perusahaan efek lain pada saat yang bersamaan. huruf pengendaliancukup jelasotoritas jasa keuangan ini untuk menjual saham bursa efek tersebut bagi pemenuhan kewajiban yang timbul sehubungan dengan transaksi efek yang dilakukannya. anggaran dasar bursa efekbursa efekperaturan bursa efek yang dianggap menghambat bagi terciptanya pasar modal yang teratur, waja.lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelespemindahan hak atas saham dapat dilakukan antara lain melalui jual beli dan hibah. yang dimaksud dengan mayoritas adalah kepemilikan saham lebih dari (lima puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor. lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaiancukup jelas. cukup jelas. ketentuan ini menegaskan bahwa kapitalisasi saldo laba ditahan lembaga kliring dan penjaminkliring dan penjaminan. ketentuan ini menegaskan bahwa kapitalisasi saldo laba ditahan lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian. anggaran dasar lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaianlembaga kliring |
lembaran negara republik indonesiabank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah merupakan kepentingan semua pihak baik pemilik, pengurus, dan instansi terkait untuk mengetahui kinerja dan kondisi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, bahwa tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah merupakan sarana bagi otoritas jasa keuangan untuk mengetahui kinerja dan kondisi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan, cc. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola diperlukan penyempurnaan ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dengan pendekatan berdasarkan risiko.nam) jenis risiko sebagaimana dimaksud pada sejak semester kedua tahunmpat) jenis risiko sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf sejak semester kedua tahun dalam hal berdasarkan laporan bulanan bprbprsetelah (satu). bpr yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud padaprkedua, bpr dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar rp10. (sepuluh juta rupiah)nggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pejabat eksekutif bprsampai dengan mulai berlaku untuk posisi laporan bulan desember bagi barsrspenerapan manajemen risiko dan atau penyesuaian rencana tindak penerapan manajemen risikodesember bars yang memiliki modal inti paling sedikittiga) jenis risiko terdiri atas: risiko kredit: risiko operasional, dan risiko kepatuhan, untuk semester kedua tahun dan (enam) jenis risiko terdiri atas, untuk semester pertama tahun bars yang memiliki modal inti kurang daridua) jenis risiko terdiri atas risiko kredit dan risiko operasional untuk semester pertama tahun dan (empat) jenis risiko terdiri atassesuai pertahanan sebagaimana dimaksud padapertampaling lamaarsarsteguran tertulis kedua, bars dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar rp10. (sepuluh juta rupiah). dalam halfaktor profil risikoagian ketiga penilaian faktor tata kelola penilaian terhadap faktor tata kelola sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan penilaian terhadap manajemen bpr dan bars atas pelaksanaan prinsip tata kelola sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan tata kelola. faktor tata kelolapr dan bars wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan tata kelola paling sedikit kepada: pemegang saham, otoritas jasa keuangan, cc. asosiasi bpr bagi bpr atau asosiasi bars bagi bars indonesia, dan (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan bagi bpr atau pemangku kepentingan melalui media internal yang dimiliki bars bagi bars, paling lambat tanggal januari untuk laporan posisi tanggal desember. bagi bpr danpr dan bars paling lambat tanggal januari untuk laporan posisi tanggal desembeteguran tertulis dan denda sebesar rp5. (lima juta rupiah), bagi bpr ataupr atau bars tidak menyampaikan laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada sampai dengan periode penyampaian berikutnya,dan bars tidak menyampaikan laporan penerapan tata kelola dalam jangka waktu (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis pertama. pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada dan atau tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan penerapan tata kelola. bpr atau bars yang menyampaikan laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada yang dinilai tidak lengkap dan atau tidak benar secara signifikanatau bars tidak: menyampaikan laporan penerapan tata kelola, atau memperbaiki laporan penerapan tata kelola, dalam jangka waktu (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis pertamatidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan penerapan tata kelola dalam jangka waktu (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis kedua, bpr atau bars dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar rp10. (sepuluh juta rupiah)inerja reliabilitas dan tingkat efisiensi operasional bpr dan bars. komponen kinerja reliabilitas dan tingkat efisiensi operasionaltingkat kecukupan permodalan bpr dan bars. komponen tingkat kecukupan permodalanb peringkat komposit tingkat kesehatan bpr dan bars penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bpr dan bars dilakukan berdasarkan analisis komprehensif dan terstruktur atas: peringkat faktor sebagaimana dimaksud dalam dan dantingkat kesehatan bpr dan bars adalah hasil penilaian kondisi bpr dan bars yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, reliabilitas, dan permodalan bpr dan bars. peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars. bpr dan bars wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bpr dan bars peringkat komponen sebagaimana dimaksud dalam dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bpr dan bars sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan penilaian aspek kualitatif terhadap faktor reliabilitas dan faktor permodalanyang secara signifikan memengaruhi atau akan memengaruhi operasional dan atau kelangsungan usaha bpr dan bars, otoritas jasa keuangan dapat menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan bpr dan bars. bab tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars yang dilakukan otoritas jasa keuangan dan atau hasil penilaian sendiri terdapat: faktor tata kelola dan atau profil risiko bpr dan bars yang ditetapkan dengan peringkat dan atau peringkat peringkat komposit tingkat kesehatan bpr dan bars yang ditetapkan dengan peringkat dan atau peringkat komposit tingkat kesehatan bpr dan bars yang ditetapkan selain peringkat atau peringkat namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif atau terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bpr dan bars, bpr dan bars wajib menyampaikan rencana tindak. bpr dan bars wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan: paling lama (empat belas) hari kerja setelah tanggal permintaan otoritas jasa keuangan, untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars oleh otoritas jasa keuangan. paling lambat: tanggal agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars pada posisi akhir bulan juni, dan tanggal februari untuk penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars pada posisi akhir bulan desember, untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut hasil penilaian sendiri oleh bpr dan bars. cc. paling lama (empat belas) hari kerja setelah bpr dan bars menyampaikan pengisian penilaian sendiri tingkat kesehatan bpr dan bars sewaktu waktu kepada otoritas jasa keuangan. otoritas jasa keuangan dapat meminta bpr dan bars untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ketentuan mengenai rencana tindak bpr dan bars ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bpr dan bars wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam kepada otoritas jasa keuangan. bpr dan bars menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak sebagaimana dimaksud padapr dan bars wajib menyampaikan laporterdapat permasalahan signifikan yang mengganggu penyelesaian rencana tindak secara tepat waktu sebagaimana dimaksud pada dan bpr dan bars wajib menyampaikan alasan dan penyebab terganggunya penyelesaiandalam hal kondisi tertentu, otoritas jasa keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyampaian laporan secara berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada atau otoritas jasa keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak oleh bpr dan bars. apabila batas waktu penyampaian rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam huruf jatuh pada hari sabtu, hari minggu atau hari libur, rencana tindak atas hasil penilaian sendiri disampaikan pada hari kerja berikutnya. kewajiban penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam dan bagi bpr dan bars yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus oleh otoritas jasa keuanganvii ketentuan peralihan penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini, mulai berlaku untuk posisi laporan bulan desemberpertama tahunkedua tahun bpr dan bars yang mengajukan penggabungan atau peleburan sejak bulan desember proyeksi tingkat kesehatan selama (dua) periodenilaian tingkat kesehatan bagi: bpr, tetap dilaksanakan sesuai denganbars, tetap dilaksanakan sesuai deng, sampai dengan posisi laporan bulan november penyampaian dan publikasi laporan penerapan tata kelola tetap dilaksanakancc. penyampaian laporan profil risiko bagi bpr sesuai dengan jenis risiko yang dinilai oleh bpr tetap dilaksanakan sesuai dengansampai dengan posisi laporan bulan juni dan pelanggaran penyampaian dan publikasi atas laporan penerapan tata kelola dikenai sanksi administratifdikenai sanksi administratifbab viiipada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlakukoma dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang .9uliddesember pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang penerapan manajemen risikokomengan menerapkan prinsip kehati hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, serta menerapkan prinsip syariah bagi bars. direksi dan dewan komisaris bpr dan bars wajib: memastikan upaya untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan bpr dan bars, dan melakukan langkah yang diperlukan untuk memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bpr dan bars,ataupenilaian tingkat kesehatan bpr dan bars bpr dan bars wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan bpr dan bars secara lengkap dan benar sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini. penilaian sendiri tingkat kesehatan bpr dan bars sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan juni dan desember. dalam hal memenuhi kondisi tertentu berdasarkan penilaian sendiri dan atau permintaan otoritas jasa keuangan, bpr dan bars wajib melakukan pengisian penilaian sendiri tingkat kesehatan bpr dan bars sewaktu waktu. hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bpr dan bars sebagaimana dimaksud pada dan wajib mendapat persetujuan dari direksi dan disampaikan kepada dewan komisaris. & bpr dan bars wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bpr dan bars setiap semester untuk posisi akhir bulan juni dan desember sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan untuk: penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars posisi akhir bulan juni, disampaikan paling lambat pada tanggal juli, dan penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars posisi akhir bulan desember, disampaikan paling lambat pada tanggal januari. otoritas jasa keuangan dapat meminta bpr dan bars untuk menyampaikan hasil pengisian penilaian sendiri tingkat kesehatan bpr dan bars sewaktu waktuformat hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bpr dan bars ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bpr dan bars sebagaimana dimaksud dalam dan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bpr dan bars sewaktu waktu sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan secara daringlaporan sebagaimana dimaksud dalam dan atau disampaikan secara luring. dalam hal batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bpr dan bars sebagaimana dimaksud dalam jatuh pada hari sabtu, hari minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bpr dan bars disampaikan pada hari kerja berikutnya. ketentuan mengenai penyampaian hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bpr dan bars ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. otoritas jasa keuangan melakukan penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars setiap semester untuk posisi akhir bulan juni dan desember. dalam hal bpr dan bars memenuhi kondisi tertentu, otoritas jasa keuangan dapat melakukan pengisian penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars sewaktu waktu. penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars sebagaimana dimaksud pada dan pengisian penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars sewaktu waktu sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan: hasil pemeriksaan, hasil analisis laporan berkala yang disampaikan bpr dan bars, dan atau informasi lain. dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bpr dan barsbpr dan bars sebagaimana dimaksud dalam penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars yang berlaku merupakan hasil penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. bab iii mekanisme penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars bagian kesatu umum bpr dan bars wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars dengan menggunakan pendekatan risiko dengan cakupan penilaian terhadap faktor: profil risiko, tata kelola: cc. reliabilitas: dan permodalan. penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars berdasarkan faktor sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui analisis yang komprehensif dan terstruktumekanisme penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bagian kedua penilaian faktor profil risiko bagi bprprpaling sedikit untuk (empat) jenis: paling sedikit rp50. (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada atausebagaimana dimaksud pada |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. tingkat kesehatan. bpr. barsil. umum tingkat kesehatan bpr dan bars merupakan kepentingan semua pihak baik pemilik, pengurus, masyarakat, dan otoritas jasa keuangan maupun pihak lain. tingkat kesehatan bpr dan bars tersebut dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja bpr dan bars dalam menerapkan prinsip kehati hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan serta prinsip syariah bagi bars. selanjutnya, perkembangan industri jasa keuangan seiring dengan adanya kebutuhan dari masyarakat disertai dengan perkembangan dan inovasi produk dan layanan berpengaruh terhadap eksposur risiko bpr dan bars yang semakin kompleks serta menuntut bpr dan bars untuk memperhatikan aspek risiko dan tata kelola. dengan demikian, dalam proses penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars, juga perlu dimasukkan penilaian atas profil risiko dan tata kelola pada aktivitas bpr dan bars. samping itu, perkembangan kondisi bpr dan bars yang bersifat dinamis mendorong sistem penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars untuk diatur dalam pengaturan berbasis prinsip agar dapat memberikan gambaran tentang kondisi riil masing masing bpr dan bars saat ini dan pada waktu mendatang. sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pembaruan pengaturan mengenai penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars. ii. demi cukup jelas. tingkat kesehatan bpr dan bars digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi yang sebenarnya dan permasalahan yang dihadapi bpr dan bars serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bpr dan bars, baik berupa tindakan perbaikan oleh bpr dan bars maupun tindakan pengawasan oleh otoritas jasa keuangan. yang dimaksud dengan memastikan upaya antara lain melakukan penilaian sendiri terhadap tingkat kesehatan bpr dan bars secara berkala luar posisi akhir bulan juni daspek kualitatif terhadap faktor reliabilitas dan faktor permodalan antara lain: faktor reliabilitas, yang ditunjukkan dengan penilaian terhadap sumber reliabilitas, kesinambungan reliabilitas, dan atau manajemen reliabilitas, dan faktor permodalan, yang ditunjukkan dengan penilaian terhadap manajemen permodalan dan atau kemampuan akses permodalan. huruf peringkat komposit pk mencerminkan kondisi bpr dan barssangattidak signifikan. huruf peringkat komposit pk mencerminkan kondisi bpr dan barskurang signifikan. huruf peringkat komposit pk mencerminkan kondisi bpr dan barscukupmaka dapatkurang baik. terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternaltidak baik. terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternalpr dan barsatas ketentuan peraturan perundang undangan terhadap kelangsungan usaha atau kinerja bpr dan bars, terdapat indikasi kesengajaan tidak terpenuhinya komitmen, dan atau jenis, jumlah, dan atau frekuensi pelanggaran. rencana tindak memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh bpr dan bars untukyang disampaikan oleh bpr dan bars merupakan komitmen kepada otoritas jasa keuangan. huruf cukup jelas. huruf bagi bpr dan bars dengan peringkat komposit tingkat kesehatan bpr dan bars yang ditetapkan dengan peringkat penyampaian rencana tindakhurufperaturan perundang undangan terhadap kelangsungan usaha atau kinerja bpr dan bars antara lain penilaian terhadap faktor reliabilitas, terdapat indikasi kesengajaan dari pelanggaran ketentuan peraturan perundang undanghurufpr dan bars. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. laporan realisasi atas rencana tindak yang disampaikan oleh bpr dan barsdisertai bukti dan atau dokumen pendukung terkait. cukup jelas. cukup jelas. permasalahan signifikan antara lain: keadaan kahar yang tidak dapat dihindari terdiri dari bencana alam, bencana ngalam, dan atau bencana sosial, dan atau perubahan kebijakan dan atau ketentuan peraturan perundang undangan. kondisi tertentu antara lain bpr atau bars dinilai memenuhi kondisi keuangan yang memburuk signifikan yang berpotensi menurunkan tingkat kesehatan bpr dan batertentu antara lain: kondisi keuangan bpr dan bars memburuk signifikan yang berpotensi menurunkan tingkat kesehatan, bpr dan bars menghadapi permasalahan antara lain risiko likuiditas dan atau permodalan yang dapat menyebabkan bpr dan bars berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif atau dalam pengawasan khusus, atau kondisi lain yang menurut otoritas jasa keuangan perlu dilakukan pengisian penilaian tingkat kesehatan antara lain berdasarkan temuyang dimaksud dengan sistem pelaporan otoritas jasa keuangan yaitu aplikasi pelaporan online otoritas jasa keuangan polo)kondisi sistem pelaporan otoritas jasa keuangan belum tersedia termasuk dalam hal sistem telah tersedia namun belum dapat menerima laporan dari bpr dan bars. hari libur adalah hari libur yang mengacu pada keputusan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah mengenai hari libur dan cuti bersama. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf informasi lain dapat berupa: informasi dari pihak atau lembaga lain yang berwenang yang berdampak pada penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars: atau informasi yang diketahui secara umum antara lain informasi dari media massa yang diyakini benar. otoritas jasa keuangan dapat melakukan komunikasi kepada bpr dan bars terkait dengan perbedaan penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars antara yang dihasilkan oleh otoritas jasa keuangan dengan bpr dan bars. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan penilaian faktor reliabilitas adalah penilaian terhadap kondisi dan kemampuan bpr dan bars dalam menghasilkan laba untuk mendukung permodalan dan kegiatan operasional secara memadai dan berkesinambungan. huruf yang dimaksud dengan penilaian faktor permodalan adalah penilaian terhadap kecukupan modal bpr dan bars yang mencerminkan dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas bpr dan bars untuk menyerap potensi kerugian saat ini dan waktu mendatang. yang dimaksud dengan komprehensif dan terstruktur adalah proses penilaian yang dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bpr dan bars. analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antarrisiko. analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan permasalahan yang dihadapi oleh bpr dan bars dan didokumentasikan secara memadaissproduk, layanan, jasa, dan atau kegiatan lain yang menambah eksposur risiko antara lain: memerlukan investasi yang signifikan yang berpengaruh pada kinerja keuangan bpr, rentan atau sensitif terhadap perubahan faktor eksternal antara lain makroekonomi, kebijakan pemerintah, tingkat persaingan, atau cc. memiliki kompleksitas tinggi(alengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bars (risiko imbal hasil rate return riskurutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan kondisi bpr dan bars yang lebih baik. peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan tata kelola: bagi bpr, peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat, dan bagi bars, peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah dan bars. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan tidak lengkap dan atau tidak benar secara signifikan adalah substansi laporan yang berpengaruh terhadap hasil akhir penilaian faktor tata kelola dan peringkat komposit penilaian tingkat kesehatan secara keseluruhan. |
lan keuangan. ojk. tata kelola perusahaan. pembinpembiayaan, atau:setiap anggota dewan komisarisewan komisaris perusahaerusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan ojk dan atau hasil pengawasan otoritas lain. anggota dewan komisarisewan komisaris dimaksud menjabat: memanfaatkan jabatannya pada perusahaewan komisaris dimaksud menjabat: cc. mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari perusahayang menjadi tanggung jawab direksi. anggota dewan komisaris perusahaan berhak memperoleh informasi dari direksi mengenai perusahaan secara lengkap dan tepat waktu.erusahaan, dalamdua) tahun terakhir:debitur, krediturperaturan perundang undangan bidang pembiayaan, dan atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaaperusahaan yang memiliki total aset lebih dari rp200. (dua ratus miliar rupiah) wajib membentuk komite audit perusahaan yang memiliki total aset sampai dengan rp200. (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki fungsi yangperusahaaerusahaanperusahambiayaan syariah dandan sebagai wakil perusahaan pembiayaan syariah atau. setiap anggota dps perusahaan pembiayaan syariah dan uusps dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada perusahaan pembiayaan yang sama.mbiayaan syariah, uus dan atau pemangku kepentingan lainnya, cc. mendahulukan kepentingan perusahaan pembiayaan syariah, uumbiayaan syariah, uumbiayaan syariah dan uus. dps, perusahaan pembiayaan syariah danmbiayaan syariah atau uuspembiayaan syariah: akad pembiayaan syariah yang dipasarkan oleh perusahaan pembiayaan syariah dan uus, dan praktik pemasaran pembiayaan syariah yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan syariahmbiayaan syariahewan pengawas syariahmbiayaan syariah dan uus tempat anggota dewan pengawas syariah dimaksud menjabat: memanfaatkan jabatannya pada dpsmbiayaan syariahmbiayaan syariah dan dewan komisaris perusahaan wajib mengungkapkan mengenai: kepemilikan sahamnya yang mencapai (lima puluh persen) atau lebihperusahaan tempat anggota direksi dimaksud menjabat, kepada perusaha (jika ada)ojk. perusahaerusahaan dengan standar audit yang berlaku. bab praktik dan kebijakan remunerasi perusahadebitur, kreditur,rusahaaperusahaan. bab tata kelola pembiayaan perusahaan wajib menyusun kebijakan dan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam rencana bisnis tahunan perusahaan. kebijakan dan rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada wajib: ditetapkan oleh direksi:mbiayaan secara profesional dan mengoptimalkan nilai tambah kekayaan perusahaan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap debitur dan kepentingan bagi pemangku kepentingan lainnya. perusahaapenerapan prinsip mengenal nasabah, analisis pembiayaan, pemantauan kualitas piutang pembiayaan, penagihan, penanganan pengaduan debitur, menyusun dan menerapkan standar dan prosedur operasional pembiayaan, danmbiayaan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi pembiayaan, serta tidak melanggar peraturan perundang undangan. untuk melakukan fungsi fungsi sebagaimana dimaksud pada perusahaan wajib memiliki pegawai yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman bidang pembiayaan. perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. perusahaan harus menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai. kerjapihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi profesi bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi perusahaan pembiayaan indonesia. perusahaan bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada perusahaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerjasama dengan pihak sebagaimana dimaksud pada bab xii manajemen risiko dan pengendalian internal perusahaa.nerima pembiayaan dari: saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan. direksi perusahambiaya. bab xiii rencana bisnis tahunan perusahaa:pembiayaan, rencana pengembangan dan atau perubahan jaringan kantor:erusahaanperusahaanbab xiv keterbukaan informasi kebijakan dan strategi komunikasi perusahaanerusahaanerusaha:etika bisnis direksi, dewan komisaris, dps, dan karyawan perusahambiayaan, dengan melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku. direksi, dewan komisaris, dps, dan karyawan perusahaan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang undangan yang berlakupembiayaan. perusahaperusahaan. bab xvi pelaporan perusahaperusahaanbab xvii sanksi perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau peraturan ojk ini, dikenakan sanksi administratif antara lain berupa: peringatan, dan atau pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. sanksi administratif berupa peringatandua) bulan, yaitu: peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketigdalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada perusahaan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada direksi, dewan komisaris dan atau pemegang saham pengendali dikenakan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. dalam hal perusahaan mendapatkan sanksi administratif berupa peringatanps, dan atau pemegang saham pengendali untuk mengikuti penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. bab xviii ketentuan peralihan bagi direksi perusahaan yang telah melakukan rangkap jabatan sebagai direksi pada perusahaan lainn dinyatakan berlaku (dulam peraturan ini dinyatakan berlaku (satu) tahun sejak peraturan ojk ini ditetapkan kecuali terhadap ketentuan dan bab xix ketentuan penutup pada saat peraturan ojk ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata kelola yang baik bagi perusahaanpenerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan wajib melaksanakan prinsipdan kompetitif: dan meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional. pelaksanaan prinsipnguraikan hal hal sebagai berikut: tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi:bab iii rapat umum pemegang saham rups perusahadebitur, kreditur, dan kepentingan pemegang saham minoritas. bab pemegang saham setiap pihak yang menjadi pemegang saham pengendali perusahaanpemegang saham perusahaan melalui rups harus memastikan perusahaan dijalankan berdasarkan praktik usaha pembiayaan yang sehat. pemegang saham harus memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional perusahaan. pemegang saham perusahaan dilarangbab direksitiga) orang anggota direksi. perusahaan yang memiliki aset sampai dengan rp200. (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit (dua) orang anggota direksi. seluruh anggota direksi dari perusahaaperusahaananggota direksi perusahaaizin menetap: dan surat izin bekerja dari instansi berwenang. seluruh anggota direksi perusahaan harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya. anggota direksi perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai direksi pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota dewan komisaris paling banyak pada (tiga) perusahaan lainsetiap anggota direksianggota direksi perusahaan wajibdan atau pemangku kepentingan lainnya, cc. mendahulukan kepentingan perusahaan dan atau pemangku kepentingan lainnya dari pada kepentingan pribadi:dan debitur, kreditur,. direksi perusahadalam melaksanakan tugasnya: mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya: mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada rups, memastikan agar perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan debitur, kreditur, dan atau pemangku kepentingan lainnya, memastikan agar informasi mengenai perusahaan diberikan kepada dewan komisaris dan dps secara tepat waktu dan lengkap:erusahaan dan dps. perusahaan wajib memiliki anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan. fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada adalah serangkaian tindakan atau langkah langkahperusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang undangan serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh perusahaan kepada ojk dan atau otoritas pengawas lain yang berwenangbiayaan, fungsi pemasaran dan fungsi keuangan, kecuali direktur utamaperaturan perundang undangan bidang usaha pembiayaanggota direksiireksi dimaksud menjabat: memanfaatkan jabatannya pada perusahatempat anggota direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam rups. direksi perusahaperusahaandireksi perusahaanizin menetap: dan surat izin bekerja, dari instansi berwenang. |
lan keuangan. ojk. tata kelola perusahaan. pembinkembangan industri perusahaan pembiayaanerusahaan pembiayaan. dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan pembiayaanperusahaan pembiayaanyang baik pada industri perusahaan pembiayaanrusahdalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut atas, perusahaan pembiayaanyang baik, perusahaan pembiayaancukup jelasketentuan mengenai pemegang saham pengendali perusahaan wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dalam peraturan ojkperusahaan, pemegang saham bersedia meningkatkan dana operasional perusahaansekurang kurangnya harus sama dengan jumlah direksi yang merupakan warga negara asing. sedangkan pada anggota direksi merupakan warga negara asing. sebagai contoh, apabila jumlah anggota direksi (tiga) orang, maka jumlah anggota direksi berkewarganegaraan indonesia paling sedikit (dua) orang. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. direksi perusahaan tidak dapat melakukan rangkap jabatan sebagai direksi pada perusahaan lain baik perusahaan pembiayaan maupun perusahaan non pembiayaan. dalam hal seseorang telah menjabat sebagai direksi perusahaan pembiayaan, maka diperkenankan untuk merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada (tiga) perusahaan pembiayaan, tidak termasuk untuk rangkap jabatan sebagai dewan komisaris pada perusahaan nodalam hal seseorang telah menjabat sebagai dewan komisaris (empat) perusahaan pembiayaan, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalammbiayaan dan atau kelompok usaha badan hukum pemegang saham perusahaan termasuk perusahaan anak perusahaan adalah untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil dari pemegang saham perusahaan, seperti anggota dewan komisaris, atau anggotakomite tata kelola perusahaan (governance). cukup jelas. bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaanketentuan dps, yaitu: merupakan anggota dps dari perusahaan pembiayaan syariah rangkap jabatan sebagai: dps pada perusahaan pembiayaan p,: dps pada perusahaan asuransi syariah dps pada bank umum syariah dan anggota dewan komisaris pada perusahaada ketentuan ini antara lain surat izisahaan yang terkena ketentuan ini: finance memperoleh sanksi peringatan pada tanggal juni apabila dalam jangka waktu (dua) tahun antara juni juni finance telah menerima sanksi peringatan sebanyak (empat) kali, maka direksi, dewan komisaris, dps, dan atau pemegang saham pengendali tidak dikenakan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. selanjutnya, finance memperoleh sanksi peringatan kembali pada tanggal agustus apabila dalam jangka waktu (dua) tahun antara agustus agustus finance telah menerima sanksi peringatan (lima) kali, maka direksi, dewan komisaris, dps, dan atau pemegang saham pengendali dikenakan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. cukup jelas. |
mid lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. penawaran umum. penggunaan dana. laporan realislampirjua s$ aga fax aga! sc. axo akan kera cal na: is) d85 tel t:: ka! tai s3: aa: gi: sg. ke) ku. ba) ema lag bek eri ke! (rg be, 3s jai empat ego fas ting laman) sotah fax) nan ban unm: fal fal doi fakta tebet pena ke) jelita pia say esa mes sebagai iis pee sea ca: tas hui antar: ann tata kis pee nek tau bee pan jae nan degan a05 sar o5ease eps jas mas tas: jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran umum,: mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan, mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh:penawaran umum. penggunaan dana. laporan realisasicc.:nang lembaran negara republik indonesia syariah. real estalternatif produk investasi dan mendorong perkembangan industri pasar modal syariah indonesia, diperlukan pengaturan mengenai dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif dengansyariah yang selanjutnya disebut dire syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modalmewajibkan manajer investasi mengumumkan kepada publik kewajiban yang ditetapkan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf paling lambat padaaset yang berkaitan dengan real estat dan atau kas dan setara kas yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal,dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif selain dalam rangka pembersihan kekayaan dire, mewajibkan manajer investasi atas nama dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif menjual atau mengalihkan unsur kekayaan dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal, dengan ketentuan: manajer investasi dan bank kustodian secara tanggung renteng wajib: dan dalam hal terdapatselisih tersebut dipisahkan dari perhitungan nilai aktiva bersih dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif dan diperlakukan sebagai dana sosial,dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif dengan harga perolehan atau membersihkan dandalam jangka waktu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, dan ataudire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif informasi tentang perolehan selisih harga jual dari nilai pasar wajar sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf angka serta informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial sebagaimana dimaksud pada huruf angka paling lambat pada hari ke (kedua belas) setiap bulan berikutnyadire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. dalam hal manajer investasi dan bank kustodian tidak membubarkan dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan berwenang membubarkan dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektifetiap pihak yang melakukan penerbitan unit penyertaan dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektifdire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif memenuhi prinsip syariah pasar modal jika: akad, cara pengelolaan, dan aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan atau kas dan setara kas,aset real estat sebagaimana dimaksud pada wajib telah menghasilkan pendapatan. bab penerbitan dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif pihak yang melakukan penerbitan diredire syariah, selain wajib memenuhsebagaimana dimaksud dalam wajib pula memuat ketentuan paling sedikidire syariah berbentuk kontrak investasi kolektifset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan atau kas dan setara kas tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal, mekanisme pembersihan aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan atau kas dan setara kas dari unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal, kata syariah pada nama dana investasi real estat yang diterbitkan, akad syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif,,selain dari ketentuan yangprospektus dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif wajib pula memuat informasi sebagaimana dimaksud pada dan disertai dengan informasi mengenai: dewan pengawas syariah dari manajer investasi yang meliputi: keterangan singkat tentang anggota dewan pengawas syariah, dan pengalaman anggota dewan pengawas syariah,yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal, uraian bahwa kebijakan investasi yang dilakukan oleh manajer investasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal, penanganan pengaduan pemegang unit penyertaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa dapat menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. manajer investasi yang mengelola dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif wajib memiliki dewan pengawas syariah. penerbitan dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektifmelakukan pengawasan terhadap dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektifdandire syariah berbentuk kontrak investasi kolektifdireksi manajer investasi yang mengelola dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektifdire syariah berbentuk kontrak investasi kolektifdire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif. dalam hal manajer investasi menyampaikan laporan hasil pengawastersebut dihitung sejak hari kerja pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada bab iii pengelolaan dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif dilarang memiliki: pendapatan yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal yang berasal dari aset real estat lebih dari (sepuluh persen) dari total pendapatan dire syariah, dan atau luas area yang digunakan yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal lebih dari (sepuluh persen) dari luas area aset real estat. manajer investasi wajib memastikan bahwa pengelolaan kekayaan dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif dan pembiayaan yang diperoleh dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal. dalam hal dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif menggunakan jasa layanan keuangan, dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif wajib menggunakan jasa layanan keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. dalam hal maka: manajer investasi wajibatu) tahun, pendapatan yang berasal dari aset real estat yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal dapat diperhitungkan dalam nilai aktiva bersih dire syariah. dalam hal dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif memiliki aset yang berkaitan dengan real estatsegera mungkin paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak: aset yang berkaitan dengan real estat berupadiredire syariah, otoritas jasa keuangan berwenang: mewajibkan manajer investasiembilan puluh) hari: mewajibkan manajer investasi melakukan pembersihan pendapatan yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal dari pengelolaan aset real estat dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, dengan tidak memperhitungkan pendapatan tersebut dalam perhitungan nilai aktiva bersih dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif dan memperlakukannya sebagai dana sosial, mewajibkan manajer investasi dan bank kustodian secara tanggung rentengdan atauraja syahrial alias herman alias wak acap pekerjaan wiraswasta alamat telaga desa durasi, kecamatan durasi, kabupaten karimun, provinsi kepulauan riau nama raja fadli alias deli pekerjaan wiraswasta alamat teluk labuh, desa durasi, kecamatan durasi, kabupaten karimun, provinsi kepulauan riau dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing masing bertanggal november memberi kuasa kepada rangga lupita penata, s.h., oktavianus sihombing, s.h., juanda tari, s.h., rendy anggara putra, s.h., nasib jaringan silaban, s.h., dimas arya perdana, h., len mariana sonhaji, s.h., suhu hamonangan subarmata, s.h., panji mustika alam, s.h., dan franky tua silitonga, s.h. advokat dan penasehat hukum pembela umum berkantor pada lembaga bantuan hukum street lawyer legal aid lembaga bantuan hukum pengacara jalanan), beralamat jalan basuki rachmat nomor kampung melayu, jakarta timurmahkamah konstitusi pada tanggal maretiv. international convention for the suppression the suppression the financing terrorism, adopted the general assembly united nations december convention offences and certain other acts committed board aircraft, signed tokyo september deposited with the secretary general the international civil aviation organization): vi. convention for the suppression unlawful seizure aircraft, signed the hague december deposited with the government the russian federation, the united kingdom and united states america): vii.): viii. convention the physical protection nuclear material, signed vienna march deposited with the director general the international atomic energy agency): ix. protocol for the suppression unlawful acts violence airports serving international civil aviation supplementary and with the secretary general the international civil aviation organization): xx.deposited with the secretary general the international maritime organization): xi.deposited with the secretary general the international maritime organization): xii. convention the marking plastic explosives for the purpose identification, signed montreal deposited with the secretary general the international civil aviation organization). terkait narkotika yaitu united nations convention against illicit traffic narcotic, drugs and psychotropic substances yang telah disahkan melalui undang undang nomor tahun1997, terkait pelanggaran ham berat: rome statute the international criminal court status roma), sehubungan dengan korupsi: united nations convention against corruption unca) yang telah disahkan melalui undang undang nomor tahun selain itu juga tindak pidana kuhp sebagaimana yang telah dijatuhkan kepada para pemohon, yang menjadi tujuan utamanya adalah bukan terhadap matinya seseorang, melainkan pencurian , sehingga terhadap timbulnya kematian dari seseorang atas tindak pidana tersebut adalah suatu kejadian yang bersifat ekstensif. berbeda dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang mempunyai sanksi hukuman mati sebagaimana kuhp, mana tindak pidana tersebut tujuan utama dari pelakunya adalah untuk menghabisi nyawa seseorang dan dalam tindak pidana ini wajar kiranya terdapat ancaman hukuman mati, sebab pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk mempertimbangkan baik dan buruk serta dampak dari tindakannya sehingga apabila pelaku tetap mewujudkan rencananya untuk menghabisi nyawa seseorang maka nyatakan kekejaman yang luar biasa dari pelakunya andi hamzah, delik delik tertentu dalam kuhp, sinar grafika, jakarta halaman s.d halaman sedangkan terjadinya kematian korban dari tindak pidana kuhp disebabkan karena pelaku ingin meluluskan perbuatan pencariannya, yang mana bisa terjadi karena pelaku kepergok oleh korban ataupun korban melakukan perlawanan: yang mulia majelis hakim konstitusi, tindak pidana perampokan yang menyebabkan kematian, semua orang sependapat merupakan tindak pidana yang sangat tercela, akan tetapi tindak pidana ini yang merupakan blue collar crime (kejahatan kerah biru) seringkali bagi pelaku dalam melaksanakan perbuatannya terkait dengan urusan perut akibat kesenjangan ekonomi dan minimnya lapangan kerja, yang berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh gembong narkotika, terorisme, pelanggaran ham berat dan korupsi sebagai the most serious crime mana tindak pidana tersebut dilakukan secara terorganisir oleh orang orang yang intelek (white collar crime) yang sama sekali tidak terkait dengan urusan perut dalam menjalankan aksinya. oleh karena itulah menjadi sangat relevan terhadap ketentuan hukuman mati dari tindak pidana kuhp sebagaimana yang telah kami uraikan atas untuk dibatalkan, apalagi dalam ketentuan kuhp tersebut masih terdapat ancaman hukuman seumur hidup yang kiranya lebih tepat sebagai ancaman maksimal dari ketentuan kuhp sebagai kejahatan yang tidak tergolong sebagai kejahatan luar biasa (most serious crime).menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk menguji ketentuan kuhp sehubungan dengan ancaman hukuman mati terhadap dan uud menyatakan ketentuan ancaman mati dari kitab undang undang hukum pidana kuhp) adalah tidak sesuai dengan ketentuan dan uud (inkonstitusional) karena tidak termasuk sebagai kejahatan yang paling serius (most serious crime) dan menyatakan ketentuan kitab undang undang hukum pidana sepanjang mengenai ancaman hukuman matinya adalah tidak berlaku lagi atau tidak mengikat:. tanggal aprilr, tanggal april bukti buku kitab undang undang hukumaraselaku perorangan warga negara indonesia mendalilkan kuhp yang menyatakan,merugikan hak konstitusional para pemohon yang ditentukanalasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa ketentuan ancaman hukuman mati dalamoleh undang undang castk asasi manusia berat (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu vuud serta para pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan denganmohon pengujian konstitusionalitas kuhp yang menyatakan: kuhp:tersebut, menurut para pemohon, bertentangan dengan dan uud bahwa para pemohon adalah terpidana yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan tinggi pekanbaru karena melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam kuhp. ketentuan ancaman pidana mati dalam kuhp menurut para pemohon merupakan ketentuan yang inkonstitusional terhadap ketentuan dan uud yang memberikan hak hidup seseorang: bahwa terhadap pengujian konstitusional kuhp terkait dengan ancaman pidana mati terhadap dan uud tersebut, para pemohon mendalilkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau mati bukan merupakan kejahatan paling serius (the most serious crime) yang dapat dikenakan pidana mati. menurut mahkamah, tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang sudah termasuk kejahatan serius (the most serious crime), karena kejahatan tersebut menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada masyarakat, yang sama dengan ketakutan terhadap akibat dari narkoba. oleh karena perbuatan jahatnya menimbulkan efek psikologis yang sama maka adalah wajar manakala ancaman pidananya sama. ancaman pidana terhadap kedua kejahatan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan pencegahan untuk melakukan kejahatan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat. ancaman pidana mati terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut bukan merupakan satu satunya ancaman pidana, melainkan merupakan salah satu alternatif dari dua alternatif lainnya, yaitu ancaman pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. dengan demikian hakim dapat memilih alternatif penjatuhan pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan, yang didalilkan para pemohon, mahkamah,, lebih lanjut,sebagaimana diubah denganyang selanjutnya kami sebut kuhp , diundangkan pada tanggal februari dan terhadap undang undang nomor tahun dimuat dalam lembaran negara republik indonesia nomor tahun berdasarkan ketentuan maka terhadap kuhp tersebut tidak dapat dilakukan pengujian, namun tersebut telah diuji oleh mahkamah konstitusi dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu melalui putusan mahkamah konstitusi nomor puu imahkamah konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang undang terhadap uud sebagaimana dimaksud dalam demi hukum dinyatakan tidak berlaku lagi, maka dengan demikian berdasarkan hal hal tersebut, mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan judicial review guo: il. legal standing para pemohon bahwa pemohon pada tingkat pertama dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kuhp dan atas hal tersebut pemohon dihukum dengan hukuman pidana mati sebagaimana putusan pengadilan negeri tanjung balai karimun nomor pid. pn.tbk, tanggal januari bahwa oleh karena dan uud yang dijadikan batu uji oleh para pemohon adalah yang dijadikan pula batu uji dalam permohonan nomor puu v dan nomor puu v serta perkara tersebut telah diputus oleh mahkamah dalam putusan mahkamah nomor puu v bertanggal oktober tersebut, maka pertimbangan pertimbangan dalam putusan tersebut mutasi mutans menjadi pertimbangan pula dalam putusan guo: i312) menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas maka permohonan parakil mochtar, anwar usman, muhammad alim, dan hamdan zeldahartono, maria farida indrawi, akil mochtar, anwar usman, dan hamdan zelda, masing masing sebagai anggotakil mochtar ttd. ttd. anwar usman hamdan zelda panitera pengganti, ttd. achmad edi subianto kemudian pemohon melakukan upaya hukum banding pengadilan tinggi pekanbaru dan tetap dijatuhi hukuman mati, namun vonis tersebut tidak lagi didasari atas melakukan tindak pidana kuhp, melainkan karena melakukan tindak pidana kuhp seperti tertuang dalam putusan nomor pid pt.r tertanggal april (vide bukti dan bukti sedangkan pemohon yang didakwa melakukan tindak pidana secara bersama sama dengan pemohon pada persidangan tingkat pertama pengadilan negeri tanjung balai karimun melalui putusan nomor pid. pn.tbk tanggal januari dijatuhi hukuman pidana mati, karena melakukan tindak pidana kuhp. dan pada tahap banding pemohon tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan vonis yang sama dengan pengadilan tingkat pertama sebagaimana putusan pengadilan tinggi pekanbaru nomor pid pt.r, tanggal april (vide bukti dan bukti walaupun para pemohon dalam persidangan pidananya telah mengajukan pemohon kasasi, tetapi dikarenakan penasehat hukum terdahulu yang ditunjuk oleh pengadilan negeri tanjung balai karimun untuk mengadvokasi para pemohon tidak membuat memori kasasi dan kepaniteraan pengadilan negeri tanjung balai karimun tidak membantu membuatkan memori kasasi nya, maka putusan pengadilan tinggi pekanbaru yang memvonis para pemohon dengan hukuman mati tersebut langsung berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde) setelah lewat tenggat waktu pengajuan memori kasasi sebagaimana ketentuan dan kurap: bahwadan mempertahankan hidup yang dijamin dan dilindungi oleh uud dan apabila nantinya terhadap para pemohon dilakukan eksekusi, maka nyatakan terjadi pelanggaran terhadap hak hidup para pemohon yang secara tegas dijamin oleh dan uud bahwa berdasarkan huruf mk,tersebut telah terpenuhi oleh para pemohon yaitu syarat pertama telah terpenuhi dengan adanya jaminan hak hidup dan mempertahankan hidup yang diberikan oleh dan uud kepada para pemohon. dengan berlakunya ancaman hukuman mati dari kuhp sebagai vonis yang dikenakan kepada para pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap walaupun belum dieksekusi pastinya sangat merugikan para pemohon sebagaimana yang disyaratkan oleh syarat kedua atas. syarat ketiga yang mengharuskan kerugian konstitusional harus bersifat spesifik dan aktual atau potensial menurut penalaran akan terjadi yaitu dengan adanya vonis mati terhadap para pemohon menjadikan hak hidup para pemohon sangat berpotensial untuk melanggar. dan terkait dengan keharusan adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan berlakunya undang undang sebagai syarat keempat dapat dibuktikan dengan berlakunya ketentuan hukuman mati dalam kuhp dapat menjadikan para pemohon yang telah dijatuhi vonis mati walaupun belum dieksekusi menjadi sangat dirugikan, sebab hak nya untuk hidup yang telah dijamin konstitusi menjadi merampas. serta keharusan terdapatsyarat kelima, sangat jelas telah terpenuhi, karena dengan dikabulkan permohonan guo pastinya dapat menyebabkan kerugian konstitusional para pemohon untuk hidup tidak akan terjadi: dengan demikian, para pemohon yang merupakan warga indonesia yang telah divonis mati dan telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan walaupun belum dieksekusi1 sebagaimana uraian atas (vide bukti s.d bukti il. alasan alasan pengajuan permohonan pengujian materiil kuhp terhadap 28a dan uud bahwa berdasarkan putusan pengadilan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah kami sebutkan atas bahwa para pemohon dijatuhi pidana mati, karena melakukan tindak pidana kuhp, yang bunyinya sbb: ibid, redaksi pt. ikhtiar baru van hove, himpunan peraturan perundang undangan republik indonesia disusun menurut sistem engelbrecht), halaman diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan itunomor dan adapun bunyi dari nomor dan nomor dimaksud dalam atas adalah: biljalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan bila yang bersalah bahwa hukuman mati yang dijatuhkan kepada para pemohon tersebut merupakan ancaman maksimal dari tindak pidana kuhp yang dalam hal ini kami ujian dengan ketentuan dan uud yang berbunyi: setiap orang berhak untuk hidup, serta untuk berhak mempertahankan hidup dan kehidupandiperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, daterlepas perbedaan pendapat dari kalangan ahli mengenai kemutlakkan frasa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sehubungan ketentuan dan uud atas yang dihubungkan dengan uud ataupun perbedaan pendapat sehubungan dengan penafsiran hak untuk hidup (right life) dalam instrument hukum internasional apakah mutlak sebagai non derogable right ataupun tidak seperti yang tercantum dalam dunam dan sebagainya, kami berpendapat bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang sangat penting dan sangat mendasar bagi manusia yang penerapannya harus didahulukan daripada hak hak lainnya sebagaimana yang digariskan oleh uud sehubungan dengan perkara guo bahwa ketentuan ancaman hukuman mati dariapabila dihubungkan dengan ketentuan uud yang memberikan pembatasan undang undang terhadap hakdibatasi oleh undang undang invasim berat vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu v halaman berdasarkan undang undang bahwa tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan yang paling serius the most serious crime antara lain adalah tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi dan pelanggaran ham berat yang tampak dari konsideran nya, yaitu sebagai berikut: terorisme, sebagaimana pertimbanganhuruf menimbang: bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi wilayah dan hubungan internasional . huruf menimbang: bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi . tindak pidana narkotika, yang secara eksplisit disebutkan dalam pertimbangan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang narkotika, yang berbunyi: huruf menimbang: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan negara serta ketahanan nasional indonesia . huruf menimbang:yang canggih, didukung oleh organisasi yang luasperkembangan untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut . tindak pidana pelanggaran ham berat, seperti tertuang dalam pertimbangan huruf undang undang nomor tahun tentang pengadilan ham berat: menimbang:. tindak pidana korupsi, dalam pertimbangan huruf dan huruf huruf menimbanghuruf menimbang. bahwa penggolongan tindak pidana tindak pidana tersebut sebagai kejahatan yang paling serius diakui juga oleh masyarakat internasional melalui konvensi konvensi atau perjanjian internasional lainnya seperti bawah ini: perjanjian internasional terkait tindak pidana terorisme:united nations desember ii. international convention against the taking hostages, adopted the general assembly united national december iii. international convention for the suppression terrorist bombings, adopted the general assembly united nations decembebu bakar ba'asyir, pekerjaan guru agama ustad: alamat desa haruki, kelurahan temani, kecamatan grogol, kabupaten sukoharjo, jawa tengah: berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada h.m. mahendradatta, sh., ma., mh., d., achmad michigan, sh., mohammad assegaf, sh., wirawan adnan, sh., akhmad khalid, sh., rahman marasabessy, sh., lutfi hakim, sh., mh., gambar faisal rusaknya, sh., ari yusuf amir, sh., fahmi achmad, sh., hum., hm. sholeh amin, sh., hum., guntur fatahillah, sh., sutera sapto jalu, sh., hery susanto, sh., manna aided, sh., abi sambas, sh., pahlavi hakim, sh., rita suherman, sh., erwin firmansyah, sh., muhammad saham, sh., farid goals, sh., aid syahrini, sh., asep fusion nurzaman, sh., ratio privasi, sh., anal hukuman, sh., muslim, sh., para advokat yang tergabung dalam tim advokat abu bakar ba'asyir beralamat kantor jalan fatmawati nomor fg, cite selatan, cilandak, jakarta selatan dan jalan pinang nomor pondok labu, cilandak, jakarta selatan dari pemohon mendengar keterangan ahlregistralegal standingdanrahmat, dengan keputusan permohonan dicabut, karena diduga pemberi kuasa sdr. rahmat) mencabut kuasanya karena ketakutan terhadap oknum oknum tertentu. dimana untuk kali ini diajukan kembali oleh pemohon yang berbeda. bahwa,,. bahwa mahkamah konstitusi berdasarkan huruf undang undangdan penjelasannyabahwa bilamana ketentuan jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah, maka guo merupakan yang potensial untuk terjadinya penyalahgunaan jabatan oleh penyidik. bahwa bilamana mahkamah memutuskan atau menyatakan ditafsirkan sesuai dengan maksud dari guo, maka dapat dipastikan pemohon dapat segera mengajukan praperadilan tuntutan berdasarkan kurap,dan bilamana mahkamah memutuskan membatalkan atau menyatakan penjelasan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dapat dipastikan pemohon dapat segera mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan kurap khususnya frasa tindakan lain .bahwa undang undangatau lahir sebelum adanya undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. bahwa akan tetapi undang undangdansan permohonan iia. kronologi kejadian sehingga pemohon memiliki dasar untuk mengajukan praperadilan dan tuntutan ganti rugi berdasarkan kurap kurap.dalam bagian ini. bahwa pemohon bersama mobil rombongan dan pengawal memasuki kota banjar pada pukul wib, setelah kedua mobil yang membawa pemohon kijang krista) dan pengawal nissan terbang) dipaksa masuk kantor polisi banjar, langsung kedua mobil dikepung banyak anggota densus sambil mengebor geor mobil. bahwa sopir pemohon bernama hartono mengatakan kepada penumpang agar mengunci semua pintu, tutup pintunya umi, jangan dibuka", kata santo kemudian densus berteriak teriak, "buka pintu buka pintu", karena yang dalam mobil tidak mau menyerahkan diri begitu saja maka densus mulai memecahkan kaca depan bagian kanan, juga kaca tengah bagian kanan namun kaca bagian tengah tidak sampai pecah, hanya sekadar retak retak. setelah memecah kaca depan, kemudian pintu dibuka dan supir pemohon ditarik keluar dan langsung diharapkan, diinjak injak dan ditendang setelah itu baru diborgol tangannya. begitu juga pengawal pemohon yang duduk dibagian belakang, dia ditarik keluar dari jendela yang kacanya sudah dipecahkan, dan langsung diharapkan serta diborgol. selanjutnya pemohon dikeluarkan dengan dipegang tangannya oleh petugas dari densus dan ditarik keluar. salah seorang petugas densus kemudian menodongkan senjata laras panjang kepada pemohon sambil mengatakan, saya tembak kamu !!" hal mana membuat pemohon setidak tidaknya sebagai seorang tua yang sudah berusia tahun menjadi sangat tersinggung dan sakit hati. kemudian pemohon dihampiri istrinya dan bersalaman, mengatakan kepada istrinya agar bersabar. setelah itu pemohon dibawa mobil minibus yang berisi petugas densus dan dibawa pergi. bahwa penangkapan dan penahanan secara paksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pemohon, bukan yang pertama kalinya, dimana pada waktu penangkapan dan penahanan pertama kali dilakukan pada saat pemohon sedang berada rumah sakit pku muhammadiyah, solo, jawa tengah, kemudian pemohon untuk kedua kalinya ditangkap dan ditahan, pada saat itu pemohon sedang menjalani masa hukum pengadilan negeri jakarta pusat dalam rumah tahanan selembar, jakarta pusat atas tuduhan tindak pidana pemalsuan dokumen dengan hukuman tahun sampai tingkat putusan mahkamah agung. alasan ditangkap dan disahkannya pemohon pada saat rumah tahanan selembar, diduga pemohon melakukan tindak pidana terorisme peledakan hotel jw. marriott dan peledakan bali, dengan tuduhan pemohon dianggap merestui tindak pidana terorisme peledakan bali, namun oleh mahkamah agung pemohon dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme peledakan bali, oleh karenanya pemohon dibebaskan. bahwa penangkapan dan penahanan pemohon kali ini hanya didasari dugaan telah melakukemikianbahkan hingga sampai diajukannya permohonan ini dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon masih dicari cari dan dikocok colokan. bahwa sebelum ditangkap dan ditahan kembali dalam perkara ketiga ini, pemohon sudah dibebaskan selama hampir kurang (empat) tahun dan sudah bepergian beberapa tempat indonesia, namun tetap jelas keberadaannya. bahwa saat pemohon ditangkap kemudian ditahan, berkali kali pemohon dan penasihat hukum pemohon selalu menanyakan mengapa harus ditangkap dan ditahan sedangkan bilamana dibutuhkan untuk dilakukan penyidikan, pemohon cukup dipanggil saja dan memastikan diri insya allah akan datang. selain itu ditanyakan pula berkali kali apa tindakan spesifik tertentu dari pemohon sehingga dapat dinilai membuat kekhawatiran penyidik akan pemohon melarikan diri, merusak barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. namun pertanyaan tersebut tidak pernah dijawab oleh penyidik dan demikian pula pada setiap tahapan penahanan, pemohon dan penasihat hukum pemohon selalu mempertanyakan hal yang sama tetapi tetap tidak memperoleh jawaban (baca: didiamkan). ill. norma yang termaktubmengalami kebuntuan untuk dilaksanakan karena tafsiran yang menyimpang yang menganggapnya sebagai alasan subjektif murni: bahwa entah atas dasar apa, kemudian para ahli hukum mengatakan tentang alasan penahanan terbagi menjadi (dua) bagian, yaitu alasan objektif yang menunjuk pada ketentuan tindak pidana mana saja yang bisa dilakukan penahanan dan alasan subjektif yang menunjuk pada ketentuan kurap. khususnya alasan subjektif secara normatif tidak ada sama sekali dasar hukum yang menyatakan adanya hal tersebut selain dari tafsiran terhadap frasa: adanya keadaan dan menimbulkan kekhawatiran , yang kemudian kata subyektif benar benar ditafsirkan dan diterapkan secara absolute menjadi sebuah diskresi yang tanpa ada batasan apapun asal dikehendaki oleh pihak yang mempunyai wewenang melakukan penahanan. bahwa mahkamah dalam putusannya dalam perkara pengujian undang undang nomor puu iv ternyata telah memiliki pendapat yang membongkar alasan subjektif tersebut menjadi terbatas antara lain melalui pendapat pendapat mahkamah sebagai berikut:."namun pada kenyataannya pendapat mahkamah yang ideal seperti itu tetap diabaikan begitu saja oleh otoritas yang berwenang melakukan penahanan, dimana mereka tetap menafsirkan guo sebagai sebuah diskresi absolut dan boleh diterapkan semau mereka khususnya dalam menentukan kekhawatiran . hal ini terbukti setelah putusan mahkamah guo diputuskan pada tanggal desember tetap terjadi penahanan dengan alasan yang aneh aneh sebagaimana yang terkenal adalah saat penahanan wakil ketua kpk bibit samad riyanto dan wakil ketua kpk chandra hamzah, yang ditahan dengan alasan antara lain sering melakukan jumpa pers . bahwa selain itu, juga dapat dipertanyakan kepada setidak tidaknya ketua pengadilan negeri jakarta selatan sebagai pengadilan negeri yang membawahi wilayah domisili instansi yang berwenang terbanyak, antara lain markas besar polri, kejaksaan agung, polda metro jaya, kejaksaan tinggi dki jakarta, serta instansi kewilayahan tingkat kota lainnya polres, kejar, dan polsek ponselnya), mengenai statistik permohonan praperadilan yang dikabulkan dan apa ada putusan hakim praperadilan yang membahas mengenai masalah syarat penahanan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. karena menurut hemat pemohon hampir tidak pernah ada permohonan praperadilan yang dikabulkan dan hakim praperadilan sudah bertindak selayaknya seorang petugas loket administrasi yang hanya memeriksa apakah penahanan secara administratif sudah dilengkapi dokumen dokumen yang diperlukan. juga tidak pernah sekali lagi tidak pernah ada putusan hakim praperadilan yang membahas tentang fakta hukum yang memenuhi persyaratan penahanengan demikian pendapat mahkamah atas hanyalah merupakan sebuah angan angan belaka (ilusionaire) karena sama sekali tidak pernah dilaksanakan bahkan bisa dikatakan tidak pernah ada. karenanya permasalahan ini kemudian tidak lagi menjadi permasalahan penerapan hukum tetapi menjadi permasalahan suatu norma undang undang yang tidak jalan atau buntu. bahwa tidak ada permasalahan terhadap norma yang terkandung dalam guo, namun ada permasalahan dalam penafsirannya dan hal tersebut sudah menjadi permanen karena menjurus pada penafsiran yang sama yaitu diskresi absolut menentukan persyaratan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. bahwa suatu ketentuan undang undang menjadi konstitusional bilamana memang ditafsirkan menurut tafsiran yang konstitusional, sebaliknya akan menjadi tidak konstitusional dan bertentangan dengan undang undang dasar bilamana tidak ditafsirkan demikian. karena itulah makanya mahkamah memiliki pranata yang dikenal sebagai tafsiran konstitusional ataupun penafsiran konstitusional bersyarat. bahwa oleh karenanya dalam menguji guo, pemohon bermaksud menggugah mahkamah untuk sudi memberikan penafsiran konstitusional terhadap guo bukan sekedar pertimbangan saja agar lebih mengikat secara hukum. dengan demikian maka guo menjadil. alasan mengenai pengujian penjelasan undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana. tindakan guo aparat polri dalam peristiwa guo merupakan tindakan excessive power tetapi tetap berada dalam lingkup kewenangan (hukum publik) yang diberikan oleh negara bahwa dalam tindakan menangkap dan menahan adalah merupakan wewenang aparat kepolisian baik sebagai penyidik penyidik pembantu maupun anggota kepolisian antara lain berdasarkan kurap dan undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia polri ). namun menangkap dan menahan pemohon dengan cara menghentikan dan memecahkan kaca mobil, tidak memiliki alasan maupun dasar hukum sama sekali. bahwa tindakan guo adalah suatu tindakan excessive atau berlebihan dari suatu kewenangan yang diberikan negara dan berunsur pidana. namun tindakan tersebut tidak berdiri sendiri menjadi suatu tindak pidana perorangan (baca: oknum). bedakan dengan kasus oknum anggota polri yang menembak isterinya anggota tni ad) sampai mati, karena oknum anggota polri tersebut tidak sedang menjalankan suatu wewenang negara. bahwa bilamana tindakan guo aparat polri dianggap sebagai tindak pidana oleh oknum, karena bukan wewenang polri untuk menembak mati orang warga masyarakat. maka pemohon mengingatkan, setiap tindakan berdasarkan wewenang yang diberikan kurap pun bilamana melanggar hukum juga dapat disepadankan dengan suatu ketentuan pidana misalnya penangkapan dan penahanan tanpa hak melanggar hukum adalah sama dengan kuhp dimana dalam keterangan pihak dpr ri dalam perkara mahkamah konstitusi nomor puu iv tanggal desember dinyatakan: . namun ternyata kurap masih membuat pranata praperadilan untuk mengadili hal tersebut. bahwa seharusnya tindakan guo dari aparat polri dalam peristiwa guo masuk dalam kategori tindak pidana korporasi dalam hal ini polri harus bertanggung jawab secara institusional. namun polri adalah bagian dari pemerintah yang memperoleh kewenangan negara, sehingga tidak tepat apabila disamakan dengan sebuah korporasi. bahwa tindakan guo dari aparat polri dalam peristiwa guo terlalu sukar apabila diperiksa dalam suatu perkara perdata dengan menggunakan bw kitab undang undang hukum perdata. karena kerugian dalam perkara perdata haruslah dibuktikan atau nyata adanya, sedangkan untuk ditangkap dan disahkannya pemohon sulit diperkirakan nilai kerugiannya yang nyata. samping itu kurap sudah pantas dipergunakan untuk tindakan guo karena tertuju pada suatu tindakan apabila dipandang dengan pendekatan pidana masuk kategori formil sedangkan bw kuh perdata tertuju pada suatu akibat materiel ). perbandingannya adalah sebagai berikut: kurap:(lihat semua tertuju pada perbuatan, tanpa dipedulikan apakah kerugiannya nyata atau tidak) sedangkan bw kuh perdata(lihat kewajiban adanya unsur materiil membawa kerugian kepada seorang lain). bahwa pemohon juga mencoba mengambil semangat yang terkandung dalam kebijaksanaan mahkamah, antara lain dengan mengutip terlebih dahulu pendapat mahkamah dalam putusan perkara nomor puu dimuat dalam berita negara republik indonesia nomor tahun terbit hari rabu tanggal november halaman yang berbunyi. dimana mahkamah sangat menghormati hak kaum lemah , dalam hal ini tentunya mahkamah berkenan mengeksaminasi permohonan guo berisi tentang keseimbangan hak dalam hukum antara warga masyarakat dengan pemerintah khususnya aparat keamanan antara lain polri. karena bilamana subyek dalam pertimbangan tersebut diganti menjadi warga masyarakat seperti halnya pemohon, maka dapat dimengerti pemohon ingin memperoleh saluran peradilan yang cepat dan murah (tanpa biaya) yaitu menggunakan kurap selanjutnya masuk dalam acara praperadilan, dibanding dengan menggunakan bw kuh perdata yang harus melalui acara perdata dengan kewajiban membayar biaya perkara dan melalui proses yang berlarut larut. bahwa kurap hanya meliputi segala tindakan dalam lingkup hukum acara pidana, karenanya mohon tidak ada tanggapan dari pihak manapun yang kemudian berdalih kalau guo berdiri sendiri akan menyebabkan meluasnya penafsiran ketentuan tersebut. iii. keseimbangan antara wewenang polri dengan hak warga masyarakat: bahwa polri selaku penyidik # pembantu penyidik penyelidik memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam danbahwa selain atas pemohon juga memiliki hak konstitusional yang lain sebagaimana dimaksud dalamyang berbunyioleh karena secara normatif,sebagaimana tercantum dalam uud yang secara konkrit kerugian tersebut berupa tindakan didalam operasi keamanan resmi aparatur negara dalam hal ini kepolisian negara republik indonesia dalam menjalankan fungsi sebagai penyidik tindak pidana berdasarkan kurap, atas penangkapan diri pemohon yang secara tiba tiba kota banjar, patron, ciamis, jawa barat, sebagaimana secara terus menerus ditayangkan melalui salah satu media massa, dimana pada saat penangkapan terhadap dirikemudian pemohon juga ditolong senjata laras panjang sambilpenyelidik sebagaimana yang dimaksud dalam: pemeriksaan dan penyitaan surat: mengambil sidik jari dan memotret seseorang: membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. bahwa polri berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia polri ) antara lain juga memiliki kewenang dan penyitaan:bawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri: melakukan pemeriksaan dan penyitaan suratyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di:. bahwa bila diperbandingkan dengan akibat adanya penjelasan kurap, maka tersangka atau terdakwa dan bahkan warga masyarakat (baca: orang) tidak memiliki hak menuntut ganti kerugian atas tindakan berlebihan atau pelanggaran terhadap semua kewenangan polri yang bisa dilakukan kepada tersangka atau terdakwa bahkan warga masyarakat. misalnya saja selain dari alasan yang dikemukakan berkaitan dengan peristiwa guo maka tidak ada hak warga masyarakat untuk menuntut ganti terhadap tindakan salah orang dalam pencegahan dan penangkalan huruf polri). ill. mengisi kekosongan hukum pembelaan hak asasi manusia: bahwa kewenangan undang undang yang diberikan kepada polri dan atau anggotanya selalu mensyaratkan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana antara lain tercantum dalam huruf polri yang berbunyi selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia. bahwa republik indonesia memiliki undang undang yang mengatur tentang hak asasi manusia antara lain tetapi tidak terbatas pada undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia ham) dan undang undang nomor tahun tentang pengadilan hak asasi manusia. namun sayangnya pelanggaran hak asasi manusia yang bisa diberi sangsi hukum hanyalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat . sehingga serangkaian ketentuan khususnya didalam ham menjadi sebuah ips service' atau hiasan' belaka. pelanggaran ham biasa, sama sekali tidak memperoleh tempat untuk diproses hukum pengadilan apalagi memperoleh sanksi hukum yang memadai. bahwa demikian pula didalam polri (antara lain sebagaimana disebut dalam poin atas) dan kurap, segala bentuk batasan agar mentaati hukum dan atau hak asasi manusia hanya menjadi 'himbauan' belaka, tanpa ada sangsi bahkan proses apapun bilamana hal tersebut dilanggar. memang hal ini pasti akan ditanggapi dengan adanya pengawasan internal dari pihak polri sendiri, namun maaf, secara normatif tetap saja hal tersebut masih suka suka' polri sendiri. ill. pranata fungsi internal control bukanlah control' yang berdasarkan due process law: bahwa dikenal adenium power tends corrupt, absolute power corrupt absolutely karenanya setiap kewenangan haruslah diimbangi dengan pranata control yang memadai. bahwa pasti pihak pemerintah dan atau kepolisian dalam tanggapannya akan mengungkapkan adanya pengawasan bagi setiap tindakan aparat polri dalam menjalankan kewenangannya. kemudian bisa jadi disampaikan pula adanya pengawasan moral dari masyarakat, media massa, atau pihak lain manapun yang hanya bersifat relatif tanpa adanya kepastian hukum. bahwa tanpa terpanjang kata mengajukan sanggahan untuk hal tersebut, maka pemohon ingin memohon kesediaan mahkamah untuk memperhatikan tanggapan mengenai hal tersebut yang tak lain hanya berputar putar didalam konteks internal contro . karenanya dikalangan sekelompok kecil masyarakat awam bila diminta untuk menilai pengawasan tubuh aparat keamanan khususnya polri hanya menanggapi dengan meminjam istilah iklan mana ada jeruk makan jeruk . samping itu bila diperdalam, maka pengawasan pengawasan tersebut maupun bilamana ada dengan sanksi saksinya secara normatif dilakukan tidak berdasarkan due process law perkenan mahkamah untuk sudi mengadili permohonan guo d.website vivanews.com pada hari jumat, oktober bukti fotokopi berita website cekricek.co.id, pada hari jumat, juli bukti fotokopi putusan nomor pid. pra pn. jak sel, tanggal juni atas nama abu bakar ba'asyir, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana, bukti fotokopi penjelasan atas nomor tahun tentang hukum acara pidana, selain itu, pemohon juga telah mengajukan tiga orang ahli yang bernama dr. mudzakir, sh., mh., dr. bernard tanya, sh., mh., dan dr. sholehuddin, sh., mh., dan telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal april yang menerangkan sebagai berikut: dr. mudzakir, sh., mh. bahwa hal hal yang problematik yang berhubungan dengan penggunaan wewenang aparat penegak hukum melakukan penahanan, terutama yang berkenaan dengan kewenangan yang didasarkan kepada kekhawatiran dalam ada kekhawatiran aparat penegak hukum dapat melakukan penahanan, yaitu pertama kekhawatiran melarikan diri, kedua merusak atau menghilangkan barang bukti, ketiga adalah mengulangi tindak pidana. bahwa hal yang berhubungan dengan alasan yang lain adalah dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, sedangkan yang diancam dengan pidana penjara tahun atau tindak pidana tertentu secara normatif sudah jelas. bahwa adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, menjadi problem dalam penggunaan wewenang perlakuan penahanan adalah pengertian dugaan yang keras, berdasarkan bukti yang cukup. dalam praktik, pengertian dugaan keras dan melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, mempunyai interpretasinya sangat luas. bahwa bukti yang cukup adalah jika perkara tersebut proses pengadilan, ada jaminan bahwa perkara tersebut akan terpenuhi unsur unsurnya, dan hal tersebut dibantah oleh pihak pihak yang lain bahwa hal tersebut berarti praperadilan sudah membuktikan apa yang disebut sebagai pembuktian terhadap unsur unsur yang menurut ahli kata kata dugaan yang keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, semestinya jika dibawa pengadilan ada jaminan nanti akan terbukti pengadilan bahwa hakim akan memutuskan bahwa unsur unsur terpenuhi dan terdakwa bisa terbukti pengadilan, tetapi hal tersebut dipandang sebagai kalimat terlalu memberatkan dan nanti akan ada nobis idem praperadilan sudah memeriksa suatu perkara, dan pengadilan akan memeriksa suatu perkara. bahwabahwa hal tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian daripada pidana penjara, yang berarti juga bagian daripada pidana penjara. oleh sebab itu maka dalam tahapan praperadilan semestinya,dengan masanya tahanan, secara filsafat pemidanaan dapat dibenarkan secara rational logic dan argumen hukum bisa dibenarkan. tetapi, ketika interpretasi terbukti cukup semata mata hanya dugaan saja, dalam makna adalah adanya dugaan yang keras, dengan bukti yang cukup yang tidak mengarah pada pemenuhan unsur, akibatnya akan menjadi dilema dalam praktik penegakan hukum. bahwabagaimana jika hakim menganggap bahwa masa pidana itu sesungguhnya harus ada nilai justice yang hendak hakim putuskan adalah bawah masa tahanan itu. hakim terpaksa harus memutus sesuatu atas masa tahanan plus satu hari agar ada kesempatan untuk dieksekusi, dan itulah dalam praktik hukum selalu terjadi seperti itu, sehingga masa tahanan selalu diperhitungkan, dan kalau hakim menganggap bahwa penjatuhan pidana penjara itu bawah standar masa tahanan, mau dan tidak mau hakim harus menggiring arah masa tahanan plus. artinya plus tergantung tingkat apresiasi hakim, kadang kadang sehari, dua hari, tiga hari, dan seterusnya. itu artinya hakim sudah mulai terikat dalam proses masa tahanan tersebut. bahwa problem hukum yang terkait dengan persoalan alasan dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup atau bukti permulaan yang cukup dan kedua adalah diancam dengan pidana penjara minimum tahun atau tindak pidana tertentu yang diatur dalam terakhir. bahwa yang menjadi permasalahannya adalah dalam teknik legal drafting terutama dalam politik pengancaman pidana dalam ruu dan juga dalam undang undang, agar seseorang bisa ditahan maka ancaman pidana dimaksimalkan atau dinaikkan agar menjadi tahun. bahwa ancaman pidana tahun atau ancaman pidana dalam tindak pidana didalam peraturan perundang undangan itu menjadi rancu ketika orang mempertimbangkan supaya bisa ditahan dan beberapa tertentu naiknya menjadi tahun. alasannya bukan alasan justice nya maksimum tahun, tapi lebih pada alasan agar supaya yang bersangkutan bisa ditahan. misalnya dalam undang undang ite ancaman pidana dinaikkan menjadi lebih dari tahun, salah satu sub bagian yang dipertimbangkan adalah terdakwa bisa ditahan. jadi, urusan pengancaman pidana dan politik pengancaman pidana, atau politik pemidanaan dalam rumusan undang undang luar kuhp terutama mempertimbangkan aspek bisa ditahan dan tidak bisa ditahan. jelas tata susun pengancaman pidana seperti itu, bertentangan dengan filsafat keadilan dalam pemidanaan dan juga filsafat atau politik dalam politik pemidanaan dalam hukum pidana. bahwa mengenai persoalan kekhawatiran, menurut ahli adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, kekhawatiran merusak, menghilangkan barang bukti, kekhawatiran mengulangi tindak pidana, cenderung diinterpretasi secara subjektif yang dilakukan oleh pejabat yang menahan, yang memberi hak atau wewenang untuk melakukan penahanan. bahwa tidak ada ukuran yang jelas tentang terdakwa akan melarikan diri. bukti bahwa terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti kalau kejahatannya terjadi adalah tahun yang lalu dan bersifat dokumen yang semua sudah disita oleh aparat penyidik. apalagi yang hendak dirusak atau dihilangkan barang bukti yang telah dikumpulkan, adalah pembuktian mengenai dokumen, dokumen masa lalu, sebut saja tahun yang lalu. bahwa bila dokumen disita, apalagi yang harus bisa merusak barang bukti dan mengulangi tindak pidana. bila perkara tindak pidana korupsi, seseorang itu sudah ditahan dan kemudian oleh pimpinannya dinyatakan dia dikeluarkan dari pegawainya atau diberhentikan, apakah mungkin dia akan mengulangi lagi perbuatan yang sama pada jabatan yang sama? atau setidak tidaknya mengulang lagi tindak pidana korupsi yang sama kalau dia sudah tidak lagi memegang jabatan dan tidak lagi mengurus persoalan yang berhubungan dengan keuangan negara? bahwa indikasi indikasi tentang kekhawatiran itu cenderung diinterpretasi secara subjektif oleh pejabat atau aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan penahanan. berikutnya akan saya berikan beberapa argumen argumen yang lain. bahwa undang undang dasar ada jaminan konstitusi terhadap kemerdekaan hakim. terutama dimuat dalamjadi saya ingin memberi penegasan, kalau masa tahanan ternyata hakim berdasarkan prinsip prinsip keadilan dalam menegakkan hukum ternyata bawah, harus diputuskan bawah masa tahanan. bahwa dengan adanya interpretasi yang subjektif dengan parameter parameter dan ukuran yang subjektif bisa memengaruhi penggunaan kekuasaan yang merdeka dalam menjalankan peradilan dalam peradilan pidana, guna menegakkan hukum dan keadilan. bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, juga ditambahkan satu lagi dalam konteks dalam rangka untuk kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam yaitu. ditambahkan dalam konteks ini, berdasarkan pancasila dan undang undang dasar republik indonesia demi terselenggaranya negara hukum republik indonesia. bahwa dalam proses pengadilan kita mengenal kurap praduga tak bersalah, dimana tersangka dengan adanya penahanan serta diproses,bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah karena hakim harus menyatakan menyatakan bersalah sehingga oleh, dan penggunaan kewenangan tersebut dilakukan secara hati hati karena melanggar asas fundamen dalam kurap yang disebut sebagai praduga tak bersalah. bahwa perampasan hak menahan maknanya adalah perampasan hak atau perampasan kebebasan seseorang. perampasan hak seseorang hanya karena keputusan pejabat yang diberikan kewenangan untuk menahan. bahwa interpretasi subjektif kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu. penahanan dilakukan semestinya adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menahan dan dapat disimpulkan berdasarkan interpretasi subjektif oleh pejabat yang diberi wewenang untuk menahan. bahwa menurut saksi tidak ada parameter yang jelas untuk dilakukannya proses penahanan yang dilakukan oleh penyidik misalnya, karena adanya kekhawatiran ketika untuk membuktikan kekhawatiran tersebut nihil sehingga semua bisa terjadi, karena hakim pun juga tidak bisa menjelaskan interpretasi pengguna wewenang yang bersangkutan. bahwat terhadap perkara yang sedang diadili. hakim tidak akan pernah mexicana terdakwa bawah lamnamanya adalah pemasyarakatan dan pendidikan atau pembinaan terhadap terpidana. bahwadanbahwa perampasan hak setiap orang dilakukan berdasarkan undang undang yang berdasarkan pada undang undang. bahwa logika hukum dalam konstitusi, perampasan hak setiap orang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan atau persetujuan pengadilan yang dasarnya adalah undang undang. mengatakan saya tembak kamu sehingga pemohon berkeyakinatetapi bukan pula tindakan pidana perorangan. karena bilamana hal tersebut adalah tindak pidanabahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri pemohon, kemudian pemohon dibawa markas besar kepolisian republik indonesia mabes polri), untuk selanjutnya dilakukan penahanan dengan alasan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam juncto juncto. bahwa, meskipun kegiatan penyidik guo dalam melakukan penahanan terhadap pemohon merupakan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penerapan undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana kurap), yakn . namun demikian dalam melakukan penahanan terhadap pemohon, penyidik mabes polri hanya berdasarkan dugaalamakan tetapi penahanan terhadap diri pemohon hanya berdasarkan bunyi yang dibanggakan. bahwa selain itu saat pemohon dan kuasa hukum pemohon mempertanyakan atas dasar indikasi apa sehingga pemohon bisa membuat penyidik khawatir pemohon: akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana (vide kurap), hal tersebut bahwaundang undang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum yang terkini ditafsirkan sendiri oleh pejabat yang bersangkutan. bahwapenggunaan wewenang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. perkembangan hukum yang terkait dengan penggunaan wewenang yang merampas hak setiap orang. penggunaan wewenang untuk melakukan penyitaan barang dilakukan atas izin pengadilan dan barang bukti berupa apa saja yang terkait dengan persoalan pembuktian perkara. bahwa penggunaan wewenang melakukan penyadapan, menyadap, mendengar, dilakukan berdasarkan izin pengadilan, tanpa izin pengadilan, tidak dibenarkan. kurap mengatur hal tersebut, dan penggunaan wewenang untuk melakukan pembukaan rekening rahasia bank dilakukan juga atas izin pengadilan sehingga harus ada putusan pengadilan atau penetapan suatu pengadilan. bahwa penggunaan wewenang melakukan penahanan dilakukan juga berdasarkan izin pengadilan. sehingga penggunaan wewenang maupun penahanan dilakukan berdasarkan izin pengadilan, tanpa izin pengadilan berdasarkan undang undang ite tidak boleh dilakukan dan berarti merampas hak orang karena melanggar undang undang ite dasarnya adalah putusan pengadilan atau izin pengadilan. bahwa dalam pergeseran interpretasi terkait dengan penggunaan wewenang yang semula interpretasi subjektif dilakukan oleh penegak hukum yang bersangkutan, maka sekarang interpretasi objektif dilakukan oleh hakim atau pengadilan. bahwa penangkapan adalah wewenang penyelidik atas perintah penyidik, penyidik dan penyidik pembantu, atau wewenang pemberian oleh undang undang kurap atau kurap. bahwa penahanan penyidik, penuntut umum, hakim pada pengadilan negeri), pt, dan mahkamah agung, bentuknya adalah wewenang. bahwa penggeledahan penyidik, bentuk wewenang karena orang fakultatif karena dapat melakukan penggeledahan. penyitaan dilakukan oleh penyidik yang sifatnya wewenang atau bentuknya wewenang. pemeriksaan surat dilakukan oleh penyidik, tapi bentuknya adalah hak. bahwa dalam kurap disebutkan, untuk pemeriksaan surat, membuka surat, pos, dan sebagainya, hak penyidik. bahwa menurut ahli, menahan adalah hak penyidik atau hak pejabat aparat penegak hukum. menurut ahli hal tersebut bukanlah hak, tetapi adalah wewenang dan wewenang tersebut jika perlu dapat digunakan, jika tidak juga tidak perlu digunakan dan urusan wewenang adalah tanggung jawab. bahwa penggeledahan harus atas izin ketua pengadilan negeri setempat, penyitaan harus juga surat izin pengadilan, membuka, memeriksa, menyita surat, izin khusus dari ketua pengadilan tapi anehnya sini adalah izin khusus, padahal sini penyidik berhak membuka. bahwa penyitaan surat atau tulisan rahasia izin khusus ketua atau persetujuan pihak yang memiliki surat yang bersangkutan. bahwa undang undang nomor tahun tentang ite informasi dan transaksi elektronik), disebutkanitu harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat , dalam hal melakukan penangkapan, penah1x24 jam. bahwa ruu kurap dalam perkembangannya wewenang melakukan penahanan sama dengan kurap yang ada sekarang. penahanan tahapan penyidikan dibedakan menjadi dua yaitu penahanan tahap awal dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang melakukan tindakan penyidikan tanpa harus meminta persetujuan komisaris, dan tahap berikut perpanjangan penahanan, dilakukan dengan persetujuan hakim komisaris. bahwa kewenangan penyidik diberi waktu hanya sampai hari untuk melakukan penahanan dan tahapan penentuan dilakukan persetujuan pengadilan, penahanan terhadap proses perkara sidang pengadilan dilakukan oleh hakim yang menangani perkara. bahwa kesimpulan dari kurap intinya bahwa perampasan hak seseorang untuk ditahan harus persetujuan hakim atau pengadilan, tidak berdasarkan interpretasi terhadap interpretasi subjektif yang dilakukan oleh pemilik wewenang atau mandat wewenang diberikan kepada pejabat yang bersangkutan dan dibatasi waktunya adalah hari sampai dengan hari. bahwa ruu kuhp mengembangkan alternatif sanksi lain sebagai pilihan menempatkan sanksi pidana penjara sebagai pilihan jika penggunaan jenis sanksi lain dinilai tidak akan tercapai. bahwa ruu kuhp memberi alternatif alternatif pidana denda, pidana tindakan, bahkan jika perlu kalau perkara tertentu, permainan bisa diselesaikan luar pengadilan, tidak harus diproses pengadilan. bahkan dalam penjara seumur hidup sekalipun, kalau dalam ruu kuhp nanti bisa diubah menjadi lama waktu tertentu dan lama waktu itu nanti akan bisa berkurang dan bisa lepas atau bisa dibebaskan. bahkan pidana mati bisa diubah menjadi pidana penjara, setelah diubah menjadi pidana penjara dan diubah menjadi lama waktu tertentu. lama waktu tertentu pada gilirannya bisa dilepaskan, dibebaskan. bahwa pemikiran dalam ruu kuhp sekarang sudah mengarah untuk tidak menggunakan sanksi pidana penjara, sejauh mungkin untuk menghindari penggunaan sanksi pidana penjara. bahwa maknanya penggunaan masa tahanan juga harus dibatasi sedemikian rupa agar supaya tidak menggiring hakim sebagaimana yang telah berikan argumen tadi untuk menjatuhkan pidana penjara. bahwa perkembangan pemikiran pemidanaan dalam ruu kuhp mengembangkan jenis pidana lain sebagai alternatif sanksi pidana penjara. penahanan tersangka, terdakwa, wajib diperhitungkan dalam menjatuhkan pidana penjara. tersangka, terdakwa, ditahan menggiring atau mempengaruhi asas kemerdekaan atau kebebasan hakim dalam menetapkan itu maka terdakwa bersalah tidak bersalah, terdakwa terpaksa harus dijatuhi pidana penjara hanya gara gara dia telah ditahan. bahwa pada zaman prakemerdekaan atau zaman kolonial, penahanan dilakukan oleh atau dengan dasar islands element. ini luar biasa jahatnya atau hukum yang buruk sekali. tapi kemudian diperbaiki melalui heroine islands element dan masa kemerdekaan sudah menggunakan proses pembaruan hukum acara menjadi hir, tapi kemudian ketika kita merdeka masuklah undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa penahanan dasarnya hir dan kurap ada pergeseran pemaknaan penahanan berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun ketika masa merdeka undang undang dasar yang kita gunakan, maka ada hir dan tidak strafvordering yang diberlakukan sampai lahirnya kurap dan kemudian sampai terbitlah kurap undang undang dasar negara republik indonesia tahun telah mengubah paradigma perubahan hir menjadi kurap adalah karya agung karena mengubah mindset berpikir dari satu paradigma berpikir hukum acara yang satu kepada paradigma berpikir hukum acara yang lain, yang berbasis kepada undang undang dasar maka kurap adalah sebagai karya agung. bahwa undang undang dasar negara tahun yang sudah diamandemen, menginterpretasi kurap berdasarkan interpretasi yang futuristik dan juga interpretasi sebagai dinamika perkembangan hukum, atau istilah yang lain dikatakan interpretasi yang progresif. bahwa kurap harus diinterpretasi berdasarkan kepada undang undang dasar negara yang telah diamandemen. hal yang sama harus dilakukan terhadap penggunaan wewenang hukum, wewenang untuk melakukan penahanan. bahwa penggunaan wewenang sebagaimana yang dimuat harus disesuaikan dengan perkembangan hukum yang terjadi republik indonesia ini karena konstitusi sudah diamandemen. bahwa atas dasar tersebut, maka interpretasi yang selama ini dalam bahasan kurap harus diubah yang mengarah kepada amandemen undang undang dasar interpretasi harus dicocokkan dengan perkembangan undang undang yang terjadi. bahwa tersebut berpotensi diinterpretasi secara subjektif, menurut pandangan subjektif aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang undang untuk melakukan penahananidak memiliki indikator yang tegas, dan tidak memiliki indikator yang pasti mengenai alasan hukum menahan tersangka atau terdakwa yang menyebabkan hak hak hukum tersangka, terdakwa, yang dilindungi oleh dan dijamin oleh undang undang dasar dilanggar, yakni persamaan kedudukan depan hukum, karena interpretasi melarikan diri,adanya ketidakpastian hukum. bahwa adanya interpretasi subjektif terhadap kedua tersebut juga berpotensi terjadi penggunaan wewenang sewenang wenang, penggunaan wewenang yang sewenang wenang atau penyalahgunaan wewenang dalam melakukan penahanan. bahwa pengujian sah tidaknya penahanan melalui praperadilan tidak menjamin objektivitas penggunaan wewenang yang diinterpretasi secara subjektif tersebut karena norma hukum sebagaimana dimuat dalam yang diujikan, dirumuskan, tanpa menggunakan perumusan norma hukum dengan menggunakan parameter yang jelas dan tegas. bahwa hakim yang memeriksa keabsahan, ketidakabsahan penahanan, menggunakan parameter normatif yang diinterpretasi secara subjektif tersebut, sehingga mengalami kesulitan untuk menetapkan keabsahan atau ketidakabsahan penahanan. hakim cenderung mengikuti interpretasi subjektif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk menahan. bahwa putusan peradilan atau praperadilan yang membenarkan penggunaan wewenang menahan melalui interpretasi subjektif tersebuttelah menjadi norma hukum yang dijadikan dasar hukum dalam praktik praperadilan atau tengah pengadilan. atas dasar pertimbangan argumen tersebut, berarti penggunaan wewenang untuk melakukan penahanan sepenuhnya menjadi wenang discretionary oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan penahanan. bahwa praktik hukum yang telah melembaga menjadi yurisprudensi tetap tersebut dapat diskualifikasi sebagai perubahan hukum dalam praktik penegakan hukum. oleh sebab itu pemaknaan penahanan yang dimuat dalam guo adalah apa yang dilakukan dalam praktik penegakan hukum atau yurisprudensi tetap. bahwa interpretasi yang demikian tidak sesuai dan bertentangan dengan alam pikiran dan perkembangan hukum yang terjadi sekarang, setelah adanya amandemen undang undang dasar yang menjadi pengarah interpretasi hukum yakni penegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila yang sangat perhatian terhadap perlindungan hukum terhadap hak hak dasar atau hak asasi manusia. dr. bernard tanya, sh., mh. bahwa frasa dalam kurap khususdan yang kedua, penjelasan kurap, terutama menyangkut tindakan lain yang dalam penjelasannya dibatasi yang dimaksud dengan tindakan lain adalah kerugian yang dikarenakan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan. dengan demikian, isu hukum yang akan dibahas dalam pendapat ahli adalah dua. pertama, apakah terhadap frasa kurap, khususnya frasa 'dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran', perlu penafsiran konstitusional oleh mahkamah konstitusi demi mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum. yang kedua, apakah penjelasan kurap mencerminkan prinsip hukum yang adil dan keadilan konstitusional. bahwa analisis terhadap kurap, aspek yang akan disorot adalah problem teori, problem filosofis, dan problem praktis, dari frasa yang telah disebutkan, yangyang mengenai hal ini yang pernah terjadi dalam praktik:. yang kedua, aparat menentukan sendiri ditahan tidaknya seseorang. ketiga, tidak ada rujukan objektif mengapa seseorang ditahan dan yang lain tidak. yangbahwaecewaan tafsir dalam praktik, demi terjaminnya proses hukum yang adil dalam peradilan pidana. bahwa mahkamah melalui perkara pengujian undang undang nomor puu iv pernah memberi pendapat bahwa penahanan oleh penyidik ataupun penuntut umum harus didasarkan pada pertimbangan yang cukup rasional, tidak dengan serta merta dilakukan penahanan hanya didasari keinginan subjektif semata dari penyidik atau penuntut umum. bahwa dalam kenyataan, pendapat mahkamah tersebut tidak selalu diikuti oleh aparat berwenang. oleh karena itu munculah sindrom dan fenomena dan istilah istilah yang ekstra yudisial, seperti tidak kooperatif dan sering jumpa pers, bahwa. kedua, hak hak seorang individu tidak hilang dan harus dihormati dalam seluruh proses hukum. ketiga, tiap kekuasaan mempunyai peluang untuk disalahgunakan. bahwa tiga pengendalian dasar hukum acara dalam negara hukum yang demokratis,bahwa, kewenangan menuntut yang dimilikinya dalam kerangka due process. bahwa norma norma hukum acara, selain dijadikan sebagai ukuran untuk menilai kewajaran penggunaan kekuasaan aparat terhadap rakyat, juga sekaligus berfungsi mengatur garis hak hak seseorang yang tidak boleh dicederai dan dilanggar dalam proses hukum. bahwa: pertama, mencegah pelaksanaan kekuasaan aparat yang tanpa batas, sebab kekuasaan cenderung korup.bahwawenangan kehwa, lebih mengutamakan formal adjudicative, karena. kedua, sejauh mungkin menghindari kesalahan mekanisme administrasi. yang ketiga, mencegah secara maksimum praktik kursif.. yangbahwa: bahwa frasa poin kedua, terbukti atau terbuka bagi perangai negatif kekuasaan. ini poin kedua catatan saya mengenai khususnya frasa keadaan yang menimbulkan kekhawatiran'. bahwa pelajaran paling dasar yang kita bisa bahwa kekuasaan diterima kehadirannya, tetapi mesti dikendalikan agar tidak senantiasa memproduksi bencana manusia dan kemanusiaan. dalam mengekspansi kebutuhan itu plato menginstruksikan konsep philosopher kings. sama halnya dengan ajaran konfusionisme, sedangkan plato merumuskan keharusan untuk membatasi kekuasaan lewat konsep moral kepemimpinan. inilah racikan rumusan yang kini dikenal sebagai etika atau moralitas kekuasaan. moral pemegang kekuasaan diandaikan bisa berfungsi sebagai kekuatan social self control atas perangai kekuasaan. tapi realitas membuktikan kekuasaan terlampau besar untuk bisa dijinakkan hanya dengan moral atau etika, bahwa dalam perkembangan alam modern, pembatasan kekuasaan diekspresikan dalam raut yang bervariasi. pada tingkat pertama, kekuasaan diyakini bisa dikontrol oleh kekuasaan pula. ini menjadi fondasi dari pembagian atau pemisahan kekuasaan seperti terungkap dalam konsep trias politika atau check and balances. bahwa hal tersebut merupakan fondasi yang melegalisasi ide distribusi kekuasaan yang mengukuhkan diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi dalam birokrasi modern. semua ide pembatasan kekuasaan tersebut didasarkan pada sebuah pengandaian bahwa sumber malapetaka yang diturunkan dari kekuasaan terletak pada derajat konsentrasi kekuasaan yang berlebihan ataupun ketiadaan imitasi yang rigid terhadap kekuasaan tersebut. karenanya mesti dipancarkan dan dibatasi secara ketat. bahwa kekuasaan yang dibangun dengan sejuta impian mulia bisa bertukar lautnya menjadi horor yang bersifat permanen, ketika naluri kesewenang wenangan menggendongnya arah yang tak terhingga. bahwabahwabahwa norma hukum yang sejati adalah norma objektif yang jelas alat umurnya, tidak bersifat motif yang berdasarkan rasa. bahwa frasa menimbulkan kekhawatiran adalah soal motif dan tidak ada alat ukur yang jelas. bahwa gambaran ketidakpastian inimisalnyaebutuhan akan dua hal tersebut sangat signifikan dalam konteks konstitusi dan konteks konstitusionalisme yang berporos pada hak asasi, demokrasi, dan rule law. bahwa sebagai pengawas konstitusi harus memastikan bahwa kekuasaan negara tidak sewenang wenang dan hak rakyat dilindungi. hanya dengan begitu keadilan konstitusional benar benar terwujud, yakni rakyat memiliki jaminan bahwa pemerintah menjunjung tinggi hak hak rakyat sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat. bahwa kurap, menurut ahli, pertamabahwatidak dijawab maupun dijelaskan sama sekali. pertanyaan ini diulangi lagi saat pemohon ditahan oleh penuntut umum dan terakhir ditanyakan oleh kuasa hukum pemohon kepada majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan yang juga telah melakukan penahanan terhadap pemohon. adapun keseluruhan aparat tersebut kesemuanya tidak ada yang memberi jawaban dan merasa hal tersebut adalah tergantung perasaan kebatinan masing masing pihak yang melakukan penahanan. bahwa oleh karenanya, pemohon bermaksud mengajukan tuntutan pertanggung jawaban tindakan tersebut kepada pemerintah republik indonesia kepolisian negara republik indonesia. bahwa walaupun kurap ini dapat dimohonkan sebagai dasar permintaan pertanggungsebagaimana diatur dalamtidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan. namun oleh karena, frasa kurap menurut hemat pemohon masih menimbulkan multitafsir, dimana pada frasa ini penyidik sering kali menafsirkan sesuai dengan kehendaknya (alasan subjektif), seperti dalam hal penahanan tersangka bibit samad riyanto dan chandra hamzah dimana penyidik melakukan penahanan terhadap keduanya,jum'at, oktober wib, viv news) lain halnya dengan penahanan ariel peterpan, dimana jelas dalam tindak pidana tersebut selain ariel terdapat juga luna maya dan cut tari, kenapa dalam perkara ini hanya ariel yang ditahan, kenapa luna maya dan cut tari tidak ditahan?bahwabahwa menurut ahli, semestinya juga undang undang menjamin secara luas hak setiap orang untuk menuntut ganti rugi atas setiap kerugian yang diderita karena pelaksanaan kewenangan aparat yang tidak sah. bahwabahwabahwa.bahwa ruleebahwadr. sholehuddin, sh., mh. bahwa tentang hukum acara pidanaahwbahwabahwahwa'penahanan hanya dapat', dimana kata ', kemudian yang,mudian, yang dan yangbahwabahwabahwa lebih jelasnya bentuk kekhawatiran penyidik, penuntut umum, atau hakim yang akan melakukan penahanan, tidak boleh terhadap perbuatan perbuatan yang kriteria kemungkinan tersebut, dan luar tersebut tidak boleh bentuk kekhawatiran tersebut timbul tetapi harus bersifat rasional, seperti yang pernah ada dalam pertimbangan mahkamah konstitusi tentang soal penahanan. bahwa dalam hukum acara pidana, asas legalitas sangat ketat sekali diberlakukan, berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil. bahwa negara rrc yang negaranya tidak menganut asas legalitas dalam hukum pidana materialnya dan juga menganut analogi dalam hukum pidana materialnya, tetapi dalam hukum acara pidananya, tetap mempertahankan secara ketat asas loyalitasnya. sedangkan negara negara yang bersistem hukum anglo saxon dan kontinental tetap asas legalitas dalam hukum acara pidana dilaksanakan atau dilakukan secara ketat, dalam artian soal penahanan sebenarnya tidak ada penahanan subjektif, penahanan objektif, yang ada penahanan sudah ditetapkan secara limitation. bahwa, bahwa bahasa perundang undangan adalah bahasa yang sangat pelik dan karena itu penguasaan terhadap ragam bahasa menjadi penting, dalam hal ini bahasa indonesia, karena apabila penguasaannya terhadap bahasa indonesia tidak baik dan benar, maka komunikasi yang akan disampaikan oleh isi dari itu menjadi salah. bahwabahwa: bahwabahwa hanyalah merupakan perlunya penahanan, bukan sahnya penahanan, bahwabahwa frasa tindakan lain tidak berhenti.bahwabahwabahwabahwapermohonan pemohon atau kedudukan hukum pemohon pada dasarnya adalah terkait dengan mata rantai atau terkait dengan proses penegakan hukum atau law enforcement', artinya bahwa apa yang alami oleh pemohon adalah terkait dengan tatanan praktek dari penegakan hukum. oleh karena itu, pemerintah menyadari bahwa terkait dengan legal standing pada umumnya bersifat tentatif dan menjadi kewenangan mahkamah untuk menilainya. apakah pemohon memiliki legal standing atau tidak, maka pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkannya apakah pemohon mempunyai legal standing oleh mahkamah konstitusi. bahwa terhadap materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa pemohon mendalilkan ketentuan dan beserta penjelasannya, kurap yang dianggap bertentangan dengan dan undang undang dasar menurut pemerintah adalah tidak tepat, dan tidak benar. selain argumentasi pemohon terhadap dalil yang diumumkan tersebut, tidak jelas dan kabur, akan tetapi sisi lain pemohon juga tidak merinci secara tepat dan lengkap dasar hukum timbulnya kerugian hak hak konstitusional pemohon tersebut, bahwa dalam permohonannya, pemohon hanya menyatakan ketentuan guo diangap bertentangan dengan beberapa dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan tidak menjelaskan secara rinci dalam hal apa, dan bagaimana bentuk bertentangan, atau kontradiksi tersebut terjadi. menurut pemerintah, pembatalan hak hak asasi manusia, atau setiap warga negara, dapat dimungkinkan asalkan diatur, atau dibatasi dengan ketentuan undang undang, yaitu sebagaimana ditentukan dalam yang pada intinya bahwa pembatasan itu dimungkinkan, dalam rangka penghormatan hak dan kebebasan orang lain, asalkan diatur dengan undang undang: bahwa apabila pemohon merasa hak hak konstitusionalnya dibatasi yang dalam hal ini berupa penahanan oleh aparat penegak hukum, maka hal demikian menurut pemerintah telah sejalan dengan amanat konstitusi, dan karenanya tidak bertentangan dengan undang undang dasar bahwa pada dasarnya masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh filosof cicero yang menyatakan dimana ada masyarakat, maka situ ada hukum', oleh.: bahwa,: bahwabahwa untuk dapat melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka, atau terdakwa, berdasark. bahwa terhadap ketentuan kurap, telah diperiksa dan diputus oleh mahkamah konstitusi dengan amar putusan, menolak permohonan pemohon , sebagaimana tadi yang pemohon sudah sampaikan bahwa yang dimohonkan oleh mayjen. purn. tni suwarna, sebagaimana dalam register perkara nomor puu iv tanggal desember bahwa isi dari putusan tersebut antara lain, sebagaimana ketentuan menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa kurap dianggap bertentangan dengan undang undang dasar tahun maka dalam pertimbangan tersebut, mahkamah berpendapat bahwa keberadaan kurap, tidak dapat dilepaskan dengan kurap itu sendiri. kurap, serta kepentingan individu yang harus dilindungi hak asasi manusianya. hal demikian diperkuat lagi dengan adanya pranata praperadilan, sebagaimana diatur dalam kuhp itu sendiri. adapun adanya praktik yang selama ini dalam penerapan dan kurap, yang dipandang kurang melindungi hak hak terdakwa atau tersangka adalah berada dalam ranah penerapan hukum atau implementasi daripada norma itu sendiri, dan bukan masalah konstitusionalitas norma itu sendiri. bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. maka, yang mengwalaupun kemudian dalam peraturan mahkamah konstitusi yang mengatakan bahwa materi muatan yang telah diuji dan dimohonkan untuk diuji mahkamah konstitusi dapat dimohonkan kembali, asal pemohon itu dapat membuktikan adanya kerugian konstitusionalitas yang berbeda daripada permohonan yang dahulu dimohonkan oleh pemohon yang lain. hal tersebut harus buktikan pemohon dalam persidangan bahwa hal hal yang terkait dengan ganti rugi sebagaimana ditentukan dalam kurap, beserta penjelasannya.rugi maupun rehabilitasi, sehingga sangat tidak tepat apabila pemohon memohon ganti rugi. bahwa pemohon menganggap tindakan menangkap dan menahan merupakan wewenang aparat kepolisian tetapi perbuatan menangkap, tapi cara atau bagaimana perbuatan menangkap pemohon dengan cara yang menghentikan dan memecahkan kaca mobil tidak memiliki alasan maupun dasar hukum yang sama sekali. padahal pemohon dalam permohonannya menjelaskan pada saat pemohon akan dilakukan penangkapan, mobil pemohon beserta mobil pengawal pemohon sudah digiring masuk dalam halaman kantor polisi kota banjar itu. tetapi ketika sudah berada dalam halaman kantor polisi, seluruh penumpang dalam mobil tersebut tidak bertindak kooperatif ketika petugas densus meminta agar membuka pintu mobil. kemudian, penumpang dalam mobil malah mengunci dan bertahan dalam mobil walau sudah dihimbau untuk keluar mobil, sehingga petugas densus langsung mengambil tindakan represif sesuai prosedur dan cara memecah, dengan cara yaitu memecahkan kaca jendela mobil pemohon dan memaksa seluruh penumpang untuk keluar dari mobil yang menurut anggapan petugas dikarenakan ada kekhawatiran bahwa orang yang ada dalam mobil itu memiliki senjata atau perlengkapan lain yang membahayakan dan hal ini menurut petugas karena yang dibanggakan kepada pemohon adalah hal hal yang terkait dengan penerapan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. hal ini tentunya sebagaimana sudah diketahui, bagaimana model penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, pemohon sudah melakukan tindakan tindakan atau upaya upaya hukum dengan melakukan praperadilan pengadilan negeri, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut atas, pemerintah beserta penjelasannya, undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana, dapat memberikan putusan sebagai berikut: menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai legal standing sebagaimana diuraikan atas, menyatakan bahwa hal tersebut adalah rangkaian karena dalam ranah praktik atau implementasi penegakkan hukum. menyatakan ketentuan beserta penjelasannya,tahun namun demikian, apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, kiranya mohon putusan yang bijaksana dan seadil adilnya,:. kepala divisi humas mabes polri irjen pol) edward aritonang kembali menyatakan alasan tidak disahkannya luna maya dan cut tari, meskipun pihaknya punya kewenangan untuk menahan seseorang. alasan hukumnya penahanan adalah kebolehan tapi bukan keharusan.," kata edward ditemui mabes polri, jumat kalau penyidikan sudah merasa cukup, tidak perlu penahanan karena itu kewenangan penyidik," lanjutnya. cek rice jum jul wib) dari kedua contoh kasus tersebut atas, terlihat bahwa penyidik telah bersikap semaunya atau sewenang wenang dalam melakukan penahanan terhadap seseorang, hanya atas dasar alasan subjektif, dimana dalam melakukan penahanan terhadap bibit samad riyanto dan chandra hamzahberbeda halnya terhadap penahanan luna maya dan cut tari, terhadap keduanya penyidik mempunyai pandangan yang sangat subjektif, yakni dikarenakan alasan hukumnya penahanan adalah kebolehan tapi bukan keharusan,. bahwa kurap telah jelas memberikan batasan kepada penyidik dalam melakukan penahanan seseorang, yaitunamun dalam praktiknya penyidik selalu mengunakan istilah lain yang tidak terdapat dalam kurap, seperti alasan tidak kooperatif dan lain lain. bahwa permasalahan kurap pernah diajukan dalam perkara pengujian undang undang nomor puu iv dan walaupun ditolak, namun mahkamah sudah menyampaikan pendapat sebagai berikutdan beserta penjelasannyakurap dan beserta penjelasannyait kerugian tersebut diakibatkan tindakan kepolisian negara republik indonesia yang menangkapdan ditolong senjata laras panjang sambil mengatakan saya tembak kamu . menurut pemohodan bukan pula tindakan pidana perorangan, karena bilamana tindakanterhadap pemohon juga dilakukan penahanan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan tanpa alasan alasan objektif yang dapat diukur dan sangat tergantung pada pendapat subyektif dari penyidik atau penuntut umum. menurut pemohon tindakan tersebut mendapat pembenaran hukum dengan adanya ketentuan kurap yang memungkinkan penyidik atau penuntut umum melakukan penahanan atau perpanjangan penahanan dengan alasan subjektif, walaupun tindakan tersebut dilakukan secara ekstensif dan melanggar hak hak tersangka yang dijamin oleh hukum. samping itu, pemohon juga tidak dapat melakukan gugatan praperadilan atau tuntutan ganti kerugian terhadap aparatur negara yang menjalankan kewenangannya secara ekstensif yang melanggar hak hak konstitusional pemohon, karena adanya kurap yang tidak memungkinkan pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian atas tindakan penyidik atau penuntut umum yang melanggar hukum. berdasarkan fakta tersebut, pemohon menganggap hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama hadapan hukum sebagaimana diatur dalam uud melanggarurap dan beserta penjelasannya terhadap uud yang masing masipenjelasan yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain'pemohon mengajukan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: guo, melahirkan diskresi absolute yang dimiliki oleh penyidik yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi tersangka karena setiap saat penyidik dapat menahan dan memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka karena alasan yang subjektif tanpa ada ukuran objektif dan hanya berdasarkan kekhawatiran penyidik bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan alat bukti dan atau mengulangi tindak pidana, demikian juga ketentuan dalam kurap beserta penjelasannya, menurut pemohon melanggar prinsip kepastian hukum yang adil dan mengabaikan hak hak tersangka yang dilindungi oleh konstitusi untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil karena tersangka tidak dapat menuntut aparat penegak hukum (penyidik) yang melakukan tindakan penangkapan maupun penahanan secara ekstensif melalui perkara praperadilan maupun tuntutan ganti rugi. ketentuan kurap dan penjelasannya tidak memberikan kemungkinan bagi seorang tersangka melakukan upaya hukum praperadilan atas tindakan ekstensif yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, karena tuntutan ganti rugi dalam proses praperadilan yang hanya dibatasi pada kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakankan tindakan lain dalam ketentuan guo hanya dibatasi pada kerugian yang diakibatkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. menurut pemohon, tersebut bertentangan dengan uudtiga ahli yaitu dr. mudzakir, sh., mh., dr. bernard tanya, sh., mh., dr. sholehuddin, sh., mhmudzakir, sh., mh. menurut ahli, dalam praktik peradilan penggunaan wewenang menahan melalui interpretasi subjektif berdasarkan kurappenggunaan wewenang untuk melakukan penahanan sepenuhnya menjadi wewenang discretionary oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan penahanan. mengenai persoalan kekhawatiran melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, cenderung diinterpretasi secara subjektif oleh pejabat yang menahan, sehingga memberi hak atau wewenang untuk melakukan penahanan. tidak ada ukuran yang jelas tentang terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang buktiegas, dan pasti mengenai alasan hukum menahan tersangka atau terdakwa. hal itu menyebabkan hak hak hukum tersangka, terdakwa, yang dilindungi dan dijamin oleh undang undang dasar dilanggar, yakni persamaan kedudukan depan hukum. interpretasi melarikan diri atauketidakpastian hukum. interpretasi subjektif terhadap kedua tersebut juga berpotensi terjadi penggunaan kewenangan yang sewenang wenang, atau penyalahgunaan wewenang dalam melakukan penahanan. interpretasi demikian tidak sesuai dengan alam pikiran dan perkembangan hukum yang terjadi sekarang setelah adanya amandemen uud interpretasi yang subjektif dengan parameter parameter dan ukuran yang subjektif bisa mempengaruhi penggunaan kekuasaan yang merdeka dalam menjalankan peradilan pidana, guna menegakkan hukum dan keadilan. terhadap suatu perkara yang sedang diadili. hakim tidak akan pernah mexicana terdakwa bawah lamanyyang namanya pemasyarakatan dan pendidikan atau pembinaan terhadap terpidana. dalam kurap dikenal asas praduga tak bersalah. dengan adanya penahanan serta diproses,. olehhal ini bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah karena hakim harus menyatakan bersalah,. penggunaan kewenangan tersebut dilakukan secara hati hati karena melanggar asas fundamental dalam kurap yang disebut sebagai asas praduga tak bersalah.oleh sebab itu, maka dalam tahapan praperadilan semestinya bukti yang cukup ataumasa tahanan. hal itu, secara filsafat pemidanaan, rational logic dan argumen hukum dapat dibenarkan. tetapi, ketika interpretasi terbukti cukup hanya semata mata dugaan saja, dalam makna adanya dugaan yang keras, dengan bukti yang cukup dan tidak mengarah pada pemenuhan unsur, akibatnya akan menjadi dilema dalam praktik penegakan hukum.bahwa undang undang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum yang terkini untuk ditafsirkan sendiri oleh pejabat yang bersangkutan.ahli dr. bernard tanya, sh., mh. aspek yang akan disorot mengenai analisis terhadap kurap adalah problem teori, problem filosofis, dan problem praktis. dari frasa yang telah disebutkan,mengenai hal ini yang pernah terjadi dalam praktik,, kedua, aparat menentukan sendiri ditahan tidaknya seseorang, ketiga, tidak ada rujukan objektif mengapa seseorang ditahan dan yang lain tidak,acauan tafsir dalam praktik, demi terjaminnya proses hukum yang adil dalam peradilan pidana.: kedua, hak hak seorang individu tidak hilang dan harus dihormati dalam seluruh proses hukum, ketiga, tiap kekuasaan mempunyai peluang untuk disalahgunakan. oleh kewenangan menuntut yang dimilikinya dalam kerangka due process. yaitu pertama, mencegah pelaksanaan kekuasaan aparat yang tanpa batas, sebab kekuasaan cenderung korup:sewenang karena, pertama,, kedua, sejauh mungkin menghindari kesalahan mekanisme administrasi, ketiga, mencegah secara maksimum praktik kursif,:, frasa poin kedua, terbukti atau terbuka bagi perangai negatif kekuasaan. ini poin kedua catatan ahli mengenai khususnya frasa keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. pelajaran paling dasar yang bisa didanfrasa menimbulkan kekhawatiran adalah soal motif dan tidak ada alat ukur yang jelas. gambaran ketidakpastiansepertiurap, menurut ahli,dan seterusnya . dimana sebenarnya pertimbangan rasional yang dimaksud oleh mahkamah tersebut sudah diwajibkan dalam guo dengan batasan atau ketentuan: melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana . namun pada kenyataannya norma itu dapat dikatakan tidak pernah diterapkan sama sekali, sehingga terjadi kemacetan atau kebuntuan terhadap norma tersebut sehingga dibutuhkan adanya penafsiran konstitusional yang mengikat. bahwa, selain tidak adanya batasan dan kejelasan penyidik dalam melakukan penahanan terhadap seseorang, ternyata penahanan itu sendiri juga tidak efektif, hal ini sebagaimana fakta yang tidak terbantahkan keluarnya gabus solomon tambunan sebanyak kali dari rumah tahanan markas komando brigade mobil polri mako brimob) yang kita ketahui rumah tahanan mako brimob sangat ketat, janganlah bisa keluar masuk, hanya untuk menjenguk saja sama sekali tidak mudah, contoh kasus, sekedar bertemu dengan perempuan lemah yang tertembak kakinya, putri munawar, harus melalui sekian banyak izin sampai tingkatan jenderal. anehnya keluarnya gabus halaman tambunan, bukan layaknya seorang tahanan yang keluar sekedar berobat rumah sakit layaknya pemohon, akan tetapi gabus halaman tambunan keluar untuk rekreasi bali bahkan singapura, kuala lumpur hingga sampai makau. bahwa, terdapat fakta lain yang menunjukan ketidakefektifan dalam melakukan penahanan seseorang, hal ini sebagaimana kita ketahui bersama rumah tahanan bojonegoro terdapatnya pertokoan dalam penahanan, dimana hanya dalam membayar rp. (sepuluh juta rupiah), kasim seorang yang seharusnya menjalani isi putusan untuk ditahan, namun tidak menjalaninya, karena kasim telah membayar karni untuk menggantikannya berada dalam tahanan. bahwa, dikarenakan masih terdapat ketidakjelasan atau masih terjadinya penafsiran menyimpang terhadap guo, sehingga sangat sulit,ahli dr. sholehuddin, sh., mh. kurappenahanan hanya dapat', dimana kata ....frasa tindakan lain tidak berhenti,i3 menimbang terhadap permohonan pemohon, pemerintah telah memberikan keterangan lisan pada tanggal april dan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal april..untuk dapat melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka, atau terdakwa,, bahwa hal hal yang terkait dengan ganti rugi sebagaimana ditentukan dalam kurap beserta penjelasannya,kerugian maupun rehabilitasi, sehingga sangat tidak tepat apabila pemohon memohon ganti kerugian, i3 menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, dewan perwakilan rakyat tidak menyampaikan keterangan lisan ataupun keterangan tertulis, pendapat mahkamah i3 menimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah menguji konstitusionalitas kurap yaitu dan beserta penjelasannya yang menurut pemohon bertentangan dengan uud i3 menimbang bahwa terhadap kurap, sudah pernah diputus oleh mahkamah dalam permohonan nomor puu iv tanggal desember dan permohonan nomor puu viii tanggal maret dalam putusan nomor puu iv bertanggal desember tersebut, mahkamah menyatakan tersebut tidak bertentangan dengan uud sehingga permohonan tersebut ditolak, dengan pertimbangan hukum, antara lain, sebagai berikut: mahkamah berpendapatan . dalam putusan nomor puu viii tanggal maret mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum, antara lain, sebagai berikut: . i3 menimbang bahwa dalam putusan nomor puu iv tanggal desember pemohon memohon agar mahkamah menyatakan kurap bertentangan dengan dan dan uud sedangkan dalam permohonan guo, yang dijadikan pengujian adalah uud i3 menimbang bahwa karena norma yang diuji sama, dan yang dijadikan pengujian yakni uud maka dalam permohonan guo pengujian atas tersebut adalah bis idem, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara nomor puu iv tanggal desember mutasi mutans berlaku untuk permohonan guo. oleh sebab itu, maka yang perlu dipertimbangkan oleh mahkamah dalam permohonan guo adalah pengujian kurap beserta penjelasannya terhadap uud i3 menimbang bahwa nomor tahun tentang hukum acara pidanaselanjutnya penjelasan mei3. menimbang bahwa guo memberikan hak kepada seseorang untuk menuntut ganti rugi berupa kompensasi sejumlah uang hadapan pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan. ketentuan ini mengandung makna bahwa setiap orang dilindungi hak haknya sebagai seorang manusia atas kesalahan tindakan atau adanya tindakan ekstensif yang dilakukan pejabat. atas dasar kesalahan tersebut, seseorang yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui mekanisme praperadilan. menurut pemohon, tuntutan ganti kerugian berdasarkan ketentuan guo, hanya terbatas pada tuntutan ganti kerugian karena kesalahan penangkapan, penahanan, penuntutan atauermasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. dengan demikian, menurut pemohon tindakan ekstensif atau tindakan melawan hukum lainnya oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik, pembantu penyidik atau anggota kepolisian pada saat penangkapan maupun penahanan, misalnya pemecahan kaca mobil, tindakan yang melukai tersangka atau orang lain pada saat penangkapan tidak dapat dituntut ganti kerugian melalui mekanisme praperadilan berdasarkan kurap: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan dengan berlakunya kurap beserta penjelasannya telah membatasi hak pemohon untuk meminta ganti rugi atas tindakan yang dianggap oleh pemohon sebagai tindakan berlebihan (excessive) yang dilakukan oleh polisi penyidik pada saat proses penangkapan dan penahanan. pada saat pemohon ditangkap, polisi telah melakukan tindakan yang dianggap pemohon tidak patut dan telah melanggar hak dan kebebasan pemohon dengan memberhentikan mobil kemudian memecahkan kaca mobil dan menodongkan senjata muka pemohon dengan mengatakan saya tembak kamu! . akan tetapi, atas tindakan polisi tersebut, pemohon tidak dapat meminta ganti kerugian melalui proses praperadilan karena adanya batasan untuk mengajukan gugatan praperadilan sebagaimana diatur pada kurap beserta penjelasannya, terutama dalam kategori tindakan lain : i3. menimbang bahwa tindakan polisi yang dinilai berlebihan oleh pemohon ketika dilakukan penangkapan, menurut mahkamah, memang tidak boleh terjadi. akan tetapi hal tersebut merupakan tindakan konkrit yang bukan merupakan persoalan norma yang menjadi kewenangan mahkamah. dalam proses penangkapan seseorang, kurap telah menetapkan prosedur hukum secara rinci yang harus ditaati oleh polisi dan atau penyidik (vide bab bagian kesatu kurap). begitu pula dalam hal penangkapan tersangka yang terkait dengan tindak pidana terorisme (vide perpu nomor tahu). selain itu, kurap juga melindungi hak hak tersangka dalam proses penangkapan, seperti keharusan bagi polisi untuk memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka (vide kurap. apabila polisi dan atau penyidik melanggar ketentuan tersebut, maka orang yang ditangkap berhak untuk mengajukan gugatan praperadilan dan menuntut ganti kerugian atas tindakan polisi dan atau penyidik tersebut. dengan demikian, adanya tindakan yang dinilai berlebihan dalam proses penangkapan sebagaimana didalilkan oleh pemohon menjadi ranah kewenangan hakim praperadilan untuk menilai apakah benar tindakan polisi dan atau penyidik melanggar aturan peraturan perundang undangan, i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan tindakan polisi dan atau penyidik yang memberhentikan mobil kemudian memecahkan kaca mobil tersebut sambil menodongkan senjata laras panjang dengan mengatakan saya tembak kamu! tergolong sebagai tindakan lain sebagaimana diatur pada kurap beserta penjelasannya. menurut mahkamah, adanya batasan mengenai kategori tindakan lain dalam ketentuan kurap beserta penjelasannya tidak menjadi hambatan bagi pemohon untuk mengajukan gugatan praperadilan maupun tuntutan ganti kerugian. hal tersebut disebabkan adanya tindakan yang dilakukan polisi dan atau penyidik tersebut adalah tindakan yang dilakukan atas jabatannya sebagai polisi dan atau penyidik. artinya, tindakan tersebut dilakukan dalam konteks untuk melakukan penggeledahan, penangkapan atau penahanan terhadap tersangka. permasalahannya adalah apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan aturan perundang undangan, terutama kurap yang secara jelas melindungi dan menjamin hak hak tersangka atau terdakwa atas adanya kemungkinan penggunaan kekuasaan yang diberlakukan secara sewenang wenang. menurut mahkamah, perlindungan terhadap hak hak tersangka atau terdakwa merupakan konsep yang berlaku universal untuk menjamin tegaknya hak dan kebebasan seseorang. misalnya, inggris berlaku praperadilan dapat dikabulkan oleh setiap orang yang memohon pertanggung karena lembaga praperadilan ini tidak cukup berarti, dimana dalam praktiknya praperadilan hanya memeriksa persyaratan formal saja, seperti ada tidaknya surat penangkapan dan surat penahanan. bahwa oleh karenanya akibat tafsiran menyimpang dan tidak konstitusional terhadap undang undang nomor tahun tentang kurap maka pemohon merasa diperlakukan tanpa kepastian hukum, diskriminatif dan terekam rasa takut terhadap kesewenang wenangan penahanan yang dapat dilakukan oleh otoritas yang berhak menahan terhadap diri pemohon. tentang penjelasan kurap: bahwa selain mengalami penahanan yang tanpa kepastian hukum dan diskriminatif guo, pemohon juga mengalami tindakan berlebihan dan menyakitkan pada saat penangkapan pemohon yang dilakukan oleh aparat kepolisian republik indonesia. bahwa, selain kegiatan penyidik guo bisa dikatakan merupakan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penerapan undang undang nomor tahun 1981tentang kitab undang undang hukum acara pidana kurap), yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya melaui praperadilan, namun demikian kegiatan penyidik tersebut juga dapat dimintakan pertanggung jawabannya melalui praperadilan sebagaimana diatur dalam kurap yang berbunyiwa dikarenakan: tindakan tersebut atas, sementara ini dianggap sebagai tindakan berdasarkan kurap gua non bukan merupakan sekedar tindakan kepercayaan, sehingga kurang tepat apabila dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dan juga bukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa ('onrechtmatige overhead dead') yang hanya menyangkut kerugian perdata i.e. menyangkut masalah kebendaan. pemohon tidak memiliki cukup uang untuk writ habis corpus yang melindungi hak tersangka atau terdakwa atas penahanan yang tidak sesuai dengan hukum. dalam kasus miranda arizona state, mahkamah agung amerika serikat memutuskan bahwa seorang tersangka yang ditangkap atau hendak ditahan wajib diberitahukan hak haknya sebagai tersangka. kemudian konsep ini lebih dikenal dengan miranda warning atau miranda rights. menurut mahkamah, hal tersebut juga berlaku dalam kurap yang telah mengatur secara jelas syarat, tata cara dan hak hak tersangka atau terdakwa serta menetapkan sistem untuk mengembalikan atau merehabilitasi hak hak tersangka atas proses penggeledahan, penangkapan atau penahanan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yaitu melalui upaya hukum praperadilan: i3. menimbang bahwa menurut mahkamah yang dimaksud dengan tindakan lain dalam kurap tidak hanya dibatasi melalui penjelasannya tetapi ditentukan syarat syaratnya sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia, yang menyatakan, (a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, (b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, (c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya: (d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, dan (e) menghormati hak asasi manusia. artinya, negara melalui kurap memberikan kewenangan yang begitu besar kepada polisi penyelidik penyidik melalui kategori tindakan lain . akan tetapi, seiring dengan itu negara juga membatasi kewenangan tersebut untuk menghindari adanya kemungkinan tindakan sewenang wenang akibat begitu luasnya pengertian kewenangan tindakan lain dengan menetapkan syarat syarat dan apabila syarat syarat tersebut tidak dipenuhi oleh polisi penyelidik penyidik dalam menerapkan kewenangannya, maka hak tersangka atau terdakwa tetap dilindungi melalui upaya hukum praperadilan, i3. menimbang bahwa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemohon karena adanya tindakan yang dilakukan polisi penyelidik penyidik dalam rangka pelaksanaan tugasnya yang dianggap berlebihan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum, menurut mahkamah, permasalahan yang dihadapi oleh pemohon bukanlah permasalahan konstitusionalitas norma dalam kurap beserta penjelasannya yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum, akan tetapi adalah penerapan norma hukum dimana telah diatur cara cara penyelesaiannya. adapun praktik yang selama ini terjadi dalam penerapan kurap dan penjelasannya yang dipandang kurang melindungi hak tersangka atau terdakwa adalah berada dalam ranah penerapan hukum dan bukan masalah konstitusionalitas norma, i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, kurap beserta penjelasannya tidak bertentangan denguntuk sebagian bis idem, sedangkan untukundang undang nomor tahun tentang hukum acara pidanakamis, tanggal limuhammad alim panitera pengganti, ttd. hani dhani melaksanakan gugatan perdata yang keseluruhan biaya harus ditanggung pemohon, apalagi sesuai ketentuan harus diajukan ditempat domisili penggugat casus markas besar kepolisian republik indonesia jakarta. maka pemohon mencari ketentuan hukum dan perundang undangan yang tepat untuk hal tersebut. bahwa alhamdulillah royal alamin, allow karim, akhirnya pemohon menemukan ketentuan hukum yang tepat untuk maksud meminta pertanggung jawaban pihak pemerintah republik indonesia kepolisian negara republik indonesia yaitu melalui ketentuan yang termaktub dalam kurap khususnya kurap. bahwa betapa bersyukurnya pemohon (dan insya allow semua warga masyarakat) mendapatkan dasar hukum tersebut, khususnya dalam hal mencakup tindakan lain mengingat tindakan aparat kepolisian yang akan dituntut ganti rugi tersebut bukan masuk lingkup ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tetapi masuk dalam lingkup diberhentikan dengan cara memecahkan kaca, menodongkan senjata laras panjang sambil mengatakan saya tembak kamu . rasa syukur tersebut semakin besar, karena untuk melakukan tuntutan ganti rugi tersebut, pemohon bisa memanfaatkan praperadilan yang nota bene sederhana dan singkat dalam waktu hari harus putus) sebagaimana bunyi kurapkurap. namun harapan pemohon pupus dikarenakan adanya penjelasan kurap pada pidana yang dijatuhkan . dimana dengan demikian penjelasan kurap ini secara normatif membatasi atau bahkan bisa diartikan mengeliminasi 'kebebasan' ketentuan kurap khususnya tentang frasa tindakan lain . bahwa dengan lain perkataan, pemohon tidak bisa mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan kurap karena secara normatif dikebiri dengan adanya penjelasan bahwa bilamana permohonan pemohon dikabulkan, tentunya setiap orang yang memohon pertanggungjawaban pemerintah kepolisian melalui lembaga praperadilan, memiliki dasar hukum yang pasti, sehingga kerugian konstitusional dapat terakomodir melalui praperadilan. kewenangan mahkamah konstitusi bahwa undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana kurap)mayor jenderal purn). suwarna abdul fatah, dengan keputusan permohonan ditolak. bahwa menurut hemat pemohon untuk kurap, yang diajukan oleh pemohon sebelumnya tidak ada satupun alasan yang sama, karena yang diajukan oleh pemohon sebelumnya memohon untuk dibatalkannya frasa diduga keras melakukan tindak pidana.permohonan pengujian undang undang puu) nomor puu iv dimana dasar konstitusional yang dijadikan argumentasi pemohon sebelumnya adalah dan serta undang undang dasar sedangkan dasar konstitusional yang diajukan pemohon (kali ini) adalah undang undang dasar bahwa disamping itu, pemohon tidak mempermasalahkan isi guo tetapi ingin mempertahankannya dengan suatu penafsiran yang tepat secara konstitusional. karenanya pemohon mengajukan permohonan agar guo memperoleh tafsiran yang konstitusional dari mahkamah. begitu juga dengan undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana kurap) yang diajukt. harangganjang yang diwakili: nama herry wijaya pekerjaan direktur pt. harangganjang: alamat jalan asia afrika nomor jakarta sentral senayan lantai berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal februari memberi kuasa kepada: farhat abbas, s.h., m.h: rakhmat jaya, s.h., m.h: muh. burhanuddin, s.h: kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum dan asisten advokattindak bersama sama maupun sendiri sendiri. selanjutnya disebut sebagai . ll. pemohondiperbaiki pada tanggal april dan april, dalam arti yang sebenarnya yakni: supremasi hukum supremacy law): persamaan dalam hukum , bersifat demokratis democratic rechitstaat): sarana mewujudkan tujuan bernegara welfare rechtsstaat): transparansi dan kontrol sosialsamaan dalam hukum equality before the law): bahwa prof. jimmy asshiddigie, s.h menegaskan terkait,(dalam perkara pidana) dan para pihak penggugat dan tergugat dalam perkara perdata) mendambakan terciptanya kepastian hukum yang memenuhi rasa keadillebih dari satu kalidemi keadilan dan kebenaran materil,l atau substansi. bahwa upaya hukum peninjauan kembalibahwa pada putusan peninjauan kembali dengan nomor",fakta hukum terhadap pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali sebenarnyaeoleh pihak pihak tertentuekali:: bahwa: bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi terompet undang undang, bahw, kemudah, bahwa permintaan peninjauan kembali kepada mahkamah agung tidak hanya dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya tetapi juga oleh kuasanya atau penasihat hukumnya advokat), karen, bahwadan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang undang , bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana ditegaskan,,,hinggahakiman dan undang undang tentang mahkamah agung dan kitab undang undang hukum pidana yang tidak diuji dalam permohonan uji materil ini: bahwa terhadap undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana yang, berdasarkan permohonan ini supaya diperkenankan kuasa hukum terpidana dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali karena dalam prakteknya banyak permohonan peninjauan kembali ditolak atau tidak diterima mahkamah agung disebabkan karena yang mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah kuasa hukumnyatelah diajukan oleh jaksa penuntut umum dan akan diajukan polycarpus, contoh lain kasus joko chandra, muchtar pakpahan dan lain lain.: bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya atau kuasa hukumnya dan jaksa penuntut umum untuk memenuhi rasa keadilan dan persamaan hak sebagaimana yang dijamin dalam uudtambahkan kata kuasa hukumnya sehinggatau kuasa hukumnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada mahkamah agung .badan hukum privat dengan nama pt. harangganjang, npp berkedudukan jakarta pusat dengan akta nomor tanggal juli dibuat oleh notaris deni tanur, s.e.,s.h., dan disahkantanggal oktobe172009: bukti fotokopi informasi perkara mahkamah agung republik indonesia, bukti fotokopi akta notaris nomor tanggal juli tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa pt. harangganjang:, menimbang bahwa pada persidangan perbaikan permohonan tanggal april pemohon tetap pada dalil dalil pokok permohonannya:t?.?.ara:ara)zas keadilan hukum dan az?menurut pemerintah, kalaupun anggapan parabahwa pemohon pt. harangganjang) merupakan pemegang hak dan pemilik sah dari sebidang tanah seluas kurang lebih (lima ribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak jalan jenderal sudirman kavling kelurahan senayan, kecamatan kebayoran baru, jakarta selatan. bahwa alas hak kepemilikan dan penguasaan pemohon pt. harangganjang) atas tanah kavling tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan peninjauan kembal: bahwa berdasarkan surat dari kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan jakarta selatan tanggal desember nomor wpj. kb. telah menetapkan dan mengukuhkan pemohon pt. harangganjang) sebagai wajib pajak pbb atas tanah kavling yang terletak jalan jenderal sudirman, kelurahan senayan, kecamatan kebayoran baru, jakarta selatan dengan nop nomor spot juncto spot pbb serta bukti setor atas tanah kavling tersebut: bahwa putusan peninjauan kembali nomor pk pdt mana pt. graha metropolitan nuansa memperoleh dari saudara abd. azis presiden direktur pt. indonesia sales organization), padahal berdasarkan putusan perkara pidana dari pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. pn. jak. sel tanggal agustus juncto putusan pengadilan tinggi dki jakarta nomor pid pt.dki tanggal desember juncto putusan mahkamah agung nomor pid tanggal juni juncto putusan peninjauan kembali nomor pk pid tanggal maret telah menjatuhkan pidana (tujuh) bulan kepada abdul azis bin marzuki karena bersalah melakukan kejahatan menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik, sehingga alas hak yang diklaim pt. graha metropolitan nuansa batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum,register nomor puu viii pada pokoknya menyatakanpeninjauan kembali:,:ra pemohon tidak dapat diterima (niet ontvananii. permohonan para pemohon kabur (obscura libel) bahwa permohonan para pemohon juga kabur (obscura libel) karena par: terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali,"::ara:araaran (ovum) yang bisa merubah putusan peninjauan kembali yang telah ada sebelumnya,'k pid tanggal maret dan putusan tunbeberapa dalam uud yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional pemohon yakni: berbunyi, negara indonesia adalah negara hukum"pemohonkitab undang undang hukum acara pidanadan tentang kitab undang undang hukum acara pidana yaitu pada pokoknya pemohon mendalilkan guo mengenai pembatasan pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali telah merugikan hak konstitusional pemohon. oleh karena dengan ditolaknyapemohon dalam permohonan guo juga mendalilnomor puu iiiadalah badan hukum privat dengan nama pt. hatrangganjang merupakan pemegang hak dan pemilik sah dari sebidang tanah seluas kurang lebih yang terletak jalan jenderal sudirman kav. kelurahan senayan, kecamatan kebayoran baru, jakarta selatan. alas hak kepemilikan tersebut menurut pemoho, bahwa pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan ditolaknya peninjauan kembali nomor pk pdt tanggal januari maka pihak pt. harangganjang selaku pemohon. oleh karena itu kerugian yang didalilkan pemohon tidak sama sekali dengan konstitusionalitas suatu norma undang undang guo yang dimohonkan pengujian: bahwa atas dasar hal tersebut dpr berpandangan, bahwakonstitusionalnya. pemohon beranggapan bahwa pemohon adalah pemegang hak dan pemilik sah sebidang tanah kavling da, sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan dan uud bidang peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan harus berdasarkan pada kekuasaan kehakiman dan mahkamah agung sebagai perwujudan suatu negara hukum yang demokratis:pemohon sebagai badan hukum priv::,serta uud bahwa berdasarkan pada uraian uraian tersebut, makadi:,:pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis tanggal memahkamahmendalilkan sebagai badan hukum privat berdasarkan (vide bukti yang menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan uud adalah sebagai berikutpemohon merasa dirugikan dengan berlakunya: menyatakan, terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali , juncto juncto menyatakan, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya (satu) kalikarena dengan adanya pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali dan tidak diperkenalkannya kuasa hukum terpidana mengajukan permintaan peninjauan kembali menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan oleh karena itu pemohon memohon agar guo dinyatakan bertentangan dengan uud dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menimbang bahwa pemohon sebagai sebuah badan hukum privat pada pokoknya mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya karena adanya pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali berdasarkan ketentuan juncto juncto serta pemohon tidak dapat mengajukan lagi permohonan peninjauan kembali atas putusan perkara perdata yang dihadapinya, yaitu terhadap putusan nomor pk pdt tanggal januari padahal menurut pemohon putusan peninjauan kembali dalam perkara tersebut tidak mempertimbangkan putusan sebelumnya yang terkait, yaitu putusan nomor pk pid tanggal maret dan putusan nomor tun tanggal september menurut pemohon, seharusnya pemohon mendapat kesempatan untuk mengajukan lagi permintaan peninjauan kembali untuk mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran substantif dan kebenaran materiil sesuai bukti yang ada, akan tetapi haknya terhalang karena adanya undang undang yang dimohonkan pengujian guo. pemohon juga merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya karena adanya pembatasan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang hanya dapat dilakukan oleh terdakwa atau ahli warisnya, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, karena telah menghilangkan hak kuasa hukumnya atau jaksa penuntut umum untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf sampai dengan tersebut atas, menurut mahkamah, sepanjang menyangkut permohonan pengujian atas juncto juncto yaitu mengenai pembatasan permintaan peninjauan kembali hanya (satu) kali, prima face pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing). sedangkan terhadap permohonan pengujian yaitu mengenai permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hanya oleh terdakwa atau ahli warisnya kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional pemohon karena berlakunya tersebut, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok dalam ketentuan huruf dan hal ini bersesuaian pula denganmohonrmohonan sepanjang terkait dengan pengujian juncto juncto pokok permohonan menimbang bahwa isu hukum permohonan pemohon adalah mengenai konstitusionalitas juncto juncto dan bertentangan dengan uud dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa juncto juncto dan menurut pemohonupaya hukum peninjauan kembaltertinggi yang menjalankan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan: putusan peninjauan kembali bernomor pk pdt tanggal januari tidak mempertimbangkan putusan perkara lain yang terkaitpemohon dirugikan: bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali dalam putusandasarkan ketentuan yang terdapat dalam juncto juncto dan bahwa norma juncto juncto dan selain tidak memberikan kepastian hukum, juga tidak memenuhi asas asas kepastian hukum. hal ini, menurut pemohon, dapat menimbulkan konstitusional dictatorship sebagaimana dikatakan oleh lawrence, karendan ahli dr. mudzakkir, s.h., m.h., yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya sebagai berikut: ahli dr. mudzakkir, s.h., m.h. peninjauan kembali dengan alasan ditemukannya bukti baru (ovum)antara alasan umum tersebut maka terdapatlah alasan alasan yang khusus sesuai dengan bidang hukum masing masing yang diatur dalam peraturan perundangan undangan,,,bertentangan dengan dan dan khususnyamenurut pemerintah,ud bahwadalamapabila peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali sebagaimana didalilkan pemohon maka persoalan yang dikemukakan oleh pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas suatu norma ago tetapi merupakan penerapan suatu norma. oleh karena itu, kerugian yang didalilkan pemohon tidak ada kaitannya sama sekali dengan konstitusionalitas suatu norma undang undang guo yang dimohonkan pengujian, bahw. hal ini selainem. terhadap hal ini dewan perwakilan rakyat berpandangan bahwa fakta hukum yang demikian adalah bukan persoalan konstitusionalitas suatu norma, tetapi lebih kepada penerapan suatu norma yang sesungguhnya. penerapan norma tersebut bertentangan dengan norma guo yang dimohonkan pengujian, bahwa juncto juncto nomor sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan dan uud menimbang bahwa pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis, pemerintah dan dewan perwakilan rakyat tidak mengajukan kesimpulan:pr, keterangan ahli: menyatakan, terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali: juncto juncto menyatakan, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya (satu) kali":menurut pemohon guo mengandung pembatasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali hanya satu kali adalah bertentangan dengan ketentuan uud yang menjamin setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. seperti dalam kasus yang dihadapi oleh pemohon dalam putusan peninjauan kembali dalam perkara nomor pk pdt tanggal januari yang terkait dengan perkara peninjauan kembaliterhadap putusan peninjauan kembali perkara nomor pk pdt tidak dapat diajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya, padahal pemohon seharusnya tidak dibatasi untuk memperoleh kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh uud menimbang bahwa ketentuan juncto juncto yang didalilkan oleh pemohon bertentangan dengan uud yaituberdasarkan dalil dalil permohonan pemohon guo, dapat disimpulkan bahwa menurut pemohon pembatasan permohonan peninjauan kembali hanya satu kali bertentangan dengan prinsip prinsip yang terkandung dalam uud yaitu: prinsip negara hukum, ii) prinsip jaminan persamaan depan hukum dan pemerintahan, iii) prinsip perlakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, iv) prinsip affirmative action, serta prinsip non diskriminasi, menimbang bahwa selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan, apakah pembatasan permohonan peninjauan kembali hanya satu kali bertentangan dengan uud sebagaimana didalilkan pemohon,oleh karena itu apakah yang diajukan pengujiannya oleh pemohon bertentangan atau tidak dengan ketentuan uud akan dipertimbangkan dalam satu rangkaian yang saling terkait dengan lain dalam uud yang didalilkan oleh pemohon, bahwa menurut mahkamah pembatasan permohonan peninjauan kembali hanya untuk satu kali tidak ada relevansinya dengan jaminan persamaan depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam uud pembatasan peninjauan kembali hanya untuk satu kali adalah pembatasan yang berlaku umum bagi setiap orang dan tidak ada pembedaan antara seseorang dengan seseorang yang lain cast pemohon. menurut mahkamah dalam perspektif konstitusi, perlindungan terhadap suatu hak konstitusional seseorang atau sekelompok orang dalam undang undang, tetapi meniadakan hak konstitusional bagi seseorang atau sekelompok orang lainnya, keadaan demikian dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan yang sama (equal protection), dan jika pembatasan itu menyangkut semua orang maka dapat dinilai dalam rangka due process law. menurut mahkamah tidak ada pelanggaran terhadap prinsip perlindungan yang sama (equal protection) dalam undang undang yang dimohonkan pemohon., bahwa menurut pemohon, pembatasan permohonan peninjauan kembali hanya satu kali adalah membatasi hak pemohon yang dijamin oleh uud untuk mendapatkan perlakuan, jaminan serta perlindungan hukum yang adil, sehingga menurut pemohon, pembatasan tersebut bertentangan dengan uud dalil pemohon tersebut diperkuat oleh pendapat ahli mudzakkir) yang pada pokoknya berpendapat bahwa ovum sebagai alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat ditemukan kapan saja. jika terdapat suatu ovum, maka permohonan peninjauan kembali dapat diajukan kapan saja tanpa harus dibatasi. dengan demikian, menurut ahli membatasi peninjauan kembali hanya satu kali sama dengan membiarkan putusan pengadilan yang kemudian diketahui berdasarkan ovum yang baru ditemukan mengandung unsur kesesatan yang nyata. kepastian hukum tidak dapat membatasi atau menghilangkan hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan.ahwa hak konstitusional dalam uud adalah hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif, yaitu perlakuan yang menyebabkanjustice delayed justice denied : menimbang bahwa terkait dengan adanya surat edaran mahkamah agung republik indonesia nomor tahun tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali yang menurut pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan tidak adil karena membuka peluang membolehkan pengajuan permohonan peninjauan kembali lebih dari sekali, menurut mahkamah, surat edaran tersebut adalah terkait dengan implementasi norma yang tidak dengan sendirinya mengakibatkan norma undang undang yang membatasi permintaan peninjauan kembali hanya (satu) kali bertentangan dengan konstitusi. petunjuk mahkamah agung dalam surat siarannya sebagaimana didalilkan oleh pemohon yang memungkinkan permintaan peninjauan kembali lebih dari satu kali secara terbatas, hanya terhadap dua atau lebih putusan peninjauan kembali dengan objek perkara yang sama yang putusannya saling bertentangan antara satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, mahkamah tidak menemukan adanya pertentangan antara juncto juncto dan terhadap dan uud sehingga permohonan pemohon tidak terbukti menurut hukumpemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian juncto juncto dan pokok permohonan pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf atas tidak beralasan menurut hukum.kim, jaksa, polisi,, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarak sepanjang oleh hakim konstitusi yang sama didampingi oleh ida ria tambunkehakiman diatur dalam undang undang'. bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, dalam ditegaskan,karena bertentangan dengan uud bahwabahwagatakan bahwa,': bahwa prinsip negara hukum yang hidup dalam doktrin doktrin hukum,: |
spkoperasi praja tulang, berkedudukan andhika plaza b1 jalan simpang dukuh surabaya, dalam hal ini diwakili oleh: nama triton hartono, alamat jalan darmokali rw kelurahan daro, kecamatan wonokromo, kota surabaya agama islam: jabatan ketua, ktp nama drs. jason demetrius bani, alamat griya citra asri rm. rw007 kelurahan semedi kecamatan benowo, kota surabaya agama kristen, jabatan sekretaris: ktp: nama andreas felix stefan cutting, alamat jalan kedung anyar kelurahan sawahan, kecamatan sawahan, kota surabaya agama katolik: jabatan anggota badan pemeriksa, ktpdari pemerintah: memeriksa bukti bukti:seninsebagai sebentuk kesadaran warga negara untuk turut aktif menjaga konstitusi negara agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai nilai dasar demokrasi, kedaulatan rakyat dan cita cita proklamasi kemerdekaan indonesia, seperti terungkap demikian diatur oleh uud bahwa kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. demikian hal ini dilanjutkan, ditegaskan dalamnya bahwa negara indonesia adalah negara hukum, seperti tertulis dalam dan uud rencana pembangunan kembali pasar turi surabaya sudah direncanakan lama dan sudah dijual icon kepada tukang tertentu, guna pembiayaan pencalonan kepala daerah: demikian kebakaran pasar turi, terjadi dua minggu setelah walikota surabaya, bambang dh, bertemu dengan pihak pt.kai sebagai pemilik sebagian lahan. demikian pula, kebakaran itu terjadi selang tidak lama setelah pihak dinas perindustrian dan perdagangan pemkot surabaya, menyampaikan rencana revitalisasi total kepada komisi dprd kota surabaya. bukti p2): seakan membuktikan semua dugaan tersebut atas, demikian tentang adanya rencana skim pembangunan antara pemerintah kota surabaya, pemerintah provinsi jawa timur, dan pemerintah pusat, yang ditentang oleh walikota surabaya bambang pada waktu itu. pemerintah kota surabaya menargetkan pembangunan pasar turi dimulai pada bulan maret kita tahu pada agustus akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah kota surabaya: rencana pembangunan pasar turi dengan skema lantai yang membutuhkan dana triliun akan diserahkan kepada salah satu investor dengan sistem build operation transfer, yang berarti biaya pembangunan dan operasional sepenuhnya dari pihak investor. hingga jangka waktu tahun bangunan akan diserahkan kepada pemerintah kota surabaya. demikian pada saat sekarang, rencana termaksud terkendala, berkaitan dengan adanya kewajiban dari pihak pemerintah kota untuk melakukan penghapusan asset, yang memerlukan persetujuan pihak dprd kota surabaya. sementara itu, pada bab penghapusan dan permendagri nomor tahun tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah: pemohon tidak melihat adanya satu pun ketentuan dalamnya yang dapat membenarkan adanya penghapusan pasar turi sebagai asset daerah, demikian uraian atas, dimaksudkan sebagai keterangan kronologis yang dapat menggambarkan adanya kerugian konstitusional, dari pemohon yakni para pedagang pasar turi yang menjadi anggota koperasi praja tulang. demikian uraian tentang kerugian konstitusional termaksud, memiliki kausalitas, antara terjadinya kebakaran, rencana pembangunan kembali dan pelaksanaan pemilukada yang membutuhkan banyak biaya bagi para pasangan calonnya. demikian kerugian para pedagang pasar turi ini disampaikan, dimaksudkan bukan sebagai pemenuhan hukum pidana yang tidak terdapat bukti yang cukup. namun sebagai kerugian konstitusional, uraian tersebut atas sudah cukup membuktikan bahwa para pedagang, adalah pihak yang dirugikan dalam peristiwa kebakaran pasar turi, yang dikelola oleh manajemen walikota hasil pemilukada. sebab para pedagang pasar turi anggota koperasi praja tulang, adalah warga negara yang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, seperti diatur oleh uud sedikit sebagai komparasi, dari sumber kompas sampai bulan juli pasangan karsa pada pemilukada jawa timur, menghabiskan biaya sebesar rp. triliun. sementara bagi para pedagang tradisonal dengan nilai triliun, sama halnya menyerahkan kedaulatan ekonomi nya selama tahun kepada investor dalam sistem bot . demikian kejahatan ekonomi dari pemerintah daerah kota surabaya berupa kebakaran pasar turi ini disampaikan guna mewakili kejahatan kejahatan serupa yang terjadi berbagai pasar pasar tradisional seluruh wilayah indonesia. kerugian general, akibat kebijakan liberalisasi pemkot surabaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung yang dalam hal ini dinyatakan sebagai pemilukada, pelaksanaan otonomi daerah telah membuat masing masing pemerintahan daerah 'berkreativitas sesuai dengan potensi dan dinamika sosial ekonomi daerah demikian kreativitas otonomi daerah, sering dipadamkan secara keliru , sebagai sebuah kemerdekaan daerah, yang seringkali berfriksi dengan kemerdekaan daerah yang lain. demikian pula kreativitas otda itu, sering diartikan sebagai privatisasi asset asset daerah. demikian fenomena ini, terdapat pula pada pengelolaan pasar surya, sebuah perusahaan daerah pemerintah kota surabaya yang memang unit pasar surabaya. dalam peraturan daerah kota surabaya nomor tahun tentang perusahaan daerah pasar surya, dinyatakan tegas dalam konsideransnya, bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat bidang perasaan dan usaha usaha lainnya, maka pasar surya perlu dikelola secara profesional. demikian profesionalisme ala pasar surya pemerintah kota surabaya, lebih mirip sebagai langkah liberalisasi asset asset pasar daerah, dengan menekan para pedagang satu sisi, dan menawarkan fasilitas tertentu kepada para investor pada sisi yang lain, pertama, dirumahnya hubungan hukum yang ada antara para pedagang dengan pasar surya, hal mana pada awalnya pada masa pemerintahan sebelumnya diberlakukan sebagai hak pakai, yang memiliki nilai ekonomis , berubah sebagai kontrak untuk jangka waktu tertentu. demikian diatur dalam bab ketentuan umum, angka perda kota surabaya nomor tahun demikian ketentuan ini dilanjutkan, dengan menyatakan bahwa izin atau perjanjian yang pernah dilakukan oleh pasar surya untuk tempatpasar surya: demikian ketentuan ini dilanjutkan, dengan menyatakan bahwa izin atau perjanjian yang pernah dikeluarkan oleh pasar surtu, untuk disesuaikan dengan peraturan perusahaan yang berlaku pada pasar surya, kedua, dihapusnya kewajiban pasar surya, seperti telah diamanatkan oleh perda kota surabaya nomor tahun dalam pembinaan dan pengembangan pedagang pasar. demikian pula kewajiban untuk memperhatikan secara khusus terhadap keberadaan pedagang dan asongan. ketiga, pada sisi yang lain pihak pasar surya memberikan fasilitas kemudahan tertentu kepada pihak ketiga baik kepada investor atau pun kepada pedagang besar, dalam membangun sarana prasarana perasaan atau penempatan stand usaha yang tersedia. sebagai kebalikan perlakuan terhadap para pedagang asli , pedagang besar diberikan status sewa menyewa dan atau pengelolaan strata title, yang lebih memiliki nilai ekonomis dan lebih berkepastian hukum. perda nomor tahun demikian uraian kerugian konstitusional pemohon tersebut, termaksud sebagai kerugian umum akibat konsep liberalisasi pemerintahan kota surabaya dalam memang pasar surya pararel dengan penolakan dinas koperasi dan ukm pemerintah kota surabaya, saat pemohon mengajukan pengesahan badan hukum sebagai koperasi pedagang dan pasangan:, demikian liberalisasi ter, demikian kerugian konstitusional tersebut,karena sebenarnya, asset terbesar dari pd. pasar surya adalah pedagang pasar tradisional, bukan jumlah unit pasar atau besaran modal para investor yang ternyata hanya menggunakan dana bank. tentang pokok perkara bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dapat disepakati sebagai sebuah prestasi demokrasi pada era reformasi seperti saat sekarang ini. hal mana rakyat pemilih dapat menentukan sendiri pilihannya dengan tanpa diwakilkan. dengan demikian, dapat diharapkan terbentuknya sebuah pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat, lebih accountable' dan lebih memungkinkan terselenggaranya public services secara lebih baik. demikian pelaksanaan kepala daerah secara langsung, diberlakukan berdasar pada undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: bahwa merupakan sebuah keadaan faktual, tiga hal tersebut atas yakni: kedekatan komunikasi, akuntabilitas, dan perbaikan kualitas pelayanan umum yang menjadi dasar dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, sangat pantas untuk dijadikan indikator penilaian kembali atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung termaksud, bahwa pada bulan januari yang lalu, presiden telah memberikan persetujuan pemeriksaan lebih lanjut, terhadap kasus hukum kepala daerah dan anggota dprd seluruh indonesia. demikian hal ini terjadi provinsi jawa timur, ada kepala daerah dan mantan kepala daerah yang terseret kasus tindak pidana korupsi. bukti bahwa tindak pidana korupsi serupa juga menyeret pejabat lingkungan pemerintah kota surabaya dan ketua dprd kota surabaya, dalam kasus gratifikasi atas persetujuan rencana proyek besar, bus rapid transit brt dan surabaya sport center ssc. hal ini memperkuat dugaan pemohon bahwa terbakar nya pasar turi dan lolosnya perda kota surabaya nomor tahun seperti yang diuraikan pemohon dan kepentingannya tersebut atas, sebagai tindak kejahatan kebijakan oleh pemerintah kota surabaya. bukti bahwa dasar hukum dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung terdapat pada undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, demikian pemberlakuan pemilihan kepala daerah secara langsung direvisi keberadaanya sebagai pemilukada dalam ketentuan umum angka tentang penyelenggara pemilu, namun demikian, terlepas dari berbagai permasalahan teknis implikasi sosial politis pemerintahan dan sosial ekonomis kemasyarakatan dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung termaksud, tersebut atas, pemohon memiliki perspektif hukum yang lain atas konstitusionalitas nomor tahun dan angka ketika muatan dan atau bagian pada (dua) undang undang termasuk atas, diukur dan ditawarkan pada dan uud demikian penyampaian inkontitusionalitas angka undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah diajukan dengan menyampaikan rumusan permasalahan, pada angka undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu ,, ternyata tidak memaksudkan pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemilu, demikian hal itu terbaca, ketika uud tentang pemilu tidak dicantumkan sebagai konsiderans dalamnya. konstitusionalitas angka undang undang nomor tahun terhadap dan uud bahwa angka undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu (selanjutnya disebut sebagai penyelenggara pemilu) menyatakanohon periksa. bukti bahwa pernyataan dan atau pemberlakuan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemilu, yang diatur dalam angka penyelenggara pemilu secara jelas terbukti dimaksudkan oleh pembuat undang undang, sebagai salah satu ketentuan umum penyelenggara pemilu: demikian keberadaan pemilukada sebagai salah satu ketentuan umum dimaksudkan sejajar dengan keberadaan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd serta pemilu presiden dan wakil presiden: bahwa pemilihan umum yang dimaksudkan oleh angka penyelenggara pemilu tersebut atas, adalah pemilihan umum yang telah diatur dan atau ditetapkan oleh uud demikian hal ini dapat dijelaskan, saat digunakannya uud tersebut dalam konsiderans penyelenggara pemilu termaksud. bahwa pemilukada yang dimaksudkan oleh angka penyelenggara pemilu, keberadaanya ternyata tidak diatur, dimuat dan atau dikenal oleh uud seperti halnya keberadaan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd, dan pemilu presiden dan wakil presiden diatur, dimuat dan atau dikenal oleh uud bahwa pemilukada yang dimaksudkan oleh angka penyelenggara pemilu keberadaanya ternyata juga tidak diatur secara lebih lanjut oleh sebuah undang undang, sebagaimana halnya keberadaan: sementara keberadaan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang disel makan sebagai pemilukada oleh angka penyelenggara pemilu, ternyata tidak memaksudkan dan atau menghendaki pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemilu. demikian hal ini dapat dijelaskan ketika undang undang nomor tahun termaksud tidak menyertakan uud sebagai konsiderans dalamnya. demikian hal tersebut, pararel dengan kehendak uud yang memisahkan sebagai pokok bahasan yang berbeda dalam bab tentang pemerintah daerah dan bab vii tentang pemilihan umum: dengan demikian, berdasarkan ketentuan uud juncto dan huruf undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, pernyataan dan atau pemberlakuan pemilukada dalam angka penyelenggara pemilu pada aspek ega formalnya tidak terpenuhi, maka pernyataan dan atau pemberlakuan pemilukada dalam angka penyelenggara pemilu adalah pemilu liar yang tidak memiliki konstitusionalitas, dengan demikian, jelas terlihat bahwa keberadaan pemilukada sebagai sebentuk pragmatisme hukum dari sebuah paham demokrasi langsung, yang keabsahan formalnya sebenarnya tidak tersedia pada undang undang yang ada. dalam konteks ini, putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu 1i1 dapat dikatakan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. karena reasoning hukumnya saat itu, cukup memberi kesempatan bagi pembuat undang undang penyelenggara pemilu untuk menyatakan dan atau memberlakukan keberadaan pemilukada konstitusionalitas nomor tahun terhadap dan uud bahwa undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebut sebagai pemerintahan daerah) menyatakabukti bahwa amanat konstitusi pada uud telah membatalkan pemilihan kepala daerah termaksud dalam pemerintahan daerah tersebut atas, yaituemikian pembuat pemerintahan daerah, telah meng eks ore secara lebih lanjut, muatan materi uud dalam sebuah rumusan pengaturan tentang pemilihan kepala daerah dalam satu pasangan calon. sedangkan pemilihan yang diamanatkan oleh konstitusi agar dilaksanakan secara demokratis, dikembangkan pula dengan ditambahkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, namun demikian, perlu diingatkan bahwa hak eksplorasi para pembuat undang undang terbatasi kontekstualisasi antara dan dalam uud yang sama sama mengatur tentang pemilihan perangkat pemerintahan daerah, namun pada yang mengatur pemilihan anggota dprd dinyatakan secara tegas, bahwa anggota dprd dipilih melalui pemilihan umum. sedangkan pada yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dinyatakan dipilih secara demokratis, dengan demikian, dibenarkan untuk dipahami bahwa keberadaan pengaturan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dinyatakan dipilih secara demokratis dalam uud secara legal konstitusional dimaksudkan sebagai cara pemilihan yang lain , bukan sebagai pemilihan yang melalui pemilihan umum, seperti pengaturan pemilihan anggota dprd ditetapkan oleh uud maka dengan demikian, konstitusionalitas pembedaan cara pemilihan antara pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota dprd ini pun, telah disadari keberadaannya oleh pembuat pemerintahan daerah, yang tidak mencantumkan tentang pemilihan umum dalam konsiderans nya: maka secara formal pemberlakuan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemilihan langsung seperti cara pelaksanaan pemilihan umum, tidak dapat dibenarkan pada aspek ega konstitusionalnya. oleh karena hal tersebut, maka dapat dimaklumi, mengapa undang undang nomor tahun sebagai pengaturan pelaksanaan sebuah pemilihankada, ternyata tidak memiliki kejelasan rumusan ketentuan pelaksanaan dalamnya, demikian, bahwa tekstual pemerintahan daerah sebagai pengaturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak memiliki kejelasan rumusan ketentuan pelaksanaannya. apakah tekstual termaksud atas, dimaksudkan sebagai sebuah ketentuan pemilihan untuk dilaksanakan secara langsung atau dimaksudkan sebagai sebuah ketentuan pemilihan untuk dilaksanakan secara diwakilkan. karena terbukti tekstual termaksud, tidak secara tegas mengatur pemilihan langsung sebagai sebuah ketentuan pelaksanaannya, maka pemilihan yang diwakilkan pun juga dapat merupakan pemilihan yang demokratis, dengan berdasarkan asas uber dan judul. sedangkan pada perspektif yang lain dapat diterangkan bahwa uber dan judul merupakan cara pelaksanaan pemilihan umum. demikiannamun demikian, para pembuat undang undang nomor tahun dan pihak pemerintah telah menafsirkan sebagai sebuah ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan pemilukada secara langsung. demikian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung selama ini diberlakukan berdasarkan manipulatif , yang secara yuridis formal tidak memenuhi ketentuan material ega konstitusional. dengan memperhatikan keberadaan hak konstitusional warga negara, seperti telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi sebagai satu sisi, serta memperhatikan larut barunya situasi kenegaraan kebangsaan tahun pasca reformasi, umumnya tentang pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, berikut berbagai implikasi sosial ekonomi dan sosial politik pada sisi yang lain, permohonan uji konstitusionalitas berupa uji materi pada angka undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu dan pada undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. rumusan masalah yang mendasari permohonan uji konstitusionalitas ini, yang terurai pada angka undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu.f ternyata tidak memaksudkan pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah peti tum berdasarkan pada uraian tersebut atas, petit padabahwa angka undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu bertentangan dengan uud khususnya pada dan bahwa undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah bertentangan dengan uud khususnya pada dan menyatakan: bahwa angka undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu: dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sejak dibacakan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi republik indonesia, yang terbuka untuk umumbukti fotokopi set kliping koran berita terkait: bukti fotokopi data pribadi wakil koperasi pemohon), bukti fotokopi akta pendirian dan perolehan badan hukum, bukti fotokopi surat permohonan pengesahan badan hukum,ota surabaya nomor tahun bukti fotokopi peraturan daerah kota surabaya nomor tahun bukti fotokopi akta pendirian aliansi paguyuban pedagang pasar surabaya ap3s), menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pemerintah yang diwakili oleh ir. agung mulyana, sc., staf ahli menteri dalam negeri bidang pemerintahan) dan prof. dr. sudan arif fakhrulloh, sh., mh., biro hukum departemen dalam negeri) memberi keterangan sebagai berikut: kedudukan hukum pemohon bahwa pemohon merasa dirugikan, namun tidak dapat mendalilkan secara spesifik kerugian yang diderita sebagai akibat berlakunya undang undang guo. kerugian yang didalilkan oleh pemohon hanya didasarkan oleh asumsi asumsi yang didukung oleh data dan argumentasi akademik yang mendalam. oleh karena itu kerugian aktual atau kerugian potensial sebagaimana diuraikan oleh pemohon dalam permohonannya tidak dapat dibuktikan, kabur dan tidak jelas. hal ini terjadi karena, atau dalam posisi apa, bahwa pemohon adalah: permohonan pemohon tidak terkait sama sekali dengan masalah konstitusionalitas pemberlakuan suatu norma dalam undang undang guo. persoalan yang dikemukakan oleh pemohon dalam persoalan pasar turi surabaya lebih banyak merupakan dan persoalan alokasi keuangan dalam apbd. sehingga cukup sebetulnya diselesaikan dalam kerangka urusan eksekutif kota surabaya dan atau tingkat provinsi jawa timur: berdasarkan uraian tersebut atas, maka persoalan yang diajukan oleh pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas, dan ketentuan guo tidak bertentangan dengan uud sehingga tidak memenuhi ketentuan: pokok permohonan pertama, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan penjabaran dari undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang berbunyi, gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis. frasa dipilih secara demokratis dapat dijabarkan melalui pemilihan secara langsung maupun pemilihan secara perwakilan melalui dprd. oleh karena itu, pilihan kebijakan atau legal policy yang diambil oleh pembentuk undang undang dalam hal ini pemerintah dan dpr dengan membentuk norma pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tidak bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun oleh karena itu, ketentuan undang undang nomor tahun adalah penjabaran undang undang dasar kedua, ketentuan dalam angka undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu sesungguhnya paralel dan tidak bertentangan dengan norma yang ada dalam maupun undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan sejalan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun ketiga, jikalau pun memang ada pertentangan antara undang undang nomor tahun dengan undang undang nomor tahun hal ini merupakan masalah harmonisasi horizontal dalam tingkat undang undang. dalam konteks ini menjadi tugas pembentuk undang undang untuk menyempurnakannya. oleh karena itu, persoalan harmonisasi peraturan perundang undangan ini tidak tepat jika oleh pemohon diajukan dalam pengujian undang undang yang diajukan mahkamah konstitusi, karena tidak ada masalah konstitusionalitas dalamnya, saat menyusun undang undang nomor tahun pemerintah dan dpr dihadapkan pada dua pertanyaan, yaitu pertama, siapa yang harus dipilih? kepala daerahnya saja atau dengan wakil kepala daerahnya? dengan berbagai pertimbangan, baik dari sisi aspek kepastian hukum maupun kemanfaatan sosial maka siapa yang dipilih kemudian dirumuskan normalnya menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah: kedua, bagaimana cara pemilihannya, yaitu untuk menafsirkan kata demokratis itu? dalam tataran ketatanegaraan yang namanya demokrasi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. cara pemilihan yang demokratis pun dalam literatur juga seperti itu, dapat langsung maupun tidak langsung. maka dilakukanlah berbagai analisa dampak terhadap norma norma apa yang akan dituangkan dalamnya, kemudian menjadi kesepakatan politik bahwa untuk menafsirkan frase demokratis dilakukan pemilihan secara langsung, umum, bebas dan rahasia sebagaimana yang sekarang dilaksanakan dalam pemilihan kepala daerah, keempat, kesimpulannya, berdasarkan uraian atas, pemerintah akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: pertama, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untukdalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi: kedua, mahkamah kiranya berkenketiga, menyatakanidak bertentangan dengan dan undang undang dasar republik indonesia tahun dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat: keempat, apabila mahkamah mempunyai pendapat yang berbeda mohon putusan yang seadil adilnya. menimbang bahwa pemohon mengajukan kesimpulan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari kamis, tanggal juni yang pada pokoknya tetap denganmerintahan daerah (selanjutnya disebut dan angka undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum (badan hukum koperasi bukti yang hak konstitusionalnya diatur dalam uud yang berbunyi, .? telah dirugikan secara spesifik dan aktual akibat diberlakukannya dan angkaangka berbunyibadan hukum koperasi dapat dikualifikasikan sebagai pemohon badan hukum publik atau privat sebagaimana diatur dalam mk, apakah pemohon sebagai badan hukum koperasi dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya dan angka menimbang bahwa pemerintahbahwa:,, menimbang, untuk menunjukkan bahwa pemohon selaku anggota badan hukum) koperasi mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonannya, pemohon mendalilkan berdasarkan ketentuan dan uud yang berbunyi: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaselain itu, berdasarkan bukti yaitu akta notaris nomor tanggal februari dari kantor notaris hj. ay. sri kartini, s.h., pemohon adalah badan hukum koperasi, yang disahkan status badan hukumnya dengan keputusan menteri negara urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dengan surat keputusan nomor bh xvi. bertanggal februari dengan demikian, pemohon dapat diskualifikasi selaku badan hukum sebagaimana dimaksud huruf mk, bahwa selanjutnya untuk menunjukkan adanya kerugian atas hak konstitusional pemohon berdasarkan uud dengan berlakunya dan angka dalam permohonannya, pemohon, antara lain, mengajukan alasan sebagai berikut: adanya intimidasi dari pihak tertentu agar para pedagang pasar turi segera pindah sebelum terjadi kebakaran, dan adanya rumor tentang batas waktu klaim asuransi pemerintah kota surabaya sebesar miliar, serta rencana pembangunan kembali pasar turi yang sudah dijual izinkan kepada tukang untuk pembiayaan pencalonan kepala daerah: bahwa kebakaran pasar turi terjadi setelah walikota surabaya, bambang dh, bertemu dengan pihak kai sebagai pemilik sebagian lahan, dan setelah pihak dinas perindustrian dan perdagangan pemkot surabaya menyampaikan rencana revitalisasi total kepada komisi dprd kota surabaya bukti p2), bahwa rencana pembangunan pasar turi menjadi lantai membutuhkan dana triliun diserahkan kepada salah satu investor dengan sistem build operation transfer, sehingga biaya pembangunan dan operasional sepenuhnya dari pihak investor, dan baru setelah tahun bangunan akan diserahkan kepada pemerintah kota surabaya. namun rencana termaksud terkendala, karena adanya kewajiban dari pihak pemerintah kota untuk melakukan penghapusan aset, yang memerlukan persetujuan pihak dprd kota surabaya: bahwa profesionalisme ala pasar surya pemerintah kota surabaya lebih mirip sebagai langkah liberalisasi aset aset pasar daerah, dengan menekan para pedagang, dan menawarkan fasilitas tertentu kepada para investor lain, bahwa liberalisasi di. dengan demikian, kerugian konstitusional tersebutmenimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa:tidak terdapat jamohon tidak dapat membuktimengakui sendiri bahwa: berdasarkan uraian atas, pemohon sebagai badan hukum (koperasi) tidak dapat menjelaskan kedudukan hukum (legal standing) nya untuk mengajukan permohonan guo, sebagai pemilu, demikian hal itu terbaca, ketika uud tentang pemilu, tidak dicantumkan sebagai konsiderans dalamnya, demikian, meski pun permohonan uji konstitusionalitas ini hanya berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada), namun demikian keberadaan rumusan angka termaksud tersebut atas, memiliki kompleksitas implikasi yang luas, karena memiliki keterkaitan bagi keberadaan beberapa bagian pada undang undang yang lain, yang mengatur tentang: kewenangan kpu dan kpu provinsi kabupaten kota sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti diatur oleh pengaturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti diatur oleh undang undang nomor tahun dan legalitas kewenangan mahkamah konstitusi dalam menangani perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti dimaksud oleh huruf undang undang nomor tahun ketika perkara sengketa pemilukada termaksud tersebut dinyatakan sebagai perselisihan hasil pemilu, kompleksitas implikasi tersebut dapat dipahami mengingat bahwa rumusan angka tersebut atas, jika diteliti lebih seksama secara material formal sedikitnya terdiri dari empat perkara yang diatur dalamnya, terangkai dalam sebuah tali temali redaksional yang tak terpisahkan sebagai satu kesatuan pengertian hukum per definitive, melekat dalam rujukannya, empat perkara itu seperti berikut: perkara tentang regulasi dan kualifikasi pemilu: perkara tentang pelaksanaan dan kewenangan pelaksana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah: perkara tentang definisi dan penerapan demokrasi, perkara tentang pemahaman pancasila dan uud namun demikian, pada perspektif yang lain, secara khusus dalam permohonan pengujian undang undang ini pemohon memiliki kepentingan konstitusional yang wajib diperjuangkan, yaitu tentang adanya sebuah sistem perekonomian menimbang bahwa terlepas dari masalah kedudukan hukum (legal standing) pemohon yang tidak dipenuhi karena tidak dapat menunjukkan keterkaitan polita permohonan dengan masalah konstitusionalitas, khususnya hubungan kausal antara kerugian konstitusional dan pemberlakuan suatu norma dalam undang undang yang dimohonkan untuk diuji. persoalan yang dikemukakan oleh pemohon tentang pengelolaan dan renovasi pasar turi surabaya lebih, serta persoalan alokasi keuangan dalam apbd dengan telah diijonkannya pembangunan pasar turi untuk biaya pemilihan calon kepala daerah dalam pemilihan secara langsung walikota surabaya, oleh karena itu mahkamah merujuk putusan nomor puu ii bertanggal maret yang dalam pertimbangannya menyatakan: . mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional.. dengan demikian, cara pemilihan kepala daerah, baik yang dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat daerah dprd) maupun yang dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat, keduanya demokratis dan konstitusional, sesuai dengan uud oleh karenanya, meskipun argumen yang diajukan pemohon tentang tingginya biaya pemilihan umum kepala daerah wakil kepala daerah yang dilakukan oleh rakyat secara langsung telah menjadi beban berat seluruh rakyat indonesia, maka penentuan cara pemilihan mana yang dilakukan, sepanjang memenuhi syarat demokratis yang ditentukan oleh uud adalah konstitusional. argumen pemohon tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan konstitusionalitas norma yang diuji, karena masalah pemilukada menjadi pilihan politik pembuat undang undang sebagai legal policy yang dipandang sesuai dengan kondisi dan dinamika, serta kebutuhan bangsa, menimbang bahwa berdasarkan uraian atas, persoalan yang diajukan oleh pemohon merupakan kerugian ekonomi dan bukan merupakan kerugian hak konstitusional bidang politik atas berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. oleh karenanya, pemohon tidak memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, sehingga permohonan pemohon dipandang tidak beralasan: pokok permohonan tidak dipertimbangkseptaria farida indrawi, maruarar siahaan, achmad nowiki, hartono, arsyad sanusiaruarar siahaan achmad nowiki ttd. ttd. hartono akil mochtar ttd. ttd. muhammad alim arsyad sanusi panitera pengganti, ttd. sholihin nasir nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. demikian sistem perekonomian nasional termaksud sebagai ekonomi konstitusi, yang semakin terancam keberadaannya ketika demokrasi politik ternyata berjalan tidak seiring dengan demokrasi ekonomi. lebih lebih pada saat demokrasi dipadamkan hanya sebatas sebagai pelaksanaan pilihan dan pemilihan yang langsung, ketidak sejajarkan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini berkaitan dengan maraknya praktik korupsi oleh para kepala daerah dan anggota dprd. sedikitnya, terdapat kasus hukum yang dilakukan oleh para kepala daerah dan anggota dprd, yang pada bulan januari yang lalu mendapat persetujuan presiden untuk diperiksa secara lebih lanjut. mohon periksa, kliping berita koran terkait. bukti secara awam dapat dengan mudah diduga, bahwa maraknya praktik korupsi para kepala daerah dan anggota dprd adalah pararel dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung, yang membutuhkan biaya besar dalam pelaksanaannya. hal mana biaya yang besar itu harus dikembalikan saat pasangan calon tersebut menduduki kursi kekuasaan. demikian pada gilirannya, praktik korupsi pemerintahan daerah mengancam sistem ekonomi nasional dan berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarkat berbagai bidang. karenanya pada titik inilah peran, fungsi, dan kewenangan mahkamah konstitusi bakal diuji kejernihan dan objektivitas visionernya, ketika dia harus mengukur dan menakar konstitusionalitas undang undang sebagai sebuah produk politis yang memiliki muatan politik kekuasaan, ataukah undang undang sebagai produk hukum yang memiliki imparsialitas relatif dan kontekstualisasi kesejarahan bangsa. demikian uraian latar belakang pengajuan permohonan uji materi ini dimaksudkan sebagai sebuah perspektif titik pandang , kepada yang mulia para hakim konstitusi mahkamah konstitusi. ada pun pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah primer koperasi praja tulang, surabaya. sebuah badan hukum publik seperti dimaksudkan oleh huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. ada pun kontekstualisasi, koperasi praja tulang dan para pedagangan pasar tradisonal sebagai pemohon pengujian undang undang ini, terurai sebagai berikut: koperasi praja tulang adalah sebuah primer koperasi, independen, non afiliasi politik, memperoleh badan hukum nomor bh xvi. tertanggal februari dengan akta pendirian anggaran dasar nomor tertanggal pada hj. ay. sri kartini, sh, notaris surabaya, akta pendirian dan perolehan badan hukum bukti p4): demikian koperasi praja tulang dibentuk sebagai bagian yang tidak terpisah dari perjuangan politik para pedagang pasar surabaya, dalam memperjuangkan hak konstitusional nya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. demikian para anggota koperasi adalah para pedagang pasar yang bersatu tergabung dalam aliansi paguyuban pedagang pasar surabaya ap3s): dalam melakukan advokasi kebijakan perasaan kota. keterkaitan keanggotaan, antara koperasi dan ap3s, bukti sebagai badan hukum, koperasi praja tulang dimaksudkan sebagai badan usaha yang sesuai dengan jiwa dan semangat ekonomi konstitusi , yakni guna membangun perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. demikian koperasi praja tulang bergerak pada dua tataran wilayah perjuangan. pertama sebagai sebuah instrumen ekonomi kelembagaan, yang berjuang dan bergerak bidang sosial ekonomi kemasyarakatan guna mengupayakan berbagai kebutuhan dagangan dan modal kerja. kedua, sebagai instrument perjuangan nilai, dalam melakukan advokasi kebijakan dan perubahan sistem, serta membangun dan memperluas jaringan ekonomi koperasi , dalam memperkuat strukturbagaimana terkandung dalam isi, jiwa, dan semangat uud demikian permohonan ini dibuat dan diajukan dengan diwakilkan kepada para pengurus, hal mana berdasarkan pada poin dan poin anggaran dasar koperasi, para pengurus dibenarkan untuk mewakili institusi untuk melakukan semua perbuatan hukum dan mewakili koperasi dalam dan luar pengadilan, berurut sebagai berikut: nama irijono hartono, alamat jl, darmokali kelurahan daro, kecamatan wonokromo, kota surabaya agama islam, jabatan ketua, klip nama jason demetrius bani, drs, alamat griya citra asri rm. rw0o0o7 kelurahan semedi kecamatan benowo, kota surabaya agama kristen, jabatan sekretaris, kip demikian ketua dan sekretaris pengurus koperasi mewakili koperasi, nama andreas felix stefan cutting, alamat jalan kedung anyar 8w kelurahan sawahan, kecamatan sawahan, kota surabaya agama katolik, jabatan anggota badan pemeriksa, kip yang selanjutnya secara bersama sama, dalam permohonan ini disebut sebagai pemohon. ada pun untuk memenuhi berbagai ketentuan dan prosedur tentang permohonan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar tahun seperti telah diatur dalam hukum acara dalam nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, berikut berbagai peraturan pelaksanaannya, permohonan ini pemohon jelaskan dengan uraian sebagai berikut: kewenangan mahkamah konsep fusi bahwa dengan berdasarkewenangan ini diamanatkan secara lebih jauh, diatur dalam sebuah undang undangdemikian hal ini diatur dalam bab ill tentang kekuasaan mahkamah konstitusi bagian pertama huruf tentang wewenang dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, bahwa undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu, dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, merupakan undang undang yang dibenarkan untuk dapat diajukan pengujiannya terhadap undang undang dasar karena jelas saat diundangkannya setelah terjadinya perubahan undang undang dasar demikian hal ini diterangkan dan diatur oleh undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. bahwa pengajuan permohonan pengujian angka undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu termaksud tersebut atas, sepanjang informasi resmi yang pemohon terima merupakan bagian undang undang yang belum pernah diajukan pengujian sebelumnya, demikian syarat pengajuan permohonan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar, seperti diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. demikian pula halnya, undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, memperhatikan putusan perkara puu dan mengutip catatan hakim konstitusi soedarsono, pada halaman dalam buku kontroversi atas putusan mahkamah konstitusi, penerbit sekjen dan kepaniteraan mahkamah konstitusi bukan merupakan dan atau yang menjadi bagian pokok perkara, yang dimohonkan untuk diuji material, pada perkara nomor puu bukti pemohon dan seperti dengannya berikut ini merupakan uraian tentang pemohon dan kepentingannya yang merasa bahwa hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dalam menjalanseperti amanat uud secara faktual dan potensial dirugikan oleh berlakunya angka juncto nomor tahun demikian pelaksanaan pemilukada, berimplikasi secara negatif bagi pelaksanaan dan pengembangan hak konstitusional institusi koperasi, terdapat pada dua tingkatan kepentingan. pertama, pada tataran mikro, bersifat spesifik, berupa kerugian aktual akibat dari kebijakan kejahatan ekonomi oleh pemerintah kota surabaya. kedua, pada tataran makro, bersifat general, berupa kerugian potensial institusional, akibat dari kebijakan liberalisasi pasar surya, pemerintah kota surabaya. sebelum menjelaskan detail kerugian konstitusional koperasi, perlu dijelaskan beberapa hal elementer, berkaitan dengan eksistensi koperasi dalam konteks kerugian konstitusional dalam permohonan uji materi ini, sebagai berikut: bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, demikian amanat konstitusi uud demikian amanat konstitusi termaksud dapat berwujud sebagai sebuah badan dan sebuah semangat : bahwa koperasi merupakan penjelmaan dari amanat konstitusi, hal mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. demikian koperasi merupakan institusi badan usaha yang dianggap paling cocok sebagai usaha bersama dalam mengemban semangat konstitusi termaksud, bahwa koperasi memiliki nilai nilai kesetaraan, kebersamaan, kemandirian dan berkeadilan. guna menyusun sebuah ekonomi sebagai usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan, bukan berdasar atas jumlahnya modal disetor. sebagai asas koperasi dikenal dengan istilah one man one vote' dalam pengambilan keputusan. namun keberadaan jumlah modal disetor juga mendapatkan penghargaan yang sesuai, demikian dalam struktur koperasi, terdapat demokrasi politik, yang menempatkan satu orang dengan yang lain secara setara, sama sebagai subjek hukum, pada hak dan kewajiban politiknya. namun sisi yang lain, terdapat pula ruang bagi kapitalisasi modal, semua anggota bebas menanamkan modalnya, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang lain. demikian dalam struktur institusi koperasi, berkembang dua sistem nilai, secara sinergis ritualistik. demokrasi politik berjalan, dengan tanpa merusak demokrasi ekonomi, bahkan saling memperkuat. demikian pula sebaliknya, saat demokrasi ekonomi berkembang, memperkuat demokrasi politik. bahwa pemohon berbadan hukum koperasi merupakan koperasi yang beranggotakan para pedagang pasar tradisional. demikian koperasi praja tulang, merupakan bagian yang tidak terpisah dari maksud dan tujuan pendirian organisasi aliansi paguyuban pedagang pasar surabaya ap3s): bahwa pemohon dalam upaya perolehan badan hukum, pada awalnya mengajukan perolehan badan hukum sebagai koperasi pedagang dan pasangan, namun oleh dinas koperasi dan ukm kota surabaya, ditolak dengan alasan yang tidak jelas. kemudian pemohon disarankan membentuk koperasi serba usaha umum meskipun beranggotakan para pedagang pasar dan pasangan. bukti, kerugian spesifik, akibat kejahatan ekonomi pemkot surabaya bahwa pasar turi surabaya dibakar demikian dugaan para pedagang, yang beberapa hari sebelum kejadian telah melaporkan adanya intimidasi pihak tertentu agar segera pindah, karena pasar turi akan dibumi hanguskan. demikian pula hari kebakaran pasar itu berkaitan dengan batas waktu, klaim asuransi pemkot yang sebesar rp. milyar. rumor pun beredar luas, bahwrof. dr. edy sandi hamid, pekerjaan dosen rektor universitas islam indonesia, yogyakarta alamat jalan kaliurang sleman, provinsi yogyakarta sebagai n0n0 0n0 050000n0000n nenek pemohon nama sri kasturi puspitasari, s.h., m.h. pekerjaan dosen uii direktur pusat studi hukum konstitusi phk) uii alamat jalan lawu nomor1, kotabaru, yogyakarta sebagai n 250050n0520n0n2 . . pemohon il, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada airin harahap, s.h., si., anang zubair, s.h., m.h., dan ahmad khairul h., s.h., hum. yang semuanya adalah advokat konsultan hukum yang tergabung pada pusat studi hukum konstitusi fakultas hukum universitas islam indonesia phk fh uii) yang berkedudukan hukum jalan lawu nomor kotabaru, yogyakarta, d.i. yogyakarta, telp. fax.ara)diatur dalam dan dan kpk, bahwa anggota panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat adalah orang orang yang memiliki integritas dan kompetensi bidangnya masing masing, bahwa panitia seleksi setelah melakukan seleksi dapat mengitia seleksi, karena guo telah mengebiri panitia seleksi, sehingga tidak hanya tidak boleh melakukan perangkingan pemeringkatan, tetapi juga harus mengajukan calon yang melebihi jumlah yang dibutuhkan, bahwa dengan demikian, hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi dapat dikatakan tidak memiliki kepastian hukum,itia seleksi, bahwa demi kepastian hukum, maka sudah semestinyalahidak terulang lagi.24b dan 28d undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa dibentuknya komisi yudisial berdasarkan bagian menimbang huruf nomor tahun tentang komisi yudisialud selanjutnya, dalam bagian menimbang huruf disebutkarahan martabat, serta menjaga perilaku hakim:dasar pertimbangan dan alasan pembentukan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam bagian menimbang huruf dan huruf atas yang pada intinya adalah komisi yudisial dibentuk untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga harus independen dan bebas dari campur tangan dari kekuasaan lain, bahwa kemandirian komisi yudisial juga ditegaskan dalam undang undang nomor tahun tentang komisi yudisial yang menyatakan: , bahwa kemandirian atau kemerdekaan atau independensi dapat dimaknai sebagai sebuah sifat yang tidak dapat diintervensi. selanjutnya berbicara mengenai independensi lembaga negara, sebenarnya ada (dua) jenis independensi, yaitu independensi kelembagaan dan independensi secara personal. independensi kelembagaan sebagaimana dimaksud dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kedudukan dalam struktur lembaga negara, apakah berada pada hirarki lembaga tertentua rekrutmennya apakah melibatkan lembaga yang memungkinkan intervensi atau tidak, pendanaannya, apakah pendanaannya diberikan oleh eksekutif atau tidak, komposisi anggota komisioner lembaga, apakah berasal dari beragam kalangan atau hanya dari kalangan tertentu saja sri kasturi puspitasari, kedudukan dan peran komnas ham dalam struktur ketatanegaraan ri, tesis pascasarjana universitas indonesia, jakarta, bahwa berdasarkan undang undang dasar komisi yudisial diberiengingat peran penting dari komisi yudisial atas, maka independensi kelembagaan komisi yudisial harus ditempatkan pada posisi yang penting pula. hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga potensi adanya intervensi dari lembaga manapun, bahwa selaras dengan itu, maka bunyi ketentuan undang undang dasar secara eksplisit menegaskan bahwakata persetujuan dalam dimaksud harus dimaknai bahwa dewan perwakilan rakyat hanya diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan atas calon yag diajukan oleh presiden, bukan kewenangan untuk memilih : bahwa ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun atas justru disimpan oleh adanya ketentuan dalam yang berbunyifrasa memilih dan menetapkan sebagaimana dimaksud pada secara nyata bertentangan dengan uud nri dan menyimpang dari maksud dan tujuan pembentukan komisi yudisial itu sendiri yakni terwujudnya melembisi yudisial yang mandiri dan bebas dari intervensi lembaga manapun: bahwa berdasarkan ketentuan dalam nampak bahwa calon anggota komisi yudisial telah melalui tahapan seleksi yang ketat. hal tersebut terlihat dalam yang berbunyiterdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat (vide kyj. seleksi calon anggota dimaksud setidaknya terdiri dari seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon (vide huruf kyj, bahwa selain itukhususnya ketentuan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang dpr sebagaimana diatur dalam nampak jelas bahwa dpr sama sekali tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih calon anggota komisi yudisial yang diajukan oleh presiden. huruf undang undang guo secara eksplisit menyatakan: dpr mempunyai tugas dan wewenang: a.dst: bahwa berdasarkan alasan atas, maka ketentuan tidak hanya bertentangan dengan uud tetapi juga bertentangan dengan huruf karena, menggunakan frasa memilih dan menetapkan , sedangkan huruf (uu md3) menggunakan kata persetujuan : bahwa uud menyebutkan: anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan perse. namun menyebutkandengan demikian, undang undang dasar yang menggunakan istilah persetujuan sedangkan menggunakan istilah memilih . sehingga, bertentangan dengan uud karena menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang tidak dimaknai persetujuan : bahwa huruf menyebutkan,selanjutnya menyebutkan, bahwa oleh karena undang undang dasar secara eksplisit telah menegaskan agar pengangkatan anggota dilakukan dengan pola persetujuan dpr, makanomor tahun kapolri nomor tahun dan gubernur bank indonesia nomor tahun juncto nomor tahun juncto nomor tahun bahwa pengangkatan anggota dengan pola memilih menimbulkan konsekuensi kepada presiden untuk mengajukan calon anggota lebih dari anggota calon anggota yang dibutuhkan. hal tersebut terbukti dengan dibuatnya ketentuan yang mengharuskanhal tersebut dalam praktiknya menyulitkan presiden panituntuk memenuhi jumlah yang dibutuhkan, selain pemborosan uang negara juga mengganggu proses perekrutan dan independensi komisi yudisial. oleh karenanya, sejalan dengan permohonan para pemohon untuk mengembalikan mekanisme pengangkatan calon anggota menurut konstitusi, maka keharusan mengajukan calon anggota pengganti sebanyak (tiga) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong tersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai sebanyak sama dengan jumlah keanggotaan yang kosong: bahwa, karena kewenangan konstitusional dpr menurut uud adalah bersifat persetujuan bukan memilih, maka secara otomatis ketentuan sepanjang frasa memilih dan menetapkan adalah bertentangan dengan uud bahwa, dengan demikian secara otomatis pula ketentuan huruf dan adalah bertentangan dengan uud dikatakan demikian, karena huruf dan mengharuskan presiden mengajukan calon yang melebihi jumlah atau kuota yang dibutuhkan, sehingga guo berkonotasi memilih bukan memberikan persetujuan : bahwa ketentuan huruf dan bertentangan dengan uud karena ketentuan huruf dan berkonotasi memilih . sedangkan amanah uud adalah bermakna persetujuan . dengan demikian, huruf dan bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai persetujuan : bahwa berdasarkan hal hal atas, maka ketentuan dan adalah bertentangan dengan ketentuan dalam uud karena mengancam kemandirian komisi yudisial serta bertentangan dengan uud karena menimbulkan ketidakpastian hukum para pemohon dan setiap warga negara indonesianya yang berkeinginan mengabdi menjadi anggota komisi yudisial karena mekanisme pemilihan calon anggota yang terkait dengan keterlibatan dpr tidak jelas.28d undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa salah satu dasar pertimbangan dibentuknya undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi kpk) sebagaimana yang disebutkan pada huruf bagian menimbang adalah,berdasarkan bagian menimbang huruf kpk dibentuk sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya, bahwa pembentukan kpk sebagai lembaga yang profesional dan independen sebagaimana dimaksud atas, dipertegas kembali dalam kpk, yang berbunyituk menjaga kpk sebagai lembaga negara yang independen, maka dalam kpk diatur tentang pola seleksi anggota kpkbahwa berdasarkan ketentuan sampai dengan atas, sangat jelas seleksi calon anggota kpk dilakukan secara ketat, profesional, dan akuntabel. hal itu dilakukan untuk mendapatkan calon anggota kpk yang independen dan bebas dari kepentingan politik, bahwa dengan adanya dan kpk justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi calon anggota kpk karena ada campur tangan lembaga lain yakni dpr untuk memilih calon yang sudah terseleksi dengan ketat panitia seleksi: bahwa ketidakpastian hukum terhadap calon anggota kpk sebagaimana dimaksudyang telah berusaha untuk mencantumkan ranking calon anggota kpk sebelum disampaikan kepada presiden bahwa seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota panitia seleksi, herald kasasi, sebagaimana dikutip oleh voa indonesia yang mengatakan, urutan ranking ini penting sebagai alat kontrol bagi masyarakat. kami membuat ranking dan kami minta ini dikawyang kita cari sebetulnya empat calon bukan delapan. empat teratas itu benar benar (calon) yang dapat diandalkan. ini perbedaannya bisa jadi seperti langit dan bumi. untuk urutan satu sampai empat kami berani rekomendasi. tapi (urutan) lima sampai delapan itu tidak lain karena kewajiban uu, kami harus memberikan delapan nama. (http: im.voaindonesia.com). sementara pada media yang lain, herald kasasi menyatakan bahwa pertandingan itu sebagai alat kontrol publik terhadap proses uji kelayakan dpr. herald kasasi berharap proses politik mempertimbangkan hasil seleksi yang berdasarkan penelitian ilmiah rakyat.com): bahwa pertandingan yang telah dilakukan oleh panitia seleksi berdasarkan pertimbangan dan penelitian ilmiah sebagaimana tersebut atas justru tidak dapat diterima oleh dpr. hal tersebut sebagaimana dikutip oleh beberapa media berikut ini: sistem pemeringkatan yang dilakukan panitia seleksi panel) calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi kpk) berbuah pemanggilan oleh komisi iii dpr ri. panel dianggap ingin menggiring anggota dpr untuk fokus pada calon pimpinan urutan atas. hal ini disampaikan fahri hamzah, wakil ketua komisi dpr. menurut fahri, pemanggilan panel ini dikarenakan anggota komisi iii merasa wewenangnya diintervensi, terutama mengenai masalah urutan ranking. kita tidak akan terpengaruh. kita akan panggil panel pada saat penyerahan. panel tidak dapat mengatur dan mengambil kewenangan anggota dewan, ujarnya gedung dpr ri, jakarta, selasa wakil ketua komisi iii dpr menyatakan tidak setuju dengan ranking yang diberikan panitia seleksi panel) untuk menentukan calon pimpinan capit) kpk yang diberikan kepada dpr ri. yang kita garis bawahi bahwa kami tidak sependapat dengan adanya ranking yang diajukan panel, kata azis saat ditemui kediaman jusuf kalla, jalan brawijaya raya, jakarta selatan, kamgmateriilahwa substansi dari (dua) undang undang yang hendak diuji guo adalah menyangkut kewenangan dpr dewan perwakilan rakyat) dalam rekrutmen pejabat publik yang dalam permohonan guo adalah calon anggota komisi yudisial) dan calon anggota kpk komisi pemberantasan korups mempertanyakan cara kerja panitia seleksi pimpinan komisi pemberantasan korupsi panel kpk) yang ranking delapan nama calon pimpinan kpk. kesannya memang panel memaksakan begitu karena mereka bikin peringkat," kata benny harman gedung dpr ri, jakarta, selasa. menurut ketua komisi dpr benny harman, pertandingan tersebut terkesan jika hanya empat nama teratas untuk dipilih oleh komisi iii dpr ri. benny melihat peringkat yang diberikan panel tak ada nilainya. dpr sendiri belum tahu delapan kandidat seperti apa. bisa saja hasil uji kepatutan dan kelayakan komisi ill dpr berbeda dengan panel kpk. dpr punya ukuran penilaian sendiri," katanya. partai keadilan sejahtera pks) menolak penerapan sistem ranking menentukan delapan nama calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi capit kpk). menurut pks, panitia seleksi komisi pemberantasan korupsi panel kpk) yang menerapkan sistem tersebut mulai berpolitik dengan memaksakan penerapan nomor urut. demikian pernyataan ketua fraksi pks mustafa kamal gedung dpr mpr ri, jakarta, rabu menurutnya, sikap panel seolah membuat dpr tak sesuai dengan tuntutan publik. padahal dpr mendukung tinggi etika dan prosedur perundangan, tidak seperti panel. bahwa pernyataan ketidaksetujuan juga datang dari ketua dpr ri, marzuki ali. beliau bahkan menyatakan bahwa dpr adalah lembaga politik sehingga sudut pandang antara dpr dan panitia seleksi bisa berbeda. lebih lanjut beliau menyampaikan: dpr ini kan lembaga politik. sebagai politikus yang profesional, sudut pandangnya bisa berbeda dengan panel. koran tempo, agustus bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut atas maka: kpk yang berbunyi pk yang berbunyi, kpk yang berbunyi:adalah bertentangan dengan uud karena menimbulkan ketidakpastian hukum bagi calon anggota kpk mengingat seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi sudah ketat, profesional dan akuntabel. sehingga apabila dpr melakukan pemilihan lagi maka akan tidak sejalan dengan semangat pembentukan kpk sebagai lembaga independen, mengingat lembaga dpr adalah lembaga politik yang tidak dapat terlepas dari berbagai kepentingan politik: bahwa karena kpk adalah lembaga negara yang independen sebagaimana halnya ky, makp, bahwa keterlibatan dpr dalam recruitment calon anggota kpk tidaklah diperoleh dari konstitusi (uud tetapi diperoleh dari undang undang. dan kenyataannya cukup banyak undang undang yang memberikan kewenangan kepada dpr untuk terlibat dalam rekrutmen dan menentukan calon pejabat publik terpilih, seperti: gubernur bi, panglima tni, dan kapolri. hal ini telah menyebabkan terjadinya perluasan fungsi dpr yang asli seperti: membentuk undang undang dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang undang undang sebagaimana yang diatur dalam uud kewenangan dpr untuk memilih calon pejabblik seperti kpk telah mengakibatkan dpr memasuki ranah kekuasaan eksekutif, sehingga dpr telah juga menjelma sebagai lembaga negara semi eksekutif : bahwa kpk bukanlah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dipertegas oleh putusan mahkamah konstitusi nomor: puu iv yang pada intinya mengatakan bahwa pengadilan tipikor bukanlah bagian dari kpk. kpk berfungsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi. dengan demikian, kpk telah menjalankan fungsi fungsi yang bersifat eksekutif. oleh karena itu, kewenangan dpr untuk memilih calon anggota kpk tidak sejalan dengan teori pembagian kekuasaan (distribution powers), sehingga melanggar prinsip check and balance. dikatakan demikian, karena dengan adanya kewenangan untuk memilih calon anggota kpk tersebut, maka dpr telah melakukan intervensi terhadap kekuasaan eksekutif yang paling mendasar, sehingga apabila hal ini tidak diluruskan akan dapat mengacaukan sistem penyelenggaraan pemerintahan presidensial dan demokrasi, bahwa berdasarkan uraian atas, maka ketentuan dan kpk bertentangan dengan dengan undang undang dasar sehingga harus dibatalkan. ketidakkonsistenan undang undang bahwa kewenangan dpr dalam rekrutmen pejabat publik yang diatur dalam berbagai undang undang dalam kenyataannya juga tidak konsisten, sehingga hal ini dapat menimbulkan berbagai prasangka yang kurang menguntungkan bagi dpr sebagai lembaga negara: bahwaebutkan kewenangan dpr dalam rekrutmen calon anggota adalah bersifat persetujuan . namun dalam huruf dan berkonotasi memilihwenangan dpr dalam recruitment calon anggota yang diatur dalam uud adalah bersifat persetujuan bukan memilih , sehingga sangat jelas ketentuan huruf dan adalah bertentangan dengan uud dan huruf md3, bahwa kewenangan dpr dalam pengangkatan calon panglima tni berdasarkan adalah persetujuan . begitu juga terhadap calon kapolri berdasarkan adalah persetujuan . samping itu pengajuan calon panglima tni dan kapolri tidak wajib melebihi jumlah atau kuota yang dibutuhkan. sedangkan untuk calon anggota dan kpk mutlak diperlukan jumlah atau kota yang melebihi jumlah yang dibutuhkan: bahwa dengan adanya ketidak konsisten undang undang yang mendudukkan kewenangan dpr dalam rekrutmen calon pejabat publik tersebut, perlu dilakukan upaya untuk mengembalikan dpr kepada fungsi konstitusionalnya, sehingga terjamin kepastian hukum sebagaimana yang menjadi kehendak uud jika tidak, maka bukan mustahil kemudian hari dpr tidak hanya memainkan peran sebagai eksekutif, tetapi juga yudikatif? . fenomena yang terakhir telah mulai nampak dengan realitas seringnya dpr memanggil pejabat negara dan berusaha memanggil paksa apabila pejabat yang bersangkutan dipanggil beberapa kali tidak hadir.uud:,(tujuh) calo: menyatakan sepanjang kata dipilihtidak dimaknai persetujuan : menyatakan sepanjang kata dipilih ,sebagai berikut: bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon bukti fotokopi surat keputusan pengurus yayasan badan wakaf universitas islam indonesia nomor sk prs ybw iv tertanggal april buktinpp atas nama yayasan universitas islam indonesia, bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon ii: bukti1ix tertanggal september . bukti fotokopi npp atas nama sri kasturi puspitasari sh., pemohon ii): bukti fotokopi formulir bukti pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua tabungan hari tua jaminan hari tua atas nama sri kasturi puspitasari sh., pemohon ii): bukti fotokopi artikel pemohon penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara oleh mahkamah konstitusi? pada jurnal konstitusi pusat studi hukum tata negara universitas indonesia volume juni bukti fotokopi artikel pemohon refleksi atas eksistensi hakim yang bermartabat dalam kekuasaan kehakiman indonesia pada jurnal konstitusi phk universitas islam indonesia volume iii juni bukti fotokopi artikel penegakan prinsip negara hukum oleh mahkamah konstitusi melalui hukum progresif analisis atas putusan mahkamah konstitusi nomor puu mengenai pengujian huruf tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd . pada buku dekonstruksi dan gerakan pemikiran hukum progresif, thefa media, yogyakartadua) orang ahli yang masing masiudi isra pokok persoalan yang dimintakan pemohon untuk dinilai konstitusionalitasnya oleh mahkamah konstitusi adalah kewenangan dpr untuk memilih dan menetapkan pimpinan komisi negara independen khususnya komisi yudisial dan komisi pemberantasan korupsi, pengujian kewenangan dpr dalam memilih dan menetapkan pejabat, lembaga, atau komisi negara melalui perkara ini bukanlah yang pertama. sebelumnya melalui perkara nomor puu xi mahkamah konstitusi juga telah memeriksa dan memutus pengujian terhadap kewenangan dpr dalam memilih dan menetapkan hakim agung sebagaimana diatur dalam undang undang mahkamah agung dan undang undang komisi yudisial. oleh karena itu, segala pertimbangan yang dipakai oleh mahkamah dalam perkara tersebut tentunya juga sangat relevan digunakan dalam memeriksa dan memutus permohonan ini. hanya saja, karena status dan kedudukan komisi negara dalam perkara ini berbeda dengan lembaga negara dalam perkara nomor tahun maka diperlukan adanya penjelasan baru yang dapat memperkuat segala pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi sebelumnya. terkait dengan hal itu, ahli akan menerangkan bagaimana seharusnya pengisian jabatan pimpinan pada komisi komisi negara independen dilakukan sesuai dengan norma undang undang dasar tujuan dibentuk, dan dikembangkannya komisi komisi tersebut. kehadiran berbagai komisi negara independen bukan merupa, amerika serikat, misalnya. secara umum, hadirnya komisi negara independen ditujukan untuk menyempurnakan proses demokratisasi yang terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial politik yang terjadi tengah masyarakat. sisi lain, keberadaan komisi negara independen berbagai negara demokratis tersebut juga merupakan bentuk koreksi atas kemapklasifikasian kekuasaan pemerintahan negara yang telah lama kita kenal sebelumnya, mana cabang kekuasaan negara hanya dikelompokkan menjadi tiga yaitu kekuasaan membuat undang undang (legislatif), kekuasaan pemerintahan (eksekutif), dan kekuasaan kehakiman (yudisial). ketiga cabang kekuasaan yang telah ada tersebut dianggap tidak mampu lagi. terkait dengan hal tersebut, amino dalam bukunya administrative law tahun menyatakan, most administrative agencies fall the executive branches, but some important agencies are independent. organ negara atau state organ yang diidealkan independen dan karenanya berada luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. dalam hal ini, william fung and richard simmons mengatakan lembaga independen itu tidak jarang mempunyai kekuasaan kuasi legislatif, kuasi eksekutif, dan kuasi yudisialdemikian,. dalam semangat itu pulalah lahir berbagai komisi negara independen indonesia, termasuk komisi yudisial dan komisi pemberantasan korupsi. bila dilihat dari teori ketatanegaraan, keduanya dan kpk) merupakan lembaga yang berstatus sebagai komisi negara yang mandiri atau independen yang dapat saja kemandirian tersebut ditegaskan dalam konstitusi atau undang undang yang membentuknya. undang undang dasarseterusnya., sedangkan kpk dinyatakan dalam undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi.kap kemandirian dan independensi dua lembaga tersebut nyaris tidak terdapat perbedaan. kemandirian ada dalam makna bahwa komisi ini tidak berada bawah kendali cabang kekuasaan atau organ negara manapun, termasuk mahkamah agung. dalam menentukan calon hakim agung dan menegakkan keluhuran martabat dan perilaku hakim, sedangkan keindependenan kpk juga diartikan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. kemandirian dua lembaga atas, dihubungkan dengan kepentingan besar negara dan tegaknya hukum dan keadilan republik ini, misalnya kemandirian dalam rangka mendorong terjadinya perubahan pada lembaga peradilan akan diisi oleh orang orang yang berintegritas dan dapat dipercaya oleh para pencari keadilan, sedangkan kemandirian kpk adalah dalam rangka mendorong percepatan pemberantasan korupsi yang melibatkan penyelenggaraan negara semua lapisan yang ada, termasuk peradilan, baik pusat maupun daerah. sebaliknya, ketidakmandirian dua lembaga tersebut merupakan salah satu pintu masuk untuk meruntuhkan cita cita memiliki peradilan yang terpercaya dan memberantas korupsi negeri ini. jadi, sama sekali tidak ada perbedaan antara sifat mandiri dan independensi kpk sebagai sama sama komisi negara independen. bila dirujuk pada derajat arti penting keberadaan lembaga lembaga negara dan kpk sebagaimana pengelompokan yang dilakukan oleh jimmy asshiddigie dalam buku perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pascareformasi , berada pada level yang sam mana keduanya sama sama sebagai lembaga negara atau komisi negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi (constitutional organ) atau memiliki derajat kepentingan yang sama (constitutional importance). dalam hal ini, sekalipun norma hukum pembentukan kedua lembaga tersebut berbeda tingkatannya, namun aspek kepentingan keberadaannya berada pada posisi yang setara. jadi, walaupun keberadaan disebut eksplisit dalam undang undang dasar sedangkan kpk tidak, bukan berarti perlakuan terkait kemandirian atau independensi keduanya dapat dibeda yakni dalamjuga dalamago. il. kedudukan hukum (legal standing) parad.lembaga negara kemudian kemandirian kedua lembaga atau komisi negara tersebut dapat dijaga? apakah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur bahwa kemandirian dua komisi tersebut tidak tercemar? salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur adalah variabel pola rekrutmen pimpinan lembaga tersebut. apakah pola rekrutmen yang dibuat membuka atau justru menutup ruang intervensi kekuasaan mana pun pada pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga negara tersebut itu nantinya. apabila pola rekrutmen yang ditetapkan ternyata membuka ruang intervensi, maka kemandirian akan tercemar, dan pada gilirannya cita cita pembentukan dua komisi tersebut tidak akan pernah tercapai atau sulit tercapai. karena itu, gagasan menjauhkan proses rekrutmen pimpinan komisi negara independen yang tugasnya berhubungan dengan penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman dari kepentingan politik haruslah didukung secara sungguh sungguh. walau bagaimanapun, kepentingan politik akan selalu berusaha mempengaruhi proses penegakan hukum dengan.cara menyusup melalui segala jalur yang memungkinkan untuk itu. pentingnya menjauhkan proses rekrutmen pimpinan komisi negara independen sama pentingnya dengan menjauhkan intervensi politik terhadap proses rekrutmen hakim mana dalam proses selesainya sulit diamati. terkait dengan hal ini, harold cash menyebutkan dengan istilah, this the process under the microscope . ahli yakin tidak hanya melalui proses yang tampak, tetapi juga melalui proses yang ada balik layar, kepentingan politik mendominasi sebagian besar proses balik layar tersebut, sama halnya dengan seleksi pimpinan kpk maupun dpr, juga didominasi oleh kepentingan politik yang sulit untuk diawasi secara terbuka. untuk itu menjauhkan proses seleksi pimpinan dan kpk dari peluang intervensi politik merupakan pilihan sangat logis dalam menata dan memperbaiki pola rekrutmen komisi negara independen, seperti dan kpk. lalu, bagaimana kemudian proses tersebut dijauhkan dari ruang intervensi politik? salah satunya adalah mengubah pola rekrutmen kekuasaan lembaga dari kekuasaan politik, dalam hal ini presiden dan dpr harus dibatasi, sehingga ruang intervensi terhadap proses pengisian jabatan yang ada dapat ditekan semaksimal mungkin.an, pola rekrutmen dengan melibatkan pihak nonpartisan dan profesional dibuka secara lebih luas. paling tidak ini diperlihatkan dalam proses pengisian hakim konstitusi yang berasal dari dpr beberapa bulan yang lalu. sehubungan dengan itu, kekuasaan presiden dalam pengisian jabatan pimpinan dan kpk telah dikurangi dan sebagiannya diserahkan kepada panitia seleksi yang diisi oleh unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan masyarakat. dalam hal ini kekuasaan presiden untuk memilih komisioner dan kpk telah dilimpahkan kepada panitia yang dibentuk secara terpisah dari eksekutif. artinya, presiden tidak lagi terlibat secara langsung dalam proses menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan kpk maupun anggota komisi yudisial. lain pihak, dpr tetap memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam menentukan pimpinan dan kpk, mana dpr berwenang memilih masing masing memilih satu dari dua atau tiga nama yang diajukan panitia seleksi. dari aspek perimbangan kekuasaan presiden dan dpr dalam memilih pimpinan kpk dan ky, kekuasaan keduanya sudah tidak imbang sebab kekuasaan presiden sudah dilimpahkan kepada panitia seleksi mana melalui pelimpahan kewenangan kepada panitia seleksi yang sebagian besar diisi oleh kalangan profesional dan tokoh masyarakat, mempersempit ruang intervensi presiden terhadap siapa yang akan menjadi pimpinan komisioner dan kpk, sedangkan dpr melalui ketentuan undang undang tetap menjadi pemegang kendali untuk memilih dan menetapkan siapa orang yang akan menjadi pimpinan atau komisioner kpk dan ky. jika keseimbangan kekuasaan presiden dan dpr ingin dikembalikan, maka sebagian kekuasaan dpr dalam memilih dan menetapkan pimpinan atau komisioner kpk dan juga harus dikurangi. dalam hal ini dpr tidak perlu lagi diberi kewenangan untuk memilih, melainkan cukup untuk menyetujui atau tidak menyetujui. pada saat bersamaan memilih melalui proses seleksi, termasuk fit dan proper test cukup diserahkan kepada panitia seleksi yang diisi oleh kelompok profesional dan perwakilan masyarakat. proses yang demikian tentunya akan lebih mempersempit ruang intervensi politik yang dapat mengancam kemandirian atau independensi dua komisi negara independelagi alasan untuk tetap mempertahankan kewenangan dpr untuk memilih pimpinan kpk dan komisioner ky? apakah untuk melaksanakan mekanisme checks and balances? mana dengan adanya menambah kewenangan dpr untuk memilih komisioner dan komisi tersebut dinilai sebagaipimpinan kpk dan diseleksi oleh pemerintah atau presiden, dengan alasan checks and balances,lagi memiliki peran dalam proses seleksi, menjadi tidak ada pula alasan bagi dpr untuk memilih pimpinan kpk dan karena alasan menerapkan prinsip checks and balances. norma undang undang terkait dengan komisioner dan pimpinan kpk juga dapat dijelaskan secara normatif dengan berpijak pada norma undang undang dasar yang mendasari pola rekrutmen pimpinan kedua lembaga tersebut. undang undang dasar menyatakan) atau tidak setuju terhadap calon calon yang diajukan oleh pemerintah setelah melalui proses yang dilakukan oleh panitia seleksi. apabila sekiranya dpr berwenang melakukan pemilihan komisioner ky, tentunya undang undang dasar akan menyebut dengan kata dipilih sebagaimana proses yang berlaku dalam proses pengisian badan pemeriksa keuangan dalam undang undang dasar dengan menggunakan frasa dengan persetujuan , undang undang dasar pada prinsipnya tidak menghendaki dpr melakukan pemilihan, melainkan hanya sebatas memberikan persetujuan terhadap calon yang dihasilkan oleh panitia seleksi. norma undang undang dasar tersebut, melalui undang undang ky, justru ditafsirkan sebagai kewenangan memilih dan menetapkan, khususnya melaluimenafsirkan frasa dengan persetujuan menjadi memilih dan menetapkan , pada dasarnya atau pada atasnya adalah potensial mereduksi peran dan kemandirian dalam melaksanakan tugas pemilihan dan pengawasan hakim, sebab kepentingan politik dpr sangat potensial membonceng terpilihnya komisioner yang tidak memihak pada terwujudnya lembaga peradilan yang kredibel. padahal, salah satu tujuan pembentukan lembaga tersebut adalah untuk mendorong peradilan menjadi lembaga yang dapat dipercaya. pada saat bersamaan, beberapa ketentuan dalam undang undang tersebut juga telah mengubah kewenangan dpr. dari hanya memberikan persetujuan menjadi kewenangan untuk memilih anggota komisi yudisial. dengan demikian, frasa memilih dan menetapkan dalam undang undang tersebut merupakan kesepakatan politik dpr yang tidak dibangun dengan kehendak undang undang dasar oleh karenanya ketentuan tersebut harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai persetujuan. hal yang sama juga berlaku untuk kpk mana sekalipun tidak terdapat norma undang undang dasar yang secara tegas mengatur tentang seleksi pimpinan kpk, namun karena sifat constitutional important lembaga yang dibentuk berdasarkan undang undang dasar ini, maka kewenangan dpr juga harus diberi batas demarkasi yang sama dengan mana dpr hanya berwenang memberikan persetujuan terhadap calon pimpinan kpk yang diajukan oleh panitia seleksi. perlunya memberlakukan batasan yang sama atau pola yang sama antara keterlibatan dpr dalam seleksi komisioner dan pimpinan kpk adalah karena keduanya sama sama lembaga yang melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, mana pelaksanaan semua tugas yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman tersebut harus dijauhkan dari segala kemungkinan intervensi politik. selain itu, kewenangan dpr terkait seleksi pimpinan kpk tidak dapat dibandingkan atau disamakan dengan bpk, mana dpr diberi kewenangan untuk memilih anggota lembaga tersebut. bpk merupakan lembaga yang berperan untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, mana tugas terhubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dpr sehingga sangat logis jika pemilihan anggota bpk dilakukan dpr, sementara pimpinan kpk tidak demikian. pimpinan kpk haruslah orang orang yang bebas dari kepentingan politik tertentu karena akan melaksanakan tugas penegakan hukum mana anggota dpr juga menjadi bagian dari orang orang yang berpeluang untuk diproses secara hukum oleh kpk. atas dasar itulah, kewenangan dpr dalam memilih dan menetapkan pimpinan kpk harus dibatasi menjadi hanya memberikan persetujuan saja. penataan suprastruktur kekuasaan negara melalui perubahan undang undang dasar yang melahirkan beberapa komisi negara independen harus dirawat dan diperbaiki. maksud atau tujuan pembentukan lembaga atau pemimpin negara independen harus dijaga agar kehadirannya dapat memenuhi harapan yang dibangun ketika awal pembentukannya. jangan sampai perjalanan komisi negara independen terjebak pada praktik yang justru merugikan proses demokratisasi yang sedang dikembangkan. salah satu langkah penting untuk itu adalah dengan memperbaiki pola atau sistem rekrutmen yang dijauhkan dari segala kemungkinan intervensi politik yang dapat merusak kemandirian atau independensi komisi atau lembaga tersebut. miftah thaha perjalanan demokrasi semenjak era reformasi ini telah berjalan hampir tahun. selama ini nampaknya sistem demokrasi yang menata hubungan antara jabatan negara dan jabatan politik masih menyisakan persoalan yang perlu kiranya ditata yang mengarah terselenggaranya suatu pemerintahan yang baik, bersih, dan demokratis. semenjak pemerintah habibie membuka koridor demokrasi dengan mengeluarkan kebijakan undang undang nomor tahun maka kebebasan berbeda pendapat dijamin oleh undang undang. semenjak itu sampai sekarang kita merasakan bagiannya hidup demokrasi negara kita yang menghargai perbedaan pendapat itu. koridor demokrasi kedua dibuka oleh pemerintah habibie dengan mengeluarkan kebijakan undang undang nomor undang undang nomor undang undang nomor tahun tentang partai politik, pemilu, dan susuk mpr, dpr, dan dprd. semenjak itu lengkap sistem oleh pemerintahan reformasi, tidak ada ketakutan berbeda pendapat, dan tidak ada juga rasa takut masuk dan memilih partai politik yang dikehendaki oleh rakyat. bahkan undang undang lain yang melengkapi sistem demokrasi ini dikeluarkan, yaitu undang undang nomor tahun tentang desentralisasi pemerintahan daerah dan kemudian direvisi menjadi undang undang nomor tahun tahun awal reformasi tahun itu direvisi pula undang undang nomor tahun tentang kepegawaian yang monoloyalitas menjadi undang undang nomor tahun yang mengarah kepada netralitas pegawai negeri sipil. undang undang dasar menegaskan adanya macam pemegang kekuasaan negara, pertama, adalah pemegang kekuasaan penyelenggara pemerintahan adalah presiden kedua, pemegang kekuasaan pembuat undang undang adalah dewan perwakilan rakyat dan, ketiga, pemegang kekuasaan kehakiman adalah mahkamah agung dan mahkamah konstitusi beserta badan peradilan bawahnya. jabatan negara dan pejabat negara ada dua macam, yakni jabatan negara yang dipilih oleh rakyat akan tetapi diangkat oleh kepala negara berada ranah penyelenggara kekuasaan pemerintah. pejabat ini bisa dinyatakan sebagai pejabat yang independen dari intervensi politik. kedua, pejabat negara yang berasal dari partai politik dipilih oleh rakyat atau diangkat oleh pejabat politik yang dipilih rakyat, pejabat ini dalam ilmu politik disebut political appointed, pengangkatannya berada ranah atau domain politik perlu memperoleh political approval dari lembaga politik atau dari dewan perwakilan rakyat. pejabat negara yang dipilih oleh rakyat dilakukan melalui pemilihan umum atau pemilukada. sayangnya, pemerintah demokrasi yang sudah ditata kebijakan pertunangannya itu luput tidak mau menata hubungan antara jabatan jabatan negara dan jabatan politik, dan juga jabatan karir sesuai dengan jaminan konstitusi tersebut. dengan adanya undang undang nomor tahun tentang partai politik maka diawal reformasi itu bermunculan kehidupan partai politik. dalam literatur ilmu politik disebutkan bahwa partai politik merupakan suatu organisasi sosial yang distinsif yang tujuan utamanya adalah menempatkan calon calon pemimpinnya pada jabatan pemerintahan. syarat minimal dari suatu partai politik dilihat dari aspenan politiknya adalah merancang calon calon pejabat dari partainya untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. kedua, mendulang suara yang mendukungnya. dari perspektif ini maka kehadiran partai politik dalam tatanan administrasi pemerintahan tidak dapat lagi dihindari. bahkan, menurut guy peters dan jon pierre editor dari buku penelitiannya akhir tahun politicization the civil service menyatakan bahwa beberapa dasawarsa terakhir ini sektor pemerintahan telah menjadi arena yang dikuasai oleh politisi. hal ini berarti bahwa para pejabat dan pegawai pemerintahan harus memberikan perhatian yang lebih besar sebagai pelayan pelayan politik kepada jabatan jabatan politik yang memimpinnya. reformasi birokrasi yang kebijakan dan programnya telah dilaksanakan oleh pemerintah kiranya luput untuk memberi perhatian dalam menata tata hubungan yang demokratis dengan kedatangan orang orang partai politik sistem birokrasi pemerintah ini. jabatan negara dan jabatan politik, dan juga jabatan. karir sampai saat ini dalam sistem administrasi negara kita semenjak kita berada era reformasi ini tidak pernah diklasifikasikan secara tuntas sehingga tata hubungan antara ketiganya tidak jelas, bahkan dapat dikatakan sebagai praktik anomali dalam sistem administrasi pemerintahan. pimpinan partai politik yang dipilih rakyat atau ditunjuk oleh yang memilih menjadi pejabat negara seberapa jauh hubungannya dengan partai politiknya dan seberapa jauh klasifikasinya dengan jabatan negara yang bukan dipilih rakyat atau diangkat oleh kepala negara dalam domain fungsi kenegaraan. demikian pula pejabat karir militer atau kepolisian, kaitannya dengan political approval, ketika akan memangku jabatannya dewan perwakilan rakyat. apalagi seberapa jauh pula hubungannya dengan penggunaan fasilitas negara, termasuk anggaran dan pegawainya yang menyertai jabatan tersebut? formulasi tata hubungan ini, sampai saat ini, dibiarkan mengambang tanpa kejelasan atau dibiarkan dalam sistem yang disebut anomali tadi. bahkan dicari alasan kebenarannya jika pejabat negara itu menggunakan fasilitas negara, lebih lebih kalau jabatan negara itu dijabat oleh presiden kepala negara dan kepala pemerintahan yang merangkap pimpinan suatubatan negara yang berkaitan dengan pilihan rakyat dapat pula digolongkan atas dua macam jabatan. pertama, jabatan negara yang pengangkatannya tidak dipilih oleh rakyat, akan tetapi diangkat oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat. jabatan negara ini dalam ilmu politik disebut political appointed, jabatannya dinamakan political appointment. kedua, pejabat negara yang berasal dari partai politik dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. kedua jabatan negara ini perlu memperoleh approval politic. yang pertama melalui approval dewan, yang kedua melalui pemilihan umum langsung dari rakyat. bagi pejabat negara yang ahli sebut, pejabat. negara yang murni untuk negara pengangkatannya berada pada ranah atau domain sesuai dengan undang undang dasar berada pada kekuasaan yang dipegang oleh kepala negara. adapun pejabat negara yang berasal dari partai politik, yang dipilih rakyat, warna politiknya sangat kuat. oleh karena itu pengangkatannya berdasarkan undang undang melalui pemilu atau oleh pemilukada, seperti misalnya presiden, wakil presiden, anggota dewan, gubernur, wakil gubernur, bupati, walikota, dan wakilnya. bagi pejabat negara yang diangkat sebagai political appointed, seperti misalnya para menteri negara, ahli sarankan dimintakan approval dpr, sebagaimana diatur dalam uud seperti lazimnya dilakukan amerika atau negara negara demokrasi lainnya. zaman pemerintahan orde baru dahulu, hanya dikenal dua macam jabatan, yaitu, jabatan negara, pejabatnya disebut pejabat negara, dan jabatan karir birokrasi yang pejabatnya disebut pns atau pejabat eselon. sebenarnya jabatan politik sudah ada waktu itu, waktu pemerintahan orde baru. karena waktu itu sudah ada dua partai politik dan satu golongan. akan tetapi presiden soeharto tidak suka dalam pemerintahannya dibantu oleh partai politik dan yang membantu pemerintahannya adalah suatu kekuatan politik yang disebut golongan karya. maka semua jabatan politik yang diduduki golongan karya itu dinamakan pejabat negara, jabatan rangkap seperti ini disamarkan semenjak zaman orde baru. dengan demikian ahli berkesimpulan dan menganjurkan agar sidang mahkamah konstitusi mempertimbangkan usulan ahli seperti yang diusulkan oleh para pemohon supaya pengangkatan anggotaantasan korupsi dan hakim mahkamah konstitusi, bahkan hakim mahkamah agung, panglima tni, dan kapolri tidak perlu lagi dimintakan political approval atau uji kelayakan lembaga politik dpr. pengangkatan para pejabat negara yang ahli sebut itu cukup berada wilayah ranah kekuasaan presiden sebagai kepala negara. selain itu juga supaya tidak diintervensi kepentingan politik dari anggota partai politik dpr. jabatan negara ada dua macam yaitu jabatan yang murni yang bukan dari partai politik yang pengangkatannya dilakukan oleh kepala negara serta tidak perlu meminta persetujuan dpr dan pejabat negara yang berasal dari partai politik yang perlu ada dua approval yaitu, pertama, melalui pemilu atau pemilukada untuk jabatan yang approve nya langsung dari rakyat. kedua, pejabat politik dari partai politik yang diangkat oleh pejabat politik, misalnya para menteri itu diangkat dari partai politik yang diangkat oleh pejabat politik yang dipilih oleh rakyat presiden). menurut ahli, tata caranya memang harus berasal dari dpr atau dimintakan persetujuan atau pendapat dari dpr karena tempatnya orang politik itu dpr, jadi kalau orang partai politik diangkat jadi menteri yang juga orang orang berasal dari partai politik, yang sebagian partai politiknya ada dpr, maka bisa diketahui rekam jejak politiknya oleh anggota dpr. meskipun indonesia memakai sistem presidensial dan yang biasanya meminta approval itu sistem parlementer, tetapi kalau mau lebih objektif lagi, untuk jabatan politik yang rekam jejaknya dpr lebih jelas, mintakat persetujuan dpr: ahli memohon kepada mahkamah supaya dapat menjelaskan bedanya jabatan negara dan jabatan politik. seharusnya jabatan negara sudah tidak ada lagi kaitannya dengan partai politik karena itu murni jabatan untuk negara. para menteri maupun gubernur, bupati, dan sebagainya, jika sudah menjadi pejabat negara, maka selayaknya dia tidak banyak lagi berhubungan dengan partai politik atau tidak lagi menjadi kader partai politik yang sana mari menggunakan jabatan kadernya daripada jabatan negaranyketerlibatan dewan perwakilan rakyat dpr) dalam menentukan calon anggota komisi yudisial ky) akan mengganggu independensi (yaitu independensi kelembagaan dan independensi secara personal) atau kemerdekaan lembaga negara sebagaimana yang diamanatkan dalam ky. jika melihyebutkan adanya tugas dan wewenang dpr untuk memilih calon anggota komisi yudisial yang diajukan oleh presiden, terdapat pertentangan antara dengan uud mana dalam uud menggunakan istilah "persetujuan" sedangkan menggunakan istilah "memilih". sehingga, ketentuan guo bertentangan dengan uud karena menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang tidak dimaknai "persetujuan": bahwa dpr juga ikut terlibat dalam memilih calon anggota kpk, hal ini dapat dilihat dalam dan kpk, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi calon anggota kpk dantelah berusaha untuk mencantumkan ranking calon anggota kpk sebelum disampaikan kepada presiden, berdasarkan ketentuan sampai dengan kpk, bahwa seleksi calon anggota kpk dilakukan secara ketat, profesional, dan akuntabel untuk mendapatkan calon anggota kpk yang independen dan bebas dari kepentingan politik sehinggkembali oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu ix junctoara pemohon terdiri dari (dua) orang, yaitu pemohon adalah sebagai rektor uii universitas islam indonesia). sedang pemohon adalah warga negara indonesia yang bekerjatelah amandemen uud sistem ketatanegaraan indonesia berubah dalam struktur ketatanegaraannya dengan diubahnyanegara tersebut secara instrumental menggambar. karena fungsinya lembaga negara tersebut dinamakan"check and balances". dengan demikian, prinsip "check and balances" itu terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (separation powers). selain memunculkan lembaga negara utama, muncul lembaga lembaga negara baru sebagai wujud dari perubahan uud yang kemudian biasa disebut dengan state auxiliary organ atau state auxiliary institutions yang dalam bahasa indonesia diartikan sebagai "lembaga negara bantu" dan dalam hal ini hanya sebagai lembaga negara yang sifatnya sebagai penunjang dari lembaga sebelumnya. beberapa lembaga negara bantu yang diamanatkan dari uud antara lain adalahesiden, dan sebagainya.yang diamanatkan uud sebagai lembaga negara banturah. selain komisi yudisial yang bersifat konstitusional, lembaga negara bantu yang legitimasinya berdasarkan undang undang yaitu komisi pemberantasan korupsi kpk) yang dibentuk dari amanat dariwalaupun bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, kpk tetap bergantung kepada kekuasaan eksekutif dalam kaitan dengan masalah keorganisasian, dan memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam hal penuntutan dan persidangan perkara tindak pidana korupsidalam proses pembentukan kpk, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola kpk. sehubungan dengan permohonan pengujian ketentuan huruf dan serta dan kpk, yang menyatakan:"ewan pewakilan rakyat." dan kpkketentuan guo oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud yang menyatakan: uudterhadap dalil para pemohon yang menganggap bahwa mekanisme pengisian jabatan pada komisi yudisial dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi banyak melibatkan kewenangan dpr dalam proses pemilihannya, pemerintah berpendapat bahwa walaupun amandemen uud dengan jelas telah membedakan cabang cabang kekuasaannya bukan berarti kedua komientuk dari peraturan perundang undangan yang berbeda yaitu satu dari uud dan yang lain dari undang undang, kedudukannya sebagai lembaga negara yang berbentuk komisi tetap sama dalam fungsinya sebagai lembaga negara bantu dari lembaga negara utama seperti yang telah dijelaskan atas dan diperkuat dalam pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu xi tanggal agustus seperti yang dikutip bawah ini: yang menurut istilah yang dipakai oleh soetjipno sebagai salah seorang mantan anggota pah mpr..: oleh karena itu terkait dalil para pemohon yang menyatakan menggunakan istilah "memilih" sedangkan uud menggunakan istilah "persetujuan". pemerintah berpendapat bahwa dalam proses perekrutan anggota dan kpk mana banyak melibatkan kewenangan dpr, hal ini dengan dalil yang hampir sama juga pernah diajukan uji materi terhadap mahkamah agung yang putusannya dikabulkan putusan nomor puu xi dapat dikutip sebagai berikut: kata "dipilih""disetujui", frasa (tiga) nama calo": baik norma dalam dan uud menggunakan istilah "persetujuan" dan norma kekuasaan kehakiman dan menggunakan istilah "dipilihhmemilih". kekuasaan kehakiman calon hakim agung diusulkan komisi calon hakim agung sebagaimana rakyat untuk mendapatkan oleh dewan.tetapkan sebagai hakim agung oleh oleh komisi yudisial presiden komisi yudisial anggota komisi yudisial diangkat dpr wajib memilih dan menetapkan dan diberhentikan oleh presiden (tujuh) calon anggota dalam waktu perwakilan rakyat sejak tanggal diterima usul dari presiden pemerintah pada prinsipnya sangat menghormati putusan mahkamah konstitusi guo dan putusan tersebut telah dilaksanakan dalam proses pemilihan calon hakim agung yang baru saja dilaksanakan dpr, sehingga pemerintah menyerahkan kepada yang mulia ketua majelis mahkamah konstitusi untuk menilai dan memutuskannya. terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan keterlibatan dpr dalam menentukan calon anggota kpk sebagaimana diatur dalam dan kpk bertentangan dengan tujuan pembentukan kpk sebagai lembaga negara yang independen dan justru akan menggangu independensi kpk, menurut pemerintah terkait mekanisme pengisian jabatan anggota kpk tidak secara eksplisit diatur dalam uud sehingga hal tersebut merupakan pilihan kebijakan (open legal policy) pembentuk undang undang dpr dan presiden). lebih lanjut, menurut pemerintah, independensi suatu lembaga tidak hanya dapat diukur dalam proses pengisian jabatannya saja, namun makna independen yang sesungguhnya adalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. hal ini dapat dilihat dari makna independensi kpk yang terdapat dalam kpk" penjelasannya menyatakan:berdasarkan keterangan tersebut atas, terhadap dalil para pemohon yang menganggap ketentuan huruf dan komisi yudisial dan ketentuan dan kpk bertentangan dengan uuderiksa, mengadili, dan memutus dengan memberikan putusan yang bijak dan seadil adilnya (ex ago bono). menimbang bahwa komisi pemberantasan korupsimenjelaskan sebagai berikut:undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, dengan alasan bahwa hak konstitusional para pemohon telah dirugikan oleh dan kpkara pemohon dirugikan dengan adanya dan dan ketentuan dan kpk dalam permohonan perkara guo, maka dengan mendasarkan pada pertimbangberdasarkan hal hal sebagaimana tersebut atas, maka apakah pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan uji undang undang ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis mahkamah konstitusi. il. berkenaan dengan pokok perkara berkenaan dengan pokok perkara, kami menyampaikan hal hal sebagai berikut: kpk dinyatakan sebagai lembaga yang penting secara konstitusional constitutional important), mahkamah konstitusi dalam pertimbanganan tindak pidana pencucian uang.ada banyak kajian dan berbagai kasus korupsi yang kini ditangani lembaga penegakan hukum menegaskan bahwa salah satu episentrum korupsi berada lembaga politik dan kini juga dikenal adanya political corruption. hingga saat ini cukup banyak terdakwa yang berasal dari partai politik yang didakwa melakukan dugaan penyalahgunaan kewenangan kemudian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. berdasarkan data yang dimiliki kpk (sumber: sampai dengan april pejabat dpr dprd yang terlibat dalam kasus korupsi yang ditangani oleh kpk sebanyak orang. data tersebut belum termasuk perkara yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. dalam lingkup internasional, terdapat kecenderungan yang kian tak terbantahkan bahwa eksistensi lembaga anti korupsi seperti kpk, keberadaannya diatur dan dirumuskan tidak hanya dalam bentuk undang undang namun dimasukkan dalam konstitusi suatu negara. hingga saat ini, terdapat sekitar (tiga puluh) negara dunia yang mengatur eksistensi lembaga anti koreksinya dalam konstitusi, antara lain: timor leste, brunei darussalam, malaysia, thailand, brazil, argentina dan lainnya profil lembaga anti korupsi berbagai negara, dipublikasi kpk. sifat independensi kpk dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sifat independensi merupakan suatu hal yang sangat prinsipil bagi kpk. ini terlihat pada bagian menimbang huruf dan kpk yang secara tegas menyebutkankekuasaan manapun. independensi kpk tidak hanya melekat pada kpk sebagai sebuah lembaga, namun juga melekat pada diri pimpinan kpk sebagai penanggung jawab tertinggi. oleh karenanya, pimpinan. dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sudah seharusnya tidak ber pemohon yang sangat concern dan aktif melakukan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan nilai nilai konstitusionalisme berpendapat bahwa, bahwa para pemohon berpendapat bahwa keberadaabkan dan kpk tidak akan dapat menjalankan fungsinya secara independen sebagaimana tujuan pembentukannya yakni sebagai lembaga negara yang independen. hal tersebut dikarenakan dalam pola rekrutmen calon anggota dan calon anggota kpk yang sudah melalui seleksi yang sangat ketat tingkat panitia seleksi, ternyata hasilnya dapat dimuntahkan pada saat mengikuti fit and proper test dpr, tri dharma perguruan adalah meliputi: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan catur dharma uii adalah. dengan demikian, uii ditambah dharma yang keempat, yaitu: dakwah islamiyah, bahwa permohonan guo sangat penting diajukan oleh para pemohon karena uii sebagai pts telah berdiri sejak tahun memiliki pulsituasi di bawah pengaruh suatu lembaga negara tertentu dan ataupun dikendalikan cabang cabang kekuasaan lainnya. sifat independensi kpk sebagaimana diatur dalam kpk dipertegas oleh mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor puu iv dengan pemohon drs. mulyana wirakusumah dan pemohon ii: prof. dr. nazaruddin syamsuddin, dkk. pada halaman putusan perkara tersebut, mahkamah konstitusi menegaskan bahwaoleh karenanya, untuk menjaga independensi pimpinan kpk maka upaya upaya yang dapat menempatkan pimpinan kpk menjadi tidak independen harus dihindari sejak dari awal, yaitu sejak dilakukannya proses rekrutmen calon pimpinan kpk. untuk itu, pola rekrutmen calon pimpinan kpk yang dilakukan harus mampu meminimalisir intervensi ataupun pengaruh politik dari cabang kekuasaan negara, baik eksekutif maupun legislatif. permasalahan konstitusional problem konstitusional yang harus dinilai dan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam permohonan adalah apakah kewenangan dpr dalam proses pemilihan komisioner kpk tidak menyebabkan adanya suatu potensi atau faktual pengaruh atas kedudukan pimpinan kpk yang bekerja pada suatu lembaga negara yang bersifat independen yang susunan, kedudukan, dan keanggotaannya diatur dengan undang undang tersendiri. berdasarkan ketentuan kpk, proses rekrutmen pimpinan kpk dilakukan melaluiyang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah: panitia seleksi menentukan nama nama calon pimpinan kepada presiden dengan jumlah (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan: presiden menyampaikan nama nama calon pimpinan kpk kepada dpr: dpr memilih dan menetapkan calon pimpinan kpk beserta susunan ketua dan wakil ketua kpk, dpr menyampaikan calon yang terpilih kepada presiden: dan presiden menetapkan calon terpilih sebagai pimpinan kpk. apabila memperhatikan proses proses tersebut maka dapat disimpulkan bahwa calon calon pimpinan kpk harus melalui (dua) kali seleksi, yaitu: seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi (vide kpk):dan seleksi yang dilakukan dpr (vide dan kpk). berkaitan dengan pola rekrutmen pejabat publik, dalam hal ini adalah pimpinan kpk tersebut maka terdapat (tiga) isu penting yang perlu dikemukakan, yaitu: dpr mempunyai fungsi dan kewenangan yang telah dirumuskan secara eksplisit dan limitation sebagaimana diatur dalam dan uud yakni: fungsi legislasi sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang undang: fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. selain ketiga fungsi tersebut, untuk melaksanakan tugas tugasnya maka dpr juga diberikan beberapa hak sebagaimana diatur dalam dan uud yaitu hak angket, hak interpelasi. berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut atas maka tidak ada satu pun dalam konstitusi yangeksplisit dan tegas bahwa dpr mempunyai kewenangan untuk melakukan rekrutmen atau pemilihan pejabat atau penyelenggara negara. oleh karenanya proses rekrutmen atau pemilihan pejabat atau penyelenggara negara termasuk pimpinan kpk yang dilakukan dpr tidak sesuai dengan pelaksanaan ke (tiga) fungsi dpr tersebut. dalam konteks fungsi pengawasan, dpr mempunyai hak yang sering disebut sebagai the right confirm atau hak untuk mengajukan pernyataan setuju atau tidak setuju. dpr tidak dapat melakukan technical selection, seperti yang dilakukan oleh panitia seleksi panel) yang mengurusi persoalan persoalan teknis, seperti memperhatikan kelengkapan administratif, menguji kapasitas, integritas, dan kesehatan. dalam melaksanakan fungsi pengawasan oleh dpr dikenal mekanisme checks and balances. pada konteks tersebut maka kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah harus mendapatkan kontrol dari dpr tetapi bukan ditujukan untuk diambilalih atau diduplikasi sehingga terjadi pengulangan (redundancy) yang bisa berakibat pada pemborosan waktu dan anggaran (spend time and money). bahkan redundancy pelaksanaan kewenangan juga dapat menimbulkan hasil yang cukup ekstrim berupa saling meniadakan proses yang telah dilakukan, bukannya saling melengkapi satu dan lainnya (komplementer). berkenaan dengan pemilihan pimpinan kpk, dan kpk yang memerintahkan kepada pemerintah untuk membentuk panitia seleksi yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. dengan demikian, panitia seleksi itu sudah melibatkan rakyat sebagai sang pemilik kedaulatan sebagai manifestasi uud yang menjadi bagian dari panitia seleksi sehingga seyogianya hasil dari panitia ini tidak dapat diabaikan begitu saja oleh dpr. satu hal penting yang perlu dikemukakan, panitia seleksi juga mengundang keterlibatan lsm dan komunitas masyarakat sipil lainnya untuk terlibat dalam memberikan masukan dan mengawal proses rekrutmen yang dilakukan oleh panitia seleksi. itu sebabnya adm jejak, ihwal latar belakang dan informasi lainnya dari calon pimpinan kpk yang diberikan oleh lsm dan komunitas masyarakat sipil melalui proses investigasi dan kajian yang mereka lakukan. terlebih lagi, fakta menunjukan bahwa proses pemilihan oleh dpr yang selama ini terjadi bersifat technical selection yang disertai dengan potensi konflik kepentingan dan political intervention . dengan kata lain, proses rekrutmen pada suatu lembaga negara yang sifatnya independen maka bilamana perekrutan melibatkan eksekutif dan atau legislatif, maka potensi pengaruh politik, baik yang bersifat laten maupun manifest seharusnya ditiadakan. fakta politis dan sosiologis rekrutmen pejabat publik ada fakta politis dan sosiologis yang kini kian tak terbantahkan yaitu sistem rekrutmen pada jabatan publik sebagai bagian dari sub sistem sosial politik birokrasi ini, seolah tengah mengulangi problem fundamental masa lalu yang menyebabkan berkembangnya potensi fasilitas korupsi. pada rezim masa lalu, kekuasaan eksekutif yang tak terkontrol menyebabkan problem segala aspek kehidupan sehingga salah satu nilai spiritualitas reformasi dulu adalah mengurangi kecenderungan executive heavy. namun kecenderungan yang terjadi pada saat ini adalah pendulum kekuasaan berayun terlalu jauh menuju absolutisme kekuasaan legislatif (legislative heavy). pada konteks itu, setiap komponen bangsa indonesia memiliki kewajiban etik, moral, dan praktikal untuk menyeimbangkan pendulum kekuasaan negara yang telah berayun terlalu jauh tersebut. hal itu dilakukan dengan mendudukkan secara benar dan memberikan fungsi dan peran yang proporsional agar pendulum tidak menjadi suatu sistem yang justru merusak kehendak kuat untuk membangun sistem ketatanegaraan indonesia. konflik kepentingan, intervensi dan independensi pada situasi seperti tersebut pada angka atas, maka terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat saja dilakukan oleh parlemen karena program pemberantasan korupsi mengganggu stabilitas kepentingan yang ada parlemen. kesemuanya itu dapat mendorong terjadinya potensi intervensi yang dapat mempengaruhi independensi kpk melalui proses rekrutmen pimpinan kpk. potensi seperti itu juga potensialtetapi persyaratan panitia seleksi yang menyertakan unsur dari masyarakat, bekerjanya kontrol sosial yang dikembangkan media, dan kian menguatnya solidaritas masyarakat sipil dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan yang dilakukan pemerintah. apabila dpr tidak terlibat dalam proses pemilihan pimpinan kpk maka dpr dapat menggunakan kewenangan konstitusionalnya dibidang pengawasan secara lebih optimal. pelanggaran konstitusi apabila membandingkan pola rekrutmen pimpinan lembaga negara indonesia maka terjadi ketidakseragaman dalam melakukan proses rekrutmen. dalam proses rekrutmen hakim agung, uud mengatur bahwa pengangkatan hakim agung ditetapkan oleh presiden setelah menerima calon hakim agung yang disetujui oleh dpr. namudisebutkan pengangkatan hakim agung dipilih oleh dpr. meskipun terjadi penyimpangan mekanisme tersebut dalam dan dan ky, namun penyimpangan dalam kedua tersebut telah diluruskan oleh mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor puu xi terjadi suatu tindakan yang diskriminatif dalam proses rekrutmen pimpinan kpk bila dibandingkan dengan lembaga lainnya. dalam kpk, maka kpk adalah satu satunya lembaga negara yang proses rekrutmen dan susunan pimpinannya, khususnya pemilihan ketua posisinya, ditentukan sendiri oleh dpr. padahal lembaga negara lainnya yang memiliki sifat independen, seperti mahkamah konstitusi, mahkamah agung, komisi yudisial, komisi ombudsman, komisi pemilihan umum hingga badan pengawas pemilihan umum menentukan sendiri pemilihan ketua komisi lembaganya. fakta tersebut semakin menegaskan bahwa adanya kebijakan yang bersifat diskriminatif selain potensi dan fakta intervensi atas kpk yang salah satunya melalui proses rekrutmen para pimpinasebagaimana tersebut dalam pokok perkara atas maka secara nyata telah bertentangan dengan nilai nilai dalam uuddari perlakuan yang bersifat diskriminatif dasebanyak (dua puluh satu) calon dalam huruf sepanjang tidak dimaknai sebanyak (tujuh) calon , kata memilih dalam sepanjang tidak dimaknai persetujuan , dan frasa "sebanyak (tiga) kali dari dalam sepanjang tidak dimaknai sebanyak sama bertentangan dengnegara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud kata dipilih dalam dan frasa memilih dan menetapkanyang kesemuanya sepanjang tidak dimaknai persetujuan bertentangan denganhurufbahwa ketentuan dalam kpk yang dimohonkan pengujian tersebut selengkapnya menyatakan. republik indonesibahwa ketentuan dalam dan kpk yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan uud khususnya terhadap dan yang selengkapnya menyatakan sebagai berikutdan kbahwa pemohon adalah sebagai rektor universitas islam indonesia uii) yang keduanya sangat concern dan aktif melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan nilai nilai konstitusionalisme, bahwa para pemohon mendalilkan pengajuan permohonan guo adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. uii memiliki puluhan ribu mahasiswa dan alumni yang akan dan telah berkiprah dan mengabdkorupsi, kolusi, dan nepotisme, bahwa, menurut para pemohon,bu mahasiswa dan alumni yang akan dan telah berkiprah dan mengabdi kepada negeri inpara pemohon berpandangan yang menjadi objek pengujian dalam permohonan ini sangat berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon karena tersebutkarena,, bahwa meskipun dalam putusan nomor puu x: bahwa oleh karena itu para pemoho. samping memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukannya. dengan kata lain, dpr dapat menol: bahwa, menurut para pemohon, ketentuan yang diajukan dalam permohonan guo sangat berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon karena: bahwa mahkamah dalam putusan nomor puu xi bertanggal januar,, bahwa para pemohon mendalilka, selain membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan perihal calon komisioner tersebut. dpr dapat menolak memberikan persetujuan kepada seorang calon karena terbukti proses seleksi tidak dilakukan secara fair dan atau ada pengaduan keberatan dari masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap calon pejabat publikmenurut para pemohon, kewenangan dpr dalam rekrutmen pejabat publik tersebut perlu diluruskan dan dikembalikan kepada konstitusi. jika tidak, akan karena adanyaketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon tersebut karena putra putri terbaik dari negeri ini tidak mendapat kesempatan yang layak untuk mengabdi kepada negeri ini: bahwa berdasarkan uraian atas, menurut para pemohon,serta kata dipilih dalam dan frasa memilih dan menetapkan dalam dan kpk telah melanggar dan merugikan hak konstitusional para pemohon yang diatur dalamengan mengajukan alat bukti tertulis bertanda dan berupa fotokopi kartu tanda penduduk serta berupa fotokopi npp atas nama sri kasturi puspitasari sh., pemohon ii). terkait dengan alasan kedudukan hukum pemohon sebagai rektor uiiusat studi hukum konstitusi untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, para pemohon juga mengajukan alat bukti tertulis bertanda berupa fotokopi surat keputusan pengurus yayasan badan wakaiversitas islam indonesia nomor sk prs ybw iv tertanggal april berupa, berupa fotokopi npp atas nama yayasan universitas islam indonesia, dan berupaix tertanggal september yang kesemuanya tersebut, menurut mahkamah, memenuhi ketentuan kedudukan hukum sebagai badan hukum publik, bahwa pemohon baik sebagai perseorangan yang beraktivitas perguruan tinggi maupun sebagai rektor badan hukum publik perguruan tinggi yang melaksanakan tri dharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, menurut mahkamah, salah satu bentuk riil dari pengabdian tersebut adalah dengan melakukan kegiatan advokasi dalam rangka memastibagi seluruh civitas akademika untuk memperoleh peluang yang sama mengabdikan diri untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa dan negara sesuai bidang keilmuan masing masing, yang dalam perkara guo terkait dengan proses rekrutmen calon komisioner dan kpk yang dalam proses tersebut sangat terbuka peluang bagi civitas akademika maupun alumni perguruan tinggi yang bersangkutan untuk ikut serta dalam seleksi tersebut, sehingga, menurut mahkamah, pemohon memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh uudyang hal tersebut menjadi tanggung jawab pemohon yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan dalam undang undang guo, bahwa terhadap pemohon sebagai pengajar yang juga aktif dalam bidang studi hukum konstitusi yang kegiatannya berkaitan dengan penerapan nilai nilai konstitusionalisme, menurut mahkamah, juga memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan guo karena terhadap pemohon juga melekat hak yang sama yang berpotensi pula untuk suatu saat nanti turut serta dalam proses rekrutmen tersebut, selain fakta sebagaimana diuraikjuga aktif memperjuangkan nilai nilai konstitusionalisme yang salah satunya adalah memperjuangkan terpenuhinya hak hak konstitusional warga negara yang pemohon termasuk dalamnya, oleh karenanya menurut mahkamah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo: bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon tersebut memenuhi syarat spesifik dan aktual yang apabila permohonan guo dikabulk yang tidak hanya ditentukan oleh kedudukan lembaganya tetapi juga oleh pola rekrutmen calon anggotanya. tersebut, bahwa seleksi calon anggota dan calon anggota kpk dilakukan dengan tahapan pembentukan panitia seleksi panel) yang dibentuk oleh presiden sebagaimana yang diatur dalaman kpk yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang memiliki integritas dan kompetensi bidangnya masing masing, bahwa setelah panel melakukan seleksi dapat dikel karena guo telah mengebiri panel sehingga tidak hanya tidak boleh melakukan pertandingan pemeringkatan tetapi juga harus mengajukan calon yang melebihi jumlah yang dibutuhkan: bahwa hasil seleksi yang dilakukan oleh panel dapat dikatakan tidak memiliki kepastian hukumel: bahwa demi kepastian hukum, sudah semestinyaersebut tidak terulang lagi. i3. menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda sampai dengan dan dua orang ahli, serta kesimpulan tertulis yang selengkapnya tercantum pada bagian duduk perkara,erahkan sepenuhnya kepada mahkamah untuk mengadili perkara guo melalui putusan yang bijak dan seadil adilnya, yang selengkapnya tercantumkpk,komisi pemberantasan korupsi, keterangan ahli yang diajukan oleh para pemohon, bukti tertulis yang diajukan para pemohon, dan kesimpulan tertulis yang diajukan oleh para pemohon yang selengkapnya pada bagian duduk perkara, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon, mahkamah perlu mengemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa perubahan uud secara umum dilakukan dalam rangka peningkatan demokratisasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. terkait dengan kekuasaan kehakiman, perubahan uud dilakukan dalam rangka untuk lebih memberikan jaminan secara konstitusional tentang independensi dan imparsialitas (kemerdekaan) dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang (vide dan uud bahwa dalam perubahan uud tersebut, dalam bab tentang kekuasaan kehakiman, dibentuk lembaga yang secara konstitusion(vide uud ketentuan konstitusional tersebut telah dipertimbangkan oleh mahkamah dalam putusan nomor puu iv bertanggal agustus yang antara lain mempertimbangkan: . : bahwa sebagai lembaga negara yang diberikan fungsi tertentu oleh uud maka anggota haruslah orang yang memilik, yang untuk pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat dpr) divide dan uud selanjutnya, uud juga memerintahkan kepada pembentuk undang undang supaya mengatur susunan, kedudukan, dan keanggotaan dengan undang undang (vide uud i3. menimbang bahwa terhadap pengujian konstitusionalitas mengenai ketentuan yang terdapat padaky, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa secara umum tersebut mengatur tentang rekrutmen untuk pengisian anggota yang untuk itu sebagai pelaksanaan amanmenugaskan kepada presiden untuk membentuk panitia seleksi panel) dalam rangka pemilihan anggota dengan prosedur dan jangka waktu yang telah ditentukan. frasa sebanyak (dua puluh satu) calon dalam huruf dan frasa "sebanyak (tiga) kali dari dalam diartikan bahwa panel dalam menyelenggarakan seleksi calon anggota yang berjumlah (tujuh) orang harus menghasilkan calon dan demikian pula untuk mengisi kekosongan (satu) anggota, panel harus menghasilkan (tiga) calon. jumlah tersebut adalah (tiga) kali dari komposisi anggota atau (tiga) kali dari kekosongan anggota yang akan diisi. selanjutnya hasil tersebut oleh presiden diajukan kepada dpr. kaitannya dengan ketentuan pada kata memilih dalam ky, dpr wajib memilih dan menetapkan (tujuh) dari (dua puluh satu) calon atau (satu) dari (tiga) calon yang diajukan oleh presiden: bahwa berdasarkan uraian atas, permasalahan konstitusional yang harus dijawab oleh mahkamah adalah apakah ketentuan tersebut bertentangan dengan uud atau secara khusus bertentangan dengan yang menjadi dasar permohonan para pemohon, i3. menimbang bahwa terhadap mekanisme rekrutmen untuk pengisian keanggotaan ky, menurut mahkamah, memiliki kesamaan dengan mekanisme rekrutmen hakim agung yang telah dipertimbangkan oleh mahkamah dalam putusanertanggal januari sebagai berikut: paragraf paragraf menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah, dan ma, serta, i3. menimbang bahwa substansi dalam pertimbangan atas adalah ketentuan konstitusional tentang persetujuan sebagaimana diatur uud yang dalam undang undang diubah menjadi pemilihan dalam proses rekrutmen calon hakim agung dpr yang oleh mahkamah dinyatakan bertentangan dengan uud demikian pula mengenai komisi yudisial, uud menentudari ketentuan tersebut jelas bahwa antara proses pengisian hakim agung dan anggota komisi yudisial adalah sama yaitu harus dengan persetujuan dpr. berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena dalam permohonan pengujian konstitusionalitas guo adalah sama dengan substansi pertimbangan dalam putusan atas, maka substansi pertimbangan hukum tersebut mutasi mutans berlaku sebagai pertimbangan dalam putusan permohonan guo. bahwa khusus mengenai kata memilih dalam undang undang guo manakala kata dimaksud secara konstitusional dimaknai dengan menyetujui , sedangkan sebelumnya terdapat frasa dpr wajib dan sesudahnya terdapat frasa dan menetapkan maka selengkapnya tersebut menjadi dpr wajib menyetujuipemaknaan tersebut akan menimbulkan implikasi hukum bahwa dpr dengan kewenangan yang ada padanya menjadi tidak bisa lain kecuali wajib menyetujui dan menetapkan calon yang diusulkan oleh presiden. dengan istilah lain, dpr hanya menjadi tukang stempel saja. hal tersebut secara konstitusional tidak boleh terjadi. terlebih lagi, manakala dikaitkan dengan semangat reformasi yang menjadi jiwa perubahan uud dpr dengan kewenangan yang ada harus kuat, supaya prinsip checks and balances terselenggara sebagaimana mestinya. oleh karena itu, menurut mahkamah, pemakamannya harus meliputi kata wajib yang terdapat sebelumnya, kata menetapkan yang terdapat sesudahnya dan pemaknaan kata memilih harus pula tetap menyediakan ruang kebebasan dpr dalam menjalankan kewenangannya untuk mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diajukan oleh presiden. adapun frasa dan menetapkan harus dimaknai untuk menetapkan . dengan demikian, dengsetujuan kepada seorang calon, karena terbukti dalam proses seleksi tidak dilakukan secara fair dan atau ada pengaduan keberatan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan, bahwa kewenangan dpr dalam recruitment pejabat publik tersebut perlu diluruskan dan dikembalikan kepada konstitusi. jika tidak, sudah barang tentu, karena adanya.dengan kata lain, apabila guo tidak dibatalkan oleh mahkamah konstitusi, maka hal ini. karena, putra putri yang terbaik dari negeri ini tidak mendapat kesempatan untuk mengabdi untuk negeri ini:emohon pengujian serta kpk dan hubungan hukum (causal terbang) terhadap penerapdan uudmaksud tersebut menjadioleh karenanya, menurut mahkamah, dalil para pemohon beralasan menurut hukum, i3. menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian konstitusionalitas kata dipilih dalam dan frasa memilih dan menetapkan dalam dan kpk, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa kpk merupakan lembaga penting yang dibentuk dalam era reformasi karena fungsinya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. pada saat sekarang ini tindak pidana korupsi terus meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas yang akan membawa bencana yang mengancam kehidupan perekonomian nasional pada khususnya, sertyang dengan demikian menjadi tindak pidana yang tidak konvensional lagi (tindak pidana luar biasa). kpk sebagai penegak hukum untuk memberantas korupsi dibentuk dengan latar belakang ketika penegakan hukum secara konvensional tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. kpk dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang didasarkan pada amanat(selanjutnya disebut tap mpr ilvide penjelasan umum kpk. dengan demikian, dalam hal yang terkait dengan norma yang menjadi dasar pembentukan kelembagaan dan mekanisme rekrutmen untuk pengisian jabatan dalamnya, antara kpk dan adalah berbeda. prosedur dan mekanisme pengisian anggota ditentukan secara tegas dalam uud sedangkan prosedur dan mekanisme pengisian anggota kpk ditentukan oleh undang undang, bahwa dan kpk secara umum memuat norma yang mengatur tentang rekrutmen untuk pengisian jabmerangkap pimpinan kpk yang dipilih oleh dpr berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh presiden. dalam rangka pengusulan tersebut presiden membentuk panitia seleksi panel) yang bertugas melakukan seleksi calon tersebut dan menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada presiden dalam waktu tertentu. presiden menyampaikan nama calon sebanyak (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada dpr: i3. menimbang bahwa kpk adalah undang undang yang dibentuk dalam rangka memberikan dasar hukum kepada pembentukan kpk, dan untuk mengatur mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagai penegakan hukum yang luar biasa. pengaturan penegakan hukum yang demikian, sebagaimana diuraikan atas, merupakan pemenuhan tuntutan dinamika sosial politik terhadap eskalasi dan meluasnya tindak pidana korupsi yang telah terjadi sedemikian rupa supaya tidak menjadi bencana yang mengancam perekonomian nasional sebagaimana telah dipertimbangkan atas. dengan demikian, pembentukan uu. kpk, meskipun dimaksudkan sebagai dasar hukum pembentukan lembaga dan mekanisme penegakan hukum luar biasa, namun secara kelembagaan tidak terdapat ketentuan konstitusional yang secara spesifik mengamanatkan pembentukannya, apalagi mekanisme pengisian pimpinan merangkap anggota kpk, karena hal tersebut merupakan tuntutan dari dinamika sosial politik dalam implementasi penegakan hukum yang berada dalam ranah kebijakan umum pemerintahan negara: i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas, pemberian kewenangan kepada presiden mengusulkan calon pimpinan merangkap anggota kpk dan pemberian kewenangan kepada dpr memilih calon yang diajukan presiden tersebut adalah berada dalam ranah kebijakan pembentuk undang undang (opened legal policy). hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip checks and balances system antara presiden dan dpr. oleh karenanya, menurut mahkamah,mpunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebanyak (tujuh) calon ,tujuhwenang menyetujui atau tidak menyetujui ,wenang menyetujui atau tidak menyetujuisama dengan jumlah keanggotaan yang kosong kepada dpr.pada hari senin, tanggal dua puluhomisi pemberantasan korupssanto ttd. ttd. wahiduddin adams anwar usman salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman: iii. alasan permohonan pengujian umum bahwandang undang dasarsebagaimana dimuat dalam uud yang menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum", bahwa yang menjadi fokus perhatian para pemohon adalah keterlibatan dpr yang begitu sentral dan menentukan dalam pola rekrutmen calon anggota sebagaimana diaturalon anggota kpk sebagaimana diatur berbunyi sebagai berikut: bahwa dan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi kpk) berbunyi, bahwa independensi atau kemerdekaan sebuah lembaga negara bukan hanya ditentukan oleh kedudukan lembaganya tetapi juga oleh pola rekrutmen calon anggotanya. oleh karena itu,: bahwa seleksi calon anggota dan kpk dilakukan dengan tahapan pembentukan panitia seleksi yang dibentuk oleh presidnegara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama syarief almahdali, pekerjaan wiraswasta alamat jalan diponegoro gang cahaya rt. nomor kel. bengkok, kota tarakan, kalimantan utara sebagai . pemohon nama zulkifli alka, pekerjaan advokat alamat jalan k.h. wahid hasim, komplek perumahan pinang mas blok.c nomor rt. kel. sempat selatan, kota samarinda, kalimantan timur sebagai . pemohon il, nama thamrin pekerjaan swasta alamat jalan merdeka rt. nomor kel. sei pinang kec. sungai pinang, kota samarinda, kalimantan timur sebagai . pemohon iii, nama asnawi arbani, hum pekerjaan karyawan swasta alamat jalan abdul thalib gg. nomor kel. sungai pinang kota samarinda, kalimantan timur sebagai . pemohon iv, nama ir. samsul tribuna, dipl eng pekerjaan swasta alamat jalan sjahranie komplek perum villa tamara blok. nomor kel. air hitam kec. samarinda ulu kota samarinda, kalimantan timur sebagai . oo. pemohon nama sukarno wijaya pekerjaan swasta alamat perum bengkuring raya, kel. sempat selatan kota samarinda, kalimantan timur sebagai n5255052 . pemohon vi, nama sonny setiawan, pekerjaan swasta alamat jalan d.i panjaitan, gang sejahtera indah, kel. pelindung permai nomor kota samarinda, kalimantan timur sebagai . pemohon vii: nama wahidin sh.,mh pekerjaan purnawirawan alamat jalan elang nomor rt. kelurahan sungai pinang dalam kecamatan sungai pinang kota samarinda, kalimantan timur sebagai pemohon viiiketiga, norma hukumterkait isu hukum pertama,tidak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum peraturan perundang undangan. dengan demikian dalil para pemohon yang terkait dengan jangka waktu tersebut, tidak beralasan menurut hukum, i3. menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon sepanjang frasa, dengan pertimbangan gubernur kalimantan timur', sebagaimana diatur dalam penjelasan mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan setiap aparatur pemerintah wajib bertindak berdasarkan peraturan perundang undangan dan dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan kepentingan umum serta tidak diskriminatif. selain itu, sejalan dengan asas asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan harus pula mempertimbangkan kepatutan dan keadilan. gubernur provinsi kalimantan timur selaku penanggung jawab pemerintahan provinsi induk wajib memberikan dukungan agar terjadi proses pengalihan fasilitas, aset, keuangan, personil kepada daerah pemekaran, agar antara daerah induk dengan daerah baru tercapai keseimbangan dan kesinambungan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. oleh karena itu, peranan gubernur provinsi kalimantan timur sebagai provinsi induk dalam memberikan pertimbangan pada pengangkatan penjabat gubernur provinsi kalimantan utara telah sejalan dengan peraturan perundang undangan dan asas asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang harus dipatuhi oleh aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam negara kesatuan republik indonesia sebagai negara hukum. dengan demikian, dalil para pemohon guo, tidak beralasan menurut hukum. adapun pengujian guo terhadap dan uud menurut mahkamah, hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya,hartonopanitera pengganti, ttd. ida ria tambunan dan pemerintahan, tidak memperoleh: bahwatidak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, tidak mendapatkanketentuan guo:bahwa menurut pendapat para pemohon,maupun pemohon sampai dengan pemohon dalam kedudukan selaku perorangan warga negara indonesia (bukan penduduk provinsi kalimantan utara), norma dasar dalam dan uud memberikan hak konstitusional kepada pemohon maupun pemohon sampai dengan pemohon selaku warga negara indonesia untuk bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian apapun. hal mana juga berarti bahwa seluruh hukum dan perundang undangan yang positif cast guo kaltara harus menjamin kebebasan dan hak warga negara sekaligus membatasi secara tegas kekuasaan para penguasa yang dibenarkan atas dasar undang undang yang disebut kewenangan (dikembangkan dari soetandyo wignjosoebroto, hukum, kebebasan, kekuasaan , artikel dalam majalah d&r edisi mei hak hak konstitusional dimaksud harus menjiwai seluruh sistem hukum maupun rumusan setiap kata dan frasa dalam setiap rumusan hukum perundang undangan cast guo kaltara, sehingga pemohon maupun pemohon sampai dengan pemohon selaku warga negara mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama hadapan hukum, bahwa imitasi waktu pengisian jabatan definitif gubernur dan wakil gubernurpengelolaan wilayah perbatasan. masalah pertahanan, termasuk penjagaan batas wilayah memang menjadi urusan pusat, tetapi otonomi daerah menghendaki juga diberikannya wewenang kepada daerah dalam kerangka ketahanan sosial atas seluruh wilayah nkri. masalahnya, dalam yurisdiksi pemerintah daerah itulah sering terjadi pencabutan patok patok tapal batas, tindakan ilegal dan kejahatan transnasional. yang pertama tama terkena akibat dan dimintai tanggung jawab atas berbagai hal tersebut adalah pemerintah daerah wilayah perbatasan yang bersangkutan (dikembangkan dari gagasan moh. mahfud md, tata kelola perbatasan negara kita , makalah, konvensi nasional forum rektor indonesia, kampus uii, yogyakarta, tanggal agustus menurut pemohon ketentuan guo, sehingga pemohon terhalangi hak hak konstitusionalnyaturut serta menangani masalah eskalator wilayah perbatasan kalimantan utara. disamping itu, menurut para pemohon,, isi substantif ketentuan yang guo sesungguhnya tidak mempunyai sense urgency terhadap tata kelola wilayah perbatasan yang melibatkan warga negara secara luas, sehingga ketentuan guo mengakibatkan pemohon sampai dengan pemohon terhalangi hak hak konstitusionalnyaikut serta dalam tata kelola wilayah perbatasan provinsi kalimantan utara, bahwa akibat rumusan norma sepanjang frasa paling cepat (dua) tahun sejak diresmikan provinsi kalimantan utara guo berbunyi demikian itu, maka norma pengisian jabatan definitif gubernur dan wakil gubernur kalimantan utara gubernur dan wakil gubernur kalimantan utara akan dilaksanakan, sehingga ketentuan guo mengakibatkan pemohon maupun pemohon sampai dengan pemohon tidak mendapat jaminan kesetaraan kedudukan dan kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah cast guo dalam menentukan pengisian jabatan definitif gubernur dan wakil gubernur kalimantan utara melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi kalimantan utara, gambar isu hukum: imitasi waktu yang tidak pasti pengisian jabatan definitif gubernur dan wakil gubernur bahwa berdasarkan seluruh uraian muka, prima face pemohon maupun pemohon sampai dengan pemohon setidak tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan potensial mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya ketentuan guo, bahwa terkait isu hukum kedua, selaku warga negara indonesiunyai kedudukan hukum yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama hadapan hukum dalam hal penentuan penjabat gubernur kalimantan utara yang terlebih dahulu melalui pertimbangan gubernur kalimantan timur (vide dan uud dengan adanya frasa dengan pertimbangan gubernur kalimantan timur' dalam penjelasan kaltara,selaku warga negara, para pemohon berpendapat, norma dasar dan uud memiliki ide dasar konstitusionalisme terkait dengan hak hak konstitusional. ide dasar konstitusionalisme dimaksud tidaklah hendak mengelakkan kemungkinan terjadinya kenyataan bahwa suatu saat dan pada situasi tertentu kekuasaan pemerintahan bisa saja disepakati oleh warga secara sukarela untuk lebih dominan daripada yang sudah sudah. pada akhirnya, esensi ide konstitusionalisme itu terletak pada soal keharusan yang tak boleh ditawar untuk memikirkan kekuasaan satu pihak, dan memaksimalkan kebebasan lain pihak soetandyo wignjosoebroto, ibid.). berdasarkan gagasan konstitusionalisme dimaksud, maka rumusan hukum dalam ketentuan guo dapat dipahami sebagai bentuk pemberian kekuasaan pemerintahan c.g. kepada gubernur kalimantan timur dalam memberi pertimbangan kepada menteri dalam negeri dalam proses pengusulan penjabat gubernur kalimantan utara. padahal pemenuhan hak hak konstitusional para pemohon selaku warga negara indonesia yang seharusnya dimaksimalkan. dengan kata lain, seharusnya dan uud yang dijabarkan pada ketentuan kaltara guo sehingga dapat memikirkan kekuasaan gubernur kalimantan timur dan memaksimalkan kebebasan hak hak warga negara cast guo para pemohon selaku warga negara indonesia daerah otonom baru, bahwa ketentuan kaltara menyatakan,ketentuan dimaksud tidak mengatur kekuasaan gubernur kalimantan timur dalam memberikan pertimbangan terhadap usulan menteri dalam negeri terkait penjabat gubernur kalimantan timur, bahwa uud yang menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum . berdasarkan ketentuan uud guo, menurut pemohon, adanya pembentukan provinsi baru melalui suatu undang undang harus memenuhi asas kepastian hukum dalam negara hukum yang demokratis, bahwa dalam perspektif teori pembentukan peraturan perundang undangan, terhadap bagian penjelasan dari suatu undang undang, pembentuk undang undang tidak boleh membuat norma yang mengakibatkan ketidakjelasan dari norma guo, mencantumkan rumusan yang berisi norma dan membuat perubahan terselubung terhadap ketentuan guo, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahk3) konsepsi dalam dimaksud, karena kaltara guo tidak mengatur hal itu, maka rumusan yang berisi norma baru dan perubahan terselubung dalam penjelasan kaltara sepanjang frasa dengan pertimbangan gubernur kalimantan timur adalah bertentangan dengan uud gambar. isu hukum: cara pengisian jabatan penjabat gubernur kaltara bahwa berdasarkan uraian atas (lihat gambar dapat disimpulkan bahwa penjelasan kaltara sepanjang frasa dengan pertimbangan gubernur kalimantan timur guo telah memaksimalkan kekuasaan gubernur kalimantan timur dalam mempertahankan provinsi kalimantan utara sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya, tidak berperan dalam merekayasa masyarakat karena tidak tertib hukum terkait proses pengusulan penjabat gubernur kalimantan utara dan terjadi pembuatan norma hukum baru pada bagian penjelasan, maka berlakunya ketentuan guo mengakibatkan para pemohon tidak mendapat pengakuan dan kepastian hukum yang adil vide dan uud oleh karenanya, prima facesetidak tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya ketentuan guo: bahwa terkait isu hukum ketiga, setelah terbentuknya provinsi kalimantan utara berdasarkan kaltara, para pemohon pemohon sampai dengan. namun dengan adanyapara pemohon terhalangi atau tidak menjadi anggota dprd provinsi kalimantan utara. akibatnya, para pemohon tidak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, tidak mendapat, sehingga oleh karenanya tidak bisa menjalankan wewenang, tugas dan fungsi konstitusional dprd, baik melalui fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan sebagaimana uud dan dand3): bahwa berdasarkan isi ketentuan md3 guo, maka pengisian keanggotaan dprd provinsi provinsi yang dibentuk sebelum (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum legislatif berikutnya adalah dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif sebelumnya: bahwa namun demikian, ternyata pengisian anggota dprd provinsi kalimantan utara berdasarkditentukan lain: bahwa dalam,juga: bahwa penafsiran sistematik terhadap kaltara guo menunjukkan adanya waktu atau tanggal terbentuknya pembentukan provinsi kalimantan utara, yaitu tanggal november (vide kaltara). sedangkan waktu pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dimaksud nama aran mascot intan, bsc pekerjaan swasta alamat jalan pemuda nomor kel. pelindung permai, kec. sungai pinang, kota samarinda, kalimantan timur sebagai . pemohon ix, nama theresia pilipes pekerjaan wiraswasta alamat jalan belerang nomor rt. kel. gunung kedua, kecamatan samarinda ulu, kota samarinda, kalimantan timur sebagai . pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember memberi kuasa kepada: bikin emas, s.h., m.h, arif effendi, s.h: syamsudin salawat pesilette, s.h: syarif hiduplah, s.h., m.ba, syamsul huda yudha, s.h: advokat dan konsultan hukum pada art partner, law office, menara kuningan floor suite jalan rasa said blokdan saksi para pemohon: memeriksa bukti bukti para pemohon, membaca kesimpulan tertulis para pemohon, md3 adalah tanggal april (vide keputusan kpu nomor: pts kpu tahun berdasarkan ketentuan perundang undangan tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa provinsi kalimantan utara dibentuk (tujuh seharusnya dilakukan berdasarkan peringkat perolehan suara hasil pemilihan umum legislatif tahun bahwa dalam konteks kelembagaan institusi demokraan sepanjang frasa berdasarkan hasil pemilihan umum tahun kaltara guo telah menghilangkan dimensi , dari uraian muka dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya guo, disamping tidak mencerminkan sense urgency dari latar pembentukan provinsi kalimantan utara, juga merupakan antibodi (konflik norma) dan menimbulkan kekacauan hukum (disorder law), juga bertentangan dengan dan uudtentuan guo (lihat gambar gambar isu hukum: pembentukan dan pengisian keanggotaan dprd kalimantan utara bahwa dari keseluruhan uraian atas, jelas kiranya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon adalah akibat berlakunya norma norma yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalnya guo, sehingga dan oleh karenanyketentuan kaltara yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya guo (lihat gambar gambar causal terbang bahwa dengan demikian, menurut hemat para pemohon, hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon telah dirugikan dengan berlakunya kaltarkaltara, cast norma norma yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya guo. untuk itu, apabila permohonan para pemohon itis dikabulkan, maka kerugian hak dan atau kewenang: pokok permohonan bahwa sebagai negara demokrasi yang berdasarkan atas hukumtifdi.tetap berada dalam koridor negara hukum: bahwa, bahwa mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian the constitution). oleh karenanya, apabila terdapat norma norma hukum yang tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada mahkamah, bahwa norma hukum yang dimohonkan dalam permohonan para pemohon guo selanjutnya dapat dikelompokkan dalam isu hukum sebagai berikut, ketiga, norma hukum yang mengatur tentang pembentukan, pengisian pengambilan sumpah atauuntuk memperkuat uraian permohonan, para pemohon akan menjelaskan secara kolaboratif tentang dinamika sosial dan analisis hukum terhadap wilayah kalimantan utara yang dihubungkan dengan (tiga) gagasan konstitusionalisme sebagai berikut: faktor faktor yang menunjukkan urgensitas pembentukan provinsi kalimantan utara, dan urgensi segera dibentuknya pranata pranata politik dan pemerintahan daerah provinsi kalimantan utara harus segera berfungsi: gambar isu hukum dan gagasan konstitusionalisme isu hukum mengapa harus dibentuk provinsi kaltara ps. mengapa perlu dan pranata politik dan pemerintahan pembentukan ketentuan guo pranata akan kaltara menyelesaikan permasalahan gagasan konstitusionalisme bahwa segenap uraian konstitusionalisme yang rinci dan kolaboratif bawah ini akan memperkuat sense urgency terkait derajat urgensitas pengujian undang undang guo agar tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon. untuk itu disampaikan hal hal sebagai berikut: urgensi pembentukan provinsi kalimantan utara isu hukum pertama. ketentuan guo berada dalam bab pemerintahan daerah, bagian kedua pemerintah daerah, kaltara yang menunjukkan bahwa ketentuan dimaksud secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi kalimantan utara secara definitif. bahwa konsideran menimbang huruf kaltara menyatakan, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan batu uji konstitusionalitas yakni norma dasar dalam uud yang menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum . berdasarkan ketentuan uud guo, dihubungkan dengan ketentuan kaltara, menurut pemohon, suatu undang undang yang mengatur tentang pembentukan provinsi baru masa transisi melalui suatu undang undang tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum atau menimbulkan kekacauan bagi pemerintah daerah daerah otonom baru. dalam kasus guo, pembentuk kaltara membuat ketentuan tentang dipilih dan disahkannya gubernur dan atau wakil gubernur definitif paling cepat (dua) tahun sejak diresmikan provinsi kalimantan utara. frasa paling cepat (dua) tahun sejak diresmikan provinsi kalimantan utara tidak sinkron dengan spirit yang terkandung dalam konsideran menimbang huruf kaltara yang menunjukkan urgensi pembentukan provinsi kalimantan utara sebagai respons atas aspirasi yang berkembang dalam masyarakat wilayah perbatasan dan pulau pulau terluar demi percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. ketentuan dalam frasa dimaksud tidak mempunyai kepastian hukum atas terlaksananya pemilihan gubernur dan atau wakil gubernur suatu daerah otonom baru cast guo provinsi kalimantan utara sehingga hasil pemilihan dimaksud tidak dapat segera menghasilkan pemerintah daerah yang segera bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan uudyang tidak sinkron dengan konsideran menimbang huruf kaltara guo mengakibatkan tiadanya jaminan kepastian hukum bagi terbentuknya pemerintah daerah secara definitif masa transisi daerah otonom baru, sehingga hal ini bertentangan dengan kepastian hukum sebagai salah satu asas dalam negara hukum sebagaimana dimaksud dalam uud bahwa pemohon selanjutnya menguraikan kondisi faktual sebagai pendukung argumentasi konstitusional terhadap urgensitas dalam pembentukan provinsi kalimantan utara, bahwa paragraf keempat pembukaan uudsekurang kurangnya terdapat (lima) alasan penting sebagai bahan pertimbangan pembentukan provinsi kalimantan utara tim masyarakat kalimantan utara bersatu, mengapa perwujudan provinsi kalimantan utara suatu keharusan bagi nkri, dipaparkan pada forum dpr ri dengan gubernur, bupati, walikota, dprd provinsi kaltim dan pimpinan dprd kabupaten kota wilayah kalimantan utara, mei sebagaimana berikut: wilayah kalimantan timur sangat luas kali pulau jawa dan madura) sehingga rentang kendali pemerintahan belum optimal melaksanakan pembangunan secara holistik untuk kesejahteraan rakyat wilayah pedalaman dan perbatasan: kesejahteraan warga perbatasan hingga saat ini sangat memprihatinkan dan berimplikasi pada masalah ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan: belum adanya keseimbangan faktor geografi, demografi, modal intelektual dan modal alamiah (natural capital), kebutuhan untuk mengatasi persoalan perbatasan dalam arti seluas luasnya guna menghindari peristiwa lepasnya pulau terluar indonesia seperti pulau sepadan dan gigitan, terdapat penduduk indonesia sabah dan berawak dan jiwa diantaranya berstatus ilegal dan rentan terhadap penyiksaan, perkosaan, kerja paksa dan lain sebagainya, selain anak anak indonesia tidak bisa bersekolah negeri malaysia, dan tenaga kerja indonesia sekitar berasal dari embarkasi nunukan: bahwa proses pembentukan provinsi kalimantan utara diawali sejak adanya forum komunikasi pelajar mahasiswa kalimantan utara se jawa dan sulawesi malang, tanggal juni yang mengemukakan tentang perlunya pembentukan provinsi kalimantan utara sebagai upaya percepatan pembangunan wilayah utara provinsi kalimantan timur. upaya advokasi kebijakan tersebut selanjutnya berkembang semakin masif hingga terbentuknya tim masyarakat kalimantan utara bersatu mkb) tanggal november dan persetujuan dpr ri. meskipun terdapat kebijakan moratorium tentang pembentukan daerah otonom baru, provinsi kalimantan utara akhirnya disetujui oleh dpr ri sebagai daerah otonom baru dengan pertimbangan urgensitas tata kelola wilayah perbatasan nkri. pembentukan provinsi kalimantan utara yang strategis tersebut juga menjadi lokomotif bagi terbentuknya kabupaten kota baru ditengah tengah kebijakan moratorium dimaksud: bahwa pemohon menegaskan tentang kondisi faktual kalimantan utara yang sangat urgen apabila dihubungkan dengan perwujudan cita cita konstitusional yang termaktub dalam paragraf keempat pembukaan uud akan tetapi secara spirit konstitusional,tidak dapat memastikan terbentuknya segera pemerintah daerah masa transisi pembentukan daerah otonom baru. oleh karenanya, untuk lebih memperkuat dimensi urgensi pembentukan provinsi kalimantan utara sekaligus demi tercapainya amanah pembukaan uud menurut pemohon, ketentuan tersebut harus dirumuskan dengan menegaskan aspek kepastian imitasi waktu agar pemerintah daerah daerah otonom baru tidakdengan nomor puu xi yang telah diperbaiki tanggal februari persidangan mahkamah tanggal februari dan maret yangrhalangi dalam mengemban amanah paragraf keempat pembukaan uud bahwa selanjutnya pemohon menggunakan batu, bahwa menurut pemohon, ketentuan kaltara guo mengatur tentang pembentukan eksekutif atau pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah, akan tetapi ketentuan tersebut menimbulkan ketidaksamaan perlakuan. frasa paling cepat (dua) tahun sejak diresmikan provinsi kalimantan utara dalam kaltara tidak mempunyai imitasi waktu yang pasti sehingga ketentuan dimaksud. pemberlakuan ketentuan dimaksuddisamping itu, juga bertentangan dengan prinsip perubahan hukum masa transisi yang seharusnya menguntungkan bagi warga negara cast guo kalimantan timur wilayah provinsi kalimantan utara yang dikenai peraturan baru. oleh karena itu, norma yang termuat dalam ketentuan dimaksud tidak tercapai maksud dan tujuannya dalam hal kesamaan kedudukan hukum serta ketidaksamaan perlakuan, sehingga sepanjang frasa paling cepat (dua) tahun sejak diresmikan provinsi kalimantan utara kaltara: bahwa pengisian secara definitif kepala daerah provinsi kalimantan utara adalah bagian dari rangkaian proses pembentukan pemerintah daerah daerah otonom baru berdasarkan pemberlakuan normatif kaltara. pemberlakuan normatif kaltara adalah tanggal november berdasarkan kaltara. akan tetapi frasa paling cepat (dua) tahun sejak diresmikan provinsi kalimantan utara dalam kaltara tidak sinkron dengan undang undang guo sehingga warga negara tidak memperoleh kepastian waktu pengisian secara definitif kepala daerah provinsi kalimantan utara, yang merupakan isu hukum pertama dalam permohonan itis adalah bertentangan dengan dan uud karena meniadakan warga negara dalam kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan mengakibatkan adanya perlakuan yang tidak sama terhadap warga negara hadapan hukum dalam memilih dan mengajukan diri untuk dipilih sebagai kepala daerah secara demokratis, bahwa frasa paling cepat (dua) tahun sejak diresmikan provinsi kalimantan utara , sebagaimana dalam guo, menimbulkan ketidakpastian waktu kapan pengisian jabatan definitif gubernur dan wakil gubernur kalimantan utara dilakukan, atau dengan kata lain, pengisian jabatan definitif gubernur dan wakil gubernurif gubernur dan wakil gubernur kalimantan utara akan dilaksanakan, bahwa memang benar berdasarkan teknik penyusunan bahasa peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang undang dimaksud, menyebutkan bahwa penggunaan kata, istilah atau frasa terkait waktu disebutkan harus menggunakan frasa paling lambat atau paling cepat. akan tetapi penggunaan frasa paling cepat sepanjang frasa paling cepat (dua) sejak diresmikan provinsi kalimantan utara dalam guo adalah tidak tepat karena tidak mempunyai batasan waktu yang pasti dalam pengisian jabatan definitif kepala daerah kalimantan utara, sehingga ketentuan guo menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum yang adil. hal mana bertentangan dengan uud bahwa lebih dari itu, terkait dengan peresmian provinsi kalimantan utara kaltaradari ketentuan guo dapat disimpulkan bahwa pengisian jabatan definitif gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan utara paling cepat baru dapat dilakukan hampir (tiga) tahun terhitung sejak terbentuknya provinsi kalimantan utara. dan istilah peresmian sebagaimana dimaksud dalam kaltara guo adalah merupakan proses administrasi publik sebagai kelanjutan atas pemberlakuan suatu peraturan perundang undangan, sehingga bila guo berlaku sejak tanggal diundangkannya, yaitu tanggal november maka peresmian provinsi kalimantan utara paling lambat jatuh pada tanggal agustus bahwa apabila frasa paling cepat (dua) tahun sejak diresmikan provinsi kalimantan utara guo dijadikan tolok ukur dalam menentukan jabatan definitif gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan utara, maka penyelenggaraan pemilukada provinsi kalimantan utara sebagai cara menentukan gubernur dan wakil gubernur definitif sebagaimana dimaksud dalam pemda baru dapat dilaksanakan setelah tanggal agustus dengan tanpa batasan waktu yang pasti. hal ini membuktikan bahwa frasa paling cepat (dua) tahun sejak diresmikan provinsi kalimantan utara guo bersandar pada diberlakukan empiris suatu norma yang pelaksanaannya bergantung pada proses administrasi publik, sehingga berakibat pada ketidakpastian hukum kapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah daerah otonom baru cast provinsi kalimantan utara: bahwa norma yang mengatur pengisian jabatan definitif gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan utara guo berbeda dengan norma yang mengatur hal yang sama daerah otonom baru lainnya: bahwa norma yang mengatur pengisian jabatan definitif gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi barat cukup dengan menyatakan dipilih dan disahkan sesuai peraturan perundang undangan, sebagaimana dimaksud dalaulbar), untuk memimpin jalannya pemerintahan provinsi sulawesi barat dipilih dan disahkan seorang gubernur dan wakil gubernur sulawesi barat sesuai peraturan perundang undangan . frasa sesuai peraturan perundang udangan dalam sulbar guo berhubungan dengan pemda sehingga menimbulkan kepastian hukum yang adil bagi warga negara, sebagaimana bunyi sebagai berikut: setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahbahwa norma pemilihan dan penetapan kepala daerah provinsi banten dibangun dengan norma hukum yang diberlakukan terhadap provinsi sulawesi barat,anten), , sehingga norma hukum dimaksud dapat menjamin hak hak konstitusional warga negara masa transisi pembentukan daerah otonom baru, bahwa demikian halnya dengan norma pengaturan penyelenggaraan pemilukada daerah otonom baru kota tangerang selatan, provinsi banten yang menentukan, paling lambat tahun sejak terbentuknya kota tangerang selatan ,ngsel) yang selengkapnya berbunyi,tangerang selatan , bahwa untuk mempermudah dalam mempertandingkan norma yang mengatur penentuan jabatan definitif gubernur dan wakil gubernur daerah otonom baru, berikut digambarkan dalam matriks matriks perbandingan terkait pemilukada daerah otonom baru norma sulawesi barat banten tangerang selatan pemilukada paling cepat (dua) dipilih dan dipilih dan paling lambat gubernur dan tahun sejak disahkan sesuai disahkan sesuai tahun sejak provinsi kaltara uu an uu an kota tangsel ps. ps. ps. ps. bahwa dengan mempertandingkan norma norma dimaksud, menurut pemohon, pembentuk kaltara tidak mempertimbangkan secara seksama norma hukum yang lebih menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana terdapat dalam frasa paling cepat (dua) sejak diresmikan provinsi kalimantan utara kaltara, bahwa memperhatikan uraian uraian atas, maka ketentuan kaltara sepanjang frasa paling cepat (dua) sejak diresmikan provinsi kalimantan utara guo bertentangan dengan spirit dan norma dasar dan uud dan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak hak warga negara dalam hukum dan pemerintahan, mengandung perlakuan diskriminasi, serta meniadadalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi kalimantan utara, sehinggaharus dinyatakan tidak berlaku mengikat, bahwa selain menggunakan batu uji konstitusionalitas dan uud pemohon mengajukan batu uji konstitusionalitas yakni uudterhadap ketentuan: bahwa norma hukum guo setidak tidaknya telah menghalangi hak hak konstitusional warga negara wilayah provinsi kalimantan utara untuk memilih gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan utara, karena sebelum tahun warga negara wilayah provinsi kalimantan utara tetap diikut sertakan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan timur. pemberlakuantelah mengakibatkan ketidakpastian hak pilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah provinsi kalimantan timur dan provinsi kalimantan utara yang demokratis sehingga bertentangan dengan uud bahwa terkait dengan norma pengisian jabatan definitif gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan utara, melalui penafsiran prudential (metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan penghematan biaya dalam penyelenggaraan pemilukada), para pemohon mengajukan gagasan konstitusional pengisian jabatan definitif gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan utara dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum legislatif tahun bahwa pengisian jabatan definitif gubernur dan wakil gubernur kalimantan utara melalui penyelenggaraan pemilukada sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum legislatif tahun guo dimungkinkan baik atas dasar hukum maupun fakta mengingat dilaksanakannya penyelenggaraan pemilukada provinsi kalimantan timur pada tahun dan ruang lingkup, serta wilayah kerja penyelenggaraan yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum provinsi kalimantan timur saat ini meliputi dan termasuk namun tidak terbatas pada wilayah kabupaten kota yang setelah lahirnya kaltara masuk dan menjadi wilayah provinsi kalimantan utara. dengan demikian, seluruh tahapan dan proses penyelenggaraan pemilukada provinsi kalimantan timur tahun yang lakukan oleh komisi pemilihan umum provinsi kalimantan timur saat ini melibatkan stakeholder yang berada wilayah pemerintahasuk menjadi wilayah provinsi kalimantan utara, maka secara faktual penyelenggaraan pemilukada provinsi kalimantan utara dapat dilakukan sebelum pemilihan umum tahun bahwa mengenai penyelenggaraan pemilukada provinsi kalimantan timur yang pelaksanaan pemungutan suaranya akan dilaksanakan tanggal september dan kaitannya dengan provinsi kalimantan utara, berikut dikutip pernyataan: beberapa saat lagi kita akan melaksanakan pilgub dan pileg. sebagai mitra komisi kami memanggil kpu kaltim untuk mengetahui kejelasan pelaksanaannya. selain terhadap komisi kpu kaltim juga wajib menyebarkan informasi pelaksanaan pilkada dan pileg ini kepada masyarakat," tegas sukarno didampingi wakil ketua komisi pdt left bert, sekretaris syaparudin serta anggota komisi lainnya saifuddin dan sugandi. apalagi, sambung politisi pdip ini, setelah terbentuknya kaltara banyak isu isu yang berkembang masyarakat dan kalangan politisi, terkait daerah pemilih (dapil) yang berubah. dalam kesempatan rapat dengar pendapat itu, ketua kpu kaltim andi munandar menyampaikan pelaksanaan pilgub diplot pekan kedua september tepatnya september. jadwal ini disesuaikan dengan masa bhakti gubernur kaltim yang berakhir desember tahun ini. (sumber: pilgub kaltim september, rabu, januari kutaitimurkab.go.id berita pilgub kaltim september.html, diakses januari bahwa guna memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi warga negara terhadap norma yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya guo, maka pemohon mohon kepada mahkamah agar frasa dilaksanakan paling cepat (dua) tahun sejak diresmikan provinsi kalimantan utara dalam kaltara guo dinyatakanbahwa dalam masa transisi yang konstitusional, menurut pemohon, mengingat pengisian jabatan definitif gubernur dan wakil gubernur kalimantan utara melalui pemilukada adalah juga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan provinsi kalimantan utara, maka rumusan konstitusionalitas bersyarat yang telah dijelaskan sebelumnya terkait pembiayaan mengenai pemilukada pada tahun dapat dibebankan kepada negara termasuk melalui jaminan kesanggupan pemerintah kabupaten bulungan, kota tarakan, kabupaten nunukan, kabupaten malinau, kabupaten tana tidung dan pemerintah provinsi kalimantan timur dalam, sebagaimana ketentuan dan kaltara: bahwa selanjutnya pemohon mengajukan batu uji konstitusionalitas yakninya ditetapkan dengan undang undang: bahwa kondisi faktual kalimantan utara mempunyai karakteristik wilayah dan apabila ditinjau dari sudut pandang pertahanan negara mempunyai nilai tertinggi dan layak dimekarkan, antara lain sebagai berikut: berbatasan dengan negara lain berupa hamparan fisik wilayah yang berupa kepulauan (contoh: pulau sebatik yang terbagi dalam penguasaan dua negara yakni indonesia dan malaysia), berbatasan dengan negara lain berupa hamparan fisik wilayah yang berupa daratan dan pantai (contoh: hamparan daratan maupun laut wilayah kalimantan utara sepanjang ribuan kilometer): adanya kawasan pendukung utama perbatasan yakni pulau sebatik sebagai salah satu simpul pendukung kawasan pulau atau laut dan krayan sebagai salah satu pendukung kawasan daratan yang strategis perbatasan sabah, berawak dan brunei): bahwa kondisi perbatasan indonesia malaysia sangat berbahaya bagi keutuhan nkri jika provinsi kalimantan utara tidak segera berfungsi secara otonom, yakni karena terdapat (sebelas) pos lintas batas wilayah perbatasan indonesia malaysia yang rawan penyelundupan, kerjasama regional antara kalimantan utara, sabah, filipina selatan dan brunei darussalam yang saling menguntungkan: setelah lepasnya pulau sepadan dan gigitan muncul ancaman aneksasi malaysia terhadap blok dasar laut ambalan yang menyimpan cadangan potensi juta barel minyak dan triliun kaki kubik gas (per satu titik dari sembilan titik blok dasar laut ambalan): gambar ancaman aneksasi blok ambalan tumpang tindih lahan wilayah kerja indonesia malaysia ambalan aang hawa ata sumber: tim masyarakat kalimantan utara bersatu bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai wilayah negara yangtelah ditegaskan dalamwilayah negara): bahwa pembentukan provinsi kalimantan utara memiliki dimensi penting dalam pembangunan wilayah negara, sebagaimana dimaksudkan dalam wilayah negara. ketentuan kaltara menyatakanprovinsi kalimantan utara dapat dilihat dalam perspektif kepentingan strategis nasional meliputi aspek geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.ksud dan tujuan permohonan pemohon adalah memohon pengujian materiil'" danterhadap uud bahwa oleh karena permohonan pemohon mengenai pengujian materiil undang undang, cast nomor tahun tentang pembentukan provinsi kalimantan utara,.bahwa dalam pandangan konstitusionalisme, aspek geostrategi, geopolitik dan geoekonomi indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis indonesia dalam peta global untuk menentukan kebijakan dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan uud geostrategi indonesia diwujudkan dalam konsep ketahanan nasional. aspek geostrategi indonesia antara lain terkait dengan posisi geografis indonesia persilangan internasional yang kemudian ditetapkan oleh hukum internasional menjadi laki alur laut kepulauan indonesia). geopolitik indonesia diwujudkan dalam konsep wawasan nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. sementara strategi geoekonomi indonesia diwujudkan melalui pembentukan kawasan kawasan ekonomi khusus yang memiliki daya saing global dengan kombinasi keunggulan faktor ekonomi dan letak geografis dalam perdagangan internasional. desain besar grand design) pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun badan nasional pengelola perbatasan bpp) republik indonesia, hal. selanjutnya disebut desain besar, bahwa ketua komisi dpr, agung ginanjar menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan daerah baru kalimantan utara penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan ketahanan wilayah perbatasan. bagaimana melindungi warga perbatasan, kalau kontrol pemerintah terlalu jauh, bagaimana bisa mensejahterakan kalau mereka segala urusan tidak bisa dilayani," kata agung. menurut agung, kesejahteraan rakyat dan keadilan itu bisa menjadi sebuah obsesi yang bisa diwujudkan dengan pemekaran. setelah pemerintahan kaltara dibentuk, maka akan ada pusat pemerintahan baru perbatasan yang seluruhnya itu akan terkontrol, terkendali, baik bidang pendidikan, kesehatan, bidang pelayanan publik, sehingga akan ada pola kebijakan ekonomi, kebijakan pembangunan, yang mereka semua punya otoritas mandiri (dikutip dari kalimantan utara resmi jadi provinsi baru , situs bbc, oktober indonesia kalimantanutara.shtml, diakses tanggal desember bahwa menurut kebijakan desain besar daerah perbatasan, kabupaten nunukan dan kabupaten malinau yang saat ini menjadi bagian dari wilayah provinsi kalimantan utara merupakan wkp wilayah konsentrasi pengembangan) prioritas pertama. kabupaten nunukan mempunyai (tujuh) kecamatan prioritas dan kabupaten malinau mempunyai (lima) kecamatan prioritas dalam pembangunan daerah perbatasan (lihat matriks matriks sasaran lokasi penanganan wilayah konsentrasi status prioritas wkp pengembangan wkp) urutan prioritas kabupaten nunukan wkp sebatik krayan nunukan lumbis ii) krayan selatan ii) sebuku iii) sebatik barat iii) kabupaten malinau wkp kayan hulu long ujungan ii) kayan hilir ii) bahan hulu iii) kayan selatan iii sumber: desain besar, (diolah) bahwa pembentukan provinsi kalimantan utara diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pulau kaya sumber daya alam tersebut, yang menunjukkan adanya kehendak untuk memajukan kesejahteraan umum , sebagaimana termaktub dalam paragraf keempat pembukaan uud terbentuknya kalimantan utara memberi harapan baru bagi percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah utara dan kalimantan secara keseluruhan", tutur wakil ketua umum kamar dagang dan industri wilayah jawa, bali, kalimantan dan daerah perbatasan, endang kusumayadi (dikutip dari kalangan usaha sambut baik pembentukan kalimantan utara , media indonesia, rabu, oktober usaha sambut baik pembentukan kalimantan utara, diakses tanggal desember hal ini memperlihatkan harapan penting masyarakat wilayah perbatasan kalimantan utara agar tidak berucap dada kami merah putih tetapi perut kami malaysia : bahwa kawasan perbatasan yang berada wilayah provinsi kalimantan utara mempunyai potensi mineral dan batubara dan pengembangan blok migas untuk memacu pertumbuhan ekonomi. potensi mineral dan batubara antara lain terdapat pulau sebatik, nunukan dan tarakan. sedangkan pengembangan blok migas terdapat kabupaten tana tidung, kabupaten nunukan dan kota tarakan (lihat gambar dan gambar gambar potensi mineral dan batubara provinsi kalimantan utara batubara han pnp batik para cukai cp, nunukan aaaa al) ong kalimantan timur ksp bun vp. tarakan sumber: desain besar gambar blok migas provinsi kalimantan utara nad kena pal bana sumatera tenda aah gagal bon sumatera ta, sewa bakat jawa timur tn, sumber: desain besar bahwa meskipun sebagian wilayah provinsi kalimantan utara mempunyai potensi energi dan sumberdaya mineral serta pengembangan blok migas, wilayah kabupaten kota provinsi kalimantan utara masih mengalami kondisi kemiskinan yang sangat tinggi sedari tahun hingga dan dalam kurun waktu tahun sampai tahun terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang sangat lambat untuk beberapa kabupaten kota yang kini menjadi cakupan wilayah provinsi kalimantan utara grafik posisi daerah kota kabupaten dalam cakupan wilayah provinsi kalimantan utara perbatasan selalu mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional: grafik tingkat kemiskinan dalam cakupan wilayah provinsi kaltara . .oic hlist eg& phx hit gst trend kemiskinan bulungan trend kemiskinan nasional kab. nunukan pan mena man ben mta kota tarakan ssa sos nasional sumber: bps, tnp2k (diolah) bahwa sebagai bandingan, kabupaten bulungan yang kini ditetapkan sebagai ibukota provinsi kalimantan utara (vide kaltara) masih mengalami kondisi kemiskinan yang lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional (kurun waktu hal ini menunjukkan lemahnya intervensi kebijakan maupun implementasi norma norma hukum selama ini dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk menjaga kedaulatan nkri dan kesejahteraan sosial bagi warga negara wilayah perbatasan. beranjak dari kondisi faktual sosiologis, pembentukan provinsi kalimantan utara sangat penting dalam memajukan kabupaten kota wilayahnya dalam dimensi geoekonomi guna mewujudkan tujuan nasional berupa perwujudan "memajukan kesejahteraan umum , sebagaimana termaktub dalam paragraf keempat pembukaan uud bahwa hasil analisis kebijakan tentang percepatan penanggulangan kemiskinan menunjukkan hampir semua wilayah provinsi kalimantan utara memerlukan prioritas dalam intervensi kebijakan anti kemiskinan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan peta tematik indikator kemiskinan, pendidikan dan kesehatan: prioritas pelayanan dasar tingkat kabupaten kota, tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan, kantor wakil presiden republik indonesia, faktor faktual sosiologis tersebut menunjukkan pentingnya pembentukan provinsi kalimantan utara dalam aspek geoekonomi agar dapat segera terwujudnya kehendak untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa , sebagaimana termaktub dalam paragraf keempat pembukaan uud (bandingkan dengan matriks matriks prioritas kebijakan pelayanan dasar provinsi kalimantan utara kebijakan prioritas kabupaten penurunan persentase penduduk gizi buruk tahun. penurunan persentase penduduk kurang gizi tahun penurunan persentase penduduk gizi kurang tahun penurunan persentase rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi penurunan persentase desa yang tidak dapat dilalui utama malinau kendaraan bermotor roda akses jarak rata rata menuju pos kesehatan desa terdekat malinau akses jarak rata rata menuju puskesmas terdekat utama bulungan malinau nunukan akses jarak rata rata menuju rumah sakit terdekat utama malinau akses jarak rata rata menuju poliklinik desa terdekat utama bulungan malinau nunukan rasio jumlah dokter umum per penduduk akses jarak rata rata menuju kebijakan prioritas kabupaten akses jarak rata rata menuju smp nunukan akses jarak rata rata menuju sma utama bulungan malinau nunukan akses jarak rata rata menuju smk malinau rasio siswa dengan guru nunukan sumber: susunan bps) dan tnp2k (diolah) bahwa uraian kondisi perbatasan atas memperlihatkan betapa tinggi dan terkaitnya kepentingan geopolitik, geoekonomi dan geostrategis provinsi kalimantan utara dalam menjaga dan memperkuat kedaulatan nkri. hal mana sesuai dengan kebutuhan dan kehendak bagi terwujudnya cita hukum (rechtsidee) melindungi segenap indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia , sebagaimana termaktub dalam paragraf keempat pembukaan uud bahwa berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan tersebut atas, maka pembentukan provinsi kalimantan utara berdasarkan kaltara adalah telah sesuai kebutuhan dan kehendak, serta aspirasi masyarakat guna menjamin tetap terpeliharanya kedaulatan negara, keamanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat wilayah provinsi kalimantan utara sebagaimana amanat alinea keempat pembukaan uud dan uud yang pada gilirannya akan memperkuat kedaulatan nkri. akan tetapi, sebagai bagian dari nkri, sebagai negara kepulauan berciri nusantara sebagaimana diamanatkan dalam uud bahwa dalam menjaga dan mengelola kawasan perbatasan, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan spirit uud sangat penting dalam hubungannya dengan pelaksanaan fungsi fungsi pemerintahan sesuai dengan paradigma desentralisasi dan otonomi daerah. kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan selanjutnya diatur dalam dan wilayah negara yang berbunyi:: membangun atau membuat tanda batas wilayah negara::bahwa pemerintah daerah provinsi yang berwenang dalam pengelolaan kawasan perbatasan provinsi kalimantan utara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan wilayah negara guo pada dasarnya merupakan bagian dari pemerintahan daerah sebagaimana diatubahwa isi substantif ketentuan wilayah negara yang disemangati uud menunjukkan pentingnya peran pemerintah provinsi, dalam hal ini pemerintah provinsi kalimantan utara dalam melakukan formulasi kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan. sungguhpun hal ini merupakan implementasi norma, akan tetapi isi substantif ketentuan wilayah negara dimaksud dalam kaitannya dengan seluruh yang dimohonkan pengujian guo memiliki kesamaan filosofis, yakni jaminan pengakuan dan kepastian hukum yang adil terhadap keberpihakan dan perhatian khusus yang ditujukan pada upaya pembangunan wilayah wilayah sepanjang sisi dalam garis batas, atau kawasan perbatasan, untuk menjamin tetap terpeliharanya kedaulatan negara, keamanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat setempat: matriks kewenangan dalam pengelolaan wilayah perbatasan kabupaten kota menetapkan kebijakan melaksanakan kebijakan melaksanakan pengelolaan dan pemerintah dan kebijakan pemerintah pemanfaatan wilayah menetapkan kebijakan dan menetapkan negara dan kawasan lainnya dalam rangka kebijakan lainnya perbatasan: otonomi daerah dan tugas dalam rangka otonomi mengadakan pembantuan: daerah dan tugas perundingan dengan melaksanakan koordinasi pembantuan: negara lain mengenai pembangunan kawasan menjaga dan penetapan batas wilayah perbatasan: memelihara tanda negara sesuai dengan melakukan pembangunan batas, ketentuan peraturan kawasan perbatasan melakukan koordinasi perundang undangan antar pemerintah daerah dalam rangka dan hukum internasional, dan atau antara pelaksanaan tugas membangun atau pemerintah daerah dengan pembangunan membuat tanda batas pihak ketiga, dan kawasan perbatasan wilayah negara, melakukan pengawasan wilayahnya: melakukan pendataan pelaksanaan melakukan dan pemberian nama pembangunan kawasan pembangunan pulau dan kepulauan perbatasan yang kawasan perbatasan serta unsur geografis dilaksanakan pemerintah antar pemerintah lainnya, kabupaten kota daerah dan atau memberikan izin kepada antara pemerintah penerbangan daerah dengan pihak internasional untuk ketiga.kabupaten kota:bahwa terkait dengan spirit uud maka pengelolaan wilayah perbatasan dan pks pusat kegiatan strategis nasional) tidak dapat dilepaskan dengan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten kota desain besar, oleh karenanya, pemerintahan daerah provinsi kalimantan utara sangat penting segera dibentuk guna mengelola pks secara efektif dan efisien gambarketentuan atas, maka perlu para pemohongambar sebaran kawasan perbatasan dan pks berdasarkan rtrw ba, rem na, bp alto sumber: desain besar isu hukum keduaisu hukum kedua adalah mengenai frasa dengan pertimbangan gubernur kalimantan timur" dalam penjelasan kaltara. menurut para pemohon, norma guo merumuskan norma baru pada bagian penjelasan. penambahan norma kewenangan baru dimaksud menimbulkan ketidaksinkronan dengan norma kaltara sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum yang adil bagi warga negara. disamping itu, ketidakpastian hukum yang adil pada ketentuan dimaksud juga mengakibatkan meniadakan kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan dan perlakuan diskriminatif hadapan hukum, sehingga frasa dengan pertimbangan gubernur kalimantan timur" dalam penjelasan kaltara bertentangan dengan dan uud bahwa dalam masyarakat yang sedang membangun, terutama wilayah perbatasan, hukum tidak cukup hanya bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai (sifat konservatif dari hukum), tetapi juga berperan merekayasa masyarakat dengan tetap berpegang pada ketertiban (selama perubahan dilakukan dengan cara yang tertib, selama itu masih ada tempat bagi peranan hukum). bersandar pada alasan konvensional dimaksud, penjelasan kaltara yang memaksimalkan kekuasaan gubernur kalimantan timur hanya bersifat mempertahankan provinsi kalimantan utara sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya. selain itu, ketentuan guo menunjukkan terjadinya ketidaktertertiban hukum dalam menentukan penjabat gubernur kalimantan utara yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat masa transisi yang konstitusional: bahwa para pemohon menghargai pentingnya kedudukan penjabat gubernur kalimantan utara dalam mempersiapkan struktur dan infrastruktur pemerintahan daerah kalimantan utara masa transisi, akan tetapi menurut teori pembentukan perundang undangan, bagian penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma dan memuat perubahan terselubung seperti terdapat dalam penjelasan kaltara guo sepanjang frasa dengan pertimbangan gubernur kalimantan timur'. hal ini sesuai dengan pada bagian lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan darimempertandingkan secara historis komparatif, penjabat gubernur adalah pegawai negeri yang diangkat oleh presiden atas usul menteri dalam negeri dan diangkat dari unsur yang memiliki kemampuan dalam mempersiapkan daerah otonom baru dengan lebih baik, cepat, dan efektif. hal ini sebagaimana terdapat dalam penjelasan sulbar berbunyi, penjabat gube, bahwa ketentuan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam pembentukan provinsi sulawesi barat tidak mencantumkan rumusan norma terhadap ketentuan dan ketentuan guo, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:bbahwa penjabat gubernur kalimantan utara berperan strategis dalam mempersiapkan provinsi kalimantan utara yang mempunyai aspek geopolitik dan geoekonomi daerah perbatasan akan tetapi rumusan pada bagian penjelasan seharusnya hanya memperjelas kaltara guo dan tidak menambah norma baru yakni kewenangan gubernur kalimantan timur dalam memberikan pertimbangan terhadap usulan menteri dalam negeri tentang penjabat gubernur kalimantan utara, sehingga para pemohon dapa memperoleh pengakuan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama hadapan hukum, bahwa dalam masa transisi daerah otonom baru terdapat rumusan penjelasan yang konstitusional yakni hanya menjelaskan penjabat kepala daerah selaku pegawai negeri sipil yang ditentukan oleh pemerintah. kewenangan tersebut merupakan kebijakan hukum yang terbuka (opened legal policy) bagi pemerintah cast guo menteri dalam negeri, akan tetapi menurut pemohon perlu adanya rumusan penjelasan yang konstitusional dan memperjelas norma kaltara. oleh karenanya, para pemohon berpendapat bahwa penjelasan kaltara guo sepanjang frasa dengan pertimbangan gubernur kalimantan timur bertentangan dengan dan uudurgensi segera berfungsinya pranata politik dan pemerintahan daerah provinsi kalimantan utara bahwa segera berfungsinya pranata politik dan pemerintahan daerah provinsidengan pengelolaan wilayah perbatasan sebagai mana diuraikan dalam urgensi pembentukan provinsi kalimantan utara muka,yang didalamnya terdapat jaminan konstitusional terhadap hak hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa konsideran menimbang huruf dalam kaltara menyatakan , bahwa konsideran menimbang huruf kaltara menyatakan", bahwa pertimbangan dalam konsideran menimbang huruf dan kaltara guo bermakna spirit atas pentingnya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus segera dilaksanakan agar beban tugas dan volume kerja bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah provinsi kalimantan timur berkurang dan beralih wilayah provinsi kalimantan utara, bahwa dalam konteks hukum nasional, hukum tentu harus bermanfaat bagi pencapaian tujuan nasional. hukum difungsikan tool social engineering. tujuan nasional harus menjadi tujuan penyelenggaraan pemerintahan karena pada hakikatnya organisasi negara penyelenggara pemerintahan dibentuk untuk mencapai tujuan dimaksud. tujuan nasional tersebut diterjemahkan dalam fungsi, wewenang, dan program dari setiap organisasi penyelenggara pemerintahan. dengan demikian antara tujuan hukum dan tujuan pemerintahan berjalan beriringan. hukum menjadi piranti lunak yang mengarahkan pencapaian tujuan nasional, sedangkan pemerintahan yang menggerakkan agar tujuan tersebut dapat dicapai moh. mahfud md, penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik , seminar nasional saatnya hati nurani bicara , dpp partai hanura, jakarta, januari bahwa bersandar pada konsepsi dimaksud, konsideran kaltara guo telah mengarah pada pencapaian tujuan nasional, sedangkan pemerintah daerah dan dprd provinsi kalimantan utara yang diatur dalam yang dimohonkan guo telah gagal menggerakkan agar tujuan nasional tersebut dapat tercapai. dengan kata lain, yang dimohonkan pengujian guo telah menghalangi dan bahkan menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum kapan berfungsinya pranata politik dan pemerintahan daerah (the form institutions and procedure). isu hukum ketiga bahwa isu hukum ketiga permohonan itis adalah,,.: bahwa pemohon mengajukan batu uji konstitusionalitas yakni uud yangterhadap sepanjang frasa dibentuk melalui hasil pemilihan umum tahun kaltara guo: bahwa dprd provinsi dan pemerintah daerah provinsi merupakan satu kesatuan pemerintahan daerah, sebagaimana dinyatakan dalam huruf pemdaketentuan pemda guo menunjukkan bahwa dprd provinsi mempunyai fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran terkait dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam menangani kebijakan strategis wilayah perbatasan sebagaimana telah diungkapkan pada bagian isu hukum pertama dalam permohonan guo, bahwkaltara guo. padahal dalam sistem ketatanegaraan indonesia, dprd provinsi adalah bagian dari pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud uud menurut pemohon, ketentuan kaltara guot. oleh karenanya ketentuan kaltara guomakpenafsiran sistematik terhadap kaltara guo menunjukkan adanya waktu atau tanggal pembentukan provinsi kalimantan utara, yaitu tanggal november divide kaltara|, sedangkan waktu pelaksanaan pemilihan umum mendatang sesuai keputusan kpu nomor: pts kpu tahun adalah tanggal april berdasarkan ketentuan perundang undangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa provinsi kalimantan utara dibentuk (ketujuh(sebagai bagian pemerintahan daerah provinsi) seharusnya dilakukan berdasarkan peringkat perolehan suara hasil pemilihan umum legislatif tahun sebagaimana ketentuan md3: gambar skema pemilukada dan pengisian keanggotaan dprd kaltara bahwa terkait dengan pembentukan dan pengisian keanggotaan dprd provinsi kalimantan utara, melalui penafsiran historis terhadap risalah rapat panitia kerja ruu tentang pembentukan daerah otonom baru sifat rapat terbuka, kamis oktober dengan acara laporan pemerintah atas hasil verifikasi dan peninjauan lapangan terhadap (sembilan belas) rancangan undang undang tentang pembentukan daerah otonom baru dan perumusan serta sinkronisasi ruu tentang pembentukan daerah otonom baru, hal. dapat dilihat bagaimana pandangan pemerintah sebagaimana yang dinyatakan oleh dirjen otda kemendagri, djohermansyah johan, sebagai berikut: berdasarkan kepada pengalaman selama ini, kiranya yang terhormat pimpinan anggota hanja komisi dpr dapat menyepakati waktu yang diperlukan untuk persiapan persiapan tersebut, lebih kurang adalah antara paling kurang bulan dan paling lama bulan, merupakan waktu yang cukup memadai. mempertimbangkan waktu pengundangan undang undang tentang pembentukan daerah otonom baru dan waktu yang diperlukan untuk persiapan peresmian daerah otonom baru serta pelantikan pejabat kepala daerah sebagaimana dimaksud diatas, apabila dihitung dari sekarang bulan oktober sesuai ketentuan khusus untuk calon daerah otonom baru provinsi kalimantan utara, undang undang tahun tentang md3 maka pengisian keanggotaan dprd daerah otonom baru menunggu hasil pemilihan umum legislatif tahun bahwa pandangan pemerintah guo merupakan kekeliruan yang nyata dalam memahami ketentuan md3 yang berbunyidan md3 yangsehingga pemerintah berpendapat pengisian keanggotaan dprd provinsi kalimantan utara provinsi kalimantan utara harus menunggu hasil pemilihan umum legislatif tahun padahal berdasarkan md3 seharusnya pengisian keanggotaan dprd provinsi provinsi yang dibentuk (dua belas) bulan sebelum pemilihan umum legislatif tahun dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif tahun bahwa dalam konteks pelembagaan demokrasi masa transitelah menghilangkan asasj. oleh karenanya, ketentuan kaltara guo bertentangan dengan asas otonomi sebagaimana dimaksudyakni:bahwa para pemohon hendak menguraikan kedudukannya selaku perorangan warga negara sebagai berikut: pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang tercatat sebagai penduduk dan berdomisili kota tarakan, sebagaimana kartu tanda penduduk atas nama pemohon dengan nomor induk kependudukan (dahulu termasuk wilayah provinsi kalimantan timur), setelah berlakunya kaltara, kota tarakan masuk menjadi wilayah provinsi kalimantan utara: pemohon sampai dengan pemohon adalah perorangan warga negara indonesia bukan penduduk provinsi kalimantan utara:ahwa dengan demikian, para pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pemohon perorangan yang mempunyai kepentingan sama terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi kalimantan utara (vide huruf mkj: bahwa selanjutnya para pemohon dalam kualifikasi sebagaimana uraian muka hendak menjelaskan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh uud yakni:bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kembalinya berhak atas: bahwa sebagaimana telah diuraikan muka, pembentukan provinsi kalimantan utara dilakukan pada tanggal november (vide kaltara), sedangkan pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun akan dilaksanakan pada tanggal april (vide keputusan kpu nomor pts kpu tahun dengan demikian rentang waktu antara tanggal november sampai dengan tanggal april adalah (tujuh belas) bulan atau lebih dari (dua belas) bulan sebelum pemilihan umum tahun oleh karenanya berdasarkan md3, maka pengisian keanggotaan dprd provinsi kalimantan utara dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif tahun bukan berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif tahun bahwa apabila dibandingkan dengan beberapa daerah otonom baru, ketentuan mengenai pembentukan dan pengisian, serta pengambilan sumpah janji anggota dprd provinsi kalimantan utara ini dapat dikatakan merupakan mengesampingkan, mengingat untuk daerah otonom baru lainnya pengaturannya memiliki keselarasan dengan ketentuan md3 yangdemikian halnya, dalam perspektif teori pembentukan peraturan perundang undangan, ketentuan guo merupakan mengesampingkan dan karenanya tidak mempunyai konsistensi dan koherketentuan md3 guo dijadikan pertimbangan oleh para pemohon, tetapi bukan merupakan batu uji dalam pengujian konstitusionalitas kaltara lists bahwa para pemohon perlu mempertandingkan antara norma yang bertentangan dengan uud yang mengatur tentang pembentukan, pengisian dan pengambilan sumpah janji anggota dprd provinsi kalimantan utara guo dengan norma konstitusional yang mengatur hal yang sama daerah otonom baru (lihat matriks matriks perbandingan terkait pembentukan dprd parameter provinsi kaltara provinsi provinsi kota norma sulawesi barat banten tangerang selatan pengisian dibentuk melalui ditetapkan dibentuk dilakukan sesuai keanggotaan hasil pemilu berdasarkan sesuai peraturan per dprd ps. hasil pemilu peraturan per uu an ps. ps. uu an ps. ditetapkan berdasarkan hasil pemilu ps. penetapan dilakukan oleh kpu tidak ada tidak ada dilakukan oleh keanggotaan prov kaltim ps. pengaturan pengaturan kpu dprd yang khusus yang khusus kabupaten terkait kpu terkait kpu tangerang provinsi. provinsi. ps. peresmian pelantikan dilakukan sesuai dengan peraturan per uu an ps. pengambilan paling lambat tidak ada tidak ada tidak ada sumpahjjanji (empat) bulan pengaturan pengaturan pengaturan anggota dprd setelah pengambilan tentang waktu tentang waktu tentang waktu sumpahjjanji pengambilan pengambilan pengambilan anggota dprd prov. sumpah sumpah sumpah kaltim bahwa dalam parameter pengisian keanggotaan dprd provinsi sulawesi barat sebagai provinsi yang dibentuk pada tahun ditetapkan berdasarkan hasil pemilu tahun sebagaimana dimaksud dalam sulbar,hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang undangan langsung mengatur pengisian keanggotaan dprd provinsi suatu provinsi baru berdasarkan hasil pemilu yang telah disahkan dalam periode pemberlakuan pembentukan daerah tersebut. dalam logika kausalitas maka pembentukan daerah otonom pada tahun menjadi sebab terjadinya pengaturan tentang pengisian keanggotaan dprd daerah otonom tersebut, bahwa logika kausalitas tersebut atas diperkuat dengan fakta hukum lainnya, yaitu pembentukan provinsi banten sebagai variabel sebab terbentuknya dprd provinsi banten berdasarkan hasil pemilu tahun sebagaimana dimaksud dalam banten yang berbunyi, juncto banten yang menyatakan,", sehingga ketentuan tersebut mendudukkan keberadaan dprd provinsi banten sebagai institusi pemerintahan daerah yang penting dan strategis untuk segera dibentuk setelah terbentuknya provinsi banten, selaras dengan norma dasar dan uud bahwa pengisian keanggotaan dprd kota tangerang selatan dilakukan sesuai peraturan perundang undangan dan dilakukan oleh komisi pemilihan umum kabupaten tangerang selaku kabupaten induk, sebagaimana dimaksud dalam tangsel,juncto pembentukan kota tangerang selatan, dimana hal ini dibedakan dengan kata peresmian yang merupakan tindakan administratif tanpa mempengaruhi proses pengisian keanggotaan dprd kota tangerang selatan, sebagaimana dimaksud dalam tangsel,: bahwa para pemohon hendak menegaskan sense urgency dalam kaitannya dengan keharusan pranata politik dan pemerintahan daerah provinsi kalimantan utara untuk menyelesaikan masalah perbatasan yang semakin eskalator. perumusan norma, bahasa hukum dan frasa dalam ketentuan yang dimohonkan untuk diuji guo masih bersifat onward looking (penglihatan dalam) bahwa pranata politik dan pemerintahan daerah semata mata ditujukan pada tertib hukum menjelang pemilu tahun hal mana menunjukkan pembentuk perundang undangan sedang melakukan penamaan dengan sense emergency yang mementingkan kecemasan atas kekacauan hukum wilayah kalimantan utara bila pranata politik dan pemerintahan provinsi kalimantan utara tidak terkendali bawah pranata politik dan pemerintahan kalimantan timur. sebagai anti desa, para pemohon menegaskan bahwa seluruh yang dimohonkan guo harus dikonstruksikan secara outward looking (penglihatan luar) kaitannya dengan kepentingan geopolitik, geostrategis dan geoekonomi kalimantan utara, serta pencapaian tujuan nasional pada umumnya, bahwa menurut para pemohon, normaguo dalam masa transisi tetap konstitusional berdasarkan hasil pemilihan umum tahun agar tidak menghalangi hak konstitusional warga negara untuk menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya anggota dprd provinsi kalimantan utara, baik fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan: bahwa pembentukan dan pengisian anggota dprd provinsi kalimantan utara harus segera diikuti dengan pembentukan dan pengisian, serta pengambilan sumpah anggota dprd provinsi kalimantan utara.mengakibatkan pemerintahan daerah otonom baru yang sedang mengalami masa transisi cast dprd provinsi kalimantan utara tidak dapat menjalankan otonomi seluas luasnya, sehingga ketentuan kaltara guo bertentangan dengan uud bahwa berdasarkan keseluruhan uraian atas, norma yang mengatur pembentukan, pengisian dan pengambilan sumpah janji anggota dprd provinsi kalimantan utara dalam kaltara guo dimohonkan konstitusional bersyarat bahwa kaltara sepanjang frasa dibentuk melalui hasil pemilihan umum tahun bertentangan dengan dan uud bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian kedudukan hukum (legal standing), khususnya terkait denganketentuan dimaksud mengakibatkan dprd provinsi kalimantan utara tidak mempunyai kepastian hukum yang adil dalam menjalankan fungsi fungsi kelembagaannya dalam rangka pelaksanaan otonomi seluas luasnya, sehingga ketentuan kaltara guo bertentangan dengan uud bahwa kaltara sepanjang frasa dibentuk melalui hasil pemilihan umum tahunbertentangan dengan dan uudbahwa selanjutnya pemohon menguraikan alasan hukum terkait yang kaltara yangketentuan dimaksud berada dalam bab viii ketentuan peralihan kaltara,: bahwa sepanjang frasa berdasarkan hasil pemilihan umum tahun kaltara merupakan aturan peralihan, karena isinya mengatur masa peralihan penyusunan rancangan peraturan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) provinsi kalimatan utara. dalam hal ini pemohon mengajukan alasan hukum dengan batu uji konstitusionalitas yakni uud yang menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum . dari ketentuan uud guo yang dihubungkan dengan ketentuan kaltara guo, menurut pemohon, adanya frasa berdasarkan hasil pemilihan umum tahun menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon. dalam kasus guo, jika frasa dimaksud dipertahankan keberlakuannya maka frasa dalam ketentuf tahun bahwakaltara guo dapat dirumuskan pengaturan tentang hubungan hukum tertentu yang terjadi akibat adanya pengaturan yang baru. hubungan hukum dimaksud adalah hubungan antara dprd provinsi kalimantan utara dan penjabat gubernur kalimantan utara yang demokratis dan menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid) bagi kesinambungan hak dan fungsi yang melekat pada dprd provinsi kalimantan utara dan penjabat gubernur kalimantan utara pada khususnya dan daerah otonom baru pada umumnya. oleh karenanya, pemohon memohon kepada mahkamah agar menyatakan frasa berdasarkan hasil pemilihan umum tahun dalam kaltara dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: kesimpulan bahwa berdasarkan uraian dalam pokok permohonan guo para pemohon berpendapat: bahwa mahkamah berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini: para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing): bahwabertentangan dengan uud oleh karenanya beralasan menurut hukum bahwa seluruh ketentuan yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya guo dinyatakan inkonstitusional. namun demikian, mengingat masih terdapat ketentuan yang diperlukan dalam pembentukan dan pengisian kelembagaan provinsi kalimantan utara serta agar tidak terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum), mohon kiranya mahkamah berkenan memberikan tafsir konstitusional terhadap dimaksud tersebut guo sebagaimana telah diuraikan dalam isu pokok permohonan. hal mana disebabkan karena hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon telah dirugikan dan atau dihalangi oleh berlakunya ketentuan, berdasarkan hasil pemilihan umum tahun kaltara guo::bentuk berdasarkan hasil pemilihan umum tahunsesuai peraturan perundang undangan yang berlaku , dan dalam kedudukannya sebagai anggota dprd provinsi kalimantan utara memiliki haklambat sebelum pelaksanaan pemilihan umum tahunjabat gubernur kalimantan utara diusulkan oleh menteri dalam neger:dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kalimantan utara dibentuksesuai peraturan perundang undangan yang berlaku ,sebelum terbentuknya dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kalimantan utara,kalimantan utara, bukti fotokopi risalah rapat panitia kerja rancangan undang undang tentang pembentukan daerah otonom baruwilayah negara, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi sulawesi barat:kota tangerang selatan provinsi benteng, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten tana tidungri dan tanggal daerah tahun bukti fotokopi kartu identitas para pemohon, bukti fotokopi surat keterangan nomor seks kpu tahun tentang calon legislatif anggota dprd provinsi kalimantan timur tahun pada daerah pemilihan bukti fotokopi ktp atas nama syarif almahdali, bukti fotokopi ktp atas nama zulkifli alka. bukti fotokopi ktp atas nama thamrin: bukti fotokopi ktp atas nama asnawi arbani: bukti fotokopi ktp atas nama samsul tribuna, bukti fotokopi ktp atas nama sukarno wijaya, bukti fotokopi ktp atas nama sonny setiawan: bukti fotokopi sim atas nama h.j wahidin s.h., m.h bukti fotokopi ktp atas nama aran mascot intan, bsc, bukti fotokopi theresia pilipes. selain itu, para pemohon mengajukan seorang ahli dan tiga orang saksi dengan menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal maret yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli para pemohon hm. lica marzuki bahwa frasa yang dilaksanakan paling cepat dua tahun sejak diresmikan provinsi kalimantan utara, memuat transisi yang tidak diatur dalam uud hal ini tidak boleh terjadi memuat transisi selama kurun waktu paling cepat dua tahun yang pada nyatanya menunda jabatan kepala daerah secara demokratis: hak konstitusional, dan kewenangan konstitusional para pemohon yang kehilangan akan kesamaan kedudukannya selaku warga dalam hukum dan pemerintahan, dalam suatu kurun waktu transisi yang cukup lama dan dilarang oleh konstitusi. para pemohon kehilangan hak konstitusional dan kewenangan konstitusionalnya guna memilih kepala daerah pemerintahan daerahnya, serta menunda hak mereka mengajukan diri guna dipilih selaku kepala daerah dalam suatu kurung waktu transisi yang cukup lama yang tidak dikenal dan melanggar uud bahwa penjelasan undang undang nomor tahun yang memberikan bevoegheden kepada gubernur kalimantan timur guna memberikan pertimbangan dalam proses pengangkatan pejabat gubernur kalimantan utara oleh presiden. hal dimaksud tidak dimuat dalam batang tubuh. undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, antara lain menegaskan bahwa rumusan penjelasan tidak boleh memperluas, tidak boleh mempersempit, atau menambah pengertian norma yang diatur dalam batang tubuh, penjelasan tidak boleh memuat rumusan pendelegasian: tidak jelas, mengapa pengambilan sumpah janji anggota dprd provinsi kalimantan utara dilaksanakan paling lambat empat bulan sebelum pengambilan sumpah janji dilaksanakan anggota dprd provinsi kalimantan timur, saksi para pemohon andi munandar bahwa para pemohon termasuk calon legislatif dari daerah pemilihan pada pemilu legislatif tahun daerah pemilihan meliputi kota tarakan kabupaten bulungan, kabupaten tanah tidung, kabupaten nunukan, warga negara indonesia yang berdomisili provinsi kalimantan utara dan mempunyai hak pilih, belum bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan utara, sehingga diakomodir untuk pilgub kaltim waktu yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilukada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur selama bulan. yacob melayu pembentukan pemerintah provinsi kalimantan utara tidak pasti mengakibatkan tidak dapat segera terbatasnya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat daerah perbatasan yang selama ini sebagian besar dipasok dari malaysia, status kewarganegaraan masyarakat adat atau suku dayak daerah perbatasan tidak jelas. bagi mereka yang bertahun tahun hidup malaysia tidak diketahui sebagai warga negara malaysia sedangkan ketika mereka kembali indonesia, juga tidak dipersoalkan karena tidak tercatat dalam buku kependudukan: alokasi dana untuk pembangunan daerah perbatasan, tidak segera dinikmati oleh masyarakat adat daerah perbatasan, masyarakat adat atau suku dayak yang berada sepanjang wilayah perbatasan, selalu setia menjaga patok patok perbatasan nkri. tetapi penjaga patok patok perbatasan tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintah, masyarakat adat atau suku dayak tidak terpenuhi hak haknya untuk menerima pelayanan publik dari pemerintah provinsi, hal tersebut diakibatkan karena jarak tempuh yang cukup jauh. karel bahwa kebutuhan pokok dari masyarakat perbatasan selalu berasal dari malaysia, harga mahal, sehingga hak hak masyarakat tidak segera terpenuhi, sebagaimana tercantum dalam uud masalah pendidikan dan sumber daya manusia, daerah perbatasan dayak pedalaman, kalau diperlambat terus masalah kartal maka hak konstitusional saksi mungkin terhambat beberapa periode atau beberapa tahun: masalah keamanan, illegal logging, dan sebagainya apabila dibandingkan infrastruktur malaysia perbatasan, buat stmik pesawat jet perang dapat turun perbatasan, sementara perbatasan indonesia, hanya pakai kepiting dan long boat pakmaret dan mengajukan keterangan tertulis yang diserahkan melalui kepaniteraan mahkamah tanggal mei yang pada pokoknya sebagai berikut: pokok permohonan pemohon bahwa para pemohon adalah masyarakat kalimantan utara yang menganggap bahwa meskipun dalam konsideran undang undang guo termaktub adanya keselarasan antara kondisi faktual spirit dengan pembukaan undang undang dasar yang secara normatif ditujukan bagi perwujudan pelayanan publik diwilayah perbatasan berdasarkan desentralisasi dan otonomi daerah, namun pada kenyataannya keselarasan tersebut tidak menyemangati objek permohonan guo untuk mencapai kondisi percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat kalimantan utara, bahwa frasa paling cepat (dua) tahun sejak diresmikan provinsi kalimantan utara sebagaimana diatur dalam yang dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan pemilukada provinsi kalimantan utara sehingga pelaksanaan pemilukada akan dilaksanakan setelah agustus dimana frasa tersebut menurut pemohon bersandar pada pemberlakuan empiris yang amat bergantung pada proses administrasi publik, sehingga hal ini berdampak pada ketidakjelasan waktu pelaksanaan pemilihan umum gubernur kalimantan dan status para pemohon. menurut para pemohon terdapat aspek yang tidak lazimdimana menurut pemohon sesungguhnya kewenangan dalam mengusulkan pejabat gubernur adalah kewenangan pemerintah pusat cg. menteri dalam negeri. bahwa menurut pemohon ketentuan kaltara justru telah membuat penamaan tersendiri dimana pengambilan sumpahjjanji anggota dprd provinsi kalimantan utara dilakukan (empat) bulan setelah pengambilan sumpah janji dprd kalimantan timur, hal ini menunjukkan bahwa pengambilan sumpah janji anggota dprd provinsi kalimantan utara hanya bisa dilaksanakan setelah pemilu tahun sehingga norma hukum guo telah mengakibatkan hak hak konstitusional pemohon, bahwa pada intinya para pemohon beranggapan bahwa penjelasan dan dan undang undang nomor tahun pembentukan provinsi kalimantan utarav penjelasan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk uji yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi, provinsi kalimantan timur memiliki luas wilayah ,34km2jiwa. provinsi kalimantan timur berbatasan langsung dengan negara bagian sabah dan serakahcnegara kesatuan republik indonesia nkri) wilayah perbatasan dengan negara lain tetangga. secara geo strategis, provinsi kalimantan utara merupakan open gates malaysia sabah) filipina selatan, politik, provinsi kalimantan utara yang terletak dibedakdikali ini disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana daerah perbatasan merupakan daerah pedalaman konstitusional untuk menentukan arah kebijakan pembangunan provinsi kalimantan utara melalui penetapan peraturan daerah dan peraturan laingambar kualifikasi dan hak konstitusional para pemohon an uud bahwa dengan adanya ketentuan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalnya guo, para pemohon tidak dapat menjalankan hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan muka, sehingga para pemohon mengalami kerugian konstitusional,yang tertinggal dan tidak tersentuh pembangunan c, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengolahan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang undangan. bahwa terhadap uji materiil tahun yang diajukan oleh para pemohon, pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut: menurut pemerintah proses penyusunan undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kalimantan utaraprovinsi kalimantan utaranibahwa pemerintah tidak sependapat terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan pemerintah pusat telah salah dalam memahami asas yang terkandung dalam md3 terhadap pengisian keanggotaan dprd provinsi kalimantan utara, karenbunyi pengisian anggota dprd provinsi tidak dilakukan bagi provinsi yang dibentuk setelah (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum?', sementara sampai saat ini bahwa peresmian provinsi kalimantan utara belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu waktu yang tepat untuk penjadwalan peresmian provinsi kalimantan utara dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pengisian anggota dprd provinsi kaltara harus dan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang secara khusus mengatur tentang md3. undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kalimantan utara berbunyi untuk menyelenggarakan pemerintahan provinsi kalimantan utara pejabat gubernur akan membentuk perangkat daerah yang meliputi sekretaris daerah, sekretaris dewan perwakilan daerah, dinas daerah lembaga teknis daerah, serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan dan berbunyi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada telah dibentuk oleh pejabat gubernur kalimantan utara paling lama (enam) bulan sejak tanggal pelantikan . perlu dipahami secara arif dan bijaksana bahwa jiwa yang termaksud dalam ketentuan tersebut adalah merupakan upaya dalam rangka memberikan kesempatan kepada provinsi kalimantan utara dalam mempersiapkan perangkat daerah yang berkompeten dalam menjalankan roda pemerintahan provinsi kalimantan utara sebagai provinsi pemekaran. bahwa pelantikan pejabat gubernur provinsi kalimantan utara paling cepat dapat dilaksanakan pada bulan april tahun dan salah satu tugas pejabat gubernur adalah memfasilitasi sekaligus untuk pengisian dprd dengan jangka waktu antara sampai bulan, waktu tersebut digunakan sebagai tahap pengisian secara administratif belum lagi pembuatan peresmian dprd. mengingat bahwa agenda pelaksanaan pemilihan umum tahun akan dilaksanakan dalam waktu dekat, maka kita harus memberikan kesempatan kepada kpu untuk mempersiapkan tahapan tahapan persiapan pemilu termasuk didalamnya terkait penyusunan daftar pemilihan untuk masing masing daerah pada provinsi kalimantan utara. bahwa terkait dengan penyusunan mekanisme tata tertib dprd provinsi kalimantan utara diperkirakan memakan waktu antara sampai bulan, disamping itu harus mempersiapkan kelengkapan sarana dan prasarana kelengkapan dprd. oleh karena itu bahwa pengisian dprd provinsi kalimantan utara diatur undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kalimantan utara berbunyihal ini mengandung makna bahwa masing masing lembaga negara harus melaksanakan tugas dan kewenangannya secara bijaksana, menteri dalam negeri melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu mengusulkan pejabat gubernur kalimantan utara dengan pertimbangan gubernur kalimantan timur. perlu dipahami lebih mendalam lagi, bahwa frasa dengan pertimbangan gubernur kalimantan utara bukanlah suatu pencantuman klausul yang tanpa alasan mendasar. adapun alasan dicantumkannya frasa tersebut adalah merupakan cerminan bahwa menteri dalam negeri dalam mengusulkan pejabat gubernur kalimantan utara adalah dengan memperhatikan pertimbangan gubernur kalimantan timur selaku provinsi induk, karena secara riil gubernur kalimantan timur telah memahami struktur sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terdapat pada provinsi kalimantan utara, dengan demikian dapat dianalogikan bahwa gubernur kalimantan timur lebih mengetahui kriteria seseorang yang layak diangkat sebagai pejabat gubernur kalimantan utpenjelasan dapril pada pokoknya sebagai berikut: ketentuan kaltberapa kaltara yaitu: sepanjang frasa paling cepat (dua) tahun sejak diresmikan provinsi kalimantan utara penjelasan sepanjang frasa dengan pertimbangan gubernur kalimantan timur . sepanjang frasa dibentuk melalui. sepanjang frasa berdasarkan hasil pemilihan umum tahun para pemohon beranggapan bahwa ketentuan penjelasan danaltara.tidak mempunyai imitasi waktu yang pasti sehingga ketentuan tersebut, serta tidak sinkron dengan ketentuan guo sehingga menimbulkan ketidak pastikan hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam dan uudkaltara sebagai bagian dari nkri sebagai negara kepulauan yang bercirikan nusantara sebagaimana diamanatkan dalam uud bahwa norma hukum dalam penjelasan guo merumuskan norma baru, penambahan norma baru tersebut menimbulkan ketidaksinkronan dengan norma sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan meniadakan kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. bahwa dalam pembentukan dan pengisian keanggotaan dprd provinsi kalimantan utara sebagaimana dimaksudprd provinsi kalimantan timur guo sama sekali tidak mencerminkan sense urgency pembentukan provinsi kalimantan utara, oleh karenanyae, oleh karenanya ketentuan guo bertentangan dengan dan uud bahwa sepanjang frasa berdasarkan hasil pemilihan umum tahun guo menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon, jika ketentuan tersebut dipertahankan keberlakuannya maka ketentuan dalam peraturveyang menyatakan dirinya selaku warga negara indonesia yang dalam pemilihan umum legislatif tahun merupakan calon anggota dprd provinsi kalimantan timur pada daerah pemilihan dapil) yang meliputinomor tahun tentang pembentukan provinsi kalimantan utara terhadap permohonan pengujian guo, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah disebutlebih lanjut diaturijelaskan bahwa pembentukan daerah diproses dengan (tiga) persyaratan yakni administratif, teknissementara itu persyaratan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah dan prasarana pemerintahan. persyaratan yang dimaksud disusun dalam rangka persiapan daerah yang baru untuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah untuk peningkatan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dan dalam memperkokoh keutuhan negara kesatuan republik indonesia. untuk melegalisasi pembentukan daerah otonom baru disusun dalam undang undang). uud menyebutkan bahwa dpr memegang kekuasaan membentuk uu. setiap ruu dibahas oleh dpr dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. sesuai dengan alur pembentukan suatu undang undang yang termaktub dalam undang undang nomor tahun yang menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan dilakukan dalam prolegnas. oleh karenanya implementasi pembuatan yakni yang dibuat oleh dpr bersama sama pemerintah merupakan lembaga negara yang berwenang membuat kebijakan politik sesuai amanah rakyat yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang undangan. terhadap dalil para pemohon dalam permohonan guo, mengenai pengaturan imitasi waktu pengisian jabatan definitif gubernur dan atau wakil gubernur ditentukan paling cepat (dua) tahun sejak diresmikannya provinsi kalimantan utara sebagaimana disebutkan dalam dpr berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kalimantan utara ini akan disahkan oleh presiden pada bulan november (memperhitungkan batas maksimal hari sejak disetujui dpr dan pemerintah sesuai ketentuan uud tahun sementara dalam undang undang nomor tahun menyebutkan bahwa:adalah suatu hal yang terlalu terburu buru dan kurang bijaksana bila sejak diundangkan pada bulan november dan dengan tenggat waktu setahun sebelum pemilu yakni april bulan) sudah dilakukan pengisian anggota dprd. dengan tidak semata mata pengisian jabatan pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif, dalam daerah otonom baru ini dipandang perlu persyaratan antara lain kesiapan personil sdm, hibah, sarana dan prasarana infrastruktur untuk menunjang keberlangsungan dob yang dimaksud. kesiapan menuju peningkatan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat dianggap sangat penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. dan dengan memperhatikan pengalaman dimasa lalu dalam pembentukan daerah otonom baru atas laporan kemendagri mengenai potret dob pada tahun dpr bersama sama pemerintah memandang bahwa diperlukan suatu persiapan yang matang dan tidak terburu buru dari semua persyaratan pembentukan agar dapat aplikatif secara optimal daerah otonom baru yang dimaksud. ibarat sebuah keluarga bahwa induk yang melahirkan tetap sehat, anak yang akan ditumbuhbesarkan juga tak kalah sehat . oleh karenanya untuk membuka ruang keterbukaan dalam sistem demokrasi yang bersifat sentralistik seyogyanya diciptakan suatu kesiapan untuk memberikan kesempatan kepada daerah dengan memberikan umpan balik dalam proses pembentukannya. hal tersebut dapat dilakukan dengan tetap supervisi pemerintah sebagai bagian yang diwajibkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun mana berkewajiban melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan provinsi yang baru dibentuk. hal tersebut antara lain dilakukan dengan peresmian dan pengisian penjabat kepala daerah. pengaturan dalam undang undang nomor tahun setelah melakukan diskusi yang panjang ditentukan bahwa seperti yang termaktub dalam bahwa peresmian provinsi kaltara dan pelantikan penjabat gubernurnya dilakukan oleh menteri dalam negeri atas nama presiden paling lambat (sembilan) bulan sejak diundang undangan. jangka waktu (dua) tahun diputuskan setelah melakukan simulasi atas kesiapan pemerintahan daerah dan sudah mengantisipasi kesiapan menghadapi pemilu nasional tahun penjabat dipilih untuk mempersiapkan segala sesuatunya kesiapan pemerintahan daerah. setelah diresmikan dan dilantik penjabat, persiapan dan penyelenggaraan pemilu tahun pengambilan sumpah'janji dprd provinsi induk pada juli agustus dan dilanjutkan pengambilan sumpah janji dprd provinsi daerah otonom baru kalimantan utara pada november sampai pemungutan suara pemilukada dob sampai tahun menghabiskan waktu selama (dua) tahun sejak diundangkan. oleh karenanya sebagai kebijakan pembuat undang undang, pemerintah dan dpr setelah melakukan simulasi waktu kesiapan daerah baru demi pencapaian suatu pemerintahan daerah definitif dan kesiapan sarana dan prasarana. terhadap dalil para pemohon dalam permohonan guo, tentangsebagaimana kaltara, dpr berpendapat bahwa tatamerupakan bagian dari penjelasanmohon dan norma norma yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya guo, perlu kiranya disampaikan isu hukum utama permohonan dalam permohonan cast, bahwa kaltara, bahwa penjelasan kaltarabahwa kaltarabahwa melalui permohonan ini, para pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas, bahwa isu hukum dalam permohonan itis pada pokoknya adalah mengenai:terkait hal yang tersebut atas jelas termaktub dalam peraturan pemerintah nomor tahun bahwasebagai daerah induk yang terus akan memberikan fasilitasi terhadap daerah otonom yang lahir dari bagian induk, menurut peraturan pemerintah nomor tahun bahwa pemberian fasilitasi yang dapat berupa, penyusunan rencana umum tata ruang daerah dan dukungan teknis bantuan teknis infrastruktur(tiga) tahun berturut turut. hal itu dikarenakan belum adanya pemerintahan yang definitif sehingga belum adanya perda untuk melakukan usaha mencari pendapatan asli daerah dan sumber keuangan lain maka subsidi dilakukan oleh provinsi induk. ada batas penyerahan asset dan ada sanksi untuk induk yang tidak memberi asset pada daerah otonom yang baru. jelas bahwa sebagai induk, gubernur daerah induk, dalam hal ini gubernur kalimantan timur tidak boleh melepaskan tangan dan harus ikut melakukan fasilitasi yang dimaksud. sehingga penunjukan penjabat gubernur kalimantan utara yang merupakan kewenangan pemerintah setelah mendapat pertimbangan gubernur kalimantan utara semata mata adalah untuk mendapatkan keseimbangan pemberian fasilitasi pada kalimantan utara sebagai daerah otonom yang baru. terkait dengan pengaturan yang menyatakan bahwa pembentukan dan pengisian anggota dprd provinsi kaltara yang ditentukan akan dilaksanakan berdasarkan hasil pemilu serta pengambilan sumpah janji anggota dprd provinsi kalprd provinsi kalimantan timur, dapat dpr jelaskan bahwa hal tersebut adalah dengan maksud pemerintahan provinsi kalimantan utara yang dibentuk baru efektif pasca pemilu tahun tentu pembentukan dan pengisian anggota dprd provinsi kalimantan utara dibentuk dan diisi pasca hasil penetapan sampai pengambilan sumpah janji anggota dprd provinsi kaltara dilakukan. kesiapan sarana dan prasarana, personil, jajaran penyelenggara pemilu dan lain sebagainya tentu memerlukan waktu tertentu. waktu selama (empat) bulan disiapkan untuk memberi kesempatan pada beberapa instansi untuk menyiapkan hal hal yang dimaksud. sehingga dapat disimpulkan bahwa pengisian pemerintahan baru efektif pada tahun dalam waktu sembilan bulan depan akan dipilih pejabat pejabat sementara untuk mulai menjalankan roda pemerintahan provinsi kalimantan utara. untuk membangun sarana dan prasarana daerah yang baru tersebut, provinsi induk. seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa provinsi kalimantan timur sebagai provinsi induk tetap harus memberikan subsidi. terkait argumentasi para pemohon mengenai pengaturan penyusunan dan pengesahan rancangan perlu tentang apbd provinsi kaltara dilakukan oleh penjabat provinsi kalimantan utara, sebelum terbentuknya dprd provinsi kalimantan utara berdasarkan hasil pemilihan umum tahun sebagaimana dpr berpendapat bahwa selama belum ada pemerintahan yang efektif dan definitif, tentu pemerintahan dilakukan oleh penjabat provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah sampai terselenggaranya pemilukada pertama kali daerah baru, termasuk yang menyusun apbd provinsi kalimantan utara dilakukan oleh penjabat provinsi kalimantan utara. dalam artian belum adanya struktur pemerintah daerah yang definit, maka apbd provinsi kaltara dilakukan atas dasar perlu tentang apbdpenjelasdan nomor tahun tentang pembentukan provinsi kalimantan utarajulselanjutnya disebut uud khususnya sebagai berikut:sepanjang frasa, paling cepat (dua) tahun sejak diresmikan provinsi kalimantan utara : penjelasansepanjang frasa, dengan pertimbangan gubernur kalimantan timur :sepanjang frasa, dibentuk melalui hasil pemilihan umum tahunmenyatakansepanjang frasa, berdasarkan hasil pemilihan umum tahupara pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili provinsi kalimantan utara dan bukan penduduk provinsi kalimantan utara. para pemohon dalam pemilihan umum legislatif tahun merupakan calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kalimantan timur pada daerah pemilihan yang terdiri daripara pemohon hendak mengajukan diri untuk dipilih sebagai gubernur dan wakil gubernur kalimantan utara atau untuk menjadi anggota dprd provinsi kalimantan utara tetapi dengan adanya ketentuan guo, para pemohon tidak dapat menjalankan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sehingga para pemohon mengalami kerugian konstitusionpara pemohon danmenimbang bahwa pada pokoknya para pemohon mengalikan khususnya sepanjang frasa, paling cepat (dua) tahun sejak diresmikan provinsi kalimantan utara , penjelasan sepanjang frasa, dengan pertimbangan gubernur kalimantan timur', sepanjang frasa, dibentuk melalui hasil pemilihan umum tahun, sepanjang frasa, berdasarkan hasil pemilihan umum tahun bertentangan dengan dan uud karena dengan adanya guo, menimbulkan ketidaksamaan perlakuan hadapan hukum, ketidakpastian hukum, dan bertentangan dengan tujuan otonomi daerah dalam mengajukan diri untuk dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan utara secara demokratis atau untuk menjadi anggota dprd provinsi kalimantan utara, i3.11j menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon sepanjang ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana diatur dalam dan serta mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: i3. .1j menimbang merupakanhwa pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal: i3. menimbang bahwa pembentukan provinsi kalimantan utara sebagai salah satu daerah pemekaran dalam negara kesatuan republik indonesia yang sebelumnya termasuk dalam wilayah provinsi kalimantan timur, tentunya dimaksudkan sebagai pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat sehingga hal tersebut berkaitan erat dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, menentukan bahwasembilan bulan sejak undang undang ini diundangkan. provinsi kalimantan utara telah diresmikan oleh menteri dalam negeri, tanggal april artinya, provinsi guo baru diresmikan secara definitif bulan sebelum pemilihan umum legislatif, sehubungan dengan hal tersebut, menyatakan bahwa, . dengan demikian pelaksanaan ketentuan tidak dapat dilepaskan demerintahan daerah, khususnya yang mengatur antara lain, dan pemberian bantuan dari provinsi induk, pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan, dan dokumen, penyusunan rencana umum, tata ruang daerah, dan dukungan teknis bantuan teknis infrastruktur,tiga tahun berturut turut: i3. menimbang bahwa berdasarkan keterangan dpr, pemekaran daerah seharusnya dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam negara kesatuan republik indonesia, dan berdasarkan pengalaman pelaksanaan otonomi daerah selama ini atas potret daerah otonomi baru, dan dalam pembentukan daerah baru diperlukan waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi kesiapan penyelenggaraan pemerintah daerah baru. mahkamah sependapat bahwa terhadap daerah otonomi baru diperlukan perencanaan, persiapan, dan waktu yang cukup agar dapat memastikan penyelenggaraannya kelak terwujud sesuai dengan tujuan otonomi itu sendiri, dan terhadap pelaksanaannya telah diatur pula dalam peraturan perundang undangan: i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan keberadaan guo mengakibatkan pelanggaran konstitusi, karena bertentangan dengan uud menurut mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf sebelumnya bahwa secara keseluruhan telah diatur batas waktu pemilihan gubernur, yaitu, paling cepat dua tahun sejak provinsi kalimantan utara diresmikan, dan untukyang pengambilan sumpah janjinya dilaksanakan paling lambat empatketentuan tersebut berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan gubernur dan atau wakil gubernur, atau anggota dprd provinsi, yang mekanisme pendiriannya diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan. negara indonesia sebagai negara hukum mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang memberikan jaminan perlakuan yang sama terhadap semua warga negara. oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan perundang undangan sebagai perwujudan kepastian hukum dan kesamaan perlakuan dalam bidang hukum. dengan telah ditemukannya dalam peraturan perundang undangan akan menjamin perwujudan persamaan perlakuan, karena setiap orang atau warga negara harus taat kepadyang diajukan oleh: nama iwan budi santoso s.h. pekerjaan advokat alamat jalan rebana nomor desa mekarjaya, kecamatan sukma jaya, kota depoknama muhamad zainal arifin s.h. pekerjaan asisten advokat alamat jalan tambak wedi baru xv a surabayail: nama ardian sitompul s.h. pekerjaan asisten advokat alamat jalan taruna sakti kecamatan pulo gadung, kota jakarta timur yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku perorangan. selanjutnya disebut sebagai . . pemohon iii: pemohon pemohon ii, dan pemohon iii untuk selanjutnya memilih domisili hukum gedung manggala swarabakti blok ruang jalan gatot subroto,engan permohonan bertanggal merek), salah satu kewenangan mahkamah konstitusi selanjutnya disebut mahkamah )mahkamahanggaran dan belanja negara. legal standing pengujian: bahwa menimbulkan ketidakpastian hukumisi lainsebagai tax player, para pemohon dirugikan oleh ketentuan karena pajak pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi penyidikan korupsi yang dilakukan jaksa agung, padahal seharusnya kegiatan koordinasi penyidikan korupsi hanya tangan kpk berdasarkan bahwa oleh karena itu, para pemohon mempunyai legal standing atas pengujian legal standing pengujian dan serta danprof. dr. jimmy asshiddigiefrasa atau kejaksaan yang ada dalam dan dan yang dapat ditafsirkan memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan,dengan dinegasikannya dan oleh ketentuan (khususnya ketentuan yang menyatakan kpk sebagai koordinator penyidik, bahwa para pemohon yang pekerjaan advokat (yang merupakan salah satu penegak hukum) mempunyai kepentingan hukum untuk mempertanyakan dasar dari adanya frasa atau kejaksaan dan dan mengingat ketentuan tersebut digunakan sebagai dasar oleh kejaksaan untuk mendidik tindak pidana korupsi: bahwa sebagai tax player, para pemohon dirugikan karena pajak pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai penyidikan tindak korupsi oleh kejaksaan akibat adanya frasa atau kejaksaan dan dan padahal frasa atau kejaksaan tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, oleh karena itu, para pemohon mempunyai legal standing terhadap pengujian frasa atau kejaksaan dalam dan dan legal standing pengujian huruf bahwa para pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia pembayar pajak dan pajak pajak yang telah dibayarkan digunakan untuk membiayai penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan. pos anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) yang digunakan kejaksaan untuk penyelidikan, penyidikan, pra tuntutan, dan tuntutan untuk tahun sebesar miliar. sedangkan alokasi anggaran tahun kejaksaan mendapat anggaran sebesar miliar vivanews, oktober anggaran pemberantasan korupsi pas pasan ). pembiayaan penyidikan tersebut diamanatkan oleh ketentuan huruf bahwa para pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan uji materi terhadap ketentuan huruf karena pajak pajak yang telah dibayarkan oleh para pemohon digunakan untuk membiayai penyidikan tindak korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan, bahwa sebagai advokat atau asisten advokat, para pemohon mempunyai kepentingan hukum terhadap fungsi ganda kejaksaan baik sebagai penyidik dan penuntut umum, karena dengan adanya kedua fungsi tersebut dalam institusi, maka para pemohon tidak dapat optimal dalam menjalankan perannya ketika mendampingi klien karena tidak adanya fungsi kontrol terhadap penyidikan yang dilakukan kejaksaan, bahwa sebagai warga negaraara pemohon berdasarkoleh karena itukewenangan kejaksaan, bebas dari penyimpangan dan supaya proses penegakan hukum dapat berjalan secara fair dan adil: bahwa adanya fungsi kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana dengan tujuan untuk menciptakan sistem anti korupsi, namun nyatanya kewenangan tersebut rentan disalahgunakan untuk menciptakan korupsi baru. dengan tidak adanya fungsi kontrol dalam penyidikan yang dilakukan kejaksaan, maka kejaksaan yang awalnya berniat untuk melakukan pemberantasan korupsi, tetapi justru berubah untuk melakukan korupsi: bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon akibat adanya ketentuan huruf ditinjau keterkaitan logis (logical link) antara status pembayar pajak dan adalahndukungyang dilakukan kejaksaan yang berpotensi merusak tatanan hukum dan rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse power) karena tidak adanya fungsi check and balances. ditinjau dari nexus (hubungan) antara status sebagai pembayar pajak dengan pelanggaran konstitusional yang didalilkan yakni sebagai warga negara pembayar pajak dan advokat asisten advokat yang aktif mendorong perwujudan prinsip negara hukum, bagi para pemohon, fungsi check and balances dalam proses penegakan hukum sangatlah penting dan mutlakmembuat kejaksaan berpotensi menjadi monster penegakan hukum karena mempunyai fungsi ganda penyidikan dan penuntutan dalam satu atapserta putusan putusan selanjutnya, maka para pemohon telah memenuhi syarat pertama dan syarat kedua, karena hak para pemohon sebagai perorangan warga negara yang dilindungi oleh uud sebagaimana diatur dalam dan uud dilanggar dengan adanya ketentuan huruf frasa atau kejaksaan yang ada dalam dan dan para pemohon juga telah memenuhi syarat ketiga dan keempat, sebagaimana diuraikan atas yaknimberikanoleh kejaksaan yang berpotensi merusak tatanan hukum karena tidak adanya fungsi check and balances dan berpotensi menciptakan monster penegakan hukum yang rentan menimbulkan penyalahgunaan wewenang (abuse power) karena kejaksaan mempunyai fungsi penyidikan dan penuntutan dalam satu atap. syarat kelima juga terpenuhi, mana jika huruf dan frasa atau kejaksaan yang ada dalam dan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kerugian konstitusional para pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi, karena kejaksaan tidak lagi mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, dan fokus dalam penuntutan. dengan demikian, pajak yang telah dibayarkan akan digunakan untuk mendukung diferensiasi penegakan hukum mana fungsi penyidikan dilakukan oleh kepolisian dan fungsi penuntutan dilakukan kejaksaan sehingga terdapat mekanisme check and balances. adanya diferensiasi tersebut mendukung indonesia sebagai negara hukum sebagaimana amanat uud dan adanyayang pekerjaan advokat atau asisten advokat juga merupakan individu individu yang concern dalam mendukung penegakan hukum yang fair dan adil dalam bingkai negara hukum. oleh sebab itu, para pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan huruf dan dan yang berpotensi mengakibatkan kejaksaan menjadi monster penegakan hukum, yang menurut para pemohon bertentangan dengan dan uud dengan demikian, jika mahkamah konsisten dengan putusan putusan mahkamah sebelumnya sepertiserta tidak pilih kasih dalam menerapkan syarat legal standing pengujian undang undang, maka syarat legal standing telah terpenuhi oleh para pemohon. iii. alasan alasan para pemohon kerangka berpikir pengujian undang undang bahwa pada awalnya, pengujian ini terkait dengan huruf dalam penjelasan huruf dinyatakan kewenangan penyidikan dalam ketentuan ini ditujukan menampung ketentuan dan bahwa sebelum melakukan uji dan analisis terhadap maka terlebih dahulu para pemohon mengajukan uji dan untuk mengetahui apa benar kedua undang undang tersebut memberikan amanat kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. dan kemudian para pemohon melakukan analisis terhadap ketentuan tersebut, apakah bertentangan dengan uud atau tidak: bahwa strategi pengujian terhadap (tiga) undang undang secara sekaligus, karena berkaca pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu v bahwa dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu v mahkamah sebenarnya ingin menyatakan ketentuan huruf dinyatakan tidak berlaku. namun, karena pengujian dalam perkara tersebut hanya dilakukan terhadap ketentuan saja, padahal menurut mahkamah ada beberapa undang undang lain yang masih secara samar samar menyatakan kejaksaan masih memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi: bahwa sejalan dengan pertimbangan mahkamah sebagaimana yang ada dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu v maka pengujian ini ditujukan kepada setiap ketentuan undang undang yang ditafsirkan memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebar dalam dan bahwa secara lengkap pertimbangan mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu v adalah sebagai berikutl,. alasan pengujian bertentangan dengan prinsip negara hukum yakni kepastian hukum bahwa tidak ada dalam yang secara tegas menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. namun, ada setidaknya dalam yang ditafsirkan bahwa kejaksaan masih mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam dan. bahwa ketentuan tidak memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan, tetapi secara tegas tersebut mengakui bahwa kurap sebagai hukum acara peradilan tindak pidana korupsi. kurap tidak mengakui kejaksaan sebagai penyidik, tetapi hanya berfungsi sebagai penuntut umum. selanjutnya, dalam ketentuan peralihan, kurap menyatakanpenjelasan kurap: yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan pengadilandengan adanya maka undang undang nomor tahun dinyatakan tidak berlaku. menyatakan . oleh karena itu, ada tidaknya kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan kurap, tidak lagi menggunakan rujukan undang undang nomor tahun melainkan bahwa ketentuan dan yang dianggap sebagai dasar hukum bahwa jaksa sebagai penyidik, juga tidak menegaskan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. untuk sudah dinyatakan tidak berlaku dengan adanya ketentuyang berkaitan dengan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan yang tersebar dalam beberapa undang undang antara lain huruf dan dan d. penjelasan huruf: khusus frasa atau kejaksaan : khusus frasa atau kejaksaanmenyatakan. bahwa dari ketiga dalam yang dapat ditafsirkan memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan, hanyalah yang belum dicabut,. sedangkan uud juga mengamanatkan adanya kepastian hukum yang adil, bahwa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohontetapi sisi lain justrujika dikaitkan deng, maka supaya terdapat kepastian hukum terkait denganudah selayaknya dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan adanya ketentuan nomor bahwa dengan terbentuknya maka kpk lah yang menjadi satu satunya lembaga yang berwenang melakukan koordinasi penyidikan seluruh tindak pidana korupsi, baik itu pembuktiannya sulit, biasa, ataupun melibatkan orang yang bersama sama yang tunduk pada peradilan umum dan militer. hal ini dapat dilihat dalam huruf d hurufbahwa koordinasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menjadi wewenang kpk, tidak dibatasi oleh ketentuan hanya membatasi huruf sedangkan ketentuan koordinasi sebagaimana diatur dalam huruf tidak dibatasi olehbahwa dalam perkara sebelumnya, mahkamah pernah menggunak dalam pertimbangan perkara nomor puu ix dalam perkara nomor puu ix majelis hakim konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:bahwa dengan demikian, keberadaan yang tumpang tindih dengan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam dan uud alasan pengujian dan dan bertentangan dengan prinsip negara hukum berupa asas kepastian hukum yaknidan asas legalitas dalam segala bentuknya (due process law) yaknischeltema, dalam asas kepastian hukum terdapat. kemudian, menurut julius stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah 'rechtsstaat itu mencakup elemen penting, yang salah satunya yaitu: pemerintahan berdasarkan undang undang. selanjutnya, bahwa frasa atau kejaksaan yang ada dalam dan dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dankarena dengan dinegasikannya dan huruf oleh ketentuan (khususnya ketentuan yang menyatakan kpk sebagai koordinator penyelidikan, penyidikan dan penuntut. oleh karena itu, patut dipertanyakan, atas dasar apa, pembentuk masih menyatakan kejaksaan mempunyai kewenangan mendapatkan pelimpahan perkara dari kpk sebagaimana diatur dalam dan dan atas dasar apa, pembentuk masih menyatakan kejaksaan mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi?: bahwa memberikan pengaturan tentang tugas dan kewenangan kepada kpk, serta secara tegas menegaskan ketentuan yang ada dalam dan khususnya yang mengatur kewenangan kepada kejaksaan untuk mendidik tindak pidana korupsi, misal mencabut sedangkan dikaitkan dengan asas lex posteriori derogat legi priori mengakibatkan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dan huruf kpk dikaitkan dengan asas lex posteriori derogat legi priori mengakibatkan huruf (khususnya terkait koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi) tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. namun sayangnya, pembuat sepertinya kurang teliti dan masih menganggap bahwa kejaksaan mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan, bahwa dengan adanya kekurangtelitian pembuat yang masih menganggap bahwa kejaksaan masih mempunyai kewenangan penyidikan, padahal tidak ada satu undang undang yang masih berlaku (baik itu kurap, dan yang menyatakan kejaksaan mempunyai kewenangan penyidikan, maka sudah cukup beralasan hukum bagi mahkamah untuk menyatakan dan khusus frasa atau kejaksaan , dan dan khusus frasa atau kejaksaan dan khusus frasa dan atau kejaksaan dan atau kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. frasa atau kejaksaan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan asas legalitas (due process law) dalam bingkai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam uud alasan alasan pengujian huruf bertentangan dengan prinsip negara hukum berupa asas legalitasebagaimana sudah dijelaskan atas,ketentuan tentang kewenangan penyidikan oleh kejaksaan diatur dalam huruf yang menyatakandalam penjelasan huruf menyatakanketentuan yang ada dalam huruf memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, asalkan dalam undang undang yang khusus tersebut dinyatakan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, bahwa dan yang dirujuk oleh penjelasan huruf nyatanya sudah tidak memberikan kewenangan kepada kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diuraikan atas lihat penjelasan poin dan poin c), bahwa oleh karena itu, penegasan kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagaimana tercantum dalam huruf dengan mengargumentasikan bahwa kewenangan tersebut untuk menampung dan adalah sesuatu yang tidak berdasar, karena kedua undang undang tersebut (baik dan tidak memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan, bahwa ketentuan huruf khususnya penjelasan untuk frasnegara hukum yakni asas legalitas sebagaimana diatur dalam uud yakni kepastian hukum karena mengutip (dua) undang undang sebagai dasar hukumnya, padahal kedua undang undang tidak memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan. penyidikan oleh kejaksaan melanggar prinsip negara hukum yang terkait dengan pembatasan kekuasaan bahwa menurut prof. dr. jimmy asshiddigie, dalam tulisannya yang berjudul gagasan negara hukum indonesia , salah satu prinsip negara hukum adalah pembatasan kekuasaan. menurut jimmy, adanya, bahwa ketika kurap lahir, maka mulailah diperkenalkannya criminal justice system yang menjamin adanya fungsi check and balances. dalam criminal justice system itu memang ada keterpaduan. tapi keterpaduan itu bukan berarti semua itu menjadi satu suara. justru dalam sistem itu ada keterpaduan tapi dalam keterpaduan itu ada komponen komponen yang menjalankan fungsi masing masing. fungsi fungsi itu kalau mau bekerja baik harus sesuai dengan fungsinya, jangan saling mencampuri. kemudian dengan adanya fungsi fungsi yang nyata terpisah, tidak saling mencampuri, dengan kata lain terjadilah check and balances. sehingga dalam skema criminal justice system dalam kurap, tugas polisi itu adalah penyidik, tugas jaksa adalah penuntut, tugas hakim adalah mengadili: bahwa dalam kurap mengatur tentang koordinasi penyidik dan penuntut umum dalam proses penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf dan dan kurap: huruf dan huruf koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada komisi pemberantasan korupsi. khusus frasa atau kejaksaan khusus frasa atau kejaksaankhusus frasa atau kejaksaan khusus frasa dan atau kejaksaan dan atau kejaksaan arena permohonan para pemohon adalah mengujiin . jika dihubungkan dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan, terjadi beberapa permasalahan yang dilewati: penuntut umum memberikan perpanjangan atas penahanan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan, penyidik kejaksaan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum kepada kejaksaan yang sama, penuntut umum yang sama, mempelajari hasil penyidikan dari penyidik kejaksaan: penuntut umum yang sama memberi petunjuk kepada penyidik pada kejaksaan yang sama untuk melengkapi hasil pendidikannya. keadaan ini mengakibatkan hilangnya prinsip koordinasi horisontal antara sesama penegak hukum sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana dan tidak adanya mekanisme check and balances antara penyidik dengan penuntut umum. dalam beberapa kasus, misal mantan jaksa urip tri gunawan pernah menjadi penyidik sekaligus penuntut umum dalam kasus yang sama. bahwa berdasarkan kurap dan menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai hakikat untuk melakukan penuntutan saja. angka huruf kurap menyatakansedangkan angka hurufkemudian angka kurap menyatasedangkan berdasarkan angka menyatakansedangkan angkaselanjutnya angka menyatakwenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagaimana tersebut dalam yang diuji dalam perkara guo bertentangan dengan ketentuan kurap dan itu sendiri yang secara tegas menyatakan bahwa habitat kejaksaan adalah melakukan penuntutan, bukan penyidikan: bahwa prof. dr. yusril iha mahendra berpendapat bahwa dalam sistem hukum ada filosofi yang tak boleh dilanggar. yakni, orang (lembaga) yang berwenang menangkap, tidak boleh menahan. orang (lembaga) yang memeriksa tak boleh menuntut. dan orang (lembaga) yang menuntut tak boleh memutuskan. semua itu harus dilakukan oleh lembaga yang berbeda dikutip dari hukumonline, september yusril minta kewenangan kejaksaan dipangkas):, bahwa sejalan dengan prinsip negara hukum tentang pembatasan kekuasaan negara dan organ organ negara, maka sudah sepatutnya kewenangan penyidikan itu merupakan domain kepolisian dan penuntutan tangan kejaksaan dalam rangka mencapai sistem peradilan pidana terpadu (the integrated criminal justice system). oleh karena itu, kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebagaimana diatur dalam huruf bertentangan dengan uud tentang prinsip pembatasan kekuasaan negara dan organ organ negara. penyidikan oleh kejaksaan melanggar jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bahwa uud mengamanatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil: bahwabahwa kurap mengakomodir asas yang melindungi ham yakni dengan adanya diferensiasi penegakan hukum, dengan membagi menjadi empat yakni penyelidikan, penyidik tetapi itu masih dalam satu bingkai. polisi dari mendidik pertama kali sudah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan spp) kepada jaksa, artinya bahwa jaksa bisa mengontrol mulai dari penyidikan, selanjutnya jaksa juga bisa mengontrol pada tahap pra penuntutan. kemudian jaksa mengirimkannya pengadilan juga dan mengirimkan tembusan kepada polisi jadi sudah ada sistem kontrol. sistem diferensiasi penegakan hukum dan adanya check and balance antara penyidik dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam kurap sejalan dengan ketentuketentuan ketentuan undang undang yang diuji dalam perkara: bahwa wewenang kejaksaan selaku penyidik merangkap penuntut umum"bahwa: bahwa menurut prof dr. otto cornelis klinis dalam buku yang berjudul pengawasan terhadap jaksa selaku penyidik tindak pidana khusus dalam pemberantasan korupsi dan dalam keterangannya sebagai ahli dalam perkara nomor puu yang menyatakan: bahwakewenangan rangkap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam huruf bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dilindungi dalam uud: bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun'tidak mempunyajika majelis hakimidentitas para pemohon: bukti fotokopi buku o.c. klinis, pengawasan terhadap jaksa selaku penyidik tindak pidana khusus dalam pemberantasan korupsi , bandung: alumni, halaman bukti fotokopi artikel selamat sibagariang, dilema penyidikan tindak pidana korupsi , dikutip dalam majalah hukum forum akademika volume nomor april halaman bukti fotokopi berita online vivanews, anggaran pemberantasan korupsi pas pasan , oktober bukti fotokopi berita online republika, anggaran pemberantasan korupsi dinilai pas pasan, wajar bila penindakan apa adanya ,tentang kejaksaan republik indonesia, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan dan dan tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsil. kedudukan hukum legal standing) para pemohon yurisprudensi kerugian konstitusionalmerujuk kepada putusan mahkamah sejak putusan nomor puu iii tanggal mei putusan nomor puu, i3.sebagaimana permohonan para pemohon pada halaman angka dan diulangi lagi pada halaman angka permohonannya, bahwa objek permohonan para pemohon adalah yang berkaitan dengan kewenangan rangkap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan yang tersebar dalam beberapa undang undang, i3. menimbang bahwa sesuai dengan dalil atas, para pemohon, seperti selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, memohon pengujian konstitusionalitas huruf dan dan khususnya frasa atau kejaksaan serta frasa dan atau kejaksaan dalam yang kesemua yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut memberikan fungsi penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana tertentu kepada kejaksaan, yang menurut para pemohon bertentangan dengan asas negara hukum (dandua tersebut, maka presiden selain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif), juga berfungsi sebagai pembentuk undang undang (legislatif) bersama sama dengan dewan perwakilan rakyat. dengan demikian uud tidak melarang fungsi ganda tersebut: i3. menimbang bahwa selain itu, mahkamah perlu mengutip beberapa pertimbangan dalam putusan mahkamah nomor puu v tanggal maret yang dalam paragraf antara lain mempertimbangkan, dengan demikianberdasarkan pertimbangan atas, permohonan para pemohon supayhmad fadli semadi akil mochtar panitera pengganti, ttd. fadzlun budi s.putusan nomor puu ix putusan nomor puu ix dan putusan nomor puu ix yang memberikan pengakuan kepada pembayar pajak sebagai pemohon dalam pengajuan uji undang undang, dengan pertimbangan sebagai berikut: perkara nomor puu vii dalam pengujian (halamanperkara nomor puu ix dalam pengujian kpk (halaman,. perkara nomor puu ix dalam pengujian halperkara nomor puu ix dalam pengujian pemilu (halaman::bahwa dalam praktek pengujian undang undang sebagaimana dalammahkamah menerapkan syarat legal standing minimalwa memang benar kedudukan hukum pembayar pajak untuk mengajukan permohonan tidak boleh digeneralisasi atau disamaratakan untuk semua perkara supaya warga negara pembayar pajak tidak latar dalam mengajukan permohonan uji undang undang. menurut para pemohonrtama, harus ada keterkaitan logis muh. burhanuddin, s.h.: pekerjaan advokat: alamat jalan limosa xiv kompleks buncit indah blok jakarta selatan: disebut sebagai . pemohon nama rachmat jaya, s.h., m.h.: pekerjaan advokat: alamat jalan kemang utara vii nomor jakarta selatan, disebut sebagai . pemohon il: berdasar surat kuasa khusus bertanggal maret memberikan kuasa kepada farhat abbas, s.h.m.h, dan lihat hutabarat, s.h.,bertindak untuk dan atas nama pardan hal ini dijadikan semacam yurisprudensi oleh jaksa penuntut umum dalam mengajukan kasasi, bahwa norma dalam kurap lembaran negara nomor tahun tambahan lembaran negara nomorantara jaksa penuntut umum dengan terdakwa mempunyai hak yang sama dalam semua tingkat peradilan,mendambakan terciptanya kepastian hukum.: bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut maka norma dalam kurap lembaran negara nomor tahun tambahan lembaran negara nomor harus diubah dengan memperbolehkan pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan bebas, baik oleh penuntut umum ataupun oleh terdakwa dengan tujuan bahwa upaya hukumbahwa kurap lembaran negara nomor tahun tambahan lembaran negara nomor sepanjang mengenai frasa kecuali terhadap putusan bebas "inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sehingga bunyi kurapara pemohon,inkonstitusional karena bertentangan dengan uud atau setidaknya:,sepanjang mengenai frasa kecuali terhadap putusan beba.artikel artikel dari internet yang berkaitan dengan undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana, selain mengajukan bukti tertulis, para pemohon juga menghadirkan ahli dr. mudzakir, s.h., m.h. yang memberikan keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal mei sebagai berikut: bahwa ahli menyampaikan mengenai pemikiran tentang untuk kedua kali dan mengenai perkembangan pemikiran yang terjadi atau sebagai pergeseran interpretasi tentang yang semula berorientasi pada nilai kepastian hukum dikembangkan melalui yurisprudensi mahkamah agung secara positif dan konstan, kemudian muncul yang disebut sebagai berorientasi pada nilai hukum dan keadilan, dan ini ahli tangkap sebagai sebuah pemikiran kedua: atas dasar pemikiran tersebut ahli mengikuti perkembangan perkembangan yang terjadi sesuai dengan perkembangan praktek penegakan hukum maka dalam kaitannya dengan pengujian norma hukum yang dimohonkan uji materiil sebagaimana dimuat dalam kurap yang bunyinya adalah terhadap putusan perkara pidana yang diberikan kemenurut ahli analisis konstitusionalitas norma hukum yang dimohonkan uji materiil, pengertian putusan yang berisi pembebasan terdakwa dari segala dakwaan dengan alasan adalah setelah pemeriksaan sidang pengadilan, perbuatan yang dibawakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, itulah bunyi dalam kitab undang undang hukum acara sebagaimana dimuat dalam kurap yang lengkapnya menyangkut penting dalam pokok pengujian ini. satunya, jik maka terdakwa diputus bebas. dalam kaitan ini perlu garis bawahi adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga menyebabkan hakim memutus bebas, dalam praktek yurisprudensi terdapat dua kategori putusan bebas, ada kategori putusan bebas murni dan ada kategori putusan bebas tidak murni.bebas murni kalau ahli mengkaji dari putusan putusan bebas tidak murni tersebut paling tidak ahli dapat menyimpulkan ada indikasi, yang pertama adalah terdapat perbedaan dalam melakukan interpretasi hukum, artinya karena perbedaan dalam melakukan interpretasi hukum tersebut lahirlah suatu putusan yang membebaskan seseorang dari dakwaan, yang apabila perbedaan tersebut kemudian dikembalikan kepada interpretasi yang umum atau standar adalah putusan itu menjadi berbeda: kedua, terdapat perbedaan penilaian mengenai bukti yang diajukan persidangan, kadang kadang apakah suatu alat bukti itu boleh, tidak boleh, atau sejauh mana kekuatan alat bukti tersebut akibat penilaian mengenai bukti yang diajukan persidangan tersebut terutama yang dilakukan oleh hakim akibatnya putusan tersebut berbunyi pembebasan dari dakwaan: yang ketigaini sesungguhnya adalah gabungan dari nomor satu dan nomor dua. tapi esensinya dalam membangun struktur logic, dalam menginterpretasi antara norma dalam fakta hukum yang terbukti persidangan itu ternyata ada satu proses, dan proses itu yang menyebabkan kesimpulannya atau nilainya menjadi lain, menurut pendapat ahli, putusan itu menjadi putusan bebas tidak murni, adalah jika perbuatan yang dibawakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena beberapa alasan, ada kemungkinan bukti tidak cukup atau masih kurang, itu artinya ada proses proses yang sesungguhnya ini tidak layak untuk diajukan menjadi diajukan yang menyebabkan setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam ada satu bukti yang tidak cukup atau masih kurang: selanjutnya ada kemungkinan bukti itu memang tidak ada atau setidak tidaknya terhadap unsur unsur itu tidak ada bukti yang bisa meyakinkan hakim atau bukti yang sah dan meyakinkan hakim, akibatnya adalah putusan itu menjadi bebas tidak murni. sedangkan dalam putusan bebas yang tidak murni, seringkali terjadi secara formal, putusan itu berisi pembebasan terdakwa dari dakwaan tetapi ditinjau dari kualitasnya menjadi tidak murni disebabkan adanya perbedaan interpretasi hukum. jadi secara formal dia adalah diputus bebas, memang dalam putusan bebas ini tidak pernah disebutkan ini bebas murni atau tidak bebas murni. tapi yang dikenal dalam kurap adalah hanya putusan bebas, namun demikian, dari analisis putusan yang dilakukan, termasuk yang ahli lakukan melakukan eksaminasi terhadap putusan bebas terhadap perkara perkara tertentu yang tidak ahli sebutkan namanya, ahli dapat menemukan ternyata ada proses pembuktian, ada proses interpretasi hukum dan yang menyebabkan putusan itu menjadi lain daripada yang lain, setelah ahli coba dengan menggunakan telaah melalui ilmu hukum pidana, menurut ahli putusan itu seharusnya bisa dinyatakan terbukti. oleh sebab itu maka putusan bebas tidak murni ini bisa bersumber dari interpretasi hukumnya, bisa bersumber dari penilaian mengenai bukti yang diajukan persidangan dan bisa bersumber dari penilaian mengenai interpretasi penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan persidangan, sekarang bagaimana dengan upaya hukum terhadap putusan bebas tersebut. ahli berpendapat bahwa putusan bebas murni yang beralaskan kepada tidak ada tidak cukup bukti atau masih kurang buktinya atau tidak ada bukti yang mendukung arah unsur unsur tersebut setelah diperiksa pengadilan, menurut ahli itu tidak perlu ada lagi upaya hukum lagi. ahli menegaskan bahwa terhadap putusan bebas murni yang memang kenyataannya dia tidak cukup atau masih kurang buktinya, atau tidak ada bukti yang mendukung pemenuhan unsur unsur tersebut, ini ahli sebut sebagai putusan bebas murni, maka ahli berpendapat bahwa tidak perlu ada upaya hukum lagi dan itu harus diterima bahwa itu adalah bukan sebagai perbuatan pidana karena tidak ada bukti yang mendukungnya: kemudian adalah putusan tidak bebas murni. perlu adanya upaya hukum kasasi menguji mengenai tiga hal yakni: interpretasi hukum, penilaian mengenai bukti yang diajukan persidangan: penilaian mengenai interpretasi penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan persidangan: menurut ahli bahwa putusan bebas tidak murni ini adalah perselisihan, atau perbedaan, atau terjadi perbedaan interpretasi, terjadi perbedaan penilaian bukti, terjadi penerapan, atau perselisihan, atau perbedaan mengenai penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan pengadilan adalah wajar dan layak jika perbedaan tersebut harus diselesaikan oleh mahkamah agung. dandalam memberikan keterangannya ahli mengutip kurap. pemeriksaan kasasi secara umum adalah diletakkan dalam., dalam kaitannya dengan ini tentu saja selain putusan bebas: apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya? apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang? apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya? menurut ahli kalau melihat substansi dari kurap tersebut, mak sebagaimana yang telah ahli kutipan, kesimpulannya dalam konteks ini adalah putusan bebas tidak murni adalah memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur di,.pengadilan: selanjutnya adalah jaksa penuntut umum, alasannya apa? menurut ahli adalah jaksa penuntut umum bisa mengajukan kasasi didalam konteks ini dengan alasan demi kepastian hukum dan keadilan. selanjutnya adalah mewakili aspirasi korban kejahatan yang dalam hal ini, dalam teori fiktifimologi yang berhubungan dengan aspirasi sebagai korban kejahatan ini, secara simbol hukum diwakili oleh negara dan negara telah menunjuk organisasinya yakni dalam konteks pengadilan adalah oleh jaksa penuntut umum, jika sekiranya dalam suatu proses peradilan, ternyata diputus bebas, dan bebas itu ternyata adalah bebas tidak murni, maka sudah semestinya korban kejahatan yang paling menderita kerugian disebabkan oleh kejahatan tersebut, bisa memperoleh akses pengadilan. namun kurap sampai sekarang belum mengaturnya adalah wajar jika jaksa penuntut umum mewakili aspirasi korban kejahatan dalam perkara pidana ini bisa mengajukan upaya hukum, yakni upaya hukum dalam bentuk kasasi terhadap putusan bebas tidak murni: kemudian yang mewakili aspirasi kepentingan umum mana kejahatan kejahatan tertentu sesungguhnya tidak ada korban langsung, direct victim. oleh sebab itu, jaksa penuntut umum dalam hal ini bisa mewakili aspirasi kepentingan umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, sekarang apa kira kira faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu putusan yang menyebabkan putusan itu bebas tidak murni. terhadap putusan bebas yang tidak murni ada beberapa kemungkinan terjadi berdasarkan analisis dalam praktik: kemungkinan bersumber dari pihak jaksa penuntut umum, pertama mungkin ketidakcermatan jaksa dalam mengajukan bukti bukti, atau membuat surat dakwaan, atau register, ada kemungkinan kesengajaan jaksa untuk tidak memasukan bukti tertentu, atau menginterpretasi hukum, atau bukti serta penerapan hukum terhadap bukti persidangan. jadi ada kemungkinan unsur kesengajaan yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan dalam satu proses penegakan hukum secara terselubung walaupun dia hanya dengan menggunakan interpretasi hukum . interpretasi memang kewenangan aparat hukum tetapi interpretasi itu harus diterima secara logika, objektif, dan ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana. terhadap hakim ada kemungkinan terjadi ketidakcermatan hakim dalam mempertimbangkan bukti bukti atau membuat putusan pengadilan. ada kemungkinan juga seperti halnya jaksa, kesengajaan hakim untuk tidak mempertimbangkan bukti bukti tertentu, atau menginterpretasi hukum, atau bukti serta penerapan terhadap bukti persidangan. jadi ada kemungkinan juga hakim sengaja menginterpretasi suatu hukum dengan pertimbangan atau menginterpretasi terhadap bukti bukti tertentu yang menyebabkan putusan itu menjadi bebas, ada kemungkinan juga adalah pihak penasihat hukum, berpraktik yang terpengaruh oleh pemberian atau janji sehingga nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili tidak sebagaimana mestinya. hal ini tersirat dalam undang undang tindak pidana korupsi mengenai yang terkait dengan suap, maka ada kemungkinan tindak pidana suap inilah yang mempengaruhi aparat penegak hukum, termasuk penasehat hukum sebagai aparat penegak hukum adalah menyimpang dari satu proses hukum pengadilan yang menyebabkan umpan balik dan putusan itu menjadi bebas, tidak murni,kedudukan hukum (legal standing) paraberapa dalam uud yang merupakan hak hak konstitusional pemohon, yakni: bagaimana konsekuensi hukumnya? memang dalam kurap, jaksa membuat surat dakwaan yang tidak memenuhi standar dakwaan sebagaimana dimaksud huruf istilahnya adalah kabur dakwahnya maka dinyatakan batal demi hukum. kurap, hakim membuat putusan yang tidak memenuhi ketentuan huruf dan seterusnya, putusannya dinyatakan batal demi hukum. jadi dua duanya adalah batal demi hukum: praktek hukum yang terjadi jarang digunakan terminologi batal demi hukum baik untuk dakwaan jasa penuntut umum maupun putusan pengadilan. umumnya hakim dalam menghadapi gugatan terhadap dakwaan jaksa yang tidak memenuhi syarat syarat yang ditetapkan dalam kurap umumnya tidak sampai pernyataan ujungnya adalah hakim menyatakan batal demi hukum dan juga putusan pengadilan hampir jarang sekali terjadi bahkan menurut ahli adalah belum kami menemukan hakim pengadilan tinggi atau mahkamah agung menyatakan bahwa putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi bagi mahkamah agung tersebut dinyatakan batal demi hukum karena proses pengambilan keputusan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam kurap: jika menghadapi dakwaan yang tidak memenuhi huruf kurap, hakim cenderung melanjutkan sidang pengadilan dan hampir tidak ada yang dinyatakan batal demi hukum dan ini beberapa eksaminasi yang ahli lakukan sebagai ahli, ternyata juga hal yang sama seperti itu jelas sesungguhnya kalau dianalisis, dakwaan itu adalah tidak jelas, tetap juga dilanjutkan, pengadilan tinggi atau mahkamah agung pun hampir tidak pernah menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi kurap. dalam praktik lebih memilih atau menggunakan alternatif putusan bebas. bagaimana jika putusan bebas tersebut juga tidak memenuhi kurap? maksudnya adalah dalam mengambil keputusan bebas juga tidak memenuhi syarat syarat proses pengambilan putusan sebagaimana ditentukan kurap, bagaimana dampak negatifnya? putusan bebas yang tidak murni yang tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi dapat disalahgunakan karena tidak ada lagi kontrol atau upaya hukum lagi. jika ini tidak ada upaya hukum kontrol terhadap putusan yang bebas tidak murni ini berarti ada potensi yang sangat besar sekali untuk disalahgunakan. putusan bebas yangkeadilan masyarakat. jika aspirasi keadilan bagi korban dan masyarakat ini tersumbat karena proses pengadilan yang memutus bebas yang tidak murni, bebas tidak murni yang tidak ada upaya hukum lagi, tentu saja akan terjadi korban akan mencari upaya hukum sendiri. atau kalau tidak menemukan, berarti korban akan mencari jalan keadilan secara sendiri sendiri. atau masyarakat juga akan mencari keadilan melalui jalannya sendiri sesuai yang mereka inginkan:dan keadilan, dan kepastian hukum: kesimpulan, putusan bebas memuat (dua) hal, yakni bebas murni dan bebas tidak murni. terhadap putusan bebas murni tidak dapat ditempuh upaya hukum kasasi. terhadap putusan bebas tidak murni dapat ditempuh upaya hukum kasasi. jaksa penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi untuk kepentingan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi korban dan kepentingan umum atau masyarakat, putusan bebas tidak murni telah memenuhi kurap, maksud ahli adalah putusan bebas tidak murni telah memenuhi kurap dan layak untuk menjadi objek pemeriksaan oleh mahkamah agung sebagaimana putusan pengadilan lain yang boleh diajukan upaya hukum kasasi, dalam konteks ini jaksa penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi adalah jika ini tidak boleh, berarti sebaiknya untuk yang akan datang korban bisa mengajukan sendiri untuk upaya hukum dan bisa terlibat dalam suatu proses peradilan pidana: konstitusionalitas norma hukum undang undang nomor tahun tentang kurap tersebut yang yang berbunyi,, kecuali terhadap putusan bebas. menurut ahli adalah bertentangan dengan konstitusi, utamanya dan seterusnya: menimbang bahwa pada persidangan tanggal mei pemerintah yang diwakili muslimin abdi kabar litigasi), dono (staf litigasi), untung (staf litigasi), sedangkan dari pihak terkait kejaksaan agung) diwakili oleh dr. fahmi, s.h.m.h, direktur tun), indra gunawan, s.h.m.h kasubdit daun kejagung), eva rima. s.h., nani jayanti, s.h., buritan, s.h., marthalena, s.h.pokok permohonan bahwa menurut para pemohonyang sangat banyak ditemui lapangan, proses kasasi yang telah dilakukan oleh pihak jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas hal ini menyalahi prinsip negara hukum yang hidup dalam doktrin hukum selain tidak memberikan kepastian hukum juga tidak memenuhi asas asas kepastian hukum. hal ini menimbulkan konstitusional dictatorship sebagaimana dikatakan oleh laurentmenurut para pemohon, singkatnya menurut para pemohon norma yang terdapat dalam undang undang guokedudukan hukum atau legal standing para pemohon berkaitan dengan materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon, pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:rmintrni orang tetap tidak dapat mengajukan permintispraak yang oleh prof.: bahwa terhadap ketentuan kurap yang dianggap bertentangan dengan uud pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:api tidak menjelaskan secara rinci pertentangan (kontradiksi) tersebut,. ketentuan tersebut berasal dari webbook van strafvordering yang lama. sedangkan ketentuan webbook van strafvordering yang lama berasal dari code instrument criminellelkemukakan pembentuk webbook van strafvordering didalam memori penjelasannya mengenai pembentukan webbook van strafvordering dalam memori penjelasannyaidak dapat diajukannya permintaan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebasyuri yang dengan sendirinya berwenang untuk menyatukan putusan bebas bagi pelakunya. maka terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh yuri itu orang tidak dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada cour cessation yaitu pengadilan kasasi atau mahkamah agung perancis. bahwa dengan adanya ketentuan kurap yang pelaksanaaterhadap putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan negeri jakarta pusatmelawan hukum karena,perbuatan melanggar hukum kesimpulan. berdasarkan penjelasan atas pemerintah memohon kepada majelis yang memeriksa, memutus,urap tidak bertentangan dengan dan uud namun demikian apabila majelisbahwa menurut para pemohon, kasasi yang telah dilakukan pihak jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas. hal ini menyalahi prinsip negara hukum yang hidup dalam""menurut para pemohon,: singkatnya menurut para pemohon, norma yang terdapat dalam undiil. tentang kedudukan hukum (rapberdasarkan ketentuan undang undang nomor tahundengan demikianencari keadilan (justiciabelen) para pemohon dalam posisi situasi yang terjaminill. penjelasan pemerintah atas permohonan pengujian kurap sehubungan permohonan pengujian ketentu': ketentuan tersebut atas dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud yang menyatakan: negara indonesia adalah negara hukumikanan yang sama dihadapan hukum": berbunyi, negara indonesia adalah negara hukum bahwa secara ringkas hak konstitusional pemohon dalam permohonan ini adalah agarhala faat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"': atas anggapan para pemohon tersebut diatas, pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut terhadapmi hukum, kebenaran dan keadilan terhadap putusan bebas, yang dianggap oleh para pemohon tidak memberikan kepastian hukum, dan tidak memenuhi asas asas kepastian hukum. atas hal tersebut diatas, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:dalam wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur unsur non yuridis turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh jaksa, mahkamah agung wajib menelitinya, maka atas pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang mumi, mahkamah agung harus menerima permohonan kasasi tersebut.,meriksmi orang tetap tidak dapat mengajukan permintaan pemeriksjspraak yang oleh prof terhadap ketentuan kurap yang dianggap bertentangan dengan dan uud atas hal tersebut atas, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikutetapi tidak menjelaskan secara rinci pertentangan (kontradiksi) tersebut., ketentuan tersebut berasal dari webbook van stafvordering yang lama, sedangkan ketentuan webbook van stafvordering yang lama berasal dari code instrument criminelle,temukan pembentuk webbook van strafvordering mengenai pembentukan webbook van strafvordering dalam memori penjelasannya,entang tidak dapat diajukannya permintaan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas,juri yang dengan sendirinya berwenang untuk menyatukan putusan bebas bagi pelakunya, maka terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh juri itu orang tidak dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada court cessation, yaitu pengadilan kasasi atau mahkamah agung perancis. bahwa justru dengan adanya ketentuan kurap,. seperti dalam putusan mahkamah agung tanggal desember register nomor k p iid terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan negeri jakarta pusat,"melawan hukum", karena"perbuatan yang melawan hukum",t ward): menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan: menyatakan ketentuan kurap tidak bertentangan dengan ketentudalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana yang dimohonkan pengujian terhadap uud tahunhukum acara pidana,ketentuan guo,uud tahunpara pemohon dalam permohonan guo, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya yang dijamin dalam uud tahun telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana (untuk selanjutnya disingkat kurap) terhadap uud tahun yaitu pada pokoknya sebagai berikut bahwa menurut para pemohon ketentuan kurapara(vide permohonan guo halaman bahwa para pemohon juga beranggapan norma dalam kurap tidak memberikan perlakuan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama antara penuntut umum ataupun terdakwa untuk mengajukan kasasi. (vide permohonan guo halaman bahwa menurut para pemohon norma yang terdapat dalam kurap memberikan perlakuan yang diskriminatif antara penuntut umum ataupun terdakwa untuk mengajukan kasasi. (vide permohonan guo halaman bahwa dalam permohonan guo para pemohon mengemukakandalam praktek terdapat kasus adanya pengajuan kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan olehsepanjang mengenai frasa kecuali terhadap putusan bebas inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. (vide permohonan guo hal. bahwa oleh karena itu menurut para pemohon norma dalam kurap bertentangan dengan uudatau tidak diskriminatif dalam bingkai negara hukum indonesia. isi tersebut adalah sebagai berikut uud tahun negara indonesia adalah negara hukum. uud tahuudsebagai berikut: bahwa dalam permohonan guosehingga dpr berpandangan bahwa para pemohon tidak berdasar sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang undang terhadap uud tahun bahwa uud tahun yang dijadikan batu uji permohonan guo dan dianggapnya sebagai hak konstitusional para pemohon sebagaimana dalil dalam permohonan guo, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada angka tersebut, bahwa para pemohon yang berprofesi sebagai advokat tidak memiliki kepentingan hukum yang secara langsung terkait dengan norma undang undang guoit yang dialami langsung oleh para pemohon sebagai advokat. dengan demikian dpr berpandangan ketentuan kurap sama sekali tidak terkait dengan profesdijadikan dalil oleh para pemohon sebagai pengaturan sebagaimana dalam praktek yang dikemukakan para pemohon dalam permohonan guo, sehingga dianggapnya menimbulkan diskriminasi adalah tidak berdasar. terhadap dalil tersebut dpr berpandangan, bahwa, kalaupun dalam prakte. dengan demikian ketentuan kurap tidak mengandung sifat diskriminasi sebagaimana yang didalilkan para pemohon guo,undang undpengujian materiil atas kurap para pemohon dalam permohonan guo pada pokoknya mengemukakan bahwa ketentuan kurap telah merugikan hak konstitusional para pemohon dalam memperoleh perlakukan yang sama dihadapan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam mencari keadilan.bahwa perlu dicermati oleh para pemohon, bahwa ketentuan kurap normalnya yaitu terdakwa dan penuntut umum. ketentuan kurap iniatas dasar ketentuan tersebut sesungguhnya sudah jelas dan tegas bahwa hanya terdakwa dan penuntut umum saja yang memiliki kepentingan hukum langsung dalam mengajukan upaya hukum kasasi, dan ketentuan ini berlaku bagi semua terdakwa dan badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan halaman diatur dalam undang undang. bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana ditegaskan..kurap lembaran negara nomor tahun tambahan lembaran negara nomor,penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum kasasi mahkamah agung, bahwa selain itu, ketentuan kurap juga sudah konsisten dengan ketentuan kurap untuk pengajuan upaya hukum kasasi dan kurap untuk pengajuan upaya hukum peninjauan kembali, yaitu manakala seseorang mendapatkan putusan bebas (vrijspraak), maka demi hukum tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali. karena jika terdapat putusan bahwa seseorang telah dinyatakan bebas (vrijspraak), dan apabila kemudian dapat diajukan upaya hukum kasasi, maka hal ini justru akan bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam uud tahun bahwa karena itu dpr berpandangan bahwasudah sesuai dengan uudngenai dalil para pemohon yang menyatakan ketentuan, menurut dpr dalil para pemohon tersebut sangat tidak beralasan, karena para pemohon dalam permohonan guo tidak memberikan contoh yang konkrit ketentuan mana yang tidak jelas dan tidak konsisten serta tidak memberikan pembandingan antara ketentuan ketentuan yang tidak jelas dan tidak konsisten tersebut: bahwa apabila dalam praktek ternyata pernah terjadi putusan bebas tetapi sebagaimana yang dikhawatirkan para pemohon kemudian baru diketahui bahwa putusan bebas yang telah diputuskan karena terjadinya rekayasa baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan, maka hal ini bukan masalah ketentuan undang undang yang bertentangan dengan uud tahun atau bukan persoalan konstitusionalitas suatu norma, tetapi semata mata adalah masalah penerapan hukum yang tidak benar dan masalah moralitas para penegak hukum yang tidak terpuji:dengan demikian dpr memohon agar ketua majelis hakim konstitusimenyatakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana tetap memiliki kekuatan hukum mengikati2.6j menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan inikecuali terhadap putusan bebasterdapatfrasa tersebut, menurut para pemohon, bertentangan dengan ketentuan ketentuan konstitusionalnya, menurut para pemohon, adalah: bahwa norma dalamhal ini menyalahi prinsip negarai3.pada frasa kecuali terhadap putusan bebas dari terhadap dan uud sebagaimana telah dikutip dalam paragrafpara pemohon pada pokoknya mendalilkan, dengan adanya ketentuan pada frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam hak konstitusional para pemohon sebagai advokat dirugikan. yangmbatasi pengajuan kasasi terhadap putusan bebas, sehingga merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai advokat yang mewakili para pencari keadilan,dalam proses persidangan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan konstitusi untuk diperjuangkan dan ditegakkan. hal tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional yang dimiliki advokat: i3. menimbang bahwa pemerintah dalam keterangan lisan dan tertulis (yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara) pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat, menyatakan bahwa. dengan demikian,ara pencari keadilan,, para pemohon dalam posisi situasi yang terjamin dalammpertanyakan: menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat dalam keterangan tertulisnya (secara lengkap telah dimuat dalam bagian duduk perkara) juga mempersoalkan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon pada pokoknya mengemukakan: bahwabahwa uud yang dijadikan batu ujiet yang dialami langsung oleh para pemohon sebaga, sehingga dianggapnya menimbulkan diskriminasi adalah tidak berdasar.. kalaupun dalam prakti, i3. menimbang bahwa ahli yang diajukan oleh para pemohon, dr. mudzakkir, s.h., m.h. berkesimpulan bahwa dalam konteks putusan bebas tidak murni adalah memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur .,, pendapat mahkamah i3. menimbang bahwa setelah mencermati permohonan para pemohon beserta alat alat bukti yang diajukan, keterangan lisan dan tertulis pemerintah dan keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat mengenai kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, keterangan ahli yang diajukan oleh para pemohon, mahkamah memberikan pertimbangkan sebagai berikut: i3. menimbang bahwa berdasarkan beserta penjelasannya, paraterkait dengan syarat syarat kerugian konstitusional para pemohon sebagai perseorangan advokat dalam pengujian konstitusionalitas ketentuan mengenai upaya hukum terhadap putusan pengadilan, mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam permohonan nomor puu viii pada tanggal desember dalam putusan guo, kualifikasi para pemohon dan batu uji konstitusionalnya adalah sama, kecuali uud oleh karena itu, mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum dalam putusan nomor puu viii tanggal desember sebagai berikut: menimbang bahwa ketentu, , memperoleh putusan yang adil dan benar undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusiadengan berlakunya norma tersebut atasmenimbang bahwa oleh karena para pemohon dalam permohonan guo juga dalam kualifikasi sama, yaitu dalam kualifikasi perseorangan sebagai advokat, dan permohonannya juga memiliki kesamaan, yaitu sama sama merupakan pengujian konstitusionalitas mengenai upaya hukum, maka seluruh pertimbangan hukum dalam putusan tersebut mutasi mutans berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam perkara guo. mahkamah juga berpendapat, tidak terdapat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh para pemohon terkait dengan uud dengan berlakunya frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbang dan oleh karena itu maka pokok permohonan tidak dipertimba dannwar usman hartono ttd. ttd. maria farida indrawi akil mochtar ttd. muhammad alim panitera pengganti, ttd. ina zuchriyah tandomembatasi pengajuan kasasi maka advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum dan sebagai wakil para pencari keadilan baik sebagai tersangka terdakwa terpidana ataupun sebagai pelapor saksi korban (dalam persidangan diwakili jaksa penuntut umum) merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional yang dimiliki advokat, bahwa dengan pembatasan tersebut sebagaimana norma yang terkandung dalamhalaman diatur dalam undang undang . bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, dalam ditegashalaud dan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur,adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. bahwa advokat tidak hanya mewakili dan atau mendampingi pihak tersangka terdakwa terpidana dalam setiap proses peradilan tetapi juga dapat pula mewakili dan atau mendampingi sebagai pelapor saksi korban yang diwakili jaksa penuntut umum ditingkat peradilurap lembaran negara nomor tahun tambahan lembaran negara nomor karena bertentangan dengan uud bahwabahwa dalam hal ini pemohon mempunyai hak konstitusional yang telah dijamin oleh uud dan dijadikan batu uji sebagai berikut: berbunyi negara indonesia adalah negara hukum .rma dalam kurap lembaran negara nomor tahun tambahan lembaran negara nomorbeberapa kasus dimana jaksa penuntut umum melakukan upaya kasasi terhadap putusan bebas, seperti kasus ali mazi dan onto sutomo, kasus much, kasus nurdin valid, kasus tommy soeharto,indonesia maki), dalam hal ini diwakili oleh pengurus dan pendirinya yaitu dopamin dan supriyadi, beralamat kantor jalan jenderal sudirman pasangan, kartasura, sukoharjo, jawa tengah, sebagai 25n0n0n0n ann man una nan ann nana aan nan pem lembaga pengawasan dan pengawalan penegakan hukum indonesia lp3hi), dalam hal ini diwakili oleh ketuanya yaitu arif saudi, s.h., m.h., beralamat kantor jalan alun alun utara nomor bangsal catalog) kelurahan kedung bumbu, kecamatan pasar kliwon, surakarta, sebagai 25n0n0n0n aan hanan nun ii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada sigit sudibyanto, s.h., m.h., kurniawan adi nugroho, s.h., dialing haryadi jaha, s.h., m.h., tejo kristanto, s.h., ahmad rizal muzakky, s.h., dwi ardiansyah santoso, s.h., utomo kurniawan, s.h., dan sapto dumai rail rahardjo, s.h., advokat, advokat magang, dan konsultan hukum pada kantor dopamin salman law firm , beralamat jalan budi swadaya nomor pemanggilan, jakarta bareriksa bukti bukti suratada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: pokok perkara para pemohon mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap) yang berbunykewenangan mahkamah konstitusi parasalah isinya ganti dankekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. dalam hubungannya dengankekuasaan hakim mandiri dijamin konstitusi sehingga dalam memutus pidana mati telah berdasar pertimbangan yang matang dan dipertanggungjawabkan kepada tuhan yme sehingga putusan apapun termasuk pidana mati yang telah eintracht haruslah segera dilaksanakan tanpa persyaratan tambahan apapun dan tanpa kecuputusan pidana mati adalah harus segera dilaksanakan demi tercapainya keadilan kepada korban apalagi tindak pidana yang berdampak luas seperti korupsi, narkoba dlllapabila eksekusi pidana mati terus dilakukan penundaan tanpa adanya alasan hukum, maka hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan terhadap korban korban, keluarga korban, calon korban maupun bagi warga negara pada umumnya yang lainnybahwa walaupun setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan, namun hak tersebut tidak absolut adanya. hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai norma serta nilai yang berlaku. dapat dikatakan pula bahwa pelaksanaan pidana mati sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi. pembatasan itu justru bermaksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum pengertian hak hidup sebagaimana diatur dalam uud adalah hak dimana setiap orang tidak boleh diambil nyawanya secara semena mena. yang tidak boleh adalah perampasan hak hidup secara sewenang wenang . dalam kesepakatan internasional tentang hak hak sipil dan politik disebutkan bahwa, every human being has the right lite. this right shall protected law. one shall arbitrary deprived his life namun demikian dijelaskan pula bahwa bagi negara negara yang belum menghapus penggunaan hukuman mati, vonis mati boleh diterapkan hanya untuk kejahatankejahatan yang sangat serius sesuai hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan dan tidak bertentangan dengan provisiprovisi kovenan ini serta konvensi pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida. sejalan dengan isi hak hak sipil dan politik, pernyataan yang identik dengan ketentuan amandemen kedua uud ditegaskan puladalam undang undang ham yang menyatakhal yang perlu diperhatikan adalah anjuran pbb bagi negara negara yang masih menggunakan pidana mati, agar memperhatikan apa yang disebut thesafeguards guaranteening protection the right those who facing the death penalty yang telah diadopsi oleh pbb tahunurut anjuran pbb, yang perlu menjadi pedoman bagi setiap negara yang secara selektif masih menggunakan pidana mati adalah agar pidana mati dilaksanakan dengan penderitaan yang seminimal mungkin. sehingga perlu dipertimbangkan mencari alternatif cara pelaksanaan pidana mati yang lebih humanis., mahkamah konstitusishall subject only such limitations are determined law solely for thedalam hukum positif indonesia terdapat peraturan perundang undangan yang mencantumkan ancaman pidana mati seperti dalam kuhp, nomor drt tentang tindak pidana ekonomi, undang undang nomor tahun tentang narkotika dan undang undang nomor tahun tentang psikotropika yang kemudian telah diubah berdasarkan nomor tahun nomor tahun yang telah diubah dengan nomor tahun tentang tindak pidana korupsi, nomor tahun tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia alasan yang menyatakan setuju dengan dilaksanakannya pidana mati terhadap pelaku kejahatan. djoko prabowo, yaitu: pidana mati menjamin bahwa penjahat tidak akan berkutik lagi. masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh orang ini sebab nya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana . pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah. dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat terjamin sehinggadengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi. terutama jika pelaksanaan eksekusi depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan. dengan dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur unsur jahat dan buruk dan diharapkan akan terdiri atas warga yang baik saja. bahwa pidana mati dalam kuhp diatur dalam kuhp: makar membunuh kepala negara, kuhp: mengajak negara asing untuk menyerang indonesia, kuhp: memberikan pertolongan kepada musuh pada saat indonesia dalam keadaan perang: kuhp: membunuh kepala negara sahabakuhp: pembunuhan yang direncakan lebih dahulu, kuhp: pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih bersekutu pada waktu malam hari dengan cara membongkar dan sebagainya, yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati, e)) kuhp: pembajakan laut, pesisir, pantai dan kali, sehingga mengakibatkan orang mati bis kuhp: dalam waktu perang menganjurkan huru hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja pekerja dalam perusahaan pertahanan negara dan kuhp: dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang, j)) kuhp: pemerasan dengan pemberkatan bahwa pidana mati dalam nomor tahun diantaranya diatur dalam: nomor tahunnomor tahunluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ditambah (sepertiga). nomor tahun, dan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. bahwa akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan penggunaan narkotika mampu membunuh satu generasi dan merusak sendi sendi kehidupan berbangsa, bahkan sebuah peradaban. sedangkan para korban narkotika itu sendiri juga punya hak untuk hidup sehat tanpa harus digerogoti barang haram tersebut. bahwa penyalahgunaan penggunaan narkotik memang sudah menjadi ancaman sangat berbahaya bagi indonesia, dan kejahatan narkotik telah memperburuk citra indonesia dunia internasional. badan narkotika nasional bnn) mencatat, hingga lalu, lebih dari juta orang berada dalam proses rehabilitasi, tapi yang juta sudah tidak dapat direhabilitasi karena sudah sangat parah. sebanyak juta penduduk indonesia menyalahgunakan narkotik dan ribu orang mati sia sia setiap tahun atau orang setiap hari. laporan bnn (pada harian republika edisi maret kerugian negara yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan konsumsi narkoba mencapai angka triliun. kemudian lagi bnn memperkirakan estimasi kerugian biaya ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba diperkirakan meningkat menjadi triliun pada akhir angka itu termasuk kerugian biaya individual dan biaya sosial bahwa karena itu, hukum sebagai puncak piramida perlawanan, sangat dituntut untuk mampu memberikan peran dalam menciptakan efek jera (shock therapy). melihat dampak buruk kejahatan narkotik bagi generasi muda dan bangsa ini, maka hukuman tegas, keras, dan tidak pandang bulu, bahkan hukuman mati, layak dijatuhkan kepada terpidana narkotik, terutama produsen (pabrik), bandar (gembong), pengedar, dan pengguna narkotik bahwa berdasarkan pertimbangan mahkamah konstitusi pada halaman s d dalam putusan nomor puu v mahkamah berpendapat kejahatan narkotika adalah kejahatan kejahatan yang sangat serius, khususnya disebutkan pada paragraph sebagai berikut: .a@amatkedalam kejahatan kejahatan yang sangat serius (particularly serious). bahwa oleh karena itu kemudian diatur dalam nomor tahun tentang narkotika yang berbunyi:'. bahwa berdasarkan tersebut, terpidana mati karena kasus narkotika seharusnya dipercepat dalam proses eksekusi pidana mati, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka bertentangan dengan nomor tahun tentang narkotika. bahwa pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam nomor tahun juncto nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikuttermasuk penjatuhan pidana mati sebagaimana diatur dalam nomor tahun juncto nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dimana setelah berkekuatan hukum tetap putusan pidana mati segera dilaksanakan tanpa adanya halangan oleh proses upaya hukum peninjauan kembalisehingga apabila memenuhi syarat penjatuhan pidana mati terhadap koruptor maka harus dikenakan pidana mati dan pelaksanaan (eksekusi) dalam waktu secepat cepatnya untuk menimbulkan efek jera,cmaupun dampak akibat penyalahgunaan penggunaan narkotika secara meluas. bahwa berdasar kurap . bahwa berdasarkan tersebut telah diatur ahli waris terpidana diberi hak dan atau kesempatan dapat mengajukan peninjauan kembali untuk membersihkan nama terpidana (rehabilitasi) yang telah dieksekusi mati, maupun rehabilitasi dang anti rugi bagi ahli waris. kurapurap . bahwa pelaksanaan semua putusan pengadilan termasuk pidana mati sudah diatur dengan sangat jelas, semestinya segera dilaksanakan tanpa perdebatan apapun apalagi terdapat ketentuan hakim pengawas dan hakim pengamat sebagaimana diatur dan kurap. penjelasan nomor tahun pada bagian penjelasan umum poin huruf yang berbunyi: perlakuan yang sama atas diri setiap orang muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan"araara pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada para pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya secara sebagai berikut: bahwa par.bahwa telah menolak penghapusan pidana mati sebagaimana tercantum dalam putusan nomor puu ii putusan nomor puu v maupun dalam putusan nomor puu x artinya apabila terdapat putusan pidana mati dan telah eintracht maka tidak ada alasan apapun yang dapat menunda atau menghalangi pelaksanaannya sesuai ketentuan uu: bahwa disebutkanlnternasional yang menyangkut narkotika, khususnya konvensi pbb 1960diancam(a), bahwa mahkamah konstitusi jugapersoalan pelaksanaan hukuman mati adalah persoalan lembaga eksekutor kejaksaan namun atas kegagalan atau ketakutan atau terpengaruh intervensi yang menjadikan kejaksaan pengecut dan tidak profesional dalam melaksanakan pidana mati mencoba dilempar kepada kambing hitam, mengkambinghitamkan ketentuan yang sudah sangat jelas. namun untuk membantu keberanian dan kejantanan kejaksaan menjadikan keterpaksaan untuk rela para pemohon mengajukan permohonan pengujian ago. para pemohon sebenarnya sudah menyadari kejelasan ketentuan namun nampaknya kejaksaan memerlukan penjelasan dan penegasan bahwa tidak menunda dan tidak menghalangi pelaksanaan putusan termasuk putusan maerdebatan terbaru mengenai eksekusi mati terhalang dan kemudian membuat jalan keluar dengan membatasi hanya sekali, meskipun hal ini bertentangan dengan putusan maka jalan paling bagus ditempuh adalah penegasan dan perluasan makna yang intinya pengajuan tidak menghalangi dan tidak menunda pelaksanaan putusan pidana mati (vide bukti kliping koran kompas): bahwa sebagaimana yang termuat dalam artikel media elektronik tanggal januari pada intinya artikel tersebut memberitakan jaksa agung muda pidana umum, a.k basuki dalam dalam konfrensi pers penyampaian kinerja tahun gedung kejaksaan agung republik indonesia, jakarta, pada tanggal januari menyatakan masalah hukuman mati mendapat hambatan karena adanya beberapa aspek yang masih dilaksanakan oleh terpidana, berupa pengajuan peninjauan kembali pk) jaksa agung prasetyo pun menegaskan, setelah aspek hukum bagi terpidana selesai dilaksanakan maka pihak kejaksaan akan langsung melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait pelaksanaan hukuman mati. bahwa pengajuan yang dilakukan oleh para pemohon kiranya sangat penting dilakukan agar negara indonesia mempunyai persepsi yang sama mengenai masalah upaya peninjauan kembali dan kaitannya dengan eksekusi pidana mati, yaitu bahwa upaya peninjauan kembali tidak menghambat pelaksanaan eksekusi pidana mati. bahwa berdasar kebutuhan hal hal tersebut diatas dan demi keadilan khususnya bagi korban kejahatan korupsi, narkoba, pembunuhan berencana dll, maka diperlukan penegasan upaya hukum tidak menghalangi dan tidak menunda pelaksanaan putusan pidana mati: petit untuk itu berdasarkan hal hal tersebut diatas kami mohon kepada majelis untuk memutus: dalam pokok perkara: menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk menguji ketentuan nomor tahun tentang kurapula berlaku untukputusan pidana mati"ula berlaku untukputusan pidana matimaki notaris ikke lucky nomor tanggal april bukti fotokopi akta pendirian lembaga pengawasan dan pengawalan penegakan hukum indonesia notaris hafid, sh., mh. nomor tanggal september bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang kurap bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang narkotika bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bukti fotokopi berita surat kabar kompas halaman dengan judul berita ma: pidana hanya satu kali terbit pada tanggnuari bukti fotokopi berita surat kabar kompas halaman dengan judul berita sema bukan norma hukum terbit pad,rapara pemohon adalah badan hukum privat yang aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta melakukan pengawasan, pengawalan, dan penegakan hukum terhadap perkara perdata maupun pidanakurapbadan hukum privat yang concern terhadap penegakan hukum dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukumkurap terhadap uud dengan alasan alasan, pada pokoknya sebagai berikut: bahwa mahkamah konstitusi telahbertanggal oktober disebutkan: j3.27jkejaksaan seharusnya tidak menjadikan upaya hukum peninjauan kembali pk) sebagai alasan untuk menunda eksekusi pidana mati, bahwa pengajuan permohonan guo menurut para pemohon penting dilakukan untuk mempersatukan persepsi mengenai upaya dan kaitannya dengan eksekusi pidana mati, yaitu bahwa upaya tidak menghalangi eksekusi pidana mati, bahwa berdasar kebutuhan hal hal tersebut atas dan demi keadilan khususnya bagi korban kejahatan korupsi, narkoba, pembunuhan berencana, maka diperlukan penegasan bahwa upaya hukum tidak menghalangi dan tidak menunda eksekusi pidana mati:i3. menimbang bahwa menurut mahkamah, guo yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meskipun terhadap putusan tersebut terdapat upaya hukum pk. dengan kata lain,ksalah satubahwa kekhawatiran para pemohon terkait ibundanya pelaksanaan eksekusi pidana mati karena adanya upaya hukum tidak menghalangi eksekusi pidana mati: i3. menimbang bahwaerolehkurap. oleh karena itu, apabila ketentuan kurap tersebut dinyatakan bertentangan dengan uud justru akan timbulpun terdapat permasalahan, hal tersebut bukanlah masalah konstitusionalitas norma melainkan masalah implementasi suatu norma dan dalam hal ini jaksa selaku eksekutor dalam mengeksekusi terpidana mati yang memang harus sangat hati hati karena menyangkut nyawa seseorang yang berkaitan erat dengan hak asasi yang sangat mendasar. bahwa sikap kehati hatian jaksa selaku eksekutor haruslah dihormati, mengingat seorang terpidana mati yang sedang mengajukan haruslah ditunggu terlebih dahulu sampai adanya putusan untuk menghindari jangan sampai ada permohonan yang dikabulkan oleh mahkamah agung sesudah eksekusi dilaksanakan. demikian pula halnya dengan permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati maupun keluargapemohon telah berbadan hukum dengan formalitas akta pendirian notaris hafid, nomor tanggal september dan telah didaftarkan kepaniteraan pengadilan negeri surakarta nomor hk um ix pn. ska. tanggal september, undang undang nomor prp tentang@ pengusutanmaterialis akbaruhammad alim maria farida indrawi ttd. materialis akbar panitera pengganti, oke ing ttd. yg, imj h3. hani dha( dikutip dari akta pendirian perkumpulan masyarakat anti korupsi indonesia sesuai aslinya) (bukt, bahwa pemohon aktif melakukan pengawasan, pengawalan dan penegakan hukum terhadap perkara perkara baik perdata maupun pidana termasuk yang melibatkan peran dan kinerja penegak hukum. pemohon melakukan pengawasan, kontrol dan mendorong perkara perkara pidana yang berhenti penanganan perkaranya dan melakukan pengawalan terhadap perkara yang melibatkan public figure misalnya perkara dugaan tindak pidana pencabulan yang diduga melibatkan sinuhun xiii. selain beraktivitas secara mandiri, pemohon menjalin kerjasama dengan lsm lainnya maupun institusi resmi termasuk kpai dan lps demi menjamin perkara pidana tersebut tetap berjalan rel yang benar bahwa maksud dan tujuan pemohon, yaitu sebagaimana telah diatur dalam dan anggaran dasar pemohon ii. bahwa para pemohon berkepentingan untuk penegakan hukum dalam perspektif keadilan bagi para korban atas kejahatan dengan ancaman pidana mati yang terangkum dalam kuhp, nomor tahun juncto nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, nomor tahun tentang narkotika, dll yang mana pelaksanaan putusan pidana mati sering gagal atau tertunda dikarenakan terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali sehingga diperlukan penegasan perluasan makna bahwa pengajuan peninjauan kembali tidak menghalangi pelaksanaan putusan termasuk putusan pidana matberdasarkan hal yang telah diurai atas maka: kerugian yang dialami oleh para pemohon bahwa alasan paraara)adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh undang undang dasar negara b)))para pemohon selaku lsm dan atau ormas memiliki hak konstitusional yang dilindungi oleh pembukaan, uud hak konstitusional para pemohon telah dirugikan atau akan dirugikan dengan berlakunya kurap dikarenakan terdapat perbedaan perlakuan atau perbedaan penafsiran mengenai frasa tidak berlaku untuk pidana mati. dengan adanya perbedaan perlakuan atau perbedaan penafsiran yang sempit tersebut mengakibatkan para pemohon sebagai wakil para korban mengalami proses hukum yang tidak seimbang dan meniadakan prinsip keadilan yang diatur dalam uud bahwa suatu tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana mati (tindak pidana korupsi, narkoba dll.) dapat menimbulkan kerugian meluas atau korban suatu tindak pidana adalah seluruh warga negara sehingga diperlukan pintu bagi korban warga negara untuk melakukan control terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat negara untuk segera dilakukan eksekusi pidana mati dengan cara oleh regu tembak. bahwa selama ini dalam praktiknya pelaksanaan pidana mati sering terkendala oleh proses pengajuan permohonan peninjauan kembali. salah satu buktinya pernyataan jaksa agung republik indonesia h.m prasetyo yang menyatakan tidak berani melaksanakan putusan pidana mati karena terbentur ketentuan peninjauan kembali dapat diajukan berkali kdapat perbedaan kelakuan pelaksanaan putusan pidana mati dengan pidana lainnya. pidana penjara, denda, mengganti kerugian, pencabutan hak hak tertentu dalam praktiknya langsung dilaksanakan setelah putusan eintracht, tidak pernah terdapat peristiwa pelaksanaan putusan penjara tidak dilaksanakan karena terpidana mengajukan peninjauan kembali). namun demikian terhadap pidana mati lembaga eksekutor kejaksaan agung ri) terdapat keamanan bahkan tidak berani melaksanakan putusan dengan alasan terpidana mengajukan peninjauan kembali). artinya apabila terpidana mengajukan atas hukumannya maka dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan putusan pidana mati. bahwa ketentuan kurap tidak membedakan antara pelaksanaan putusan pidana mati dan pidana lainnya namun dalam prakteknya terjadi penyimpangan sehingga diperlukan penegasan bahwa pelaksanaan putusan pidana mati tetap harus dilaksanakan meskipun terpidana mengajukan pk. bahwa dengan tertundanya pelaksanaan pidana mati sebagaimana tertuang dalam nomor tahun juncto nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maka menimbulkan kerugian dan menimbulkan ketidakadilan bagi para korban tindak pidana korupsi yaitu seluruh warga negara indonesia yang diwakili oleh pemohon bahwa pemohon melihat ketentuan pidana mati sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang narkotika, nomor tahun juncto nomor tahun undang undang lainnya yang dalam prakteknya menimbulkan ketidakadilan karena tidak dilaksanakan secepat mungkin setelah putusan berkekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian bagi korban yaitu seluruh warga negara indonesia yang diwakili oleh pemohon il. bahwa dengan demikian segala kerugian yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana korupsi, narkoba dan kuhp menjadi kerugian seluruh warga negara indonesia dan akan lebih merugi ketika putusan pidana mati terhadap kejahatan tersebut tidak segera terlaksana atau terhalangi akibat terpidana mengajukan peninjauan kembpenafsiran kurap secara sempit dengan tidak ditegaskan berlaku juga untuk pelaksanaan putusan pidana matiajukan dalam nomor tahun tentang hukum acara pidana, yaitub.norma undang undang dasar negara republik indonesia tahun yaitu: alinea pembukaan uud tentang keadilerintah merasa perlu mencantumkan ancaman pidana yang berat berupa pidana mati) akan menjadi terlindungi. negara indonesia adalah negara hukum. merdeka barat jakarta teb, fax email seretanst omahkamahkonstihai godyang diajukan oleh: sugiarto, beralamat jalan nanas raya nomor rt rw kelurahan desa utan kayu selatan, kecamatan mataraman, kota jakarta timur, provinsi dki jakarta. dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal februari memberi kuasa dengan hak substitusi kepada sungguh sirait, s.h.: ii) freddy alex damanik, s.h.: iii) silat dulu, s.h.: dan iv) sidik, s.h.i., yaitu advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam tim pembela suara rakyat suara tuhan, yang beralamat graha coffin gedung tira) floor suite jalan h.r. rasa said kavling jakarta selatan, selanjutnya disebut sebagai . .ii.uud1945ini dijelaskan kembali dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusidan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd, berbunyi: angka pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan.undang undang dasar berbunyi: negara indonesia adalah negara hukumnomor tahun angka nomor tahun dan angka dan nomor tahun tidak mencerminkan pelaksanaan prinsip kepastian hukum dalam negara hukum, karena bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam putusan mkri nomor php.d xi pada poin halaman putusan guol. sampai dengan bukti bukti p li. bukti bukti p li.30a, bukti p i.30b, bukti p:dengan adanya preseden pemilih yang diwakilkan, serta diperkuat dengan putusan nomor php.d xi satu sisi, dan keberadaan asas langsung dalam nomor tahun angka nomor tahun dan angka dan nomor tahun sisi yang lain, maka terjadi ketidakkonsistenan aturan aturan hukum. satu pihak, (tiga) paket undang undang pemilu yang menjadi objek permohonan guo mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. namun lain pihak, mahkamah konstitusi dalam pertimbangan putusan nomor php.d xi dapat menerima pemilih yang memilih lebih dari satu kali ataupun pemilih yang diwakilkan. bahwa meskipun objek pemilihannya berbeda: nomor tahun angka nomor tahun dan angka dan nomor tahun mengatur pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd. sedangkan putusan mkri nomor php.d xi berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah pemilukada), namun, kesemuanya tetap dalam kerangka dan aturan yang sama, rezim pemilu. pemilukada bali yang telah diputus pun mengacu pada norma yang sama. berdasarkan seluruh uraian pada huruf atas, oleh karena yang dimohonkan menimbulkan ketidakpastian hukum.bertentangan dengan uud1945, maka sudah sepatutnya mahkamah konstitusi memberikan tafsir konstitusional terhadap angka serta angka dan asas langsung dalam yang dimohonkan bertentangan dengan undang undang dasar mengenai hak atas perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan bahwa undang undang dasaralam bagian pertimbangan hukumnya, pada halaman putusan mkri nomor php.d xi. sampai dengan bukti p l1. bukti p li. bukti bukti p 1i.30a, bukti p ii.30b, bukti p ll.'selanjutnya, pada halaman pertimbangan putusan nomor php.d xi berbunyi:. bahwa berdasarkan dasar permohonan pada poin dan tersebut atas, maka dapat disimpulkan bahwa mahkamah konstitusi dapat menerima pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan syarat: dalam konteks mewakili keluarga yang sakit: tidak bersifat manipulatif, sudah merupakan kebiasaan dan telah diterima oleh .yarat memilih lebih dari satu kali dalam konteks mewakili keluarga, bagi pemohon tidak hanya sebagaimana disyaratkan dalam pertimbangan putusan nomor php.d xi atas, lebih dari itu, bagi pemohon, diterimanya memilih lebih dari satu kali, atau diperbolehkannya mewakili keluarga yang sakit, merupakan suatu bentuk pemenuhanbahwa semua warga negara, terutama mereka yang telah dan akan memasuki usia lansia, memiliki kemungkinan untuk menderita sakit dan berhalangan untuk melakukan pekerjaan, aktivitas tertentu, bahkan mungkin hanya sekadar mencoblos surat suara pun tidak mampu. dengan demikian, keberadaan nomor tahun angka nomor tahun dan angka dan nomor tahun berpotensi melanggar hak warga negara (termasuk pemohon)dalam hal ini persamaan dan keadilan untuk mengikuti pemilu memilih presiden, wakil presiden, anggota dpr, dpd dan dprd. bahwa oleh karena berpotensi melanggar hak pemohon dan warga negara lainnya untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dan dengan demikian bertentangan dengan undang undang dasar maka pemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim konstitusi untuk: menyatakan angka serta angka dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak diartikan bahwa yang dimaksud langsung dalam tersebut dapat menerima pemilih yang memilih lebih dari satu kali ataupun pemilih yang diwakilkan sebagaimana putusan nomor php.d xtafsir terhadap angka serta angka dan sehingga tidak bertentangan dengan putusan mkri nomor php.d xi pemilukada dan pemilihan umum lainnya hakikatnya sama, memilih pejabat negara bahwa berdasarkan seluruh uraian pada poin dan atas, bahwa putusan bersifat final dan mengikat, bahwa uud menjamin asas kepastian hukum dan asas persamaan dan keadilan, maka sudah selayaknya, jika pemilukada bali berdasarkan putusan nomor php.d xi dapat diwakilkan, maka begitupun pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd sebagaimana terjadi bali, idealnya juga dapat diwakilkan dengan syarat syarat sebagaimana putusan nomor php.d xi yaitu dalam konteks mewakili keluarga yang sakit, tidak bersifat manipulatif, dan sudah merupakan kebiasaan dan telah diterima oleh bahwa semua pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden, wakil presiden, dpr, dpd, dan dprd, maupun pemilihan umum kepala daerah pemilukada) pada dasarnya sama bahwa semua pemilu tersebut dilaksanakan oleh rezim pemilu yang sama: prinsip yang sama, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, penyelenggara yang sama kpu dan kpud): masa waktu penyelenggaraan yang sama (setiap lima tahun sekali), calon yang diusung juga sama (diajukan oleh partai politik, plus jalur independen bagai calon kepala daerah): sama sama merupakan mekanisme untuk memilih pejabat negara: eksekutif dan legislatif baik pusat maupun daerah: sama sama dipilih oleh warga negara indonesia yang telah memilikiiayaan seluruh penyelenggaran pemilu tersebut dibebankan pada anggaran negara, dan seluruh penyelesaian sengketa pemilu diselesaikan melalui jalur yang sama pula yakni mahkamah konstitusi. bahwa oleh karena tidak diatur dalam rezim pemilu yang sama, maka lantas mengapa diterapkan praktik yang berbeda antara pemilu pemilu itu khususnya menyangkut pelaksanaan asas langsung . bukankah peristiwa pemilukada bali yang dapat diwakilkan berpotensi untuk dijadikan contoh bagi pemilu lainnya. hal inilah yang menjadi keresahan pemohon. satu sisi, pemohon menganggap hak pemohon berpotensi untuk tidak dilanggar jika kelak pemohon tidak mampu mencoblos sendiri surat suara karena dapat mewakilkan pilihan pemohon kepada pemilih yang lain. sisi lain, pemohon melihat meskipun asas langsung telah jelas diatur dalam (tiga) paket pemilu yang dimohonkan, namun dalam prakteknya asas tersebut dapat dikesampingkan seperti contoh kasus pemilukada bali sehingga dengan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum, karena toh pemilukada bali juga mengacu para norma dan asas pemilu yang sama, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. berdasarkan seluruh uraian pada huruf atas, maka pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap angka serta angka dan iv. petit bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka pemohon memohon kepada mahkamah konstitusiangka dan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd, yang diajukan pemohon untuk seluruhnya, memohon mahkamah memberikan tafsir yuridis (konstitutif) terhadap undang undang nomor tahun angkdalam putusan putusan mahkamah konstitusi sebelumnya, ketika ada ketidakpastian terhadap tafsir undang undang, yang kemudian penerapannya memunculkanjuga berwenang untuk menerapkan dan menafsirkan undang undang.ud kecuali mahkamah konstitusi.serta angka dan undang undang nomor tahun sehingga tidak bertentangan dengan dan uud1945milihan umum presiden dan wakil presiden bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd bukti fotokopi buku karya dr. martial, hum, mahkamah konstitusi dari negative legislature positive legislatur?, juni konstitusi press kon pres)), bukti fotokopi putusan nomor puu ii1 bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemohon: bukti print out website resmi kpu, bukti pemohon merupakan pemilih pada pemilu bukti fotokopi putusan nomor php.d xi bukti fotokopi tanda terima dari paniteran.mk x1 atasbukti fotokopi surat nomor pan.mk perihal permohonan uji materi atas putusan nomor php.d terhadap undang undang dasarpemohyang menyatakan,yang menyatakan,yangenyatakan,terhadapangka sertwarga negara indonesia yang telah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. pemohon mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun bertepatan dengan usia pemohon yang ke tahun, dan pemilihan umum tahun bertepatan dengan usia pemohon yang ke tahun. menurut pemohon, bertambahnya usia pemohon membawa potensi penurunan kondisi fisik yang pada suatu saat akan menghalangi pemohon untuk hadir tempat pemungutan suara tps) dalam rangka mengikuti pemungutan suara, atau bahkan menghilangkan kemampuan pemohon untuk mencoblos surat suara secara langsung, penurunan kondisi fisik yang demikian pada akhirnya menutup peluang pemohon untuk mengikuti pemilihan umum ketika dikaitkan dengan keberadaan angka serta angka dan yang pada pokoknya mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas (secara) langsung, yang artinya pemilih harus hadir dan atau mencoblos sendiri surat suara tanpa dapat diwakilkan kepada orang lain, bahwa menurut mahkamah, hak pilih pemohon dijamin oleh uud antara lain, dan uud mahkamah menilai pemohon adalah warga negara indonesia yang telah memiliki hak pilih namun berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat terjadinya penurunan kemampuan fisik pemohon dengan keberadaan angka serta angka dan sehingga menurut mahkamah, pemohon memiliki potensi kerugian hak konstitusional. potensi kerugian konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan adanya ketentuan tigapemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas angka serta angka dan terhadap dan uud karena asas langsung dalam pemilihan umum selama ini dimaknai bahwa pemilih harus datang sendiri tempat pemungutan suara dan memilih (mencoblos) sendiri jika ingin berpartisipasi mengikuti pemilihan umum, padahal bisa jadi ada pemilih yang memiliki hak tetapi berhalangan secara fisik untuk datang tempat pemungutan suara. dengan demikian, pemohon memohon agar asas "langsung dalam berbagai undang undang guo dihilangkan atau ditafsirkan dengan makna bahwa pemilih dalam pemilihan umum dapat diwakili oleh orang lain: i3. menimbang bahwa asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagai asas pelaksanaan pemilihan umum adalah merupakan ketentuan konstitusional yang secara tegas tercantumistilah "langsung jika merujuk pada kamus besar bahasa indonesia diartikan antara lain sebagai "terus (tidak dengan perantaraan, tidak berhenti, dsb) maka hal demikian bersesuaian dengan makna yang ingin dilekatkan pada asas "langsung dalam pelaksanaan pemilihan umum, yaitu pemilih diharuskan untuk hadir langsung tempat pemungutan suara dan melakukan pemungutan suara juga secara langsung oleh diri pemilih itu sendiri. dengan kata lain, pemungutan suara (yang selama ini mengambil bentuk dicoblos ditusuk atau dicontreng ditentang) harus dilakukan oleh pemilih sendiri dan tidak dapat diwakilkan: dalam praktik pemilihan umum, asas langsung tidak diterapkan secara kaku. ketika terjadi kondisi yang tidak memungkinkan pemilih tidak dapat hadir tempat pemungutan suara dan atau mencoblos surat suara secara langsung maka penyelenggara pemilihan umum memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan mengenai cara pemungutan suara agar dapat melindungi hak pilih para pemilih. tentu saja dengan catatan bahwa kebijakan tersebut memungkinkan untuk dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. dalam praktik pemilihan umum, menurut mahkamah, penyelenggara pemilihan umum telah melakukan berbagai kebijakan untuk melindungi hak pilih para pemilih, antara lain, dengan mendatangi rumah sakit atau tempat tinggal pemilih yang tidak dapat hadir dengan alasan yang sah dengan membawa peralatan pemungutan suara, bahwa memungkinkannya penyelenggara pemilihan umum untuk mengambil kebijakan sebagaimana diuraikan atas, menurut mahkamah, telah menjawab persoalan yang dihadapi pemohon. menurut mahkamah, hal yang terpenting adalah hak pemohon untuk memilih tetap dapat dilaksanakasatumohon dalam permohonan ini memohon tafsir yuridis konstitusional melalui pengujian angka serta angka dan terhadap dan uud dengan demikian mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo. ii. pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing) mengajukan permohonan ini.hak yang diatur dalam uud adalah hak mendapatkan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana dijamin dalam undang undang dasaradalah warga negara republik indonesia yang telah berusia atas (tujuh belas) tahun dan cakap bertindak secara hukum menurut hukum yang berlaku indonesia. pemohon juga telah mempunyai hak pilih dan dipilih. pemohon, pada pemilihan umum (baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden setiap diselenggarakan pemilihan umum, pemohon memperoleh kesempatan yang sama dengan pemilih pemilih lainnya yakni mencoblos langsung (mencoblos sendiri) surat suara bilik suara tempat pemungutan suara tps) yang telah ditentukan. bahwa pada pemilihan umum tahun yang lalu, usia pemohon telah mencapai (empat puluh) tahun, sehingga pada pemilu mendatang, usia pemohon telah mencapai (empat puluh lima tahun), dan seterusnya usia pemohon akan terus bertambah (lima) tahun setiap pemilu diadakan. pada pokoknya pemohon hendak menyampaikan bahwa usia pemohon akan semakin tua seiring pelaksanaan pemilu mendatang dst) sehingga memungkinkan bahwa pemohon, karena keadaan sakit dan atau dalam usia lansia, tidak sanggup lagi berjalan tempat pemungutan suara tps) atau bahkan hanya sekedar mencoblos surat suara pun tidak mampu. bahwa uud telah menjamin hak hak politik pemohon untuk dapat menggunakan hak pilih pemohon dalam keadaan usia lansia kelak atau dalam keadaan mana pemohon tidak dapat mencoblos langsung surat suara dalam suatu pemilihan umum, karena pemohon diberi hak untuk mendapatkan kemudahan dan pers. namun, asas langsung dalam yang dimohonkan berpotensi melanggar hak pemohon untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus. bahwa selain berpotensi melanggar hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus, asas langsung dalam yang dimohonkan juga melanggar hak pemohon atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam undang undang dasar berbunyi: setiap orang berhak atas pen pakteknya, telah ada preseden bahwa pemilih dapat mewakilkan pilihannya kepada anggota keluarga. preseden mana karena muncul dari adanya putusan mkri, maka putusan mkri guo dapat menjadi norma hukum baru. putusan mkri nomor php.d xi dalam. pertimbangan hukumnya telah menerima, mengakui dan membenarkan bahwa: pemilih,, dapat mewakilkan pilihannya kepada salah seorang anggota keluarga. bahwa namun begitu, setelah putusan mkri nomor php.d xi dibacakan, ketentuan ketentuan dalam (tiga) paket undang undang pemilu, terutamaserta angka dan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd tidak mengalami perubahan dan atau harmonisasi dengan putusan mkri nomor php.d xi tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua warga negara termasuk pemohonoleh karena terdapat dua sumber hukum pemilu, serta angka dan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd, dan putusan mkri nomor php.d xi yang kesemuanya memuat objek yang sama pemilu) namun berbeda dalam hal pelaksanaannya, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi semua warga negara indonesia, termasuk pemohon. semua warga negara indonesia, termasuk pemohon menjadi kehilangan pijakan (bingung), sumber hukum mana yang harus diikuti, satu sisi (tiga) paket undang undang pemilu mengamanatkan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota dpr, dpd dan dprd dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. namun disisi lain, putusan mkri nomor php.d xi menjadi preseden bahwa pemilih yang memilih lebih dari satu kali atau pemilih yang diwakilkan dapat diterima. bahwa berdasarkan dihubungkan denganmaka dengan demikian putusan mkri nomor php.d xi telah berkekuatan hukum tetap, serta bersifat final dalam arti tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. bahwa meskipun putusan mkri nomor php.d xi merupakan putusan atas kasus konkrit (php pemilukada bali) dan bukan putusan atas pengujian norma undang undang atau perpu, namun logikanya mekanisme pemilihan (pencoblosan) dalam pemilukada bali tersebut juga mengacu para norma undang undang yang mengatur asas pemilihan umum, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. sehingga putusan mkri nomor php.d xi seolah olah bertentangan dengan asas pemilu khususnya asas langsung. kondisi demikian pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum karena pemilihan umum yang akan datang bisa saja seorang pemilih mewakilkan pilipemilih yang lain asalkan: karena keadaan sakit, sudah merupakan kebiasaan dan telah diterima masing masing pihak, dan kedua pasangan calon sama sama diuntungkan dan atau dirugikan, sebagaimana pertimbangan putusan mkri nomor php.d xi bahwa karena mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, maka pemohon mengajukan permohonan pengujian undang undang supaya mkri memberikan tafsir atas asas langsung dalam yang dimohonkan: undang undang nomor tahun angka undang undang nomor tahun angka dan undang undang nomor tahun sehingga asas langsung dalam ketentuan ketentuan tersebut atas menjadi jelas bagaimana implementasi dan praktiknya, tidak membuat bingung masyarakat (termasuk pemohon), dan tidak mengakibatkan ketidakpastian hukum. bahwa dalam putusan putusan mahkamah konstitusi sebelumnya, ketika adamahkamah konstitusi juga berwenang untuk menerapkan dan menafsirkan undang undang. bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam bagian atas, maka pemohon berkesimpulanitu hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dan hak atas kepastian hukum, hak konstitusional pemohon tersebut nyata nyata secara aktual dan spesifik telah dan berpotensi terus menerus dirugikan dengan berlakunya asas langsung dalam norma angka angka dan yang memberikan pengaturan yang pada intinya. pemilu dilaksanakan secara langsung oleh pemilih orang perseorangan (bersifat individual) sehingga membatasikemudahan dan perlakuan khusus dengan cara mewakilkan pilihan pemohon kepada pemilih lainnya, serta melanggar hak pemohon atas kepastian hukum, kerugian konstitusional kini nyata nyata terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (causa terbang), yakni hak hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam pemilihan umum dengan cara mewakilkan pilihan pemohon kepada pemilih lainnya, serta hak atas kepastian hukum, telah dirugikan dengan berlakunya asas langsung dalam diharapkan tidak akan terjadi. ill. uraian mengenai dasar permohonan putusan bersifat final dan mengikat bahwa pada november telah ada pendaftaranhal ini dibuktikan dengan tanda terima yang diberikan panitera mahkamah konstitusi nomor pan.mk x1 bahwa perihal permohonan uji materi atas putusan nomor php.d xi terhadap undang undang dasar tersebut, pada desember panitera mk, atas nama kasianur sidauruk nip. atas perintah rapat permusyawaratan hakim, telah menerbitkan surat nomor pan.mktersebut. bahwa oleh karena putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat, maka putusan nomor php.d xi yang menerima, dan dengan demikian memperbolehkan pemilih memilih lebih dari satu kali atau pemilih yang diwakilkan dengan demikian juga bersifat final dan mengikat. bahwa meskipun putusan nomor php.d xi merupakan putusan atas kasus konkrit (atas php pemilukada bali)atas pengujian norma undang undang, namun mekanisme dan cara pemilihan umum yang dilakukan (termasuk pada pemilukada bali yang telah diputus tersebut), mengacu pada norma undang undang, khususnya asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil . bahwa dengan demikian, norma yang mengatur asas pemilu ini, khususnya asas langsung seolah diabaikan dalam putusan nomor php.d xi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena asas langsung dalam norma (tiga) paket undang undang pemilu dapat dilengkapi dengan syarat. bahwa oleh karena itulah pemohon mengajukan permohonan pengujian undang undang: nomor tahun angka nomor tahun serta angka dan nomor tahun karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam undang undang dasar nomor tahun angka nomor tahun dan angka dan nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar mengenai kepastian hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap dalam (tiga) paket undang undang pemilu, sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang pemilu presiden dan wakil presiden, berbunyiangka undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu,arti martadinata, pekerjaan ketua gerakan nasional pemberantasan tindak pidana korupsi gn pk) provinsi dki jakarta dan ketua posko pemantau peradilan wilayah hukum pengadilan tinggi jakarta, dan selaku sekretaris jenderal konsultan dan penasihat hukum pada kantor lembaga konsultasi dan bantuan hukum lbh) azas musyawarah jakarta, serta ketua dewan pimpinan daerah federasi serikat buruh demokrasi seluruh indonesia dpd fsbdsi) provinsi dki jakarta alamat jalan raya plumpang semper, cg. jalan pengayom blok nomor wilayah kelurahan tugu selatan, kecamatan koja, jakarta utara selanjutnya disebut sebagai . pemohon, i1.ndang undang dasanomordangkan yang menjadi fundamental petani (dasar tuntutan) dari pemohon adalah, khusus mengenai huruf yang merupakan bagian integral dari undang undang nomor tahun yang mana dalam penjelasan ini mengenai bakal calon presiden dan wakil presiden, yang berasal dari rekrutmen partai politik, hal inilah yang menjadi keberatan atau pokok permasalahan dari pemohon dalam perkara ini, karena menghilangkan hak konstitusional dari pemohon maupun yang bukan pemohon atau warga negara indonesia yang tidak masuk anggota partai politik atau gabungan dari partai politik peserta pemilihan umum. dan hal ini bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahundan oleh sebab itu, mengacu kepada ketentuan tersebut atas, sebagaimana yang terkandung dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun pemohon dilandasi dengan suatu keinginan yang tulus, ingin mengusulkan mengajukan bakal calon presiden dan wakil presiden dari unsur independen" akan tetapi terhalang dengan berlakunya undang undang nomor tahun huruf tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang partai politik. dan oleh karena itu undang undang partai politik tersebut, bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun maka demi tegaknya sistem demokrasi, tegaknya hukum dan keadilan, agar terhadap undang undang partai politik tersebut, mahkamah konstitusi berwenang untuk melakukan uji materiil (judicial review). sesuai dengan kewenangan (yurisdiksi) mahkamah konstitusi yang diberikan oleh undang undang, yakni: undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. hurufdan undang undang dasarn selain dari hal hal tersebut atas, pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang kuat menurut hukum. berdasarkan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun atau bukti bukti hukum yang kuat dan sempurna yang dapat saya pertanggung jawabkan hadapan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum dalam tata cara berbicara yang berlaku mahkamah konstitusi mk). bahwa oleh karena itu, terhadap hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh undang undang dasar antara lain:. sesuai dengan berar(karena) keadilan adalah hak "semua orang , bahwa selanjutnya berkaitan dengan alasan alasan hukum yang saya, pemohon uraikan atas, antara lain, sebagai landasan hukum yang sangat fundamental (yang sangat mendasar) untuk mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) tersebut, mengingat amanat pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun saya kutip dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.bahwa oleh karena itu mengacu kepada amanat pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagaimana tersebut pada poin atas yakni pada alania pertama, kedua, ketiga dan keempat, khusus alanijadi dengan demikian jelas bahwa kaitannya dalam hal ini, bukan berarti mengantarkan para pelaksana tugas plt) partai politik tersebut kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara indonesia , akan tetapi mengantarkan rakyat indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan indonesia. sehingga oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum maupun dalam pemerintahan, dengan tidak ada yang dikecualikan. semuanya harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan amanat yang terkandung dalam pembukaan undang undang dasar tersebut atas. dan oleh karena itu saya memohon dengan segala kerendahan hati kepada ketua mahkamah konstitusi, d h. majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan yang memutuskan perkara ini dengan harapan saya selaku pemohon, kembalikanlah hak hak konstitusional rakyat tersebut, termasuk (include) dengan saya arti martadinata, sh., selaku pemohon dalam perkara ini dan sebagai salah satu elemen dari rakyat rakyat tersebut atas. bahwa atas kejadian atau suatu peristiwa hukum yang telah dialami oleh tuan. slamet soebijanto yang melaksanakan deklarasi calon presiden ri untuk periode (poin halaman surat permohonan tertanggal januari yang dilakukan perbaikan sekarang, ternyata implementasinya tidak berlanjut dengan alasan hukum: terhalangntang rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden. harus dari partai politik. perihal itulah yang menjadi salah satu kendala atau salah satu penyebab yang dialami oleh tuan. slamet soebijanto tersebut, yakni bermaksud untuk menjadi calon presiden pada tahun akan tetapi dalam hal ini tidak berlanjut. bahwa oleh karena itu secara konstitusionallah merugikan hak konstitusional dari tuan slamet soebijanto tersebut, sebagai warga negara indonesia wni) dengan tidak dapat mempergunakan hak konstitusionalnya untuk menjadi calon presiden tahun (gugur). sedangkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun berikut dengan yang terkandung dalamnya, sebagaimana yang sayacara legal dan legitimasi untuk mengembangkan dirinya, maju untuk menjadi calon presiden yang bukan dari rekrutmen partai politik. ternyata tidak membuahkan hasil yang signifikan sebagaimana yang diharapkan olehnya merugi) dan atau dengan kata lain pekerjaan sia sia . karena dengan berlakunya undang undang nomor tahun tersebut tentang partai politik sebagaimana yang telah diubah dengan undang undang tahun uud bahwa sehubungan dengan keterangan maupun penjelasan tentang calon presiden (terdahulu) atas nama tuan. slamet soebijanto sebagaimana yang telah saya uraikan pada poin atas, kaitannya (koherensinya) dengan saya, arti martadinata, sh., selaku pemohon dalam perkara ini hanya bersifat acuan berpikir saja atau sebagai renungan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang bersifat subyektif dan objektif. dan atau sebagai kerangka referensi berpikir yang merupakan study comparative (studi perbandingan). bagi saya selaku pemohon dalam perkara ini untuk mengajukan diri sendiri atau orang lain untuk menjadi calon presiden ri. perlu ada renungan renungan terlebih dahulu . agar tidak mengalami hal yang serupa, sebagaimana yang telah dialami oleh seorang warga negara indonesia, yakni: tuan. slamet soebijanto, tersebut. jadi jelas dengan demikian dalam hal ini, saya selaku pemohon dalam perkara ini tidak mempunyai hubungan politik (korelasi politik) dengan tuan. slamet soebijanto tersebut. melainkan tujuan saya dalam permohonan perkara ini secara murni, mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) terhadap huruf sebagai bagian integral dariagar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara negeri indonesia ini, mendapatkan perubahan sistem demokrasi politik yang lebih bersifat membangun dan mendidik masyarakat sebagai dasar perjuangan politik dari para pelaksana tugas plt) partai partai politik tersebut, yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme kkn). dan atau pelaksana tugas it) dari para partai partai politik mempunyai komitmen moral yang bersumber kepada pancasila sebagai ideologi negara dan undang undang dasar negara indonesia tahun sebagai landasan ideal. untuk melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara indonesia. berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas saya, selaku pemohon dalam perkara ini memahami dan menyadari sepenuhnya, bahwa dalam ketentun menerangkandangkan dalam ketentuan uud menerangkan: presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. dan menerangmenerangkan: tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang undang. dengan demikian, relevansinya dengan sebagaimana yang saya selaku pemohon,terhadap dan juncto dan uud dengan yang saya uraikan pada poin atas, menurut pendapat hukum atau versi dari saya selaku pemohon dalam perkara ini bahwa dalam ketentuan tersebut tidak terdapat kesesuaian keserasian dalam berprinsip (secara internal). sedangkan kaitannya secara eksternal dengan berlakunya huruf tersebut, yang merupakan bagian integral dari undang undang nomor tahun atas perubahan dari undang undang nomor tahun tentang partai politik dapat terlihat dengan jelas dan terang, bertentangan (inkonstitusional) dengan prinsip prinsip yang terdapat pada tersebut pada poin atas. atau sebagaimana yang terkandung dalam uud sebagai landasan konstitusional yang tangguh dalam penegakan hukum (role law), sebagai raja dari segalanya dalam upaya penegakan hukum. pokok permohonan bahwa terhadaphubungan dengan berlakunya huruf. sebagaimana yang terkandung yang termuatpada prinsipnya bertentangan (inkonstitusional) dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yakni terhadap yang disebutvide bukti berbunyvide bukti berbunyi uud setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan . (vide bukti uud berbunyi: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat . (vide bukti(vide bukti dan uud, dengan diberlakukanya mohon agar dilakukan uji materiil terhadap undang undang dasar tahun bahwa rekrutmen yang dititik beratkan. tersebut bertentangan (inkonstitusional) dengan uud yakni: a1 huruf tersebut perlu untuk dilakukan uji materiil (judicial review) oleh mahkamah konstitusi sesuai dengan kewenangannya (yurisdiksi) yang diberikan oleh konstitusi, dan dipercayakan oleh negara kepadanya. bahwa norma yang terkandung dalam huruf undang undang partai politik tersebut, frasa rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden merupakan norma yang diskriminatif. karena bertentangan dengan hak hak konstitusional pemohon. sehingga harus dinyatakan inkonstitusional.,bahwa oleh karena itu terhadap. dalam artian, hal ini sudah merupakan harga mati, termasuk untuk tidak menjadi anggota dari para partai politik tersebut, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan huruf undang undang partai politik tersebut. petit berdasarkan seluruh uraian atas, atau peristiwa hukum yang telah diuraikan pada polita, dan dikuatkan oleh alat alat bukti yang telah diajukan bersama sama dengan surat permohonan tersebut mahkamah konstitusi. saya selaku pemohon dengan segala kerendahan hati, memohon dengan hormat kepada ketua mahkamah konstitusi d h. majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan yang memutuskan perkara ini, berkenaan menurut hukum untuk memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut: menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, untuk seluruhnya, menyatakan huruf yang menjadi isiisi undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagaimana yang diyatakan terhadap isyakni huruf yakni tidak sesuai atauyang mengikat:menyatak, adalah merugikan hak hak konstitusional saya selaku pemohon dalam perkara ini dan sebgai warga negara indonesia wni) khususnya, menyatakan mahkamah konstitusi berwenang untuk melakukan uji materiil yudisial review). tersebut.tau yang selayar layaknya menurut hukuman deklarasi calon presiden periode laksamana tni purnawirawan slamet soebijanto: bukti p 4a fotokopi foto profile calon presiden (h. slamet soebijanto) dari unsur barisan rakyat peduli bangsa : bukti p 4b fotokopi calon presiden (h. slamet soebijanto) ketika bergandengan duduk bersama dengan bapak gus durbukti fotokopi ktp atas nama drs. arti martadinata, sdbermaksud akan mengusulkan diri menjadi bakal calon presiden dan atau wakil presiden pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dari calon perseorangan pada pokoknya mendalilkan bahwa pemohonurut pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunyabakal calon presiden dan wakil presiden , karena guo tidak memberi ruang dan menghambat atau merintangi pemohon maupun warga negara indonesia lainnya yang tidak menjadi anggota partai politik atau bergabung dengan partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusulkan atau mengajukan diri menjadi bakal calon presiden dan wakil presiden yang berasal dari unsur perseorangan untuk mengikuti pemilu presiden dan wakil presiden tahun dan selanjutnya. hal tersebut terkesan memonopoli hukum, diskriminatif, tidak demokratis, dan tidak amanah, serta sewenang sewenang, dan juga tidak sejalan dengan prinsip prinsip yang terkandung dalam pembukaan uud pancasila, serta uud itu sendiri: i3.8jwarga negara indonesia yang dapat dirugikan hak konstitusionalnyayakni huruf dengan cara: pemohon tidak dapat memajukan dirinya sebagai warga negara indonesia wni) untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden ri, dan atau mencalonkan orang lain, selain dirinya dalam hal ini adalah warga negara indonesia yang bukan berasal dari unsur rekrutmen partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang undang dasar negara tahun dan uud sebagaimana pada poin tersebut atas. bahwa pemohon tersebut dalam kapasitas atau otoritas sebagaimana tersebut pada butir atas tidak dapat menjalankan hak konstitusionalnya yang diberikan oleh undang undang dasar dan nya yang menerang: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ,.d. bakal calon presiden dan wakil presiden , bertentangan dengan dan dan dan uud karena frasa rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden dalam huruf merupakan norma yang diskriminatif dan bertentangan dengan hak konstitusional pemohon: bahwauudtelah menegaskan bahwa pengusulan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik: bahwa terkait apakah perseorangan dapat mengajukan diri, mahkamah dalam putusan nomor puu vi tanggal februari pada paragraf angka dan angka paragraf angka huruf dan huruf paragraf f3. dan paragraf telah mempertimbangkan yang pada pokoknyab,meskipun undang undang yang diuji dalam permohonan nomor puu vi tersebut adalah berbeda dengan permohonan guo dan dasar pengujiannya terdapat perbedaan, namun menurut mahkamah alasan alasan permohonan pemohon guo pada hakikatnya adalah sama dengan alasan alasan permohonan nomor puu vi yaitu menguji konstitusionalitas ketentuan yang hanya mengatur pencalonukan dari perseorangan. dengan demikian pertimbangan pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu vi tanggal februarimuhammad alim, hartonohartono, maria farida indrawi, anwar usman, hamdan zelda, dan arief hidmaria farida indrawi anwar usman ttd. ttd. hamdan zelda arief hid panitera pengganti, ttd. saiful anwarrihal tersebut pada poin ini menjadi terhambat terhalang, dengan berlakunya huruf tersebut sebagai bagian integralatau warga negara indonesia wni) selain saya, secara principale, untuk dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk bersedia menjadi calon presiden atau calon wakil presiden untuk pemilihan umum tahun atau pemilihan umum selanjutnya. sedanglam hal ini kaitannya (koherensinya) dengan berlakunya huruf tersebut jelas dan nyata nyata merugikan hak hak konstitusional saya sebagai warga negara indonesia wni) dan sebagai pemohon dalam perkara ini untuk memajukan diri dan serta mengusulkan diri untuk bakal calon presiden dan atau bakal calon wakil presiden untuk pemilihan umum tahun atau pemilihan umum berikutnya yang bukan berasal dari unsur partai politik parpol) melainkan dari unsur independen. hal ini saya selaku pemohon merasa dirugikan terhadap hak hak konstitusionalnya, sebagai sebab akibat (causal terbang) dengan berlakunya hurufpenduduk ktp)nomor tentang mahkamah konstitusi(vide bukti bahwa, ada terdapat beberapa dalam undang undang dasar yang merupakan hak hak konstitusionalyang berkaitan dengan rekrutmen dari partai politik untuk menjadi: bakal calon presiden dan wakil presiden, bertentangan inkonstitusional) dengan hak hak konstitusional dari pemohon yang diberikan oleh konstitusi uud sebagaimana yang dimaksudkan dalam tersebut pada poin atas, karena rekrutmen tersebut diwajibkan dalam ketentuan huruf yang dimohonkan uji materiil tersebut (poin sedangkan pemohon menghendaki adanya calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan umum tahun dan selanjutnya dari unsur independen , (sepanjang hal ini tidak berdentang dengan uud bahwa dengan berlakunya huruf yang dimohonkan uji materiil tersebut tidak memberi ruang bagi bakal calon presiden dan wakil presiden yang berasal dari unsur independen untuk pemilihan umum tahun yang akan datang atau pemilihan umum selanjutnya. sehingga oleh sebab itu dengan berlakunya huruf tersebut, terkesan memonopoli hukum (monopoly law). dan selain dari perihal itu, juga terkesan diskriminatif tidak demokratis , tidak amanah", dan serta sewenang wenang, dan juga tidak sejalan dengan prinsip prinsip yang terkandung dalam pembukaan undang undang dasar pancasila, dan undang undang dasar itu sendiri, maupun terhadapputusan mahkamah konstitusi nomor puu ixpada pertimbangan hukumnya yang menyatakan:.: (ii). penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat, (ii). wahana partisipasi politik warga negaragender, adapun bunyi huruf huruf huruf dan huruf nomor tahun selengkapnycc. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah: dan bakal calon presiden dan wakil presiden. bahwa berkenaan dengan hal tersebut pada poin atas, bahwa pada tanggal januari negara kita, negara kesatuan republik indonesia, telah diundangkan atau telah diberlakuoleh karena itu dengan telah diundangkannya atau dengan telah diberlakukannya undang undang nomor tahun tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan pada poin atas, maka hak dan atau kewenangan konstitusional dari pemohon tersebut, dirugikan. dengan tidak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum atas pelaksanaan (implementasi) dari undang undang nomor tahun tersebut. dan adapun kerugian yang timbul sebagai akibat hukum atas pelaksanaan huruf tentang bakal calon presiden dan wakil presiden rekrutmen dari partai politik tersebut, telah menghambat atau merintangi, pihak pemohon maupun pihak warga negara indonesia yang tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi gabungan dari partai politik peserta pemilihan umum. untuk mengusulkan atau mengajukan bakal calon presiden dan wakil presiden dari unsur independen ,: untuk pemilihan umum tahun maupun selanjutnya: bahwa berkenaan dengan hal itu, dengan mengingat pada hari minggu, tanggal oktober pernah terjadi deklarasi calon presiden ri untuk periode bertempat gedung dewan pers, jalan kebon sirih nomor jakarta pusat. acara: deklarasi slamet soebijanto . laksamana tni purnawirawan slamet soebijanto mantan kepala staf tni angkatan laut), sesuai dengan undangannya yang dilampirkan dengan program kerjanya, dalam hal ini realisasinya tidak berlanjut: karena bukan rekrutmen dari partai politik. sedangkan beliau, adalah dari unsur barisan rakyat peduli bangsa (vide bukti jadi jelas, dengan demikian, hak konstitusional dari tuan slamet soebijanto tersebut telah dirugikan dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang partai politik. sebagaimana yang telah diubah dengan undang undang nomor tahun huruf dan tersebut bertentangan dengan undang undang dasar |
.riyanto, s.h., m.h. tempat tanggal lahir jakarta, september pekerjaan tim asisten badan pengawas pemilu alamat jalan siswa rw kelurahan larangan indah, kecamatan larangan, kota tangerang, banten selanjutnya disebut n520050n050ahlkata sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah adalah: merujuk pada. undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, yangyang dimohonkan untuk diuji bahwa undang undang nomor adalah sepanjang tahun tentang pemerintahan kata sebagaimana dimaksud dalam daerah, mengatur ketentuan sebagai tahun tentang pemerintahan taka undang dana kampanye dapat diperoleh dari: sea apinya rintangan partai politik danvatau gabungan setiap pejabat negara, pejabat|. panai poin yang mengunakan, struktural, dan fungsional dalam disebut terhadap ketentuan sanksi pidana, hanya mengubah sanksi pidana yang diatur dalam sebagai berikut: ketentuan sanksi pidana ditambah tiga yakni dan yakni menambahkan sanksi bagi pelanggaran pemalsuan atau memberikan keterangan tidak benar terkait dukungan perseorangan serta sanksi bagi penyelenggara pemilu yang tidak melakukan verifikasi factual dukungan perseorangan, sanksi pidana bersifat kumulatif yang sebelumnya dalam bersifat bisa kumulatif dan bisa alternatif. yang merujuk pada menjadikan tersebut menjadi tidak operasional karena rujukan tersebut menyebabkan menjadi tidak pasti sehingga kepastian hukum tidak bisa tercapai. bahwa ketidakpastian hukum dengan salah rusuknya sudah menyebabkan bawaslu seluruh indonesia kebingungan dalam memproses dan menindaklanjuti, padahal pelanggaran tersebut nyata nyata dilarang dalam dan mencederai prinsip prinsip demokrasi. padahal bawaslu sebagai pintu awal penegakan hukum pidana pemilu terpadu (electoral criminal justice system) bersama kepolisian dan kejaksaan dituntut harus menegakan aturan hukum yang berlaku (supremacy law) ketika menangani suatu pelanggaran. bawaslu harus bisa menguraikan dan membuktikan (dua) bukti awal yang cukup dalam kajian pelanggaran sebelum menindaklanjuti kepolisian. ketika bawaslu tidak bisa menegakkan aturan hukum yang disebabkan aturan yang salah rujuk maka keberadaan aturan tersebut telah mencederai prinsip kepastian hukum (asas legalitas) dari negara hukum sebagaimana tercantum didalam uud yang menyatakan negara indonesia adalah negara hukum. aturan hukum yang diatur dalam undang undang yang berlaku harus bisa dioperasionalkan. padahal apabila seandainya panwaslukada dan aparat penegak hukum dapat memproses dan menindaklanjuti pelanggaran dari pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional dalam jabatan negeri yang menguntungkan salah satu pasangan calon,nyak munculnya pelanggaran tersebut sidang mahkamah konstitusi dikarenakan pelanggaran tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pranata hukum yang berwenang sesuai peraturan perundang undangan. serta terhadap pelaku tidak adanya ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan serta tidak bisa diadili.similis similis atau equality before the law (persamaan hadapan hukum) yang sudah diatur tegas dalam uud bahwa yang mengatur sanksi pidana tidak bisa digunakan dalam menjeratterkait adanya pelanggaran dariidak bisa mendapatkan kepastian hukum karena laporannya tidak dapat ditindaklanjuti, tidak bisa mendapatkan keadilan, dan tersebut juga menyebabkan menjadi tidak bermanfaat untuk diterapkan. bahwa mahkamah konstitusi menyatakan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vyang tidak bisa diterapkan juga merupakan wujud dari pencitraan terhadap prinsip negara hukum yang sudah diatur secara tegas dalam uud yang menyatakan negara indonesia adalah negara hukum. setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara indonesia dalam konteks negara hukum, harus bisa dipertanggungjawabkan dengan mengedepankan pelaksanaan asas supremacy law, equality before the law, dan due process law. bahwa ketentuan pengaturan mengenabukan hanya diatur dalam daerah melainkan juga diaturetentuan yang mengatur larangpemilu presiden dan wakil presiden diatur dalam undang undang nomor tahunnjelasan . bahwa bukan hanya mengatur larangan menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye saja, melainkan juga mengatur larangansebelum, selama, dan sesudah masa kampanye sebagaimana diatur didalam pejabat negara, pejabat struktural, juga memberikan memberikan sanksi pidana terhadap pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa serta anggota kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota, ppk, pps, dan ppen. sanksi pidana tersebut tercantum dalam(tiga puluh enam jutarupiah)'(enam juta rupiah) dan paling banyak rp12. (dua belas juta rupiah) . bahwa pengaturan dan sanksi pidana yang sangat tegas dalam terhadap pemilu presiden dan wakil presiden, menunjukkan bahwa seorang presiden pun bisa dikenakan sanksi pidana apabila menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden. bahwa ketegasan sanksi pidana pun dalam ditunjukkan pemberian sanksi yang bersifat kumulatif (yang ditandai kata dan ), tidak seperti yang memberikan sanksi bias kumulatif ataupun bisa juga alternatif (yang ditandai dan atau ). bahwa dari ketegasan pengaturan dan sanksi pidana dalam pemohon dapat menyimpulkan seorang presiden bisa dipidana jika menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam masa kampanye serta dijatuhkan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam bahwa kesalahan rujuk dari dapat kita selidiki dari proses pembentukan dan konsistensi substansi yang diatur dalam proses pembentukan undang undang nomor tahun yang merupakan pengganti undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang merupakan inisiatif dari dpr, khususnya terkait usulan pengaturan pemilihan kepala daerah langsung. dalam draft rancangan undang undang inisiatif dpr, tertanggal juni yang merupakan draft awal dpr (vide bukti sanksi pidana tercantum dalam sampai 123f draft awal dpr sebagaimana pendapat dan pernyataan ketua rapat, tanggal juni bapak teras narang (dapat dilihat halaman risalah rapat pansus vide bukti sampai 123f draf awal menjadi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam hal ini draf menjadi draf awal menjadi draf awal menjadi draf awal menjadi dan draf awal menjadi dari proses penyelidikan terhadap keberadaan draf awal rancangan undang undang cikal bakal ditemukan terdapat perbedaan rujukan atas yang sama yakni draf awal yang kemudian menjadi cikal padahal rujukan untuk pidana lain selain dalam sama dengan rujukan sanksi pidana draf awal dpr. perbandingan bunyi draf awal dpr dengan yang memiliki substansi yang sama, sebagai berikut: draf awal inisiatif dpr yang kemudian menjadi berbunyi: setiap pejabat negara, pejabat struktural, ii. draf awal berbunyi: pejabat negara, pejabat struktural, . iii. draf awal sama dengan bunyi ketentuan yakni:iv. sehingga seharusnya merujuk pada sama dengan yang merujuk pada dalam proses pembentukan sangat terlihat semangat dari seluruh anggota pansus dan pemerintah untuk sepakat mencantumkan sanksi pidana pemilukada sebagai bagian semangat penegakan hukum dalam undang undang pemerintahan daerah. terkait penyalahgunaan wewenang (abuse power) juga diutarakan oleh salah satu anggota pansus drs. h.m. sofyan chudhorie, dari fraksi partai kebangkitan bangsa (dapat dilihat halaman risalah pansus vide bukti yang mengungkapkan sanksi pidana harus ditujukan untuk menghindari terjadinya money politik (politik uang) atau abuse power. ketidakkonsistenan dalam substansi antara yang merujuk dengan yang dirujuk bahwa yang dirujuk oleh tidak mengatur substansi peristiwa pidana dengan subjek pelaku pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional melainkan hanya mengatur subjek pelaku pasangan calon dan atau tim kampanye. sedangkan merupakan yang seharusnya dirujuk oleh karena mengatur peristiwa pidana yang dilarang dengan subjek pelaku pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional. ii. bahwa substansi yang melarang dalam hanya terdapat didalam yakni larangan menerima sumbangan melebihi ketentuan baik dari perseorangan dengan maksimal (lima puluh juta rupiah) maupun badan hukum swasta dengan maksimal (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan larangan tersebut sudah diatur sanksi pidananya dalam yang menyatakanbahwa semangat pembuat undang undang terlihat menginginkan adanyadikenakan sanksi pidana. namun pada faktanyasalah satu pasangan calon tidak dapat dikenakan sanksi pidana serta tidak dapat diadili yang disebabkan salah rusuknya yang mengatur. namun tindakan tersebut tidak bisa dikenakan sanksi pidana dan diadili. sebagaimana terungkap persidangan mahkamah konstitusi yang tercantum dalam putusan sebagai berikut: putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukpanwaslukada kabupaten gresik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran dinas pertanian kabupaten gresik tidak dapat memproses dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut dikarenakan sanksi pidana yang mengatur pelanggaran tersebut tidak ada. sanksi pidana yang mengatur pelanggaran tersebut telah salah rujuk sehingga tidak bisa digunakan panwaslukada kabupaten gresik untuk memproses dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut. sehingga pelaku pelanggaran tersebut tidak dapat diadili muka pengadilan yang disebabkan ketiadaan untuk menjerat pelanggaran tersebut. putusan mahkamah konstitusi nomor nomor php.d viii menyatakanpelanggaran yang melibatkan kekuasaan konawe selatan sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh tidak perdananya institusi institusi yang ada, melainkan karena kelemahan aturan peraturan perundang undangan khususnya yang mengatur sanksi pidana terhadap pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa yang menguntungkan salah satu pasangan calon. tersebut telah salah rujuk yang mengakibatkan hegemoni kekuasan bisa mengatur kehendaknya untuk menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu agar menang dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. walaupun pelanggaran tersebut dilaporkan masyarakat kepada bawaslu ataupun bawaslu menemukan pelanggaran tersebut, tetap saja terhadap pelanggaran tersebut tidak bisa ditindaklanjuti oleh bawaslu dikarenakan sanksi pidana tidak bisa menjerat pelanggaran tersebut. putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii menyatakankota tangerang selatan. pelanggaran yang dilakukan secara berjenjang tersebut oleh aparat birokrasi tersebut terjadi dikarenakan panwaslukada kota tangerang selatan tidak dapat memproses dan menindaklanjuti laporan tersebut yang disebabkan salah rujuk. panwaslukada kota tangerang selatan untuk mengatasi yang salah rujuk tersebut bersama dengan pemerintah daerah membuat kesepahaman bersama dengan pemerintah daerah kepala bkd nomor bawaslu kota ts x1namun kesepahaman bersama ini menjadi permasalahan dikarenakan setiap pelanggaran yang jabatan negeri dan kepala desa yang tidak mengikat yang meliputi dengan sengaja melanggar ketentuan sumbangan perseorangan dan sebagaimana dimaksud dalam atau badan hukum swasta. diancam dengan pidana pasangan calon wajib memiliki penjara paling singkat (satu) bulan rekening khusus dana kampanye dan atau palinglama (enam) bulan rekening yang dimaksud didaftarkan dan atau denda paling sedikit kepada kpud. rp. (enam ratus ribu sumbangan dana kampanye rupiah) atau paling banyak sebagaimana dimaksud pada rp. (enam juta rupiah) :seharusnya. undang undang nomor tana laga not ta) tahun2004 tentang pemerintahan tentang pemerintahan daerah daerah, menyatakan ketentuan sebagai adalah setiap pejabat negara, berikut: pejabat negara, pejabat struktural, pejabat struktural, dan fungsional disfungsional dalam jabatan negeri, dan dalam jabatan negeri dan kepala desa kepala desa dilarang membuat keputusan yang dengan sengaja melanggar dan atau tindakan yang menguntungkan ketentuan sebagaimana dimaksud atau merugikan salah satu pasangan dalam diancam dengan salon selama masa kampanye. pidana penjara paling singkat (satu) melibatkan pns agar diselesaikan secara administrasi kepegawaian. sanksi administrasi kepegawaian tidak membuat pns kota tangerang selatan jera dikarenakan sanksi kepegawaian dijatuhkan oleh atasan yang bersangkutan, padahal atasan yang bersangkutan dan pejabat kota tangerang selatan mendukung pasangan calon airin machi diary yang terbukti dalam persidangan mahkamah konstitusi. sehingga pelanggaran tersebut terjadi semakin tersistematis, terstruktur, dan masif. putusan mahkamah konstitusi nomor php.d ix menyatakan berdasarkan fakta fakta dan bukti yang diungkap dalam persidanganpanwaslukada kabupaten tebo pasca putusan mahkamah konstitusi tersebut mencoba menjadikan pelanggaran tersebut untuk diproses sebagai temuan. namun dikarenakan adanya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran pelibatan pns, camat dan kepala desa tersebut telah salah rujuk sehingga temuan tersebut tidak bisa diproses lebih lanjut. putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii menyatakan bahwawalaupun pelanggaran dinyatakan mahkamah konstitusi sebagai pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, namun pelanggaran tersebut tidak bisa ditegaskan aturannya oleh bawaslu kabupaten pandeglang dikarenakan aturan yang memuat sanksi pidana pelanggaran tersebut tidak bisa menjerat perbuatan dari pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa yang menguntungkan salah satu pasangan calon tersebut. seperti putusan mahkamah konstitusi terkait pelanggaran serupa, pelanggaran tindak pidana pemilu yang menjadi kewenangan bawaslu untuk menanganinya tidak dapat memproses dan menindaklanjuti yang disebabkan salah rujukan. yang merujuk pada sudah membuat ketidakpastian hukum terhadap sanksi pidana untuk bisa diterapkan. putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii menyatanadokepala dinas,terhadap pelanggaran tersebut, panwaslukada kota manado tidak dapat melakukan proses dan menindaklanjuti kasus tersebut dikarenakan yang mengatur sanksi pidana atas pelanggaran tersebut telah salah rujuk dan tidak bisa digunakan menjerat pelanggaran yang dilakukan pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional jabatan negeri dan kepala desa tersebut. laporan dari masyarakat atau temuan panwaslukada kota manado terkait pelanggaran tersebut yang tidak dapat diproses dan ditindaklanjuti sudah mengakibatkan seluruh kasus pelanggaran tersebut digugat persidangan mahkamah konstitusi. padahal apabila panwaslukada dan aparat penegak hukum dapat memproses dan menindaklanjuti pelanggaran tersebuthwa terhadap tindakan tindakan intimidasi, ancaman, dan rasa takut yang pernah terungkap dalam persidangan papua mahkamah konstitusi sebagaimana disebutkan atas, mahkamah konstitusi dalam putusan nomor php.mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d ix sudah menyatakan sikap tegas bahwa2010),viii tanggal september2010),. bahwa walaupun mahkamah konstitusi sudah memutuskan pemilukada diulang, namun pelanggaran pidana daretap saja tidak bisa diproses dan dijerat dikarenakan yang mengatur sanksi pidana bagsalah rujuk. bahwa apabila dibiarkan tetap salah rujuk maka dapat dipastikan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional jabatan negeri dan kepala desa bebas melakukan pelanggaran yang menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemilukada dikarenakan tidak adanya ancaman sanksi pidana serta tidak bisa diadili muka pengadilan. bahwa seandainya rujukan benar merujuk pada maka pemohon dapat memastikan bahwa seluruh pelanggaran pidanadapat diproses oleh bawasludinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagaimana dimaklengkapnya berbunyi sebagai berikut:maret sebagai berikut: bukti fotokopi draf awal inisiatif dewan perwakilan rakyat atau draf yang dibahas panitia khusus dan panitia kerja: bukti fotokopi risalah panitia khususrisalah panitia kerjadraf yang disetujui dan disahkan rapat paripurna terbuka dewan perwakilan rakyat, tanggal september selain mengajukan bukti tertulis, pemohon dalam persidangan tanggal april telah mengajukan (tiga) orang ahli yang bernama bambang eka cahya widodo, s.ip.,m. si., ketua badan pengawas pemilihan umum), wirdyaningsih, s.h.,m.h., anggota badan pengawas pemilihan umum), dan wadah suai, ag., si., anggota badan pengawas pemilihan umum), yang telah memberi keterangan bawah sumpah sebagai berikut: bambang eka cahya widodo, s.ip.,m. penyelenggara pemilu, dan pelanggaran pidana pemilu. bahwa dan mengatur tentang sanksi pelanggaran pidana pemilukada, melalui yang proses menindaklanjutinya diatur dalam: peraturan pemerintah nomor tahun menyebutkan:". peraturan pemerintah nomor tahun menyebutkan: penyidikan terhadap laporan sengketa yang mengandung unsur". pemeriksaan atas tindak pidana dalam peraturan ini, dilakukan oleh pengadilan lingkungan peradilan umum". bahwa juga mengatur tentang larangan dalam kampanye, yang salah satunya adalah melarang, sebagaimana diatur dalam merupakan norma larangan dalam kampanye pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. apabila larangan tersebut dilanggar, maka pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang diduga melakukan pelanggaran tersebut, "tidak dapat diproses sebagai pelanggaran pidana pemilukada . hal ini dikarenakan dalam rujukannya mengatur tentang ancaman pidana bagmerujuk kepada sedangkan substansinya mengatur tentang sumber dana kampanye, kewajiban pasangan calon memiliki rekening khusus dana kampanye dan mendaftarkannya kepada kpud, besaran sumbangan dana kampanye, serta tentang laporannya kepada kpud. bahwa pengawas pemilu banyak mendapatkan laporan dan temuan tentang keterlibatan pejabat negara, pejabat struktural, fungsional, dan kepala desa yang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. namunyang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional dalan jabatan negeri dan kepala desa sebagaimana dimaksud dalan sebagai pelanggaran pidana pemilukada kepada penyidik kepolisian. seyogyanya pelanggaran larangan kampanye sebagaimana diatur dalam dapat diancam dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam apabila dalam tersebut merujuk kepada bukan kepada untuk lebih jelasnya berikut adalah rumusan isi dariyang menjadi rujukan menyebutkan: dana kampanye dapat diperoleh dari: pasangan calon: partai politik dan atau gabungan partai politik yang mengusulrp. (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi rp.(enam) kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan dari pasangan calon. menyebutkan". bahwa substansi isi dari lebih tepat apabila merujuk kepada yang isi nya mengatur tentang:. sehingga tindakanmasa kampanye dapat dikenakan sanksi pidana sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. bahwa yang merujuk kepada dapat digunakan oleh pengawas pemilu untuk menjerat pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang melakukan pelanggaran dengan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, serta dapatnorma uud yang dijadikan batu uji didalam permohonan ini sebanyak (empat) norma, yaitu: yang menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum ,pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yang dalam keseharian. pemohon sebagai direkomendasikan kepada penyidik kepolisian untuk proses sebagai tindak pidana. bahwa badan pengawas pemilihan umum telah menyampaikan kepada menteri sekretaris negara republik indonesia tentang adanya permasalahan ketidaksesuaian dalam pengaturan yang menyatakan bahwaiantardengan yang diacu yaitu yang pada pokoknya mengatur mengenai dana kampanye. badan pengawas pemilu telah menyampaikan hal tersebut melalui surat nomor bawaslu vi perihal permohonan salinan otentik undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah, tertanggal juni namun hingga saat ini surat tersebut belum juga dijawab oleh menteri sekretaris negara republik indonesia. selain melalui surat, bawaslu menanyakan langsung perihal ini kepada kementerian sekretaris negara secara informal, dan didapatkan bahwa naskah asli undang undang nomor tahun persis seperti itu adanya, bukan kekeliruan pengetikan saat penggandaan. bahwa badan pengawas pemilihan umum dalam setiap pembekalan kepada pengawas pemilihan umum provinsi dan kabupaten kota memberikan pembekalan dan arahan untuk tetap menindaklanjuti pelanggaran terhadap tersebut secara administrasi kepada instansi berwenang agar dapat ditindaklanjuti. bawaslu juga diarahkan untuk memberikan keterangan terkait pelanggaran ini dalam keterangan bawaslu dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum mahkamah konstitusi. bahwa dalam rapat kerja sentra gakkumdu yang diikuti oleh bawaslu kabupaten dan provinsi, kepolisian dan kejaksaan hotel millennium, tanggal maret dalam rekomendasi akhir disepakati bahwa salah rujukan, sehingga unsur 2004tidak dapat terpenuhi. 2004seharusnya merujuk pada bukan wirdyaningsih, s.h., m.h. badan pengawas pemilihan umum diamanatkan oleh undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum bertugas dan berwenang salah satunya untukundang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah mengatur tentang laranganketentuan pidana dalam tidak dapat diterapkan untuk pelanggaran pada masa kampanye karena yang dirujuk tidak menyebutkan sehingga ketentuan tersebut tidak memiliki sanksi pidana.. pemasangan alat peraga tempat yang menyalahi aturan. (b).(c).. kegiatan sosial bermuatan kampanye. (e).. politik uang untuk mempengaruhi pemilih. (b). netralitas pns aparatur pemerintah daerah. (c). kampanye luar jadwal. pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: (b). kampanye luar jadwal: (c). pelibatan pns dalam kampanye: (d). perubahan lokasi kampanye tanpa pemberitahuan kepada kpu: (e). pelibatan anak anak bawah umur.. politik uang untuk mempengaruhi pemilih: (b). pengrusakan atribut kampanye, (c). penggunaan fasilitas negara: (d). kampanye terselubung di luar jadwal yang ditetapkan: (e). black campaign: (f). ketidaknetralan pns. berikut ahli sampaikan rincian kasus kasus pada pemilukada dan dimana terjadi pelanggaran sebagaimana disebutkan undang undang nomor tahun (a). kabupaten lamongan bahwa dalam laporan nomor !panwaslukada!!! dilaporkan kepala desa mengumpulkan perangkatnya untuk diberi tugas sebagai tim kampanye sekaligus menjanjikan uang kepada pemilih. panwaslukada kabupaten lamongan tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut sebagai tindak pidana. (b). kabupaten indramayucamat arahan menghadiri dan ikut serta dalam kampanye pasangan andi pada agustus bawaslu menyurati bupati indramayu untuk menindaklanjuti pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak dapat menindaklanjuti sebagai tindak pidana pemilu.kepala desa arahan kidul saudara stone yahya) menghadiri dan ikut serta dalam kampanye pasangan andi, pada agustus bawaslu meneruskan kepada kpu kabupaten indramayu, dan tidak dapat menindaklanjuti sebagai tindak pidana pemilu. (c). kabupaten bantul pertama, laporan saudara tentram widodsekolah sman bantul dalam pidatonya mengajak untuk mendukung pasangan calon sriwedari dan sumur hal tersebut dilakukan pada saat handover sertifikat iso dan peresmian gedung sman bantul, padakedua, laporan saudara agus suhartonbpp kabupaten bantul menandatangani surat nomor badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan yang pada intinya memberikan tugas khusus kepada penyuluh pns dan thl penyuluhan pertanian kabupaten. bantul untuk mengarahkan dan mendorong petani untuk mendukung paslon yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan bupati idham samawi se. bawaslu meneruskan kepada kpu kabupaten bantul dan memberikan rekomendasi kepada sekda kabupaten bantul, dan tidak dapat menindaklanjuti sebagai tindak pidana pemilu. ketiga, laporan saudara yusuf hamdani kepada bawaslu kabupaten bantul dengan form nomor panwaspemilukada. i v tertanggal mei bahwa bupati kabupaten bantul saudara idham samawi) menghadiri dan berpidato dalan rapat umum terbuka paslon nomor urut pasangan sriwedari dan sukarno sedangkan cuti berkampanye belum dikabulkan oleh gubernur. dalam pidatonya bupati kabupaten bantul mengajak untuk mendukung pasangan calon sriwedari dan sumur bawaslu meneruskan kepada kpu kabupaten bantul dan tidak dapat menindaklanjuti sebagai tindak pidana pemilu. keempat, laporan saudara sri warni kepada bawaslu kabupaten bantul dengan form nomor .c panas pemilukada. iv tertanggal mei bahwa pada hari kamis mei kepala desa baturetno, kecamatan bangun tapan, kabupaten bantul mengundang warga penyewa tanah desa dalam suatu pertemuan. dalam pertemuan tersebut kepala desa baturetno berbicara kalau tidak memilih sukamara silahkan angkat kaki tidak boleh menyewa lagi. sebagaimana yang dilansir didalam surat kabar kedaulatan rakyat, hari jumat(d). kabupaten rejang lebong laporan bawaslu kabupaten rejang lebong nomor laporan bawaslu kada rl, tertanggal juni saudara sutisna kepala desa) menggunakan baju salah satu pasangan calon dalan rapat paripurna dprd kabupaten rejang lebong, pada tanggal juni bawaslu kabupaten rejang lebong meneruskan kepada kpu kabupaten rejang lebong, dan tidak dapat menindaklanjuti sebagai tindak pidana pemilu. (e). kabupaten pandeglang pertama, laporan bawaslu nomor paniaikab p4dg 1x tanggal laporan september pada acara halal halal dpc audisi dewan pimpinan cabang asosiasi pemerintahan desa indonesia) mulai tanggal september dan seterusnya sejumlah kecamatan kabupaten pandeglang telah melibatkan kepala desa dan atau kepala desa melaksanakan kampanye untuk pasangan calon nomor urut hj. irma narulita dan apud mahmud) serta kampanye tempat pendidikan. bawaslu tidak dapat menindaklanjutinya sebagai tindak pidana pemilu. kedua, pelanggaran yang dilakukan oleh gubernur, bupati, camat dan kepala desa. adanya berbagai surat resmi yang menginstruksikan kepada seluruh perangkat desa dan sejenisnya agar mendukung pasangan calon nomor urut namun pelanggaran tersebut tidak bisa ditegakkan oleh bawaslu kabupaten pandeglang karena aturan undang undang nomor tahun yang telah salah rujuk pada telah membuat ketidakpastian hukum. (f). kabupaten gresik pegawai negeri sipil pns) dari dinas pertanian gresik hingga jajaran penyuluh pertanian lapangan dengan mengikutsertakan gabungan kelompok tani dan melibatkan produsen pupuk petrobio untuk mendukung pasangan calon nomor urut bawaslu kada kabupaten gresik kemudian tidak dapat menindaklanjuti pelanggaran tersebut karena sanksi pidana yang terdapat dalam yang mengatur pelanggaran tersebut telah salah rujuk. (g). kota tangerang selatan dalam pemilukada kota tangerang selatan yang berlangsung tahun terdapat pengarahan secara berjenjang dari aparat kecamatan dan kelurahan kepada ketua rt rw untuk mendukung salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota yaitu airin machi diary. pelanggaran yang dilakukan secara berjenjang oleh aparat birokrasi tersebut tidak dapat diproses dan ditindaklanjuti oleh bawaslu kota tangerang selatan karena adanya salah rujuk pada undang undang nomor tahun untuk dapat mengatasi adanya salah rujuk ini, bawaslu kota tangerang selatan kemudian membuat kesepahaman dengan pemerintah daerah kepala bkd untuk bersama warna mengawasi partisipasi pns lingkungan pemkot dengan pemberian sanksi administrasi kepegawaian oleh atasan yang bersangkutan demi terciptanya pemilukada yang uber dan judul. namun hal ini kemudian justru menimbulkan petinasalahan baru karena atasan yang bersangkutan dan pejabat kota tangerang selatan tersebut malah mendukung pasangan calon airin machi diary. (h). kabupaten konawe selatan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan massif yang dilakukan menjelang dan selama masa pungut hitung. penyelenggara pemilukada maupun institusi terkait kabupaten konawe selatan tidak berdaya dalam menghadapi permasalahan yang melibatkan pihak yang lebih berkuasa wilayah setempat karena tidak hanya dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, melainkan keadaan tersebut juga diperparah dengan lemahnya peraturan perundang undangan, khususnya undang undang nomor tahun yang telah salah rujuk dan menyebabkan para pihak yang memiliki kekuasaan lebih tersebut dapat bertindak leluasa untuk dapat menguntungkan salah satu pasangan calon agar dapat memenangkan kompetisi pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten konawe selatan. (i). kota manado walikota manado (incumbent) mengumpulkan camat dan lurah kota manado dan guru untuk mendukung incumbent yang dilakukan rumah kepala kesbangpol lintas kota manado. bawaslu tidak dapat menindaklanjutinya sebagai tindak pidana pemilu. () provinsi banten pada tahapan penetapan calon dan sebelum kampanye, sekda provinsi banten mengeluarkan surat edaran yang isinya memerintahkan kepada kepala daerah se provinsi banten, skpd, dan bumn provinsi banten untuk membuat ucapan selamat ulang tahun provinsi banten yang juga berisi kalimat teruskan pembangunan banten" yang menjadi slogan kampanye pasangan nomor urut panwaslukada provinsi banten telah meneruskan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada presiden cg. menteri dalam negeri surat nomor div plan panwaslukadaberdasarkan hasil gelar perkara dengan gakkumdu, tanggal dan oktober dugaan pelanggaran pidana pemilu dinyatakan tidak cukup bukti. kemudian pada masa sebelum kampanye juga, saudara. arif firmansyah, wakil walikota kota tangerang pada saat peluncuran ktp, tanggal september diduga telah melakukan kampanye diluar jadwal dengan mengarahkan pasangan calon nomor dugaan pelanggaran pidana pemilukada ini disampaikan kepolisian polresta kota tangerang dengan surat tanda penerimaan laporan pengaduan nomor lp.k pmj retro tangerang kota, tanggal oktober pada tahapan kampanye, tanggal oktober badan penanggulangan bencana daerah provinsi banten memesan "kaos atut rano" sebanyak buah dengan harga rp. (lima juta lima ratus ribu rupiah). hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti pemesanan, surat jalan dan kwitansi atas nama badan penanggulangan bencana daerah provinsi banten. dugaan pelanggaran administrasi tersebut telah diteruskan gubernur provinsi banten dengan surat tembusan menteri dalam negeri republik indonesia, menteri pendayagunaan aparatur negara republik indonesia surat nomor div plan panwaslukada sedangkan berdasarkan hasil gelar perkara dengan pihak gakkumdu, tanggal oktober dan oktober dugaan pelanggaran pidana pemilu dinyatakan tidak cukup bukti. bahwa pada hari rabu, tanggal oktober bertempat halaman pendopo kabupaten serang, bupati kabupaten serang saudara ahmad taufik beriman, gubernur provinsi banten hj. ratu atut dalam acara rangkaian hut kabupaten serang dan bukan membagikan sembako berupa mie instan yang disertai dengan atribut kampanye pasangan calon nomor urut bawaslu provinsi banten tidak bisa menindaklanjuti laporan karena saksi tidak melihat langsung kejadian dan saksi berada jauh dari lokasi kejadian yang tidak memungkinkan untuk melihat dan mendengar secara jelas. bahwa pada tanggal oktober jam wib, bawaslu provinsi banten menerima laporan dugaan pelanggaran pemilukada, register nomor div plan panwaslukada btn atas nama pelapor irfan rica'i, sh, peristiwa yang dilaporkan berupa adanya dugaan kampanye dengan pembagian karung semen dan cek tunai rp. (duapuluh juta rupiah) serta pembagian kerudung yang diduga dilakukan oleh makmur syahrini anggota dprd kabupaten serang) dan hj. ratu atut pada kegiatan halal bilhalal depan kantor kecamatan anyer kabupaten serang yang melibatkan para kepala desa se kecamatan anyer, camat anyer, pps dan kpps kecamatan anyer dan anggota pkk kecamatan anyer, tanggal kejadian oktober (k). kabupaten tebo pada tanggal februari keterlibatan kades dan pns dalam kampanye. beberapa kades kabupaten tebo ikut berkampanye salah satu pasangan kandidat dan istri camat bukan melakukan kampanye kepada ibu ibu peserta yasinan. laporan ini tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur bukti tidak lengkap. pada tanggal maret camat rimba bujang untuk menyukseskan kemenangan kopi sapto dan pada saat itu diberi uang rp. oleh bapak camat. bawaslu tidak menindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur. i). kota pekanbaru camat tampan dan lurah delima kota pekanbaru dilaporkan menandatangani surat undangan silaturahmi pas" pasangan calon nomor urut laporan tersebut diteruskan oleh bawaslu kepada kpu kota pekanbaru sebagai pelanggaran administratif terhadap undang undang nomor tahun melalui surat nomor bawaslu kada tanggal mei bupati indragiri hilir saudara indra mukhlis) dilaporkan melakukan aktivitas menyanyi dan bermain musik atas panggung pada kampanye pasangan calon nomor urut sebanyak kurang lebih (tujuh) lagu. bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut dengan meneruskan kepada kpu kota pekanbaru dengan surat nomor bawaslu kada tanggal mei ketentuan yang dilanggar adalah undang undang nomor tahun hanya sebagai pelanggaran administrasi. selain itu ada kasus walikota pekanbaru saudara herman abdullah) mengajak untuk memilih salah satu pasangan calon luar jadwal kampanye. kemudian bawaslu melalui surat nomor bawaslu kada tanggal mei meneruskan laporan pelanggaran tersebut kepada kpu kota pekanbaru dengan ketentuan yang dilanggar yaitu undang undang nomor tahun ketiga laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh kpu kota pekanbaru. (m). kabupaten kuantan singingi berdasarkan laporan nomor bawaslu kada ks! i11 tanggal februari camat sei pinang berbicara depan umum yang berisi menjelek jelekkan pasangan calon nomor urut bawaslu memberikan peringatan terhadap tindakan tersebut. (n). kabupaten tuban bawaslu menerima laporan nomor ii st tanggal februari perihal mobilisasi pns untuk kemenangan pasangan calon nomor urut dalam acara sosialisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur tuban dengan mengundang perangkat tim asistensi bidang hukum dan penangan pelanggaran, pemohon mempunyai tugas sebagai berikut: membuat, menyusun, dan menyampaikan kajian kepada koordinator divisi penanganan pelanggaran dan rapat pleno bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran, merancang draf peraturan bawaslu sebelum dibahas, menerima konsultasi dari bawaslu terkait proses penanganan pelanggaran tingkat provinsi kabupaten kota: melakukan supervisi terhadap kinerja bawaslu provinsi kabupaten kota yang ditugaskan oleh ketua dan anggota bawaslu, memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, pengawas kecamatan, dan pengawas pemilu lapangan, memberikan bimbingan teknis kepada bawaslu provinsi kabupaten kota dalam menyusun keterangan guna kesaksian dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum mahkamah konstitusi: 9g) membuat dan menyusun legal opinion bawaslu untuk penyampaian keterangan bawaslu dalam persidangan php mahkamah konstitusi, membuat, menyusun, dan melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlahir, saksi, dan pihak terkait dalam proses penanganan pelanggaran. bahwa pemohon dalam melaksanakan tugas sebagai tim asistensi bawaslu banyak keluhan dari pengawas pemilu seluruh indonesia mengenai adanya ketentuan sanksi pidana dalam yang tidak bisa diterapkan atau digunakan yakni ketentuan dikarenakan ini salah merujuk sebelumnya. bahwa keluh kesah pengawas pemilu terkait pengawas pemilu tidak dapat menindaklanjuti setiap pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan olehbahwa sebagai warga negara indonesia mengerti dan memahami hukum dengan baik, pemohon melihat tidak bisa digunakannya telah menimbulkan dampak kerugian publik yang sangat besar diakibatkan tindakan dan atau keputusan dari pejabat negara, pejabat struktural, desa, tokoh masyarakat dengan melibatkan carat, kepala dinas, kepala badan dan instansi pemda lain. bawaslu juga menerima laporan nomor panwaslukada. kab ! il bahwa pegawai inspektorat kabupaten tuban melakukan kampanye terselubung pada kegiatan pembinaan dan monitoring dana add desa tegalrejo kecamatan bidang. laporan ini oleh bawaslu hanya dapat diteruskan kpu kabupaten tuban. selain itu juga dilaporkan dalam laporan nomor panwaslukada. kab ll tanggal februari telah terjadi pelanggaran mobilisasi pegawai negeri oleh camat kendaraan dan ketua kpps tps tawaran kecamatan kendaraan. namun laporan ini tidak ditindaklanjuti karena melampaui batas waktu yang ditentukan undang undang. bahwa merujuk pada uraian atas, pengawas pemilu tidak dapat menerapkan undang undang nomor tahun sebagai sanksi atas pelanggaran undang undang nomor tahun sehingga bawaslu tidak dapat menindaklanjuti pelanggaran tersebut melalui sentra penegakan hukum terpadu gakkumdu) atau meneruskan secara langsung kepada penyidik kepolisian, karena tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilu. satu satunya langkah yang bisa dilakukan bawaslu dalam menegakkan undang undang nomor tahun adalah menindaklanjuti dengan pelanggaran administrasi yang diteruskan kepada instansi yang berwenang. namun sanksi atas pelanggaran administrasi ini juga tidak dapat maksimal karena proses dijalankan secara lambat dan mengindikasikan ketidaknetralan dalam menanggapi rekomendasi dari pengawas pemilu. wadah suai, ag., bahwa ahli bawaslu sebagai koordinator divisi pengawasan. dalam menerapkan pengawasan, menganut yang namanya pengawasan aktif, dan menekankan kepada panas bahwa pengawasan itu bersifat dinamis, harus mengamati, tidak hanya melihat tetapi harus lebih detail, lebih teliti, yang disampaikan kepada panas dalam setiap pertemuan. bahwa ahli selalu menekankan bahwa indikator keberhasilan sebuah pengawasan bukan pada banyaknya pelanggaran yang diproses, tetapi bagaimana pemilu itu berjalan sesuai dengan aturan dan itu harus dimulai dengan kemampuan panas mendeteksi potensi pelanggaran, kemudian kemampuan panas mencegah pelanggaran. kalau sudah dicegah tetapi masih terjadi, maka harus mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan aturan yang ada. bahwa berdasarkan pengalaman pemilu legislatif dan pilpres, ahli akhirnya pada saat pemilukada menentukan empat isu khusus, yang menjadi perhatian dalam melakukan pengawasan, isu khusus ini terkait dengan empat pelanggaran yang sangat masif dan marak terjadi, tetapi membutuhkan keahlian khusus untuk menelusuri dan memprosesnya, yaitu politik uang, penyalahgunaan jabatan, penggunaan fasilitas negara, dan manipulasi dana sumber dan laporan dana kampanye. bahwa terkait dengan dengan penyalahgunaan jabatan, bahwa dalam 2004setidaknya ada tiga yang mengatur secara tegas tentang larangan penyalahgunaan jabatan dan penggunaan fasilitas negara. poin melarang penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. dijelaskan bahwa dalam kampanye dilarang melibatkan hakim pada semua peradilan, pejabat bumn bumi, pejabat struktural, dan fungsional dalam jabatan negara serta kepala desa. kemudian pada ditegaskan tentang aturan cuti kampanye bagi pejabat negara yang akan berkampanye. telah ditegaskan bahwa daerah. kemudian angka menyatakan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan pns, anggota tni, dan anggota kepolisian negarkemudian, barulah masuk bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa, dilarang membuat keputusari divisi pengawasan bawaslu mengemukakan dalam setiap forum bahwa ada dua kelemahan dalam undang undang guo terkait dengan pengaturan larangan penggunaan fasilitas negara dan penyalahgunaan jabatan. kelemahan pertama, aturan ini hanya berlaku pada masa kampanye, padahal praktik itu terjadi semua tahapan, sejak tahapan dpt sering terjadi upaya memanipulasi jumlah pemilih, membuat backdated, kehadiran seseorang backdated, kehadiran seseorang satu tempat untuk menambah jumlah pemilih, dan tentunya petugas yang mengupayakan menambah jumlah pemilih ini, kemungkinan tidak gratis, biasanya akan ada transaksi situ. pada tahapan pencalonan juga terjadi seperti itu, ada saja kpu yang tetap berusaha meloloskan pasangan calon yang jelas terindikasi kuat tidak memenuhi syarat. ahli mencoba mengendarai bahwa kemungkinan itupun tidak gratis, tukan politik uang semua namanya, penyalahgunaan jabatan. kemudian kelemahan kedua yang ditemukan dalam undang undang guo, ada yang larangannya tegas tetapi tidak punya sanksi. aturan atau larangan yang tumpul dan ini jelas punya implikasi yang sangat luas lapangan. dapat dibuktikan bahwa setiap kali divisi pengawasan melakukan rekor persiapan pengawasan, rekor evaluasi pengawasan itu adalah salah satu isu utama yang selalu mengemuka. panas sampai geregetan karena itu praktik nyata terjadi lapangan, tindakan tindakan pejabat struktural fungsional maupun kepala desa yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu, tetapi panas tidak berdaya karena aturannya tentang pidananya tidak ada. kemudian yang terjadi masyarakat yang tidak paham substansi pengaturan ketentuan pidana yang salah rujuk itu, kemudian menyalahkan panas karena itu riil yang dilihat oleh masyarakat. mengenai perasaan masyarakat, rasa keadilan masyarakat yang melihat ada pelanggaran tetapi panas tak mampu dan tidak berdaya melakukan. ini yang menjadi perhatian utama untuk itu. mengenai tantangan pengaturan yang tidak tegas seperti ini dan salah rujuk seperti ini, istilah ini salah alamat, tentu dari divisi pengawasan mencoba tertantang bagaimana tetap mencegah pelanggaran. biasanya langkah langkah pencegahan yang dilakukan adalah sosialisasi. sosialisasi tukan menegaskan aturannya seperti apa, larangannya seperti apa, saksinya seperti apa. bagaimana dengan yang tanpa sanksi ini, akhirnya ahli menawarkan strategi pengawasan kepada panas bahwa secara hukum tidak dapat diproses kearah pidana, berlakukan, maksimalkan upaya pemberlakuan sanksi masyarakat dengan cara mempublikasikan setiap kali pejabat struktural fungsional melakukan langkah langkah menguntungkan atau merugikan. harapan ahli dengan publikasi itu yang sangat luas dan berulang ulang, diharapkan ada memori kolektif masyarakat untuk mencoba menilai pasangan calon mana yang sebenarnya banyak pelanggaran dan menyalahgunakan kewenangannya, mana yang relatif masih bersih, dan sedikit pelanggaran. harapan ahli kesadaran masyarakatlah yang diasah situ, sekalipun kemudian pada praktiknya, seringkali kesadaran masyarakat yang tumbuh pun terpisahkan dengan iming iming menjelang hari ini yang luar biasa tantangan yang dihadapi oleh panas. kemudian yang kedua, mengupayakan panas tetap memproses itu, tetapi tetap berkoordinasi dengan pimpinan atau atasan dari para pejabat yang melakukan pelanggaran tersebut. akhirnya, ahli memaksimalkan mendorong memberlakukan sanksi yang diatur oleh undang undang yang lain. dengan fakta fakta seperti ini, ahli mempunyai laporan hasil hasil rekor pengawasan yang mengungkapkan tentang itu. mengingat pemilukada masih akan berjalan tahun ini. melihat pelanggaran ini juga tidak semata penyalahgunaan jabatan, tetapi juga unsur merugikan keuangan negara pun sangat besar sepanjang ini belum ada saksinya. menimbang bahwa pada persidangan tanggal april telah didengar keterangan pemerintah yang menerangkan, sebagai berikut: alasan permohonan. merujuk pada permohonan pemohon, pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud dengan alasan: bahwa pemohon menerima keluhan dari pengawas pemilu seluruh indonesia bahwa ketentuan undang undang guo tidak dapat diterapkan dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran pidana pemilu yang dilakukanmenurut pemohon undang undang guo telah mencantumkan frasa yang salah, yaitu sebagaimana dimaksud dalam frasa yang seharusnya adalah sebagaimana dimaksud dalam sebab, tidak mengatur substansi peristiwa pidana yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional, melainkan hanya mengatur subjek pasangan calon dan atau timkampanye.ga, apakah terdapat, dapat dipastikan akan terjadi. dan apakah adberdasarkan putusan putusan terdahulu. terhadap anggapan alasan pemohon tersebut, pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut. bahwa setiap norma dirumuskan dengan maksud dan tujuan tertentu, sehingga sudah seharusnya disesuaikan dengan arah politik hukumnya. perumusan norma sudah seharusnya dilakukan secara lengkap dengan memuat larangan perintah kebolehan izin dan dispensasi. adanya larangan dan perintah harus dilengkapi dengan sistem sanksi, agar norma dimaksud dapat diterapkan secara efektif. bahwa norma berisikan larangan bagigingat sifat perumusan normalnya sebagai bentuk larangan, maka norma dimaksud harus dilengkapi dengan sistem sanksi. bahwa apabila dilihat dari konstruksinya, sudah seharusnya larangan yang dimaksud dalam paralel dengan sistem sanksi yang termuat pada konstruksi ini diperlukan agar norma guo dapat diimplementasikan secara efektif. terdapat kebutuhan untuk mengatur dengan menempatkan larangan dengan sistem saksinya secara paralel. bila pun pemohon menyatakan norma guo bertentangan dengan uud menurut pemerintah original intent atau maksud dibentuknya norma tersebut adalah sebagai bagian integral yang melengkapi jadi, norma tersebut sesungguhnya tidak bertentangan dengan uud apabila rujukannya diubah menjadi sebagaimana dimaksud dalamatau setidak setidaknya menyatakan ketentuan guo tetap sesuai dengan undang undang dasar sepanjang rujukannya dimaknai sebagai undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. menimbang bahwa pada tanggal april pemohon telah menyampaikan kesimpulan panitera mahkamah, yang dalam kesehariannya pemilukada, menganggap frasa "sebagaimana dimaksud dalam dalam merugikan hak konstitusional pemohon yang ditentukan dalam dan uud yang menyatakanyang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pemberlakuan sepanjang frasa "sebagaimana dimaksud dalam berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan bawaslu seluruh indonesia kebingungan dalam proses untuk menindaklanjuti pelanggaran pemilukadayang nyata nyata dilarang dalam bawaslu tidak dapat menegakkan aturan hukum yang disebabkan aturan yang salah rujuk sehingga keberadaan norma tersebut telah mencederai salah satu prinsip negara hukum yaitu prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam dan uud bahwa yang merujuk pada menjadikan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena rujukan tersebut salah sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum: bahwa tentang pemerintahan daerahtentang pemerintahan daerah. akibatnya, telah memberikan perlakukan yang spesial hadapan hukum bagi pejabat negara, pejabat dan pejabat fungsional yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, namun tidak bisa dijerat sanksi pidana. mahkamah konstitusi dalam setiap putusan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah menyebutkan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif merupakan mencederai prinsip prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. danyang dapat melibatkan birokrasi, pegawai negeri sipil dan masyarakat umum secara terstruktur, sistematis, dan masif. kondisi seperti ini apabila dibiarkan oleh pemohon sama saja pemohon membiarkan hak pencitraan demokrasi berlangsung terus menerus dan berlanjut. yang tentu saja dapat juga dapat menimbulkan kerugian hak konstitusional pemohon sebagai penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk secara bebas memilih dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. bahwa pemohon yang memiliki pendidikan sarjana dan magister yang berlatar belakang hukum, tidak boleh membiarkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan ketidakmanfaatan dari aturan yang berlaku terjadi negara ini. dengan berlakunya yang tidak bisa digunakan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan ketidakmanfaatan bagi masyarakat padahalterstruktur, sistematis, dan masif yang telah mencederai prinsip demokrasi termasuk pencitraan terhadap asas bebas, jujur, dan adil dari penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah dijamin didalam uudperlakuan yang sama hadapan hukum yang sudah diatur tegas dalam uud bahwa yang mengatur sanksi pidana tidak dapat digunakan untuk mengadiladanya pelanggaran dari pejabat negara, pejabat struktural dantidak bisa mendapatkan kepastian hukum karena laporannya tidak dapat ditindaklanjuti, dan tidak bisa mendapatkan keadilan, sehingga tersebut juga menyebabkan menjadi tidak bermanfaat untuk diterapkan: bahwa mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vdalam pemilihan umum yang boleh diuntungkani3. menimbang bahwa berdasarkan mk, putusan putusan mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) danuudahl. bahwa menyatakan. frasa sebagaimana dimaksud dalam dalam mengacu pada pengaturan mengenai dana kampanye pasangan calon pemilukada dan bukan tentang pelanggaran pemilihan umum kepala daerah dan pejabat pejabat lainnya: i3. bahwaguo mengatur mengenai larangan yang termasuk pelanggaran pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah indonesia: i3. bahwa pemohon mengajukan pengujian konstitusional frasa "sebagaimana dimaksud dalam dalam bertentangan dengan dan uud dengan alasan frasa tersebut salah merujuk karena bukan mengenailainkan mengatur mengenai dana kampanye. adapun yang mengatur tentangadalah oleh karena itu, untuk menghilangkan ketidakpastian hukum yang terkandung dalam norma karena terjadinya kesalahan dalam merujuk mahkamah perlu memberikan kepastian hukum guna menegakkan keadilan dengan menyatakan bahwa frasa "sebagaimana dimaksud dalam dalam harus dibaca sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam"sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah selengkapnya harus dibacahamdan zelda hartono ttd. akil mochtar panitera pengganti, ttd. eddy purwanto menyebabkan melanggarnya prinsip equality before the law (persamaan hadapan hukum) dari pemohon dan masyarakat luas secara tegas dijamin dalam uud. mahkamah konstitusi dalam putusan nomor php.d , serta asas persamaan setiap warga negara hadapan hukum. polita alasan alasan pemohon dengan diterapkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah bertentangan dengan uud karena: bahwa yang menyebutkan,bahwa frasa sebagaimana dimaksud dalam yang tercantum dalam merupakan frasa yang menunjukan peristiwa pidana yang dikenakan sanksi penunjukan dalam sebagai peristiwa pidana yang dikenai sanksi merupakan hal yang salah, seharusnya merujuk pada undang undang seharusnya nomor tahun tentang undang undang nomor tahun pemerintahan daerah setiap pejabat tentang pemerintahan daerah adalah negara, pejabat struktural, dan fungsional setiap pejabat negara, pejabat dalam jabatan negeri dan kepala desa struktural, dan fungsional dalam yang dengan sengaja melanggar jabatan negeri dan kepala desa yang ketentuan sebagaimana dimaksud dengan sengaja melanggar ketentuan dalam diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam penjara paling singkat (satu) bulan atau diancam dengan pidana penjara paling lama (enam) bulan dan atau paling singkat (satu) bulan atau paling denda paling sedikit rp. (enam lama (enam) bulan dan atau denda ratus ribu rupiah) atau paling banyak paling sedikit (enam ratus rp. (enam juta rupiah : riburupiah) atau paling banyak (enam juta rupiah) : rp. (enam juta rupiah) bahwa undang undang nomor undang undang nomor tahun tentang pemerintahan tahun tentang pemerintahan daerah, mengatur ketentuan sebagai daerah, menyatakan ketentuan berikut: sebagai berikut: pejabat negara, aan galon dana kampanye dapat diperoleh dari: geri, desa dilarang membuat keputusan pasangan calon, dan atau tindakan partai politik dan atau gabungan partai tunak politik yang mengusulkan: menguntungkan atau merugikan sumbangan pihak pihak lain yang tidak salah satu pasangan calon selama mengikat yang meliputi sumbangan masa kampanye.bahwa tidak |
ayngurus keluarga besar komite kedaulatan rakyat pkb kkr) yang diwakili oleh: nama hamdani, ch: jabatan ketua umum pengurus keluarga besar komite kedaulatan rakyat pkb kkr): alamat jalan swasembada barat xxi nomor kelurahan kebon bawang, kecamatan tanjung periuk, jakarta utara: selanjutnya disebut sebagai .an telah registrasi pada hari senin tanggal januari dengan nomor registrasi puu ix yang telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada hari senin tanggal januari yang menguraikan hal hal sebagai berikut: pengujian dan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut ppk) yaitu:menyatakan, undang undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. (vide bukti terhadap undang undang dasar negara republik indonesia (selanjutnya sebut uud (vide bukti merugikan rakyat, juga tidak menjelaskan minimal kerugian negara atau rakyat dan maksimal kerugian negara atau rakyat atas kebijakan penyalahgunaan kewenangan atau kedudukannya sebagai pejabat penyelenggara negara, maka pejabat yang telah melakukan penyimpangan kewenangan penyelenggara negara tidak dapat dijerat dengan ini, maka halaman pejabat pemerintah terhadap rakyat tetap berjalan dengan baik tanpa dapat dihentikan, maka perlu perbaikan dan penguatan ini dengan: ini dikuatkan menjadi yaitu:: yang: ini telah memasyarakatkan korupsi republik indonesia, tidak diperlukan lagi perlu dihapus, yang menyatakan, undang undang ini berlaku pada tanggal diundangkan , ini membuktikan bahwa begitu diskriminasinya penerapan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi republik indonesia, karena pelaku korupsi sebelum lahirnya ppk, tidak dapat dijerat dengan undang undang ini, maka perlu penguatan dan penegasan ini dengan:iv. kesimpulan bahwa uud dan dan serta anggaran dasar komite kedaulatan rakyat ad kkr) bab fungsi organisasi, pemohon adalah mempunyai hak dan kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengajuan permohonan pengujian undang undang terhadap uud bahwa dan dan ppk, tidak mampu membuat jera atau takut para koruptor melakukan korupsi, karena korupsi dianggap oleh para koruptor adalah bentuk sebuah pekerjaan yang sangat menguntungkan, karena hukumannya sangat ringan dan dendamnya sangat sedikit. walaupun para koruptor dihukum mati, tetapi koruptor dianggap oleh keluarganya sebagai pahlawan, karena telah memperkaya keluarganya sampai tujuh turunan, maka perlu dilakukan perbaikan atau penguatan undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut yang mampu membuat jera atau takut para koruptor melakukan korupsi sebagaimana yang diinginkan oleh presiden republik indonesia dan ketua mahkamah konstitusi, bahwa hasil pengkajian dan penelitian tim komite kedaulatan rakyat kkr) terhadap ppk dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan atau penguatan ppk yaitu: dikuatkan menjaddua milyar enam ratus juta rupiah) sampai rp.:: ini dikuatkan menjadi yaitu,,. ini telah memasyarakatkan korupsi republik indonesia, tidak diperlukan lagi perlu dan dihapus dari ppk,bahwa dengan hasil pengkajian dan penelitian ppk oleh tim komite kedaulatan rakyat dapat dijadikan pedoman perbaikan atau penguatan ppk yang ditafsirkan mampu membuat jera atau takut para koruptor melakukan korupsi republik indonesia, agar terdapat pemerintahan indonesia yang bersih dan bebas dari praktek kkn: bahwa dengan ini pemohon, memohon kepada majelis yang memeriksa permohonan pemohon, menafsirkan bahwa, sanksi pidana dan denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi, lebih adil sebagaimana yang dimaksud pemohon, agar para koruptor jera dan takut melakukan korupsi, sebagaimana yang dimaksud tap mpr nomor tahun tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang didambakan rakyat atau bangsa indonesia, sesuai dengan yang diamanatkan dan uud petit bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan tersebut diatas dan bukti bukti terlampirrepublik indonesia, mengadili dan memutuskan permohonan pemohon dengan amar putusannya sebagai berikut dalam pokok perkara menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tentang perbaikan atau penguatan ppk agar jera melakukan korupsi: menyatakan tafsir dan dan ppk bertentangan dengan dan uud karena tidak memberikan rasa keadilan, serta telah diskriminatif dalam penegakan hukum, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinyakalinya, pirektorat jenderal sosial politik departemen dalam negeri nomor tahun div tanggal desember beserta laporannyabukti fotokopi anggaran dasar komite kedaulatan rakyat: bukti fotokopi berita acara rappokok permasalahan dari permohonan pemohon adalah pengujian ddan dan ppk terhadap dan uud oleh karenanycast komite kedaulatan rakyat adalah organisasi yang memiliki perhatian pada permasalahan korupsi dengan mendalilkan bahwa salah satu fungsi organisasi sebagaimana tercantum pada anggaran dasar dari organisasi,(vide bukti i3.,endapat mahkamah i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan sanksi pidana dan denda yang diatur dalam dan ppk bertentangan dengan dan uud pemohon beranggapan bahwa sanksi pidana dan denda yang diatur dalam guo tidak mampu membuat jera pelaku korupsi sehingga perlu dilakukan perbaikan terhadap guo. i3 menimbang bahwa yang dijadikan batu uji dalam perkara guo adalahri ketentuan guo kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif justru dijamin dan mendapat perlindungan konstitusional. pemberian sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam yang dimohonkan pengujian oleh pemohon adalah bagian dari perwujudan jaminan dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. dalam ppk, khususnya dan ppk memberikan batasan tertinggi pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi menurut pertimbangan majelis hakim. majelis hakim dapat memberikan pidana setinggi tingginya atau bahkan serendah rendahnya tergantung kepada tindak pidana yang dilakukan berdasarkan fakta fakta yang diajukan dan dibuktikan dalam persidangan. apabila ketentuan pemberian sanksi pidana maupun denda yang diatur dalam suatu undang undang tidak mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, tidak berarti ketentuan tersebut bertentangan dengan uud dengan demikian, dalil pemohon guo tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, bahwa pemohon mendalilkan pengubahan dan atau penghapusan ketentuan ppk tersebut sesuai dengan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan pemohon. perubahan dan atau penghapusan atas guo didalilkan pada permohonan pemohon (vide perbaikan permohonan, halaman perubahan tersebut sejatinya adalah model pengajuan untuk permohonan legislative review kepada lembaga legislatif untuk mengubah norma guo. dalil yang diajukan pemohon merupakan bentuk amandemen perubahan dari dan ppk. kewenangan mahkamah dalam pengujian undang undang adalah untuk menilai konstitusionalitas norma norma dalam undang undang guo. bilamana adai3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas mahkamah berpendapat, permohonan pemohon tersebutmahkamah konstitusi dan legal standing pemohon kewenangan mahkamah konstitusi bahwa sesuai dengan:menyatakan, uuda)angka dan angka tersebut diatas,wenang melakukan pengujian dan ppk terhadap uud ii. kedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa berdasarkan uud bab dan dan menyatakan, uud menyatakan, kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar:, yaknina zuchriyah tando menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum : uudyang bersifat diskriminatif itu pemohon adalah warga negara republik indonesia yang berdaulat dan menjunjung tinggi negara indonesia adalah negara hukum, yang bersamaan hak dan kedudukan dihadapan hukum dan berhak mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan maupun tulisan yang tidak bersifat diskriminatif, demi kepentingan berbangsa dan bernegara, maka pemohon mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi, pikiran, gagasan atau ide guna membangun bangsa, negara dan pemerintahan yang demokratis, penegakan supremasi hukum yang adil berdasarkan kebenaran dan kejujuran serta pelayanan hukum yang tidak diskriminatif dalam menjunjung tinggi indonesia negara hukum dan seluruh rakyat indonesia sama hak dan kedudukannya dihadapan hukum tanpa kecuali termasuk pejabat pemerintah: bahwa sesuai dengan ketentuan yang menegasselanjutnya penjelasan menyatakan, yang dimaksud hak konstitusional adalah hak hak yang diatur dalam uud dengan analogi hak konstitusional para koruptor tidak dirugikan oleh berlakunya dan ppk, melainkan sebaliknya yaitu menguntungkan bagi para koruptor. definisi hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya dalam undang undang yang dimohon pengujian oleh pemohon adalah segenap bangsa indonesia,disimpulkan yang tertuang dalam uud dan dan termasuk pemohon didalamnya, bahwa pemohon adalah sebuah organisasi yang berbadan hukum publik atau privat yang bernama komite kedaulatan rakyat disingkat menjadi kkr, dibentuk pada tanggal november telah terdaftar direktur jenderal sosial politik departemen dalam negeri dirjen sosial depdagri) tanggal desember dengan surat keterangan terdaftar skt) nomor tahun div berlaku sampai dengan tanggal november telah diajukan perpanjangan skt tersebut kepada direktorat jenderal kesatuan bangsa, direktorat hubungan kelembagaan politik departemen dalam negeri, maka terbitlah tanda terima pemberitahuan keberadaan organisasi nomor inventarisasi tercatat tanggal februari tanpa batas waktu. sampai sekarang masih aktif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat: bahwa kedudukan pemohon dalam organisasi kkr adalah sebagai ketua umum organisasi yang dipilih langsung oleh para pendiri kkr tahun dalam musyawarah keluarga besar komite kedaulatan rakyat tahun kembali terpilih sebagai ketua umum periode tahun sampai tahun pada pertengahan tahun terjadi krisis kepercayaan terhadap organisasi kkr ada beberapa pengurus kkr telah menyalahgunakan wewenang jabatan, maka dilakukan penyelamatan organisasi oleh para pendiri dan meminta pemohon tetap memimpin organisasi sampai mukerjis kkr bulan desember tahun dengan demikian kedudukan pemohon adalah masih ketua umum kkr sampai bulan desember tahun bahwa berhubung maraknya kejahatan korupsi yang dilakukan oleh oknum oknum pejabat dan pengusaha di republik indonesia, yang sulit dijerat oleh hukum. bila terjerat oleh hukum, mendapatkan hukuman penjara sangat ringan dan denda sangat sedikit. pemohon selaku organisasi sangat cukup prihatin melihat negara kita dilanda kejahatan para koruptor yang menghirup uang negara atau iuran rakyat dimaksud. dalam anggaran dasar komite kedaulatan rakyat ad kkr) bab fungsi organisasi, berbunyi:oleh karena termasuk lembaga yudikatif dalam tersebut, ditafsirkan bahwa, pemohon berhak dalam pengkajian dan penelitian atas maraknya korupsi yang menimpa bangsa dan negara republik indonesia. dengan demikian berdasarkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon, maka secara konstitusional pemohon berhak untuk mengajukan pengujian undang undang terhadap uud (vide bukti ii. alasan alasan pemohon mengajukan permohonan pengujian juncto juncto juncto ppk terhadap uud diantaranya adalah sebagai berikut, sebagaimana diuraikan diatas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan, bahwa sejak diberlakukannya perubahan uud telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia. perubahan pokok dilakukan tentang diakuinya hak hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan didalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum: bahwa sesuai dengan uud menyatakan, indonesia adalah negara hukum rechstaat), bukan negara kekuasaan machstaat) . penerapan hukum republik indonesia dituangkan dalam uud yang, penerapan hukum republik indonesia juga tidak boleh diskriminatif sebagaimana yang diamanatk, maka penerapan hukum republik indonesia tidak boleh diskriminatif atau tebang pilih. rakyat, pejabat, politisi, praktisi, pengusaha dsb, adalah sama hak dan kedudukannya dihadapan hukum: bahwanorma konstitusi uud tersebut diatas,dalam kualifikasi yang sama setiap bangsa indonesia, termasuk pemohon didalamnya. namun kenyataannya sangat diskriminastifnya penegakan hukum oleh aparatur penegak hukum umumnya, terhadap para koruptor khususnya. hukum hanya dapat diberlakukan berlaku terhadap rakyat kecil seperti, pencuri beberapa butir buah cacao, beberapa butir buah kapuk, beberapa piring makan dsb, mereka divonis sebelum diadili. sedangkan para koruptor yang maling uang negara atau pajak rakyat yang telah menyengsarakan rakyat, selalu bebas dari jerat hukum. atau bila terjerat hukum hanya mendapatkan hukuman sangat ringan dan denda sangat sedikit, maka rakyat dan segenap bangsa indonesia termasuk pemohon, telah muak melihat perilaku para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat dan merusak perekonomian bangsa dan negara republik indonesia, seakan akan para koruptor tidak tersentuh oleh hukum. berdasarkan suara hati nurani rakyat tersebut, telah mendorong majelis permusyawaratan rakyat mpr) menerbitkan ketetapan nomor xi mpr tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, bahwa sebagai pelaksana tap mpr nomor tahun tersebut, negara telah membentuk dan menerbitkan ppk. telah dilakukan pula perubahan terhadap undang undang tersebutujuan untuk membuat jera para koruptor, bahwa susilo bambang yudhoyono selaku presiden republik indonesia, telah berjanji akan memimpin pemberantasan tindak pidana korupsi republik indonesia, agar dapat aparatur penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, bahwa ketua mahkamah konstitusi telah mengeluarkan pula statement dengan menyatakan, akan kemiskinan gabus khususnya dan para koruptor umumnya. dari semua peraturan dan perundang undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk niat presiden republik indonesia dan statement ketua mahkamah konstitusi tersebut, tidak menyurutkan niat para koruptor melakukan korupsi atas uang negara iuran rakyat, mungkin karena hukuman dan denda terhadap para koruptor terlalu ringan, makanya korupsi merajalela indonesia, yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi segala sektor, maka para koruptor boleh disebut sebagai penjahat negara dan musuh rakyat: bahwa berkenaan dengan angka sampai angka tersebut diatas, pada tanggal november komite kedaulatan rakyat kkr) telah melaksanakan rapat pimpinan membahas tentang keprihatinan atas merajalelanya korupsi melanda indonesia yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan keuangan republik indonesia yang dihancurkan oleh para koruptor. rapat berkesimpulan bahwa koruptor adalah penjahat negara dan musuh rakyat, ternyata ppk tidak mampu membuat para koruptor jera melakukan korupsi. berdasarkan anggaran dasar ad) komite kedaulatan rakyat kkr) bab fungsi organisasi, yangmaka kkr selaku organisasi berbadan hukum harus berperan aktif mendesak lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk melakukan perbaikan atau penguatan terhadap dalam ppk, yang mampu membasmi dan membuat jera para koruptor melakukan korupsi. (vide bukti bahwa berdasarkan berita acara rapat kkr tersebut, tanggal november pemohon menerbitkan surat tugas tentang tim pengkajian dan penelitian ppk. hasil pengkajian dan penelitian tim, kkr berkesimpulan bahwa terdapat kelemahan dan dan ppk, maka tidak mampu membuat jera atau takut para koruptor melakukan korupsi, melainkan sebaliknya, mereka bangga melakukan korupsi berjamaah, mengakibatkan koruptor merajalela republik indonesia, bahwa berdasarkan hasil kesimpulan tim pengkajian dan penelitian kkr terhadap ppk, perlu dilakukan perbaikan dan penguatan terhadap dan dan ppk, diantaranya adalah sebagai berikut: yarp. (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak rp. (satu milyar rupiah) . ini tidak menjelaskan secara spesifik bentuk kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. apakah pungutan yang sah oleh suatu badan hukum atau lembaga negara yang tidak disetorkan kepada bendahara negara atau keuangan negara yang telah dicairkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya. juga tidak dijelaskan nilai minimal dan maksimal kerugian negara serta tidak dijelaskan. nilai minimal melakukan korupsi hukumnya berapa lama dan nilai maksimal melakukan korupsi hukumnya berapa lama. bila hal ini tidak dijelaskan, maka kasus gabus tambunan, amin nur, bank century dsb, tidak dapat dijerat dengan tersebut diatas, maka perlu perbaikan dan penguatan tersebut dengan hasil pengkajian dan penelitian pemohon yaitu: ini dikuatkan menjadi, (dua milyar enam ratus juta rupiah) sampai rp. ,, ini sudah tidak diperlukan lagi atau dihapus: yangini juga tidak menjelaskan bentuk bentuk penyalahgunaan kewenangan jabatan atau kedudukannya yang merugikan negara dan |
olitik peserta pemilihan umum tahun partai demokrasi pembaruan pdp), partai patriot pp): partai persatuan daerah ppd): partai peduli rakyat nasional ppen): partai indonesia sejahtera pis): partai nasional banteng kerakyatan pnb) indonesia, partai perjuangan indonesia baru ppi): partai karya perjuangan pakar pangan), partai hati nurani rakyat hanura): partai kasih demokrasi indonesia padi): partai merdeka, ii. calon anggota dewan perwakilan rakyat peserta pemilihan umum tahun ir. laksamanbirth iii nomor rt. kelurahan rawa barat, kecamatan kebayoran baru, jakarta selatan: roy jenis, s.h., m.hii, beralamat jalan tempo nomor rt. kelurahan gunung, kecamatan kebayoran baru, jakarta selatan: didi supriyantii, beralamat pesona khayangan blok aa rt. kelurahan mekarjaya, kecamatan sukajaya, kota depok, dra. noviantika nasution, sberalamat jalan kebun besar nomor kecamatan cite, jakarta selatan: r.o. tambun: beralamat jalan kemang nomor kelurahan leuwinanggung, kecamatan manggis, kota depok, drs. potsdam hutasoiti: beralamat jalan pengadilan utara nomor kelurahan pengadilan, kecamatan pancoran, jakarta selatan, petrus selestinusberalamat rawa badak rt. kelurahan bipedal, kecamatan jarakarna, jakarta selatan, max lau sioutara, hadi wijaya lahir muara tahu, tanggal agustus calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan kalimantan tengah, beralamat jalan welter monginsidi nomor kelurahan dadi mulya, samarinda hulu, drs. samuel parantean, mba, calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan sulawesi selatan beralamat jalan pengadilan blok duren sawit, jakarta timur, anwar safar, calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan sulawesi selatan, beralamat jalan pisangan baru tengah nomor rt. mataraman, jakarta timur, didi hadju, lahir pare pare, tanggal januari calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan gorontalo, beralamat jalan beruang raya nomor rt. pondok ranji, ciputat, tangerang, thomas taka, lahir ujung pandang, tanggal maret calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan maluku, beralamat jalan radio dalam, gg. zainuddin nomor jakarta selatan: achmad rumalutur, s.e., lahir bulan, tanggal agustus calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan maluku utara, beralamat jalan belimbing nomor jarakarna, jakarta selatan: roberto row, calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan papua, beralamat cibubur, jakarta timur, eben user nabiahkepulauan riau beralamat jalan bumbu barat dan penghitungan suara hangus hanya berdasarkan pada suara yang tidak terkoneksi menjadi kursi, pemilu lahir gerrymandering alias perbedaan keterwakilan berdasarkan titik pandang politis. indonesia, ini terjadi karena "ketidaksengajaan akibat susahnya pengalokasian kursi. perbedaan keterwakilan ini merupakan ambang kelima, ambang lingkup daerah pemilihan: berbeda halnya dengan pemilu legislatif, pemilu legislatif kursi dibagi habis satu dapil. dengan ambang batas dari bpp, sisa suara bawah harus digabungkan dengan sisa sisa suara tingkat provinsi untuk dipertandingkan dengan sisa sisa suara lainnya, kecenderungannya partai politik terkuat pertama dan kedua yang diuntungkan, konsekuensi perkawinan ambang batas (dua koma lima keseratus) dengan besaran daerah pemilihan dan sisa suara harus melewati dari bpp adalah partai politik menengah terancam karena dalam penghitungan suara dengan ambang batas terbatas, kedudukannya menjadi partai politik gurem, menciptakan beberapa paradoks, dan cara penghitungan suara menjadi rumit: indonesia terlalu banyak ambang batas. ambang batas nasional (dua koma lima keseratus) atau melanggar proporsionalitas dan derajat keterwakilan yang lebih tinggi, ambang batas per dapil provinsi tidak ditolak indonesia, yang ditolak adalah ambang batas nasional. namun, ambang batas nomor tahun terlampau banyak. prof. dr. philips hadron, s.h., untuk menguji konstitusionalitas. tersebutdan dalam kaitan itu, pertanyaan yanginti undang undang nomor tahun adalah mengenai keharusan atau persyaratan untuk memperoleh ambang batas sekurang kurangnya dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi dpr, untuk menguji konstitusionalitas undang undang nomor tahun, tersebut pertamamenyangkut asas persamaan dan landasan adalah dari konsep hart mengenai keadilan yang ditulis dalam buku yang sangat popular adalah mengenai the concept law. bahwa ide dasar asas keadilan adalah bahwa setiap individu dalam hubungan dengan orang lain, berhak atas suatu posisi tertentu, baik persamaan (equality) atau ketidaksamaan (in equality). dengan dasar ini, dalil yang diketengahkan adalah treat like cases alike, treat different cases differently. artinya perlakukanlah sama dalam kondisi yang sama, dengan sendirinya perlakukan berbeda dalam kondisi yang berbeda. interpretasi dan aplikasinya terutama terhadap undang undang guo adalah persoalan ketidaksamaan. ketidaksamaan dibedakan atas ketidaksamaan kodrati dan ketidaksamaan nonkodrati. contoh ketidaksamaan kodrati adalah pns laki laki tidak akan iri karena tidak mendapat hak cuti haid karena itu adalah ketidaksamaan kodrati. ketidaksamaan non kodrati dengan dalil treat different cases differently. syarat umum yang diterima bahwa ketidaksamaan non kodrati itu harus yang pertama rasional kedua, non diskriminasi. berdasarkan rumus tersebut, syarat ambang batas dinilai rasional atau tidak harus dikaitkan dengan sistem pemilu yang dianut: bahwa perhitungan perolehan kursi itu berdasarkan daerah pemilihan, bukan proporsional. oleh karena itu, menghapus perolehan hak suara yang tidak mencapai ambang batas dari penghitungan suara sah nasional, adalah tidak rasional, karena bisa terjadi, sebuah partai politik yang ikut dalam pemilu, secara nasional tidak mencapai ambang batas suara sah tetapi satu daerah pemilihan bisa saja memenuhi syarat untuk memperoleh kursi, dengan demikian, ketentuan ambang batas suara sah nasional adalah tidak rasional karena tidak rasional maka hal demikian adalah diskriminasi. sehingga dengan demikian, ketentuan ambang batas dalam bertentangan dengan asas persamaan: pada prinsipnya kebijakan penguasa tidak dapat dinilai oleh hakim tetapi ada satu klausul apabila kebijakan itu merupakan suatu tindakan sewenang wenang dan atau tindakan penyalahgunaan wewenang maka hakim berwenang untuk menilai dan mengujinya. meskipun nilai yurisprudensi peradilan umum yang menyangkut perbuatan melanggar hukum oleh penguasa tetapi menyangkut pertanyaan, apakah kebijakan dapat dinilai oleh hakim? adalah jawaban yang hampir universal, sehingga mahkamah konstitusi pun berwenang untuk menilai dan menguji suatu pilihan kebijakan yang mengandung unsur tindakan sewenang wenang dan atau tindakan penyalahgunaan wewenang: bahwa ketentuan ambang batas ketentuan adalah suatu ketentuan yang tidak rasional. parameter sewenang wenang adalah tidak rasional. dengan demikian, tindakan yang tidak rasional adalah tindakan yang sewenang wenang. dan tindakan yang sewenang wenang sangat berpeluang menjadi tindakan penyalahgunaan wewenang. penentuan ambang batas adalah tidak rasional, dengan demikian sewenang wenang dan berpeluang penyalahgunaan wewenang, maka mahkamah berwenang untuk menilai dan menguji konstitusionalitas tersebut, dr. lodewijk gultom, s.h.,m.h., secara teoretis mahkamah konstitusi menggunakan kewenangannya untuk menguji undang undang adalah pembukaan uud sebagai landasan filosofinya, materi muatan uud dan hak hak asasi manusia, dari ketiga landasan itu maka ada banyak hal yang terbuka mengganggu hak hak asasi warga negara indonesia. jika dilihat dari undang undang nomor tahun tentang pembentukan perundang undangan indonesia maka ada asas asas yang harus diingat dan dipatuhi setiap peraturan perundang undangan yang ditetapkan. secara khusus ada asas yang disebut dengan pengayoman. asas pengayoman ini sebetulnya agar semua warga negara yang terlibat dalam pemilu mendapat perlindungan secara hukum dan konstitusi. maka undang undang guo sangat rentan untuk mendiskriminasi setiap warga negara yang memperoleh hak pilihnya tengah tengah masyarakat. dengan demikian ini secara filosofis, yuridis dan sosiologis sebetulnya sangat bertentangan dengan uudadalah sebuah pengaturan yang dibuat sebagai pengganti dari model electoral threshold yang diberlakukan dalam undang undang pemilu sebelumnya. hal ini adalah pengaturan tentang siapa pemenang pemilu, sebab, kalau mendasarkan pada permohonan para pemohon ada kesan yang kuat bahwa seolah olah pemilu itu adalah sesuatu yang bersifat pembagian, bukan sebuah kompetisi. oleh karena itu harus dilihat juga pada ketentuan undang undang guo. undang undang guo memungkinkan beberapa partai menjadi peserta pemilu secara otomatis atau meringankan syaratnya karena kalau mendasarkan pada undang undang guo yang merupakan peralihan maka ketika ditiadakan maka berlaku dan tidak ada satu partai pun yang mengajukan permohonan khususnya peserta pemilu bisa lolos menjadi peserta pemilu sebagai sebuah partai politik tetapi harus melakukan penggabungan, konstitusi dijadikan pasarkan ketika menjadi pilihan, apakah akan terus menerus menerapkan electoral threshold sebagaimana sudah diterapkan pada pemilu dan pemilu untuk pemilu terapkan sebuah hal yang baru. pilihan itu kemudian ditetapkan menjadi sebuah pilihan bahwa ambang batas yang disebut parlementer threshold dan parlementer threshold sama sekali tidak menghilangkan hak konstitusional warga negara apalagi partai politik untuk bisa tetap ikut dalam pemilu: dalam rumusan undang undang guo bahwa peserta pemilu yang akumulasi suaranya secara nasional tidak mencapai total suara pemilih yang sah maka partai politik tersebut tidak diikutkan dalam penghitungan kursi untuk dpr tetapi partai partai politik tersebut tetap memiliki hak untuk menempatkan wakilnya dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, berkaitan dengan posisi dari partai partai politik peserta pemilu khususnya, ketika ada penggabungan berdasarkan undang undang nomor tahun yang menganut sistem electoral threshold maka partai politik yang tidak mencapai persyaratan angka presentasi juga hanya bisa mengikuti pemilu dengan tiga jalan. pertama, menggabungkan diri dengan partai politik yang memenuhi electoral threshold, kedua, menggabungkan diri bersama sama dengan partai politik yang tidak mencapai electoral threshold sehingga akumulasi perolehan suaranya memenuhi syarat angka yang ditetapkan, dan ketiga, partai politik tersebut melebur menjadi partai baru, pilihan kebijakan ini ditempuh agar tidak terjadi proses reinkarnasi terus menerus dalam kontes pemilu, fenomena ini terjadi ketika ada keleluasaan mendirikan partai politik. ini adalah pengejawantahan dari hak berserikat dan berkumpul: keikutsertaan dalam pemilu tidak ada hal yang menambah beratnya persyaratan baik dalam pemilu maupun dalam pemilu dan karena itu sebenarnya harus dipahami bahwa hal ini adalah peringatan bukan pemberkatan apalagi penghilangan hak karena partai partai politik peserta pemilu yang tidak mencapai electoral threshold sebagaimana yang ditentukan oleh undang undang nomor tahun tidak perlu lagi mendaftar sebagai partai politik baru departemen hukum dan ham tapi keberadaannya sebagai partai politik disahkan dan kemudian diikutkan dalam proses verifikasi oleh kpu. hal ini karena pemerintah dan dpr ingin mendorong sebuah pembangunan partai politik yang lebih sehat, karena peran dan fungsi partai politik yang sangat penting sebagaimana ditentukan oleh uud ketika mempersoalkan konstitusionalitas undang undang guo maka undang undang guo seharusnya juga menjadi perhatian karena dalam dan khususnya pada huruf dan sebagai satu bentuk komitmen pembentuk undang undang untuk mengakui dan memberikan ruang kepada partai partai politik khususnya peserta pemilu yang memiliki kursi dpr otomatis lulus atau memenuhi persyaratan verifikasi. menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan para pemohon, mahkamah telah mendengar keterangan pemerintah dalam persidangan tanggal januari yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terkait dengan threshold, baik itu electoral threshold, political parties threshold, maupun local leaders threshold, pemerintah sependapat dengan putusan putusan mahkamah konstitusi, sebagai berikut: putusan mahkamah nomor puu v terkait dengan persentase electoral threshold bagi parpol oleh mahkamah konstitusi dinyatakan tidak bertentangan dengan uud putusan mahkamah nomor puu i terkait dengan persentase political parties threshold (kepengurusan provinsi, dari kabupaten kota dan kecamatan) oleh mahkamah dinyatakan tidak bertentangan dengan uud putusan mahkamah nomor puisi putusan nomor puu dan putusan nomor puu v terkait syarat persentase (lima belas keseratus) dukungan partai atau gabungan partai politik bagi pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (local leaders threshold) yang sudah (tiga) permohonan pengujian ketentuan guo, dan mahkamah menyatakan bahwa ketentuan guo dinyatakan tidak bertentangan dengan uud bahwa dalam putusan putusan mahkamah sebagaimana disebutkan atas, mahkamah berpendapat bahwa ketentuan tentang threshold sepanjang didelegasikan oleh uud dibuat dengan memperhatikan dan berdasarkan ketentuan uud merupakan pilihan kebijakan (legal policy) pembentuk undang undang dpr bersama dengan presiden), dan tidak bersifat diskriminatif, maka pengaturan yang demikian tidak bertentangan dengan uud menurut pemerintah pengaturan dalan yang diuji dalam perkara guo adalah pengaturan yang didelegasikan oleh uud dibuat dengan memperhatikan dan berdasarkan uud merupakan pilihan kebijakan (legal policy) pembentuk undang undang guna mengatur pemilu legislatif tahun dan tidak bersifat diskriminatif, selengkapnya diuraikan sebagai berikut: delegasi pada undang undang uud berbunyi, "ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang". mahkamah dalam putusan nomor puu menjelaskan bahwa makna ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang dalam uud adalahpembatasan berdasarkan uudlyang diuji dalam perkara guo adalah pembatasan atau pengaturan terkait dengan prosedur dan mekanisme pemilu serta ditetapkan pula dengan undang undang, bukan dengan peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden. pengaturan atau pembatasan demikian dibenarkan oleh mahkamah konstitusi sebagaimana dalam putusan nomor puu iii yang menyatakanuud pilihan kebijakan legal policy) yang diuji dalam perkara guo seharusnya tidak diajukan pengujian oleh para pemohon karena ketentuan guo merupakan pilihan kebijakan (legal policy) bagi pembentuk undang undang dpr bersama presiden) guna mengatur pemilu legislatif. pemerintah sependapat dengan mahkamah dalam putusan nomor puu iii yang menegaskan bahwa pilihan kebijakan (legal policy) demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh mahkamah. selanjutnya, para pemohon baik dalam permohonannya maupun melalui pernyataan salah satu kuasa hukumnya dalam persidangan tanggal januari sebenarnya tidak mempersoalkan pilihan kebijakan yang telah dipilih oleh pembentuk undang undang guo karena menurut para pemohon praktik tersebut beberapa negara juga lazim digunakan sebagai pilihan kebijakan. ketentuan uud sebagai landasan pemilu tidak menentukan sistem pemilu tertentu yang akan diterapkan indonesia. sistem pemilu merupakan hal hal teknis yang sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang undang. hal ini telah pula ditegaskan oleh mahkamah dalam putusan nomor puu ii yang menyatakan bahwa dan ha hal lain yang bersifat teknis diserahkan kepada pembentuk undang undang: pembentuk undang undang telah memilih sistem parliamentary threshold sebagaimana ditentukan dalam sebagai salah satu pilihan pengaturan yang akan diterapkan dalam pemilu legislatif tahun pembatasan dengan undang undang dibolehkan sepanjang tidak bersifat diskriminatif. berkaitan dengan pengertian diskriminasi, mahkamah dalam putusan nomor puu iii menyatakan bahwa pengertian diskriminasi yang dilarang dalam dan uud tersebutpembatasan yang diatur dalam yang diuji dalam perkara guo tidak dapat diartikan sebagai ketentuan yang bersifat diskriminatif, tidak pula diartikan sebagai pelanggaran terhadap persamaan kedudukan dan kesempatan yang sama bagi warga negara dalam pemerintahan yang memang dijamin konstitusi. ketentuan dalam tersebut hanya mengatur mekanisme mengenai penentuan perolehan kursi dpr. terkait dengan ini, pemerintah mengapresiasi putusan putusan mahkamah konstitusi, sebagai berikut: putusan mahkamah konstitusi nomor puisi yang menegaskan bahwa: bahwa, bahwa: bahwa persyaratan tersebut akan berlaku sama terhadap semua orang, tanpa membedaputusan mahkamah nomor puu yang menegaskan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secaracaptain yang berbeda dalam perolehan suara pada pemilu legislatif oleh partai politik dapat membawa konsekuensi yang berbeda dalam penentuan perolehan kursi dpr. dengan demikian, adalah diskriminatif apabila partai politik yang tidak memenuhi (dua koma lima keseratus) ambang batas perolehan suara sah secara nasional diikutkan pula dalam penentuan perolehan kursi dpr: oleh karena itu, pemerintah menolak dalil para pemohon yang menyatakan, "perubahan prinsip electoral threshold et) menjadi prinsip parliamentary threshold (pt)undang undang yang telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi". implikasi kedua tersebut berbeda. huruf memperlakukan berbeda terhadap beberapa partai politik peserta pemilu untuk mengikuti pemilu legislatif oleh karenanya mahkamah memutuskan bahwa tersebut bertentangan dengan uud karena memang bersifat diskriminatif, sedangkan berlaku sama bagi semua partai politik pemilu pendapat tersebut dipertegas lagi oleh ahli pemerintah prof. dr. sudan arif fakrulloh, s.h., mh, yang pada pokoknya mengatakan bahwa berlaku sama bagi semua partai politik peserta pemilu partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk meraih lebih ambang batas perolehan suara. berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan tentang parliamentary threshold pt) sebagaimana ditentukan dalam tidak bertentangan dengan uud raya nomor rt. blk vii, kelurahan bojong rawa bumbu, kecamatan rawa bumbu, bekasi joseph sonny morgorontalo beralamat jalan kh. dewantara, nomor ciputat, tangerang, zulkarnaen abnad beralamat desa bakau hulu, aceh selatan nad), ir. headline kristianberalamat jalan kaji nomor rt. tojo utara, gambir, jakarta pusat: anna tanjung, beralamat jalan januar elok blok nomor kelapa gading permai, jakarta utara: mount citrina, lahir jakartai, beralamat jalan kembang iv, nomor rt. senen, jakarta pusat, rohizad olivia natuna, lahir manadoberalamat jalan waja vi, nomor harapan mulia, jakarta pusat, elly voice panglima, lahir manadoharapan indah blok ag, nomor bekasi barat, pejuang, bekasi: sistem ketatanegaraan termasuk sistem pemilu yang berlaku beberapa negara tidak terkait sama sekali dengan masalah konstitusionalitas sistem negara lain tentu berbeda dengan sistem yang diterapkan indonesia dan perbedaan itu menunjukkan adanya keragaman sistem dan tidak merupakan satu satunya landasan bahwa sistem tersebut harus dan atau wajib dianut dalam sistem ketatanegaraan indonesia, hal tersebut telah selaras dan sejalan dengan putusan mahkamah nomor puu iv ketentuan dan adalah ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan mekanisme teknis tentang penentuan perolehan kursi dpr yang berlaku bagi semua partai politik peserta pemilu legislatif sehingga ketentuan guo tidak bersifat diskriminatif dan karenanya tidak bertentangan dengan uud perubahan sistem pemilu dari electoral threshold et) sistem parliamentary threshold (pt) merupakan upaya pemerintah bersama dpr untuk menciptakan sistem multi partai yang sederhana. semangat perubahan sistem tersebut antara lain adalah guna menciptakan sistem presidensial yang efektif. oleh karenanya sangat wajar apabila posisi presiden yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, memperoleh dukungan politik yang memadai parlemen. sistem multi partai yang ada saat ini, cenderung memperlemah tata kelola pemerintahan, serta mempersulit dicapainya konsensus, baik antara partai partai maupun antara parlemen dan pemerintah. proses pengambilan keputusan dan kebijakan politik akan memerlukan waktu yang panjang dan bahkan bisa bertele tele dpr:, untuk memperkuat keterangannya, pemerintah juga mengajukan dua ahli, yaitu prof. dr. sudan arif fathullah, s.h.,m.h., dan dr. lili romli, m.siprof. dr. sudan arif fakhrulloh, s.h.,m.h. dalam melakukan perubahan paket undang undang bidang politik ada logika dalam konstitusi yang harus diperhatikan yaitu tentang tentang sistem presidensiil, penyelenggaraan pemilu legislatif dan penyelenggaraan pemilu presiden, ketiganya mempunyai keterkaitan yang erat sehingga desain pembangunan politik dilakukan berdasarkan logika konstitusi: dari logika konstitusi kemudian lahirlah bagaimana strategi pembangunan politik nasional. dalam strategi pembangunan politik, langkah yang ingin dilakukan adalah penguatan sistem presidensiil. langkah ini ditata melalui tiga langkah dasar, yaitu bagaimana membangun multipartai sederhana melalui undang undang partai politik, penyelenggaraan pemilu yang demokratis melalui revisi undang undang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd, dan perubahan undang undang pemilu presiden serta penguatan lembaga perwakilan sehingga menjadi lebih efektif melalui perubahan undang undang susunan kedudukan mpr, dpr, dpd dan dprd: dari tiga tahap dasar tersebut kemudian disusun satu skenario besar, yaitu bagaimana mewujudkan sistem politik yang demokratis dan pemerintahan yang efektif, sehingga ada satu pranata yang disiapkan kemudian melahirkan tersebut. dari cita cita mewujudkan sistem politik yang demokratis dan pemerintahan yang efektif sesungguhnya berbasiskan kepada empat hal yaitu partai politik, penyelenggara pemilu, pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. sinilah akan dilakukan pengaturan pengaturan yang diarahkan agar sistem pemerintahannya bisa berjalan efektif dan penyelenggaraan pemilu bisa berjalan secara demokratis: terutama tentang parliamentary threshold (dua koma lima keseratus), sesungguhnya tidak lahir begitu saja, karena merupakan metamorfosis dari electoral threshold, bagaimana hendak mendesain pemilu tetapi pemilu belum bisa menjadi multipartai sederhana karena undang undang partai politik masih memungkinkan partai partai lahir begitu banyak, namun pemilu desainnya diarahkan agar multipartai sederhana itu bisa terbentuk. oleh karena itu lahirlah norma guo, pertanyaan dasarnya adalah parliamentary threshold itu persoalan konstitusionalitas ataukah persoalan sosiologi politik. persoalan persoalan konstitusionalitas terkait misalnya dengmaupun persoalan persoalan diskriminasi. namun juga harus memperhatikan persoalan sosiologi politik walaupun ini bukan persoalan konstitusi: dari sisi penyiapan pranalanya, partai politik peserta pemilu ada kesetaraan, tidak berbicara siapa peserta pemilu, tidak berbicara partai besar, tidak berbicara partai kecil. seluruh peserta pemilu mempunyai kedudukan yang setara (equity): norma guo ditetapkan secara prior bukan secara posterior, artinya norma tersebut ditetapkan sebelum pemilu dilaksanakan, sehingga sesungguhnya kapan sebuah partai itu merasa dirinya besar atau kecil justru setelah pemilu dilaksanakan. partai politik semuanya diberikan kesempatan sama untuk memperoleh lebih dari (dua koma lima keseratus). konstitusi maupun undang undang pemilu tidak memberikan batasan bahkan seluruh partai politik dibuka ruang yang sama untuk berkompetisi mendapatkan lebih dari (dua koma lima keseratus): parliamentary threshold ini hanya untuk tingkat nasional karena sesuai asas untuk kondisi yang berbeda tidak boleh memberikan perlakuan yang sama. dalam struktur pemerintahan indonesia dan dalam susunan negara, susunan pemerintahan yang bertingkat antara kabupaten kota, provinsi dan tingkat nasional mempunyai kedudukan yang tidak setara. dpr dan dprd juga mempunyai kedudukan yang tidak setara. oleh karena itu berdasarkan different principle untuk hal hal yang berbeda sudah selayaknya diberikan perlakuan yang berbeda pula, parliamentary threshold sebagai sebuah pilihan kebijakan yang lahir dari konsensus politik antara dpr dan pemerintah. konsensus politik ini sesuai dengan norma norma konstitusi. konsensus politik bisa dibuat pernyataan partai politik peserta pemilu menerapkan aturan yang sama bagi setiap partai politik dalam kasus yang sama pula dengan memberlakukan norma yang sama pula . semua partai politik yang mengikuti pemilu mendapatkan perlakuan yang sama dengan norma undang undang guo: dalam konteks ini, konsensus politik harus dianggap sebagai sebuah pilihan kebijakan yang masuk akal. adanya perbedaan keberuntungan alamiah atau pun ketidakberuntungan alamiah atau pun ada hal hal yang harus diikuti dalam kerangka prinsip prinsip perbedaan, maka situlah esensi dari variabel variabel sosial yang mempengaruhi bekerjanya hukum itu bisa menjadi satu tolok ukur dalam persoalan ini, dr. lili romli, m.si pertimbangan mendirikan partai politik menurut gary cox, ada tiga yakni biaya untuk memasuki arena, keuntungan keuntungan yang didapat manakala duduk dalam kekuasaan dan adanya kemungkinan untuk memperoleh dukungan dari pemilih: pandangan publik terhadap jumlah partai politik umumnya menyatakan kesulitan membedakan diferensiasi partai politik indonesia yang ada saat ini, baik membedakan nama, sikap politik dan kebijakan ekonomi, mayoritas publik mengungkapkan partai politik indonesia saat ini adalah terlalu banyak dan mayoritas publik mengungkapkan idealnya partai politik indonesia saat ini jumlahnya anya lima partai politik: problem yang dihadapi hasil pemilu (dan juga hasil pemilu adalah menghasilkan sistem multi partai yang terfragmentasi dan terpolarisasi: sistem multipartai sangat ekstrim (hyper multyparties) karena terlalu banyaknya jumlah partai politik yang ada, sehingga tidak ada partai politik yang dominan, penerapan electoral threshold et) ternyata tidak berhasil menciptakan sistem multipartai sederhana. hanya berhasil mengurangi jumlah partai politik perserta pemilu, tetapi tidak berhasil mengurangi jumlah partai parlemen. hal ini karena model yang diterapkan indonesia bukan untuk membatasi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas minimal itu mengirimkan wakilnya parlemen, tetapi untuk tidak ikut pemilu berikutnya. dalam sistem presidensial lebih cocok menggunakan sistem dwi partai. dengan menggunakan sistem dwi partai, efektivitas dan stabilitas pemerintahan relatif terjamin, pengalaman negara negara amerika latin, kegagalan presidensialisme pada umumnya disebabkan oleh keberadaan sistem multipartai karena presidensialisme dan sistem multipartai adalah kombinasi yang sulit sehingga cenderung melahirkan instabilitas demokrasi. hal ini terjadi karena faktor fragmentasi kekuatan kekuatan politik parlemen: salah satu cara untuk menyederhanakan partai politik adalah dengan menerapkan sistem pemilu distrik karena sistem distrik lebih mendorong arah integrasi partai partai politik dan mendorong arah penyederhanaan partai politik tanpa diadakan paksaan. namun, menerapkan sistem distrik bukan pilihan realistis. kondisi masyarakat indonesia yang plural, tidak bisa diabaikan begitu saja. penerapan sistem proporsional merupakan wujud penghormatan dan pengakuan atas pluralitas masyarakat indonesia, yang perlu dilakukan dengan tetap menerapkan sistem proporsional adalah menciptakan sistem kepartaian sederhana dengan menerapkan parliamentary threshold (dua koma lima keseratus) sebagaimana diatur dalam penerapan parliamentary threshold merupakan salah satu instrumen penting untuk menyederhanakan sistem kepartaian. dengan menerapkan parliamentary threshold maka partai partai politik yang tidak memenuhi batas ambang yang ditetapkan dalam parliamentary threshold tersebut tidak bisa memperoleh kursi dpr. dengan memberlakukan parliamentary threshold pada gilirannya jumlah partai partai politik dpr yang efektif relatif sedikit. penerapan parliamentary threshold pt) akan menciptakan sistem multipartai sederhana, yang pada gilirannya akan memperkuat sistem presidensialisme. penerapan parliamentary threshold pt) tidak bertentangan dengan kaidah kaidah dan prinsip prinsip demokrasi, terima prinsip kebebasan untuk berserikat seperti dijamin dalam konstitusi. dalam upaya untuk menciptakan sistem multipartai sederhana harus dimulai dari itikad baik (political will) dan kejujuran dari semua pihak untuk bersama sama membangun bangsa atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. bila syarat ini dipenuhi oleh semua pihak, upaya arah membangun sistem kepartaian yang tangguh akan terwujud. menimbang bahwa pemohon dan pemerintah telah mengajukan kesimpulan tertulis masing masing bertanggal februari dan februariud dtiga kelompok pemohon, yaitu kelompok pemohon adalah partai politik peserta pemilu tahun (selanjutnya disebut parpol peserta pemilu), kelompok pemohon adalah para calon anggota dpr dari kesebelas partai politik peserta pemilu tersebut, dan kelompok pemohon iii para anggota partai dari partai politik peserta pemilu tersebut, yang mendalilkan sebagai berikut: bahwa kelompok pemohon mendalilkan sebagai pemohon badan hukum yang telah mendapatkan status sebagai badan hukum dari menteri hukum dan hak asasi manusia, kelompok pemohon dan kelompok pemohon iii mendalilkan sebagai pemohon perorangan warga negara indonesia (termasuk kelompok perorangan yang mempunyai kepentingan sama): bahwa para kelompok pemohon kelompok pemohon ii, dan kelompok pemohon iii menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh dan dan dan uud dirugikan oleh berlakunya untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi dpr (dikenal sebagai parliamentary threshold , disingkat pt). setelah perbaikan ditambah dengan yang terkait dengan pt, yaitu dan dan dan dan dengan alasan sebagai berikut: bahwa guo mencerminkan pelanggaran prinsip negara hukum dan hak asasi manusia, bahwa ketentuan yang hanya menentukan persyaratan ambang batas untuk kursi legislatif nasional (dpr), tetapi tidak untuk penentuan kursi dprd sebagaimana ketentuan yang berbunyi,enurut para pemoho yang diderita oleh para pemohon, bahwa suatu daerah pemilihan dapil) karena partai politiknya memenuhi pt, sementara calon anggota dpr yang memperoleh suara lebih banyak namun karena partai politiknya tidak memenuhi justru tidak mendapat kursi, sehingga timbul ketidakadilan dan merugikan hak konstitusional calon anggota dpr yang partai politik pengusulnya tidak memenuhi pt: bahwa ketentuan guo melanggar prinsip kedaulatan rakyat, yaitu akan menyebabkan hilangnya jutaan suara pemilih anggota dpr yang diperoleh partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ketentuan pt, yang berarti secara tidak langsung merugikan hak konstitusional para anggota partai politik peserta pemilu yang bersangkutan sebagai pemilih: bahwa guo tidak jelas rasionalitasnya, sehingga bersifat diskriminatif, i3. menimbang bahwa terhadap dalil dalil para pemohon mengenai kedudukan hukum (legal standing) atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa pemohon kelompok memenuhi kedudukan sebagai pemohon badan hukum sesuai dengan bukti bukti p 6a, bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti dan bukti pemohon kelompok juga memenuhi syarat sebagai pemohon perorangan warga negara indonesia calon anggota dpr dari partai politik peserta pemilu berdasarkan bukti adapun kelompok pemohon iii yang mendalilkan diri sebagai pemohon perorangan warga negara indonesia anggota partai politik peserta pemilu tahun tidak menunjukkan bukti kartu anggota partai politik yang bersangkutan, sehingga kelompok pemohon iii tidak memenuhi syarat sebagai pemohon dalam permohonan guo, bahwa anggapan para pemohon, cast kelompok pemohon dan kelompok pemohon ii, mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang diberikan oleh uud dengan berlakunya yang dimohonkan pengujian, bersifat potensial, mempunyai hubungan kausal, dan dipastikan tidak akan terjadi apabila permohonan seperti yang didalilkan dikabulkan: bahwa dengan demikian, prima face kelompok pemohon dan kelompok pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang ditentukan oleh dan putusan nomor puu iii bertanggal mei dan putusan nomor puu v bertanggal septemberpara pemohon mempunyaara pemohon mendalilkan beserta yang terkait yakni dan dan bertentangan dengan dan dan serta uud dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: rufina sedang, pd, lahir kapuas hului. yogyakarta, beralamat pesona khayangan blok af, nomor rt. kelurahan mekar jaya, kecamatan sukajaya, kota depok, nova ern rumondor, lahir manadoutara, beralamat jalan kramat lontar xiii rt. kelurahan paseban, kecamatan senen, jakarta pusat, reno sari, s.e., lahir jakartaberalamat jalan pam baru vi, nomor rt. kelurahan pejompongan, kecamatan tanah abang, jakarta pusat: michael rotasi, lahir flores, manggaraiberalamat jalan setia, gg. mutasi rt. pondok gede, kecamatan jatiwaringin, bekasi: heru protokol, s.e., lahir semarang, tanggal apriljalan swadaya ii, rt. tanjung barat, kecamatan jagakarasa, jakarta selatan, daniel hutapeiii, beralamat jalan imam bonjol menteng, jakarta pusat, ruslan dahlan, lahir pangkepselatan tidak jelas ratio legis dan konsistensinya dengan prinsip demokrasi dan ham, serta melanggar prinsip negara hukum yang tercantum dalam uud hal tersebut berarti juga guo adalah tidak rasional, sehingga bersifat diskriminatif (bertentangan dengan uud guo telah mengakibatkan hilangnya suara dan aspirasi warga negara, yaitu aspirasi warga negara yang telah memilih partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi suaranya secara otomatis hangus, yang berarti melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam uud guo menyebabkan hilangnya kesempatan yang sama bagi warga negara dalam pemerintahan, karena calon anggota legislatif partai politik yang tidak memenuhi meskipun dalam satu daerah pemilihan dapil) suaranya lebih besar daripada calon anggota legislatif partai politik yang memenuhi pt, tidak mendapat kursi dpr, sedangkan yang lebih kecil namun partai politiknya memenuhi mendapat kursi. hal tersebut berarti bertentangan juncto dan uud bahwa secara otomatis yang terkait dengan yaitu dan juga bertentangan dengan uud dengan alasan alasan yang sama pula: i3. menimbang bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut atas, para pemohon mengajukan petit sebagai berikut: menyatakan bertentangan dengan uud menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: menyatakan dan: mohon putusan seadil adilnya (ex ago bono): i3 menimbang bahwa selain alat bukti tulis yang mendukung permohonan, yaitu bukti sampai dengan buktidisertai keterangan tertulis dan pada persidangan tanggal februari yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya sebagai berikut: pipit rochijat kartawidjaja threshold indonesia sangat berlebihan. ada threshold kursi setiap daerah pemilihan kursi), ada threshold bilangan pembagi pemilih, dan ada electoral threshold et) yang kemudian diganti parliamentary threshold pt). negara negara lain umumnya hanya ada satu threshold. dinilai tidak kompatibel dengan tujuan atau misi pemilu yang dimuat dalam yaitu proporsionalitas, derajat keterwakilan, dan keadilan, ambang batas (dua koma lima keseratus) bertentangan dengan putusan nomor puu vi b nya perolehan suaranya melebihi partai partai politik yang lolos ambang batas, prof. dr. philips hadron, s.h. tidak rasional dan oleh karena itu diskriminatif, karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam bahwa penentuan perolehan kursi partai politik peserta pemilu dapil akan terhapuskan oleh ketentuan ambang batas secara nasional ahli juga menyatakan bahwa jika ketentuan tersebut dinilai sebagai pilihan kebijakan yang tidak dapat dinilai oleh mahkamah tidak tepat, sebab pilihan kebijakan yang sewenang wenang harus dapat dinilai oleh pengadilan, cast mahkamah. oleh karena itu, menurut ahli adalah inkonstitusional: dr. lodewijk gultom, s.h.,m.h. bertentangan dengan ham, karena sangat rentan untuk mendiskriminasi setiap warga negara yang memperoleh hak pilihnya dan mengabaikan asas pengayoman yang tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. dengan demikian, secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, bertentangan dengan uudetentuan ambang batas yang tercantum dalam untuk mudahnya disebut parliamentary threshold (pt) adalah pilihan kebijakan untuk memperkuat sistem presidensiil dan membangun sistem kepartaian yang sederhana. pilihan kebijakan ini untuk menggantikan pilihan kebijakan sebelumnya, yaitu electoral threshold (et) yang dianut dalam undang undang pemilu sebelumnya yang ternyata tidak mampu memperkuat sistem presidensiil dan menciptakan sistem kepartaian sederhana, sebagai pilihan kebijakan, kebijakan mengenai tidak diskriminatif, karena berlaku untuk seluruh partai politik peserta pemilu dan tidak memakai istilah partai politik besar atau partai politik kecil sebelum pemilu berlangsung, semuanya diserahkan kepada rakyat pemilih: kebijakan justru menguntungkan partai politik peserta pemilu karena telah dijamin untuk dapat ikut pemilu berikutnya tanpa harus bergabung atau membentuk partai politik baru sebagaimana ketentuan dalam kebijakan et, i3 menimbang bahwa mahkamah juga mendengar keterangan pemerintahadalah sebagai berikut: pemerintah merujuk kepada putusan putusan mahkamahlegal policy threshold yang demikian tidaklah bertentangan dengoleh karena itu, kebijakan parliamentary threshold yang tercantum dalam yang merupakan kebij tidak bertentangan dengan konstitusi, karena ketentuan guo tidak mengandung unsur unsur yang diskriminatif mengingat bahwa kebijakan tersebut berlaku untuk semua partai politik peserta pemilu, putusan putusan mahkamah terkait berbagai kebijakan threshold ini semuanya menyatakan sebagai legal policy yang tidak bertentangan dengan uud karena tidak diskriminatif, berbeda halnya kebijakan yang tercantum dalam huruf yang oleh mahkamah dinilai diskriminatif, sehingga dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, perbandingan dengan penerapan threshold berbagai negara yang didalilkan oleh para pemohon memang mempunyai manfaat, namun tidak serta merta dapat diterapkan atau harus dianut oleh indonesia, karena suatu kebijakan yang konstitusional menurut konstitusi suatu negara, belum tentu demikian menurut uud dan sebaliknya, i3. menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, pemerintah mengajukan dua ahli yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal februari dan disertai keterangan tertulisnya, selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: prof. dr. sudan arif fakrulloh, s.h., m.h. logika konstitusi uud yaitu sistem presidensiil dan pendelegasian pengaturan mengenai pemilu presiden dan pemilu legislatif kepada undang undang dengan strategi penguatan sistem presidensiil melalui pembangunan sistem kepartaian sederhana, sistem pemilu yang demokratis, dengan penguatan lembaga perwakilan yang efektif. kebijakan mengenai merupakan bagian dari strategi pembangunan politik dalam rangka penguatan sistem presidensiil melalui tiga desain dimaksud: kebijakan mengenai yang tercantum dalam tidak diskriminatif, karena memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada semua parpol peserta pemilu. demikian pula, kebijakan yang berbeda untuk dprd yang tidak dikenai ketentuan divide bukanlah kebijakan yang diskriminatif, sebab memang ada perbedaan prinsip antara dpr dan dprd, sehingga juga dapat diterapkan kebijakan yang berbeda: dr. lili romli, si. kebijakan yang tercantum dalam adalah dalam rangka menciptakan sistem kepartaian sederhana untuk memperkuat sistem presidensialisme, karena melalui kebijakan sebelumnya, yaitu electoral threshold, ternyata tidak berhasil menciptakan sistem multi partai sederhana: melalui kebijakan pt, parpol peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas tidak dapat menempatkan wakilnya dpr, sehingga jumlah partai politik dpr yang efektif relatif sedikit: pendapat mahkamah i3serta kesimpulan yang dikemukakan, keterangan dpr, keterangan pemerintah, keterangan ahli, dan kesimpulan pemerintah, mahkamah sebelum memberikan penilaian dan pendapat atas pokok permohonan guo, terlebih dahulu menyampaikan hal hal sebagai berikut:,bahwa untuk menilai konstitusional tidaknya kebijakan yang tercantum dalam tersebut, kiranya perlu ditelaah lebih dahulu ketentuan normatif tentang pemilu yang tercantum dalam uud, i3. menimbang bahwa apabila kebijakan tentang yang dianut dalam oleh mahkamah dalam putusan nomor puu v bertanggal oktober dinilai konstitusional sebagai suatu legal policy pembentuk undang undang yang mendapat delegasi dari uud maka selanjutnya mahkamah akan menilai konstitusionalitas kebijakan yang tercantum dalam dengan mempertimbangkan dalil dalil para pemohon sebagai berikut: bahwa para pemohon mendalilkan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam uud menurut mahkamah, hal tersebut tidaklah benar, karena untuk menentukan apakah parpol peserta pemilu berhasil memenuhi ketentuan dalam guo sepenuhnya ditentukan oleh rakyat melalui pemilu, bukan oleh dpr atau pemerintah: bahwa para pemohon mendalilkan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang tercantum dalam uud menurut mahkamah, dalil para pemohon tersebut juga tidak benar, karena kebijakan tentang yang terkandung dalam guo didasarkan atas undang undang, cast yang dibuat secara demokratis oleh dpr dan pemerintah, serta tidak melanggar hak asasi manusia ham), bahkan tetap menjamin hak hidup parpol peserta pemilu serta kesempatan yang sama untuk mengikuti pemilu berikutnya: bahwa para pemohon mendalilkanbahwa para pemohon mendalilkan melanggarbahwa para pemohon mendalilkan bersifat diskriminatif dan tidak rasional, sehinggtersebut,, i3i3beralamat jalan mampang prapatan nomor rt. mampang prapatan, jakarta selatan, ir. bochum sinagl, beralamat jalan kelapa hijau raya rt. duren sawit, jakarta timur, robert saragih, s.h.beralamat legenda wisata, blok ii, nomor zone cleopatra, cibubur, jakarta timur, abu bakar buton, lahir butonii, beralamat jalan tongseng raya, nomor rt. kelurahan jantung, kecamatan pasar rebo, jakarta timur, febri minati, lahir padangbarat beralamat jalan ramayana blok rt. kecamatan duren sawit, jakarta timur, segi budi sukarno, s.e., lahir tasikmalaya, tanggal meil, beralamat jalan mataraman jaya pemangsaan, menteng, jakarta pusat: nadjamudin sana, s.h., lahir lahati, beralamat jalan kesatria i h mataraman, jakarta timur,: konklusi berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum atas, mahkamah berkesimpulan bahwalil dalil para pemohon tidak cukup beralasan untuk dikabullima bulan februarelas bulan febria farida indrawi, muhammad alim, achmad nowiki, akil mochtar, maruarar siahaanmaruarar siahaan akil mochtar ttd. arsyad sanusi terhadap putusan mahkamah tersebut atas, terdapat dua orang hakim konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu maruarar siahaan dan akil mochtar sebagai berikut: pendapat berbeda hakim konstitusi maruarar siahangkut parliamentary threshold pt), yang dimohonkan pengujiannya, dikatakan merupakan legal policy pembentuk undang undang sebagai strategi pembangunan politik dalam kerangka penguatan sistem presidensiil, melalui sistem multi partai sederhana, sistem pemilu yang demokratis, dan penguatan lembaga perwakilan yang efektif. akan tetapi, seluruh kebijakan, baik dalam bentuk perundang undangan maupun dalam bentuk tindakan pelaksanaan, harus memperhitungkan dengan cermat dan menyeluruh norma norma, jiwa, dan semangat konstitusi yang terkandung dalam uud menurut pendapat saya, dan tersebut dalam kenyataannya tidak memperhitungkan dan tidak mempertimbangkan secara cermat norma norma, jiwa, dan semangat konstitusi dalam uud yang justru harus menjadi sumber legitimasi dari seluruh produk perundang undangan yang dibentuk. kebijakan yang dianut juga jelas bersifat coba coba, yang merupakangunakan electoral threshold sebagai mekanisme penyederhanaan partai, yang belum sempat diterapkan sebelum kemudian beralih kepada parliamentary threshold dan sejumlah threshold lainnya. oleh karenanya, tidak dapat juga dielakkan timbulnya kesan yang kuat bahwa kepentingan kepentingan sesaat sangat berpengaruh pada kebijakan yang dilahirkan, dan tidak diuji secara keras kepada prinsip prinsip konstitusi, yang seharusnya wajib dipatuhi dan dilindungi serta diwujudkan oleh pembentuk undang undang obligation protect, guarantee and fulfill): uud yang merupakan basic norm dalam kehidupan bernegara yang harus dipegang teguh, telah menegaskan bahwa kedaulatan berada tangan rakyat, dan pelaksanaannya harus didasarkan pada uud yang menggambarkan bentuk negara indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi (constitutional democracy). oleh karena itu, penyebarannya dalam desain pemerintahan dan desain pemilu dalam kerangka demokrasi dan konstitusi yang diharapkan menciptakan sistem pemerintahan yang efektif melalui seluruh peraturan perundang undangan yang diperlukan, harus dalam rangka melindungi, menjamin, dan merupakan pemenuhan hak hak dasar warga negara, yang hanya dapat dicapai jikalau memperhatikan dan memperhitungkan norma norma konstitusi secara cermat. haruslah dielakkan sikap pragmatis yang amat situasional, dan menghalalkan semua sistem yang dirasakan cocok, yang berakibat gonta ganti nya kebijakan sesuai selera decision makersyang berhubungan erat dengan dan yang pada dasarnya menentukan threshold, sungguh sungguh mengesampingkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh rakyat pemilih untuk memilih wakilnya dpr, akan tetapi tidak dijadikan tolok ukur untuk dprd. hal demikian dilakukan dengan dalih untuk melakukan penyederhanaan partai politik yang berada dpr sebagai salah satu strategi penguatan sistem presidensiil.: pengukuran dimaksud secara ketat, sebelum memberikan justifikasi atas pembatasan kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara seperti yang dimuat dalam undang undang gu. hakim konstitusi akil mochtar bahwa uud telah meletakkan prinsip kedaulatan rakyat menjadi prinsip utama konstitusi dan sekaligus menjadi moralitas konstitusi yang tidak hanya memberi semangat dan warna serta pengaruh dalam menentukan berbagai bentuk perundang undangan bidang politik melainkan juga memberikan sifat dan warna tersendiri kepada bentuk pemerintahan: pemilihan umum sebagai sarana demokrasi dalam rangka mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat haruslah diletakkan kepada besarnya suara pilihan rakyat terhadap wakil yang dipilihnya. adapun besarnya mandat rakyat yang diberikan kepada calon yang dipilih menunjukkan tingginya legitimasi politik yang kuat kepada calon yang bersangkutan, sehingga dengan diperolehnya legitimasi yang kuat dari rakyat tersebut dengan sendirinya memperkuat akuntabilitas yang akan lebih mudah mengagregasi kehendak rakyat yang diwakilinya, bahwa memperkuat sistem presidensiil dan membangun sistem kepartaian yang sederhana adalah sebuah keniscayaan yang tidak saja hanya semata mata menciptakan pemerintahan yang stabil dan bertujuan menciptakan lembaga parlemen yang kuat, tetapi lebih dari itu, sistem demokrasi yang ingin kita capai adalah bagaimana demokrasi berkeadilan yang utuh yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memperkuat bangunan negara kesatuan republik indonesia sebagai mana cita cita luhur bangsa indonesia yang termaktub dalam pembukaan uud yang berbunyikonsepsi untuk menciptakan sistem presidensiil yang kuat dan konsepsi membangun sistem kepartaian sederhana adalah jargon yang terus menerus dijadikan alasan yang kuat dalam setiap undang undang bidang politik, termasuk dalam undang undang mengenai pemilu, sejak undang undang nomor tahun tentangampai kememanfaatkan legal policy sebagai pilihan pembentuk undang undang, namun hal tersebut tidak dilaksanakan dengan benar dan konsisten, ketika menerapkan kebijakan ambang batas perolehan kursi dengan model electoral threshold yang selalu berubah dari setiap siklus lima tahunan penyelenggaraan pemilu legislatif. akibatnya, sikap tidak konsisten tersebut telah memberikan kontribusi yang besar pula untuk tidak tercapainya sistem kepartaian sederhana dan pemerintahan yang kuat sebagaimana keinginan yang hendak diwujudkan oleh pembentuk undang undang itu sendiri, menurut saya, pilihan pembentuk undang undang dalam menentukan legal policy termasuk antaranya yang berkenaan dengan pilihan mengenai threshold yang terdapat pada berbagai perundang undangan bidang politik agar konsepsi besar (grand design) pembangunan politik sebagai upaya untuk melakukan konsolidasi demokrasi demi terciptanya sistem presidensiil yang kuat dan sistem kepartaian sederhana, haruslah mencermati dengan sungguh sungguh seluruh norma, jiwa, dan semangat yang terkandung dalam uud yang telah meneguhkan negara indonesia adalah negara demokrasi , yang pada hakikatnya mengandung dua substansi pokok. pertama, sebagai konsep negara hukum, bahwa kewibawaan hukum secara universal mengatasi kekuasaan negara, dan sehubungan dengan itu hukum akan melakukan kontrol terhadap politik, bukan sebaliknya. kedua, konsep hak hak sipil warga negara yang menyatakan, kebebasan warga negara dijamin oleh konstitusi dan kekuasan negara pun dibatasi oleh konstitusi, dan kekuasaan itu pun hanya memperoleh legitimasinya dari konstitusi" demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu individu memperolah kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat joseph schementer): demokrasi merupakan bentuk suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan tindakan mereka wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara langsung melalui kompetisi dengan para wakil mereka yang telah terpilih philip schmitter dan terry lynn karl): demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjuberdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan henry. mayo): affan gaffa memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis, dengan demikian, dari pendapat pendapat tersebut maka demokrasi pada dasarnya merupakan sistem sosial bermasyarakat, bernegara, serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaaan tangan rakyat yang mengandung pengertian berikut: pemerintah dari rakyat (government from the people): pemerintah oleh rakyat (government the people): pemerintah untuk rakyat (government for the people). menurut hemat saya, penggunaan threshold dalam membangun mekanisme penyederhanaan partai politik, yaitu penggunaan electoral threshold dan penggunaan parliamentary threshold adalah dua model penerapan ambang batas persentase perolehan kursi atau suara bagi partai politik peserta pemilihan umum adalah dua model threshold yang menimbulkan dampak yang berbeda bagi keterpilihan anggota legislatif parlemen yang tidak berbanding lurus dengan sistem kepartaian sederhana serta penguatan lembaga dewan perwakilan rakyat: sistem electoral threshold mengakibatkan partai politik peserta pemilihan umum jika tidak mampu mendapatkan perolehan suara sesuai dengan ambang batas yang ditentukan undang undang maka partai politik tersebut tidak secara otomatis menjadi peserta pemilihan umum berikutnya, walaupun partai politik tersebut mampu menempatkan wakilnya lembaga dewan perwakilan rakyat, sedangkan parliamentary threshold, mengakibatkan tidak terpilihnya seorang calon anggota dewan perwakilan rakyat walaupun perolehan suaranya diperoleh secara sempurna melampaui ambang batas yang ditentukan dari harga sebuah kursi daerah pemilihan dapil) yang sesungguhnya juga merupakan threshold tingkat daerah pemilihan, tetapi partainya akan terus menjadi peserta pemilihan umum berikutnya, jika memperhatikan yang menggunakan sistem pemilihan umum proporsional terbuka, dengan sistem ini, mahkamah pun melalui putusannyadrs. indratno, lahir solovii, beralamat pondok gede housing nomor a9, kecamatan pondok gede, kota bekasi: widodo sasongkov, beralamat jalan swadaya rt. kelurahan paten timur, kecamatan pasar minggu, jakarta selatan: anggiani nazar, lahir jakarta, tanggal juliii, beralamat legenda wisata, blok e3, nomor cibubur, jakarta, rahayuningdiyah, lahir jakartax, beralamat legenda wisata, blok ii, nomor zone cleopatra, cibubur, jakarta, robert tambunan, lahir tarutung, tanggal maret calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah pemilihan jawa barat beralamat bumi cengkareng indah, dahlia nomor cengkareng timur, jakarta barat: robert anton, lahir tarutung, tanggal januari calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah pemilihan jawa timur vi, beralamat jalan lebak para nomor jantung jakarta timur: karen siregar, lahir medan, tanggal september calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah pemilihan jambi beralamat jalan tanjung gedong rt. timang, jakarta barat:panitera pengganti, ttd. mahfud rest subarmata, lahir pematang siantar, tanggal april calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah pemilihan kalimantan timur alamat civilian besar, rt. nomor kelurahan kebon pala, jakarta timur, rudi prayitno, lahir bawean, tanggal mei calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah pemilihan jawa timur beralamat nagel tirto rt. nagel rejo, wonokromo, surabaya: sarminanto, sh. m.m., lahir banyuwangipapua, beralamat pria indah nomor kotapraja rt. warna, berpura, atrofi sis, s.e., lahir brebesix, beralamat desa kesantunan, kecamatan wanasari, kabupaten brebes: hi. hamlin hadisudiarto, sos, lahir cilacap, tanggal mei calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai peduli rakyat nasional ppen) daerah pemilihan nusa tenggara barat, beralamat lingkungan rt. rw. dutalanaa, limboto, gorontalo: drs. noni abdul gani, lahir cilegobanten ii, beralamat kompleks tci blok rt. cincang, serang, banten: rockin, lahir madiunsulawesi tenggara, beralamat jalan laut nomor rt. rw. kelurahan madonna, kecamatan madonna, kendari, ending syarifudin, lahir tasikmalayxi, beralamat kampung pager rt. rw. desa cikadongdong, kecamatan singapura, tasikmalaya, drs. ferry sitorus, b.e., lahir porseakebon kangkung xiv nomor rt. rw. kelurahan kebon kangkung, kecamatan kiara condong, bandung: gogo imarah siahaan, s.e., lahir baligedamai nomor rt. rw. kelurahan pertukangan selatan, kecamatan pesanggrahan, jakarta selatan, tarmizi suharto, lahir brebescipinang asem rt. rw. kebon pala, kecamatan makasar, jakarta timur, nelson sitorus, lahir medanviii, wahyudiono, lahir surabayakavling kowilhan blok rt. kelurahan setu, kecamatan cipayung, jakarta timur, sucipto, s.h., lahir gombokompleks kodam jaya rt. kalideres, jakarta barat, victoria sitorus, lahir medajalan senopati dalam rt. senayan, kebayoran baru, jakarta selatan, edi waluyo, lahir klatenjalan pepaya raya nomor jarakarna, jakarta selatan, richard napitupulu, lahir pada tanggal februarub rt. rw. pertukangan selatan, pesanggrahan, jakarta selatan: drs. bambang setyawan, lahir salipak gatot nomor pad rt. rw. gegerkalong, sukamara: hid kusuma negera, lahir bandungvii, beralamat jalan pranala nomor tatar pitaloka, kabupaten bandung, bistik sitorus, lahir tapanulix, beralamat sunter indah vii blok rt. rw kelurahan sunter jaya, kecamatan tanjung priok, jakarta utara, negeri sirait, s.h., m.h., lahir porseaberalamat jalan persatuan nomor kampung rumput rt. rw. pasir, gunung selatan, manggis, depok: dra. lidah sitorus, lahir bandartabuenopati dalam rt. rw. kelurahan senayan, kecamatan kebayoran baru, kotamadya jakarta selatan, budiman sitorus, s.e., lahir jakartsunter indah vii blok. rt. rw. kelurahan sunter jaya, kecamatan tanjung priok, jakarta utara, sangat prawira, lahir bandung, tanggal desv, beralamat jalan locis nomor rt. rw. kelurahan kayu putih, kecamatan pulo gadung, jakarta timur: dr. oesman sapta, lahir sukadanbarat, beralamat jalan karang asem utara nomor jakarta selatan: dian angela entah, lahir palu, tanggal september, beralamat jalan turi iii nomor kebayoran baru, jakarta selatan: sah, sh., m.m.beralamat jalan swadaya nomor rt. tanjung barat, jakarta selatan, drs. soemardhi taher, calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan riau ii, beralamat jalan indrapuri nomor rejosari pku, riau, hj. hindi syahrul, lahir pekanbaruriau beralamat jalan tambak rt. kelurahan pemangsaan, kecamatan menteng, jakarta pusat, dewa gede taman dharma putra, s.h., sc, lahir gianyarbali, beralamat taman aries blok xi rt. merula utara, kembangan jakarta barat: johannes christians genre, calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan papua barat, beralamat jalan bumi daya x1 blok kota depok, sudirman, sos., m.m., m.baii, beralamat jalan wedana nomor rt. jatinegara, jakarta timur: ir. budi putra, s.ip, lahir jakartsumatera barat ii, beralamat kompleks gudang peluru blok rt. tebet, jakarta selatan drs. supardi, calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan daerah istimewa yogyakarta, beralamat rt. kelurahan cipinang melayu, kecamatan makassar, jakarta timur, juli hartiningsih,beralamat dibangun lingkungan ii, kecamatan paralayang, kota manado: rudy ambo dalleselatan ii, beralamat jalan alam permai kelurahan pondok pinang, kecamatan kebayoran lama, jakarta selatan: matches formes, calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai demokrasi pembaruan pdp) daerah pemilihan maluku, beralamat wisma dpr ri blok kelurahan rawajati, kecamatan pancoran, jakarta selatan: masing gosokii: beralamat jalan pulosari maharaja kecamatan purwanegara, kabupaten banjarnegara: drs. abdul khalid ahmax, beralamat jalan kayan nomor kelurahan jatimakmur, kecamatan pondok gede, kota bekasi, faturrachman, s.efajar damai nomor kelurahan jaka sampurna, kecamatan bekasi barat, kota bekasi, dr. sertakan saragih, s.h., marsutara iii, beralamat jalan sitara raya nomor kecamatan pancoran mas, kota depok, mariodepok dharma nomor bintaro depok, jakarta selatan: kemas syafruddin salehiii, beralamat kompleks dpr ri blok joglo, jakarta barat: herry penumpangl, beralamat cipinang pulo maja, nomor rt. cipinang besar utara, jatinegara, jakarta timur, obrien sitepuselatan iii, beralamat jalan sumbawa blok nomor kalibening al, pondok gede, bekasi: edgar v.a. anakotta, calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan maluku, beralamat jalan waringin iv rt. kayu putih, jakarta timur, hilman hamid,selatan beralamat jalan teluk bayur kav. al, duren sawit, jakarta timur, ronggo skenario, s.ip, lahir kalisat, tanggal meiviii, beralamat kompleks triloba blok pancoran, jakarta selatan, rafi'ie husein ii, beralamat jalan raya perjuangan, kebon jeruk, jakarta barat: ratna ester lumbantobing, s.h.,m.m., lahir tarutung, tanggal maret calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan sumatera utara ii, beralamat jalan tanjung barat nomor rt. benteng agung, jakarta selatan: harun al rasyid calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan kepri beralamat jalan pulau panjang kelapa gading barat, jakarta utara, ben pratama tanuril, beralamat jalan mampang indah dua blok p2, rt. kelurahan pangeran jaya, kecamatan pancoran mas, kota depok, anton kurniawan, calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai indonesia sejahtera pis) daerah pemilihan riau ii, beralamat kompleks kejagung blok g ! rt. kelurahan pasar minggu, kecamatan pasar minggu, jakarta selatan: budiyanto darmastontengah iv, beralamat pemanggilan raya nomor rt. pemanggilan, kecamatan palmerah, jakarta barat, jaya butar butariii, beralamat jalan kampung melayu kecil rt. bukit duri, kecamatan tebet, jakarta selatan: firma uli silalahiutara iii, beralamat jalan lingkar timur blok kelurahan duren sawit, kecamatan duren sawit, jakarta timur, wibowo soehartdaerah istimewa yogyakarta, beralamat jalan slamet riyadi raya nomor rt. kelurahan kebon manggis, kecamatan mataraman, jakarta timur, drs. jack sidabutar, s.h., m.m., si beralamat jalan pangkalan jati kelurahan cipinang melayu, jakarta timur, asri wiryadinata, sosberalamat jalan kesamaan, nomor rt. kelurahan sukamara, kecamatan tangerang, kota tangerang: irwansyahberalamat jalan graha harapan blok nomor rt. kelurahan mustika jaya, kecamatan mustika jaya, bekasi, ir. david nathaniel, beralamat jalan lawu blok nomor bukit permai, kecamatan cibubur, jakarta timur: enoch thomas, calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai indonesia sejahtera pis) daerah pemilihan dki jakarta iii, beralamat jalan makin apt mitra bhr twr rt. kelurahan penjaringan, kecamatan penjaringan, jakarta utara: bob arun ronaldi, beralamat jalan perumahan taman disangka blok kelurahan pondok cabe, kecamatan sawangan, depok: saham yusufgorontalo beralamat jalan lamanya rt. rawa bumbu, kota bekasi, susilo buono djarotbarat beralamat kampung jurang mangu rt. kecamatan, pondok aren, tangerang, ir. dison usmbarat ii, beralamat jalan cikini raya nomor rt. kelurahan cikini, kecamatan menteng: ir. zainal pangaribu, beralamat jalan gotong royong i iv gandaria, jakarta selatan: katana indrishwar, beralamat jalan bintaro utama blok nomor bintaro jaya sektor jakarta selatan, irma chaniago, s.e.lampung beralamat jalan kayu manis vii nomor rt. jakarta timur: syamsuarimur ix, beralamat griya ganesha telaga kahuripan rt. desa tegal, kecamatan kemang, kabupaten bogor, badikenita sitepu, s.e., si, beralamat jalan abdullah lubis nomor kota medan, joseph nugrohengah beralamat jalan duta permai rt. desa pisangan, kecamatan ciputat timur, kabupaten tangerang: ir. gustav panjaitutara ii, beralamat jalan metro pondok indah s.b jakarta selatan: dewi larasati, lahir jakarta, tanggal mei calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai perjuangan indonesia baru ppi), beralamat duren sawit ptb blok jakarta timur tenggang chandra hoa, b.a., lahir pontianak, tanggal september calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai perjuangan indonesia baru ppi) daerah pemilihan kalimantan barat, beralamat jalan metro pondok indah s.b jakarta selatan: faizal, lahir jakarta, tanggal april calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai perjuangan indonesia baru ppi) beralamat bukit duri putaran, gang tekukur nomor rt. jakarta selatan diajari oesmpemilihan papua, drs. fachzenil, lahir kota gadangbarat ii, beralamat kompleks dpr ri pribadi kelurahan joglo, kecamatan kembangan, jakarta barat: hernia maharani putri, lahir jakarta, tanggal janjawa tengah ix, beralamat jalan tanjung nomor rancho indah: alex messagenusa tenggara timur ii, beralamat jalan cianjur nomor blok kelurahan cinere, kecamatan limo, kota depok, ricardo damian panjaitan, lahir jakartadki jakarta beralamat jalan kikir nomor kampung ambon, kelurahan kayu putih, kecamatan pulogadung, jakarta timur hj. pramulatsih wiji, lahir jakarta, tanggal januari calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai merdeka daerah pemilihan nad beralamat perum taman asri kelurahan gaga, kecamatan larangan, kabupaten tangerang: ir. akhmad sabrina, calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai merdeka daerah pemilihan sumatera utara ii, beralamat griya persada estate blok nomor bekasi timur: masdar sold, lahir lhokseumawe, tanggal februari calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai merdeka daerah pemilihan nad ii, beralamat griya persada estate blok nomor bekasi timur: hnd. murni, lahir aceh, tanggal oktober calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah pemilihan dki jakarta beralamat kelurahan dukuh rt. kecamatan kramat jati, jakarta timur: ir. madhuri hamzah, calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah pemilihan banten ii, beralamat jalan trees nomor rt. bendungan kelapa dua, tangerang, drs. abdul wahab nasution, s.h., calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah pemilihan lampung beralamat jalan lontar rt. benteng agung, jakarta selatan: drs. sofyan bakwan, calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah pemilihan bengkulu, beralamat permata puri blok nomor manggis, depok, jatmiko, lahir cepu, tanggal juni calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah pemilihan jawa barat vii, beralamat jalan lbahar kelabang, bungur, rt. harapan jaya, bekasi utara: sarin, lahir banjir, tanggal april calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah pemilihan lampung ii, beralamat kompleks rs. islam blok kelurahan harapan jaya, bekasi utara: drs. syamsul islam, calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah pemilihan jawa timur iii, beralamat jalan teluk kumal nomor malang, jawa timur: ii. anggota partai politik peserta pemilihan umum tahun drs. syarif umar al karier, lahir pontianak, tanggal maretsamisumping nomor pontianak timur, john rb. pangkep, lahir medanpurnama agung nomor pontianak: romana burhan bulan, lahir darikompleks pondok indah lestari, angsa iii blok sei raya, pontianak, merchant effendi, lahir tanjung kardr. wahidin nomor kompleks sepakat damai blok pontianak:: andi armada, s.h., lahir ketapangrazak nomor pontianak, drs. abdul aziz achmad, lahir pontianakurai bawahi, gang tria nomor pontianak, leni mariana, s.h., lahir sintang, tanggal agustus anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan kalimantan barat, beralamat jalan adi sucipto, asrama gatot subroto i f pontianak, susanto, lahir teluk pa'kedaikompleks sdn nomor pontianak, tan novia, lahir sambas, tanggal november anggota partai persatuan daerah ppd) persatuan daerah daerah pemilihan kalimantan barat, beralamat jalan untung senopati, palapa iii nomor pontianak: yule majlis, sos, lahir kupalianyang, gang brata nomor pontianak, drs. andi pompa yl, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan sulawesi tengah vi, beralamat jalan merak nomor palu: abdul muin pananrangi, lahir agustus anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan sulawesi tengah ii, beralamat jalan desa lembah, nomor gambar, rt. palu utara, andi ambar nur, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan sulawesi tengah iii, beralamat jalan gembala nomor ony aghogho, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan sulawesi tengah iv, beralamat jalan kenangan nomor palu: nurani latief, sos, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan sulawesi tengah iv, beralamat jalan sedap malam nomor palu, mustafa haris, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan sulawesi tengah beralamat jalan banteng blok nomor palu: ayan, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan sulawesi tengah ii, beralamat desa ampibabo: abd djafar helen, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan morowali beralamat mendua, bungku tengah: agus hasen, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan morowali beralamat lambert, bungku tengah, limusin, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan morowali alamat bahoruru bungku tengah: sandi, s.e., lahir bukit tinggi, tanggal januari anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan riau il, beralamat jalan cemara kipas nomor pekan baru: antar, lahir medan, tanggal februari anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan riau ii, beralamat kompleks perum angka, pekan baru, meri florida sitorus, lahir pematang siantar, tanggal mei anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan riau ii, beralamat jalan asparagus nomor aman: tanwin joko suharto, lahir pekanbaru, tanggal desember anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan riau ii, beralamat jalan sempat marpoyan, pekanbaru, budi harian, s.e., lahir padang, tanggal februari anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan riau ii, beralamat jalan pendapa lima blok drs. zailani azhar, lahir siak, februari anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan riau ii, beralamat jalan darma bakti nomor pekanbaru, erik syahputra, lahir lab. bilik, tanggal april anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan riau ii, beralamat jalan rose, nomor labuh baru: wild oktamery, lahir pekanbaru, tanggal oktober anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan riau il, beralamat jalan muslimin nomor pekanbaru, resmi febriyanti, lahir pekanbaru, tanggal februari anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan riau il, beralamat jalan balam nomor kampung melayu, sukawati, kota pekanbaru: fitri susanti, kom, lahir sinabung, tanggal september anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan riau ii, beralamat jalan pepaya, sukawati: gerry santo, lahir pekanbaru, tanggal mei anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan riau beralamat jalan bawal, gg. bawal iii, nomor pekanbaru: roheliza, lahir pada tanggal juli anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan riau beralamat jalan pramuka ujung rt. lembah sari, rumbai pesisir: ariyanto, lahir pati, tanggal november anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan riau beralamat jalan cipta sari nomor pekanbaru: beralamat jalan kamar nomor kelurahan panduan kamper, kecamatan mayasari, kota semarang: k.h. irham abdurrachim, beralamat jalan arga golf raya a11 nomor rt. bumi semarang baru, kelurahan mijen, kota semarang, marah simon syah, s.h, m.mbarat beralamat kampung rana kelapa nomor desa rana kelapa, kecamatan pasangan, kabupaten tangerang: robert ketemuberalamat jalan pendidikan iii nomor kelurahan jantung, kecamatan pasar rebo, jakarta timur, martin irw: beralamat jalan belimbing raya nomor rt. kelurahan sukatani, kecamatan manggis, kota depok, bhaktinendra prawira, sc, beralamat jalan pulombangkeng nomor kelurahan selong, kebayoran baru, jakarta selatan, ir. sri sundari kencana ayuxi, beralamat jalan dharmawangsa raya nomor jakarta selatan: devisa resmi hansard, beralamat bukit griya cinere rampant, lahir pdk ujung, tanggal oktober anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan riau beralamat kelurahan tani kasihan, tapung hulu: bhasin, lahir pangeran, tanggal mei anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan riau beralamat sumber sari senama tapung, rahman, lahir kampung alamat, tanggal juli anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan riau beralamat sumber jaya tapung hulu, sukat, lahir pangeran, tanggal agustus anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan riau beralamat sumber jaya tapung hulu, desimal, lahir pekanbaru, tanggal desember anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan riau alamat sumber jaya tapung hulu, zen roy, lahir kasihan, tanggal aprilsusenovian, lahir pada tanggal juliisanaini, lahir mojokerto, tanggal januariarcha, lahir malang, tanggal mei anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan jawa timur viii, beralamat jalan meri mojokerto, tony hermawan, lahir nganjuk, tanggal november anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan jawa timur viii, beralamat barongsai viii mojokerto, bambang suwiknyo, lahir pada tanggal september daerah pemilihan jawa timur viii, beralamat kedung kali mojokerto, rodiyah, lahir mojokerto, tanggal april anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan jawa timur viii, beralamat seniman mojokerto, masukan, lahir mojokertogunung anyar rt. mojokerto: wiki mujizat, lahir surabaya, tanggal maretsaiful utomousun bangun, punggung, kabupaten mojokerto, kuriyaningsih, lahir surabayarafi wijayaiklan br. sitompuneo henrona ariesamlan hutapeturbinsnerbanjar dolok, kelurahan pansurnapitu, kecamatan diatas berita, hornida selansurnapitu, kecamatan diatas berita, tapanuli utara, floralmaugustus parningoturata, kelurahan pansurnapitu, kecamatan diatas berita, tapanuli utara: holmesborat, kelurahan pansurnapitu, kecamatan diatas berita, tapanuli utara: heroiruan, kecamatan diatas berita takut: jelita pasaribuorangkir julu, kecamatan diatas berita, tapanuli utara: jenson purbparserahan, kelurahan lobu hole, kecamatan diatas berita, tapanuli utara: penahanarian, kelurahan diraja hutagalung, kecamatan diatas berita, tapanuli utara: sale l, kelurahan enda portibi, kecamatan diatas berita takut: megawat, kecamatan diatas berita, tapanuli utara: rope dameop dalan jae, kecamatan diatas berita, tapanuli utara: pulaetahun, kelurahan enda portibi, kecamatan diatas berita, tapanuli utara: sabunerlombaan, kecamatan diatas berita, tapanuli utara: dirawatdap dap, kecamatan diatas berita, tapanuli utara: waldemar simamorjct simorangkir, kecamatan diatas berita, tapanuli utara: tunggul lumbantobijulu, kecamatan diatas berita takut: mukmwanita ulirosa simatupa, alad: katrina sirega, kecamatan diatas berita, tapanuli utara: rudi harylobu, kecamatan diatas berita, tapanuli utara: candi bin ramli, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan kepri beralamat jalan kuantan, gang sejahtera rt. bukit bestari: burhanuddin, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan kepri beralamat jalan jenderal suprapto nomor sabarudin, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan kepri beralamat selayang kecamatan selayang: zulfahmi, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan kepri beralamat jalan soekarno hatta, gang nila: syafii, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan kepri beralamat kampung kuala lumpur, badruzzaman, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan kepri beralamat bintan timur: abdul gani, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan kepri beralamat griya hangtuah permai, tanjung pinang, supra, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan kepulauan riau beralamat jalan kampung kuala lumpur, nampan wibowo, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan kepri beralamat jalan kijang lama rt. firmansyah, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan kepri beralamat jalan lembah purnama nomor rt. vi, made darmayasa, s.h., lahir denpasar, tanggal januari anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan bali, beralamat jalan kapten agung gang nomor denpasar timur: nyoman parana, s.h., s.t., lahir denpasar, tanggal maret anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan bali, beralamat jalan raya kerta dalem nomor denpasar, sekar kangin, denpasar selatan: dra. gusti ayu indrawi, lahir denpasar tanggal juli anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan bali, beralamat jalan nangka manuk rawa denpasar, drs. ketut senapati, lahir singaraja januari anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan bali, beralamat jalan tukad lelangit nomor denpasar, wayan sugiartana, s.h., m.m, lahir denpasar september anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan bali, beralamat jalan waturenggong i!! denpasar, nyoman puspawati, s.h., lahir denpasar agustus anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan bali: alamat jalan raya selatan nomor denpasar: gede putu yudi gunawan, s.e., m.m., lahir bengkel juli anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan bali, beralamat bengkel gede, desa bengkel, kediri tabanan: gusti ngurah wibisono, lahir denpasar, tanggal november anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan bali, beralamat jalan jayagiri xxi denpasar: nanang kripto purnomo, lahir kediri pada oktober anggota partai persatuan daerah ppd) pemilihan bali, beralamat jalan pulau ambon gang tunjung nomor denpasar, wayan karniarsa, s.e., lahir denpasar, tanggal juli anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan bali, beralamat jalan kapten renggang denpasar timur, ir. slamet untung, s.e., anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan jawa timur beralamat jalan masukan krajan surabaya, muhammad masyhur, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan jawa timur beralamat kandangan benowo, surabaya: dra. farida, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan jawa timur beralamat jalan padmosusastro nomor surabaya: sigit dwi ariyanto, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan jawa timur beralamat jalan kembang kuning surabaya: slamet riyanto: muhammad akbar, pd, mulyono riyadi, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan jawa timur beralamat pakis wetan nomor surabaya: much. rowid, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan jawa timur beralamat wonogiri nomor surabaya: drs. yusroni, anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan jawa timur beralamat sukodono, sidoarjo: susanto budi wibowo, s.e., anggota partai persatuan daerah ppd) daerah pemilihan jawa timur beralamat keraton nomor surabaya, merilis, lahir tanjung jati, tanggal desember anggota partai patriot dari daerah pemilihan sumatera selatan ii, beralamat lrg banten pasar lama bta rt. pasar lama baturaja timur: ela susastra, lahir baturaja, tanggal september anggota partai patriot dari daerah pemilihan sumatera selatan ii, beralamat jalan dr. hamka, lrg bahagia rt. sukaraja baturaja timur: mila, lahir mendingin, tanggal oktober anggota partai patriot dari daerah pemilihan sumatera selatan ii, beralamat taman sari sukaraja rt. sukaraja, baturaja timur, saleh, lahir muntilanjenderal ahmad yani km. kelak rt. bidang langit baturaja timur: round sidik, lahir negeri cahya anggota partai patriot dari daerah pemilihan sumatera selatan ii, beralamat jalan dr. setia budi bta rt. kemalaraja, baturaja timur: item supardi, lahir salatiga, tanggal mei anggota partai patriot dari daerah pemilihan sumatera selatan ii, beralamat lingkungan kelak baturaja baturaja, baturaja timur: rusia wati, lahir gunung kutipan, tanggal agustus anggota partai patriot dari daerah pemilihan sumatera selatan ii, beralamat tamansari sukaraja bta rt. sukaraja baturaja timur: rahman dani, lahir baturajamohammad hatta baturaja rt. kemalaraja baturaja timur: jawainah, lahir durian, tanggal februari anggota partai patriot dari daerah pemilihan sumatera selatan ii, beralamat gang amal jeb. ogan bta rt. sukawati, baturaja timur: sugiarto, lahir kamu, tanggal agustus anggota partai patriot dari daerah pemilihan sumatera selatan ii, beralamat jalan pd. karya smp dan nomor sukaraja, baturaja timur: nabati, lahir jakarta, tanggal juldahlia subur,: ratna mulyani, lahir garut, tanggal april anggota partai patriot dari daerah pemilihan dki jakarta beralamat jatinegara kaum rt. pulo gadung, jakarta timur, saudi, lahir jakarta, tanggal juni anggota partai patriot dari daerah pemilihan dki jakarta beralamat rawamangun tegalan pulo gadung, jakarta timur, ny. madani, lahir pada junsuryadi,roland mari, lahir jakarta, tanggal juni anggota partai patriot dari daerah pemilihan dki jakarta beralamat jalan ten rt. pulo gadung, jakarta timur, jalan klarinet nomor kelurahan cinere, kecamatan limo, kota depok, ir. panca putriii, alamat perumahan alam sutera, jalan sutera garden nomor kelurahan pondok jagung, kecamatan serpong, tangerang, banten: ir. koesnadi bojonegorv, beralamat jalan mampang prapatan nomor rt. kelurahan tegal parang, kecamatan mampang prapatan, jakarta selatan, tri kurnia sofyanselatan il, beralamat jalan lebak lestari indah nomor kelurahan lebak bulus, kecamatan cilandak, jakarta selatan, haris fadilah, sos, calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai demokrasi pembaruan pdp) daerah pemilihan bangka belitung, beralamat perumnas air merbabu jalan bangau nomor rt. paal satu, tanjung pandan, belitung, martin luther, calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai demokrasi pembaruan pdp) daerah pemilihan kepulauan riau, beralamat perum telaga kahuripan bip blok at7 kecamatan parung, bogor: prita yunani, s.sii, beralamat jalan raya ragunan kompleks bea cukai nomor kelurahan ragunan, kecamatan pasar minggu, jakarta selatan, wiki julia, lahir tulung agung, tanggal julijaenuri,erry ardiansyah poetry, lahir lahir pada tanggal aprilmahdi: lahir majalengka, tanggal junade jamaluddin, lahir majalengka, tanggal meisamsudin, lahir majalengka, tanggal nov, igu udia, lahir majalengka, tanggal juni anggota partai patriot dari daerah pemilihan jawa barat beralamat sukaraja sukalaksana, indihiang: lahir tasikmalaya, pada deswawan, anggota partai patriot dari daerah pemilihan jawa barat beralamat dusun cintanya kertajati, kertajati: rasial, lahir majalengka, tanggal april anggota partai patriot dari daerah pemilihan jawa barat beralamat dusun cucu rt. kertajati, kertajati: dedi radi, lahir majalengka, tanggal septembereden hermawan lahir majalengka, tanggal juljuli mulyani, lahir majalengka, tanggal agustusirnawati, lahir jakarta, tanggal januari anggota partai patriot dari daerah pemilihan jawa barat xi: alamat pasar kale kel. sirna galih, kec indihiang wahyu, anggota partai patriot dari daerah pemilihan jawa barat xi, beralamat ciumbeng, rt. kelurahan indihiang, indihiang, firma kristanto, lahir bandung, tanggal september anggota partai patriot dari daerah pemilihan jawa barat xi, beralamat kubang bulu rt. kelurahan sukalaksana, kecamatan indihiang: dadang, lahir tasikmalaya, april anggota partai patriot dari daerah pemilihan jawa barat xi, beralamat sukaraja rt. sukalaksana, kecamatan indihiang,: lahir tasikmalaya, pada desember anggota partai patriot dari daerah pemilihan jawa barat xi, beralamat blok pengubahan pakubeureum, kertajati, harus sambil hiduplah, lahir tasikmalaya, tanggal agustus anggota partai patriot dari daerah pemilihan jawa barat xi, beralamat kampung sukaresmi rt. indihiang, indihiang, maman suherman, lahir tasikmalaya, maret anggota partai patriot dari daerah pemilihan jawa barat xi, beralamat kampung leuwidahu rt. parakanyasag, indihiang: ekor, lahir tasikmalaya, tanggal januari anggota partai patriot dari daerah pemilihan jawa barat xi, beralamat kampung situasi rt. sukalaksana, indihiang: ardilla, lahir tasikmalaya, tanggal juni anggota partai patriot dari daerah pemilihan jawa barat xi, beralamat kampung rarangjami rt. desa indihiang, kecamatan indihiang, ade wahyudi, lahir tasikmalaya, tanggal oktober anggota partai patriot dari daerah pemilihan jawa barat xi, beralamat lilinggunung penyaluran, kecamatan indihiang, rostrata, lahir cirebon, tanggal oktober anggota partai patriot dari daerah pemilihan jawa barat xi, beralamat dusun pengasinan rt. dibangun, banjar, didik suryadi, lahir ciamis, februari anggota partai patriot dari daerah pemilihan jawa barat xi, beralamat dusun tanjungsukur kelurahan tegalsari, kecamatan matarumah, banjar, hindi suhendar, lahir tasikmalaya, agustus anggota partai patriot dari daerah pemilihan jawa barat xi, beralamat giri mulya rt. dibangun, banjar: sukarno, lahir banjar, tanggal januari anggota partai patriot dari daerah pemilihan jawa barat xi, beralamat dusun matarumah matarumah, banjar: dede mario sukarno, lahir banjar, tanggal oktober anggota partai patriot dari daerah pemilihan jawa barat xi, beralamat dusun babakansari rt. kecamatan matarumah, banjar, sari, lahir ciamis, tanggal september anggota partai patriot dari daerah pemilihan jawa barat xi, beralamat dusun tanjungsukur rt. matarumah, banjar, saran, lahir ciamis, oktomaman sumantri, lahir ciamis, desemoyo rahmat, lahir ciamis, tanggal agustus anggota partai patriot dari daerah pemilihan jawa barat xi, beralamat dusun tanjungsukur rt. kecamatan matarumah, banjar: sri yendadang mawardi, lahir singkawang, tanggal januari anggota partai patriot dari daerah pemilihan kalimantan barat, beralamat jalan yos sudarso o07 il, kelurahan kuala, singkawang baru: nurdjanah, lahir singkawang, tanggal agustus anggota partai patriot dari daerah pemilihan kalimantan barat, beralamat jalan yos sudarso rt. il, kelurahan kuala, singkawang baru: merriyatorphan urban, lahir sebawjamaluddin, lahir singkawangheni afriarti, lahir singkawang, tanggal aprilrani helmi, lahir singkawang, tanggal mededi, lahir sei duri1i, kelurahan kuala, singkawang baru, erwin,pilipes forum, lahir serui, tanggal oktotin mandi, lahir sorongjonathan naiki, lahir pandaraya, tanggal novemedi rumba, lahir pandarayajalan gajah mada, yapen waropen: elem kayane, lahir nabireuser kayane, lahir paniai, meiina pirai, lahir paniaiarius korona, lahir dombanyeri, kecamatan domba, kabupaten lani jaya, widens pela, lahir ilga, tanggal mei anggota partai perjuangan indonesia baru ppi) dari daerah pemilihan papua, beralamat oglokneri, lani jaya, corona benda, lahir tim, tanggal desember anggota partai perjuangan indonesia baru ppi) dari daerah pemilihan papua, beralamat gurita, lani jaya: suryadi, lahir muara tenangperahu dipo, kecamatan tempo selatan, kabupaten pagar alam, hirdiansi, lahir benua keepingenua keling, pagar alam: rawi, lahir karang anyar, pada tahun1965arang anyar, pagar alam: susanti periang, lahir lahat, padabujang, lahir suka cintasuka cinta, pagar alam: asli, lahir bandarandar, pagar alam: ujang cik, lahir karang kalopanti bermassa, lahir tebing tinggitebing tinggi, pagar alam, sudirman, lahir tanjung menang, umur tahunmuara tenang, pagar alam: eka agustin, lahir rampasan,rampasan, pagar alam: thermal alma, lahir pakan sabtu, tanggal jul, sahdanurjorong lasi mudo agam: sam: syahrialyah atas jorong lasi muda, agam, russian, lahir mundo, tanggal aprilnian, lahir mundo, tanggal desemberekawati, umur tahun, anggota partai perjuangan indonesia baru ppi) dari dari daerah pemilihan sumatera barat ii, beralamat jorong lasi mudo, agam: hj. rosdawat, risma wijaya, umur tahun, anggota partai perjuangan indonesia baru ppi) dari daerah pemilihan sumatera barat daerah pemilihan sumatera barat ii, beralamat jorong baso, agam: nurhaliza, lahir mundo, tanggal januarsatelit lase, lahir kalau, tanggal septemonomamele tal, nias: salina lali, lahir umbellata salon sales, nias, agustinus mendoza, lahir hiliduho, tanggal juli anggota partai perjuangan indonesia baru ppi) dari daerah pemilihan sumatera utara ii, beralamat obovata sales, nias, wesley budiman nabiah,: lahir baligeparsoburan, toba samosir: elisabeth timbungd. cemara pardede onan, toba samosir: narasi pangaribuutabulu, balige, toba samosir, dudung simanjuntak, lahir pasar barusimargala, toba samosir: atesokhi zai, lahir umbellata sales, tanggal okto, sales, nias: pardede lase, lahir hiligara: faezanelo halaman, lahir hiligara, vivensius, lahir badan, tanggal janaulana, sekadau, kartu, lahir meminangmeminang, sekadau, bright lahir sekadauerdeka barat nomor sekadau, fiorentina fransisca, lahir sei anak, tanggal junpangeran ratu, sekadau, gulita eva, lahir belitangai, gg. bayam nomor sekadau, valentines edi, lahir tanjung melati, tanggal febrtanjung melati, sekadau, sakti octavia, lahir sekadau, tanggal oktoni nomor sekadau, mariana natalia, lahir tp. sambastayang semudah, sekadau: dominicus login, a.b, s.e., lahir mangkuk, tanggal novperintah desa maju karya, sanggau, asia heni, lahir dari, tanggal septsutan sjahrir, gg. tulus rt vii, sanggau, audio setijonv, beralamat perum skip gunung anyar surabaya, hartono puji santoso, calon anggota dewan perwakilan rakyat calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah pemilihan jawa timur vi, beralamat kompleks dpr ri kelurahan merula selatan, kecamatan kembangan, jakarta barat, ir. darwin simangunsongvii, beralamat jalan intisari nomor surabaya: soekarno hadiwarsito, calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai demokrasi pembaruan pdp) daerah pemilihan daerah istimewa yogyakarta, beralamat kompleks migas blok rt. kelurahan cipulir, kecamatan kebayoran lama, jakarta selatan: sonic sudars, beralamat jalan tebet dalam nomor rt. kelurahan tebet barat, kecamatan tebet, jakarta selatan, sudirmanberalamat jalan citra kampung jalur rt. desa sindang mulya, kecamatan maja rangkasbitung, kabupaten lebak, arena saraswati solahudin wahidl, beralamat perumahan permata bali b2 kota batam, kepulauan riau, supriyadi, lahir jakarta, okto rt. kelurahan rawa bunga, kecamatan jatinegara, jakarta timur, spartakampus nomor rt. kelurahan dukuh, kecamatan kramat jati, jakarta timur, harsono, lahir indramayu, tanggal maret anggota partai peduli rakyat nasional ppen) dari daerah pemilihan dki jakarta beralamat kebon jeruk timur rt. kelurahan cipinang besar utara, kecamatan jatinegara, jakarta timur, yasan indralayacipinang besar selatan rt. kelurahan cipinang besar selatan, kecamatan jatinegara, jakarta timur, rachmat, lahir jakarta, april anggota partai peduli rakyat nasional ppen) dari daerah pemilihan dki jakarta beralamat jalan buluh perindo raya nomor rt. kelurahan pondok bambu, kecamatan duren sawit, jakarta timur, subroto, rt. kelurahan rawa bunga, kecamatan jatinegara, jakarta timur, ovi lombok panjaitan, lahir jakarta, tanggal april anggota partai peduli rakyat nasional ppen) dari daerah pemilihan dki jakarta beralamat kampung bulak nomor rt. rw. kelurahan klender, kecamatan duren sawit, jakarta timur, salim, lahir jakarta, tanggal novkoper kecil rt. rw. kelurahan rawa bunga, kecamatan jatinegara, jakarta timur, papers sihombing, s.e., lahir pem. bandar, tanggal agustus anggota partai peduli rakyat nasional ppen) dari daerah pemilihan dki jakarta beralamat jalan arjuna raya rt. kelurahan setia mekar, kecamatan tambun sol, kabupaten bekasi: randihandiko diskonto lahir jakarta, tanggal desember anggota partai peduli rakyat nasional ppen) dari daerah pemilihan dki jakarta beralamat gg. swadaya nomor rt. rw. kelurahan rawa bunga, kecamatan jatinegara, jakarta timur, sugianto,: kecamatan mataraman, jakarta timur, sobrina raharjo, lahir jakarta, tanggal jun, kecamatan mataraman, jakarta timur, abdul rajiselembar utan barat, rt. rw. kelurahan pal meriam, kecamatan mataraman, jakarta timur, abdullah, lahir jakarta, tanggal agustus anggota partai peduli rakyat nasional ppen) dari partai daerah pemilihan dki jakarta beralamat kampung penurunan, rt. rw. kelurahan rawa ternate, kecamatan cakung, jakarta timur, syarifudin,jalan kebon jeruk barat, rt. rw. kelurahan cipinang besar utara, kecamatan jatinegara, jakarta timur, bachtiar ibrahim, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan nad beralamat gampong batch, banda aceh: majlis, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan nad beralamat jalan melati, purge jurong, banda aceh, nirmala, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan nad beralamat jalan lung bata, banda aceh: nurhaliza, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan nad beralamat batch, banda aceh: husain, anggota partai merdeka dari partai daerah pemilihan nad beralamat batch, banda aceh: ariel dirawat, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan nad beralamat batch, banda aceh: rosita, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan nad beralamat batch, banda aceh: eva lisan dewi, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan nad beralamat batch, banda aceh: ratna puspita sari, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan nad beralamat batch, banda aceh: eka muchlisah, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan nad beralamat batch, banda aceh: danu irwandi, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan nad ii, beralamat gg. p.u, lhokseumawe: agus djaja bulang, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan nad ii, beralamat jalan darussalam, gg. damai nomor lhokseumawe, jamaluddin, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan nad il, beralamat cot ketapang, pendapa, bireuen: iskandar putra, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan nad ii, beralamat jalan darussalam gg. aman, lhokseumawe, mawardinurdin af, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan nad il, beralamat ms. rabi, kecamatan peudada, kabupaten bireuen, rosmiaty abdulkhairulasyid ar, lisa daraetno multriarti, lahir tegal, tanggal september anggota partai merdeka dari daerah pemilihan dki jakarta beralamat jalan penggilingan baru nomor kelurahan dukuh kecamatan kramajjati, jakarta timur: hasil sarwanti, lahir surakarta, tanggal januari anggota partai merdeka dari daerah pemilihan dki jakarta beralamat kelurahan dukuh rt. kecamatan kramajjati, jakarta timur, slamet, lahir serang, tanggal desember anggota partai merdeka dari daerah pemilihan dki jakarta beralamat jalan raya ciracas rt. kecamatan ciracas, jakarta timur: wardoyo, lahir cirebon, tanggal desember anggota partai merdeka dari daerah pemilihan dki jakarta beralamat jalan gudang air rt. rambutan, kecamatan ciracas, jakarta timur, siti nurrohman, lahir jakarta tanggal agustus anggota partai merdeka dari daerah pemilihan dki jakarta beralamat kelurahan dukuh, kecamatan kramajjati, jakarta timur, nurdin, lahir banjarnegara, tanggal desember anggota partai merdeka dari daerah pemilihan dki jakarta beralamat kelurahan pekan rt. pekan, kecamatan pasar rebo, jakarta timur, jimmy fakhruddin, lahir jakarta, tanggal november anggota partai merdeka dari daerah pemilihan dki jakarta beralamat ciracas rt. kecamatan ciracas, jakarta timur, hasanuddin, lahir ciamis, tanggal julbudi santoso, lahir jakarta, tanggal mei anggota partai merdeka dari daerah pemilihan dki jakarta beralamat kelurahan dukuh, rt. kecamatan kramatjati, jakarta timur, aminuddin, lahir jakarta, tanggal junrahmat suwardi, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan banten beralamat kampung gosok kepuh, rt. desa sukajaya, kecamatan curug, serang, banten, taufan sholihin, bba, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan banten beralamat jalan botani nomor gugur ginanjar, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan banten beralamat jalan kh. ahmad khatib nomor at, faturrachman wahid, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan banten ii, beralamat jalan khatam nomor rt. pegunungan: dinar russian, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan banten beralamat jalan gebrak rt. desa girihaya, gudang syariah, ba, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan banten beralamat jawarsari serang, saifuddin, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan banten beralamat taman kramatwatu, serang, arafah mau'ilah, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan banten ii, beralamat trip jawalsari nomor serang: cucu harafiah, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan banten beralamat jalan karya serang, pandeglang km. baros, agus maftukhi, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan banten beralamat bumi mutiara serang, drs. arie fauzi, smcharles after, sh, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan lampung beralamat jalan diponegoro nomor bandar lampung: hj. ella agustina, bec, aktri kesumawati, s.ip, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan lampung beralamat jalan dimana bbi, way halim, bandar lampung: edison, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan lampung beralamat jalan pahlawan nomor bandar lampung, sumindro wahyu macan, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan lampung beralamat rawa laut, bandar lampung, sri studi amd, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan lampung beralamat jalan melawan blok nomor langka pura: nina pujiwati, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan lampung beralamat jalan griya fantasi blok nomor edwin asmara, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan lampung beralamat jalan ima resume, nomor keliling, rasi effendi, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan lampung beralamat jalan sisingamangaraja bandar lampung, drs. kaharuddin shahab, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan bengkulu beralamat jalan paman nomor bengkulu, sudirman, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan bengkulu beralamat jalan melawan sawah lebar, bengkulu: fauzi husni, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan bengkulu beralamat jalan flamboyan skip, bengkulu, suparman, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan bengkulu beralamat jalan satria negara: grafik, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan bengkulu iii, beralamat jalan merpati rawa makmur, bengkulu, anton singasari, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan bengkulu iii, beralamat iii, padang guci, bengkulu selatan, supriatna, sos, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan bengkulu ii, beralamat jalan baru kelurahan kepahiang, kepahiang, muslim, pd, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan bengkulu ii, beralamat lokasi, lebong utara, dra. sri ilmiah, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan bengkulu iii, beralamat jalan bhakti husada rt. bengkulu, husein wahid, s.h., anggota partai merdeka dari daerah pemilihan bengkulu beralamat perumnas gr. indah rt. nomor much. budi budiman, lahir jakarta, tanggal maret anggota partai merdeka dari daerah pemilihan jawa barat vii, beralamat ateng karton rt. nagari kidul, purwakarta: asep fathurrahman, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan jawa barat vii, beralamat kampung krajan taring tangguh, wanayasa, yunus, anggota partai merdeka dari daerah pemilihan jawa barat vii, beralamat villa bekasi indah rt. sumber jaya, tambun selatan: mukhlis, lahir menang siamang, desember anggota partai merdeka dari daerah pemilihan lampung ii, beralamat jalan terapi nomor kecamatan banjir kabupaten, way kanan, lampung, saturn,: rosmawarni, lahir dikira, tanggal agustusyulianto, lahir banjir, tanggal julisarin, lahir banjir, tanggal april anggota partai merdeka dari daerah pemilihan lampung ii, beralamat jalan merdeka nomor kecamatan banjir, kabupaten argomulyo, lampung, desi arol, lahir buku kemuning, tanggal desember anggota partai merdeka dari daerah pemilihan lampung ii, beralamat jalan teratai ii, kecamatan banjir, kabupaten argomulyo lampung, ramah, lahir juku batu, tanggal april anggota partai merdeka dari daerah pemilihan lampung ii, beralamat jalan merdeka lk ll, kecamatan banjir, kabupaten argomulyo, lampung, ivan: bulan hadi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal tanggal dan tanggal november memberikan kuasa kepada patra zen, s.h., l.lm, tangani abby, s.h., hum, zainal abidin, s.h., nur harmandi, s.h., andi muttagien, s.h., carolina sophia martha, s.h, kristiani peran, s.h., abdul haris, s.h., adam mariano pantun, s.h., toni suhartono, s.h., ariana sitorus bac, s.h., m.m., dodi suhartono abdul kadir, s.e., s.h., m.h., nasib bima wijaya, s.h., fil. i., nikon gans lalu, s.h., m.h., paulus sanjaya samosir, s.h., marina saragih, s.h., pd, tagar menahan nero, s.h., wetten sinaga, s.h., thomas abon, s.h., jaya butar butar, s.h., m.h., suhardi somomoeljono, s.h., victor dipanggang, s.h., hasyim nahumarury, s.h., terkecil brahmana, s.h., firma uli silalahi bc. ip, s.h., irwansyah, s.h., david marshall acuan, s.h., m.h., albert nada, s.h., drs. jack sidabutar, s.h., m.h., m.m. kesemuanya advokat yang tergabung dalam tim advokasi negara hukum serta tim advokasi aspirasi dan suara rakyat, memilih domisili hukum jalan pangeran diponegoro nomor jakarta pusat: selanjutnya disebut . .ara pemohon dan pemerintah: memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh dan telah diperbaiki dengan surat permohonan bertanggal januari yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal januari i2murbarani madjii: beralamat jalan pembangunan nomor ikan bintaro, jakarta selatan: hj. agung sintaarumdalu nomor kelurahan songgokerto, kecamatan batu, kota batu: djesriana luisa parahii, beralamat jalan hati mulia iii nomor rt. kecamatan bobo, kota kupang, effiliani relaybengkulu, beralamat jalan baret biru iii kelurahan kaisar, kecamatan pasar rebo, jakarta timur: maklyoes baron nasution, lahir langsa, tanggal oktober calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan sumatera utara ii, beralamat jalan kav. dki nomor rt. kelurahan cipayung, jakarta timur, satria fajar mp. angkut aceh, s.h., lahir pekanbaru, tanggal maret calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan riau beralamat jalan gajah mada nomor pekanbaru, riau: novi ambar fatwa sari sos, lahir pekanbaru, november calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan riau beralamat jalan lempung i i kompleks kemang, kelurahan larangan, kecamatan ciledug, jakarta selatan, fusion afifullahjalan mampang prapatan raya nomor jakartaselanjutnya disebut sudah beberapa kali diajukan pengujian materiil hadapan mahkamah konstitusi karena merupakan produk hukum yang paling banyak mengabaikan kaidah hukum dan bertentangan dengan undang undang dasar bukti pengujian sebelumnya dalam perkara nomor puu vi perkara nomor puu vi perkara nomor puu vi perkara nomor puu vi dan perkara nomor puu vi mahkamah konstitusi telah mengabulkan pengujian dalam perkara nomor puu vi dan mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara nomor puu vi selanjutnya mahkamah konsitusi juga telah mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara nomor puu vi dan perkara nomor puu vi tanggal desember putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu vi dan dalam perkara nomor puu vi telah menunjukkan bahwa tidak benar pembentuk undang undang cast dewan perwakilan rakyat dan pemerintah telah menggunakan konstitusi, uud sebagai dasar perumusan dalam undang undang guo. setidaknya, kedua putusan mahkamah konstitusi sebelumnya telah menyatakan bahwa huruf guo bertentangan dengan uud selanjutnya mahkamah konstitusi juga menyatakan persyaratan peserta pemilu anggota dpd sebagaimana yang dimuat dalam huruf mesti dimaknai memuat syarat domisili provinsi yang akan diwakili bukti karenanya, argumen argumen yang diajukan pembentuk undang undang pada sidang pengujian undang undang pemilu sebelumnya, perlu dipertimbangkan dengan hati hati, mengingat pengujian sebelumnya telah fakta menunjukkan bahwa pembentuk undang undang tidak serta merta menggunakan nilai nilai yang dikandung dalam konstitusi, tetapi sebaliknya hanya mengakomodasi kepentingan partai politik yang memiliki kursi dpr: merujuk pada hasil pemilu hanya partai partai yang memiliki kursi dpr yang akan menentukan perolehan kursi dpr periode partai partai ini juga yang akan membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi dalam hal masih terdapat sisa kursi dengan melaksanakan penghitungan perolehan kursi dpr tahap kedua dengan syarat atas bpp bilangan pembagi pemilih), bahkan membagikan seluruh sisa kursi dalam hal masih terdapat sisa kursiketentuan mementingkan segolongan partai politik dan cenderung bertujuan mengakomodasi kepentingan partai partai besar, bukan untuk mewujudkan tatanan dan sistem negara hukum dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh uud permohonan ini sama sekali tidak mempersoalkan pilihan kebijakan, sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi, sebab praktik ini beberapa negara tidak lain merupakan pilihan kebijakan. persyaratanperolehan jumlah kursi partai politik peserta pemilu (selanjutnya disebut ambang batas perolehan suara) pada dasarnya diterapkan negara negara yang menggunakan sistem proporsional dan mixed member proportional voting mmp). jerman, yang menganut sistem parlementer, mmp itu disebut personalized proportional representation atau personalisierte verhaltniswahl, yang berbeda dengan sistem yang memiliki esensi combines personal vote single member district with the principle proportional representation atau threshold. diterapkan untuk dpr nasional dalam sistem proporsional closed list alias daftar tertutup tetap pr). sementara argentina pembatasan itu diterapkan dalam sistem presidensiil dieter nchen, wahlrecht und parteiensystem, basket zurich, peladen hal. brazil, yang menganut sistem presidensiil, untuk memilih caleg dpr nasional melalui threshold dalam sistem proporsional open list alias daftar terbuka. die ffnung busiest die angst: hinweise zum wahlsystem , conrad adenauer stiftung), bukti oleh karena itu, bisa jadi, pilihan kebijakan threshold dan mmp tidak bertentangan dengan konstitusi negara negara yang menerapkannya. ketentuan ambang batas perolehan suara yang dirumuskan dalam undang undang guo bertentangan dengan uud karena: telah terjadi kesewenang wenangan (willekeur) oleh pembentuk undang undang. pembentuk undang undang merumuskan tersebut dengan tidak berdasarkan pada prinsip prinsip negara hukum dan konstitusi, ketentuan ambang batas perolehan suara bertentangan dengan asas pemilu proporsionalitas, keterwakilan dan derajat keterwakilan yang lebih tinggi sebagaimana tersirat dalam penjelasan tentang pemilu: adanya suara rakyat yang hilang. hilangnya suara rakyat sama dengan hilangnya aspirasi pemilih. hal itu bertentangan dengan jaminan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi, hilangnya kesempatan seorang calon legislatif untuk duduk dpr karena diusulkan oleh partai politik yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas perolehan suara untuk diikutkan dalam penentuan kursi legislatif. persyaratan ambang batas perolehan suara menyebabkan partai politik tidak diikutkan dalam penentuan kursi dan pembagian sisa kursi legislatif, sehinggadan puu vi tanggal desemberngujian ini, dinyatakanara pemohon telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam yang juga telah dinyatakan dalam putusan nomor puu vi dengan adanya ketentuan para pemohon juga menderita kerugian hak konstitusional yang diberikan uud sebagaimana dinyatakandan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam mestiara pemohon terdiri dari (tiga) pihak, yaitu: partai politik dalam kedudukannya sebagai badan hukum dan telah mendapatkan status sebagai badan hukum dari departemen hukum dan ham, calon anggota dpr dari partai politik peserta pemilu, dan anggota partai politik peserta pemilu. ketiga pihak pemohon tersebut mempunyai hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh uud yaitu antara lain yang tercantum dalam: uud yaitu negara indonesia adalah negara hukum . uud yaitu kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasaruud segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahanara pemohon tersebut dirugikan atau setidak tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian oleh berlakunyapartai politikdemokrasi pembaruan, akta notaris harun kamil, sh., nomor tanggal desember dan nomor tanggal febrpatriot, akta notaris mohamad rifat tadjoedin, sh., nomor tertanggal mei berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan ham nomor hh .ah. tahun tanggal mei (bukti p 6a),(buktikehakiman dan ham nomor hh ah. tahun tanggal april (bukti partai perjuangan indonesia baru, akta notaris zulkifli wild, s.h., m.ba., kn, nomor tertanggal februari berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan ham nomor hh .ah. tahun tanggal maret (bukti partai nasional benteng kerakyatan indonesia, akta notaris missile haluan, sh., nomor tertanggal jankarya perjuangan, akta notaris rose takarir, sh., nomor tertanggal februari berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia nomor hh .ah. tahun tanggal april (bukti partai indonesia sejahtera berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia nomor m.hh .ah. tahun tanggal april (bukti partai merdeka, akta notaris umar sail, sh., nomor tertanggal oktober berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia nomor .um. tahun tanggal oktober (bukti partai kasih demokrasi indonesia, akta notaris deviani natalia, sh., nomor tertanggal maret berdasarkan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.hh .ah. tahun tanggal april (, antara lain: tujuan didirikannya partai demokrasi pembaruan, yaitu mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadahsebagaimana dimaksud dalam pembukaan uud negara kesatuan republik indonesia tahun mendapatkan kekuasaan politik dengan cara konstitusional dan demokratis. tujuan didirikannya partai patriot, yaitu mempertahankan dan mengamalkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, membangun, memelihara serta mempertahankan negara kesatuan republik indonesia, mewujudkan cita citawujudkan masyarakat adil dan makmur, materiil dan spiritual berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, mengembangkan kehidupan bermasyarakat berdemokrasi yang berbudaya, bermoral, berkarakter, serta berkepribadian indonesia sesuai dengan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun memperjuangkan, menyalurkan aspirasi partai melalui mekanisme demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, membentuk kader kader dan patriot patriot yang berkualitas dan tawa untuk pembangunan nasional dalam arti yang luas: tujuan didirikannya partai persatuan daerah, yaitu:: tujuan didirikannya partai peduli rakyat nasional, yaitu: meningkatkan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan taraf hidup rakyat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, tujuan didirikannya partai perjuangan indonesia baru, yaitu:,: tujuan didirikannya partai nasional benteng kerakyatan indonesia, yaitu: (a) mewujudkan cita cita proklamasigembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik indonesia, (c) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia: tujuan didirikannya partai karya perjuangan, yaitu: mempertahankan, mengamankan, serta mengamalkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun memperjuangkan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang menjunjung tinggi nilai nilai kemajemukan masyarakat bhinneka tunggal ika) dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi dengan menegakkan kedaulatan rakyat menuju terciptanya cita cita luhur bangsa kehidupan rakyat yang adil, makmur dan sejahtera, tujuan didirikannya partai hati nurani rakyat, yaitu: tujuan umum:egara kesatuan republik indonesia(d) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia, tujuan khusus: (a)(b) memperjuangkan cita cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tujuan didirikannya partai indonesia sejahtera, yaitu: mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat indonesia dengan cara melakukan usaha usaha percepatan pembangunan ekonomi dalam segala bidang usaha berskala kecil, menengah, besar, mega proyek untuk membuka kesempatan kerja yang seluas luasnya bagi seluruh angkatan kerja warga negara indonesia, menggalang dan menjalin kemitraan antarrakyat, pengusaha, investor asing dan pemerintah republik indonesia baik tingkat pusat maupun tingkat daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang merata seluruh wilayah republik indonesia: menggali dan meningkatkan pendapatan negara atau devisa bagi negara dan pendapatan asli daerah dengan cara membuka peluang usaha yang seluas luasnya, memberikan kemudahan untuk memperoleh izin izin usaha dalam skala kecil, menengah, besar, mega proyek pembangunan ekonomi dalam berbagai bidang usaha yang diijinkan oleh pemerintah, rakyat, pengusaha, investor asing, sehingga penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak langsung, pajak tidak langsung, retribusi retribusi semakin bertambah dan meningkat untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang kehidupan antara lain: pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, industria, perdagangan: mempersiapkan metode dan regenerasi kepemimpinan nasional maupun daerah melalui sistem pendidikan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, berwibawa, dikagumi, disegani, dihormati oleh bangsa lain dunia: memprakarsai terciptanya kerukunan beragama dan kemakmuran beragama yang dianut umat beragama sebagai bangsa yang pluralistik serta mampu menciptakan ide ide yang brilian dan positif terhadap perkembangan berbagai aspek kebangsaan dibidang ekonomi, politik, keamanan, sosial, dan budaya, dan tetapmenjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia serta menjalin rasa kepedulian dan rasa kasih persaudaraan sejati dengan menciptakan rasa aman, damai, dan tenteram sebagai masyarakat indonesia baru yang madani: ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial: turut serta memperjuangkan hak asasi manusia ham) yang bersikap dan berlaku adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan bagi masyarakat indonesia serta hubungan diantara bangsa yang sejajar, toleran dan penuh rasa persaudaraan abadi. tujuan didirikannya partai merdeka, yaitu terwujudnya berbangsa dan bernegara yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, serta menjunjung tinggi persamaan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. tujuan didirikannya partai kasih demokrasi indonesia, yaitu: mewujudkan cita cita proklamasi agustus sebagaimana dimaksud dalam pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara kesatuan republik indonesia secara penuh sebagai negara hukum yang demokratis: mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berlandaskan nilai nilai moral, mengembangkan kehidupan demokrasi pancasila dengan menggelorakan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara: memperjuangkan persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, asal usul, etnik dan gender, mewujudkan, mengembangkan makmur mandul bahri siregarcinere, depok: nawawi maffema, s.e., calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan jambi, beralamat jalan kecapi nomor rt. jarakarna, jakarta selatan: dwi anussumatera selatan ii, beralamat jalan tawaran vi a rt. timang, jakarta selatan, mendy january, s.h., lahir bengkulu, tanggal mei calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan bengkulu, beralamat jalan raya kalibening indah kompleks al. nomor pondok gede, bekasi: zahirsyah gambar, s.e., calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan lampung beralamat pasir putih sawangan rt. depok, drs. achmad fajargka belitung, beralamat jalan tebet timur iii rt. jakarta timur, hj. fitria evi suksesi, lahir jakarta, tanggal deskompleks siaga baru iii, kav. rt. paten barat, jakarta selatan, syafruddin masses, s.h., lahir ujung pandang, tanggal novjalan senopati nomor room kebayoran baru, jakarta selatan, burhan abdullah, s.h., sc., sp. tax, lahir palu, tanggal februari calon anggota dewan perwakilan rakyat dari dan memelihara suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang beretika berdasarkan kasih, cinta damai, dan menegakkan kebenaran dengan menjunjung tinggi supremasi hukum: calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai politik peserta pemilu bahwa para pemohon calon anggota dewan perwakilan rakyat yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. (bukti anggota partai politik peserta pemilu bahwa para pemohon adalah anggota partai politik peserta pemilu. permohonan ini pada dasarnya sama prinsipnya dengan permohonan partai politik sebelumnya dalam perkara nomor puu vi dimana guo mencerminkan pelanggaran prinsip prinsip negara hukum dan hak asasi manusia, karenanysangat beralasan dan berdasar hukum. lagi pula, meskipun sama sama penyelenggaraan pemilu diatur oleh peraturan perundang undangan yang sama, namun pelaksanaan persyaratan ambang batas perolehan suara untuk diikutkan dalam penentuan kursi legislatif hanya diberlakukan tingkat nasional, dan tidak diberlakukan tingkat provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dinyatakan dalamapabila ketentuan tidak ada maka hak konstitusional para pemohon untuk tidak diperlakukan secara tidak adil tidak akan terjadi. ketentua, yang diderita oleh para pemohon. apabila ketentuan tidak ada maka pemohon tidak akan mengalami ketidakadilan, karena hilangnya hak dan kesempatan pemohon untuk duduk kursi dewan perwakilan rakyat: iii. fakta dan alasan hukum para permohonan para pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi agarketentuan telah terjadi pelanggaran hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebelum menguraikan prinsip prinsip hak asasi dalam rumusan uud terlebih dahulu diuraikan munculnya gagasan ambang batas perolehan suara untuk diikutkan dalam penentuan kursi legislatif sebagaimana diterapkan beberapa negara: sebanyak negara amerika latin yang menerapkan sistem presidensiil serta mmp (mixed member proportional voting) dan sistem proporsional (baik daftar tertutup tetap maupun terbuka) guna memilih caleg dpr, negara tidak menerapkan persyaratan ambang batas perolehan suara untuk diikutkan dalam penentuan kursi legislatif. venezuela, yang menganut sistem presidensiil, menggunakan mmp dan menyediakan kursi bagi kelompok minoritas dieter nchen. wahlrecht und parteiensystem. basket zurich: peladen, pp. bahwa bertentangan dengan uud yaitu negara indonesia adalah negara hukum dan uud yaitu kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasarahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu v dan putusan nomor puu vi dengan tegas menyatakan dalam negara hukum semua warga negara, termasuk pembentuk undang undang harus mematuhi hukum dan, bukti bahwa pembentuk undang undangprinsip parliamentary threshold atau ambang batas perolehan suara untuk diikutkan dalam penentuan kursi legislatif yang termaktub dalam namun perubahan prinsip ini oleh guo telah mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (unequal treatment), ketidakadilan (injustice) dan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan bersifat diskriminatif terhadap partai politik, calon anggota dpr dan anggota partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ketentuan perubahan prinsip electoral threshold menjadi prinsip parliamentary threshold jelas(d) yang telah dibatalkan oleh mahkamah konsitusi melalui putusan nomor puu vi seharusnya pembentuk undang undang menjunjung tinggi nilai nilai dan prinsip prinsip dasar negara hukum bukan hanya mementingkan sekelompok orang atau golongan saja. menurut vagina singkat, mantan anggota komisi pemilihan umum kpu), ambang batas perolehan suara dinilai tidak cocok diterapkan indonesia, karena beberapa alasan, yaitu menghapus kesempatan partai kecil dengan cara yang kurang adil serta bertentangan dengan semangat sistem proporsional, selain telah terjadi pertentangan antara ambang batas perolehan suara dengan asas pemilu proporsionalitas, keterwakilan serta derajat keterwakilan yang lebih tinggi sebagaimana tersirat dalam penjelasan (bukti bahwa pada prinsipnya jelas melawan tiga nilai dasar hukum, yakni kesamaan, kebebasan dan solidaritas, sebagaimana telah disampaikan dalam keterangan ahli yang diajukan para pemohon abdul hakim garuda nusantara pada perkara nomor puu vi (bukti, sementara calon anggota dpr yang seharusnya memperoleh kursi tidak mendapatkannya. pada prinsip alokasi kursi dpr tidak berbeda dengan kursi dpr periode yakni berdasarkan pembedaan keterwakilan jawa dan luar jawa, atau antara daerah berpenduduk padat dan jarang, sebagaimana diatur dalam tentang pemilu. alhasil, perolehan suara (dua koma lima keseratus) papua, misalnya, berbeda dengan perolehan suara (dua koma lima keseratus) jawa. artinya, (dua koma lima keseratus) suara daerah pemilihan jawa barat dalam pemilu setara dengan suara, sementara daerah pemilihan papua, (dua koma lima keseratus) itu setara dengan suara. (bukti kedua, kebebasan, berarti sebuah produk hukum harus merupakan konsensus bersama yang menjamin dan melindungi kebebasan, karena mempunyai akibat memperluas atau mempersempit ruang kebebasan bersama, jadi bukan hanya keputusan sepihak yaitu kehendak penguasa antara pemerintah dan dpr atau pembentuk undang undang saja. pembentuk undang undang memberikan ruang bagi kandidat dari parpol besar yang perolehan suaranya lebih kecil memperoleh persen suara sah. tetapi sisi lain membatasi ruang kebebasan kepada calon calon yang berasal dari parpol yang tidak memperoleh persen suara sah. aspirasi partai partai baru sama sekali tidak pernah diakomodasi dalam proses penyusunan dan pembentukan lain pihak, sejumlah penolakan banyak disampaikan politisi, akademisi, dan praktisi. roy jenis, ketua pelaksana harian partai demokrasi pembaruan pdp), dengan tegas menyatakan jika dpr mengesahkan ruu pemilu yang menggunakan sistem parliamentary threshold maka aturan tersebut seperti kembali masa orde baru yang tidak sejalan dengan semangat reformasi, serta bertentangan dengan prinsip demokrasi karena terjadi praktik diktatoriat partai politik besar bukti ketiga, solidaritas atau kebersamaan, berarti hukum merupakan kelembagaan nilai nilai kebersamaan, yang mempedomani perilaku manusia. calon anggota dpr yang berada dalam kondisi dan capaian yang relatif sama perolehan suara sah kepadanya harus diperlakukan sama. pemilikan kursi dpr harus berdasarkan jumlah suara sah tanpa terkecuali, bukan karena rumusan ketentuan ambang batas guo, mengakibatkan adanya calon anggota dpr yang memperoleh kursi bukan karena jumlah suara sah yang diperolehnya melainkan karena ketentuan rumusan guo. bahw use baik, karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil, karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. frans manis menjelaskan (empat) alasan pokok untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, yaitu: kepastian hukum: tuntutan perlakuan yang sama:bukti selanjutnya, prinsip prinsip pembentukan hukum yang adil menurut lon fuller, yaitu: hukum hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa, atau dengan kata lain peters dan koesriani siswosubroto (ed). hukum dan perkembangan sosial. buku teks sosiologi hukum. buku ill. jakarta: pustaka sinar harapan, halaman (bukti negara hukum juga mesti mengikuti konsep hukum, yang oleh gustav radbruch diklasifikasikan dalam tigaadbruch? ). (bukti bahwa rumusan guo bertentangan dengan hakekat yang dimuat dalam uud yang oleh telah dijabarkan makna kedaulatan berada tangan rakyat, yaitunjelasan umum para. selanjutnya, dijelaskanitu . dengan adanya rumusan tujuan perwujudan kedaulatan rakyat tersebut tidak akan tercapai, karena persyaratan persentase ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional, telah membatasi kesempatan partai politik dan calon anggota legislatif untuk duduk parlemen. dengan demikian, ketentuan tersebut membatasi kesempatan partai politik dan calon anggota legislatif untuk mengawasi jalannya pemerintahan tingkat nasional. sisi lain, kesempatan ini terbuka bagi calon anggota legislatif tingkat dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, sebagaimana dinyatakan dalam yaitubahwa atas dasar prinsip clear and rationale legal ground, tidak ditemukan alasan hukum yang jelas dan rasional tentang adanya pembedaan tersebut atas. dalam penjelasan dinyatakan bahwa terdapat perubahan perubahan pokok tentang penyelenggaraan pemilu, termasuk ambang batas perolehan suara sah secara nasional yang diperoleh partai politik untuk diikutkan dalam penentuan kursi dprpenjelasan umum paragraf bahwa alasan dan tujuan adanya persyaratan partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi tidak sejalan dengan tujuan tujuan dasar yang terdapat dalam ambang batas perolehan suara itu hanya diterapkan beberapa negara yang pada umumnya menganut sistem parlementer unikameral. dari sekitar empat puluh negara yang menerapkan sistem parlementer unikameral hanya selandia baru yang menggunakan sistem mmp. untuk memilih anggota house representatives (unikameral), hanya beberapa negara yang menerapkan ambang batas perolehan suara, seperti bulgaria, denmark, yunani, islandia, israel, selandia baru, slovakia, swedia, turki dan ukraina. sedangkan dari sekitar tigapuluh negara yang menerapkan sistem parlementer bikameral, hanya sedikit negara yang menerapkan threshold, seperti austria, jerman, italia, jepang, polandia, rumania, spanyol dan federasi rusia. bahwa negara kita, sebagaimana dinyatakan dalam uud menganut konsep demokrasi konsensual konkordansi, dimanindonesia mempraktikkan sistem presidensiil yang mirip dengan negara negara amerika latin yang tidak menerapkan separate power seperti amerika serikat, tetapi convergence power. indonesia, saluran untuk menjadi anggota dpr hanya melalui partai politik, sedangkan dalam sistem presidensiil dan parlementer negara negara lain dimungkinkan adanya calon anggota legislatif independen (dalam sistem pemilu mmp), atau keterwakilan minoritas (dalam sistem mmp dan pr), atau referendum (misalnya brazil yang menganut sistem presidensiil saat presiden menawarkan pemilu baru). mekanisme itu disebut dialog langsung presiden dengan rakyat, terutama jika parlemen menolak ruu yang dibentuk oleh presiden. sedangkan dalam sistem mayoritas (dan mayoritas sederhana) yang diterapkan jerman, ketika kandidat legislatif independen dimungkinkan, pada tahun tercatat calon anggota legislatif yang ikut serta, dan bertambah mencapai pada tahun bahwa sebagaimana dinyatakan penjelasan sejumlah perubahan perubahan ketentuan dalam pemilumenguatkan pula sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana dimaksudkan dalam uud dengan kata lain, pemilu, ditujukan untuk terciptanya parlemen yang dibentuk secara proporsional dan memiliki derajat keterwakilan yang lebih tinggi. tidak secara tegas membatasi jumlah partai politik yang akan duduk parlemen. namun beberapa politisi partai golongan karya dan partai demokrasi perjuangan indonesia media massa menyebutkan komposisi sampai partai politik dalam sebuah sistem multipartai sederhana. jadi, partai golkar dan pdip merupakan partai yang mempunyai niat dan menginginkan hanya sampai partai politik yang mengikuti pemilu. (bukti dalam penjelasan dinyatakan: agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipasi, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki pertanggungjawaban yang lebih jelas, maka penyelenggaran pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu waktu. argumen inilah yang dijadikan alasan untuk mengganti yang telah diubah dengan dengan dalam sistem pemilu dan sistem presidensial, terdapat prinsip jumlah efektif partai politik yang masuk parlemen ensp the effective number parliamentary parties). pada pemilu dengan jumlah ensp itu, mewujudkan sistem multipartai yang lebih sederhana dibandingkan dengan pemilu pada pemilu terdapat partai politik yang mengikuti pemilu, namun hanya partai politik yang masuk parlemen. sementara pada pemilu terdapat partai politik yang mengikuti pemilu, dengan partai politik masuk parlemen. artinya, pada pemilu terdapat pengurangan dari partai politik peserta pemilu yang masuk parlemen. sedangkan pada pemilu hanya terjadi pengurangan dari partai politik, yang masuk parlemen. dari alasan alasan tersebut atas, maka penerapan ambang batas perolehan suara untuk pemilu adalah alasan yang tidak tepat, karena: kebijakan electoral threshold dalam huruf (d), telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi: penerapan ambang batas perolehan suara dengan penciuman ambang terselubung atau bisa disebut dengan ambang batas perolehan suara terselubung dengan cara mengubah district magnitude dari s.d kursi menjadi s.d kursi, sehingga alokasi kursi daerah pemilihan dki jakarta menjadi dan dari dua daerah pemilihan yang berkursi dan artinya, peluang partai politik untuk memperoleh kursi lebih susah pada tahun karena besaran daerah pemilihan lebih kecil, sehingga berpotensi merugikan partai politik kecil: (lihat: lampiran tahun tertanggal maret, pembagian daerah pemilihan anggota dpr ri) menerapkan cara penghitungan suara yang berbeda dengan tahun pada suara dihitung habis satu daerah pemilihan (cara penghitungan dua tahap), maka lewat tiga tahap: pertama, parpol lolos berdasarkan bpp: kedua sisa kursi diberikan kepada parpol yang melewati persen bpp: dan ketiga yang tak melewati persen bpp sisa kursinya dikumpulkan tingkat provinsi kemudian dicari bpp propinsi baru. tiga tahapan ini jelas diharapkan menguntungkan partai politik besar: dalam hasil pemilu tidak akan terjadi gabungan partai politik seperti tahun faktanya, gabungan partai politik semacam ini chile bisa membantu penciptaan sistem keparpolan multi sederhana dan pemerintahan yang kuat: secara keseluruhan pemilu berubah ubah, membuat pemilih sulit memahami sistem pemilu indonesia alias ancaman besar bagi kehidupan demokrasi indonesia: tanpa melihat akarnya, partai partai politik besar menuding banyaknya parpol sebagai alasan susahnya pembentukan pemerintahan presidensiil yang kuat. pengalaman amerika latin menyatakan, kalau syarat menjadi presiden harus diusung oleh parpol, maka calon calon presiden harus mendirikan parpol. karenanya, banyaknya parpol merupakan akibat dari persyaratan pencalonan presiden. peru misalnya partai politiknya sedikit, parpol dan partai politik hasil penggabungan parpol) karena calon presiden independen dimungkinkan. sementara indonesia, terdapat ketentuan uud yaitu:. hal hal tersebut atas dapat lebih dijelaskan selanjutnya. dalam dijabarkan cara penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, termasuk cara penghitungan suara,( )menyatakanengacu pada aturan guo, karena ada bpp nasional, maka jenis kursi pada dasarnya ada dua. pertama, kursi berdasarkan bpp nasional yang lebih besar ketimbang bpp daerah pemilihan dan, kedua, kursi berdasarkan bpp nasional yang lebih kecil ketimbang bpp daerah pemilihan. sebagaimana dapat disimulasikan bawah ini. tabel bilangan pembagi pemilih bpp) nasional tahun regeesraag bam seratokepr partai patriot daerah pemilihan jawa barat iii, beralamat jalan senopati nomor room kebayoran baru, jakarta selatan, iwan hadi wirawan, calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan jawa barat iv: husain lahir cianjur, tanggal aprilbunga nomor palmeiras, mataraman, jakarta timur, drs. sulistyanto m.m., lahir magelang, tanggal juni calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan jawa barat vi, beralamat jalan tanah arah nomor pondok pinang, jakarta selatan, sanadjihitu tujeteru, s.e., lahir rohomoni, tanggal oktober calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan jawa barat vii, beralamat jalan paten barat nomor rt. pasar minggu, jakarta selatan: erwin manchakartametro alam nomor jakarta selatan: moh. siradjudin bantalan, lahir toli toli, tanggal novemberletjen paman nomor timang rt. jakarta barat: novianthie sulistyantotanah arah nomor pondok pinang, jakarta selatan, much bintang prabowoten beralamat gr. nomor ee, dec mos ben asa, den (pemeran asas) asn ape 44an, aras font| oma sep osn ben puma napa rookie| sera bpp bea jika bpp nasional lebih kecil disbanding bpp daerah pemilihan dengan daerah pemilihan kecil, misalnya lima kursi. porsi kursi tanpa kur sisa kurs total suara porsi kursi sisa kursi total parpol suara suara sil kursi pill kursi lewat kursi kursi kursi pee sira ot wali eter nas kos kel kso kaa con beredar (ara janji jos per kan kls esa cola ken kala kls kala esa dec (ea kel kelapa baca esa kulon les ksad ios cas cas kas ols daa dana era kes kea koc esa doodle daa kena kecoa oon daa (lo con con ola daa daa dan pass are jos jar je kosan kec kos daa dee ceo daa desc keon doank daa daa dee eos kena dog daa dana par, klo dog daa daa daa pes esc dosa kec daa daa daa psn kso doc dana osn kec kec dna dna deco osn dna ggd dan kesan ter ot lema dapil jika dilihat, partai politik terkuat diuntungkan, sementara parpol menengah mengambil posisi partai kecil, yang otomatis posisinya terancam disebabkan cara penghitungan suara metode kuota varian hamilton hare nemeyer dengan sisa suara terbanyak, maka disini muncul threshold paradox dan new state paradox. efek ini akan berkurang, jika daerah pemilihannya atau alokasi kursinya lebih dari lima buah: jika bpp nasional sama dengan bpp daerah pemilihan dengan daerah pemilihan besar, misalnya kursi. cara penghitungan suara dapat disimulasikan daerah kalimantan barat untuk mendapatkan anggota dpr dengan asumsi bpp nasional sama dengan bpp daerah kalimantan barat yang alokasi kursinya berjumlah banyak sampai dengan kursi). penghitungan dengan menggunakan hasil pemilu sebagai berikut: daerah pemilihan kalimantan barat jumlah seluruh suara sah partai politik jumlah kursi bilangan pembagian pemilih partai jmh suara perolehan sisa suara peringkat perolehan jumlah politik sah parpol kursi kursi kursi priangan perhtngn a|pni oo bsd slp ppp j | a5s181| pbk 7lp pnb demokrat pkpi a1|p o | oo nui pkb 666og| pdip ' (221ppd jumlah jika disimulasikan komposisi dpr dengan asumsi bpp nasional sama dengan bpp daerah pemilihan kalimantan barat yang berkursi banyak sampai dengan kursi), maka perhitungannya sebagai berikut: politik suara kursi kursi loji ts2| merdeka to0o| pok ooijeeo oo| amp demokrat t14060| be5| otojeri size| a0| one @ssa| kota pour aa6p 0ro| span t856| a23| oil oops ojo osj space2| s2te2| odi| otot person geos| etos| si3| ost| oon esa| ote| pop 3s02260| ootofpos mas pancasila oo2jes ar| oo2j sore3| o2aleppo |jumlah poo selanjutnya, hasil akan terlihat seperti bawah ini: syarat saman partai politik suara sah hamilton hare kuota nemeyer pbb ppp pkb pks (pdip jika menerapkan metode divisor varian webster st. lague, yang misalnya digunakan negara scandinavia dan jerman dengan divisinya yaitu dan seterusnya, maka cara perhitungannya, sebagai berikut: masa padi dedikasi selanjutnya akan diperoleh hasil bawah ini: webster st.lague pbb ppp (pdip lantas mana yang sejalan dengan ketentuan dan prinsip prinsip konstitusi atau paling tidak mendekati dan tidak melanggar uud pertama, dengan melihat dan menggunakan indikator jumlah suara yang hilang atau hangus. partai suara sah kursi suara kursi suara politik hamilton hare hangus webster st. lague hangus nemeyer |pbb ppp a184| demokrat pan 9a55| pkb |pks .60og| pbb golkar jumlah suara hangus dengan cara penghitungan yang dipakai hasil pembentuk undang undang memproduksi suara hangus yang lebih banyak daripada metode divisor varian webster st. lague kedua, dengan menggunakan indeks disporporsionalitas yang digunakan indonesia yakni sebesar hasilnya dapat dilihat: kursi parpol suara sah suara hamilton hare kursi s, m,) nemeyer |pbb g00| |ppp |pkb g0o|horse | |pks o66. o ) o0ol|ot2s87 pdp ' '.e jumlah lho kai| o o o | ana jika menggunakan indeks disproporsionalitas cara penghitungan suara metode divisor varian webster st. lague yaitu hasilnya: kursi parpol suara sah suara hamilton hare kursi s. m5) nemeyer '?!?. |ppp ' ' o00| o07868 ' ) )) |pdip ooh kati7p akar membandingkan hasil atas, dapat disimpulkan indeks disroporsionalitas cara penghitungan suara yang digunakan indonesia, berdasarkan lebih tinggi. apa artinya? ketentuan dan yang mengatur tentang cara penghitungan suara melanggar asas proporsionalitas dan derajat keterwakilan yang lebih tinggi. ketiga, apabila menggunakan metode derajat keterwakilan prof. pukelsheim yang mengembangkan deviasi gauss, yang dapat dikatakan merupakan cara mengukur yang terbaik, dengan rumus: v1 s1) (v s) (disebut juga pengukur kekeliruan) deviasi gauss. deviasi gauss cara penghitungan yang dipakai indonesia: kursi parpol hamilton hare va vis va sa: hasilnya nemeyer vis |pbb ' ofjasr7rao9 ooo0o |ppp | o1619g |pkb ojagrrao9 ooo0o0o pks 6e6o8g| ojagrr4o9 ooo0o | t10000 pdip o,s863 | 0o4137 jumlah deviasi gauss cara penghitungan suara metode divisor varian webster st. lague yang diterapkan indonesia yaitu sebagai berikut: kursi parpol webster st. lague va vis va sa: hasilnya vis 0ja8r7ra0o, ooo0o0o |a1,. |ppp |o8381 |pkb o|ag7rao9 |o.00o0o0o | r0o000 pdip |oise3 hasilnya, deviasi gauss cara penghitungan suara yang dipakai indonesia lebih tinggi atau lebih bias derajat keterwakilannya. dibandingkan dengan cara penghitungan habis satu daerah pemilihan, cara penghitungan suara untuk pemilu sangat menguntungkan parpol menengah yang lolos ambang batas perolehan suara nasional. hanya saja, perolehan suara partai golkar yang mencapai berbanding perolehan suara pdi p yang ribu itu menjadi besar gap nya dalam perbandingan kursi yang (tiga) banding (dua). hal ini, akibat dari penggunaan bpp nasional yang jelas berbeda dari bpp daerah provinsi produk sisa suara yang tidak lolos bpp. hal ini jelas jelas melanggar prinsip proporsionalitas dan derajat keterwakilan lebih tinggi dibandingkan hasil pemilu dan singkatnya, dapat disimpulkan, cara penghitungan suara berdasarkan rumit dan tidak mudah dipahami oleh banyak orang, karena dirancang untuk menguntungkan partai politik besar: menciptakan disproporsionalitas dan derajat keterwakilan yang lebih rendah. bahwatentangan dengan uud segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahanbagaimana telah dinyatakan oleh keterangan ahli para pemohon, benny suprapto, ph. dalam perkara sebelumnya cast perkara nomor puu vi(buktiundang undangbahwa prinsip mendiskriminasi berdasarkan norma dan standar internasional, mesti dipahami sebagai larangan terhadap semua bentuk distinction, exclusion, restriction, preference dengan dasar apa graf bukti dengan adanya ketentuan guo maka pemenuhan hak setiap orang mendapat pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum tidak dapat diwujudkan. begitu juga perwujudan hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidak dapat terpenuhi, bahwa dari sudut pandang sosiologis, partai atau partai politik merupakan wadah suatu kelompok dengan keanggotaan bebas, yang menyangkut semua masalah yang dihadapi negara, sebagai lembaga politik. partai politik atau partai merupakan (lihat pipit kartawijaya dan mulyana kusuma, kisah mini sistem kepartaian, jakarta: class, halaman bukti tentu para pengurus partai, calon anggota legislatif yang diusulkan partai yang bersangkutan serta para anggota partai politik yang mempunyai preferensi memilih partai dan calon anggota legislatif hendak menyuarakan aspirasi berdasarkan paham politiknya, dan tidak bisa digantikan dengan alasan apa pun, terlebih oleh aturan perundang undangan yang disusun hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja, bahwa pembentukan partai politik sebagai implementasi hak hak warga dalam pemerintahan, merupakan hak hak sipil dan politik, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan international covenant civil and political rights yang juga telah diratifikasi . and without reasonable restrictions: buktipenjabaran guo,(bukti paragraf dalam dokumen guo menyatakan perlunya perlindungan hak warga negara untuk mengambil bagian dalam menjalankan urusan urusan pemerintahan dan publik sebagai pemilih maupun sebagai calon anggota legislatif. hak ini tidak bisa dibatasi tanpa adanya alasan rasional sebagaimana dinyatakan dalam paragraf ketiadaan alasan rasional sebagaimana telah diuraikan diatas, justru menyebabkan terjadinya pelanggaran hak hak sipil dan politik dan ataupat dikatakan telah terjadi bentuk diskriminasi, yang secara inheren telah terjadi praktik, distinction, exclusion, restriction, preference terhadap hak yang dijamin oleh uud uud bertentangan dengan uud dengan fakta fakta sebagai berikut: suara pemilih yang telah memilih partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara hangus, sebagaimana dinyatakan dalam yaitu: suara untuk penghitungan perolehan kursi dpr diyang sah partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara, sebagaimana dimaksud dalam dengan demikian para pemilih tidak memiliki wakilnya dpr ri. sebagaimana dinyatakan juga dalam uud yaitu: partai politik , hilangnya kesempatan seorang calon anggota legislatif untuk duduk dpr karena diusulkan oleh partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara untuk diikutkan dalam penentuan kursi legislatif, sebagaimana kelurahan perigi, kecamatan pondok aren, kabupaten tangerang: yakni, se., m.m, lahir jakarta, tanggal juni calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan banten ii, beralamat villa taman bandara blok nomor dadap kosambi, tangerang, aditif wibowojawa tengah beralamat jalan masjid al ridwan, nomor rt. jatibarang, pasar minggu, jakarta selatan, budi santoso, calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan jawa tengah iv, beralamat jalan percetakan negara rt. cempaka putih barat, jakarta pusat, rm. wahyu basuki murtiaji, kom, lahir surabaya, tanggal november calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan yogyakarta, beralamat jalan nomor kampung baru, kebon jeruk, jakarta barat: irwandi noor, lahir bandar lampung, tanggal desember calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan ntb, beralamat jalan cinere pondok labu, jakarta selatan: arnold thomas, calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan ntt ii, beralamat perum taman galaxy, jalan pulo siri timur viii c pekan jaya, bekasi: ir. imran ishak, lahir jakarta, tanggal oktober calon anggota dewan perwakilan rakyat dari partai patriot daerah pemilihan kalimantan barat, beralamat jalan kompleks anggrek lestari indah rt. lebak bulus, jakarta selatan, juga dinyatakan: indonesia mengenal dua persyaratan ambang batas: pertama (parliamentary threshold) dan besaran daerah pemilihan (district magnitude) antara s.d kursi. makin besar district magnitude, makin besar peluang parpol meraup kursi. makin kecil district magnitude, makin kecil peluang parpol meraup kursi. dalam district magnitude demikian, hanya parpol besar yang diuntungkan, sebab district magnitude s.d kursi punya efek konsentrasi. bila parpol menengah lolos pt, namun parpol menengah ini terancam untuk tidak terwakili. jadi, kombinasi dan district magnitude membahayakan kehidupan partai politik menengah juga. sebagai catatan, mengenai district magnitude, pengadilan federal swiss misalnya, dalam katanya melarang pembentukan daerah pemilihan yang berbeda kontras kota zuerich. sana terdapat daerah pemilihan berkursi dan menurut pengadilan, daerah pemilihan itu ambang batas terselubungnya persen. satu parpol perlu persen suara sah buat bisa terwakili dprd zuerich. sebaliknya, untuk dapil berkursi ambang batas terselubungnya artinya, satu parpol perlu hanya persen suara sah fatwa bge dan das neue zuercher zuteilungsverfahren fuer parlamentswahlen, ajp pja hal. soal daerah pemilihan pun menjadi sengketa jerman mahkamah konstitusi, fatwa juli potensi pelanggaran hak hak asasi manusia karena, berdasarkan yang diterapkan adalah kombinasi persyaratan ambang batas dengan daerah pemilihan kecillmenengah plus cara penghitungan suara metoda kuota varian hamilton hare nemeyer dengan sisa suara terbanyak. dengan cara penghitungan tersebut, maka muncul apa yang disebut dengan threshold paradox dan new state paradox yang mengancam parpol menengah yang lolos nasional persen. karenanya, metoda penghitungan ini ditinggalkan oleh negara seperti amerika serikat, kemudian digunakan adalah metoda divisor. amerika serikat, soal cara penghitungan pun harus dikukuhkan oleh supreme court tahun apportionment, jwr july hal. jerman pun demikian pengadilan tinggi daerah niedersachsen, september fatwa s$gh nds s$ghe atau mahkamah konstitusi jerman september fatwa tidak melibatkannya partai politik, karena adanya persyaratan ambang batas perolehan suara, untuk diikutkan dalam penentuan kursi dan pembagian sisa kursi legislatif, sangatnegarapuu vi tanggal desember bahwa rumusan tidak sesuai dengan prinsip prinsip dan nilai nilai yang terkandung dalam negara hukum. selanjutnya, dengan adanya guo, kedaulatan bukan lagi berada tangan rakyat, melainkan kedaulatan tangan partai partai besar yang memenuhi ambang batas perolehan suara. sebagaimana dapat dilihat dengan menggunakan hasil pemilu dibawah ini: jess jean jaa pes pdip |4l s248764| pbb dolce 27eag98| 2aan| .|pds (m1. (pkb lokal |pdk a60 |pnb |pancasila (a6. ipni g231n9| (at. paul |pelopor ogoh padi merdeka | ofqp| psi o607o| .|pb .1ppd 657m6| just dengan demikian, rakyat tidak lagi dapat mempunyai wakil wakil berdasarkan hak suara yang telah digunakannya dalam pemilu. karena, walaupun wakil wakil yang dipilihnya memperoleh suara terbanyak, namun berasal dari partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara, otomatis tidak dapat duduk dpr. sebaliknya, calon anggota dpr yang memperoleh suara lebih sedikit, namun berasal dari partai politik yang memenuhi ambang batas mempunyai kesempatan untuk memperoleh kursi dpr, sebagaimana dinyatakan mk, dalam putusan nomor puu vi tanggal desember dasar. pembagian kursi sisa, jelas bertentangan dengan dasar filosofis ini, dimana calon anggota dpr dari partai politik besar duduk kursi dpr bukan berdasarkan suara terbanyak melainkan karena ketentuan yang sama artinya dengan(bukti berdasarkan indonesia tidak diterapkan dan dikenal wakil minoritas sebagaimana layaknya digunakan negara negara yang mempraktikan ambang batas perolehan suara. hal ini sangat penting untuk menjamin hak asasi manusia, karena bertujuan untuk memberikan perhatian terhadap aspirasi daerah dengan segala kekhususannya serta hak masyarakat secara kolektif suatu daerah untuk dijamin dan diwakili secara langsung parlemen. dengan sistem wakil minoritas, calon anggota legislatif yang memperoleh suara mayoritas suara sebuah daerah pemilihan, secara otomatis berhak duduk parlemen, walaupun secara nasional partai politik asalnya tidak mencapai persyaratan ambang batas (parliamentary threshold). uud sebelum diamandemen, tercantum bahwa lembaga tertinggi negara itu mpr. anggota mpr itu terdiri dari anggota dpr, utusan daerah dan utusan golongan. dalam point utusan golongan mewakili kelompok kelompok minoritas, bahkan sampai suku suku terasing pun yang jumlahnya hanya beberapa ratus kepala keluarga itu termasuk dalam yang diwakili dalam utusan golongan. bahwa tujuan mengamandemen uud itu dalam rangka untuk memperbaiki sistem perwakilan, untuk mengakui semua golongan dan tidak ada satu pun yang tidak boleh diwakili. perbaikan pada amandemen uud tersebut diletakkan pada sistem rekruitmennya. kelompok minoritas pada uud yang belum diamandemen dilakukan dengan proses pengangkatan, setelah amandemen menjadi dipilih. bahwa untuk komposisi mpr saat ini terdapat dua unsur, yaitu dpr dan dpd, dimana tentunya kelompok kelompok minoritas ini juga berada disini. sehingga apabila ambang batas perolehan suara yang terdapat pada diterapkan, maka kelompok kelompok minoritas itu yang mewakilkan dirinya ataupun menyalurkan aspirasinya baik melalui partai politik yang khususnya partai politik menjadi tidak bisa terwakili. jelas ini merusak sistem demokrasi dan akan berdampak pada kehidupan sosial selanjutnya. berdasarkan putusan perkara nomor puu vihal ini juga berarti. bahwa persoalan ambang batas perolehan suara bukan tidak mendapat kritik. jerman, pernah ada keputusan mahkamah konstitusi jerman yang membatalkan ambang batas (tujuh koma lima keseratus) yang diberlakukan untuk pelaksanaan pemilu daerah schleswig holstein keputusan over karena dianggap bertentangan dengan semangat konstitusi jerman. bahwa ketentuan merupakan ketentuan yang tidak adil. pembentuk undang undang dengan sadar dan mengetahui akan ada sisa kursi setelah penghitungan jumlah suara yang sah. disinilah siasat pembentuk undang undang disembunyikan sekaligus dapat ditemukan letak ketidakadilan dan tidak ada perlakuan yang sama bagi partai politik dan calon anggota dpr ri. hal ini sempat mendapat respon keras dari akbar tanjung, politisi dan juga mantan ketua umum partai golongan karya yang menyatakan ketentuan tidak adil yang mengakibatkan menghilangkan kursi partai dan diberikan kepada partai politik lain. kerugian yang paling besar dan ironi dalam sistem demokrasi akibat ketentuan ini, sebagaimana dinyatakan akbar tanjung, suara rakyat akan hilang terbuang cuma cuma (bukti ketentuan serta yang mengatur penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota dpr cast dan secara singkat, bertujuan agar partai pembentuk undang undang memperoleh tambahan kursi yang seharusnya bisa saja dan kemungkinan diperoleh oleh calon anggota dpr yang berasal dari partai yang tidak lolos ambang batas perolehan suara untuk diikutkan dalam penentuan kursi legislatif, seperti sekarang ini. ketentuan bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam uud sebagaimana dijabarkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi tanggal desember konklusi berdasarkan hal hal yang telah diuraikan tersebut atas, dapat disimpulkan bahwanegara hukum. bahwa telah mengakibatkan hilangnya suara dan aspirasi warga negara. aspirasi warga negara peserta pemilu yang telah memilih partai politik yang yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara, secara otomatis hangus. bahwa telah mengakibatkan hilangnya kesempatan yang sama dalam pemerintahan. calon anggota legislatif dari partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tidak memperoleh kursi dpr ri, meskipun dalam satu daerah pemilihan memperoleh suara yang melebihi jumlah suara sah dari para calon legislatif yang memperoleh ambang batas perolehan suara sah. sebaliknya, calon legislatif yang suaranya lebih sedikit dari calon legislatif dari partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara dalam satu daerah pemilihan, dapat memperoleh kursi dpr ri, karena dicalonkan oleh partai politik yang telah memenuhi ambang batas perolehan suara. dengan kata lain, rumusan guo telah memberi perlakuan yang berbeda kepada partai partai politik besar dan partai partai politik kecil. bahwa secara otomatis dandasar negara hukum, mengakibatkan hilangnya suara dan aspirasi warga negara, dan mengakibatkan aspirasi warga negara peserta pemilu yang telah memilih partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara, secara otomatis hangus, telah mengakibatkan hilangnya kesempatan yang sama dalam pemerintahan. petit para pemohon meminta mahkamah untuk menyatakan permohonan para pemohon dikabulkkonstitusi nomor puu vi dan putusan nomor puu vi bukti fotokopi perolehan suara sah pemilu bukti fotokopi dieter nchen, wahlrecht und parteiensystem, basket zurich, peladen halaman bukti fotokopi die ffnung busiest die, hinweise zum wahlsystem, conrad adenauer stiftung,: bukti fotokopi akta notaris pendirian partai demokrasi pembaruan, akta notaris harun kamil, s.h., nomor tertanggal desember nomor tertanggal februari berdasarkan surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.hh .ah. tahun tertanggal april bukti p 6a fotokopi akta notaris partai patriot, akta notaris notaris rifat tadjoedin, s.h., nomor tertanggal mei berdasarkan surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.hh .ah. tahun tertanggal mei bukti fotokopi akta notaris pendiriansurat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.hh .um. tahun tertanggal oktober bukti fotokopi akta notaris pendirianhukum dan ham nomor m.hh .ah. tahun tanggal april bukti fotokopi akta notaris pendirian partai perjuangan indonesia baru, akta notaris zulkifli wild, s.h.,mba, kn., nomor tertanggal februari berdasarkan keputusan menteri hukum dan ham nomor m.hh tahun tertanggal maret bukti fotokopi akta notaris pendirian partai banteng kerakyatan indonesia, akta notaris maisie haluan, s.h., nomor tertanggal januari berdasarkan keputusan menteri hukum dan ham nomor m.hh tahun tertanggal april bukti fotokopi akta notaris pendirian partai karya perjuangan, akta notaris rose takarir, s.h., nomor tertanggal februari berdasarkan keputusan menteri hukum dan ham nomor m.hh .ah. tahun tertanggal april bukti fotokopi akta notaris pendirian partai indonesia sejahtera, berdasarkan keputusan menteri hukum dan ham nomor m.hh .ah. tahun tertanggal april bukti fotokopi daftar calon anggota dpr yang disahkan kpu, bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu v dan putusan nomor puu vi bukti fotokopi tulisan vagina singkat subjektif tidak cocok diterapkan indonesia : bukti fotokopi keterangan ahli abdul hakim garuda nusantara) para pemohon perkara nomor puu vi bukti fotokopi perbedaan keterwakilan jawa dan luar jawa: bukti fotokopi pernyataan roy bb. jenis tidak sejalan dengan semangat reformasi bukti fotokopi buku etika politik prinsip prinsip moral dasar kenegaraan model frans magna suseno, jakarta: gramedia, halaman bukti fotokopi buku teks sosiologi hukum dan perkembangan sosial aag. peters dan koesriani siswosubroto jakarta: pustaka sinar harapan, halaman bukti fotokopi tulisan radbruch dalam korban speak, meta e this and legal theory: the case gustav radbruch bukti fotokopi keterangan ahli benny suprapto, ph. para pemohon perkara nomor puu vi bukti fotokopi general concept human right committee non discrimination bukti fotokopi buku kisah mini sistem kepartaian , jakarta: class, halaman bukti fotokopi kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik lari tahun nomor tenri nomor bukti fotokopi general comment human right committee nomor the right participate public affair, voting rights and the right equal acces public service bukti fotokopi putusan mahkamah nomor puu vi tanggal desember bukti fotokopi pernyataan akbar tanjung, tidak adil bukti fotokopi akta notaris pendirian partai merdeka, akta notaris umar sail, s.h., nomor tertanggal oktober berdasarkan keputusan menteri hukum dan ham nomor .um. tahun tertanggal oktober bukti fotokopi akta notaris pendirian partai kasih demokrasi indonesia, akta notaris deviani natalia, s.h. nomor tertanggal maret berdasarkan keputusan menteri hukum dan ham nomor m.hh .ah. tahun tertanggal april bukti fotokopi kliping menjinakkan oposisi. pemerintah berhasil menguasai parlemen setelah menjinakkan partai golkar, ancaman terbesar dari dalam bukti fotokopi kliping koran pdip dukung pemikiran partai golkartiga) ahli, masing masing bernama pipit rochiyat kartawidjaja, prof. dr. philips hadron, s.h., dan dr. lodewijk gultom, s.h.,m.h., yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal januari dan tanggal februari pada pokoknya sebagai berikut: pipit rochiyat kartawidjaja ambang batas (dua koma lima keseratus) bertentangan dengan putusan mahkamah nomor puu vi tnya perolehan suaranya melebihi partai partai politik yang lolos ambang batas, berbeda dengan pemilu presiden dan wakil presiden, prinsip orang bernilai sama (one person one value one vote) tidak dikenal dalam alokasi kursi dpr. konsep alokasi kursi dpr untuk pemilu adalah turunan dari alokasi kursi dpr hasil pemilu alokasi kursinya berdasarkan tingkat kepadatan penduduk setiap provinsi. satu kursi mewakili penduduk untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah, dan penduduk untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi, jika ambang batas diberlakukan, maka berdasarkan simulasi pemilu legislatif akan terjadi peningkatan suara hangus dari (empat koma delapan puluh satu keseratus) menjadi (enam belas koma lima puluh dua keseratus). hasil ini berdasarkan simulasi pemilu legislatif berkursi |
tp) tg, pngdiajukan oleh: i1. badan pemeriksa keuangan bpk), beralamat kantor jalan jenderal gatot subroto nomor jakarta berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada bambang widjojanto, s.h., ll.m., dan iskandar sonhadji, s.h., pekerjaan advokat, baik bertindak secara bersama sama maupun sendiri sendiri, beralamat jalan kh. mas mansyur nomor jakarta pusat, yang selanjutnya penerima kuasa memilih domisili kantor pemberi kuasa. selanjutnya disebut sebagai .ee0.oooooooeninnnnnnn pemohonemohon dan pemerintah: telah mendengar keterangan para saksi dari pemerintahemuka. dimaksud telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keuangan negara. dalam nomor tahun tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menetapkan bahwa:angka dan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara. unsur keuangan negara menurut nomor tahun adalahruang lingkup keuangan negara tersebut, bpk berwenang untuk melakukan pemeriksaan atasdalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, nomor tahun juga memberi sebagai ham pada abad xvii yang lalu john locke menyatakan sebagai berikut: meskipun bumi dan sega a makhluk ciptaan allah yang lebih rendah derajatnya adalah milik seluruh umat manusia, setiap orang berhak mempunyai harta milik pribadi sendiri: tak seorangpun berhak menguasai harta milik orang lain, selain dirinya sendiri. kerja tangan dan fisiknya dapat disebut sebagai usaha untuk mendapatkan hak miliknya. manusia mengolah apa saja yang disediakan oleh alam melalui bekerja. dengan cara demikian telah mewujudnyatakan sesuatu yang menjadi miliknya sendiri, karena itu berhak menjadi miliknya. dengan mengolah apa yang disediakan oleh alam, manusia merebut sebagian dari alam untuk dijadikan harta miliknya sendiri yang bukan menjadi harta milik seluruh umat manusia secara bersama sama. karena hak atas hasil kerjanya sendiri merupakan harta milik yang tak dapat diganggu gugat oleh orang lain, tidak seorangpun berhak merampas harta milik orang lain." hak atas harta benda atau hak atas harta kekayaan sebagai hak asasi manusia dewasa ini merupakan pandangan yang bersifat universal. tidak lagi dapat diklaim sebagai pandangan dari ideologi dan sistem ekonomi tertentu saja. tetapi telah diakui oleh hampir semua instrumen hukum ham internasional. maka tidak hanya tertuang dalam deklarasi umum hak asasi manusia ham) pbb, tetapi tertuang pula berbagai instrumen ham regional, antara lain seperti, konvensi amerika tentang ham american convention human rights), dan piagam afrika tentang ham dan hak hak rakyat, deklarasi kairo mengenai ham dalam islam, dan lain sebagainya. bahkan republik rakyat cina yang masih menganut ideologi komunis itu, pada tahun yang lalu mengamandemen konstitusinya guna memberi pengakuan hak privat atas harta benda sebagai hak asasi manusia. semua perkembangan instrumen ham itu hendak menegaskan, bahwa hak individu atas harta benda atau kekayaan sangat vital dan esensial bagi perkembangan hidup manusia. deklarasi umum ham pbb menyatakan: setiap orang mempunyai hak untuk memiliki kekayaan secara sendiri serta bersama orang orang lain. tidak seorangpun akan secara sewenang wenang dicabut kekayaannya. american convention human rights states follows: everyone has the right the use and enjoyment his property. the law may subordinate such use and enjoyment the interest society." one shall deprived his property except upon payment just compensation, for reasons public utility social interest, and the cases and according the forms established law. african charter human and peoples' rights states: the right property shall guaranteed. may only encroached upon the interest public need the general interest the community and accordance with the provisions appropriate laws." the cairo declaration human rights islam states follows: "a) everyone shall have the right own property acquired legitimate way, and shall entitled the rights ownership, without prejudice oneself, others society general. appropriation not permissible except for the requirements public interest and upon payment immediate and fair compensation". "(b) confiscation and seizure property prohibited except for necessity dictated law." sebagaimana diketahui pada zaman modern ini, pemilikan harta benda tidak hanya terdiri atas benda bergerak dan tidak bergerak saja, tapi juga benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, atau yang dapat diraba atau tak teraba (intangible property). bahkan lebih luas lagi kekayaan intelektual (intellectual property) seperti, hak atas karya cipta, hak merek, hak paten, hak atas rahasia dagang, dan informasi informasi yang bersifat confidential lainnya. perkembangan peran negara yang begitu luas bidang bidang ekonomi, sosial, dan budaya tanpa terasa telah mendorong pemerintah menciptakan property yang diberikan kepada rakyatnya. ketika pemerintah melalui keputusannya memberikan subsidi kepada yayasan atau orang orang tertentu, atau ketika pemerintah melalui keputusannya memberikan izin praktik bagi golongan profesi, maka sesungguhnya pemberian subsidi, izin praktik berprofesi itu menjadi property bagi para penerimanya. inilah yang barat sebut sebagai government created property atau government's largest (property pemberian pemerintah). hak milik atas harta benda tersebut atas sebagai ham tidak bersifat absolut. yang berarti penggunaan hak milik itu selalu dapat batasi oleh undang undang demi kepentingan umum. ini adalah suatu norma yang bersifat universal. berkenaan dengan relativitas perlindungan hak milik atau hak atas kekayaan, protokol pertama konvensi ham eropa menyatakan:". setiap orang atau badan hukum berhak untuk menikmati secara damai miliknya. tak seorangpun dicabut miliknya kecuali untuk kepentingan umum dan tunduk pada syaratsyarat yang ditetapkan oleh undang undang dan prinsip prinsip hukum internasional. ketentuan ketentuan terdahulu tidak akan, betapapun, dalam suatu cara menghalangi hak suatu negara menegakkan hukum sebagaimana dipandang perlu untuk mengawasi penggunaan harta kekayaan agar sesuai dengan kepentingan umum atau untuk menyelamatkan pembayaran pajak pajak atau sumbangan sumbangan lainnya atau denda denda ). bahwa hak atas harta benda atau hak atas kekayaan itu tidak bersifat mutlak, dan demi kepentingan umum dapat awasi penggunaannya atau bahkan cabut secara tegas nyatakan dalam dan nomor tahun ham menyatakan, hak milik mempunyai fungsi sosial". ham menyatakan:dengan demikian hak milik atas harta benda selalu dapat dibatasi atau dikontrol penggunaannya atau pengamatannya, namun pembatasan atau bahkan pencabutan bila perlu harus didasarkan pada tiga prinsip, yaitu, harus sesuai dengan hukum (lawful), tidak sewenang wenang, dan proporsional. hak milik para wajib pajak atas informasi yang bersifat confidential, seperti, surat pemberitahuan pajak, surat ketetapan pajak skp), laporan keuangan, dan daftar harta miliknya merupakan suatu hak yang bersifat asasi. namun demi kepentingan umum, misalnya kepentingan perpajakan hak milik atas informasi confidential itu dapat diterobos oleh petugas pajak. dalam hal itu informasi confidential itu dipinjam serahkan kepada kantor pelayanan pajak guna sebagai dasar untuk penetapan kewajiban pajak yang akurat, benar dan adil. namun pada sisi yang lain petugas pajak sebagai otoritas publik (negara) diwajibkan untuk melindungi keselamatan dan kerahasiaan hak milik atas informasi confidential para wajib pajak yang berada bawah kekuasaannya dari kemungkinan disalahgunakan oleh petugas pajak atau pihak lain. hak milik wajib pajak berupa informasi confidential tersebut dapat pula dikategorikan sebagai "rahasia dagang yang berarti bawah undang undang rahasia dagang nomor tahun wajib dilindungi. undang undang rahasia dagang menyatakan sebagai berikut: butir".run"". hal itu berarti pengungkapan (disclosure) informasi tersebut, tanpa persetujuan pemiliknya merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang mengundang tuntutan pidana dan perdata bagi para pelakunya. dalam rangka adanya suatu keseimbangan, yaitu antara perlindungan hak asasi wajib pajak dan kepentingan umum, yakni, kepentingan pemeriksaan, penyidikan dan pengadilan, setiap pengungkapan (disclosure) informasi confidential milik wajib pajak harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang undang. inilah prosedur hukum yang menjaga titik keseimbangan antara pada satu sisi kewajiban negara untuk melindungi hak asasi para wajib pajak dan kepentingan umum, yaitu pemeriksaan dan penegakan hukum perpajakan. titik keseimbangan ini dijaga oleh apa yang dalam hukum hak asasi manusia disebut sebagai due process law. yang berarti suatu mengesampingkan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas perlindungan harta benda berupa informasi confidential hanya dapat dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang ditetapkan oleh undang undang. due process law ini dalam negara hukum mengemban fungsi ganda, yaitu, untuk mencegah kesewenang wenangan kekuasaan, dan fungsi yang lain, yaitu memberikan kepastian hukum. dari perspektif ini, pemberian akses kepada bpk atas infomasi informasi confidential milik wajib pajak, tanpa melalui prosedur hukum, yaitu penetapan atau lebih tegas lagi persetujuan atau izin oleh pemerintah g.g menteri keuangan kepada para pejabat perpajakan dan tenaga ahli yang ditugaskan, terang benderang merupakan pelanggaran asas due process law dan berpotensi menimbulkan bahaya ganda (double jeopardy) bagi para wajib pajak. double jeopardy berarti wajib pajak pada satu sisi menghadapi pemeriksaan oleh petugas kantor pajak, dengan segala risikonya, dan pada sisi yang lain, wajib pajak terancam menghadapi pemeriksaan oleh bpk dengan segala risikonya. keadaan bahaya ganda yang dapat mengancam wajib pajak itu jelas dapat menimbulkan dampak buruk bagi ham wajib pajak, yang dapat berupa, represi, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. dari perspektif ham, sesungguhnya (2a) huruf dan penjelasan (2a)nomor tahun telah sesuai dengan ketentuandengan demikian, (2a) huruf guo adalah sebuah prosedur hukum yang melayani dua kepentingan, yaitu perlindungan ham para wajib pajak dan kepentingan pemeriksaan oleh, antara lain bpk. frasa "yang ditetapkan oleh menteri keuangan. merupakan prosedur hukum yang mencerminkan implementasi kewajiban negara untuk melindungi ham para wajib pajak, dan pada saat yang sama mencerminkan pula tugas pemerintah untuk melayani kepentingan umum, yakni, institusi negara dalam melakukan pemeriksaan pajak, mana menteri keuangan menetapkan pejabat dan tenaga ahli untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara, termasuk bpk atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara. sejalan dengan itu, frasa "memberikan keterangan atau pemerintah" harus masih dalam semangat yang sama, yaitu, memenuhi kewajiban hukum negara, terutama pemerintah untuk melindungi ham wajib pajak dan tugas melayani kepentingan umum, antara lain pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum perpajakan, maka penjelasan (2a) guo harus dipandang sebagai sebuah eksplanasi tentang informasi apa saja yang dapat dibuka kepada pihak pemeriksa. ini justeru harus dinilai sebagai sikap keterbukaan dirjen pajak. i2. menimbang bahwa pemerintah telah mengajukan dua orang saksi frederik tumbuhan dan herald kasasi yang telah dengar keterangannya bawah sumpah pada persidangan tanggal februari pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: keterangan saksi frederik tumbuhan adapun ratio legis undang undang kup dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan kepada wajib pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum. berdasarkan maksud dan tujuan diundangkannya undang undang kup, sesungguhnya secara taat asas melaksanakan amanat uud yang menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama muka hukum bagi setiap wajib pajak, setiap orang. jaminan kepastian hukum yang adil atau rechtszekerheid dan perlakuan yang sama muka hukum rechtsgelijkheid atau equality before the law merupakan condition sine gua non atau syarat mutlak bagi terwujudnya bahwa negara republik indonesia adalah negara hukum. sesungguhnya menyimak ketentuan perpajakan maka kesimpulan yang tak terelakkan adalah bahwa ketentuan ketentuan dalam tersebut merupakan perwujudan konsisten dan pelaksanaan secara taat asas dari dan dan uud pembatasan sebagaimana diatur dalam (2a), dan kup yang mempersyaratkan perlunya ketetapan dan atau perlunya pemberian izin tertulis terlebih dahulu dari menteri keuangan bagi pejabat dan atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada dan adalah konsekuensi logis dan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam juncto perpajakan. sungguh tidak berdasarkan nalar yang sehat satu pihak menerima ketentuan sebagaimana diatur dalam dan namun lain pihak menolak serta mengingkari kewenangan menteri keuangan untuk menetapkan pejabat atau tenaga ahli serta untuk memberi izin tertulis kepada pejabat dan atau tenaga ahli tersebut sebelum mereka boleh memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak yang ada pada mereka kepada pihak lain. kewenangan tersebut mutlak perlu untuk terlaksananya keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang bersangkutan, baik dia itu pejabat pajak, tenaga ahli, maupun wajib pajak itu sendiri yang dengan itikad baik dalam keyakinan perlindungan kerahasiaan yang wajib dipegang teguh oleh pejabat dan atau tenaga ahli telah mempercayakan milik pribadi wajib pajak kepada menteri keuangan casa guo dirjen pajak mengenai data dan informasi milik pribadi wajib pajak dalam rangka mentaati peraturan perundang undangan perpajakan. mengabulkan permohonan bpk sebagaimana termuat dalam permohonan pengujian (2a) huruf dan penjelasan terhadap uud akan secara tak terelakkan berakibat melahirkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak yang niscaya akan menyarankan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan hal mana dijamin oleh uud adapun alasan dan argumen hukum bahwa (2a) huruf perpajakan dan penjelasan mengingkari dan bertentangan dengan uud menurut saksi tidak benar. apabila diperhatikan bahwa kebebasan dan kemandirian bpk adalah kebebasan dan kemandirian dalam kerangka negara hukum. dalam mana perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah sebagaimana ditegaskan oleh uud memperhatikan bahwa bpk adalah lembaga negara bagian dari negara maka menurut saksi bpk ikut bertanggung jawab atas terlaksananya hak asasi wajib pajak sebagaimana uud berdasarkan uraian atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya apabila hak asasi setiap orang termasuk wajib pajak tentunya sebagaimana diatur dalam sampai dengan uud secara taat asas, diri dan dilaksanakan oleh tiap pejabat negara dan pejabat pemerintahan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku akan dapat terwujud tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang adil dan beradab sebagaimana diamanatkan oleh sila kedua pancasila dan akan terlaksana negara hukum secara nyata atau rectstaat materiel sebagaimana ditegaskan dalam uud keterangan saksi herald kasasi saksi adalah seorang wajib pajak yang memiliki npp sejak tahun dan sejak itu aktif membayar pajak, memenuhi kewajiban saksi sebagai warga negara. semula saksi hanya memiliki penghasilan tunggal sebagai pegawai negeri sipil universitas indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan hanyalah berupa pajak penghasilan yang langsung dipotong oleh lembaga tempat saksi bekerja. namun untuk memenuhi asas self assessment, dengan sukarela saksi meminta npp dan setiap akhir periode satu tahun, saksi wajib mengisi spt dan melaporkan susunan penghasilan dan kekayaan saksi selama satu tahun tersebut. selanjutnya, saksi memperoleh penghasilan penghasilan lain waktu berkembang. luar gaji saksi punya income lain baik berupa honorarium sebagai pembicara, honorarium mengajar menguji, royalti buku sebagai penulis, gaji sebagai komisaris asuransi kesehatan, dan sebagainya. dengan sumber penghasilan yang berbeda beda itu, maka adalah kewajiban bagi saksi untuk menyimpan segala dokumen dan melaporkannya kepada kantor pajak. pelaporan itu sendiri sesungguhnya berkonsekuensi adanya pembayaran tambahan kepada negara karena dari dua hal, yaitu adanya penghasilan yang belum dipotong pajak, dan pergeseran income brackets karena besarnya pengenaan pajak yang bersifat progresif. sebagai pemikir yang sering diundang oleh media massa maka dan terlebih setelah saksi menjadi bintang iklan maka pekerjaan orang orang seperti saksi otomatis menimbulkan perhatian petugas pajak, ini terus terang tidak nyaman. dan oleh karena itu pula wajar bila tokoh tokoh publik yang sering muncul media massa, apakah dia akademisi, pakar (ahli), seniman (selebritis), seminaris (pembicara pembicara publik), pengusaha, motivator, akan menjadi sasaran pemeriksaan pajak. sebagai wajib pajak, saksi sendiri telah mengalami pemeriksaan pajak sebanyak dua kali, sejak saksi memiliki npp itupun enam tahun saksi sekolah amerika. jadi mungkin kalau saksi indonesia saksi diperiksa empat lima kali dan setiap kali pemeriksaan tentu ada hal hal yang kadang agak mengganggu "kenyamanan" saksi. kenyamanan" sebagai warga negara yang mempersiapkan hari tuanya dengan menabung, membeli asset dan sebagainya, yang dalam banyak hal adalah bersifat "rahasia" dan "pribadi" tiba tiba harus dibuka karena semua diminta dokumen dokumennya bahkan mereka mau melihat lebih detail lagi dan ditunjukkan kepada petugas pemeriksa. data data rahasia itu dapat berupa identitas pribadi dan keluarga, tempat tinggal, tabungan, portofolio, aset (surat surat berharga), properti, hutang, warisan, hibah, dan harta harta bergerak atau tidak bergerak lainnya. namun demikian, hadapan petugas, saksi selalu ditunjukkan kitab undang undang perpajakan yang salah satu nya menandaskan bahwa segala identitas dan informasi itu akan dijaga kerahasiaannya. bahkan petugas pajak tidak dapat menyerahkan begitu saja data pribadi saksi kepada pihak lain, itu ditunjukkan, hati saksi lega, walaupun selalu ada rasa was was, karena selain data data itu bersifat pribadi, informasi yang saksi berikan dapat menjadi sangat berguna bagi pihak pihak tertentu yang mempunyai itikad yang kurang baik sebab sudah menjadi pengetahuan umum, kekayaan yang meningkat akan selalu menjadi incaran para penjahat dan pemeras. belum lagi data data lain yang bersifat "bisnis" yang dapat dipakai oleh para "pesaing" usaha maupun "pemasar" belakangan yang dapat mengganggu privacy. ini jelas terasa sekali belakangan ini. dalam kehidupan yang demikian, sudah pasti sebagai warga negara, saksi butuh perlindungan dan penjagaan dari negara termasuk dari bpk dari mana saksi butuh perlindungan. bagi para pembayar pajak, pemberian informasi kepada pihak yang berwajib selalu didasarkan pemikiran bahwa data data itu tidak akan diserahkan begitu saja kepada pihak lain tanpa ada persetujuan dari pemiliknya dan tanpa ada pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab. sehari hari saksi menyadari betul, kehidupan pribadi saksi sebagai tokoh publik telah menjadi perhatian masyarakat. tetapi saksi juga menjadi sasaran kegiatan bisnis (pemasaran) dan tentu saja tekanan tekanan lain yang tidak selalu menyenangkan. maka tidak mengherankan, apabila semakin sedikit pihak yang mengetahui dokumen dokumen pribadi, akan menjadi lebih baik. kepercayaan publik bahwa kita memerlukan transparansi dalam berbagai bentuk kehidupan tentu saja harus dipahami bahwa transparansi bukan berarti harus telanjang, sehingga segala bentuk yang menjadi bagian kehidupan yang sangat pribadi pun harus dapat dilihat oleh publik. kita tidak berbicara undang undang atau ketentuan ini hanya satu hari depan, kita hidup era digital segala sesuatu itu begitu mudah di copy disebarkan. kalau kita bicara digital itu era yang penuh kecepatan tidak dapat dikendalikan, tidak dapat dihapus bahkan era itu era meng entertain informasi dan timbul cybercrime. uud pada dasarnya menjamin hak hak saksi, yang menyangkut hak hak asasi warga negara republik indonesia. saksi masih ingat betul betapa kerahasiaan pribadi seseorang itu menjadi sangat vital. dalam sejarah tercatat sejumlah kejadian yang memilukan ketika data mengenai identitas dan kekayaan seseorang beredar luas, serta disalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. amerika serikat sendiri, beberapa negara boleh disebutkan beberapa kejadian kejadian seingat saksi dari pengetahuan yang pernah saksi baca era perang dunia ii, biro pusat statistik amerika bahkan pernah menolak permintaan badan intelijennya untuk mendapatkan data data mengenai warga keturunan jepang. semua itu dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa responden dalam survey akan memberikan data datanya kalau kerahasiaan mereka dijamin. dapat dibayangkan apa jadinya bila biro pusat statistik amerika pada saat itu membiarkan data itu dapat diakses oleh pihak pihak lain yang dapat digunakan untuk kepentingan kepentingan tertentu. dengan demikian saksi selaku wajib pajak selalu mengharapkan kesetiaan bagi negara untuk melindungi warganya dan mencegah data data pribadi yang saksi titipan agar tidak diserahkan begitu saja kepada pihak lain yang tidak berkepentingan. kewenangan kepada bpk untuk meminta dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang serta mengakses semua data, yang diatur dalam ketentuan huruf dan dan pelanggaran atas kewajiban ini diancam dengan pidana penjara, sebagai berikut:nomor tahun dan nomor tahun sebagai atribusi dari ketentuan juncto uud secara tegas mengatur tentang kewajiban setiap orang untuk memberikan data, keterangan, dan atau dokumen yang diminta bpk. kewajiban ini tidak dapat disimpan dengan yang bersifat sektoral, bahkan sebaliknya sektoral yang mengatur juga tentang pemeriksaan keuangan negara seharusnya berpedoman pada nomor tahun dan nomor tahuada solusi lain yang mungkin dapat ditawarkan sebagai wajib pajak kalau tidak ingin ketua bpk minta izin dari menteri keuangan ada baiknya minta izin kepada saksi sebagai wajib pajak dan saksi kira ini saatnya kalau memang seperti saksi akan membentuk asosiasi wajib pajak untuk melindungi kepentingan wajib pajak. selain masalah privacy, wajib pajak juga membutuhkan kepastian hukum. perekonomian indonesia yang berubah ubah, mendorong warga negaranya untuk menabung dan mempersiapkan anak anaknya agar dapat bersekolah dengan baik. maka dalam keadaan yang demikian saksi kira semua sudah mengetahui bahwa salah satu bidang yang penting saat ini adalah perencanaan keuangan. perencanaan keuangan menjadi sangat penting dalam kehidupan modern yang terutama menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian. sebagai wajib pajak yang sudah dua kali mengalami pemeriksaan, saksi menemukan bahwa setiap kali saksi mengalami pemeriksaan, selalu saja ditemui posisi "kurang bayar" yang mengakibatkan wajib pajak harus memecahkan tabungan untuk memenuhi kewajibannya, ini adalah realita yang saksi hadapi. pemeriksaan seperti ini, sekali tengah diputuskan, saksi harapkan bersifat final karena bila tidak akan sangat mengganggu perencanaan keuangan keluarga. memang betul bahwa kalau diperiksa berkali kali mungkin akan membayar beberapa kali lagi dapat meningkat, tetapi harap diingat ini sebagai seorang yang berpengetahuan ilmu saksi dan ilmu perilaku saksi menemukan lapangan wajib pajak juga semakin pintar mengetahui bahwa dia diperiksa dan kalau diperiksa itu dikenakan sekitar lagi kurang bayar, maka wajib pajakpun mengambil posisi menyediakan cadangan jadi tidak diberikan bayaran penuh sehingga ini menjauhkan dari prinsip self assessment yang prinsipnya saksi dipercaya, saksi memberikan cadangan. jadi kalau pemeriksaan dipersepsikan akan beberapa kali maka wajib pajakpun akan mengambil posisi yang demikian. jadi tidak mengherankan mudah untuk diramalkan penerimaan pajak negarawan juga dari wajib pajak pribadi akan mengalami penurunan karena cadangan diambil dari dana yang sudah direncanakan atau dibayar. meski belum memenuhi rasa keadilan, sistem yang sudah ada, dalam beberapa tahun belakangan ini haruslah diakui telah berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. saksi adalah orang yang menyaksikan itu semua. petugas petugas pajak yang jauh lebih profesional dan jujur mulai dapat saksi temui, bahkan dapat mengajarkan hal hal yang bersifat positif, mungkin juga ini subjektif karena mereka juga khawatir bertemu dengan saksi tetapi rasanya masa lalu sulit saksi temui orang orang seperti itu. kemajuan dan proses transformasi yang diajarkan kantor kantor pajak saksi rasakan semakin membaik. dalam hal adanya keberatan, bagi saksi sebagai wajib pajak juga dapat menemukan jalan formal yang legal sehingga lebih mendorong kepastian berusaha dan perencanaan keuangan atau investasi untuk pendidikan anak anak dan hari tua saksi. saksi menyaksikan sendiri suatu kejadian, ketika saksi menjadi panitia seleksi pimpinan kpk. beberapa calon pesertanya adalah teman teman dari bpk walaupun mereka datang sendiri, tetapi ada satu hal yang menarik maka ini menyangkut data pribadi. salah satu peserta, mengatakan kekecewaannya karena ada laporan yang sudah ditemukan lapangan ternyata tidak diteruskan atasannya dan pada waktu saksi kejar apa yang anda lakukan? kalau anda mau jadi pimpinan kpk apa yang anda lakukan? pada saat itu anda mengalami seperti itu, apa yang anda lakukan? dia menjawab ya, kalau tidak dapat diurus sana dan pimpinan tidak meneruskan kami serahkan teman teman lsm. ini tentu saja sangat mengkhawatirkan bagi saksi. atas dasar itu, keinginan pihak lain yang hendak memeriksa kembali wajib pajak, terkecuali bila yang bersangkutan terlibat masalah hukum, ada fakta fakta yang merugikan negara, saksi sendiri sebagai wajib pajak menyarankan hendaknya itu dihindarkan. mari berpikir yang luas lebih besar pada kepentingan sebagai warga negara dan untuk kehidupan yang lebih baik. hendaknya selalu dapat membedakan mana yang menjadi hak warga negara dan mana yang telah menjadi hak negara. intervensi yang berlebihan terhadap hak warga negara hanya akan menimbulkan rasa tidak percaya dan ini menimbulkan dampak cost bagi negara yang justru memberatkan wajib pajak karena bebannya semua kembali pada wajib pajak sendiri dan pada akhirnya dapat merugikan negara itu sendiri. bagaimana kalau nyatanya data ini menyebar juga dan harus dijalankan? sebagai warga negara tentunya akan tetap patuh, namun harap dipertimbangkan bahwa kemungkinan akan semakin sedikit orang yang menginginkan memiliki npp dan barangkali mereka yang memiliki npp pun tidak akan menyerahkan data yang lengkap i2. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan pihak terkait langsung kamar dagang dan industri indonesia kadin)latar belakang uud menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara. ketentuan ini dinyatakan dalam uud perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut secara sistemik telah dijabarkan dalam undang undang, khususnya nomor tahun sebagaimana diubah terakhir dengan nomor tahun tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. pengajuan materi atau judicial review oleh bpk terhadap (2a) huruf dan penjelasan (2a) undang undang guo terhadap uud dengan permohonan agar mahkamah konstitusi menyatakan guo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berpotensi menimbulkan pelanggaran atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan konstitusi kepada setiap orang, dalam hal ini kepada wajib pajak khusunya terhadap data dan informasi wajib pajak yang ada tangan ditjen pajak. data dan informasi tersebut diserahkan kepada ditjen pajak dengan maksud untuk semata mata digunakan ditjen pajak untuk melakukan pengawasan dan digunakan menghitung kembali pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan tidak untuk kepentingan lain apalagi oleh instansi luar ditjen pajak. apabila bpk dapat mengakses seluruh informasi data dan dokumen wajib pajak maka jaminan berupa perlindungan dan kepastian hukum dimaksud akan menjadi sirna dan dapat menimbulkan beban pajak yang setiap waktu dapat berubah manakala kemudian bpk mempermasalahkan perhitungan pajak yang jumlahnya telah ditentukan dalam ketetapan. dalam sistem perpajakan yang berlaku dalam hal terjadi perbedaan perhitungan pajak atau sengketa pajak antara wajib pajak dan ditjen pajak, undang undang guo telah mengatur mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa tersebut. dalam hal bpk mempunyai wewenang untuk mengakses seluruh data, informasi dan dokumen wajib pajak yang ada tangan ditjen pajak dan kemudian menguji kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perawakannya, maka sistem perlindungan dan kepastian hukum dimaksud termasuk sistem penyelesaian sengketa pajak akan rusak. sengketa pajak dan penyelesaiannya menjadi rancu dan hal ini merusak kepastian hukum. tentang ketidakpastian hukum undang undang guo telah memiliki sistem tersendiri dalam memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum termasuk penyelesaian sengketa. dalam sistem tersebut telah diatur hak dan kewajiban dari wajib pajak dan ditjen pajak serta wewenang dari ditjen pajak, pengadilan pajak, dan mahkamah agung dalam menyelesaikan sengketa pajak: undang undang guo telah mengatur dalam hal apa dan bagaimana menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, memperbaiki ketetapan pajak yang salah atau tidak benar, pemeriksaan pajak, tata cara pengajuan keberatan maupun penyelesaian sengketa pajak sebagai berikut: untuk menguji pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, ditjen pajak dengan syarat syarat tertentu diberi wewenang oleh undang undang untuk melakukan pemeriksaan pajak dan sebagai hasilnya diterbitkan surat ketetapan pajak, apabila wajib pajak tidak setuju dengan surat ketetapan pajak, wajib pajak dapat mengajukan keberatan dan berdasarkan undang undang keberatan diajukan kepada ditjen pajak dan ditjen pajak diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa pajak dimaksud dan hasilnya adalah diterbitkannya keputusan keberatan, dalam hal wajib pajak tidak setuju dengan keputusan keberatan, wajib pajak dapat mengajukan banding yang diajukan kepada pengadilan pajak dengan nomor tahun tentang pengadilan pajak, pengadilan pajak diberi wewenang untuk memeriksa sengketa pajak dimaksud dan menerbitkan putusan pengadilan pajak, da. dalam hal wajib pajak atau ditjen pajak tidak setuju dengan putusan pengadilan pajak, ditjen pajak atau wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali kepada mahkamah agung dan mahkamah agung akan memeriksa sengketa pajak dan menerbitkan putusan peninjauan kembali, ketentuan mengenai prosedur pemeriksaan pajak, tata cara memperbaiki ketetapan pajak yang salah tidak benar, tata cara pengajuan keberatan, maupun penyelesaian sengketa pajak sebagaimana diatur dalam undang undang guo telah merupakan sebuah sistem yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada wajib pajak dan ditjen pajak, serta wewenang dari ditjen pajak, pengadilan pajak dan mahkamah agung. kerahasiaan data, informasi dan dokumen wajib pajak yang ada tangan ditjen pajak termasuk dalam sistem pemberian jaminan perlindungan dan kepastian hukum tersebut, pemeriksaan oleh bpk yang bebas dan mandiri terhadap berkas berkas wajib pajak dapat mengakibatkan wajib pajak yang sudah selesai diperiksa oleh dithanya dapat dilakukan bila terdapat ada data baru atau data yang semula belum terungkap. kalau tidak terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap, pemeriksaan tersebut bertentangan dengan undang undang. hal ini akan merusak tatanan sistem perpajakan yang sudah berjalan dan menimbulkan ketidakpastian hukum, s5. apabila bpk melakukan pemeriksaan atas data dan dokumen wajib pajak dan hasil temuan pemeriksaan tersebut terdapat perbedaan angka penghitungan pajak maka sesuai kewenangan bpk dalam tahun dan akan dikeluarkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang. dalam memeriksa kinerja instansi pemerintah, bpk juga melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang secara teknis kewenangannya berada bawah instansi pemerintah yang bersangkutan sebagai alat pembuktian dan mencari sumber potensi penerimaan keuangan negara. posisi pelaku usaha dalam pemeriksaan seperti ini menjadi tidak jelas. antara sebagai alat pembantu atau sebagai terperiksa. dalam praktiknya status pelaku usaha atau wajib pajak kemudian berubah dari alat bantu menjadi yang terperiksa, tujuan pemeriksaan tidak hanya menyangkut pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, namun juga diperluas tujuan tertentu atas penerimaan negara. pengertian dan batasan tujuan tertentu ini tidak diberitahukan kepada pelaku usaha yang diperiksa. metode pemeriksaan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha berpedoman pada standar audit pemerintahan tahun standar audit pemerintahan ini tidak diketahui, tidak diberitahukan, dan tidak disosialisasikan kepada pelaku usaha yang diperiksa. tujuan pemeriksaan bpk adalah untuk menguji dan menilai apakah sistem pengendalian internal telah dirancang dan telah dilaksanakan secara memadai. informasi keuangan disajikan dengan kriteria yang ditetapkan dan entitas yang diperiksa telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu. sasaran pemeriksaan bpk diarahkan kepada kewajaran perhitungan pungutan negara. dalam praktiknya pemeriksaan untuk alasan potensi penerimaan sering mendominasi pemeriksaan atas kepatuhan dan bpk menetapkan batasan kewajaran secara sepihak dalam rangka mencari potensi penerimaan keuangan negara dimaksud. penetapan kewajaran oleh bpk merujuk pada peraturan umum dan terkini, cenderung mengesampingkan peraturan atau ketentuan khusus yang telah dibuat sebelumnya. untuk mencari potensi penerimaan bpk cenderung memaksakan warnanya tanpa dasar hukum yang kuat dan kurang menghormati ketentuan atau kontrak yang berlaku. akurasi angka temuan bpk banyak dipertanyakan dalam menghitung pajak atau pungutan berhutang dan atau potensi penerimaan bpk dapat menggunakan metode seperti ekstrapolasi, aktualisasi dan sebagainya. sehingga akurasi angka temuan bpk banyak dipertanyakan. hasil temuan pemeriksaan disampaikan secara tertulis kepada pelaku usaha. pelaku usaha dapat menyampaikan sanggahan tertulis atas hasil temuan, tetapi diterima atau tidaknya sanggahan pelaku usaha tidak diberitahukan kembali dan tidak selalu dikoreksi oleh bpk jika ada kesalahan hitung atau analisa pihak bpk. finalisasi atas hasil temuan bpk tidak dilakukan closing conference atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan antara bpk, instansi pemerintah teknis, dan pelaku usaha atau dalam hal ini terperiksa. hasil temuan bpk termasuk dan khususnya temuan atau wacana atas potensi penerimaan disampaikan kepada dpr dan dipublikasikan media dan website bpk tanpa seizin atau pemberitahuan instansi pemerintah teknis dan terperiksa atau wajib pajak. hal ini merupakan pelanggaran terhadap kerahasiaan wajib pajak yang dijamin dalam undang undang kup, tidak diatur ketentuan atas prosedur keberatan atas terperiksa atau wajib pajak terhadap metode pemeriksaan dan hasil temuan bpk. dalam permohonannya antara lain bpk memohon kepada mahkamah konstitusi yaitu untukdalam permohonannya bpk juga menginginkan yaitu agar. atas permohonan tersebut kadin indonesia berpendapat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena apabila terjadi perbedaan perhitungan pembayaran pajak akan mengakibatkan wajib pajak yang telah membayar pajak atau telah diperiksa oleh dirguo hanya dapat dilakukan bila terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap. apabila tidak terdapat data baru atau data semula yang belum terungkap pemeriksaan tersebut bertentangan dengan undang undang. permohonan bpk untuk menyatakan sebagian isi (2a) huruf guatas permohonan tersebut kadin indonesia berpendapat bahwa undang undang guo tidak menghalangi bpk untuk memeriksa dirjen pajak. pada dasarnya bpk dapat saja memeriksa dirjen pajak sepanjang mendapat persetujuan menteri keuangan dan persetujuan tersebut tetap diperlukan agar mendapat kepastian hukum. apabila terdapat keluhan akan kesulitan untuk mendapatkan persetujuan menteri keuangan, kadin berpendapat hal tersebut lebih pada permasalahan koordinasi dan komunikasi kedua belah pihak yang harus diperbaiki pada masa mendatang. permohonan bpk untuk menyatakan sebagian isi (2a) huruf guatas permohonan ini kadin indonesia berpendapat bahwa pemeriksa dalam hal perpajakan yang berkaitan dengan wajib pajak tetap hanya pada satu lembaga yang berwenang untuk menghindari perbedaan persepsi, mekanisme, dan perhitungan pajak. kondisi perekonomian nasional saat ini masih memprihatinkan. seyogianya wajib pajak tidak harus menerima keadaan yang lebih sulit lagi. lagi pula tambahan ketidakpastian hukum akan mengurangi minat investasi, mengganggu perekonomian nasional, dan pada akhirnya berpengaruh negatif pada kesejahteraan masyarakat, selain itu berkaitan dengan hak kadin, selaku warga negara dilindungi oleh konstitusi uud tentangmaka kadin merasa terancam hak konstitusinya akan dilanggar dengan adanya permohonan judicial review oleh bpk tersebut. samping kemungkinan dianggapnya hak konstitusi kadin tersebut juga terdapat kemungkinan dianggapnya hak konstitusi kadin yang lainnya berkaitan dengan keterangan pribadi wajib pajak yang adalah rahasia dan merupakan hak milik pribadi serta mendapat perlindungan oleh negara atau hak asasi manusia yang dijamin oleh uud pada 28h dan karena hal tentang kerahasiaan wajib pajak telah dijelaskan secara panjang lebar dalam keterangan pemerintah, maka kadin tidak akan mengulang untuk mengubahnya. dengan mempertimbangkan hal hal tersebut maka kadin indonesia menyatakan berkeberatan dan menolak atas permohonan judicial review oleh bpk kepada mahkamah konstitusi. menimbang bahwa dpr telah memberikan keterangansebagai berikut: ketentu(2a) huruf menyebutkan bahwa:ari ketentuan (2a) huruf yang dianggap pemohon membatasi hak konstitusionalnya adalah terkait dengan frasa ditetapkan menteri keuangan untuk dan frasa atau instansi pemerintah . penjelasan (2a) yang menyebutkan bahwa::tentuan ketentuan (2a) huruf dan penjelasan (2a) oleh pemohon dianggap bertentangan dengan uud yaitu: berbunyidari ketentuan ini, menurut pemohon, pemeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara hanya satu yakni badan pemeriksa keuangan bpk) yang bebas dan mandiri. hak konstitusional pemohon, yang menurut pemohon telah dirugikan oleh itu sebagai berikut: bahwa menurut pemohon guo, norma yang diatur dalam (2a)karena pejabat pajak danpenjelasan (2a) nomor tahun juncto nomor tahun merupakan norma konstitusionalitas karena merugikan kewenangan konstitusional bpk. a). frasa ditetapkan menteri keuangan untuk dalam (2a) huruf nomor tahun juncto nomor tahun merugikan kewenangan konstitusional bpk. guo merumuskan norma larangan kepada setiapjelasan tersebut menetapkan bahwa yang dimaksud pejabat adalah petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas bidang perpajakan. namun demikian dalam (2a) huruf guo dirumuskan suatu pengecualian bahwa pejabat dan atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh menteri keuangan, dapatadapun bunyi selengkapnya ketentuan dan (2a) huruf guoahwa frasa "atau instansi pemerintah dalam (2a) huruf undang undang guo, menurut pemohon guo telah merugikan kewenangan konstitusional bpk. hal ini menurut pemohon guon instansi pemerintah . pemohon guo berpendapat, bahwa menurut uud secara tegas menyebutkan bahwadengan lembaga negara lainnya. bahwa oleh karena itu, pemohon guo beranggapan rumusan (2a) huruf undang undang guo, sepanjang menyangkut frasa "oleh karena itu, pemohon guo berpendapat frasa "ditetapkan menteri keuangan untuk dan frasa "atau instansi pemerintah dalam (2a) huruf undang undang guo, telah merugikan kewenangan konstitusional bpk, karenanya bertentangan dengan uud bahwa menurut pemohon guo, juga penjelasan zoleh karena tidak semua data dan atau keterangan dapat diberikan kepada bpk selaku lembaga negarabahwa menurut pemohon guo, rumusan penjelasan za) undang undang guo tidak menjelaskan materi guo, tetapi memuat materi baru yang tidak diatur dalam dengan demikian, pemohon guo berpandangan bahwakualifikasikan sebagai bertentangan dengan uud keterangan dpr ri. atas dasar permohonan pemohon guo dapat dijelaskan sebagai berikut: pemohon dalam permohonan guo mendalilkan secara bebas dan mandiri. kewenangan tersebut diperkuat dalam beberapa undang undang yaitukhususnya dan undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan, khususnya dan namun undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun telah membatasi kewenangan bpk, melalui norma yang diatur dalam (2a) huruf dan penjelasan (2a). dikatakan membatasi karena menurut norma yang diatur dalam ketentuan (2a) huruf undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undangguo, dapat diterangkanyabahwa pemohon guo juga mendalilkan dalam permohonannya bahwa (2a) huruf undang undang guo mengenai frasa "atau instansi pemerintah , menurut pemohon guo telah merugikan kewenangan konstitusional bpk. oleh karenalam hal ini sesuai undang undang dasar negara republik indonesia tahun adalah bpk dan "instansi pemerintah . terhadap dalil pemohon tersebut dapat diterangkan bahwa yangbahwa pemohon dalam permohonan guo mendalilkan bahwa menurut penjelasan (2a) undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun tidak semua data dan atau keterangan dapat diberikan kepada bpkterhadap dalil pemohon tersebut dapat diterangkan bahwa perlu dipahami secara lebih seksama adalah mengenai prinsip perpajakan secara umum. dalam prinsip perpajakan memberikan kebebasan kepada setiap wajib pajak untuk mengisi kewajiban perpajakan (prinsip self assessment). kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh wajib pajak merupakan domain private yang tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun. prinsip selundang undang nomor tahun,, maka hal ini sebagai domain publik. terkait dengan penjelasan (2a) perpajakan, makapemerintah menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan guo adalah menguji konstitusionalitas (2a) huruf dan penjelasan (2a)yang disempurnakan denganualifikasinya sebagai lembaga negara yaitu badan pemeriksa keuangan republik indonesia bpk), sebagaimana dimaksud uud yang mengdengan demikian, pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud huruf mk, menimbang, dengan demikian, yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh mahkamah adalah apakah dalam kualifikasi pemohon sebagai lembaga negara, sebagaimana dimaksud dalam paragraf atas, hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya (2a) huruf dan penjelasan (2a) perpajakan. berkenaan dengan hal ini, pemohon mendalilkan sebagai berikut: bahwa pemohon secara konstitusional berdasarkan uud memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri: bahwa kewenangan pemohon sebagaimana disebut pada atas memperoleh justifikasi dan penegasan beberapa undang undang, yaitu: undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan (selanjutnya disebut bpk). bpk menyatakan,keuangan negara). pemeriksaan keuangan negara menyatakan, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh bpk meliputipemeriksaan keuangan negara menyatakan, bahwa berdasarkan ketentuan pemeriksaan keuangan negara juncto undang undang nomor tahun tentang keuangan negara (selanjutnya disebut keuangan negara), bpk berwenang melakukan pemeriksaan atas seluruh keuangan negara: bahwaatas, telah dibatasi oleh norma yang terdapat dalam (2a) huruf dan penjelasan (2a) perpajakan. dikatakan membatasiperpajakan dimaksud juga menggambarkan bahwa kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara tidak hanya dimiliki oleh lembaga negara , yaitu bpk, tetapi juga dimiliki oleh instansi pemerintah . sementara itu, penjelasan (2a) perpajakan dikatakan membatasi sebab tidak semua data dan atau keterangan dapat diberikan kepada bpk selaku lembaga negara dengan demikian, kedua ketentuan perpajakan tersebut, menurut pemohon, secara nyata dan tegas mengingkari dan bertentangan dengan uud serta undang undang lainnya sebagaimana disebut pada sub paragraf sampai dengan sub paragraf atas, sehingga sangat merugikan kewenangan konstitusional pemohon: bahwa hal hal yang diuraikan pada sub paragraf sampai dengan sub paragraf atas, menurut pemohon, patut dinilai dan diyakini dapat merugikan kewenangan konstitusional pemohon karena dengan adanya ketentuan ketentuan perpajakan tersebut pemohon tidak dapat melakukan pemeriksaan penerimaan negara yang bersumber dari sektor perpajakan secara bebas dan mandiri,keuangan negara, i3 menimbang, berdasarkan uraian pada paragraf atas, telah ternyata bahwa ada tidaknya unsur kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dalam permohonan guo berkait langsung dengan pokok permohonan sehingga kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara. kemudian dalam penjelasan nomor tahun juncto nomor tahun berisi hal hal perpajakan yang termasuk dalam kerahasiaan wajib pajak yang dilarang diungkap sebagaimana dimaksud dalam guo. bunyi selengkapnya dari penjelasan nomor tahun juncto nomor tahun adalah sebagai berikut: penjelasan: setiap pejabat,dengan demikian maka prinsip utamanya adalah melarang setiap pejabat dan atau tenaga ahli untuk memberikan keterangan kepada siapapun dengan pengecualian tertentu. atas prinsip larangan tersebut terdapat exceptional yang diatur dalam (2a) huruf guo yang membolehkan para pejabat dan atau tenaga ahli untuk memberikan keterangan dan atau dokumen kepada lembaga negara dan instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan bidang keuangan negara. artinya, larangan tersebut tidak berlaku bagi pejabat dan atau tenaga ahli yang memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya kepada pihak pihak yang disebutkan dalam (2a). sebagaimana dimaksud baru dapat ditentukan setelah mahkamah memeriksa pokok permohonan: pokok permohonan menimbang bahwa berdasarkan uraian pemohon dalam permohonannya, yang menjadi isu konstitusional dalam permohonan guo adalah benarkah ketentuan yang terdapat dalam (2a) huruf dan penjelasan (2a) perpajakan merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon, sehingga bertentangan dengan uud cast uud (2a) huruf perpajakan berbunyi sebagai berikutsementara itu, penjelasan (2a) berbunyi, ) juga mengajukan ahli ahli yang telah didengar keterangannya,, s.e., m.a. bahwa, menurut ahli, dalam pembangunan ekonomi, sangatlah penting memiliki institusi institusi politik dan ekonomi yang sehat, dalamnya termasuk soal perpajakan. ahli melihat substansi permohonan guo sebagai bagian dari upaya untuk membangun institusi yang sehat dimaksud, bahwa salah satu sebab yang melemahkan perekonomian indonesia adalah tidak optimalnya penerimaan negara dari sektor pajak dan tingkat korupsi yang tinggi. pemerintah tidak mampu berperan secara efektif. menurut ahli, tingkat efektivitas pemerintah hanya lebih baik dari laos, kamboja, dan myanmar namun kalah jauh jika dibandingkan dengan vietnam, cina, thailand, malaysia, dan singapura. ahli iman segera, ph. bahwa, menurut ahli, peran bpk adalah untuk melakukan verifikasi secara berlapis terhadap penerimaan negara, terutama penerimaan dari sektor pajak, untuk menghindari masalah masalah: (i) asymmetric information, yaitu kesulitan mendapatkan informasi yang benar mengenai jumlah pajak, (il) agency problem, yaitu banyak agen pajak yang bertindak bukan atas nama pemerintah melainkan pribadi, (iii) mutual collusion, kerjasama saling menguntungkan antara wajib pajak dan diskus untuk tidak membayar pajak sebagaimana seharusnya: (iv) organized corruption, yaitu korupsi berjenjang, terorganisasi, dan sistematis sehingga sulit dibuktikan, bahwa dalam memeriksa data wajib pajak, terdapat mekanisme yang disebut chinese wall, yang tidak memungkinkan auditor bpk untuk mengekspos data wajib pajak kepada publik secara sewenang wenang atau melakukan pemerasan terhadap wajib pajak, bahwa, menurut ahli, mekanisme yang tertuang dalam (2a) justru tidak menyediakan fasilitas chinese wall dan bertentangan dengan prinsip prinsip chinese wall. ahli prof. dr. philips hadron, s.h. bahwa hakikat kewenangan bpk berdasarkan uud adalah kewenangan atribut, sehingga penyebarannya melalui undang undang tidak boleh bertentangan dengan prinsip bebas dan mandiri, seperti yang terdapat dalam penjelasan (2a) perpajakan, bahwa kebebasan dan kemandirian bpk dijabarkan secara imperatif dalam bpk, bahwa ratio legis (2a) adalah menghormati rahasia wajib pajak. semangat tersebut sebenarnya diatur pula dalam bpk yang menyatakan bahwa dokumen yang diminta oleh bpk hanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan. ahli denny indralaya, s.h., ll.m., ph. bahwa pajak adalah termasuk keuangan negara. karena itu, pajak merupakan domain bpk untuk memeriksanya: bahwa, secara literal dan gramatikal, hanya bpk yang diberi istilah bebas dan mandiri. original intent dari prinsip bebas mandiri tersebut adalah bebas dari pengaruh pemerintah dan lembaga negara lainnya, bahwa adanya penetapan dari menteri keuangan terkait dengan pemeriksaan keuangan negara dalam (2a) perpajakan dapat menyebabkan kedudukan bpk tidak bebas dari pengaruh pemerintah, bahwa pembatasan dalam (2a) perpajakan menunjukkan adanya benturan kepentingan, tidak sejalan dengan interpretasi sosio historis, dan merupakan perbuatan penguasa yang sewenang wenang: bahwa penetapan dari menteri keuangan dalam (2a) perpajakan tersebut juga merupakan penetapan yang bebas, padahal seharusnya penetapan menteri itu tidaklah bebas melainkan terikat. ahli drs. ahmadi hadibroto, ms. bahwa untuk mengatasi permasalahan pajak melalui prosedur pemeriksaan memang harus ada. dalam hal ini, menteri keuangan adalah pihak yang berhak menentukan siapa yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, mana hal itu dapat dilakukan depan: bahwa, dalam hubungannya dengan pajak, yang menjadi pintu masuk bagi bpk untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara adalah (2a) perpajakan. namun, jabatannya adalah karena kewenangan memberikan keterangan oleh pejabat atau ahli yang ditunjuk menteri keuangan diberikan belakang, bahwa, menurut ahli, dalam lingkup pemeriksaan pajak secara detail dan menyeluruh, jika pemeriksaan bpk terhadap spt dikaitkan dengan data wajib pajak sebagai property rights yang harus dilindungi, hal itu sesungguhnya tidak relevan. ahli setuju bahwa property rights harus dilindungi, namun harus ditentukan batas batas perlindungan itu agar jangan terkesan property rights itu begitu sakral. ahli prof. dr. frans limahelu, s.h., ll.m. bahwa bpk adalah satu satunya lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, bahwa kewenangan bpk, yang bebas dan mandiri, dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak tunduk pada tata cara atau prosedur menteri keuangan seperti yang dinyatakan dalam perpajakan. menimbang bahwa mahkamahdalil pemohon bahwa (2a) huruf dan penjelasan (2a) perpajakan telah membatasi kewenangan bpk karena, dpr berpendapatterhadap dalil pemohon bahwa (2a) huruf perpajakan, yaitu frasa "atau instansi pemerintah yang menurut pemohon telah merugikan kewenangannya oleh karena adanya frasa tersebut ditafsirkan bahwa terdapat dua pemeriksa keuangan negara yaitu "lembaga negara , dalam hal ini sesuai uud dan "instansi pemerintah , dpr menyatakan bahwaterhadap dalil pemohon bahwa menurut penjelasan (2a) perpajakan tidak semua data dan atau keterangan dapat diberikan kepada bpk, dpr berpendapat bahwa perlu dipahami secara lebih saksama prinsip perpajakan secara umum. prinsip self assessment dalam perpajakan memberikan kebebasan kepada setiap wajib pajak untuk mengisi kewajiban perpajakan. kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh wajib pajak merupakan private domain yang tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun. prinsip se perpajakan). maka hal ini telah menjadi domain publik. tentang penjelasan (2a) perpajakan, dan menteri keuanganil. perpajakan bertujuan untuk melindungi hak hak wajib pajak bahwa pemungutan dan pembayaran pajak merupakan bentuk kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya. melalui pembayaran pajak, rakyat telah mengungkapkan data pribadinya kepada pemerintah yang antara lain berupa berapa penghasilan yang diperoleh, dan berapa harta yang dimilikinya. agar rakyat bersedia secara sukarela dan jujur mengungkapkan data pribadinya tersebut, maka proses pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip prinsip yang universal yang antara lain adalah perlu adanya perlindungan kerahasiaan data wajib pajak. dengan demikian, kerahasiaan data dan atau keterangan perpajakan wajib pajak harus mendapat perlindungan hukum. upaya perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perpajakan sebenarnya adalah perwujudan perlindungan konstitusional terhadap hak asasi wajib pajak dan jelas merupakan tugas pemerintah berdasarkan konstitusi. berdasarkantara lain, amerika serikat, kanada, inggris, australia, selandia baru, perancis,juga mengatur tentang kerahasiaan data perpajakan. perpajakan tidak bertentangan dengan uud frasa ditetapkan menteri keuangan untuk bahwa kewenangan menteri keuangan untuk menetapkan pejabat atau tenaga ahli sebagaimana diatur dalam (2a) huruf perpajakan dimaksudkan untuk melaksanakan prinsip kehati hatian (presence) yang sekaligus memberikan legitimasi kepada pejabat dan atau tenaga ahli dalam memberikan data dan keterangan perpajak. hal tersebut dimaksudkan terutama untuk melindungi hak asasi wajib pajak berdasarkan uud serta melindungi pejabat dan atau tenaga ahli dari ancaman pidana perpajakan). bahwa perpajakan menunjuk menteri keuangan sebagai pejabat yang berwenang memberikan pengecualian bagi pejabat dan atau tenaga ahli pajak dari larangan memberikan data rahasia wajib pajak dengan ancaman pidana itu, bukan dalam kapasitas sebagai pemangku hak atau kepentingan, melainkan untuk memenuhi syarat adanya pejabat penguasa yang berwenang memberi perintah jabatan , conform dengan ketentuan umum hukum pidana tentang alasan penghapusan pidana. kitab undang undang hukum pidana berbunyi: barang siapa melakukan perbuatan untuk melakukan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana . dengan demikian pejabat penguasa yang berwenang memberi perintah jabatan, dalam hal ini menteri keuangan sebagai atasan tertinggi pejabat dan atau tenaga ahli pajak, adalah condition sine gua non atau syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan pejabat tenaga ahli pajak dikecualikan dari ancaman pidana karena membuka data rahasia wajib pajak kepada pihak lain. frasa atau instansi pemerintah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan prinsip good governance, diperlukan adanya pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara baik yang dilakukan oleh internal auditor maupun external auditor. peranan internal auditor lebih ditekankan sebagai alat kontrol bagi kepentingan pemerintah sendiri dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya termasuk dalam melakukan kontrol terhadap pengelolaan keuangan negara tanpa adanya kewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada dewan perwakilan rakyat. dengan perkataan lain peranan internal auditor lebih ditujukan sebagai sarana pengawasan internal pemerintah. sedangkan external auditor, dalam hal ini bpk, wajib menyerahkan hasil pemeriksaan atas keuangan negarafungsinya berdasarkan uud laporan hasil pemeriksaan bpk tersebut selanjutnya digunakan oleh dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagai sarana pengawasan yang bersifat politis terhadap fungsi eksekutif. dalam melaksanakan pemeriksaan, bpk sebagai external auditor juga dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah (internal auditor). hal ini sejalan intern pemerintah . dengan demikian keberadaan instansi pemerintah sebagai internal auditor pemerintah sama sekali tidak mereduksi kedudukan bpk sebagai external auditor yang memiliki fungsi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan uud penjelasan (2a) penjelasan (2a) merupakan uraian atau penjabaran lebih lanjut tentang kata keterangan yang terdapat pada batang tubuh (2a) huruf perpajakan yang menyatakan: dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan adalah: aangan demikian, penjelasan (2a) perpajakan tidak ilegal dan tidak bersifat inkonstitusional serta tidak merugikan hak konstitusional pemohon. oleh karena itu, tidak dapat dikualifikasikan bertentangan dengan uud apakah benar bpk tidak memeriksa wajib pajak. dalam keterangan yang disampaikan secara lisan baik oleh pemohon prinsipal, kuasa hukum, maupun para ahli pemohon, dinyatakan bahwa bpk tidak memeriksa wajib pajak. namun, dalam permohonannya data yang diinginkan bpk adalah data dan dokumen individual wajib pajak yang harus diserahkan kepada bpk, maka bpk dapat melakukan penelitian atau evaluasi atas dokumen individual tersebut. apabila berdasarkan hasil penelitian atau evaluasi tersebut, bpk menyatakan terdapat pajak yang kurang dibayar, maka sesungguhnya bpk telah melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. pemerintah menegaskan bahwa memeriksa wajib pajak jangan hanya dengan melakukan penafsiran contrary atas ketentuan dan (2a) beserta penjelasan nomor tahun juncto nomor tahun diperoleh konstruksi hukum sebagai berikut: setiap pejabat dan atau tenaga ahlilarangan dimaksud tidak berlaku bagi para pejabat dan atau tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada lembaga negara yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara. namun demikian, meskipun telah mengatur tentang pengecualian atas norma larangan, tersebut sekaligus juga memberikan pembatasan bahwa pejabat dan atau tenaga ahli yang dapat memberikan keterangan tersebut adalah yang ditetapkan menteri keuangan untukdalam hal ini bpk. adanya pembatasan berupa penetapan menteri keuangan tentang pejabat dan atau tenaga ahli yang dapat memberikan keterangan telah membuat norma pengecualian tersebut menjadi tidak ada artinya sama sekali. diartikan dengan mendatangi wajib pajak, tetapi mempelajari dan mengevaluasi surat pemberitahuan spt), laporan keuangan wajib pajak dan dokumen keterangan lain dari wajib pajak dan kemudian menyatakan bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak masih kurang, sesungguhnya bpk telah melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. konsekuensi apabila permohonan pemohon dikabulkan pemerintah berpendapat bahwa jika permohonan pemohon atas pengujian terhadap (2a) huruf perpajakan, khususnya mengenai frasa ditetapkan menteri keuangan untuk dan frasa atau instansi pemerintah serta penjelasan perpajakan dikabulkan, maka akan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat terutama yang menyangkut perlindungan terhadap data dan atau keterangan wajib pajak yang bersifat rahasia dan pribadi yang merupakan hak asasi manusia. beberapa konsekuensi tersebut adalah: melanggarnya perlindungan terhadap hak asasi wajib pajak berupa perlindungan hukum terhadap data dan keterangan wajib pajak yang bersifat pribadi dan rahasia antara lain surat pemberitahuan spt), laporan keuangan, dan lain lain yang dilaporkan oleh wajib pajak, tidak terlaksananya prinsip kehati hatian (presence), karena dengan tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat dari frasa tersebut berarti seluruh pejabat dan atau tenaga ahli dapattanpa memperhatikan kewenangan dan kompetensi pejabat yang bersangkutan serta alasan keperluannya, tidak terjaminnya keabsahan, keakuratan, dan validitas data dan atau keterangan yang diberikan oleh pejabat dan atau tenaga ahli: dengan dinyatakannya frasa atau instansi pemerintah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka peranan pengawasan internal (internal audit) sebagai kelengkapan dari suatu praktik pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) juga turut dihilangkan, risiko penyalahgunaan data dan atau keterangan perpajakan wajib pajak luar kepentingan pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi sangat besar. hal ini dikhawatirkan akan makin menurunkan kepercayaan masyarakat kepada institusi publik: berkaitan dengan kepercayaan wajib pajak, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan membawa pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban kenegaraannya bidang perpajakan. kondisi ini dapat berdampak pada terganggunya penerimaan negara sehingga akan menghambat jalannya roda pemerintahan yang pada akhirnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam uud tidak tercapai, timbulnya keberatan dari wajib pajak yang bermuara kepada permohonan pengujian terhadap ketentuan oleh wajib pajak sebagaimana dimohonkan oleh bpk karena wajib pajak merasa hak konstitusionalnya dilanggar. menimbang bahwa, bersama dengan keterangannya, pemerintah samping mengajukan bukti bukti tertulis pet sampai dengan pet yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini, telah pula mengajukan ahli maupun saksi yang telah didengar keterangannya oleh mahkamah, sebagaimana secara lengkapsatrio budihardjo boediono bahwa, menurut ahli, kewenangan bpk yang secara prosedural tidak dapat dipengaruhi oleh siapa pun adalah dalam hal pemeriksaan keuangan negara, bukan dalam hal keuangan pribadi: bahwa dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan pajak dibedakan menjadi dokumen pribadi dan dokumen publik. harus dihindari semaksimal mungkin memeriksa dokumen pribadi: bahwa hal paling penting yang harus selalu diperhatikan adalah jangan sampai pemeriksaan terhadap keuangan pribadi menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya dualisme pemeriksaan dan adanya kekhawatiran mana rahasia pribadi menjadi bagian dari pengetahuan publik melalui laporan bpk. ahli drs. soedarjono dan drs. kanak puradiredja bahwa informasi wajib pajak yang dimuat dalam spt adalah milik pribadi yang bersifat rahasia. oleh karena itulah dicantumkan sanksi pidana terhadap perbuatan yang melanggar kerahasiaan itu: bahwa pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan tersebut dapat dilakukan oleh dan dalam hal: pejabat yang memegang rahasia dimaksud. ahli prof. dr. guna sc., ak., bahwa terdapat sejumlah alasan diberikannya perlindungan terhadap wajib pajak, yaitu: sesuai dengan kelaziman dan praktik terbaik internasional: menghormati hubungan kontraktual politik antara negara dan wajib pajak: melindungi privasi wajib pajak, mencegah kesewenang wenangan penguasa, memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat terhadap integritas perpajakan: bahwa perlindungan kerahasiaan wajib pajak dapat dikecualikan dalam hal: diperlukan keterangan saksi atau ahli dalam sidang pengadilan, diperlukan keterangan olehuntuk kepentingan negara: untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan. ahli abdul hakim garuda nusantara, s.h., ll.m. bahwa data pajak sebagai hak milik dijamin sebagai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam juncto uud bahwa terdapat bahaya ganda (double jeopardy) bagi para wajib pajak bila pada satu sisi menghadapi pemeriksaan petugas kantor pajak dan pada sisi lain terancam menghadapi pemeriksaan oleh bpk dengan segala risikonya: bahwa perlindungan terhadap hak milik dapat dikecualikan demi kepentingan umum dengan tiga landasan pembatasan: sesuai dengan hukum ( awful), tidak sewenang wenang, proporsional, bahwa pengungkapan (disclosure) informasi tanpa persetujuan pemiliknya merupakan bentuk perbuatan melawan hukum: bahwa hak milik wajib pajak atas informasi yang bersifat rahasia (confidential) merupakan suatu hak asasi yang bisa diterobos demi kepentingan umum dan hanya dapat dilakukan melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang undang, yakni untuk: kepentingan pemeriksaan, penyidikan pengadilan, bahwa diperlukan keseimbangan antara hak asasi manusia wajib pajak dan kepentingan umum (due process law) guna mencegah kesewenang wenangan dan memberikan kepastian hukum. saksi frederik tumbuhan bahwa jika permohonan bpk dikabulkan, tak terelakkan akan lahir ketidakadilan dan ketidakpastian hukum pada wajib pajak, termasuk saksi, dan niscaya akan menyarankan hak atas jaminan rasa aman saksi dan perlindungan dari ancaman ketakutan, padahal hak demikian dijamin oleh uud saksi rheinald kasasi bahwa saksi, sejak hanya memiliki penghasilan tunggal sebagai pegawai negeri sipil hingga mempunyai penghasilan penghasilan tambahan, senantiasa taat membayar pajak dengan kesadaran sendiri sesuai prinsip self assessment yang dianut perpajakan: bahwa, sejak memiliki npp, saksi telah dua kali mengalami pemeriksaan pajak. saksi merasakan ketidaknyamanan diperiksa petugas pajak karena bagaimanapun saksi harus mengungkapkan hal hal yang seharusnya bersifat rahasia pribadi saksi, seperti identitas pribadi dan keluarga, tabungan, portofolio, aset (surat surat berharga), properti, utang, warisan, hibah, dan harta bergerak maupun tak bergerak lainnya. namun, karena ada jaminan bahwa semua yang saksi ungkapkan itu akan dijaga kerahasiaannya, saksi agak lega meskipun tetap juga ada rasa asas karena terutama ada data data yang bersifat bisnis yang dapat dipakai oleh pesaing usaha maupun pemasar yang kerap mengganggu privacy, bahwa saksi masih ingat betul, ketika bermukim amerika serikat, beberapa kejadian memilukan yang menimpa orang ketika data mengenai identitas dan kekayaan orang itu beredar luas dan disalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, bahwa saksi juga pernah membaca mana biro pusat statistik amerika pernah menolak permintaan badan intelejennya untuk mendapatkan data data mengenai warga keturunan jepang era perang dunia ii: bahwa saksi menawarkan kepada bpk, kalau bpk tidak ingin ada izin menteri keuangan dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara bidang perpajakan, ada baiknya jika bpk minta ijin kepada wajib pajak namun wajib pajak juga diberi hak untuk membentuk asosiasi wajib pajak guna melindungi kepentingannya, bukan hanya menyangkut privacy tetapi juga kepentingan akan kepastian hukum. pendapat mahkamah menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian pemohon dalam permohonannya dan keterangan pemohon dalam persidangan, bukti bukti tertulis yang diajukan pemohon, bukti bukti tertulis yang diajukan pemerintah, keterangan dpr, keterangan pemerintah, keterangan saksi yang diajukan pemerintah, keterangan ahli baik yang diajukan pemohon maupun pemerintah sebagaimana telah diuraikan atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa, uud berbunyidengan demikian, kewenangan konstitusional bpk adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. sedangkan yang menjadi objek dari pelaksanaan kewenangan konstitusional bpk itu adalah pihak yang melakukan tindakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. dengan kata lain, siapapun pihak yang melaksanakan tindakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, maka pihak itu akan menjadi objek yang harus tunduk pada pemeriksaan yang dilakukan oleh bpk. bahwa, menurut undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan (selanjutnya disebut bpk) yang menjadi objek pemeriksaan bpk adalah setiap pihak yang mengelola keuangan negara. bpk dimaksud berbunyidalam undang undang ini juga ditegaskan bahwa bpk dalam melaksanakan kewenangan pemeriksaan dimaksud adalah berdasarkan undang undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana tegas dinyatakan dalam bpk yang berbunyi, . bahwa, berdasarkan uraian pada sub paragraf dan sub paragraf atas, maka untuk menentukan ada tidaknya kerugian kewenangan konstitusional bpk dalam permohonan guo bergantung hal hal berikut: apakah yang dimaksud dengan keuangan negara, apakah yang dimaksud dengan pemeriksaan, apakah yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan negara, apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab keuangan negara. namun, sebelum menjawab pertanyaan pada huruf sampai dengan atas, mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa kebebasan dan kemandirian yang dimaksud uud tidaklah boleh ditafsirkan hanya dalam kaitan dengan pembentukan bpk melainkan juga mencakup kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional bpk yang diberikan oleh uud sebab, tujuan dibentuknya bpk adalah untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. tujuan demikian tidak mungkin dapat dicapai jika dalam melaksanakan kewenangannya bpk tidak bebas dan mandiri. namun, kebebasan dan kemandirian bpk dalam melaksanakan kewenangan dimaksud bukanlah tanpa batas melainkan harus tetap tunduk pada ketentuan undang undang yang berkait dengan pelaksanaan kewenangannya itu, dalam hal ini undang undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam bpk. tanpa pembatasan demikian, kewenangan besar yang dimiliki bpk sebagai state auditor mengandung potensi untuk disalahgunakan, sebagaimana halnya setiap kewenangan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga apa pun. dengan kata lain, pembatasan demikian menjadi syarat yang tak dapat ditiadakan guna memastikan bekerjanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) antarlembaga atau antarorgan negara dalam negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, mekanisme mana merupakan salah satu mekanisme untuk menegakkan prinsip constitutionalism yang merupakan syarat pertama negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. bahwa, menurut angka undang undang nomor tahun tentang keuangan negara (selanjutnya disebut keuangan negara) dan angka bpk, dikataselanjutnya, dalam keuangan negara dikatakan, keuangan negara sebagaimana dimaksud padadari, sementara itu, menurut angka pemeriksaan keuangan negara dan angka bpkdangkan pengelolaan keuangan negara, menurut angka pemeriksaan keuangan negara dan angka bpk,dapun yang dimaksud dengan tanggung jawab keuangan negara, menurut angka pemeriksaan keuangan negara dan angka bpkbahwa, dengan pengertian keuangan negara, pemeriksaan, pengelolaan keuangan negara, tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diuraikan pada sub paragraf dihubungkan dengan dalil dalil pemohon sebagaimana diuraikan pada sub paragraf f3. sampai dengan sub paragraf maka untuk mengetahui ada tidaknya kerugian kewenangan konstitusional bpk sebagaimana didalilkan selanjutnya akan ditentukan oleh: apakah (2a) huruf dan penjelasan (2a) perpajakan merupakan objek dari kewenangan bpk. jika merupakan objek kewenangan bpk, apakah ketentuan tersebut telah menghilangkan atau menghalangi bpk untuk melakukan pemeriksaan secara bebas dan mandiri. apakah dengan terdapatnya instansi pemerintah yang turut melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mengakibatkan hilangnya atau terhalanginya kebebasan dan kemandirian bpk dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. oleh karena yang menjadi objek dari kewenangan pemeriksaan bpk adalah pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangan pejabat yang bersangkutan, sementara itu dalam pengertian keuangan negara juga tercakup hak negara untuk memungut pajak, maka telah nyata bahwa (2a) huruf maupun penjelasan (2a), sepanjang menyangkut tindakan atau kegiatan pejabat pengelola keuangan negara, adalah termasuk dalam ruang lingkup objek kewenangan pemeriksaan bpk. namun, dalam hubungan ini penting ditegaskan bahwa esensi dari perpajakan adalah mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak, sehingga secara keseluruhan yang diatur dalamnya adalah berupa ketentuan tentang perimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban negara selaku pemungut pajak dengan hak dan kewajiban wajib pajak. bagaimana perimbangan hak dan kewajiban dari masing masing pihak itu diatur bergantung pada sistem perpajakan yang dianut oleh undang undang yang bersangkutan. sebagaimana diketahui, perpajakan menganut sistem self assessment dan mengacu pada kebijakan pokok:, (vide penjelasan umum perpajakan angka dan angka oleh karena itu, dalam hubungannya dengan permohonan guo, persoalan yang timbul adalah sampai manakah batas batas pelaksanaan kewenangan pemeriksaan bpk itu dapat dilaksanakan karena, satu sisi, sebagai konsekuensi dari prinsip self assessment yang dianut, maka negara cast pemerintah melalui menteri keuangan (dan pejabat dalam lingkungannya) selaku diskus dilarang untuk memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak perpajakan), sementara lain sisi ada kewajiban untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dalam bidang dalam pelaksanaan kewenangan bpk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perpajakan, maka frasa ditetapkan menteri keuangan untuk menjadi frasa yang inkonstitusional karena bpk tidak dapat melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa perpajakan secara bebas dan mandiri sesuai amanat uud adalah suatu hal yang tidak masuk akal, bpk selaku lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi, serta diberi kewenangan oleh konstitusi, namun harus ikut aturan main dalam suatu yang bersifat sektoral untuk mematuhi ketetapan menteri keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pengaturan ditetapkan menteri keuangan telah membuat bpk tidak dapat melaksanakan kewenangannya secara bebas dan mandiri. bahkan lebih jauh, telah. secara ketatanegaraan, hal ini dapat merusak tatanan yang telah diatur dalam konstitusi. apakah konstitusi menginginkan bpk, selaku lembaga negara yang setingkat dengan presiden, patuh pada aturan main yang ditetapkan menteri keuangan sebagai bawahan presiden yang diperiksanya? kewenangan bpk bersumber dari uud yang selanjutnya menurut ketentuan uud diatur lebih lanjut dalam sebagai atributnya. ini telah mengatur tentang pelaksanaan tugas dan wewenang bpk dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pelaksanaan tugas dan wewenang dilaksanakan berdasarkan dengan ruang lingkup keuangan negara yang diatur dalam keuangan negara mana sektor pajak (dalam hal ini hak negara untuk memungut pajak) termasuk dalamnya. dalam hal pemeriksaan dimaksud dilakukan oleh bpk, hasilnya kemudian akan diserahkan kepada dpr, dpd, dan dprd sesuai dengan kewenangannya dan setelah itu dinyatakan terbuka untuk umum (vide juncto bpk juncto pemeriksaan keuangan negara meskipun terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang dinyatakan terbuka untuk umum tersebut tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara (vide pemeriksaan keuangan negara), timbul pertanyaan apakah data pribadi wajib pajak dapat dianggap sebagai rahasia negara. jika hal itu dianggap sebagai rahasia negara, maka tetap menjadi tidak jelas dalam batas batas mana bpk boleh memasuki data pribadi wajib pajak. sebaliknya, jika hal itu bukan dianggap sebagai rahasia negara, maka berarti tunduk pada keharusan untuk dinyatakan sebagai data yang terbuka untuk umum, yang berarti bertentangan dengan perpajakan. dalam situasi demikian maka telah terjadi benturan antara dua kepentingan hukum yang sama sama dilindungi oleh konstitusi, yaitu: pertama,berkenaan dengan kewajibannya untuk membayar pajak menurut prinsip self assessment, kedua,uud sehingga (vide penjelasan huruf bpk. dalam keadaan demikian, langkah yang telah dilakukan oleh bpk dan menteri keuangan dengan membuat memorandum understanding, sebagaimana terungkap dalam persidangan tanggal februari guna menjembatani dua kepentingan hukum yang berbenturan itu, untuk sementara, merupakan jalan keluar yang tepat. namun, dalam jangka panjang, harus ada penyerangan antara kedua undang undang guo perpajakan dan bpk) dan undang undang lain yang berkait dengan keuangan negara sehingga menjamin melindunginya kedua kepentingan hukum tersebut, hal mana bukan merupakan kewenangan mahkamah melainkan kewenangan pembentuk undang undang, cast dpr dan presiden pemerintah) dalam rangka legislative review. dalam hal terjadi kasus mana terdapat dua kepentingan hukum yang sama sama dijamin oleh konstitusi, sebagaimana halnya dengan permohonan guo, tidaklah mungkin mahkamah memutuskan kepentingan yang satu adalah konstitusional sementara yang lain tidak konstitusional jika kasus demikian diajukan sebagai permohonan pengujian undang undang terhadap uud hal demikian hanya mungkin terjadibukan dalam pengujian undang undang terhadap uud bahwa, selanjutnya pemohon juga mendalilkan,telah dibatasi oleh norma yang terdapat dalam (2a) huruf perpajakanini, mahkamah berpendapat, sebagaimana telah diuraikan pada sub paragraf atas, bahwa sebagai konsekuensi sistem self assessment yang dianut oleh perpajakan maka hanya diskus saja lah (in cast menteri keuangan) yang berhak mengetahui segala informasi yang berkenaan dengan wajib pajak dan diskus dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala informasi yang diketahuinya itu. bahkan, larangan itu juga berlaku terhadap tenaga ahli yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan perundang undangan bidang perpajakan. namun, larangan itu dikecualikan atau tidak berlaku jika: (i) keterangan dimaksud diperlukan untuk kepentingan pengadilan atau (ii) keterangan dimaksud diperlukan dalam rangka pemeriksaan keuangan negara, baik yang dilakukan oleh lembaga negara (in cast bpk) maupun instansi pemerintah. dengan kata lain, pihak yang dibenarkan atau yang berwenang untuk memberikan keterangan dalam rangka pemeriksaan keuangan negara adalah diskus yaitu menteri keuangan. karena kewenangan dimaksud ada pada menteri keuangan, adalah logis jika pihak lain yaitu pejabat pajak atau tenaga ahli yang berada bawah menteri keuangan hanya dimungkinkan memberikan keterangan jika telah mendapatkan ijin atau penetapan menteri keuangan. dengan demikian, tidak terdapat hambatan apa pun bagi bpk untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dalam hubungan ini. jika masalahnya, sebagaimana terungkap dalam persidangan tanggal februari bahwa izin atau penetapan itu acapkali sangat terlambat dikeluarkan oleh menteri keuangan sehingga bpk menjadi terhambat dalam melaksanakan kewenangannya, hal demikian bukanlah akibat konstitusionalnya norma undang undang melainkan penerapan dari norma undang undang itu yang tidak tepat waktu, sehingga masalahnya adalah masalah teknis implementasi. hambatan yang bersifat teknis demikian pun seharusnya dapat diselesaikan melalui memorandum understanding sebagaimana telah diuraikan pada sub paragraf atas. sementara itu, terhadap adanya kata kata instansi pemerintah dalam (2a) huruf perpajakan yang oleh pemohon dianggap telah menghalangi kebebasan dan kemandirian bpk, dengan argumentasi bahwa uud hanya menghendaki adanya satu badan pemeriksa keuangan, mahkamah berpendapat bahwa kata satu dalam uud itu merupakan penegasan bahwa tidak boleh ada badan atau lembaga lain yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang kebebasan dan kemandiriannya sama dengan bpk dan kedudukannya sederajat dengan bpk. jika pemerintah presiden) untuk memenuhi tuntutan kebutuhan adanya internal audit memandang perlu membentuk suatu instansi tersendiri, maka hal demikian dimungkinkan oleh uud kebebasan dan kemandirian instansi demikian tidak sama dengan kebebasan dan kemandirian bpk. kedudukannya pun tidak sederajat dengan bpk, karena merupakan bagian dari pemerintah eksekutif). oleh karena itu, adanya kata instansi pemerintah dalam (2a) huruf perpajakan tersebut tidaklah menghalangi kebebasan dan kemandirian bpk dalam melakukan kewenangan konstitusionalnya. justru bpk seharusnya terbantu oleh adanya instansi pemerintah tersebut. sebab, menurut pemeriksaan keuangan negara dikatakan, . bahkan, dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dimaksud, menurut pemeriksaan keuangan negara, hasil pemeriksaan intern pemerintah itu wajib disampaikan kepada bpk. bahwa pemohon juga mendalilkan penjelasan (2a) perpajakan telah membatasi kewenangan bpk dengan argumentasi karena penjelasan (2a) perpajakan tersebut membuat norma baru yang tidak sesuai dengan hakikatnya sebagai pengecualian terhadap perpajakan. menurut mahkamah, hal ini pun berkait dengan persoalan sebagaimana diuraikan pada sub paragraf atas, yakni terjadinya benturan antara dua kepentingan hukum yang sama sama dilindungi oleh konstitusi, yaitusesuai dengan prinsip self assessment yang dianut perpajakan danyang. oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah legislative review oleh pembentuk undang undang yang menjamin harmonisasi antarberbagai undang undang yang berkaitan dengan keuangan negara. selanjutnya, sebagai jalan keluar untuk jangka pendek, sebagaimana telah disarankan pada sub paragraf atas, hal ini dapat diatur dalam bentuk peraturan tersendiri yang menampung substansi yang sudah akan disepakati dalam rancangan memorandum understanding antara bpk dan departemen keuangan (vide lampiran kesimpulan akhir pemohon), sebagaimana diungkap dalam persidangan. bahwa, sebelum dilakukannya penyerangan berbagai undang undang dalam bidang atau yang berkait dengan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada sub paragraf f3. atas, jika bpk dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan ketentuan (2a) huruf dan penjelasan (2a) perpajakan menemukan indikasi terjadinya tindak pidana, bpk dapat menggunakan alasan untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud perpajakan untuk memperoleh bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak. menimbang, berdasarkan seluruh uraian pada paragraf atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat adanya kerugian kewenangan konstitusional pemohon sebagai akibat diberlakukannya (2a) huruf dan penjelasan (2a) perpajakan. dengan demikian, meskipun pemohon memenuhi syarat kualifikasi sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud menurut ketentuan huruf mk, yakni cast sebagai lembaga negara, namun dikarenakan tidak terpenuhinya syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan. konklusi berdasarkan seluruh uraian atas, mahkamah berkesimpulan: i4. bahwa terdapat ketidakharmonisan antarundang undang, cast perpajakan dan sejumlah undang undang dalam bidang atau yang berkait dengan keuangan negara keuangan negara, pemeriksaan keuangan negara, bpk), yang menjadi sebab terjadinya benturan antara dua kepentingan hukum yang sama sama dilindungi oleh konstitusi, sehingga dalam perkara pengujian undang undang guo, yang bukan perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, tidak dapat ditentukan adanya kerugian kewenangan konstitusional bpk sebagai akibat berlakunya (2a) huruf dan penjelasan (2a) perpajakan, i4. bahwa, meskipun bpk memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud namun oleh karena tidak dapat ditentukan adanya kerugian kewenangan konstitusional bpk yang telah diuraikan pada paragraf maka syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud dalammei oleh kami jimmy asshiddigie, selaku ketua merangkap anggota, dewa gede laguna, h.a.s. jayabaya, maruarar siahaan, h.m. lica marzuki, hartono, mukti fadjar, soedarsono, dan moh. mahfud md. ketua, ttd, jimmy asshiddigie, anggota anggota, ttd, ttd, dewa gede laguna h.a.s jayabaya ttd, ttd, maruarar siahaan h.m. lica marzuki ttd, ttd, soedarsono hartono ttd, ttd, h.a. mukti fadjar moh. mahfud pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap putusan mahkamah atas, hakim konstitusi maruarar siahaan mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: bertolak dari titik pandang yang sangat berbeda dengan mayoritas, saya akan mempertimbangkan seluruh dalil permohonan pemohon, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut: (2a) huruf nomor tahun junctotersebu(2a) huruf nomor tahun juncto. seluruh penjelasan (2a) yang berbunyi,bertentangan dengan uud dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. legal standing persyaratan legal standing sebagaimana ditentukan dalam dan kriteria yang ditetapkan oleh mahkamah sejak putusan nomor puu ii1 dan nomor puu v harus dilihat dari segi hak dan kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam uud yang menguraikan kewenangan yang diberikan kepada bpk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. kata kata dalam mk, bahwa pemohon menganggap hak dan kewenanganuntuk menyatakan dipenuhinya syarat legal standing bagi bpk untuk mengajukan permohonan guo. setiap anggapan yang berpendapat bahwa uud tidak mengatur kewenangan bpk, merupakan interpretasi harfiah yang tidak memadai untuk menafsir kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, yang umumnya merupakan peraturan mendasar tentang organisasi kekuasaan negara, dan tidak mengatur secara rinci satu hak dan kewenangan konstitusional. definisi konstitusi sendiri dapat merupakan pedoman utama untuk memberi tafsir terhadap kewenangan yang diberikan dan diatur dalam uud (2a) huruf tentang penunjukan oleh menteri keuangan terhadap pejabat yang akan memberi keterangan, dan pejabat yang bertindak sebagai saksi dan atau ahli dalam sidang pengadilan, telah dianggap oleh bpk merugikan kewenangan konstitusionalnya, jikalau dilihat dari alat alat bukti yang diajukan yang menunjukkan bahwa penunjukan dan izin untuk melakukan pemeriksaan dijawab dalam waktu yang cukup lama dan bahkan ada yang ditolak (vide bukti sampai dengan padahal hal itu wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. oleh karenanya rumusan (2a) huruf tersebut seharusnya dirumuskan sedemikian rupa untuk mendukung tugas konstitusional bpk. lain penjelasan (2a) huruf yang membatasi data dan dokumen yang boleh diberikan pada bpk, justru oleh pemohon telah dianggap menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, maka menurut hemat kami karena kewajiban pejabat ditjen pajak untuk merahasiakan data wajib pajak adalah terhadap lain yang tidak berkepentingan, sedang bpk sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa kebenaran pelaksanaan tugas ditjen pajak dalam pemungutan dan penyetoran pajak secara bebas dan mandiri, justru harus mendasarkan diri pada data data wajib pajak yang prinsipil. kerahasiaan data dan informasi wajib pajak yang didalilkan menteri keuangan bisa melanggar oleh pemeriksaan demikian bertentangan dengan tujuan pemeriksaan keuangan atas pengelolaan dan tanggung jawab djp, karena bpk sebagai lembaga negara yang berwenang untuk itu merupakan yang juga berkewajiban merahasiakan data wajib pajak. dalam menjalankan pemeriksaan data perpajakan, bpk bukanlah lain yang dimaksud oleh perpajakan tersebut, karena perpajakan merupakan ketentuan sektoral bidang perpajakan, dan kewajiban djp merahasiakan data wajib pajak tersebut adalah terhadap orang lain yang tidak berhak, dan bukan lembaga yang berwenang memeriksa. regime hukum yang diperlakukan dalam melihat kerahasiaan data wajib pajak dalam konteks pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan keuangan negara, sehingga jikalau alasan kerahasiaan itu menggunakan aturan tentang kewajiban djp yang diatur dalam perpajakan yang bersifat membatasi kewenangan bpk, maka jelas bahwa tersebut telah merugikan kewenangan bpk. dengan rumusan kriteria dalam dan putusan mahkamah nomor puu iii jelas kedudukan hukum bpk untuk mengajukan judicial review telah dipenuhi. persyaratan tentang legal standing sebagaimana ditentukan dalam dan kriteria yang dianut oleh mahkamah sejak putusan nomor puu ii1 dan nomor puu v baik dilihat dari segi hak dan kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam uud dan menguraikan kewenangan yang diberikan kepada bpk, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, yang diberikan kepada satu badan saja yaitu bpk dan bukan badan yang lain, dan dilakukan secara bebas dan mandiri, dan hasil pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan kepada dpr, dpd dan dprd untuk ditindaklanjuti. kewenangan konstitusional demikian dianggap telah dirugikan karena dihalangi secara bebas untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan karena adanya (2a) artinya, pelaksanaan tugas dan wewenang bpk cukup diatur dalam ketiga tersebut, tidak perlu diatur dalam lain yang bersifat sektoral. berdasarkan uraian atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan (2a) huruf guo, sepanjang menyangkut frasa dengan demikian (2a) huruf guo, sepanjang menyangkut frasa ditetapkan menteri keuangan untuk dapat diskualifikasi bertentangan dengan uud b). frasa atau instansi pemerintah dalam (2a) huruf juncto merugikan kewenangan konstitusional bpk adanya frasa atau instansi pemerintah sebelum kalimat yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara menunjukkan bahwa (2a) huruf juncto ini berpendapat bahwa terdapat (dua) pemeriksa keuangan negara, yaitu lembaga negara' dan instansi pemerintah'. uud secara tegas menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri . artinya, konstitusi menghendaki diadakan satu tidak dua atau tiga badan pemeriksa keuangan untuk memeriksa keuangan negara. badan inatau sama tinggi dengan lembaga negara lainnya. huruf yang mensyaratkan bahwa untuk memperoleh data dan informasi perpajakan dalam rangka pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara harus dengan lebih dahulu mendapatkan penetapan menteri keuangan tentang pejabat tenaga ahli pajak yang dapat memberi data, dan penjelasan (2a) yang membatasi data dan dokumen, yang ternyata membentuk norma baru dari norma yang dijelaskan, yang menyebabkan keleluasaan pemohon untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, telah dikurangi dan atau dibatasi. restriksi atas kewenangan yang diberikan oleh uud kepada bpk yang kemudian dijabarkan dalam tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan tentang bpk, meskipun ditafsirkan oleh pemerintah hanya merupakan pengaturan lalu lintas untuk tertib pemeriksaan dan penunjukan pejabat yang berwenang memberi keterangan, agar dapat dilepaskan dari tanggung jawab pidana yang timbul dari kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan data perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka dengan melihat bukti bukti tulisan dalam sampai dengan telah nyata bahwa penetapan yang diatur dalam (2a) perpajakan guo, yang seharusnya dimaksudkan untuk membantu bpk dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara, telah terbukti tidak selalu diberikan, yang menyebabkan bpk tidak dapat melaksanakan pemeriksaan sebagai kewenangan konstitusionalnya secara sepatutnya. hal demikian dengan kata kata dalam mk, bahwa pemohon menganggap hakbagi mahkamah untuk menyatakan dipenuhinya syarat legal standing bagi bpk untuk mengajukan permohonan pengujian guo. pokok perkara hemat kami, dalam menilai permohonan ini, pertama tama harus diawali dengan uraian pengertian tentang: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, kebebasan dan kemandirian bpk dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, kedudukan undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tentang perpajakan terhadappk dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. terhadap masalah tersebut dikemukakan pokok pokok pikiran sebagai berikut: pengertian pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara prinsip pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan (division powers) yang menyerahkan dan membagi kekuasaan dalam fungsi pokok yang berbeda dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, merupakan dasar pengorganisasian kekuasaan dalam cabang cabang yang berbeda, dengan maksud untuk mencegah terkuatnya kekuasaan disatu tangan, yang dapat melanggar hak dan kebebasan fundamental rakyat maupun melanggar ketentuan hukum yang mengikat lembaga negara yang diberikan kekuasaan. untuk mencegah kesewenang wenangan tersebut, maka samping pemisahan atau pembagian kekuasaan kepada cabang kekuasaan yang berbeda, maka cabang kekuasaan yang berbeda tersebut juga mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan dalam mekanisme checks and balances satu dengan yang lain. kekuasaan atau wewenang lembaga negara diatur dalam konstitusi dengan maksud pembatasan atas kekuasaan atau wewenangnya telah secara inklusif diatur dalam pembagian kekuasaan tersebut sedemikian rupa sehingga diharapkan tidak terjadi penyimpangan dan hanyalah gunakan kekuasaan. sebagai penjabaran uud yang mengatur wewenang konstitusional bpk, diuraikankan rincian fungsi, tugas, dan kewenangan bpk dalammerumuskan sebagai berikutngka tanggung jawab keuangan negara dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. angka dilihat dari fungsi pengawasan secara horisontal dalam mekanisme checks and balances, yang dirumuskan dalam dan kemudian dijabarkan dalam undang undang nomor tahun tentang pemeriksaan keuangan negara, pemeriksaan dan pengawasan demikian adalah sebagai bentuk dari transparansi, good governance dan akuntabilitas, yang harus diwujudkan. oleh karenanya, sebagai pelaksanaan asas pemerintahan yang baik dalam good governance, yang transparan dan akuntabel, maka seluruh lembaga negara maupun pejabat pejabat negara yang memiliki wewenang dalam pengelolaan keuangan negara, harus memberikan segala bantuan, fasilitas, dan kemudahan dalam rangka terselenggaranya pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab atas keuangan negara tersebut. setiap lembaga negara dan pejabat negara wajib untuk memberi segala kemudahan dan harus terbuka untuk memberi akses atas data dan informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan demikian, karena identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang objektif dalam menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan memerlukan keleluasaan. kebebasan dan kemandirian bpk pemeriksaan yang objektif, profesional, dan memiliki keandalan, hanya dapat terjadi jikalau pemeriksa memiliki keleluasaan baik dalam akses data maupun informasi, dalam melakukan analisis serta evaluasi dan kemudian menyampaikan laporan pemeriksaan dimaksud terhadap yang terkait dan berwenang. kebebasan dan kemandirian satu lembaga negara dalam fungsi dan tugas pokoknya, tidak dapat hanya diartikan secara struktural, pada organ atau lembaganya secara organisatoris, administratif, dan keuangan yang tidak bawah pengaruh atau kekuasaan lembaga negara lain, melainkan terlebih lagi harus dilihat secara fungsional dalam menjalankan tugas pokoknya, yang tidak boleh dipengaruhi, dibatasi, atau dihalangi oleh pengaruh pengaruh yang sifatnya tidak sah dari kekuatan kekuatan luar bpk, termasuk oleh aturan perundang undangan yang tidak serasi dengan kebebasan fungsional dimaksud. independensi atau kebebasan dan kemandirian tersebut merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya transparansi, good governance dan akuntabilitas, serta tegaknya hukum dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara, dalam rangka menunaikan tugas konstitusional negara penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. prinsip ini harus tertanam dan tercermin dengan jelas secara kelembagaan dan secara individual dalam diri pemeriksa bpk dalam proses pemeriksaan yang akan dilakukan, yang harus dihormati dan didukung sepenuhnya oleh semua institusi yang diperiksa atau menjadi objek pemeriksaan. berbeda dengan argumen pemerintah dalam keterangannya yang membatasi kebebasan dan kemandirian bpk hanya dilihat dari segi administrasi, keuangan, dan organisasi lembaga bpk, maka unsur terpenting dari kebebasan dan kemandirian bpk tersebut justru terletak dalam kebebasan fungsionalnya, dengan keleluasaan yang diperlukan dalam mencapai tujuan untuk melakukan evaluasi, analisis dan akhirnya memperoleh hasil pemeriksaan yang objektif, terpercaya dan mengandung kebenaran secara materiil. untuk itulah bpk yang dibentuk itu diberikan kebebasan dan kemandirian dalam uud agar penyelenggara kekuasaan negara yang menggunakan kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya dalam bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara berlangsung secara efektif, efisien, transparan dan adil patut. oleh karena itu, menjadi agak ganjil, jikalau ada ketentuan perundang undangan dan tafsiran yang diberikan terhadapnya ternyata justru tidak sejalan dengan tujuan substantif konstitusi dimaksud, hanya karena alasan prosedural yang dipandang lebih utama. tanpa mengabaikan pentingnya pengaturan lalu lintas dalam pemeriksaan keuangan yang harus dijaga dalam rangka pelaksanaan tugasnya secara sektoral dan mencegah diadakannya kewajiban hukum yang berakibat sanksi pidana, sangatlah tidak proporsional untuk mendudukkan alasan tersebut sedemikian rupa sehingga memiliki implikasi hambatan dalam pelaksanaan tugas konstitusional pemeriksaan. oleh karena itu, dalam implementasinya, maka bpk sebagai lembaga maupun pemeriksa secara individual dalam menjalankan fungsi audionya, melakukan penilaian terhadap data, informasi dan fakta fakta lain harus independen, dengan menolak segala pengaruh luar, tekanan, bujukan, ancaman, dan iming iming dari siapa pun atau lembaga manapun serta dengan alasan apa pun, termasuk adanya aturan perundang undangan yang tidak serasi dengan uud dengan independensi yang demikian juga, pemeriksa harus menjaga dan memelihara citra independen serta memajukan standar perilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan. kedudukan undang undang nomor tahun tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, terhadap konstitusi danadan pemeriksa keuangan angka undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, merumusdalam nya ditegaskan bahwa keuangan negara tersebut meliputi antara lain adalah hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan dan melakukan pinjaman . pajak dengan demikian merupakan penerimaan negara yang dirumuskan dalam angka undang undang nomor tahun tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai:dari rumusan keuangan negara dan penerimaan negara yang diperoleh antara lain dari pajak, maka dalam keuangan negara yang berupa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, maka pajak yang diatur dalam perpajakan, merupakan hak negara yang dinilai dengan uang, yang wajib dibayar menurut hukum kepada negara, dengan tata cara dan perhitungan yang ditentukan dalam perpajakan. dengan demikian dalam keuangan negara, pajak merupakan salah satu sektor yang mendukung penerimaan negara, sehingga juga kup merupakan undang undang sektoral dalam masalah hukum keuangan negara tersebut. kup merupakan hukum yang mengatur hubungan negara, yang mempunyai hak dan wewenang memaksakan pelunasan kontribusi wajib pajak kepada negara, dan wajib pajak dengan hak haknya untuk memperoleh perlindungan dan penghormatan, hubungan mana dilakukan atas dasar saling mempercayai (mutual trust) sehingga atas rumus atau formula yang ditentukan oleh negara tentang bagaimana kewajiban wajib pajak dihitung, maka wajib pajak akan melakukan perhitungan dan penyetoran tersebut atas dasar self assessment wajib pajak sendiri. proses, data dan hasil se f assessment serta penetapan pajak yang terutang, harus dapat diteliti kebenaran dan kecepatannya sedemikian rupa, sehingga hak negara atas sebagian pendapatan wajib pajak dijamin. adanya unsur publik dalam hak negara untuk memaksakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang berdasarkan undang undang berupa proses yang bersifat publik tersebut, telah menyebabkan kerahasiaan informasi dan data yang diungkap wajib pajak kepada diskus wajib dijaga dengan tidak diperbolehkannya diskus mengungkap informasi demikian kepada pihak lain, yang tidak berwenang. undang undang tahun tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan berbunyiundang undangan perpajakan. oleh karena sifatnya yang mengandung aspek publik dalam bentuk kontribusi yang berhutang dari wajib pajak yang dilakukan dengan menghitung sendiri, maka kerahasiaan dimaksud dalam ketentuan undang undang perpajakan, tidaklah dapat dikategorikan sebagai hak atas privacy secara mutlak, yang tidak dapat diganggu gugat. dalam rangka pemeriksaan keuangan yang dilakukan, maka pejabat pejabat tertentu yang ditunjuk oleh menteri keuangan baik untuk menjadi saksi atau ahli dalam sidang pengadilan, maupun pejabat yang ditentumerupakan perintah jabatan yang mengecualikan pemberian keterangan dimaksud dari lingkup perbuatan yang dapat dipidana (strafbaar). oleh karenanya informasi dan data wajib pajak hanya wajib dirahasiakan oleh pejabat pajak kepada pihak lain yang tidak berhak. dengan memahami kedudukan kup sebagai hukum yang mengatur hubungan negara dengan wajib pajak, dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai hukum yang mengatur hubungan pejabat negara yang mengelola keuangan negara dalam pertanggungan jawab kewenangan yang diembannya terhadap negara, maka dalam melihat hubungan dalam kaitan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pejabat negara dan lembaga negara instansi pemerintah berkenaan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menjadi wewenangnya, termasuk diantaranya direktorat jenderal pajak yang berwenang untuk menghimpun dan mengelola pajak yang menjadi kontribusi wajib pajak, maka hukum yang berlaku dalam mengatur hubungan demikian adalah undang undang nomor tahun tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. oleh karena itu, izin atau ketetapan yang dikeluarkan oleh menteri keuangan kepada pejabat tertentu atau ahli untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak sebagaimana diatur dalam (2a) huruf dan kup tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam memahami hubungan djp dengan bpk dalam kaitan pemeriksaan keuangan negara, melainkan merupakan pengaturan secara internal pejabat departemen keuangan dalam rangka menjalankan kewajiban hukumnya sebagai dasar pembesar (rechtsvaardigingsgrond) atau dasar pengecualian atau pembebasan (schulduitsluitingsgrond) dari sanksi pidana atas larangan pengungkapan data wajib pajak. dengan titik tolak demikian, saya menilai konstitusionalitas permohonan pemohon, dengan uraian sebagai berikut: (2a) huruf undang undang nomor tahun juncto undang undangdikecualikan dari ketentuan sebagaimana disebut dalam dan adalah:bertentangan dengan uud keseluruhan bunyi intinya adalah merupakan kewajiban bagi pejabat dilingkungan ditjen pajak untuk merahasiakan segala informasi dan data tentang wajib pajak yang diberitahukan kepadanya dalam rangka jabatan atau pekerjaan maupun menjalankan peraturan perundang undang perpajakan, dengan ancaman pidana bagi pelanggaran yang dilakukan. akan tetapi beberapa pejabat tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan menteri keuangan, dibebaskan dari kewajiban merahasiakan informasi atau data wajib pajak tersebut, untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah dalam rangka pemeriksaan keuangan negara, sehingga saya berpendapat bahwa sesungguhnya tidak terdapat suatu kaitan bunyi demikian yang relevan untuk diujikan dengan uud dengan mana bpk oleh konstitusi diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam fungsi mana bpk diberikan independensi dan kemandirian. kemandirian fungsional untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka analisis dan evaluasi kebenaran pengelolaan dan pertanggungjawaban demikian, seharusnya tidak memiliki titik singgung yang memungkinkan terjadinya pembatasan dan hambatan terhadap independensi dan kemandirian pemeriksa, karena seyogianya ketetapan menteri keuangan tentang pejabat mana yang ditunjuk untuk memberi keterangan dalam rangka pemeriksaan yang menyangkut informasi dan data wajib pajak secara bertentangan dengan larangan untuk membuka rahasia wajib pajak, hanyalah merupakan prosedur internal departemen keuangan, tentang siapa yang diberi perintah jabatan untuk melaksanakan bunyi undang undang, untuk menghindari sanksi pidana atas pelanggaran tersebut sebagai strafuitsluitingsgronden atau rechtsvaardingisgronden tindakannya membuka rahasia wajib pajak yang dilarang tersebut. akan tetapi yang merupakan persoalan yang dapat menjadikannya berkaitan dengan norma konstitusi, jikalau kemudian ketetapan demikian diperlakukan memiliki daya laku yang mengikat terhadap lembaga negara yang akan melakukan pemeriksaan atau audit dalam arti bahwa kemudian audit yang akan dilakukan akan digantungkan pada diskresi menteri keuangan untuk mengeluarkan atau tidak ketetapan penunjukan pejabat yang ditugaskan untuk memberikan keterangan, yang berdampak pada berlangsung tidaknya pemeriksaan yang akan dilakukan, sehingga menjadi hambatan tersendiri terhadap kewenangan konstitusional bpk dalam melaksanakan audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. jangka waktu yang layak dan patut untuk dapat dikatakan sebagai kewajiban dalam rangka mendukung kepentingan negara haruslah sedemikian rupa berlangsung secara cepat, sederhana, dan mudah. hanya dengan syarat demikianlah dia dipandang konstitusional. dengan perkataan lain, setiap pengeluaran ketetapan yang berlangsung secara bertentangan dengan prinsip atau syarat cepat, sederhana, dan mudah, melainkan lambat, berbelit belit, dan sangat sukar pengeluarannya, akan berakibat bahwa norma (2a) huruf guo dimaksud bertentangan dengan uud (conditional constitutional). secara mutasi mutans pertimbangan demikian berlaku terhadap yang meskipun tidak turut dimohonkan untuk diuji, akan tetapi merupakan ketentuan yang harus dibaca dalam satu kesatuan dalam kerangka akses pemeriksa untuk melakukan audit. tidak dikeluarkannya izin dan ketetapan bagi para pejabat dilingkungan direktorat jenderal pajak untuk memberikan keterangan dalam rangka audit bpk dalam jangka waktu yang layak dan patut berdasarkan (2a) huruf guo, maka hal tersebut akan dipandang telah dimaknai sebagai wewenang untuk mengizinkan atau sebagai penolakan, yang bertentangan dengan bunyi uud dan undang undang nomor tahun tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. (2a) huruf undang undang nomor tahun juncto undang undangyang oleh pemohon didalilkan bertentangan dengan uud khususnya tentang hanya adakeuangan negara. dengan frasa "lembaga negara atau instansi pemerintah yang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara , sebagaimana ditemukan dalam (2a) tersebut, harus ditafsirkan bahwa memang disamping bpk, masih ada instansi pemerintah yang juga memiliki kewenangan menurut undang undang untuk melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara. dalam kenyataan dijumpai adanya badan pemeriksa keuangan dan pembangunan bpk) inspektorat jenderal masing masing departemen yang juga berwenang untuk memeriksa bidang keuangan, dan badan pengawas daerah, yang berwenang melakukan pengawasan tingkat pemerintah daerah. yang menjadi persoalan yang harus dipertimbangkan adalah apakah uud memang memerintahkan hanya satu badan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sehingga badan badan lain tidak dikehendaki konstitusi. bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, harus lebih dahulu dijawab, apa yang menjadi ruang lingkup instansi pemerintah lain sebagai pemeriksa bidang keuangan negara yang disebut dalam guo, sehingga dapat ditentukan apakah memang terjadi duplikasi kewenangan dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara secara bertentangan dengan amanat uud tiap inspektorat jenderal departemen pemerintah, sudah barang tentu berwenang melakukan pengawasan internal departemen hal ini sesuai dengan maksud para pendiri negara, ketika menyusun konstitusi pada masa kemerdekaan, mengubah nama dan kedudukan algemeen rekenkamer ark) yang semula berkedudukan bawah pemerintah, menjadi badan pemeriksa keuangan yang berkedudukan tidak bawah maupun atas presiden. lalu, siapakah yang dimaksud 'instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara? secara ketatanegaraan menurut konstitusi, yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara adalah badan pemeriksa keuangan. sedangkan instansi pemerintah, melaksanakan fungsi pemerintahan atau eksekutif. dalam rangka meningkatkan quality assurance pelaksanaan fungsi eksekutifnya, pemerintah dapat membentuk satuan atau unit kerja yang berfungsi sebagai pengawas internal. tingkat departemen, unit dimaksud adalah inspektorat jenderal, sedangkan wilayah provinsi terdapat inspektorat provinsi dan kabupaten kota terdapat inspektorat kabupaten kota (atau kerap disebut dengan istilah badan pengawasan daerah). luar itu, masih terdapat badan pengawasan keuangan dan pembangunan, bpk) yang kedudukannya sebagai pengawas internal pemerintah. inspektorat jenderal, inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten kota, maupun bpk dibentuk oleh pemerintah sebagai alat untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan pemerintah guna mendukung pelaksanaan fungsi eksekutif, bukan untuk melakukan pemeriksaan atas keuangan negara. berdasarkan uraian atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: pemeriksa keuangan negara menurut konstitusi hanya ada satu, yaitu bpk yang bebas dan mandiri. masing masing, sehingga dari ruang lingkup dan pertanggungjawaban wewenangnya, dapat dikatakan berbeda dengan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab bpk. demikian juga dengan bahasa, cast dalam pemeriksaan djp, inspektorat jenderal departemen keuangan dalam melakukan pemeriksaan, hemat kami juga tunduk terhadap ketentuan dalam kup tersebut termasuk secara khusus (2a) dimaksud, sehingga dengan ruang lingkup dan tanggung jawab yang berbeda demikian, keberadaan instansi pemerintah lain sebagai pemeriksa bidang keuangan negara dalam ruang lingkup depertemental, tidaklah merupakan hal yang bertentangan dengan amanat akan adanya satu badan pemeriksa menurut uud tersebut. akan tetapi keberadaan satu lembaga negara lain dengan wewenang memeriksa bidang keuangan negara seperti yang dimiliki bpk, merupakan satu persoalan yang harus dilihat secara lebih luas, baik dari sejarah dan tujuan pembentukannya maupun ruang lingkup pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menjadi tugasnya, untuk menentukan konstitusionalitas eksistensinya. bpk telah mengalami serangkaian perubahan sejak dibentuk apa yang dikenal dengan jawatan akuntan negara dan regering accountantsdienst) dengan besluit nomor tanggal oktober yang tugas pokoknya adalah melakukan penelitian terhadap pembukuan berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. pada tahun dilakukan perubahan struktur dan namanya dikenal sebagai direktorat jenderal pengawasan keuangan negara djpk). pada tahun dengan keputusan presiden nomor tahun djpk berubah nama menjadi badan pemeriksa keuangan dan pembangunan bpk). kemudian dengan keputusan presiden nomor tahun bpk merupakan lembaga pemerintah non departemen dalam pemerintahan negara republik indonesia yang merupakan lembaga pemerintah pusat, dan dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden tugas dan fungsi bpk tersebut adalah (i) pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan, (ii) perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan,iii) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas bpk, (iv), dan (v)atas, bpk mempunyai kewenangan antara lain dalam ii) penyusunan rencana makro dibidangnya, (ii) perumusan kebijakan dibidangnya, (iii) pembinaan dan pengawasandibidangnya. dari rumusan kedudukan dan wewenang bpk telah menjadi jelas bahwa bpk bukanlah satu badan pemeriksa yang independen dan mandiri, karena dia merupakan dan berada bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, dan menurut huruf keputusan presiden nomor tahun sebagai perubahan atas keputusan presiden nomor tahun berada bawah koordinasi menteri negara pendayagunaan aparatur negara. oleh karenanya, baik lembaga maupun pemeriksaannya tidaklah merupakan organ konstitusi dengan kewenangan, kemandirian, dan independensi baik secara struktural, organisatoris, maupun fungsional, melainkan merupakan badan pengawasan internal pemerintah dalam bidang keuangan dan pembangunan. terlepas dari inefisiensi yang mungkin timbul karena adanya duplikasi dalam pengawasan internal pemerintah antara inspektorat jenderal dari masing masing departemen dan bahasa dari tiap pemerintah daerah, dengan badan pemeriksa keuangan dan pembangunan bpk), maka saya tidak melihat adanya pelanggaran atas ketentuan uud yang menetapkan adanya satu badan pemeriksa keuangan bpk) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, karena bpk, inspektorat jenderal dan bahasa memiliki sifat, kedudukan, dan ruang lingkup pemeriksaan serta tingkat kemandirian yang jauh berbeda dengan bpk. oleh karenanya, sepanjang mengenai dalil permohonan pemohon mengenai frasa atau instansi pemerintah dalam bunyi selengkapnya (2a) huruf undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahuntidak dipandang bertentangan dengan uud penjelasan (2a) huruf penjelasan tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut nama wajib pajak. nomor pokok wajib pajak. alamat wajib pajak. alamat kegiatan usaha.pun kantor pelayanan pajak: c.penerimaan pajak per jenis pajak: @d.g.pemohon mendalilkan bahwa penjelasan (2a) tersebut secara nyata dan tegas mengingkari dan bertentangan dengan uud, dan cakupan pemeriksaan bpk adalah keuangan negara yang meliputi antara lain hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman huruf undang undang nomor tahun tentang keuangan negara), yang kemudian lebih lanjut diatur dalam dalam undang undang nomor tahun tentang pemeriksaan,lain pihak, pemerintah dalam keterangannya menyatakan bahwa pemohon sangat keliru apabila menganggap ketentuan (2a) huruf kup dan penjelasannya bertentangan uud ditambahkan lagi bahwa setiap lembaga negara dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya tetap harus memperhatikan peraturan perundang undangan terkait lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan sebebas bebasnya, hal mana sejalan dengan salah satu prinsip pokok penyelenggaraan negara yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga negara yaitu perlindungan hak asasi manusia. pembatasan hak asasi manusia oleh negara dibenarkan sejauh hal itu dimungkinkan oleh undang undang yang disetujui rakyat sendiri melalui wakil wakilnya..rus setiap aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. dalam menilai dalil dalil pemohon, argumentasi pemerintah dan keterangan ahli pemohon maupun pemerintah, maka sangat penting diperhatikan bahwa standar audit yang diakui dimanapun mensyaratkan bahwa transaksi yang menjadi dasar perhitungan kadang kadang perlu diperiksa untuk melihat kebenaran secara materiil. dalam melihat sejauh mana akses dapat diberikan kepada pemeriksa berkenaan dengan pandangan dan tafsiran atas undang undang yang berbeda, akan menimbulkan ketegangan, ketegangan mana yang dialami secara sama dibeberapa sistem, telah diatasi dengan kesepakatan dan pengakuan bahwa pemeriksa punya hak atas akses terhadap dokumen dokumen yang diperlukan pemeriksa untuk melaksanakan tugasnya, dan beberapa kesepakatan diatur untuk dapat mengelola secara pantas kerahasiaan catatan dan informasi wajib pajak. hal ini dimaksudkan agar pengawasan yang diperlukan untuk perlindungan pendapatan negara dibanding dengan ketidaknyamanan kalangan usaha dalam memenuhi kewajibannya, dapat secara berimbang terlindungi. memang pengalaman menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung lebih patuh secara sukarela, jika (i) aparat pajak bersikap melayani wajib pajak dengan memberi edukasi dan bantuan dalam melaksanakan kewajibannya, (ii) penegakan hukum yang efektif dan penerapan sanksi untuk pelanggaran menciptakan pencegahan atas ketidak patahan yang kuat, dan (iii) aparat pajak transparan, dan dipandang jujur, adil dan tidak berat sebelah dalam melaksanakan hukum pajak. voluntary compliance dicapai dengan sebaik baiknya melalui sistem self assessment, mana wajib pajak menghitung sendiri kewajibannya, melaporkan spt dan membayar pajak yang dihitungnya sendiri, dan jika gagal melakukannya akan berhadapan dengan risiko untuk dikenakan penalti. harus juga diakui bahwa hanya aparat pajak (diskus) yang berwenang melakukan audit wajib pajak dan menerbitkan ketetapan penilaian yang telah diperbaiki, sehingga oleh karenanya jika auditor eksternal menemukan kesalahan perhitungan dan penilaian, hal demikian hanya dibawakan untuk menjadi perhatian aparat pajak untuk ditindak lanjuti. kecuali jika telah menyangkut dugaan korupsi, harus dirujuk kepada penegak hukum. dalam hal demikian maka kerahasiaan data wajib pajak mempunyai dasar kebijakan yang sehat, tetapi harus dibuka kemungkinan untuk menyingkap kerahasiaan tersebut dalam hal hal yang khusus. karena kerahasiaan dirancang untuk mendorong kepatuhan wajib pajak untuk secara sukarela, maka tantangannya adalah bagaimana menjamin bahwa proses yang berhubungan dengan perlindungan privasi wajib pajak, tidak mengesampingkan kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bekerjanya secara keseluruhan sistem perpajakan. jika terjadi pertentangan antara pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan bpk yang memberi akses kepada data wajib pajak, sementara undang undang perpajakan melarang pengangkatannya, maka ketegangan atau perselisihan demikian merupakan tugas hakim untuk memecahkan dengan putusan atau menyerahkan kepada kesepakatan tertentu diantaranya melalui antara lain memorandum understanding bpk dengan menteri keuangan. tetapi sebagai pedoman akan best practices yang pada umumnya dianut dunia, sebagaimana tergambar dari deklarasi lima yang merupakan hasil dari kongres intai yang ke pada tanggal oktober yang diikuti oleh negara dari lima benua yang berbunyi:, tax audit are primarily legality and regularly audittersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut: auditor berwenang mengaudit pajak seluas mungkin dan dalam melakukan hal itu, juga memeriksa data data wajib pajak secara individual. audit pajak, terutama untuk legalitas dan kepatuhan atau regularis. namun jika audit penerapan undang undang pajak, maka auditor juga memeriksa sistem dan efisiensi pemungutan pajak, pencapaian target. selanjutnya dalam menilai permohonan pemohon tentang penjelasan (2a) huruf maka beberapa pertanyaan yang harus dijawab adalah hal berikut ini: apakah penjelasan (2a) huruf bukannya menjelaskan norma dalam (2a) huruf tersebut, melainkan merumuskan norma yang sama sekali baru. apakah norma baru yang mengidentifikasi dokumen yang dapat diberikan kepada pemeriksa bpk sebagaimana termuat dalam penjelasan (2a) huruf sesungguhnya membantu pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang bpk untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, untuk dapat memberikan analisis, evaluasi secara cermat dan benar dalam rangka menciptakan good governance, accountability dan fairness (keadilan), sesuai dengan amanat konstitusi, yang oleh undang undang nomor tahun ditetapkan bahwa bpk berhak memperoleh akses atas dokumen tersebut dan pejabat djp wajib memberikannya. apakah memang dokumen data dan informasi wajib pajak yang diberikan kepada dan dikumpulkan diperoleh djp merupakan hak milik dan privacy wajib pajak sepenuhnya,yang merupakan hak asasi yang dilindungi yang tidak dapat dikurangi dengan cara dilihat dibaca bpk dalam rangka audit keuangan? berdasarkan keterangan dari para ahli dan alat alat bukti yang diajukan, maka kami berpendirian sebagai berikut ini. penjelasan (2a) huruf memuat norma baru undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan dan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan, bagian angka dan seterusnya, menyatakan bahwa belasan dari norma yang dijelaskan penjelasan . tidak memperluas atau menambah atau pengertian yang telah dimuat dalam ketentuan umum . dari ketentuan yang harus dipatuhi dalam pembuatan undang undang khususnya hubungan penjelasan dengan batang tubuh yang dijelaskan, sebagaimana juga telah menjadi putusan mahkamah sebelum lahirnya undang undang nomor tahun maka tampak penjelasan (2a) huruf telah memperluas atau menambah norma (2a) huruf dan tidak memperjelas norma dalam batang tubuh. substansi norma dalam (2a) huruf adalah menyangkut who who atau siapa yang ditetapkan oleh menteri keuangan untuk memberi, akan tetapi dalam penjelasan, substansinya berubah menjadi which which yang menyangkut dokumen apa yang boleh diberikan kepada pejabat lembaga negara yang berwenang dalam pemeriksaan bidang keuangan negara tersebut. seandainya memang pembuat undang undang menghendaki substansi norma dalam penjelasan (2a) huruf tersebut sebagai aturan yang mengikat secara umum, karena substansinya merupakan norma tersendiri yang terpisah dari norma batang tubuh, maka substansi penjelasan demikian harus merupakan bagian dari batang tubuh yang mengatur norma yang sangat penting, yang tidak layak ditambahkan dalam penjelasan. lagi pula, terlepas dari adanya fakta rumusan penjelasan demikian yang tidak mempunyai korelasi dengan substansi norma dalam batang tubuh, maka substansi penjelasan tersebut juga bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diatur dalam undang undang nomor tahun yang dalam menentukan secara tegas, bahwa pemeriksa bpk dapat meminta semua dokumen yang dipandang perlu untuk pemeriksaan dan setiap pejabat wajib memberikannya, mana adalah sebagai penjabaran wewenang untuk melakukan pemeriksaan secara bebas dan mandiri. dengan mengingat kerahasiaan data yang wajib dilindungi pejabat bpk, maka pembatasan demikian diserahkan kepada kebutuhan objektif dan rasional pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan, dan tidak secara ketat dibatasi dalam penjelasan (2a) yang justru tidak mendukung tujuan pemeriksaan yang dilakukan untuk menciptakan transparansi yang dapat menunjukkan secara tanpa hambatan bagaimana kekuasaan negara yang diserahkan pada pejabat pajak, dapat diuraikan penggunaan dan penyelenggaraannya secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku menurut prinsip good governance. penjelasan (2a) secara tidak sah memuat norma baru yang ternyata, memuat pula secara limitation dokumen yang boleh diakses pemeriksa bpk dengan cara yang bertentangan dengan undang undang nomor tahun yang merupakan penjabaran uud penjelasan tersebut dengan demikian, telah membatasi kemandirian dan kebebasan bpk untuk melakukan audit, dan merupakan hal yang tidak pada tempatnya digunakan sebagai dasar hukum untuk membatasi kebebasan dan kemandirian bpk untuk menentukan dokumen yang dipandang perlu dalam menguji akuntabilitas diskus dalam pelaksanaan tugasnya. kerahasiaan dokumen wajib pajak yang wajib dibawanya adalah terhadap pihak lain yang tidak berhak, sedang bpk adalah yang berhak menurut uud dan undang undang pemeriksaan keuangan negara, yang juga tunduk pada kewajiban hukum kerahasiaan dokumen tersebut. berdasarkan alasan dan pertimbangan demikian, dapat terlihat bahwa penjelasan tersebut bertentangan dengan uud khususnya argumen pemerintah tentang best practices yang dianut banyak negara, setelah dicermati justru memberi akses yang seluas luasnya, meskipun dengan prosedur dan tata cara tertentu, dan tidak satupun sistem yang diajukan sebagai best practices dunia tersebut melakukan pembatasan jenis dokumen yang boleh dibuka auditor dalam rangka tugas pemeriksaan keuangan negara, sebagaimana yang dilakukan dengan norma dalam penjelasan (2a) huruf tersebut. penjelasan tidak mendukung pemeriksaan keuangan negara dalam rangka good governance, transparansi dan akuntabilitas. satu pemeriksaan dalam kerangka good governance, dalam memeriksa uraian penggunaan kekuasaan negara yang dilimpahkan kepada pejabat negara untuk tujuan tujuan yang ditetapkan secara terbuka, maka antara sasaran dan pencapaian, antara cita cita dan kenyataan, antara idealisme dan realitas, akan menjumpai adanya kesenjangan atau gap, yang terjadi karena banyak faktor. dalam memeriksa dan menguji terjadinya kesenjangan dan gap yang terjadi, sudah barang tentu banyak faktor yang mempengaruhi mereka yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas dan wewenang tertentu demikian, yang sudah barang tentu perlu dilihat dari data data yang relevan untuk melakukan penilaian atau evaluasi dan analisis yang cermat, sesuai dengan kebenaran. untuk itu evaluation ataupun pemeriksa membutuhkan keleluasaan menurut standar yang telah ditentukan lebih dahulu cast dalam pemeriksaan keuangan negara bidang perpajakan, maka ukuran yang akan digunakan adalah pengertian pajak itu sendiri. pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa angka yang didasarkan pada surat pemberitahuan oleh wajib pajak yangajak angka dengan cara self assessment. meskipun sistem tersebut merupakan sistem yang dipilih atas dasar saling percaya (mutual trust), maka objek pemeriksaan untuk mengukur, baik performa atau kinerja atau pemeriksaan untuk tujuan tertentu dari pejabat yang diberi wewenang tersebut, adalah menyangkut kebenaran, kecermatan, efisiensi dan instansi pemerintah tidak melakukan pemeriksaan keuangan negara, melainkan pengawasan atas pelaksanaan fungsi eksekutifnya. oleh karena itu frasa atau instansi pemerintah dalam (2a) huruf merugikan kewenangan konstitusional bpk ini telah mengatur bahwa kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dimiliki juga oleh instansi pemerintah, padahal hanya dimiliki oleh satu bpk untuk memeriksa keuangan negara, termasuk perpajakan. penjelasan za) juncto merugikan kewenangan konstitusional bpk. materil. (2a) juncto telah memberikan pengecualian kepada pejabat dan atau tenaga ahli atas larangan yang diatur dalam yaitu larangandengan pengecualian ini, maka norma larangan yang diatur dalam dan diuraikan lebih jelas dalam penjelasan guo, berupa larangan untukmenjadi bukan norma larangan . artinya, hal hal diuraikan dalam penjelasan sebagai hal hal yang kepatuhannya pada hukum. hal tersebut hanya dapat diperoleh dengan mendasarkan pada seluruh dokumen yang digunakan dalam surat pemberitahuan spt) dari proses self assessment, ketetapan pembebanan yang ditentukan, setoran kepada negara yang direalisir. evaluasi akan kebenaran dan kecermatan demikian akan menjadi terhalang apabila pemeriksa yang melakukan pemeriksaan, dibatasi aksesnya hanya sepanjang pada dokumen yang ditentukan oleh entitas objek pemeriksaan. apalagi kriteria pembatasan dokumen yang dilakukan didasarkan pada peraturan perundang undangan yang bersifat sektoral sebagaimana disebut dalam penjelasan (2a) huruf dengan alasan yang tidak diajukan secara proporsional dibandingkan dengan tujuan yang hendak dicapai. dari dokumen yang dapat diberikan kepada pemeriksa sebagaimana disebut dalam penjelasan, hampir tidak terdapat dokumen yang relevan dengan pemeriksaan kebenaran dan kecermatan, yang dapat merujuk pada angka, baik yang bersumber pada hasil self assessment, maupun sebagai hasil penggunaan kewenangan yang diberikan pada pejabat djp untuk menetapkan pajak yang terutang kepada negara. terlebih lagi dalam penetapan restitusi pajak, maka data demikian sesungguhnya merupakan instrumen penting untuk melakukan pemeriksaan. jikalau kerahasiaan dokumen demikian didasarkan pada aturan undang undang yang membebankan kepada pejabat djp kewajiban menjaga rahasia dimaksud dan tidak diperkenankan untuk diungkapkan pada pihak lain untuk tujuan lain dari yang dimaksud dengan tugasnya, maka bpk sebagai pemeriksa adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk memeriksa kebenaran pelaksanaan kekuasaan yang dilimpahkan pada djp dalam pemungutan pajak, merupakan lembaga yang justru berhak menurut uud untuk memperoleh akses terhadap dokumen dan informasi wajib pajak. meskipun demikian tetap harus dipertahankan dan dijaga bahwa pemeriksaan dan akses demikian tidak boleh menimbulkan apa yang disebut ahli pemerintah sebagai double jeopardy dalam kewajiban wajib pajak yang telah ditentukan oleh djp, sehingga menimbulkan kesan tidak ada kepastian hukum. yang menjadi objek pemeriksaan pemeriksa adalah diskus dalam menyelenggarakan kekuasaan negara yang dipercayakan kepadanya yang harus dipertanggung jawabkan. jikalau untuk mencapai pemeriksaan yang baik dan mencapai sasaran, pemeriksa berpendapat hanya dapat dilakukan dengan melihat dan membaca data dan informasi wajib pajak yang dianggap rahasia (confidential), maka penjelasan (2a) huruf tidaklah seharusnya dijadikan alasan untuk membatasi satu pemeriksaan yang baik dengan memberi akses sekadar pada dokumen dan informasi yang bersifat umum demikian. sebaliknya sebagaimana praktik yang ditemukan negara australia dan new zealand, maka ternyata justru seluruh data yang diperlukan yang memuat angka angka dari data informasi wajib pajak dapat diberikan kepada pemeriksa, dengan menutupi identitas wajib pajak, yang tidak relevan dengan pemeriksaan yang dilakukan tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. khususnya dalam pemeriksaan yang dilakukan bpk, maka kemungkinan akan terjadinya double jeopardy dalam pemeriksaan yang dilakukan bpk yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, tidak akan terjadi kalau bpk konsisten untuk tidak menetapkan kewajiban yang kurang dari wajib pajak melainkan hanya menilai diskus, dan menetapkannya untuk mengganti kerugian yang mungkin timbul dari kesalahan baik disengaja maupun tidak. dan undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan). meskipun telah disinggung secara ringkas pada bagian awal, maka dalam upaya menafsirkan lebih jauh maksud dan arti angka dan undang undang nomor tahun dalam hubungannya dengan penjelasan (2a) huruf maka interpretasi komparatif melalui best practices yang dikenal banyak negara dunia yang dikemukakan oleh pemohon bpk, telah ditanggapi pemerintah dengan mengatakan bahwa contoh contoh yang dikemukakan tersebut hanya dilihat dari satu sisi saja, meskipun telah disinggung secara ringkas pada bagian awal, maka menjadi penting untuk melihat prosedur, substansi, dan jenis jenis informasi data data yang diperoleh pemeriksa menurut best practices tersebut secara ringkas, yang ditemukan kedua belah pihak yang seharusnya juga turut dipergunakan oleh mahkamah dalam pengambilan keputusan perkara guo sebagai berikut: inggris petugas pajak dilarang mengungkap informasi yang dikuasai oleh otoritas pajak yang berkenaan dengan fungsinya, kecuali (i) untuk tujuan berkenaan dengan fungsi otoritas perpajakan, dan (ii) tidak melanggar pembatasan yang ditetapkan oleh komisioner. bab undang undang tentang commissionerfor revenue and customs. prosedur pengungkapan data perpajakan wajib pajak kepada national audit office, setelah menerima permintaan dari nao, petugas harus, meminta penjelasan informasi mana yang berkaitan dengan audit dan alasan mengapa perlu melihat dokumen tersebut. permintaan topik audit tersebut dirujuk kepada mrc business coordinator dan memastikan pengungkapan demikian diketahui oleh manager senior dan pengawas dari direktorat data tersebut. dimana mungkin yang ada diperiksa nao diruang hrc information disclosure guide idg )j. amerika serikat section subchaper chapter subtitle title internal revenue code: general rule, adalah menyangkut larangan bagi petugas untuk mengungkap data perpajakan return dan return information, (b) definitions return artinya setiap pajak atau informasi, deklarasi perkiraan pajak, atau klaim pengembalian yang disyaratkan oleh, atau ditentukan atau diperbolehkan menurut ketentuan, yang dikirimkan kepada sekretaris oleh, untuk kepentingan, atau menyangkut tiap orang, termasuk perubahan atau tambahan,kedua pendukung, lampiran atau daftar yang merupakan tambahan dari return. return information, artinya (a) identitas wajib pajak, sifat, sumber atau jumlah pendapatan, pembayaran, penerimaan, pengurangan, pengecualian, kredit, asset, hutang, nilai bersih, kewajiban pajak, pajak tertahan, kekurangan, perhitungan lebih, pembayaran pajak .(b). (c). data data demikian tidak boleh diungkapkan, jikalau sekretaris menentukan bahwa pengungkapan demikian secara serius akan mengganggu perhitungan, pengumpulan, dan penegakan perpajakan menurut internal revenue laws. irc section ii) mengatur pengecualian demi kepentingan pemeriksaan, dengan permintaan tertulis dari comptroler general amerika serikat, return and return information harus terbuka untuk pemeriksaan gao sejauh dipandang penting. permintaan tersebut dapat ditolak jika tidak disetujui oleh joint committee taxation, ketidaksetujuan mana dilakukan dengan pemungutan suara dan diberi jawaban dalam tempo (tiga puluh) hari sejak diterimanya permintaan tertulis. kanada privacy act melindungi kerahasiaan informasi pribadi orang yang disimpan dan dibawah pengawasan pemerintah, dan tidak dapat digunakan tanpa izin dari individu yang bersangkutan, kecuali digunakan untuk tujuan mana informasi dikumpulkan. privacy act tersebut juga melindungi data wajib pajak tersebut kecuali untuk tujuan untuk mana data dikumpulkan atau sesuai tujuan pengumpulan data dimaksud. data yang diajukan pemerintah tidak ada mengutip aturan tentang data wajib pajak dalam privacy act dan information act kecuali mengenai personal information under the control government institution shall not, without the consent the individual whom relates, discussed, kecuali dengan permintaan akan akses kepada lembaga yang menguasai informasi. khusus mengenai data wajib pajak income tax act sebagaimana dikemukakan pemerintah, larangan data wajib pajak dapat dibuka, dikecualikan dalam proses pidana, proses hukum dalam pelaksanaan dan penegakan undang undang pajak, dan pemeriksaan sesuai dengan auditor general act. australia dalam income tax assessment act, dikatakan bahwa pejabat tidak boleh membuka data orang lain kepada tiap orang (any person), akan tetapi australian national audit office anak) dapat meminta dibukanya data tersebut, meskipun sangat ditekankan agar data dokumen diperiksa lingkungan kantor pajak. perancis dalam hubungan dengan pemeriksaan oleh cour des comptes supreme audit institution), maka data dapat diakses dengan prosedur tertentu yaitu berdasarkan permintaan lebih dahulu dan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan jabatan. selandia baru data wajib pajak memang dirahasiakan, akan tetapi berdasarkan income tax act data tersebut dapat dibuka untuk tujuan penuntutan berdasarkan undang undang new zealand atau berdasarkan hukum negara lain luar wilayah new zealand. informasi yang diberikan itu tidak mengungkap identitas pembayar pajak, dan merupakan kepentingan umum. menurut pendapat pemohon yang dapat kami setujui, maka dari semua ketentuan yang diutarakan tentang praktik yang dianut menyangkut data wajib pajak, tidak ada ketentuan yang membatasi badan pemeriksa untuk memperoleh akses data wajib pajak, meskipun benar ada prosedur yang ditempuh menurut undang undang perpajakan yang berlaku tempat tersebut. sebaliknya pemohon, samping menguraikan versinya tentang best practices negara negara yang telah dikemukakan pemerintah, menambahkan praktik praktik yang berlaku dua negara lagi, sebagai berikut: malaysia dalam income tax act section dikatakan: disclosure auditor general'publication offenders). nothing this section shall prevent:d material the auditor general, such extent necessary experiment for the proper exercise the functions his office. belanda the netherlands court audit responsible for auditing and improving the annual financial accounts central government whole. the nca entitled conduct audit this administration, both financial audit and performance audit. the nca has access the files the individual tax players the tax administration. meskipun akses diberikan dengan permintaan, akan tetapi tiap informasi diberikan berdasarkan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan tersebut. subsection comptabiliteitswet dari semua versi best practices negara dalam hubungan akses badan pemeriksa terhadap data dan informasi wajib pajak, maka dapat disimpulkan bahwa memang data dan informasi wajib pajak dimanapun dipandang sebagai rahasia yang harus dilindungi petugas wajib pajak, akan tetapi badan pemeriksa keuangan negara boleh mengakses informasi tersebut, dan petugas yang berwenang wajib memberi data apa saja yang dipandang perlu dalam rangka dan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya. meskipun ada negara yang menetapkan langkah prosedural yang diambil lebih dahulu, maka dalam jangka waktu yang pasti (time frame) penetapan yang perlu dalam prosedur demikian harus diberikan dan kalau ditolak akan mengakibatkan konsekuensi adanya pihak ketiga yang akan menilai dan mengambil keputusan tentang penolakan demikian. apakah data informasi wajib pajak merupakan hak (asasi) milik wajib pajak yang bersifat mutlak dan tidak dapat dibuka untuk kepentingan umum. argumen yang dibangun oleh pemerintah dan para ahli yang diajukannya, menyatakan bahwa, managuh oleh setiap aparatur negara dalam penyelenggaraan negara. pernyataan demikian didukung pula dengan keterangan yang mendasarkan diri pada argumentasi bahwa data informasi wajib pajak berkenaan dengan hak atas properti yang berkaitan dengan hak wajib pajak yang bersifat confidential yang merupakan hak asasi, dan untuk itulah (2a) huruf undang undang nomor tahun dipandang sebagai manifestasi perlindungan hak asasi wajib pajak. lain ahli dari pemohon menyatakan bahwa guo mempunyai problem yuridis karena dalam hal mengingat, tidak ditemukan satu pun yang secara tegas merujuk pada hak asasi manusia yang disebut dalam bab dalam uud selain itu disebut pula bahwa hak asasi manusia dapat diklasifikasi sebagai hak yang bersifat derogable dan non derogable rights, sedang hak milik yang disebut pemerintah dan ahlinya, bukanlah termasuk dalam klasifikasi non derogable rights. terlepas dari perdebatan demikian, maka telah merupakan pendirian mahkamah yang ditetapkan dalam putusan putusannya dan pasarkan pada ketentuan uud sendiri, bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersifat mutlak. sebagaimana diatur dalam ditentukan bahwa . disadari bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara maupun dalam bidang pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan utama negara untuk mendukung semua kegiatan penyelenggaraan negara tersebut. angka merumuskari perspektif ekonomi, pajak yang dipahami sebagai peralihan sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik, diartikan, satu pihak sebagai pengurangan kemampuan individu dalam penguasaan sumber daya barang dan jasa, dan pihak lain sebagai penambahan kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. disamping itu pajak juga memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi anggaran (budget), fungsi pengaturan (regulerend), dan fungsi stabilisasi dan redistribusi pendapatan. seandainyapun data dan informasi wajib pajak tersebut merupakan property yang merupakan hak asasi wajib pajak yang harus dihormati dan dilindungi, maka dalam hubungan dengan kewajiban warga negara untuk memberi kontribusi kepada negara yang disebut pajak untuk memenuhi keperluan negara dalam menjalankan tugas konstitusionalnya bagi sebesar besar kemakmuran rakyat, menyebabkan bahwa penghormatan dan perlindungan tersebut harus dilihat dan dilaksanakan bukan dalam satu absoluditas tanpa batas, melainkan harus dalam keseimbangan dan harmoni dengan hak asasi manusia lain yang lebih besar yang didasarkan pada kepentingan umum. dalam kerangka perwujudan kesejahteraan bagi segenap bangsa, maka salah satu instrumennya adalah kebijakan bidang perpajakan, yang dapat digunakan dalam pemerataan kesejahteraan rakyat. untuk mewujudkan hal demikian, maka adanya performa diskus atau pejabat djp untuk memungut pajak, yang didasarkan pada undang undang perpajakan yang berlaku secara adil, efisien, dan bersih untuk memungkinkan negara dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya melindungi segenap bangsa, mencerdaskan, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, maka hal tersebut merupakan alasan dan dasar yang cukup objektif, rasional, dan proporsional untuk mengurangi atau membatasi hak asasi manusia atas data informasi yang menjadi hak asasi wajib pajak dengan memberi akses kepada bpk untuk membukanya, asalkan didasarkan pada tiga landasan, yaitu (i) sesuai dengan hukum (lawful), (ii) tidak sewenang wenang, dan (iii) proporsional. hak asasi berupa perlindungan data informasi wajib pajak yang demikian sangat terkait erat dengan kewajiban setiap warga negara untuk mentaati hukum dengan membayar pajak, yang pemungutan dan pengelolaan dan pertanggung jawabannya dibebankan pada djp. saya juga berpendapat hak milik atas informasi data wajib pajak tersebut tidak dapat disamakan dengan data personal atau pribadi perseorangan yang berkaitan dengan hidup pribadi seorang pasien yang menyangkut rahasia kedokteran yang wajib dijaga dalam hubungan pasien dengan dokter, karena informasi yang diperoleh dan diberikan bersifat sangat personal atau pribadi dan diperoleh dokter berdasarkan satu perjanjian yang bersifat perdata dengan prestasi jasa kesehatan yang diberikan dokter, disertai imbalan sejumlah pembayaran honorarium sebagai contra prestasi dari seorang pasien. sekiranya juga bahwa ada kekhawatiran akan adanya ketidak pastikan hukum dan double jeopardy yang mungkin terjadi karena akses bpk atas informasi dan data wajib pajak diberikan, maka konsekuensi akan kemungkinan demikian adalah tidak seimbang atau tidak proporsional dengan kepentingan umum yang akan dilayani, sehingga tidak cukup sah untuk dijadikan alasan untuk menghambat akses bpk. karena keseimbangan yang dituntut antara kepentingan individual yang menjadi dasar kekhawatiran, jika dibandingkan dengan kepentingan umum yang lebih besar akan kebutuhan akan dipenuhinya sumber sumber pendapat negara berdasarkan kewenangan dalam satu pemerintahan yang didasarkan pada good governance, transparency dan accountability, telah menyebabkan kekuatiran demikian dapat dieliminir, karena pembatasan yang dilakukan dengan kewenangan bpk untuk mengakses informasi wajib pajak, disertai dengan ketentuan ketentuan tentang perlindungan wajib pajak. perlindungan dimaksud untuk mencegah pengungkapan data tersebut secara sewenang wenang yang bernuansa pemerasan, dengan membatasi kewenangan pemeriksa yang tidak dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar, untukkarena kewenangan demikian tetap merupakan wewenang djp, meskipun diawasi dengan pemeriksaan bpk tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menjadi wewenangnya, yang dapat diukur, dievaluasi, dianalisis, dan akhirnya jika pemeriksa menemukan penyimpangan atas hukum pajak yang berlaku dapat diteruskan kepada penyidik untuk diteruskan pengadilan menurut hukum. oleh karenanya argumen hak asasi manusia yang diajukan pemerintah dan ahli pemerintah, meskipun penting untuk diperhatikan tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan pembatasan jenis dokumen yang dapat diberikan dalam pemeriksaan bidang keuangan negara sebagai mana ditetapkan dalam penjelasan (2a) huruf kup, secara bertentangan dengankarena hal demikian bertentangan dengan amanat konstitusi. seandainya pun benar hak atas dokumen spt perpajakan adalah hak (asasi miliknya) wajib pajak, maka hak milik saja pun mempunyai fungsi sosial yang dapat dicabut jika kepentingan umum memerlukan. tambahan lagi kerahasiaan informasi wajib pajak yang diperoleh dan diakses pemeriksa, tetap dipelihara karena pemeriksa, meskipun dengan rumusan yang bersifat umum, juga tunduk kepada kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan dokumen tersebut, dengan sanksi pidana penjara paling singkat (satu) tahun penjara dan paling lama (lima) tahun dan atau denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, apabila ketentuan demikian dilanggar. demikian pun dalam pelaporan informasi rahasia yang ditentukan dalam standar pemeriksaan keuangan negara, sebagaimana dimuat dalam peraturan dilarang untuk diungkapkan, menjadi tidak dilarang untuk diungkapkan oleh pejabat dan atau tenaga ahli menurut ketentuan (2a). namun penjelasan (2a) juncto berisi ketentuan mengenai jenis keterangan yang dapat diberikan oleh pejabat dan atau tenaga yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (2a), alamat wajib pajak, alamat kegiatan usaha, 5s.fr.engan demikian, secara materil tedapat pertentangan antara penjelasan (2a) yang menyebutkan secara limitation keterangan yang dapat diberitahukan dengan penjelasan yang menyebutkan hal hal yang dilarang untuk diungkapkan oleh para pejabat dan atau tenaga ahli, namun badan pemeriksa keuangan republik indonesia nomor tahun standar pemeriksaan pernyataan nomor angka telah ditentukan bahwadengan argumen demikian, menjadi hal yang sangat penting bagi semua untuk direnungkan, sekiranya biarpun argumen pemerintah dan ahli bahwa dokumen spt merupakan property (milik) wajib pajak yang merupakan ham yang harus dilindungi, sebagai imbalan atau keseimbangan terhadap prinsip self assessment dalam penghitungan kewajiban pajak yang harus dibayar, maka dengan memperhatikan sumber daya dan kondisi ekonomi yang dihadapi, kebutuhan atas upaya yang optimal untuk meningkatkan pendapatan negara melalui perpajakan untuk membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewajiban konstitusional negara, serta pemeriksaan sebagai fungsi manajemen pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, maka argumen tersebut menjadi tidak proporsional. konstitusi sendiri telah menjamin penghormatan dan perlindungan ham secara komprehensif, sekaligus menyatakan, sebagaimana dijumpai dalam sistim ketatanegaraan negara manapun, bahwa hak milik dan hak asasi manusia tidak pernah diperlakukan secara mutlak tanpa kemungkinan untuk membatasinya. posisi pemerintah dalam memberi argumen perlindungan ham sebagai dasar untuk menolak permohonan pemohon, seyogianya haruslah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak tampak seakan akan pemerintah lebih berkepentingan untuk mempertahankan hak asasi wajib pajak secara mutlak, ketimbang secara proporsional memberi segala akses bagi negara via bpk menurut pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sekaligus dengan menekankan perlunya perlindungan hak asasi wajib pajak. pelaksanaan kekuasaan negara membutuhkan pengawasan yang memadai. sepanjang data yang ada telah memberi kemungkinan optimal untuk memeriksa dan melihat efisiensi, kepatuhan pada undang undang serta kebenaran dari penggunaan kekuasaan yang dilimpahkan pada pejabat sebagai hakekat dari akuntabilitas, maka batas itulah seharusnya yang dijadikan titik tolak untuk mengatur perlindungan lebih lanjut hak asasi wajib pajak secara optimal sesuai dengan konstitusi dalam kup, bukan sebaliknya. dengan cara demikianlah ditemukan keseimbangan antara hak asasi manusia secara individual dengan kepentingan umum yang merupakan hak asasi masyarakat yang jauh lebih besar. sebagaimana telah disinggung sebelumnya, maka satu kesepakatan tentang bagaimana cara sebaiknya untuk melindungi kerahasiaan data informasi wajib pajak sesuai dengan undang undang agar tidak disalahgunakan dan diungkap secara sewenang wenang, seharusnya dilakukan antara menteri keuangan djp dengan bpk sesuai dengan substansi dan pertimbangan dalam putusan perkara guo. dalam hal terjadi benturan antara kepentingan hukum yang sama sama diakui dan dilindungi oleh hukum dan konstitusi, maka mahkamah berdasar prinsip hukum dasar, seharusnya memilih kepentingan hukum yang didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi, dengan mengesampingkan kepentingan hukum yang diatur dalam aturan perundang undangan yang lebih rendah. dalam hubungan antara undang undang nomor tahun tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara dengan undang undang nomor tahun tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, maka berdasarkan aturan konstitusi dalam uud hierarki kepentingan hukum dan norma yang mengaturnya yang disebutkan sama diakui dan dilindungi konstitusi, seharusnya dapat ditentukan mahkamah dengan putusan bahwa kepentingan hukum yang diatur dalam penjelasan (2a) huruf harus memberi jalan pada independensi bpk untuk menentukan dokumen yang relevan untuk pemeriksaan yang akan dilakukan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya. konklusi berdasarkan seluruh uraian atas, maka kami sampai kepada kesimpulan sebagai berikut ini: (2a) huruf perpajakan sepanjang menyangkut frasa "ditetapkan menteri keuangan untuk dalam tersebut yang selengkapnya berbunyi,, yang sesungguhnya merupakan mekanisme internal departemen keuangan, dipandang tidak bertentangan uud hanya dengan syarat (conditional constitutional) sepanjang ketetapan dimaksud dikeluarkan dalam jangka waktu secepat cepatnya, sehingga dapat dipahami sebagai upaya untuk mendukung dan tidak menghambat pemeriksaan atau audit yang dilakukan bpk dengan cara yang sebaik baiknya. (2a) huruf perpajakabidang keuangan negara , terlepas dari duplikasi dan inefisiensi yang mungkin terjadi, dipandang tidak bertentangan dengan uud karena keberadaan badan pengawasan internal pemerintah seperti itu, yang bertanggung jawab kepada presiden dan berada bawah koordinasi menteri pendayagunaan aparatur negara, bukanlah satu badan pengawasan yang bebas dan mandiri, melainkan lembaga yang melaksanakan sebagian tugas tugas pemerintahan presiden bidang pengawasan dan pemeriksaan keuangan. seluruh penjelasan (2a) huruf perpajakan, disamping telah membentuk norma baru diluar norma yang dijelaskan secara bertentangan dengan undang undang pembentukan peraturan perundang undangan, juga membatasi akses bpk terhadap dokumen dan data informasi wajib pajak secara tidak proporsional dan rasional, yang bukan pula merupakan hak asasi yang non derogable, bertentangan dengan uud karena dipandang menghalangi dan menghambat tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri oleh bpk, dalam kerangka good governance, transparency dan accountability secara adil. berdasarkan seluruh uraian tersebut, seyogianya mahkamah memutus dengan: mengabulkan permohonan untuk sebagian: menyatakan penjelasan (2a) huruf undang undang nomor tahun tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan bertentangan dengan uud dan seyogianya juga menyatakan penjelasan (2a) huruf undang undang nomor tahun tentang ketentuan dan tata cara perpajakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. panitera pengganti, ttd. mahfud sesuai putusan mahkamah konstitusi nomor puu i1 tanggal april bahwa undang undang yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon adalah undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun khususnya ketentuan (2a) huruf dan penjelasan (2a), yang diundangkan pada tanggal juli berdasarkan uraian tersebut atas, mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pengujian (2a) huruf guterhadap ketentuan uudpemohon secara konstitusional adalah lembaga negara seperti tersebut dalam uud yang memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara secara bebas dan mandiri, bahwa kewenangan pemohon guo untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri mendapatkan justifikasi dan dipertegas lagi dengan diundangkannya beberapa undang undang, yaitu: undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan, (selanjutnya disingkat nomor tahun seperti tersebut dalam dan yang menyatakan: tidak dilarang untuk diungkapkan kepada pihak pihak yang diatur dalam (2a). formil. jika dilihat dan dikaji rumusan penjelasan (2a) juncto tidak menjelaskan materi guo tetapi memuat materi baru yang tidak diatur dalam norma baru yang diatur dalam penjelasan (2a) juncto adalah mengenai keterangan yang dapat diberikan oleh pejabat exceptional guo, yaitu sepanjang mengenai hal hal yang disebutkan secara limitation dalam penjelasan (2a). dari segi pembentukan peraturan perundang undangan, suatu penjelasan undang undang seyogianya sebagai sarana untuk memberikan tafsiran resmi atas norma yang berada dalam atau batang tubuh dan tidak mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma dalam atau batang tubuh, serta juga tidak merumuskan norma baru dari yang hendak diberikan tafsiran atau rincian penjelasan. penjelasan (2a) juncto telah merumuskan suatu norma baru dari yang hendak dijelaskan karena merumuskan jenis keterangan yang dapat diberikan oleh pejabat exceptional. pengaturan demikian tidak sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang tata cara pembentukan peraturan perundang undangan. historis yuridis secara historis, ketentuan yang diuraikan dalam penjelasan (2a) guo merupakan norma yang diadopsi dari ketentuan keputusan menteri keuangan kemenkeu) nomor kmk. namun kemenkeu ini pun pada saat diberlakukan memiliki cacat hukum karena telah mereduksi ketentuan yang diatur dalam penjelasan (2a) nomor tahun tentang perubahan kedua sebagai undang undang yang menjadi dasar hukumnya. sebagai perbandingan, perbedaan ketentuan yang diatur dalam kedua peraturan tersebut adalah sebagai berikut: kmk. diberikan 'antara lain' diberikan 'adalah' identitas identitas wajib pajak dan wajib pajak dan keterangan keterangan yang bersifat yang bersifat umum. umum. dari historis munculnya penjelasan (2a) juncto nampak bahwa memang telah ada upaya upaya untuk mempersempit atau mereduksi kewenangan konstitusional bpk. jika semula berdasarkan kepada bpk yang sedang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara dapat diberikan antara lain identitas wajib pajak dan keterangan yang bersifat umum, maka pada tahun yang sama, kemenkeu selaku peraturan pelaksana dari justeru dengan tegas mengatur bahwa keterangan yang dapat diberikan kepada bpk 'adalah' identitas wajib pajak dan informasi yang bersifat umum. meskipun konstitusi telah menempatkan pengaturan tenang kewenangan bpk untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sedemikian pentingnya, namun adanya pengaturan dalam penjelasan (2a) juncto yang mengatur tentang jenis jenis data dan informasi yang dapat diberikan kepada bpk telah mengakibatkan bpk tidak dapat melakukan pemeriksaan secara bebas dan mandiri. dengan demikian,skualifikasi sebagai bertentangan dengan ketentuan uud bpk tidak memeriksa wajib pajak. sebagaimana telah diuraikan atas, pemeriksaan bpk dilakukan terhadap seluruhsecara umum tujuan pemeriksaan yang dilakukan bpk ri atas sektor perpajakan adalah untuk menilai: apakah pengelolaan penerimaan dan piutang pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. apakah penerimaan negara dari sektor perpajakan tersebut telah disetorkan kas negara secara tepat waktu dan tepat jumlah serta tidak diendapkan bank persepsi untuk mendapatkan bunganya. untuk mencapai tujuan dimaksud, sasaran pemeriksaannya terutama diarahkan pada: pelaporan penerimaan pajak dan piutang pajak. sasaran pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk meyakini kewajaran angka penerimaan pajak dan piutang pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat, pelaporan pembayaran pajak. sasaran pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan petugas pajak dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak: kegiatan pemeriksaan pajak oleh petugas pajak. sasaran pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai kewajaran penetapan perhitungan pajak wajib pajak oleh petugas pajak: penyelesaian keberatan peninjauan kembali pk). sasaran pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menilai aspek formal dan material penyelesaian keberatan dan pembetulan ketetapan pajak yang dilakukan petugas pajak. administrasi tunggakan dan penagihan pajak. sasaran pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah tahapan penagihan telah dilakukan secara tertib dan menghasilkan pencairan tunggakan yang memadai, dan menguji kewajaran penghapusan tunggakan pajak wajib pajak yang dasawarsa, pemberian restitusi pajak. sasaran pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai prosedur pemberian restitusi telah sesuai dengan ketentuan. dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pemeriksaan tersebut, data dan informasi perpajakan sebagaimana diatur dalam penjelasan (2a) juncto tidak cukup memadai untuk dapat dilakukan pengujian sesuai prosedur pemeriksaan. selain itu, bpk setiap tahun melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat lopp), dimana dalam pelaksanaan pengujiannya meliputi pengujian atas akun penerimaan dan akun piutang yang berasal dari sektor pajak. untuk menguji kesahihan data penerimaan pajak dan piutang pajak yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut perlu juga dilakukan penelusuran untuk meyakinkan kewajaran data yang disajikan dalam laporan keuangan. penelusuran data dimaksud memerlukan dokumen yang terkait dengan data yang ada direktorat jenderal ditjen) pajak. data, dokumen, dan atau keterangan yang diperlukan antara lain: seluruh data dan informasi yang dilaporkan oleh wajib pajak kepada petugas pajak termasuk tetapi tidak terbatas pada hal hal yang berhubungan dengan pembayaran, dan atau penyetoran pajak kas negara, sebagai realisasi dari kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perpajakan yang berlaku: seluruh data dan informasi hasil olahan petugas pajak baik yang berasal dari wajib pajak maupun dari pihak ketiga, akses seluruh data dan informasi perpajakan yang tersimpan dalam sistem infromasi ditjen pajak. seluruh data dan informasi tentang penyimpanan penerimaan pajak sebelum disetorkan kas negara. sesuai dengan tujuan dan sasaran pemeriksaan sebagaimana diuraikan atas, maka kepentingan bpk adalah meyakini bahwa ditjen pajak telah melakukan pengelolaan perpajakan, termasuk pengelolaan penerimaan perpajakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. data, keterangan dan atau dokumen yang diperlukan oleh bpk dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya adalah data, keterangan dan atau dokumen yang ada dan dikelola oleh ditjen pajak. oleh karena itu tidak perlu muncul kekhawatiran bahwa bpk akan memeriksa wajib pajak. sebaliknya, pejabat dan atau tenaga ahli lingkungan ditjen pajak wajib memberikan data, keterangan dan atau dokumen yang diperlukan oleh bpk. kewajiban ini mutlak berdasarkan ketentuan huruf dan ketentuan huruf pelanggaran terhadap kewajiban tersebut merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam karena merupakan kewajiban yang diatur dalam sebagai atribut dari ketentuan uud maka tindakan untuk melaksanakan kewajiban memberikan data, keterangan, dan atau dokumen perpajakan kepada bpk, bukan merupakan pelanggaran atas prinsip kerahasiaan wajib pajak. norma larangan yang diatur dalam ketentuan dan juncto sebagai implementasi dari prinsip perlindungan terhadap rahasia wajib pajak, tidak terkait dengan pemeriksaan oleh bpk karena sudah dikecualikan dengan adanya ketentuan dalam (2a) dari dan yang sama. samping itu, prinsip kerahasiaan wajib pajak harus diletakan pada kepentingan yang lebih esensial yaitu negara mempunyai hak untuk menerima yang menjadi haknya (transparansi dan bertanggung jawab) dari wajib pajak: dan oleh karena itu petugas pajak sebagai pemungut pajak yang mewakili negara, bertanggung jawab memegang teguh prinsip kerahasiaan wajib pajak: dan pada saat melakukan pemeriksaan keuangan negara, bpk juga mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memegang teguh prinsip kerahasiaan wajib pajak. bpk dalam melakukan pemeriksaan berpedoman dan berdasarkan dan serta berdasarkan kode etik bpk. ketentuan ketentuan tersebut antara lain berisikan larangan untuk mengungkapkan informasi rahasia yang menurut undang undang wajib dirahasiakan serta ancaman pidana bila menggunakan keterangan, bahan, data informasi dan atau dokumen lain yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas dengan melampaui batas kewenangannya. pelanggaran atas kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian bagi pemeriksa bpk, dan usul pemberhentian kepada dpr bagi anggota bpk. uud menganut prinsip pemisahan kekuasaan separation power) doktrin trias politica yang biasa dinisbatkan dengan tokoh montesguieu mengandaikan bahwa fungsi kekuasaan negara harus selalu tercermin dalam jenis organ negara. hakikat dari pandangan montesguieu adalah konsep pemisahan kekuasaan (separation power). menurutnya, setiap negara selalu terdapat cabang kekuasaan yang diorganisasikan dalam struktur pemerintahan yaitu kekuasaan legislative dan judiciary yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang undang negara, dan cabang kekuasaan executive yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil. hampir semua negara demokrasi saat ini menganut konsep trias politica yang implementasinya disesuaikan dengan kondisi negara masing masing karena dewasa ini hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip check and balances. sejak amandemen uud indonesia, sejak amandemen uud mengadopsi gagasan pemisahan kekuasaan dalam arti horizontal yang dimodifikasi dari prinsip semula yang memisahkan kekuasaan dalam tiga fungsi menjadi sembilan fungsi pemegang kekuasaan konstitusional, yaitu mpr, mk, presiden, dpr, dpd, ma, bpk, komisi yudisial, komisi pemilihan umum. masing masing lembaga tersebut memiliki kekuasaan atau kewenangan konstitusi dan dalam melaksanakan kewenangannya dilengkapi dengan seperangkat peraturan. bpk, memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. pelaksanaan prinsip separation power indonesia tidak lagi bersifat mutlak dengan adanya prinsip check and balances. pemisahan kekuasaan itu dilakukan dengan menerapkan prinsip check and balances diantara lembaga lembaga konstitusional yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain. melalui check and balances, kekuasaan negara dapat diatur, dapat dibatasi, dan bahkan dapatdapat dicegah dan ditanggulangi sebaik baiknya. check and balances antar lembaga konstitusional tersebut merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara, dan pelaksanaannyapun harus dilakukan secara komprehensif, dalam berbagai aspek kenegaraan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan negara,rinsip separation power sekaligus prinsip check and balances tercermin dalam pengaturan tentang pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam dan uud berdasarkan juncto dan uud bpk merupakan lembaga konstitusi dengan tugas khusus memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara yang telah disetujui dpr. objek yang diperiksa bpk meliputi seluruh keuangan negara dan hasil hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada dpr dan dprd sesuai kewenangannya sebagai lembaga yang memegang hak budget. pengaturan ketentuan (2a) huruf juncto dan penjelasan (2a) juncto berpotensi mengabaikan tatanan prinsip separation power dan check and balances yang dianut oleh uud karena (2a) huruf dan penjelasan (2a) guo telah mencampuradukkan dan telah mengintervensi fungsi pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh bpk selaku lembaga konstitusional. fungsi pemeriksaan keuangan negara yang seharusnya dilaksanakan oleh bpk, diintervensi oleh menteri keuangan dengan cara membatasi kewajiban pejabat dan atau tenaga ahli untuk memberikan keterangan dan atau dokumen kepada bpk, yaitu dengan terlebih dahulu menetapkan pejabat mana yang dapat melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam (2a) huruf guo. fungsi pemeriksaan keuangan negara, yang salah satu implementasi kewenangannya dituangkan dalam bentuk menetapkan serta meminta informasi, keterangan, dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang sebagaimana diatur dalam dan yang merupakan atribut dari ketentuan uud juga telah diingkari dengan adanya pengaturan dalam penjelasan 2a) guo yang membatasi jenis informasi yang dapat diberikan kepada bpk. adanya pembatasan ini, telah mencerminkan bahwa mengabaikan prinsip separation power dan prinsip check and balances. uud menganut prinsip rule law rechtstaat) dan memberikan jaminan kepastian hukum pembukaan uud yang didalamnya terkandung pokok pokok pikiran dari norma norma yang terdapat pada uud1945, merumuskan bahwa dasar tujuan pembentukan pemerintah negara indonesia adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. negara indonesia berusaha mengimplementasikan melindungi segenap bangsa indonesia dan memajukan kesejahteraan umum" dalam ide atau cita negara hukum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan indonesia sejak kemerdekaan. indonesia adalah negara hukum (rechtstaat). ketentuan mengenai negara hukum tersebut dinyatakan secara tegas dalam perubahan keempat uud dalam yang berbunyi, negara indonesia adalah negara hukum . dengan adanya ketentuan tersebut dalam konstitusi, maka prinsip yang dianut oleh uud adalah rule law atau rechistaat.oleh prof. dr. jimmy asshiddigie, sh, dirumuskan kembali dalam prinsip pokok negara hukum yang merupakan pilar pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sebenarnya, sebagai berikut jimmy asshiddigie,tberfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtstaat) transparansi dan kontrol sosial prinsip pokok negara hukum yang terkait erat dengan pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara atas sektor perpajakan oleh bpk adalah prinsip yang ke yakni prinsip transparansi dan kontrol sosial. prinsip ini tercermin dalam uud yang mengamanatkan agar keuangan negara diperiksa secara bebas dan mandiri dalam rangka perwujudan prinsip transparansi dan kontrol sosial, dengan pengaturan konstitusi agar hasil pemeriksaan bpk disampaikan kepada dpr, dan dprd sebagai pemegang hak budget, sesuai dengan kewenangannya. pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dalam rangka perwujudan prinsip transparansi dan kontrol sosial, seharusnya tercermin pula dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab perpajakan. agar pemeriksaan perpajakan dapat dilaksanakan secara bebas dan mandiri, maka tidak perlu ada pembatasan pejabat dan atau tenaga ahli yang wajib memberikan keterangan, informasi dan atau dokumen kepada bpk, dan tidak perlu ada pembatasan tentang data, informasi, dan atau dokumen yang dapat diberikan kepada bpk. guna mencegah terjadinya penghitungan yang kurang terpercaya dan tidak kredibel, seharusnya bpk diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kehandalan informasi dokumen perpajakan lingkungan ditjen pajak. dengan demikian, juncto tidak perlu mengatur tentang pembatasan para pejabat dan atau tenaga ahli yang dapat memberikan keterangan dan atau dokumen kepada bpk serta tidak nomor tahunomor tahunundang undang nomor tahun tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, (selanjutnya disingkat nomor tahun seperti tersebut dalam dan yang menyatakan: nomor tahunnomor tahun huruf. perlu mengatur pembatasan informasi, keterangan, dan atau dokumen yang dapat diberikan kepada bpk. adanya pembatasan kepada bpk untuk melakukan pemeriksaan perpajakan secara bebas dan mandiri dalam ketentuan (2a) huruf juncto yang tercermin dalam frasa ditetapkan menteri keuangan untuk dan penjelasan (2a) juncto mencerminkan bahwa juncto bersifat inkonstitusional karena mengabaikan prinsip transparansi yang merupakan salah satu dari prinsip rule law atau rechsstaat. pemeriksaan perpajakan lemahnya pengelolaan perpajakan penerapan sistem self assessment melakukan pembatasan terhadap kewenangan konstitusional bpk untuk melakukan pemeriksaan atas penerimaan dari sektor perpajakan karena telah menerapkan sistem pemungutan pajak berdasarkan prinsip menghitung dan melaporkan pajak sendiri (self assessment) yang diberlakukan indonesia sejak reformasi sistem perpajakan tahun padahal penerapan sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. berdasarkan pengalaman dunia internasional dalam penerapan sistem self assessment wajib pajak dan dunia usaha akan secara sukarela patuh terhadap ketentuan apabila: dien pajak berorientasi melayani terhadap wajib pajak dan memberikan pendidikan untuk memenuhi kewajibannya: penegakan hukum dan pemberian sanksi yang efektif terhadap para pelanggar hukum pajak, ditjen pajak berlaku transparan dan terlihat oleh publik jujur dan adil dalam menerapkan ketentuan perpajakan.. pelaksanaan pemeriksaan oleh bpk tersebut diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atas otoritas yang dimiliki oleh petugas pajak. tanpa dilakukannya pemeriksaan, sistem self assessment sangat potensial dan dapat dijadikan lisensi untuk penggelapan pajak. mengenai tidak dapat dipercaya begitu rajanya hasil penghitungan secara sukarela, joel slemrod mengungkapkan sebagai berikut: government can announce tax system and then rely taxpayers's sense duty rumit what owed. sejalan dengan itu, patricia morgan menyatakan bahwa kerahasiaan perpajakan dapat menyuburkan penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan oleh beberapa pihak yang kurang bertanggung jawab. kerahasiaan dapat disalahgunakan oleh oknum pembayar pajak dan oknum petugas pajak untuk membungkus penghindaran penyelundupan, pengembangan, dan lain lain penyimpangan pengelolaan pajak lainnya. tax procedure and tax fraud, west publishing co, selain itu, pemeriksaan bpk atas ditjen pajak juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi ditjen pajak dalam mengadministrasikan penerimaan pajak. dengan demikian bpk tidak memeriksa kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, namun melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan dari petugas pajak sebagai audit, yaitu atas kegiatannya memantau kewajiban perpajakan dari wajib pajak dalam pelaksanaan self assessment. statistik data perpajakan statistik perpajakan hampir tidak ada. tidak ada informasi mengenai jumlah wajib pajak yang telah memiliki npp dan berapa jumlah yang benar benar membayar pajak. pada tahun ditjen pajak menyebut adanya kenaikan jumlah pemilik npp sebesar kali lipat dalam masa satu bulan, tetapi yang diberikan nomornya langsung oleh presiden istana negara adalah anggota tni, pns maupun perusahaan swasta skala besar. dalam sistem 'withholding' yang digunakan dewasa ini, pajak mereka itu adalah dipotong langsung oleh kantor dimana mereka bekerja untuk disetorkan pada ditjen pajak. akibatnya, kenaikan jumlah pemilik npp tersebut belum dapat meningkatkan 'tax ratio' dari tingkat persen dari pdb dewasa ini. kurang transparan dan akuntabelnya sektor perpajakan ini, diakui pula oleh bappenas yang telah menyebutkan dalam rencana aksi nasional pemberantasan korupsi sebagai berikut: selain itu,, terutama pada sektor sektor yang rawan korupsi seperti perpajakan dan bea cukai, serta sektor sektor dengan anggaran pengeluaran negara terbesar seperti sektor pendidikan, kesehatan, hankam, pekerjaan umum, dan perhubungan. pemeriksaan inspektorat jenderal departemen keuangan inspektorat bidang investigasi ibi) departemen keuangan, menemukan sampai yang terindikasi korupsi lingkungan depkes terjadi ditjen pajak, ditjen kekayaan negara, dan ditjen bea cukai. sedangkan menurut irjen depkes permana agung) sekitar sampai temuan terindikasi korupsi seluruh depkes berada ditjen pajak. jenis penyimpangan ditjen pajak cukup beragam, antara lain seperti adanya wajib pajak yang tidak membayar penuh. hal ini dapat terjadi karena ada bagian dari dokumen yang dipalsukan atau ada tahapan proses yang tidak dilakukan. sumber: investor daily indonesia, januari fakta ini menunjukkan bahwa administrasi perpajakan masih lemah karena adanya pembatasan pemeriksaan, yang dapat mengakibatkan terjadinya korupsi. tax ratio negara indonesia sebesar dari produk domestik bruto, merupakan yang terendah diantara negara berkembang. kenaikan komoditas ekspor rata rata negara indonesia secara signifikan, tidak diimbangi dengan kenaikan tax ratio. pada tahun ditjen pajak pun tidak mampu mencapai penerimaan pajak sesuai target. jika penerimaan pajak tidak naik, tidak mungkin bagi negara indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu hutang dengan melunasi hutang yang ada. hambatan pemeriksaan bpk berdasarkan pemeriksaan bpk atas penerimaan perpajakan, dapat dicermati adanya praktik praktik pembatasan terhadap pemeriksaan pengelolaan perpajakan sebagai berikut: pembatasan lingkup pemeriksaan pada tahun bpk telah mengajukan surat nomor s x111 tanggal april tentang permintaan data transaksi penerimaan piutang pajak dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan departemen keuangan tahun oleh bpk. namun sampai dengan pemeriksaan bpk berakhir, menteri keuangan tidak memenuhi permintaan tersebut sehingga bpk tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai atas penerimaan pajak tahun dan masing masing sebesar triliun dan triliun serta piutang pajak per desember dan masing masing sebesar triliun dan triliun. pembatasan lingkup pemeriksaan tercermin dalam hasil pemeriksaan bpk atas lopp tahun yang mengungkapkan beberapa temuan terkait dengan penerimaan pajak. terhadap hasil pemeriksaan bpk tersebut, dpr menanggapi, dengan mengirimkan surat nomorrmintaan dpr tersebut sulit dipenuhi jika masih terdapat pembatasan terhadap lingkup pemeriksaan bpk. realisasi penerimaan perpajakan dalam negeri yang dilaporkan dalam neraca pemerintah pusat per desember tidak dapat diyakini kerajaannya realisasi penerimaan pajak yang dikelola ditjen pajak dan dicatat dalam laporan realisasi anggaran lra) departemen keuangan tahun rp. juta. sedangkan berdasarkan lra ditjen pajak sebagai app e1 sebesar rp. juta sehingga terdapat selisih antara departemen keuangan dan ditjen pajak sebesar rp. juta. angka realisasi penerimaan pajak yang dilaporkan ditjen pajak tidak digunakan sebagai angka realisasi penerimaan pajak pada laporan keuangan departemen keuangan. bpk tidak memperoleh data dan informasi yang memadai atas penerimaan pajak sehingga tidak dapat melakukan prosedur pemeriksaan secara memadai yang diperlukan untuk meyakini kewajaran realisasi penerimaan pajak. bpk telah menyampaikan surat permintaan data penerimaan pajak kepada menteri keuangan melalui surat nomor s x11. tanggal april namun sampai dengan akhir pemeriksaan pada tanggal april menteri keuangan tidak menanggapi permintaan tersebut. dengan demikian realisasi penerimaan pajak lingkungan departemen keuangan tidak dapat diyakini kerajaannya. bpk tidak dapat melaksanakan pemeriksaan yang memadai dalam praktik pemeriksaan perpajakan selama ini, untuk dapat memperoleh dokumen dan atau keterangan perpajakan, bpk mengajukan surat kepada menteri keuangan terlebih dahulu. bpk baru dapat memperoleh keterangan dan informasi perpajakan yang diminta setelah menteri keuangan memberikan ijin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli tertentu untuk memberikan keterangan, atau bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada bpk. dan pemeriksa bpk yang akan memeriksa pajak harus menunjukkan surat tugas dan dalam surat tugas tersebut harus menyebutkan nama wajib pajak dan keterangan yang ingin diketahui. hal ini didasarkan pada keputusan menteri keuangan kemenkeu) nomor kmk. tentang pihak lain yang dapat diberikan keterangan oleh pejabat dan tenaga ahli yang ditunjuk mengenaidalam kemenkeu tersebut diatur, antara lain hal hal sebagai berikut: (a) pejabat yang kepadanya dapat diberikan keterangan adalah pejabat yang sedang menjalankan tugas sesuai dengan surat tugas yang diterima dan ditunjukkan. (b) surat tugas harus menyebutkan nama wajib pajak dan keterangan yang ingin diketahui. (c) keterangan yang dapat diberitahukan adalah keterangan yang bersifat umum mengenai perpajakan yang menyangkut wajib pajak. padahal, menurut prosedur dan langkah langkah pemeriksaan, bpk tidak dapat menyebutkan nama wajib pajak dan keterangan yang ingin diketahui. hambatan dalam praktik pemeriksaan perpajakan, semakin bertambah sejak tahun karena meskipun bpk telah mengajukan surat guna memperoleh ijin, namun tidak selalu ditanggapi. sebagai gambaran, selama tahun s.d. bpk telah mengajukan surat kepada menteri keuangan sebanyak (sepuluh) kali. adapun jawaban atas surat surat dimaksud dari menteri keuangan adalah kesatu, surat menteri keuangan nomor sr mk. tanggal agustus yang isinya berupa jawaban untuk memperbaiki surat, kedua, atas (dua) surat bpk yang berkaitan dengan pemeriksaan investigatif yang masing masing diajukan pada bulan juli dan agustus dijawab dengan surat pemberian ijin dari menteri keuangan yang dikeluarkan pada september ketiga, (dua) surat yang menjawab tidak dapat memenuhi permintaan data dan informasi perpajakan , dan keempat, (enam) surat lainnya tidak dijawab hingga saat ini. keadaan dan situasi sedemikian sangat menghambat dan membatasi tugas dan kewenangan konstitusional bpk yang dijamin kebebasan dan kemandiriannya dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk sektor perpajakan. hambatan yang ditemui bpk dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara bidang perpajakan, tercermin antara lain dalam surat menteri keuangan nomor sr mk. tanggal agustus yang antara lain menyatakan sebagai berikut: surat permintaan izin tertulis untuk memanfaatkan dokumen perpajakan dalam pemeriksaan bpk ri belum memenuhi ketentuan dalam (2a) perpajakan, mana permintaan data informasi tentang wajib pajak harus sesuai dengan surat tugas yang diterima dan ditunjukkan kepada pejabat atau tenaga ahli dan surat tersebut harus menyebut nama wajib pajak dan keterangan yang ingin didapatkan. pemberian izin diberikan secara terbatas dalam hal hal yang dipandang perlu oleh menteri keuangan. untuk memenuhi ketentuan perpajakan disarankan agar bpk memperbaiki surat. dari pemeriksaan yang dilakukan bpk ri pada tahun dan data yang diberikan adalah sebagai berikut: data yang memuat nilai angka diberikan namun dalam bentuk jumlah rekapitulasi dan tidak menunjukan tertentu serta tanpa disertai keterangan detail data wajib pajak. (b) register, buku ataupun catatan mengenai wajib pajak dan produk hukumnya diberikan namun data angka, tanggal, dan nomor ketetapan pajak ditutup. dari praktik pemeriksaan yang terjadi selama ini, nampak pemerintah cg. menteri keuangan dan ditjen pajak telah mengabaikan landasan yuridis konstitusional bahwa sumber kewenangan pelaksanaan pemeriksaan bpk adalah ketentuan uud yang diatribusikan melalui dan yang tidak terkait sama sekali dengan juncto sebagai yang bersifat sektoral. adalah hal yang sangat berbahaya apabila kewenangan bpk dibatasi melalui sektoral, karena dapat merontokkan seluruh kewenangan konstitusional bpk. pembatasan terhadap pelaksanaan wewenang konstitusional bpk mengakibatkan bpk tidak dapat memberikan pendapat atas lopp sebagai bentuk pertanggungjawaban. hal ini mempengaruhi pelaksanaan hak budget yang dipegang oleh dpr dalam rangka penetapan apbn tahun berikutnya. mengingat pentingnya pendapat bpk atas lopp dalam pelaksanaan hak budgetnya, maka dpr mengirimkan surat nomor tuo3mbatasan terhadap prinsip pemeriksaan keuangan secara bebas dan mandiri dapat menghasilkan opini disclaimer disclaimer opinion). bahwa meskipun ketentuan (2a) huruf serta penjelasan (2a) merupakan dan penjelasan yang disisipkan melalui perubahan kedua dan selanjutnya diubah dalam perubahan ketiga, dimana perubahan ketiga ini baru mulai berlaku pada tanggal januari namun bpk sangat menyadari bahwa pelaksanaan dari ketentuan dan penjelasan yang telah diubah ini sangat potensial mengingkari dan melanggar kewenangan konstitusional badan pemeriksa keuangan karena ketentuan dan penjelasan tersebut telah melegalisasi dan memperkuat pembatasan dalam pemeriksaan keuangan negara oleh bpk jika dibandingkan dengan rumusan awalnya yang ditetapkan dalam undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua undang undang nomor tahun selanjutnya disingkat pembatasan atas kebebasan dan kemandirian dalam menggunakan kewenangan konstitusional bpk sudah terjadi dalam pengaturan ketentuan (2a) huruf adapun bunyi selengkapnya dimaksudtenaga ahli yang ditunjuk oleh direkturpembatasan atas kebebasan dan kemandirian bpk dalam melaksanakan kewenangannya bertambah kuat karena penjelasan (2a) dalam perubahan ketiganya telah mengadopsi ketentuan yang diatur dalam keputusan menteri keuangan nomor kmk. yang mengatur tentang dokumen yang dapat diberikan kepada bpk. bahwa adanya ketentuan dalam (2a) huruf jo. dan penjelasan (2a) jo. jelas jelas telah merugikan kewenangan konstitusional bpk dalam melakukan pemeriksaan penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga dengan demikian ketentuan ini telah mengingkari serta bertentangan dengan uud pembatasan kewenangan konstitusional bpk dalam memeriksa penerimaan negara sektor perpajakan yang telah terjadi selama ini mengakibatkan badan pemeriksa keuangan tidak dapat memberikan pendapat (disclaimer opinion) terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, sebagaimana terjadi dalam hasil pemeriksaan atas tahun anggaran dan sudah menjadi hal yang diterima secara umum negara negara lain dimana laporan keuangan yang disusun pemerintah harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diperiksa dengan standar pemeriksaan yang memadai. sesuai dengan standar pemeriksaan, seluruh transaksi harus dilakukan pengujian secara memadai dengan tujuan mendapatkan keyakinan bahwa akun dan nilainya telah tepat. pengujian atas akun penerimaan negara dari sektor perpajakan sangat diperlukan karena penerimaan pajak menempati porsi penerimaan terbesar negara kita. tidak dapat aksesnya data perpajakan mengakibatkan tidak seluruh akun lopp dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. dengan demikian bpk tetap akan memberikan disclaimer opinion selama terdapat pembatasan akses bagi bpk untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara. opini tersebut dapat menimbulkan kebingungan serta menurunkan tingkat kepercayaan publik termasuk para investor, nasional maupun internasional, untuk membeli surat utang negara sun) guna menutup defisit apbn. berdasarkan ketentuan nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, selanjutnya disingkat nomor tahun,. kewenangan bpk tersebut diperkuat dalam beberapa undang undang, namun nomor tahun juncto nomor tahun telah membatasi kewenangan bpk melalui norma yang diatur dalam (2a) huruf dan penjelasan (2a). dikatakan membatasi, karena menurut norma yang diatur dalam ketentuan (2a) huruf nomor tahun junctoini pun telah menggambarkan bahwa kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara tidak hanya dimiliki oleh lembaga negara yaitu bpk tetapi juga dimiliki oleh instansi pemerintah . selanjutnya, menurut penjelasan (2a) nomor tahun juncto nomor tahun tidak semua data dan atau keterangan dapat diberikan kepada bpk selaku lembaga negara dimaksudk usaha, dan atau kegiatan usaha wajib pajak. harapan agar negara dapat meningkatkan penerimaan negara melalui penerimaan pajak, menjadi utopia belaka karena tidak dapat diketahui secara jelas berbagai kelemahan dalam sistem perpajakan yang dapat dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan oleh bpk. hambatan pemeriksaan bpk berupa pembatasan pembatasan yang diuraikan atas, yang bermuara pada opini disclaimer atas lopp dan berakibat pada pelaksanaan hak budget dpr, merupakan output dari pelaksanaan praktik pemeriksaan oleh bpk berdasarkan ketentuan perpajakan yang lama, yaitu nomor jo. meskipun belum terbukti menghambat pelaksanaan pemeriksaan bpk t.a. karena guo baru berlaku tanggal januari namun hambatan yang telah terjadi selama ini berpotensi akan terjadi lagi dalam pelaksanaan pemeriksaan bpk t.a. maupun tahun tahun anggaran berikutnya karena justeru melegitimasi praktik yang telah dilakukan oleh menkeu selama ini, yaitu mengharuskan bpk untuk menunjukkan surat tugas yang dalamnya memuat nama wajib pajak dan keterangan yang ingin diperoleh, serta informasi yang dapat diperoleh oleh bpk adalah identitas wajib pajak dan informasi yang bersifat umum.(bpk) negara lain dalam kancah pergaulan internasional, pengaturan uud yang diatribusikan melalui dan sangat tepat dan sepaham dengan pengaturan pemeriksaan perpajakan negara lain. negara lain, pemeriksa auditor dapat melakukan review atas penerimaan pajak individual, dan bahkan mereka diberi kewenangan khusus untuk menambah beberapa hal yang menurut mereka mencurigakan, untuk dapat diperiksa diaudit. hal ini sejalan dengan section the lima declaration guidelines auditing presents yang dihasilkan pada kongres international organization supreme audit institutions intai (organisasi bpk se dunia) ke ix pada bulan oktober tahun lima, peru yang menyatakan bahwa bpk harus memeriksa penerimaan pajak se ekstensif mungkin sampai berkas individual wajib pajak yang berbunyi sebagai berikut: section tax audit. tax audit are primarily legality and regularly audit:bahkan sebelum adanya lima declaration guidelines auditing presents tersebut telah dihasilkan rekomendasi awal dalam the international congress intai rio janeiro, brazil pada bulan mei terkait dengan harus terbukanya akses keterangan dan data perpajakan seluas mungkin bagi lembaga audit. rekomendasi awal dimaksud adalah sebagai berikut: supreme audit institutions sai) ought exercise the broadcast the wildest possible supervision auditing government revenues. supervision should not limited the checking collection revenues line with accounts rendered the collectors but, wherever possible, check should made see whether not tax payment were line with legislation. the observations the audit court the management the budget, presented the legislative assemblies, should contain the maximum information regard revenues. rekomendasi berikutnya diberikan dalam kongres internasional intai selanjutnya madrid, spanyol pada bulan mei sebagai berikut: exercise the most extensive control feasible over the collection fiscal revenue and consider this equal significance with the control over expenditure. this control should cover both assessment and collection and the should granted access all fiscal documents, including the individual files tax players. the control fiscal revenue should primarily concerned with legality and regularly. dalam seminar internasional assai asian organisation supreme audit institution) ke lll yang diselenggarakan bali, indonesia pada sampai dengan juni telah menghasilkan bali declaration yang menyatakan pentingnya akses terhadap data wajib pajak dalam rangka pemeriksaan untuk menilai sistem dan prosedur dari tax assessment sebagai berikut: sub theme ll a tax audit audit individual tax assessments important that individual tax files are examined evaluate the adeguacy systems and procedures tax assessment and collection. the examination all tax files neither feasible nor necessary, best results may obtained concentration high value and risk areas. selective auditing business income cases rather than salary assessments, investigations reported evasion and use suitable statistical sampling techniques the review files are preferred practices. als should also co ordinated their examinations with internal audit avoid needles overlap and duplication effort. may desirable that have access the records taxpayers. data and information tax players collected the tax authorities may verified against other independent sources available. sebagai perbandingan dapat dilihat pula praktik praktik pemeriksaan pajak beberapa negara lain. bpk australia auditor general) dapat memeriksa pajak, bahkan sampai pada berkas berkas individual para wajib pajak dan hasilnya dilaporkan kepada parlemen. hal ini tercermin dalam the act the commonwealth australia section yang mendasarkan pada pemikiran bahwa tugas auditor general adalah tertuju kepada penyelenggaraan kepentingan umum, karena harus mengawasi keuangan negara, yang bukan hanya menyangkut segi pengeluarannya saja. bpk malaysia pun berwenang memeriksa pajak, termasuk pajak penghasilan sesuai dengan income tax act act section certain material treated confidential yang berbunyi:: nothing this section shall prevent: (a) classified material the auditor general,to such extent necessary experiment for the proper exercise the functions his office. this section classified material means any return other document made for the purposes this act and relating the income any person partnership and any information other matter thing which comes the notice classified person his capacity such, classified person means (b) the auditor general and public officers under his direction and control. audit pajak malaysia dilakukan sepanjang tahun dengan melibatkan staf khusus yang setiap hari memantau pemasukan pajak. bahkan bpk dapat memantau keterlambatan wajib pajak dalam membayar kewajibannya dan sekaligus dapat melakukan langkah hukum. jika wajib pajak tidak membayar pajak dan cukai, dapat dicekal. bpk brunei, bahkan dapat memeriksa jenis pajak perusahaan (corporation tax). bpk thailand, setelah terjadi reformasi konstitusi pada tahun yang berhasil mengungkap praktik bisnis mantan vaksin sinatra dan berbuntut penggulingan kekuasaan oleh jenderal month bonyaratkalin dapat memeriksa pajak penghasilan maupun otomotif. bpk thailand juga dapat memperoleh dokumen pembayar pajak tanpa hambatan. korea auditor memiliki akses penuh terhadap data wajib pajak untuk kepentingan audit keuangan, kepatuhan, dan kinerja. begitu juga dengan auditor bpk new zealand, mereka memiliki kerja sama yang sangat baik dengan institusi pajak dlam rangka audit laporan keuangan. dari praktik praktik yang terjadi beberapa negara lain, terlihat bahwa pemeriksaan keuangan negara sektor perpajakan yang dilakukan oleh bpk indonesia, sangat tertinggal jauh. kesimpulan berdasarkan uraian atas,emohon. bpk memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagai lembaga negara dan karenanya berhak mengajukan permohonan pengujian undang undang. (2a) huruf juncto sepanjang menyangkut frasa ditetapkan menteri keuangan untuk dan frasa atau instansi pemerintahketentuan penjelasan (2a) junctos5. ketentuan (2a) huruf juncto beserta penjelasan za) juncto telah mengingkari dan bertentangan prinsip pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, yang dianut oleh uud karena tidak terbuka dan sulit menilai pertanggungjawabannya, serta mengingkari dan bertentangan pula dengan uud karena membatasi sehinggademikian uraian berbagai alasan dan kesimpulan yang pemohon ajukan sebagai dasar pengajuan permohonan pengujian terhadap (2a) huruf junctjunctoberkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan: mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.menyatakan sebagian isi (2a) huruf junctmenyatakan sebagian isi (2a) huruf juncts5. menyatakan seluruh penjelasan (2a) juncto telah membuat tafsiran dan memuat norma baru dari yang tersebut dalam batang tubuh undang undang. menyatakan bahwa seluruh penjelasan (2a) juncto bertentangan dengan uud sertjuncto. bukti fotokopi risalah sidang pembahasan perubahan amandemen) ketiga uud pada sidang tahunan mpr tahun bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang keuangan negara. bukti fotokopi pendapat joel second. bukti fotokopi pendapat patricia morgan. bukti fotokopi rencana aksi nasional pemberantasan korupsi". bukti fotokopi artikel dalam investor daily indonesia, januari bukti fotokopi surat dari bpk kepada menteri keuangan: surat nomor s iv x111 surat nomor s iv x11. surat nomor x11 surat nomor s v1 surat nomor s iv surat nomor s iv xi11 surat nomor s iv x11. surat nomor s iv xi1. surat nomor s x11 bukti fotokopi surat nomor tu. dpr ri tanggal desember bukti fotokopi laporan hasil pemeriksaan sistem pengendalian intern atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun bukti fotokopi surat menteri keuangan nomor sr mk. tanggal agustus bukti fotokopi surat pemberian izin dari menteri keuangan. bukti fotokopi surat menteri keuangan perihal tidak dapat memenuhi permintaan data dan informasi perpajakan. bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua undang undang nomor tahun bukti fotokopi keputusan menteri keuangan nomor kmk. bukti fotokopi section the lima declaration guidelines auditing presents" bukti fotokopi rekomendasi awal yang dihasilkan dalam the international congress intai" rio janeiro, brazil pada bulan mei bukti fotokopi bali declaration sub theme tax audit. bukti fotokopi section the act the commonwealth australia bukti fotokopi income tax act act section certain material treated confidential peraturan negara malaysia). menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, pemohon mengajukan enam orang ahli bernama faisal basri, se., m.a, iman segera, ph. d., prof. dr. philips hadron, s.h., dr. denny indralaya, s.h., ll.m, ph. prof. frans limahelu, s.h., ll.m, dan drs. ahmadi hadibroto, ms. yang telah memberi keterangan bawah sumpahfaisal basri, se., m.a. betapa pentingnya institusi dalam pembangunan dan sangat menentukan pembangunan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat. negeri negeri yang institusi politik dan ekonominya baik masa yang lalu ternyata sekarang kaya. dan, new message institution quality adalah business regulation, termasuk dalamnya perpajakan. oleh karena itu, ahli menganggap bagian dari upaya memperkuat institusi ini dengan cara membatalkan yang dimohonkan. ahli menyampaikan satu tamsil uang dalam perekonomian ibarat darah dalam tubuh. peredaran uang dalam perekonomian ibarat peredaran darah dalam tubuh. jumlah uang harus cukup, jenisnya harus teridentifikasi dengan akurat, jika tidak akan berakibat fatal. jika racun masuk dalam sistem peredaran darah dapat menyebabkan seluruh organ tubuh terganggu, demikian pula jika terjadi dalam sistem peredaran uang. kurang oksigen dalam darah juga membuat tubuh loyo dan lemah otak, apalagi kalau kekurangan darah. indonesia sedang lemah otak. perekonomian indonesia kekurangan darah antara lain disebabkan karena unsur dalam penerimaan pajak yang terganggu. banyak biru s virusnya dan virus virus ini banyak antara lain teridentifikasi secara potensial dalam sumber penerimaan negara sehingga penerimaan negara menjadi tidak optimal yang salah satu mengganggunya adalah kurangnya check and balances. dedikasinya banyak sekali antara lain tax ratio yang relatif rendah dan tingkat korupsi yang tinggi. inilah beberapa indikator dari lemah otaknya perekonomian indonesia. pemerintah tidak dapat berperan secara efektif, tingkat keefektifan peran pemerintah hanya lebih baik dari laos, kamboja, dan myanmar. tetapi kalah jauh dibandingkan dengan vietnam, cina, thailand, malaysia dan singapura. lemah otak kedua kelihatan dari general final consumption yang tidak beranjak lebih dari sepuluh tahun terakhir hanya sembilan persen saja. sehingga indonesia tidak dapat membeli persenjataan yang baru, tidak dapat membangun irigasi baik yang mengakibatkan sektor pertanian indonesia hancur dan tidak dapat mempertahankan tumpah darah sendiri. public investment juga sangat rendah, masih relatif baik apabila dibandingkan dengan negara lain, rendahnya akan sangat kelihatan, akan sangat mencolok. sementara itu indonesia serba tertinggal dalam pembangunan manusia terutama pendidikan dan kesehatan dan infrastruktur dasar. perkembangan public investment semua tingkat pemerintahan masih relatif sangat berfluktuasi. tantangan terhadap kemiskinan jauh lebih berat apabila dibandingkan dengan tahun lalu karena jumlah orang miskin kian hari kian sedikit, yang sedikit itu makin susah untuk diselesaikan. oleh karena itulah untuk melihat kegagalan dalam mengatasi kemiskinan ini antara lain juga karena indonesia kurang darah dan lemah otak. kalau perpajakan kian baik check and balances kian baik maka membayar pajak tidak tidak sampai seperti sekarang yang mencapai tetapi hanya tren dunia, seperti albania terakhir flat rate hanya ternyata hanya dengan dikarangnya tingkat penerimaan pajak. seperti rusia, akibat dari late rate rusia setiap tahun menikmati peningkatan penerimaan pajak atas ini hanya dapat kalau fondasi check and balances nya baik sehingga rakyat mau membayar pajak dengan baik tetapi jelas juga sanksi saksinya. keterangan ahli iman segera, ph. berkaitan dengan reformasi birokrasi yang dilakukan departemen keuangan, direktorat jenderal pajak mempunyai kepentingan agar audit pajak menjadi lebih efektif karena akan meningkatkan performance kinerja direktorat jenderal pajak. kalau wajib pajak menjadi lebih taat maka pekerjaan direktorat jenderal pajak menjadi lebih mudah, lebih efisien sehingga dapat lebih produktif dan dalam konteks yang dinamis, penerimaan negara dapat ditingkatkan. kalau penerimaan negara dapat ditingkatkan dengan efektivitas audit maka sebetulnya dalam jangka panjang tax rate atau tarif pajak itu dapat diturunkan tanpa mengganggu penerimaan pajak. kecenderungan berbagai negara untuk mengurangi tax rate untuk meningkatkan penerimaan pajak. hanya saja satu syaratnya adalah ketaatan dari kedua belah pihak, yaitu diskus dan wajib pajak dan hal itu hanya memungkinkan terjadi kalau pengawasan lebih diperketat. oleh karena itu dari sisi perekonomian hal ini menjadi bagian yang sangat strategis supaya indonesia kelak dapat sejajar dengan negara negara lain yang dapat memberikan subsidi kepada orang miskin, yang dapat memberikan sekolah dan fasilitas kesehatan yang lebih layak bagi semua. oleh karena itu ahli menyimpulkan bahwa audit pajak, sepanjang itu tidak menimbulkan ekses negatif maka akan menguntungkan bagi tiga pihak, yaitu perekonomian, wajib pajak dan direktorat jenderal pajak. bahwa best practices negara negara maju dan negara negara lain, chinese wall diciptakan bukan dengan prosedur yang seperti termaktub dalam chinese wall ini dimaksudkan agar data data mengenai wajib pajak baik data finansial maupun data pribadi tidak mengalir ranah publik. memang chinese wall tidak dapat menutup aliran informasi dari direktorat jenderal pajak bpk tetapi sebagai organ negara selama itu wilayah negara, dalam domain negara tidak ada kebocoran informasi apapun dari negara kepada publik. oleh karena itu audit pajak atas segala macam data yang tersedia direktorat jenderal pajak tidak dengan sendirinya membocorkan informasi wajib pajak kepada publik sepanjang bpk tidak membocorkan kepada publik. keterangan ahli prof. dr. philips hadron, s.h dan atau pengusaha kena pajak terdaftar,an penjelasan guo yang tersebut dalam butir atas secara nyata dan tegas mengingkari dan bertentangan dengan uud serta undang undang lainnya seperti dimaksud dalam butir atas, sehingga sangat merugikan kewenangan konstitusional pemohon. bahwa hal hal tersebut patut dinilai dan diyakini dapat merugikan kewenangan konstitusional pemohon oleh karena dengan adanya ketentuan yang memberikan pembatasan tersebut, pemohon tidaknomor tahun bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi hukum atas,nomor tahun juncto nomor tahun yang menurut pemohon bertentangan dengan uud penjelasan (2a) nomor tahun juncto nomor tahun.nama wajib pajak, nomor pokok wajib pajak: .alamat wajib pajak, .alamat kegiatan usaha, .merek usaha, dan atau .isu hukum isu sentral adalah konstitusionalitas penjelasan (2a) guo. pertanyaan hukum apakah penjelasan (2a) guo mengikat bpk dalam melakukan fungsi memeriksa keuangan negara?apakah ketentuan nomor tahun dapat dibatasi oleh penjelasan (2a) nomor tahun juncto nomor tahun apakah penjelasan (2a) nomor tahun juncto nomor tahun tidak bertentangan dengan ketentuan uud analisa apakah penjelasan (2a) guo mengikat bpk dalam melakukan fungsi memeriksa keuangan negara?. wewenang bpk adalah atribusi uud pelaksanaan wewenang tersebut diatur dalam nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan (vide dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara, dilakukan berdasarkan ketentuan nomor tahun tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (vide bpk. dengan demikian penjelasan (2a) nomor tahun juncto. nomor tahun tidak mengikat bpk dalam melaksanakan wewenang untuk memeriksa keuangan negara. ketentuan nomor tahun juncto nomor tahun guo tidak dapat diberlakukan sebagai lex spesialis terhadap bpk dan tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara karena kedua undang undang tersebut adalah wujud karakter bebas dan mandiri dari bpk berdasarkan ketentuan uudketentuan nomor tahun tentang bpk sifatnya imperatif. oleh karena itu dalam memeriksa keuangan negara bpk harus tunduk kepada ketentuan nomor tahun apakah ketentuan nomor tahun dapat dibatasi oleh penjelasan (2a) nomor tahun juncto nomor tahun ketentuan nomor tahun tidak dapat dibatasi oleh penjelasan (2a) nomor tahun juncto nomor tahun baik dari segi teori dan hakikat norma maupun dari ratio legis khususnya (2a) nomor tahun juncto nomor tahun maupun dari hakikat wewenang memeriksa keuangan negara oleh bpk. teori dan hakikat norma menurut teori aturan berisi norma, norma dirumuskan dalam penjelasan bukan norma tetapi sekedar interpretasi. penjelasan tidak boleh memuat norma baru. ratio legis dan (2a) nomor tahun juncto nomor tahun adalah menghormati rahasia wajib pajak. hakikat pemeriksaan keuangan negara oleh bpk fungsi pemeriksaan keuangan negara oleh bpk adalah dengan tujuan untuk mencegah kerugian negara. ruang lingkup pemeriksaan adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (vide nomor tahun dengan demikian pembatasan sebagaimana yang dilakukan melalui penjelasan (2a) nomor tahun juncto nomor tahun khusus berkaitan tugas pemeriksaan bpk adalah tidak tepat dan mengakibatkan tujuan pemeriksaan tidak tercapai. berkaitan dengan rahasia wajib pajak, ketentuan nomor tahun menegaskan: dokumen . yang diminta oleh bpk sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dipergunakan untuk pemeriksaan. oleh karena itu ratio legis dan (2a) nomor tahun juncto nomor tahun tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menghambat tugas dan wewenang pemeriksaan keuangan negara oleh bpk. apakah penjelasan (2a) nomor tahun juncto nomor tahun tidak bertentangan dengan ketentuan uud cermin dari bpk yang bebas dan mandiri adalah tugas dan wewenang yang diatur dalam nomor tahun dan nomor tahun dengan demikian, jelaslah bahwa penjelasan (2a) nomor tahun juncto nomor tahun bertentangan dengan hakikat bpk yang bebas dan mandiri berdasarkan ketentuan uud keterangan ahli dr. denny indralaya, s.h., ll.m., ph. undang undang nomor tahun mahkamah konstitusi yang mengatakan salah satu pemohon adalah lembaga negara sudah jelas dipenuhi oleh bpk. berkaitan dengan kerugian konstitusional harus dilihat sebagai potensi karena undang undang yang sedang diuji baru berlaku sejak tanggal januari putusan mahkamah konstitusi mengatakan potensi kerugian itu menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. meskipun ada perubahan undang undang tetapi pada prinsipnya kalau dibandingkan dengan dua undang undang normalnya tidak terlalu berbeda, hampir sama. dan perjalanan sidang menunjukkan memang ada kesamaan posisi, standing position nya dan ini menunjukkan ada potensi tetap sulitnya upaya untuk melakukan audit pajak oleh bpk. bahasa sangat jelas bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. putusan mahkamah konstitusi tentang pemilihan pimpinan bpk memberikan standing kepada dpd walaupun yang sedang diperiksa adalah dengan memperhatikan pertimbangan dpd, tidak ada kata kata berwenang situ. putusan mahkamah konstitusi tentang kewenangan ini ditafsirkan tidak secara literal atau restriktif tetapi memang ditafsirkan metodenya dengan ekstensif dan putusan mahkamah konstitusi sendiri dengan sangat jelas mengatakan dalam sengketa kewenangan lembaga negara, peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk bahwa bpk itu adalah lembaga negara yang kewenangan konstitusionalnya dapat dipersengketakan. isu pertama, apakah bpk mempunyai kewenangan konstitusional yang diperdebatkan sangat jelas salah satunya oleh peraturan mahkamah konstitusi sendiri. isu kedua, apakah pemeriksaan keuangan negara luar bpk bertentangan dengan konstitusi atau tidak? ahli ingin menjawab tentang frasa atau instansi pemerintah . bahasa dengan jelas mengatakan "satu badan pemeriksa keuangan. instansi pemerintah situ kalau dimaknai disambungkan dengan pemeriksaan keuangan negara menjadi berpotensi melanggar kata satu ini. yang sudah sangat jelas badan pengawasan keuangan pembangunan tidak dikatakan sebagai badan pemeriksaan salah satunya karena maksud supaya makna satu bpk ini tidak dilanggar. jadi instansi pemerintah atau satu instansi pemerintah itu memang bertentangan dengan penafsiran literal, gramatikal, dan restriktif dan juga dapat bertentangan dengan penafsiran sejarah undang undang atau original intent. pada saat panitia hoc mengajukan usul perubahan tanggal oktober kalimatnya adalah suatu dan ini hanya berubah setelah disahkan menjadi perubahan ketiga hanya satu kata yang diganti dalam tersebut. dari kata suatu menjadi kata satu , hanya itu yang diubah dan disahkan menjadi perubahan ketiga. mengapa demikian? risalah rapat sebagai original intent mengatakan, fahmi idris misalnya dalam rapat komisi saya mengusulkan agar dia, dia sini adalah bpk, menjadi lembaga satu satunya bagi pemeriksa keuangan negara . selanjutnya dia mengatakan, intinya adalah mari kita jadikan bpk menjadi satu satunya lembaga, menjadi koridor pertama bagi pencegahan penyalahgunaan keuangan negara . harus siska dalam rapat yang sama mengatakan, bpk itu harus menjadi satu satunya lembaga keuangan , selanjutnya harus siska mengatakan, bpk, itwilprov, irjen, dan seterusnya merupakan pemeriksaan dalam objek yang sama mengganggu efektivitas kerja . arif mufassir mempunya pendapat yang sama, bpk menjadi satu satunya badan . jadi original intent nya memang mengatakan bpk itu satu. pada saat instansi pemerintah itu masuk situ ini dapat diinterpretasikan sebagai melanggar prinsip satu bpk. isu ketiga tentang apakah bpk berwenang memeriksa pajak? menurut ahli pertanyaan ini sudah terjawab. sangat jelas bahwa pajak adalah keuangan negara dan keuangan negara itu merupakan domain bpk untuk memeriksanya. isu keempat, beberapa negara sebagai ilustrasi, swedia kalau bicara informasi, dikatakan all form mankind information dapat diakses atau paling bawah all record, document, and report the tax officer are available, semua dapat diakses tanpa pembatasan termasuk belanda dan jerman. isu kelima, ahli mengargumentasikan pembatasan pemeriksaan pajak oleh menteri keuangan itu bertentangan dengan konstitusi. khususnya yang berkaitan dengan frasa ditetapkan menteri keuangan terdapat disharmoni antara undang undang pajak sebagai pelaksanaan dengan undang undang bpk sebagai pelaksanaan disharmoni tersebut menjadi persoalan dan akhirnya ahli menyimpulkan penetapan oleh menteri keuangan itu bertentangan dengan konstitusi karena paling tidak enam hal, ada enam argumen yang dapat dipaparkan: bertentangan dengan prinsip bebas dan mandiri. bebas dan mandiri itu hanya disematkan pada bpk. komisi pemilihan umum itu kata katanya hanya mandiri. komisi yudisial itu kata katanya mandiri. kekuasaan kehakiman itu kata katanya merdeka, bank sentral itu independensi. jadi kata kata bebas dan mandiri itu punya bpk semestinya lebih bebas dan lebih mandiri daripada kpu dan daripada komisi yudisial. apa makna bebas dan mandiri? bebas dan mandiri dimaknai bebas dari pengaruh pemerintah dan lembaga negara lainnya. ini original intent yang disampaikan oleh harun kamil. penetapan menteri keuangan tentang pemeriksaan keuangan negara oleh bpk, itu dapat diinterpretasikan menyebabkan bpk kedudukannya tidak bebas dari pengaruh pemerintah. bertentangan dengan konstitusi karena adanya benturan kepentingan. menteri keuangan baik sebagai wakil pemerintah maupun sebagai menteri yang berwenang bidang perpajakan adalah pelaku pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang seharusnya menjadi objek pemeriksaan oleh bpk yang bebas dan mandiri. objek audit seharusnya tidak dapat membatasi kerja auditor bpk) yang bebas dan mandiri. bertentangan dengan konstitusi karena tidak sejalan dengan interpretasi sosio historis. perubahan ketiga uud jelas jelas dilatarbelakangi semangat sosio historis penguatan konstitusionalitas bpk dengan cara dibuat bab tersendiri dengan bab viii, tegas disebut bebas dan mandiri . dan dimungkinkan bpk perwakilan setiap provinsi. dengan adanya ketentuan mengenai hal ini. pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan secara optimal. dengan demikian diharapkan meningkatkan transparansi dan tanggung jawab (akuntabilitas) keuangan negara. bertentangan dengan konstitusi karena merupakan perbuatan penguasa yang sewenang wenang. ada tiga kriteria untuk menilai apakah merupakan perbuatan sewenang wenang atau tidak, kriteria tersebut adalah: penguasa yang berbuat, secara yuridis memiliki kewenangan untuk berbuat (ada peraturan dasarnya). dalam mempertimbangkan kepentingan yang terkait dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah, unsur kepentingan umum kurang diperhatikan. perbuatan tersebut menimbulkan kerugian konkrit bagi pihak tertentu. kalau ada tiga kriteria sebagaimana disebut atas, maka itu dapat diartikan sebagai perbuatan penguasa yang sewenang wenang. ada surat tidak memberikan izin, tetapi baru hari dikeluarkan dan surat tidak memberikan izin hari kemudian baru dikeluarkan, ini dapat dimaknai sebagai salah satu yang sesuai dengan perbuatan sewenang wenang itu. bertentangan dengan konstitusi karena seharusnya ketetapan menteri keuangan tidak bebas tetapi terikat. ada dua jenis kewenangan dari sifatnya, kewenangan yang terikat dan kewenangan yang bebas. menteri keuangan dalam sekarang terlihat dalam menjadikan kewenangan penetapan itu sebagai kewenangan yang bebas dan ini bertentangan karena kalau pun ada penetapan seharusnya hanya kewenangan yang terbatas terikat. bertentangan dengan konstitusi karena ketidakjelasan prosedur. kalaupun ketetapan menteri keuangan perlu ada, good non, maka prosedur rinci yang membatasi kewenangan menteri keuangan tersebut harus jelas. ketiadaan prosedur yang rinci untuk, utamanya pajak. kesimpulan ahli, bpk mempunyai kedudukan hukum untuk menjadi pemohon perkara guo. audit pajak oleh bpk adalah kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara . meskipun kewenangan konstitusional bpk itu dapat dibatasi oleh uu, tetapi pembatasan dengan itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan uud. pembatasan oleh yang bertentangan dengan uud harus dinyatakan tidak mengikat. pembatasan oleh (2a) dan penjelasannya dalam pajak bertentangan dengan uud karena: frasa atau instansi pemerintah dapat bertabrakan dengan norma satu bpk, sebagai pemeriksa keuangan negara yang dijamin konstitusi. syarat penetapan menteri keuangan untuk audit pajak bertentangan dengan norma konstitusi bebas dan mandiri karena menyebabkan kedudukan bpk tidak bebas dari pengaruh pemerintah. pembatasan oleh (2a) dan penjelasannya dalam pajak bertentangan dengan uud karena: menteri keuangan sebagai objek audit seharusnya tidak dapat membatasi atau bahkan melarang kerja auditor bpk) yang bebas dan mandiri. bertentangan dengan semangat sosio historis penguatan bpk dalam perubahan uud pembatasan oleh (2a) dan penjelasannya dalam pajak bertentangan dengan uud karena: larangan audit pajak oleh menteri keuangan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan penguasa yang sewenang wenang (willekeur). ketetapan menteri keuangan telah menjelma berdasarkan kewenangan bebas, lepas, tidak terikat dan merdeka (vrije bevoegadheid). dari seharusnya ketetapan berdasarkan kewenangan yang terikat (gehouden bevoegdheiad): pembatasan oleh (2a) dan penjelasannya dalam pajak bertentangan dengan uud karena: ketiadaan prosedur yang rinci dalam hal. pembatasan akses informasi pajak berdasarkan penjelasan (2a) telah membatasi pemerintah dalam menyediakan dokumen yang tersedia untuk audit pajak, serta telah merugikan kewenangan konstitusional bpk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara fakta bahwa dalam tahun dan pajak tidak dapat diaudit oleh bpk karena ketentuan pajak yang bertentangan dengan konstitusi, adalah sangat bertentangan dengan constitutional importance untuk terselenggaranyayang diperintahkan uud norma konstitusi yang dilanggar, juncto uud satu bpk. bpk yang bebas dan mandiri. kewenangan konstitusional bpk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.keterangan ahli drs. ahmadi hadibroto, ms. menurut ahli ada yang hilang dari berbagai komentar dan argumentasi yang dikemukakan dalam sidang. yang paling mendasar tidak tersinggung dan kemudian lari kepada masalah masalah formal. sana sini timbul nuansa nuansa kecurigaan yang seharusnya tidak dilakukan, sebab kalau memang ada kekhawatiran akan ada yang menyimpang sinilah tempatnya untuk membuat pagar pagar bukan kemudian menghindar. ahli setuju dengan pendapat ahli dari pemerintah billy boediono, begitu juga dengan ahli soedarjono dan ahli kanak. tetapi kebetulan ahli sependapat bahwa tidak ada masalah dalam audit laporan keuangan. ahli setuju dengan pendapat ahli billy untuk menggunakan ssp karena ssp adalah dokumen negara yang dapat diperiksa dan bukan dokumen wajib pajak yang selesai untuk laporan keuangan. ahli meneliti auditor bpk tidak meminta spt untuk mengaudit laporan keuangan. kalau kemudian auditor bpk meminta itu berarti lapangan ada yang masih harus diluruskan karena dalam pedomannya tidak diminta. jadi ssp audit laporan keuangan tetapi ahli billy tidak menyinggung tentang audit kinerja, ahli soedarjono juga tidak menyinggung soal audit kinerja, tetapi ada nuansa seperti khawatir bahwa bpk masuk memeriksa wajib pajak. ahli ingin mengingatkan, pertama tidak ada kewenangan bpk untuk memanggil, meminta data, meminta keterangan dari wajib pajak. tidak ada kewenangan bpk untuk menerbitkan surat ketetapan pajak, tidak ada satu undang undangan yang memberi kewenangan kepada bpk. apabila terhadap spt yang diberikan wajib pajak telah diterbitkan surat ketetapan pajak, tidak ada yang dapat mengubahnya lagi kecuali hanya dua hal, pertama, ada salah ketik, salah hitung, dilakukan pembetulan spt oleh diskus. kedua, kalau ada data baru oleh diskus juga, dengan demikian bpk mempunyai kewenangan, tidak dapat memaksakan untuk mengubah spt. dengan demikian, tidak perlu ada kekuatiran mengenai rahasia wajib pajak bahwa seolah olah wajib pajak akan menjadi sangat ketakutan, seolah olah kemudian investasi akan terganggu karena semua dilindungi. bpk hanya dapat melakukan audit kinerja dan kaitannya dengan pejabat pajak, sama sekali tidak masuk kepada wajib pajak, sisi lain ahli melihat ada kecenderungan juga seolah olah spt wajib pajak sebagai property right dan sebagainya dibuat seolah olah menjadi suatu benda yang sedemikian sarannya sehingga harus ditempatkan ruangan yang gelap karena dipandang saja tidak boleh. property right itu sendiri kalau dipakai orang hanya untuk tujuan pribadi yang punya right nya itu tidak masalah. oleh karena itu ahli hanya meminta agar masalah ini ditempatkan dalam proporsinya yang diinginkan oleh bpk dan memberikan kebebasan kepada bpk yang terbatas tentunya dalam batas kewenangan yang dimiliki, janganlah bpk kalau akan mengaudit harus menunggu dulu surat izin keluar atau tidak. ahli setuju harus ada prosedur dan benar bahwa memang menteri keuangan harus menentukan siapa yang berwenang tetapi kewenangan itu dapat ditetapkan depan, karena sebetulnya kewenangan itu harus diberikan kepada officio pejabat bukan kepada orang seorang, sehingga dari depan sudah dapat diberikan. kalau demikian rasanya tidak ada masalah. jadi kalau melihat situasinya persoalannya adalah asal muasalnya perlu ahli lihat ada keyakinan bagi direktorat jenderal pajak dan pemerintah. ahli setuju dengan perlindungan maksimal terhadap wajib pajak tetapi kemudian sampai batas mana harus melindungi? dan bpk mencoba masuk hanya dapat melalui kemudian muncul kekhawatiran yang barangkali memang pokok perkara pada tanggal desember nomor tahun tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah disahkan dan diundangkan. guo telah mengalami beberapa kali perubahan,(selanjutnya disingkat nomor tahun yang disahkan dan diundangkan pada tanggal juli guo bertujuan agar dapateknologi informasi dan perubahan ketentuan material bidang perpajakan, serta dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. bahwa guo, khususnya ketentuan, telah merugikan kewenangan konstitusional bpk karena mengingkari dan bertentangan dengan uud berdasarkan uraian sebagaimana tersebut atas, pokok perkara yang hendak pemohon dialihkan adalah pertama,rugikan kewenangan konstitusional dari pemohon dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, kedua:nyebabkan pemohon tidak memiliki atau setidaknya tidak diberikan kebebasan dan kemandirian dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atas penerimaan pajak: terjadi akibat adanya akses akses terjadi, mungkin ada petugas pajak yang over acting kemudian meminta sesuatu, memaksa dan sebagainya. hal hal ini inilah yang harusnya dibereskan tetapi hak yang krusial itu jangan dibatasi dan jangan dibawa ibunya sedemikian sarannya bahwa kalau spt itu adalah property right kalau cuma sekedar dilihat atau diambil angkanya dalam rangka pengecekan apakah wajib pajak dirugikan? keterangan ahli prof. frans limahelu, s.h., ll.m. pertanyaan yang pertama mengapa bpk dibentuk? pembentukan bpk dibentuk melalui perubahan kedua uud pada tahun dan ketika negara dalam krisis moneter dan dalam keadaan itu juga banyak yang menikmati keuangan negara oleh orang orang yang dapat menggunakannya dengan baik tetapi tidak terjemahkan sehingga negara terpuruk dengan hutang hutang yang begitu besar, sehingga oleh karena itu maka bpk dibentuk. dari sisi demikian maka bpk memang dibentuk untuk menyelamatkan keuangan negara sebagaimana diatur dalam uud akibat dari jatuhnya keuangan negara maka bpk dibentuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. itu yang menjadi hal utama, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, itulah mengapa uud hanya memberikan hal hal yang fundamental, yaitu memeriksa, dalam memeriksa bpk mempunyai kewenangan membentuk suatu procedure, membentuk suatu tata cara untuk pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, itu yang diharapkan maka itulah yang dikeluarkan oleh undang undang yang lebih lanjut. dan uud merupakan satu rangkaian dalam legislative drafting atau ada satu holistik sehingga kalau sudah selesai dengan memeriksa hasil pemeriksaannya harus diserahkan kepada lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang undang sehingga sudah sangat membatasi wewenang dari bpk dan inilah governance yang fundamental. bahwa bpk itu adalah satu satunya lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan sesuai uud maka dibentuklah undang undang untuk mengatur lebih lanjut. sini mulai timbul masalahnya dengan undang undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. seperti yang ahli sampaikan, kalau sudah bicara soal undang undang maka itu perlu cara yang lebih rinci. ahli mengambil contoh, dalam keterangan pemerintah tentang hak asasi dalam undang undang tentang kup, dalam dasar mengingat tidak ada undang undang dasar tentang hak asasi tetapi hal itu timbul karena pekerjaan lawyer, itulah kelebihan lawyer, litigation lawyer memasukkannya. seharusnya ini sudah masuk dalam undang undang guo. demikian halnya dengan bpk, dalam undang undang yang sedang diuji, dalam dasar mengingat tidak men sight dari konstitusi. dengan kata lain baik ham maupun bpk adalah excluded dan kalau dapat dikatakan according the words, according what written sini sudah harus dimulai. dan itu pekerjaan legislative drafted yang tidak membandingkan, memeriksa dengan undang undang lainnya. dengan demikian sebagai akibatnya bpk tidak dapat masuk, bpk tidak punya landasan hukum untuk undang undang guo sehingga kalau dibatalkan itu akibat dari tidak adanya landasan hukum bpk masuk apalagi kalau menyangkut soal minta izin. out question, sehingga kalau akan dirubah maka perubahannyapun harus sejauh sini, dasar mengingatnya, dasar hukumnya itu yang untuk legislative drafted itu yang penting don't the strings, the straw, jangan pergi pada hal hal yang detil tetapi let's start from the beginning. menurut ahli, penjelasan amerika serikat dikatakan legislative history. legislative history bicara pada saat itu mau dibuat, tidak menambahkan apa yang ada tertulis dalam batang tubuh. kalau sudah jelas, cukup jelas. karena itu susunan kalimat dalam bahasa hukum sudah jelas tidak ada istilah yang dipermasalahkan. justru sini timbul dalam perjalanan ada wajib pajak ada informasi umum yang sama sekali tidak ada dalam undang undang yang sedang diuji. dengan demikian persoalannya pada legislative drafted tidak mengusulkan. kemungkinan besar pada waktu pembicaraan dpr timbul masalah, ada force yang kuat untuk memasukkan ini, tetapi initially awal mula dari seorang legislative drafted harus mempertahankan apa yang dia perjuangkan tetapi dpr dapat menentukan lain dari seorang legislative drafted. secara legislative drafting dalam bahasa belanda namanya memorie van toetlichting bukan memory dalam bahasa inggris. toetlichting adalah penjelasan, memorie itu keterangan. dalam memorie van toetlichting hanya penjelasan untuk menjelaskan batang tubuh dari undang undang saja dan ini yang ketinggalan pada waktu seorang legislative drafting menghadapi anggota atau anggota dpr mempertahankan ini, sehingga hasilnya adalah hasil dpr dan bukan lagi hasil dari seorang legislative drafted sehingga tidak heran bpk meminta tersebut diubah. menurut ahli salah satu pekerjaan dari legislative drafted itu why can't negotiate? kita sama sama ingin menyelamatkan negara cuma caranya tidak sama, jadi soal cara bagaimana supaya tidak ada losing face. problema adalah losing face dari kedua belah pihak. itu yang ahli harapkan bahwa dalam tangan majelis mahkamah konstitusi bagaimana dapat mempertahankan dua lembaga negara yang sangat dihormati dan dicintai untuk menyelamatkan keuangan negara kita, sehingga baik bpk dapat melanjutkan tugasnya dengan sempurna tidak kehilangan muka demikian juga dari menteri keuangan dapat meneruskan pekerjaannya tanpa kehilangan muka.(2a) huruf dan penjelasan terutama terhadap hal hal yang berkaitan dengan fungsi pemeriksaan badan pemeriksa keuangan bpk). menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, pemohon mengajukan keterangan tertulis ahli prof. dr. titiek sri djatmiatiundang undang nomor tahun tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dirubah oleh undang undang nomor tahun menyatakan bahwa bpk dapat memperoleh informasi perpajakan dengan izin menteri keuangan, berdasarkan rekapitulasi surat permintaan izin tertulis kepada menteri keuangan dalam rangka pemeriksaan selama periode tahun ada sepuluh kali permohonan izin yang diajukan kepada menteri keuangan. hasilnya: tidak dijawab, harus direvisi, ditolak. waktu yang diperlukan untuk menerima jawaban ada yang tidak jelas, ada yang dengan batas waktu sampai hari, sehingga bpk tidak dapat melaksanakan pemeriksaan seperti diatur dalam nomor tahun tentang keuangan negara, dan nomor tahun tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. il. isu hukum isu utama dari kasus atas adalah: bukankah inkonstitusional, bila bpk harus meminta izin menteri keuangan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan sesuai amanat uud in. analisa konsep izin izin merupakan suatu persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk dalam hal hal tertentu menyimpang dari ketentuan larangan. dari konsep ini, izin berawal dari norma larangan. izin sebagai norma pengendali preventive instrument) izin adalah salah satu instrument yang digunakan dalam hukum administrasi. pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengatur tingkah laku warga masyarakat n.m spelt dan j.b.j.m senberg. inleiding vergunningen recht, hal. karakter yuridis izin karakter izin adalah konstitutif, artinya dari izin melahirkan hak dan kewajiban, padahal dalam hal ini bpk tidak meminta hak. wewenang bpk berdasarkan uud adalah atribusi uud. dengan demikian bpk dalam melakukan pemeriksaan keuangan tidak perlu izin, oleh karena bpk telah mempunyai wewenang tersebut. iv. kesimpulan dalam kasus guo, izin bpk dari menteri keuangan, tidak hanya menghambat pemeriksaan keuangan, tetapi keharusan izin yang diatur dalam nomor tahun juncto nomor tahun tersebut adalah inkonstitusional, karena itu harus dihapuskan. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, pemohon mengajukan keterangan tertulis ahli dari income tax audit branch malaysia abdul rahim kadir yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret yang selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkarafebruari yang menguraikan hal hal sebagai berikut: oleh bpk tidak patut untuk diterima, karena bila ditilik dengan sabpk seperti tercantum dalam uud setidak tidaknya, permohonan harus ditolak, karena isi guo ternyata tidak bertentangan dengan uud mengenai pembentukan bpk. lebih dari itu, tersebut justru berisikan ketentuan untuk melaksanakan amanat uud mengenai hak asasi manusia dan hak konstitusional warganya., apakah suatu undang undang, sebagian atau seluruhnyabpkurang efektif menjalankan fungsinya, atau aturan dalam undang undang dinilai kurang mampu mencegah penyelewengan. atau, menganggap bahwa dengan undang undang tersebut peningkatan penerimaan negara menjadi tersendat sendat, tax ratio (yaitu perbandingan penerimaan pajak dengan pendapatan domestik bruto) tidak kunjung naik atau tidak mencapai sasaran. banyak lagi keluhan keluhan lain yang disodorkan, yang masih dapat ditambahkan absurdum oleh siapa pun, sampai tingkat absurditas. walaupun berbagai keluhan dan keprihatinan itu dikatakan didasarkan atas fakta, atau sebetulnya sekadar asumsi dan prestasi, yang dapat memikat perhatian dan merangsang sensasi, yang andaikata pun tidak perlu diperdebatkan kebenarannya, namun semua itu sebenarnya bukanlah persoalan yang penyelesaiannya address atau legal remedy nya berada atau diperoleh dalam forum pengujian terhadap konstitusi. problem yang dikemukakan bukan ingin disangkal, namun bila dipilah pilah dengan sedikit tajam, dan bagian yang sensasional disingkirkan, jelas tampak tidak ada relevansinya dengan masalah bertentangan atau tidaknya undang undang yang diuji terhadap konstitusi. pengujian konstitusi berurusan dengan masalah prinsip question principle), yang seharusnya tidak dicampuradukkan dengan masalah pelaksanaan peraturan perundang undangan question implementation), apalagi kalau itu hanyalah akibat bias dari persepsi semata mata. dari segi ini saja sebenarnya mahkamah konstitusi dapat menolak atau tidak menerima untuk memeriksa perkara yang nyata nyata dari motif dan sifat keluhannya bukanlah tergolong objek sengketa masalah konstitusional, bukan merupakan subject matter constitutionalism. ketua bpk dalam menyampaikan penjelasan pada sidang pleno mahkamah konstitusi tanggal februari mengeluh mengenai diperlukannya dalam praktik ijin menteri keuangan untuk memeriksa penerimaan negara dari pajak baru dapat diberikan setelah bpk mengajukan permohonan tertulis . padahal, kedudukan ketua bpk sebagai lembaga negara adalah lebih tinggi daripada menteri keuangan . ini adalah kesesatan argumentasi yang berbau subjektif, sejenis arguments hominem, yaitu mempersoalkan tentang siapa , bukan tentang apa masalahnya. apakah ketua bpk tidak akan berkeberatan seandainya izin yang sama harus diminta kepada presiden, atau ketua mahkamah konstitusi, atau ketua majelis permusyawaratan rakyat? dengan cara berpikir yang serupa, ketua bpk juga akan menganggap hak konstitusionalnya dihalangi, dan merasa tidak dihargai oleh polisi yang kedudukannya jauh lebih rendah lagi dari seorang menteri, ketika kendaraan dinas yang ditumpangi ketua bpk harus berhenti perempatan jalan pada saat lampu pengatur menyala merah. secara hipotetis, misalnya ketua bpk mewakili bpk menyatakan tidak keberatan seandainya izin harus dimintakan kepada presiden atau kepada ketua mpr, maka guguran alasan yang didalilkan bpk sendiri bahwa kebebasan bpk dihalangi karena harus minta izin untuk memeriksa penerimaan negara dari pajak . ternyata yang dijadikan masalah bukanlah harus minta izin , tetapi soalnya buat bpk lalu menjadi harus minta izin kepada siapa . soalnya bukanlah halangan terhadap bpk yang bebas dan mandiri , melainkan prihatin tentang perbandingan kedudukan kekuasaan dalam persepsi bpk. bahwa dalam konstitusi mengenai badan pemeriksa keuangan, yaitu dan kecuali tentang sifatnya yang bebas dan mandiri , tidak ada satu kata pun disebut mengenai kekuasaan bpk. ini berbeda dibanding dengan presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang dalam serta kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan . dilakukan oleh sebuah mahkamah agung . dan oleh sebuah mahkamah konstitusi dalam uud bahkan kata berwenang pun tidak disebut secara eksplisit mengenai bpk dalam konstitusi. namun, andaikata bpk menyanggah, dan mengatakan bahwa kerugian konstitusional yang dirasakannya adalah semata mata akibat harus minta izin , tanpa memperdulikan kepada siapa izin harus diminta, maka jika demikian, pertanyaannya ialah: mengapa permohonan pengujian oleh bpk dan penjelasan ketua bpk menitikberatkan pada masalah ditetapkan menteri keuangan yang menyebabkan bpk tidak dapat melaksanakan kewenangannya secara bebas dan mandiri , seraya menambahkan bahwa itu? dari metafora kecil tentang polisi yang dikemukakan, dapat dipahami dengan mudah logika sederhana mengenai perlunya soal mematuhi peraturan dan mengikuti prosedur, perihal menegakkan ketertiban berdasarkan undang undang, tentang pejabat yang berfungsi menjalankan peraturan dan menjadi wakil dari hukum, menjadi alat kepanjangan negara, bahwa hukum menetapkan batas batas dan mengatur prosedur yang sifatnya memaksa, dan bahwa keharusan yang wajib diikuti itu dibuat demi kepentingan umum, termasuk demi melindungi hak setiap warga dengan seadil adilnya. semua harus menghormati dan tunduk dengan cara yang ditentukan, karena semua berkedudukan sama dalam hukum. peran menteri keuangan, mirip seperti polisi dalam metafora tadi, hanyalah merupakan ekstensi negara , sebagai pejabat yang ditetapkan undang undang untuk menjalankan fungsi tertentu. fungsi tertentu itu adalah dalam rangka kewajiban menjaga kerahasiaan yang merupakan milik atau hak wajib pajak. mengenai hak wajib pajak atas kerahasiaan pribadi itu akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian tersendiri nanti. singkatnya, menteri keuangan berkewajiban menetapkan kapan para pejabat atau petugas perpajakan yang pada prinsipnya dilarang dengan ancaman hukuman mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak, dapat dibenarkan untuk memberi keterangan pada pihak tertentu yang mempunyai alasan yang sah, yaitu demi kepentingan negara. inilah perintah dan pengaturan undang undang yang sedang dipermasalahkan, yaitu undang undang nomor tahun sebagai perubahan terakhir dari undang undang nomor tahun tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. dalam undang undang itu menteri keuangan tidak mengatur atau memberi izin pada lembaga negara melainkan mengatur dan memberi izin tertulis pada para pejabat atau petugas pajak, atau tenaga ahli yang ditunjuk direktur jenderal pajak supaya para pejabat pajak tersebut untuk kepentingan negarketerangan dari atau tentang wajib pajak adalah rahasia milik wajib pajak yang bersangkutan, yang diserahkan atau diberikan pihak lain hanya atas persetujuan pemiliknya, yaitu wajib pajak itu sendiri. wajib pajak memberikan keterangan itu kepada petugas pejabat pajak, dengan mempercayakan bahwa itu hanya digunakan untuk keperluan perhitungan pembayaran pajak masing masing. undang undang melarang para pejabat dan tenaga ahli untuk membuka atau memberitahukan kepada pihak lain tentang apa yang diketahuinya dalam rangka jabatan tersebut. larangan ini dinyatakan tegas, disertai ancaman hukuman kurungan atau hukuman penjara bagi pejabat yang lalai atau sengaja melanggarnya. jadi, pada dasarnya, membuka rahasia wajib pajak adalah tindakan melanggar hukum, suatu kesalahan, dengan ancaman hukuman bagi yang melakukan (strafbaarfeit). namun untuk kepentingan negara, untuk kepentingan umum yang lebih besar, perlu dibuat pengecualian. undang undang nomor tahun juga mengenal, mengakui dan mengatur tentang keperluan akan pengecualian itu, misalnya bagi pemeriksaan keuangan negara, atau pengusutan atau penyidikan tindak pidana. untuk pengecualian, diperlukan izin. izin berguna untuk dapat melakukan tindakan yang terlarang itu, tetapi perbuatan itu dilepaskan atau dikecualikan dari ancaman hukumannya. memberitahukan data wajib pajak kepada pihak lain tetap merupakan pelanggaran, dan tetap merupakan kesalahan, walaupun dilakukan dengan izin menteri keuangan. pengecualian diberi atau diletakkan pada ancaman hukumannya: salah, tetapi lepas dari hukuman. inilah yang dalam hukum pidana disebut sebagai alasan untuk melepaskan atau mengecualikan dari hukuman antara lain diatur dalam kuhp kitab undang undang hukum pidana) atau strafuitluitingsgrond sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. undang undang nomor tahun dengan ketentuan mengenai alasan melepaskan dari hukuman atau tuntutan pidana atau strafuitluitingsgrond, khususnya yang tercantum dalam kuhp. kejelasan ini terutama diperlukan agar pemohon yang diwakili ketua bpk tidak terus menerus terpeleset atau salah paham tentang hal menteri keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli keterangan wajib pajak adalah rahasia yang wajib disimpan oleh pejabat dan tenaga ahli perpajakan, kedua, pejabat yang tidak melakukan kewajiban merahasiakan akan dihukum kurungan atau penjara, dan pidana denda, artinya, memberitahukan rahasia wajib pajak kepada pihak lain pada hakikatnya adalah salah, adalah tindak pidana. apabila kepentingan negara atau kepentingan proses pengadilan memerlukan keterangan yang merupakan rahasia wajib pajak yang dipercayakan pada pejabat pajak? untuk keperluan itu, diberikan pengecualian atas izin menteri keuangan, sehingga pejabat tertentu yang memperoleh izin itu dapat memberitahukan keterangan wajib pajak tanpa terkena sanksi pidana yang berlaku. prinsip mengecualikan dari tuntutan pidana bagi perbuatan yang sebenarnya dilarang yang dilakukan oleh seseorang untuk melaksanakan undang undang atau menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, sudah diatur sebelumnya sebagai ketentuan umum dalam hukum pidana. khususnya, kuhpizin tertulis itu bukan diminta untuk dan diberikan kepada bpk, melainkan kepada pejabat pajak dan tenaga ahli direktorat jenderal pajak. jadi, undang undang tidak menempatkan menteri keuangan pada posisi memberi izin atau tidak memberi izin kepada bpk. kuhp yang menyatakan, melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana . ada dua unsur yang menjadi syarat berlakunya kuhp tersebut: pertama, harus ada perintah jabatan: kedua, harus tertentu siapa penguasa atau pejabat yang berwenang. keduanya harus ada sekaligus. jika hanya satu unsur yang ada, maka syarat belum dipenuhi. misalnya, walau perbuatan dilakukan karena melaksanakan perintah, tetapi perintah bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka pengecualian dari ancaman hukuman tidak berlaku. sebaliknya, walaupun yang melakukan perbuatan adalah bawahan dari pejabat yang berwenang, tetapi bukan melaksanakan perintah jabatan yang jelas dan konkret yang spesifik diberikan padanya, maka pengecualian dari hukuman pidana juga tak dapat diberikan. untuk memenuhi kedua syarat pengecualian dari sanksi pidana itu, guo merumuskan dengan: perlunya izin tertulis sebagai wujud perintah jabatan , dan menetapkan menteri keuangan sebagai pejabat yang berwenang . berbunyi,njelaskan pokok perkara tersebut, pemohon akan membagi uraian dalam (tiga) bagian, yaitu landasan yuridis konstitusional, pemeriksaan perpajakan, sertabpk) negara lain. landasan yuridis konstitusional uud menganut prinsip pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh bpk secara bebas dan mandiri. pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan wewenang bpk konstitusi memberikan kewenangan kepada bpk. hal ini secara tegas dikemukakan dalam. keuangan negara yang menjadi cakupan pemeriksaan bpk adalah keuangan negara sesuai huruf dan nomor tahun yang meliputi hak negara untuk memungut pajak dan penerimaan negara, atau semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara. berdasarkan hal tersebut makademikian pula (2a) huruf merumuskan mengenai pengecualian yang diberikan kepada:guo hanyalah mengulangi dan meneguhkan ketentuan umum hukum pidana, khususnya kuhp. tak ada hubungannya dengan perbandingan tinggi rendahnya antara kedudukan bpk dan menteri keuangan. tak ada hubungannya dengan menghalangi fungsi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri . isinya mengatur tentang pejabat yang berwenang untuk memberi perintah jabatan, agar pejabat tertentu bisa mendapat pengecualian untuk melakukan perbuatan, yang sesungguhnya terlarang, tetapi perlu dilakukan untuk kepentingan negara. jadi sifatnya tidak menghalangi atau restriktif, tetapi justru membolehkan (to enable), menyediakan peluang, membuka kemungkinan, walaupun dalam batas keperluan yang tertentu. pengecualian diberikan dalam bentuk izin. sebaliknya, dalam administrasi negara, izin adalah memberi pengecualian untuk melakukan sesuatu yang hakikatnya terlarang. izin adalah sebuah ketetapan, atau dengan kata lain, dikeluarkan sebagai penetapan. suatu penetapan bersifat tegas, untuk hal tertentu, konkret, individual. harus ditentukan dengan tegas siapa yang diberi izin, cakupan dan batas tentang apa yang boleh dilakukan. pengecualian atau izin tidak dapat diberikan terbuka dan berlaku umum. untuk setiap pengecualian, dikeluarkan izin yang khusus. karena itu tak dapat dihindari bahwa harus selalu ditetapkan siapa yang diberi izin, dan untuk apa. penetapan seperti inilah yang dijadikan keberatan oleh bpk, sehingga memohon agar frasa ditetapkan menteri keuangan untuk dalam (2a) huruf guo dinyatakan tidak berlaku, karena menurut bpk bertentangan dengan konstitusi mengenai kewenangan bpk. sesuai kuhp,yang diberi izin adalah pejabat pajak: yang berwenang memberi perintah jabatan adalah atasan pejabat pajak yang diberi perintah. atasan paling tinggi kewenangan dan tanggung jawabnya bagi pejabat pajak tersebut, atau dalam lingkungan organisasi pemerintahan tempat pejabat pajak tersebut bertugas, adalah menteri keuangan. itulah alasannya mengapa undang undang guo melimpahkan tugas untuk menetapkan izin pengecualian itu kepada menteri keuangan. apabila pejabat pajak melakukan perbuatan atas perintah jabatan dari penguasa yang tidak berwenang, maka kepadanya tak dapat diberikan pengecualian: hukuman pidana bagi perbuatannya tidak dapat dihapuskan. pejabat pajak yang mendapat pengecualian harus ditentukan, dan penentuan itu melalui penetapan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang (het bevoegde gelar), dan pejabat yang berwenang yang ditunjuk adalah menteri keuangan. permohonan pemohon agar frasa ditetapkan menteri keuangan untuk dinyatakan tidak berlaku, tidaklah beralasan untuk dikabulkan, atau harus ditolak. karena penetapan menteri keuangan yang dimaksud adalah sine gua non, prasyarat yang mau tak mau harus ada untuk memungkinkan pejabat pajak tertentu memberitahukan keterangan wajib pajak pada pihak lain demi kepentingan negara, termasuk bagi keperluan pemeriksaan bpk apabila dibutuhkan. ketua bpk hanya mempersoalkan kewenangan, yang diukur dari kekuasaan, yang pada gilirannya diukur dari persepsi tingginya kedudukan masing masing. ketua bpk memandangnya sebagai konfrontasi kewenangan atau konflik kekuasaan dengan jabatan menteri keuangan. bukan sebagai konflik antara dirinya dengan negara . padahal menteri keuangan menjalankan kewajiban negara, sama seperti polisi lalu lintas, yang berdasarkan undang undang mewakili negara melakukan fungsi regulasi. bahwa kesesuaian atau pertentangan dengan konstitusi tidak dicarikan patokan atau sandaran pembenaran dan pengujiannya pada undang undang yang setingkat, apalagi peraturan peraturan bawahnya, atau data dan hal hal lainnya, yang lebih rendah dari kaidah konstitusi sendiri. menjelaskan hubungan dengan sesama undang undang bukanlah dimaksud sebagai pembuktian, melainkan untuk memberi konteks mengapa undang undang dimaksud tidak bertentangan dengan konstitusi, atau mengapa tidak relevan dipertentangkan dengan konstitusi. hak wajib pajak merahasiakan keterangan tentang diri pribadi adalah hak konstitusional, maka sebagai derivasi daripadanya, sebagai turunannya, melarang pejabat pajak untuk membuka rahasia pribadi wajib pajak tersebut juga punya dasar konstitusi. demikian pula hal hal selanjutnya, segala aturan dalam guo yang merupakan konsekuensi dari penegakan hak konstitusional wajib pajak, termasuk prosedur pengecualian melalui penetapan menteri keuangan, juga menjadi konstitusional sifatnya. kewajiban imperatif menjaga kerahasiaan wajib pajak, didasari kewajiban menghormati wilayah pribadi, wilayah personal wajib pajak. pejabat pajak menguasai dan memegang keterangan mengenai diri wajib pajak, karena diserahi, atau dapat dikatakan mendapat titipan dari wajib pajak, dengan dasar kepercayaan (fiduciair), bahwa tujuannya khusus dan semata mata untuk keperluan penghitungan pajak yang harus dibayar masing masing. keterangan tentang wajib pajak itu tetap merupakan rahasia milik wajib pajak. rahasia itu bukan milik pejabat pajak, sekalipun kewajiban untuk menyimpan dan melindunginya sering disebut sebagai rahasia jabatan para pejabat pajak yang bersangkutan. jadi apabila seorang pejabat memegang teguh rahasia, hal itu bukan karena pejabat memakai kewenangan untuk tidak membagi haknya kepada pihak lain, melainkan karena melaksanakan kewajiban yang diperintahkan undang undang (dan etika) untuk melindungi milik orang, yaitu wajib pajak, yang dipercayakan kepadanya. inilah konstruksi hukum dan makna yang lebih benar dari rahasia jabatan. hak milik setiap orang diakui dan dilindungi sebagai hak asasi manusia, yang tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun. perlindungan atas kehormatan dan martabat juga merupakan hak asasi setiap orang. sedangkan negara, terutama pemerintah, diperintahkan konstitusi untuk bertanggung jawab melindungi, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia. seluruh hak asasi manusia ini dicantumkan dalam uud sehingga sekaligus menjadi hak konstitusional bagi setiap warga indonesia. kehidupan pribadi, keterangan mengenai pribadi, adalah hak milik pribadi setiap orang. milik, atau harta benda, terdiri dari yang berwujud maupun yang tak berwujud, yang sama mempunyai nilai bagi pemiliknya. keterangan mengenai pribadi adalah hak eksklusif setiap orang sendiri, yang hanya diungkap pihak lain dengan persetujuan yang berhak, sehingga dapat disebut sebagai rahasia pribadi setiap orang masing masing. rahasia pribadi itu adalah milik atau benda tak berwujud , milik yang intangible, atau dalam hukum sering disebut sebagai benda tak berbadan , res incorporate. keterangan pribadi wajib pajak dengan demikian adalah milik pribadi tak berwujud wajib pajak, yang sebagai hak milik merupakan hak asasi, hak konstitusional yang tak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun. rahasia pribadi erat hubungannya dengan kehormatan, yang juga merupakan hak asasi setiap orang yang dilindungi konstitusi. dan, negara bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak asasi tersebut. badan pemeriksa keuangan, sebagai bagian dari negara, dengan demikian juga berkewajiban ikut melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak asasi dan hak konstitusional wajib pajak. melindungi hak asasi dan hak warga negara adalah tujuan utama dari suatu konstitusi modern. negara, dengan kekuasaan yang berdasarkan konstitusi, justru harus menggunakannya untuk melindungi hak warga negaranya, bukan merambah dan merasuki kehidupan pribadi warganya tanpa alasan yang sah. apabila supreme audit institution negara lain, seperti beberapa contoh perbandingan yang diajukan bpk, dapat mengakses data wajib pajak, maka itu dilakukan dengan syarat syarat, conditionalities tertentu. hal itu kurang lebih sama dengan sistem yang berlaku indonesia. bpk juga dapat mengakses, dengan syarat dan prosedur tertentu. praktik perlindungan atas kerahasiaan data perpajakan adalah praktik universal. berdasarkan hasil studi negara negara demokratis yang melindungi hak hak publik. pemerintah memperoleh bukti bahwa data perpajakan yang diserahkan oleh wajib pajak kepada negara, dalam hal ini otoritas perpajakan, harus dilindungi kerahasiaannya berdasarkan prinsip perlindungan atas hak asasi manusia dan memberikan kepastian hukum. supreme audit institution tidak dapat dengan serta merta mendapatkan segala informasi perpajakan yang diminta dengan mengabaikankonstitusi dan undang undang lain yang berlaku negara tersebut. dalam hal ini, pemohon tidak mendasarkan argumentasinya pada suatu pemahaman atas konstitusi dan undang undang yang berlaku negara yang dijadikan contoh secara komprehensif, yang meliputi keterkaitan antara konstitusi dengan undang undang, serta undang undang yang satu dengan undang undang lainnya yang terkait. pemohon menyatakan salah satu alasan pentingnya mendapat kebebasan penuh dari bpk terhadap data wajib pajak adalah karena tax ratio indonesia masih rendah. beberapa praktik mengenai perlakuan atas perlindungan kerahasiaan informasi wajib pajak yang berlaku beberapa negara yang telah memiliki tax ratio yang tinggi, dan berkaitan dengan pengaturan akses data wajib pajak kepada supreme audit institution bpk) nya. inggris petugas pajak secara tegas dilarang untuk membuka segala data perpajakan yang dikuasai oleh otoritas pajak. prosedur yang harus ditempuh oleh petugas pajak sebelum mengungkapkan informasi wajib pajak kepada national audit office. prosedur tersebut diwajibkan untuk memastikan bahwa informasi wajib pajak yang diminta oleh national audit office tersebut adalah relevan dan penting dalam melaksanakan audionya dan mencerminkan mekanisme yang harus ditempuh oleh petugas yang menguasai informasi tersebut sebelum menyerahkan data perpajakan wajib pajak kepada national audit office, amerika serikat ketentuan mengenai kerahasiaan data perpajakan wajib pajak amerika serikat juga diatur mengenai jenis informasi dan definisinya. misalnya ketentuan mengenai return yang indonesia dikenal dengan istilah surat pemberitahuan spt) dan return information atau informasi yang terdapat dalam spt wajib pajak data perpajakan yang diberikan oleh wajib pajak diklasifikasikan sebagai data yang bersifat rahasia, sehingga tidak boleh diungkapkan oleh pegawai yang mempunyai atau memiliki akses atas informasi tersebut kepada pihak lain. samping itu, internal revenue code irc) mengatur informasi apa saja yang wajib dirahasiakan, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian bagi petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya. kanada jaminan perlindungan atas kerahasiaan data perpajakan wajib pajak kanada diatur dalam beberapa undang undang, yaitu income tax act bukti pet. access information act dan privacy act selain itu, perlindungan atas kerahasiaan data perpajakan wajib pajak juga dituangkan dalam taxpayers bill rights. konsisten dengan ketentuan dalam privacy act, income tax act menjamin kerahasiaan informasi wajib pajak dengan melarang petugas pajak untuk membuka atau memberitahukan informasi wajib pajak kepada pihak lain. dengan demikian income tax act memberikan perlindungan atas kerahasiaan data wajib pajak dengan menerapkan sistem dan atau prosedur serta batasan batasan tertentu sesuai dengan prinsip yang dianut dalam privacy act. data pribadi wajib pajak hanya dapat diberikan kepada pihak lain dengan pembatasan yang diatur undang undang. dengan demikian, kanada adalah salah satu contoh bahwa pemerintah wajib melindungi kerahasiaan atas informasi pribadi, termasuk data perpajakan wajib pajak. pengecualian untuk kondisi tertentu yang salah satunya adalah akses informasi oleh pihak lain berdasarkan undang undang, dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan permintaan tertulis kepada instansi pemerintah yang menguasai informasi tersebut. australia kerahasiaan data perpajakan wajib pajak australia diatur dalam section income tax assessment act ita yang mengatur mengenai larangan bagi petugas pajak untuk membuka atau memberikan data perpajakan wajib pajak kepada pihak lain dan diatur dalam privacy act dalam undang undang ini terlihat secara jelas bahwa australia memiliki information privacy principles untuk memastikan perlindungan atas kerahasiaan informasi pribadi. perancis data perpajakan wajib pajak perancis dilindungi kerahasiaannya oleh undang undang. dalam sistem perpajakan perancis, aturan mengenai kerahasiaan jabatan diatur pertama tama dalam hukum pidana informasi informasi yang disampaikan atas penerapan pengecualian pengecualian harus berdasarkan permintaan terlebih dahulu, kecuali pertukaran informasi. informasi informasi tersebut dibatasi pada hal hal yang diperlukan untuk penyelesaian tugas yang disepakati. selandia baru kerahasiaan data perpajakan wajib pajak selandia baru diatur dalam section income tax act dalam ketentuan tersebut, petugas pajak wajib merahasiakan data perpajakan wajib pajak secara ketat. hal ini dapat dilihat dari subsection (b) yang mengharuskan petugas pajak membuat pernyataan untuk menjaga kerahasiaan data perpajakan dalam menjalankan tugasnya. meskipun dalam kondisi tertentu terdapat pengecualian atas kerahasiaan data perpajakan wajib pajak, namun demikian pengecualian ini diatur secara ketat dalam section income tax act disclosure commissioner certain cases). ketentuan tentang pengecualian tersebut hanya memperkenankan pengungkapan data perpajakan wajib pajak secara terbatas. dalam kaitannya dengan undang undang lain, pengungkapan data perpajakan dimaksud hanya dapat diberikan untuk keperluan tindak penuntutan. selanjutnya, diatur secara tegas bahwa komisioner hanya dapat memberikan data perpajakan wajib pajak yang bersifat umum (tidak termasuk informasi tentang identitas wajib pajak) kepada pihak pihak lain yang telah diberikan kewenangan oleh menteri setelah memenuhi persyaratan tertentu. demi melindungi kerahasiaan data perpajakan wajib pajak, pihak pihak lain termasuk auditor general, yang dapat mengakses data perpajakan wajib pajak diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan dimaksud. untuk dapat menjalankan ketentuan atas, yaitu perlindungan kerahasiaan data perpajakan wajib pajak, otoritas pajak selandia baru mengadakan suatu prosedur. prosedur dimaksud adalah bahwa setiap auditor yang akan mengakses data perpajakan wajib pajak harus menandatangani suatu sertifikat tentang kerahasiaan data perpajakan wajib pajak. berdasarkan pembahasdapat disimpulkan bahwamengatur tentang kerahasiaan data perpajakan. hal ini juga sejalan dengan prinsip prinsip perpajakan yang baik yang termuat dalam teori teori yang telah dibahas sebelumnya. dalam hal perlunya membuka kerahasiaan data wajib pajak kepada pihak lain, untuk keperluan pemeriksaan keuangan maupun proses pengadilan, maka prosedur dan cara mendapat akses data tersebut diatur dengan undang undang dengan tetap menganut asas perlindungan maksimal atas kerahasiaan data perpajakan wajib pajak tersebut. prosedur dan cara untuk mendapat akses data wajib pajak, termasuk yang harus dilakukan secara tertulis, tidak berarti kebebasan dari instansi pengadilan maupun bpk diintervensi atau dikurangi. permohonan pemohon tidak mempunyai hubungan signifikan apapun, yang hanya pantas untuk diabaikan atau disingkirkan dari pertimbangan dalam perkara pengujian konstitusional karena yang diajukan pemohon itu selain amat berlebihan juga tidak berkualitas sebagai bukti, bukan admissible proof maupun evidence. pemerintah mohon agar mahkamah konstitusi memutuskan untuk setidak tidaknya menyatakan permohonan pemohon dalam permohonan pengujian (2a) huruf dan penjelasan (2a) undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun ditolak. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, pemerintah telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda pet sampai dengan pet sebagai berikut: bukti pet fotokopi ordonansi pajak perseroan bukti pet fotokopi ordonansi pajak pendapatan bukti pet fotokopisekretariat jenderal mpr ri tahun bukti pet fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, bukti pet fotokopi undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan. bukti pet fotokopi drs. c.s.t. kancil, s.h. pengantar hukum dan tata hukum indonesia: bukti pet santoso brotodihardjo, s.h., pengantar ilmu hukum pajak, bandung: pt. ketika ditata, bukti pet syofrin sofyan, s.h., m.h., dan ashar hid, s.h., m.h., hukum pajak dan permasalahannya, bandung: pt. ketika ditata, bukti pet sri pudyatmoko, s.h., hum, pengantar hukum pajak, yogyakarta: andi, bukti pet fotokopi undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. bukti petstatistik. bukti pet fotokopi undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris. bukti pet fotokopi undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran. bukti pet richard gordon, law tax administration and procedure tax law design and drafting volume victor thuronyi, ashton: international monetary fund, bukti pet duncan bentley, taxpayers' rights: theory, original implementation, the netherlands: lower law international, bukti pet blaine aber, international taxation and human right, tax notes international, bukti pet united nations organization, universal declaration human rights ( udh), shttplll thin dilihat pada tanggal februari bukti pet taxpayers rights and obligation practice note taxpayers' rights and obligation, centre for tax policy and administration, tax guidance series, general administrative principles gapo2 taxpayers' rights and obligation, oecd, http: dataoecd .pdf2 dilihat pada tanggal januari bukti pet commissioner for revenue and customs act chapter office publik information. http:llopsigov.tik acts acts2005 pdf ukpga en.pdf?, dilihat pada tanggal februari bukti pet idg procedure for discussing others (government): national audit office idg procedure for discussing others (government): national audit office, her majesty revenue untuk melihat dasar kepentingan siklus pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan sistem pemeriksaannya yang diatur dalam bab viii dalam uud dapat dikaji dari pemikiran yang berkembang dalam perdebatan anggota mpr dalam sidang pembahasan perubahan amandemen) ketiga uud pada sidang tahunan mpr tahun berdasarkan pemikiran dan perdebatan dimaksud maka dapatlah dikemukakan bahwa hal keuangan dan bpk terkait secara integral dengan fungsi fungsi kehidupan kenegaraan yang meliputi: fungsi fungsi konstitutuirin atau konstitusi. hal keuangan dan bpk harus diatur dalam forum konstitusi atau uud karena merupakan transformasi dari segenap proses manajemen negara yang harus diterjemahkan dalam bahasa anggaran dan keuangan. fungsi reguilirn atau regulasi. dengan fungsi ini berarti penyusunan, penyiapan anggaran dan keuangan negara harus diproses oleh kekuasaan eksekutif bersama sama dengan kekuasaan legislatif untuk menjadi undang undang, dalam hal ini apbn, sesuai dengan hak budget, hak pengawasan, dan hak legislasi dari dpr. fungsi korizeeren atau orisinil. penyusunan anggaran dan keuangan yang diundangkan melalui apbn, maka penggunaannya oleh segenap lembaga lembaga negara dari tingkat pusat sampai daerah harus dikontrol pelaksanaannya oleh bpk. dengan demikian maka bpk masuk dalam rumpun kekuasaan atau fungsi koreksi orisinil. output dari fungsi koreksi ini akan ditujukan pada dua hal, yaitu pertama, kepada pemerintah dan dpr untuk keperluan pengendalian pelaksanaan fungsi regulasi, dan kedua, diarahkan pada fungsi yudikatif apabila dalam pelaksanaan apbn ini terdapat unsur unsur pelanggaran terhadap hukum pidana yang menyangkut pidana umum dan khusus. and customs, dg65800.htm3 dilihat pada tanggal februari bukti pet internal revenue code title code title internal revenue code, government printing office, access.gpo.gov uscodertitle26 subtitle chapter61 subchapterb. html, dilihat pada tanggal februari bukti pet disclosure privacy law reference guide disclosure privacy law reference guide, publication catalog number department treasury internal revenue service, dilihat pada tanggal februari bukti pet income tax act supp.) canada income tax act c.l supp), department justice canada, http: laws.justice. gc. ca en vindex.htm ib, dilihat pada tanggal februari bukti pet access information act r.s., c.a canada access information act r.s., c.a department justice canada, dilihat pada tanggal februari bukti pet privacy act r.s., c.p canada privacy act r.s., c.p department justice canada, ca en p index.html2, dilihat pada tanggal februari bukti pet taxpayers bill rights canada taxpayers ill rights canada, canada revenue agency, pubis rc4417 rc4417 e.pdf. bukti pet income tax assessment act commonwealth consolidated acts, australasiae legal information institute, asli.edu.a u a u leg is cth consol act ita dilihat pada tanggal februari bukti pet privacy act australis privacy act act amended, commonwealth australia law, attorney general's department, http: compilation .nsf benda2be1132d11ca256f71004c809e? open documentrdilihat pada tanggal februari bukti pet korespondensi dengan australian taxation office email dari australian competent authority sato kepada direktorat jenderal pajak indonesia, januari bukti pet livre des procedures fiscal livre des procedures fiscal, version consolidate janvier service diffusion droit, cid texte legitexto000006069583&date texte dilihat pada tanggal februari bukti pet income tax act new zealand new zealand income tax legislation, income tax act volume cch new zealand limited, auckland. bukti pet tax administration act new zealand tax administration act public access legislation project association with thomson brokers, interim website new zealand legislation, http interim.legislation.govt.nz libraries contents om sapi.dii? client &infomasi pa statutesinfo&jump a1994 software doc5, dilihat pada tanggal februari bukti pet korespondensi dengan inland revenue department, new zealand email dari maria pobornikova mariana. pobomikova @ird.govt.nz2, senior advisor stakeholder relations, inland revenue department, new zealand, kepada direktorat jenderal pajak indonesia, februari bukti pet fotokopi undang undang nomor tahun tentang ketentuan umum tata cara perpajakan: bukti pet fotokopi risalah rapat pansus dan hanja rancangan undang undang kup buku bukti pet fotokopi surat badan pemeriksa keuangan nomor113 tanggal november bukti pet fotokopi undang undang nomor tahun tentang keuangan negara. bukti pet fotokopi undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara. bukti pet fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar akuntansi pemerintah. bukti pet fotokopukti pet peraturan badan pemeriksa keuangan nomor tahun tentang standar pemeriksaan keuangan negara. bukti pet seksi standar profesional akuntan publik, ikatan akuntan indonesia. bukti pet fotokopi laporan hasil pemeriksaan. menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalilnya, pemerintah mengajukan lima orang ahli yang bernama prof. dr. satrio budhihardjo boediono, drs. soedarjono, drs. kanak puradiredja., prof. dr. guna, sc., ak., dan abdul hakim garuda nusantara, s.h., ll.m., yang telah memberikan keterangan bawah sumpahhal hal berikut: keterangan ahli prof. dr. satrio budhihardjo ordo kebebasan dan kemandirian badan pemeriksa keuangan uud menyatakan menurut hukum rangkaian kata bebas dan mandiri diberi,. sedangkan cakupan pemeriksaan yang bebas dan mandiri tersebut dijelas, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungdalil dalil badan pemeriksa keuangan bpk tidak berdalil bahwa kewenangan konstitusionalnya dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dirugikan, atau bahwa bpk dibuat tidak memiliki atau setidak tersebut yang menetapkan bahwa,sedangkan penjelasannya menyatakan bahwa,(dokumen dan atau rahasia wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berkenayang menetapkan bahwa,(2a) undang undang nomor tahun yang menetapkan bahwa, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dan adalah (a) pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan . yang didalilkan oleh bpk adalah yang merugikan kewenangan konstitusionalnya dan menyebabkan bpkadalah frasa ditetapkan menteri keuangan untuk dan frasa atau instansi pemerintah dalam (2a) huruf serta penjelasan (2a) undang undang nomor tahun bpk memohon frasa itu ditetapkan bertentangan dengan uud dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: jika frasa frasa tersebut dihilangkan, (2a) huruf undang undang nomor tahun akan berbunyi, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dan adalah pejabat atau tenaga ahli yang. rumusan demikian berarti bahwakonsisten dengan itu, bpk memohonpenjelasan tersebut menyatakan bahwa:ek usaha, kegiatan usaha wajib pajak: informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi: penerimaan pajak secara nasional, penerimaan pajak per jenis klasifikasi lapangan usaha, jumlah wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak terdaftar, fr. register permohonan wajib pajak, tunggakan pajak secara nasional, dan atau, tunggakan pajak per kantor pelayanan pajak: kewenangan konstitusional serta kebebasan dan kemandirian badan pemeriksa keuangan dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara tidak mencakup hak milik dan keuangan pribadi. keuangan milik pribadi wajib pajak baru menjadi keuangan negara setelah disetor kas negara. keuangan pribadi wajib pajak yang belum atau tidak disetor kepada kas negara bukan merupakan keuangan negara yang pengelolaan dan tanggung jawabnya diperiksa bpk: akses badan pemeriksa keuangan pada kerahasiaan wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan dibatasi oleh uud keuangan pribadi dan rahasia wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan merupakan hak milik pribadi yang dilindungi uud pengungkapan kerahasiaan wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan kepada pihak lain samping pejabat pejabat sebagaimana dimaksud oleh dan undang undang nomor tahun akan mengakibatkan wajib pajak kehilangan kepastian hukum yang dilindungi uud dalam sistem kerjakan yang berlaku sekarang, wajib pajak harus mempertanggungjawabkan kebenaran hal hal yang merupakan rahasia pribadi yang menyangkut perpajakan antara lain (a) surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain lain hal yang melaporkannya, (b) data yang diperoleh petugas pajak dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, dan (c) dokumen dan atau rahasia wajib pajak lainnya kepada pejabat perpajakan dan tenaga ahli yang diperbantukan kepada pejabat perpajakan. apabila pihak lain diberi akses kepada rahasia wajib pajak yang menyangkut perpajakan dan apabila terdapat perbedaan pendapat antara pejabat perpajakan (dan tenaga ahli yang diperbantukan) dan pihak lain tersebut, maka wajib pajak kehilangan perlindungan yang diberikapk dapat melakukan pemeriksaan yang bebas dan mandiri atas permintaan negara berupa pajak berdasarkan dokumen dokumen bukan rahasia wajib pajak. is. sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan indonesia merupakan sistem mpo memungut pajak orang): dalam hal pajak penghasilan perorangan pribadi), misalnya: pajak penghasilan dipungut oleh bendaharawan kantor) pemberi kerja, pajak penghasilan pensiun dipungut oleh pt. aspen, pajak bunga deposito dipungut oleh bank penerima deposito, da. pajak kupon obligasi detil indonesia dipungut oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank kustodian yang ditunjuk sebagai sub registry, kapan fiskal luar negeri dipungut oleh bank persepsi. pemotongan pemungutan pajak menerbitkan bukti potongan pungutan pajak. lembaran bukti potongan pungutan pajak diserahkan kepada wajib pajak. pemungutan dan pemotongan pajak adalah pihak pihak yang menurut undang undang nomor tahun tentang keuangan negara merupakan bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada badan pemeriksa keuangan. untuk pajak penghasilan perorangan pribadi, wajib pajak mengisi surat setoran pajak ssp) yang memuat: nama dan alamat wajib pajak, nomor pokok wajib pajak: nama kantor pelayanan pajak: kode jenis pajak atau jenis setoran, jumlah pembayaran: lembaran lembaran surat setoran pajak ssp) diserahkan kepada direktorat jenderal perbendaharaan negara. demikian pula, semua pemungutan dan pemotongan pajak mengisi dan mengirim ssp direktorat jenderal perbendaharaan negara. dengan demikian, secara sistemik untuk setiap wajib pajak dapat diketahui pajak pajak yang telah dipungut dan disetor, tanpa perlu diperoleh surat pemberitahuan pajak tahunan, laporan keuangan, dan lain lain yang dilaporkan oleh wajib pajak serta dokumen dan atau rahasia wajib pajak lainnya. memang merupakan kenyataan bahwa sistem informasi perpajakan masih belum berjalan dengan baik sehingga data yang tersedia pemungutan dan pemotongan pajak direktorat jenderal pajak, dan direktorat jenderal perbendaharaan negara belum tentu sama atau saling melengkapi. untuk mengatasi kelemahan ini diperlukan penyempurnaan sistem informasi perpajakan yang dapat didahului oleh suatu audit sistem informasi. belum perlu serta merta dilakukan perubahanrkali kali diubah terakhir dengan undang undang nomor tahun keterangan ahli drs. soedarjono dan drs. kanak puradiredja umum pada umumnya audit atas suatu entitas terdiri dari dua jenis yaitu audit umum (general audit) atau dikenal dengan audit atas laporan keuangan, dan audit dengan tujuan khusus. audit umum dimaksudkan untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan suatu entitas secara keseluruhan. sedangkan audit dengan tujuan khusus dapat berupa audit kinerja, pemeriksaan mendalam (investigasi) atas suatu aspek tertentu, audit atas ketaatan (compliance) terhadap suatu perjanjian atau suatu peraturan tertentu, atau tujuan tujuan khusus lainnya. laporan yang dihasilkan dari audit umum general audit) berupa pendapat independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan, sesuai dengan kesimpulan berdasarkan bukti bukti audit yang diperolehnya. setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, auditor independen akan memberikan pendapat profesionalnya yang berupa salah satu dari empat pendapat sebagai berikut: wajar tanpa pengecualian ungualified opinion): yang berarti bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji yang material. wajar dengan pengecualian (@qualified opinion): yang berarti bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji yang material, kecuali untuk hal hal tertentu yang disebutkan (yang diskualifikasi) dalam laporan auditor independen. tidak wajar adverse opinion): yang berarti laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip prinsip akuntansi yang berlaku umum generally accepted accounting principles). menolak memberikan pendapat disclaimer opinion): yang berarti auditor menolak memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan, karena tidak memiliki cukup bukti audit yang memungkinkan auditor untuk mengambil kesimpulan. standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana lazimnya audit harus dilandasi berpedoman pada standar audit. demikian juga bpk, dalam melakukan audionya bpk berpegang pada standar pemeriksaan keuangan negara, yang diterbitkan oleh badan pemeriksa keuangan republik indonesia tahun dalam lampiran peraturan badan pemeriksa keuangan republik indonesia nomor tahun tanggal maret pendahuluan standar pemeriksaan" halaman pemeriksaan keuangan, paragraf menyatakan, pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. pemeriksaan keuangan yang bertujuanprinsip akuntansi yang berlaku umum indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip yang berlaku umum indonesia . untuk memperoleh keyakinan tentang kondisi laporan keuangan, maka harus diperoleh bukti audit yang kompeten sebagaimana diharuskan oleh pernyataan standar pemeriksaan standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan paragraf (hal. standar pemeriksaan keuangan negara bpk). dalam melaksanakan tugasnyaberbagai pemikiran dan perdebatan dalam sidang pembahasan perubahan amandemen) uud tersebut mempertegas alasan dan argumen hukum bahwa seluruh unsur keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam nomor tahun pemeriksaannya dilakukan oleh bpk dan hasilnya dilaporkan kepada dpr dan dprd sebagai pemegang hak budget. kewenangan konstitusional bpk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri dijabarkan dalam berbagai undang undang. kewenangan bpk untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara secara bebas dan mandiri diatur dalam uud selanjutnya, berdasarkan ketentuan uud ketentuan lebih lanjut mengenai bpk diatur dengan undang undang. dimaksud adalah nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan. ini antara lain mengatur lingkup pemeriksaan bpk dalamrangka melaksanakan pemeriksaan tersebut, nomor tahun sebagai atribusi dari uud telah menjamin kewenangan bpk guna meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, sebagaimana diatur dalam huruf sebagai berikut:selanjutnya, nomor tahun mengatur bahwa pelaksanaan pemeriksaan bpk dilaksanakan berdasarkan tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab publik dan mempertahankan profesionalisme standar pemeriksaan keuangan negara bpk hal. paragraf tanggung jawab pemeriksa lainnya adalahkerahasiaterakhir dengan undang undang nomor tahun undang undang tersebut atas mengatur tentang kewajiban setiap pejabat untuk tidainformasi keadaan ekonomi wajib pajak yang termuat dalam spt adalah milik pribadi wajib pajak. oleh karena itu pejabat direktorat jenderal pajak yang mengelola informasi tersebut harus menjaga kerahasiaan informasi tersebut. hal ini lebih diperkuat oleh undang undang termaksud dengan sanksi denda bagi pejabat yang melanggar. to. namun demikian, kerahasiaan tersebut butir tidaklah mutlak. dalam hal ada alasan yang dibenarkan hukum, seperti pejabat tersebut, maka kerahasiaan tersebut dikecualikan. undang undang tersebut atas menurut ahli tidak dimaksudkan untuk menghalangi pihak pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara. ini lebih bersifat pengaturan agar pemberian informasi dilakukan oleh pihak pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh menteri keuangan dan apabila terjadi kebocoran informasi maka pertanggungjawabannya dapat dilokalisir. butir juga menghormati kewajiban pemeriksa bpk sebagaimana seperti tersebut pada butir atas yaitu kewajiban juga memperhatikan kerahasiaan undang undang. pemahaman atas hal yang dimohonkan peninjauan kembali berdasarkan pemahaman ahli, bpk mempersoalkan adanya pembatasan dalam menjalankan tugas audionya, khususnya dalam memeriksa kewajaran penerimaan pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah. sebagai konsekuensinya, bpk memberikan opini disclaimer (menolak memberikan pendapat) atas kewajaran laporan keuangan pemerintah yang diauditnya. ahli memahami bahwa pembatasan ruang lingkup pemeriksaan dapat berakibat pemberian opini disclaimer oleh auditor independen, apabila auditor tidak menemukan cara lain untuk mengumpulkan bukti audit yang diperlukannya. menurut pemahaman ahli, penerimaan pajak yang dibukukan sebagai penerimaan negara dan yang kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah, adalah uang yang telah disetorkan oleh wajib pajak kepada negara. pembayaran tersebut dilakukan melalui bank bank persepsi atau kantor kantor pos yang kemudian dibukukan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara ppn). penyetoran pajak oleh wajib pajak sebagaimana disebut pada butir atas, menggunakan suatu dokumen yang disebut surat setoran pajak ssp), yang merupakan bukti adanya penerimaan negara yang berasal dari pajak. pendapat ahli berdasarkan hal hal yang kami uraikan pada butir dan atas, apabila auditor berencana untuk memvalidasi angka penerimaan negara yang berasal dari pajak dokumen dokumen pendukungnya untuk memperoleh bukti audit yang cukup, auditor seharusnya dapat mengarahkan pemeriksaannya pada ssp surat setoran pajak. jika hal ini dilakukan, maka ketidaktersediaan dokumen pendukung sebagai dasar dari pemberian opini disclaimer, menurut ahli menjadi kurang beralasan.menurut ahli tidak perlu diubah, karena tidak menghalangi pelaksanaan pemeriksaan bpk. yang perlu dilakukan adalah pengaturan prosedur sehingga ketentuan tersebut atas dipenuhi, baik formal maupun jiwanya. semua pejabat, pemeriksa, dan para pihak yang memperoleh informasi tentang wajib pajak yang diatur dalam tersebut atas terikat pada kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur dalam tersebut beserta sanksi sebagaimana diatur dalam undang undang dimaksud. keterangan ahli prof. dr. guna, sc., ak. setiap sistem perpajakan yang diadministrasikan berdasar self assessment dengan backbone voluntary compliance selain berpedoman pada saling percaya dan pemberian pelayanan prima, dalam meningkatkan kepatuhan, pemerintah harus juga meyakinkan masyarakat pembayar pajak bahwa keterangan dan informasi perpajakan yang disampaikan mendapat perlindungan hukum sebagai privat. informasi keuangan pribadi pembayar pajak harus mendapatkan perlindungan kerahasiaan semaksimal mungkin ditangan administrasi pajak. kalau tidak ada perlindungan, mungkin pembayar pajak tidak akan menyampaikan keterangan dan informasi perpajakan secara benar, lengkap, dan jelas. konfidensialitas (kerahasiaan) atas informasi keuangan tersebut merupakan hak wajib pajak yang berbagai negara dicantumkan dalam suatu taxpayers's charter inggris), atau sejenisnya canada: declaration taxpayers's right perancis: charter contribuable dan new zealand: statement principles perlindungan kerahasiaan informasi keuangan wajib pajak spt dan sebagainya) sudah merupakan kelaziman dan international best practices tiap negara pemungut pajak. perlindungan terutama diberikan terhadap kemungkinan adanya campur tangan penguasa yang mempunyai kekuasaan mengakses data. apabila tidak ada perlindungan maka akan sangat mudah bagi penguasa untuk melakukan tindakan sewenang wenang terhadap rakyatnya sendiri campbell, karena itu rahasia wajib pajak adalah juga rahasia semua yang harus dilindungi secara hukum oleh ditjen pajak (negara) apabila sesuai dengan misinya ingin menjadi model yang dapat dipercaya. beberapa alasan mengapa perlu ada rahasia perpajakan termasuk: sesuai dengan kelaziman dan praktik terbaik internasional, menghormati (respect) atas hubungan kontraktual politik antara negara sebagai pemegang yurisdiksi pembajakan dengan masyarakat pembayar pajak, melindungi privacy wajib pajak yang merupakan suatu hak asasi manusia dari campur tangan negara dan pihak lain: melindungi hak milik wajib pajak dari kesewenang wenangan penguasa dan orang lain sebagaimana diamanatkan konstitusi, s5. memberikan kepastian hukum atas hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak sebagaimana diamanatkan konstitusi, meningkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat pembayar pajak sebagai tulang punggung suksesnya sistem self assessment, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas sistem perpajakan dan administrasinya sesuai dengan visi yang diembannya. dengan kualifikasi tertentu atau atas nama kepentingan tertentu terdapat pengecualian kapan informasi yang bersifat rahasia pribadi milik wajib pajak penjelasan nomor tahun tersebut dapat diungkapkan (disclosure). rahasia perpajakan tersebut, pada umumnya dapat dibuka dalam beberapa hal: proses penyidikan, apabila penyidik ingin mengetahui informasi perpajakan calon tersangka, sidang pengadilan, apabila dibutuhkan saksi dari pejabat pajak atau hakim ingin mengetahui informasi perpajakan terdakwa, persetujuan wajib pajak, kepentingan penghitungan pajak, kerja sama nasional dan internasional dalam pertukaran informasi, dan hal hal tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang undang. pintu pengecualian untuk dapat mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak ini untuk mudahnya dikelompokkan menjadi empat yaitu: pintu kesaksian, (2a) huruf pintu pemberian keterangan kepada pejabat pemeriksa dalam bidang keuangan negara, (2a) huruf pintu kepentingan negara, dan pintu kepentingan pemeriksaan pengadilan, dan kepada para peminat keterangan dan bukti, untuk kepentingan negara, harus melalui suatu prosedur. harus melalui suatu prosedur yang memungkinkan terbitnya izin tertulis menteri keuangan kepada pejabat ahli atau tenaga ahli. mengapa pelayan pintu tiga dan empat ini perlu mendapat izin dari menteri keuangan? paling kurang ada dua alasan: sesuai dengan kuhp untuk melepaskan dari sanksi pidana diperlukan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. memberikan hak kepada menteri keuangan, berdasar pertimbangan tertentu, memungkinkan untuk lebih fokus pemberian izin kepada hal hal yang dipandang perlu saja . prosedural perizinan demikian adalah sudah lazim berlaku berbagai negara, misalnya amerika internal revenue code section dan netherlands. akhirnya pintu empat yaitu dan terbuka untuk kepentingan pengadilan (pemeriksaan) dalam perkara pidana atau perdata dan dapat dibuka oleh pejabat dan tenaga ahli berdasar izin tertulis menteri keuangan atas permintaan hakim ketua sidang. pintu empat dapat terbuka seluas keterangan perpajakan (rahasia perpajakan) tersangka, sehubungan dengan perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan. berdiri depan empat pintu, pengungkapan kerahasiaan wajib pajak tersebut muka menurut pemahaman ahli, pejabat lembaga negara yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara sudah jelas tanpa ragu ragu secara otomatis dan bebas mandiri dapat masuk pintu dua (2a) huruf dilayani oleh pejabat dan atau tenaga ahli yang ditetapkan menteri keuangan untuk mendapatkan keterangan yang berupa identitas wajib pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan. apabila keterangan yang didapat dari pintu dua (2a) huruf tersebut dirasa kurang cukup, walaupun sudah mempergunakan teknik dan prosedur pemeriksaan alternatif semaksimal mungkin dan masih menginginkan mendapat pengungkapan tentang kerahasiaan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam penjelasan karena menurut ahli pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab tentang keuangan negara juga masih dalam rangka kepentingan negara, pejabat lembaga negara yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara dapat masuk lewat pintu tiga yang dilayani oleh pejabat dan atau tenaga ahli yang mendapat izin tertulis menteri keuangan. masuk lewat pintu tiga rasanya lebih elegan dan terhormat sesuai dengan undang undang, ikut menegakkan tertib hukum, melindungi hak milik individu, menjamin kepastian hukum, mewujudkan kebebasan individu dalam sistem negara yang demokratis, menghindari kesewenang wenangan terhadap wajib pajak yang adalah rakyat, menegakkan kehormatan, harkat, dan martabat perpajakan indonesia dalam tatanan yang sama dengan negara negara pemungut pajak lainnya dan menegakkan integritas, kredibilitas dan trustworthiness sistem perpajakan hadapan masyarakat pembayar pajak. menurut ketentuan undang undang kup, direktorat jenderal pajak merupakan pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan pajak. dalam penjelasan itu disebutkan bahwa pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan antara lain dengan menelusuri kebenaran surat pemberitahuan spt). dengan demikian, kegiatan penelusuran kebenaran spt sudah dapat dianggap merupakan pemeriksaan pajak yang menurut ketentuan undang undang kup kewenangannya hanya ada pada dirjen pajak. oleh karena itu, apabila para pemeriksa lembaga keuangan ingin ikut berperan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, para pejabat lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara dimungkinkan untuk dapat ditunjuk menjadi tenaga ahli oleh dirjen pajak atas kuasa yang tersirat dalam ketentuan sehingga dengan demikian mereka dapat melakukan pemeriksaan pajak dengan penelusuran kebenaran spt. sebagai ahli yang ditunjuk oleh dirjen pajak mereka juga terikat dengan ketentuan rahasia jabatan dan kerahasiaan wajib pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang kup. keterangan ahli abdul hakim garuda nusantara, s.h., ll.m. permohonan pengujian (2a) huruf dan penjelasan (2ud yang diajukan oleh pemohon bpk) menyentuh secara langsung hak asasi pembayar pajak atau dalam hukum pajak disebut sebagai hak asasi wajib pajak. oleh karena itu, ahli percaya dan yakin, bahwa majelis hakim mahkamah konstitusi dan semua pihak yang terkait dengan permohonan pengujian dan penjelasan undang undang guo, akan secara cermat dan objektif memeriksa aspek hak asasi manusia dari dan penjelasan undang undang guo, yang akan diuji kesesuaiannya yang berarti keabsahannya terhadap uud namun dalam perspektif hak asasi manusia, majelis hakim konstitusi yang mulia dan bijak akan tak terhindarkan akan memeriksa kesesuaian dan itu berarti keabsahan dan penjelasan undang undang guo yang memohonkan pengujiannya terhadap dan uud yang mengakui hak atas perlindungan harta benda dan hak milik pribadi sebagai hak asasi manusia. sesungguhnya, issue atau masalah pokok dalam perkara permohonan pengujian (2a) huruf undang undang guo, tanpa disadari pemohon, adalah issue perlindungan ham, khususnya para wajib pajak. tujuan diadakannya (2a) huruf undang undang guo adalah untuk perlindungan ham para wajib pajak. berkenaan dengan itu, uud yang menegaskan, bahwa setiap orang mempunyai hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dan uud yang menegaskan, bahwa negara, terutama pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. hampir mendekati satu dasa warsa usia gerakan reformasi nasional yang dicanangkan pada bulan mei tahun yaitu beberapa saat setelah presiden soeharto menyatakan berhenti dari kekuasaannya. bidang hukum dan hak asasi manusia, gerakan reformasi nasional itu telah menghasilkan beberapa capaian yang mencengangkan tidak hanya bagi masyarakat bangsa indonesia yang selama tahun hidup dalam belenggu dan kegelapan otoritarianisme, tetapi juga bagi masyarakat regional dan internasional. beberapa capaian bidang hukum dan hak asasi manusia, dapat disebut seperti, perangkat rezim undang undang politik yang demokratis meliputi, susuk mpr, dpr dan dprd, partai politik, pemilihan umum, perangkat rezim hak asasi manusia yang meliputi, hak asasi manusia ham), pengadilan ham, dan atas semuanya itu adalah amandemen uud serta tak kalah pentingnya untuk disebut pendirian mahkamah konstitusi mk). beberapa capaian norma hukum politik dan ham tersebut dilihat sebagai cahaya yang mengundang optimisme dan harapan yang terus menyinari perjalanan rakyat indonesia menuju pada kehidupan bernegara hukum yang demokratis. amandemen uud memuat suatu daftar hak asasi manusia yang lebih lengkap dibandingkan dengan uud sebelum amandemen. daftar ham itu termuat dalam bab hak asasi manusia. daftar ham itu tertulis dalam sampai dengan itu berarti daftar ham sebagaimana tertuang dalam sampai dengan uud tidak lagi sekedar merupakan hak hak moral (moral rights) atau hak hak yang derivasi dari undang undang (legal rights), tapi lebih jauh daftar ham itu sudah merupakan hak hak konstitusional human rights constitutional rights). penuangan suatu daftar panjang ham dalam uud terang dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan masyarakat (civil society) dalam hubungannya dengan negara. dengan demikian dapat diwujudkan suatu hubungan yang simetris antara negara dengan masyarakat (state and society). dalam tatanan hubungan yang simetris antara masyarakat dan negara itulah terbuka peluang dan kesempatan bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis, dan dengan demikian terbuka kemungkinan dan peluang yang lebih besar bagi perlindungan ham. karena itu, setiap upaya dari lembaga negara, apakah itu pemerintah, badan legislatif, atau badan yudikatif atau lainnya yang akan menuliskan atau menggerus perlindungan ham yang tertuang dalam konstitusi, harus waspadai sebagai suatu ancaman terhadap demokrasi dan perlindungan ham dalam konteks negara hukum indonesia. kenyataan hukum konstitusi indonesia yang memuat suatu daftar ham membawa konsekuensi, bahwa produk hukum, yakni undang undang menjadi tidak sah bila melanggar ham yang sudah merupakan hak hak konstitusional tersebut. kecuali daftar ham yang merupakan non derogable rights sebagaimana tertuang dalam uud yang dalam keadaan apapun tidak dapat dikurangi atau dicabut, pembatasan atau mengesampingkan ham yang sudah merupakan hak hak konstitusional tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar alasan alasan yang dibenarkan oleh konstitusi tersebut. salah satu hak dari kelompok hak hak asasi manusia yang tertuang dalam bab uud adalah hak atas harta benda dan hak atas milik pribadi. hak hak itu tertulis dalammakna yang terkandung dalam adalah hak atas perlindungan (the right protection) meliputi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada bawah kekuasaannyaitu, meskipun yang dikedepankan adalah hak atas perlindungan dari gangguan atau ancaman atau hambatan dari pihak lain, namun ditegaskan, bahwa perlindungan itu meliputi perlindungan atas harta benda yang berada bawah kekuasaannya, yang dapat merupakan harta benda miliknya sendiri atau dapat merupakan harta benda yang dipinjam atau disewa oleh orang yang menguasai harta benda tersebut. sampai situ dapat ditangkap suatu pengertian, hak atas perlindungan harta benda yang bawah kekuasaan seseorang itu merupakan hak asasi, mana harta benda itu dapat merupakan harta milik sendiri atau dapat merupakan harta benda pinjaman atau sewaan. jadi hak atas perlindungan sebagai hak asasi diperluas tidak terbatas pada harta benda milik sendiri tetapi juga harta benda dengan titel hukum apapun yang ada dalam penguasaan seseorang atau kelompok orang. pengakuan hak milik (the right property) itu merupakan hak asasi yang bersifat konstitusional tertulis dalam uud tersebut atas. dengan demikian sampailah pada pengertian, bahwa uud mengakui hak milik sebagai hak asasi, dan hak atas perlindungan harta benda yang berada bawah kekuasaan seseorang, termasuk hak milik adalah hak asasi manusia. kedua ham tersebut diakui sebagai hak hak konstitusional. bahwa hak milik dan hak atas perlindungan hak milik tertuang pula dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. selanjutnya menyatakan: setiap orang berhak mempunyai haktidak melanggar hukum". tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang wenang dan secara melawan hukum". hak milik mempunyai fungsi sosial". dan ham tersebut sejalan dengan semangat dan ruh yang menjiwai dan uud faham atau aliran pemikiran yang menegaskan, bahwa hak milik atau hak atas harta benda (the right property) merupakan hak asasi bukanlah sesuatu yang baru. hak milik atau hak atas harta benda itu diketahui dan difahami sangat vital bagi berlangsungnya kehidupan manusia. harta benda itu diperlukan untuk perkembangan diri, keluarga, bangsa dan masyarakat. demikianlah yang terurus dalam ham. berkenaan dengan posisi hak milik |
k8yayasan citra sumatera utara, yang diwakili oleh irvan hamdani hsb., kom. alamat jalan arief rahman hakim, gg. sukawati nomor medan sebagai n0n0 eun . pemohon nama perkumpulan indonesia corruption watch icw), yang diwakili oleh danang widoyoko, st. alamat jalan kalibata timur iv d nomor jakarta selatan sebagai null una . p iii: nama yayasan penguatan partisipasi inisiatif dan kemitraan masyarakat indonesia paprika), yang diwakili oleh abdi suryaningati alamat jalan pedati raya, nomor rawa bunga, jatinegara, jakarta timur sebagai nn lul l. pemohon iv, nama ir. said iqbal pekerjaan karyawan swasta dan presiden konfederasi serikat pekerja indonesia kopi) alamat jalan lestari rt rw. kelurahan kaisar, kecamatan pasar rebo, jakarta timur sebagai n n n n00 pemohochairul anam, sh. pekerjaan wakil direktur human rights working group hrw) alamat jalan mahoni blok co, nomor bdb rt rw kelurahan sukawati, kecamatan cibinong, bogor sebagai n0 0000n . demo pohon vi: nama hengky hindari, sh., ll.m. pekerjaan direktur eksekutif imperial alamat perumahan bumi sentosa, blok d8, nomor rt rw kelurahan nanggewer mekar, kecamatan cibinong, bogor sebagai 2n50n n0n an. pemohon viiindriaswati saptaningrum, s.h., ll.m., kristina irri, s.h., bahrain, s.h., zainal abidin, s.h., wahyu bagian, s.h., andi muttagien, s.h., ariyanto putra, s.h., ridwan bakar, s.h., jeremiah u.h. lambang, s.h., emerson junto, s.h., donald fariz, s.h., lola kaban, s.h., abraham utama, s.h., erwin natosmal gemar, s.h., recki saputra, s.h., moh. ainun yakin, s.h.i., julius ibrani, s.h., wahyu pandang perawan, s.h., dina ariyanto, s.h., m.a., adrian hadistianto, s.h., ari lazuardi, s.h., supriyadi widodo eddyono, s.h., eddy burning, s.h., dan advani vivian, s.h., parauntuk kebebasan berserikat, yang beralamat jalan siaga nomor paten barat, pasar minggahli para pemohon, mendengar keterangan saksnomor tahun tentang organisasi kemasyarakatans.d pemohon iv, terutama menyangkut keberlanjutan serta kepastian ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negarauntuk tpun menyelenggarakan pemerintahan negara yang bersih, transparan dan akuntabel: bahwa pemohon khususnya, telah mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan aktual akibat berlakunya undang undang guo. kerugian ini terjadi saat pemohon mengajukan permohonan informasi kepada dinas informasi dan pengolahan data elektronik kabupaten karo, sumatera utara. permohonan informasi ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang undangan, juga merupakan pelaksanaan dari hak untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin oleh uud dan nomor tahun tentang keterbukaan memperoleh inf formasi publik: bahwa dinas informasi dan pengolahan data elektronik kabupaten karo menolak untuk memberikan informasi sebagaimana diajukan oleh pemohon dengan alasan bahwa pemohon belum terdaftar kantor kesbanglinmuruh wilayah indonesia. harus diingat, dalam perumusan norma undang undang, tidak ada norma yang tidak memiliki arti dan tujuan. dalam arti, jika sebuah norma mengatur tentang pembedaan lingkup organisasi, maka hal itu memiliki tujuan tertentu, seperti mekanisme pendaftaran, pemberian sanksi serta wilayah kerja organisasi sesuai dengan tingkat lingkup masing masing. semuanya mesti sinkron. dalam arti, pembedaan lingkup organisasi mesti linear dengan wilayah kerja. sebab, apa artinya menentukan lingkup organisasi jika tidak seiring dengan pembatasan wilayah kerja? seperti yang didalilkan pemohon, bahwa pengaturan ormas yang dilakukan pembentuk undang undang adalah mengikuti logika pendirian partai politik. jika memang konsistensi mengikuti logika pengaturan partai politik, tentunya logika lingkup organisasi dan lingkup batas wilayah kerja juga akan diikuti. mana lingkup dan wilayah kerja partai politik sesuai dengan tempat dan kedudukannya. partai politik tingkat kabupaten kota hanya memiliki lingkup dan wilayah kerja kabupaten kota. pada kenyataannya, undang undang ormas ini tidak demikian. dalam konteks pendaftaran ormas, pembentuk undang undang menggunakan logika pendaftaran partai politik. namun ketika mengatur tentang lingkup organisasi dan wilayah kerja, justru pembentuk undang undang menggunakan logika pendaftaran yayasan, perkumpulan dan lingkup kerja profesi (seperti advokat). hal ini menunjukkan undang undang ormas dibuat dengan logika tambal sulam. sehingga menyebabkan norma yang satu dengan yang lain saling bertentangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. sehubungan dengan semakin terlihat bahwa pada dasarnya tidak ada alasan yang cukup jelas bagi pembentuk undang undang untuk membuat kategori lingkup ormas sebagaimana diatur dalam undang undang ormas. mana, pengkategorian itu justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. sehingga, ketentuan tersebut layak untuk dinyatakan bertentangan dengan uud apabila tetap ingin mempertahankan kategori seperti ini, semestinya pembentuk undang undang tidak memaksakan semua ormas dengan berbagai macam bentuknya masuk dalam satu payung yang sama. dalam arti, tidak boleh dilakukan penyeragaman. sebab, penyeragaman sangat potensial bagi melanggarnya hak kebebasan berserikat dan berkumpuketiga, ketidakpastian rezim pendaftaran ormas. membagi ormas kepada dua rezim pendaftaran dapat menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum. ormas berbadan hukum didaftarkan melalui kementerian hukum dan ham, sedangkan ormas tidak berbadan hukum didaftarkan melalui kementerian dalam negeri. pada saat bersamaan, undang undang ormas juga mengatur bahwa sistem informasi ormas dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri ormas|. hal itu menghendaki lahir. mana, ormas yang berbadan hukum tentunya juga akan dihapusnya untuk masuk dalam skema tersebut. dalam hal ini, ormas yang sudah terdaftar dan berbadan hukum kementerian hukum dan ham mesti mendaftarkan lagi melalui badan kesbangpol agar masuk dalam skema sistem informasi ormas. kondisi seperti itu akan melahirkan ketidakpastian hukum. mana, dalam kondisi tertentu dapat dimanfaatkan untuk menekan dan mengebiri hak hak ormas. atas alasan itu, sudah selayaknya ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan uud mengatur dan membatasi hak kebebasan berserikat dan berkumpul sudah menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. tetapi, memberikan jaminan kepastian hukum dalam pembatasan tersebut merupakan hal yang tidak dapat ditawar. sebab, ketidakpastian hukum akan dapat membawa bangsa kita sejarah kelam pengekangan kebebasan yang terjadi pada masa lalu. tentunya semua kita tidak menginginkan itudan angka dan serta huruf hurufoleh karena yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon adalah angka dan angka dan serta huruf huruf dani, dan.. adapun pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang melalui wadah serikat organisasi buruh. pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang bekerja sebagai wakil direktur dari human rights working group hrw), yaitu. sedangkan pemohon vii adalah perorangan warga negara indonesia yang bekerja sebagai direktur eksekutif imperial, yaitu melalui beragam aktivitas tempat bekerjara pemohon mendalilkan telah dirugikan dengan berlakunya angka dan angka dan serta huruf huruf dan huruf yang menyatakan: angka dan angkadalam negeri:dan mufakatdanhuruf huruf dan huruf ormas dilarangkegiatan separatis yang mengancam kedaulatan negara kesatuan republik indonesiadengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: sejak adanya dinas informasi dan pengolahan data elektronik kabupaten karo menolak memberikan informasi kepada pemohon dengan alasan pemohon belum terdaftar kantor kesbanglinmas kabupaten karo atau dengan kata lain pemohon belum absah, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. padahalpemohon telah terdaftar sebagai badan hukum yayasan pada kementerian hukum dan ham, maka berdasarkan undang undang tersebut seharusnya pemohon tidak perlu lagi melakukan pendaftaran pada organisasi manapun, termasuk kepada kantor kesbangpolinmas kabupaten karo, rumusan dalam telah menghambat upaya pemohon dalamdan juga berupayalebih jauh lagi tersebut telah berimplikasi pada kegagalan dari tujuan organisasi yang hendak dicapai oleh pemohon ii: telah menghambat pemohon iii yang ber: sangat potensial untuk menggagalkan upaya pemohon untukengan adanya berpotensi merugikan pemohon yang tengah memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh melalui wadahruh, karena baik langsung maupun secarapemohonserta terlibat secara terus menerus dalam berbagai proses pengambilan kebijakan publik, potensial dihambat bahkan digagalkan oleh berlakunya pemohon vii yang bekerjauntuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan juga aktif dalamberpotensi dihambat atau digagalkan upayanya tersebut dengan berlakunya kepentingan konstitusional pemohon sampai dengan pemohon vii yang merupakan pembayar pajak (tax player), telah melanggar dengan adanya karena undang undang guo telahangka dan angka dan serta hurufpara pemohon mengajukan pengujian materiil angka dan angka dan serta huruf hurufangka dan telah mempersempit jaminan perlindungan hak atas kebebasan berserikat sehingga bertentangan dengan ketentuan dan uud karena batasan pengertian mengenai organisasi kemasyarakatan seperti yang diatur dalam angkanomenklatur sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas),adapun pembatasan terhadap tujuan organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalamrhadap hak atas kebebasan berserikat. begitupula dengan dan telah memberikan ruang bagi pemerintah dalam urusan internal organisasi yang mengancam independensi organisasi sebagai pilar utama hak atas kebebasan berserikat: juncto angka dan huruf huruf dan huruf pengaturannya telah menciptakan situasi dan ketidakpastian hukumaro. merujuk pada undang undang guo, dinas informasi dan pengolahan data elektronik kabupaten karo menyatakan bahwa pemohon belum absah, sehingga skpd kabupaten karo tidak dapat memenuhi permintaan informasinya (bukti bahwa kejadian yang dialami oleh pemohon jelas memperlihatkan adanya ketidakpastian hukum dari undang undang guo, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian konstitusional pemohon mengapa menimbulkan ketidakpastian hukum? bahwa pemohon berdasarkan pada nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang yayasan, nyata nyata telah terdaftar sebagai badan hukum yayasan pada kementerian hukum dan ham dengan nomor ahu .ah. tahun tertanggal desember (vide bukti bahwa oleh karena pemohon telah terdaftar sebagaimana diatur oleh yayasan, maka merujuk pada ketentuan undang undang guo, maka pemohon tidak perlu melakukan pendaftaran kembali pada organisasi mana pun, termasuk kantor kesbangpollinmas kabupaten karo. ketentuan undang undang guo menyebutkan,": bahwa dengan terjadinya peristiwa tersebut, terlihat sangat nyata dan aktual kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon akibat dari berlakunya undang undang guo, yang menciptakan situasi ketidakpastian hukum dan uud sehingga menghambat partisipasi pemohon dalam pembangunan uud 1945j, serta dalam menjalankan hak aslinya uud bahwa peristiwa serupa tidak hanya dialami oleh pemohon tetapi juga dialami oleh organisasi serupa tempat tempat lain indonesia, setelah berlakunya undang undang guo. oleh karena itu, pemohon mempunyai hubungan causal terbang dengan berlakunya undang undang guo, dan memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan publik, khususnya badan hukum serupa, untuk mengajukan permohonan uji materiil undang undang guo, bahwa norma norma dalam undang undang guo telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi pemohon ii, dalam upaya memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai nilai negaraserta angka juncto menghambat peran serta masyarakat dalam pembangunan sehingga bertentangan dengan uud karena ketentuan ketentuan tersebut telah mempersempit ruang bagi individu untuk mendirikan suatu organisasi dan atau mereka yang ingin tergabung dalam suatu wadah organisasi guna berperan serta dalam pengembangan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana yang dijamin dalam uuddan ahli yaitu muhammad muazin fauzi, dr. mutia anie rachman, surya tjandra, amir effendi siregar, sri budi eko warni, roichatul akidah, syamsuddin haris, zainal arifin mochtar, dan keterangan tertulis ahli saudi isra, yang keterangan selengkapnya masing masing termuat pada bagian duduk perkara: i3. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, presiden dan dpr tidak memberikan keterangan baik secara lisan persidangan maupun keterangan tertulismempertimbangkan bahwa terhadap angka dan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon telah dipertimbangkan dan diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu x1 bertanggal desember pukul . sehingga pertimbangan hukum dalam putusan tersebut mutasi mutans menjadi pertimbangan hukum pula dalam permohonan guo. i3. menimbang bahwa terhadap angka dan huruf hurufuga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa angka yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon adalah yang mengatur mengenai ketentuan umum yaitu mengenai pengertian atau batasan suatu kata atau frasa yang terdapat dalam sehingga ketentuan umum pada pokoknya tidak mengandung materi muatan norma. setelah mahkamah memeriksa dengan saksama seluruh kata menteri dalam undang undang guo, ternyata terdapat (empat) kelompok kata menteri yang terdapat dalam yaitu: (i) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri: (ii) menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia, (iii) menteri yang menyelenggarakan urusan luar negeri: dan (iv) menteri yang tidak secara spesifik disebutkan urusannya. menurut mahkamah, menteri yang dimaksud dalam angka adalah menteri yang termasuk dalam kelompok keempat sehingga menteri yang termasuk dalam kelompok tersebut harus dimaknai sebagaimana dimaksud angka undang undang guo. dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum, bahwa terhadap permohonan para pemohon mengenai dan mahkamah mempertimbangkan bahwa kedua tersebut mengatur tentang adanya dua jenis ormas yaitu ormas yang berbadan hukum dan ormas yang tidak berbadan hukum. ormas yang berbadan hukum terdiri atas dua jenis yaitu yayasan dan perkumpulan yang secara spesifik diatur atau akan diatur lebih rinci dalam undang undang tersendiri. adapun ormas yang tidak berbadan hukum, oleh undang undang guo mengatur, antara lain, mengenai pendaftaran. ormas yang tidak terdaftar atau tidak mendaftarkan diri tidak pula dilarang dalam undang undang guo sehingga ormas yang demikian tetap memiliki hak hidup sepanjang kegiatan kegiatannya tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, melanggar hak kebebasan orang lain, serta tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama. pendaftaran ormas adalah mekanisme yang ditentukan oleh negara yang memungkinkan negara memberikan fasilitasi atau bantuan, baik materiil maupun non materiil. adapun ormas yang tidak mendaftarkan diri adalah wajar apabila tidak mendapatkan fasilitasituan dari negara. mahkamah tidak menemukan pertentangan antara kedua norma yang dimohonkan pengujian guo dengan norma yang lain, baik dalam undang undang guo maupun undang undang yang lainnya sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, atau bahkan tidak pula bersifat diskriminatif. dengan demikian, permohonan para pemohon mengenai dan tidak beralasan menurut hukum: bahwa terhadap permohonan para pemohon mengenai menurut mahkamah, musyawarah dan mufakat adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada demokrasi pancasila. namun demikian, demokrasi pancasila tidak menegaskan proses pengambilan keputusan melalui suara terbanyak. ketentuan guo yang tidak memungkinkan adanya pengambilan keputusan melalui suara terbanyak dapat menimbulkan persoalan dan stagnasi terhadap ormas karena musyawarah dan mufakat tidak selalu dapat dicapai dalam proses pengambilan keputusan. pengaturan demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru bertentangan dengan uud untuk menghindari timbulnya persoalan dan stagnasi tersebut menurut mahkamah ketentuan guo harus memberikan kemungkinan terhadap proses pengambilan keputusan melalui suara terbanyak sehingga guo harus dimaknai sebagaimana dalam amar putusan bawah, bahwa terhadap permohonan para pemohon mengenai tersebut adalah pengaturan mengenai sistem informasi ormas yang dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait dan dikoordinasikan serta diintegrasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. menurut mahkamah, pengaturan yang demikian adalah pengaturan yang wajar dan semestinya dalam rangka implementasi administrasi pemerintah mengenai sistem informasi ormas yang diintegrasikan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. pengaturan yang demikian juga diperlukan dalam rangka upaya pengembangan dan pemberian pelayanan kepada ormas untuk meningkatkan peran sertanya dalam memajukan bangsa dan negara. dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, dalilpermohonan para pemohon mengenai huruf huruf dan huruf tersebut mengatur tentang larangan melakukan kegiatan tertentu bagi suatu ormas. menurut mahkamah, larangan tersebut adalah bentuk pembatasan terhadap ormas yang dimungkinkan uud sehingga tidakadanya kemungkinan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyakadanya kemungkinan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyakpengurusan ormas setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat atau dengan suara terbanyakttd ttd santortabat serta hak asasi manusia, juga upayanya untukterbentuknya rumusan dalam undang undang guo, lebih jauh telah berimplikasi pada kegagalan dari tujuan organisasi yang hendak dicapai oleh pemohon (vide bukti bahwa terhadap pemohon iii, berlakunya undang undang guo juga telah menghambat jaminan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan nomor tahun bagi seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh pemohon dalam rangka mencapai tujuannya maupun maksud yang hendak dicapai oleh nomor tahun potensial digagalkan oleh lahirnya undang undang guo, yang menciptakan situasi ketidakpastian hukum, bahwa pembatasan dan rezim pengaturan tunggal terhadap organisasi masyarakat sipil yang diatur oleh undang undang guo, dengan berbagai kerumitannya, telah berakibat pada dirugikannya hak hak konstitusional pemohon iv. kerugian ini khususnya terjadi dikarenakan lahirnya undang undang guo sangat potensial menggagalkan upaya upaya pemohon dalamalam rangka upaya tersebut, pemohon berupaya untuk menumbuhkembangkan berbagai macam organisasi masyarakat sipil, dengan beragam bentuk dan aktivitasnya. sebaliknya, berlakunya undang undang guo, malah berupaya untuk membatasi upaya itu semua, yang diakibatkan oleh berbagai kerumitan aturan pendirian organisasi, bahwa secara umum berlakunya undang undang guo juga telah mengakibatkan terjadinya kerugian konstitusional pemohon s.d. pemohon iv. lahirnya undang undang guo nyata nyata atau setidak tidaknya potensial telah merugikan hak hak konstitusional pemohon s.d. pemohon untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, sebagaimana dijamin uud maupun peraturan perundang undangan lainnya. hal ini terjadi sebagai akibat: (i)didesain untuk menghambat pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat, (ii) undang undang guo menciptakan situasi ketidakpastian hukum dalam pengaturan organisasi masyarakat sipil: bahwa materi rumusan atau muatan dari undang undang guo telah menghambat atau bahkan berpotensi menggagalkan seluruh upaya dan usaha usaha yang telah dilakukan oleh pemohon s.d. pemohon dalam rangka mendorong partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan, peran serta dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi dan memastikan penyelenggaraan negara yang bersih, transparan dan akuntabel: bahwa dengan demikian, adanya undang undang guo secara konkrit dan faktual telah merugikan hak hak konstitusional pemohon s.d. pemohon iv. berlakunya undang undang guo, baik secara langsung maupun tidak langsung, telahan dari para pemohon, untuk berperan dalam pembangunan, pemajuan dan perlindungan ham, pemberantasan korupsi, serta upaya meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam penyelenggaraan negara(bukti yang saat ini, melalui wadah serikat organisasi buruh. bahwa keberadaan serikat buruh, selain dilindungi oleh uud juga dijamin oleh sejumlah peraturan perundang undangan, seperti ketenagakerjaan dan nomor tahun tentang pengesahan kovenan internasional hak hak ekonomi, sosial dan budaya, serta nomor tahun tentang pengesahan kovenan internasional hak hak sipil dan politik, yang telah disahkan indonesia dalam undang undang nasionalnya, bahwa lahirnya undang undang guo nyata nyata atau setidak tidaknya berpotensi merugikan hak hak konstitusional pemohon dalam rangka memperjuangkan hak hak dan kesejahteraan buruh melalui wadah organisasi buruh, dikarenakan munculnya undang undang guobahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia (vide bukti yang bekerja sebagai wakil direktur dari human rights working group hrw),fitas. berlakunya undang undang guo, nyata nyata atau potensial menghambat atau bahkan menggagalkan usaha usaha yang dilakukan oleh pemohon vi: bahwa pemohon vii merupakan individu warga negara indonesia (vide bukti yang bekerja sebagai direktur eksekutif imperial,vitas tempat bekerjanya. berlakunya undang undang guo, nyata nyata atau setidaknya berpotensi menghambat atau bahkan menggagalkan segala upaya yang telah dilakukan oleh pemohon vii: bahwa berdasarkan uraian atas, secara jelas terlihat bahwa pemohon s.d. pemohon pemohon vii adalah individu individu warga negara yang concern dengan kepentingan publik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya pemenuhan hak hak dan kesejahteraan buruh yang diperjuangkan melalui serikat buruh, serta upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berserikat. para pemohon merasa dirugikan hak hak konstitusionalnya dengan adanya rumusan dan frasa dari undang undang guo, karena tidak sejalan dengan jaminan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara, serta berseberangan dengan jaminan hak atas kebebasan berserikat, yangin itu, pemohon s.d.emohon s.d. pemohon vpokok perkara ruang lingkup yang diuji organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah angkaonesi yang erdasatan pancasila menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusormas dilarang: b.melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut indonesia, c.dasar konstitusional yang digunmetpetatuan yang sana @hadapan hukum, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, amanat argumentasi permohonan ketentuan dan angka dan ormas telah menyempatkan jaminan perlindungan hak atas kebebasan berserikat, sehingga bertentangan dengan ketentuan dan uud bahwa kebebasan berserikat dan berorganisasi adalah bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana dijamin oleh dan uud bahwa selain jaminan dalam konstitusi tersebut, penegasan serupa juga mengemuka dalam nomor tahun tentang hak asasi manusia, yang menegaskan: setiap orang berhak untuk berkumpul, berapa, dan berserikat,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bahwa kebebasan berserikat juga merupakan salah satu hak fundamental yang menjadi perhatian seluruh umat manusia dunia, yang kemudian melahirkan suatu komitmen dalam deklarasi umum hak asasi manusia yang menyatakan: setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan: tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan. komitmen tersebut tentunya sejalan dengan pikiran para pembentuk uud yang terejawantahkan dengan lahirnya ketentuan uud bahwa sebagai bagian dari komunitas bangsa bangsa yang ingin berturut serta dalam pemajuan, pemenuhan dan perlindungan ham, indonesiamengesahkan kovenan internasional hak hak sipil dan politik, melalui nomor tahun yang dalam secara detail mengaturtidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang. ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini. tidak ada satu hal pun dalam ini yang memberikan kewenangan kepada negara pihak konvensi organisasi buruh internasional tahun tentang kebebasan berserikat dan perlindungan atas hak berserikat untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan jaminan yang diberikan dalam konvensi tersebut. bahwa dalam leksikon hukum internasional hak asasi manusia, khususnya merujuk pada deklarasi umum hak asasi manusia dan kovenan internasional hak hak sipil dan politik, hak atas kebebasan berserikat merupakan salah satu hak yang tidak boleh diintervensi, baik oleh negara maupun pihak lain, mengingat pentingnya hak bebas berserikat bagi ada dan berfungsinya demokrasi. melalui sebuah serikat, dalam bentuk organisasi apa pun kepentingan politik individu akan lebih bisa diperjuangkan. artinya selain bersifat individual, hak atas kebebasan berserikat juga bersifat kolektif, mengingat kepentingan yang hendak diperjuangkan dari sebuah serikat (bukti bahwa selain dalam instrumentasi atas, jaminan perlindungan serupa juga mengemuka dalam international convention the elimination all forms racial discrimination yang telah disahkan indonesia melalui nomor tahun convention the elimination all forms discrimination against women yang disahkan indonesia melaluidalam persidangconvention the rights the child yang disahkan melalui keputusan presiden nomor tahun bahwa merujuk pada klausul kovenan internasional hak hak sipil dan politik sebagaimana telah disahkan dengan nomor tahun dapat dijelaskan ruang lingkup atas hak kebebasan berserikat setidaknya meliputi hak untuk membentuk serikat dan bergabung dalam serikat tersebut. oleh karenanya hak ini juga menjami: bahwa makna lebih jauh dari jaminan perlindungan tersebut, meski hanya ada satu individu sekali pun, jika dia tidak menyetujui metode maupun tujuan suatu organisasi, maka dia tidak dapat dipaksa untuk bergabung dalam organisasi tersebut, meskipun organisasi tersebut merupakan organisasi satu satunya yang ada dalam suatu negara. sebaliknya, kovenan menjamin hak individu. tersebut bersama orang lain tentunya untuk membentuk organisasi lain seperti yang dia inginkan, sebagai sebuah mekanisme pelaksanaan hak untuk mengembangkan diri dan terlibat dalam pembangunan: bahwa berdasar pada resolusi yang diadopsi oleh dewan ham pbb pada oktober hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai antara lain berfungsihak atas kebebasan berserikat merupakan komponen penting bagi demokrasi karena memberdayakan laki laki dan perempuan jawab untuk mewakili kepentingan mereka (bukti bahwa selain menekankan arti penting dari kebebasan berserikat, resolusi juga menegaskan kembali bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat. ketentuan ini harus dibaca bersama sama dengan ketentuan dan kovenan internasional hak sipil sipil dan politik, yang telah disahkan melalui nomor tahun perlindungan tersebut juga diberikananak anak, masyarakat adat, penyandang cacat, orang yang tergolong kelompok minoritas atau kelompok lainnya yang berisiko, termasuk para korban diskriminasi karena orientasi seksual dan identitas gender, non warga negara termasuk orang orang tanpa kewarganegaraan, pengungsi atau imigran, serta asosiasi organisasi, termasuk kelompok kelompok yang tidak terdaftar. ditegaskan oleh dewan ham, hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat adalah kunci hak asasi manusia dalam hukum hak asasi manusia internasional (vide bukti bahwa suatu negara jugsebuah negara yang memberlakukan suatu aturan yang menghalangi pembentukan suatu organisasi dan kegiatan suatu organisasi, yang memiliki tujuan yang berbeda dengan yang digariskan oleh negara, dapat disimpulkan telah melakukan intervensi terhadap hak kebebasan berserikat (vide bukti bahwa dalam kerangka hukum internasional hak asasi manusia, yang juga telah diadopsi dalam hukum nasional indonesia, hak atas kebebasan berserikat memang termasuk hak yang dapat dibatasi pelaksanaannya, namun demikian dalam melakukan pembatasan harus sepenuhnya memerhatikan prinsip prinsip pembatasan sebagaimana diatur oleh kovenan internasional hak sipil dan politik, sebagaimana disahkan nomor tahun khususnya yang diatur dalam serta instrumen internasional lainnya, seperti prinsip sirusa tentang syarat syarat pembatasan dan pengurangan dalam kovenan internasional hak sipil dan politik: bahwa berdasarkan pada klausul yang diatur dalam kovenan internasional hak hak sipil dan politik, yang disahkan dengan nomor tahun serta prinsip prinsip sirusa, maupun merujuk pada ketentuan uud pembatasan dan pengurangan terhadap hak atas kebebasan berserikat haruslah memenuhi beberapa persyaratan berikut ini: (i) diatur oleh hukum atau undang undang (prescribed law), (ii) bersandar pada legitimasi yang sah, untuk alasan kepentingan yang meliputi: keamanan nasional (national security), keamanan ublic safety), ketertiban umum (public order): moral publik (public moral), kesehatan publik (public health), dan hak atau kebebasan pihak lain: (iii) dalam suatu masyarakat demokratis (bukti bahwa syarat syarat pembatasan dan pengurangan hak atas kebebasan berserikat dijelaskan oleh manner novak dengan lebih detail, dengan merujuk pada prinsip prinsip sirusa, praktik hukum internasional ham, maupun sejumlah putusan pengadilan ham regional, seperti pengadilan ham eropa. dalam penjelasannya novak mengatakan, pembatasan dan pengurangan hak atas kebebasan berserikat harus dilakukan berdasarkan undang undang dengan tujuan untuk menjadi kepastian dalam pengaturannya. implementasi dari undang undang harus sejalan dengan kovenan hak hak sipil dan politik atau indonesia sejalan dengan nomor tahun tentang pengesahan kovenan internasional hak hak sipil dan politik: bahwa selain diatur oleh hukum, pembatasan dan pengurangan juga harus dilakukan dalam suatu masyarakat yang demokratis. negara harus membuktikanm, sebagaimana tercantum dalam dunam. syarat ini harus mempertimbangkan asas proporsionalitas, berarti dibutuhkan adanya ukuran pertimbangan yang pasti untuk melakukan intervensi. pembatasan dan pengurangan harus pula berorientasi pada prinsip prinsip dasar demokrasi, yang meliputi: pluralisme, toleransi, keluasan berpikir, dan kedaulatan rakyat (vide bukti bahwa legitimasi yang sah untuk melakukan pembatasan dan pengurangan hak atas kebebasan berserikat dengan alasan kepentingan: (a) dengan alasan keamanan nasional yang dibuktikan adanya ancaman politik atau militer terhadap bangsa, dari suatu organisasi, kaitannya jika ada suatu aksi demonstrasi dari suatu organisasi tertentu yang mengancam keamanan publik, seperti propaganda perang dan penyebaran kebencian rasial, negara dapat pembatasan terhadap organisasi bersangkutan: (c) moral atau kesehatan publik, terkait denganketertiban umum,selain itu organisasi juga musti menjelaskan tujuan mereka, kegiatan, organ bawahnya, serta pendanaan mereka (vide bukti bahwa selain mempertimbangkan syarat syarat atas, dalam melakukan pembatasan dan pengurangan hak atas kebebasan berserikat juga harus memerhatikan penegasan ketentuan kovenan internasional hak hak sipil dan politik nomor tahun yang menyatakan: tidak satupun dalamini.bahwa dalam nomor tahun tentang kovenan internasional hak hak sipil dan politik mengakui dan melindungi hampir semua bentuk asosiasi dengan tujuan apa pun, dari mulai perkumpulan seni, klub sepak bola, sampai dengan perkumpulan agama dan partai politik. praktik praktik terbaik dalam hukum internasional hak asasi manusia sendiri menekankan untuk untuk tidak memaksakan suatu rezim peraturan khusus pada organisasi organisasi, bahwa dalam praktik internasional, khusus untuk organisasi organisasi non profit setidaknya dikenal adanya enam kategori organisasi: (a) perkumpulan, untuk yang berbasis keanggotaan: (b) yayasan untuk yang non keanggotaan, biasanya berbasis properti: (c) perusahaan terbatas yang tidak diperuntukan untuk mencari keuntungan, (d) trust, perangkat hukum yang digunakan untuk menyisihkan uang atau harta dari satu satu atau lebih orang atau organisasi, (e) charity: bentuk hukum untuk organisasi sukarela yang umum berlaku inggris dan beberapa negara persemakmuran, (f) bentuk bentuk khusus, seperti perusahaan untuk kepentingan publik, dana, pusat kajian lembaga, cso, organisasi kemanusiaan, dll: bahwa pembatasan terhadap tujuan organisasi kemasyarakatan, sebagaimana diatur ketentuan undang undang guo, jugahadap hak atas kebebasan berserikat. merujuk pada instrumen hukum internasional hak asasi manusia, maupun peraturan perundang undangan nasional, pembatasan dan pengurangan hak atas kebebasan berserikat, dalam bentuk administrasi, yang terkait erat dengan alasan kepentingan ketertiban umum, hanyapenjelasan mengenai tujuan yang hendak dicapai dari suatu organisasi, kegiatan, organ bawahnya, serta pendanaan mereka. artinya, negara tidak diperkenankan untuk menentukan tujuan dari suatu organisasi tetapi sekadar mendapat penjelasan mengenai tujuan, dan tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran serius terhadap hak atas kebebasan berserikat, sehingga bertentangan dengan dan uud bahwa semangat membatasi dan menyempatkan pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat menjadi semakin terlihat kentara bilamana kita perhatikan ketentuan yang mengatur tentang batasan pengertian dari organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur oleh angka guo, bahwa batasan pengertian angka mengenai organisasi kemasyarakatanlabel organisasi kemasyarakatan ormas), nampaksemangatjustru memaksakan rezim pengaturan tunggal untuk seluruh asosiasi dan organisasi, yang jelas jelas bertentangan dengan semangat perlindungan hak atas kebebasan berserikat, sehingga melanggar ketentuan dan uud bahwa pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat juga dilanggar oleh berlakunya ketentuan serta dan ormas. ketentuan ketentuan tersebut yang memberikan ruang bagi pemerintah dalam urusan internal organisasi telah mengancam independensi organisasi sebagai pilar utama hak atas kebebasan berserikat, sehingga bertentangan dengan uud bahwa merujuk pada laporan utusan khusus sekretaris jenderal pbb untuk pembela hak asasi manusia, definisi dari asosiasi atau 'serikat adalah mengacu pada setiap kelompok individu atau badan hukum yang dibawa bersama sama untuk bertindak secara kolektif guna mengungkapkan, mempromosikan, mengejar atau mempertahankan kepentingan mereka bersama (bukti bahwa pengertian lebih jauh dari 'asosiasi' atau serikat dalam hukum internasional ham, adalah mengacu antara lain pada organisasi masyarakat sipil, klub, koperasi, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan keagamaan, partai politik, serikat buruh, yayasan atau bahkan perkumpulan online yang berbasis internet dalam rangka memfasilitasi warga negara aktif partisipasi dalam membangun masyarakat demokratis (bukti bahwa pelapor khusus pbb untuk kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai menyatakan, salah satu komponen penting dari hak atas kebebasan berserikat adalah bahwa tidak boleh adanya suatu paksaan aturan bagi sebuah asosiasi (organisasi), termasuk asosiasi harus bebas untuk memilih anggota mereka dan apakah harus terbuka untuk setiap keanggotaan, karena campur tangan akan membahayakan independensi mereka (vide bukti bahwa selain pentingnya menjaga independensi dalam bentuk tiadanya campur tangan terhadap urusan internal organisasi oleh pemerintah, pelapor khusus pbb juga menekankan bahwa pihak berwenang harus menghormati hak atas privasi dari suatu asosiasi sebagaimana diatur kovenan internasional hak hak sipil dan politik, yang telah disahkan dalam hukindonesia, melalui nomor tahun maupun juga ditegaskan dalam nomor tahun tentang hak asasi manusia. lebih jauh ditetapkannya, bahwa pemerintah tidak berhak untuk: (i) membuat keputusan mengenai syarat dan kegiatan organisasi, (ii) mengatur atau membalikkan pemilihan kepengurusan suatu organisasi: (iii) mengatur syarat syarat validitas pengurus organisasi: (iv) mengirimkan wakil pemerintah dalam pertemuan pengurus organisasi untuk meminta penarikan keputusan internal organisasi: (v) meminta menyerahkan laporan tahunan awal: (vi) memasukkan tempat atau kategorisasi organisasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (vide bukti bahwa ketentuan guo serta dan undang undang gol|, yang memberikan pembatasan mekanisme pemilihan kepengurusan organisasi serta memungkinkan adanya campur tangan pemerintah dalam penyelesaian masalah internal organisasi, telah membahayakan independensi organisasi, yang tidak sejalan dengan jaminan perlindungan hak atas kebebasan berserikat, bahwa pembatasan mekanisme dalam pemilihan kepengurusan organisasi, juga keterlibatan yang terlalu jauh dari pemerintah dalam penyelesaian masalah internal organisasi, merupakan suatu tindakan tanpa hak dan tindakan yang terlalu jauh dari pemerintah, yang mencederai esensi jaminan hak atas kebebasan berserikat, sehingga bertentangan dengan uud juncto dan angka serta huruf huruf dan huruf ormas pengaturannya telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum,tunduk pada prinsip negara hukum, sebagaimana termaktub dalam ketentuantertulis dalam uud bahwa merujuk pendapat yang dikemukakan oleh frans manis suseno, kepastian hukum' merupakan salah satu desakan utama bagi suatu negara yang memproklamirkan diri sebagai negara hukum, selain tiga alasan lainnya, yakni: tuntutan perlakuan yang sama, legitimasi demokratis dan tuntutan akal budi (bukti bahwa ketentuan undang undang guo telah membagi lingkup organisasi kemasyarakatan menjadi tiga kategori: nasional, provinsi dan kabupaten. pembagian lingkup tersebut sesungguhnya merujuk pada struktur hirarki kepemerintahan indonesia, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten: bahwa selain mengikuti struktur hirarki pemerintahan, pembagian ini juga mengandaikan pendaftaran registrasi organisasi kemasyarakatan dilakukan pada tiap hirarki pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota), bahwa mekanisme registrasi yang dianut oleh undang undang guo sesungguhnya menganut dua model sekaligus: (i) hanya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk organisasi yang berbadan hukum (perkumpulan dan yayasan): dilakukan oleh seluruh hirarki pemerintahan (pusat, propinsi, kabupaten kota) untuk organisasi yang tidak berbadan hukum (perkumpulan dan yayasan), bahwa organisasi berbadan hukum (perkumpulan dan yayasan) yang mendaftarkan dirinya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang undangan yang berlaku perkumpulan dan yayasan), pada pemerintah melalui kementerian hukum dan hak asasi manusia,matis bebas beroperasi seluruh wilayah negara republik indonesia, tanpa dibatasi oleh ruang lingkup apa pun. penegasan ini juga ditemukan sendiri oleh ketentuan undang undang guo, yang menyatakan bahwa organisasi berbadan hukum sebagaimana diatur oleh peraturan perundang undangan yang mengaturnya, tidak memerlukan mekanisme registrasi pada hirarki pemerintahan mana pun, dan juga ditegaskan kembali dalam undang undang guo, bahwa merujuk pada logika yuridis tersebut setiap organisasi berbadan hukum, yang telah teregistrasi pada kementerian hukum dan ham, bebas untuk menentukan sendiri lingkup kerjanya, hendak beroperasi seluruh wilayah negara republik indonesia atau membatasi lingkup kerjanya pada wilayah tertentu: bahwa kontradiksi norma makin kentara antara lain dengan adanya rumusan undang undang guo, yang mengatur secara ketat batasan kategorisasi lingkup suatu organisasi dengan menghitung jumlah cabangnya. logika hukum yang dibangun oleh ketentuan guo, sesungguhnya hendak mengikuti logika syarat pendirian partai politik, sebagaimana diatur oleh partai politik, bahwa dalam konteks pendirian partai politik, syarat keterpenuhan jumlah cabang atau kepengurusan cabang memang menjadi sesuatu yang mutlak, karena menjadi pra syarat utama sebuah partai politik untuk menghadapi pemilihan umum, namun logika ini tentu tidak dapat diterapkan dalam pendirian sebuah organisasi yang tidak dimaksudkan untuk mengikuti suatu kontestasi politik elektoral, melainkan sekadar untuk mencapai kepentingan atau tujuan yang diperjuangkannya, bahwa memerhatikan rumusan dalam undang undang guo, yang mengatur mengenai lingkup dan pendaftaran organisasi, nampak sekali pertentangan atara satu dengan lainnya. sebagai contoh menurut ketentuan undang undang guo, suatu organisasi berbadan hukum jika sudah memenuhi seluruh mekanisme yang disyaratkan oleh peraturan perundang undangan maka dia bebas untuk beroperasi seluruh wilayah indonesia, namun ketentuan ini justru ditegaskan dengan adanya ketentuan undang undang guo, yang menghartas minimal jumlah cabang yang dimiliki untuk menentukan lingkup suatu organisasi,' (bukti bahwa tiadanya kepastian hukum dalam rumusan undang undang guo, juga berakibat pada tiadanya moralitas hukum pada undang undang guo. dijelaskan oleh lon fuller, seorang pemikir hukum alam generasi terakhiponteks pelaksanadalam laporannya (a hrc mengatakan, hukum internasional ham menetapkan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat. oleh karena itu, undang undang nasional tidak boleh terlalu jauh mengatur pembatasan mengenai pelaksanaan hak ini, selain dalam pembatasan harus sepenuhnya memenuhi kaidah pembatasan. dalam konteks pendirian organisasi atau serikat, cukup dilakukan tidak lebih dari dua orang. menurutnya jumlah yang lebih tinggi mungkin hanya diperlukan untuk membentuk sebuah partai politik atau serikat buruh, tetapi jumlah ini tidak boleh ditetapkan pada tingkat yang akan mencegah orang dari terlibat dalam suatu organisasi atau serikat (bukti bahwa ketidakjelasan dan kelenturan penafsiran dari rumusan undang undang guo, semakin terlihat dengan tidak adanya ketegasanangka dan angka dan serta huruf huruf dan huruf nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatbermaksud mengajukan pengujian materiil dan angka dan angka danlingkup organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam ketentuan undang undang guo dengan wilayah kerja organisasi kemasyarakatan yang diatur oleh ketentuan undang undang guo. pada satu sisi ketentuan undang undang guo menyatakan lingkup ormas dibedakan menjadi nasional, provinsi dan kabupaten kota, yang tentu memiliki implikasi pada wilayah kerjanya. namun pada sisi yang lain, ketentuan tersebut ditegaskan sendiri oleh undang undang guo dengan adanya ketentuan undang undang guo, yang mengatakan bahwa wilayah kerja organisasi kemasyarakatan adalah seluruh wilayah indonesia, bahwa memerhatikan sejumlah argumentasi atas, serta pembacaan seksama terhadap rumusan norma dalam undang undang guo, secara jelas nampak adanya pertentangan norma dalam guo juncto sehingga tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, dan bertentangan dengan ketentuan dan uud bahwa konflik atau pertentangan norma juga terjadi dalam rumusan serta dan angka ormas. pertentangan norma ini terjadi karena undang undang guo bermaksud untuk mengatur suatu peristiwa hukum yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang undangan lain, yang sama levelnya. akibatnya, konflik norma justru terjadi, yang sangat jauh bertentangan dengan mandat dan uud bahwa sebagai pelaksanaan dari jaminan perlindungan hak atas kemerdekaan berserikat sebagaimana ditegaskan oleh uud negara antara lain telah mengeluarkan staatsblad nomor tentang perkumpulan perkumpulan berbadan hukum, yang sampai hari ini masih berlaku berdasarkan ketentuan aturan peralihan uud serta nomor tahun tentang yayasan: bahwa ketentuan dan undang undang guo, telah mengatur kembali ketentuan ketentuan yang dalam staatsblad perkumpulan berbadan hukum dan ketentuan yang ada dalam yayasan, yang justru menimbulkan kerancuan hukum dalam perlindungan hak atas kebebasan berserkonteks pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan dan pengurangan atas hak tersebut, dengan syarat memenuhi seluruh kaidah pembatasan sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. lebih jauh untuk memastikan perlindungan terhadap pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat dan juga pelaksanaan hak hak asasi manusia yang lain, negara dapat menghadirkan sejumlah undang undang untuk mengatur pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat, dengan catatan aturan tersebut dapat menjamin kepastian atas pelaksaan hak serta tidak ada pemaksaan pada satu rezim pengaturan tertentu, bahwa dalam hukum internasional hak asasi manusia, juga dalam praktik negara negara dunia yang selaras dengan prinsip prinsip perlindungan hak atas kebebasan berserikat, pengaturan terhadap pelaksanaan hak ini dapat ditemukan atau dapat dilakukan melalui sejumlah peraturan perundang undangan sekaligus, tergantung dengan tujuan dari pengaturannya masing masing. hal ini sejalan dengan prinsip tidak olehnya pemaksaan rezim pengaturan tunggal terhadap organisasi, guna memastikan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berserikat. bentuk bentuk pengaturan tersebut antara lain: topik pengaturan bentuk pengaturan siklus hidup organisasi potensi ruang pengaturan jenis dan definisi dari organisasi kitab undang undangan hukum masyarakat sipil, perdata civil code), pendirian, undang undang khusus yang pendaftaran, mengatur berbagai jenis organisasi struktur internal dan tata kelola, (misalnya perkumpulan dan kegiatan, yayasan), pengawasan eksternal, termasuk legislasi yang mengatur perusahaan pelaporan dan audit, atau bentuk perusahaan: pembekuan, pembubaran dan legislasi yang mengatur hubungan likuidasi: industrial (berkaitan dengan serikat pekerja), hukum perizinan (untuk kegiatan tertentu). regulasi fiskal bagi oms potensi ruang pengaturan status kemanfaatan umum (amal), undang undang tentang pembebasan pajak penghasilan bagi kemanfaatan bagi publikms, pajak penghasilan: preferensi pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai: keuntungan untuk sumbangan: bea masuk: kegiatan ekonomi dan pajak huu penggalangan dana, penghasilan dari kegiatan ekonomi, ketentuan mengenai alokasi ppn dan bea cukai, anggaran, pendanaan pemerintah ketentuan keuangan dan audit, pendapatan investasi, ketentuan mengenai pajak bumi dan penggalangan dana publik. bangunan. hubungan negara dengan oms potensi ruang pengaturan pendaftaran, semua undang undang yang pengawasan eksternal, termasuk tercantum atas, pelaporan dan audit, tindakan pemerintah daerah: kegiatan politik kebijakan publik: tentang pengadaan barang dan subsidi negara, hibah dan kontrak: jasa, kuasi ngo atau ngo pemerintah: tentang bantuan sosial, dokumen kebijakan untuk kerjasama: kesehatan, pendidikan, kantor penghubung. tentang pendirian berbagai jenis organisasi nirlaba, kelembagaan. partisipasi publik potensi ruang pengaturan kegiatan politik kebijakan publik: kebebasan informasi publik, penerimaan informasi: transparansi putusan, konsultasi, mengenai proses legislatif, partisipasi aktif. kebijakan pemerintah. sumber: icl dan undp, the role legal reform supporting civil society: introductory primer, bahwa lahirnya undang undang guo justru menunjukan adanya upaya dari pembentuk undang undang untuk memaksakan suatu rezim pengaturan tunggal terhadap pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat. selain itu, lahirnya undang undang guo juga telah menimbulkan terjadinya konflik norma yang mengatur jaminan hak atas kebebasan berserikat, dan justru tidak memperkuat perlindungan pelaksanaan hak tersebut, melainkan sebaliknya mempersempit pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat, bahwa konflik norma yang ditimbulkan akibat disahkannya undang undang guo maupun tercermin dari rumusan dalam undang undang guo telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam pengaturan mengenai perlindungan hak atas kebebasan berserikat, yang dijamin oleh uud hal ini terutama nampak dari ketentuan dalaundang undang guo, khususnya yang terkait dengan mekanisme registrasi suatu organisasi: bahwa merujuk pada pendapat yang ditemukan oleh lon fuller, prinsip kepastian hukum selain bermakna tidak adanya pertentangan aturan antara yang satu dengan yang lain, juga bermakna bahwa. ditetapkannya puldalam koridorbahkan memberikan penekanan bahwa hak untuk kebebasan berserikat juga termasuk memberikan perlindungan kepada organisasi yang tidak terdaftar sekali pun. selain itu dia juga menggarisbawahi bahwa undang undang nasional tidak diperkenankan untuk mengatur mengenai prasyarat untuk adanya sebuah organisasi: bahwa merunut pada penafsiran terhadap ketentuan kovenan internasional hak hak sipil dan politik, sebagaimana telah disahkan sebagai hukum nasional indonesia melalui nomor tahun serta sejumlah praktik internasional yang telah disepakati negara negara, pendaftaran terhadap organisasi masyarakat sipil memang dimungkinkan, sebagai bentuk peran pemerintah dalam rangka melindungi kepentingannya (terkait dengan pembatasan dan pengurangan hak): bahwa mekanisme pendaftaran bermacam macam bentuknya, beberapa negara misalnya menyebutkan, suatu organisasi secara otomatis dinyatakan terdaftar setelah memiliki akta pendirian (yang dibuat dihadapan notaris), atau melalui prosedur notifikasi sederhana dan sepenuhnya bersifat sukarela, dengan mendaftarkan diri pada badan pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mempublikasikan perihal telah didirikannya suatu organisasi. perbedaan model pendaftaran ini akan menentukan perbedaan status hukum dari setiap organisasi, namun yang musti ditekankan, pendaftaran sifatnya sukarela bukan suatu kewajiban: bahwa pendaftaran suatu organisasi dalam konteks perlindungan hak atas kebebasan berserikat dalam praktiknya berbagai negara dapatsejumlah organ pemerintah, seperti kementerian, pengadilan, atau suatu komisi independen. dalam pendaftaran tersebut, suatu organisasi cukup menyerahkan dokumen yang berisi akta pendirian dari organisasi bersangkutan termasuk dalamnya berisikan aturan organisasi yang berlaku anggaran dasar anggaran rumah tangga), beserta aplikasi pendaftaran: bahwa untuk menjamin kepastian dari proses pendaftaran tersebut, undang undang nasional dari suatu negara dapat mengatur antara lain mengenai: (a) jangka waktu yang tetap bagi pemerintah untuk meninjau pendaftaran: (b) dimungkinkan adanya penolakan dari suatu pendaftaran dengan kriteria yang jelas dan detail: (c) alasan objektif untuk menolak suatu pendaftaran: (d) adanya pemberitahuan tertulis kepada pemohon jika pendaftarannya ditolak, dan (e) tersedianya hak dan mekanisme pengajuan banding atas penolakan pendaftaran pengadilan yang independen: bahwa dampak dari dilakukannya pendaftaran (sifatnya sukarela) dari suatu organisasi, maka pemerintah harus memberikan keuntungan (benefits) bagi organisasi yang mendaftarkan diri, seperti organisasi yang telah memiliki status badan hukum dapat: membuka rekening bank, mempekerjakan staf, memiliki aset atas namanya sendiri, adanya batasan tanggung jawab (pribadi pengurus organisasi) dengan tanggung jawab kelembagaan, peluang melakukan penggalan dana dari luar, dan pembebasan pajak, bahwa dalam konteks mekanisme pendaftaran organisasi sebagai bagian dari pelaksaan hak atas kebebasan berserikat, lahirnya undang undang guo telah melahirkan situasi ketidakpastian hukum dan bahkan tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh indonesia. situasi ini terjadi sebagai dampak dari muncul, sebagaimana diatur ketentuan dan angka undang undang guo, bahwa semestinya pendaftaran terhadap semua organisasi yang hidup indonesia (yang sifatnya sukarela), dilakukan melalui kementerian yang memiliki kewenangan administrasi hukum, yakni kementerian hukum dan ham, sebagaimana diatur dalam staatsblad perkumpulan berbadan hukum dan yayasan, atau bahkan partai politik sekali pun,ajibkan partai politik untuk mendapatkan status badan hukum guna mendaftarkan diri pada kementerian hukum dan ham, bahwa mekanisme pendaftaran organisasi untuk mendapatkan badan hukum melalui kementerian hukum, pengadilan atau komisi independen, juga dianut oleh mayoritas negara negara dunia, karena juga merupakan cerminan dari prinsip negara hukum yang mereka anut. sementara minoritas negara yang mekanisme pendaftaran organisasi masyarakat sipil melalui kementerian dalam negeri atau kementerian keamanan dalam negeri pada umumnya adalah negara negara yang masih otoritarian: bahwa indonesia mekanisme pendaftaran organisasi kemasyarakatan melalui kementerian dalam negeri, sebagaimana diatur oleh undang undang guo, adalah merupakan warisan dari rezim totaliter orde baru, yang merumuskan pertama kali organisasi kemasyarakatan nomor tahun yang menjadikan mekanisme ini sebagai sarana kontrol atas setiap aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat: bahwa seiring dengan perusahaan politik indonesia, dari otoritarian demokrasi, yang menjunjung tinggi hukum, semestinya hukum ditempatkan sebagai panglima, bukan politik. merujuk pada pendapat mahfud m.d, dalam situasi yang otoriter politik memang cenderung mendeterminasi hukum dan hukum cenderung represif sedangkan dalam rezim yang demokratis semestinya hukum mendeterminasi politik. lebih jauh ditekankan, meskipun hukum merupakan produk politik, tetapi ketika hukum itu ada, maka politik harus tunduk kepada hukum yang mengaturnya (bukti bahwa untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam mekanisme pendaftaran organisasi, maupun dalam rangka menjamin tegaknya prinsip negara hukum itu sendiri, semestinya seluruh mekanisme dan prosedur pendaftaran organisasi, sebagai pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat sepenuhnya menjadi wewenang dari kementerian yang mengurus administrasi hukum, yakni kementerian hukum dan ham, sebagaimana juga diatur oleh perkumpulan, yayasan, perseroan terbatas, maupun partai politik. tidak menciptakan kerancuan hukum dengan menyerahkan sebagian kewenangan tersebut pada kementerian dalam negerpastian hukum merupakan ciri utama dari suatu negara hukum, yang dalamnya mengandung asas legalitas, prediktabilitas dan transparansi, sebab negara hukum sendiri, khususnya dalam tradisi the rule law berart: bahwa 'kepastian hukum' atau legal certainty sebagai esensi penting dari suatu negara hukum antar lain diakui oleh friedrich von hayes, yang menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu atribut utama dari the rule law itu sendiri.bahwa sejalan dengan pendapat tersebut, dalam tradisi negara hukum rechtsstaat, ditegaskan oleh friedrich julius stahl, bahwa kepastian hukum adalah bagian penting yang harus diperhatikan oleh negara yang menganut paham negara hukum, dijalankannya' (vide bukti bahwa untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam setiap rumusan undang undang yang dibentuk, hukum nasional telah mengaturnya secara detail dalam undang undang yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang undangan indonesia. dalam peraturan perundang undangan tersebut dinyatakan bahwa kepastian hukumndang undangan, yang merupakan mandat langsung dari uud bahwa ketentuan huruf . kemudian dalam penjelasannya dikatakan: bahwa terhadap ketentuan huruf huruf dan huruf justru telah menciptakan penafsiran yang multi interpretatif, khususnya terhadap frasa penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama', frasa kegiatan separatis', serta frasa kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum karena tiadanya penjelasan yang memadai atas ketiga frasa tersebut, bahwa terbukanya ruang penafsiran yang multi interpretatif dan karet tersebut, telah berdampak pada munculnya suatu kondisi ketidakpastian hukum, akibat rumusan undang undang yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil. lebih jauh situasi tersebut potensial akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berserikat, sebab rumusan ketentuan guo akan berimplikasi pada kemungkinan dilakukannya pembubaran terhadap suatu organisasi, dengan alasan alasan yang ada pada ketentuan guo. merujuk pada pendapat managed novak pembubaran organisasi atau pelarangan pembentukan suatu organisasi merupakan bentuk pembatasan paling kejam terhadap pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat, bahwa dalam konteks perlindungmengingatkan bahwa individu yang terlibat dalam suatu organisasi harus bebas untuk melaksanakan kegiatan apa pun, termasuk hak untuk memegang dan berpartisipasi dalam aksi protes, dan tidak harus tunduk pada sanksi pidana, bahwa pelapor khusus dalam laporannya juga menyatakan, ketika prosedur untuk mendirikan sebuah organisasi terlalu memberatkan dan tundukresi administratif, serta adanya suatu ancaman pemidanaan, justru akan menimbulkan situasi yang mengkhawatirkan, sebab dapat digunakan sebagai sarana untuk memadamkan pandangan atau keyakinan yang berbeda dalam suatu negara: bahwa merujuk pada penjelasan dari pelapor khusus pbb tersebut, serta memerhatikan rumusan norma guo yang melahirkan situasi ketidakpastian hukum serta mengancam perlindungan hak atas kebebasan berserikat, maka rumusan ketentuan huruf huruf dan huruf jelas bertentangan dengan ketentuan dan uud bahwa berlandaskan pada sejumlah argumentasi atas, sebagaimana prinsip prinsip yang diatur oleh uud peraturan perundang undangan nasional yang lain, maupun praktik dalam hukum internasional hak asasi manusia, ketentuan guo, adalah tidak sejalan dengan dengan prinsip prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil, sehingga terang benderang telah bertentangan dengan ketentuan dan uud dan serta angka juncto ormas menghambat peran serta masyarakat dalam pembangunan, sehingga bertentangan dengan uud bahwa ketentuan uud telah memberikan penegasan bahwa setiap warga negara indonesia dengan mekanisme, tata cara atau peranan apa pun,jaminan hak untuk turut serta dalam pengembangan masyarakat, bangsa dan negara, juga secara detail diatur dalam nomor tahun tentang hak asasi manusia, khususnya dalam ketentuan dhwa ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, juga mengemuka dalamyang. jaminan bagi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan maupun penyelenggaraan negara juga kian diakui oleh sejumlah peraturan perundang undangan lain, seperti pemberantasan tindak pidana korupsi dan penanganan konflik sosial, yang membuka partisipasi masyarakat, bahwa adanya jaminan untuk berperan secara aktif dalam pengembangan masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana termaktub dalam uud dan sejumlah peraturan perundang undangan nasional yang lain, memperlihatkan bahwa sesungguhnya negara hendak memberikan ruang yang sangat besar bagi setiap individu, masyarakat, termasuk yang tergabung dalam organisasi untuk terlibat dalam pembangunan: bahwa dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, dewan ham pbb sendiri menyadari betapa pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam proses tata kelola yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. pengakuan ini setidaknya nampak dalam resolusi yang diadopsi oleh dewan ham pada oktober dalam resolusi tersebut dewan ham mengingatkan negara negara tentang kewajibannya untuk menghormati dan sepenuhnya melindungi hak hak semua individu untuk berkumpul secara damai dan berserikat secara bebas, baik offline maupun online, termasuk dalam konteks pemilu, dan termasuk kelompok minoritas atau yang memiliki pandangan atau keyakinan yang berbeda, para pembela hak asasi manusia, anggota serikat buruh, dan lain lain (bukti bahwa negara negara eropa, melalui komisi eropa dan osce telah menyepakati jika kebebasan berserikat adalah syarat pentibasan dasar lainnya. kebebasan berserikat ini terkait erat dengan kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul, serta dengan hak asasi manusia lainnya (kebebasan beragama, hak atas privasi, larangan diskriminasi dan lain lain). ditekankan, bahwa hak atas kebebasan berserikat adalah hak asasi individu yang memberikan hak orang untuk datang bersama sama dan secara kolektif memperjuangkan, mempromosikan dan membela kepentingan mereka bersama mereka. kebebasan berserikat merupakan inti dari masyarakat modern yang demokratis dan pluralistik. kebebasan berserikat berfungsi sebagai barometer standar umum perlindungan hak asasi manusia dan tingkat demokrasi suatu negara (bukti bahwa berdasar pada resolusi yang diadopsi oleh dewan ham pbb pada oktober pbb juga telah menempatkan hak atas kebebasan berserikatditekankan pbb, hak atas kebebasan berserikat merupakan komponen penting bagi demokrasi karena memberdayakan setiap individujawab untuk mewakili kepentingan mereka (vide bukti bahwa munculnya ketentuan undang undang guo, khususnya rumusan dan serta dan angka telah mempersempit ruang bagi individu untuk mendirikan suatu organisasi atau mereka yang ingin tergabung dalam suatu wadah organisasi, guna berperan serta dalam pengembangan masyarakat, bangsa dan negara, sebagaimana dijamin oleh ketentuan uud sehingga ketentuan guo harus dinyatakan inkonstitusionalbertentangan dengan uudtidak memiliki kekuatan hukum mengikat, menyatakan ketentuan angka nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan bertentangan dengan uudangkanomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan bertentangan dengan uudmenyatakan ketentuanorganisasi kemasyarakatan:dari kementerian hukum dan ham, akta pendirian ad art) dan kartu tanda penduduk pemohon, bukti fotokopi laporan kegiatan uji akses kabupaten karo bulan juli agustus bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan nomor pokok wajib pajak dari pemohon sampai dengan pemohon vii: bukti fotokopi u.n. covenant civil and political rights, ccp commentary, 2nd revised edition, managed novak: bukti fotokopi resolution adopted the human rights council, the rights freedom peaceful assembly and association, bukti fotokopi prinsip prinsip sirusa tentang pembatasan dan pengurangan hak hak dalam kovenan internasional hak hak sipil dan politik: bukti fotokopi korban speak, meta ethics ang legal theory: the case gustav radbruch: bukti fotokopi buku frans manis suseno, etika politik, prinsip prinsip moral dasar kenegaraan modern, bukti fotokopi buku pietro costa and danilo solo (eds.), the rule law history, theory and criticism, bukti fotokopi buku lon fuller, morality law, new heaven and london: bukti fotokopi report the special rapporteur the rights freedom peaceful assembly anssociation, mana kiai: bukti fotokopi buku moh. mahfud md, politik hukum indonesia, bukti fotokopi resolusi the rights freedom peaceful assembly and association, bukti fotokopi guidelines freedom peaceful assembly, the osce sihir panel experts the freedom assembly, bukti fotokopi dokumen human rights defenders, note the secretary general, bukti fotokopibukti fotokopi buku friedrich von hayes, the constitution liberty, selain itu para pemohon juga mengajukan satu orang saksi dan tujuh orang ahli yang didengar keterangannya dalam persidangan serta satu orang ahli menyerahkan keterangan tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi muhammad muazin fauzi saksi adalah salah satu anggota dari konsorsium lombok tengah, nusa tenggara barat. yaitu koalisi dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat lombok yang aktif dalam partisipasi pembangunan, konsorsium lombok tengah merupakan gabungan an lsm uns yang ada kabupaten lombok tengah yang terbentuk pada tahun dan fokus untuk mendorong kebijakan pemerintah, yang berpihak kepada masyarakat sipil serta mengawal kebijakan pemerintah kabupaten lombok tengah yang berpihak kepada masyarakat miskin: konsorsium lombok tengah selama ini terlibat aktif dalam berbagai proses musrembang. misalnya menjadi fasilitator musrenbang dari desa hingga kabupaten. juga terlibat dalam menyusun jumlah jenis. musrenbang kabupaten lombok tengah. terlibat aktif dalam berbagai penyusunebijakan publik seperti rancangan peraturan bupati tentang usaha kecil dan keterampilan, peraturan bupati hasil hutan bukan kayu, mendorong lahirnya perda perencanaan partisipatif bersama dengan ppm, dan mendorong keluarnya perda penanggulangan kemiskinan serta peraturan daerah pengelolaan jasa lingkungan. dalam waktu dekat bekerja sama juga dengan program ppm gsc generasi sehat dan cerdas) dalam mendorong lahirnya ramperdes tentang ppm kesehatan masyarakat miskin dan rancangan peraturan desa tentang penyelenggaraan pendidikan tingkat desa kabupaten lombok tengah, konsorsium juga mengambil peran warga desa dan terus aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa, terutama dalam tahapan perancangan pembangunan desa, yaitu momentum musrenbangdes, menerima pengaduan masyarakat terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, seperti beras untuk masyarakat miskin, dan berbagai macam implementasi kebijakan kebijakan pemerintah yang terkait kebutuhan dasar masyarakat miskin. selama ini, dalam koalisi, teman teman ngo selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah. telah terbangun dengan baik proses pengambil kebijakan. kerja sama dengan pemerintah daerah, dprd, dan hampir semua skpd lombok tengah. konsorsium juga menjadi bagian dari anggota kpk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah) kabupaten lombok tengah yang dikuatkan dengan bupati lombok tengah. dengan berlakunya undang undang ormas, saksi tidak tahu mengapa muncul pernyataan dari kepala kesbangpoldagri kabupaten lombok tengah bahwa organisasi saksi illegal. hal tersebut merugikan saksi dan menghambat kebebasan berserikat organisasi masyarakat sipil secara umum. ahli: dr. mutia anie rachman bagaimana organisasi masyarakat sipil oms) berperan selama ini peran oms dikenal oleh pemerintah dan masyarakat dalam bidang bidang pendidikan, pemberdayaan, pelayanan masyarakat, dan kontrol terhadap berjalannya pemerintahan. namun yang tidak banyak diketahui adalah apa karakter dari oms, peran potensialnya, dan sumber dayanya. beberapa oms memang ada yang memiliki sumber daya yang cukupsumbangan badan pembangunan asing, bagian dari yayasan milik perusahaan, atau ditopang dari bidang kegiatan lain yang bersifat ekonomi. namun jumlah yang semacam itu amat sedikit dan semakin sedikit setelah pertengahan tahun 2000an. sebagian besar merupakan organisasi dengan kegiatan kegiatan kecil dengan sumber daya lokal. kecuali oms yang mempunyai kontak dengan penentu alokasi dana anggaran daerah, hampir semua ordo (organisasi non pemerintah) tidak mendapat bantuan apapun dari pemerintah. justru mereka hadir karena kekurangan pelayanan atau kelemahan institusional pihak negara. sebagian besar ordo yang bergerak dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan lokal mempunyai kapasitas pelayanan skala kecil dengan perubahan terbatas. hal ini karena pengetahuan untuk mengubah kondisi lokal terbatas atau (jika ada pengetahuan inovatifpun) sumber dayanya terbatas. jumlah yang berbadan hukum jumlahnya terbatas dibandingkan dengan skala pelayanan yang dibutuhkan. masyarakat sangat mengandalkan kemampuan organisasi organisasi skala kecil yang lebih berbasis komunitas. inilah yang menjadi arena anggota masyarakat belajar berorganisasi dan membangun ikatan sosial. kelompok seperti ini pula yang menjadi mitra ordo, sebagian besar ordo yang lebih matang untuk membawa perbaikan lebih luas. jika kelompok seperti ini tidak ada, ordo akan berhubungan semata dengan kumpulan individu dalam komunitas. hal ini akan menghambat pencapaian program. namun dengan adanya ormas, oms skala kecil ini akan sangat terbebani sebagian psikologis, sebagian sumber daya atas keharusan administratif (ad art, rencana kerja, dan lainnya). dalam masyarakat masih hidup secara luas persepsi negatif tentang birokrasi, bahkan dikalangan golongan menengah terpelajar. kekuatan oms, khususnya ordo berbadan hukum, adalah kelenturan organisasinya dan fleksibilitasnya dalam membuat kerja sama dengan ordo lain. jaringan ordo berfungsi sebagai jalur informasi, proses saling belajar, memperluas lingkup kegiatan wilayah lain dengan mitra kelompok yang beragam, memperluas gerakan (misalnya gerakan anti korupsi), dan sebagainya. jadi program program ordo yang luas dapat terjadi karena adanya hubungan antar organisasi. sebagai contoh indonesia corruption watch icw) membantu organisasi anti korupsi banyak wilayahprika jakarta mampu membantu program penguatan partisipasi masyarakat dalam memperbaiki kinerja pelayanan publik banyak daerah, hal yang dapat terjadi karena kerja sama yang luas dengan ordo lain. forum indonesia untuk transparansi anggaran citra) bekerja sama dengan puluhan ordo lokal dalam memantau penggunaan anggaran dan memperkuat kemampuan organisasi lokal dalam memantau anggaran. dari contoh contoh atas, ordo dapat menjalankan peran penting bagi perbaikan governance indonesia bukan karena upaya organisasi secara individual melainkan karena kemampuannya membangun jaringan. memang untuk menjadi lebih berdampak ordo masih perlu memperbaiki jaringan sebagai sumber informasi, pengaturan kerja sama atau mobilisasi sumber daya. juga ordo perlu mengembangkan cara cara inovatif untuk meningkatkan kemampuannya memberdayakan masyarakat. jelas bahwa apa yang dibutuhkan ordo berada diluar kemampuan pemerintah untuk memberdayakan. sebagai contoh, badan badan pelatihan pemerintah hanya memberikan kecakapan umum yang tidak sesuai dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. hal ini saksi ahli simpulkan pada saat review program pemerintah ppm peduli atau melakukan riset tentang ekonomi kreatif. yang dibutuhkan ordo adalah perbaikan akses sumber daya publik melalui pemerintah, teokrasi memperkuat jaringan, promosi endorsement skema pembangunan strategik yang disediakan pemerintah, perlindungan hukum dari ordo lain yang melakukan kekerasan. ordo tidak dapat meningkatkan daya pembuatannya karena dukungan negarawan hampir tidak ada. bansos, satu komponen pada apbd untuk organisasi sosial, kebanyakan bersifat charity dan tanpa kerangka pemikiran yang jelas. uraian atas menunjukkan bahwa berdasarkan pengalaman, tujuan ormas adalah untuk negara memberikan pemberdayaan. kesaksian saya adalah bahwa negara jauh dari mampu dalam segi kerangka tentang pembangunan maupun kemampuan institusional. lembaga negara tidak ada yang dipersiapkan untuk meningkatkan kapasitas organisasi oms. apalagi peningkatan kapasitas oms untuk meningkatkan kapasitas oms laiemahan institusional dan politik lokal beberapa studi menunjukkan bahwa sistem demokrasi formal termasuk otonomi daerah indonesia belum menghasilkan sistem politik yang matang ryan trans, vedi hadir, sistem demokrasi formal untuk jabatan publik mendorong munculnya kelompok kelompok yang berupaya menguasainya dengan pola pola tindakan ilegal seperti politik uang, korupsi, dan berbagai ideal yang mengakali pemilih. ryan mengidentifikasi (tiga) model yang digunakan kelompok untuk menguasai jabatan publik, yaitu mafia politik, mesin partai, dan koalisi mobilisasi. artinya, sistem demokrasi dibanyak daerah tidak mendorong munculnya pelembagaan politik yang melindungi kepentingan masyarakat. daerah begitu banyak kelemahan aparat birokrasi. birokrasi daerah menjadi alat memperbesar dukungan politik dan keuntungan golongan. lepas dari masalah politik, kapasitas aparat dan penegak hukum dalam menangani masalah masyarakat sangat terbatas. sebagai indikasi, banyak konflik dalam masyarakat (baik dengan latar belakang politik atau tidak) tidak dapat ditangani dengan. baik. menteri dalam negeri sendiri ingin membubarkan dinas kesbangpol dan inspektorat pengawasan daerah karena dianggap tidak efektif dan memboroskan anggaran negara. dua badan ini dinilai tidak efektif menangani konflik dalam masyarakat. ini berarti oms organisasi masyarakat sipil) banyak daerah berada pada situasi riskan jika dianggap kritis terhadap pejabat publik berpengaruh daerah tersebut. potensial digunakan untuk menekan oms karena rumusan yang tidak pasti. sumber: kemitraan bagi pembaruan tata kelola pemerintahan, indonesia governance index, laporan eksekutif, jakarta: kemitraan, hal. data atas menunjukkan bahwa rata rata nasional kinerja tata kelola provinsi, buruk. yogyakarta yang meraih nilai tertinggi hanya mencapai angka (hal. artinya, institusi pemerintahan yang ada daerah belum mampu menjadi responsif atas kepentingsuatu undang undang tidak cukup hanya dilihat dari rujukannya namun harus diletakkan pada konteks institusional dan organisasional dimana akan diterapkan. sebagai contoh, nomor tahun tentang perseroan terbatas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. tampaknya ini secara rumusan tidak merugikan perusahaan. dalam kenyataannya, ini memperkuat tekanan politisi maupun kelompok lain daerah agar perusahaan memberikan materi untuk kepentingan pribadi kelompok. paradigma hubungan negara dengan organisasi masyarakat sipil oms) satu hal mendasar yang perlu dipahami dalam memetakan masalah ini ialah bahwa organisasi masyarakat sipil tidak sama dengan ormas. oms ormas) organisasi masyarakat sipil mencakup pengertian organisasi yang sangat luas dan memiliki peran yang sangat penting bagi demokrasi. sementara, ormas memiliki pengertian sempit secara sejarah dan politis dengan supervisi dari direktorat jenderal kesatuan bangsa dan politik kesbangpol) kementerian dalam negeri. dengan berlakunya nomor tahun tentang ormas, ada potensi ditempatkannya pengertian oms dalam ormas. hal ini tercermin dalam definisi luas yang ada dalam ormas dan dalam praktik yang dijalankan dirjen kesbangpol yang kerap mencampuradukkan antara ormas, organisasi nirlaba, dan lsm. kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kapasitas dan orientasi negara dalam memimpin, mengatur, dan mengembangkan sumber daya publik dengan baik. suatu negara dalam berinteraksi dengan oms setidaknya mempunyai empat macam hubungan, yaitu hubungan pengaturan negatif, fasilitasi, kemitraan, dan promosi (enduring). peran regulasi membatasi pada dalamnya membuat batasan batasan untuk menghindari munculnya kondisi negatif terhadap subjek hukum maupun pihak lain. contohnya, kewajiban membuat laporan keuangan bagi organisasi yang menggunakan dana masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan danturan yang menghukum dilakukannya kekerasan, atau pemberian inf formasi palsu pada publik. hubungan yang kedua adalah fasilitasi, yaitu negara memperkuat kemampuan oms dalam mengelola sumber daya lokal. misalnya melalui fasilitas inf formasi dan pengetahuan, menciptakan kemudahan melakukan kerja sama, dan mendapat akses berbagai sumber daya. peran dan hubungan yang ketiga adalah kemitraan, yaitu negara mendorong kapasitas dan keterlibatan oms dalam mengelola sumber daya publik, termasuk dalamnya, mengembangkan skema dan prosedur pelibatan oms dalam sumber daya publik. keempat adalah mempromosikan (enduring) yaitu negara memberikan legitimasi formal terhadap oms untuk menciptakan kemudahan dan peningkatan kinerja oms dalam berbagai program perbaikan kondisi kemasyarakatan. termasuk dalamnya keterlibatan oms dalam menilai pemerintah dan pejabat publik lainnya secara kritis. mengapa suatu negara perlu melakukan keempat dimensi atas? semua itu berdasarkan kenyataan bahwa setiap institusi negara mempunyai banyak keterbatasan dalam melakukan upaya mensejahterakan masyarakat, apalagi khususnya negara seperti indonesia. bagaimana suatu pemerintah negara memenuhi dimensi dimensi ini mencerminkan beberapa hal penting, yaitu pandangannya tentang masyarakat, orientasi dalam melakukan pembangunan, kepentingan politik, dan kapasitas institusi negara dalam berinteraksi dengan organisasi masyarakat. surya tjandra dari desainnya khususnya terkait bahasa dan susunannya, ormas amat detil dan preskriptif, bertujuan untuk sejauh mungkin memberikan definisi dan meliputi setiap unsur dari pembentukan dan berfungsinya organisasi masyarakat. sementara amat preskriptif, undang undang tersebut khususnya bagian tujuan, fungsi dan cakupan organisasi kemasyarakatan pada saat sama menjadi tidak jelas dan melebar dalam bahasanya. kedua hal ini menunjukkan undang undang tersebut mempunyai implikahayakan terhadap dilaksanakannya kebebasan berorganisasi dan berserikat. pembatasan aktivitas organisasi kemasyarakatan dapat diterapkan, misalnya, berdasarkan pertimbangan bahwa aktivitas tersebut tidak secara khusus dan eksplisit disebutkan dalam ormas, dan karenanya menurut definisinya adalah tidak sah (ilegal). selain itu ketidakjelasan bahasa membuat tersebut dapat ditafsirkan sedemikian rupa untuk membatasi hak dan kebebasan organisasi kemasyarakatan. organisasi kemasyarakatan dapat diberi sanksi, misalnya, untuk memiliki tujuan yang tidak, atau tidak sejalan dengan tujuan tujuan organisasi kemasyarakatan sebagaimana termuat secara eksplisit dalam yang berbunyyang paling menimbulkan kekhawatiran adalah huruf yang membebankan pada organisasi kemasyarakatan tanggung jawab untuk "", begitu juga untuk menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat." kewajiban kewajiban ini bersifat amat multi tafsir dan cair yang rawan manipulasi, selain juga untuk beberapa hal, bahkan disebutkan sebagai "larangan" dalam dan seterusnya. dengan demikian, dan akan memberikan pemerintah kekuasaan yang amat luas untuk menekan setiap aktivitas yang dinilainya sebagai berpotensimengganggu kestabilan dan keutuhan negara kesatuan republik indonesia." ketentuan mengenai pembentukan dan pendaftaran organisasi kemasyarakatan juga amat preskriptif dan membebani yang mengancam inti dari pembentukan organisasi kemasyarakatan itu sendiri. sementara registrasi sering dikaitkan dengan status hukum dari organisasi kemasyarakatan, satu hal aneh dari ormas adalah bahwa semua organisasi kemasyarakatan, baik "berbadan hukum" maupun "tidak berbadan hukum", wajib untuk mematuhi ketentuan mengenai pendaftaran yang amat membebani tersebut. selanjutnya, justru memberi diskresi yang luas terhadap otoritas pemerintah untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan organisasi masyarakat, dengan mengatur bahwa pendaftaran akan diberikan jika organisasi memasyarakat tersebut telah "lulus verifikasi", tanpa penjelasan lebih lanjut apakah kriteria untuk verifikasi tersebut. selain preskriptif dan membebani, ketentuan mengenai pembentukan dan pendaftaran organisasi juga tidak jelas konstruksi normalnya serta tidak konsisten. ormas mengatur ormas yang berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum. dengan demikian, ketika suatu ormas sudah memperoleh status badan hukum yayasan atau perkumpulan, maka ormas tersebut tidak memerlukan surat keterangan terdaftar skt). (lihat pada dan namun, keberadaan melalui frase "pendaftaran ormas berbadan hukum" justru membuat bias makna dan adapun pada mengatur materi pendaftaran ormas tidak berbadan hukum. tetapi apakah pendaftaran ormas menjadi sebuah perintah kewajiban atau bersifat pilihan tidak dapat ditelusuri dari teks pengaturan. kedua tersebut hanyalah salah satu contoh ketentuan yang tidak dapat diketahui secara pasti kategori normalnya dan tidak konsisten, sehingga dapat ditafsirkan sesuka aparat pemerintah yang berkuasa untuk membatasi organisasi yang kritis. ketentuan tersebut pada ujungnya berakibat pada kerugian konstitusional yang hingga saat ini telah dialami setidaknya kepada yayasan citra sumatera utara, konsorsium lombok tengah, dan serikat buruh kabupaten singktidak secara eksplisit disebutkan dalam ormas ini apakah serikat pekerja serikat buruh dikualifikasikan sebagai organisasi kemasyarakatan, dan karenanya masuk dalam cakupan undang undang, kami berpandangan ormas juga akan berlaku pada serikat pekerja serikat buruh karena dengan mudah dimasukkan dalam terminologi kabur yang disebut organisasi kemasyarakatan "tidak berbadan hukum". dengan demikian jelas ketentuan ketentuan dalam ormas bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam nomor tentang serikat pekerja serikat buruh yang menyediakan ketentuan terkait pendaftaran dan hak hak serikat pekerja serikat buruh. ormas juga mengancam kebebasan berserikat bagi buruh dan bertentangan dengan konvensi ilo nomor tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi identifikasi melalui keputusan presiden nomor dan konvensi ilo nomor tentang hak berorganisasi dan melakukan perundingan bersama (diratifikasi melalui. nomor khususnya dengan memberi ruang yang amat luas kepada pemerintah untuk mengintervensi mulai dari proses pendirian hingga beroperasinya organisasi kemasyarakatan dan serikat pekerja serikat buruh. ini bertentangan dengan semangat reformasi dan mengingatkan pada praktik era orde baru yang otoriter dan anti demokrasi. laporan kondisi seperti ini dilaporkan oleh konfederasi serikat pekerja indonesia kopi) terjadi kabupaten singkil, nano aceh darussalam, terkait pengurus serikat buruh yang akan menjadi anggota lembaga kerja sama tripartit daerah diwajibkan mendapat persetujuan jan kesbangpol pemerintah daerah setempat terlebih dahulu siaran pers, desember ketika ormas diberlakukan salah satu alasan yang dikemukakan perancang ormas adalah untuk menyasar organisasi yang melakukan tindak kekerasan secara melawan hukum. kami berpendapat bahwa alasan ini hanyalah ilusi yang dibuat sekadar untuk memuluskan rencana membangkitkan kembali peraturan ala rezim orde baru yang otoriter. ini terbukti dengan praktik saat ini mana ormas meletakkan pelanggaran hukum terhadap ketentuannya justru tangan birokrasi yang bersifat politis, yaitu direktorat jenderal kesatuan bangsa dan politik kesbangpohukum, sesungguhnya kuhp kitab undang undang hukum pidana) kita sudah lebih dari cukup untuk menjerat pelaku tindak kekerasan. adapun mengenai pelaku yang bersifat organisasi, maka seharusnya dikembalikan kepada pengaturan jenis badan hukum yang ada yayasan, perkumpulan), bukan malah membangkitkan entitas lama yang problematik seperti ormas. sejak awal kelahirannya, hingga kini, ormas dipandang bukanlah melulu sebagai suatu badan hukum (rechtpersoon) melainkan lebih bersifat politis. ini disebabkan karena bentuk ormas dinilai lahir dengan pertimbangan politis, bukan pertimbangan hukum. dalam ormas yang terbaru ini nomor tahun bahkan pengertian ormas menjadi semakin rancu dan politis. bentuk ormas ditempatkan secara superior, dalam posisi atas, yang meliputi organisasi "berbadan hukum" maupun organisasi "tidak berbadan hukum" (lihat dan ormas). ormas. melihat bahwa seluruh dan semua jenis organisasi yang bergerak bidang sosial adalah ormas. secara praktik hal ini punya dampak politik, karena dengan diartikan sebagai ormas maka negara perlu melakukan "pembinaan" yang dilaksanakan oleh ditjen kesatuan bangsa dan politik kesbangpol). melalui ormas pendekatan politik menjadi lebih dikedepankan daripada pendekatan hukum, dan ini jelas berbahaya bagi demokrasi yang menjamin partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara sebagaimana dijamin oleh undang undang dasar dan seluruh perubahannya. berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas, saya berpendapat ormas mempunyai implikasi yang membahayakan terhadap dilaksanakannya hak konstitusional atas kebebasan berorganisasi dan berserikat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pekerja buruh dan serikat pekerja serikat buruh khususnya, dan karena itu sudah sepatutnya untuk dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. drs. amir effendi siregar otoriter sejak awal ahli secara khusus dan intens mengikuti perkembangan peraturan perundang undangan tentang organisasi kemasyarakatan ini sejak pemerintah mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri tentang pendaft kemasyarakatan. sangat mengejutkan menteri dalam negeri pada april mengeluaran daerah. peraturan ini diundangkan pada april oleh menteri hukum dan ham. isinya penuh dengan semangat anti demokrasi dan bersifat sangat otoriter. betapa tidak semua organisasi kemasyarakatan wajib mendaftarkan diri dan memperoleh surat keterangan terdaftar skt) yang dapat diperpanjang, dibekukan, ataupun dicabut. skt ini diberlakukan seolah olah izin beroperasi yang dapat dibekukan dan kemudian dicabut apabila, antara lain, menyebarkan ideologi marxisme, ateisme, kapitalisme, sosialisme, serta ideologi lain yang bertentangan dengan pancasila dan uud organisasi kemasyarakatan ormas) yang dimaksud oleh permen tersebut adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela atas kesamaan kegiatan, profesi fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa. ormas ini bukan organisasi yang berafiliasi atau sayap organisasi partai politik, selanjutnya bukan juga ormas yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. artinya organisasi, seperti persatuan wartawan indonesia aliansi jurnalis independen, serikat perusahaan pers, dan banyak organisasi masyarakat sipil lainnya baik tingkat lokal maupun nasional, wajib mendaftarkan diri dan memperoleh skt meskipun sudah memperoleh pengesahan dari kementerian hukum dan ham. apakah dasar hukum utama permen itu? ternyata adalah undang undang nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan dan peraturan pemerintah nomor tahun yang sangat bersifat otoriter, yang dikeluarkan memang pada zaman indonesia berada dalam sistem politik yang represif otoriter. undang undang dan peraturan pemerintah itu secara jelas menyebutkan bahwa setiap ormas hanya boleh memiliki pancasila sebagai satu satunya asas serta dapat dibekukan dan dibubarkan sebagaimana alasan yang telah disebutkan dalam permendagri atas. tersebut atas menyatakan bahwa pemerintah membubarkan ormaspancasila dan uud dalam segala bentuk dan perwujudannya. lebih dari itu, permendagri ini secara eksplisit dan lebih luas lagi menyatakan bahwa pembekuan skt bisa dilakukan, antara lain, jika dianggap menyebarkan ideologi marxisme ateisme, kapitalisme, sosialisme, serta ideologi lainnya yang bertentangan pancasila dan uud dengan demikian sejak awal sebenarnya motivasi dominan kelahiran undang undang tentang organisasi kemasyarakatan ini meskipun disebut sebagai pengganti undang undang ormas lama adalah melakukan tindakan kontrol yang ketat, represif dan bersifat otoriter terhadap organisasi kemasyarakatan. hal itu dapat dilihat dari contoh keluarnya permendagri tengah pembahasan ruu tentang organisasi kemasyarakatan ormas) dan juga dapat dilihat melalui pembahasan ruu ormas ketika masih berlangsung dpr. banyak pihak menolak dengan tegas ruu yang represif dan otoriter itu. ruu ormas ini adalah salah satu ruu yang lama dibahas serta mendapat perlawanan luas dari tokoh tokoh dan organisasi masyarakat sipil. perlawanan masyarakat sipil sejak belasan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi kebebasan berekspresi kkb) menolak ruu. kemudian belasan organisasi masyarakat sipil bidang media bergabung, yang menyebabkan koalisi mempunyai nama lain, yaitu koalisi kemerdekaan berserikat dan berekspresi. selanjutnya koalisi menjadi lebih besar lagi dengan bergabungnya organisasi buruh, pekerja, serta organisasi keagamaan, termasuk muhammadiyah dan nahdlatul ulama, sehingga mempunyai nama lain yang disebut sebagai koalisi akbar masyarakat sipil indonesia kami), yang pada februari mengeluarkan siaran pers menolak ruu ormas. selanjutnya, pada april, mereka mengeluarkan tujuh alasan penting menolak ruu, yaitu ruu ormas tidak urgen: represi dan rezim otoriter, anti kemajemukan: inkonstitusional: diskriminatif, ruu ormas disharmoni, ruu ormas membubarkan ormas ormas perkumpulan. kami terdiri atas sekitar organisasi masyarakat sipil dan tokohotoriter kini undang undang nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan ormas telah lahir, disahkan, dan diundangkan pada juli setelah membaca ulang secara seksama, ternyata tidak banyak perubahan yang sifatnya fundamental dibanding dengan ruu sebelumnya. ormas ini tetap bersifat otoritarian bermaksud dan berambisi mengatur seluruh organisasi masyarakat sipil baik yang tidak maupun yang berbadan hukum seperti yayasan dan perkumpulan yang sudah mempunyai peraturan perundang undangan tersendiri meskipun belum sempurna. definisi "sapu jagad" menurut ormas bidang kegiatan ormas yang diatur meliputi semua kegiat:dan atas, organisasi seperti persatuan wartawan indonesia pwi), aliansi jurnalis independen jl), serikat perusahaan pers sps) dan semua organisasi pers dan wartawan ikut diatur dan harus memenuhi undang undang ormas ini. batasan tersebut atas adalah definisi "sapu jagad", meliputi seluruh organisasi masyarakat sipil. ambisi dan nafsu negara, dalam hal ini pemerintah untuk mengatur dan mengontrol seluruh organisasi masyarakat sipil terlihat dengan jelas. seluruh organisasi masyarakat sipil yang tidak berbadan hukum (bayangkan organisasi kecil kecil termasuk yang memiliki aktivitas olahraga, sosial dan lainnya) harus memperoleh surat keterangan terdaftar atau terdata dengan proses yang rumit. bila tidak, kegiatannya dapat terganggu atau bahkan dihentikan dan seluruh ormas termasuk yayasan dan perkumpulan yang sudah memperoleh pengesahan badan hukum dan sudah dianggap terdaftar harus patuh dan mengikuti undang undang ormas yang antara lain dapat dijatuhi penghentian sementara ini dapat dilakukan langsung tanpa lewat proses pengadilan. semua ini menyebabkan terjadinya pelanggaran dan bertentangan dengan dan uud sebenarnya bila terdapat tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi berbasis massa tertentu, kitab undang undang hukum pidana sudah lebih dari cukup. kuhp juga mengatur delik yang memberikan konsekuensi pidana kepada pelaku maupun perencana. menghambat kebebasan berkomunikasi dan kemerdekaan pers dilihat dari perspektif komunikasi, media, dan kemerdekaan pers, ormas ini tampak akal akalan sekaligus memperlihatkankan wajah represif dan otoritasnya. betapa tidak, beberapa contoh memberikan gambaran itu. dalam ruu ormas yang semula berbunyidimaksud dengan "ajaran dan paham yang bertentangan dengan pancasila" antara lain ajaran atau paham komunisme, marxisme, feminisme, kapitalisme, dan liberalisme: sekarang dalam ormas diubah menjadi: yang dimaksud dengan " dan penjelasannya).rmas ini berbahaya dan sangat anti demokrasi, bukan hanya dapat menghambat tumbuh dan berkembangnya organisasi masyarakat sipil secara umum juga sangat merugikan dan berbahaya buat organisasi media, pers, wartawan, dan jurnalis. organisasi organisasi ini dapat diklasifikasikan sebagai organisasi bermasalah dan melanggar undang undang karena pemberitaan, artikel, inf formasinya seringkali menyebarkan ideologi lain yang kadangkala memang tidak sesuai dengan pancasila. media dan para jurnalis wartawan bisa dihukum dan berhenti bekerja bila menyajikan berita karena dapat dianggap menyebarkan ajaran tersebut! tugas wartawan dan media adalah menyajikan inf formasi yang lengkap dari berbagai macam sudut pandang, termasuk pandangan dan ajaran ong dapat saja bertentangan dengan pancasila, agar pembaca dapat memperoleh gambaran dan inf formasi yang komprehensif dan bermanfaat buat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan praktek atau aktivitas dan gerakan yang merongrong pancasila, ideologi, dan kewibawaan negara. sebelumnya ruu ormas melarang hampir semua ideologi, sekarang dibatasi. ini adalah stigma orde baru, ketakutan yang berlebihan. mengapa ideologi fasisme dan otoritarian lainnya tidak dimasukkan? bagaimana kita dapat bekerja dan berdiskusi bebas, terutama media massa, karena tugasnya antara lain membicarakan masalah dari berbagai macam sudut pandang dan menyebarluaskannya? lihatrmas yang disebutkan atas adalah karet yang selalu digunakan oleh penguasa otoriter untuk melakukan tindakan represif terhadap warganya yang dicoba disisipkan oleh sebagian birokrat dan atau politikus yang masih berpikiran otoriter. dengan demikian berikut penjelasannya bertentangan dengan undang undang dasar dan juga bertentangan nomor tahun tentang pers, khususnya pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers, yang menyatakan: kemerdekaan pers dihak asasi warganegara: terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran: formasi. bahkan dalam pers dinyatakan secara tegas bahwa kepada mereka yang melakukan penyensoran, pembredelan, dan menghambat kemerdekaan pers dikenakan sanksi pidana sesuai pers yang berbunyi:asai dan dipidana dengan pidana penjara (dua) tahun dan atau denda paling banyak (lima ratus juta rupiah). akal akalan ormas gelombang penolakan ruu ormas yang begitu besar dan melibatkan organisasi sosial keagamaan terbesar indonesia, yaitu dan muhammadiyah, dicoba diakali dengan memasukkan tambahan yang, antara lain, menyatakan: ormas samping itu, pada peralihan terdapat beberapa alternatif yang mencoba ingin memberi keistimewaan kepada dan muhammadiyah sebagaimana dapat dilihat pada ketentuan peralihan huruf yang berbunyi. kemudian secara khusus dalam penjelasan disebutkan:diantaranya bodi tobadan hukum privat: bahwa pemohon sampai dengnomor tahun tentang organisasi kemasyarakatansemua usaha ini adalah tindakan akal akalan yang mencoba membendung penolakan terhadap ruu ormas. saya secara pribadi sangat percaya bahwa organisasi besar, seperti dan muhammadiyah, yang punya pengalaman sejarah panjang, mempunyai kredibilitas tinggi untuk mengetahui secara persis mana yang substansial dan mana yang tidak. penutup pada prinsipnya, undang undang ini tetap tidak berubah, tetap otoriter dan anti demokrasi. undang undang sangat berambisi secara ketat mengatur seluruh organisasi masyarakat sipil dengan berbagai kegiatan yang didirikan oleh tiga orang atau lebih, baik yang berbadan hukum maupun tidak. organisasi masyarakat sipil dapat diberi sanksi penghentian sementara kegiatan dan atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum secara sepihak karena melanggar larangan yang umumnya juga bersifat karet. pada bagian menimbang yang merupakan landasan filosofis dan yuridis, undang undang ini melupakan uud yang menjamin hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan, mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan inf formasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. undang undang ini justru menggunakan pertimbangan menghormati kebebasan dan hak asasi orang lain untuk mengurangi kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. ketika awal april dpr menunda pengesahan uu, menteri dalam negeri mengatakan hal ini adalah sebuah ironi karena secara hukum masih berlaku nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan yang otoriter dan lebih keras serta bertentangan dengan uud menurut saya, justru yang sangat menyedihkan adalah mengapa mendagri dalam alam yang demokratis, pada april masih mengeluarkan permendagri nomor tentang pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan lingkunganegeri dan pemerintah daerah, yang tidak kalah depresinya dan mendasarkan dirinya pada nomor tahun itu. bukankah ini justru yang ironi? asal muasal, raison de'tre, lahirnya undang undang ormas adalah mengontrol secara ketat organisasi kemasyarakatan, termasuk melakukan tindakan represif. secara paradigmatik memang mengandung prinsip otoritarianisme, jadi dikutuk katik sedemikian apapun akan tetap otoriter dan represif. seolah olah ingin tetap menjamin hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat namun dengan alasan setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain, justru cenderung membunuh hak berserikat dan berpendapat itu. indonesia telah memilih demokrasi sebagai jalan hidup bernegara. selama ini kita merasa bahwa hak hak sipil dan politik dalam bentuk kebebasan berbicara, berekspresi, kemerdekaan pers, dan berorganisasi telah secara relatif diperoleh dan selanjutnya mencoba memperjuangkan demokrasi ekonomi, sosial, dan budaya dalam usaha menjamin hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, kini ditarik mundur oleh ormas yang bersifat otoriter itu. seolah olah ingin menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain, negara mengambil alih peranan untuk mengurangi kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. ormas ini bertentangan dengan pancasila dan uud juga sekaligus bertentangan dengan nomor tahun tentang pers sebagaimana telah saya uraikan atas. kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia diharapkan dapat memberikan keputusan yang tepat sesuai dengan undang undang dasar untuk kepentingan seluruh masyarakat agar demokratisasi politik, ekonomi, sosial, dan juga komunikasi bisa berjalan secara sehat dan baik. mari kita membahas dan memperbaiki undang undang perkumpulan dan yayasan untuk indonesia yang lebih baik dan demokratis. ini adalah gerakan kita bersama mencegah otoritarianisme baru dalam kehidupan berbangsa dan berri budi eko warni, sip, hubungan negara dan masyarakat sipil: dari masa sulit, euforia, dan ketegangan sebuah kenyataan bahwa hubungan antara negara dengan masyarakat sipil indonesia mengalami dinamika pasang surut. hubungan tersebut mengalami masa sulit pada akhir periode orde lama hingga selama orde baru yang panjang. strategi pemantapan kekuasaan politik rezim pada masa awal orde baru (1980an) adalah dengan cara mengendalikan kelompok kelompok kekuatan politik seperti birokrasi, partai politik, termasuk masyarakat sipil. dedikasinya sudah terlihat ketika muncul peraturan pemerintah dan perundang undangan yang mengatur kehidupan politik pada hingga diawali dengan peraturan pemerintah nomor tahun yang melarang pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik. kebijakan ini dikenal dengan istilah monoloyalitas pegawai negeri sipil yaitu kesetiaan tunggal pns 'hanya' pada negara (baca: pemerintah). pegawai negeri dilarang menjadi anggota partai politik tetapi diperbolehkan menyalurkan aspirasi politiknya pada golongan karya golkar) karena dianggap bukan partai politik. golkar adalah organisasi sosial politik (orsospol) yang secara formal diatur dalam tentang partai politik dan golongan karya nomor tahun menurut undang undang tersebut, golkar adalah peserta pemilu. pengendalian selanjutnya dilakukan terhadap partai politik melalui kebijakan penyederhanaan partai politik dengan cara menggabungkan partai partai politik yang memiliki kecenderungan ideologi sama (tahun maka pada pemilu kita menyaksikan lahirnya dua partai politik baru hasil penggabungan yaitu partai persatuan pembangunan ppp) hasil fusi partai partai berasaskan islam, dan partai demokrasi indonesia pdi) sebagai hasil fusi partai partai berasaskan nasionalisme dan katolik. kebijakan ini diikuti dengan larangan pembentukan partai politik baru selain dua partai hasil fusi tersebut. maka selama pemilu pemilu orde baru, peserta pemilu hanyalah tiga kontestan ppp, golkar, pdi). kebijakan pengendalian terhadap partai politik selama tiga puluh tahun berhasil mengokohkan kekuasaan politik rezim orde baru tanpa persaionen terakhir yang masuk dalam strategi pengendalian adalah masyarakat sipil melalui pengaturan tentang organisasi masyarakat sipil. rezim orde baru sempat direpotkan dengan aktivitas kelompok organisasi masyakarat yang sangat kritis menentang kebijakan pemerintah, khususnya gerakan mahasiswa dan aktivis pro demokrasi. misalnya peristiwa malaria (singkatan dari malapetaka limabelas januari) yang terjadi pada januari dimana kelompok mahasiswa berdemonstrasi memprotes kedatangan jepang sebagai reaksi atas sikap anti asing. gerakan mahasiswa juga memprotes meluasnya praktik korupsi, proses pemilu, dan strategi pembangunan. untuk meredam aksi kelompok mahasiswa, pemerintah mengeluarkan kebijakan normalisasi kehidupan kampus nkk bkk yang bertujuan mengendalikan aktivitas mahasiswa. pengendalian terhadap masyarakat sipil juga dilakukan melalui kebijakan massa mengambang (floating mass) dan komputasi organisasi masyakat melalui nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan. kebijakan massa mengambang dimaksudkan untuk menjauhkan aktivitas masyarakat tingkat paling bawah (kecamatan, desa) dari kegiatan politik. partai politik ppp, pdi) dilarang membentuk organisasi sayap hingga tingkat desa. sementara golkar masih bisa menjangkau warga desa melalui ormas bentukan negara. nomor tahun yang singkat (terdiri dari bertujuan mengatur organisasi masyarakat oleh pemerintah. poin pengaturan dan pengendalian dalam undang undang tersebut antara lain: penggunaan asas pancasila sebagai satu satunya asas, organisasi kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis dampaknya pemerintah hanya mengakui satu wadah tunggal organisasi kemasyarakatan, misalnya organisasi wartawan yang diakui hanya pwi. pemerintah melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan melalui departemen dalam negeri. pemerintah dapat membekukan membubarkan pengurus organisasi bila melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, dan menerima bantuan asing tanpa persetujutu saja hasilnya dapat kita amati bersama. ruang politik dikuasai oleh mobilisasi bukan partisipasi. rezim orde baru secara ketat mengawasi kegiatan aktivis organisasi kemasyarakatan sehingga pada akhirnya mengalami ledakan politik pada akhir periode orde baru (pasca pemilu hubungan negara dan masyarakat sipil mengalami masa euforia tatkala gerakan masyarakat sipil berhasil menumbangkan rezim orde baru. masa euforia ini ditandai dengan kebebasan sipil dan politik yang dijamin oleh serangkaian peraturan perundangan. peluang melakukan koreksi terhadap penafsiran dan penyimpangan implementasi uud merupakan kesempatan politik bagi kelompok masyarakat sipil untuk menegakkan agenda ref formasi ketatanegaraan. misalnya advokasi pemilihan presiden oleh rakyat, pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode, penghapusan dwi fungsi abri (tni polri), meniadakan pengangkatan dalam pengisian anggota lembaga legislatif, tambahnya tentang hak asasi termasuk kebebasan berserikat, pemilu, dan sebagainya. peran kelompok masyarakat sipil tak bisa diabaikan dalam proses perubahan politik arah yang lebih demokratis. harus dikatakan bahwa yang lebih menikmati perubahan politik itu adalah partai politik. partai politik beralih posisi, dari pinggiran kekuasaan pusat kekuasaan, dan menentukan seleksi kepemimpinan berbagai tingkatan (nasional lokal). lalu bagaimana dengan kekuatan kelompok masyarakat sipil? pelaksanaan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat membawa capaian indonesia masuk sebagai salah satu negara bebas menurut freedom house (lembaga internasional yang melakukan riset dan pemeringkatan kondisi kebebasan sipil dan politik). secara konsisten sejak indonesia dikenal sebagai salah satu negara demokratis dengan jumlah penduduk terbesar dunia. namun pasca pemilu masa euforia hubungan negara dengan masyarakat sipil sejatinya mengalami ketegangan, hingga berujung pada lahirnya nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan ormas). lebih lanjut akan dijelaskan berikut ini. kontrol publik dan perluasan partisipasi politik warga negara setelah pemilu organisasi masyarakat sipil berkembang dengan beragam fungsi. salah satu yang sangat kuat didorong adalah fungsi kontrootoritas politik (pemerintah, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik) yang selama orde baru tidak dapat dilakukan. seiring munculnya persoalan persoalan seperti korupsi dan politik uang yang berdampak pada meningkatnya ketidakpercayaan terhadap tata kelola politik. sisi lain, pergerakan kalangan organisasi kelompok masyarakat sipil oms) juga sangat dinamis. ditandai dengan keragaman baik dari aspek jumlah, ruang lingkup, wilayah kerja, garis perjuangan, kelompok sampingan, termasuk beragam dalam sikap politik dan posisi terhadap negara (dicerminkan sebagai legislatif, eksekutif, yudikatif), setidaknya posisi oms terhadap negara dapat dibagi dalam dua tipe, yaitu konfrontatif dan keterlibatan (engagement). konfrontatif dalam arti bersikap kritis dan menolak kerjasama dengan pemerintah maupun lembaga legislatif. oms tipe ini memilih berjejaring dengan komunitas dan mendorong perubahan dari luar arena politik. spektrum yang lain, oms ada yang bersikap engagement (terlibat) dengan asumsi bahwa kapasitas pemerintah (negara) masih lemah sehingga perlu dikuatkan, bentuknya adalah mengadakan kerja sama dengan pemerintah. tetapi perlu dilihat bahwa oms yang bersikap engagement pun tidak mengabaikan sikap kritisnya. secara internasional pun, muncul gagasan kemitraan multi stakeholder yaitu antara pemerintah, legislatif, partai politik, oms, dan akademisi peneliti. kemitraan multi pemangku kepentingan ini didorong untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggara negara sekaligus membuka komunikasi politik yang produktif. secara global, hal tersebut dikenal dengan istilah democratic governance (tata kelola pemerintahan yang demokratis). perserikatan bangsa bangsa termasuk yang mempromosikan gagasan tersebut. sesungguhnya kecenderungan tersebut layak direspon secara positif oleh pengambil kebijakan. tidak justru malah bersikap defensif atau curiga. perluasan partisipasi politik warga negara adalah konsekuensi logis ketika keran kebebasan sipil politik dibuka meluasnya. misalnya dalam paket undang undang bidang politik pemilu dan pemilukada, partai politik, pemerintahan daerah, desa, mendorong adanya keterlibatan dan partisipasi warga negara. partisipasi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai upaya warga negara memengaruhi proses kebijakan publik berbagai tingkatan, baik langsung maupun tidak langsung. warga negara yang terdidik secara polirekrutmen politik, dimana selama orde baru menjadi basis mobilisasi politik rezim. riuh rendahnya dunia masyarakat sipil mestinya tidak dibaca sebagai ancaman oleh negara karena dalam dunia masyarakat sipil pun terjadi proses seleksi alamiah dalam meraih kepercayaan masyarakat. catatan kritis terhadap undang undang nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan salah satu persoalan krusial ketika mempelajari ormas tersebut adalah cara pandang perspektif pembuat kebijakan terhadap dunia masyarakat sipil. cara pandang tersebut adalah melihat dunia masyarakat sipil (dalam hal ini disederhanakan sebagai ormas) sebagai: organisasi yang ruang lingkupnya bersifat nasional, provinsi, dan kabupaten kota selalu melembaga, ditandai dengan struktur organisasi dan ad art memerlukan pemberdayaan dari pemerintah pemerintah daerah untuk itu perlu mendaftarkan keberadaannya kepada pemerintah apa implikasi dari cara pandang tersebut? pembuat kebijakan tidak memahami keragaman dunia masyarakat sipil yang bahkan dapat tumbuh dari lingkungan komunitas yang kecil seperti rukun warga dan desa kelurahan. geliat forum forum warga yang bertujuan merespon kebijakan kepada desa atau lurah misalnya, merupakan fora baru organisasi masyarakat sipil yang perlu diapresiasi sebagai bentuk nyata kebebasan berkumpul dan berpendapat. pengorganisasian masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya menghadirkan kepentingan mereka adalah bukti perluasan partisipasi politik pada era demokratisasi dewasa ini. oms tidak selalu melembaga, dalam arti memiliki struktur organisasi formal, berjenjang, dan memiliki ad art. pembuat kebijakan tampaknya kurang memahami kemajemukan dan keunikan oms yang berbasis pada kebutuhan yang disesuaikan dengan konteksnya. dengan meluasnya partisipasi politik, muncul kebutuhan untuk berkumpul dan mengorganisir kepentingan agar tersampaikan secara luas. misalnya kelompok kelompok adat merasa perlu mengorganisir diri untuk menyampaikan aspirasinya namun tidak selalu dalam bentuk organisasi formlogika seperti itu pembuat kebijakan mengatur agar ormas harus terdaftar, menyerahkan program kerjanya, melakukan pemberdayaan yang bisa dimaknai sebagai pembinaan, bahkan juga mengatur komposisi kepengurusan. satu hal lain yang terlupakan, selain soal kemajemukan, oms memiliki otonomi mengatur dirinya sendiri yang harus dihargai dan tidak boleh diintervensi oleh pemerintah (negara). dalam relasi kuasa dengan negara yang (pasti) timpang, oms perlu ruang otonomi memadai agar dapat hidup dan memberikan kontribusinya. rekomendasi mengacu pada penjelasan atas maka ormas ini sangat beralasan untuk dicabut sepenuhnya. pembuat kebijakan masih menggunakan logika atau cara pandang ormas dari masa orde baru dan sangat tidak tepat digunakan lagi pada era demokratisasi saat ini. indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam relasi antara negara dengan masyarakat sipil, dan jangan lagi dibuat dalam kerangka untuk mengendalikan atau pembinaan oleh pemerintah. ketika kita sebagai bangsa menerima kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai hak warga negara maka sejatinya hal itu dilaksanakan secara konsekuen. ranah sosial kemasyarakatan haruslah dikelola dengan pendekatan dan kerangka yang benar, yaitu melalui badan hukum yayasan (untuk organisasi sosial tanpa anggota) dan badan hukum perkumpulan (untuk organisasi sosial dengan anggota) yang dikelola oleh kementerian hukum dan ham. sementara yang tidak berbadan hukum sebenarnya telah dijamin oleh uud pendekatan ini depannya akan membangun kerangka yang baik dalam menjalankan perbaikan demokratisasi indonesia. selain isu pendaftaran dan pemberdayaan, ormas juga mengatur tentang akuntabilitas dan transparansi khususnya dalam pengelolaan dana yang diperoleh dari masyarakat. hal tersebut memang isu yang penting, tetapi sesungguhnya terjadi seleksi alamiah antara oms dalam meraih kepercayaan publik. integritas oms diperoleh dari konsistensi perjuangannya dalam membela kepentingan umum yang dibuktikan melalui rekam jejaknya. oms yang sudah melembaga dan memiliki kerja yang panjang, pasti membutuhkan transparansi melalui audit keuangan secara reguler. bagi omrcayaan dari kelompok masyarakat yang didampingi dan juga publik sangat penting, dan hal itu didapat dari kerja kerja yang konsisten dan akuntabel. maka sebaiknya dunia masyarakat sipil tidak perlu diatur secara ketat, agar dapat tumbuh otonom, partisipatif, dan berkontribusi pada perubahan. roichatul akidah, ip., m.a. tentang hak atas kebebasan berserikat dan lingkupnya hak atas kebebasan berserikat (right freedom association) dijamin dalam konstitusi yang menyatakan jugauntuk lingkup hak tersebut atas, ahli merujuk pada pengaturan hak tersebut sekaligus pemakamannya dari kovenan hak sipil dan politik yang telah disahkan oleh indonesia melalui undang undang nomor tahun hak atas kebebasan berserikat ini dijamin dalam kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik dimana kovenan tersebut menyatakan: " sengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya dari rumusan ini dapat dinyatakan bahwa kebebasan berserikat merupakan hak yang bersifat individual untuk mendirikan atau bergabung dalam sebuah perserikatan. selain itu, hak ini juga bersifat kolektif dari perserikatan atau pun perkumpulan yang telah didirikan untuk melaksanakan kegiatannya guna mencapai apa yang menjadi kepentingan mereka. oleh karena hak atas kebebasan berserikat meliputi hak untuk membentuk serikat dan bergabung dalam serikat tersebut, maka hak ini melindungi baik hak untuk membentuk maupun bergabung dengan serikat manapun. hal ini mengimplikasika. apabila sebuah negara misalnya hanya mempunyai satu organisasi tentang hak asasi manusia, namun ada individu yang tidak menyetujui baik metodujuannya, haknya tidak dapat dikatakan telah terpenuhi hanya karena dia tidak dipaksa untuk masuk dalam organisasi tersebut. sebaliknya, ini menjamin hak individu tersebut untuk dengan orang lain membentuk organisasi hak asasi manusia lain seperti yang dia inginkan. selain itu, negaril. pembatasan hak atas kebebasan berserikat baik berdasarkan konstitusi kita maupun kovenan hak sipil dan politik, hak atas kebebasan berserikat. namun demikian pembatasan tersebut tidak boleh membahayakan perlindungan kebebasan berserikat.serikatbahwa kepentingan politik individu akan lebih bisa diperjuangkan melalui sebuah perkumpulan dengan orang lain baik melalui partai politik, kelompok profesional, organisasi maupun perserikatan lainnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka. seperti kita ketahui, konstitusi mengatur pembatasan hak asasi manusia di"dalam suatu masyarakat demokratis" pun "semata mata": bahwa tugas dan peranan pemohon s.d pemohon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan dalam rangka,dalam mengajukan permohonan pengujian). pertimbangan moral, c). nilai nilai agama, d). keamanan umum: e). ketertiban umum. kovenan internasional hak sipil dan politik mengatur pembatasan dengan sedikit berbeda dimana alasan pembatasan hak tercantum dalam masing masing hak yang dibatasi. namun demikian, kovenan hak sipil dan politik memiliki ketentuan umum tidak boleh adanya pengurangan hak, kecuali atas kondisi tertentu, dimanaketentuan ini, pembatasan hak atas kebebasan berserikat diatur dalam pada yang menyatakan: tidak ada satu pun pembatasan dapat dikenakan pada pelaksanaan hak ini, kecuali jika hal tersebut dilakukan berdasarkan hukum (prescribed law)dengan demikianmoral publik, atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain. bagaimana definisi klausul klausul pembatasan tersebut, dapat kita temukan dalam prinsip prinsip yang diakui oleh masyarakat internasional sebagai berikut:tuntuk melindungi ketertiban umum (public order ordre public). frasa "ketertiban umum". untuk melindungi kesehatan publik (public health). klausul ini digunakan untuk mengambil langkah langkah penanganan atas sebuah ancuntuk melindungi moral publik (public moral).dasar masyarakat. dalam hal ini negara memiliki diskresi untuk menggunakan alasan moral masyarakat. namun klausul ini tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan kovenan hak sipil dan politik. untuk melindungi keamanan nasional (national security). untuk melindungi keselamatan publik (public safety). klausul ini digunakan untuk melindungi orang dari bahaya dan melindungi kehidupan mereka, integritas fisik atau kerusakan serius atas milik merekauntuk melindungi hak dan kebebasan orang lain (rights and freedom others). opini publdiperhatikan bahwa kovenan hak sipil dan politik juga memasukkan istilah "perlu" (necessary) dalam ketentuan ketentuan yang mengandung pembatasan termasuk dalam hal ini yang mengatur hak atas berserikat yang dengan demikian berlaku pula bagi pembatasan hak tersebut. hal ini memperlihatkan adanya maksud dari perancang kovenan hak sipil dan politik untuk membatasi penerapan pembatasan hak hak hanya pada situasi dimana ada kebutuhan riil untuk pembatasan tersebut. untuk menyatakan bahwa kebutuhan itu memang ada, persyaratan mendasar yang harus dipenuhi adalah bahwa pembatasan sejalan dengan semangat dan apa yang tertulis dalam kovenan. prinsip sirusa juga menyatakan istilah j"asanya menerapkan dua tes yaitu perlu dalam masyarakat demokratis necessary democratic society dan proporsional pada kebutuhan yang diinginkan (proportional the desired need). dengan demikian pembatasan kebebasan berserikat juga tunduk pada ketentuan inoleh karena itu, berkaitan dengan hak berserikat, pembatasan dan pengaturan yang dilakukan oleh negara harus tetap menjamin dan tidak membahayakan aspek aspek penting untuk kebebasan berserikat antara lain: a). jaminan kebebasan tujuan organisasi: b). jaminan kebebasan bentuk organisasi, c). jaminan dari kontrol terhadap kegiatan: d). jaminan dari proses pendaftaran yang sewenang wenang, e). jaminan dari pembatasan dan pembubaran organisasi yang sewenang wenang. menjadi penting untuk melihat sejauh mana ormas memastikan perlindungan aspek aspek penting kebebasan berserikat serta melihat apakah pembatasan yang dilakukan tidak membahayakan aspek aspek penting tersebut. ill. jaminan perlindungan aspek aspek penting kebebasan berserikat dan pembatasan kebebasan berserikat dalam ormas jaminan tentang tujuan organisasi pada dalamnya semua tujuan organisasi dilindungi oleh kebebasan berserikat, baik tujuan yang bersifat politik, sosial, ekonomi, keagamaan atau pun tujuan lain. pada dalamnya semua tujuan organisasi dilindungi kecuali kegiatan yang bersifat kriminal. hukum internasional hak asasi manusia misalnya american convention human rights ach) menyatakan bahwa daftar tujuan harus sangat luas dan tidak "exhaustive" untuk tujuan organisasi ini.organisasi, dalam ormas diatur dalam ormas yang mengatur tujuan organisasi dan menyatakannya dalam daftar yang bersifat "exhaustive" dan tidak memberikan ruang lain selain tujuan organisasi yang disebutkannya. tujuan organisasi juga secara implisit diatur dalam menimbang butir yang menyatakan "". rumusan menimbang tersebut seperti membuat kerangka dan menjadi tujuan besar semua organisasi kemasyarakatan indonesia. dengan demikian, semua organisasi kemasyarakatan harus masuk dalam kerangka dan tujuan besar tujuan nasional tersebut. dapat juga diduga bahwa ketentuan yang mengatur rincian tujuan organisasi merupakan turunan dari kerangka besar tersebut. dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ormas membuat batasan tujuan sebuah organisasi kemasyarakatanjaminan kebebasan bentuk organisasi organisasi dapat mengambil bentuk apa baja oleh karena tidak ada pembatasan apa pun, baik berbentuk formal, dalam bentuk pengaturan organisasi yang lebih kompleks atau pun dalam bentuk informal dan dalam struktur organisasi yang lebih sederhana. seluruh organisasi dapat memilih secara bebas bentuk organisasi mereka sesuai dengan kehendak para anggotanya. semua organisasi dapat kemudian mencari status badan hukum atau jaminan untuk dapat beroperasi. namun demikian, semua bentuk organisasi dilindungi dan dapat berupa sebuah organisasi dengan struktur yang formal, informal, memiliki status badan hukum dan dapat pula sebuah entitas yang tidak terdaftar. ketentuan ormas telah mengatur bahwa suatu organisasi dapat memilih berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. dari rumusan ini, terkesan ormas memberikan keleluasaan bagi sebuah organisasi untuk dapat menentukan bentuk dan format lembaganya, namun pengaturan mengenai hal ini justru telah melahirkan suatu kerancuan hukummengenai jaminan kebebasan berserikat dan berorganisasi indonesia. mengapa demikian? ketentuan hukum nasional indonesia, sebagaimana juga dipraktikkan dalam negara negara demokratis lainnya, telah mengatur pelaksanaan hak untuk kebebasan berserikat dan sejumlah organisasi sejumlah undang undang. misalnya, untuk organisasi yang tidak berbasis anggota, diatur melalui ketentuan yayasan, sementara organisasi yang berbasis anggota diatur melalui suatu perkumpulan. sedangkan serikat buruh diatur tersendiri dalam undang undang yang mengatur mengenai serikat buruh. oleh karena itu, lahirnya ketentuan ormas, yang mencampuradukkan pengaturan jaminan pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat dan berorganisasi, justru telah melahirkan suatu ambiguitas dalam pengaturan, yang pada akhirnya malah mengancam pelaksanaan hak tersebut. jaminan dari kontrol terhadap kegiatan kontrol terhadap kegiatan sebuah organisasi pada prinsipnya bertentangan dengan kebebasan berserikat. kecenderungan yang sering terjadi adalah adanya kontrol kegiatan yang dilakukan dengan pembatasan kegiatan yaitu mengatur kegiatan yang diperbolehkan atau sebaliknya mengatur kegiatan yang dilarang. hal ini sangat problematis, apalagi bila kegiatan yang dicantumkan dapat ditaksir secara luas dan tidak didefinisikan dengan jelas. kontrol atas kegiatan juga dapat dilakukan dengan beberapa cara lain misalnya meminta laporan secara berkala, memberitahukan keputusan manajemen, atau pun mensyaratkan bahwa kegiatan yang bersifat publik harus meminta ijin lembaga berwenang. ormas tentang ketentuan persyaratan, mensyaratkan adanya surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan. hal ini dapat menjadi instrumen negara untuk melakukan kontrol kegiatan organisasi. ormas juga memuat ketentuan yang berpotensi mengontrol kegiatan dimana mengatur larangan kegiatan yang merupakan instrumen untuk mengontrol kegiatan. ketentuan ini memuat rumusan yang tidak jelas dan kabur. (lebih lanjut lihat bagian bagian selanjutnya). ormas juga memuat larangan kegiatan bagi organisasi asing yang memuat rumusan yang tidak jelas dan bisa didefinisikan secara luas utamany"mengganggu kestabilan dan keutuhan negara kesatuan republik indonesia . hal ini dapat menjadi ancaman organisasi asing dalam melaksanakan kegiatandengan demikian,: melakukan kegiatan namun dengan definisi dan rumusan yang luas dan kabur serta kewajiban untuk melaporkan kegiatan. jaminan dari proses pendaftaran yang sewenang wenang terdapat dua model peran yang berwenang dalam hal pengaturan organisasi masyarakat sipil: a). notifikasi, b). pendaftaran (registrasi), ormas menganut rejim pendaftaran, sebagaimana diatur dalam sampai dengan ormas. rezim pendaftaran terhadap suatu organisasi masyarakat sipil, sebagai suatu bentuk keterlibatan negara memang dimungkinkan, akan tetapi ada sejumlah prinsip yang tidak dapat disimpan. registrasi sendiri dimaksudkan untuk dapat diketahui dasar hukum dari pembentukan suatu organisasi, oleh karena itu sifatnya administratif, tidak diperkenankan adanya pembatasan bersifat substantif, seperti adanya pembatasan tujuan dari suatu organisasi. selain itu, ketika rezim pendaftaran dijalankan, semestinya ruang komplain yang memadai juga diberikan, untuk melakukan banding terhadap keputusan pemerintah, jika tidak berkenan melakukan pendaftaran terhadap suatu organisasi. luar persoalan administratif, mencermati proses pendaftaran yang diatur dalam ormas, justru materinya memuat ancaman kontrol kegiatan, misalnya dengan adanya persyaratan "surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan". ormas juga memberlakukan perlakukan yang berbeda antara ormas asing dimana organisasi asing harus memiliki izin prinsip dan operasional. dalam hal ini persyaratannya lebih berataspek pembiayaan milyar) yang bahkan tidak sesuai dengan yayasan yang hanya mencantumkan juta (lihat jaminan dari pembatasan dan pembubaran organisasi yang sewenang wenang bentuk lain dari pembatasan adalah adanya sebuah sistem "peringatan" dari lembaga yang berwenang kepada sebuah organisasi apabila tidak sesuai dengan pengaturan administratif. peringatan dalam ormas diatur dalam bab xvii yang mengatur tentang sanksi yang juga mengatur tentang pembubaran sebuah organisasi. ketentuan "peringatan" dalam ormas diatur dalam s.d. ini memuat ketentuan tentang "peringatan tertulis" yang diberikan oleh pemerintah (pusat daerah) kepada organisasi sebagai langkah pertama sebelum akhirnya sebuah organisasi dibubarkan. dasar memberikan peringatan adalah tidak dipenuhinya yang memuat ketentuan tentang kewajiban dan tentang larangan. pada dasarnya alasan dikenakannya sanksi dalam ormas didasarkan pada dan tentang kewajiban memuat ketentuan yang dapat didefinisikan luas serta kabur khususnya huruf dan huruf sementara itu mengatur "larangan" yang memuat alasan dikenakannya sanksi dalam jenis yang begitu banyak dan bisa ditaksir secara luas utamanya dalam memberi petunjuk adanya kemiripan dengan ketentuan nomor tahun yait. alasan iniormas juga memuat ketentuan tentang sanksi bagi ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya. sepertimemberlakukan harus adanya izin bagi ormas asing. kemudian mengatur tentang sanksi dengan pertahanan seperti atas. pembedaan perlakuan ini seharusnya tidak diperbolehkan. harus menjadi perhatian pula bahwa ormas memberi kewenangan penghentian kegiatan, pencabutan ijin prinsip dan operasional kepada pemerintah. dasar alasan bagi dikenakannya sanksi bagi ormas asing yaitu ketentuan tentang larangan dan tentang kewajiban ormas asing yang memuat rumusan yang tidak jelas, kabur dan bisa didefinisikan secara luas. hal ini dapatdalam hal ini harus diingat bahwa alasan lembaga yang berwenang untuk membubarkan sebuah organisasi haruslah jelas didefinisikan dan keputusannya haruslah dikeluarkan oleh pengadilan serta harus pula dapat diuji oleh pengadilan. pendeknya, untuk membubarkan suatu organisasi alasan haruslah sesuatu yang sangat serius. mengapa? karena pembubaran sebuah organisasi merupakan sebuah pembatasan yang paling serius dari kebebasan berserikat, alasannya harus pula sangat serius. dasar alasan pembatasan dalam ormas sebagaimana telah dijelaskan atasnamun demikian harus ditegaskan kembali bahwa pembatasan harus memenuhi persyaratan lawfulness, legitimate aim dan necessity. dalam hal ini keamanan nasional yang sangat sering dipakai sebagai alasan pembatasan kebebasan berserikat memang merupakan alasan yang boleh digunakan untuk membatasi. namun demikian, keamanan nasional hanya boleh dipakai dalam kasus adanya ancaman besar pada kehidupan seluruh bangsa. komite hak asasi manusia pbb mengkritik adanya definisi yang longgar danngka dan serta huruf huruf dan huruf nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan: dalam anggaran dasar dari pemohon disebutkan bahwa yayasan citra sumut mempunyai maksud dan tujuan bidang: sosial, kemanusiaan: dan keagamaan, dalam anggaran dasar dari pemohon iiigender: dalam anggaran dasar dari pemohon iv, disebutkan bahwa maksud dan tujuan pendirian adalah bertujuan bidang sosial dan kemanusiakemudian membuka ruang kesewenang wenangan alasan keamanan nasional bagi pembatasan hak asasi manusia. pembatasan kebebasan berserikat dalam ormas secara eksplisit, dinyatakan dalam butir perihal "menimbang yaitu "bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat berkumpul, serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". dengan demikian ormas menggunakan klausul "menghormati hak asasi manusia dan kebebasan orang lain" sebagai dasar pembatasan kebebasan berserikat. namun demikian dalam batang tubuh ditemukan sejumlah ketentuan yang bersifat membatasi hak atas kebebasan berserikat, utamanya terdapat dalam kewajiban dan larangan yaitu: a). tentang kewajiban: b). tentang larangan: c). tentang kewajiban ormas asing, dan tentang larangan bagi ormas asing. tentang kewajiban memuat pembatasan hak kebebasan berserikat. bila dilihat dari isi kewajiban yang harus dilaksanakan ormas tersebut, pembatasan hak atas kebebasan berserikat dalam ini didasarkan pada "persatuan dan kesatuan bangsa, nilai nilai agama, budaya, moral, etika, norma kesusilaan, kemanfaatan, ketertiban umum, kedamaian". dari seluruh alasan ini hanya, nilai nilai agama, moral dan ketertiban umum yang tercantum dalam konstitusi. sementara itu kesusilaan tercantum dalam sebagai alasan pembatasan hak. kalaupun alasan persatuan dan kesatuan dapat dipertimbangkan dalam alasan keamanan nasional, namun rumusan ini bersifat kabur dan dapat didefinisikan secara luas hingga dapat bersifat "karet". dapat dinyatakan bahwa ormas mengandung pembatasan yang alasannya tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi. harus dinyatakan pula bahwa nilai nilai agama tidak dimasukkan sebagai alasan pembatasan hak kebebasan berserikat dalam kovenan sipil dan politik. sebagaimana diuraikan atas dalam sanksi dan kontrol kegiatan, rumusan rumusan pada tersebut tidak jelas dan kabur yang kemudian dapat menimbulkan pendefinisian secara luas yang berakibat pada adanya kesewenang wenangan pembatasan. hal tersebut atas memberi petunjuk tidak dilakukannya pembatasan secara proporsional dan tidakbutuhan yang nyata untuk dilakukannya pembatasan oleh ormas. lebih jauh hal ini memberi petunjuk bahwa pembatasan yang dilakukan tidak memenuhi tujuan yang sah (legitimate aim). iv. kesimpulan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ormas tidak menjamin perlindungan aspek aspek penting kebebasan berserikat: jaminan tentang kebebasan tujuan organisasi: dapat dinyatakan bahwa ormas membuat batasan yang sangat sempit mengenai tujuan sebuah organisasi masyarakatartinya, munculnya norma yang membatasi tujuan berorganisasi, secara langsung telah memperlihatkan bahwa ormas memang ditujukan sebagai kontrol negara dan membatasi pelaksanaan hak kebebasan berserikat dan berorganisasi itu sendiri. sebab, merujuk pada ketentuan tersebut, dapat saja ditafsirkan, organisasi yang memiliki tujuan luar yang disebutkan dalam ormas, tidak diperkenankan untuk didirikan oleh warga negara indonesia. jaminan kebebasan bentuk organisasi: pengaturan dalam ormas, telah mempersempit ruang gerak bagi pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat dan berorganisasi. oleh karena semestinya, kebebasan berserikat dan berorganisasi diberikan ruang dan peluang yang luas untuk tumbuh dalam bentuk apapun, tanpa dikenakan pembatasan yang sangat prosedural administratif dan cenderung bersifat kontrolistik, sebagaimana menemukan dalam ormas. jaminan bebas dari kontrol kegiatan: melakukan kegiatan dengan definisi dan rumusan yang luas dan kabur. jaminan dari kesewenang wenangan pendaftaran: walaupun prosedur dan mekanisme serta persyaratannya dirumuskan dalam ormas, namun demikian, persyaratan tentang kesanggupan untuk melapogiatan dapat menjadi instrumen untuk mengontrol kegiatan. ormas juga memberlakukan perbedaan antara ormas asing dan nasional lokal yang bersifat sangat membatasi ormas asing. selain itu, lahirnya undang undang ini juga telah melahirkan suatu kondisi kerancuan hukum dalam rezim pendaftaran organisasi masyarakat sipil indonesia. jaminan dari kesewenang wenangan pembatasan dan pembubaran: alasan dikenakannya sanksi yaitu tentang kewajiban dan tentang larangan memuat potensi pelanggaran. memuat ketentuan yang bersifat kabur dan yang berdefinisi luas. memuat alasan dikenakannya sanksi dalam jenis yang begitu banyak dan dapat ditaksir secara luas, khususnya,(larangan) bagi ormas asing memuat rumusan yang tidak jelas, kabur dan bisa didefinisikan secara luas. hal ini bisaormas utamanya dalam ketentuan tentang kewajiban dan larangan atas memberlakukan pembatasan secara luas terhadap hak atas kebebasan berserikat yang tidak seluruh alasannya sesuai dengan pembatasan dalam konstitusi maupun nomor tahun tentang ham serta nomor tahun tentang pengesahan kovenan sipil. pembatasan tersebut juga tidak didasarkan pada adanya kebutuhan yang nyata. ormas juga belum mempertimbangkan secara seksama syarat syarat yang ditetapkan oleh instrumen instrumen hukum hamupun internasional dalam melakukan pembatasan hak. pembatasan pembatasan dalam ormas memberi petunjuk tidak dilakukannya pembatasan secara proporsional. hal ini memberi petunjuk pula bahwa tidak semua pembatasan didasarkan pada adanya kebutuhan nyata yang mendesak (necessity). lebih jauh hal ini memberi petunjuk bahwa pembatasan yang dilakukan ormas adalah tidak memenuhi unsur tujuan yang sah (legitimate aim). ormas dapat menjadi ancaman pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat. ormas tidak dapat menjadi instrumen pelaksanaan kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin hak atas kebebasan berserikat dan justru sebaliknya mengancam hak atas kebebasan berserikat. untuk itu seharusnya undang undang ini dicabut. dalam hal ini saya ingin mengulang rekomendasi komnas ham agar lebih dipertimbangkan untuk melakukan pengaturan organisasi masyarakat sipil dengan melakukan pengaturan bentuknya dan bukan dalam hal substansinya. langkah ini dilakukan dalam lingkup melengkapi yayasan sebagai yang mengatur organisasi tidak berbasis anggota yang sudah ada dan membentuk perkumpulan untuk mengatur organisasi berbasis anggota. prof. syamsuddin haris paradigma keliru dalam era demokrasi yang berlangsung sejak jatuhnya soeharto pada semua peraturan perundangan yang membatasi kebebasan berserikat telah dicabut. sebagai konsekuensinya, lebih dari seratus partai politik lahir dari rahim kemerdekaan berserikat sejak dalam jumlah yang jauh lebih besar dan tidak pernah terhitung hingga sekarang, aneka ragam organisasi masyarakat tumbuh bagai jamur musim hujan. aneka wadah ekspresi masyarakat bahkan bisa lahir dan mati sendiri setiap saat tanpa harus repot repot diberangus oleh kekuasaan negara. organisasi masyarakat dan organisasi organisasi yang bersifat kemasyarakatan, bisa lahir, muncul, dan dibentuk setiap waktu bahkan mungkin dalam hitungan menit dan detik sesuai dinamika, perkembangan, dan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat itu sendiri. jika sejumlah individnegara yang merasa memiliki kesamaan kepentingan, tujuan, latar belakang dan asal usul (agama, etnik, ras, daerah, desa dan kampung, serta golongan), kehendak dan minat, hobi, ataupun profesi, mau berhimpun dalam satu wadah organisasi masyarakat, maka seketika itu pula terbentuk suatu organisasi masyarakat. pada waktu yang lain beberapa individu warga negara yang sama membentuk pula wadah organisasi masyarakat yang lain lagi dengan individu warga negara yang berbeda asal usul, latar belakang, atau profesi. ketika organisasi organisasi masyarakat ini kehilangan momentum dan motif untuk tetap berhimpun dalam wadah yang sama, maka seketika itu pula organisasi masyarakat sipil oms atau civil society organization) tertentu bubar atau membubarkan diri. pertanyaannya, perlukah semua kerepotan yang memang melekat pada dinamika keseharian dan pluralitas masyarakat seperti itu diatur oleh negara? lebih jauh lagi, apakah secara paradigmatik negara berhak turut campur dalam persoalan persoalan masyarakat yang bersifat sukarela seperti ormas? mengapa kementerian negara harus dibebani dengan pekerjaan sia sia dan tidak perlu antara lain berupa pendaftaran, pemberdayaan, dan "akreditasi" ormas jika pekerjaan pokok dan tanggung jawab setiap kementerian sudah begitu banyak, bertumpuk, dan hampir selalu tidak terselesaikan? jawaban atas semua pertanyaan mendasar ini sangat tergantung pada paradigma atau cara pandang kita dalam melihat keberadaan masyarakat dan ormas itu sendiri satu pihak, dan bagaimana seharusnya kedudukan negara dalam relasinya dengan masyarakat lain pihak. apabila kita sepakat bahwa bangsa indonesia dewasa ini tengah membangun sistem pemerintahan demokrasi yang berdasarkan hukum dan konstitusi, maka sangat jelas, masyarakat adalah sumber legitimasi bagi hadirnya negara dan pemerintahan yang sah atau absah. dari sudut pandang sistem demokrasi konstitusional yang dianut bangsa indonesia, tidak ada negara dan pemerintahan yang sah tanpa legitimasi dan mandat politik dari segenap warga negara yang secara sosiologis berhimpun menjadi masyarakat. melalui pemilihan umum yang bebas dan demokratis, rakyat memilih sekaligus memberi mandat kepada wakil wakilnya lembaga legislatif dan eksekutif untuk mengatur politik dan pemerintahan dengan cara merumuskan kebijakan berbagai bidang kehidupan. karena itu dalam konteks, kedudukan negara dan pemerintah berikut para penyelenggara negara adalah melayani dan menjamin hak hak politik, hak sipil, dan kebebasan warga negara, termasuk kebebasan berserikat, seperti diamanatkan oleh uud negara republik indonesia. paradigma yang melatarbelakangi cara pandang penerbitan ormas sangat keliru, karena cenderung melihat masyarakat sebagai sumber ancaman, sumber konflik sosial, dan bahkan sumber disintegrasi bangsa kita. padahal, seperti dikemukakan sebelumnya, masyarakat adalah sumber legitimasi bagi keabsahan keberadaan negara dan pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilu pemilu demokratis. pertanyaan berikutnya, bagaimana mungkin masyarakat yang tidak lain adalah himpunan warga negara yang telah memberi mandat politik melalui pemilu dicurigai sebagai sumber ancaman, sumber konflik sosial, dan bahkan sumber disintegrasi bangsa kita? warisan rejim otoriter ormas dibangun berdasarkan kerangka pikir yang keliru dan bahkan cenderung sesat, yakni sikap ketidakpercayaan negara pada masyarakat, sehingga semua aktivitas masyarakat patut dicurigai, serta perlu diatur, dibina dan diawasi oleh negara. kerangka pikir semacam ini hanya pantas dimiliki oleh rejim rejim otoriter seperti orde baru yang menjadikan masyarakat sebagai musuh negara, sehingga semua aktivitas masyarakat dicurigai dan diawasi oleh negara. kerangka pikir rejim otoriter seperti ini wajar saja mengingat bahwa dalam sistem otoriter, negara hanya percaya pada dirinya sendiri. oleh karena itu agak mengherankan jika dalam sistem demokrasi konstitusional yang dianut bangsa kita dewasa ini paradigma dan kerangka pikir yang keliru dan sesat warisan rejim otoriter dihidupkan kembali oleh pembentuk uu, dalam hal ini dpr dan presiden, melalui ormas. ironisnya, paradigma dan kerangka pikir keliru dan sesat warisan rejim orde baru itu dihidupkan atas nama pancasila, uud dan kebhinekaan yang menjadi salah satu fondasi keindonesiaan kita. kehadiran berbagai kelompok kepentingan atau ormas yang berbasis kesamaan kepentingan dan bersifat sukarela semestinya diapresiasi oleh negara. bagaimana pun keberadaan ormas yang berbasis kedan bersifat sukarela pada dasarnya adalah wujud partisipasi dan kontribusi berbagai elemen masyarakat bagi pembangunan bangsa. pemerintah dan segenap penyelenggara negara semestinya bersyukur atas dinamika partisipasi masyarakat melalui wadah ormas karena dengan demikian sebagian beban negara berkurang oleh aktivitas sukarela masyarakat berbagai bidang. lebih khusus lagi, keberadaan ormas pada dalamnya merupakan implementasi dari hak politik dan kebebasan berserikat yang dijamin oleh konstitusi kita. urgensi tidak ada dilihat dari agensinya, ormas tidak diperlukan dan tidak relevan karena semua kekhawatiran terkait misalnya, tindak kekerasan dan anarki oleh ormas tertentu, penyimpangan terhadap ideologi negara pancasila, dan juga pemberian sumbangan dari dan atau kepada pihak asing, telah ada solusi dan sanksi hukumnya dalam berbagai produk perundang undangan lainnya. meningkatnya tindak kekerasan dan anarki oleh berbagai elemen masyarakat selama lebih dari tahun terakhir tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menerbitkan tentang ormas. tindak kekerasan dan anarki massa lebih terkait dengan kegagalan negara mengelola kebebasan berekspresi satu pihak, dan ketidakmampuan aparat negara dalam penegakan supremasi hukum lain pihak. kehidupan sosial kemasyarakatan yang bersifat sukarela adalah wilayah masyarakat yang tidak perlu diatur, dibina, diawasi, dan dicampurtangani oleh negara. pengaturan dan pembinaan atas aktivitas sukarela masyarakat melalui wadah ormas oleh negara, justru akan semakin melembagakan suasana saling curiga antara berbagai kelompok dan golongan masyarakat. seperti kita ketahui, suasana saling curiga antara berbagai elemen masyarakat itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh rejim kolonial atas bangsa kita, yang kemudian diwariskan oleh rejim otoriter demokrasi terpimpin dan orde baru. dampak lebih jauh dari pewarisan cara pandang yang keliru dan sesat ini adalah berlangsungnya pelanggaran hak hak asasi manusia ham) secara massif, struktural, dan sistemik oleh negara hampir sepanjang sejarah rejim otoriter orde baru. masyarakat akhirnya tak lebih dari alas kaki kekuasaitan tersebut yang justru diperlukan pengaturannya adalah bagaimana mengimplementasikan kewajiban negara menjamin dan melindungi kebebasan berserikat bagi masyarakat sipil, menjamin rasa aman setiap warga negara, dan mengelola keberagaman yang menjadi fondasi keindonesiaan kita secara adil dan proporsional. mengatur aktivitas sukarela masyarakat yang tidak perlu dan sia sia, jelas merefleksikan sikap tidak percaya negara terhadap masyarakat sebagaimana dianut dan menjadi "ideologi" rejim otoriter. apabila kapasitas negara melalui institusi kepolisian dioptimalkan dalam rangka tegaknya hukum, tertib sipil, dan perlindungan masyarakat, semestinya tidak perlu ada kekhawatiran terkait tindak kekerasan dan anarki massa. persoalannya, selama kepolisian negara belum secara optimal memanfaatkan instrumen hukum yang sudah ada, khususnya kuhp dan kurap, untuk mengantisipasi ledakan partisipasi masyarakat yang akhirnya tumpah jalan dan menjadi liar dalam bentuk tindak kekerasan dan anarki. pembentuk uu, yakni dpr dan presiden, semestinya lebih memusatkan perhatian pada pembentukan kebijakan terkait pengaturan dan tata kelola kehidupan ekonomi, termasuk penguasaan asing atas sumberdaya alam dan ekonomi negeri kita, sehingga cita cita keadilan dan kemakmuran sesuai amanat konstitusi dapat segera diwujudkan. adalah suatu keanehan jika negara selalu bersikap mendua atau ambigu dalam soal dana asing, yakni satu pihak selalu mencurigai penggunaan sumbangan dana asing dalam aktivitas organisasi kemasyarakatan, tetapi pihak lain membiarkan berbagai pihak asing, baik melalui negara maupun korporasi kapital global, menggerogoti, mengeksploitasi dan bahkan menghancurkan perekonomian nasional bangsa kita atas nama persaingan bebas dan globalisasi. rekomendasi beberapa rekomendasi sebagai bahan bagi majelis mengambil keputusan yang adil dalam perkara ini. pertama, kami berpendapat, nomor tahun bukan hanya bertentangan dengan amanat konstitusi, terutama uud melainkan juga bertentangan dengan akal sehat dan rasa keadilan masyarakat selaku sumber legitimasi politik bagi keabsahan negaraparadigma dan kerangka pikir nomor tahun tak hanya keliru, melainkan juga cenderung sesat karena bertolak dari cara pandang rejim otoriter, yakni memposisikan masyarakat sebagai sumber ancaman dan musuh negara serta pemerintahan yang sah. atas dasar cara pandang yang keliru dan sesat itu maka negara memberi otoritas kepada dirinya sendiri untuk mengawasi dan membina ("memberdayakan") setiap aktivitas sukarela masyarakat melalui wadah ormas, ketiga, kami berpendapat, secara substansi nomor tahun justru lebih buruk dari nomor tahun yang diterbitkan oleh rejim otoriter orde baru. mengapa lebih buruk? jawabannya sangat jelas, karena paradigma dan kerangka pikir keliru dan sesat yang diwariskan oleh rejim otoriter justru dihidupkan kembali dalam era demokrasi konstitusional bangsa kita dewasa ini. seperti diketahui, tiga keberatan kita atas nomor tahun yakni kewajiban bagi setiap ormas berideologikan pancasila sebagai satu satunya asas dalam nomor tahun bahasanya dihaluskan menjadi "tidak bertentangan dengan pancasila dan uud kewenangan pembinaan dalam nomor tahun bahasanya diganti menjadi "pemberdayaan" atas setiap ormas yang menjadi otoritas pemerintah, dalam hal ini kementerian dalam negeri: adanya kewenangan pemerintah untuk membekukan kepengurusan dan bahkan membubarkan ormas jika dinilai tidak berasaskan pancasila dan dianggap tidak turut memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, semuanya dianut kembali oleh nomor tahun keempat, atas dasar beberapa pandangan atas, izinkan kami memohon kepada majelis hakim konstitusi yang mulia untuk mencabut dan atau membatalkan keseluruhan nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan karena bertentangan dengan uud dan esensi demokrasi konstitusional yang terkandung dalamnya. dr. zainal arifin mochtar, s.h., llm. bahwa berserikat dan berkumpul diyakini sebagai kodrat umat manusia yang sejak zaman dahulu kala selalu berhubungan secara sosial antara sesama manusia. atas hubungan sosial tersebut terbentuklah kumpulan mulai dari bentuk yang sederhana sampai modern. pada zaman beradab ini berserikat dan berkumpul kemudian diakui sebagai hak yangsetiap orang. bahwa indonesia kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan hak setiap orang yang dijamin sejak awal dalam uud para pendiri bangsa sadar pentingnya hak berserikat dan berkumpul mengingat begitu besar dan majemuknya negara indonesia yang didirikan. sebelum perubahan uud hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul dijamin dalam yang berbunyi:bahwa dalam rumusan hak berserikat dan berkumpul bisa dipahami hanya dapat dijamin apabila sudah ditetapkan dengan undang undang. atas keterbatasan inilah pada waktu perubahan uud muncul usulan untuk menguatkan jaminan hak berserikat dan berkumpul sebagai hak asasi manusia. bahwa setelah perubahan uud hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul dijamin dalam dan pengaturan setelah perubahan memang terjadi perumusan berulang dalam dan namun, pengaturan setelah perubahan lebih lengkap dan lebih memberikan jaminan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dibandingkan sebelum perubahan dalam bahwa hak berserikat dan berkumpul tersebut merupakan manifestasi yang dijamin dalam uud meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani diekspresikan dalam banyak bentuk diantaranya berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. bahwa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani termasuk dalam non derogable rights dalam yang artinya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. sehingga hak berserikat dan berkumpul sebagai salah satu ekspresi dari hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani pengaturannya tidak boleh ditujukan untuk mengurangi, menghalangi, atau menghilangkan hak tersebut. pengaturan dalam bentuk pembatasan hanya bisa dilakukan semata mata sebagai jaminan pengakuanmencapai maksud dan tujuanny: pemberian bantuan hukum secara cuma cuma terutama kepada masyarakat miskin dan marginal yang harus berhadapan dengan hukum, terus menerus melakukan kampanye publik guna menegakkan reformasi hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi: secara.bahwa upaya upaya dan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemohobahwa tentang ormas merupakan suatu bentuk pengaturan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. memiliki paradigma kontrol negara atas aktivitas berserikat dan berkumpul anggota masyarakat. paradigma tersebut sejak semula terlihat dalam luasnya rumusan ormas dalam. semua jenis organisasi tercakup dalam pengertian ormas ini. tentu saja maksudnya adalah bahwa semua organisasi sebagai bentuk ekspresi hak berserikat dan berkumpul harus mengikuti rezim pengaturan ormas. dengan begitu, maka secara logis terjadi cara pandang bahwa pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul menjadi dibatasi sekedar dalam ormas. bahwa maksud negara mengontrol ormas nyata terlihat dalam yang berisi tujuan ormas. seharusnya negara tidak perlu menentukan apa tujuan ormas, karena ormas adalah sarana pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. sedangkan kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan manifestasi hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang sangat pribadi. tidak dibenarkan siapapun mengontrol alam pikir setiap orang. sehingga manifestasi alam pikir tersebut juga tidak seharusnya dikontrol negara. tujuan pendirian ormas mestinya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang membentuk ormas. negara boleh saja mengetahui apa tujuan ormas yang didaftarkan, tetapi tidak melintasi tujuan ormas sekedar apa yang tercantum dalam undang undang. bahwa paradigma kontrol negara juga dapat dilihat dalam yang berbunyi: ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam dapat berbentuk: perkumpulan atau yayasan". padahal bentuk yayasan misalnya selama ini telah banyak sekali dipilih masyarakat sebagai sarana dalam berbagai bidang, khususnyaagamaan, sosial, dan kebudayaan. bagaimana nantinya sebegitu banyak yayasan yang selama ini menjalankan kegiatan indonesia kemudian harus tunduk pada pengaturan rezim ormas yang dapat saja dilakukan dalam bentuk kontrol politik. padahal selama ini yayasan juga telah diatur tersendiri dalam undang undang. bahwa memasukkan yayasan kedalam rezim ormas akan sangat rentan terhadap intervensi dan pengendalian pemerintah melalui kementerian dalam negeri, meskipun melalui dalih pemberdayaan. rezim pengaturan ormas akan ditundukkan pada urusan kementerian dalam negeri seperti termuat dalam angka. "menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri". sedangkan cakupan ormas juga meliputi perkumpulan dan yayasan. mengatur: "". artinya ini juga memuat pengaturan ormas dibawah penyelenggaraan urusan kementerian dalam negeri. sekali lagi cakupan ormas juga meliputi perkumpulan dan yayasan. bahkan jika diperbandingkan, masa orde baru saja tidak memasukkan yayasan dalam rezim ormas yang pengawasannya dilakukan kemendagri. bahwa paradigma kontrol pemerintah seperti atas terhadap aktivitas berserikat dan berkumpul akan lebih rentan lagi jika dilakukan oleh dinas kesbangpolinmas pemerintah daerah. bukan hal yang mengada ada apabila kepala daerah akan memiliki kuasa sangat besar terhadap masyarakat dengan mengatasnamakan pemberdayaan ormas. bahkan tidak mungkin demokrasi ditingkat lokal terancam jika kepala daerah melalui dinas kesbangpolinmas memiliki kewenangan pengendalian terhadap ormas daerah. bukan juga paranoid jika timbul kemungkinan masa yang akan datang kepala daerah demi kepentingan politiknya mematikan ormas tertentu dan memberikan banyak fasilitas kepada ormas tertentu lainnya sesuai hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul nyata nyata berada dalam ancaman. i. bahwa memberi kewenangan kepada kep dalam hal menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan ormas dengan meminta pertimbangan dprd, kepala kepolisian, dan kepala kejaksaan. semangat mengontrol ormas benar benar nampak dalam seperti yang dilakukan rezim orde baru yang dalam sejarahnya terbukti pernah secara tidak demokratis dan tanpa berdasar hukum menghentikan kegiatan pelajar islam indonesia pii) dan gerakan pemuda farhan gpm) pada desember melalui mendagri nomor dan nomor tahun bahwa ormas telah memberi ruang besar kepada pemerintah atas nama negara memasuki wilayah bahkan mengontrol masyarakat sipil yang potensial disalahgunakan sehingga mengancam inisiatif warga yang kritis misalnya dalam bidang antikorupsi, pelanggaran ham, perusakan lingkungan. segala macam pemberian sanksi kepada ormas seharusnya dijatuhkan melalui proses hukum, berdasar hukum, sesuai dengan prinsip prinsip negara hukum. bukan dilakukan oleh pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan politik praktis. bahwa pengaturan dalam seperti terlihat dalam dan menjadi masalah kemudian adalah terjadi pengaturan ganda perkumpulan dan yayasan sudah diatur dalam yayasan dan statsblad perkumpulan berbadan hukum. semangat pengaturan ulang dalam ormas sebenarnya bermula dari pembentuk undang undang melihat adanya kebutuhan menangani ormas yang banyak melakukan kekerasan sedangkan ormas tersebut menggunakan bentuk yayasan dan perkumpulan. selain itu juga diperlukan antisipasi terhadap kegiatan ormas yang terlibat dalam pendanaan terorisme, pencucian uang, dan jenis bentuk kejahatan lainnya. entah apa yang dipikirkan pembentuk undang undang, seharusnya untuk menindak secara hukum jenis jenis kejahatan tersebut aturan hukum yang ada sekarang sudah sangat cukup. jadi letaknya pada penegakan hukum bukan pada ketiadaan aturan. pun jika tetap diperlukan penyempurnaan maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki aturan yayasan dan perkumpulan, bukan memasukkan keduanya menjadi bentuk ormas. bahwa selain banyak terjadi pengaturan ganda juga terjadi pengaturan yang tidak sesuai, dimana ormas ini dalam mencampuryang berbasis anggota yaitu perkumpulan dan ormas yang tidak berbasis anggota yakni yayasan. pencampuran pengaturan ini sangatlah tidak tepat, karena keduanya memang memiliki tipikal berbeda sama sekali sehingga tidak perlu dipaksakan diatur dalam satu undang undang yakni ormas ini. bahwa pengaturan dalam dan merupakan pengaturan ulang tetapi tidak selaras dengan yayasan dan statsblad perkumpulan berbadan hukum. pengaturan ini tidak memberi jaminan atas pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. akibatnya menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam uud bahwa lingkup ormas yang diatur dalam yaitu nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota menyesuaikan dengan pembagian pemerintahan yaitu pusat dan daerah secara hierarkis. klasifikasi ini berkaitan dengan pendaftaran dan tugas pemberdayaan. lebih lanjut mengatur ketentuan ormas lingkup nasional harus memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dari jumlah provinsi seluruh indonesia. begitu juga mengatur ketentuan ormas lingkup provinsi harus memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dari jumlah kabupaten kota provinsi. pengaturan demikian meniru pengaturan partai politik yang harus tersebar seluruh wilayah. padahal diantara keduanya terdapat perbedaan secara prinsipil. ormas tidak memiliki fungsi representasi. ormas juga tidak harus tersebar setiap wilayah, karena ormas tidak hendak bertujuan menjadi perekat antar komponen bangsa. sederhananya ormas memang hanya bertujuan mencapai apa yang hendak diperjuangkan oleh ormas tersebut. bahwa paradigma kontrol negara terhadap ormas juga terlihat dalam yaitu "kepengurusan ormas setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat." seharusnya negara tidak perlu membatasi dan mencampuri bagaimana mekanisme internal pengaturan ormas. cara ormas menentukan kepengurusan setiap tingkatan tidak seharusnya dibatasi. hal itu merupakan bagian dari manifestasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang dijamin atas setiap orang. bebas saja bagi ormas menentukan mekanisme pemilihan pengurudigma kontrol negara juga terlihat dalam "". penyelesaian sengketa pada ormas seharusnya tetap menjadi urusan internal ormas yang bersangkutan. pemerintah yang tentu saja bisa memiliki politik kepentingan tertentu tidak perlu mencampuri urusan tersebut. apabila ormas tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri secara musyawarah mufakat, ormas memiliki jalur penyelesaian, diantara melalui proses judicial pengadilan. bahwa ormas mengatur larangan bagi ormas yang tidak jelas sehingga menimbulkan multitafsir antarabahwa pada masing masing larangan tersebut tidak terdapat penjelasan dan pengaturan lebih lanjut yang jelas. artinya makna dari ini akan sangat bergantung dari tafsir penguasa. kegiatan apa saja yang dikategorikan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan nkri misalnya, akan sangat didominasi oleh tafsir pemerintah, terlebih pemerintah pusat. ketidakjelasan makna yang bisa menimbulkan multi tafsir ini dapat menimbulkan korban ormas ormas kritis yang selama ini banyak melakukan kegiatan kritis terhadap pemerintah, khususnya pemerintah pusat. bahwa ketidakjelasan pengaturan dalam huruf juga dapat menimbulkan korban, karena tidak terdapat penjelasan maupun pengaturan lebih lanjut yang memadai. misalnya saja partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi apakah termasuk atau tidak termasuk dalam melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum. padahal secara minimal bahkan peraturan perundang undangan telah menjamin partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. seperti dimuat maupun bahwa melihat permohonan pemohon kami melihat kesesuaiyang kami berikan ini. pertama, pengaturan dalam ormas angka angka mengancam hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam uud dan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul pelaksanaannya menjadi semakin sempit dan terdistorsi menjadi satu bentuk tunggal yaitu ormas. kedua, pengaturan dalam dan merupakan pengaturan ulang dan saling bertentangan sendiri dalam ormas dan juga dengan undang undang lain seperti undang undang yayasan dan stastbtad perkumpulan berbadan hukum. norma yang saling tumpang tindih, tidak beraturan, dan saling tidak bersesuaian yang akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan uud ketiga, semangat ormas adalah mengontrol pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul seperti terlihat dalam dan mulai dari tujuan ormas, keharusan ormas memiliki kepengurusan minimal dalam wilayah, cara ormas menentukan pengurus, sampai penyelesaian sengketa dimasuki oleh negara melalaui pengaturan dalam tersebut. keempat, tidak adanya kejelasan rumusan norma huruf huruf dan huruf sangat mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul karena maknanya terserah pada tafsir penguasa. prof. dr. saudi isra, s.h. salah satu pokok permohonan yang diminta untuk diuji konstitusionalitasnya oleh pemohon dalam perkara ini adalah beberapa norma dalam undang undang nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan ormas) yang satu sama lain saling bertentangan. ormas satu sama lain tidak sejalan. selain itu, antara dan angka ormas yang berhubungan dengan proses pendaftaran ormas juga saling bertentangan. pertentangan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaksanaan hak berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin undang undang dasar. oleh karena itu, norma norma tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan dan uud mengambil pembelajaran dari sejarah perjalanan pelaksanaan hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam uud setelahk konstitusional yang satu ini memang memerlukan pengaturan lebih lanjut level undang undang. hal itu ditujukan untuk menghindari agar kebebasan yang dimiliki tetap dilaksanakan dalam koridor hukum yang berlaku. kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai manifestasi alam demokrasi mesti dibingkai oleh hukum. dalam kerangka seperti itulah konsep negara hukum yang demokrasi menjadi berada dan perlu ditempatkan secara benar. hanya saja, pengaturan ataupun pembatasan hak oleh hukum tidak dapat dilakukan secara sewenang wenang. mana pembatasan tersebut tidak boleh menabrak atau mengganggu berfungsinya masyarakat yang demokratis. terkait hal itu, merujuk pada berbagai instrumen internasional dan peraturan perundang undangan dibidang hak asasi manusia, pembatasan dan pengurangan hak atas kebebasan berserikat hanya dapat dilakukan dengan alasan kepentingan: (a) keamanan nasional yang dibuktikan adanya ancaman politik atau militer terhadap bangsa dari suatu organisasi, dalam hal ini, jika ada suatu aksi dari suatu organisasi tertentu yang mengancam keamanan publik, negara dapat membatasi organisasi yang bersangkutan: (c) moral atau kesehatan publik, sepertialasan ketertiban umumorganisasi juga harus menjelaskan tujuan mereka, kegiatan, organ bawahnya, serta pendanaan mereka. dalam koridor itulah kebebasan berserikat dan berkumpul harus diatur atau dibatasi. disamping itu, agar frame pembatasan tersebut tidak dilanggar, maka ketentuan pembatasan hak berserikat dan berkumpul mesti dapat memberikan kepastian hukum. dalam arti, semua norma yang dibuat harus jelas dan tidak kabur dan multiinterpretatif. ketidakjelasan norma akan menjadi salah satu penyebab melanggarnya hak berserikat dan berkumpul. sebab, kekuasaan negara akan cenderung menafsirkan norma sesuai dengan kepentingannya. sehingga, jaminan hak berserikat dan berkumpul akan kehilangan arti. dalam batas batas tertentu, kehadiran norma yang kabur dan memiliki interpremak potensial menjadi ancaman dalam pelaksanaan hak berserikat dan berkumpul. sehubungan dengan itu, keterangan yang akan ahli sampaikan ini hanya fokus pada aspek jaminan kepastian hukum terkait norma norma ormas sebagai salah satu undang undang yang mengatur tentang pembatasan kebebasan berserikat dan berkumpul indonesia. berbicara tentang kepastian hukum (legal certainty), artinya kita membahas tentang bagaimana norma hukum, proses hukum dan sanksi hukum yang akan diterapkan memiliki kepastian yang jelas. hukum itu harus jelas, baik pada tataran norma ataupun maupun pada saat dilaksanakan. itulah yang kemudian dikatakan hayes bahwatidak hanya bagi hukum yang berlaku dalam pergaulan sesama warga masyarakat dalam sebuah negara, melainkan juga diperlukan dalam pelaksanaan setiap tindakan pemerintah. mana, pemerintah mesti mendasarkan setiap tindakannya kepada hukum yang berlaku secara sah. keharusan demikian ditujukan untuk menjaga agar kekuasaan yang ada tidak disalahgunakan. agar kekuasaan yang ada tetap dilaksanakan dalam kerangka menghormati hak setiap warga negara. agar kepastian hukum dapat dinikmati oleh setiap warga negara, maka semua norma yang dibuat untuk tujuan membatasi atau menata kehidupan rakyat sebuah negara harus dirumuskan secara jelas. kejelasan rumusan norma dapat diukur dari sejauh mana orang orang memiliki pemahaman yang sama terhadap suatu norma tertentu. pada saat bersamaan, dengan kepastian hukum, seseorang dapat mengukur batas kebebasan yang dapat miliki dan dapat diekspresikan. bagi lon fuller, kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama moralitas hukum. menegaskan, sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada internal morality. oleh karena itu, dalam pembentukannya harus memerhatikan dua hal: hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa: dan aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain. potersebut tidak saja terkait dengan pertentangan antar norma dalam satu undang undang, melainkan juga pertentangan antar norma satu undang undang dengan norma undang undang lainnya. dalam pembentukan peraturan perundang undangan, kepastian hukum merupakan salah satu asas yang mesti diterapkan dalam perumusan setiap norma peraturan. ketika asas tersebut diterapkan, tidak akan terjadi pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lainnya. secara bersamaan, norma yang dirumuskan juga dapat memberikan kepastian atau ketegasan bagi setiap orang yang terikat dengan norma itu. itulah kemudian mengapa asas tersebut dinyatakan secara tegas dalam huruf undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. asas kepastian hukumhanya dengan adanya kepastian hukuman materi undang undang itu dapat dinilai memiliki moralitas hukum dan bermanfaat bagi penataan hubungan antar manusia dalam suatu negara. pada kenyataannya, norma undang undang ormas sebagaimana disinggung atas justru menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi keberadaan ormas, terutama beberapa sebagaimana didalilkan dan disebutkan oleh pemohon perkara ini. ketidakpastian hukum tersebut dapat dilihat dalam beberapa rumusan norma sebagai berikut: pertama, ketidakpastian hukum pengaturan struktur organisasi dan kepengurusan ormas. dan undang undang ormas mengkategorikan ormas dalam dua bentuk: berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. ormas berbadan hukum atau tidak berbadan hukum tersebut dapat berbasis anggota atau tidak berbasis anggota. mana, apabila sebuah ormas berbadan hukum perkumpulan, maka ormas tersebut berbasis anggota. sedangkan jika ormas tersebut berbadan hukum yayasan, maka tidak berbasis anggota. pada ketentuan selanjutnya, tepatnya pada bab vii undang undang ormas diatur tentang struktur dan kepengurusan ormas. mana, dalam bab tersebut tidak ada lagi pembedaan antara ormas berbadan hukum yang berbasdengan ormas berbadan hukum yang tidak berbasis anggota dengan ormas yang tidak berbadan hukum. dengan demikian, seluruh ketentuan bab vii undang undang ormas ini berlaku untuk semua ormas tanpa membeda bedakan bentuknya. terlepas apakah berbadan hukum yayasan, perkumpulan atau tidak berbadan hukum. dengan demikian, akan muncul persoalan: apabila ormas berbadan hukum yayasan, bagaimana mungkin ormas tersebut diharuskan pula memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dari jumlah propinsi seluruh indonesia sebagaimana diatur dalam ormas? bukankah sebuah organisasi berbadan hukum yayasan tunduk pada ketentuan undang undang yayasan? mana, dalam undang undang yayasan tegas didefinisikannomor tahun sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun |). lalu, apabila norma norma yang terdapat dalam bab vii ormas dikatakan tidak berlaku untuk ormas yang berbadan hukum yayasan, pada ketentuan mana pengecualian tersebut diatur? pengecualian terhadap yayasan hanya ditemukan dalam ketentuan undang undang ormas yang mengatur persyaratan pendirian ormas. oleh karena itu, dapat dipastikan ketentuan terkait organisasi dan kepengurusan ormas yang diatur dalam bab vii juga berlaku untuk ormas berbadan hukum yayasan. dengan demikian, apabila ormas tersebut lingkup organisasinya adalah nasional, maka ormas dimaksud mesti memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam ormas. dalam konteks inilah akan muncul ketidakpastian hukum bagi ormas. sehingga, menjadi benar apa yang dikalikan pemohon bahwa dan ormas bertentangan dengan uud kedua, ketidakpastian hukum antara pembedaan lingkup organisasi kemasyarakatan dengan wilayah kerja. dalam undang undang ormas, lingkup organisasi kemasyarakatan dibedakan menjadi nasional, provinsi dan kabupaten kota. sementara dalam undang undang ormas dinyatakan lagi bahwa wilayah kerja organisasi kemasyarakatan adalah |
ang)aises wall, s.h., dan kawan kawan dengan surat permohonan bertanggal desember melalui kuasa hukumnya durasi, s.h., advokat pada law office fariz associates yang beralamat ariobimo sentral lantai jalan h.r. rasa said blok nomor jakarta selatanperkara nomor puu x perihalserta dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun apabila frasa, dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya , ditafsirkan atau dimaknai, seorang gubernur atau seorang wakil gubernur dapat menjabat lebih dari (dua) periode masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut turut ketetapan ketua panel hakim mahkamah konstitusi nomor tidalam sidang panel pemeriksaan pendahuluan, tanggal januari telah memberikan nasihat kepada para pemohon untuk menarik permohonan disebabkan perkara nomor puu x pada intinya sama dengan perkara nomor puu ix yang telah diputus pada tanggal oktober mengenaijanuari perihal: surat pencabutan penarikan perkara nomor puu xahmad fadli semadi, anwar usman, hartono dan akil mochtarakil mochtar panitera pengganti, ttd. eddy purwanto |
ndr. rico pandeirot, s.h., ll.m tempat tanggal lahir tondano, mei pekerjaan advokat alamat jalan majapahit nomor komplek majapahit permai blok jakarta pusat nama african bondol, s.h., ll.m tempat tanggal lahir jakarta, april pekerjaan advokat alamat jalan majapahit nomor komplek majapahit permai blok jakarta pusat nama yulius irwansyah, s.h., m.h tempat tanggal lahir lampung selatanslamet buono, s.h., m.h tempat tanggal lahir malangrachmawati tempat tanggal lahir jakarta, januari pekerjaan advokat alamat jalan majapahit nomor komplek majapahit permai blok jakarta pusat nama gusti made kartika, s.h tempat tanggal lahir selong, maret pekerjaan advokat alamat jalan majapahit nomor komplek majapahit permai blok jakarta pusat: mendengar dan membaca keterangan ahli pemerintah,rabu tanggal juni berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan nomor pan.mk dan registrasi pada senin tanggal juni dengan nomor puu ix yang telah diperbaiki dan terima kepaniteraan mahkamah pada hari jumatberdasarkan huruf dan huruf uud tersebut atas, maka setiap orang, termasuk para pemohon, berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannyaberkaitan dengan hak untuk hidup, menurut para pemohon dengan diberlakukannya huruf keimigrasian sepanjang kata penyelidikan, jelas keluar wilayah indonesia memiliki hubungan dalam arti luas. dalam bekerja mencari penghasilan para pemohon menjalankan profesinya sebagai advokat, tentukemudiankemudian para pemohon telah dicekal, maka jelas menimbulkan kerugian konstitusional terhadap diri para pemohon. bahwa secara tegas dan jelas huruf keimigrasian telah memberikan ruang bagi penyelidik maupun penyidik untuk melanggar hak asasi para pemohon,bunyi ketentuan huruf yang mengatur mengenai. ketentuan tersebut atas sangat membuka ruang dan peluang bagi lembaga lembaga penegak hukum seperti komisi pemberantasan korupsi kpk) untuk dengan mudahnya melarang hak asasi seseorang untuk bepergian dalam rangka melangsungkan hidup dan kehidupannya. selain itu apabila para pemohon masih dalam proses penyelidikan namun sudah dilarang untuk bepergian, pejabat imigrasi menolak para pemohon untuk keluar wilayah indonesia atas permintaan penyelidik, mana belum ditetapkan siapa yang menjadi tersangka, hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dalam huruf jelas jelas telah dilanggar. praktik seperti ini terjadi dalam. bahwa dengan kewenangan yang diberikan oleh huruf tersebut seorang warga negara terbukti telah sangathuruf uud kerugian atas pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya huruf tersebut juga berpotensi akan merugikan hak konstitusional para pemohon dikemudian hari. bahwa pada intinya para pemohon sangat keberatan apabila masih dalam proses penyelidikan, seseorang sudah dapat ditolak atau pada intinya dilarang untuk berpergian keluar negeri. karena tindakan tersebut adalah suatu bentuk perampasan kemerdekaan atau suatu bentuk upaya paksa. penyelidikan sendiri sesuai dengan bunyi butir kurap yaitusehingga berdasarkan bunyi tersebut, adalah sangat prematur apabila masih dalam tingkat penyelidikan seseorang sudah dapat dikenakan upaya paksa. bahwa adanya lembaga penyelidikan ratio legis nya adalah memperkecil adanya upaya paksa. contoh kasus, apabila terjadi pencurian kantor o.c. klinis, dan untuk kepentingan tersebut penyelidik melalui pejabat imigrasi melakukan upaya cikal tehadap para pegawai o.c. klinis. hal tersebut mungkin masih masuk diawal. namun apabila mungkin ada pencurian atau belum tentu ada pencurian kantor o.c. klinis, kemudian penyelidik melalui pejabat imigrasi melakukan upaya pencekalan terhadap pegawai kantor o.c. klinis. hal tersebut adalah suatu tindakan yang sangat tidak masuk akal, karena sudah melakukan upaya paksa padahal belum tentu ada peristiwa hukum pidana. bahwa tetapi ternyata perbuatan seperti yang dapat dilakukan oleh penyelidik melalui pejabat imigrasi seperti contoh tersebut atas telah diperbolehkan terjadi berdasarkan pada huruf keimigrasian. bahwa saat ini para pemohon tidak bertindak sebagai kuasa hukum dari orang yang terkena dampak langsung berlakunya huruf ataupun saat ini para pemohon tidak pernah atau tidak sedang mengalami pencekalan akibat berlakunya tersebut. sekali lagi para pemohon tegaskan bahwa mengacu pada putusan nomor puu iii kerugianindakan kpk tersebut adalah bukti dari pemberlakuan hurufngakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam huruf uud akan dilanggar. bahwa berlakunya ketentuan huruf undang undang keimigrasian yang telah jelas dan terang yang dilakukan oleh kpk terhadap nazaruddin, maka berpotensial. dapat dimungkinkan suatu saat nanti apabila para pemohon terkait dengan suatu peristiwa yang belum tentu peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana, para pemohon sudah dicekal terlebih dahulu. dengan demikian, untuk menghindari terjadinya lagi tindakan tindakan sewenang wenang dari aparat penegak hukumhuruf keimigrasian sepanjang kata penyelidikan yang sangat inkonstitusional karena bertentangan dengan huruf uud ivngadilielah bertentangan dengan dan undang undang dasarimigrasian, bukti fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya para pemohon pada persidangan tanggal september telah didengar keterangan ahli para pemohon yang juga mengajukan keterangan tertulis melalui kepaniteraan mahkamah tanggal september yang pada pokoknya sebagai berikut, prof. dr. o.c klinis bahwa keimigrasian dikaitkan dengan kurap, maka dapatlah ditarik penafsiran bahwa pejabat imigrasi menolak untuk keluar wilayah indonesia dalam hal orang tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelidikan, pejabat imigrasi dapat menolak orang untuk keluar wilayah indonesia jika ada dugaan tindak pidana. hal ini menurut ahli, bertentangan dengan hukum, mengingat sifatnya yang sangat prematur dini. bagaimana mungkin semata mata karena adanya dugaan tindak pidana, seseorang dapat ditolak untuk keluar wilayah indonesia: adapun dasar hukum yang ahli gunakan adalah sebagai berikut: universal declaration human rights udh ) yang berbunyi:: terjemahan ahli sebagai berikut: setiap orang memiliki hak untuk bergerak dan memilih tempat tinggal sepanjang berada dalam batas batas wilayah negara masing masing: setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya sendiri, serta kembali negaranya sendiri. undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia ham ) yang berbunyi:: alinea dari imigrasi bertentangan dengan bunyi ham tersebut, international covenant civil and political rights occur) yang telah diratifikasi indonesia sebagaimana tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang pengesahan occur kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik), bunyi occur adalah sebagai berikut: setiap orang yang berada dalam wilayah suatunegara secara sah, memiliki hak atas kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal dalam wilayah negara tersebut: setiap bebas untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya, sendiri: hak hak yang telah disebutkan atas tidak dapat dilarang kecuali jika diatur oleh hukum, dianggap perlu untuk melindungi keamanan nasional, keamanan publik, kesehatan, atau moral publik, hak dan kebebasan orang lain, dan sesuai dengan hak hak lain yang diakui oleh kovenan ini: tidak seorangpun dapat melarang hak warga negara untuk memasuki negaranya sendiri secara sewenang wenang., penyangkalan tingkat penyelidikan adalah perampasan kemerdekaan dan merupakan kejahatan jabatan, sebagaimana disebutkan dalam dari kitab undang undang hukum pidana. kedudukan saksi dan tersangka baru ada tingkat penyidikan, sehingga sudah sepatutnyalah pencekalan baru dapat dikeluarkan setelah tahap penyidikan.: pencekalan terhadap seseorang yang masih pada tahap penyelidikan, adalah bertentangan dengan ketentuan uud yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan , bahwa dengan kewenangan huruf undang undang nomor tahun tentang keimigrasian tersebut, seorang warga negara terbukti telahpara pemohon kemudian hari: menimbang bahwa pada persidangan tanggal september telah didengar keterangan lisan pemerintah dan pada tanggal oktober pemerintah telah mengajukan keterangan tertulis yang disampaikan melalui kepaniteraan mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut: pokok permohonan pemohon bahwa para pemohon warga negara indonesia yang mempunyai kesamaan pekerjaan sebagai advokat, sehingga para pemohon mendapatkan kesempatan untuk mengetahui lebih mendalam tentang undang und, karenanya undang undang guo telah menimbulkanbahwa menurut para pemohon khususnya kata "orang" yang dan terdapat dalam undang undang keimigrasian yang ditujukan kepada setiap orang, maka sangat potensial dikenakan kepada para pemohon apabila para pemohon menjadi objek dalam penyelidikan, padahal kegiatan penyelidikan tersebut tanpa harus adanya suatu tindak pidana, dan cukup dengan adanya dugaan tindak pidana tanpa ada peristiwa hukum pidana terlebih dahulu, bahwa menurut para pemohon ketentuan guo yang mengatur, dan hal ini dapat membuka peluang bagi lembaga penegak hukum untuk dengan mudahnya melarang seseorang untuk bepergian luar negeri: singkatnya menurut para pemohon ketentuan guo telah menciptakan perlakuan yang tidak adil, dan karenanya bertentangan dengan ketentuankeimigrasi, ketentuan mengenai pencegahan berlaku terhadap setiap orang yang memenuhi ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang keimigrasian dan tidak hanya berlaku kepada para pemohon yang berprofesi sebagai advokat sehingga ketentuan guo tidak bersifat diskriminasi dan menjunjung persamaan kedudukan muka hukum (equality before the law). bahwa para pemohon dalam permohonan pengujian guo bukanlah orang yang sedang dimintakan oleh pejabat yang berwenang untuk ditolak bepergian luar wilayah indonesia, sehingga menurut pemerintah tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para pemohon. selain itu menurut pemerintah, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tidak dalam posisi yang mengurangi, membatasi atau setidak tidaknya menghalang menghalangi para pemohon dalam menjalankan tugasnya sebagai advokathurufkeimigrasiapencegahan serta implementasi pelaksanaan pencegahan dalam undang undang guo, sebagai berikut: filosofi pencegahan, juga dalam ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahunimplementasinya dalam peraturan perundang undangan negara tersebut. undang undang dasar negara republik indonesia tahunomor tahun yang mengatur tentang keimigrasian secara nasional, mengatur pembatasan kebebasan" tpi). implementasi huruf tentang keimigrasian bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang keimigrasian menyatakan bahwa pejabat imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah indonesia ditujukan pada suatu kepentingan penyelidikan dan penyidikan oleh instansi atau lembaga penegak hukum. konteks penolakan tersebut adalah dengan tidak memberangkatkan keluar wilayah indonesia terhadap orang setelah adanya permintaan pejabat yang berwenang. yang dimaksud pejabat yang berwenang dalam undang undang sebagaimana diatur dalam keimigrasian terdiri atas: menteri keuangan: jaksa agung, kepala kepolisian negara republik indonesia:secara tertulis baik kepada menteri untuk melaksanakan pencegahan dan atau bersifat langsung kepada pejabat imigrasi yang bertugas tempat pemeriksaan imigrasi tpi) atau unit pelaksana teknis yang membawahi tpi dalam keadaan mendesak sebagaimana diatur dalamyang dimaksud dengan "keadaan yang mendesak" tersebutkepentingan yang ingin dilindungi disini dengan pengaturan penolakan orang untuk keluar wilayah indonesia tpi berkaitan dengan kepentingan nasional meliputi keamanan nasional ketertiban umum, dan kepentingan masyarakat. keadaan mendesak ini telah pula diatur dalam undang undang lain yaitu undang undang nomor tahun tentang kepolisian republik indonesia tepatnya dalampermintaan sini diajukan dalam rangka kepentingbagaimana diatur dalam huruf oleh kepala kepolisian republik indonesia kapolri) paling rendah setingkat kepala kepolisian resort kapolres) yang selanjutnya dalam waktu paling lambat (dua puluh) hari harus dikukuhkan dalam keputusan tertulis oleh kepala kepolisian republik indonesia kapolri). lebih lanjutnya dengan undang undang nomor tahun kepentingan permintaan langsung dalam rangka penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang nomor tahun telah diakomodir dalam undang undang nomor tahun bahkan tersebut tidak hanya mengakomodir kepentingan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, namun juga antara lain oleh: komisi pemberantasan korupsi sebagaimana dalam huruf undang undang nomor tahun badan narkotika nasional sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun dan cc. kejaksaan agung republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang nomor tahun dengan demikian penolakan oleh pejabat imigrasi kepada orang yang akan keluar wilayah indonesia dilaksanakan dalam konteks pencegahan. pencegahan yang dilaksanakan harus memenuhi kriteria kriteria tertentu yang diatur dalam undang undang nomor tahun yaitu: harus ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang: keputusan tertulis tersebutcc. jangka waktu pencegahan. tidak dipenuhinya kriteria tersebut, menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan pencegahan yang akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam waktu paling lambat (tujuh) hari sejak tanggal permohonan diterima disertai dengan alasan penolakan. terhadap materi muatan norma undang undang keimigrasian yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon yaitu huruf undang undang keimigrasian yang menyatakan: keimigrasianketentuan tersebut uud setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuanggapan para pemohon tersebut atas, pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa berdasarkan angka undang undang nomor tahun tentang kurap, pengertian penyelidikan adalahisini harus dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikkecilbahwa. bahw tersebar dalam berbagai undang undang yaitu: undang undang nomor tahun tentangundang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi, yang berbunyi::" undang undang nomor tahun tentang kepolisian republik indonesia, yang berbunyi: huruf dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dan diundang undang nomor tahun badan narkotika nasional, yang berbunyi:" undang undang nomor tahun tentang kejaksaan agung republik indonesia, yang berbunyi: hurufsehingga menurut pemerintah, para pemohon telah keliru dalam menetapkan yang diuji dalam persidangan karen, bukanlah terletak pada huruf undang undang nomor tahun tentang keimigrasian. bahwa dikaitkan dengan huruf yang menjadi permohonan para pemohon, perlu disampaikan bahwa penyelidikan tidak dapat dilaksanakan secara serta merta tanpa ada surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ditujukan dalam rangka mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. bahwa penolakan untuk tidak memberangkatkan orang keluar wilayah indonesia dalam rangka penyelidikan ini tetap dibutuhkan berdasarkan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melindungi kepentingan nasional berdasarkan undang undang. dengan demikian, pertimbangan para pemohon bahwa penyelidikan secara sewenang wenang dan dapat dipandang akan berpotensi merugikan hak konstitusionalnya tidak dapat diterima argumentasinya, karena penyelidikan yang sewenang wenang tidak boleh dilakukan dan hal tersebut dibatasi oleh undang undang. bahwa menurut pemerintah, para pemohon telah keliru dalam menafsirkan isi ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang keimigrasian yang diajukan pengujian, dimana tersebut tidak memberikan kewenangan kepada penyelidik untuk meminta kepada pejabat imigrasi melakukan cikal terhadap seseorang, tetapi hanya merupakan ketentuan pelaksanaan yang memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk menolak orang bepergian keluar negeri dalam hal orang tersebut diperlukan untuk penyelidikan dan penuntutan atas permintaan pejabat yang berwenang. bahwa jauh sebelum huruf undang undang nomor tahun tentang keimigrasian diberlakukan, undang undang telah memberikan kewenangan kepada penyelidik dan atau penyidik dan atau pejabat yang berwenang untuk meminta atau memerintahkan pencekalan terhadap seseorang yang dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan perkara pidana. sebagai contoh, huruf undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi, telah memberikan kewenangan kepada komisi pemberantasan korupsi dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, untuk memerintahkan pejabat imigrasi melarang seseorang bepergian luar wilayah indonesia. bahwa terkait dalil para pemohon tentang, hal tersebut adalah keliru dan perlu pemerintah klarifikasi, bahwa berdasarkan surat keputusan pimpinan komisi pemberantasan korupsi republik indonesia nomor kep tentang larangan bepergian luar negeri terhadap muhammad nazaruddin, vulkanis dan karina juri, diketahui bahwa pada saat keputusan pencekalan dikeluarkan oleh komisi pemberantasan korupsi, proses hukum perkara guo sudah memasuki tahap penyidikan, sebagaimana surat perintah penyidikan nomor spin. dik iv tanggal april nomor spin. dik iv tanggal april dan nomor spin. dik iv tanggal april bahwa pemerintah dapat memberikan perbandingan pelaksanaan pencegahan negara lain, dalam hal ini sebagai perbandingan yang ada negara belanda. praktik pencegahan negara belanda, secara "zakelijk" (konkrit) dilakukan dengan alasan yang terkait dengan kepentingan negara, misalnya untuk orang yang akan keluar wilayah belanda yang jika namanya terdaftar dalam kasus masalah pajak bila tidak membayar denda atas putusan terhadapnya, maka tidak diizinkan meninggalkan negara belanda. pemberlakuan ketentuan ini antara lain untuk kepentingan negara seperti investigation (penyidikan). warga negara belanda pun bila akan mengajukan visa negara eropa lain apabila karena masalah tertentu sehingga namanya masuk dalam "alert" schengen information system sis) maka tidak akan diberikan visa dan tentunya tidak dapat berangkat negara yang dituju. dari uraian tersebut atas, menurut pemerintah ketentuuud.imigrasiani2. menimbang bahwa pada persidangan tanggal september dan tanggal oktober telah didengar keterangan ahli pemerintah yang pada pada pokoknya sebagai berikut: prof. dr. eddy diaries, s.h., humuniversal declaration human rights dan internasional covenant civil and political rights sebenarnya terdapat dalam uud meskipun hak asasi manusia mengakui dan menjamin kebebasan setiap orang untuk bergerak, namun kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan yang mutlak. kebebasan tersebut dapat dibatasi atas pertimbangan kepentingan negara berdasarkan alasan yang jelas secara hukum dan rasional, bahwa kebebasan untuk bergerak sebagaimana yang dimaksud oleh para pemohon bukanlah yang tidak dapat disimpan dalam keadaan apapun. hal ini berbeda dengan uud yang menyebutkan dengan tegas dan rinci hak hak yang tidak dapat disimpan dalam keadaan apapun. meskipun ada yang berpendapat bahwa pembatasan terhadap terdapat dalam uud bahwa berdasarkan kasus posisi permasalahan dan analisis yuridis,r. denny indralaya, s.h., bahwa kebebasan bergerak bukanlah kebebasan yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apakonstitusionalitasnya menurut pendapat ahli, tidak bertentangan dengan konstitusi. kewenangan pencegahan itu yang diberikan kepada pejabat imigrasi juga tidak serta merta menyebabkan yang bersangkutan tidak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam karena yang bersangkutan sebenarnya tetap diakui prosesnya ada, itu bukan kewenangan absolut, tanpa pengawasan, yang tidak dapat dibatalkan. undang undang yang bersangkutan, imigrasi mengatur mekanisme agar itu. jadi, ada prosedur yang diberikan oleh undang undang yang juga membuka peluang untuk di challenge pencegahan yang dilakubahwa para pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian materiil ataserhadap dan uud kepada mahkamah konstitusihuruf tidak dibatasi pertunangannya dengan batang tubuh, tetapi mahkamah pencekalan atau pencegahan tidak membatasi hak hidup yang bersangkutan. dia tetap dapat hidup, memang terbatas karena yang bersangkutan prosesnya sedang menjalani proses penegakan hukum, terutama hukum pidana. pembatasan pembatasan hak dasar dalam proses pidana adalah satu hal yang sah, tidak bertentangan dengan konstitusi, terutama kalau dia bukan non derogable rights dan diatur berdasarkan undang undang. bahwa ketentuan huruf undang undang imigrasi tidak bertentangan dengan, baik maupun uud prof. dr. ahmad ramli, s.h., m.h undang undang nomor tahun tentang keimigrasian, khususnya tentang penolakan orang untuk keluar wilayah indonesia dimaksudkan untuk merespons berbagai keluhan masyarakat, terkait dengan sering terhambatnya upaya cikal yang dilakukan oleh penegak hukum. hal ini penting untuk memberikan kepastian dalam upaya penegakan hukum bagi mereka yang berpotensi melarikan diri luar negeri. keimigrasian yang menyatakan bahwa pejabat imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah indonesia, dalam hal orang tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang, justru dimaksudkan untuk efektivitas penegakan hukum, melindungi ketertiban umum, dan memelihara rasa keadilan seluruh masyarakat. rasa keadilan masyarakat akan terkoyak, apabila masyarakat melihat fakta seorang pelaku yang telah merugikan negara atau memporak porandakan ketertiban umum atau merusak masa depan generasi bangsa ini, dibiarkan melenggang luar negeri dan kita hanya bisa menonton peristiwa itu tanpa bisa berbuat apa apa.. salah satu yang menjadi pijakan ahli, thomas hack membuat satu ajaran yang disebut dengan the jurisprudence interests adalah ajaran hukum kepentingan. artinya dikatakan, ketika kepentingan yang lebih besar, ketika kepentingan perlindungan kedaulatan negara, ketika kepentingan penegakan hukum, ketika kepentingan ketertiban umum yang lebih besar, harus didahulukan, maka pembatasan pembatasan itu harus kita lakukan . i2.5j menimbang bahwa para pemohon dan pemerintah telah menyerahkan kesimpulan tertulis melalui kepaniteraan mahkamah pada tanggal oktober dan oktorprofesi sebagai advokat menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya huruf sepanjang kata penyelidikan dan penjelasannyasepanjang kata penyelidikan dan penjelasannya, bahwa para pemohon mendalilkan undang undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut sepanjang kata penyelidikansedangkan para pemohon telah dicekal sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon,i3 menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf dan paragraf j3.8jhuruf sepanjang kata penyelidikan yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas guo yang apabila masih dalam proses penyelidikan seseorang sudah dapat ditolak atau pada intinya dilarang untuk bepergian luar negeri, menurut para pemohon tindakan tersebut adalah suatu bentuk perampasan kemerdekaan atau suatu bentuk upaya paksa: i3 menimbang bahwa mahkamah telah memeriksa bukti bukti tertulis yang diajukan para pemohon bukti sampai dengan bukti untuk mendukung dalil dalilnya yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara atas,prof. dr. o.c klinis:, bahwa mahkamah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tulisan pemerintah yang pada pokoknya menyatakara pemohon. untuk membuktikan keterangannya pemerintah mengajukan tiga orang ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: prof. dr. eddy diaries, s.h., hum bahwa berdasarkan kasus posisi permasalahan dan analisis yuridisenny indralaya, s.h., ll.m., ph. bahwa kebebasan bergerak bukanlah kebebasan yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pengujian konstitusionalitasnya menurut pendapat ahli, tidak bertentangan dengan konstitusi. prof. dr. ahmad ramli, s.h., m.h demokratis . pendapat mahkamah i3 menimbang bahwa para pemohon menguji konstitusionalitas kata penyelidikan yang terdapat dalam huruf yangkarena menurut para pemohon kata penyelidikan tersebut bertentangan dengan hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (vide uud di3 menimbang bahwa perlu lebih dahulu memahami pengertian penyelidikan untuk kemudian mempertimbangkan bertentangan atau tidak bertentangan dengan kedua uud yang menurut para pemohon bertentangan dengan kata penyelidikan tersebut: i3 menimbang bahwa menuruti3 menimbang bahwa dari definisi penyelidikan tersebut dapat disimpulkan, belum tentu dilakukan penyidikan, artinya belum ada kepastian hukum akan dilakukan penyidikan padahal sudah dapat dilakukan penolakan oleh imigrasi untuk keluar wilayah indonesia, i3 menimbang bahwa para pemohon tidak keberatan apabila pencegahan keluar wilayah indonesia dilakukan pada tahapmenimbang bahwa dalam tahap penyelidikan belum ada kepastian dididik atau tidak dididik. belum dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti, baru tahap mengumpulkan informasi. kalau dalam tahap penyidikan karena memang dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti, wajar bila bisa dilakukan penolakan untuk berpergian keluar negeri, karena ada kemungkinan terdidik membawa bukti bukti yang berkaitan dengan tindak pidana keluar negeri sehingga mempersulit penyidik melakukan pencarian dan pengumpulan bukti untuk membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan kerangkanya, i3.20j menimbang bahwa mahkamah berpendapat penyelidikan itu masih dalam tahapan yang dilakukan oleh penyelidiknya. oleh karena itu, penolakan terhadap seseorang untuk keluar wilayah indonesia ketika statusnya belum pasti menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana karena masih dalam tahap penyelidikan akan mudah dijadikan alasan untuk menghalangi gerak seseorang untuk keluar negeri. lagipula dalam tahap penyelidikan, seseorang belum mengetahui apakah dirinya sedang dalam proses penyelidikan atau tidak dan proses penyelidikan itu tidak ada jangka waktu yang pasti sehingga tidak diketahui kapan harus berakhir. mencegah seseorang untuk luar negeri dalam tahap tersebut dapat disalahgunakan untuk kepentingan luar kepentingan penegakan hukum sehingga melanggar hak seseorang yang dijamin oleh konstitusi yaitu hak yang ditentukantentuan guo juga melanggar ketentuan konstitusi yang mewajibkan negartentukan dalam uud i3. menimbang bahwa meskipun hanya kata penyelidikan yang dimohonkan oleh para pemohon untuk dinyatakan tidak konstitusional, akan tetapi kata dan yang terdapat antara kata penyelidikan dan penyidikan sudah tidak mempunyai makna, karena sisa kata penyidikan yang tertinggal, tak ada lagi kata penyelidikan sehingga kata dan dalam huruf harus dihapuskan pula. dengan demikian huruf selengkapnyaidikan atas permintaan pejabat yang berwenang, atau : lembaga negara. amar putusan mengadili, menyatakan: mengabulkan permohonan para pemohon,selasa tanggal dua puluhulan februariida ria tambunanyatakan,bahwa secara tegas dan jelas huruf keimigrasianpada frasa yang menyatakan menolak orang , dengan tidak membatasi kepada siapa orang tersebut. maka dapat ditarik kesimpulan orang yang dimaksud adalah setiap orang. dan setiap orang dengan sendirinya yang dapat menjadi objek penyelidikan, termasuk dan tidak terbatas pada pemohon. apabila dalam hanya membatasi pada sekelompok orang. contohnya, apabila hanya ditunjukkan pada suatu masyarakat adat atau sekelompok orang tertentu, dan apabila jelas para pemohon bukan masyarakat yang dituju maka tidak ada legal standing bagi pemohon. karena tersebut tersebut tidak mungkin akan merugikan kepentingan konstitusional dari para pemohon. namun karena ini ditunjukkan kepada setiap orang maka sangat potensial ini dikenakan kepada pemohon apabila pemohon menjadi objek dalam penyelidikan. terlebih lagi penyelidikan adalah suatu rangkaian kegiatan tanpa harus ada suatu tindak pidana, cukup dengan adanya dugaan tindak pidana sehingga berpotensi dikenakan kepada siapapun tanpa ada peristiwa hukum pidana terlebih dahulu. dalam hal ini apabila suatu saat para pemohon dalam proses penyelidikan, maka para pemohon akan mengalami kerugian konstitusional yang diakibatkan pemberlakuan undang undang yang keliru yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (in cast penyelidik, penyidik, penuntut umum dan hakim), mana hak para pemohon untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, sertpat merenggut dengan berlakunya ketentuan huruf inimberlakuan huruf dalam praktiknya dapat membuka peluangbahwa huruf keimigrasian adalah yang sangat tidak adil sehingga telah melanggar hak konstitusional yang diberikan oleh uud kepada pemohon khususnyahuruf keimigrasian. selanjutnya, prof. dr. jimmy asshidigie, s.h.melihat konstitusi dari suatu negara. il. mengenai kerugian konstitusional huruf undang undang nomor tahun tentang keimigrasian telah bertentangan dan melanggar hak konstitusional para pemohon yang terdapat dalam huruf dan hurufrumusan undang undanghurufdan huruf yang berbunyi: huruf setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya yang diajukan oleh: nama azis bestari, st., mm.: pekerjaan ketua dprd kabupaten tolitoli, alamat jalan suparman nomor tolitoli, provinsi sulawesi tengah: berdasarkan surat kuasa khusus nomor ist tim vi bertanggal juni memberikan kuasa kepada makasar, sh., mh., syahrul, sh., mohammad arif, sh., dan toto haryanto, sh., para advokat yang beralamat jalan suprapto nomor palu, provinsi sulawesi tengahni dan junitahun sebagaimana telah dirubah dengan tahun terhadap undang undang dasar bahwalegal standingin daripada itu, redaksional utuh tahun sebagai perubahan tahun juga bertentangan dengan tahun tentang hak asasi manusia ham), yang berbunyi sebagai berikut:' bahwa pembentuk undang undang sangatlah keliru membuat struktur redaksional tersebut, dengan meng abaikan jiwa undang undang yang lebih tinggi, cast dasar bahwa konstruksi redaksional norma khususnya frasa kata "dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur dapat menimbulkan pemasangan hak politik pemohon yang telah mempersiapkan diri sesuai aspirasi masyarakat sebagaimana tercermin dalam surat dan sikap tokoh tokoh masyarakat diseluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten tolitoli (bukti disamping reaksi spontanitas dalam tindakan tak terkontrol yang terjadi pasca pasangan calon pemohon amirudin nua): bahwa salah satu ciri demokrasi adalah adanya partisipasi masyarakat (warga negara) dalam politik melalui pemilu, dan olehnya masyarakat (warga negara) harus diberi hak untuk ikut serta ambil bagian dalam proses politik, baik untuk dipilih maupun memilih. baik rezim pemilu maupun pemilu kada menganut asas dan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, secara demokratis (vide tahun uud bahwa tentang demokrasi, filsuf jj. rousseau mengatakan, sejak abad paham demokrasi yang dianut oleh negara negara eropa barat dan amerika utara menjadi paham yang mendominasi tata kehidupan umat manusia dunia dewasa ini, dengan tujuan mencapai kebaikan kehidupan bersama dalam wadah suatu negara, khususnya dalam tata hubungan antar manusia sebagai warga negara, dengan negaranya. oleh karena itu, keputusan tertinggi yang pasti benar dan baik adalah yang ditentukan oleh mayoritas manusia warga negara yang dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan keputusan yang dibuat oleh minoritas manusia warga negara pasti salah dan tidak baik. oleh karena itu dalam memilih pemimpin (daerah) kabupaten tolitoli haruslah berlandaskan asas demokrasi, dengan semboyan suara rakyat adalah suara tuhan . dalam konteks pemilu kada tolitoli, tidaklah perlu muncul fenomena kejahatan politik , karena rakyat lah yang akan memilih dan menggunakan kedaulatannya sesuai dengan hati nuraninya, sehingga tidak perlu adanya ketakutan dalam berkompetisi sebagai kandidat c yangjiwa disamping prinsip demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana tercermin dalam tahun dasar r.i bahwa ketentuan tahun sebagaimana telah dirubah dengan tahun sepanjang frasa kalimat .dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugurpemerintahan serta bebas dari perlakuan yang diskriminatif sebagaimana diatur dalam dan dasar r.i bahwa jika norma tahun tentang pemerintahan daerah tersebut, diukur dengan tolok ukur atau batu uji dasar yang menegas", jelas hal tersebut melenceng dari atasnya, yang esensinya demokratisasi haruslah berlandaskan asas fairness, dengan prinsip langsung, bebas dan rahasia, dalam kompetisi politik yang bersifat "fair play" meninggalnya calon wakil kepala daerah amirudin nua), secara mendadak meskipun dalam pemeriksaan kesehatan telah dinyatakan lolos oleh kpu daerah tolitoli untuk mengikuti pemilu kada, merupakan fenomena yang harus dicermati sebagai bentuk pola baru dalam suatu persaingan secara tidak sehat tidak fair): bahwa jika diukur dengan bunyi dasar yang menegaskan: segala warga negara bersamaan kedudukan tahun. sebab, secara esensial norma tahun kontradiktif dengan norma tahun yang disatu sisi menegaskan "salah satu calon, atau pasangan calon meninggal dunia, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama (tiga) hari, sejak pasangan calon meninggal dunia" (vide tahun disisi lain menyebutkan "dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur" (vide tahun standard ganda yang digunakan oleh pembuat undang undang, sangat rentan menimbulkan kerawanan sosial: bahwa jika tolak umurnya adalah dasar yang menegaskanaka jiwa tahun tidak bersesuaian dengan prinsip prinsip "hak memajukan dirinya, membangun masyarakat dan negaranya, karena hak hak pemohon diamputasi oleh bunyi tersebut. hak memperjuangkan haknya secara kolektif pun menjadi pudar, sehingga menimbulkan gejolak masyarakat, bahwa jika tolok umurnya adalah dasar yang menegastahun bertolak belakang dengan prinsip prinsip "jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebab, jiwa tersebut tidak "menjamin" dan "melindungi" dalam "kepastian hukum yang adil" terhadap pemohon bersama konstituen secara kolektif. sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kemarahan rakyat, yang kedaulatannya sangat terusik: bahwa jika tolak umurnya 28i dasartahun pemerintahan, sesuai aspirasi dan respons masyarakat yang ditunjukkan dalam aktifitas kampanye yang pemohon lakukan (realitas politik yang menunjukkan kuatnya dukungan masyarakat terhadap diri pemohon, telah menimbulkan munculnya modus modus baru atau polarisasi bersaing secara tidak sehat, sehingga adenium "dalam politik, menghalalkan segala cara", patut diwaspadai sebagai bentuk "kejahatan politik" atau "politik kotor" yang tidak boleh berkembang biak dan hidup subur negeri ini), bahwa jika tolok umurnya ham, maka bunyi tahun sangatlah jauh panggang dari api. sebab, bunyi ham, vide serta dan jelas menunjukkan pertentangan, baik menyangkut hak asasi manusia ham), maupun menyangkut hak hak konstitusional pemohon, bahwa para pembuat undang undang, membuat aturan main yang berpotensi melanggar konstitusi dan menghambat proses demokrasi sasi yang sedang berjalan sebagaimana yang tertuang dalam batu uji perkara ago, dengan cara menghalangi hak konstitusional pemohon untuk menjadi salah satu peserta pemilu kada kabupaten tolitoli hanya karena pasangan pemohon selaku calon wakil bupati meninggal dunia dalam masa kampanye: bahwa rumusselain telah membunuh hak politik pemohon dan bersifat diskriminatif, juga telah nyata merupakan bentuk dari tidak konsistensinya pembuat undang undang dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap pasangan calon yang mengacu kepada tahun tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah diubah dengan tahun khususnya sebagaimana tercermin dalam sebagai berikut, (1b):bahwa jika dibandingkan dengan ketentuan (1b), dan tahun tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah diubah dengan tahun pada intinya memberikan kesempatan partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan untuk mengajukan pasangan calon pengganti bagi pasangan calon yang meninggal dunia dan atau berhalangan tetap. sementara ketentuan tahun tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah diubah dengan tahun justru sama sekali menutup kesempatan untuk ikut sebagai peserta (dinyatakan gugur) dalam pilkada apabila terdapat salah seorang atau pasangan calon yang meninggal dunia. hal ini semakin menunjukkan bahwa pembuat tidak konsisten dan diskriminatif karena menerapkan perlakuan berbeda bagi pasangan calon yang pasangannya meninggal dunia, bahwa dengan demikian, pembuat yang memasukkan ketentutelah kehilangan alasan rasional yan esensial dan landasan hukum yang jelas (legal reasoning) dalam menetapkan ketentuan tersebut, bahwa tujuan dari pembuat undang undang dengan penguraian suatu norma, adalah untuk tercapainya asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. dengan adanya cast dalam undang undang tentang pemerintah daerah, maka keadilan yang dicari oleh pemohon dan seluruh lapisan masyarakat, tidak tercapai. disamping kemanfaatan yang akan diperoleh lingkungan sekitar atau warga negara lainnya, akan kehilangan manfaat, baik bagi diri pemohon, maupun bagi masyarakat dan konstituen partai yang mendukung pemohon dalam pesta demokrasi yang merupakan domain kedaulatan rakyat. bahwa realitas politik secara faktual menunjukan partai pendukung maupun secara personal pemohon, juga telah menunjukan perolehan suara yang signifikan dengan menghasilkan jatah (tujuh) kursi dprd tolitoli, bahwa dengan demikian, pemohon berpendapat keberadaan tahun tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah diubah dengan tahun sepanjang frasa kalimat dan pasangan calon yang meninggal tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur" bersifat penghukuman d28i bahwa negara melalui perangkat negara, semestinya tidak memiliki wewenang apapun dalam memberikan penghukuman dan pengekangan serta pembatasan hak politik dan hak konstitusional pemohon, hanya dengan cara menerapkan norma tahun sebagaimana telah dirubah dengan tahun yang mengandung unsur unsur diskriminatif dan bertentangan dengan diatasnya cast uud atas fakta pasangan pemohon meninggal dunia. kpu melalui surat nomor kpu tanggal mei (bukti tidak lalu serta merta merubah sikap dengan menuangkan pen dapatnya melalui surat kpu v tanggal mei (bukti hanya karna adanya inter fense bupati yang menjabat dan menteri dalam negeri, sehingga merusak independensi sebagai penyu tenggara pemilu sesuai perintah undang undang. padahal, baik gubernur provinsi sulawesi tengah, kapolda sulteng, kapolres tolitoli dan kpu provinsi sulawesi tengah sudah jelas sikapnya (bukti tamba han untuk mempedomani surat kpu v tanggal mei (bukti untuk dilaksanakan oleh kpu tolitoli: bahwa apakah hanya karena pasangan calon pemohon meninggal dunia dalam masa kampanye pilkada lalu pemohon kehilangan hak politik dan hak konstitusional secara serta merta dengan gugurnya pemohon sebagai salah satu peserta pilkada? jika hal ini yang terjadi, maka negara secara langsung telah mendzolimi dan menimbulkan ketidak adilan dan kepastian hukum, sehingga mengakibatkan hak hak yang seharusnya dimiliki oleh pemohon sebagai subyek hukum yang belum pernah dicabut hak politiknya oleh pengadilan termasuk hak hak konstitusionalnya, adalah merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan menyimpang dari uud bahwa oleh karena itu, pemberlakuan secara umum tahun sepanjang frasa kalimat .dan pasangan calon yang meninggal tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur" terhadap pasangan calon yang masih hidup tanpa adanya suatu pengecualian, menimbulkan konsekuensi adanya pembedaan perlakukan oleh negara terhadap pemohon selaku pasangan calon dengan pasangan calon lainnya yang masih hidup dan dengan demikian tidak pendudukannya secara sama dalam hukum dan pemerintahan: bahwa jika tahun tentang pemerintahan daerah, diterapkan dengan struktur redaksional utuh sesuai isi surat kpu pusat kpu v (bukti tanggal mei niscaya menimbulkan gejolak masyarakat dan kekecewaan konstituen partai yang mengusung pemohon yang dalam realitas politik merupakan partai pemenang pemilu dalam pemilu legislatif dengan perolehan suara terbanyak dan memperoleh (tujuh) kursi pada dprd tolitoli: bahwa sebagai imbas dan ekses dualisme surat kpu pusat, telah menimbulkan gejolak masyarakat dalam bentuk "amuk masa" dan pembakaran logistik pemilu kada, sebagai manifestasi kekecewaan konstituen dan simpatisan fanatik pemohon. masyarakat baru tenang, saat musica provinsi sulawesi tengah menyikapi gejolak masyarakat yang timbul, dengan kesepakatan bersama kpu provinsi dan kpu daerah tolitoli untuk dilakukan penundaan tahapan pemilihan pemilu kada tolitoli sampai adanya putusan mahkamah konstitusi dalam permohonan uji materiil guo: bahwa bertautan dengan sikap kpu pusat yang tercermin dalam surat vide bukti cast, hak dan kewenangan konstitusional pemohon sangatlah dirugikan, atau dilanggar dengan pemberlakuan tahun tersebut, sepanjang menyangkut frasa kata ". dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur", bahwa kerugian hak dan kewenangan konstitusional pemohon bersifat actual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar (beyond reasonable doubt), telah dan atau dipastikan akan terjadi dalam bentuk sebagai berikut biaya tahapan pemilu kada berupa biaya persiapan operasional partai pengusung, biaya pemeriksaan kesehatan, biaya kamp nye, biaya operasional tim sukses tim pemenangan, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan tahapan pemilu kada, selain dari pada itu, cost politik dan cost sosial yang ditimbulkan oleh imbas dan ekses kekecewaan konstituen, merupakan kerugian kolektif yang dialami oleh pemohon bersama partai politik pengusung dan konstituen: hak dan kewenangan konstitusional pemohon, telah dirugikan secara moril materiil: bahwa menurut pemohon, jika norma tahun ditafsirkan sesuai petunjuk dalam surat kpu pusat (vide bukti atau setidak tidaknya frasa kata ".dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur" dihilangkan dari struktur redaksional tersebut niscaya hak konstitusional pemohon dapat dipulihkan kembali dan tidak terjadi lagi: bahwa faktanya, tahapan pelaksanaan pemilukada tolitoli saat ini masih tertunda, namun dibalik keadaan tertunda tersebut, secara diam diam pemerintah daerah yang dipimpin oleh pejabat bupati sekarang diduga telah menopang pencetakan surat suara yang baru dengan tidak mencantumkan pemohon sebagai kandidat yang berhak dipilih oleh rakyat, yang sewaktu waktu pelaksanaan pemilu kada dapat terjadi dengan mengabaikan kesepakatan musica dan kpu: bahwa guna mencegah inkonsistensi sikap kpu daerah tolitoli, yang kebingungan menyikapi pelaksanaan pemilu kada tolitoli karena adanya berbagai petunjuk, berbagai acuan dan dugaan adanya intervensi bupati kepala daerah yang masih menjabat, pemohon meminta mahkamah agar menjatuhkan putusan provisi melalui putusan sela, putusan mana juga akan dapat menenangkan fluktuasi gejolak masyarakat, iv. petit berdasarkan uraian permohonan diatas, pemohon meminta mahkamah berkenan memutuskan perkara ini, dengan putusan sebagai berikut dalam provisi mengabulkan permohonan provisi pemohon, menyatakan pelaksanaan pemilu kada kabupaten tolitoli untuk tahapan pemungutan suara ditunda sampai adanya putusan mahkamah konstitusi, dalam pokok permohonan menerima permohonan uji materiil yang diajukan pemohon, menyatakan uu. tahun sebagaimana telah dirubah dengan tahun tentang pemerintahan daerah sepanjang frasa kalimat . dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur bertentangan dengan uud khususnya dan dasar r.isebagaimana tercantum dalam tahun sebagai perubahan tahun tentang pemerintahan daerah bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusis sigtp, dan kapasitas dalam proses pemilu kada kab tolitoli oleh karena itu, pemohon memiliki kualifikasi sebagai pemohon pengujian undang undang:iv. alasan alasan pemohon bahwa pemohon sebagai salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilukada kabupaten tolitoli tahun telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang disyaratkan oleh perundang melanggar hak dan kewenangan konstitusionalitas pemohon, dan oleh karenanya dianggap tidak ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, atau: menerima permohonan uji materiil yang diajukan pemohon,yang berada dalam struktur kalimat dianggap tidak ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan segala konsekuensi hukumnya, menyatakan bertentangan dengan jiwa uud sepanjang yang menyangkut frasa kata .dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur" menyatakan hak dan kewenangan konstitusional pemohon harus dipulihkan dalam hak politik dan segala keberadaannya sebagai warga negara yang dilindungi oleh undang undang: dalam provisi dan pokok permohonan mohon keadilan yang seadaode bukti nama surat keterangan tentang penetapan pasangan calon keputusan kpu kab. tolitoli dan nomor urut pasangan calon pts kpu kt bupati dan wakil bupati tolitoli tanggal lam pemilih april periode pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. tolitoli tahun tanda bukti sangan penerimaan pendaftaran gabungan partai politik untuk pemilukada ka. tolitoli daftar nama partai yang memperoleh kursi dan suara sah pemilu legislatif kab. tolitoli tahun keputusan kpu kab. tolitoli tentang tahapan program dan jadwal pts kpu.kt penyelenggaraan pemilu kepala rana era kepala daerah kab. tolitoli dea aman tanggal ara bnn v tli tanggal amirudin hi. nua mei atas calon wakil bupati surat tersebut ditujukan kepada ketua kpu kab. tolitoli. penjelasan berisi san pusat nomor tentang pasangan calon yang. meninggal dunia tetap dinyatakan tanggal mei sah untuk menjadi peserta pemilu kada. surat kpu provinsi sulteng tentang surat penjelasan kpu kpu prov pusat kuil tanggal mei ditujukan kepada ketua dan anggota kpud kab. tolitoli ditujukan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati tol perihal penjelasan pasangan calon tanggal mei yang meninggal dunia tetap dinyatakan sah untuk menjadi peserta pemilu kada. ditujukan kepada ketua kpu kab. surat kpu pusat tolitoli prop. sulawesi tengah. kpu v perihal pencabutan surat kpu nomor tanggal mei kpu surat gubernur sulteng perihal mohon pemilukada kab. tolitoli dilaksanakan sesuai surat kpu kpu v daftar hadir memuat tanda tangan gubernur sulteng beserta musica daftar hadir rapat forum rapat koordinasi tersebut koordinasi pimpinan daerah laksanakan dalam rangka dengan kpu propinsi dan menyingkap kerawanan yang akan instansi terkait timbul pada pelaksanaan pemilukada yang idkab tolitoli, tanggal mei atasan sikap tokoh pernyataan sikap tokoh tokoh masyarakat kab. tolitoli masyrakat berisi dukungan surat kpu propinsi sulteng masyarakat dari seluruh kecamatan kronologis dan yang berada dikabiupaten kab. argumentasi hukum tolitoli terhadap azis bestari terhadap kasus pemilu kada sebagai kepala daerah kab. tolitoli kab. tolitoli periode surat kpu propinsi sulteng kronologis dan berisi tentang menyingkap argumentasi hukum perkembangan penyelenggaraan terhadap kasus pemilu kada pemilihan umum kepala daerah kab. tolitoli kab. tolitoli. bee pengujian materiil |p penjelasan tahun undang undang yang diminta ' | ll. pengujian materiil tahun undang undang yang diminta pengujian materiil uud rujukan undang undang yang diuj:dan 28i uud telah dirugikan secara spesifik dan aktual akibat diberlakukannya yang menyatakanselaku ketua dprd kabupaten tolitoli dan pasangan calon kepala daerah kabupaten tolitoli tahun dapat dikualifikasikan sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam mk, apakah hak konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia selaku ketua dprd kabupaten tolitoli tahun dan pasangan calon kepala daerah kabupaten tolitoli dapat diskualifikasi sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam mk, mahkamah mempertimbangkanketua dprd kabupaten tolitoli dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tolitoli tahun yang berpasangan dengan amirudin nua, yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku dan berhak mengikuti seluruh tahapan pemilukada tolitoli tahun dengan nomor urut sesuai pengumuman kpu kabupaten tolitoli nomor pts kpu kt tanggal april dan telah melaksanakan kegiatan dan aktifitas kampanye sesuai yang tercantum dalam penetapan tahapan yang dikeluarkan oleh kpud tolitoli, bahwa pada tanggal mei pasangan calon wakil kepala daerah, yaitu bapak amirudin nua, tiba tiba meninggal dunia selepas melaksanakan kampanye kecamatan balan, kabupaten tolitoli. peristiwa itu kemudian ditindaklanjuti oleh kpu kabupaten tolitoli dengan berkirim surat kpu, yang kemudian dibalas oleh kpu dengan surat bernomor kpu v tanggal mei yang pada pokoknya memberi penegasan dalam poin huruf dan huruf, bahwa surat kpu nomor kpu v telah ditindaklanjuti oleh kpu provinsi sulawesi tengah melalui surat nomor kpu prov24 tanggal mei perihal penjelasan yangkada dan tidak melakukan tindakan luar kewenangan:kabupaten tolitoli telah menetapkan sikapnya yang dituangkan dalam surat tersebut, bahwa, kpu mengeluarkan surat bernomor kpu v tanggal mei perihal pencabutan surat kpu v yang menimbulkan kebingungan kpu kabupaten tolitoli dan kpu provinsi sulawesi tengah. hingga waktu kurang dari hari menjelang tahapan pemungutan suara (pencoblosikada tahapan pemungutan suara dalam tahapan pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tolitoli: bahwa menurut pemohon adanya perbedaan penafsiran terhadap undang undang guo telah menimbulkan gejolak masyarakat.ukti dan menurut pemohon penafsiran undang undang guo yang tertuang dalam surat kpu nomor kpu v telah bertentangan dengan dan 28ip 1j, surat kpu pusat nomor kpu v tanggal mei perihal penjelasan tentang pasangan calon yang meninggal dunia tetap dinyatakan sah untuk menjadi peserta pemilukada bukti p 6j, dan surat kpu pusat nomor kpu v tanggal mei perihal pencabutan surat kpu nomor kpu v bukti p 9j, pemohon telah nyata baik secara langsung atau tidak langsung berpotensi kehilangan hak untuk ikut serta dalam pemilukada kabupaten tolitoli tahunundang undang guo, dengan alasan hukum bahwa ada perbedaan penafsiran terhadap undang undang guo dan bertentangan dengan dan 28i uudoleh karen dan mahkamah langsung memeriksa dan memutus permohonan guo, pendapat mahkamahundang undang guo telah merampas hak konstitusional pemohon dan menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang tidak sama terhadap pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah kabupaten tolitoli sehingga bertentangan dengan dan uud menimbang bahwa sebelum mahkamah menjawab permasalahan hukum tersebut, mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: bahwa mahkamah dalam memutus perkara guo bukanlah memutus kasus concrete seperti yang dihadapi pemohon terkait pemilukada tolitoli, tetapi terkait pengujian norma undang undang guo terhadap uud sehingga putusan mahkamah tidak hanya berlaku bagi pemohon guo tetapi juga berlaku mengikat dan harus dipatuhi oleh semua warga negara secara umum (era omnes),, (fairness)kpu sebagai penyelenggara pemilu harus bersikap jujur dan adil dalam menyelenggarakan pemilu. pelanggaran atas prinsip prinsip tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap konstitusi: bahwa angka tentang pemerintahan daerah menyatakan,. selanjutnya hal mengenai persyaratan tersebut diatur dalam undang undang juncto undang undang dan melalui undang undang guo komisi pemilihan umum daerah kpud) provinsi, kabupaten, dan kota diberikan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta melakukan verifikasi dan menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan mengikuti pemilukada:dan gabungan partai politik: pasangan calon yang didukung sejumlah orang (vide(vide penjelasan huruf danmenimbang bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut atas, mahkamah mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: undangan yang berlaku dan olehnya berhak mengikuti seluruh tahapan pilkada tolitoli tahun dengan nomor urut sesuai pengumuman kpud tolitoli pts kpu kt tanggal april vide bukti bahwa pemohon, aziz bestari, st., mm), berdasarkan pengajuan partai karya peduli bangsa pkb) sebagai calon bupati kepala daerah, kabupaten tolitoli, provinsi sulawesi tengah, berpasangan dengan calon wakil bupati kepala daerah kabupaten toli toli, provinsi sulawesi tengah telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum daerah kpud) tolitoli, dengan nomor urut (bukti dan oleh karenanya sah berbuat dan bertindak sebagai subyek hukum dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan uji materiil guo, bahwa pemohon, adalah warga negara yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses pemilihan kepala daerah wakil kepala daerah pemilu kada) tahun kabupaten tolitoli, yang diusung dan diusulkan oleh partai karya peduli bangsa pkb), sebagai partai pemenang pemilu untuk kabupaten tolitoli, dengan perolehan kursi dprd tolitoli (bukti dan bahwa dalam proses penetapan calon, pemohon aziz bestari, st.,mm), berpasangan dengan amirudin nua (calon wakil kepala daerah), yang diusulkan oleh partai yang sama dan memperoleh penetapan nomor urutamirudin nua), telah melaksanakan kegiatan dan aktifitas bersama tim sukses tim pemenangan kandidat, sesuai yang tercantum dalam pen tapan tahapan yang dikeluarkan oleh kpud tolitoli (bukti bahwa dalam perjalanan melaksanakan kegiatan dan aktifitas pemilu kada tersebut, pasangan calon pemohon, yaitu bapak amirudin nua, calon wakil kepala daerah kabupaten tolitoli, tiba tiba meninggal dunia pada tanggal mei selepas melaksanakan kampanye kecamatan balan, kabupaten tolitoli bukti bahwa, tak ada yang dapat menyangkali, terhadap meninggalnya calon wakil kepala daerah bapak amirudin nua), adalah takdir dan kehendak bahwa ada dua substansi yang menjadi amanat konstitusi yang terkandung dalam uud (vide putusan mahkamah dalam perkara nomor puu v 2007j.sertaketentuanberlaku untuk pasangan manapun sesuai kehendak nya.undang undang guo. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, ketentuan undang undang guo tidak bertentangan dengan ketentuan uud yang diatur dalam maupun uud sehingga menurut mahkamah adanya pelanggaran hak konstitusional berdasarkan uud sebagaimana permohonan pemohon adalah tidak beralasan hukum: bahwa dalam menilai ada atau tidak ada divide putusan mahkamah dalam perkara nomor puu iii 2005j, dalam hubungan dengan permohonan guo, guo ternyata tidak memuat salah satu dari dua keadaan atas, sehingga oleh karenanya menurut mahkamah tidak terdapat persoalan diskriminasi sebagaimana dikemukakan pemohon. persoalan praktik yang didalilkan pemohon adalah berada luar konteks pengujian konstitusionalitas undang undang guo, bahwa hak untuk memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara tidaklah dimaknai sebagai hak bagi setiap orang untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. apabila uud ditafsirkan sebagai hak untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah,calon kepala daerah dan wakil kepala daerahbertentangan dengan uud tidak beralasan hukum,oleh uud tersebut: (vide putusan mahkamah dalam perkara nomor puu iv:antar sesama warga negara. artinya,, tidaklahdivide putusan mahkamah dalam perkara nomor puu ii dan perkara nomor puu v menimbang bahwa menurut mahkamah,: menimbang bahwa samping pertimbangan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan atas, menurut mahkamah, ketentuan undang undang guo masih dalam lingkup kebijakan legislasi yang tidak bertentangan dengan norma konstitusi, menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, dalil dalil permohonan guo adalah tidak berdasar dan tidak beralasandasarjulrsyad sanusihani dhani dari allah subhanawata'allah, meskipun issue yang berkembang dikalangan masyarakat, meninggalnya almarhum disebabkan adanya strategi politik oknum oknum tertentu, dengan suntingan dalam momentum yang tepat yang diperebutkan dengan pencernaan norma norma yang tercakup dalam ketentuan per undang undangan agar langkah pemohon menjadi pincang dan terhambat untuk maju menjadi calon bupati kepala daerah kabupaten tolitoli: bahwa, sehubungan dengan meninggalnya bapak amirudin nua (calon wakil kepala daerah) yang berpasangan dengan pemohon sebagai calon kepala daerah, kpu kabupaten tolitoli telah menyurat kpu, yang kemudian dibalas dengan surat bernomor kpu v tanggal mei bukti yang pada pokoknya memberi penegasan dalam poin huruf dan bukti bahwa bertautan dengan surat kpu kpu v tersebut, kpu provinsi sulawesi tengah, telah menyampaikan pendapatnya melalui surat kpu prov24 tanggal mei perihal penjelasan, kada dan tidak melakukan tindakan diluar kewenangan buktitelah menetapkan sikapnya yang dituangkan dalam surat tersebut dalam poin dan bukti bahwa, dalam pada itu, kpu tiba tiba membuat surat lagi bernomor: kuil tanggal mei perihal pencabutan surat kpu v yang fax ketua kpu kabupaten tolitoli melalui spark hotel, yang menimbulkan kebingungan kpu kabupaten tolitoli dan kpu provinsi sulawesi tengah, serta masyarakat dan konstituen pemilih tetap seluruh pelosok kabupaten tolitoli (bukti bahwa menyikapi dualisme surat yang isinya kontradiktif yang dibuat oleh kpu, gubernur provinsi sulawesi tengah membahas persoalan tersebut dalam rapat forum koordinasi pimpinan daerah provinsi sulawesi tengah bersama kpu provinsi dan instansi terkait pada tanggal mei yang menelurkan sikap musica bersama kpu, sebagaimana tercermin dalam surat bernomor r.o. adm.dem, bertanggal mei bukti dan bukti bahwa berdasarkan catatan kronologis dan argumentasi hukum terhadap kasus pemilu kada kabupaten tolitoli, tergambar munculnya gejolak yang penyebabnya adalah dua surat kpu yang kontradiktif tersebut bukti bahwa sampai dengan waktu kurang dari hari menjelang tahapan pemungutan suara (pemilihe kada tahapan pemungutan suara (pencontrengan) dalam tahapan pemilihan calon kepala daerah wakil kepala daerah tolitoli: bahwa bertalian dengan peristiwa peristiwa tersebut, pemohon mengendarai akar permasalahannya sebagai pemicu adalah perdebatan penafsiran dari tahun tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah dirubah dengan tahun (yang kemudian diturunkan kedalam tahun dan peraturan kpu tahun kemudian dilansir pula kedalam surat kpu kpu v bahwa jika penafsiran tahun tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah dirubah dengan tahun ditafsirkan sesuai dengan pengertian yang tertuang dalam surat kpu kpu v bukti niscaya pelaksanaan pemilu kada kabupaten tolitoli tidak akan menimbulkan gejolak masyarakat,ahwa jika penafsiran tahun tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah dirubah dengan tahun tersebut ditafsirkan sesuai dengan pengertian yang tertuang dalam surat kpu kpu v bukti maka akan menimbulkan gejolak masyarakat, situasi yang tidak kondusif dengan bukti faktual telah terjadi tindakan kerusuhan dan pembakaran logistik pemilu kada. disamping itu, secara esensial sangat bertentangan dengan jiwa dan 28i dasar r.i bahwa dalam perspektif demokratisasi dan hak asasi manusia, frasa kata ".dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur" yang tercantum dalam tahun tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan tahun dapat menimbulkan multi tafsir dan perdebatan yang panjang tentang makna yang konkrit atas frasa kalimat tersebut. apakah yang dinyatakan 'gugur dan tidak dapat diganti adalah calon secara individu, atau pasangan calon dalam pengertian berdua (berpasangan) sehingga pengertian yang termaktub dalam norma konstitutif undang undang tahun sebagaimana telah dirubah dengan undang undang tahun tidak menjadi gamang dan membingungkan pokok pokok permohonan bahwa pemohon, adalah peserta pemilu kada kabupaten tolitoli yang telah memenuhi syarat, berpasangan dengan amirudin nua, sebagai calon wakil kepala daerah, dengan nomor urut yang diajukan oleh partai karya peduli bangsa pkb), sesuai ketentuan yang berlaku:wakil kepala daerah amirudin nua), telah melaksanakan kegiatan dan aktifitas pemilu kada bersama tim sukses tim pemenangan, sesuai tahapan yang ditetapkan oleh kpud tolitoli bukti bahwa dalam perjalanan melaksanakan kegiatan dan aktifitas pemilu kada tersebut, bapak amirudin nua, calon wakil kepala daerah kabupaten tolitoli, meninggal dunia secara mendadak pada tanggal mei seminggu menjelang pemungutan suara (pemilihan), selepas melaksanakan kampanye kecamatan balan, kabupaten tolitoli bukti bahwa dengan kepergian bapak amirudin nua, untuk selamanya (meninggal dunia), langkah pemohon menjadi pincang untuk maju menjadi calon bupati kepala daerah kabupaten tolitoli, disebabkan dualisme sikap kpu daerah tolitoli, yang semula mempedomani surat kpu pusat bernomor kpu v tanggal mei bukti yang secara substansial menegaskan kada, apabila pasangan calon (calon gubernur bupati walikota dan wakil gubernur, wakil bupati wakil: dari makna surat kpu pusat tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa pemohon dapat mengikuti tahapan pemilu kada berikutnya, yaitu tahapan pemungutan suara pemilihan), dengan empedu mani tahun tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah dirubah dengan tahun tentang pemerintah daerah dan arahan petunjuk kpu pusat tersebut disikapi dengan diterbitkannya surat kpu daerah tolitoli bernomor kpu.kt v tanggal mei bukti bahwa akan tetapi kemudian muncul lagi surat kpu pusat bernomor: kpu v tanggal mei bukti yang isinya bertolak belakang dengan surat kpu v tanggal mei bukti dengan mengutip dalam penafsiran lain bunyi tahun sebagai perubahan tahun tentang pemilu kada, yang bunyinya sebagai berikutbahwa antara norma yang diatur dalam tahun dengan norma yang diatur dalam tahun tentang pemeritahan daerah, bunyinya hampir sama, kecuali yang menyangkut frasa kata ".dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur" tahun sedangkan dalam tahun terdapat sebutan perubahan ".dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur" bukti dan bukti bahwa norma tahun sebagai perubahan tahun sangat kontradiktif, dengan jiwa undang undang tersebut. dalam tahun disebutkan . artinya, ketentuan normatif undang undang tersebut menegaskan, bahwa jika salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia, partai politik atau gabungan partai politik,dan, sebagai komparasi, norma yang diatur dalam ketentuan tahun sebagaimana telah dirubah dengan tahun juga mengenal hak penggantian calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap, bahkan pasca pemungutan surat (pemilihan) putaran pertama. artinya, akses penggantian calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap ataupun meninggal dunia dalam ketentuan normatif dan norma tahun sebagaimana telah dirubah dengan tahun terbuka secara luas dan lebar, sehingga tidak membuka peluang timbulnya reaksi masyarakat yang dapat menimbulkan ekses dampak yang negatif bahwa sangatlah jelas dan nyata, eksistensi tahun sebagai perubahan tahun khususnya frasa kata :".dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur", bersifat diskriminatif dan menghambat hak hak politik dan hak konstitusionalitas warga negara, cast pemohon, serta ber tentangan dengan jiwa dasar r.i vide dan 28i bukti bahwa bunyi yang dijadikan sebagai batu uji yang termaktub dalam dasar tersebut adalahisme, s.h., m.h. pekerjaan konsultan hukum alamat jalan sukorejo tengah surabaya selanjutnya disebut sebagai . pemohon:juncto hurufiyang menyelenggarakan atau yang menjadi panitia sidang terbuka sumpah advokat tersebut tetap dapat menyelenggarakan acara sidang terbukmenteri bidang hukum. bahwa dengan demikian maka asas kemandirian advokat dapat diwujudkan tanpa diikat oleh belenggu kewenangan mahkamah agung dan pengadilan tinggi yang bersifat menghalang halangi atau melanggar hak konstitusional para advokat, termasuk pemohon. ivguna menggunakan kewenangannya untuk tidak bersedia melakukan sumpah advokat dalam sidang terbuka pengadilan tinggi, sehingga hal itu juga melanggar asas kemandirian advokat. advokat sepanjang memuat kata frasa pengadilan tinggi" dan advokat sepanjangpengadilan tinggi" dan undang undang nomor tahun tentang advokat sepanjang memuat "frasa "oleh panitera pengadilan tinggi yang bersangkutan", bertentangan dengan undang undang dasar.kata frasa pengadilan tinggi" dalam undang undang nomor tahun tentang advokat dan frasa "oleh panitera pengadilan tinggi yang bersangkutan": atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat dan menganggap dan undang undang nomor tahun tentang advokat tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agarpara advokat lainnya selain anggota perawa). menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, pemohon telah mengajukan delapan alat bukti surat li dan tanggal julli dan nomor pan.mk tanggal juli menimbang bahwa mahkamah telah menerima surat permohonan penundaan sidang dari pemohon melalui e mail pada tanggal juli pada pokoknya tidak dapat menghadiri persidangan karena pemohon mengalami kesulitan mendapatkan tiket perjalanan dari surabaya menuju jakarta. menurut mahkamah seharusnya pemohon berusaha mendapatkan tiket jauh hari, apalagi pemohon juga telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal juli sedangkan persidangan dilaksanakan tanggal juli sehingga ada waktu yang cukup bagi pemohon untuk mendapatkan tiket. oleh karena itu danpada hari kamis, tanggal tujuhanwar usmanerdasarkan ketentuan tersebut maka pemohon menyampaikan bahwa pemohon.ketua mengeluarkan surat nomor kma vi yang. memerintpengadilan tinggi se indonesia untuk mengambil sumpah calon advokat yang diusulkan perawi. pengadilan tinggi tidak bersedia menyelenggarakan sumpah advokat untuk advokat yang bukan anggota perawi.sama dengan rohaniwan islamadalah anggota kai yang tidak dapat bersumpah pengadilan tinggi, yang sama halnya memaksa pemohon untuk menjadi anggota perawi sehingga baru dapat disumpah. pemaksaan demikian juga inkonstitusional, melanggar hak kebebasan berserikat yang dijamin uudmengandung kewenangan mutlakbersedia menyelenggarakan sidang terbuka sumpah advokat untuk advokat yang bukan anggota perawi, pemohon yang hanya mempunyai berita acara sumpselenggarakan kai dpd jawa timurhkamah konstitusirata haknya dengan para advokat anggota perawi. ii. alasan alasan pemohopemohon mengajak advokat subagyo, s.h.,m.h. untuk mendirikan kantor hukum yang menurut kesepakatan diberi nama partners, yang selanjutnya diubah menjadi isme, subagyo partners. pemohon dan advokat subagyo, s.h.,m.h. berbagi tugas. pemohon menangani perkara perkara luar pengadilan dan rekannya subagyo, s.h.,m.h. menangani perkara pengadilan. bahwa pemohon berusaha untuk menjadi advokat dengakonfberlanjut dengan sengketa pengadilan, meskipun pemohon tidak turut menjadi penggugat kepada perawi. selanjutnya pemohon tidak mengikuti perkembangan gugatan para perserta ujian advokat jakarta yang mengajukan gugatan kepada perawi atas dugaan kecurangan dalam ujian advokat yang diselenggarakan perawi tersebut. namun pemohon tidak putus asa, tetap masih berusaha mengikuti ujian advokat perawi, tetapi tetap gagal. pemohon menganggap bahwa pemohon sudah bukan orang yang disukai perawi, sebab pernah mengorganisir "perlawanan" kepada perawi, s.h.,m.h.sama dengan rohaniwan oleh. karena pengadilan tinggi dilarang mahkamah agungjhkoi !pokok pokok alasan bahwa konsideran huruf advokat menyatakan,ahwa guna menjalankan profesinya secara bertanggungjawab, maka advokat hams disumpah terlebih dulu.ntu" selanjutnya advokat menentukan rumusan sumpah advokat. advokat menentukan"bahwa advokat menentukanha! ini, tempatputusan nomor puu vii yang: telah mewajibkan agar pengadilan tinggi melakukan siding terbukakepada advokat dari organisasi advokat apa saja, bukan hanya perawi, tempat tidak dipatuhi mahkamah agung dan pengadilan tinggi. hal tersebut mengajukan bahwa selain telah terjadi pembangkangan hukum oleh mahkamah agung, juga membuktikan pelanggaran asas kemandirian advokat. para advokat diikat oleh ketentuan advokat yang dalam praktiknya atau ditafsirkan secara merampas kemandirian advokat, sehingga asas kemandirian advokat berdasarkan advokat telah dilanggar dengan menggunakan dasaryang senasibpembangkangan hukum yang dilakukan mahkamah agung tersebut. pemohon mempunyai hak atas keadilan, hak memperoleh kepastian hukum, hak untuk tidak didiskriminasi atau diperlakukan berbeda dengan advokat anggota perawi. mahkamah agung dan pengadilan tinggiketidakmampuan menjalankan kewenangannya tersebut telahing terbuka sumpah advokat tersebut. dengan demikian advokat tersebut terbukti telah melanggar hak konstitusional pemohon. bahwa hal tersebut, berkaca dari kejadian indonesia ini, menjadi sebuah fenomena hukum baru, mana lembaga yudikatif ditugasi atau diwajibkan oleh advokat untuk menyelenggarakan sumpah advokat, namun dalam menjalankan tugas hukum tersebut berlaku diskriminatif. dalam pemikiran yang formalitas hal itu dapat dikatakan bahwa lembaga negaranya mahkamah agung) dan pengadilan tinggi seluruh indonesia yang salah dan bukan advokat yang salah. namun dalam pemikiran yang lebih luas akhinya baris diakui bahwa "huku" sebab advokat itu benda mati, tanpa jiwa, jika tidak diberikan jiwa oleh negara untuk dijalankan secara benar. hukum sini adalah sistim mana strukturnya yang paling menentukan hidup dan matinya hukum. dengan tafsir praktisnya mana advokat diartikan atau ditafsirkan bahwadan pengadilan tinggi tersebut hanya boleh menerima sumpah anggota perawi serta terserah saja bagi pengadilan tinggi mau menyimpan atau tidak wong itu kewenangannya menurut undang undang. percuma saja mahkamah konstitusi menafsirkan penyelenggaraan sumpah itu sebagai kewajiban dengan tidak melihat advokat dari organisasi mana, yang jelas itu urusan pengadilan tinggi, jadi kalau pengadilan tinggi tidak mau melaksanakan sidang terbuka sumpah advokat kamu mau apa?" maka ketentuan advokat menjadi melanggar uud sebab dijadikan dasar oleh mahkamah agung untuk memperlakukan orang termasuk pemohon secara diskriminasi dengan menilai organisasi advokat mana yang diakuinya, padahal telah mengakui semua organisasi advokat yang ada. artinya, ketentuan advokat telah menimbulkan tirani hukum, inkonstitusional, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahwa ketentuan dngakibatkan pemohon dilanggar haknya untuk menjadi advokat yang dapatdang muka pengadilan, sebab tugas atau wewenang melakukan sumpah advokat mutlak berada tangan pengadilan tinggi yang dalam praktiknya diatur oleh ketua mahkamah agung. apabila mahkamah agung atau pengadilan tinggi mengambil keputusan untuk tidak bersedia melakukan sumpah advokat kepada advokat selain anggota perawi, ternyataadvokat melanggar hak konstitusional pemohon agar dapat disumpah agar memperoleh hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, dapat bekerja sebagai advokat, serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak. pemohon sebagai advokat, bagian dari penegak hukum seharusnya juga memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam arti luas, yakni hak untuk ambil bagian menjalankan penegakan hukum muka pengadilan. oleh sebab itu, advokat selama diartikan bahwa tugas melakukan sidang terbuka sumpah advokat ada tangan pengadilan tinggi secara mutlak dengan tafsir mahkamah agung bahwa pengadilan tinggi tidak boleh melaksanakan sumpah advokat anggota kai, maka ketentuan tersebut bertentangan dengan dan uud bahwa oleh sebab itu, pemohon berpendapat bahwa ketentuan advokat sepanjang memuat kata frasa pengadilan tinggi" dan advokat selamamana saja, baik pengadilan tinggi maupun tempat lainnya yang layak, yang dalam acara sidang terbukwidodo putu prawira tempat tanggal lahir yogyakarta, juli alamat jalan cilincing bakti nomor jakarta utara nama suhartono tempat tanggal lahir jakarta, februari alamat jalan mahoni selatan gang nomor jakarta utaradan telahdudukan hukum (legal standing) pemohonraian ini, bila ditelaah secara spesifik bahwa mpr memiliki previalge yang membedakan dengan rakyat yang diwakilinya yang selalu dijadikan object, bila ini dibiarkan berjalan terus maka kepastian hukum lambat laun akan sirna dan membingungkan tengah negara yang sejak berdiri menyatakan sebagai negara hukum, negara kebangsaan bukan negara (yang bertujuan) demokrasi, karena itu hanyalah alat belak'. nah adanya hukum kausalitas yang diuji material ini maka sebagai warga negara tak lagi memiliki keyakinan yang seharusnya bahwa pancasila itu sebagai dasar bukan pilar menjadi terbelenggu karyanya. setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat . maka uji materi ini merupakan hak bagi pemohon sebagai perorangan wni yang merupakan unsur bangsa, yang ikut terpanggil untuk menegakkan kebenaran sebagai perwujudan kam kewajiban asasi manusia warga negara indonesia), agar antara ham dengan kam menjadi sebanding negara pancasila inisini bukan asih hanya sebagai materi atau berbentuk fisik materi semata, karena hak milik pribadi, sebagai pengejawantahan sebagai anak bangsa, yang meyakini bahwa pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, way life, filosofi bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa, tujuan mendirikan bangsa dan negara, perjanjian luhur bangsa atas hak itu yang telah diajarkan oleh pendahulu kita itu maka serta merta merenggut oleh kejuaraan mpr dengan pilar berbangsa dan bernegara tersebutah dengan mpr memaksakan sosialisasi yang kebebasan dan sesat jalan tsb.yang menggunakan uang rakyat yang tidak sedikit, maka secara tak sengaja lembaga tinggi ini telah melakukan diskriminasi terhadap yang anti polarisasi pancasila sementara dapat dijelaskan bahwa pancasila dengan status dan fungsinya yang sungguh amat tinggi dan multi fungsi itu yang telah menjadi ciri peradaban luhur bangsa indonesia bahkan tahta vatikan pernah mentahbiskan bahwa pancasila merupakan sumbangsih terbesar bangsa indonesia terhadap dunia bidang spiritual, maka akan gugur karenanya karena kita telah secara nasional mengkhianati pancasila itu sendiri. setidaknya sila iv. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, telah dibubarkannya dengan menjadikan unsure bangsa hanya terdiri dari elit partai politik semata. sementara utusan daerah dan unsur golongan termasuk masyarakat adat, dan wakil hamengku kraton se nusantara yang tanah kekuasaan sejak proklamasi disumbangkan bagi negara serta para golputawan yang alergi terhadap partai politik seolah bukan lagi menjadi unsur bangsa. apa lagi jati diri bangsa, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah, mufakat dan keterwakilan dan lain lain. sudah kuburnya dan gantinya dengan ditranplantasikannya ideologi asing yang sama sekali bukan miliknya sendiri itu yakni ideologi iberalistic sebagai putra kandung individualistis yang merupakan cucu dari kapitalisme yang tetap memiliki sifat dan jiwa nekolim itu yang kini begitu manjur dengan serum globalisasi yang bertumpu pada free trade bukannya fair trade itu yang bermanifestokan siapa yang kuat dialah yang menang. sungguh sifat kekeluargaan, gotong royong tidak mereka kenal lagi, sedangkan semangat dan jiwa itulah yang melahirkan proklamaspr telah lalai atas amanat ini, kata adil dan pertimbangan moral nampaknya tidak dialaminya, bukankah pancasila itu secara spiritual merupakan apinya islam dan juga sebagai pemenuhan hukum kasih ilahi?.yang seharusnya menempatkan pancasila sebagaimana dasar dan pedoman bukan sekedar tiang penyangga atau pilar sekalipun tanggapannya dasar adalah sama saja dengan pilar sesuai kamus yang rusuknya tanpa memahami keasaman masyarakat yang ada. pemohon sangat menghargai niat baik mpr sungguhpun demikian, seharusnya ekstra hati hati dalam menginterpretasi dan mereaktualisasi serta merevitalisasikannya dengan menciptakan suatu istilah yang seharusnya jelas dan tegas tanpa adanya multi tafsir, karena masyarakat tahunya bahwa pancasila itu merupakan dasar negara yang merupakan sumber tertib hukum sebagaimana tap nomor mpr yang telah diundangkan dengan nomor yangjuga diamanatkan dalam tap nomor xviii mpr apakah kurang elok bila mpr mempropagandakan misalnya dengan jargon: mari laksanakan dan dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila' yang memiliki (empat) pilar yakni: negara proklamasi kesatuan republik indonesia nkri), uud amandemen (atau bila gentlemen menyebutnya uud bhinneka tunggal ika dan negara kebangsaan (national state) sebagai negara hukum demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesipolarisasi pancasila maka mpr tidak saja melanggar pembukaan uud bahkan termasuk itu karena secara tekstual, kata berdasar tak boleh diubah dan dianalogikan menjadi berpijar . tiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. maaf mpr justru mempelopori pengabaian terhadap kewajiban untuk mempertahankan negara karena justru menciptakan konflik baru masyarakatinilah yang juga menjadi bagian dari legal standing bagi pemohon pertama dan kedua. dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii dan putusan nomor puu v telah menekarenanya putusan tersebut yang telah memberi semangat dan jiwa pemohon untuk tetap melanjutkan uji materi ini dengan memasukkan revisi seperti apa yang disarankan dalam sidang panel nomor puu ix hari selasa tanggal april itu. samping itu mpr telah menggunakan uang rakyat yang cukup besar dalam sosialisasi atas amanat huruf nomor tahun yang justru: salah sasaran, salah caranya maupun salah tujuannya yang sama sekali tidaklah efektif bahkan secara tidak langsung bangsa ini telah kena imbas sebagaimana penjelasan sages protocol article yang menyatakan bahwa: bila kita memasukkan racun liberalisme dalam tubuh negara, seluruh system politik yang komplek negara tersebut akan berubah. negara itu akan tercekik oleh sakit yang mematikan, darahnya sudah terkena racun: tinggal menunggu lonceng kematiannya. liberalisme melahirkan negara yang ber uud nepotisme, tempat orang gim berlindung. uud yang telah kalian kenal, sesungguhnya tak lebih dari ajang perselisihan, kesalah pahaman, pertengkaran, perseteruan, agitasi golongan yang kosong, ulah partai konyol. pendek kata, tempat segala macam hal yang siap menghancurkan kepribadian serta eksistensi suatu negara . oleh karenanya, penggunaan anggarannya pun seharusnya bisa tetap diawasi dan diaudit oleh lembaga yang berwenang seperti bpk atau bpk karena potensi mubazir cukup besar. bukankah realitas dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara sejatinya sekarang ini sudah, sedang dan akan selalu seperti pernyataan tersebut atas?. maka polemik akan terus berlangsung agar bangsa ini tak ada lagi persatuan dan kesatuan bangsa dan waktunya dihabiskan hanya dalam bentuk critic yang dimanjakan oleh perdebatan yang dianggapnya merupakan kenikmatan dengan kelalaiannya adanya sifat dan kepribadian bangsa yakni kekeluargaan gotong royong, musyawarah dan mufakat serta keterwakilan demi memenuhi mantra demokrasi agar legitimasinya bisa diandalkan, maksud dia. demikianlah batu uji materi yang dapat pemohon aturan semoga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi bapak lbu majelis hakim mahkamah konstitusi yang hendaknya tidak hanya mengadili sebuah tekstual sebuah undang undang semata melainkan dengan keahlian dan kewenangannya memaknai produk undang undang berikut akibatnya, yang merupakan hukum kausalitas yang senantiasa tercerai oleh kemahahadiran tuhan seru sekalian alam demi tetap tegak dan selamat serta jayanya negara proklamasi kesatuan republik indonesia. petit menerima dan mengabulkan permohonan pemohon. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana diatur sesuai undang undang. dan atau apabila majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya (ex ago bono) yang senantiasa tercerai oleh kemah hadirkan tuhan yang maha esa sebagaimana uud sebagai pegangan teologi karena tuhan yang maha esa yaitu allah, mengambil inisiatif menyatakan diri nya yang disebut firman (encoder), yang telah menganugerahi manusia dengan alat (decoder) yang disebut iman (percaya, belief, faith) itu. maka amanat bung karno nampaknya masih berlaku yang menyatakan agar wise judgement, original thought, absolute action atau bijaksana dalam menimbang, orisinil dalam pikiran, tegas dan tangkas dalam tindakan . oleh karenanya bila huruf nomor tahun itu tidak bisa dibatalkannya agar mahkamah konstitusi seyogianya berkenan meminta mpr agar merevisi dan atau menyempurnakan slogan sosialisasi dengan memisahkan pancasila dengan yang lain lainnya sebagai pilar. dengan demikian potensi konflik sudah dapat ditengahnya sejak sedini mungkin. atas dikabulkannya permohonan ini kami menghaturkan rasa terimakasih yang sedalam dalamnya. dan mohon maaf manakala terdapat ucapan yang tak senonoh. dharma eva hota hati dan karang dikaraste mapalesyu kadatjanlampiran alasan alasan class action atas pancasila dijadikan sekedar pilar dalam berbangsa dan bernegara republik indonesia, bukti fotokopi buku menguak misteri: proklamasi, soekarno adalah indonesia dan indonesia adalah soekarno serta pemilihan presiden, sebuah renungan filosofis, bukti fotokopi wasiat bung hatta tentang pancasila kepada gontor soekarno putra, bukti fotokopi pernyataan bersama soekarno dan hatpembukaan,ara pemohon adalah perorangan warga negara indonesia, para pemohon merasa dirugikan atas keberadaancc. mpr telah menggunakan uang rakyat yang cukup besar dalam sosialisasi atas amanat huruf yang justru salah sasaran, salah cara, salah tujuan, dan tidak efektiftiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanandalami3. menimbang bahwa para pemohon dalam petit permohonannya memohon agar mahkamah: i3. menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah agar dalam pemasyarakatan oleh mpr, pancasila tidak disebutkan sebagai pilar , dengan menguji konstitusionalitas normamenurut mahkamah, norma huruf tidaklah terkait langsung dengan maksud dan tujuan permohonan para pemohon guo, sehingga permohonan para pemohon tidak sesuai antara maksud dan tujuan permohonan dengan norma yang dimohon untuk diuji. selain itu, permohonan para pemohon yang memohon agar mahkamah menyatakan huruf .juga tidak jelas. dengan demikian, permohonan para pemohon guo adalah kabur (obscuraluthfi widodo eddyono batu uji atas uji materi nomor tahun huruf dilihat dan dibaca secara sepintas, secara harfiah dan atau tekstual, amanat huruf yang berbunyi: pimpinan mpr, mengoordinasikan anggota mpr untuk memasyarakatkan undang undang dasar amanat tersebut secara eksplisit tidak diamanatkan dalam uud dan mpr secara gegabah justru menjalankan amanat perintah yang ambigu, yang dualisme, yang menyesatkan bangsa karena uud dalam kenyataannya terdapat dua uud yang satu adalah yang asli buatan para founding father yang tergabung dalam wanita kecil atau wanita yang tak lain adalah sebagian dari anggota ppi yang terbentuk pada juni dengan jumlah anggota orang, yang pada agustus masih ditambah dengan orang. sementara uud yang lain adalah uud hasil amandemen. mpr sebagai manifestasi wakil dari pemilik sah kedaulatan rakyat yang tak lagi menjadi lembaga tertinggi negara justru menciptakan kekacauan baru yang masif paska tanggal kelahirannya pun telah diubah menjadi agustus yang kemudian masih berlanjut dengan sengaja melaksanakan anarkisme terhadap konstitusi negara yang akibatnya secara ketatanegaraan telah terjadi konstitusi: dinasionalisasi: de nkri: depancasilaisasi , alam era reformasi dilaksanakan dengan sesat jalan dan kebebasan tanpa mengindahkan adanya tuntutan reformasi pari purna (yang tidak mengamanatkan adanya pergantian uud sehingga mpr telah mengkhianati tap nomor mpr dan nomor dan tap nomor xvii mpr serta telah melakukan transplantasi pencangkokan ideologi dan budaya asing yang liberalistic yang identik mengulangi kegagalan uud yang dengan serta merta menghapus sebagian besar ketentuan uud yang asli yang hanya mempertahankannya sebanyak ketentuan .5x) sedangkan sebanyak ketentuan adalah ketentuan baru .5x), yang konon sebagai amandemen" itu, dengan tanpa adanya penjelasan dalam uud1945 yang baru (hasil amandemen) sama sekali. esoknya dia, melupakan konvensi nasional dengan tanpa adanya tap mpr yang mengamanatkan tentang itu, dan juga tanpa disahkannya dalam lembaran berita negara. celananya justru kini pancasila itu hanya dijadikan pilar. mpr seolah menutup mata adanya polemik masyarakat yang berkepanjangan. memang perubahan sendiri adalah merupakan sunatullah sebagaimana sesanti dalam ajaran hindu yakni panta rei , bahwa perubahan itulah yang abadi, sungguhpun demikian sebagai negara kebangsaan, negara yang berdasarkan hukum (rechstaat) dalam melaksanakan perubahan seharusnya senantiasa tercerai oleh kemah hadirkan tuhan seru sekalian alam yang identik memiliki value perfection perfect (menyempurnakan yang telah sempurna atau horor tracking . seharusnya itu yang dilakukan oleh mpr bukannya yang kontra produktif dan atau mengandung banyak kemelaratan bagi bangsa dan negara pancasila. dalam mengi dan melaksanakan uud tidaklah cukup hanya dengan membaca tekstual dalam nya semata, melainkan harus tahu latar belakang pembuatannya, bagaimana terjadinya maka harus memahami suasana kematiannya. preambule uud adalah sebagai pokok kaidah negara yang fundamental . identik dengan cara berfikir yang komprehensif, sensu abstract in sensu stricto. dalam undang undang dasar itu merupakan refleksi, reinterpretasi, aktualisasi dan revitalisasi dari preambule uud atau mukadimah uud yang sarat dengan pokok pokok pikiran yang telah menjadi jiwa bangsa dan tuntutan bangsa indonesia yang merupakan petunjuk pelaksanaan (jumlah) dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara. sekalipun telah mengalami berbagai perubahan uud seperti: uud ris uud kembali lagi kepada uud pada juli dan setelah tahun terdapat empat kali perubahan lagi masing masing pada dan terakhir pada toh pembukaan uud tersebut tetap saja abadi. ada kaidah fundamental yang perlu diperhatikan sesuai alinea yang ada yakni: alineainilah fakta bahwa bangsa ini sejak dulu mula telah menyadari adanya hak yang paling prinsipil bagi setiap manusia dan atau bangsa tentang hak kodrat manusia atau ham yang universal itu, yang bukan saja merupakan hak pribadi atau individu saja sebagaimana deklarasi bagi negara liberal akan tetapi juga merupakan hak setiap bangsa dunia maka alinea ini menjadi dasar dan alasan perlunya kemerdekaan itu. alineaalinea ini menggambarkan pada saat uud proklamasi itu diumumkan, dimana taraf perjuangan telah sampai demikian jauh, guna mewujudkan kemerdekaan hakiki yang dilandasi dengan keberatan demi menciptakan kedaulatan agar keadilan dan kemakmuran itu bisa diwujudkannya. alinea berbunyi:iii ini secara jelas merupakan penegasan dan rincian lebih lanjut atas proklamasi agustus oleh karenanya sudah ditegaskan oleh bung karno bahwa antara proklamasi dengan pembukaan uud merupakan loro lorong tunggal yang tak bisa dipisah pisahkan karena hanya indonesiana yang memiliki proclamation independence , sekaligus declaration independence itu. dan alinea iii ini menggambarkan adanya pokok pokok pikiran yang refleksinya terdapat dalam bab bab dan dalam undang undang dasarnya sendiri, yang merupakan petunjuk pelaksanaan dalam berbangsa dan bernegara guna terciptanya perlindungan dari negara bagi seluruh bangsa dan meliputi seluruh tanah air tumpah darah bangsa indonesia demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur (tujuan khusus). tujuan lebih lanjut yang bersifat internasional (umum). alinea berbunyiindonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia yang berkedalulativ, secara gamblang telah mengamanatkan adanya: tujuan negara baik khusus yang mengandung pengertian sebagai negara hukum formal dan negara hukum material dan tujuan negara yang bersifat umum dalam tata pergaulan dunia dan kewajibannya. tentang ketentuan diadakannya uud negara. tentang bentuk negara dan tentang dasar filsafat negara. dengan demikian jelaslah, bahwa pembukaan uud bahwa memberikan tugas kewajiban kepada pemerintah r.i. dan seluruh para penyelenggara negara untuk memelihara budi kemanusiaan yang luhur, juga memegang teguh mental rakyat yang luhur pula. dan hal ini tentunya telah dipahami oleh aparatur penyelenggara negara termasuk anggota mpr. namun justru inilah yang dilanggar oleh mpr sejak hingga kini, yang terakhir sebagaimana implementasi yang diamanatkan dalam huruf nomor tahun itu. bila dianalogikan dalam alinea iv, kata dengan berdasar kepada .akan sangat berbeda bila menggunakan frasa mpr menjadi dengan ber pilar kepada .!. andaikata batu uji atas masih dianggapnya lemah oleh majelis hakim mahkamah konstitusi, dengan benderang masih bisa dibaca, dikaji, diresapi secara tersirat (bukan yang tersurat), secara batiniah, secara inner, secara filosofis dan metafisis yang mengakibatkan kerugian material yang bersifat moral dan spiritual yang luar biasa dahsyatnya karena akan berakibat lainnya suatu bangsa. kita pahami bahwa amanat huruf nomor dianggapnya benar tak ada pelanggaran terhadap dalam uud (amandemen), karena secara redaksional, dan hukum yang tertulis bahwa huruf tersebut sama sekali tidak ada satupun dalam uud yang dilanggar, benarkah guna memberikan ilustrasi yang lebih rinci bahwa hal tersebut sebenarnya ada hubungan sebab dan akibat antara negara pada umumnya dengan manusia, karena negara adalah lembaga kemanusiaan, yang diadakan oleh manusia sebagai pemilik sah kedaulatan rakyat itu. adapun tuhan sumber asal dari segala sesuatu, termasuk manusia sehingga terdapat hubungan sebab dan akibat pula yang tidak langsung antara negara dengan asal mula segala sesuatu. rakyat adalah jumlah dari manusia manusia pribadi yang bersamaan nasib dan tujuannya yang mendiami suatu wilayah tertentu. sehingga ada hubungan sebab akibat antara negara dengan rakyat, lebih lebih bagi negara kita yang kekuasaannya dengan tegas dinyatakannya di tangan rakyat , yang berasal dari rakyat bagaimana tersimpan dalam kedaulatan rakyat itu. adil adalah dasar dari cita cita kemerdekaan bagi setiap bangsa. jadi hubungan antara negara dengan adil termasuk pula dalam golongan hubungan yang harus ada atau mutlak, dan dalam arti bahwa adil itu dapat dikatakan mengandung unsur pula yang identik dengan asas hubungan sebab dan akibat , atau termasuk dalam lingkungannya yang juga sebagai penggerak atau pendorong utama . maka amat jelas bahwa ada sebab ada akibat atau sebagai hukum kausalitas, oleh sebab adanya amanat undang undang tersebut, mpr melaksanakan penyebarannya secara menyeluruh baik sosialisasi atas pancasila, uud nkri dan bhinneka tunggal ika, yang oleh mpr dilakukannya menjadi pilar dalam berbangsa dan bernegara, yang kenyataannya justru menimbulkan polemik masyarakat itu. disinilah kerugian materiil yang tak ternilai itu yang akan menimpa anak cucu kita, termasuk anak cucu bapak lbu majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia ini kelak, yang tak lagi tahu bahwa pancasila itu pernah menjadi dasar indonesia merdeka karena menjadi jiwa dan kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, way life, filosofi bangsa, nurani bangsa, perjanjian luhur bangsa dan tujuan dalam mendirikan bangsa dan negara itu yang secara tidak langsung telah, sedang dan akan ternafikannya!. selama ketentuan dan implementasi tersebut tidak segera dibatalkannya. @uo vadis bangsaku. sedangkan kita tahu bahwa bung karno telah mewasiatkan adanya palmerah' jangan sekali kali meninggalkan sejarah!. bahkan tsun tsu dalam bukunya the art war , mengingatkan bahwa untuk mengalahkan bangsa yang besar tidak dengan mengirimkan pasukan perang yang besar, akan tetapi dengan cara menghapus pengetahuan mereka atas kejayaan para leluhurnya, maka mereka akan hancur dengan sendirinya . ref. item atas, sebagai negara pancasila, bisa hilang karyanya. tidakkah kita berfikir dan termenung bahwa negara adi daya (super power) seperti uni soviet ussr) saingan utama united state america usa) bisa gosok dan tumbang pada akhir itu?. oleh karenanya wajib dipahami bahwa perwujudan pancasila itu akan lebih sempurna manakala didukung oleh moral individu anak anak bangsa seluruhnya sesuai dengan nilai nilai dan jiwa pancasila. sungguhpun demikian karena pancasila sebagai dasar negara maka harus menjadi moral negara yang seharusnya mengatur dan mengikat terhadap perilaku negara yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, yang amat primer itu. sedangkan warga negara sebagai pelaksana dan objek kebijakan pemerintah sebagai bagian sekundernya. maka ibaratnya bila sebagian sekunder tidak lagi tahu pancasila itu secara bahkan benar, bangsa ini tidak akan segera runtuh sekalipun itu sangat menyediakannya. namun bila yang primer atau negara itu yang tidak mengerti pancasila, maka nkri akan segera runtuh karena kehilangan atas dasarnya. yang nota bene kita mungkin akan mengikuti nasib para pendahulu kita yakni kerajaan nasional sriwijaya, singasari dan majapahit itu. huruf nomor sebagai sebab dan pilar pancasila, uud nkri dan bhinneka tunggal ika, dimana pancasila sebagai dasar negara telah dikaburkan dan dikuburkan hanya sebatas sebagai pilar sebagai akibat, ternyata telah mengkhianati dan atau melanggar atas amanat yang telah disebutkan atas dengan rincian sebagai berikut: sosialisasi uud itu bukanlah monopoli anggota mpr semata, yang bukan sekedar hukum dasar melainkan undang undang dasar yang berlaku bagi seluruh anak bangsa termasuk para penyelenggara negar dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. bagaimana nasib dasar negara pancasila yang juga merupakan sumber dari segala sumber termasuk ilmu terapan seperti ekonomi pancasila: filsafat pancasila: demokrasi pancasila dll yang manfaatnya luar biasa itu harus hilang, raib, nir atau surya sebagai ilmu yang seharusnya didapatkan oleh setiap orang khususnya wni itu . untuk memajukan diri dan memperjuangkan haknya yang konsisten mengakui bahwa pancasila adalah merupakan dasar bukan pilar maka akan terjadi adanya conflict understanding, conflict interest dan conflict orientation yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangshamdani prayoga pekerjaan tukang gigi alamat jalan kiruntag nomor rt. kelapa dua kebon jeruk jakarta barat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal april memberi kuasa kepada sholeh amin, s.h., hum., wirawan adnan, s.h., ah. wakil kamal, s.h., mh., lim abdul halim, s.h., rinci ariana, s.h., mh., dan nisam makara, s.h., mh., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum lbh) mandiri yang beralamat harsono nomor ragunansaksi, dan ahli pemohon, mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli pemerintah: memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh pemohon: membaca kesimpulan pemohon dan pemerintahundang undang praktik kedokteran terhadap ketentuan dan uud" kemudiandan seterusnya." bahwa berdasarkan dan junctotidak melarang tukang gigi.kecuali sepanjang tidak melarang tukang giertanggal april bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama hamdani prayoga: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran: bukti fotokopitertanggal mei bukti fotokopi peraturan menteri kesehatan nomor menkes per iv tentang pekerjaan tukang gigi, tertanggal mei bukti fotokopi surat terdaftar pengobat tradisional nomor tertanggal juli bukti fotokopi sertifikat registrasi sarana pengobat tradisional nomor tertanggal juli bukti fotokopi surat edaran dinas kesehatan bandung nomor dinkes, perihal praktik tukang gigi, tertanggal februari bukti fotokopi surat edaran dinas kesehatan kota bandung tertanggal maret selain mengajukan alat bukti surat tulisan, para pemohon mengajukan (empat) orang saksi bernama dwi waris supriyanto, muhammad juri, sahat sibarani, s.e., s.h., dan tony effendi, serta (dua) orang ahli bernama prof. dr. siti chamamah dan dr. arif setiawan, s.h., yang menyampaikan keterangan lisan dan atau tertulis pada tanggal juni dan tanggal juni sebagai berikut: keterangan saksi pemohon dwi waris supriyanto saksi mempunyai keahlian sebagai tukang gigi belajar dari orang tua dan paman saksi: pekerjaan saksi adalah pembuatan dan pemasangan gigi palsu lepasan sesuai kewenangan dan keahlian yang dimiliki oleh saksi: penghasilan saksi setiap bulannya sekitar sampai juta, sehingga dengan penghasilan tersebut saksi dapat menghidupi keluarga: jumlah tukang gigi indonesia yang tergabung dalam perkumpulan astagiri, itsi, pagi, hitam, fti, dan fpg sekitar ribu orang, profesi tukang gigi diatur dalam kemenkes nomor dpk i k tentang pendaftaran dan pemberian izin menjalankan pekerjaan tukang gigi dan kemenkes nomor menkes per v tentang pekerjaan tukang gigi. selanjutnya kemenkes guo dicabut dengan kemenkes nomor menkes per ix tentang pencabutan peraturan menteri nomor tahun sehingga berlakunya kemenkes tersebut berpotensi menghilangkan pekerjaan saksi: muhammad juri saksi mempunyai keahlian sebagai tukang gigi belajar dari saudara saksi, penghasilan saksi sebagai tukang gigi setiap bulannya sekitar sampai juta rupiah, untuk mengembangkan keahlian sebagai tukang gigi tersebut, saksi mengikuti kursus teknik gigi usman dental tangerang: saksi mengetahui adanya kemenkes nomor menkes per ix mengenai larangan praktik bagi tukang gigi sekitar tiga bulan yang lalu. kemenkes tersebut ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan kota bandung dengan surat edaran yang menyebutkan bahwa undang undang praktik kedokteran memberikan ancaman pidana penjara lima tahun dan atau sanksi denda sebanyak rp. saksi tidak dapat memahami pemerintah yang melarang tukang gigi membuka praktik, padahal saksi tidak merepotkan dan bahkan membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan: menurut saksi, masyarakat menengah bawah sangat memerlukan tukang gigi, sahat sibarani, s.e., s.h. pada tahun saksi datang tukang gigi dekat rumah cilandak) untuk memasang gigi palsu. pada awalnya, saksi datang dokter gigi, namun karena harganya maka saksi datang tukang gigi. biaya pasang gigi pada tukang gigi jauh lebih murah dibanding dengan pasang gigi pada dokter gigi: saksi merasa nyaman dan tidak ada masalah dengan gigi palsu tersebut. apabila mengalami masalah dengan gigi palsu tersebut, saksi datang lagi tukang gigi untuk memperbaiki gigi palsu dengan tanpa dipungut biaya: tony effendi, saksi menggunakan jasa tukang gigi bendungan hilir sejak tahun sampai sekarang: alasan saksi memilih tukang gigi karena biayanya murah dan pelayannya cepat, selama memakai gigi palsu, saksi tidak pernah mengalami masalah atau ganguan apa pun, ahli pemohon: prof. dr. siti chamamah tinjauan kebahasaan dalam undang undang praktik kedokteran khususnya yakni setiap orang dilarang menggunakan alat, metode citajah memiliki surat tanda registrasi don atau izin praktik": pengujian kebahasaan suatu dalam suatu undang undang perlu memperhatikan hal hal berikut: bahasa dan bahasa hukum bahasa adalah sarana komunikasi yang mengkomunikasikan hasil pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. materi yang dikomunikasikan meliputi segenap aspek kehidupan, termasuk bidang bidang ilmu, seperti ilmu hukum, ilmu sosial, dan ilmu politik. dalam hal ini bahasa tampil sebagai lambang bagi sesuatu yang akan dikomunikasikan. jadi, sesuatu yang mau dikomunikasikan sampai kepada penerimanya melalui teks yang berwujud bahasa. dengan kata lain, bahasa merupakan lambang dari sesuatu (materi yang dikomunikasikan yang berupa buah pikiran, perasaan, dan kehendak pengirim) yang dijangkau oleh penerima melalui teks yang berwujud bahasa: bahasa dalam hal ini bahasa indonesia dipakai dalam bermacam macam ragam. dalam kaitannya dengan bentuk kebiasaannya, bahasa hukum tergolong pada 'wacana teknis. dalam kaitannya dengan 'peresmian pemakaian', dapat disebutkan adanya dua ragam dalam bahasa indonesia, yaitu ragam resmi dan ragam tidak resmi. ragam resmi menggunakan bentuk baku yang selanjutnya dipakai istilah 'ragam baku' atau 'ragam standar. ragam baku bercirikan penggunaan kaidah bahasa yang lengkap. kaidah ini dapat dilihat pada buku tata bahasa baku bahasa indonesia. ragam resmi dipakai untuk kepentingan resmi (formal), antaranya kepentingan membuat undang undang. jadi, bahasa hukum termasuk undang undang adalah 'wacana teknis' dan 'ragam resmi' sehingga ragam bahasa yang digunakan adalah ragam baku: hukum sebagai alat penegak ketentuan bagi setiap orang dapat dijangkau, dapat diketahui, dapat dipahami, dan dapat diterima oleh pihak pihak penerima ketentuan hukum dengan jelas, tegas, lugas, tidak menimbulkan interpretasi ganda, melalui wujud bahasanya, jadi, bagi pemakai hukum, bahasa merupakan media alami hukum. tanpa bahasa tidak ada hukum. dengan demikian, hukum' tidak dapat dipisahkan dari 'bahasa'. hukum' dan 'bahasa' merupakan satu kesatuan. matra hukum merupakan sarana untuk menciptakan ketentuan hukum bagi setiap orang, ketentuan yang menjamin kepastian, keteraturan, dan ketertiban ketentuan yang berupa peraturan dalam kehidupan masyarakat, untuk menjaga kepastian hukumnya, bahasa sebagai penyampai hukum harus berpotensi memberi kejelasan, kepastian dan tidak membuka penerimaan yang ganda. maka ciri ciri hukum adalah jelas (dapat dipahami sesuai dengan desa dimaksudkan), padat (semua kata yang dipakai berfungsi, tidak ada kata yang mubazir), netral (tidak terbuka untuk diterima memihak), lugas (tidak menggunakan kata kata yang berbunga), dan tidak menggunakan kata yang maknanya tak (yang terdapat pada kata kata yang disampaikan dengan rasa): apabila media ekspresi bahasa dapat berupa lisan dan tulisan, maka karakteristik kebahasaan bahasa hukum tersebut memerlukan media yang secara konkret terbaca. ini berarti bahwa bahasa hukum menggunakan media tulisan. sebagai bentuk ekspresi dalam media tulisan, bahasa hukum harus memenuhi bantuan sebagai bahasa tertulis (sarana penyampai fungsi bahasa lengkap dipakai, diterima dalam waktu yang tidak terbatas): dalam bentuk penggunaan ragam baku,sebagaimana penggunaan waspada kepentingan kepentingan yang lain, bahasa hukum sering mengalami kesalahan. kesalahan pemakaian bahasa demikian antaranya disebabkan oleh ketidaktaatan dalam menerapkan kaidah dan oleh pengaruh bahasa lisan. gejala bahasa yang terjadi adalah rancu, makna tidak jelas, dan menimbulkan hasil pembacaan yang tidak sesuai dengan maksud pengirimnya. antara contohnya adalah undang undang praktik kedokteran ini juga (halaman yang terbaca pada kutipan berikut: dipidana dengan pidana kurungan paling lama (satu) tahun atau dengan banyak rp. (lima puluh juta setiap dokter atau dokter gigi yaitu . kutipan tersebut tidak baku karena tidak mempunyai subjek, unsur kalimat yang harus ada dalam kalimat, tuturan itu bukan kalimat. ada tersebut memunculkan pertanyaan, siapakah yang dipidana". bahasa undang undang menggunakan ragam baku ragam yang bagi suatu kalimat harus mempan subjek, konteks dalam keseluruhan teks undang undang praktik kedokteran undang undang praktik kedokteran tersebut berada dalam keseluruhan bab bab dan perundang undangan dalam undang undang praktik kedokteran nomor tahun bunyi undang undang praktik kedokteran yang diajukan mahkamah konstitusi adalah, tersebut perlu dicermati dengan memperhatikan keberadaannya: (a) sebagai dalam yang merupakan sesudah yang berbunyi:as ikutan adalah dokter(b) sebagai satu dalam bab ix, yang berjudul pembinaan dan pengawasan dalam judul bab tersebut yang mendahului adalah yang berbunyi:dokter dan dokter gigi, melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi: dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter, dan dokter gigi:" didahului oleh yang berbunyinya masing masing". alur atau urutan penempatan itu tidak tanpa makna. peletakan secara berturut turut itu menunjukkan alur berpikir yang berikatan:, dari urutan itu dapat diketahui bahwa bab itu mengatur "praktik kedokteran", sesuai dengan isi undang undang praktik kedokteran nomor tahun tersebut. dalam hal ini yang perlu mendapat kejelasan adalah kata kata "praktik kedokteran". penjelasannya terbaca pada bab yang berbunyslam melaksanakan upaya kesehatan." jadi, itu menunjukkan bahwa undang undang mengatur dokter dan dokter gigi dalam melakukan serangkaian kegiatannya. menurut tataran bahasa dapat diketahui bahwa undang undang ini yang terbaca pada bab bab, dan mengatur 'dokter dan dokter gigi" dalam mereka melakukan serangkaian kegiatannya. hal ini terbaca secara eksplisit: undang undang yang secara eksplisit disebutkan untuk mengatur 'dokter' dan 'dokter gigi' tiba tiba pada dan dan ikatannya, yaitu dan mengatur "setiap orang". objek aturan ini menjadi tidak sinkron dengan materi undang undang yang kejelasan sebagai ketentuan umumnya tidak sesuai, persoalan interpretasistersebut mengandung kata kata yang tidak jelas maknanya, ketidakjelasan dapat menimbulkan interpretasi ganda, yaitu kata kata: "kesan" kata ini lahir dari penerimaan seseorang terhadap fenomena yang dihadapi, penerimaan yang menggunakan berbagai pengetahuan dan perasaan yang ada pada diri seseorang (teori storage). penerimaan ini cenderung bersifat subjektif sehingga tidak akan menghasilkan informasi yangnetral, yang terukur, yang tidak berpasir ganda, "seolah olah" adalah kata kata yang tidak memberi kepastian, yang rentan munculnya perbedaan pemahaman antara seorang pembaca dengan pembaca yang lain. "bentuk lain" yang ditambah "yang menimbulkan kesan", dipertegas lagi kesuburan maknanya dengan diikuti "bagi masyarakat (artinya individu yang banyak) seolah olah." kata kata ini membuat makna yang dilahirkannya tidak pasti, tergantung penafsiran. persoalan yang muncul adalah: mengapa ini yang diikuti dan objek yang diatur bergeser "setiap orang", tidak sesuai dengan materi yang tentu saja. pesan pembuat undang undang ini yang objeknya "dokter" dan "dokter gigi" dalam menjalankan serangkaian kegiatannya sebagai pemangku profesi dokter dan dokter gigi, yang jiwa undang undang ini akan membina, mengaturnya, dan melindungi masyarakat dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh "dokter" dan "dokter gigi": mengapa undang undang yang mengatur ketentuan hukum tidak disusun dalam rumusan, redaksi, dan tataran kebahasaan yang tepat, yang jelas, tidak multitafsir, tidak membuka kerentanan munculnya dampak dari pelaksanaan undang undang tersebut. apabila dinyatakan bahwa undang undang ini ada penjelasannya, dalam penjelasannya pun telah menyebutkan itu dinyatakan: cukup jelas. cukup jelas. ikatannya pun, cukup jelas dan cukup jelas. bahkan yang tidak bersubjek, salah sebagai bahasa ragam resmi, ragam baku, tidak jelas yang mendapat 'pidana', itupun dinyatakan cukup jelas". kesimpulan dari segi tataran bahasa, undang undang praktik kedokteran ini kurang mempertimbangkan tatanan kebahasaan (kaidah bahasa ragam resmi, ragam baku), sebagai akibat dari tersebut, undang undang ini khususnya melahirkan ketidakjelasan makna, penerimaan yang banda, yang kesemuanya itu akar berdampak pada ikutan ikutan dari undang undang tersebut rumusan penjelasan dan pelaksanaan secara tidak tepat, saran membuat undang undang perlu memperhatikan hal hal berikut: kesadaran bahwa ekspresi hukum terbaca pada medianya yang berupa 'bahasa'. apabila dalam pemakaian bahasa dapat muncul beberapa ragam, bahasa hukum sesuai dengan fungsinya menggunakan ragam resmi, ragam yang menggunakan kaidah bahasa secara konsisten dan lengkap: sebagai sarana komunikasi substansi materi, bahasa untuk undang undang perlu memperhatikan karakteristik substansi, dalam hal ini materi hukum, dengan karakteristiknya, jelas, tegas, netral, tidak multiinterpretasi, tidak tak terukur, komunikasi pikiran, bukan komunikasi perasaan: bahwa bahasa untuk undang undang yang berlaku bagi masyarakat indonesia mengikuti kaidah bahasa indonesia: alur logika menjadi kunci mengatur dan selanjutnya menerima dan memahami, harapan undang undang indonesia tersusun secara tepat, komunikatif dan efektif sehingga esensi hukum yang menjaga dan menjamin keadilan berlaku indonesia untuk semua rakyat indonesia: dr. arif setiawan, s.h., mh. faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana indonesia perubahan sosial yang cepat yang menuntut adanya penyesuaian bidang hukum (pidana) karena hukum pidana yang termodifikasi tidak mendukung memicu perkembangan hukum pidana yang bersifat temporer, perkembangan perundang undangan luar hukum pidana (perdata, tata negara, administrasi negara) seringkali mencantumkan ancaman norma sanksi pidana untuk memperkuat berlakunya perundang undangan tertentu tersebut, politik kriminal sebagai bagian politik hukum pidana: politik kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, march angel, politik kriminal: "the rational organization the control crime society", peter hoefnagels: "the rational organization the social reaction crime". mulai dan bara nawawi, bunga rampai hukum pidana bandung: alumni, hlm. masalah sentral kebijakan hukum pidana yaitu: kebijakan kriminalisasi: merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana dan kebijakan realisasi, ancaman sanksi (pidana) apa yang sebaiknya dikenakan kepada pelaku pelanggaran, ruang lingkup politik hukum pidana: meliputi kebijakan formulasi, aplikatif, dan eksekutif, inti dari politik hukum pidana: bagaimana merumuskan hukum pidana yang baik, memberikan pedoman pembuatan: kebijakan hukum pidana tingkat legislatif fformulatif perbuatan perbuatan apa saja yang akan dijadikan sebagai tindak pidana, kebijakan hukum pidana tingkat yudikatif aplikatif, dan kebijakan hukum pidana tingkat eksekutif tahap pelaksanaan (putusan) hukum pidana abdullah, politik hukum pidana dalam perlindungan korban kejahatan ekonomi bidang perbankan bayumedia publishing, hlm. kebijakan penanggulangan kejahatan: sarana penal (politik hukum pidana) penggunaan sarana penal dalam politik,berprofesi sebagai tukang gigi yangdan undang undang praktik kedokteran tersebut: bahwa sebagai bukti pemohon adalah perorangan warga negara indonesia adalah memiliki kartu tanda penduduk ktp) dengan nomor yang dikeluarkan oleh kecamatan kebon jeruk, jakarta kriminal bersifat represif yang juga disebut sebagai sistem peradilan pidana (criminal justice system), sarana nonmetal dilakukan dengan usaha pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (prevention without punishment). lihat teguh prasetyo dan abdul halim barakatullah. politik hukum pidana, kajian kebijakan kriminalisasi dan kriminalisasi yogyakarta: pustaka pelajar, hlm. kebijakan formulasi kriminalisasi: kebijakan formulasi merupakan bagian dari politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, kebijakan formulasi diawali dengan kriminalisasi, yaitu penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan saksi pidana. sudarto, hukum dan hukum pidana bandung: alumni, hlm. prinsip prinsip kriminalisasi: mendukung tercapainya tujuan nasional, perbuatan yang kriminalisasi mengakibatkan kerugian atau mendatangkan korban (subsosialiteit), memperhatikan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle), harus dapat ditegaskan (enforceable), memperhatikan prinsip hukum pidana sebagai sarana terakhir (ultimatum rubidium), subsidairitas bukan primum rubidium: menghindari perumusan yang bersifat samar atau umum (precision principle), dan perbuatan yang dikriminalisasikan harus (digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana (learners principle), doktrin subsidiaries ultimatum rubidium: terbatas kemampuan undang undang hukum pidana: hanya mampu menyelesaikan masalah kejahatan secara symptomathic, bukan penyebabnya, norma ancaman sanksi hukum pidana paling berat dibanding norma ancaman sanksi hukum lain karena itu hendaknya hanya dipakai manakala norma (hukum) lain tidak mampu mengatasi masalah (senjata pamungkas), penggunaan norma hukum pidana menimbulkan stigmatisasi sosial: hukum pidana administratif: perluasan fungsi hukum pidana yang dipergunakan tidak saja sebagai sarana memaksa berlakunya norma hukum pidana yang murni pidana, karena hukum pidana dipergunakan juga sebagai sarana memaksa agar masyarakat taat kepada norma (di luar hukum pidana) tersebut, dikenal istilah administratif penalti mulai), ordeningsstrafrecht rowspan saleh), atau hukum pidana administratif bara): masalah hukum pidana administrasi: latar: terdapat kecenderungan meningkatnya berbagai perumusan peraturan perundang undangan yang sebenarnya masuk dalam lingkup hukum administrasi mencantumkan ketentuan pidana, sering tidak sesuai dengan prinsip prinsip kriminalisasi, tidak memperhatikan prinsip subsidiaries, penggunaan hukum pidana dalam hukum administrasi merupakan masalah kebijakan hukum pidana. undang undang praktik kedokteran: dilihat secara substansinya dapat dimasukkan dalam kategori pengaturan bidang hukum administratif mengenai penyelenggaraan praktik pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan terutama dokter dokter gigi, salah satu masalah yang muncul dari undang undang tersebut adalah adanya muatan ancaman sanksi pidana sebagaimana dapat dilihat dalam berkaitan dengan itu perlu dilihat dengan asas pembuatan peraturan perundang undangan dan prinsip kriminalisasi yang menganut asas subsisiaritas. asas pembentukan peraturan perundang undangan undang undang nomor tahunundang undanganmenimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, pemerintah pada sidang tanggal juni menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang antara lain menguraikan hal hal sebagai berikut: kedudukan hukum legal standing)dan undang undang guo, danguo. bahwa dari uraian permohonan pemohon, menurut pemerintah sesungguhnya yang menjadi dasar kerugian yang didalilkan dialami oleh pemohon ialah akibat ditetapmengakibatkan pemohon tidak dapat lagi melakukan pekerjaannya sebagai tukang gigi, sehingga kalaupun pemohon merasa dirugikan dengan ditetapkannya peraturan menteri kesehatan nomor menkes per maka pemohon seharusnya mengajukan uji materi kemenkes tersebut mahkamah agung dan bukan mengajukan pengujian undang undang guo mahkamah konstitusi: lebih lanjut, berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon yang mengaku sebagai tukang gigi yang hak hak konstitusionalnya dirugikan, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah melalui kementerian kesehatan telah memberikan batasan dan definisi yang jelas mengenai tukang gigi" yakni orang perseorangan yang telah bekerja sebagai tukang gigi sebelum diterbitkannya, yang kepada mereka diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan izin dari pemerintah. kemudian berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor menkes per tentang pekerjaan tukang gigi, pemerintah melakukan pembaharuan dan perpanjangan izin bagi tukang gigi yang telah mempunyai izin berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor dpk i k tersebut dengan batas usia maksimal (enam puluh lima) tahun. dengan demikian pemerintah tidak pernah memberikan izin atas pengajuan permohonan baru bagi tukang gigi sejak tahun berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tukang gigi yang diakui oleh pemerintah adalah mereka yang telah mendapatkandengan demikian patut dipertanyakan keabsahan legalitas kedudukan hukum pemohon yang mengaku sebagai tukang gigi, mengingat pemerintah tidak lagi menerbitkan izin baru bagi tukang gigi setelah tahun jikalau pun benar bahwa pemohon memilikiberdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor menkes perberdasarkan penjelasan tersebut menurut pemerintah,, sosiologis dan yuridis terhadap keberadaan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, yaitu sebagai berikut: bahwandapatkan pelayanan kesehatan" ketentuan uud tersebut mengamanatkanuntuk itu, dan pemantauan agar pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi, pengaturan pelayanan kesehatan gigi sebagaimana tercantum dalam undang undang guo bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik praktik pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan untuk itu. ketentuan tersebut merupakan implementasi nyata dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan terhadap masyarakat sebagaimana amanat pembukaan dan undang undang dasar pekerjaan kedokteran gigi harus berasaskan pancasila,. pekerjaan kedokteran gigi merupakan pekerjaan yang berisiko sehingga hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan kecuali dalam hal adanya pelimpahan kewenangan dengan tetap merujuk pada peraturan yang berlaku., ketentuan dan undang undang guo pada prinsipnya berlaku untuk setiap orang yang bukan dokter atau dokter gigi, yang bukan merupakan kewenangan dan kompetensinya sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat, ketentuan dan undang undang guo pada hakikatnya justru memberi sebuah jaminan kepastian hukum bagi penegakan pelayanan kesehatan, karena telah melindungi masyarakat dari praktik praktik pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten. praktik pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan gigi hanya diberikan kepada tenaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang telah diakui oleh peraturan perundang undangan dan dibuktikan dengan surat tanda registrasi dan surat izin praktik sesuai ketentuan sampai dengan undang undang guo: bagi dokter dan dokter gigi yang tidak memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik sebagaimana ketentuan undang undang guo tidak dapat menyelenggarakan praktik pelayanan kesehatan, walaupun mereka memiliki kompetensi dan kewenangan untuk itu. bagi dokter dan dokter gigi yang tetap menyelenggarakan praktik pelayanan kesehatan tanpa memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik akan dikenai sanksi pidana berdasarkan dan undang undang guo. ketentuan mengenai surat tanda registrasi dan surat izin praktik ini justru telah membatasi ruang gerak dokter dan dokter gigi lulusan perguruan tinggi, hal yang sama seharusnya juga diberlakukan bagi tukang gigi yang keahliannya didapat secara turun temurun tanpa adanya jaminan mutu terhadap keahlian yang dimiliki: dalam hal ini keadilan justru tidak akan dapat ditegakkan bila terhadap tukang gigi tidak diberikan perlakuan yang sama dengan dokter dan dokter gigi. dokter dan dokter gigi yang praktik tetapi tidak mempunyai surat tanda registrasi dan surat izin praktik saja diancam dengan pidana walaupun mereka mempunyai pengetahuan dan kompetensi, apalagi tukang gigi yang tidak memiliki pendidikan formal dan keahlian kompetensi, hanya melalui pengetahuan turun temurun, berdasarkan penjelasan tersebut, menurut pemerintah ketentuan dan undang undang guo justru bertujuan untuk memberikan pelindungan umum (general protection) kepada setiap orang dari praktik dokter dokter gigi yang tidak mempunyai ku dan oleh karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan dan undang undang dasar, iiiraktik kedokteran tidak perlu ditafsirkan kembali oleh mahkamah konstitusi: menyatakan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteindonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil adilnya (ex ago bono), selain menyampaikan keterangan, pemerintah pada sidang tanggal juni juga mengajukan (empat) orang ahli bernama drg. bambang munandar, sp, pros, drg. bimo rontok, sko, sp. pros, drg. andreas adiyatmaka, sc, dan subroto, amg, yang menerangkan sebagai berikut: drg. bambang munandar, sp, pros standar kompetensi (standar kewenangan) harus dimiliki oleh setiap dokter gigi yang berpraktik dan dokter gigi spesialis. dokter gigi spesialis prostodonsia (gigi palsu) harus juga mempunyai kompetensi sebagai dokter gigi spesialis prostodonsia. syarat demikian harus dipenuhi oleh semua dokter gigi, baik yang sudah profesor ataupun yang baru lulus. syarat syarat yang harus dipenuhi oleh dokter gigi sebelum mendapatkan predikat dokter gigi spesialis , yaitu: memiliki kompetensi penunjang dan kompetensi utama: menguasai ilmu pengetahuan kedokteran dan kedokteran gigi. seorang dokter harus bisa mengintegrasikan pengetahuan biomedis yang relevan sebagai sumber keilmuan dan berbagai data penunjang untuk mendiagnosa suatu penyakit dan tindakan medis yang akan dilakukan, memahami ilmu kedokteran, yaitu ilmu kedokteran gigi klinik yang relevan sebagai pertimbangan dalam melakukan perawatan gigi dan mulut pada pasien medik yang kompromis yang bisa disesuaikan: memahami prinsip ilmu kedokteran gigi dasar yang menyangkut biologi oral, biologi material, dan teknologi kedokteran gigi untuk menunjang keterampilan keterampilan preclinic, klinik, serta penelitian penelitian apabila dibutuhkan, dokter gigi dalam melakukan pemeriksaan terhadap pasien tidak boleh lepas dari pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognathic atau ilmu dalam mulut dengan mencatat informasi klinis laboratories, radiologis, psikologis, dan sosial guna mengevaluasi kondisi medik pasien tersebut: mengetahui atau mengenal, mengelola perilaku daripada seorang pasien secara professional: menggunakan rekam medik yang bisa menjadi suatu alat bukti sebagai acuan dasar melaksanakan perawatan gigi dan mulut, dapat mendiagnosa terhadap suatu penyakit, menetapkan prognosis penyakit, kelainan gigi, dan mulut melalui interpretasi analisis dan sintesis hasil pemeriksaan yang bersangkutan, dapat mengembangkan rencana perawatan terhadap pasien. jadi bisa mengembangkan, mempresentasikan, dan mendiskusikan rencana perawatan yang didasarkan pada kondisi kepentingan dan kemampuan daripada pasien: apabila dokter gigi tidak dapat menangani pasien tersebut maka harus membuat rujukan, drg. bimo rontok, sko, sp. pros ahli menceritakan fakta yang dialami oleh pasien, yaitu wanita, umur tahun, pekerjaan wiraswasta, berdomisili surabaya yang kehilangan sebagian gigi pada rahang atas dan seluruh gigi pada rahang bawah, pasien (penderita) tersebut datang klinik gigi yang menyampaikan keluhan gigi tiruan pada rahang bawah tidak enak, suka goyang kanan dan kiri, sehingga tidak nyaman untuk mengunyah makanan, penderita mengatakan bahwa sekitar satu tahun sebelumnya membuat gigi rahang atas dan rahang bawah tersebut pada tukang gigi. penderita tersebut mendatangi ahli supaya dibuatkan gigi tiruan yang baru, gambaran intra oral pada pasien tersebut adalah rahang atas secara klinis ditemukan gigi penyangga keropos karena digunakan sebagai retensi (kramer) tsl dan pada rahang bawah bagian posterior kanan dan kiri terjadi resolusi tulang alveolar. bentuk prostesis pada rahang bawah tidak sesuai dengan bentuk anatomis, sehingga tulang alveolar posisi tulang rahang bawah mengalami flat atau resolusi. ahli menemukan bentuk rahang bawah prostesis tidak sesuai dengan kaidah ilmu prostodonsia, ahli menyampaikan keterangan persidangan menggunakan gambar (foto rensen) dari pasien tersebut, yaitu: pada daerah lingkaran dengan lingkaran hitam, sayap gigi tiruan rahang bawah pada bagian lingual posterior tidak terletak pada retromylohyoid fossa dan yang sebelah kanan, sayap gigi tiruan tidak terletak pada mukobukal fold dan terlalu pendek, sehingga gigi tiruan pada rahang bawah ini goyang kanan dan kiri dan pasien merasa tidak nyaman: gambaran intraoral waktu memakai gigi tiruan lama. dapat dilihat pada sebelah kiri, gigi tiruan penuh tidak berkontak adu kuat. sehingga untuk mengunyah dan sistem stomatognatik untuk mengunyah makanan tidak baik: kajian radiography. pada kajian radiography ini dapat dilihat terdapat resolusi pada bagian posterior rahang bawah akibat pembuatan gtp rahang bawah yang tidak baik. pada bagian anterior terdapat tulang yang menonjol atau prominent: model diagnostik penderita setelah cetak awal, model diagnostik tampak depan, kanan, dan kiri, kesimpulan pembuatan suatu prostesis atau gigi tiruan, baik gigi tiruan penuh maupun gigi tiruan sebagian lepasan harus memahami: struktur anatomi rongga mulut, bentuk prostesis yang sesuai dengan rongga mulut. barat: bahwa bukti pemohon berprofesi sebagai tukang gigi adalah dengan adanya surat terdaftar pengobat tradisional nomor yang dikeluarkan oleh kepala suku dinas pelayanan kesehatan jakarta pusat. pemohon juga mendapatkan ijin untuk membuka sarana pengobatan tradisional berdasarkan sertifikat registrasi sarana pengobatan tradisional nomor yang dikeluarkan oleh kepala suku dinas pelayanan kesehatan jakarta pusat, bahwa sejak putusan mahkamah nomor puu ii1 hingga saat inimemenuhi ketentuan mkpunyai hak konstitusional untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana ditentukan dalam uud pemohon mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana diatursebelum diberlakukannya undang undang praktik kedokteran, pemohon mempunyai penghasilan dari pekerjaan sebagai tukang gigi sehingga memperoleh penghidupan yang layak bagi pemohon dan keluarganya sebagai warga negara, bahwa pekerjaan pemohon sebagai tukang gigi guo, diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomor menkes perk tentang pekerjaan tukang gigi kemenkes "): setelah diberlakukannya undang undang praktik kedokteran, kementerian kesehatan kemudian menerbitkan peraturan menteri metode pencetakan yang sesuai dengan kasus: pemilihan bahan cetak yang sesuai dan terstruktur: memahami sifat bahan bahan yang akan digunakan pasien, perawatan kedokteran gigi harus dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, yaitu dokter gigi yang telah melalui tahapan pendidikan formal yang terstruktur dan harus lulus uji kompetensi dokter gigi untuk register konsil kedokteran indonesia dan untuk berpraktik harus mempunyai str dan sip. pada tukang gigi tidak melalui tahapan pendidikan formal yang terstruktur, sedangkan pekerjaan yang dilakukan oleh tukang gigi dilakukan struktur rongga mulut pada manusia, drg. andreas adiyatmaka, tukang gigi memasang gigi palsu ortho, memasang ortho fixed, bracket (bekel), fixed crown dan sebagainya menyimpang dari ketentuan yang berlaku. perbuatan tukang gigi tersebut untuk menegaskan bahwa dan melarang kegiatan bidang kesehatan yang tidak dilakukan secara benar.. pasien tersebut datang kepada ahli dalam keadaan sakit luar biasa. pasien mengatakan kepada ahli bahwa sakit semua tetapi tidak tahu mana sakitnya. kemudian ahli mencoba melihat gigi pasien dan ditemukan hal hal sebagai berikut: terdapat gigi tiruan dekat yang dipasang dengan bahan self curing acrylic dan bocor. seharusnya gigi tiruan dekat hanya boleh dipasang oleh dokter gigi terkait dengan anatomi dan fisiologi. jadi bukan hanya sekedar anatomi atau mekanis pasang gigi, tetapi harus memperhatikan fisiologi daripada mulut tersebut: ketika dilakukan foto rontgen, gigi gigi itu disambung dengan kawat, kemudian atas kawat itu ditaruh acrylic dan atas acrylic dipasang gigi. dengan demikian satu orang dipasang tiga jembatan, terjadi kebocoran yang menyebabkan politis (radang) yang sangat sakit, tempat lain juga terjadi suatu resolusi sehingga terjadi pocket. terjadi resolusi akar yang harusnya dua itu tinggal satu, ahli melakukan diagnosis terhadap pasien tersebut beraneka ragam, yaitu politis totals acuta yang sakit sekali, gangren, granulosa, gingivitis. ahli tidak tidak langsung menangani pasien tersebut, tetapi ahli menyarankan kepada pasien itu untuk kembali kepada tukang gigi yang telah memasang gigi tersebut dan meminta pertanggung jawab, namun pasien itu mengatakan, ah, tidak perlukah . ahli menawarkan kepada pasien agar gigi tersebut dibongkar dan pasien menyetujuinya. setelah dibongkar ditemukan gigi tiruan itu ada potongan yang dikeluarkan dari bahan self curing acrylic, ada kawannya, ada gigi, banyak karang giginya, kotoran giginya dan bau busuk. pasien mengatakan kepada ahli bahwa pada waktu gigi palsu dipasang langsung bagus, langsung enak dan minta kepada tukang gigi supaya memasang gigi pada istrinya. namun setelah dua tahun suami istri (pasien dan istrinya) tersebut merasakan sakit yang luar biasa, sehingga keduanya datang tempat ahli dan ahli membongkar gigi palsu tersebut, kesimpulan pembuatan gigi tiruan dekat, yang tidak sesuai kaidah ilmu kedokteran gigi pada suatu saat akan menyebabkan sakit yang luar biasa: pemasangan gigi palsu awal dinilai bagus dan enak, namun pasien akan menderita sakit, sehingga perlu ada perlindungan untuk pasien:, subroto, amg, negara berkewajiban memberikan pelayananpemberian sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan sebagaimana diatur dalam dan uud hal tersebut dimaksudkan agar pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, turunan dari pendidikan kesehatan meliputi pendidikan kedokteran, termasuk dalamnya pendidikan kedokteran umum dan kedokteran gigi. pada saat ini ada dua fakultas kedokteran, yaitu kedokteran umum dan kedokteran gigi. dalam wilayah kedokteran gigi saat ini dikenal adanya politeknik kesehatan suatu program diplomatik yang bermaksud melahirkan tenaga kesehatan yang terampil dan memiliki kompetensi bidang teknik gigi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknik gigi yang maju pesat seiring dengan penemuan teknologi berbagai negara maju. teknologi kesehatan gigi meningkat luar biasa sebagai hasil rekayasa engineering yang dikembangkan oleh pabrikan luar negeri dan mampu memberikan kenyamanan bagi konsumen yang membutuhkan: kemajuan teknologi tinggi tersebut diantisipasi dengan penyediaan tenaga terampil dan memiliki pengetahuan dasar yang kuat sehingga mampu mengoperasionalkan alat alat yang dimaksud. guna memberikan gambaran kami mencoba memberikan deskripsi tentang hal hal yang terkait dengan keteknikan gigi sebagai berikut: gambar adalah laboratorium yang merupakan tempat pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan acrylic, gigi tiruan sebagian lepasan dental anatomi, crown and cricket, mahkota, dekat keramik, dan mahkota dekat acrylic, gambar adalah laboratorium gigi dimaksud adalah sarana pelayanan kesehatan gigi yang tidak dapat menunjang berlangsungnya pelayanan pembuatan protes gigi. pada gambar tersebut terlihat mahasiswa melakukan pembuatan protes lengkap lengkap lepasan, gambar adalah pesawat ortodoksi lepasan dan protes maksilofasial yang dimaksud adalah suatu protes yang akan dilakukan pada keadaan dimana pasien pascaoperasi terutama operasi kanker dan lain sebagainya. protes gigi adalah alat bantu yang dipasang dalam mulut pasien untuk mengembalikan fungsi estetis, pengubahan, dan alat bicara. sedangkan protes pesawat ortodoksi lepasan adalah suatu alat yang digunakan untuk memperbaiki religi yang maloklusi atau posisinya tidak normal, sehingga susunan antara gigi religi pada rahang atas dan rahang bawah menjadi lebih baik. dan protes maksilofasial adalah alat yang berkaitan rehabilitasi rahang atas dan rahang bawah pada pasca operasi kanker atau operasi lainnya, gambar adalah alat alat kecil dari pembuatan gigi tiruan yang dapat diperoleh dari dental supply dan toko alat kedokteran gigi: gambar adalah macam macam bor yang digunakan untuk pembuatan suatu protes gigi: gambar adalah mesin killing yang dipergunakan untuk teknologi yang lebih tinggi dalam pembuatan protes gigi, gambar adalah oven presenting finish dimana logam akan dicairkan dalam temperatur yang tertentu. dan gambar adalah untuk pembuatan gigi keramik, dalam hal ini tentunya dengan salah satu antaranya adalah mesin keramik mesin: gambar adalah mesin casting induction, dimana pengecoran itu dilakukan dengan menggunakan induksi yang mana merupakan suatu teknologi bidang teknologi teknik gigi. dari gambar tersebut, dapat dikatakan bahwa profesi teknik gigi lulusan teknik gigi adalah sebagai berikut: profesi teknik gigi bila akan melakukan praktik secara mandiri, paling tidak memerlukan peralatan sebagaimana disebutkan, alat dan peralatan teknik gigi sama sekali tidak menggunakan peralatan lazimnya seorang dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, termasuk dokter gigi, profesi teknik gigi adalah mitra yang merupakan komplementer dari tugas dokter gigi. sepanjang terkait dengan pembuatan gigi palsu, alat ortodoksi, dan maksilofasial yang sama sekali tidak berhubungan dengan soal soal yang menyangkut penyakit maupun kesehatan yang menjadi domain seorang dokter gigi, oleh karena pemisahan tersebut telah disepakati bahwa seorang dokter gigi tidak akan melakukan pembuatan yang menjadi domain profesi teknik gigi dan demikian pula, praktik dokter gigi juga tidak diperbolehkan mengelola laboratorium yang menjadi domain profesi teknik gigi, walaupun profesi teknik gigi dinyatakan oleh peraturan perundang undangan sebagai tenaga kesehatan, tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tidak menggunakan alat alat, metode, atau cara lain yang lazim digunakan oleh dokter atau dokter gigi, sebagaimana dimaksud dalam undang undang tentang praktik kedokteran, rincian kegiatan teknik gigi yang dibagi dalam tingkatan pelaksana, lanjutan, dan penyelia. praktik profesi teknik gigi memiliki tahapan yang wajib dilalui oleh sesuai tingkatan pendidikan, keahlian, dan masa kerjanya. tingkatan pelaksana meliputi: (i) menyiapkan peralatan dan bahan pembuat gigi tiruan dengan tingkat kesulitan satu, (ii) membuat gigi tiruan sebagian lepasan cengkraman dengan kehilangan gigi satu sampai tiga elemen, (iii) membuat gigi tiruan sebagian lepasan cengkraman dengan kehilangan satu, dua, atau tiga, (iv) membuat sendok cetak perseorangan, (v) membuat galangan gigit dengan malam, membuat single crown acrylic, (vi) membuatkan acrylic, (vii) membuat cricket acrylic dengan jumlah elemen tiga atau lebih: (vii) membuat inlay, play, dari bahan acrylic, (viii) membuat spring kolosal: (ix) membuat bokator, (x) reparasi gigi tiruan cetak acrylic, (xi) reparasi gigi tiruan patah, (xii) reparasi gigi acrylic dan menambah cengkeraman, xiii) reparasi ortodoksi: tingkat lanjutan meliputi: (i) menyiapkan alat alat dan bahan, tingkat kesulitan satu dan dua, (ii) membuat protes kombinasi kerangka logam pada dua sisi rahang, bilateral, (iii) membuat gigi tiruan kerangka logam lengkap lepasan atas dan bawah, (iv) membuat single crown dari bahan logam (v) membuat cricket dari bahan logam, (vi) membuat inlay, play dari bahan logam, (vii) membuat pasak pin: (viii) membuat copying metal: (ix) membuat retensi plat sederhana, labial bow, dan retensi screen komprehensif: (x) membuat retensi plat, labial bow dan arrow head: (xi) membuat aktivator dengan penambahan spring: (xii) reparasi activator dan lainnya: pada tingkat penyelia meliputi: (i) menyiapkan alat alat untuk pembuatan gigi tiruan dengan tingkat kesulitan satu, dua, dan tiga, (ii) membuat membuat implant crown, (iii) membuat copying porcelain: dan (iv) membuat single crown, tingkatan sebagaimana tersebut atas semata mata adalah permintaan dokter gigi yang bersangkutan setelah berkomunikasi dengan pasien. tingkat intelektual seorang dokter gigi dan kemapanan seorang pasien, menjadikan teknik gigi perlu memperoleh perhatian, perluasan, wawasan bidang ilmu pengetahuan teknologi. atas dasar itulah maka lulusan teknisi gigi dapat dibedakan secara tegas dan jelas dengan mereka yang mengaku ahli gigi sebenarnya adalah tukang gigi. apabila dirunut dari sejarah keberadaan tukang gigi, memang diakui keberadaannya indonesia sebagaimana telah diuraikan pemohon maupun penjelasan dari pemerintah. namun demikian, dari perspektif ilmu, para tukang gigi sama sekali tidak memiliki dasar pengetahuan teknik gigi yang berdasarkan daripada kurikulum pendidikan teknisi gigi yang berlaku. tidak ada alasan sama sekali mengklaim yang memiliki pengetahuan secara otodidak mengklaim mengaku melakukan pekerjaan yang dilandasi ilmu pengetahuan, apabila pekerjaan ini sangat terkait dengan persoalan kesehatan manusia maka sangat sulit diakui secara ilmu pengetahuan. klaim mampu menjadi salah satu tenaga kesehatan sangat sulit dipertanggungjawabkan, persoalan kesehatan sangat terkait dengan tanggung jawab yang menyangkut jiwa seorang, sehingga sulit apabila persoalan ini diserahkan kepada mereka yang tidak memiliki landasan ilmu pengetahuan. kegagalan dalam menangani permasalahan gigi mempunyai dampak terhadap jiwa manusia secara fisik maupun kejiwaan. sebagai contoh, kelalaian memperhatikan kebersihan dapat mengakibatkan terjadinya infeksi ataupun kelalaian membersihkan alat alat bisa menularkan penyakit kepada pihak lain. kekeliruan menciptakan gigi tiruan akan berakibat pada estetika wajah dan lain sebagainya. oleh karena itu, ahli yang selama ini berada dalam lingkungan kesehatan sangat berkepentingan untuk menjaga martabat profesi. profesi menjadikan setiap orang yang bergelut dalam keprofesian ini memperoleh manfaat dan akan akan menjaga keprofesionalannya: perkembangan baru dalam penanganan kesehatan, baik indonesia maupun dunia internasional, yaitu paradigma kesehatan, semula pada awal pembangunan kesehatan bertumpu pada upaya pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan, kini cara pandang itu telah bergeser pada penyelenggaraan upaya kesehatan menyeluruh dengan menekankan kepada upaya kesehatan penyakit dan peningkatan kesehatan, paradigma ini dikenal dalam kalangan kesehatan dengan sebutan paradigma sehat, konsekuensi dari diterimanya paradigma sehat tersebut maka kegiatan apapun yang berorientasi pada kawasan kesehatan, yaitu dilakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas seseorang, keluarga, dan masyarakat, segala peraturan perundang undangan bidang kesehatan mengacu kepada undang undang nomor tahun tentang praktek kedokteran, undang undang tahun tentang kesehatan, dan peraturan peraturan turunannya. peraturan perundang undangannya lahir setelah terbitnya kedua undang undang tersebut antar peraturan satu sama lain memiliki jalinan. dengan demikian peraturan ini merupakan tatanan yang menegaskan posisi masing masing entitas dan terbangun dalam suatu kaitan serta saling ketergantungan antara sejumlah elemen yang memiliki struktur atau susunan tertentu karena mereka berada dalam suatu sistem maka setiap proses yang terjadi masing masing entitas itu mampu mengubah setiap masukan, tetapi menjadi keluaran yang dilakukan oleh metode tertentu dan dikendalikan, sehingga tercapai sebagaimana diamanatkan dalam undang undang kesehatan, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, dewan perwakilan rakyat dpr) pada sidang tanggal juni menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal juni antara lainatas undang undang praktik kedokteran terhadap permohonan pengujian dan undang undang praktik kedokteran, dpr terlebih dahulu menyampaikan keterangan yang bersifat umum yaitu sebagai berikut: dalam uud secara tegaslanjutnya dalam juga menyebutdalam uud negara republik indonesia tahun jelas tergambar bahwa kesehatan merupakan salah satumencapai salah satu tujuan konstitusional negara yaitu untuk "memajukan kesejahteraan umum." dalam undang undang nomor tahun tentang kesehatan, angka juga menyebutkan mengenai definisi upaya kesehatan yaitu "setiap kegiatan dan atau ", untuk menjalankan amanat dalam uud bidang kesehatan tersebut, pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat membentuk undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dsaat ini penambahan jumlah tenaga kesehatan medis dari kalangan dokter dan dokter gigi semakin pesat, dengan perkiraan jumlah dokter yang saat ini berpraktik berkisar atas angka orang dengan penambahan sekitar orang tiap tahun dari hasil pendidikan fakultas kedokteran fk) dan fakultas kedokteran gigi (fkg) namun penambahan jumlah dokter dan dokter gigi ini tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dokter dan dokter gigi. hal ini dibuktikan dengan keluhan masyarakat terhadap pelayanan jasa dokter dan dokter gigi yang kecenderungannya meningkat tajam, baik keluhan itu berasal dari media masa (surat pembaca) maupun laporan pengaduan masyarakat melalui lembaga kehormatan etik kesehatan nomor menkes per 1x kemenkes. jika pemohon tetap melaksanakan pekerjaan pemohon, maka pemohon terancam sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam undang undang praktik kedokteran. kemenkes diterbitkan dengan mendasarkan pada undang undang praktik kedokteran. bahwa dengan adanya dan undang undang praktik kedokteran yang menjadi dasar kemenkes tersebut mengakibatkan hak konstitusional pemohon hilang, padahal dan ini normalnya adalah untuk dokter gigi palsu (gadungan) dan dokter palsu, setidaknya norma ini tidak ditujukan untuk profesi tukang gigi dan dengan demikian pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya undang undang praktik kedokteradanya dan undang undang praktik kedokteran yang dijadikan dasar penerbitan kemenkes pemohon secara riil benar benar telah mengalami kerugian material berupa hilangnya penghasilan pemohon setiap bulan yang jika dirata rata sebesar rp. rp. perbulan. akibat hilangnya penghasilan pemohon setiap bulan, maka pemohon kehilangan mata pencaharian untuk diri pemohon dan keluarga pemohon sehingga pemohon merasa hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai warga negara merasa merampaskedokteran, pengaduan pengaduan pengadilan dan lembaga yang menangani keluhan publik (yayasan perlindungan konsumen, lembaga bantuan hukum dan lain sebagainya). (sumber risalah proses pembahasan ruu praktik kedokteran), makin banyaknya tenaga tenaga yang bukan dokter atau dokter gigi yang melakukan tindakan pengobatan atau intervensi medis pada pasien dan tindakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya. beberapa bentuk tindakan tenaga medis dapat dikategorikan pelanggaran hukum kedokteran yang merugikan pasien, diantaranya: melakukan perbuatan asusila dalam menjalankan praktik medisnya, kondisi fisik dan mental tenaga medis yang tidak laik untuk menjalankan praktik kedokteran, cc) menerima imbalan komisi yang berpengaruh terhadap pertimbangan profesionalismenya, pemalsuan sertifikat registrasi maupun surat izin praktik: ketergantungan alkohol, narkotika dan psikotropika, tidak memiliki kemampuan profesi yang memadai maupun memiliki kemampuan yang memadai akan tetapi melakukan kelalaian yang merugikan pasien, melakukan aborsi tanpa indikasi medis: memberikan atau menerbitkan surat keterangan medis yang tidak benar, berpraktik tanpa surat izin praktik, dan j)) menolak menolong pasien tanpa ada resiko yang dapat mengancam keselamatan dirinya. terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan ketentuan juncto ketentuan undang undang praktik kedokteran yang telah bertentangan dengan hak konstitusional pemohon sebagaimana yang diatur dalam uud dpr perlu menjelaskan bahwa: ketentuan undang undang praktik kedokteran yang berbunyiketentuan yang diatur dalam ini tidak lain bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan. seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, semakin hari semakin banyak maraknya kasus malapraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan medis yang sangat merugikan pasien, terutama dari kalangan dokter atau dokter gigi. adapun lembaga etika pada organisasi profesi yang ada hanya ditujukan untuk menangani pelanggaran etika kedokteran dan tidak berwenang menangani kasus malapraktik hukum. sisi lain lembaga peradilan umum tidak dapat menyelesaikan kasus pelanggaran hukum kedokteran. pertimbangan inilah yang kemudian telah diakomodasi secara tegas dalam undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran, khususnya yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai: dalil pemohon yang menyatakan bahwa akibat berlakunya ketentuan undang undang praktik kedokteran, pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena norma yang terkandung dalam tersebut bersifat multitafsir dan bisa diartikan secara luas sebagai akibat perumusan yang tidak rigid tidak pasti (broad spectrum) sehingga semua bidang pekerjaan profesi yang sebetulnya tidak dituju atau dibidik oleh undang undang ini menjadi terkena juga, menurut pandangan dpr, hal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat: sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa undang undang praktik kedokteran secara tegas mengatur mengenai kegiatan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi, ketentuan yang diatur dalam sama sekali tidak ditujukan kepada profesi lain selain dari profesi dokter atau dokter gigi. hal ini secara tegas dibuktikan dan telah sejalan dengan ketentuan dalam angka undang undang nomor tahun yang menyebutkan bahwa". juga sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai pembatasan kepada pihak pihak tertentu untuk melakukankarena secara filosofis upaya pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh siapapun berdasarkan prinsip prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, apabila pemohon secara komprehensif membaca kembali isi dari undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran, maka pada disebutkan secara tegas". merupakan pengecualian bagi dua sebelumnya. sehingga dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan bersifat multi tafsir menjadi tidak beralasan karena jelas pengaturan yang hanya ditujukan kepada profesi dokter dan dokter gigi kecuali bagi mereka (profesi lain) yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan. dalam undang undang praktik kedokteran menyebutkanatau lembaga lain yang diakreditasi". selanjutnya disebutkan juga dalam bahwa: memeriksa fisik dan mental pasien:i. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan: dan meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang berpraktik daerah terpencil yang tidak ada apotek. apabila dibandingkan dengan pekerjaan dan kewenangan yang diberikan kepada tukang gigi sebelum pencabutan peraturan menteri kesehatan nomor menkes perk tentang pekerjaan tukang gigi, dalam huruf menyebutkan bahwa". selanjutnya juga disebutkan dalam mengenai kewenangan tukang gigi, yaitu: membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik sebagian atau penuh, memasang gigi tiruan lepasan dilihat dari latar belakang pendidikan, pekerjaan dan kewenangan yang diberikan oleh masing masing ketentuan peraturan perundang undangan, jelas tergambar bahwa antara dokter gigi dan tukang gigi merupakan dua profesi yang berbeda sehingga tidak mungkin saling tumpah tindih antara yang satu dengan yang lain., khususnya kesehatan gigi masyarakat, berdasarkan keterangan pada angka angka dan angka dapat disimpulkan bahwa sama sekali tidak melarang, menghilangkan atau bahkan mematikan mata pencaharian usaha profesi lain (termasuk tukang gigi) untuk berperan serta melaluisepanjang kewenangan yang diberikan melalui kegiatan atau pekerjaan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. sehingga dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan ketentuan dalam bertentangan dengan ketentuan uud adalah tidak mempunyai dasar pemikiran yang kuat. dalil pemohon yang menyatakan rumusan norma perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteranoleh konstitusi, menurut pandangan dpr adalah tidak berdasar. hal ini dikarenakan rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam telah(yakni juncto yang memuat norma tersebut. selain itu seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan pengaturan dari undang undang praktik kedokteran ini justru. bentuk perlindungan dan memberikan kepastian hukum secara tegas telah dinyatakan dalam yang menyebutkan frase "setiap orang" sebagai subjek dari ketentuan pidana yang berarti berlaku bagi siapapun yang bertindak seolah olah sebagai dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik serta kualifikasi pidana yang dijatuhkan (bersifat kumulatif, alternatif atau kumulatif alternatif) dengan, dalil pemohon yang menyatakan bahwa undang undang praktik kedokteran menjadi dasar hukum bagi kementerian kesehatan untuk menerbitkan peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor menkes per kemenkes tentang pencabutan peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor menkes per v kemenkes tentang pekerjaan tukang gigi. secara hierarkis peraturan perundang undangan, kedudukan peraturan menteri berada bawah undang undang. maka sudah seharusnya materi muatan yang diatur dalam suatu peraturan menteri merupakan materi muatan yang diperintahkan atau untuk menjalankan sebagaimana mestinya undang undang atau peraturan perundang undangan lain yang berada atasnya ini artinya peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan undang undang (asas lex superior derogat legi inferior). sehubungan dengan hal itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa undang undang praktik kedokteran hanya mengatur mengenai angka undang undang praktik kedokteran), dan sama sekali tidak ditujukan terhadap profesi lain selain dokter dan dokter gigi. seharusnya dalil pemohon sebagaimana tersebut atas dialamatkan kepada kementerian kesehatan republik indonesia yang menafsirkan tukang gigi sebagai bagian dari tenaga medis kesehatan. sehingga dengan demikian sudah seharusnya dan sewajarnya pemohon melakukan uji materiil terhadap kemenkes terhadap undang undang praktik kedokteran yang menjadi lingkup tugas dan wewenang mahkamah agung: bahwa berdasarkan keterangan keterangan tersebut atas, dan undang undang tentang praktik kedokteran tidak bertentangan dengan undang undang dasar khususnya ketentuan dan ketentuan undang undang dasar demikian keterangan tertulis ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim mahkamah konstitusi untuk mengambil keputusan: menolak permohonan guo untuk seluruhnya atau setidak tidaknya permohonan guo tidak diterima: menyatakan dan undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar menyatakan dan undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat: menimbang bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal juli dan pemerintah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal juli yang masing masing diterima kepaniteraan mahkamah tanggal juli danmenguji konstitusionalitasperseorangan warga negara indonesia sesuai kartu tanda penduduk nomor (vide bukti sehingga berdasarkan mk, pemohon guoberprofesi sebagai tukang gigi yang terdaftar dalam pengobat tradisional pada suku dinas pelayanan kesehatan jakarta pusat nomor tanggal juli (vide bukti pemohon dalam permohonan guo menganggap dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya dan yang menyatakan": menurut pemohon dalam undang undang guo dijadikan sebagai dasar oleh menteri kesehatan untuk menerbitkan peraturan menteripada awalnya keabsahan pekerjaan sebagai tukang gigi diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomor menkes per v tentang pekerjaan tukang gigi, tanggal mei namun setelah berlakunya undang undang guo pemohon tidak dapat bekerja lagi sebagai tukang gigi karena pekerjaan pemohon tersebut telah dicabut oleh peraturan menteri kesehatan nomor menkes per ix berdasarkan dalil kerugian konstitusional pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa sekalipun kerugian konstitusional pemohon secara langsung diakibatkan oleh adanamun menurut mahkamah peraturan menteri kesehatan guo diterbitkan berdasarkan khususnya (vide bukti p 4j. peraturan menteri kesehatan guo ditindaklanjuti dengan surat edaran kepala dinas kesehatan kota bandung nomor dinkes, perihal praktik tukang gigi dan surat edaran kepala puskesmas karangsari, tanggal februari yang pada pokoknya menyatakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut hanya dapat pengujian, bahwa pemohon tidak akan menderita kerugian material jika dan undang undang praktik kedokteran dicabut, karena pemohon akan tetap bisa menjalankan profesinya sebagai tukang gigi secara sat', karena tidak ada lagi larangan terhadap profesi tukang gigi dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai tukang gigipabila dicabut dan undang undang praktik kedokteran, maka kemenkes guo tidak ada rujukannya dan dengan demikian tidak akan ada larangan dari kementerian kesehatan sehingga tidak ada kerugian yang diderita pemohon, bahwa berdasarkan dalil dalil pemohoalasan alasan permohonan bahwa dasar dimohonkan pengujian dalam perkara ini adalah ketentuan undang undang praktik kedokteran yang selengkapnya berbunyi setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lainkemudian dipertegas dengan ancaman pidana berdasarkan ketentuan undang undang praktik kedokteran yang menegaskandilakukan oleh tenaga kesehatan, sedangkan tukang gigi tidak mempunyai kewenangan lagi memberikan pelayan kesehatan gigi kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam dan setiap orang yang melanggar tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama (lima) tahun atau denda paling banyak rp. (seratus lima puluh ribu) rupiah. berdasarkan penilaian hukum tersebut mahkamah berpendapat, kerugian konstitusional pemohon sudahokok permohonannya mengajukan pengujian materiil dan bertentangan dan atau bertentangan secara bersyarat dengan dan uud dengan alasan sebagai berikut: dan undang undang guo bersifat multi tafsir yang dapat diartikan sangat luas. menurut pemohon norma yang terkandung dalam guo sebenarnya dimaksudkan untuk melarang dokter dokter gigi gadungan, namun akibat perumusan guo berdampak pad, antara lain pekerjaan tukang gigi yang sebelum berlakunya undang undang guo merupakan pekerjaan sah namun setelah berlakunya undang undang guo, kementerian kesehatan menerbitkan peraturan nomor menkes per ix: ancaman pidana penjara paling lama tahun atau denda paling banyak rp. yang termuat dalam undang undangerdasarkan alasan alasan tersebut pemohon memohon kepada mahkamah agar dan undang undang guo dinyatakan bertentangan dan atau bertentangan secara bersyarat dengan dan uud kecualidapat dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian tertentu selain dokter dan dokter gigi. dengan demikian tukang gigi tetap dapat menjalankan profesinya yaitu membuat sebagian atau seluruh gigi tiruan dari akrilik dan memasang gigi tiruan lepasan, sertamerupakan domain dokter gigi semata: pendapat mahkamah i3.10j) menimbang bahwa pemohon mendalilkan yang menyatakanbertentangan dengan dan uud karena berlakunya guo tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi pemohon untuk dapat menjalankan pekerjaannya sebagai tukang gigi. selain itu, norma yang terkandung dalam undang undang guo bersifat multitafsir karena tidak saja melarang dokter dokter gigi gadungan membuka praktik ilegal, namun perumusan guo justru berdampak pada semua bidang pekerjaan khususnya pekerjaan tukang gigi. terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa uud secara tegasdengan demikian berarti negara melindungi hak atas pekerjaan setiap warga negaranya dalam rangka mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. landasan filosofis perlindungan negara terhadap hak hak warga negaranya terdapat dalamrlindungan negara atas suatu pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan implementasi dari hak asas itu, perlindungan negara atas suatu pekerjaan dan hak untuk mendapatkan imbalan tidak diterapkan secara diskriminatif dalam artian memberikan perlakuan yang istimewa terhadap pekerjaan tertentu saja dan mengabaikan atau menghapuskan jenis pekerjaan yang lain tanpa memberikan solusi atau penyelesaian yang jelas dari negara, i3. menimbang bahwa pekerjaan tukang gigi merupakan pekerjaan yang diperoleh secara turun temurun sebelum adanya kedokteran gigi indonesia, bahkan pekerjaan tukang gigi tersebut menjadi inspirasi berdirinya lembaga pendidikan kedokteran gigi indonesia start school tot opleiding van indische tandartsen) surabaya tahun dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan tukang gigi indonesia, dr. moestopo pada tahun mendirikan kursus kesehatan gigi jakarta yang pada tahun dikembangkan menjadi kursus tukang gigi intelek dr. moestopo. selanjutnya pada tahun dr. moestopo mendirikan dental college dr. moestopo yang lembaga pendidikan tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah. profesi tukang gigi indonesia telah eksis dan diakui keberadaannya oleh pemerintah sesuai dengan peraturan menteri kesehatan nomor menkes per tentang pekerjaan tukang gigi, tanggal mei yang berdasarkan peraturan menteri kesehatan guo, tukang gigi diberikan kewenangan membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik (sic.) sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan. tukang gigi dalam memasang gigi tiruan dilarang untuk menutup sisi akar gigi. namun setelah berlakunya undang undang guo, khususnya pemerintah meniadakan pekerjaan tukang gigi yang termuat dalam konsiderans menimbang)yang dengan tegas menyatakan . ketentuan tersebut dipertegas kembali oleh peraturan kepala dinas kesehatan kota bandung nomor dinkes, perihal praktik tukang gigi, tanggal februari yang pada pokoknya menyatakan tidak memperpanjang kembali izin praktik tukang gigi karen. berdasarkan peraturan peraturan tersebut atas dapat disimpulkan bahwa penghapusan pekerjaan tukang gigi oleh peraturan menteri kesehatan nomor menkes per ix tanggal september karena sudah ada profesi lain yang dapat menggantikan tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya dan profesi lain tersebut dibekali keahlian dalam bidangnya, sehingga pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis. hal tersebut sesuai dengan keterangan pemerintah yang menyatakan , i3. menimbang bahwa penghapusan pekerjaan tukang gigi dengan alasan karena pekerjaan tersebut berisiko sehingga hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berkompeten sebagaimana keterangan pemerintah, menurut mahkamah hal tersebut bukan merupakan penyelesaian yang tepat, karena selain keberadaan pekerjaan tukang gigi telah lebih dahulu ada sebelum adanya kedokteran gigi indonesia, keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif lain bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau. hal tersebut didasarkan pada pemikiran karena pemerintah hingga saat ini belum dapat menyediakan pelayanan gigi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi ataupun juga karena terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya dapat diselesaikan melalui pembinaan, perizinan, dan pengawasan. pembinaan dimaksudkan agar tukang gigi mempunyai pengetahuan dasar ilmu kedokteran gigi sehingga dapat menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang dilakukan pemerintah terhadap dukun beranak yang membantu kelahiran. pengawasan dimaksudkan untuk mengontrol pekerjaan tukang gigi agar menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan memberikan sanksi kepada tukang gigi yang melanggar atau menyalahgunakan pekerjaannya. perizinan dimaksudkan sebagai legalisasi tukang gigi untuk menjalankan pekerjaan sesuai kemampuan dan keahlian yang dimiliki tukang gigi. pendapat mahkamah guo sejalan dengan pendapat dpr yang menyatakan khususnya kesehatan gigi masyarakat. dengan demikian, menurut mahkamah profesi tukang gigi dapat dimasukkan dikategorikan dalam satu jenis pelayanan kesehatan tradisional indonesia yang harus dilindungi oleh negara dalam suatu peraturan tersendiri. berdasarkan penilaian hukum atas, mahkamah berpendapat bertentangan dengan uud secara bersyarat yaitu bertentangan dengan konstitusi jika larangan dalam tersebut diberlakukan terhadap tukang gigi yang telah memiliki ijin dari pemerintah: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan undang undang guo bertentangan dan atau bertentangan bersyarat dengan dan uud karena) yang termuat dalamsalah satu asas hukum pidana, serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin konstitusi. menurut mahkamah oleh karena mengatur norma sanksi terhadap pelanggaran undang undang guo, sehingga norma yang termuat dalam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari undang undang guo. dengan demikian harus dinyatakan konstitusional bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang norma dalam tidak termasuk tukang gigi yang mendapat ijin dari pemerintahkil mochtar ttd. ttd. hartono anwar usman ttd. ttd. muhammad alim maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. suwardi (seratus lima puluh juta rupiah)": adapun alasan alasan pemohon adalah sebagai berikut: bahwa undang undang praktik kedokteran bertentangan dengan hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam uud tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". adanya larangan kepada pemohon untuk menjalankan pekerjaannya dengan mendasarkan pada undang undang praktik kedokteran ini merupakan tindakan yang akan mematikan usaha tukang gigi. padahal pekerjaan pemohon sebagai tukang gigi sebelum adanya undang undang praktik kedokteran adalah pekerjaan yang sah sebagai tukang gigi: akibat berlakunya ketentuan pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena norma terkandung dalam dan undang undang praktik kedokteran tersebut bersifat multi tafsir, bisa diartikan sangat luas. norma yang terkandung dalam ini adalah untuk melarang praktik dokter dokter gigi gadungan, namun akibat perumusan yang tidak rigid tidak pasti ini (broad spectrum) sehingg ini menjadi terkena juga, antara lain pekerjaan tukang nisi yang sebelum berlakunya undang undang praktik kedokteran merupakan pekerjaan yang legal dan sah, bahwa oleh karena larangan ini bersifat pidana yang disertai ancaman pidana penjara yang sangat berat, yaitu rupiah), sementara rumusan norma perbuatan pidana tersebutahwa sebelum undang undang praktik kedokteran ini diberlakukan, pemohon mempunyai kewenangan yang sah sebagai tukang gigi, bahwa kemudian dengan terbitnya undang undang praktik kedokteran maka pemohon tidak berwenang lagi untuk menjalankan kegiatannya sebagai tukang gigi. bukti kewenangan ini adalah adanya pengakuan dan pemerintah melalui peraturan menteri kesehatan nomor menkes per v tentang pekerjaan tukang gigi, tukang gigi mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada meliputi: membuat sebagian seluruh gigi tiruan dari lirik: dan memasang gigi tiruan lepasan. kewenangan yang dimiliki oleh tukang gigi ini tidak bertentangan dengan pekerjaan dokter gigi. karena tukang gigi tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh dokter gigi: bahwa jasa yang dilakukan oleh tukang gigi tidak membahayakan masyarakat yang menggunakan jasanya. masyarakat justru membutuhkan jasa tukang gigi untuk dibuatkan gigi palsu, dengan harga yang terjangkau, dan pada umumnya yang menjadi pengguna jasa tukang gigi adalah masyarakat golongan menengah bawah. karena jika dibandingkan pergi dokter gigi untuk dibuatkan gigi palsu biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal, bahwa adanya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan tukang gigi terbukti dengan banyaknya tukang gigi indonesia yang saat ini mencapai orang. jumlah ini menunjukkan profesi tukang gigi dibutuhkan oleh masyarakat. bahwa akibat adanya larangan untuk melakukan kegiatannya sebagai tukang gigi, maka masyarakat menengah kebawah sebagai pengguna jasa akan kehilangan untuk memperoleh pelayanan jasa pemasangan gigi palsu dengan harga yang terjangkau: bahwa sebagai informasi, keberadaan tukang gigi indonesia sudah ada sejak zaman kolonial belanda. bahkan boleh dibilang, para tukang gigi (waktu itu disebut dukun gigi) lah yang mendorong penguasa kolonial belanda mendirikan lembaga pendidikan kedokteran gigi soviet school tot opleiding van indische tandartsen) surabaya pada saat itu praktik tandmeester atau tukang gigi sudah ada dan menguasai pasar. dokter gigi memang ada, tapi hanya untuk melayani orang eropa yang mukim sini. itu pun jumlahnya terbatas: pada mei surabaya, jepang mendirikan ika daigaku sika senmenbu atau sekolah dokter gigi untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga dokter gigi berkualitas dalam waktu singkat. sekolah ini dipimpin takeda, sebelum diganti oleh prof igawa. antara staf pengajar berkebangsaan jepang, terdapat staf pengajar warga indonesia. mereka antara lain prof saat, zainal, salah, darmawan mangoenkoesoemo, someone, mertodidjojo, soetojo, adil widjojokoesoemo, indrajaya, dan moestopo: pada moestopo membuka kursus tukang gigi jakarta dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tukang gigi seluruh indonesia yang jumlahnya saat itu hampir orang. pada sepulang dari amerika serikat moestopo mendirikan dental college moestopo yang mendapat pengakuan resmi dari departemen kesehatan. atas karyanya itu, bung karno memberikan pujian khusus kepada moestopo yang dianggap berhasil mendidik dan menelurkan tenaga kesehatan gigi yang terjangkau oleh rakyat kecil. dari uraian atas, maka jelaslah keberadaan tukang gigi sudah ada sejak dulu dan dibutuhkan oleh masyarakat, bahwa dan hasil audiensi yang dilakukan oleh tukang gigi dengan kementerian kesehatan yang juga dihadiri oleh pemohon dan ketua pagi, mengisyaratkan adanya keinginan dari kementerian kesehatan untuk menjadikan tukang gigi sebagai subordinasi (subkontraktor) dokter gigi, yang tidak boleh berhubungan langsung dengan masyarakat: bahwa berdasarkan uraian keseluruhan tersebut atas, ketentuan dan undang undang praktik kedokteran tersebut, bertentangan dengan ketentudinyatakan ketentuan dan undang undang praktik kedokteran tersebut bertentangan dengan ketentuan uud secara bersyarat (conditional unconstitutional), kecuali sepanjangbisa dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian tertentu selain dokter dan dokter gigi. pendek kata tukang gigi tetap dapat menjalankan profesinya seperti membuat sebagian atau seluruh gigi tiruan dari lirik, memasang gigi tiruan lepasan, yang telah lazim dilakukan sebelumnya karena dijamin konstitusi, sepanjangyang merupakan domain dokter gigi semata, bahwa demikian juga mohon dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya agar segala peraturan perundang undangan sebagai pelaksanaan undang undang guo yang bertentangan dengan putusan ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena telah kehilangan pijakan yuridisnya: bahwa oleh karena akibat pelarangan terhadap tukang gigi untuk melakukan profesinya telah terjadi, maka apabila nasib tukang gigi seluruh indonesia tidak mendapat kepastian hukum yang adil atas haram tidaknya pekerjaannya negeri ini, tentunya akan semakin dalam kerugian konstitusional pemohon, karena pemohon dan seluruh tukang gigi tidak dapat bekerja untuk mencari sesuai nasi sekedar nafkah untuk anak dan istri mereka dan samping kerugian akibat sewa tempat praktik dan lain lain, mohon kiranya pemeriksaan ini dilakukan dengan mendapatkan prioritas pemeriksaan dan segera diperiksa dalam waktu tidak terlalu lamnama label rumbia, sh., pekerjaan swasta, alamat jalan kabupaten apo camat, kota jayapura: berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa kepada libert cristo, advokat pada biro bantuan hukum demokrat beralamat kantor jalan koti terminal lama, kota jayapurengan alasan pokok sebagai berikut: bahwa ketentuan khususnya frasapemohon sangat khawtersebut. berbagai penafsiran tersebut timbul karena pada dasarnya ada kelemahan rumusan pada ketentuan khususnya frasakhususnya frasa, ., i3.9j menimbang bahwa menurut mahkamah, pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. berdasarkan dalil dalil yang diajukan oleh pemohon terdapat potensi ditafsirkannya undang undang guo secara lain, yaitu bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur tidak hanya terbatas dua kali sehingga prima faceemohon, mahkamah tidak perlu mendengar keterangan dewan perwakilan rakyat dan keterangan presiden, pendapat mahkamah pokok permohonan i3. menimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah menguji konstitusionalitas pada frasa, dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya , yang menurut pemohon frasa tersebut bersifat multi tafsir dan seolah olah seorang gubernur dan wakil gubernur papua dapat dipilih terus menerus tanpa batasan berapa kali periode, sehingga bertentangan dengan dan uud menurut mahkamah, guo sudah jelas dan terang, tidak dapat ditafsirkan lain, yaitu hanya untuk satu kali masa jabatan. artinya seseorang hanya boleh menjadi gubernur atau wakil gubernur provinsi papua hanya untuk dua periode saja. bahwa frasa hanya untuk satu masa jabatan berikutnya dalam pengertian bahasa telah memberikan kepastian bahwa seseorang yang menjabat gubernur dan wakil gubernur provinsi papua apabila telah selesai melaksanakannya dalam satu kali masa jabatan dapat dipilih hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. ketentuan yang sama berlaku pula untuk masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagaimanaemikian puljuga telah menegaskan bahwa masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah hanya untuk dua kali masa jabatan divideketentuan mengenai pembatasan dua kali masa jabatan untuk, adalah sejalan dengan proses demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan perubahan uud dengan demikian,selain itu, mahkamah juga menilai ketentuan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan uud dan tidak melanggar asas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum: i3 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutnin tanggal tigakil mochtar ttd ttd anwar usman ahmad fadli semadi ttd ttd hartono maria farida indrawi ttd muhammad alim panitera pengganti, ttd hani dhanikan yang sama hadapan hukum , danpapua baik sebagai pemilih untuk memilih calon gubernur provinsi papua maupun dapat sebagai calon gubernur, sehingga dapat dipilih sebagai gubernur provinsi papua, bahwa ketentuan dalam nomor tahun tentang otonomi khusus papua khususnya frasebahwa pemohon sangat kunomor tahun tersebut, bahwa berbagai penafsiran ini timbul karena pada dasarnya ada kelemahan rumusan pada ketentuan nomor tahun tentang otonomi khusus papua itu sendiri khususnya frasenomor tahun tentang otonomi khusus papua khususnya frase, . :gubernur) dan wakil kepala daerah wakil gubernur) provinsi papua pada tahun ini: bahwa negara kesatuan republik indonesia (selanjutnya disebut nkri) menurut uud berbentuk republik yang terbagi atas provinsi, kabupaten, dan kota, dimana pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota tersebut harus berdasarkan undang undang, bahwa khusus untuk penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kotayang",tersebut, kemudianserta peraturan kpu nomor tahun bahwa sebaliknya berkenaan dengan masa jabatan gubernur papua, nomor tahun tentang otonomi khusus papuabahwa pernyataan berkenaan jabatan gubernur dan wakil gubernur papua dalam nomor tahun tentang otonomi khusus papua tersebut, pada frase, dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya , memberikan multi tafsir yang seolah olah seorang gubernur dan wakil gubernur papua dapat dipilih terus menerus untuk setiap periode berikutnya tanpa batasan berapa kali periode untuk setiap masa jabatan: bahwa jika penafsirannya demikian seperti yang pemohon uraikan pada angka atas, maka jelaslah ada warga negara indonesia lain yang diperlakukan secara istimewa karena berhak untuk secara berulangkali mencalonkan diri menjadi gubernur provinsi papua, sebaliknya warga negara indonesia lainnya didiskriminasikan: bahwa sebaliknya pernyataan dalam huruf tentang syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada nomor tahun tentang pemerintahan daerah , memberikan kepastian tafsir tentang batasan masa jabatan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah, bahwa menurut pemohon, perbedaan pernyataan pada huruf nomor tahun tentang pemerintah daerah dan nomor tahun tentang otonomi khusus papua, menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan hak konstitusional pemohon: bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi tanggal mei dan putusan nomor puu vii tanggal november telah memberikan kepastian hukum berkenaan dengan maksud pernyataan (dua) kali masa jabatan yang sama , yang diatur dalam huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah: bahwa agar sejalan dengan peraturan perundang undangan lainnya dan adanya kepastian hukum bagi pemohon dan masyarakat papua maka, ketentuan dalam nomor tahun tentang otonomi khusus papua, khususnya frase, "dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya , harus ditafsirkan oleh mahkamah konstitusi sebagai hanya untuk satu kali masa jabatan, bahwa provinsi papua sebagai bagian dari nkri dan agar penyelenggaraan pemerintahannya sesuai dengan pemerintahan daerah dengan seluruh peraturan pelaksanaannya yang berdasarkan pada uud dan dandalambertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia, menyatakan ketentuanharus ditafsirkan sebagai hanya untuk satu kali masa jabatan : memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negarundang undang dasar tahunundang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papuuji. menurutbertentangan dengan |
sta, tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. kontrak derivatiftrak derivatif efek umum market deepening telah menjadi strategi pasar modal indonesia dalamhal ini diupayakan melalui program pendalaman pasar dalam building block yang terdiri dari program infrastruktur sistem teknologi informasi dan pengaturan yang mendorong peningkatan basis investor domestik (demand side) dan penyediaan berbagai produk (supply side). untuk mendukung terlaksananya program tersebut, otoritas jasa keuangan juga mempersiapkan perangkat pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum. rangkaian program tersebut diharapkan akan saling bersinergi untukterkait dengan jenis produk pasar modal, derivatif merupakan salah satu produk investasi yang digunakan oleh para pelaku pasar dan pemodal sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai (heading) atas portofolio yang mereka miliki. kontrak derivatif efek yang terdapat bursa efek saat ini berbentuk kontrak berjangka (futures) atau opsi (option) dengan didasari underlying berupa saham, obligasi, dan sekumpulan atas saham atau obligasi. meskipun menjadi produk alternatif investasi yang diperdagangkan bursa efek, perdagangan atas derivatif belum berkembang. upaya revitalisasi dan pengembangan produk derivatif efek terus dilakukan melalui peluncuran kontrak berjangka indeks efek lo pada tahun dan indonesia government bond futures single bond price basis pada tahun yang merupakan inisiasi tim pengembangan pasar surat utang. meskipun belum dapat menggerakkan pasar derivatif efek, pengembangan terus dilakukan dengan salah satunya dengan rencana penyusunan indonesia government bond futures basket bond price basis. namun demikian, pengembangan produk tersebut masih terbentur dengan peraturan nomor file. lampiran peraturan nomor iii.e. yang belum dapat mengakomodir, terutama dari sisi persyaratan underlying yang tidak sesuai dengan kondisi surat utang negara yang menjadi underlying produk. selain itu, peraturan nomor file. hanya mengatur mengenai perdagangan produk derivatif yang diperdagangkan bursa efek. sementara, terdapat penyelenggara pasar alternatif yang juga dapat menjadi pihak yang menyelenggarakan perdagangan kontrak derivatif efek. sementara, atas kontrak derivatif efek, telah terdapat komitmen negara negara anggota bahwa atas kontrak derivatif efek yang berstandar agar ditransaksikan bursa efek atau electronic trading platform, dikeringkan melalui central counter party, dilaporkan melalui trade repository, atau dikenakan capital requirements yang lebih besar jika tidak dikeringkan melalui central counter party. atas kondisi atas dan sesuai dengan arah pengembangan produk derivatif efek tersebut dalam rangka menyediakan alternatif produk investasi, perlu adanya penyempurnaan atas peraturan nomor iii.e. ii. demi cukup jelas. yang termasuk kontrak derivatif efek meliputi kontrak berjangka, opsi, dan kontrak lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf penyelesaian transaksi kontrak derivatif efek dapat dilaksanakan dengan pemindahbukuan secara elektronik atau penyelesaian fisik sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai transaksi efekhuruf dalam praktiknya "angka pengganda dimaksud biasa disebut juga dengan istilah multiplier. huruf cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf salah satu bukti bentuk dukungan anggota bursa efek atau pengguna jasa ppa termasuk surat pernyataan yang menyatakan komitmen dari anggota bursa efek atau pengguna jasa ppa. huruf cukup jelas. huruf pada saat pengajuan kontrak derivatif efek pengaturan atas kontrak derivatif efek belum tersedia, pengajuan kontrak derivatif efek disertai dengan konsep pengaturan atas kontrak derivatif efequidity provider adalah anggota bursa efek atau pengguna jasa ppa yang telah mendapat persetujuan dari bursa efek atau ppa untuk dapat memperdagangkan kontrak derivatif efek, dan mempunyai kewajiban melakukan penawaran jual dan permintaan beli kontrak derivatif efek setiap hari perdagangan kontrak derivatif efek guna mendukung terciptanya likuiditas perdagangan kontrak derivatif efek tersebut. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. & huruf gambaran umum underlying dalam pengumuman bursa efek atas kontrak derivatif efek antara lain informasi harga, tingkat volatilitas, dasar penentuan pemilihan underlying. huruf cukup jelas. huruf mekanisme transaksi bagi investor dalam pengumuman bursa efek atau ppa atas kontrak derivatif efek antara lain cara bertransaksi, perdagangan perdagangan, hingga penyelesaian kontrak derivatif efek. hurufanggota bursa efek atau pengguna jasa ppa untuk memperbaiki standar prosedur operasional. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
lan keuangan. ojk. direksi. komisugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, perlu menyempurnakan peraturan mengenai direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik denganrapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut rups adalah organ emiten atau perusahaan publikbab direksi bagian kesatu keanggotaan direksi emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari (dua) orang anggota direksi. anggota dewan komisaris dapat merangkap sebagai anggota komiteomisaris independen yang telah menjabat selama (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang komisaris independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada rups. pernyataan independensi komisaris independen sebagaimana dimaksud pada wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. dalam hal komisaris independen menjabat pada komite audit, komisaris independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada komite audit untuk (satu) periode masa jabatan komite audit berikutnya. usulan pengangkatan, pemberhentian, dan atau penggantian anggota direksi kepada rups sebagaimana dimaksud dalam mutasi mutans berlaku bagi anggota dewan komisaris. ketentuan mengenai pengunduran diri anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam dan mutasi mutans berlaku bagi anggota dewan komisaris. bagian kedua tugas, tanggung jawab, dan wewenang dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai emiten atau perusahaan publik maupun usaha emiten atau perusahaan publik, dan memberi nasihat kepada direksi. dalam kondisi tertentu, dewan komisaris wajib menyelenggarakan rups tahunan dan rups lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan anggaran dasar. anggota dewan komisarisnya sebagaimana dimaksud pada dewan komisaris wajib membentuk komite audit dan dapat membentuk komite lainnya. dewan komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada setiap akhir tahun buku. ketentuan mengenai pertanggungjawaban direksi sebagaimana dimaksud dalam mutasi mutans berlaku bagi dewan komisaris. dewan komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota direksi dengan menyebutkan alasannya. dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan emiten atau perusahaan publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. wewenang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan rups. bagian ketiga rapat dewan komisaris dewan komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang (satu) kali dalam (dua) bulan. rapat dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota dewan komisaris. dewan komisaris wajib mengadakan rapat bersama direksi secara berkala paling kurang (satu) kali dalam (empat) bulan. kehadiran anggota dewan komisarisketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat direksi sebagaimana dimaksud dalam mutasi mutans berlaku bagi rapat dewan komisaris. pengambilan keputusan rapat dewan komisarisketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud dalam mutasi mutans berlaku bagi rapat dewan komisaris. bab pedoman dan kode etik direksi dan dewan komisaris wajib menyusunpaling kurang memuat: landasan hukum: deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang, nilai nilai, waktu kerja, kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan risalah rapat, dan pelaporan dan pertanggungjawaban. emiten atau perusahaan publik wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan emiten atau perusahaan publik informasi bahwa direksi dan atau dewan komisaris telah memiliki pedoman. pedoman sebagaimana dimaksud pada secara lengkap wajib dimuat dalam situs web emiten atau perusahaan publik. direksi dan dewan komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris, karyawan pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki emiten atau perusahaan publik. kode etik sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat:wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati hatian: dan ketentuan mengenai sikap profesionalapabila terdapat benturan kepentingan dengan emiten atau perusahaan publik. kode etik sebagaimana dimaksud pada wajib disosialisasikan kepada seluruh karyawan pegawai yang bekerja pada emiten atau perusahaan publik. kode etik sebagaimana dimaksud pada wajib dimuat secara lengkap dalam situs web emiten atau perusahaan publik. bab larangan setiap anggota direksi dan atau anggota dewdiundangkan peraturan otoritas jasa keuangan ini. bab viii ketentuan penutup ketentuan mengenai direksi dan dewan komisaris dalam peraturan perundang undangan lainovember tentang direksi dan komisaris emiten dan perusahaan publik(satu) antara anggota direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur. anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh rups. anggota direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. (satu) periode masa jabatan anggota direksi paling lama (lima) tahun atau sampai dengan penutupan rups tahunan pada akhir (satu) periode masa jabatan dimaksud. yang dapat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:,dan memiliki pengetahuan dan atau keahlian bidang yang dibutuhkan emiten atau perusahaan publik. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada emiten atau perusahaan publik. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada wajib diteliti dan didokumentasikan oleh emiten atau perusahaan publik. emiten atau perusahaan publik wajib menyelenggarakan rups untuk melakukan penggantian anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggota direksi dapat merangkap jabatan sebagai: anggota direksi paling banyak pada (satu) emiten atau perusahaan publik lain, anggota dewan komisaris paling banyak pada (tiga) emiten atau perusahaan publik lain: dan atauusulan pengangkatan, pemberhentian, dan atau penggantian anggota direksi kepada rups harus memperhatikan rekomendasi dari dewan komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. bagian kedua pengunduran diri dan pemberhentian sementara anggota direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. dalam hal terdapat anggota direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada anggota direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada emiten atau perusahaan publik. emiten atau perusahaan publik wajib menyelenggarakan rups untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota direksi sebagaimana dimaksud pada paling lambat (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.diterimanya permohonan pengunduran diri direksi sebagaimana dimaksud dalam dan hasil penyelenggaraan rups sebagaimana dimaksud dalamwajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan. dalam hal terdapat anggota direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada dewan komisaris harus menyelenggarakan rups untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. rups sebagaimana dimaksud pada harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. dengan lampunya jangka waktu penyelenggaraan rups sebagaimana dimaksud pada atau rups tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada menjadi batalanggota direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada tidak berwenang: menjalankan, dan mewakili emiten atau perusahaan publik dalam maupun luar pengadilan. pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh dewan komisaris sampai dengan: terdapat keputusan rups yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada atau lampunya jangka waktu sebagaimana dimaksud padamengenai: keputusan pemberhentian sementara, dan hasil penyelenggaraan rups sebagaimana dimaksud dalam atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh dewan komisaris karena tidak terselenggaranya rups sampai dengan lampunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam paling lambat (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut. bagian ketiga tugas, tanggung jawab, dan wewenang direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas yang ditetapkan dalam anggaran dasar. dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusansebagaimana dimaksud pada direksi wajib menyelenggarakan rups tahunan dan rups lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan anggaran dasar. setiap anggota direksi sebagaimana dimaksud pada direksi dapat membentuk komite. dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian emiten atau perusahaan publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya. anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian emiten atau perusahaan publikpenuh tanggung jawab, dan kehati hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publikireksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. direksi berwenang mewakili emiten atau perusahaan publik dalam dan luar pengadilan. anggota direksi tidak berwenang mewakili emiten atau perusahaan publik apabila: terdapat perkara pengadilan antara emiten atau perusahaan publikbenturan dengan kepentingan emiten atau perusahaan publik. dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada yang berhak mewakili emiten atau perusahaan publik adalah: anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan emiten atau perusahaan publik, dewan komisarisemiten atau perusahaan publik. bagian keempat rapat direksi direksi wajib mengadakan rapat direksi secara berkala paling kurang (satu) kali dalam setiap bulan. rapat direksi sebagaimana dimaksud pada dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota direksi. direksi wajib mengadakan rapat direksi bersama dewan komisaris secara berkala paling kurang (satu) kali dalam (empat) bulan. kehadiran anggota direksidireksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam dan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. pengambilan keputusan rapat direksisebagaimana dimaksud dalam wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota direksi. hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris. dalam hal terdapat anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada danrisalah rapat. risalah rapat sebagaimana dimaksud pada dan wajib didokumentasikan oleh emiten atau perusahaan publik. bab iii dewan komisaris bagian kesatu keanggotaan dewan komisaris paling kurang terdiri dariadalahkurang (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. (satu) antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris. ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam mutasi mutans berlaku bagi anggota dewan komisaris.. persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan wajib dipenuhi anggota dewan komisaris selama menjabat. emiten atau perusahaan publik wajib menyelenggarakan rups untuk melakukan penggantian anggota dewan komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan direksi sebagaimana dimaksud dalam dan mutasi mutans berlaku bagi anggota dewan komisaris. anggota dewan komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: anggota direksi paling banyak pada (dua) emiten atau perusahaan publik lain, dan anggota dewan komisaris paling banyak pada (dua) emiten atau perusahaan publik lain. dalam hal anggota dewan komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris paling banyak pada (empat) emiten atau perusahaan publik lain. |
keuangan. ojk. direksi. komisumumups, direksi, dan dewan komisaris. hal ini telah diatur secara tegas dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. undang undang memberikan kewenangan representasi dan manajerial kepada direksi, sehingga dalam pelaksanaan kesehariannya peran direksi terlihat lebih dominan. untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan direksi, maka dibutuhkan keberadaan dewan komisaris yang berperan sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. selanjutnya, pengawasan terhadap kinerja emiten atau perusahaan publik secara keseluruhan, baik kinerja emiten atau perusahaan publik maupun kinerja direksi dan dewan komisaris, dilakukan oleh pemegang saham melalui rups. terkait dengan peranan masing masing organ tersebut, khususnya direksi dan dewan komisaris, sudah sewajarnya bila pelaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan dengan itikad baik, hati hati, dan penuh tanggung jawab. oleh karena itu, salah satu aspek untuk melihat apakah emiten atau perusahaan publik telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) adalah melalui pemenuhan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. perkembangan ekonomi saat ini, khususnya bidang pasar modal, menuntut peningkatan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), antara lain melalui keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (accountable). hal ini mengingat informasi perusahaan merupakan dasar bagi pemodal dalam maupun luar negeri dalam mengambil keputusan investasi dalam perusahaan. dengan adanya peningkatan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris, diharapkan akan membawa dampak positif pada keberlangsungan emiten atau perusahaan publik mengingat pelaksanaan tata kelola yang baik ini dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap direksi dan dewan komisaris dalam mengelola emiten atau perusahaan publik. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud (satu) periode masa jabatan merujuk pada (satu) periode masa jabatan anggota direksi paling lama (lima) tahun . dengan demikian maka masa jabatan anggota direksi dalam frasa sampai dengan penutupan rups tahunan pada akhir (satu) periode masa jabatan dimaksud tidak lebih dari (lima) tahunontoh pendukung organ seperti komite audit. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penghasilan yang sah dimaksud yaitu penghasilan yang ditetapkan dalam rups, termasuk fasilitas. cukup jelas. yang dimaksud dengan tindakan tertentu antara lain dapat berupa: menetapkan seorang direktur atau komisaris dari emiten atau perusahaan publik tidak mempunyai integritas yang terbukti dari tidak mempertanggungjawabkan kepengurusannya emiten atau perusahaan publik. memerintahkan direksi emiten atau perusahaan publik menyelenggarakan rups tahunan dalam rangka pertanggungjawaban kepengurusan direksi dan pengawasan dewan komisaris. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh untuk masa jabatan sampai dengan penutupan rups tahunan pada akhir (satu) periode masa jabatan : tuan diangkat sebagai anggota direksi abc untuk masa jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar selama (lima) tahun dalam rups tahunan yang diselenggarakan pada tanggal juni pada tanggal april abc menyelenggarakan rups tahunan antara lain dengan mata acara penggantian anggota direksi. dalam kasus ini, masa jabatan anggota direksi tidak persis (lima) tahuncontoh seseorang tidak mempunyai integritas antara lain ketika menjabat direktur suatu perusahaan tidak mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada rups atau dengan sengaja tidak menyelenggarakan rups tahunan dalam rangka mempertanggungjawabkan kepengurusannya. huruf cukup jelas. huruf angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan sektor keuanganangka huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf laporan keuangan yang wajib dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan adalah laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan. huruf yang dimaksud dengan peraturan perundang undangan adalah semua jenis peraturan perundang undangan yang diundangkan dan dinyatakan berlaku bagi direksi emiten atau perusahaan publimaka, tuan dapat merangkap sebagai anggota komite pada (tiga) komite dan (dua) komitedan sebagai anggota dewan komisaris pada (tigtuan juga menjabat sebagai anggota dewan komisarisyang dimaksud dengan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan lainnya contohnya untuk menjadi anggota komite audit harus berasal dari anggota dewan komisaris yang merupakan komisaris independen. cukup jelas. ketentuan fungsi nominasi mengacu pada ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai komite nominasi dan remunerasi emiten atau perusahaomite pada ini seperti komite manajemen risiko atau komite sumber daya manusia. evaluasi dimaksud digunakan sebagai bahan pertimbangan direksikebijakan yang dipandang tepatireksi. yang dimaksud dengan rapat bersama dengan anggota dewan komisaris adalah rapat direksi bersama dengan dewan komisaris, dalam rangka direksi memohon arahan petunjuk atau melaporkan pengurusan dewan komisaris. cukup jelas. yang dimaksud dengan menjadwalkan adalah menentukan waktu penyelenggaraan rapat untuk tahun berikutnya. cukup jelas. cukup jelaireksi yang hadir. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf sebagai contoh, tuan menjabat komisaris independen pada xyz tbk untuk periode masa jabatan (tiga) tahun sejak rups tahunan yang diselenggarakan pada tanggal april sehingga berakhir masa jabatan sebagai komisaris independen pada tanggal april pada rups tahunan tanggal april tuan dapat diangkat kembali sebagai komisaris independen xyz tbk meskipun (enam) bulan terakhir sebelum pengangkatan ini tuan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab sekurang kurangnya mengawasi kegiatan xyz tbk. melalui kedudukannya sebagai komisaris independen. huruf cukup jelas., bila yang bersangkutan menjabat sebagai anggota dewan komisaris pada (tiga) emiten atau perusahaan publik dan sebagai anggota direksi pada pada (dudan tuan juga menjabat sebagai anggota direksisebagai contoh, bila yang bersangkutan menjabat sebagai anggota dewan komisaris pada (limptn, ptx, pty, dan maka, tuan dapat merangkap sebagai anggota komite pada masing masing (satu) komite ptn, dan cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan pengangkatan komite audit mengacu kepada peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. cukup jelas. cukup jelas. termasuk dalam fungsi pengawasan dewan komisaris antara lain terkait nominasi, remunerasi, pemantauan risiko, atau pemantauan pelaksanaan tata kelola perusahaan. contoh kondisi tertentu yaitu dalam hal direksi tidak menyelenggarakan rups atas permintaan pemegang saham. cukup jelas. yang dimaksud komite lainnya seperti komite nominasi dan remunerasi. evaluasi dimaksud digunakan sebagai bahan pertimbangan dewan komisariscukup jelas. yang dimaksud dengan keadaan tertentu antara laindalam hal seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan sementarayang dimaksud dengan rapat bersama dengan anggota direksi adalah rapat dewan komisaris bersama dengan direksi, dalam rangka dewan komisaris melakukan pengawasan memberikan arahan petunjuk. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas., perlu menyempurnakan peraturan mengenaidenganusaha perusahaan terbuka adalah perusahaan terbuka dan semuanilai teoretis meta.: kesimpulan nilai, dan pendapat kewajaran atas transaksi penyetoran. dalam hal terdapat waran yang menyertai penambahan modal dengan memberikan meta, perusahaan terbuka harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan: rasio waran dengan saham yang akan diterbitkannilai terakhir, jika waran tidak dilaksanakan, informasi tentang waran yang bersifat tetap atau yang tergantung pada suatu kondisi (jika ada): perubahan rasio waran sebagai akibat pemecahan nilai nominal saham atau penggabungan nilai nominal saham, dan faktor faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi likuiditas waran termasuk perkiraan jumlah pemegang waran, likuiditas saham yang mendasarinya, serta rencana pencatatan bursa efek (jika ada), hak pemegang saham yaitu hak atas dividen, meta, dan hakhak pemegang saham: dalam hal saham dan atau efek bersifat ekuitas lainnya yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan meta, waran, atau konversi efek utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham tidak mempunyai sifat yang sama dengan saham yang telah ada, uraian mengenai saham dan atau efek bersifat ekuitas lainnya dimaksud dengan penjelasan perbedaan sifat dan alasan perbedaan tersebut harus diungkapkan, dalam hal saham dan atau efek bersifat ekuitas lainnya yang akan diterbitkan memiliki sifat yang sama dengan saham yang dicatatkan bursa efek, paling sedikit memuat atau mengungkapkan: historis kinerja saham bursa efek yang berisi harga tertinggi, harga terendah, dan total volume perdagangan, setiap bulan dalam periode (dua belas) bulan terakhir sebelum pernyataan pendaftaran disampaikan kepada otoritas jasa keuangan, dan informasi mengenai penghentian perdagangan saham perusahaan terbuka yang terjadi dalam (tiga) tahun terakhir, atau sejak dicatatkan jika dicatatkan kurang dari (tiga) tahun bursa efek (jika ada)pengungkapan dalam bentuk tabel struktur modal saham pada waktu prospektus diterbitkan harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan: modal dasar, modal ditempatkan, dan disetor penuh yang meliputi jumlah saham, nilai nominal, dan jumlah nilai nominal atau jumlah dan nilai saham dalam hal saham tanpayang meliputi jumlah saham, jumlah nilai nominal dan persentase atau jumlah, nilai saham dan persentase dalam hal saham tanpa nilai nominal, dan saham dalam simpanan (portabel), yang mencakup jumlah saham dan nilai nominal atau jumlah dan nilai saham dalam hal saham tanpa nilai nominalketerangan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dicatatkan pada bursa efek serta pembatasan pembatasan atas pencatatan saham (jika ada): il. keterangan mengenai jumlah, nilai perolehan, dan nilai nominal saham perusahaan terbuka yang dimiliki oleh perusahaan terbuka sendiri (jika ada), dan pengungkapan persetujuan yang diterima dari pihak pihak yang berwenang atas rencana penerbitan meta (jika ada)perusahaan terbuka harus paling sedikit::: ringkasan tentang setiap tuntutan atas aset dari perusahaan terbuka:huruf dicatatkan bursa efek. bagian kelima penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum dalam rangka penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan metanggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum setelah dikurangi dengan biaya biaya dibuat secara rinci seperti pengembangan sarana yang ada, diversifikasi, penambahan modal kerja dan sebagainya dengan ketentuan: dalam hal penggunaan dana untuk tujuan pembayaran utang baik jika dibayar sebagianjika dibayar sebagian dan pelunasan lebih awal (jika ada):kegiatan usaha dari perusahaan lain yang sahamnya akan dibeli dan status dari pembelian saham atau akuisisi atau penyertaan dalam perusahaan lain tersebut, serta sifat hubungan afiliasi (jika ada):perusahaan terbukadan jenis aset, nama pihak penjual serta sifat hubungan afiliasinya dengan perusahaan terbuka (jika ada): dan atau.penawaran umum untuk penambahan modal dengan memberikan meta tidak terdapat pembeli siaga atau pembeli siaga hanya berkomitmen untuk mengambil sebagian sisa saham dan atau efek bersifat ekuitas lainnya yang tidak diambil oleh pemegang saham atau pemegang meta, paling sedikit memuat atau mengungkapkan: urutan prioritas penggunaan dana apabila dana yang diperoleh tidak mencukupi untuk mendanai seluruh rencana penggunaan dana, dan risiko dan rencana manajemen dalam hal dana yang diperoleh dari penawaran umum tidak sesuai rencana. informasi tentang perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka dibandingkan dengan total nilai penawaran umum, yang paling sedikit meliputi: biaya jasa profesi penunjang pasar modal, biaya jasa lembaga penunjang pasar modal: biaya jasa konsultasi keuangan, dan biaya lain lain. uraian tentang sisa penggunaan dana hasil penawaran umum sebelumnya secara terperinci dan alasan belum realisasinya sisa penggunaan dana tersebut (jika ada). dalam hal terdapatperusahaan terbuka dan meningkatkan ekuitas perusahaan terbuka sebesar (seratus persen) atau lebih, prospektus harus paling sedikit,pada prospektus:: pinjaman yang diterima oleh perusahaan terbuka dan atau perusahaan anak, dan atau pinjaman yang diterima untuk kepentingan perusahaan terbukaterkait liabilitas atas pinjaman dan transaksi yang menyebabkan terjadinya liabilitas: dan pernyataan manajemen. pengungkapan pernyataan manajemen sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut: seluruh liabilitas perusahaan terbuka per tanggal laporan keuangan terakhir telah diungkapkan prospektus:, dan liabilitas dan atau perikatan setelah tanggal laporan akuntan sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran, dalam, kesanggupan manajemen untuk menyelesaikan seluruh liabilitas perusahaan terbukaperusahaan terbuka atau perusahaan anak dalam kelompok usaha perusahaan terbuka yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha perusahaan terbuka, besertaperusahaan terbuka atau perusahaan anak dalam kelompok usaha perusahaan terbuka termasuk perkembangan terakhir dari negosiasi dalam rangka restrukturisasi kredit (jika ada),: dan tidak terdapat pembatasan yang merugikan hak hak pemegang saham publikbahwa laporan keuangan perusahaan terbuka merupakan sumber data, keterangan mengenai audit laporan keuangan yang telah dilakukan yang meliputi informasi akuntan, kantor akuntan publik, dan opini yang diberikan oleh akuntan, data keuangan (dua) tahun terakhir ditambah interim (jika ada) yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, serta laporan arus kasbentuk dan isi laporan sebagaimana dalam huruf harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan, dan rasio keuangan paling sedikit: rasio laba (rugi) terhadap total aset, rasio laba (rugi) terhadap ekuitas, rasio laba (rugi): dan informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinyarusahaan terbukaerusahaan terbukawaran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan terbuka yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan terbuka tersebut pada harga tertentu setelah (enam) bulan atau lebih sejak efek dimaksud diterbitkrospektus dalam rangka penambahan modal dengan memberikan meta wajib memuat rincian informasi atau fakta material mengenai metarusahaan terbukase, pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif. bahasan mengenai operasi per segmen operasi (jika ada) dikaitkan dengan kondisi keuangan perusahaan terbukaperusahaan terbuka, profitabilitas: dan peningkatan atau penurunan kapasitas produksi. bahasan mengenai likuiditas perusahaan terbuka yang paling sedikit memuat atau mengungkapkan: sumber internal dan eksternal dari likuiditas, terbuka, dan pernyataan perusahaan terbuka mengenai kecukupan modal kerja atau jika modal kerja tidak mencukupi, langkah yang akan dilakukan perusahaan terbuka untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan.perusahaan terbuka dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan perusahaan terbuka: sumber dana yang digunakan: mata uang yang menjadi denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman, tindakan yang akan dilakukan perusahaan terbuka untuk melindungi risiko dari fluktuasi kurs mata uang asing yang terkait (jika ada): prakiraan periode dimulai dan selesainya proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal: dan peningkatan kapasitas produksi atau jasa yang diharapkan dari investasi barang modalterbukayang dicantumkan dalam prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir: bahasan mengenai komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh perusahaan terbuka dalam rangka mengetahui hasil usaha perusahaan terbukaperusahaan terbuka serta laba operasi perusahaan terbuka selama (dua) tahun terakhir atau selama perusahaan terbuka menjalankan usahbahasan terkait perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi perusahaa:perusahaan terbuka.perusahaan terbuka dengan ketentuan dalam hal pinjaman berasal dari luar negeri bahasan atas hal ini harus diungkapkan secara terpisah dengan jumlah mata uang asingnya, dan oo.proyeksi keuangan diungkapkan dalam bagian analisis dan pembahasan oleh manajemen, pengungkapan tersebut harus disertai bahasan tentang prakiraan dan atau proyeksi penjualan atau pendapatan usaha, laba bersih dan kondisi keuangan secara keseluruhan dengan ketentuan sebagai berikut: proyeksi keuangan harus dipersiapkan dengan seksama, obyektif, dan berdasarkan asumsi yang wajar dan layak dipercaya, proyeksi keuangan harus disertai dengan penjelasan mengenai sejauh mana proyeksi penjualan atau pendapatan usaha didasarkan pada kontrak atau pesanan yang pasti, alasan bahwa proyeksi tersebut dapat dicapai, dan dampak dari perubahan kondisi bisnis dan operasi atas proyeksi tersebut: kewajaran penyusunan proyeksi keuangan harus diperiksa oleh akuntan, dan hasil pemeriksaan akuntan harus diungkapkan dalam pembahasan manajemen, dan perusahaan terbuka wajib bertanggung jawab atas kelayakan prakiraan dan atau proyeksiperusahaan terbukaperusahaan terbuka, yang timbul karena paling sedikit meliputi: persaingan, investasi atau aksi korporasi, kegagalan perusahaan terbuka memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam industrinya, perubahan teknologi: kelangkaan sumber daya: dan pasokan bahan baku. risiko umum yang timbul karena paling sedikit meliputi: kondisi perekonomian secara makro dan global, perubahan kurs valuta asing: kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terkait bidang usaha perusahaan terbuka. pernyataan bahwa faktor risiko disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi perusahaan terbuka. faktor risiko usaha dan risiko umum sebagaimana dimaksud dalamlakukan secara rinci disertai uraian tentang dampak masing masing risiko terhadap kinerja perusahaan terbuka. bagian kesepuluh kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan dalam bagian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntansampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran:perusahaan terbuka, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan prospek usaha dalam bagian keterangan tentang perusahaan terbukarusahaan terbuka, paling sedikitperusahaan terbuka dan perusahaan anak dalam kelompok usaha perusahaan terbuka yang dibuat dalam bentuk diagram disertai presentase kepemilikannya:. pengurusperusahaan terbuka serta sekretaris perusahaan, komite audit dan atau komite lainnya (jika ada): keterangan ringkas tentang perusahaan anak yang material serta kegiatannya, paling sedikit: nama, kegiatan usaha, tahun dimulainya investasi oleh perusahaan terbuka perusahaan anak, status operasional, dan perizinan terkait dengan kegiatan usaha. perkara yang dihadapi perusahaan terbuka, perusahaan anak, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perusahaan terbuka yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha, kegiatan usaha dan atau operasional perusahaan terbuka (jika ada): dan perjanjian penting. kegiatan usaha perusahaan terbukaperusahaan terbuka atau kelompok usaha perusahaan terbuka (jika perusahaan terbuka merupakan entitas induk):perusahaan terbuka:perusahaan terbuka harus memberikan pernyataanperusahaan terbuka dan atau perusahaan anak serta pentingnya hal tersebut bagi perusahaan terbuka, besarnya ketergantungan terhadap pemasok tertentu: besarnya ketergantungan terhadap satu dan atau sekelompok pelanggan, besarnya ketergantungan terhadap kontrak dengan pemerintah: sifat musiman dari kegiatan usaha (jika ada): keadaan persaingan dalam industri dan kedudukan perusahaan terbuka dalam persaingan tersebut (jika ada sumber data yang layak dipercaya), dan uraian tentang prospek usaha perusahaan terbuka dikaitkan dengan industri, perekonomian secara umum, dan pasar domestik atau internasional, yang dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya. bagian kedua belas ekuitas dalam bagian keterangan tentang ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf harus paling sedikit memuat atau mengungkapkanperubahan struktur permodalan yang terjadicc. rencanayang meliputi jenis dan jumlah saham atau efek bersifat ekuitas lainnya yang ditawarkan, nilai nominal per saham, dan harga penawaran per saham atau efek bersifat ekuitas lainnya, tabel performa ekuitas pada tanggal laporan keuangan terakhir dengan asumsi bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dansebagaimana dimaksud dalam huruf telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, dan tabel performa sebagaimana dimaksud dalam huruf yang menggambarkan posisi ekuitas pada tanggal laporan keuangan dengan asumsi bahwa seluruh efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham telah ditukarkan dalam saham, dalam hal efek dalam penawaran umum berupa efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham. pengungkapan tentang ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf harus berdasarkan laporan keuangan yang diaudit akuntan. bagian ketiga belas kebijakan dividen dalam bagian kebijakan dividen sebagaimana dimaksud dalamperusahaan terbuka dan fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh. bagian kelima belas keterangan mengenai pembeli siaga dan atau calon pengendali perusahaan terbuka pengungkapan pembeli siaga dan atau calon pengendali perusahaan terbuka pada prospektus sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dilakukan jika terdapat pembeli siaga dan atau calon pengendali perusahaan terbuka dan dengan ketentuan pengungkapan dalam bagian keterangan mengenai pembeli siaga dan atau calon pengendali perusahaan terbuka harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:perusahaan terbukaperusahaan terbukaperusahaan terbuka harus mengungkapkan seluruh bagian yang terdapat dalam prospektus dan menyusun prospektuperusahaan terbuka. bab bentuk prospektus prospektus sebagaimana dimaksud dalam harus paling sedikit memuat bagian bagian sebagai berikut: informasi pada bagian kulit muka prospektus,cc.il. uraian tentang persetujuan dari pihak yang berwenang (jika ada). bagian keenam belas keterangan tentang perwaliamanatan dalam bagian keterangan tentang perwaliamanatwali amanat yang meliputi nama, alamat kantor pusat dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai wali amanat (jika ada): dan ringkasan pokok kontrak perwaliamanatan, serta tingkat senioritas dari utang dibandingkan dengan utang perusahaan terbuka yang masih ada dan utang lainnya yang mungkin diperoleh perusahaan terbuka pada masa yang akan datang, utang pokok dan bunga saat jatuh tempo, jaminan (jika ada), agen pembayaran, serta tugas dan fungsi wali amanat. bagian ketujuh belas keterangan tentang penanggulangan dalam bagian keterangan tentang penanggulangpenanggung yang meliputi nama, alamat kantor pusat dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai penanggung (jika ada): dan ringkasan pokok perjanjian penanggulangan (jika ada). bagian kedelapan belas lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta profesi lainnotaris, konsultan hukum, akuntan, penilai, dan profesi lain yang berperan serta dalam penawaran umum, dan kualifikasi profesional, untuk profesi selain yang terdaftar pasar modal (jika ada).perusahaan terbuka harus menyatakan tidak adanya hubungan afiliasi antara perusahaan terbuka dengan wali amanat, jika perusahaan terbuka melakukan penambahan modal dengan memberikan meta dengan menerbitkan efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku dalam hal hubungan afiliasi antara perusahaan terbuka dengan wali amanat terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. bagian kesembilan belas tata cara pemesanan saham dan atau efek bersifat ekuitas dalam bagian tata cara pemesanan saham dan atau efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan: informasi bahwa pihak yang berhak memesadalah pemegang meta: distribusi meta: cc. tata cara pelaksanaan meta:,persyaratan pembayaran baik untuk pembelian saham dan atau efek bersifat ekuitas lainnya sebagai pelaksanaan meta maupun pembelian tambahan saham dan atau efek bersifat ekuitas lainnya serta batas waktu pembayaran, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham dan atau efek bersifat ekuitas lainnyasaham dan atau efek bersifat ekuitas lainnya, dengan menyebutkan persentase tingkat bunga,saham dan atau efek bersifat ekuitas lainnya dan ganti rugi yang paling sedikit mengenai: jenis alat pembayaran, dan cara pembayaran. bagian kedua puluhdalam bagiperusahaan terbuka dan biro administrasi efek, jika menggunakan biro administrasi efek, penjelasan tentang metode dan batas waktu penyebaran prospektus: cc. tempat dimana prospektus, sertifikat atau kupon meta jika saham yang mendasari meta berbentuk warkat, dan formulir pemesanan pembelian saham dan atau efek bersifat ekuitas lainnya: dan tempat dan nama pihak yang berwenang untuk memberikan informasi tambahftar isi, ringkasan prospektus:, penawaran umum, penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum, pernyataan utang: ikhtisar data keuangan penting: analisis dan pembahasan oleh manajemen: faktor risiko: kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, keterangan tentang perusahaan terbuka, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan prospek usaha, ekuitas, kebijakan dividen, perpajakan, oo. keterangan mengenai pembeli siaga dan atau calon pengendali perusahaan terbuka (jika ada): pp. keterangan tentang perwaliamanatang . keterangan tentang penanggunglembaga dan profesi penunjang pasar modal serta profesi lain: tata cara pemesanan saham dan atau efek bersifat ekuitas lainnya: dharus paling sedikit memuat atau mengungkapkan: tanggal rapat umum pemegang saham: tanggal efektif pernyataan pendaftaran dari otoritas jasa keuangan, cc. tanggal daftar pemegang saham yang berhak memperoleh meta, tanggal distribusi sertifikat: tanggal penjatahan pemesanan tambahan saham dan atau efek bersifat ekuitas lainnya: tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian tambahan saham dan atau efek bersifat ekuitas lainnya: tanggal pembayaran penuh oleh pembeli siaga (jika ada), nama lengkap perusahaan terbuka, alamat, logo (jika ada), nomor telepon faksimili, surat elektronik, situs web, dan kotak pos (jika ada) termasuk pabrik dan kantor perwakilan (jika ada), serta kegiatan usaha utama dari perusahaan terbuka, uraian mengenai efek yang diterbitkan dalam pelaksanaan meta paling sedikit memuat atau mengungkapkan: rasio meta atas saham, jumlah dan nilai nominal saham baru dalam penawaran umum untuk penambahan modal dengan memberikan meta, harga saham baru dalam pelaksanaan meta: total nilai penawaran umum, dan jika penambahan modal dengan memberikan meta dilakukan melalui pembelian efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi saham. bentuk dan jumlah objek penyetoran dalam hal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, informasi bahwa meta yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan meta tidak berlaku lagiperlakuan meta dalam bentuk pecahan, nama bursa efek tempat dicatatkan dan diperdagangkannya meta dan saham atau efek bersifat ekuitas lainnya yang mendasarinya (jika ada):ss. pernyataan dalam huruf kapital bahwa perusahaan terbuka":utama yang dihadapi perusahaan terbuka, pernyataan singkat dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca tentang dampak ilusi dari penerbitan saham baru, vvnama lengkap pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga calon pengendali (jika ada): dan tempat dan tanggal prospektus diterbitkanperusahaan terbuka, dan dalam hal prospektus mencantumkan nama pihak yang membantu perusahaan terbukaterangan tentang meta dan efek lain yang menyertainya (jika ada), rencana penggunaan dana hasil penawaran umum, cc. data keuangan penting: risiko usaha, dan kebijakan dividen, keterangan tentang meta yang paling sedikit memuat atau mengungkapkan: uraian mengenai efek yang diterbitkan dari pelaksanaan meta paling sedikit memuat atau mengungkapkan: tanggal daftar pemegang saham yang berhak memperoleh meta: jumlah, jenis, dan nilai nominal saham baru dalam penawaran umum untuk penambahan modal dengan memberikan meta: rasio meta atas saham: harga saham baru dalam pelaksanaan meta, dan total nilai penawaran umummeta dalam bentuk pecahankriteria penerima dan pemegang meta yang berhak, perdagangan meta, bentuk sertifikat meta (jika ada), pemecahan sertifikat bukti metahal yang benar benar menggambarkan keadaan perusahaan terbukaeknya, pengungkapan pada prospektus telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan baik untuk mengakomodir perkembangandengan mempertimbangkan hal tersebut atas maka perlu menyempurnakbesarnya ketergantungan terhadap pemasok tertentusatu dan atau sekelompok pelanggankontrak kontrak dengan pemerintah diungkapkan secara kuantitatif antara lain dalam presentase. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. kebijakan dividen diungkapkan dalam bentuk baik akan membagikan dividen atau tidak membagikan dividen. contoh pengungkapan kebijakan dividen misalnya dengan mengungkapkan perusahaan akan membagikan dividen dalam persentase tertentu jika perusahaan memperoleh laba. yang dimaksud dengan pajak adalah pajak yang relevan dengan pengambilan keputusan investor dalam pelaksanaan mehuruf profesi lain misalnya tenaga ahli bidang pertambangan. huruf profesi selain yang terdaftar pasar modal misalnya tenaga ahli bidang pertambberwenang untuk memberikan informasi tambahan dimaksud dikenal juga dengan sebutan contact personkecenderungan dimaksud dikenal juga dengan sebutan trend. huruf1l cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pengendali perusahaan terbuka adalah pengendal adalahgambilalihmaksud dikenal juga dengan sebutan e mailatas saham dan atau efek bersifat ekuitas lainnya antara lain hak suara atau dividtasan atas pencatatan saham adalah pembatasan dari otoritas yang mengatur untuk industri tertentu. huruf1 cukup jelas. huruf contoh persetujuan dari pihak yang berwenang antara lain penambahan modal pada badan usaha milik negara yang membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari lembaga ataulam praktiknya jasa konsultasi keuangan dimaksud dikenal juga dengan sebutan financial advisory fee. angka cukup jelas. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan peningkatan ekuitas perusahaan terbuka sebesar (seratus persen) adalah peningkatan ekuitas berdasarkan posisi ekuitas pada laporan keuangan terakhir yang diauditdimaksud dikenal juga dengan sebutan default. huruf dalam praktiknya pembatasan dimaksud dikenal juga dengan sebutan negative covenantperusahaan terbuka pada saat prospektus diterbitkan dan kondisiontoh komite lainnya antara lain komite nominasi dan remunerasi serta komite manajemen risikoperusahaan terbuka. hurufbutuhan masyarakat terhadap program pensiun berdasarkan prinsip syariah semakin meningkat, bahwa dalam rangka pengembangan dana pensiun syariah, perlu diterbitkan ketentuan mengenai penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, cc. bahwa penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah harus senantiasa memenuhi prinsip syariah islam, termasuk fatwa yang ditetapkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama indonesia, bahwa dalam rangka pemenuhan terhadaprogram pensiun berdasarkan prinsip syariah bagi pihak yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah: bahwa pengaturan mengenai program pensiun berdasarkan prinsip syariah dalam peraturan perundang undangan yang ada belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusushak, kewajiban, dan tanggung jawab dps: ketentuan mengenai dana ta'zir, dan aset dan liabilitas unit syariah. permohonan pengesahan perubahan pdpsurat keputusan pendiri atas penunjukan pengelola unit syariah, bukti keahlian dibidang dana pensiun dan keuangan syariah bagi pihak pengurus yang ditunjuk pendiri sebagai pengelola unit syariah, cc. surat keputusan pendiri atas penunjukan dps: arahan investasiinformasi kepada peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf pernyataan pendiri tentang jumlah calon peserta unit syariah dan asset unit syariah:dan pernyataan peserta dana pensiun yang memilih menjadi peserta unitlam hal terdapat peserta yang memilih menjadi peserta unit syariah, dana pensiun wajib melakukan pemisahan aset dan liabilitas peserta yang memilih unit syariah paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal pengesahan perubahan pdp. pemisahan aset dan liabilitas sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara proporsional dan diatur dalam pdp. pdp dapat mengatur mekanisme pengalihan peserta dprk unit syariah setelah unit syariah terbentuk. bagian keempat penjualan paket investasi syariah dpl dpl dapat menjual paket investasi syariah. pendiri dpl yang akan menjual paket investasi syariah sebagaimana dimaksud dalam wajibdp sebagaimana dimaksud padapilihan jenis investasi syariah yang tersedia bagi peserta, akad yang digunakan, tata cara penunjukan, penggantian, dan penunjukan kembali dps: masa jabatan dps:dan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dps. permohonan pengesahan perubahan pdp sebagaimana dimaksud pada harus dibukti keahlian dibidang dana pensiun dan keuangan syariah dari paling sedikit (satu) orang pelaksana tugas pengurus: surat keputusan pendiri atas penunjukan dps:bab akad penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad. akad sebagaimana dimaksud dalam adalah: akad hibah syarah, akad hibah mugayyadah, akad makalah, akad makalah bil umrah, akad mudharabah, akad ijazah: dan atau akad lain yang diterbitkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. akad sebagaimana dimaksud pada huruf atau huruf digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. akad sebagaimana dimaksud pada huruf atau huruf digunakan antara pemberi kerja atau peserta, dan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. akad sebagaimana dimaksud pada huruf atauimbal jasa fee. akad sebagaimana dimaksud pada. dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dapat menggunakan akad selain akad sebagaimana dimaksud dalam dengan terlebih dahulu: memperoleh persetujuan dari dps: memperoleh validasi dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia, dan cc. melaporkan penggunaan akad tersebut kepada ojk. bab iuran, manfaat pensiun, dan pengelolaan kekayaan bagian kesatu iuran pembayaran iuran bagi penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib dilakukan berdasarkan prinsip syariah. iuran pemberi kerja dan iuran peserta yang belum disetor setelah melewati dua setengah bulan sejak jatuh temponya dinyatakan sebagai utang pemberi kerja dan dikenakan sanksi (ta'zir) berupa denda yang dihitung sejak hari pertama dari bulan jatuh tempo penyetoran iuran. jumlah sanksi (ta'zi) berupa denda sebagaimana dimaksud pada adalah sebesar denda yang layak per bulan dari akumulasi tunggakan iuran. denda sebagaimana dimaksud pada menjadi dana ta'zir yang tidak termasuk dalam aset dana pensiun dan wajib digunakan sebagai dan sosial. pemberi kerja dari dprk yang mengajukan permohonan perubahan pdp dalam rangka penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam dan wajib menyelesaikan utang iuran dan bunga keterlambatan pembayaran iuran yang telah ada pada saat perubahan pdp disahkan. dalam hal pemberi kerja bubar dan terdapat utang iuran dan atau utang dana ta'?zir, pemberi kerja dapat dibebaskan dari utang tersebut apabila memenuhi kondisi sebagai berikut: aset pemberi kerja tidak mencukupi untuk membayar utang iuran dan atau utang dana ta' zir, dan memperoleh persetujuan tertulis dari ojk. bagian kedua manfaat pensiun manfaat pensiun bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib dibayarkan sesuai dengan prinsip syariah. bagian ketiga pengelolaan kekayaan kekayaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib dikelola berdasarkan prinsip syariah. bab dewan pengawas syariah setiap dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki paling sedikit (satu) orang dps. dps sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari organ dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. masa jabatan dps paling lama (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali. penunjukan dps sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan surat penunjukan pendiri atas rekomendasi dewan syariah nasional majelis ulama islam. isi surat penunjukan dps sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat nama dps dan masa jabatan dps. dps sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugas: mengawasi penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah terhadap kesesuaian dengan prinsip syariah, memberikan nasihat terkait aspek syariah dari penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah: dan cc. membuat laporan yang paling sedikit memuat kepatuhan penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah terhadap prinsip syariah. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan paling sedikit terhadap: akad yang digunakan, pengelolaan iuran, cc. penempatan investasi, manfaat pensiun, dan manfaat lain. laporan dps sebagaimana dimaksud pada huruf harus memuat paling sedikit hasil pengawasan atas hal hal sebagaimana dimaksud pada dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam dps berhak memperoleh: informasi, dokumen, dan data dari pengurus atau pelaksana tugas pengurus dana pensiun mengenai penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah secara lengkap dan akurat,dan gaji honorarium dan tunjangan lainnya. jabatan dps berakhir apabila: masa jabatan berakhir: meninggal dunia, cc. mengundurkan diri, diberhentikan oleh pendiri, dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau program pensiun berdasarkan prinsip syariah yang diselenggarakan dana pensiun berakhir. bab vii pelaporan setiap dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada ojk, yang terdiri dari: laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan dibidang dana pensiun, dan laporan hasil pengawasan dps. isi, format, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan dibidang dana pensiun.dana pensiun yang memiliki unit syariah, selain wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan laporan mengenai unit syariah. ketentuan mengenai isi, format, dan tata cara penyampaian laporan hasil pengawasan dps sebagaimana dimaksud pada huruf dan laporan mengenai unit syariah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. bab vii pembubaran dana pensiun syariah, penutupan unit syariah dprk, dan penutupan penjualan paket investasi syariah dpl bagian kesatu pembubaran dana pensiun syariah pembubaran dana pensiun syariah dilaksanakan berdasarkan peraturan ojk mengenai pembubaran dan likuidasi dana pensiun. penyelesaian proses likuidasi dari dana pensiun syariah yang bubar harus dilakukan oleh tim likuidasi sesuai dengan prinsip syariah. bagian kedua penutupan unit syariah dprk penutupan unit syariah dilakukan dalam hal: dprk yang membentuk unit syariah bubar, atau unit syariah tidak memiliki peserta selama (satu) tahun berturut turut. penutupan unit syariah dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui perubahan pdp. dalam hal penutupan unit syariah telah ditetapkan oleh ojk karena sebab sebagaimana dimaksud pada huruf tim likuidasi melakukan penyelesaian proses likuidasi sesuai dengan prinsip syariah. bagian ketiga penutupan penjualan paket investasi syariah dpl penutupan penjualan paket investasi syariah dpl dilakukan pendiri dengan mengajukan permohonan pengesahan perubahan pdp yang memuat latar belakang penutupan paket investasi syariah kepada ojk. penutupan penjualan paket investasi syariah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh ojk paling lama (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penutupan secara lengkap. dalam hal penutupan penjualan paket investasi syariah telah ditetapkan oleh ojk, dpl wajib melakukan pengalihan aset peserta dari paket investasi syariah dpl yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. pemilihan dpl yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan atas persetujuan peserta. pengalihan aset peserta paket investasi syariah sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan penutupan penjualan paket investasi syariah oleh ojk. bab sanksi setiap dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang dana pensiun. program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang dana pensiunrogram pensiun berdasarkan prinsip syariah adalah program pensiun yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. dana pensiun berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkn dan dan peraturan ojk ini dikenakan sanksi administratif yaitu berupa peringatan tertulis. dalam hal dana pensiun mendapatkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud padapengurus, pelaksana tugas pengurus, dan atau dewan pengawas untuk mengikuti penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. bab ketentuan peralihan dpl yang telah mendapat pengesahan untuk menjual paket investasi syariah sebelum peraturan ojk ini diundangkan, harus memenuhi ketentuan peraturan ojk ini paling lama (satu) tahun sejak peraturan ojk ini diundangkan. ojk dapat memberikan perintah tertulis kepada dpl yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada untuk menghentikan penjualan paket investasi syariah. bab ketentuan lain lain dana pensiun yang telah mendapat pengesahan sebagai dana pensiun syariah tidak dapat dikonversi menjadi dana pensiun dengan prinsip konvensional. bab xii ketentuan penutup hal hal terkait dana pensiun yang tidak diatur dalam peraturan ojk ini tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang dana pensiun. kewajiban penyampaian laporan hasil pengawasan dps sebagaimana dimaksud dalam huruf dan laporan mengenai unit syariah sebagaimana dimaksud dalam berlaku sejak surat edaran ojk mengenai laporan tersebut ditetapkanpengelola unit syariah adalah pengurus dprk yang ditunjuk pendiri sebagai penanggung jawab penyelenggaraan unit syariahpaket investasi syariah adalah sekumpulan jenis investasi berdasarkan prinsip syariah yang ditawarkan oleh dpl. akad adalah ikatan hubungan hukum antara pernyataan melakukan ikatan (ijab) dan pernyataan menerima ikatan (gaul) yang dibuat diantara dua pihak atau lebih, sesuai prinsip syariah. akad hibah adalah akad yang berupa pemberian dana (maupun bih) dari pemberi kerja (wajib) kepada pekerja (maupun lah) dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. akad hibah syarah adalah akad hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat tertentu telah dipenuhi. akad hibah mugayyadah adalah akad hibah dimana pemberi kerja (wajib) menentukan orang atau pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (locking in). akad makalah adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal hal yang boleh diwakilkan. akad makalah bil umrah adalah akad makalah dengan imbalan upah (umrah). akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagai pemilik dana (shahibul mal) dengan pihak lain sebagai pengelola (mudharib) dengan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada dana pensiun. akad ijazah adalah akad penyaluran dan, antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagai penyewa (musta'ji) dengan pemberi sewa (mu'air) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri. dana ta'zir adalah dana yang dibayarkan pemberi kerja kepada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagai konsekuensi terhadap keterlambatan pembayaran iuran oleh pemberi kerja, yang digunakan sebagai dana sosialnyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah program pensiun dapat diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan dengan cara: pendirian dana pensiun syariah: konversi dana pensiun menjadi dana pensiun syariah: cc. pembentukan unit syariah dprk, atau penjualan paket investasi syariah dpl. bab iii cara penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah bagian kesatu pendirian dana pensiun syariah pendirian dana pensiun syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh pendiri dengan mengajukan permohonan pengesahan dana pensiun syariah kepada ojk. permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalamdalam rangka permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada pdppengurus atau calon pelaksana tugas pengurus, calon dewan pengawas, dan calon dps kepada ojksebagai dana pensiun syariah wajib mencantumkan kata syariah pada nama dana pensiun syariah. bagian kedua konversi dana pensiun menjadi dana pensiun syariah dana pensiun dapat dikonversi menjadi dana pensiun syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan syarat sebagai berikut: dana pensiun menyampaikan informasi rencana konversi kepada peserta: dan dana pensiun melakukkonversiperubahan pdp dalam rangka permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud padaperubahan pdp sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengarahan investasi, bagi dprkperihal rencana konversi kepada peserta dana pensiun, dan pernyataan pengurus atau pelaksana tugas pengurus tentang pelaksanaperubahan pdp wajib mencantumkan kata syariah pada nama dana pensiun syariah. bagian ketiga pembentukan unit syariah dprk dprk dapat membentuk unit syariah. dprk yang membentuk unit syariah harus memenuhi syarat sebagai berikut: memiliki pengurus dana pensiun yang ditunjuk sebagai pengelola unit syariah, memiliki calon peserta unit syariah: dan cc. memisahkan aset dan liabilitas unit syariah dari aset dan liabilitas dprk non unit syariah. dalam hal calon peserta unit syariah sebagaimana dimaksud pada huruf berasal dari peserta dprk yang telah ada sebelum pembentukan unit syariah, dana pensiun wajib: menyampaikan informasi kepada peserta yang bersangkutan bahwa kepesertaannya akan dialihkan unit syariah: dan meminta pernyataan kesediaan dari setiap peserta yang akan beralih menjadi peserta unit syariah. aset unit syariah sebagaimana dimaksud pada huruf wajib disesuaikan berdasarkan prinsip syariah. pembentukan unit syariaherubahan pdp sebagaimana dimaksud pada 1l)maksud dan tujuan dana pensiun untuk membentuk unit |
mid tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. syariah. pensiun.umum industri jasa keuangan syariah indonesia telah mengalami perkembangan yang baik. hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan aset dan kelembagaan perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya. namun hal ini belum didukung oleh perkembangan industri dana pensiun berdasarkan prinsip syariah, dikarenakan belum ada regulasi yang dapat dijadikan dasar hukum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. sisi lain kebutuhan masyarakat dan industri dana pensiun akan program pensiun berdasarkan prinsip syariah semakin meningkat dengan adanya embrio dana pensiun yang menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. selain itu, program pensiun berdasarkan prinsip syariah dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat sebagai upaya menjamin kesinambungan penghasilan sampai hari tua secara syariah. oleh karena itu, dana pensiun berdasarkan prinsip syariah harus diberi ruang tumbuh yang memadai agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. untuk meningkatkan perkembangan industri jasa keuangan syariah khususnya dana pensiun dan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dan industri dana pensiun akan program pensiun berdasarkan prinsip syariah diperlukan pengaturan penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah yang komprehensif guna memberikan kepastian hukum baik bagi dana pensiun maupun pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah terkait kelembagaan, kepengurusan, akad, iuran, dan pengelolaan kekayaan. samping itu dalam rangka kepastian hukum perlu dicantumkan sanksi yang tegas kepada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah yang melanggar ketentuan ini. selain itu dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang ojk, terdapat beberapa penyempurnaan pengaturan terkait dengan pelaksanaan sistem pengawasan oleh otoritas jasa keuangan terhadap dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. dalam hubungan denganyaitu ketentuan peraturan perundang undangan bidang dana pensiun. peraturan ojk ini mengatur hal hal yang secara spesifik menyangkut penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. adapun hal hal terkait penyelenggaraan dana pensiun secara umum (tidak khusus terkait program pensiun berdasarkan prinsip syariah) tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang dana pensiun antara lain undang undang nomor tahun tentang dana pensiun, peraturan pemerintah nomor tahun tentang dana pensiun pemberi kerja dprk), dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang dana pensiun lembaga keuangan dpl). sebagai contoh, dalam konteks kelembagaan terkait pengesahan pdp, secara umum dana pensiun mengacu pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang dprk atau peraturan pemerintah nomor tahun tentang dpl. selain itu, khusus terkait aspek penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, dana pensiun perlu mengacu pada peraturan ojk ini. perubahan pdp dalam rangka pengakhiran unit syariah atau paket investasi syariah disahkan oleh ojk. huruf yang dimaksud dengan laporan adalah laporan yang wajib disampaikan dana pensiun kepada ojk berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan bidang dana pensiun antara lain laporan bulanan, laporan keuangan, laporan teknis, dan laporan aktuaris. huruf cukup jelas. ketentuan ini menegaskan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan bidang dana pensiun yang mengatur mengenai laporan berkala berlaku juga bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. ketentuan ini menegaskan bahwa dpl yang menjual paket investasi syariah tidak harus menyusun laporan hasil penilaian tingkat risiko dari paket investasi syariah secara terpisah dari laporan hasil penilaian tingkat risiko dpl (dapat disatukan). yang dimaksud dengan laporan mengenai unit syariah adalah laporan yang terdiri dari satu atau beberapa jenis laporan yang isinya khusus terkait penyelenggaraan unit syariah. cukup jelas. cukup jelas. penyelesaian proses likuidasi dari dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsipperubahan pdp dimaksudkan untuk menghapus ketentuan yang ditujukan khusus untuk penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah (misalnya akad). penyelesaian proses likuidasi dari unithuruf yang dimaksud dengan pendirian dana pensiun syariah adalah pendirian baru dana pensiun. huruf yang dimaksud dengan konversi adalah perubahan dasar penyelenggaraan program pensiun dari konvensional menjadi syariah. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang dana pensiun adalah peraturan yang mengatur mengenai pengesahan pendiriandana ta'zir antara lain berisi besaran dana ta'zir yang akan dikenakan kepada pemberi kerja dalam hal pemberi kerja terlambat menyetor iuran dana pensiun dan penyaluran dana ta'zir sebagai dana sosial. huruf yang dimaksud dengan bukti keahlian adalah ijazah sertifikat pendidikan, workshop, pelatihan, atau kursus bidang dana pensiun dan atau keuangan syarina pensiun yang bermaksud melakukan konversi menjadi dana pensiun syariah mungkin saja memiliki investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti investasi pada obligasi. pada saat dana pensiun akan melakukan konversi, jenis investasi dana pensiun yang tidak sesuai dengan prinsip syariah harus disesuaikan terlebih dahulu sehingga seluruh investasi dana pensiun pada saat menjadi dana pensiun syariah telah sesuai dengan prinsip syariah. cukup jelas. perubahan pdp dalam rangka konversi termasuk perubahan yang menyangkut pendanaan, sehingga permohonan pengesahan perubahan pdp mengacu pada peraturan mengenai pengesahan perubahan pdp yang menyangkut pendanaan. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan arahan investasi adalah arahan investasi yang telah disesuaikan sedemikian rupa sehingga instrumen investasi yang diperkenankan sesuai dengdp adalah perubahan isi pdp sehingga memberikan dasar untuk menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dalam unit syariah. perubahan pdp untuk pembentukan unit syariah ini mengacu ketentuan perubahan pdp yang menyangkut pendai pdp antara lain memuat pengaturan mengenai cara penentuan aset dan liabilitas yang dipisahkan atau dialihkan unit syariah pada saat pertama kali unit syariah dibentuk dan penegasan keterpisahan aset dan liabilitas unit syariah dari aset dan liabilitas dana pensiun lainnya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pemisahan aset adalah memisahkan aset peserta yang pindah unit syariah. yang dimaksud dengan proporsional adalah sesuai dengan porsi peserta yang beralih unit syariah. bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, porsi aset dan liabilitas peserta unit syariah dihitung oleh aktuaris. adapun bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, porsi aset dan liabilitas peserta unit syariah didasarkan pada saldo rekening peserta. ketentuan ini menegaskan bahwa dalam hal pendiri dprk memperkenankan pengalihan kepesertaan dprk unit syariah setelah unit syariah terbentuk, mekanisme pengalihan kepesertaan tersebut harus terlebih dahulu diatur dalam pdberbasis imbal jasa fee antara lain manajer investasi (invested). yang dimaksud dengan pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan antara lain aktuaris, kustodian, dan penasihat investasi. cukup jelasperaturan perundang undangan bidang dana pensiun dalam hal pembayaran iuran. cukup jelas. keterlambatan pemberi kerja untuk menyerahkan iuran kepada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah akan mempengaruhi kemampuan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dalam memenuhi kewajibannya. oleh sebab itu, tidak dikehendaki adanya keterlambatan penyetoran iuran. pemberi kerja bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut. adapun yang dimaksud dengan denda yang layak adalahberlaku pada bulan iuran jatuh tempo.tersebut yaitudipublikasikan oleh ojk. contoh: iuran dprk syariah abc sebesar rp1. per bulan dan jatuh tempo setiap tanggal iuran bulan januari seharusnya dibayar paling lambat tanggal februari apabila iuran bulan januari tersebut baru disetor oleh pemberi kerja pada tanggal juni pemberi kerja dikenakan sanksi (ta'zir) sebesar (berdasarkauntuk keterlambatan penyetoran iuran bulan januari selama bulan, dengan perhitungan: bulan rp1. rp29. yang dimaksud dengan dana sosial adalah dana yang digunakan untuk kepentingan sosial, luar kepentingan dana pensiun. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan aset pemberi kerja dalam ketentuan ini adalah aset setelah memperhitungkan pembayaran kewajiban utang kepada negara dan ojk. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan sesuai dengan prinsip syariah adalah manfaat pensiun dibayarkan sesuai dengan akad yang digunakambayaran manfaat pensiungelolaan kekayaan dana pensiudana pensiun syariah, program pensiun berdasarkan prinsip syariah berakhir pada saat dana pensiun dinyatakan bubar. untuk unit syariah dan paket investasi syariah, program pensiun berdasarkan prinsip syariah berakhir pada saat |
sta lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. reksa dana. perseroan. pengelolaanenjualan atau pembelian kembali saham (pelunasan) reksa dana berbentuk perseroan yang bersifat terbuka dapat dilakukan melalui bank kustodian atau agen penjual yang ditunjuk oleh manajer investasi. manajer investasi dilarang terafiliasi dengan bank kustodian. pembayaran atas saham reksa dana berbentuk perseroan yang bersifat terbuka yang dijual kembali oleh pemodal dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari (tujuh) hari kerja sejak diminta penjualan kembali oleh pemegang saham. nilai aktiva bersih awal untuk setiap saham dari reksa dana berbentuk perseroan yang bersifat terbuka wajib ditetapkan sebesar rp1. (seribu rupiah). laporan keuangan tahunan reksa dana berbentuk perseroan wajib diperiksa oleh akuntan yang terdaftar otoritas jasa keuangan. reksa dana berbentuk perseroan wajib menerbitkan pembaruan prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan reksa dana berbentuk perseroan yang telah memperoleh izin usaha wajib memenuhi ketentuan: menugaskan manajer investasi yang telah memperoleh izin usaha untuk mengelola investasi reksa dana berbentuk perseroan dan melaksanakan kegiatan lainnya yang diperlukan serta menunjang fungsinya sebagai manajer investasi berdasarkan suatu kontrak pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan, dalam hal manajer investasi menghentikan kegiatannya atas pengelolaan suatu reksa dana berbentuk perseroan dan tidak ada rencana yang dibuat untuk pengalihan atas kontrak pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan atau pembuatan kontrak reksa dana berbentuk perseroan baru, reksa dana berbentuk perseroan wajib dibubarkan, kontrak pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari sebagian besar anggota direksi reksa dana berbentuk perseroan, semua pengalihan dari kontrak pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan wajib didasarkan pada persetujuan sebagian besar anggota direksi, jabatan anggota direksi reksa dana berbentuk perseroan tidak diberikan kepada: orang yangn orangpada khususnya atau bidang keuangan pada umumnya, setiap rencana pemutusan kontrak pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan sebagian besar anggota direksi dan pemutusan tersebut diberitahukan kepada para pemegang saham dan otoritas jasa keuangan paling lambat (enam puluh) hari atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan sebelum pemutusan kontrak dimaksud, dan manajer investasi wajib menyampaikan kepada direksi semua laporan, catatan, dan informasi material dan relevan lainnya, serta memberikan informasi lain yang berhubungan dengan pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan yang diminta oleh direksi untuk menilai kontrak pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan. setiap perubahan kebijakan dasar yang dimuat dalam kontrak pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan atau penunjukan dan perubahan akuntan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan sebagian besar anggota direksi, dan perubahan tersebut diberitahukan kepada otoritas jasa keuangan serta pemegang saham paling lambat (enam puluh) hari sebelum berlakunya perubahan tersebut. otoritas jasa keuangan dapat menolak perubahan sebagaimana dimaksud dalam dalam jangka waktu (empat puluh lima) hari sejak pemberitahuan tersebut diterima. dalam hal otoritas jasa keuangan tidak keberatan atas perubahan sebagaimana dimaksud dalam dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam perubahan dimaksud dengan sendirinya berlaku pada hari ke (enam puluh satu) sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh otoritas jasa keuangan. direksi wajib mempertimbangkan dengan teliti, baik terhadap calon profesi dan lembaga penunjang yang terkait dan persyaratan kontrak yang diajukan sebelum menyetujui, memperpanjang, atau menyetujui pengalihan dari setiap kontrak untuk kepentingan reksa dana berbentuk perseroan. direksi wajib: melaksanakan pengawasan terus menerus secara cermat dan teliti terhadap reksa dana berbentuk perseroan, termasuk pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh profesi dan lembaga penunjang terkait, dan meminta kepada profesi dan lembaga penunjang yang terkait semua dokumen, catatan, dan keterangan lain yang diperlukan untuk menilai kinerja profesi dan lembaga penunjang yang terkait tersebut. direksi dalam mempertimbangkan penunjukan manajer investasi paling sedikit wajib memperhatikan hal sebagai berikut: kemampuan manajer investasi, biaya manajer investasi, cc. jasa yang diberikan oleh manajer investasi selain jasa pengelolaan, dan setiap manfaat selain biaya pengelolaan yang dibayarkan berdasarkan kontrak pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan, yang diperoleh manajer investasi atau pihak afiliasi nya. semua kontrak serta perubahannya wajib dibuat secara notaris. reksa dana berbentuk perseroan yang telah memperoleh izin usaha dan yang telah dinyatakan efektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas: efek yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau dicatatkan bursa efek baik dalam maupun luar negeri, instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari (satu) tahun, meliputi: sertifikat bank indonesia: surat berharga pasar uang, surat pengakuan utang, sertifikat deposito baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah republik indonesia: dan surat berharga komersial yang jatuh temponya bawah (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat efek. dalam hal pernyataan pendaftaran saham reksa dana berbentuk perseroan yang bersifat tertutup telah dinyatakan efektif oleh otoritas jasa keuangan, saham reksa dana berbentuk perseroan tersebut dapat dicatatkan bursa efek. manajer investasi wajib memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan sebagaimana ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal reksa dana berbentuk perseroan melakukan penawaran umum berikutnya, reksa dana berbentuk perseroan wajib: mengumumkan secara harian nilai aktiva bersih dari sahamnya selama masa penawaran umum, dan menawarkan sahamnya pada harga yang sama atau lebih besar dari nilai aktiva bersih per saham. reksa dana berbentuk perseroan wajib menghitung nilai aktiva bersih per saham setiap hari bursa bagi reksa dana berbentuk perseroan yang bersifat terbuka dan seminggu sekali bagi reksa dana berbentuk perseroan yang bersifat tertutup. manajer investasi reksa dana berbentuk perseroan dilarang melakukan tindakan yang dapatmembelmenjualmembelimembeli efek yang tidak melalui penawaran umum dan atau tidak dicatatkan bursa efek, kecuali efek pasar uang, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah republik indonesia,membelimembelimembayar dividen selain berasal dari laba, membelimembeli efek beracun aset yang tidak tercatat pada bursa efek indonesia. setelah memberitahukan kepada otoritas jasa keuangan, manajer investasi reksa dana berbentuk perseroan yang bersifat terbuka dapat menginstruksikan kepada bank kustodian dan agen penjual untuk melakukan penundaan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal sebagai berikut: bursa efek mana sebagian besar portofolio efek reksa dana berbentuk perseroan diperdagangkan ditutup, perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek reksa dana berbentuk perseroan bursa dihentikan: cc. keadaan darurat, atau terdapat hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan otoritas jasa keuangan. manajer investasi atau pihak afiliasi nya dapat membeli atau menjual saham reksa dana berbentuk perseroan yang bersifat tertutup yang dikelola oleh manajer investasi tersebut, apabila nilai aktiva bersih dihitung, dinilai, dan diumumkan setiap hari. |
lembaran negara republik indonesia pembentukan penyisjalankan kegiatan usaha terkait pengelolaan aset produktif, khususnya bidang perkreditan, bank perkreditan rakyat harus senantiasa memerhatikan prinsip kehati hatian dan asas perkreditbeberapa ketentuan terkait untuk menciptakan industri bank perkreditan rakyat yang produktif, sehat, dan mampu berdaya saing, bahwa sehubungan dengan perkembangan industri bank perkreditan rakyatpenilaian kualitas kreditbersangkutan. dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan debitur tidak memiliki kemampuan membayar pokok dan atau bunga sesuai perjanjian kredit dengan bpr, otoritas jasa keuangan berwenang menurunkan kualitas aset produktif yang ditetapkan oleh bprkredit ditetapkan menjadi: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. dalam hal terdapat penyimpangan pemberian kredit, bpr wajib menurunkan kualitas kredit menjadi macet. bpr yang memberikan kredit dengan tenggang waktu pembayaran (grace period), tunggakan angsuran pokok dan atau bunga dihitung setelah tenggang waktu pembayaran berakhir. batas akhir kredit dengan tenggang waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam perjanjian kredit antara bpr dengan debitur. bagian ketiga sertifikat bank indonesia kualitas aset produktif dalam bentuk sbitetapkan: lancar, dalam hal tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga, kurang lancar, dalam hal terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan (lima) hari kerja, cc. macet, dalam hal: terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga lebih dari (lima) hari kerja, bank yang menerima penempatan pada bank lain telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus, dan atau bank yang menerima penempatan pada bank lain telah dilikuidasi. bab iii penyisihan penghapusan aset produktif bpr wajib membentuk ppp berupa,5y66osbi: dan bagian darinovember (satu persen) berlaku sejak tanggal desember sampai dengan tanggal november (tiga persen) berlaku sejak tanggal desember,nop)op berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang spot) atau surat keterangan nop50y6 (lima puluh persen) untuk bagian dari kredit yang dijamin oleh badan usaha milik negara bumn) badan usaha milik daerah bumi) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit dengan memenuhi kriteriakredit menjadi macetkredit menjadi macet.prdalam hal: tidak dilakukan penilaian oleh bpr sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diketahui keberadaannya, dan atau tidak dapat dieksekusi. bpr wajib melakukan penyesuaian terhadap nilai agunan sebagai pengurang dalam pembentukan ppp dalam hal terjadi penurunan nilai agunan secara signifikan. dalam hal bprprpenempatan pada bank lainkhusussebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan atau penataan kembali. bpr wajib menuangkan restrukturisasi kredit yang dilakukan dalam perjanjian kredit. perjanjian kredit sebagaimana dimaksud pada wajib merujuk perjanjian kredit sebelumnya.: penurunan kualitas kredit, peningkatan pembentukan ppp, dan atau cc. penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual. kualitas kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkankreditataupada huruf penetapan kualitas kreditpr kredit. kelebihan ppp karena perbaikan kualitas kreditkredit yang direstrukturisasi. bprdan pedoman akuntansi bagi bpr termasuk pengakuan kerugian yang timbul untuk restrukturisasi kredit.tapan kualitas kredit yang direstrukturisasi, pembentukan,pr dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, sertifikat bank indonesia, dan penempatan pada bank lapada bank lain adalah penempatan dana bpr pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kredit yang diberikan, dan penempatan dana lainnya yang sejenis. direksi: bagi bpr berbentuk badan hukum perseroan terbatasagunan yang diambil alih bpr dapat mengambil alih agunan untuk penyelesaian kreditpaling banyakpr, dengan ketentuandilarang mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatanpr tidak dapat melakukan upaya penyelesaian terhadap ayda sebagaimana dimaksud pada nilapr tidak dapat melakukan upaya penyelesaipr. babset produktif yang diberikan. bprprb vii ketentuan lain bpr yang menyalurkan kreditkredit bank, dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit sebagaimana dimaksud dalam pengecualian sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk kredit yang disalurkan sebelum dan setelah terjadi bencana alam sesuai jangka waktu yang ditetapkan sejak terjadinya bencana alam. bpr melakukan penyesuaian kebijakan perkreditan mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan ini. bpr wajib menyampaikan kebijakan perkreditan sebagaimana dimaksud pada paling lambat pada tanggal november bab viii sanksi bpr yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan dan dan huruf dan dan dan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis, penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan, dan atau pencantuman anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan atau pemegang saham pengendali dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutkecuali ketentuaturan otoritas jasa keuangan publik indonesia nomor pmk tentang kualitas aset produktif dan mee tukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkpeditan rakyat ag. pedoman kebijakan perkreditan bank perkreditan rakyat (pkb) daftar isi bab pendahuluan .ooooconenananananan nana latar belakang eco ena fungsi dan tujuan kebijakan perkreditan bpr (kpb). tujuan .oo.ooornkenanaaan aan bab cakupan kpb nona nana kebijakan pokok dalam perkreditan .e.oennnknnnannan prinsip kehati hatian dalam perkreditan . j. organisasi dan manajemen perkreditan. kebijakan persetujuan kredit. jeeoenn dokumentasi dan administrasi edit . j. pengawasan edit. joon penanganan kredit bermasalah . con transparansi voodoo intel anna informasi mengenai karakteristik kredit yang ditawarkan . kejelasan mengenai materi perjanjian kredit dan pengikatan agunan oom babi pendahuluan latar belakangundang undang perbankan), bpr merupakan salah satu jenis bank dengan kegiatan utama menghimpun dana dan menyalurkan kredit. penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang menjadi sumber pendapatan utama bpr guna kesinambungan usaha bpr, sehingga bpr harus menjaga kualitas kredit dengan menerapkan prinsip kehati hatian dan asas perkreditan yang sehat agar kualitas kredit yang diberikan tetap lancar. dalam hal bpr tidak mampu menjaga kualitas kredit dengan baik, hal tersebut akan mempengaruhi kinerja bpr khususnya kinerja keuangan yang dapat mengakibatkan kemampuan bprrkreditan yang sehat tersebut dilaksanakan secara konsisten, bpr harus memiliki kebijakan perkreditan bpr (kpb) paling sedikit sesuai dengan pedoman dalam lampiran ini. fungsi dan tujuan kebijakan perkreditan bpr (kpb) fungsi dalam melaksanakan kegiatan usaha, bpr harus memiliki sistem pengendalian intern. untuk menerapkan sistem pengendalian intern tersebut, bprpr adalah sistem pengendalian intern dalam perkreditan, yang dituangkan dalam kpb. kpb dimaksud mempunyai fungsi sebagai: pedoman bagi bpr dalam setiap pelaksanaan kegiatan bidang perkreditan yang memuat semua aspek perkreditan yang memenuhi prinsip kehati hatian dan asas perkreditan yang sehat, antara lain dalam proses pemberian kredit secara individu, pemantauan portofolio perkreditan secara keseluruhan, serta penyelamatan dan penyelesaian kredit, dan standar atau ukuran dalam pelaksanaan pengawasan pemberian kredit pada semua tahapan proses perkreditan secara individu. tujuan bpr harus memiliki kpb dengan tujuan: menerapkan prinsip kehati hatian dan asas perkreditan yang sehat secara konsisten dan berkesinambungan untuk mitigasi risiko setiap pemberian kredit, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak pihak dalam pemberian kredit yang dapat merugikan bpr, dan mencegah terjadinya praktik pemberian kredit yang tidak sehat. bagi bpr berbentuk badan hukum: perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerahgi bpr berbentuk badan hukum: perusahaan umum daerahperseroan daerahcakupan kpb kebijakan pokok dalam perkreditan prinsip kehati hatian dalam perkreditan prinsip kehati hatian dalam perkreditan meliputi kebijakan dalam pemberian kredit, penilaian kualitas kredit, serta profesionalisme dan integritas pejabat bpr bidang perkreditan. kebijakan dalam pemberian kredit kebijakan dalam pemberian kredit mencakup kebijakan pokok pengaturan mengenai pemberian kredit yang sehat, penilaian agunan, pemberian kredit kepada pihak terkait dengan bpr, debitur grup, dan atau debitur besar, kredit kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan debitur yang berisiko tinggi, serta kredit yang perlu dihindari. kebijakan pemberian kredit yang sehat, paling sedikit mencakup: prosedur dan kewenangan perkreditan yang sehat termasuk memiliki prosedur analisis kredit, prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit, serta prosedur pengawasan kredit, kredit yang perlu mendapat perhatian khusus, prosedur penanganan kredit bermasalah yang terdiri dari penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit, dan penyelesaian agunan yang telah dikuasai bpr yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit. kebijakan penilaian agunan,kredit yang akan diberikan, dengan memerhatikan perubahan nilai agunan selama jangka waktu kredit(s5)kredit kepada pihak terkait dengan bpr, debitur grup, dan atau debitur besar paling sedikit mencakup: persentase jumlah maksimum penyediaan fasilitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan bpr, debitur grup, dan atau debitur besar terhadap jumlah keseluruhan kredit atau jumlah modal bpr, dengan berdasarkan pada perhitungan komm bpr, persentase jumlah maksimum penyediaan fasilitas kredit kepada pihak terkait dengan bpr, debitur grup, dan atau debitur besarberian kredit kepada pihak terkait dengan bprkredit kepada debitur grup, dan atau debiturce) memelihara daftar nama pihak terkait dengan bpr, debitur grup, dan atau debitur besar untuk menjamin efektivitas penerapan batas maksimum penyediaan keseluruhan fasilitas kredit yang diberikan oleh bpr kepada pihak terkait dengan bpr, debitur grup, dan atau debitur besar, dan 1g) prosedur perkreditan yang disetujui oleh direksi harus memuat kriteria pihak terkait dengan bpr dan debitur grupserta kriteria debitur besar yang ditetapkan oleh direksi. kebijakann bpr harus mempunyai unit kerja perkreditan atau pegawai yang telah memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang usaha yang akan dibiayai. kebijakan pemberian kredit untuk debitur yang tergolong orang yang populer secara politis (politically exposed person pep) antara lain harus memerhatikan peraturan perundang undangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.in: komoditi yang harganya berfluktuasi tinggi:prce) debitur yang tergolong pepmengenai kredit yang perlu dihindari, antara lain: kredit untuk tujuan spekulasi, kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup kecuali terhadap kredit kepada usaha mikro sepanjang telah diperoleh keyakinan atas debitur, kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh bpr, dan atau kredit kepada debitur bermasalah dan atau debitur yang memiliki kredit dengan kualitas macet pada bpr atau bank lain. kebijakan penilaian kualitas kredit kebijakan penilaian kualitas kredit harus sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini antara lain bpr harus menetapkan kualitastermasuk pengertian (satu) debitur adalah fasilitas kreditrkreditan semua pejabat atau pegawai bpr yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota direksi dan anggota dewan komisaris bpr. organisasi dan manajemen perkreditan kebijakan mengenai perangkat perkreditan perangkat perkreditan dapat berupa: satuan atau unit kerja perkreditan, atau pegawai, yang melakukan fungsi pemberian kredit sejak permohonan sampai dengan pencairan kredit, dan administrasi kredit. pegawai yang melaksanakan analisis kredit harus berbeda dengan pegawai yang mencairkan kredit dan pegawai administrasi kredit. bpr membentuk komite kredit kk) terutama bagi bpr yang memiliki kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan bpr, debitur grup, dan atau debitur besar dan debiturkredit sesuai dengan jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh direksi. jumlah dan keanggotaan ditetapkan oleh direksi bpr sesuai dengan kebutuhan bpr, paling sedikit terdiri dari direksi dan pejabat bidang perkreditan. kebijakan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, perangkat perkreditan, dan komite kredit bidang perkreditan bprrkreditrkreditan yang mengacu pada kpb yang telah disetujui oleh dewan komisaris, memastikan ketaatan bpr terhadap peraturan perundang undangan bidang perkreditrkreditan: memastikan bahwa rencana bisnis bidang perkreditan terlaksana, memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditkredit secara keseluruhan, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait, debitur grup dan atau debitur besar, kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah, penyimpangan dalam pelaksanaan kpb, (s5) temuan penting dalam perkreditan termasuk penyimpangan atau pelanggaran ketentuan bidang perkreditrkreditan sebagaimanarkreditan yang merupakan temuan auditor eastern dan atau otoritas jasa keuangan: dan jumlah dan jenis pendidikan dan pelatihan perangkat perkreditan, menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang menangani perkreditrkreditan sesuai dengan kebutuhan bpr. dewan komisaris tugas, wewenang, dan tanggung jawab dewan komisaris yang berkaitan dengan perkreditan paling sedikit mencakup: menyetujui kebijakan perkreditan bpr yang diusulkan oleh direksi: menyetujui rencana pemberian kredit tahunan termasuk kepada pihak terkait dengan bpr,kredit tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b),kredit tersebut menyimpang dari rencana perkreditan yang telah dibuat,:secara keseluruhan termasuk kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan bpr, debitur grup, dan atau debitur besar dan hal lain sebagaimana dimaksud pada bab bagian a.lperangkat perkreditan tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap pegawai dari perangkat perkreditan paling sedikit mencakup: mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam kpb dan prosedur perkreditkredit atau pihak lain yang dapat merugikan bpr, senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan bidang perkreditan antara lain kemampuan dan pengetahuan terhadap sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan atau debitur yang berisiko tinggi yang telah dan akan dibiayai oleh bpr, dan menolak permohonan kredit yang diajukan dalam hal tidak sesuai dengan persyaratan dalam prosedur perkreditan. komite kredit tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari perangkat perkreditan paling sedikit mencakup: memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, menaati dan mengikuti seluruh kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas terutama dalam kaitan dengan pemberian persetujuan kreditkredit kepada direksi beserta pertimbangannya. bprprkredit kebijakan persetujuan kredit paling sedikit mencakup konsep hubungan total pemohon kredit, penetapan batas wewenang persetujuan kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit, dan persetujuan pencairan kredit. konsep hubungan total pemohon kredit persetujuan pemberian kreditdari pemohon, namun harus didasarkan atas penilaian menyeluruh terhadap semua fasilitas kredit yang telah diberikan atau akan diberikan secara bersamaan kepada pemohon kredit dimaksud atau yang dikenal dengan istilah konsep hubungan total pemohon kredit. pengertian pemohon kreditkredit yang telah mendapat fasilitas kredit atau akan diberikan kredit secara bersamaan oleh bpr. persetujuan pemberian kredit atas dasar konsep hubungan total pemohon kredit harus tercermin dalam analisis kredit. penetapan batas wewenang persetujuan kredit pengaturan batas wewenang persetujuan kredit paling sedikit mencakup: dasar pertimbangan dan kriteria pengaturan batas wewenang persetujuan kredit dituangkan secara tertulis dalam keputusan direksi, antara lain jumlah plafon, kriteria debitur yaitu keterkaitan dengan bpr, tergolong debitur berisiko tinggi, pep, debiturkredit, setiap pemberian kredit harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang memutus kredit: setiap persetujuan kredit harus dilakukan secara tertulis, penandatangan perjanjian kredit, dan persetujuan pencairan kredit.bpr.bab kualitas aset produktif bagian kesatu umum penyediaan dana bpr pada aset produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati hatian. untuk melaksanakan prinsip kehati hatian sebagaimana dimaksud pada direksi bpra1. tanggung jawab pejabat pemutus kredit tanggung jawab pejabat pemutus kredit paling sedikit mencakup: memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai prinsip kehati hatian dan asas perkreditan yang sehat, memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan kpb dan prosedur perkreditan, memastikan bahwa pemberian kreditihak lain yang dapat merugikan bpr, dan meyakini bahwa kreditkredit permohonan kredit dalam menilai permohonan kredit, bpr harus memerhatikan: permohonan kredit dilakukan secara tertulis baik untuk kredit baru maupun restrukturisasi kredit, permohonan kreditrkreditan, termasuk riw perkreditan pada bpr, bank umumkredit harus diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran. dokumen permohonan kredit paling sedikit memuat: (l) dokumen yang terkait dengan debitur, misalnya dokumen identitas debitur, kartu keluarga, nomor pokok wajib pajak npp), dokumen legalitas usaha, informasi keuangan debitur, dan dokumen terkait dengan agunan beserta penglihatannya. analisis kredit setiap permohonan kreditkredit disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit, analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit dalam hal pemohon telah mendapat fasilitas kredit atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit lainnya, analisis kreditkreditpr, d. analisis kredit tidak boleh hanya merupakan formalitas yang dilakukan untuk memenuhi prosedur perkreditan, analisis kredit dan prospek usaha debitur (condition economy) atau yang lebih dikenal dengan danpr, serta menyajikan evaluasi aspek hukum perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bpr dari risiko yang mungkin timbul: dan ce) dalam kredit sindikasi, analisis kredit bagi bprpr sebagai koordinator sindikasi, bpr harus melakukan penilaian terhadap bank peserta sindikasi. rekomendasi persetujuan kredit rekomendasi persetujuan kredit harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis kredit yang telah dilakukan. isi rekomendasi persetujuan kredit harus sejalan dengan kesimpulan analisis kredit. pemberian persetujuan kredit setiap pemberian persetujuan kredit harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan kredit. setiap pemberian persetujuan kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi persetujuan kredit harus dijelaskan secara tertulis. perjanjian kredit setiap kredit yang telah disetujui harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. bentuk, format, dan isi perjanjian kredit ditetapkan oleh bpr paling sedikit: memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bpr dan debitur, memuat jumlah, jangka waktu, suku bunga, tujuan penggunaan, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud, dan perjanjian kredit paling sedikit dibuat dalam rangkap (dua) dan salah satunya disampaikan kepada debitur. persetujuan pencairan kredit pencairan atas kredit yang telah disetujui harus didasarkan pada: pencairan kredit hanya disetujui dalam hal seluruh syarat yang ditetapkan dalam surat persetujuan pemberian kredit dan perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit. sebelum pencairan kredit dilakukan, harus dipastikan bahwa seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bpr maupun debitur. dokumentasi dan administrasi kredit dokumentasi kredit dokumentasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses perkreditan, sehingga dokumen kreditkredit dokumen kredit adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka penyaluran kredit yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara bpr dengan debitur dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen perkreditan lainnya yang merupakan perbuatan hukum dan atau dapat mempunyai akibat hukum. jenis dokumen kredit yang harus didokumentasikan disesuaikan dengan kredit yang diberikan, antara lain dokumen pengajuan kredit, dokumen analisis kredit, perjanjian kredit, dan warkat pencairan kredit. penyimpanan dan penggunaan dokumen kredit setiap dokumen kredit harus disimpan dengan aman dan tertib sesuai dengkredit dari tempat penyimpanan harus diyakini memiliki pengamanan yang memadai. administrasi kredit administrasi kredit sangat diperlukan untuk penilaian perkembangan dan kualitas kredit, pengawasan kredit, perlindungan kepentingan bprrkreditan perlu diatur dengan baik dan tertib. ketatausahaan kredit seluruh kredit yang diberikan oleh bprkredit tata cara pengadministrasian kreditrkreditan yang bertanggung jawab dalam pengadministrasian perkreditan, jenis dokumen yang harus ditatausahakan paling sedikit mencakup: dokumen permohonan kredit termasuk dokumen terkait dengan agunan serta penglihatannya, dokumen analisis kredit, perjanjian kredit, warkat pencairan kredit, dokumen yang terkait dengan debiturkredit prinsip pengawasan kredit perkreditan merupakan salah satu kegiatan usaha bpr yang memiliki risiko yang dapat merugikan bpr, kepentingan masyarakat penyimpan dana, dan pengguna jasa perbankan, sehingga fungsi pengawasan kredit perlu diterapkan secara menyeluruh dengan memperhatikan: fungsi pengawasan kreditkredit yang tidak sehat dan atau hal lain yang dapat merugikan bpr. hal tersebut harus tercermin dalam sistem pengendalian intern bpr yang terkait dengan perkreditan yang paling sedikit terdiri dari organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan, serta sistem informasi bidang perkreditan. adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap kpb dan prosedur pelaksanaan kreditkredit meliputi: pengawasan sehari hari oleh direksi dan atau pejabat yang menangani perkreditan secara berjenjang atas setiap pelaksanaan pemberian kreditrkreditan termasuk kaji ulang terhadap kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan serta organisasi dan manajemen perkreditan. objek pengawasan kredit pengawasan kredit harus meliputi semua aspek perkreditan serta semua objek pengawasan tanpa pengecualian, yaitu: pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan prosedur pemberian kredit serta pejabat atau pegawai bpr yang terkait dengan perkreditan. pengawasan terhadap semua jenis kredit dan debitur, terutama kredit kepada pihak terkait dengan bpr, debitur grup, dan atau debitur besar. pengawasan terhadap pihak pihak tersebut harus dilakukan secara intensif. cakupan pengawasan kredit pengawasan kredit paling sedikit mencakup: terhadap intern bpr: memantau dan mengawasi kesesuaian proses pemberian dan penagihan kredit dengan kebijakan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. memastikan bahwa jumlah kredit yang diberikan tidak melanggar atau melampaui bpk sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat. memantau dan mengawasi kesesuaian penanganan kredit bermasalah restrukturisasi kreditrkreditan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. memantau penetapan kualitas kredit dan kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kreditkredit debitur atau seluruh portofolio kreditrkreditan dengan kompetensinya. mengawasi perilaku pegawai perkreditrkreditan. mengevaluasi kebijakan, prosedur, organisasi, dan manajemen perkreditan secara menyeluruh. terhadap eastern bpr: mengawasi penggunaan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit. memantau perkembangan usaha debitur termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan lokasi usaha dan agunan debitur sewaktu waktu dengan didasarkan pada kriteria antara lain jumlah fasilitas kredit, jenis debitur, jenis proyek atau usaha, dan atau kualitas kredit. memberikan peringatan dini secara tertulis kepada debitur dalam hal terjadi penurunan kualitas kredit debitur yang dinilai memiliki risiko bagi bpr. memantau perkembangan ekonomi dan persaingan usaha debitur terutama debitur dengan sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan debitur berisiko tinggi. audit intern perkreditrkreditkredit yang disertai dengan tindakan atau saran perbaikan. pelaksanaan audit intern terhadap perkreditan untuk meyakini: pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan kpb, prosedur pemberian kredit, dan ketentuan intern bpr serta ketentuan peraturan perundang undangan, kualitas kredit dan kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit telah sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini: pemberian kredit kepada pihak terkait dengan bpr, debitur grup, dan atau debitur besar telah sesuai dengan kpb dantauan pelaksanaan ketatausahaan dan pengadministrasian dokumen perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan penanganan kredit bermasalah, yaitu restrukturisasi kreditkredit bermasalah bpr harus mendeteksi adanya kredit bermasalah atau berpotensi menjadi kredit bermasalah dan menangani kredit bermasalah sesegera mungkin. prinsip prinsip penanganan kredit bermasalah seluruh pegawai bpr terutama yang terkait dalam perkreditan harus memiliki pemahaman yang sama dalam menangani kredit bermasalah, dengan melakukan upaya sebagai berikut: penanganan kredit bermasalah antara lain dilakukan dengan cara pembinaan lebih intensif kepada debitur yang memiliki kredit bermasalah dan kredit yang berpotensi bermasalah:,,, dan s5)an mengkatalisasi tunggakan bunga tersebut. s0kreditan bpr secara keseluruhan. program penanganan kredit bermasalah paling sedikit mencakup:dan prosedur bpr mengenai penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah, perkiraan jangka waktu penyelesaian, perkiraan hasil penyelamatan ata,program penanganan kreditupaya penanganan kredit bermasalah dalam menyusun program penanganan kredit bermasalah, bpr dapat melakukan upaya sebagai berikut: restrukturisasi kredit, kebijakan restrukturisasi kreditkredituntuk penyediaan dana dalam bentuk kredit, bpr wajib memiliki dan menerapkan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan secara tertulis mengacu pada pedoman kebijakan perkreditan bpr (pkb)sebagaimana dimaksud pada wajib disetujui oleh dewan komisaris. prosedur perkreditan sebagaimana dimaksud pada wajib disetujui oleh direksi. setiap perubahan kebijakan perkreditapabila batas akhir kewajiban penyampaian perubahan kebijakan perkreditan sebagaimana dimaksud pada jatuh pada hari sabtu, hari minggu, atau hari libur, bpr wajib menyampaikan perubahan kebijakan perkreditan pada hari kerja berikutnya. bprrkreditan dan prosedur perkreditan sejak melakukan kegiatan usaha. dewan komisaris wajib melakukan pengawasan efektif terhadap pelaksanaan kebijakan perkredit meliputi: menelaah dan menyetujui kebijakan perkreditan bpr yang diusulkan oleh direksi, s1.dalam hal bpr tidak memiliki jumlah pegawai yang cukup, kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh direksi, penetapan limit wewenang memutus kredit yang direstrukturisasi yang diatur dalam prosedur perkreditan, ce) perkembangan penanganan kreditdebitur dan persyaratan lain untuk restrukturisasi kredit harus dituangkan dalam perubahan (addendum) perjanjian kredit secara tertulis. penyelesaian kredit bermasalah untuk kredit bermasalah yang tidak dapat ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelamatan, kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan melalui: pengambilalihan agunan direksi bpr merumuskan kebijakan pengambilalihan agunan yang dituangkan dalam prosedur perkreditan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. bpr harus memilih salah satu perlakuan terhadap cara pengambilalihan agunan, yang terdiri atas: (a) penyelesaian kredit ayda), atau (b) proses penyelesaian kreditpr. dasar pertimbangan pemilihan salah satu perlakuan terhadap cara pengambilalihan agunan harus didokumentasikan secara tertulis. untuk menetapkan perlakuan sebagaimana dimaksud pada angka bpr harus mempertimbangkan: (a) legalitas agunan, (b) jenis agunan, (c) nilai pasar agunan yang baik dan mudah diperjualbelikan (marketable), (dl) perbandingan nilai agunan terhadap kewajiban debitur (coverage), dan (e) surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari debitur. m4) prosedur penyelesaian kredit melalui ayda sebagaimana dimaksud dalam butir .fa) dilengkapi dengan: tata cara dan batas waktu penyelesaian ayda termasuk penetapan direksi atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan ayda, serta penyusunan rencana tindak (action plan) penyelesaiebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan bpr. (dlpr. (e) dokumentasi dan administrasi pengambilalihan serta penjualan agunan. s5) prosedur penyelesaian kredit melalui proses penyelesaian kredit sebagaimana dimaksud dalam butir .(b) dilakukan sesuai dengan pedoman akuntansi bpr. hapus buku dan atau hapus tagih dalam melakukan hapus buku dan atau hapus tagih terhadap kredit dengan kualitas macet, bpr harus mempkredit yang memiliki kualitas macet. rencana hapus buku dan atau hapus tagih terhadap kredit yang memiliki kualitas macet dengan jumlah yang signifikan, harus tercatat dalam rencana bisnis bpr. pelaksanaan hapus buku dan atau hapus tagih disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan bpr. penghapusbukuan kredit macet dapat dilakukan dalam hal: debitur tidak memiliki prospek untuk direstrukturisasi atau upaya restrukturisasi kredit tidak berhasil sehingga portofolio kredit bpr tetap macet, agunan yang dikuasai bpr tidak mencukupi untuk melunasi kredit, dan bpr telah membentuk ppp yang cukup. s5) hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian kredit (partial write off). hapus tagih dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh kredit. hapus tagih terhadap sebagian kredithanya dapat dilakukan setelah bpr melakukan upaya untuk memperoleh kembali kredit yang diberikan. hapus buku terhadap kreditprpr harus mengadministrasikan data dan informasi mengenai kredit yang telah dihapus buku dan atau dihapus tagih. transparansi dalam penerapan tata kelola, bpr harus menerapkan transparansi informasi mengenai setiap jenis kredit yang akan ditawarkan kepada debitur atau calon debiturdebitur atau calon debitur. informasi yang disampaikan tersebut harus mudah dan dapat dipahami oleh debitur dan paling sedikit mencakup: informasi mengenai karakteristik kredit yang ditawarkan informasi mengenai karakteristik kredit yang ditawarkan paling sedikit mencakup: nama produk, manfaat dan risiko dari kredit yang ditawarkan kepada debitur atau calon debitur secara utuh khususnya risiko yang akan timbul jika debitur atau calon debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit antara lain pengenaan pinalti, pengambilalihan agunan, dan lain lain, cc. persyaratan kredit mencakup antara lain dokumen yang diperlukan, mekanisme, prosedur permohonan kredit, dan persyaratan agunan, biaya yang melekat yang akan dibebankan kepada debitur antara lain biaya administrasi, provisi, pinalti, dan asuransi sehingga debiturpr, informasi tentang suku bunga paling sedikit mencakup metode perhitungan, cara perhitungan, pembebanan, dan penyesuaian suku bunga kredit sesuai suku bunga pasar. cara perhitungan bunga tersebut harus dilengkapi dengan perkiraan atau simulasi bunga yang akan dibebankan kepada debitur selama jangka waktu kreditpr kepada debitur atau calon debitur sebelum penandatanganan perjanjian kredit. kejelasan mengenai materi perjanjian kredit dan pengikatan agunan sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian kredit, bpr harus menginformasikan secara transparan, lengkap, dan jelas kepada calon debitur mengenai bentuk dan isi perjanjian kredit serta perjanjian pengikatan agunratusan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor #pole. tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perereditan rakyat penetapan kualitas kredit prospek usaha kualitas kredit komponen dalam perhatian lancartidak ada potensi pertumbuhan masih memiliki tidak memiliki memiliki kemungkinan pertumbuhan usaha pertumbuhan. pertumbuhan. pertumbuhan besar memiliki usaha (usaha negatif. potensi untuk sudah berhenti berhenti beroperasi). beroperasi dalam waktu dekat. kondisi pasar dan pasar yang posisi debitur posisi debitur|e posisi debitur kehilangan posisi debitur stabil. pasar pasar pasar pasar sejalan dalam persaingan cukup baik kurang baik. lemah. dengan kondisi dengan perekonomian tingkat yang menurun. persaingan yang ketat. posisi debitur pangsa pasar|s pasar pasar usaha debitur pasar baik, sebanding dipengaruhi dipengaruhi sudah tidak termasuk dengan oleh perubahan oleh perubahan beroperasi. posisi yang pesaing, kondisi kondisi kuat dalam perekonomian. perekonomian pasar. yang signifikan. prospek usaha kualitas kredit komponen sehati lancar alam perhatian kurang lancar diragukan macet khusus kualitas kualitas kualitas kualitas kualitas kualitas manajemen dan najemet manajemen manajemen manajemen manajemen permasalahan sangat baik. baik. cukup baik. kurang baik. tidak baik tenaga kerja (tidak terdapat sdm yang mendukung pelaksanaan usaha). prospek usaha kualitas kredit khusus belum pernah|e pernah terdapat terdapat tercatat mengalami perselisihan perselisihan mengalami perselisihan manajemen manajemen perselisihan manajemen atau atau manajemen atau pemogokan pemogokan atau pemogokan tenaga kerja tenaga kerja pemogokan tenaga kerja dalam (satu) dalam (satu) tenaga kerja, dalan (satu) tahun terakhir tahun terakhir atau pernah tahun terakhir dengan dengan mengalami yang telah dampak yang dampak yang perselisihan diselesaikan cukup material material bagi manajemen dengan baik bagi kegiatan kegiatan atau namun masih usaha debitur. usaha debitur. pemogokan ada tenaga kerja kemungkinan tangan dalami utuk (satu) tahun terulang terakhir kembali. namun telah terselesaikan dengan baik. dukungan dari pemilik, grup, pemilik, grup, pemilik, grup, pemilik, grup, pemilik, grup, pemilik, grup, atau atau afiliasi stabil atau afiliasi stabil atau afiliasi atau afiliasi telah atau afiliasi afiliasi dan mendukung dan tidak kurang stabil dau memberikan sangat merugikan memiliki dampak mulai dampak yang prospek usaha kualitas kredit khusus usaha debitur. yang mem berikan inert beratkan debitur. memberatkan dampak yang terhadap debitur. terhadap debitur. memberatkan terhadap debitur. upaya yang upaya upaya upaya perusahaan perusahaan belum dilakukan debitur pengelolaan pengelolaan pengelolaan belum melaksanakan untuk memelihara lingkungan hidup lingkungan hidup lingkungan hidup melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup telah lelah kurang baik dan upaya lingkungan hidup (bagi debitur dilaksanakan dilaksanakan belum mencapai pengelolaan sebagaimana berskala besar dengan baik dan cukup baik persyaratan lingkungan hidup dimaksud dalam yang jenis mencapai hasil namun belum minimum sebagaimana peraturan usahanya memiliki sesuai dengan mencapai sebagaimana dimaksud dalam perundang dampak penting persyaratan persyaratan dimaksud dalam peraturan undangan terhadap minimum minimum peraturan perundang mengenai lingkungan hidup sebagaimana sebagaimana perundang undangan perlindungan dan sesuai ketentuan dimaksud dalam dimaksud dalam undangan mengenai pengelolaan peraturan peraturan peraturan mengenai perlindungan dan lingkungan hidup perundang perundang perundang perlindungan dan pengelolaan dan memiliki hidangan) utidangati undangan pengelolaan lingkungan kemungkinan mengenai mengenai lingkungan hidup. hidup. untuk dituntut perlindungan dan perlindungan dan secara pidana pengelolaan pengelolaan maupun digugat lingkungan hidup. lingkungan secara perdata hidup. pengadilan. kinerja debitur kualitas kredit khusus perolehan laba perolehan laba|e perolehan laba perolehan laba mengalami mengalami baik. cukup baik eridani dan kerugian kerugian yang namun menurun sangat kegiatan besar dan cenderung signifikan. operasional menggerus menurun. dibiayai dengan permodalan penjualan ast. debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban. kondisi permodalan permodalan kuat. permodalan cukup permodalan permodalan tidak permodalan sangat kuat. kuat. kurang kuat. kuat. arus kas likuiditas dan likuiditas dan tikudilas kurang likuiditas kesulitan modal kerja modal kerja dan modal kerja sangat rendah. likuiditas. kuat. cukup kuat. terbatas. analisis arus analisis arus analisis arus|e analisis arus analisis arus kas kas kas kas kas menujukkan menunjukkan ine akan menunjukkan menunjukkan bahwa debitur ketidakmampuan bahwa debitur bahwa debitur bahwa hanya inap membayar tidak ian mampu meskipun mcinbayar bunga pokok dan membayar memenuhi debitur mampu dan sebagian dari bunga. pokok dan kewajiban memenuhi pokok. bunga serta pembayaran kewajiban menutup biaya cg. pokok serta pembayaran produksi. bunga tanpa pokok serta dukungan bunga namun sumber dana terdapat indikasi tambahan dan masalah memenuhi tertentu yang kebutuhan apabila tidak operasional diatasi akan lainnya. mempengaruhi pembayaran masa mendatang. komponen lancar balam perhatian kurang lancar diragukan macet khusus ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga kredit tidak terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat dengan tunggakan tunggakan tunggakan tunggakan tunggakan angsuran angsuran pokok angsuran pokok angsuran pokok angsuran atigsut tati pokok (satu) bulan dan atau bunga, dan atau dan atau bunga pokok dan atau bunga atau lebih atau bunga lebih lebih dari danfatau lebih dari dari (tiga (sembilan puluh) bunga lebih (tiga ratus enam puluh) hari hari sejak dari puluh) hari sejak sejak tanggal tanggal jatuh (seratus tanggal jatuh jatuh tempo tempo angsuran delapan puluh) tempo angsuran, angsuran tetapi tetapi tidak lebih hari sejak tidak lebih dari dari (seratus tanggal jatuh (sembilan delapan puluh) tempo puluh) hari hari sejak angsuran sejak tanggal tanggal jatuh tetapi tidak jatuh tempo tempo angsuran, lebih dari angsuran, dan atau (tiga ratus dan atau enam puluh) hari sejak tanggal jatuh terus angsuran, dan atau khusus terdapat kredit telah kredit telah kredit telah kredit telah jatuh tunggakan jatuh tempo jatuh tempa jatuh tempe tempo lebih dari angsuran pokok tidak lebih dari lebih dari lebih dari lelaki kredit telah (tiga puluh) hari dari (tiga tidak lebih diserahkan sejak tanggal putih) hari. dari (enam kepada direktorat jatuh tempo puluh) hari. jenderal uil dan kekayaan negara kredit belum djka) dan atau jatuh tempo. kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. kemampuan membayar kualitas kredit khusus kredit tidak terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat dengan tunggakan tunggakan tunggakan luniggakani tunggakan listen angsuran pokok angsuran angsuran pokok angsuran angsuran pokok kurang dari dan atau bunga, pokok dan atau bunga pokok danfatau bunga (satu) bulan atau danfatau lebih dari danfatau lebih dari bunga lebih (tiga puluh) hari bunga lebih (seratus delapan dari (lima sejak tanggal dari puluh) hari sejak belas) hari jatuh tempo (sembilan tanggal jatuh sejak tanggal angsuran tetapi puluh) hari tempo angsuran, jatuh tempo tidak lebih dari sejak tanggal #11gs rail (sembilan jalur tempo tetapi tidak puluh) hari sejak angsuran lebih dari tanggal jatuh tetapi tidak (liga puluh) tempo angsuran, lebih dari hari sejak dan atau (seratus tanggal jatuh delapan puluh) tempo hari sejak angsuran, tanggal jatuh dan atau tempo asuransi, dan atau kemampuan membayar kualitas kredit khusus terdapat kredit telah kredit telah (es kredit telah kredit telah jatuh tunggakan jatuh tempo jatuh tempo jatuh tempo tempo lebih dari angsuran pokok tidak lebih dari lebih dari lebih dari (tetapi kredit telah (lima belas) hari dari (tiga tidak lebih diserahkan sejak tanggal puluh) hari. dari (enam kepada djka, jatuh tempo puluh) hari. dan atau angsuran dan kredit telah kredit belum diajukan jatuh tempo. penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. ketersediaan hubungan hubungan debitur hubungan debitur dan debitur dengan dengan bpr dengan bpr sangat keakuratan bpr baik, debitur memburuk dan buruk dan informasi informasi selalu informasi keuangan tidak keuangan menyampaikan keuangan tidak tersedia atau tidak debitur informasi dapat dipercaya dapat dipercaya. keuangan secara atau tidak terdapat hasil analisis bpr kemampuan membayar kualitas kredit khusus teratur dan atas laporan akurat. keuangan terdapat laporan informasi keuangan terkini keuangan yang dan adanya hasil disampaikan analisis bpr atas debitur. laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan debitur. kelengkapan dokumentasi kredit dokumentasi dokumentasi dokumentasi tidak terdapat dokumentasi lengkap. kredit kurang kredit kurang kredit kurang dokumentasi kredit kredit lengkap antara lengkap antara lain lengkap secara (dokumen lain terkait terkait dokumen signifikan antara pengajuan kredit, dokumen pengajuan kredit lain terkait analisis kredit, pengajuan kredit khususnya dokumen perjanjian kredit, khususnya dokumen legalitas pengajuan kredit warkat pencairan dokumen usaha. dan analisis kredit). identitas pemilik kredit tidak usaha. memadai. kepatuhan tidak terdapat terdapat terdapat pelajaran yang kemampuan membayar kualitas kredit komponen lancar dalam perhatian kurang lancar diragukan macet khusus perjanjian perjanjian kredit. terhadap sangat mendasar kredit persyaratan pokok terhadap kredit yang dapat persyaratan pokok mempengaruhi dalam perjanjian kemampuan kredit yang dapat membayar debitur. memengaruhi kemampuan membayar debiturpenggunaan dana penggunaan sesuai dengan kurang sesuai kurang sesuai dana kurang tidak sesuai dengan dana permohonan kredit. dengan dengan sesuai dengan permohonan kredit. permohonan permohonan permohonan kredit, namun kredit, dengan kredit, dengan jumlahnya tidak jumlah yang cukup jumlah yang material. material. material. kewajaran sumber pembayaran sumber sumber sumber tidak terdapat sumber berasal dari hasil pembayaran tidak pembayaran pembayaran sumber pembayaran proyek atau usaha selalu berasal dari berasal dari selain (tidak diketahui pembayaran. kewajiban yang dibiayai hasil proyek atau hasil proyek atau dan sumber penghasilan debitur usaha yang usaha yang pembayaran bersangkutan. dibiayai dibiayai berasal dari penghasilan penghasilan selain hasil kemampuan membayar kualitas kredit komponen lancar dalam perhatian kurang lancar diragukan macet. khusus debitur debitur proyek alau bersangkutan. bersangkutan. usaha yang dibiayai penghasilan debitur bersangkutwimboitt santoso mengawasi pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap penerapan kebijakan perkreditan dan prosedurkredit berupa: penilaian terhadap penerapan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan, pemenuhan ppp, batas maksimum pemberian kredit, kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan atau debitur besar tertentu, dan penanganan kredit bermasalah, yang terdiri dari restrukturisasi kredit,kredit bermasalah yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor penyebab kredit bermasalah serta upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah, dan cc. saran dan rekomendasi dewan komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan. bprpr dengan otoritas jasa keuangan maka kualitas aset produktif yang berlaku yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bprkedua kredit bpr wajib menetapkan kualitas aset produktif dalam bentukdalam hal terdapat perbedaan kualitas aset produktif dalam bentuk kredit sebagaimana dimaksud pada bpr wajib menetapkan kualitas masing masing kredit mengikuti kualitas kredit yang paling rendah. bpr dapat tidak menetapkan kualitas yang sama untuk kredit yang diberikan kepada (satu) debitur yang sama sebagaimana dimaksud pada sepanjang debiturbunga. bpr yang tidak menetapkan kualitas yang sama untuk kredit yang diberikan kepada (satu) debitur sebagaimana dimaksud pada harus mendokumentasikan daftar yang memuat nama debitur beserta rincian yang meliputi proyek yang dibiayai, plafon dan baki debut kredit, kualitas yang ditetapkan oleh bpr, kualitas yang ditetapkan oleh bprprpaling banyak rp5. (lima miliar rupiah) dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga.debitur, dan kemampuan membayar. penetapan kualitas aset produktif dalam bentukatau |
lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. reksa dana syariah. penerbitankuti perkembangan inovasi produk investasi dan memberikan alternatif investasi syariah bagi investor, bahwa diperlukan penyesuaianntuk mendorong perkembangan industri pasar modal syarireksa danaadalah efek syariah yang ditawarkan melalui penawaran umum luar negeri dan atau diperdagangkan bursa efek luar negeri dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini.dan mekanisme pembersihan kekayaan reksa dana syariah berbentuk perserokontrak penyimpanan kekaysyariah berbentuk perseroan bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal, ketentuanmuatyangwajib: ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengajuan pernyataan pendaftaran, ketentumuacc.investasi reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektifmekanisme pembersihan kekayaan reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif dari bagian wtersebut, dan kekhusussecara tegas, dalam hal reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif dibentuk khusus bagi investor perseorangan. ketentuan yang harus dimuatmuat:,,paling sedikit meliputi kebijakan investasi yang terdiri atas: per,, sehingga nilai efek syariah berpendapatan tetap pada saat jatuh tempo paling sedikit,mengenai,efek syariah berupasyariah berbasis sukuk adalah reksa dana syariah yang. efek syariah luar negeri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: tidak:angkaditawarkan melalui penawaran umum luar negeri dan atau diperdagangkan bursa efek luar negeri, cc. informasinya dapat diakses dari indonesia melalui media massa atau situs web, dan dimuat dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah. efek syariah luar negeri sebagaimana dimaksud pada meliputi: saham: sukuk yang jatuh temponya (satu) tahun atau lebih: dan efek lainnyasebagaimana dimaksud dalam diinvestasikan pada efek syariah luar negeri, dan paling banyak 49xsyariah$ (sepuluh ribu dolar amerika serikat) atau nilai yang setara.doman pengelolaanreksa dana syariah berbasis sukuk wajibdanmanajer investasi yang mengelola reksa dana syariah berbasis sukuk yang ditawarkanpaling banyak (lima belas persen) dari nilai aktiva bersih reksa dana syariah berbasis sukuk pada setiap saatmasuk dalam penitipan kolektif lembaga penyimpanan dan penyelesaian. manajer investasi yang mengelola reksa dana syariah berbasis sukuk yang ditawarkan tidak: dan masuk dalam penitipan kolektif lembaga penyimpanan dan penyelesaian. manajer investasi sebagaimana dimaksud pada wajib memastikan bahwamemahami dan mengerti tentang struktur produk maupun risiko investasi tersebut. manajer investasi wajib meminta pernyataan tertulis dariuntuk memastikan bahwa pemegang unit penyertaan reksa dana syariah berbasis sukuk memahami dan mengerti tentang struktur produk maupun risiko investasi sebagaimana dimaksud padawajib menyampaikan permohonan pencatatan atas penerbitan reksa dana syariah berbasis sukuk yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum kepada otoritas jasa keuangan. permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada harusketerbukaan reksa dana syariah berbasis sukuk yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum.yang melakukan penempatan investasi pada sukuk yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum wajib menyampaikan laporan penempatan investasi tersebut kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah melakukan penempatan investasi. penyampaian laporan penempatan investasi sebagaimana dimaksud pada disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut: dokumen keterbukaan reksa dana syariah berbasis sukuk sebagaimana dimaksud dalam huruf yang telah memuat informasi mengenai penerbit sukuk dan sukuk yang dibeli, hasil uji tuntas atas penerbit sukuk yang ditandatangani oleh direksi manajer investasi, cc. ikhtisar keuangan ringkas penerbit sukuk untuk periode (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari (tiga) tahun, laporan hasil pemeringkatan, info memo penerbit sukuk, dan dokumen terkait penerbitan sukuk. dalam melakukan penelaahan dokumen permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam dan dokumen laporan penempatan investasi sebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan dapat: meminta manajer investasi pengelola reksa dana syariah berbasis sukuk yang tidak ditawarkan melalui penawaran umumpermohonan pencatatan dan laporan penempatan investasi. sukuk yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud huruf berupa sukuk yang diterbitkan oleh: badan usaha milik negara, atau badan hukum indonesia yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh badan usaha milik negara. reksa dana syariah berbasis sukuk yang berinvestasi pada sukuk yang diterbitkan oleh (satu) pihak wajib paling banyak (lima puluh persen) dari nilai aktiva bersih reksa dana syariah berbasis sukuk pada setiap saat. ketentuan mengenai batasan investasi pada reksa dana berbentuk perseroan dan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam dan tidak berlaku bagi reksa dana syariah berbasis sukuk. bab vi. daftar efek syariah adalah daftar efek syariahotoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitanhli syariah pasar modal yang selanjutnya disingkat asam adalah orang perseorangan yang memiliki efek danpenyertaan terbataswajib paling sedikit (satu juta) unit penyertaan dengan nilai pada investasi awal rp1. (satu miliar rupiah). dalam hal unit penyertaan reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas diterbitkan dengan menggunakan denominasi mata uang asing,sebagaimana dimaksud pada wajib paling sedikit setara dengan nilai rp1. (satu miliar rupiah) dengan menggunakan kurs tengah bank indonesia yang berlakureksa dana syariah target waktu manajer investasi yang mengelola reksa dana syariah target waktu wajib menginvestasikan dana kelalaiannya pada efek syariahotoritas jasa keuanganotoritas jasa keuangan mengenai,,yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih reksa dana syariahxii dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih reksa dana syariah pembersihan kekayaan reksa dana syariah dari dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih reksa dana syariah dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut: jasa giro dan atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensionyang penjualannya melebihi (sepuluh) hari kerja sejak: saham tidak lagi tercantum dalam daftar efekdan atau pendapatan nonhalal lainnya. dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih reksa dana syariah wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.wajib mendapatkan persetujuan dewan pengawas syariah dari manajer investasi tersebut. dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih reksa dana syariah dilarang dimanfaatkan untuk: kepentingan manajer investasi dan atau bank kustodian, kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, dan atau disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi dan atau bank kustodian. bank kustodian wajib mengungkapk. bab xiii keterbukaan informasi terkait zakat manajer investasi wajib memuat pada kontrak investasi kolektif dan mengungkapkan dalam prospektus informasi terkait ada atau tidaknya pemotongan zakat atas kekayaan reksa dana syariah yang dikelolanya. dalam hal manajer investasi melakukan pemotongan zakat, informasi yang dimuat dalam kontrak investasi kolektif dan diungkapkan dalam prospektus sebagaimana dimaksud pada wajib paling sedikit memuat tata cara pemungutan zakat, dasar perhitungan, dan badan atau lembaga amil zakat yang ditunjuk untuk mendistribusikmanajer investasi melakukan pemotongan zakat, bank kustodian wajib memuat keterbukaan informasi dalam laporan keuangan tahunan reksa dana syariah mengenai pelaksanaan pemotongan zakat sebagaimana diatur dalam bab xiv, dalam jangka waktu (seratus dua puluh) hari bursa setelah pernyataan pendaftaran, reksa dana syariah indeks, d,dalam halsyariahdan cc. membubarkan reksa dana syariahserta menyampaikan laporan pembubaran reksa dana syariah kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (sepuluh) hari bursa sejak reksa dana syariah dibubarkan yang disertai dengan: akta pembubaran reksa dana syariah dari notaris yang terdaftar otoritas jasa keuangan, dan laporan keuangan pembubaran reksa dana syariah yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar otoritas jasa keuangan, jika reksa dana syariah telah memiliki dana kelolaan. bab,j . reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, reksa dana syariah target waktu, dan il. reksa dana syariah lain sepanjang telah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab xvireksa dana syariah berbasis sukuk yang telah melakukan investasi pada sukuk yang diterbitkan oleh (satu) pihak melebihi (lima puluh persen) dari nilai aktiva bersih sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini wajib menyesuaikan komposisi portofolio investasinya berdasarkankewajiban pengungkap mulai berlaku untuk laporan keuangan tahunan reksa dana syariah tahun buku reksa dana syariah yang telah terbit sebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku namun memperbarui kontrak investasi kolektif dan prospektusnya setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku maka kewajiban pengungkapan mekanisme pembersihan kekayaan reksa dana syariah dari bagian pembersihan mengikuti ketentubitan dan persyaratan reksa danpihak yang melakukan penawaran umum reksa danadan reksa dana, kecuali diatur khusus dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini.: ketentumaksudwajib syariahpernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk perseroan, dan cc. reksa dana berbentuk perseroan lainnya, kecualiyanggelolyimpanan kekay,investasi reksa dana syariah berbentuk perseroan |
tambahan lembaran negara r.iumum dalam rangka mendorong perkembangan industri pasar modal syariah indonesia, perlu dilakukan penyempurna. penyempurnaan peraturan otoritas jasa keuangan ini dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan inovasi produk investasi maka perlu mengakomodir adanya jenis produk reksa dana yang baru serta untuk melakukan penyeragaman penggunaan dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih reksa dana syariah atas. dengan adanya penyempurnaan peraturan otoritas jasa keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan pemangku kepentingan reksa dana syariah. adapun beberapa pokok revisi peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah tersebut meliputi penyempurnaan ketentuan mengenai reksa dana syariah berbasis sukuk dan reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, penambahan jenis reksa dana syariah baru yaitu reksa dana syariah target waktu, pengaturan mengenai penggunaan dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih reksa dana syariah, serta pengaturan mengenai pemotongan zakat atas kekayaan reksa dana syariah. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasdana syariah berbasis sukuksyariah berbasis sukukterkait penerbitan sukuk antara lain perjanjian penerbitan sukuk dan perjanjian lainnya yang terkait. cukup jelas. cukup jelas. reksa dana syariah berbasis sukuk hanya dapat berinvestasi pada sukuk, baik yang ditawarkan melalui penawaran umum maupun tidak melalui penawaran umum.yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih reksa dana syariah mencakup dana yang berasal dari dana nonhalal dan dana yang bukan menjadi hak reksa dana syariah. contoh dana nonhalal antara lain pendapatan bunga. contoh dana yang bukan menjadi hak reksa dana syariah antara lain pendapatan yang berasal dari denda keterlambatan pembayaran imbalan sukuk. huruf cukup jelas huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pendapatan nonhalal lainnya antara lain: dana yang berasal dari sanksi denda (ta'zir) yang diterima reksa dana syariah, atau dana hasil pembersihcontohuntuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah antara lain: penanggulangan korban bencana, sarana penunjang lembaga pendidikan islam, cc. masjid musala dan sarana penumpangnya, pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial, sosialisasi, edukasi dan literasi pasar modal syariah, ekonomi dan keuangan syariah untuk masyarakat umum, beasiswa untuk siswa mahasiswa berprestasi dan atau kurang mampu, kegiatan produktif bagi dhuafa, dan bantuan kepada fakir dan miskin. penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih reksa dana syariah dapat dilakukan dengan menyerahkan kepada lembaga keuangan syariah, baik disalurkan melalui badan amil zakat, infak, dan sedekah atau lembaga sosial lainnya, maupun dapat disalurkan langsung oleh manajer investasi. cukup jelas. huruf contoh kepentingan manajer investasi dan atau bank kustodian antara lain: pemasaran produk dan atau membangun citra perusahaan, pendidikan dan pelatihan untuk karyawan manajer investasi dan atau bank kustodian, pembayaran pajak, dan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) huruf cukup jelas. hurufreksa danontoh sukuk yang ditawarkan indonesia melalui penawaran umum antara lain sukuk korporasi dan sukuk daerah. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka contoh sukuk yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum antara lain adalah medium term notes syariah dan commercial paperangka cukup jelas. angka cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan bagian nonhalal dari pendapatan dividen adalah hasil penggalian antara dividen yang diterima dengan cleansing factor. cleansing factor adalah hasil pembagian antara pendapatan nonhalal dengan total pendapatan laporan keuangan emiten. contoh perhitungan: pt. xyz tbk memiliki pendapatan neto sebesar rp118. (seratus delapan belas juta rupiah), pendapatan operasi lainnya sebesar rp121. (seratus dua puluh satu ribu rupiah), pendapatan bunga sebesar rp4. (empat juta rupiah), dan pendapatan klaim asuransi lainnya sebesar rp500. (lima ratus ribu rupiah). maka cleansing factor yang diperoleh adalah sebagai berikut: pendapatan nonhalal pendapatan bunga pendapatan klaim asuransi lainnya rp4. rp500. rp4. total pendapatan pendapatan neto pendapatan operasi lainnya rp118. rp121. rp122. cleansing factor pendapatan non halal total pendapatan rp4. rp122. reksa dana syariah saham amanah memiliki portofolio saham pada pt. xyz tbk, dan mendapatkan hasil pembagian dividen sebesar rp10. (sepuluh ribu rupiah). maka bagian nonhalal dari pendapatan dividen adalah sebagai berikut: bagian nonhalal dividen diterima cleansing factor rp10. rp367, sehingga manajer investasi perlu memisahkan bagian nonhalal dari pendapatan dividen sebesar rp367, (tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dalam dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih reksa dana syarireksi pada bank kustodian yang merupakan kantor cabang bank asing merupakanadalahtanpa melibatkan investor institusi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas, baik yang ditawarkan melalui penawaran umum maupun yang tidak ditawarkan melalui penawaran umum, dan efek beracun aset syariah yang memiliki arus kasdalam praktiknya tingkat penyimpangan dikenal juga dengan sebutan tracking erroari efek lainnya antara lain islamic real estate investment trusts reis), islamic asset backed securities, dan repository receipt yang sahamnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. cukup jelas. dalam praktiknya menandatangani secara penuh dikenal juga dengan sebutan full signatu |
lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. produk investasi. laporan keuangan. kontrak investasi kolektifroduk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif, bahwa untuk melindungiroduk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif, bahwa sejalan dengan program konvergensi pernyataan standar akuntansi keuangan peak) international financial reporting standard fdana investasi multi aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang selanjutnya disebutebuproduk investasi berbentuk kik terdiri atas reksa dana berbentuk kik:, kik eba: dana investasi real estat berbentuk kik, dana investasi multi aset, infra: dan produk investasi lain berbentuk kik yang ditetapkan otoritas jasa keuangan. laporan keuangan produk investasi kik sebagaimana dimaksud dalam baik laporan keuangan satu entitas maupun laporan keuangan konsolidasi, wajib disusun berdasarkan sak. dalam hal produk investasi kik memiliki pengendalian atas entitas lain, produk investasi kiroduk investasi kik dianggap memiliki pengendalian atas entitas lain jika produk investasi kik memiliki hal sebagai berikutroduk investasi kik merupakan entitas investasi, produk investasi kik wajib tidakr investasi dan bank kustodian bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan produk investasi kik. dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam produk investasi kik wajib melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman perlakuan akuntansi produk investasi kik. pedoman perlakuan akuntansi produk investasi kik sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu ketentuan akuntansi bidang pasar modal yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. pedoman perlakuan akuntansi produk investasi kiroduk investasi kisetelah berlakunya ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam perlakuan akuntansi produk investasi kiroduk investasi berbentuk kik sebagaimana dimaksud dalam sampai deng. kontrak investasi kolektifumum produk investasi seperti reksa dana, kik eba, dana investasi real estat, dana investasi multi aset, dan infra mengalami perkembangan yang sangat pesat. sejalan dengan perkembangan tersebut, akuntabilitas merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam mengelola produk investasi. salah satu wujud akuntabilitas pengelolaan dan keterbukaan informasi bagi pemangku kepentingan produk investasi adalah kewajiban produk investasi dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan. salah satu dampak dari konvergensi peak international accounting standards ias) frs adalah peak saat ini lebih berorientasi pada transaksi. akibatnya, seluruh peak yang berbasis industri telah dicabut, termasuk salah satunya adalah peak nomor tentang akuntansi reksa dana yang selama ini menjadi salah satu acuan dalam menyusun laporan keuangan reksa dana. setelah pencabutan tersebut, sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan reksa dana bertujuan umum (general purpose, termasuk juga untuk produk investasi lainnya seperti kik eba, dana investasi real estat, dana investasi multi aset, dan infra. melihat kondisi tersebut dan dalam rangka meningkatkan daya banding serta memberikan kepastian hukum bagi produk investasi kik dalam menyusun laporan keuangan, maka perlu diatur ketentuan mengenai pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan produk investasi kik bertujuan umum (general purpose) bagi reksa dana berbentuk kik, kik eba, dana investasi real estat, dana investasi multi aset, dan infra. ii. demi cukup jelas.keuangan. ojk. komite nominasi dan remunerasiransparansi proses nominasi dan remunerasi serta meningkatkan kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, perlukomite nominasi dan remunerasiterkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota direksi dan anggota dewan komisaris. nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris. remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota direksi dan anggota dewan komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota direksi dan anggota dewan komisaris. emiten atau perusahaan publik wajib memiliki fungsi nominasi dan remunerasi. bab ketentuan penutup ketentuan dalam peraturan perundang undangan lain yang mengatur mengenai komite nominasi dan remunerasilaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada wajib dilaksanakan oleh dewan komisaris. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada dewan komisaris dapat membentuk komite nominasi dan remunerasi. komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada dapat dibentuk secara terpisah. bab keanggotaan komite nominasi dan remunerasi paling kurang terdiri dari (tiga) orang anggota, dengan ketentuan: (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan komisaris independen, dan anggota lainnya yang dapat berasal dari: anggota dewan komisaris, pihak yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan, ataulainnya sebagaimana dimaksud pada huruf sebagian besar tidak dapat berasal dariyang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud pada huruf angka wajib memenuhi syarat: tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut: memiliki pengalaman terkait nominasi dan atau remunerasi, dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki emiten atau perusahaan publik tersebut. anggota direksi emiten atau perusahaan publik tidak dapat menjadi anggota komite nominasi dan remunerasi. anggota komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris. anggota komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. masa jabatan anggota komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada tidak lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. penggantian anggota komite nominasi dan remunerasi yang bukan berasal dari dewan komisaris dilakukan paling lambat (enam puluh) hari sejak anggota komite nominasi dan remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya. emiten atau perusahaan publik wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai keanggotaan dan pengangkatan anggota komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam dan mutasi mutans berlaku bagi komite nominasi dan remunerasi yang dibentuk secara terpisah oleh dewan komisaris. bab iii tugas dan tanggung jawab komite nominasi dan remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya. dalam melaksanakan tugasnya, komite nominasi dan remunerasi bertanggung jawab kepada dewan komisaris. komite nominasi dan remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang: terkait dengan fungsi nominasi: memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai: komposisi jabatan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris, membantu dewan komisaris melakukan penilaian kinerja anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi, memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris, dan memberikan usulterkait dengan fungsi remunerasi: memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai: struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, dan besaran atas remunerasi, membantu dewan komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing masing anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris. dalam melaksanakan fungsi nominkomposisi dan proses nominasi anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris, menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris, membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris, menyusun program pengembangan kemampuan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris, dan menelaah dan mengusulkdalam melaksanakan fungsi remunerstruktur remunerasi bagi anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris, menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris, dan cc. menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris. struktur remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa: gaji, honorarium, insentif, dan atau tunjangan yang bersifat tetap dan atau variabel. penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan: remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik sejenis dan skala usaha dari emiten atau perusahaan publik dalam industrinya, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja emiten atau perusahaan publikstruktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada harus dievaluasi oleh komite nominasi dan remunerasi paling kurang (satu) kali dalam (satu) tahun. dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, prosedur nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam dan wajib dijalankan oleh dewan komisaris. bab penyelenggaraan rapat rapat komite nominasi dan remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang (satu) kali dalam (empat) bulan. rapat komite nominasi dan remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila: dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota komite nominasi dan remunerasi: dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan ketua komite nominasi dan remunerasi. keputusan rapat komite nominasi dan remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. dalam hal keputusan berdasarkan musyawarahjika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman komite nominasi dan remunerasidalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. hasil rapat komite nominasi dan remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh emiten atau perusahaan publik. risalah rapat komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan secara tertulis kepada dewan komisaris. dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, rapat dengan agenda tentang nominasi dan atau remunerasi wajib diselenggarakan oleh dewan komisaris. rapat sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan secara berkala paling kurang (satu) kali dalam (empat) bulan. rapat dengan agenda tentang nominasi dan atau remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila: dihadiri mayoritas dari jumlah anggota dewan komisaris, dan salah satu dari mayoritas anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan komisaris independen. keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan musyawarahsecara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh emiten atau perusahaan publik. bab pedoman komite nominasi dan remunerasi komite nominasi dan remunerasi wajib menyusun pedoman yang bersifat mengikat bagi setiap anggota komite nominasi dan remunerasi. pedoman komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat: tugas dan tanggung jawab, komposisi dan struktur keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, penyelenggaraan rapat, sistem pelaporan kegiatan, tata cara penggantian anggota, dan masajabatan. pedoman sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh dewan komisaris. dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, pedoman pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi wajib dibuat dewan komisaris dengan ketentuan memuat paling kurang: tugas dan tanggung jawab terkait nominasi dan remunerasi, tata cara dan prosedur kerja, penyelenggaraan rapat, dan sistem pelaporan kegiatan. pedoman sebagaimana dimaksud pada wajib dituangkan dalam pedoman dewan komisaris. bab pengungkapan dan pelaporan komite nominasi dan remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankan sebagaimana dimaksud dalam dan kepada dewan komisaris. laporan sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas dewan komisaris dan disampaikan dalam rapat umum pemegang saham. emiten atau perusahaan publik wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait nominasi dan remunerasi dalam: laporan tahunan, dan situs web emiten atau perusahaan publik. informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait nominasi dan remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan emiten atau perusahaan publik paling kurang memuat: pernyataan bahwa emiten atau perusahaan publik telah memilikiinformasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait nominasi dan remunerasi yang diungkapkan dalam situs web emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud pada huruf paling kurang meliputi:dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, emiten atau perusahaan publik wajib mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan dan situs web emiten atau perusahaan publik paling kurang meliputi: penjelasan mengenai tidak dibentuknya komite nominasi dan remunerasi: dan uraian pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku. bab vii larangan setiap anggota komite nominasi dan remunerasianggota dewan komisaris yang menjadi ketua atau anggota komite nominasi dan remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota dewan komisaris |
mang keuangan. ojk. komite nominasi dan remunerasiumum dewan komisaris sebagai salah satu organ emiten atau perusahaan publik memiliki kewenangan dalam pengawasan secara umum dan atau khusus terhadap jalannya emiten atau perusahaan publik dan memberi nasihat kepada direksi. untuk membantu pelaksanaan tugasnya tersebut, dewan komisaris dapat membentuk komite, antaranya yakni komite nominasi dan remunerasi. hal ini telah diatur secara tegas dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. direksi dan dewan komisaris sebagai organ emiten atau perusahaan publik memiliki kewajiban terhadap pengurusan dan pengawasan jalannya emiten atau perusahaan publik sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang undangan yang wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dibutuhkan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris dengan kriteria yang sesuai dengan usulan dan keinginan pemegang saham, serta sejalan dengan kebutuhan emiten atau perusahaan publik. atas pemenuhan pelaksanaan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab tersebut melahirkan hak bagi anggota direksi atau anggota dewan komisaris berupa kompensasi atau remunerasi. remunerasi yang diberikan tersebut sewajarnya sesuai dengan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab serta kondisi emiten atau perusahaan publik. oleh karena itu, pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi penting dilakukan. perkembangan ekonomi saat ini menuntut peningkatan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) diantaranya melalui keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (accountable) terkait dengan proses nominasi dan remunerasi anggota direksi dan anggota dewan komisaris sehingga kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris yang meningkat dapat terwujud. transparansi ini sangat penting sebagai salah satu informasi bagi pemegang saham atau pemodal dalam mengambil keputusan investasinya dalam emiten atau perusahaan publik. melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang berdampak peningkatan kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, diharapkan akan lebih meningkatkan kepercayaan pemegang saham atau pemodal terhadap emiten atau perusahaan publik yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan terhadap industri pasar modal. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan dapat dibentuk secara terpisah adalah dapat dibentuk komite nominasi yang menjalankan fungsi nominasi terpisah dengan komite remunerasi yang menjalankan fungsi remunerasi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. anggota komite nominasi dan remunerasi tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya apabila anggota komite nominasi dan remunerasi diberhentikan berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris, dengan alasan antara lain: meninggal dunia, mengundurkan diri, ataucukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan bertindak independen adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan secara profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihakyang diberikan atas prestasi kerja. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf target kinerja ditujukan untuk direksi atau dewan komisaris yang baru menjabat pertama kali, sedangkan kinerja ditujukan untuk direksi atau dewan komisaris yang sedang menjabat. huruf cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. contoh rapat komite nominasi dan remunerasi antara lain rapat tentang rekomendasi atau evaluasi terkait nominasi dan remunerasi dan rapat tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban komite nominasi dan remunerasi. yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota komite nominasi dan remunerasikomite nominasi dan remunerasi yang hadirkeuangan. ojk. modal ventura. usaha. kelembagaantumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha perusahaan modal ventura, diperlukan penyempurnaan pengaturan perizinan usaha dan kelembagaan yang komprehensif, jelas, dan memberikbadan hukum indonesia, badan usaha asing atau lembaga asing, dihampiri dengan: akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang, daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing masing kepemilikan contoh format 28permohonan persetujuanpemisahan murni atau tidak murnananananananannlnannnann alamat dadakan tea ana nnaaana kanan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atas rencana pemisahan murni tidak murni)pt ukk kepadaisahan, rancangan akta pendirian perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah ")yang akan menerima aset, liabilitas, dan ekuitas, dan proyeksi laporan posisi keuangan perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah") yang melakukan pemisapermohonyang persetujuannya surat penerimaan pemberitahuan ) kami terima pada tanggal berjangka atas nama perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah :3laporan pelaksanaan pemisahanperusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariahraaanananananannnnnnnnnnnna alamat kakaknya nanas kana kanan melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah ) pada tanggal telah dilakukan pemisahan tidak murni perak. kepada pt. dan pt.iijjjj., dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut: aktarisalah rapat umum pemegang sahamyang menyetujui pemisahan, akta pemisahan, dan perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan surat penerimaan pemberitahuan )dari instansi berwenang, dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar, yang persetujuan surat penerimaan memberitahukannya") kami terima pada tanggal disertai dengan bukti persetujuan surat penerimaan pemberitahuan")dari instansi berwenang, yang persetujuan surat penerimaan memberitahukannya") kami terima pada tanggalyang melakukan konver perseroan komanditer ) . alamat parakizin usaha sebagai perusahaan modal ventura. akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui konversi..erusahaan modal ventura syariah, yang paling sedikit memuat: studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi:syariahmelakukan kegiatan operasionalcontoh format permohonan izin usaha sebagai perusahaan modal venturasyariah bagi perusahaan modal ventura yang telah melakukan seluruh kegiatan usahanyle') . alamat panamadari instansi berwenang, yang pengesahan persetujuannya surat penerimaan pemberitahuan?) kami terima pada tanggal. izin usaha sebagai perusahaan modal ventura, surat rekomendasi dewan pengawas syariah dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dsn mui), dan daftar kantor cabang perusahaan modal ventura (jika ada') jj. coret yang tidak perlu contoh format laporan pembubaranos tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal ventura, bersama ini kami melaporkan pembubarannganizin usaha sebagai perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah"kami dan atas perhatian bapak ibu"), kami mengucapkan terima kasih. likuidator coret yang tidak perlu contoh format 35permohonan persetujuan pembubaran karena keputusan rapat umum pemegang saham atau menurut anggaran dasar jangka waktunya berakhir ataupersetujuan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak menjad0modal ventura, bagi: nama pt koperasi perseroan komanditer ) . alamat panama kota . provinsi . teleponfancangan akta pembubaran atau rancangan perubahan aktasahamoleh pihak asing yang berbentuk lembaga keuangan: dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf angka angka dan angka bagi direksi atau yang setara dengan itu dari pemegang saham yang bersangkutan: dan surat pernyataan direksi atau yang setara dengan itu dari pemegang saha:contoh format laporan perubahan kegiatan usahaok., bagi: nama pt koperasi perseroan komanditer ) . alamat panama kota . provinsi . telepon atau rapat anggota, perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti pengesahan, yang pengesahannya kami terima pada tanggal .negara republik indonesia, dihampiri dengan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian pmv atau pvs, dan atau pemerintah daerah, dihampiri dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian pmv atau pvs, risalah rups mengenai pengangkatan anggota dps beserta rekomendasi tertulis dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dsn mui), bagi pvs, fotokopi buktimv atau pvs: bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor: contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk operasional pmv atau pvs yang memuat hak dan kewajiban para pihak:dan fotokopi nomor pokok wajib pajak (atau pvs yang dalamnya terdapat penyertaan dari badan usaha asing dan atau lembaga asing:: pedoman pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi pmv atau pvs, dan bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.maksud dalam analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf: pemeriksaan setoran modal, dan penelitian dari kinerja keuangan terhadap lembaga keuangan lain yang berada pada kepemilikan psp yang samakepada pemohon. pmv atau pvsmv atau pvsdilakgiatan usaha modal ventura usaha modal ventura syaripmv harus menggunakan nama pmv yang dimulai dengan bentuk badan usaha dan memuat kata ventura. pvs harus menggunakan nama pvs yang dimulai dengan bentuk badan usaha dan memuat kata ventura syariah. penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada bagi pmv atau bagi pvs berbentuk badan hukum perseroan terbatas harus juga memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perseroan terbatas. nama pmv atau pvs wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor pmv atau pvs. bagian ketiga permodalan pmv50. (lima puluh miliar rupiah), badan hukum koperasi, memiliki modal disetor paling sedikit rp25. (dua puluh lima miliar rupiah): atau badan usaha perseroan komanditer, memiliki modal disetor paling sedikit rp25. (dua lima puluh miliar rupiah). pvs20. (dua puluh miliar rupiah): badan hukum koperasi, memiliki modal disetor paling sedikit rp10. (sepuluh miliar rupiah): atau badan usaha perseroan komanditer, memiliki modal disetor paling sedikit rp10. (sepuluh miliar rupiah)mv pada salah satu bank umum atau bank umum syariah indonesia. total kepemilikan asing pada pmv atau pvs yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung paling tinggi (delapan puluh lima persen) dari modal disetor. pmv atau pvs hanya dapat memperdagangkan sahamnya bursa efek paling tinggi (delapan puluh lima persen) dari modal disetor pmv atau pvs yang bersangkutan. bagi pmv atau pvs yang memperdagangkan sahamnya bursa efek, paling rendah (lima belas persen) dari total modal disetor pmv atau pvs, wajib tetap dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara indonesia, pemerintah pusat, dan atau pemerintah daerah. bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum indonesia, badan usaha asing, dan atau lembaga asing, jumlah penyertaan langsung pada pmv atau pvs ditetapkan paling tinggi sebesar ekuitas pemegang saham. jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada wajib dipenuhi pada saat badan usaha atau lembaga yang bersangkutan melakukan: penyetoran modal pendirian pmv atau pvs: perubahan pemegang saham pmv atau pvs: dan atau cc. penambahan modal disetor pmv atau pvs. ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku bagi pemegang saham pmv atau pvs. bagi pemegang saham pada saat melakukan penyertaan langsung pada pmv atau pvs, jumlah penyertaan langsung yang dilakukan harusbab iii struktur organisasi pmv dan pvs wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi: administrasi dan pembukuan, analisis kelayakan usaha modal ventura atau usaha modal ventura syariah, cc. manajemen risiko dan pengendalian internal, pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan portofolio investasi: dan penerapan pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada wajibcara tertulis. bab sumber daya manusia bagian kesatu penggunaan tenaga kerja asing pmv dan pvssatu tingkat bawah direksi: penasihat, atau konsultanmv dan pvs yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada wajib menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pegawai pmv atau pvsmv atau pvs. pmv dan pvs yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada wajib terlebih dahulu melaporkan kepada ojk paling lama (tiga puluh) hari kerja sebelum tenaga kerja asing dimaksud dipekerjadan rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing. bagian kedua pengembangan tenaga kerja pmv dan pvs wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerjakeanggotaan pada asosiasi pmv dan pvs wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi pmv dan pvs indonesia yang mendapatkan pengakuan dari ojkelaksanaan kegiatan asosiasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada ojk paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. bab unit usaha syariah bagian kesatu pembentukan uus pmv yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk uus. uus sebagaimana dimaksud pada wajib mempunyai pembukuan terpisah dari pmv. bagian kedua modal kerja uus uus harus mempunyai modal kerja pada saat pembentukannya paling sedikit rp10. (sepuluh miliar rupiah). modal kerja sebagaimana dimaksud pada harus disisihkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama pmv dan ditempatkan pada salah satu bank umum syariah indonesia. bagian ketiga perizinan uus uus sebagaimana dimaksud dalam wajib terlebih dahulu memperoleh izin uus dari ojk. untuk memperoleh izin uus sebagaimana dimaksud pada direksi pmv harus mengajukan permohonan pembentukan uupembentukan uus sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri dengan dokumen: perubahan anggaran dasar yang mencantumkan: salah satu maksud dan tujuan pmv yaitu melakukan kegiatan usaha modal ventura syariah:: fotokopi bukti setoran modal kerja dalam bentuk deposito berjangka atas nama pmvmv: data dps berupa: risalah rups mengenai pengangkatan dps: rekomendasi dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dsn mui)dan surat pernyataan yang menyatakan tidak tercatat dalam daftar kredit macetmv, dokumen pelaporan penggunaan akad yang digunakan dalam kegiatan usaha modal ventura dan rencana kerja uussistem dan prosedur kerja: jumlah dan susunan personalia: dan proyeksi arus kas bulanan selama (dua belas) bulanbagi pmv yang telah melakukan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebelum peraturan ojk ini diundangkan, wajib menyampaikan permohonan izin uus sebagaimana dimaksud pada paling lama (enam) bulan sejak peraturan ojk ini diundangkan, dihampiri dengan dokumen: surat keputusan direksi mengenai penempatan modal kerja pada uus, surat pencatatan perubahan anggaran dasar pmv dalam rangka pembentukan uus dari menteri keuangan atau ojk, daftar kantor cabang pmv yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, disertai dengan fotokopi surat pencatatan pelaporan dari menteri keuangan atau ojk, dan dokumen pendukungpmv yang mengajukan permohonan izin uus sebagaimana dimaksud pada dan belum memiliki surat pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf maka pmv harus melampirkan dokumen pengganti berupa: anggaran dasar yang memuat maksud dan tujuan perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah disertai bukti persetujuan dan atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang, dan surat rekomendasi dps dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dsn mui). dalam memproses permohonan izin pembentukan uus, ojk melakukan: analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam atau analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam hurufpembentukan uus paling lama (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan izin pembentukan uus sebagaimana dimaksud dalam atau diterima secara lengkap. penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada disertai dengan alasan penolakan. uus wajib melakukan kegiatan usaha paling lama (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin pembentukan uus ditetapkan. uus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kepada ojk paling lama (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha uus. pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada dilakukan dokumen: daftar perjanjian kegiatan usaha modal ventura syariah yang telah dilakukan, dan fotokopi perjanjian kegiatan usaha modal ventura syaritercatat dalam daftar kredit macet, tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada pmv yang sama, kecuali pimpinan uus adalah direksi:dan cc. mempunyai keahlian dan atau pengalaman bidang jasa keuangan syariah. pmv yang mempunyai uus wajib melaporkan perubahan pimpinan uus kepada ojkhampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf bagian kelima kantor cabang unit syariah pmv yang mempunyai uus wajib melaporkan pembukaan kantor cabang unit syariah kepada ojk paling lama (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan kantor cabang unit syariah. pelaporan pembukaan kantor cabang unit syariah unit syariah, dan nama pimpinan kantor cabang unit syariah serta jumlah karyawan. pmv yang mempunyai uus wajib melaporkan perubahan alamat kantor cabang unit syariah kepada ojk paling lama (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan alamat kantor cabang unit syariah. pelaporan perubahan alamat kantor cabang unit syariah sebagaimana dimaksud pada harus diajukan olehmv yang mempunyai uus wajib melaporkan penutupan kantor cabang unit syariah kepada ojk paling lama (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan kantor cabang unit syariah. laporan penutupan kantor cabang unit syariah sebagaimana dimaksud pada disampai: bukti pemberitahuan rencana penutupan kantor cabang unit syariah: dan bukti penyelesaian hak dan kewajiban pihak terkait. pmv yang mempunyai uus dapat membuka kantor selain kantor cabang unit syariah dengan wajib terlebih dahulu melaporkan kepada ojk paling lama (sepuluh) hari kerja tanggal pembukaan kantor selain kantor cabang unit syariah. pelaporan pembukaankantor selain kantor cabang unit syariah dilarang memberikan persetujuan perjanjian usaha modal ventura syariah kepada pasangan usaha, kecuali memberikan kegiatan usaha pelayanan jasa. perubahan alamat dan atau penutupan kantor selain kantor cabang unit syariah wajib dilaporkan oleh direksi kepada ojk paling lama (sepuluh) hari kerja sejak tanggal perubahan alamat dan atau penutupan kantor. pelaporan perubahan alamatbagian keenam penutupan uus pmv dapat menutup uus dengan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penutupan uus kepada ojk paling lama (tiga puluh) hari kerja sebelum penutupan dilakukan. pmv yang akan menutup uus wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada pasangan usaha mengenai: rencana penutupan uus, dan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban pasangan usaha dan pemberi dana yang berkepentingan.pasangan usaha dan pemberi dana yang berkepentingan. pelaporan rencana penutupan uus sebagaimana dimaksud dalam harus diaju dokume sebagaimana dimaksud dalam huruf a,:dalam huruf dan cc. bukti penyelesaian keberatan dari pasangan usaha dan pemberi dana yang berkepentingan, apabila terdapat keberatan dari pasangan usaha danpembentukan uus. bagian ketujuh pemisahan uus pmv yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memisahkan uus menjadi pvs dengan cara mendirikan badan hukum perseroan terbatas apabila nilai aset uus telah mencapai paling sedikit (lima puluh persen) dari total aset pmv induknya berdasarkan laporan bulanan terakhir yang disampaikan kepada ojk. pemisahan uus menjadi pvs dengan cara mendirikan badan hukum perseroan terbatas wajib dilakukan pmv dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan sejak terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud padasen) dari total aset pmv induknya, kondisi dimaksud tidak menghilangkan kewajiban pmv untuk melakukan pemisahan uus sebagaimana dimaksud pada pmvjk ini dan ketentuan peraturan perundang undangan. pvs hasil pemisahan sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi ketentuan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam pada saat pendirianny atau dalam bentuk lain yang diperkenankan berdasarkan ketentuamodal dari para persero perseroan komanditer. ekuitas: bagi pmv atau pvs berbentuk badan hukum perseroan terbatas,adalah penjumlahan dari: modal disetor: tambahan modal disetor, terdiri atas: ago dibagi saham, peraturan perundang undangan dan sesuai standar akuntansi. bukti pemenuhan modal disetor sebagaimana dimaksud pada harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan izin usahajk ini dan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii kantor cabang pmv atau pvs dapat membuka kantor cabang seluruh wilayah republik indonesia. pmv atau pvs wajib melaporkan pembukaan kantor cabang kepada ojk paling lama (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan kantor cabang. pelaporan pembukaan kantor cabang, dan nama pimpinan kantor cabang serta jumlah karyawan. penutupan kantor cabang pmv atau pvs wajib dilaporkan ojk. laporan penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh direksi pmv atau pvs disertai dengan alasan penutupanpaling lama (sepuluh) hari kerja setelah penutupan kantor cabang dilaksanakan dengan disertaibab vii pelaporan bagian kesatu pelaporan perubahan anggaran dasar (l) pmv atau pvsmv atau pvs berbentuk badan hukum koperasiahkan oleh instansi yang berwenang atau disetujui rups. pmv atau pvs berbentuk badan usaha perseroan komanditertanggal akta perubahan anggaran dasar yang dibuat hadapan notaris. perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada atau meliputi perubahan: maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pmv atau pvs, nama pmv atau pvs: perubahan badan usaha perseroan komanditer menjadi badan hukum perseroan terbatas: pengurangan modal disetor bagi pmv atau pvs,: dan atau penambahan modal disetor bagi pmv atau pvs. dalam hal perubahanjk mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura, maka pmv atau pvs wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan dimaksud. pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha modal ventura atau usaha modal ventura syariahcontoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan, dalam hal terjadi perubahan kegiatan usaha. pelaporan perubahan namanomor pokok wajib pajak (npp) atas nama pmv atau pvs yang baru. pelaporan perubahan badan usaha perseroan komanditer menjadi badan hukum perseroan terbatadan nomor pokok wajib pajak (npp) atas nama pmv atau pvs yang baru. pelaporan pengurangan modal disetordanperubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang. penambahan modal disetor bagi pmv atau pvs sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat dilakukan dalam bentuk: setoran tunai, konversi pinjaman menjadi setoran modal: konversi laba ditahan menjadi setoran modal, dan atau dividen saham. pelaporan penambahan modal disetoratau laporan keuangan pmv atau pvspinjaman dan atau laba ditahan bagi pmv atau pvs. surat pernyataan pemegang saham, anggota koperasi,, dan kejahatan keuangan dalam hal penambahan modal dilakukan dalam bentuk setoran tunai sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam hal pemegang saham berupa badan hukum indonesia, badan usaha asing atau lembaga asing:mv atau pvs adalah orang perseorangan, dan rencana bisnis (business plan) dan langkah langkah pmv atau pvs dalam penggunaan penambahan modal disetor. bagian kedua pelaporan perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan anggota dps pmv atau pvs yang melakukan perubahan: anggota direksi anggota dewan komisaris: dan atau cc. pemegang saham,elaporan perubahan anggota direksi dan atau dewan komisaris pmv atau pvs sebagaimana dimaksud pada huruf danataupemegang sahambagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufpmv atau pvshuruf: dan atau terdapat perubahan psp. pvs dan uus wajib melaporkan perubahan susunan dps kepada ojk paling lama (lima belas) hari kerja sejak pengangkat dari peraturan ojk ini. pelaporan sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri dengan risalah rups mengenai pengangkatan anggota dps disertai dengan surat rekomendasi dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dsn mui. bagian ketiga laporan kegiatan usaha baru pmv atau pvs wajib melaporkan setiap kegiatan usaha baru yang akan dilaksanakannya kepada ojk. pelaporengan dokumenusaha baru.bagaimana dimaksud dalam huruf terkait dengan kegiatan usaha baru yang akan dilakukan. cc. contoh formulir mv atau pvs. pmv atau pvs dapat melakukan kegiatan usaha baru dengan memenuhi persyaratan: tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat, dan tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha oleh ojk. bagian keempat laporan perubahan alamat pmv atau pvs wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat dan atau kantor cabang secara tertulis kepada ojk paling lama (sepuluh) hari kerja terhitungpenggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan bagian kesatu penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan pmv atau pvs dapat melakukan: penggabungan: peleburan, atau:berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah selisih antara jumlah aset dengan liabilitas pmvkantor cabang adalah kantor dari pmv atau pvs yang memiliki kewenangan untuk menyetujui perjanjian kegiatan usaha yang dilakukan pmv atau pvs kepada pasangan usaha dan atau debitur. pengambilalihpmv atau pvs berbentuk badan hukum yang sama. penggabungan atau peleburan hanya dapat dilakukan antara pmv dengan pmv lainnya atau antara pvs dengan pvs lainnya. pengambilalihan terhadap pmv atau pvs sebagaimana dimaksud pada huruf wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan pmv atau pvs yang akan melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan kepada ojk untuk mendapatkan persetujuan. permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud padaencana akta risalah rups: rencana akta penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan: cc. rencana daftar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi pmv atau pvs yang akan melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihanmv atau pvs yang akan melakukan pengambilalihan: laporan keuangan terakhir pmv atau pvs yang telah diaudit: laporan keuangan performa dari pmv atau pvs hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan: data pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam hurufpinjaman, kegiatan pencucian uang (money laundering), dan kejahatan keuangan, bagi pmv atau pvs yang akan melakukan pengambilalihan, rencana bisnis (business plan) dan langkah langkah pmv, atau pvs setelah dilakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf bagi pmv atau pvs baru hasil peleburan. dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada dan ojk melakukan: penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada analisis kelayakan atas rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan: dan. persetujuan atau penolakan atas permohonan penggabungan, peleburan, dan pengambilalitelah mendapatkan persetujuan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan dari ojk harus melaksanakan penggabungan, peleburan, ataujk. dalam hal realisasi rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada maka surat persetujuan ojk menjadi tidak berlaku. pmv atau pvs yang menerima penggabungan wajib melaporkan penggabunghasil peleburan wajib melaporkan peleburyang diambil alih wajib melaporkan pengambilalihan secara tertulis kepada ojk paling lama (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal akta pengambilalihan yang dibuat hadapan notaris. pelaporan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada danuntuk penggabungan: akta perubahan anggaran dasar pmv atau pvs yang menerima penggabungan yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang: akta penggabungan yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang,nggabungkan diri tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang. untuk peleburan: akta risalah rups, akta peleburan yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang, akta pendirian pmv atau pvs hasil peleburan yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang: daftar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam hurufleburkan diri tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang. pelaporan pengambilalihperubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang, dan akta pengambilalihan. berdasarkan pelaporan penggabungnggabungkan diri. berdasarkan pelaporan peleburleburkan diri, cc. memberikan persetujuan atau penolakan izin usaha kepada pmv atau pvs yang merupakan hasil peleburan: pemberian persetujuan atau penolakan izin usaha dalam peleburan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan paling lama hari kerja setelah pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf diterima lengkap. dalam hal ojk menolak untuk menetapkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf penolakan tersebut disertai dengan penjelasan secara tertulis. sebelum persetujuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan, pmv atau pvs dilarang menjalankan kegiatan usaha modal ventura. bagian kedua pemisahan pmv atau pvs:lain yang menerima peralihan: dan pmv atau pvs: lain yang menerima peralihan, dan pmv atau pvs yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada. pmv atau pvs yang melakukan pemisahan murni atau tidak murni sebagaimana dimaksud pada wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemisahan dari ojk. permohonan untuk memperoleh persetujuan pemisahan murni atau tidak murni sebagaimana dimaksud pada harus diajukan oleh direksi pmv atau pvs yang akan melakukan pemisahancangan akta pemisahan, rancangan akta pendirian pmv atau pvs yang akan menerima aset, liabilitas, dan ekuitas, dan cc. proyeksi laporan posisi keuangan pmv atau pvs yang melakukan pemisahan. persetujuan atau penolakan atas permohonan pemisamelakukan pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada huruf tetap dapat melakukan kegiatan usaha modal ventura atau usaha modal ventura syariah. a7 pmv atau pvs dapat melakukan pemisahan murni sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan cara mendirikan pmv atau pvs baru. pmv atau pvs baru sebagaimana dimaksud padapada harus mengajukan permohonan izin usaha kepada ojk paling lama (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal akta pemisahan yang dibuat hadapan notarispadapmv atau pvs dapat melakukan pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan cara: mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas pmv atau pvs dengan mendirikan pmv atau pvs baru, atau mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas pmv atau pvs kepada pmv atau pvs lain yang telah memperoleh izin usaha. pmv atau pvs yang melakukan pemisahan tidak murni setelah memperoleh persetujuan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam wajib melaporkan pelaksanaan pemisahan secara tertulis kepada ojk paling lama (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan pemisahan diperoleh. pelaporan pelaksanaan pemisahan sebagaimana dimaksud pada harusrisalah rups yang menyetujui pemisahan, akta pemisahan, dan cc. perubahan anggaran dasar yang disahkan atau disetujui oleh instansi berwenang, dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar. dalam hal pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap uus, berdasarkan pelaporan pelaksanaan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ojk mencabut izin uus. pmv atau pvs baru sebagaimana dimaksud dalam hurufdalam huruf harus mengajukan permohonan izin usaha kepada ojk. ojk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam harus diaj sebagaimana dimaksud dalam kecuali dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf digantikan dengan dokumen lainnya dengan ketentuan dokumen dimaksud menunjukkan pemenuhan ketentuan permodalan pmv atau pvs. pemrosesan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam dan serta pemberian persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam dan bagi pmv atau pvs baru hasil pemisahan berlaku mutasi mutans ketentuan dalam bagian ketiga pemenuhan ketentuan lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pmv atau pvs yang menerima penggabungan, hasil peleburan, pengambilalihan, dan yang menerima peralihan wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan ojk ini. bab konversi pmv menjadi pvs pmv dapat melakukan konversi menjadi pvs dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari ojk. untuk memperoleh izin usaha dalam rangka konversi sebagaimana dimaksud pada direksi pmv harus mengajukan permohonan izidalam rangka konversi sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri dengan dokumen: izin usaha sebagai pmv: risalah rups mengenai pengangkatan anggota dps: akta risalah rups yang menyetujui konversi,vsvs melakukan kegiatan operasional. kantor cabang unit syariah adalah kantor yang bertanggung jawab secara langsung kepada uus dan mempunyai kewenangan untuk menyetujui perjanjian kegiatan usaha modal ventura syariah kepada pasangan usaha. peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh (dua) atau lebih pmv atau pvs untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan (satu) pmv atau pvs baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari pmv atau pvs yang meleburkan diri dan status badan hukum pmv atau pvsatau lebih pmv atau pvs untuk menggabungkan diri dengan pmv atau pvs lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari pmv atau pvs yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada pmv atau pvs yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum pmv atau pvsmv atau pvs yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas pmv atau pvs tersebut. pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pmv atau pvs untuk memisahkan usaha yang mengakibatkanataugi pmv yang telah melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebelum berlakunya peraturan ojk ini diundangkan, direksi pmv wajib menyampaikan permohonan izin usaha sebagai pvs dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun sejak peraturan ojk ini diundangmohonan izin sebagai pvs sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri dengan dokumen: izin usaha sebagai pmv, cc. surat rekomendasi dps dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dsn mui): dan daftar kantor cabang pmv (jika ada). dalam memproses permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam dan ojk melakukan: analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam atau studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf angkausaha paling lama (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam atau diterima secara lengkap. dalam hal ojk menyetujui permohonan izin usaha, ojk mengubah izin usaha pmv menjadi pvs. dalam hal ojk menolak permohonan izin usaha, penolakan tersebut disertai dengan penjelasan secara tertulis. bab pencabutan zin usaha pencabutan izin usaha pmv atau pvs dilakukan oleh ojk. pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam hal atau pvs: bubar karena pailit atau penetapan pengadilan: bubar karena keputusan rups atau menurut anggaran dasar jangka waktunya berakhir, atau cc. melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi pmv atau pvs. sebelum pencabutan izin usaha ditetapkan oleh ojk, pmv atau pvs yang akan dicabut izin usahanya karena bubar sebagaimana dimaksud pada huruf atau melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf wajib melakukan penyelesaian kewajibannya kepada seluruharilam hal pmv atau pvs bubar karena pailit atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf likuidator atau penyelesaian harus melaporkan pembubaran tersebut kepada ojk paling lama (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan atau penetapan pembubaranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ojkizin usaha sebagai pmv atau pvsakan melakukan pembubaran karena keputusan rups atau menurut anggaran dasar jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf atau akan melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi pmv atau pvs sebagaimana dimaksud dalam huruf harus mendapatkan persetujuan dari ojk. permohonan persetujuan pembubaran karena keputusan rups atau menurut anggaran dasar jangka waktunya berakhir atau perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan oleh direksi pmv atau pvmv atau pvs yang telah memperoleh persetujuan pembubaran dari ojk sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan perubahan kegiatan usaha paling lama (dua puluh) hari kerjaisalah rupstelah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata ventura atau ventura syariah dalam nama perusahaan. bab xii penegakan kepatuhan bagian kesatu pemberitahuan pmv atau pvs yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan dan atau dan atau pvs yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:atau pvs yang menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam bab bentuk badan usaha, lain usaha, dan permodalan bagian kesatu bentuk badan usaha pmv dan pvs harus didirikan dalam bentuk badan usaha: perseroan terbatas, koperasi, atau cc. perseroan komanditer. pmv dan pvs yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf sahamnya dimiliki oleh: warga negara indonesia, badan hukum indonesia, badan usaha asing atau lembaga asing, negara republik indonesia: dan atau pemerintah daerah. ketentuan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada untuk pmv dan pvs yang tercatat bursa efek mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal. ketentuan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk pmv dan pvs yang berbentuk badan hukum koperasi mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengoperasian. pmv dan pvs yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer paling banyak didirikan oleh (dua puluh lima) persero. dan dan dan dan atau v ketentuan peralihan pmv yang telah mendapatkan izin usaha sebelum peraturan ojk ini diundangkan maka izin usaha sebagai pmv dinyatakan masih berlaku. ketentuan mengenai penggunaan namanama. ketentuan mengenai batasan kepemilikan asingmodal, perubahan komposisi pemegang saham, dan atau perubahan pemegang saham. bagi pmv yang melebihi batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam sebelum peraturan ojk ini diundangkan dan melakukan perubahan modal, perubahan komposisi pemegang saham, dan atau perubahan pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan berlaku sejak tanggal desember pmv yang telah memperoleh izin usaha sebelum peraturan ojk ini diundangkan dan telah memperdagangkan sahamnya bursa, tidak wajib memenuhi ketentuan dalam bagi pmv yang telah memperoleh izin usaha sebelum peraturan ojk ini diundangkan, ketentuan mengenai struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pengembangan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuan mengenai keanggotaan pada asosiasi sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan berlaku (dumv berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang perusahaan modal ventura dinyatakan tetap sah dan berlaku. pmvcontoh format permohonan izin usahperusahaan modal ventura syariah): nama pt koperasi perseroan komanditer ) . alamat pangperseroan komanditer ) . termasuk anggaran dasar terakhiryang pengesahan persetujuannya surat penerimaan pemberitahuan pendaftaran") kami terima pada tanggal:anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pedomantata kelola perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah '). coret yang tidak perlu contoh format laporan pelaksanaanmodal ventura perusahaan modal ventura syariah") kepada pt koperasi perseroan komanditer?) ., dengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan kegiatan modal ventura modal ventura berdasarkan prinsip syariah") pada tanggal. sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan: fotokopi perjanjian kegiatan usaha modal ventura usaha modal ventura berdasarkan prinsip syariah )mempekerjakmv pvs?) kepada pt koperasi perseroan komanditer") ., dengan ini dilaporkan bahwa kami akan mempekerjakan tenaga kerja asing pada tanggal . sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaika dan rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerjapermohonan izin pembentukpembukaan unit usaha syariah: salah satu maksud dan tujuan perusahaan modal ventura yaitu melakukan kegiatan usaha modal ventura syariah, dan wewenang dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, disertai dengan bukti persetujuan danfatau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang, yang persetujuannya surat penerimaan pemberitahuan") kami terima pada tanggal.j fotokopi bukti setoran modal kerja dalam bentuk deposit berjangka atas nama perusahaan modal venturanit usaha syariah, surat keputusan direksi perusahaan modal ventura yang menyetujui penempatan modal kerja pada unit usaha syariah disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya, data dewan pengawas syariah berupa: risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengangkatan dewan pengawas syariah. rekomendasi dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dsn mui). fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (ktp) atau paspor yang masih berlaku. fotokopi nomor pokok wajib pajak (npp). daftar riw hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna ukuran cm, dan fi. surat pernyataan yang menyatakan tidak tercatat dalam daftar kredit macet, data pimpinan unit usaha syariah, meliputinit usaha syariah, dan bukti keahlian, pelatihan, dan atau pengalaman bidang keuangansyariah,, laporan keuangan awal unit usaha syariah yang terpisah dari kegiatan usaha perusahaan modal ventura: dokumen pelaporan penggunaan akad yang digunakan dalam kegiatan usaha modal ventura berdasarkan prinsipdan rencana kerja unit usaha syariahcc. sistem dan prosedur kerja, jumlah dan susunan personalia, dan proyeksi arus kas bulanan selama (dua belas) yang dimulai sejak unit usaha syariahbagian kedua izin usaha setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha pmv atau pvs wajib mendapatkan: akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh atau didaftarkan padadengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan modal ventura berdasarkan prinsip syariah pada tanggal . sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan: daftar perjanjian kegiatan usaha modal ventura berdasarkan prinsip syariah yang telah dilakukan, dan fotokopi perjanjian kegiatan usaha modal ventura berdasarkan prinsip syari . coret yang tidak perlu contoh format 6laporan pembukacabang pan syarah muntah karyawan loo das7laporan perubahan alamatcabang unit syariah kamikantor cabang unit syariah yang beralamat . dengan alasan . sebagaikelengkapan data, terlampir kami sampaikan1bu ),9laporan pembukaankantor selainselain kantor cabang unit syariah in last.|10laporan perubahan alamatselain kantor cabang unit syariahnutupunit usaha syariah yang beralamat . dengan alasan . sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir kami sampaika,, dan bukti penyelesaian keberatan dari pasangan usaha dan pemberi dana yang berkepentingan'), kami mengucapkan terima kasih. direksi pt koperasi perseroan komanditer) lo. coret yang tidak perlu persyaratan ini disampaikan jika terdapat keberatan dari pasangan usaha dan pemberi dana yang berkepentingan. contoh format 12laporan pembukaan kantor cabangdkkaaaa kana kanak kanan melaporkanbahwa kami telah membuka kantor cabang pada tanggal . sebagaikelengkapan data, terlampir kami sertakan informasi sebagai berikut: data alamat lengkap kantor cabang: dan nama pimpinan kantor cabang serta jumlah karyawkanan akan anna nana aaaaaa melaporkan pelaksanaan penutupan kantor cabang sebagai berikut: nomor dan camat tanggal surat (termasuk nama kota kabupaten alasan penutupan pencatatan dan kantor cabang provinsi) last.| sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir kami14laporan perubahan maksud dan tujuansertaenanananananananaa aan melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham rapat anggota ) tanggal., telah dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, sebagai berikut: isi sebelum isi setelah asa perubahan perubahna akta risalah rapat anggota dan atau perubahan anggaran dasar" ): perubahan anggaran dasar"").dan contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan)jadi perubahan kegiatan usaha. baik secara langsung maupun tidak langsung dan daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham, bagi pmv atau pvs berbentuk badan hukum perseroan terbatas: daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi pmv atau pvs berbentuk badan hukum koperasi, atau daftar persero berikut jumlah modal yang disetorkan, bagi pmv atau pvs berbentuk badan usaha perseroan komanditer, cc. data anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dps (jika ada)dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran cm, surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:contoh format 15laporan perubahan namwoo. alamat dakakanatanana aan aan melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham rapat anggota ) tanggal .,telah dilakukan perubahan anggaran dasarperusahaan mengenai nama, sebagai berikut: nomer dan tanggal surat keputusan izin usaha nama lama nama baru perusahaan modal venturaenanananaaa akta risalah rapat anggota dan atau perubahan anggaran dasar"): perubahan anggaran dasar " ):berkenaan dengan hal tersebut atas kami mohon kepada bapak ibu") untuk menetapkan perubahan keputusan ojk izin usaha dari pt koperasi perseroan komanditer?) loco. kepada pt koperasi perseroan komanditer") lo. coretan tidak perlu &) persyaratan ini disampaikan bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas # badan usaha perseroan komanditer menjadi badan hukum perseroan terbatasp. alamat parakan kota . provinsi . teleponffax :. email panama melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham rapat anggota ) tanggal. telah dilakukan perubahan badan usaha perseroan komanditer menjadi badan hukum perseroan terbatas, yang semula: nama perseroan komanditer lok alamat tanaman nana bacaan aan, kami mengucapkan terima kasih. direksi coret yang tidak perlu b4 contoh format 17laporan pengurangalamat kanan akan anna manakalpengurangan modal, sebagai berikut: sebelum setelah permodalan perubahan perubahan bagi pmv pvs$): modal dasar dan dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut: total nilai saham nama pemegang total nilai saham sebelum perubahan saham setelah perubahan rp) rp) nan sepoooooo adapun alasan pengurangan modal tersebut adalahpenataan akta risalah rapat anggota dan atau perubahan anggaran dasar": dan perubahan anggaran dasar") persyaratan ini disampaikan bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas ##status perseroaacanananananannananananna alamat dnamaananananana banana nana ana melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham tanggal keeememeeea, telah dilakukan perubahan anggaran dasarperusahaan mengenaistatus perusahaan perseroan terbatas tertutup terbuka'), sebagai berikut: isi laporan penambahadakan naa melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham rapat anggota ) tanggal bc. telah dilakukan perubahan anggaran dasarperusahaan mengenai penambahan modal, sebagai berikut: sebelum setelah bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas: modal dasar dea ben dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut): nama pemesan total nilai saham total nilai saham sang sebelum perubahan setelah perubahan saham too teekta risalah rapat anggota dan atau perubahan anggaran dasar" ): perubahan anggaran dasar"), bukti penambahan modal yaitu: fotokopi bukti setoran pelunasan modal disetor), atau laporan keuangan perusahaan modal ventura atau perusahaan modal ventura syariahkonversi pinjaman dan atau laba ditahan bagi perusahaan modal ventura atau perusahaan modal ventura syariahyang berbentuk badan hukum perseroan terbatas"), s5. surat pernyataan pemegang saham, anggota koperasi| dan kejahatan keuangan dalam hal penambahan modal dilakukan dalam bentuk setoran tunai), laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan terkonsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhirerusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah?) adalah orang perseorangan, dan rencana bisnis business plan) dan langkah langkah perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah'$###) persyaratan ini disampaikan jika terjadipenambahan modal disetor berbentuk uang ###)dalam hal pemegang saham berupa badan hukum indonesia, badan usaha asing atau lembaga asing contoh format laporan perubahan direksi dan atau dewan komisarisonamanananananana banana nana annjanggota direksi dan atau dewan komisaris ) yaitu: pol sebelum perubahan setelah perubahan komisaris direktur akta risalah rapat anggota dan atau perubahan anggaran dasar ), dan perubahan anggaran dasar"), . coretanpersyaratan ini disampaikan bagi perusahaan yang berbadan usaha perseroan komanditer contoh format 21laporan perubahan pemegang saham.cbooo woo alamat donamaaanananana banana nana aan melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang sahamtanggal kekekalan, telah dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan mengenai pemegang saham,sebagai berikut:( rp) saham saham ( rp)banana aan aktarisalahrapatanggotadan atauperubahananggarandasar "), perubahan anggaran dasar "): akta pemindahan hak atas saham), data pemegang saham' ""): dan suratpernyataan pemegang sahamyangmenyatakanbahwauangyangdig unakanuntukmembelisaham perusahaan modal venturaatau perusahaan modal ventura syariahtidakberasaldarikegiatanpencucianuang( money aunderingkankejahatankeuangan " dan surat keterangan atau bukti tertulis berpengalaman bidang pmv, pvs,dan atau lembaga keuangan lainnya selama (dua) tahun bagi salah satu direksi: data pemegang saham atau anggota: fotokopi nomor pokok wajib pajak (npp): fotokopi surat pemberitahuan (spt) tahunan pajak untuk (satu) tahun terakhir dan kejahatan keuangandireksi pt koperasi perseroan komanditer). persyaratan ini disampaikan jika terjadi pemindahan hak atas sahams# dapat pemegang saham baru persyaratan ini disampaikan jika terjadi jual beli saham contoh format laporan perubahan susunan dan kedudukan dewan pengawasedkakaakanakan aanmengenaisusunan dan kedudukan anggota dewan pengawas syariah yaitu: sebelum perubahan setelah perubahan last sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikandisertai dengan surat rekomendasi dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dsn mui23laporan kegiatan usahamaananananana banana nana ana melaporkan bahwa kami akan melaksanakan kegiatan usaha baru yaitupenyertaan saham equity participation) investasi penyertaan saham penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (gusi equity participation) investasi melalui pembelian obligasi syariah konversi investasi berdasarkan prinsip bagi hasil pembiayaan usaha produktif pelayanan jasa kegiatan usaha lain ). untuk melengkapi laporan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen dokumen sebagai berikutmelakukan kegiatan usaha baru. struktur organisasiterkaitdengan kegiatan usaha baru yang akan dilakukan: dan contoh formulirerusahaan modal ventura atau perusahaan modal ventura syariahlaporan inirubahanalamat kantor pusat dan atau kantor cababersama ini kami laporkan bahwa kantor pusat cabang") kami di. telah berubah dengan data sebagai berikut: alamat lama parakan telepon ana alamat baru") pampermohonan persetujuan penggabungan, peleburan, atauio. alamat dnamananananananananananan anna anna menyampaikan permohonan pelaksanaan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan pt koperasi perseroan komanditer ) bereatesamkakeeee menjadi pt koperasi perseroan komanditer ) paanananananaanan annarencana akta risalah rapat umum pemegang saham rapat anggota ) rencana akta penggabungan peleburan pengambilalihan ): rencana daftar kepemilikan, bagi perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah") yang akan melakukan penggabungan peleburan pengambilalihan?)erusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah") yang akan melakukan pengambilalihan. laporan keuangan terakhir perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah") yang telah diaudit, laporan keuangan performa dari perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah") hasil penggabungan peleburan pengambilalihan'), dataperusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah')tidak berasal dari pinjaman,kegiatan pencucian uang (money laundering| dan kejahatan keuangan, bagi perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah")yang akan melakukan pengambilalihan, rencana bisnis (business plan) dan langkah langkah perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah setelah dilakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, data anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah,, bagi perusahaan modal ventura syariah, bagi perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah") baru hasil peleburanontoh formulir, termasuk perjanjian nomor pokok wajib pajak npp), bagi perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah") baru hasil peleburanfbagi perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah") baru hasil peleburanbagi perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah ) baru hasil peleburanbagi perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah") baru hasil peleburan: pedoman pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, bagi perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah") baru hasil peleburan, pedomantata kelola perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah"), bagi perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah") baru hasil peleburan,dan buktipelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberi. berkenaan dengan hal tersebut atas kami mohon kepada bapak lbu") untuk memberikan persetujuan atas penggabungan peleburan pengambilalihan ) tersebutlaksanaan penggabungankakaknya nanas kana kanan melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham rapat anggota ) tanggal ananaananannan anna anna aan telah dilakukan penggabungan peleburan") antara).oooocoo menjadi pt koperasi perseroan komanditer) lookperusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah") yang menerima penggabungan yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang yang persetujuan pencatatan ) kami terima pada tanggal akta risalah rapat umum pemegang saham rapat anggota"), akta penggabungan peleburan ) akta pendirian perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah") hasil peleburan. daftar kepemilikan ), daftar rincian kantor cabang beserta alamat lengkap ), dan dokumen yangmenyatakan bahwa perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah") yang menggabungkan meleburkan") diri tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang. berkenaan dengan hal tersebut atas kami mohon kepada bapak ibu untuk menetapkan keputusan dewan komisioner otoritas jasa keuangan mengenai izin usaha perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah ) kepada pt koperasi perseroan komanditer ) eco. yang merupakan hasil penggabungan peleburan") antara pt koperasi perseroan komanditer ) . cc. dan pt koperasi perseroan komanditer )persyaratan untuk penggabungan #) persyaratan untuk peleburan contoh format laporan pelaksanaannanananananana nan anakan anna anna melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham rapat anggota ) tanggal kanan nana aan anna nana ana telah dilakukan pengambilalihan?).cc yang merupakan perusahaan modal ventura perusahaan modal ventura syariah"yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang, yang persetujuannya surat penerimaan pemberitahuan ) kami terima pada tanggal ., dan akta pengambilali |
masa nang bana tambahan lembaran negara r.i keuangan. ojk. modal ventura. usaha. kelembagaanumum dalam rangka mewujudkan industri perusahaan modal ventura yang sehat, tangguh, dan efisien, serta mampu bersaing dengan lembaga jasa keuangangi perusahaan modal ventura disusun dengan memperhatikan prinsip kehati hatian, masukan dari para stakeholdersroses perizinan dan pencatatan kelembagaan lain yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, dan unit usaha syariah. ruang lingkup peraturan otoritas jasa keuangan ini antara lain mengatur mengenai bentuk badan usaha bagi perusahaan modal ventura atau perusahaan modal ventura syariah, yang meliputi perseroan terbatas, koperasi, dan perseroan komanditer. selain itu, dalam rangka penguatan kelembagaan perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah, diatur pula mengenai penguatan permodalan, struktur organisasi, kewajiban pengembangan sumber daya manusia, dan kewajiban menjadi anggota asosiasi. sejalan dengan misi ojk untuk mendukung pengembangan industri syariah, dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini juga diatur mengenai perizinan usaha dan kelembagaan bagi perusahaan modal ventura syariah dan atau unit usaha syariah, antara lain mengenai izin usaha, pimpinan unit usaha syariah, pemisahan unit usaha syariah, dan konversi perusahaan modal ventura menjadi perusahaan modal ventura syaripmv atau pvs. sedangkan bukti penempatan modal disetor adalah bukti penempatan modal atas nama pmv atau pvtanggal dimulai kegiatan usaha pmv atau pvs adalah tanggal perjanjian penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan usaha produktif yang pertama kali dilaksanakan pmv atau pvspihak asing secarausaha asing atau lembaga asing. sedangkan kepemilikan pihak asing secara tidakbadan usaha asing atau lembaga asing. cukup jelas.cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. anggota direksi dan anggota dewan komisaris tidak termasuk dalam pengertian tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam initenaga kerja dapat dilaksanakan secara internal maupun eksternal perusahaan. yang dimaksud dengan program pendidikan dan pelatihan adalah pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan bidang usahainvestasi yang telah dilakukan oleh uus sebagai modal disetor pvsvambahan modal disetor adalah bukti pelunasan modal dari pemegang saham kepada pmv atau pvs. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "rencana bisnis (business plan) adalah rencana bisnis perusahaan yang memuat tentang rencana penambahan modal disetor disertai dengan tujuan penambahan modal dan langkah langkah penggunaan modal disetor tersebut. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kegiatan usaha baru adalah kegiatan usaha yang telah tercantum anggaran dasar pmv atau pvs namun belum pernah dilakukan sebelumnya oleh pmv atau pvs tersebut. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf untuk penggabungan dan peleburan, maka rencana akta risalah rups adalah rencana akta risalah rups dari masing masing pmv atau pvs yang akan melakukanmodal. kewajib, mampu berkembang dan bersaing secara nasional maupun internasional sertakewajiban penyediaan modal minimum. beberapa ketentuanbank wajib membentuk tambahan modal berupa countercyclical buffer sebagaimana dimaksud dalam huruf mulai tanggal januari bank wajib membentuk capital surcharge bagi bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam huruf mulai tanggal januari metode perhitungan dan tata cara pembentukan capital surcharge untuk bank sistemik diaturbank sistemik sebagaimana dimaksud pada ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:dan lainnya berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuangan. (declared dana usaha) (actual dana usaha): atauketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:idak dapat dibayar kembali oleh bank, kecuali memenuhi kriteria pembelian kembali saham (treasury stock) atau pada saat likuidasis: memiliki karakteristik pembayaran dividen atau imbal hasil: hanya dapat dilakukan jika bank telah memenuhi seluruh kewajiban legal dan kontraktual serta melakukan pembayaran atas imbal hasil instrumen modal lainnyasumber pendanaan tidak berasal dari bank penerbit baik secara langsung atau tidak langsung, dan diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bank yang melakukan pembelian kembali saham (treasury stock) sebagaimana dimaksud dalam hurufketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:pendapatan komprehensif lainnya berupa: selisih lebih penjabaran laporan keuangan:cadangan tambahan modal lainnya (other discussed reserves) berupa: ago yang berasal dari penerbitan instrumen yang tergolong sebagai modal inti utama common equity tier cadangan umum, laba tahun tahun lalu, laba tahun berjaldan lainnya berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuangan, faktor pengurang, yaitu: pendapatan komprehensif lainnya berupa: selisih kurang penjabaran laporan keuangan, dan, cadangan tambahan modal lainnya (other discussed reserves) berupa: dibagi yang berasal dari penerbitan instrumen yang tergolong sebagai modal inti utama common equity tier rugi tahun tahun lalu: rugi tahun berjalan:: ppa non produktif, dan lainnya berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuanganhuruf dan hurufketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:, tidak memiliki fitur step up,: serta bank memiliki kewenangan penuh (full access) untuk membatalkan pembayaran imbal hasil pada saat timbul kewajiban pembayaran imbal hasil::, atau melakukan aktivitas lain yang dapat memberikan ekspektasi tersebuttidak memiliki fitur yang menghambat proses penambahan modal pada masa mendatang: oo.pp.,ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:ajak gangguan (deferred tax): goodwill, seluruhsampai dengan huruf tidak diperhitungkan dalam attr untuk risiko kredit. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: atau melakukan aktivitas lain yang dapat memberikan ekspektasi akan membeli kembali: ketentuan diubahsistemik adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangank yang belum berubah bentuk menjadi: danketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:danketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:: dan kepemilikan silang yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai perseroan terbatas sepanjang belum dialihkan kepada pihak lain.ketentuan dalam tetap, dengan perubahanbank sistemikdketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai denganbank sistemik:bank sistemikbank sistemik sebagaimana dimaksud pada huruf dalam menetapkan besar capital surcharge untuk bank sistemikbank sistemikketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:seluruh bank wajib membentuk countercyclical buffer sebagaimana dimaksud dalam huruf bank yang ditetapkan sebagai bank sistemik wajib membentuk capital surcharge untuk bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam huruf cc. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: otoritas jasa keuangan menetapkan bansistemik sebagaimana dimaksud pada ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bank wajib membentuk tambahan modal berupa capital conservation buffer sebagaimana dimaksud dalam huruf secara bertahap mulai tanggal januari bank wajib memenuhi pembentukan capital conservation buffer sebagaimana dimaksud pada |
mid tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bank. modal. kewajibsejalan dengan standar internasional global regulatory framework for more resilient banks and banking system yang lebih dikenal dengan basel iii, bank dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas modal bank sehingga bank lebih mampu menyerap potensi kerugian. sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum antara lain dengan melakukan penyesuaian terhadap persyaratan instrumen modal dan komponen modal bank. ii. demi angka cukup jelas. angka pembentukan tambahan modal selain modal minimumangkahuruf selisih kurang ini timbul karena jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi (mark marketcukup jelasangkadalam ini. huruf1langkakewajiban pajak gangguan yang dikurangkan dari aset pajak gangguan tidak termasuk kewajiban pajak gangguan yang terkait dengan goodwill dan aset tidak berwujud lainnyagoodwill yang dikurangkan dari modal inti utama mencakup goodwill baik yang berasal dari penyertaan modal bank kepada entitas yang dikonsolidasikan maupun yang tidak dikonsolidasikan, contohnya perusahaan asuransi. goodwill yang dikurangkan dari modal inti utama adalah sebesar nilai tercatat goodwill dikurangi kewajiban pajak gangguan yang terkait dengan goodwill. huruf pengertian aset tidak berwujud lainnyalainnya diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti utama. contoh aset tidak berwujud lainnya antara lain copyright, hak paten, dan hak milik intelektual (intellectual property right lainnya termasuk aplikasi piranti lunak (software) yang dikembangkan oleh bank. aset tidak berwujud lainnya yang dikurangkan dari modal inti utama adalah sebesar nilai tercatat aset tidak berwujud dikurangi kewajiban pajak gangguan yang terkait dengan aset tidak berwujud. huruf nilai penyertaan yang diperhitungkan adalah nilai buku yang tercatat pada laporan posisi keuangan (neraca). huruf kekurangan modal (sportasangkapelengkappada ini option), mulai awal tahun keenam obligasi subordinasi option) setelah lewat tahun cukup jelas. angka cukup jelas. yang dimaksud dengan otoritas yang berwenang adalah bank indonesia. angkaangkaelima. dalam kondisi ini, sisa jangka waktu instrumen pada awal penerbitan adalah (lima) tahun. amortisasi option). angka:kelebihan cadangan umum ppa atas aset produktif sesuai denganangkahuruf pengaturan mengenai kepemilikan silang mengacu pada undang undang mengenai perseroan terbatas. kepemilikan silang menjadi faktor pengurang modal pada komponen modal yang memiliki kualitas sama dan atau lebih baik bagi bank yang melakukan penempatan dana. kepemilikan silang yang telah menjadi faktor pengurang modal tidak lagi diperhitungkan baik dalam perhitungan attr untuk risiko kredit maupun faktor pengurang modal lainnya. cukup jelas. angka termasuk posisi yang kurang likuid adalah portofolio yang terkonsentrasi dan berpotensi tidak memiliki pasar yang aktif dan memadai. yang dimaksud dengan memiliki pasar yang aktif dan memadai adalah ase: banyak dan beragamnya jumlah peserta pasar, dan atau terdapat infrastruktur pasar yang hand laporan posisi keuangan (neraca) dan tidak mempengaruhi laporan laba rugi. cukup jelas. kantor pusat, kantor bank yang bersangkutan luar negeri, dan kantor lainnya seperti perusahaan berelasimenjadi faktor pengurang modal. huruf yang dimaksud dengan "cukup jelasangkaangka termasuk kewajiban legal dan kontraktual adalah kewajiban legal dan kontraktual yang jatuh tempo pada saat pembayaran dividen atau imbal hasil akan dilakukan. yang dimaksud dengan kewajiban legal adalah kewajiban yang timbul karena perbuatan dan atau peristiwa hukum tertentu. yang dimaksud dengan instrumen modal lainnya adalah instrumen modal inti tambahan dan instrumen modal pelengkap. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. angkaketentuan peraturan perundang undangan lainnya bidang pasar modal. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. angka huruf angka hurufangkahuruf dan pembayaran dividen. hurufhuruf cukup jelas. huruf angka hurufhurufhuruflalu. huruf yang dimaksud dengan 'rugi tahun berjalan adalah seluruh rugi yang dibukukan bank dalam tahun buku berjalan. huruf |
sma lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. reksa dana. target wakttarget waktinvestasi bagi investor, perlu meningkatkan keberagaman produk investasi, bahwa untuk memenuhi kebutuhan investor akan produk investasi yang sesuai dengan siklus perencanaan keuangan investor, perlu diciptakan produk investasi yang kebijakan investasinya dapat berubah sesuai dengan siklus perencanaan keuangan investarget waktarget waktureksa dana target waktu adalah reksa dana yang memiliki jangka waktu tertentu dan kebijakan investasi yang menyesuaikan dengan jangka waktu tersebut. target waktu adalah tahun dimana kebijakan investasi reksa dana target waktu memiliki tingkat risiko paling rendah dan tidak lagi berubahreksa dana target waktu memiliki jangka waktu tertentu sampai dengan target waktu yang ditetapkan. kebijakan investasi reksa dana target waktu sebagaimana dimaksud pada menyesuaikan dengan jangka waktu sampai dengan target waktu yang ditetapkan. kontrak investasi kolektif reksa dana target waktu wajib memuat klausulterakhir. ketentuan mengenai kebijakan investasi reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham, dan reksa dana campuran sebagaimana diatur dalam tidak berlaku bagi reksa dana target waktu. ketentuan mengenai pedoman pengelolaan reksa dana, pedoman kontrak investasi kolektif reksa dana, pedoman bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum reksa dana, pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum, dan pelaporantarget waktumengenai pedoman pengelolaan, pedoman kontrak pengelolaan, pedoman anggaran dasar, pedoman bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum reksa dana, pedoman kontrak penyimpanan kekayaan, dan tata cara permohonan izin usahaberlaku bagi reksa dana target waktu berbentuk perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. dalam hal reksa dana target waktu merupakan reksa dana yang portofolio investasinya sebagian besar berupa efek luar negeri, komposisi portofolio investasi reksa dana target waktu atas efek luar negeri mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan mengenai reksa dana syariah. nama reksa dana target waktu wajib mencantumkan angka tahun yang ditetapkan sebagai target waktu. penawaran umum unit penyertaan reksa dana target waktu dapat bersifat terus menerus atau terbatas baik dalam masa penawaran maupun jumlah unit penyertaan reksa dana yang ditawarkan. bab pedoman pengelolaan reksa dana target waktu manajer investasi pengelola reksa dana target waktu wajib: menyusun jadwal perubahan kebijakan investasi untuk periode sejak reksa dana target waktu diterbitkan sampai dengan target waktu yang ditetapkan dan mencantumkannya dalam: kontrak investasi kolektif bagi reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif: kontrak pengelolaan bagi reksa dana berbentuk perseroan, dan prospektus reksa dana target waktu, dan melakukan pengelolaan investasi reksa dana target waktu sesuai dengan jadwal perubahan kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf jadwal perubahan kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dibuat dalam bentuk grafik dan atau tabel yang dilengkapi dengan narasi atau keterangan penjelasan. grafik dan atau tabel sebagaimana dimaksud pada wajib menggambarsejak reksa dana diterbitkan sampai dengan target waktu yang ditetapkan. persentase alokasi investasi yang direncanakan pada setiap jenis efek sebagaimana dimaksud pada dapat ditetapkan dalam bentuk angka absolut atau berupa rentang angka dengan ketentuan bahwa selisih antara angka tertinggi dan angka terendah tidak boleh lebih besar dari (dua puluh persen). bagian periode sebagaimana dimaksud pada wajib ditetapkan paling lama (lima) tahun. dalam hal manajer investasi menetapdalam bentuk angka absolut sebagaimana dimaksud dalam manajer investasi dalam melakukan pengelolaan reksa dana target waktu dapat melakukan investasi pada setiap jenis efek dimaksud dengan persentase alokasi yang lebih besar atau lebih kecil dari persentase alokasi yang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwaboleh lebih besar dari (sepuluh persen) pada setiap saat. bab iii prospektus reksa dana target waktu manajer investasi pengelola reksa dana target waktu wajib mencantumkan keterangan tambahan dalam prospektus reksa dana target waktu yang paling sedikit memuat hal sebagai berikut: keterangan mengenai sifat dan fitur reksa dana target waktu, termasuk penjelasan mengenai kebijakan investasi yang berubah sesuai dengan jadwal perubahan kebijakan investasi yang telah ditetapkan, keterangan bahwa reksa dana target waktu: tidak memberikan jaminan tercapainya imbal hasil: dapat mengalami kerugian, dan atau dapat kehilangan imbal hasil ataupun pokok investasi walaupun investasi telah mendekati, pada, atau setelah target waktu, keterangan yang menyatakan bahwa tahun yang ditetapkan sebagai target waktu bagi reksa dana target waktu merupakan tahun acuan bagi investor, yang umumnya menggambarkan perkiraan waktu bagi investor untuk pensiun, menarik investasinya, atau tidak lagi menambah investasinya, ilustrasi dalam bentuk grafik dan atau tabel mengenai jadwal perubahan kebijakan investasi dan dilengkapi dengan narasi atau keterangan yang menjelaskan ilustrasi tersebut, dan keterangan yang menjelaskan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau pemegang unit penyertaan reksa dana target waktu sehubungan dengan kebijakan investasi yang ditetapkan. selain keterangan tambahan dalam prospektus reksa dana target waktu sebagaimana dimaksud pada dalam hal manajer investasi pengelola reksa dana target waktu menetapkan akan terus mengelola reksa dana target waktu walaupun reksa dana target waktu telah mencapai target waktu yang ditetapkan, manajer investasi wajib mencantumkan keterangan tambahan dalam prospektus reksa dana target waktuakhir yang telah diungkapkan. ketentuan mengenai reksa dana target waktu sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku secara mutasi mutans bagi penerbitan produk reksa dana target waktu yang akad, cara pengelolaan, dan portofolionya sesuai dengan prinsip syarikeuangan ojk. reksa dana. target waktutarget waktudan aman, tapi juga kemampuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pemodal yang spesifik ataupun berubah seiring waktu. reksa dana target waktu diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan khusus ini, dengan menawarkan sebuah produk investasi yang tidak terpaku dengan mayoritas jenis efek dalam portofolionya, melainkan mengacu kepada sebuah tanggal tertentu masa yang akan datang, atau sebuah waktu tujuan investasi jangka panjang tertentu. reksa dana target waktu dapat mengubah komposisi portofolio efek nya dari yang mengandung sebagian besar efek bersifat ekuitas berisiko tinggi perlahan menjadi cenderung konservatif dan berinvestasi sebagian besar pada efek bersifat utang atau instrumen pasar uang seiring bertambahnya usia reksa dana target waktu tersebut mendekati tanggal acuan. jenis reksa dana ini sangat sesuai bagi pemodal yang menggunakan reksa dana sebagai sarana investasi untuk pemenuhan kebutuhan tertentu masa yang akan datang, misalnya pernikahan, biaya sekolah anak, dan perencanaan pensiun. pengembangan jenis reksa dana ini diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pemodal indonesia, serta mendorong pertumbuhan pasar modal indonesia yang aman dan berkelanjutayang dimaksud dengontoh dari nama reksa dana target waktu antara lain reksa dana gatotkaca asset management reksa dana xyz investasi reksa dana abc atau reksa dana abc syariah global cukup jelas. dalam praktiknya jadwal perubahan kebijakan investasi reksa dana target waktu dimaksud dikenal juga dengan sebutan glide path. cukup jelas. yang dimaksud dengan persentase alokasi investasi adalah persentase dari nilai aktiva bersih nab) reksa dana yang dialokasikan pada setiap jenis efek. contoh persentase alokasi investasi yang ditetapkan dalam bentuk angka absolut. bertesardams berteman mass cukup jelas. contoh persentase alokasi berupa angka absolut reksa dana target waktu yang dalam pengelolaannya memilikilebih besar dari (sepuluh persen), misalnyapersentase persentase dst. s.d jenis investasi . wemmenpesarang| toe age maka dalam pengelolaannya tahun reksa dana gatotkaca asset management dapat memiliki investasi pada masing masing efek dan instrumen dimaksud kurang dari batas bawah yang ditetapkan, yaitu sampai dengan atau lebih dari batas atas yang ditetapkan, yaitu sampai denganlembaga jasa keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengelolaan dan pemanfaatan dana masyarakat, bahwa lembaga jasa keuangan perlu dimiliki dan dikelola dengan baik oleh pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, bahwa penilaian kembali merupakan bagian dari pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sesuai kewenangan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan, bahwa penilaian kembali pihak yang memiliki atau mengelola lembaga jasa keuangan dilakukan berdasarkan prosedur dan tahapan yang tepat, jelas, dan transpadan atau. bab iii tata cara penilaian kembaliyang dinilai kembali: cc. tanggapan dari pihak utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali, dan penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada pihak utama yang dinilai kembali. pihak utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf paling lambat (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dariklarifikasi bukti, data, dan atau informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan melakukan langkah penilaian kembali tahap berikutnya. pihak utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada huruf paling lambat (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surattanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan menetapkan hasil sementara penilaian kembali menjadi hasil akhir penilaiansecara langsung tanpa mengikuti seluruh langkah sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pihak utama yang dinilai kembali:atau. bab hasil akhir penilaian kembali otoritas jasa keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali terhadap pihak utama dengan predikat: lulus, atau tidak lulus. penetapan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan dan atau pertanggungjawaban pihak utama yang dinilai kembali. otoritas jasa keuangan memberitahukan hasil akhir penilaian kembali pihak utama secara tertulis kepada pihak utama pengendali, ljk, dan pihak utama yang dinilai kembali. selain kepada pihak sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan dapat memberitahukan hasil akhir penilaian kembali pihak utama kepada pihak lain yang berkepentingan. bab konsekuensi hasil akhir penilaian kembalicc. ljk selaindilarangcc. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lambat (satu) tahun,sejak ditetapkan dengan predikat tidak lulus. bagihanya dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dengan jumlah paling banyak (sepuluh persen) dari setiap saham bank syariah, dan cc. wajib menurunkan kepemilikan saham menjadi paling banyak (sepuluh persen) pada setiap bank syariah dalam jangka waktu paling lambat (enam) bulan, sejak ditetapkan dengan predikat tidak lulus. ljk wajib mencantumkan penjelasan dalam daftar pemegang saham ljk mengenai status pihak utama sebagaimana dimaksud pada dan dalam hal pihak utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus adalah psp dari bank yang berada dalam penanganan atau penyelamatan oleh lembaga penjamin simpanan, jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. otoritas jasa keuangan dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf secara tersendiri dalam hal: menurut penilaian otoritas jasa keuangan langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan ljk sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan dan atau kebijakan sektor jasa keuangan, dan atau pihak utama dikenakan kewajiban untuk mengalihkan seluruh kepemilikan saham pada lebih dari (satu) ljk. ljk wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan kepada otoritas jasa keuangandalam hal pihak utama yang dinilai kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan: jangka waktu larangan kepada pihak utama ditetapkan ditambah selama (dua puluh) tahun dan tidak menghilangkan kewajiban untuk mengalihkan saham, dan pembayaran dividen ditunda sampai dengan pihak utama pengendali mengalihkan kepemilikan saham. bagi bank syariah, dalam hal pihak utama yang dinilai kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak menurunkan kepemilikan saham sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan: jangka waktu larangan kepada psp ditetapkan ditambah selama (dua puluh) tahun dan tidak menghilangkan kewajiban untuk menurunkan kepemilikan saham, hak suara psp tidak diperhitungkan dalam rups, hak suara psp tidak diperhitungkan dalam kuorummenurunkan jumlah kepemilikan saham, dannama psp diumumkan kepada publik melalui (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas. pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf atau dapat dilakukan melalui hibah atau penjualdalam hal pengalihan kepemilikan sahamkelompok usaha sebagaimana dimaksud pada dari pihak utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus: pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan ljk dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan dalam daftar pemegang saham ljk, dan cc. pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak sebagai pemegang saham, yaitu: hak suara tidak diperhitungkan dalam rups, hak suara tidak diperhitungkan dalam kuorum rups, dan dividen tidak diserahkan sampai dengan kepemilikan saham dialihkpihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengurus dan atau pihak utama pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf angka huruf angka huruf angka dan huruf dilarang untuk melakukan tindakan sebagai pihak utama pengurus dan atau pihak utama pejabat, dan wajib berhenti sebagai pihak utama pengurus dan atau pihak utama pejabat. ljk wajib menindaklanjuti konsekuensi sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari otoritas jasa keuangan. ljk wajib melaporkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan dalam jangka waktu paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak: tanggal penyelenggaraan rups pemberhentian pihak utama pengurus, dan atau tanggal pemberhentian pihak utama pejabat. dalam hal pihak utama pengurus atau pihak utama pejabat sebagaimana dimaksud pada masih melakukan tindakan sebagai pihak utama pengurus atau pihak utama pejabat, jangka waktu larangan kepada pihak utama pengurus atau pihak utama pejabat ditambah selama (dua puluh) tahun. pihak utama pengendali yang dengan sengaja membiarkan pihak utama pengurus yang tidak lulus melakukan tindakan sebagai pihak utama pengurus, diberikan predikat tidak lulus dengan jangka waktu larangan selama (dua puluhanggota direksi yang dengan sengaja membiarkan pihak utama pejabat yang tidak lulus untuk melakukan tindakan sebagai pihak utama pejabat, ditetapkan dengan predikat tidak lulus dengan jangka waktu larangan selama (tigapihak utama pengendali atau anggota direksi yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud pada dan dikenakan konsekuensi tidak lulus atas permasalahan integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf pihak utama yang dikenakan konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam dan dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang atas predikat tidak lulus sebelum jangka waktu konsekuensi terlampaui. permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan dalam hal memenuhi kriteria: terdapat bukti, data, dan atau informasi baru terkait ketidakhadiran, atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali, terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak sebagaimana dimaksud pada tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau huruf atau tidak sebagaimana dimaksud dalam huruf atau huruf f', sebagai konsekuensi dari pelaksanaan undang undang negara republik indonesia, dan atau telah menjalani (tiga per empat) dari jangka waktu konsekuensi, dan pihak utama: tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan tidak lulus, dan berkomitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri sektor jasa keuangan yang direalisasikan berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan otoritas jasa keuangan. otoritas jasa keuangan berwenang menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada dalam hal permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti, peninjauan ulang dilaksanakan melalui mekanisme penilaian kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. bab ketentuan lain lain ljk. laporan pengisian data dan informasi domisili sebagaimana dimaksud pada disampaikan pertama kaliberlaku. dalam hal terdapat perubahan data dan informasi domisili sebagaimana dimaksud pada ljk menyampaikan data dan informasi kepada otoritas jasa keuangan setiap waktu. otoritas jasa keuangan dapat memberikan sanksi kepada pihak terafiliasi yang terlibat atau turut serta dalam perbuatan yang menyebabkan pihak utama dinyatakan tidak lulus. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. ljk wajib mengungkapkan penjelasan mengenai status pihak utama sebagaimana dimaksud dalam dalam laporan publikasi ljk. bab vii sanksi ljperingatan tertulis atau teguran tertulis dan atau penggantian pihak utama pengurus. ljk selainadministratif berupa peringatan atau teguran tertulis dan denda sebesar: rp1. (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap laporan, atau rp50. (lima puluh juta rupiah) untuk setiap laporan, bagi ljkberupa peringatan atau teguran tertulis dan denda administratif sebesar: rp100. (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap laporan, atau rp5. (lima juta rupiah) untuk setiap laporan, bagi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariahpihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengendali atau memiliki saham yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan atau dikenakan sanksi:pihak utama pengurus atau pihak utama pejabat yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi:hurufbab viii ketentuan peralihan pihak yang termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama.9g nomor tetappada perbankan sampai dengan jangka waktu pelarangan berakhir. terhadappada saat berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, tata cara, hasil, dan konsekuensi hasil uji kemampuan dan kepatutan, penilaian kembali, atau penilaian kembali kemampuan dan kepatutan tetap mengacu pada ketentuan uji kemampuan dan kepatutan, penilaian kembali, atau penilaian kembali kemampuan dan kepatutan pada masing masing sektor jasa keuangan. pihak utama yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, penilaian kembali, atau penilaian kembali kemampuan dan kepatutan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pelaksanaan dariketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuanganuntuk prosessebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku (satu) bulan sejak tanggal diundangkan.rgadaianpemerintah, termasuk yang melakukan kegiatan usaha berdasarkpenilaian kembali terhadap pihak utama dilakukan oleh otoritas jasa keuang. bab cakupan penilaian kembalipermodalan dan atau likuiditas, dan atau. |
lembaran negara republik indonesia dana. penyertaan terbatafleksibilitas struktur pembiayaan sektor riil dan infrastruktur pasar modal melalui reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, bahwa pengaturan mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan untuk mendukung pengembangan pembiayaan kegiatan usaha dan sektor riil melalui reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertadana penyertaan terbatas, yang telah disesuaikan sehubungan dengan penambahan efek baru. minimum investasi setiap pemegang unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas sebesar (satu juta) unit penyertaan dengan nilai pada investasi awal sebesar rp1. (satu1. (satureksa dana penyertaan terbatas dilarang melakukan investasi pada efek kecuali: efek bersifat utang dan atau, efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang bukan perusahaan terbuka, kecuali apabila kepemilikan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan terbuka merupakan akibat dari mekanisme pengakhiran reksa dana penyertaan terbatas berupa strategi penawaran umum yang dilakukan oleh reksa dana penyertaan terbatas yang berinvestasi pada efek bersifat ekuitas, dan atau efek yang bersifat hybrid yang tidak ditawarkan melalui penawaran umum. selain instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada reksa dana penyertaan terbatas dapat melakukan transaksi efek derivatif atas mata uang atau suku bunga untuk lindung nilai atas investasi. reksa dana penyertaan terbatas dapat berinvestasi padaefek perusahaan sasarlam hal efek perusahaan sasaran yang akan dibeli berupa efek bersifat ekuitas, uji tuntas (due diligence) perusahaan sasaran dan kegiatan sektor riil wajib didukung dengan laporan hasil penilaian independen yang dibuat oleh penilai yang terdaftar otoritas jasa keuangan, dan manajer investasi wajib mengungkapkan informasi mengenai investasi reksa dana penyertaan terbatas padauntuklakukan penerbitan efek bersifat utang atau efek bersifat ekuitas: cckecuali dilakukan pada harga pasar wajar, dan atau. dalam hal reksa dana penyertaan terbatas belum dapat melakukan investasi pada efek sebagaimana dimaksud dalam dan reksa dana penyertaan terbatas telah menerima dana dari investor, reksa dana penyertaan terbatas dapat melakukan penempatan dana pada deposito paling lama (satu) tahudilakukan dengan ketentuan bahwa penempatan dana pada deposito (satu)dalam hal penempatan dana pada deposito sebagaimana dimaksud pada dilakukan bank umum yang terafiliasi dengan manajer investasi, manajer investasi wajib mengungkapkan informasi mengenai penempatan dana pada deposito bank umumbagian kesatu pengelolaan reksa dana penyertaan terbatas yang melakukan investasi pada efek bersifat utang untukhuruf wajibdalam hal efek bersifat utang sebagaimana dimaksud pada tidak memperoleh peringkat layak investasi (investment grade), efek bersifat utang wajib didukungsenilai paling sedikit (seratus persen) dari nilai nominal efek bersifat utang dimaksud pada setiap saat. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan tidak berlaku bagi efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah republik indonesia. bank kustodian reksa dana penyertaan terbatas wajibperaturan perundang undangan. dalam hal bank kustodian reksa dana penyertaan terbatas tidak dapatbagian kedua pengelolaansedikit (satu) orang anggota yang berpengalaman bidang penilaian keuangan perusahaan paling singkatwajib memuat ketentuan paling sedikit mengenain atauwajib memuat paling sedikit memiliki akses informasi terhadap perusahaan sasaran, danwajib menjual efek bersifat ekuitas dimaksud jika perusahaan sasaran melakukan penawaran umum pada jangka waktu dan atau kondisi tertentu. jangka waktu dan atau kondisi penjualan efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud pada wajib ditetapkan oleh manajer investasi dalam kontrak investasi kolektif dan dokumen keterbukaan reksa dana penyertaan terbatas yang melakukan investasi pada efek bersifat ekuitas. bagian ketiga pengelolaan reksa dana penyertaan terbatas yang melakukan investasi pada efek bersifat hybrid investasi reksa dana penyertaan terbatas pada efek bersifat hybrid hanya berupa: surat berharga perpetual, surat utang konversi, surat utang subordinasi, dan atau jenis efek lain yang memiliki karakteristik kombinasi antara efek bersifat utang dan efek bersifat ekuitashybrid wajib: melakukan uji tuntas (due diligence) atas fitur dan struktur penerbitan efek bersifat hybrid, dan memastikan bahwa investasi efek bersifat hybridreksa dana penyertaan terbatas yang melakukan investasi pada efek bersifat hybrid wajib memberikan informasi tambahan dalam kontrak investasi kolektif dan dokumen keterbukaan reksa dana penyertaan terbatas mengenai: karakteristik investasi pada efek bersifat hybrid, strategi pengelolaan investasi pada efek bersifat hybrid, dan risiko khusus terkait investasi pada efek bersifat hybrid. bab iii pedoman kontrak dan dokumen keterbukaan reksa dana penyertaan terbatas bagian kesatu pedoman kontrak investasi kolektif kontrak investasi kolektifsedikit: nama dan alamat manajer investasi, nama dan alamat bank kustodian: cc. tujuan, kebijakan, dan strategi, bagi reksa dana penyertaan terbatas yang melakukan investasi pada efek bersifat ekuitas, il.dari efek,pihak yang bertanggung jawab atas biaya pembubaran dan likuidasi reksa dana penyertaan terbatasmodal profesional adalah pemodal yang memahami struktur investasi reksa dana penyertaan terbatas, memiliki kemampuan untuk membeli unit penyertaan, dan melakukan analisis risiko terhadap reksa dana penyertaan terbatasdan atau pemegang unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas, perusahaan sasaran, kegiatan sektor riil, dan atau informasi terkait penerbit efek yang menjadi sasaran investasi reksa dana penyertaan terbatas:, mekanisme pengakhiran investasi bagi reksa dana penyertaan terbatas, dan zz. mekanisme rapat umum pemegang unit penyertaan. hak pemegang unit penyertaan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib meliputi paling sedikit hak pemegang unit penyertaanhak untukhak untuk. bagian kedua dokumen keterbukaan dokumen keterbukaan reksa dana penyertaan terbatas yang ditawarkan wajib memuat informasi terkini. ketentuan mengenai bentuk dan isi prospektus untuk penawaran umum reksa danaberlaku bagi reksa dana penyertaan terbatas yang ditawarkan melalui penawaran umum, kecuali diatur lain dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. dokumen keterbukaan reksa dana penyertaan terbatasreksa dana penyertaan terbatas dengan urutan pengungkapan fakta pada dokumen keterbukaan reksa dana penyertaan terbatasreksa dana penyertaan terbatasreksa dana penyertaan terbatas, sehingga dokumen keterbukaan reksa dana penyertaan terbatas tidak menyesatkan. dokumen keterbukaan reksa dana penyertaan terbatasdanreksa dana penyertaan terbatas tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. reksa dana penyertaan terbatasreksa dana penyertaan terbatas:atau disampaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dokumen keterbukaan reksa dana penyertaan terbatasreksa dana penyertaan terbatas, dasar hukum reksa dana penyertaan terbatas, alamat, logo, nomor telepon, dan faksimili manajer investasi dan bank kustodian, tanggal efektif, bagi reksa dana penyertaan terbatas yang ditawarkan melalui penawaran umum atau tanggal pencatatan bagi reksa dana penyertaan terbatas yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum, batas masa penawaran reksa dana penyertaan terbatas: batas minimal dan atau maksimal jumlah unit penyertaan yang ditawarkan, jika terdapat batasan jumlah unit penyertaan, tanggal akhir penjatahan, jika terdapat tanggal akhir penjatahan, tanggal pengembalian uang pemesanan, jika terdapat tanggal pengembalian uang pemesanan, penjelasan singkat mengenai tujuan, kebijakan, dan strategi investasi reksa dana penyertaan terbatas:terdapatreksa dana penyertaan terbatareksa dana penyertaan terbatareksa dana penyertaan terbatas: reksa dana penyertaan terbatas$: daftar isi: istilah dan definisi, yang paling sedikit memuat hal sebagai berikut: pengertian reksa dana penyertaan terbatas, bentuk hukum reksa dana penyertaan terbatas, pengertian manajer investasi, pengertian bank kustodian, pengertian penilai, pengertian pemodal profesional, pengertian perusahaan sasaran, jika terdapat perusahaan sasaran, pengertian kegiatan sektor riil, pengertian bukti kepemilikan reksa dana penyertaan terbatasenyertaan terbatas, yang meliputi: pendirian reksa dana penyertaan terbatas, penawaran unit penyertaan, penjelasan imbal hasil yang diperoleh dari investasi reksa dana penyertaan terbatas, dan pengelolaan reksa dana penyertaan terbatasreksa dana penyertaan terbatas dan penerbitan unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas, tujuan dan kebijakan investasi, ringkasan hasil uji tuntas atas aset investasi dalam reksa dana penyertaan terbatas, metode penilaian aset investasi dalam reksa dana penyertaan terbatas,jika terdapataset dalam portofolio reksa dana penyertaan terbatas, jika terdapat pendapat dari penilai tentang aset dalam portofolio reksa dana penyertaan terbatas:reksa dana penyertaan terbatas dan formulir pemesanan atau pembelian unit penyertaan, jenis aktivitas usaha aset dalam portofolio reksa dana penyertaan terbatas, ss. struktur reksa dana penyertaan terbatas, perjanjian yang terkait dengan reksa dana penyertaan terbatas, uu. peraturan perundang undangan yang terkait reksa dana penyertaan terbatas, perkiraan dan proyeksi keuntungan dari reksa dana penyertaan terbatas, rapat umum pemegang unit penyertaan, reksa dana penyertaan terbatas. manajer investasi pengelola reksa dana penyertaan terbatas yang unit penyertaan nya ditawarkan melalui penawaran umum wajib menerbitkan pembaharuan dokumen keterbukaan reksa dana penyertaan terbatas dalam hal terdapat perubahan fakta material. pembaharuan dokumen keterbukaan reksa dana penyertaan terbatas sebagaimana dimaksud pada dapat berupa sisipan perubahan terhadap dokumen keterbukaan reksa dana penyertaan terbatasalam hal unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas ditetapkan untunyataan pendaftaran untuk penawaran umum kepada otoritas jasa keuangan. ketentuan mengenai pernyataan pendaftaran untuk penawaran umum sesuai dengpenyertaan terbatas, kecuali diatur lain dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. dalam hal unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas ditetapkan untuk tidadalam rangka pernyataan pendaftaran untuk penawaran umum dan pencatatan reksa dana penyertaan terbataspendukung atas investasi reksa dana penyertaan terbatas. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: efek bersifat utang, efek bersifat ekuitas, dan atau efek bersifat hybrid atas nama reksa dana penyertaan terbatas apabila dipersyaratkan adanya jaminaninfo memo perusahaan sasaranpenyertaan terbatasdokumen keterbukaan reksa dana penyertaan terbatas: dokumen terkait penerbitan efek bersifat utang, j .utang, jika terdapat perjanjian dengan anggota komite investasi yang berasal dari pihak ketigajika terdapatj .hybrid terdiri dari: perjanjian yang terkait dengan reksa dana penyertaan terbatas:hybridhybridhybridisampaikan oleh manajer investasi kepada otoritas jasa keuangan melalui sistem elektronikdokumen keterbukaan reksa dana penyertaan terbatas yang diberi meterai dan ditandatangani oleh para pihak, hasil uji tuntas (due diligence) atas efek, perusahaan sasaran, dan kegiatan sektor riil yang ditandatangani oleh direksi manajer investasi bagi reksa dana penyertaan terbatas, dan info memo perusahaan sasaran atau prospektus efek bersifat utang penawaran umum. dalam memproses, otoritas jasa keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen permohonan. untuk, perusahaan sasaran, dan atau pihak lain yang termasuk dalam struktur investasi reksa dana penyertaan terbatasdari efek sebagaimana dimaksud dalamkecuali bagi reksa dana penyertaan terbatas yang berinvestasi pada: efek bersifat utang penawaran umum, dan atau efek yang tercatat dan atau diperdagangkan bursa akibat dari mekanisme pengakhiran investasi reksa dana penyertaan terbatas tersebut. dalam hal penghitungan nilai aktiva bersih reksa dana penyertaan terbatas: cc. penambahan, pengurangan, dan atau penggantian anggota komite investasi,cc.mengenai perseroan terbatas, dan atauwajibdokumen keterbukaan adalah setiap informasi tertulis yang memuat informasi atau fakta material dalam rangka penerbitan reksa dana penyertaan terbatas dengan tujuan agar pihak lain membeli reksa dana penyertaan terbatas. pedoman pengelolaanyang berkaitan dengan: tindakan yang dilarang dilakukan oleh manajer investasi dan atau reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif: pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif: cc. pemenuhan jangka waktu dan minimum dana kelolaan, sebagaimana diatur dalam peraturan mengenaiwajibwajib. pelaporsetiap kali penyertaan terbatas melakukan investasi pada suatu efek, laporan divestasi setiap kali reksa dana penyertaan terbatas melakukan divestasi atas suatu efek: cc. laporan berkala atas pelaksanaan kegiatan sektor riil pada reksa dana penyertaan terbatas yang berinvestasi pada efek bersifat ekuitas setiap (enam) bulan yang disusun oleh manajer investasi atau yang dibuat oleh tenaga ahli dalam hal manajer investasi menggunakan tenaga ahli: dan laporan posisi efek bersifat utang dalam portofolio efek reksa dana penyertaan terbatas yang akan jatuh tempo paling lambat (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo efek bersifat utangkewajiban penyampaian laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada hanya dilakukan sampai seluruh dana telah dipergunakan oleh perusahaan sasarantercantum dalam lampirmengenai tata cara penyampaian pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada mengacu padaefek,satu) tahun sejak dicatatkan atau memperoleh pencatatan dari,b pedoman pengelolaan reksa dana penyertaan terbatas penawaran unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas wajib dilakukan hanya kepada dan dibeli oleh pemodal profesional. penawaran unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas dapat dilakukan melalui penawaran umum atau tidak melalui penawaran umum. jenis penawaran unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas wajib ditetapkan dalam kontrak investasi kolektif dan dokumen keterbukaan reksa dana penyertaan terbatas. penawaran unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas dapat dilakukan melalui agen penjual efek reksa dana. penawaran unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas melalui agen penjual efek reksa dana sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: kegiatan penawaran yang dilakukan oleh agen penjual efek reksa dana hanya dilakukan kepada pemodal profesional,sebagaimana dimaksud dalam huruf, jika terdapat pemegang unit penyertaan,jika terdapat hasil likuidasireksa dana penyertaan terbatas yang telah memperoleh pencatatan dari otoritas jasa keuangan sebelum tanggal diterbitkannya peraturan otoritas jasa keuangan ini: wajib melakukan penyesuaian untuk melakukan perpindahan pencatatan unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas dalam sistem pengelolaan investasi terpadu s invest) paling lambat (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan otoritas jasa keuangan ini, dan dilarang melakukan perubahan fitur, struktur, dan kebijakan investasigiatan penjualan yang dilakukan oleh agen penjual efek reksa dana kepada calon pemodal profesional dapat dilakukan baik melalui pertemuan langsung, surat, dan atau media elektronik: dan kegiatan penjualan unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas penyertaan terbatas. penawaran umum unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas wajib bersifat terbatas, baik masa penawaran maupun jumlah unit penyertaan yang ditawarkan. masa penawaran dan jumlah unit penyertaan sebagaimana dimaksud pada wajib dimuat dalam kontrak investasi kolektif dan dokumen keterbukaan reksa dana penyertaan terbatas. dalam hal reksa dana penyertaan terbatas tidak ditawarkan melalui penawaran umum, peralihan unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas dilarang dilakukan apabila peralihan tersebut memenuhi kriteria ketentuan penawaran umum. manajer investasi pengelola reksa dana penyertaan terbatasberbentuk kontrak investasi kolektif paling sedikit, memiliki komite investasi yang bertugas untuk: menetapkan kebijakan dan strategi investasi pada efek yang berkaitan dengan: melakukan uji tuntas (due diperusahaan sasaran dan kegiatan sektor riil tersebut secara berkalakecuali bagi efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah republik indonesiakecuali bagi efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah republik indonesibaik yang dilakukan melalui manajer investasi atau agen penjual efek reksa dana, dan j .agen penjual efek reksa dana yang melakukan penawaran unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas wajib memenuhi ketentuan:cc.yang dilakukan melalui manajer investasi atau agen penjual efek reksa dana: danmanajer investasi pengelola reksa dana penyertaan terbatas wajib menetapkan tujuan investasi, kebijakan investasi, dan strategi investasi tertentu dalam melakukan pengelolaan reksa dana penyertaan terbatasuntuk(satu) efek, portofolio efek reksa dana penyertaan terbatas wajibdapat merupakan efek sejenis dan atau tidak sejenis, rencana penambahan efek dalam portofolio efek reksa dana penyertaan terbatas harus ditetapkan dalam kontrak investasi kolektif dan dokumen keterbukaan, dan cc.dalam hal penambahan efek dalam portofolio efek reksa dana penyertaan terbatas dilakukan setelah reksa dana penyertaan terbatas terbit, manajer investasi wajib menyampaikan dokumen yang berkaitan dengan penambahan efek dimaksud kepada otoritas jasa keuangan paling lama (sepuluh) hari kerja sebelum investasi reksa dana penyertaan terbatas pada efek dimaksud dilakukan. dokumen terkait penambahan efek sebagaimana dimaksud pada sama dengan dokumen yang disampaikan pada saat permohonan pencatatan reksa |
tambahan lembaran negara r.i dana. penyertaan terbatpenyertaan terbatas memiliki peran yang strategis sebagai salah satu sarana pembiayaan sektor riil dan infrastruktur melalui pasar modal. hal ini terlihat dari perkembangan jumlah produk dan dana kelolaan reksa dana penyertaan terbatas yang meningkat seiring dengan semakin meluasnya pemahaman perusahaan sasaran dalam memanfaatkan produk ini untuk memperoleh pendanaan serta meningkat pula pemahaman investor untuk berinvestasi melalui produk ini. sejak diterbitkannya peraturan yang berkaitan dengan reksa dana penyertaan terbatas hingga saat ini, reksa dana penyertaan terbatas mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. namun demikian, untuk mengakomodir kebutuhan pelaku industri terhadap struktur pendanaan yang lebih fleksibel tetap memperhatikan pengelolaan investasi yang profesional dan pengelolaan risiko yang memadai perlu dilakukan penyempurnaan atas peraturan terkait reksa dana penyertaan terbatas. melalui penyempurnaan peraturan terkait reksa dana penyertaan terbatas ini, reksa dana penyertaan terbatas memiliki aset dasar investasi yang lebih luas. diperlukannya aset dasar dan struktur investasi dalam peraturan ini diharapkan akan berdampak positif pada semakin berkembangnya pemanfaatan produk reksa dana penyertaan terbatas dalam mendanai sektor riil dan infrastruktur. ii. demi cukup jelas.itumekanisme pengakhiran investasi dimaksud dikenal juga dengan sebutan exit strategy atau surat utang penawaran umumdalam hal aset investasi berupa efek bersifat utang diterbitkan oleh pemerintah republik indonesia info memo digantikan dengan dokumen keterbukaan penerbitan efek dimaksud. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud denga, perjanjian penunjukan wali amanat, dan perjanjian pembelian efek bersifat utang perusahaan sasaran. dokumen perjanjian penunjukan wali amanat dan perjanjian pembelian efek bersifat utang perusahaan sasaran disampaikan dalam hal terdapat perjanjian penunjukan wali amanat dan perjanjian pembelian efek bersifat utang: perjanjian penerbitan efek bersifat ekuitas,jika terdapatnerbitan efek bersifat hybriddokumen terkait penerbitan efek antara lain perjanjian penerbitan efek bersifat hybrid dan perjanjian lainnya yang terkait. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf presentasi sebagaimana dimaksud pada ketentuanketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan keberadaan kegiatan sektor riil dan atau perusahaan sasaran. cukup jelasituketentuanyaituefek yang berkaitan denganefek yang berkaitan dengan suatu kegiatan sektor riil yang diajukan oleh tim pengelola investasi, dalam hal tim pengelola investasirosedur yang memadai antara lain prosedur memuat bagan alur penawaran terbatas dan penjualan reksa danacukup jelas. cukup jelas. penyertaan terbatas kepada pemodal profesional, prosedur memuat mekanisme otorisasi dan pengawasan penawaran terbatas dan penjualan reksa dana penyertaan terbatas kepada pemodal profesional, dan prosedur memuat dokumen dan administrasi yang diperlukan dalam penawaran terbatas dan penjualan reksa dana penyertaan terbatas kepada pemodal profesional. huruf cukup jelasmelakukan investasi pada perusahaan sasaran dalam rangka produksi barang, seperti membeli pabrik untuk produksi tekstil. reksa dana penyertaan terbatas melakukan investasi pada perusahaan sasaran dalam rangka produksi jasa, seperti membeli kendaraan untuk disewakan. reksa dana penyertaan terbatasreksa dana penyertaan terbatas melakukan investasi pada perusahaan sasaran dalam rangka penambahan modal kerja. reksa dana penyertaan terbatas melakukan investasi pada efek perusahaan start industri ekonomi kreatif dan atau industri teknologi. reksa dana penyertaan terbatas melakukan investasi pada efek bersifat utang yang diterbitkan melalui penawaran umum. reksa dana penyertaan terbatas melakukan investasi pada efek bersifat utang yang diterbitkan pemerintah republik indonesiahuruf cukup jelas.sedikit (satu juta) unit penyertaan dimana pada investasi awal nilainya adalah (satusatu juta) unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas. cukup jelas. cukup jelas. huruf contoh efek bersifat utangnegara, obligasi korporasi emiten, dan surat utang yang tidak ditawarkan melalui penawaran umum oleh perusahaan tertutup. contohsyariah negara dan sukuk ijazah. huruf cukup jelas. huruf efek yang bersifat hybrid antara lain: efek yang memiliki kombinasi fitur antara efek bersifat utang dan efek bersifat ekuitas, dan efek syariah berpendapatan tidak tetap.usahaan sasaran, dimana manajer investasi selalu bertindak independen dan profesional. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan efek luar negeri adalah efek yang diterbitkan, ditawarkan, dan atau diperdagangkan luar negeri berdasarkan peraturan perundang undangan negara dimana efek tersebut diterbitkan kecualicukup jelas. pihak yang memberikan jaminan dapat berupa.perjanjian dengan tenaga ahli, anggota direksi,, anggota direksi, dan atau komisaris yang berasal dari pihak ketiga tidak cakap melakukan tugasnya, atau tenaga ahli, anggota direksi, dan atau komisaris yang berasal dari pihak ketiga meninggal dunia. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh antara lain dengan memiliki kemampuan untuk melakukan pengambilan keputusan yang dilakukan melalui rapat umum pemegang saham perusahaan sasaran, kepemilikan pengendalian atas efek bersifat ekuitas perusahaan sasaran, penempatan direksi dan atau pengurus strategis yang dapat memiliki kemampuan untuk melakukan pengambilan keputusan, dan atau mekanisme lain yang dapat menjaga kepentingan reksa dana penyertaan terbatas atas investasi pada perusahaan sasaran. cukup jelas. contoh klausul mengenai jangka waktu dan atau kondisi penjualan efek bersifat ekuitas dalam kontrak investasi kolektif dan dokumen keterbukaan reksa dana penyertaan terbatas antara lain berupa: reksa dana penyertaan terbatas akan melepaskan kepemilikan dari perusahaan sasaran dalam jangka waktu (satu) tahun setelah dilakukannya penawaran umum efek bersifat ekuitas perusahaan sasaran bursa efek indonesia, atau reksa dana penyertaan terbatas akan melepaskan kepemilikan dari perusahaan sasaran setelah terdapat kenaikan harga sebesar paling tinggi (tujuh puluh persen) dari harga penawaran perdana efek bersifat ekuitas perusahaan sasaran yang tercatat bursa efekn: p | ig: ae: gea gigir fe: sai. taman t133 rl: eri ban tan pati of33 bf. 3e3 nn: e3fo pi33 r35# pop darah tas bei it8 $$, giri ting s3g3 135e gg5af a93 esai iri ieee tenggiri peta dada hakka pada eee aga tin tni ban sat tuhan lea hah dejan than nin pon pain dala gaga nina san baru inai bada nagari hat es. bob lih bai min dihati tan hati nun het ini pia: tak hat hain sda pen ea: ten sat nik tahiti bri virus disease (covid penerapan kebijakan bagi bpr dan bars sebagai dampak penyebaran corona virus disease (&ta, umum penyebaran corona virus disease ( virus disease ( virus disease (covid )pr sebagai dampak penyebaran corona gegegetahun dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan |
keuangan. ojk. sekretkinerja emiten atau perusahaan publikdiperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh emiten atau perusahaan publik, kualifikasi dan peran sekretaris perusahaan perlu ditingkatkan melalui penyempurnaan peraturan mengenai sekretaris perusahaan emiten atau perusahaan publik:sekretaris perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretarisfungsi sekretaris perusahaan. fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh: orang perseorangan, atau unit kerja. unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf dipimpin oleh seorang penanggung jawab. sekretaris perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan direksi. sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada dapat dirangkap oleh seorang anggota direksi. sekretaris perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun emiten atau perusahaan publik lain. dalam hal terjadi kekosongan sekretaris perusahaan, emiten atau perusahaan publik wajib menunjuk penggantinya dalam jangka waktu paling lama (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan sekretaris perusahaan. selama terjadi kekosongan sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada sekretaris perusahaan dirangkap oleh seorang anggota direksi atau orang perseorangan yang ditunjuk sebagai sekretaris perusahaan sementara tanpa memperhatikan persyaratan sekretaris perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. bab tugas dan tanggung jawab fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang: mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang undangan yang berlaku bidang pasar modal, memberikan masukan kepada direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal, membantu direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang atau perusahaan publik, penyampaian laporan kepada otoritas jasa keuangan tepat waktu: penyelenggaraan dan dokumentasi rapat umum pemegang saham: penyelenggaraan dan dokumentasi rapat direksi dan atau dewan komisaris: dan pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi direksi dan atau dewan komisaris. sebagai penghubung antara emiten atau perusahaan publik dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, otoritas jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. sekretaris perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan. sekretaris perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan emiten atau perusahaan publik. dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, sekretaris perusahaan harus mengikuti pendidikan dan atau pelatihan. sekretaris perusahaan bertanggung jawab kepada direksi. setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari emiten atau perusahaan publik. bab iii persyaratan sekretaris perusahaan sekretaris perusahaan harus memenuhi persyaratan paling kurang: cakap melakukan perbuatan hukum, memiliki pengetahuan dan pemahaman bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan, cc. memahami kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, dapat berkomunikasi dengan baik, dan berdomisili indonesia. persyaratan sebagaimana dimaksud pada wajib dipenuhi sekretaris perusahaan selama menjabat. bab pelaporan dan pengungkapan emiten atau perusahaan publik wajib: menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud dalam memuat dalam situs web emiten atau perusahaan publik mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam dan kekosongan sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud dalam dengan disertai informasi pendukung. pelaporan kepada otoritas jasa keuangan dan pemuatan informasi dalam situs web sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam waktu paling lambat (dua) hari kerja setelah terjadinya pengangkatan dan pemberhentian. sekretaris perusahaan wajib membuat laporan secara berkala paling kurang (satu) kali dalam (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada direksi dan dihembuskan kepada dewan komisaris. emiten atau perusahaan publik wajib mengungkapkan uraian singkat pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan informasi mengenai pendidikan dan atau pelatihan yang diikuti sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud dalam dalam laporan tahunanenam) bulan sejak diundangkannya peraturan otoritas jasa keuangan ini. bab vii ketentuan penutup ketentuan peraturan perundang undangan lain terkait sekretaris perusahaa. ojk. sekretumum sebagaimana didefinisikan dalam undang undang republik indonesia nomor tahun tentang perseroan terbatas, perseroan merupakandalam hal ini, emiten atau perusahaan publik perlu mengelola modalnya dengan baik yang didasarkan melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. diharapkan dengan pelaksanaan tata kelola tersebut akan membawa dampak positif bagi keberlangsungan usaha emiten atau perusahaan publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.apat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. direksi sebagai organ emiten atau perusahaan publik bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola emiten atau perusahaan publik. dalam pengelolaan dimaksud, direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara emiten atau perusahaan publik dengan pemangku kepentingan, dan salah satu caranya adalah dengan memberdayakan fungsi sekretaris perusahaan. dengan berkembangnya perekonomian, khususnya bidang pasar modal, peran sekretaris perusahaan semakin dibutuhkan tidak hanya berkaitan dengan fungsi administrasi dan komunikasi, namun juga untuk memastikan kepatuhan emiten atau perusahaan publik terhadap peraturan perundang undangan, dan meningkatkan pelaksanaan tata kelola emiten atau perusahaan publik. sekretaris perusahaan juga diharapkan mampu senantiasa memutakhirkan informasi tentang peraturan yang dipatuhi oleh emiten atau perusahaan publik dan menyediakan informasi penting bagi direksi dan dewan komisaris dalam membuat keputusan. sekretaris perusahaan dituntut untuk memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk mendukung dalam pelaksanaan tugasnya. keberadaan sekretaris perusahaan memberikan nilai positif dalam membantu pengelolaan emiten atau perusahaan publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya. mengingat pentingnya peran dan fungsi sekretaris perusahaan dimaksud. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kekosongan sekretaris perusahaan dapat disebabkan antara lain berakhirnya masa tugas, pemberhentian, pengunduran diri, atau berhalangan tetapnya sekretaris perusahaan. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pemberian masukan kepada direksi misalnya masukan dalam melaksanakan ketentuan kewajiban rapat direksi dan dewan komisaris, sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik. huruf angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka program orientasi pada praktiknya dikenal dengan istilah induction program bagi anggota direksi dan atau komisaris yang baru diangkat. huruf cukup jelas. cukup jelas. pendidikan atau pelatihan yang dimaksudcukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pengetahuan dan pemahaman antara lain dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan atau pelatihan tertentu. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. informasi pendukung sebagaimana dimaksud dapatmodal ventura. perusahaan.mbuhkembangkan industri perusahaan modal ventura agar dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha olehana ventura adalah kontrak investasi bersama yang dibuat antara pmv atau pvs dan bank kustodian, wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat (tiga) tahun setelah izin usaha ditetapkan. pmv, pvs, dan atau uus wajib memiliki nilai investasi, penyertaan, dan atau nilai piutang yang berasal dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam dan atau huruf terhadap total aset pmv, pvs, dan atau uus yang selanjutnya disebut investment and financing assets ratio far) paling rendah sebesar (empat puluh persen). bagi pmv, pvs, dan atau uus yang mendapatkan izin usaha setelah poj ini diundangkan, pemenuhan nilai far sebagaimana dimaksud pada wajib dilaksanakan paling lambat (tiga) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan. pmv atau pvs yang melakukan peningkatikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamgi pmv atau pvs yangalam jangka waktu kurang dari (tiga) tahun dari penetapan izin usahanya, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diberikan tambahan waktu paling lama (satu) tahun. nilai penyertaan, pembiayaan, dan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam kepada satu pasangan usaha dan atau debitur dibatasi paling tinggi sebesar (dua puluh lima persen) dari ekuitas pmv. nilai investasi dan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam kepada satu pasangan usaha dibatasi paling tinggi sebesar (dua puluh lima persen) dari ekuitas pvs. besarnya total ekuitas sebagaimana dimaksud pada dan sesuai dengan laporan keuangan bulanan posisi terakhir pmv atau pvs sebelum dilakukannya kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada dan bagian keempat kegiatan penyertaan saham penyertaan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau huruf angka wajib dilakukan oleh pmv, pvs, dan atau uus dalam bentuk penyertaan modal secara langsung kepada pasangan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas. penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada oleh pmv atau pvs yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer dapat dilakukan dengan menunjuk direksi sebagai perwakilan pmv atau pvs selaku pemilik saham pada pasangan usaha. penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk jangka waktu tertentu paling lama (sepuluh) tahun. setelah jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada berakhir, penyertaan saham dapat diperpanjang (dua) kali dengan total jangka waktu perpanjangan seluruhnya paling lama (sepuluh) tahun. pmv, pvs, dan atau uus wajib melakukan divestasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan pasangan usaha sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan sehingga pmv, pvs, dan atau uus tidak menjadi pengendali pada pasangan usaha. divestasi sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan melalui: penawaran umum melalui pasar modal, menjual kepada pmv, pvs, dan atau investor baru melalui penawaran terbatas (private placements, atau menjual kembali kepada pasangan usaha (buy bac ig). bagian kelima kegiatan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi penyertaan melalui pembelian obligasi konversi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau investasi melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka wajib dilakukan oleh pmv, pvs, dan atau uus dalam bentuk pembelian obligasi konversi atau obligasi syariah konversi yang diterbitkan oleh pasangan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas. pembelian obligasi konversi atau obligasi syariah konversi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa pembelian sertifikat obligasi atau sertifikat obligasi syariah konversi sebagai bukti kepemilikan obligasi konversi atau obligasi syariah konversi dan atau pembelian obligasi konversi atau obligasi syariah konversi yang dituangkan dalam perjanjian dengan akta notaris. obligasi konversi atau obligasi syariah konversi sebagaimana dimaksud pada dapat dikonversi menjadi penyertaan saham (equity participation) pada saat jatuh tempo untuk suatu jangka waktu tertentu. penyertaan saham yang berasal dari konversi obligasi atau obligasi syariah merupakan penyertaan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau huruf angka mengkonversikan menjadi penyertaan saham (equity participation) sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh pmv, pvs, dan atau uus dengan pasangan usaha. bagian keenam kegiatan pembiayaan usaha produktif pembiayaan usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilakukan oleh pmv dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada debitur yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang meningkatkan pendapatan bagi debitur. dalam menjalankan kegiatan pembiayaan usaha produktif, pmv dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk: pembiayaan penerusan (channing): atau pembiayaan bersama (joint financing). pihak lain sebagaimana dimaksud pada meliputi: bank: pmv atau pvbesarnya dana yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan bersama dari orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit sebesar rp250. (dua ratus lima puluh juta rupiah). pembiayaan penerusan (channing) sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan ketentuan: risiko yang timbul dari kegiatan pembiayaan penerusan (channing) menjadi tanggung jawab pemilik dana: dan penerima dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbal jasa (fee) dari pemilik dana tersebut. dalam pembiayaan bersama (joint financing) sebagaimana dimaksud pada huruf risiko yang timbul dari pembiayaan bersama menjadi beban masing masing pihak secara proporsional. pembagian risiko sebagaimana dimaksud pada dan wajib dicantumkan dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak. pmv wajib melakukan mitigasi risiko atas kegiatan pembiayaan usaha produktif. mitigasi risiko atas pembiayaan usaha produktif yang dilakukan oleh pmv: mengalihkan risiko atas barang dari objek jaminan melalui asuransi, dan atau cc. melakukan pengikatan jaminan atas objek jaminan. pmv yang melakukan pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf dan, penjaminan kredit, dan asuransi atas objek jaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan usaha produktif. bagian ketujuh pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dilakukan dalam bentuk penyediaan modal kepada pasangan usahakesepakatan para pihak. dalam melakukan kegiatan usahanya, pvs atau uus dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kerjasama pembiayaan penerusan (channing) yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. pihak lain sebagaimana dimaksud pada meliputi: bank: pvs atau pmv yang memiliki uukerjasamakerjasama penerusan (channing) sebagaimana dimaksud pada pvs atau uus dapat bertindak sebagai: pihak yang menyalurkan (pengelola wakil) melalui kegiatan investasi berdasarkan prinsip bagi hasil: dan atau pihak penyedia dana modal barang yaitu pihak yang mewakilkan kepada pihak lain. dalam hal pvs dan uus bertindak sebagai pihak yang menyalurkan (pengelola wakil) sebagaimana dimaksud pada huruf pvs atau uuskerjasama penerusan (channing) sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab pihak penyedia dana modal barang. ketentuan pembagian risiko sebagaimana dimaksud pada wajib dicantumkan secara jelas dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak. pvs dan uus wajib melakukan mitigasi risiko atas kegiatan usaha investasi berdasarkan prinsip bagi hasil. mitigasi risiko atas kegiatan usaha investasi berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan cara: mengalihkan risiko kegiatan usaha investasi berdasarkan prinsip bagi hasil melalui mekanisme penjaminan syariah: mengalihkan risiko atas barang yang menjadi agunan dari kegiatan usaha investasi berdasarkan prinsip bagi hasil melalui mekanisme asuransi syariah: dan atau cc. melakukan pengikatan jaminan atas objek jaminan. ketentuan mengenai pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap pvs dan uus yang melakukan mitigasi risiko melalui mekanisme syariah. bab iii perjanjian kegiatan usaha seluruhdibuat secara tertulis.kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat: jenis kegiatan usaha, nomor dan tanggal perjanjian: cc. identitas para pihak, jumlah penyertaan dan atau pembiayaan, jangka waktu penyertaan dan atau pembiayaan: tingkat pengembalian pembiayaan (jika ada): objek jaminan (jika ada), rincian biaya terkait dengan penyertaan pembiayaan yang diberikan yang paling sedikit memuat: biaya survey (jika ada), biaya provisi (jika ada): biaya notaris (jika ada), dan biaya pengikatan jaminan (jika ada): ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak: ketentuan mengenai denda (jika ada): dan mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan. bab tingkat kesehatan bagian kesatu umum pmv dan pvskualitas aset produktif: dan reliabilitas. ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. bagian kedua kualitas aset produktif dalam rangka pengukuran tingkat kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf pmv harus menilai, memantau, dan melakukan langkah langkah yang diperlukan untuk menjaga kualitas penyertaan dan piutang pembiayaan. dalam rangka pengukuran tingkat kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf pvs dan uus harus menilai, memantau, dan melakukan langkah langkah yang diperlukan untuk menjaga kualitas investasi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kualitas penyertaan dan piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada dan penilaian kualitas investasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. bagian ketiga cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pmv, pvs, dan atau uus wajib menghitung dan membentuk cadangan penyisihan penghapusan aset produktif. ketentuan mengenai penghitungan dan pembentukan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. bagian keempat pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai pmv, pvs, dan atau uuslima reliabilitas dalam rangka pengukuran tingkat kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf pmv atau pvs harus melakukan penilaian terhadap faktor reliabilitas. dimana pmv atau pvs diberikan wewenang untuk mengelola dana dari para investor yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha modal ventura atau usaha modal ventura syariah. bank kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan untuk bertindak sebagai bank kustodian. wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga yang bersifat utang termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariahmelakukan suatu investasi dalam dana ventura. nilai aset bersih adalah selisih antara aset dan liabilitas dana venturadivestasi adalah penjualan saham pmv atau pvs yang berada pada pasangan usaha yang bersangkutreliabilitas sebagaimana dimaksud pada merupakan kemampuan pmv atau pvslebih lanjut mengenai tata cara penilaian terhadap faktor reliabilitas sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. bab ekuitas pmv yang berbentuk badan usaha: perseroan terbatas wajib memiliki ekuitas paling sedikit rp50. (lima puluh miliar rupiah): koperasi wajib memiliki ekuitas paling sedikit rp25. (dua puluh lima miliar rupiah): atau perseroan komanditer wajib memiliki ekuitas paling sedikit rp25. (dua puluh lima miliar rupiah).swasta nasional20. (dua puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal desember dan paling sedikit sebesar rp50. (lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal desember bagipatungan serta memiliki ekuitas bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar rp50. (lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal desember pmv berbentuk badan hukum koperasi yang telah mendapatkan izin usaha sebelum peraturan ojk5. (dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat tanggal desember pvs yang berbentuk badan usaha: perseroan terbatas wajib memiliki ekuitas paling sedikit rp20. (dua puluh miliar rupiah): koperasi wajib memiliki ekuitas paling sedikit rp10. (sepuluh miliar rupiah): atau perseroan komanditer wajib memiliki ekuitas paling sedikit rp10. (sepuluh miliar rupiah). pmv yang berbentuk badan hukum perseroan terbatastetap0. (dua puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal desember pmv yang berbentuk badan hukum koperasiundangdan paling sedikit sebesar rp10. (sepuluh miliar rupiah) paling lambat tanggal desember uus wajib memiliki ekuitas paling sedikit rp10. (sepuluh miliar rupiah). pmv yang telah melakukan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui uus sebelum peraturan ojk ini diundangkan dan memiliki ekuitas uus bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki ekuitas uus paling sedikit sebesar rp10. (sepuluh miliar rupiah) paling lambat tanggal desember pmv atau pvs wajib memiliki rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah sebesar (tiga puluh persen). bab sumber pendanaan bagian kesatu umum sumber pendanaan pmv, pvs, dan atau uus dapat berasal dari: dana ventura, pinjaman, sekuritisasi aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal, penerbitan medium term notes, penerbitan obligasi, pinjaman atau pendanaan subordinasi, penerbitan saham, wakaf: dan atau hibah. pihak yang dapat memberikan pendanaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemerintah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah: perusahaan pembiayaan, lembaga pembiayaan ekspor indonesia, bank: lembaga keuangan lainnya, lembaga keuangan multilateral, badan usaha lain: dan atau orang perseorangan. pihak sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. pinjaman yang berasal dari orang perseorangan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: dibuat dalam bentuk akta notaris: jangka waktu pinjaman paling kurang (satu) tahun, dan jumlah pinjaman paling sedikit sebesar rp250. (dua ratus lima puluh juta rupiah). pvs atau uus dapat melakukan kegiatan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pendanaan sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan dengandua pinjaman atau pendanaan subordinasi pinjaman atau pendanaan subordinasi yang diterima pmv atau pvs sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi ketentuan: berjangka waktu paling singkatmv atau pvs dengan pemberi pinjaman. dalam melakukan kegiatan pinjaman atau pendanaan subordinasi sebagaimana dimaksud pada pvs wajib memenuhitiga gearing ratio pmv atau pvs wajib memenuhi ketentuan gearing ratio paling rendah (nol) danatau pendanaan dengan penjumlahan ekuitas dan pinjaman atau pendanaan subordinasi. pinjaman atau pendanaan subordinasi yang dapat diperhitungkanbab vii dana ventura bagian kesatu persyaratan pmv atau pvs sebagai pengelola dana ventura pmv, pvs, dan atau uus yang akan mengelola dana ventura sebagaimana dimaksud pada dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: memiliki ekuitas paling sedikit: bagi pmv yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebesar rp20. (dua puluh miliar rupiah): bagi pmv yang berbentuk badan hukum koperasi sebesar rp10. (sepuluh miliar rupiah): bagi pmv yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer sebesar rp10. (sepuluh miliar rupiah): bagi pvs yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebesar rp10. (sepuluh miliar rupiah): bagi pvs yang berbentuk badan hukum koperasi sebesar rp5. (lima miliar rupiah): atau bagi pvs yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer sebesar rp5. (lima miliar rupiah): dan bagi uus sebesar rp5. (lima miliar rupiah): dan memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengalaman bidang pengelolaan investasi. pmv, pvs, dan atau uus yang akan mengelola dana ventura sebagaimana dimaksud dalam dan wajib mengajukan permohonan ojk dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai: akta pendirian pmv atau pvs, struktur organisasi, rencana perjanjian pembentukan dana ventura, daftar sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan dana ventura, dan prosedur operasional standar terkait dengan pengelolaan dana ventura.diterima secara lengkap. bagian kedua pembentukan dana ventura pembentukan dana ventura dilakukan antara pmv dan atau pvs dengan bank kustodian berdasarkan kontrak investasi bersama. jumlah investor dana ventura paling banyak (dua puluh lima) pihak. pmv, pvs, dan atau uus harus memenuhi jumlah nilai dana kelolaan minimum untuk setiap dana ventura yang dibentuk. untuk pertama kali sejak peraturan ojk ini diundangkan, jumlah nilai dana kelolaan minimum sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar rp1. (satu miliar rupiah). setelah mendapatkan persetujuan dari ojk sebagaimana dimaksud dalam pmv, pvs, dan atau uus dapat mengumpulkan dana dari investor dana ventura untuk memenuhi jumlah nilai dana kelolaan minimum sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada berakhir dan pmv, pvs, dan atau uus memperoleh dana kelolaan paling sedikit rp750. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), maka pmv diberikan tambahan waktu untuk mengumpulkan dana dari investor dana ventura selama (tiga puluh) hari. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dan berakhir dan pmv, pvs, dan atau uus tidak dapat memenuhi jumlah nilai dana kelolaan minimal sebagaimana dimaksud pada maka pmv, pvs, dan atau uus wajib mengembalikan dana kelolaan tersebut kepada investor dana ventura. pmv, pvs, dan atau uus wajib melakukan penyertaan sesuai dengan ketentuan mengenai batas minimum penyertaan pada setiap dana ventura yang dikelola. untuk pertama kali sejak peraturan ojk ini diundangkan, batas minimum penyertaan pada setiap dana ventura yang dikelola ditetapkan sebesar (sepuluh persen). ketentuan mengenai perubahan terhadap jumlah nilai dana kelolaan minimum untuk setiap dana ventura sebagaimana dimaksud pada dan batas minimum penyertaan pada setiap dana ventura yang dikelola sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. dana ventura wajib mencantumkan nama pmv atau pvs dan nama yang sesuai dengan tujuan investasi tersebut. bagian ketiga perjanjian pembentukan dana ventura perjanjian pembentukan dana ventura dibuat dengan akta notaris. perjanjian pembentukan dana ventura sebagaimana dimaksud pada wajib memuat paling sedikit: identitas pmv atau pvs dengan bank kustodian yang terlibat dalam perjanjian, tugas dan tanggung jawab pmv atau pvs: cc. tugas dan tanggung jawab bank kustodian, hak hak investor, tujuan investasi, kebijakan investasi, biaya biaya, dan gambaran risiko investasi, penyelesaian perselisihan sengketa antar para pihak, dan ketentuan pengakhiran perjanjian. bagian keempat kewajiban, larangan, dan tugas pmv atau pvs dan bank kustodian dalam mengelola dana ventura, pmv atau pvs wajib: memiliki itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam mengelola dana sebaik mungkin untuk kepentingan investor: menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan dana, cc. memisahkan pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan sebagai pmv atau pvs yang mengelola dana ventura, menyampaikan informasi kepada investor calon investor tentang gambaran risiko investasi secara jelas, melakukan penetapdan menyampaikannya segera kepada bank kustodian setiap tiga bulan sekali, menetapkan metode penghitungsecara konsisten untuk menghitung dan menetapkan nilai aset bersih: dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. dalam melakukan pengelolaan dana, pmv atau pvs yang mengelola dana ventura dilarang: memiliki afiliasi dengan bank kustodian, dan memiliki portofolio penyertaan dan atau pembiayaan kepada pasangan usaha dan atau debitur yang terafiliasi dengan pmv atau pvs lebih dari (dua puluh persen) dari nilai aset bersih dana ventura, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.setoran modal persero perseroan komanditer. ekuitas: bagi pmv atau pvsago dibagi saham,bank kustodian memiliki tugas: memberikan jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan aset dana ventura, melakukan penghitungan nilai aset bersih dana ventura setiap tiga bulan sekali: cc. membayar biaya biaya yang berkaitan dengan dana ventura atas perintah pmv atau pvs yang mengelola dana ventura, dan menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan data investor. bank kustodian dilarang memiliki afiliasi dengan pmv atau pvs yang mengelola dana ventura. bagian kelima wali amanat dalam rangka melakukan pemantauan investasi pada obligasi konversi dan atau surat utang, pmv, pvs, dan atau uus yang mengelola dana ventura dapat menunjuk wali amanat yang terdaftar ojk untuk mewakili kepentingan dana ventura sebagai pemegang obligasi konversi dan atau surat utang untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian penerbitan obligasi konversi dan atau surat utang oleh pasangan usaha. wali amanat sebagaimana dimaksud pada dilarang mempunyai hubungan utang piutang dengan pasangan usaha dalam jumlah lebih dari (dua puluh lima persen) dari nilai obligasi konversi dan atau surat utang pasangan usaha. bagian keenam penempatan dana ventura pmv wajib menyalurkan dana ventura dalam bentuk usaha modal ventura sebagaimana dimaksud dalam kepada pasangan usaha dan atau debitur yang tidak tercatat bursa efek. pvs dan atau uus wajib menyalurkan dana ventura dalam bentuk usaha modal ventura syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada pasangan usaha yang tidak tercatat bursa efek. penempatan dana milik investor sebagaimana dimaksud pada dan bersifat sementara. penempatan dana ventura pada pembiayaan usaha produktif bagi pmv ditetapkan paling tinggi (dua puluh persen) dari nilai aset bersih dana ventura. penempatan dana ventura pada pembiayaan usaha produktif bagi pmv atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bagi pvs dan atau uus ditetapkan paling tinggi (dua puluh persen) dari nilai aset bersih dana ventura. bagian ketujuh laporan dana ventura pmv, pvs, dan atau uus yang mengelola dana ventura wajib menyampaikan laporan tertulis yang memperlihatkan posisi keuangan dana ventura kepada ojk dan investor dana ventura setiap tiga bulan sekali untuk posisi bulan maret, juni, september, dan desember. laporan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan oleh direksi pmv atau pvs kepada ojk paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode tiga bulan tersebut. laporan keuangan tahunan dana ventura wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar ojk. laporan keuangan tahunan dana ventura sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan oleh direksi pmv atau pvs kepada investor dana ventura dan ojk paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir. bab vii usaha modal ventura bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi pmv atau pvs wajib memiliki kegiatan usaha modal ventura atau usaha modal ventura syariah pada pasangan usaha dan atau debitur yang termasuk kategori usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi paling sedikit (lima persen) dari total kegiatan usaha, ketentuan mengenai gearing ratio sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi ketentuan gearing ratio paling rendah (nol) dan paling tinggi sebesar (lima belas) kali. proporsisebagaimana dimaksud pada dan dihitung berdasarkan laporan bulanan per desember. penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada danberlaku pada tanggal februari untuk jangka waktu (satu) tahun berikutnya. bab larangan pmv, pvs, dan atau uus dilarang: menarikdalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain: cc. menerbitkan surat sanggup bayar (promisorry note), kecuali sebagai jaminan atas hketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku:ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab laporan berkala pmv, pvs dan uus wajib menyampaikan laporan bulanan kepada ojk. pmv dan pvsdalam pasa154 diatur dalam peraturan ojk mengenai laporan bulanana (empat) bulan setelah tahun buku terakhirlam bentuk hard copy dan soft copyyang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud padadalam hal pmv atau pvs memperoleh izin usaha kurang dari (enam) bulan sampai dengan tahun taklim berakhir, kewajibanmulai berlaku pada tahun taklim berikutnya. apabila batas akhiristem informasi dan teknologi dalam rangka mendukung penyelenggaraan usaha yang sehat, pmv, pvs, dan atau uus harus mempunyai sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi. ketentuan sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk pmv, pvs, dan atau uus yang mempunyai kantor cabang lebih dari (lima). bab xii penegakan kepatuhan bagian kesatu pemberitahuan pmv, pvs, dan atau uus yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan dan dan atau dan peraturan ojk ini, pvs, dan atau uus yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan huruf dan huruf huruf huruf dan danhuruf dan huruf huruf dan huruf dan dan ataudalam poj ini,atau pvs berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah selisih bersih aset dan liabilitas perseroan komanditerusaha modal ventura bagian kesatu kegiatan usaha pmvpencantuman kegiatan usaha dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan berlaku (dua) tahun sejakpenyertaan saham dan atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan berlaku (lima) tahun setelah peraturan ojk ini diundangkan. perjanjian pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit revenue sharing) yang sudah dilakukan sebelum peraturan ojk ini diundangkan, tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pembiayaan. perjanjian pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit revenue sharing) sebagaimana dimaksud pada diperhitungkan sebagai komponen perhitungan far sebagaimana dimaksud dalam penyertaan saham atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi yang telah dilakukan oleh pmv sebelum peraturan ojk ini diundangkan dan melebihi ketentuan batasan maksimum penyertaan sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan dalam pemenuhan ketentuan mengenai batasan maksimum penyertaan saham atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi sebagaimana dimaksud dalam penyertaan saham atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversinyertabatasan minimal kegiatan usaha pada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan berlaku (tigkesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam dan dinyatakan berlaku (dupemenuhan rasio ekuitas terhadap modal disetor sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan berlaku (dua) tahun setelah peraturan ojk ini diundangkan. babmv menyelenggarakan usaha modal ventura yang meliputi: penyertaan saham (equity participation): penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (gusi equity participation), cc. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (startup) dan atau pengembangan usaha, dan atau pembiayaan usaha produktif. dalam melakukan usaha modal ventura sebagaimana dimaksud pada pmv dapat mengelola dana ventura. selain usaha modal ventura sebagaimana dimaksud pada dan pmv dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain: kegiatan jasa berbasis fee: dan atau kegiatan usaha lain dengan persetujuan ojk. kegiatan usaha modal ventura sebagaimana dimaksud pada dapat disertai dengan pendampingan kepada pasangan usaha dan atau debitur. pmv yang akan melakukan kegiatan usaha berbasis fee sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib melaporkan kepada ojk dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai: produk berbasis imbal jasa (fee) yang akan dipasarkan, mekanisme kegiatan usaha berbasis imbal jasa (fee): cc.pmv yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam hurufmvmvmv yang memuat hak dan kewajiban para pihakdua kegiatan usaha pvs dan uus penyelenggaraan kegiatan usaha pvs dan uus wajib memenuhi prinsip keadilan ('adpvs dan uus menyelenggarakan usaha modal ventura syariah yang meliputi: investasi yang terdiri dari: penyertaan saham (equity participation): pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi, pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (start up) dan atau pengembangan usaha, dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pelayanan jasa, dan atau cc. kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan ojk. dalam melakukan usaha modal ventura syariah sebagaimana dimaksud pada pvs atau uus dapat mengelola dana ventura yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. pvs atau uus dilarang melakukan pembiayaan jual beli kecuali kepada pasangan usaha yang terlebih dahulu telah menerima investasi dari pvs atau uus. kegiatan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kegiatan usaha pvs atau uus yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk imbal jasa (umrah fee). kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam wajib dilakukan dengan menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. penggunaaan akad sebagaimana dimaksud pada wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada ojk. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penggunaaan akad sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. pvs atau uus yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam huruf cc,vs atau uusvs atau uus yang akan dilakukan disertai dengan uraian akad yang akan digunakan,vs atau uus yang memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan akad yang digunakantiga tujuan dan batasan dalam penyelenggaraan usaha pmv, pvs, dan atau uus kegiatan usaha pmv, pvs, dan atau uus sebagaimana dimaksud dalam dan atau ditujukan untuk calon pasangan usaha dan atau debitur yang memiliki usaha produktif dan atau memiliki ide ide untuk pengembangan usaha produktif. kegiatan usaha pmv, pvs, dan atau uus sebagaimana dimaksud dalam dan atau bertujuan untuk: pengembangan suatu penemuan baru, pengembangan perusahaan atau usaha orang perseorangan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana, cc. pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, membantumengambil alihpengembangan proyek penelitian dan rekayasa, pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri: dan atau membantu pengalihan kepemilikan perusahaan. pmv atau pvs wajib mencantumkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam dan atau dalam anggaran dasarnya. pmv wajib memilikidari total kegiatan usaha pmv.sebagaimana dimaksud pada |
mid tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. modal ventura. perusahaan. penyelenggaraumum perusahaan modal venturadandan pvs guna mewujudkan tujuan dimaksud dalam bentuk pengaturan yang meliputi ketentuan mengenai kegiatan usaha, sumber pendanaan, mitigasi risiko, kesehatan keuangan, ekuitas, standar perjanjian, pengaturan kegiatan usaha termasuk yang berdasarkan prinsip syariah dan pemanfaatan sistem informasi teknologipmv danpmv dan pvsii. demi cukup jelas. hurufdalam ketentuan ini meliputi juga private equityjasa berbasis fee antara lain: jasa konsultasi bidang jasa administrasi, akuntansi, manajemen, dan atau pemasaran, dan atau pemasaran produk jasa keuangan seperti asuransi dan atau reksa dana. huruf yang dimaksud dengan kegiatan usaha lain adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh pmv namun cukup jelas. yang dimaksud dengan pembiayaan usaha produktif termasuk juga pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit revenue sharing) dan pinjaman subordinasi yang disalurkan oleh pmv kepada debitur. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pembagian risiko secara proporsional adalah pembagian sesuai dengan besaran dana yang dikeluarkan masing masing pihak. yang dimaksud dengan kedua belah pihak adalah pmv dan pihak yang bekerjasama dengan pmv untuk melakukan pembiayaan penerusan (channelling) dan pembiayaan bersama point financing). yang dimaksud dengan mitigasi risiko atas pembiayaan usaha produktif adalah upaya yang dilaksanakan oleh pmv untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh pmv karena ketidakmampuan kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban membayar kepada pmv. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf jaminan yang diberikan oleh debituryang dimaksud dengan mitigasi risiko atas kegiatan usaha investasi berdasarkan prinsip bagi hasil adalah upaya yang dilaksanakan pvs dan uus untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh pvs dan uus karena ketidakmampuan kegagalan pasangan usaha untuk memenuhi kewajiban kepada pvs dan uus. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf jaminan yang diberikan oleh pasangan usahacukup jelas. huruf yang dimaksud dengan aset produktif bagi pmv terdiri dari penyertaan saham, penyertaan melalui obligasi konversi, piutang pembiayaan usaha produktif dan atau kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan ojk. bagi pvs dan uus, aset produktif terdiri dari aset kegiatan usaha investasi dan pembiayaan jual beli dalam hal pvs dan uus melakukan pembiayaan jual benaan yang berasal dari pemerintah antara lain dapat berasal dari lembaga pengelola dana bergulir atau program pemerintinjaman atau pendanaan subordinasi dapat berasal dari pihak terafiliasi maupun tidak terafiliasi. pihak terafiliasi antara lain direksi dan komisaris pmv atau pvs, pemegang saham pmv atau pvs, direksi dan komisaris pada badan usaha pemegang saham pmv atau pvs, dll. pihak tidak terafiliasi antara lain pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan penyelenggaraan usaha pmv atau pvs. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh penghitungan gearing ratio: pinjaman sebesar rp10 miliar pinjaman subordinasi sebesar rp30 miliar ekuitas sebesar rp40 miliar modal disetor rp2 miliar gearing ratio (100t30) ( pinjaman subordinasi yang diperhitungkan sebagai komponen penyebut hanya sebesar rp10 miliar dari modal disetodapat diklasifikasikan dalam kategori penyertaan saham (equity participation), private equity, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (gusi equity participation), pembelian surat utang, dan pembiayaan usaha produktif. kegiatan usaha lain tersebut menimbulkan tambahan aset dalam bentuk piutang pembiayaan dan atau penyertaan dalam laporan posisi keuangan pmv. contoh pendampingan kepada pasangan usaha dan atau debitur antara lain bidang administrasi, akuntansi, manajemen, dan atau pemasaran. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. yang dimaksud denganobjek haram adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah. huruf termasuk dalam investasi antara lain berupa investasi dengan jangka waktu menengah berdasarkan prinsip syariah (medium term note). angka yang dimaksud dengan kegiatan penyertaan saham termasuk penyertaan saham yang dilakukan melalui private equity adalah penyertaan saham yang dilakukan melalui pembelian saham pada perusahaan target yang belum diperdagangkan bursa saham dengan tujuan menghasilkan nilai tambah pada saat penjualan saham kembali. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil antara lain dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, masyarakat, dan atau mudharabah musytarakah. huruf yang dimaksud pelayanan jasa antara lain pengalihan utang dari pasangan usaha yang berbentuk antara lain usaha mikro, kecil, dan menengah dan atau usaha pada tahap rintisan awal (startup company). huruf yang dimaksud dengan kegiatan usaha lain adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh pvs dan uus namun tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori investasi yang meliputi penyertaan saham (equity participation), investasi melalui pembelian obligasi syariah konversi, dan investasi berdasarkan prinsip bagi hasil. kegiatan usaha lain tersebut menimbulkan tambahan aset dalam bentuk piutang pembiayaan, penyertaan, dan atau investasi tertentu (seperti syirkah temporer) dalam laporan posisi keuangan pvs dan uus. cukup jelas. yang dimaksud denganlaksanaan pembiayaan jual beli antara lain dilakukan dengan menggunakan akad murabahah, salam, sutisna dan atau akad jual beli lainnya sesuai dengan prinsip syariah. yang dimaksud dengan kegiatan yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk imbal jasa (umrah fee) antara lain: jasa konsultasi dan jasa manajemen dapat dilakukan antara lain dalam bidang administrasi, akuntansi, dan atau studi kelayakan usaha, yang antara lain dilakukan dalam rangka konsultasi awal atau pada saat pendampingan kepada pasangan usaha, dan pemasaran produk jasa keuangan seperti asuransi dan atau reksa dana. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha untukyang dimaksud dengan ide ide untuk pengembangan usaha produktif adalah ide ide kreatif yang dimiliki oleh pasangan usaha dan atau debitur dalam rangkahuruf yang dimaksud dengan penemuan baru adalah suatu bentuk, piranti, atau proses yang baru yang didasarkan pada bentuk, proses, komposisi atau gagasan yang sudah ada sebelumnya. huruf yang dimaksud dengan tahap awal usaha adalah siklus usaha dimana pasangan usaha dan atau debitur baru memulai usaha dan belum menghasilkan keuntungan atas kegiatan usahanya. huruf huruf yang dimaksud dengan tahap pengembangan adalah siklus usaha dimana pasangan usaha dan atau debitur telah mulai menghasilkan keuntungan namun masih memerlukan pengembangan agar dapat lebih produktif. yang dimaksud dengan tahap kemunduran usaha adalah siklus usaha dimana pasangan usaha dan atau debitur telah melalui tahap awal dan tahap pengembangan usaha namun kemudian mengalami perlambatan bisnis sehingga besaran keuntungan terus berkurang bahkan cenderung merugmeliputi juga private equity. cukup jelas. contoh penghitungan far untuk pmv: aset perusahaan rp100 miliar, yang terdiri dari: penyertaan saham sebesar rp10 miliar penyertaan melalui pembelian obligasi konversi 15miliar piutang pembiayaan sebesar rp35miliar aset lainnya sebesar rp4 miliar perhitungan nilai far adalah sebagai berikut: total nilai penyertaan dan piutang rpl1 miliar rp15miliar rp35miliar rp6 miliar total aset pmv rp100 miliar maka nilai far rp6 miliar rp10 miliar) y6. contoh penghitungan far untuk pvs dan uus: aset pvs dan uus rp100miliar, yang terdiri dari: investasi penyertaan saham sebesar rp10 miliar investasi melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha sebesar rp15miliar investasi melalui pembelian obligasi syariah konversi sebesar rp1 miliar investasi berdasarkan prinsip bagi hasil sebesar rp35miliar aset lainnya sebesar rp3 miliar perhitungan nilai far adalah sebagai berikut: total nilai investasi rp1 miliar rp15miliar rp1 miliar rp35miliar rp7 miliar total aset pmv rp100 miliar maka nilai far rp7 miliar rp10 miliar) y60 yo. cukup jelas. contoh penghitungan jangka waktu pemenuhan investment and financing assets ratio far): untuk memenuhi ketentuan rasio ekuitas dibandingkan modal disetor, intan ventura menambah modal disetor yang mengakibatkan intan ventura melanggar ketentuan far. penambahan modal disetor tersebut telah dicatat oleh instansi yang berwenang pada tanggal desember berdasarkan ketentuan ini, perusahaan diberikan relaksasi untuk pemenuhan ketentuan far paling lama pada tanggal desember contoh pmv atau pvs yang mendapatkan izin pada tanggal januari kemudian pada tanggal juli, maka pemenuhan far paling rendah wajib dipenuhi paling lama januari cukup jelas. cukup jelas. contoh pmv melakukan penyertaan saham pada tanggal juli nilai ekuitas yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam ketentuan ini adalah nilai ekuitas pmv berdasarkan laporan keuangan bulanan untuk posisi bulan juni cukup jelas. cukup jelas. intan ventura menyertakan saham kepada pasangan usaha permata usaha pada tahun untuk jangka waktu tertentu sampai dengan tahun mengingat permasalahan keuangan yang dihadapi oleh permata usaha, pada tahun intan ventura dan permata usaha menyepakati untuk memperpanjang jangka waktu penyertaan saham dengan tambahan waktu selama tahun sampai dengan tahun selanjutnya, pada tahun disepakati kembali untuk memperpanjang perjanjian penyertaan saham dengan tambahan waktu paling lama tahun dan diikuti dengan divestasi pada tahun yang dimaksud pengendali pada pasangan usaha adalah dalam hal pmv, pvs, dan atau uus: memiliki saham pada pasangan usahada pasangan usahamv, pvs, dan atau uus dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian pada pasangan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. cukup jelas. huruf penawaran umum melalui pasar modal dapat dilakukan pasar modal indonesia maupun pasar modal negara lain. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. |
st,tn, rnama aditya rahman tempat tanggal lahir tasikmalaya, november pekerjaan karyawan warga negara indonesia nama jefri rusdi tempat tanggal lahir kabupaten boyolali, januari pekerjaan karyawan warga negara indonesia nama eran basuki tempat tanggal lahir kebumen, juli pekerjaan karyawan warga negara indonesia dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor mk kuasa. ipl lit nomor mk kuasa. ipl lit dan nomor mk kuasa. ipl lit yang masing masing bertanggal januari memberi kuasa kepada maulana bundaran, s.h., alex candra, s.h., dan ir. nuziwar, s.h, para advokat dan penasiserta berdasarkan surat kuasa khusus nomor mk kuasa. ipl lit iv bertanggal april memberi kuasa kepada august hamonangan pasaribu, sh., dan prio handoko, sh., para advokat dan penaseoo0 ll serta saksi dan ahli pemerintah: memeriksa bukti bukti para pemohon dan pemerintah: membaca kesimpulan tertulis pemerintahjawab karena kompleksitas masalah yang dihadapi. fakta fakta mengenai para pemohon dan kondisi rakyat indonesia bahwa para pemohon adalah pekerja yang memiliki penghasilan dibawah rp. (dua juta rupiah). bahwa dengan kondisi perekonomian indonesia saat ini, penghasilan para pemohon hanya cukup untuk biaya hidup sehari hari. bahwa harga rumah saat ini dengan luas bangunan 36m? dapat diasumsikan seharga paling murah rp. (seratus tiga puluh lima juta rupiah). bahwa dengan kondisi demikian, tidaklah mungkin para pemohon dapat membeli atau membangun rumah sebagaimana disyaratkan oleh undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman. bahwa sebagaimana data terakhir dari badan pusat statistik, jumlah rakyat miskin indonesia adalah berjumlah juta orang. bahwa dengan jumlah rakyat miskin mencapai juta orang, maka dapat dipastikan rakyat indonesia yang miskin tidak dapat memenuhi hak atas perumahan, belum termasuk kelas menengah rakyat indonesia yang berpenghasilan pas pasan. dengan demikian jelaslah dapat disimpulkanundang undang nomor tahun permohonanmahan dan kawasan permukiman tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat: memerintahkan amar putusan majelis hakim dari mahkamah konstitusibacakan i2. menimbang bahwa untuk membuktikanaditya rahman gs: bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama jefri rusdi: bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama eran basuki: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentangprofil kemiskinan indonesia maret bukti fotokopi daftar harga rumah. selain itu para pemohon mengajukan (satu) orang ahli yang didengar keterangannya depan persidangan pada tanggal tanggal april yang pada pokoknya merangkap sebagai berikut: h.r. babussalam: permasalahan uji materiil (judicial review) undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman, menyebutkan luas lantai rumah tinggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit (tiga puluh enam) meter persegi.l. data kepustakaan dalam penjelasan konsideran undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman, menyebutkan antara lain:undang undang nomor tahun tentang hak hak asasi manusia, setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. general comment united nation nomor mengenal rights educate housing tentang covenant international tentang hak hak ekonomi, sosial dan budaya, desember menyatakan: rumah yang layak adalah adanya kelayakan atas luas ruangan, keamanan, pencahayaan, penerapangk: hak setiap orang atas standar hidup yang memadai termasuk pangan, sandang dan perumahan dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus dan menekankan negara pihak, akan mengambilkan langkah langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini. deklarasi rio janeiro, agenda dan habitat united nations centre for human settlements, menyebutkan. universal declaration human rights yang berada diluar kekuasaan . undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi:oleh undang undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara. dengan penjelasan, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak hak yang diatur dalam uud putusan nomor puu ii1 juncto putusan nomor puu v dan putusan putusan selanjutnya,ularannyaajalah forum, edisi tahun halaman antara lain menyebutkan: diperkirakan ada sekitar juta rumah tangga indonesia yang belum menempati rumah layak huni (masih banyak menempati rumah dibawah kolong jembatan jalan tol). kompas, desember halaman antara lain menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan perumahan tidak pro masyarakat miskin (pro poor), karena kebijakan pembangunan perumahan bukan untuk kaum miskin. dalam buku berjudul: korupsi dan teroris", halaman antara lain menyebutkan bahwa pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik tidak mengutamakan kepentingan masyarakat kecil (yang tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki otoritas dan lemah dalam perlindungan hukum). sedangkan dpr tidak serius dalam mengontrol kebijakan pemerintah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. karena dpr dan pemerintah telah bersatu untuk lebih mengutamakan kepentingannya dari kepentingan masyarakat. dengan tidak dapat mengembalikan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya kepada masyarakat lebih baik. bahkan pengangguran, phk, masyarakat miskin tidak mampu semakin meningkat. dalam buku berjudul: politik hukum", halaman antara lain menyebutkan: hasil penelitian penulis dari badan statistik bps) bahwa setiap tahun masyarakat miskin menurun, pemerintah mengklaim angka kemiskinan terus turun menjadi juta pada tahun tetapi jumlah penerima beras rakyat miskin ternyata masih juta orang atau sekitar jumlah penduduk. bila melihat anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, jika pemerintah mengklaim jumlah penduduk orang miskin turun, mengapa alokasi anggarannya justru naik pada tahun anggaran untuk program program penanggulangan kemiskinan sebesar triliun, dan pada tahun naik menjadi triliun. berdasarkan data tersebut atas berarti pemerintah dalam menurunkan rakyat miskin dengan cara memberi ikan, bukan dengan cara memberi pandang untuk mengais ikan sebanyak banyaknya atau uang yang sebesar tersebut diinvestasikan dalam membangun perkebunan perkebunan serta melatih rakyat miskin untuk disiapkan bekerja perkebunan perkebunan tersebut dan juga dapat membangun pabrik pabrik garam daerah daerah yang rakyat menjadi petani garam serta membangun pabrik pabrik industri ikan daerah daerah yang rakyatnya hidup dari nelayan, sehingga anggaran yang disediakan setiap tahun yang sangat besar tersebut dapat menjadi investasi sampai masa depan. dengan cara tersebut, maka pemerintah selain dapat mengentaskan rakyat miskin, para penganggur dapat diserap menjadi tenaga kerja serta anak anak akan dapat sekolah, karena orang tuanya telah mendapat pekerjaan serta dapat menghuni rumah yang layak dan terjangkau, karena masyarakat miskin telah mendapatkan penghasilan yang tetap. dalam buku berjudul: filsafat hukum" tahun halaman antara lain menyebutkan: sebagai contoh yang aktual dan konkrit dalam merumuskan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) dari tahun berdasarkan sumber data pokok apbn bappenas pada undang undang dan penerapannya masih belum diutamakan untuk melindungi kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi secara seimbang dalam pembangunan. dalam data tersebut terdapat bukti belanja negara lebih besar dari pendapatan negara dan belanja negara tersebut lebih besar untuk kepentingan konsumtif dari kepentingan investasi pembangunan untuk masa depan, sehingga setiap tahun mengalami dekat bukan deposit. selain itu anggaran banyak digunakan untuk membentuk lembaga lembaga baru non struktural yang sangat besar dan tidak produktif serta menimbulkan pemborosan dan korupsi pada lembaga baru non struktural sebanyak lembaga. dalam buku berjudul: human rights and development" tulis oleh john langue, hal antara lain menyebutkan: list fundamental requirement for human development: food, nothing, housing etc and compare with that the covenant rights: food, nothing, housing etc. fundamental rights not vary over time place. they stand that the list cannot reduced further, and they are the foundation for complete human development. food, clothing and housing fundamental rights and absolute daftar kebutuhan kebutuhan dasar untuk pembangunan manusia: pangan, sandang papan dan lain lain membandingkannya dengan hak hak dalam perjanjian perjanjian pbb: pangan, sandang, papan dan lain lain. hak hak asasi dasar tidak berubah melintasi waktu atau tempat. hak hak asasi tersebut dengan jelas bertahan untuk memberikan tekanan. hak hak asasi tersebut merupakan sesuatu yang jelas pasti setidaknya dalam kesadaran bahwa daftar tersebut tidak dapat dikurangi lebih jauh dan hak hak asasi tersebut adalah dasar bagi pembangunan manusia seutuhnya. pangan, sandang dan papan adalah hak hak asasi dasar dan mutlak). dalam buku berjudul: legal theory" friedman, halaman dan halaman antara lain menyebutkan: that all positive law contrary natural law void. accordingly the judge disregard positive law where ministry just (semua hukum positif yang bertentangan dengan hukum alam adalah tidak berlaku. sesuai dengan itu hakim harus mengabaikan hukum positif yang jelas tidak adil). iii. data lapangan empiris) data dokumen kementerian perumahan tahun menargetkan unit rumah, hanya tercapai realisasinya unit rumah. tahun realisasi mencapai unit rumah dari target rencana unit rumah. dengan demikian target pencapaian pembangunan rumah senantiasa tidak tercapai (backlog) dari tahun tahun pencapaian hanya antara y4. data dokumen dari kpr yang diselenggarakan oleh pt. purigraha asripermai yang membangun rumah type dan type daerah kota lippo karawaci, tanggal september dengan harga jual untuk type juta dengan uang muka bunga dengan cicilan tiap bulan selama tahun sebesar , , selama tahun cicilan tiap bulan sebesar type harga jual juta, selama tahun dengan cicilan tiap bulan sebesar selama tahun dengan cicilan tiap bulan hasil wawancara dengan para penghuni rumah type yang telah menempati sejak tahun harga pada waktu masih sekitar juta, dan cicilan tiap bulan selama tahun cicilan tiap bulan sebesar penghasilan tiap bulan atas juta, . mereka tidak mengambil type tidak mampu untuk menyicilnya tiap bulan serta tidak mampu bayar uang mukanya, karena penghasilan tiap bulan masih dibawah data dokumen dari kpr yang diselenggarakan oleh pt. nuansa asri aladin membangun rumah daerah jalan aladin ciomas bogor yaitu type seharga juta, selama tahun dengan cicilan tiap bulan selama tahun dengan cicilan tiap bulan type seharga juta, selama tahun dengan cicilan tiap bulan selama tahun dengan cicilan tiap bulan hasil wawancara dengan para penghuni type tersebut bahwa penghasilan mereka tiap bulan atas juta, . data dokumen kpr yang diselenggarakan oleh perumahan green bsd cbooo permai membangun rumah type seharga juta, uang muka selama tahun dengan cicilan tiap bulan selama tahun dengan cicilan tiap bulan , . hasil wawancara dengan para penghuni type tersebut, karena penghasilan tiap bulan atas juta. hasil wawancara dengan para pemohon uji materiil bahwa dengan adanya materi undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman, maka mereka tidak ada harapan untuk mendapatkan rumah sesuai dengan penghasilan tiap bulan dibawah juta, sedangkan harga type seharga juta atas selama tahun dengan cicilan tiap bulan sebesar jutaan, , maka kalau mereka memaksakan diri mengambil type tersebut untuk bayar cicilan tiap bulan tidak cukup dan tidak ada untuk buat makan dan uang transport tiap bulan. untuk para pemohon dan termasuk mereka yang mempunyai penghasilan dibawah juta, tidak akan dapat mewujudkan untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau sesuai dengan penghasilannya. oleh karena itu materi undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman, materi ukuran paling sedikit (tiga enam) meter persegi harus dihapuskan dan, diganti dengan materi luas lantai rumah dan rumah deret memenuhi persyaratan kelayakan dan terjangkau sesuai dengan sepertiga penghasilan tiap bulan calon penghuni. data dokumen kpr yang diselenggarakan oleh pt. perdana gapura prima tbk membangun rumah susun dengan nama kepausan city jakarta selatan, unit ukuran seharga juta, uang muka selama tahun dengan cicilan tiap bulan ditambah biaya listrik, air, kebersihan dan keamanan ribuan. hasil wawancara dengan para penghuni bahwa mereka berpenghasilan jutaan, kalau dibawah tersebut tidak mungkin mampu untuk mendapatkan unit pada rumah susun tersebut. kenalan dengan seorang warga negara australia yang bekerja pada perusahaan australia indonesia yang sering main golf bersama dan bahkan saling kunjung mengunjungi rumah bersama keluarganya, menanyakan mr. salam bahwa indonesia perbedaan antara srikaya dengan miskin sangat menyolok sekali, miskin tinggal dirumah yang tidak layak yaitu antara lain tinggal kolong jembatan jalan tol. kalau australia yang dikatakan miskin disana masih punya rumah yang layak dihuni dan juga masih punya mobil sesuai dengan penghasilannya, selain itu juga australia terdapat program perumahan rakyat sebagai bantuan dari pemerintah. program perumahan rakyat tersebut dibiayai dari pajak pendapatan. apakah indonesia tidak programa untuk perumahan rakyat yang dibiayai dari pajak pendapatan? indonesia memang perumahan rakyat bagi penghasilan yang rendah bukan untuk miskin, itupun disuruh bayar sendiri. sedangkan pajak pendapatan sebagian besar untuk membiayai belanja pegawai dan pejabat penyelenggara negara. orang australia tersebut menjawab ya, terus pendapatan hasil pengalihan sumber kekayaan alam itu untuk apa? seharusnya pendapatan hasil pengelolaan sumber kekayaan alam tersebut dipakai untuk membiayai belanja pegawai dan pejabat penyelenggara negara. sedangkan pajak pendapatan tersebut untuk melakukan pembangunan bagi kepentingan rakyat dalam menciptakan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat. seharusnya rakyat indonesia makmur dan sejahtera, karena sumber kekayaan alam indonesia melimpah ruah dan tidak akan menyolok antara kaya dengan miskin, kalau itu diprogramkan dengan tepat. ahli menjawab thank informasi anda tersebut. iv. pembahasan berdasarkan data kepustakaan tersebut atas baik dari bahan pemain maupun bahan sekunder memiliki kesamaan keterangan yaitu bahwa perumahan merupakan hak hak asasi mendasar dan mutlak (fundamental and absolute rights) yang tidak boleh dikurangi dan diatasnya seperti hak hak asasi lainnya yang dapat diatasnya. perumahan yang akan dibangun harus memenuhi kelayakan dan dapat dijangkau bagi yang berpenghasilan rendah. bahkan materi undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman bertentangan dengan materi konsideran dan penjelasan konsideran dalam undang undang tersebut, antara lain menyebutkan:seluruh wilayah indonesia. dengan berdasarkan antara lain dan uud beserta penjelasan, antara lain menyebutkan: kebijakan umum pembangunan perumahan diarahkan untuk: memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dalam terjangkau dalam lingkungan sehat dan aman.dan seterusnya, ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untukutir (a)., objek permohonan hak uji ini adalahenuhi kebutuhan rumah, perumahan, permukiman serta lingkungan hunian pedesaan dan perkotaan. dan seterusnya. ternyata materi konsideran beserta penjelasan dalam undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman tidak bertentangan dengan data pustaka tersebut atas, bahkan telah dirumuskan secara konkrit. dengan demikian materi undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman tersebut selain bertentangan dengan uud juga bertentangan dengan materi dan penjelasan konsideran dalam undang undang tersebut serta data kepustakaan. selanjutnya data lapangan (empiris) tersebut secara konkrit telah memperkuat data kepustakaan tersebut atas. karena memang perumahan adalah hak hak asasi mendasar dan mutlak yang tidak dapat dikurangi dan diatasnya seperti hak hak asasi lainnya. perumahan harus dibangun memenuhi persyaratan layak dan dapat dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. bila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena biaya pembangunan perumahan rakyat tersebut, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan dana, sehingga rakyat yang berpenghasilan rendah dan rakyat miskin mendapatkan perumahan yang layak dan terjangkau yang dapat diambil dari pajak pendapatan negara. dengan demikian materi undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman (empiris). para pemohon yang sekaligus mewakili masyarakat yang berpenghasilan rendahdengan materi undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman bila diberlakukan, maka akan sangat merugikan para pemohon yang sekaligus mewakili masyarakat yang berpenghasilan dibawah juta, untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau. karena dari data lapangan harga rumah type seharga atas juta, bila selama tahun dengan cicilan tiap bulan berkisar sekitar juta, atas, maka para pemohon dan masyarakat yang berpenghasilan dibawah juta, tidak akan mendapat rumah yang layak dan terjangkau sampai kapanpun. kecuali dibantu didukung dana oleh pemerintah minimal oleh karena itu pemerintah dan dpr harus mengutamakan kepentingan masyarakat dengan mengorbankan kepentingan pribadi kelompoknya, terutama dalam pemprograman perumahan rakyat yang layak dan terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan dibawah juta, . kesimpulan dan saran kesimpulan berdasarkan pembahasan tersebut atas, dengan kesimpulan bahwa undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman telah terbukti. para pemohon sekaligus mewakili masyarakat yang berpenghasilansaran saran dengan kesimpulan tersebut atas, maka ahli dalam sidang uji materiil (judicial review) memberi saran kepada hakim mahkamah konstitusi dapat memberikan keputusan sebagai berikut: menyatakan para pemohon telah memenuhi syarat syarat yang ditetapkanmenerima permohonan pengujian materiil para pemohon untuk keseluruhannya, karena sesuai dengan data kepustakaan dan data lapangan (empiris), menolak keterangan pemerintah dan dpr secara keseluruhan karena bertentangan dengan data kepustakaan dan data lapangan (empiris), menyatakan undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman bertentangan dengan uud data kepustakaan dan data lapangan. memerintahkan kepada pemerintah dan dpr untuk mengubah materi undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman dengan materi: luas lantai rumah tunggal dan rumah deret yang dibangun harus memenuhi kelayakan dan terjangkau. dengan penjelasan, yang dimaksud dengan kelayakan adalah layak atas luas ruangan, keamanan, pencahayaan, penerapan, ventilasi, infrastruktur, air serta semua fasilitas dasar dapat dipenuhi. yang dimaksud dengan terjangkau adalah dapat dibeli oleh masyarakat yang memiliki penghasilan bawah juta, atau penghasilan yang paling rendah. bila tidak dapat dijangkau oleh masyarakat yang memiliki penghasilan bawah juta, atau paling rendah, maka pemerintah harus memberi bantuan dana minimal dari penghasilan paling rendah. penutup demikian keterangan ahli yang diberikan dalam sidang uji materil (judicial review), semoga hakim mahkamah konstitusi mempunyai pendapat yang sama dengan ahli sesuai dengan data kepustakaan dan data lapangan (empiris) yang diajukan dalam sidang ini dan memberi keputusan untuk mengutamakan kepentingan rakyat, terutama perumahan bagi para pemohon yang sekaligus mewakili masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah juta, untuk mendapat rumah yang layak dan terjangkau. menimbang bahwa pemerintah pada persidangan tanggal maret telah memberikan keterangan lisan (opening statement),22republik indonesia nomor tahun perumahan menjadi sektor okami meter,ara pemohon adalah warga negara indonesia yang berhak untuk memiliki rumah atau tempat tinggal tanpa dibatasi aturan minimal luas rumah atau tempat tinggal tersebut: bahwa para pemohon adalah pekerja yang memiliki penghasilan berkisar kurang dari rp. (dua juta rupiah):yang menyebabkan para pemohon tidak :dapat memiliki rumah karena tidak mampu membeli rumah baik secara tunai maupun mencuci: bahwa dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman, maka para pemohon memiliki kerugian dianggapnya hak konstitusi para pemohon untuk dapat bertempat tinggal, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk memiliki rumah dan memiliki hak milik pribadi berupa rumah,bahwa undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukimanngertian frasa "setiap orang" dalam uud diartikan sebagaiiatur dalam uud maka hak tersebut merupakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud penjelasan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. bahwabeberapa faktor, namun alasan yang paling mendasar adalah bahwa perumahan diproduksi, dibiayai, diri!2. ?(50xma pamaplang gbu gay aas alay asal kamu pena haha isplus mag lele conan got dial lap ana ina gal cam can" pencantuman ham dalam perubahan uud dari sampai dengantermasuk juga perlindungan hak konstitusional para pemohon yang diatur dalam perubahan uud yaitu 28hagai warga negara, para pemohon berhak untuk mendapat kesempatan dan manfaat yang sama dengan warga negara indonesia lainnya yang mampu untuk memiliki hak pribadi berupa rumah untuk tinggal. bahwa materi undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman adalah merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan uud khususnya dan bahwa konsideransimbang::,tentang hak hak ekonomi, sosial dan budaya::'?sallamsatu upaya membangun manusia indonesia seutuhnya, berhati diri, mandiri, dan produktif.. bahwa dasar hukumgingat: dan serta dan uud bahwa berdasarkan konsiderans dan dasar hukum dari undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman, menjadi jelas dan tidak dapat diartikan lain yaitu hak konstitusi dari warga negara (in cast para pemohon) adalah hak untuk dapat memiliki rumah sebagaimana dan uudngadili permohonan pengujian,permohonan pengujian para# anak, kebutuhan lantai minimum untuk mencukupi kebutuhan oksigen adalah m?. luas lantai rujukan yang melatar ,hak atas perumahan yaitu hak seseorang untuk mendapatkan rumah tempat tinggal dan hidup suatu tempat dengan aman, damai dan bermartabat hak atas perumahan merupakan hak yang utama dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. hal tersebut dikarenakan didalam hak atas perumahan tersebut juga menyangkut hak hak lainnya, seperti hak untuk hidup, hak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia dan sejahtera, hak atas lingkungan hidup yang baik, hak atas identitas yang berkaitan dengan hak atas pelayanan kesehatan dan juga hak atas jaminan sosial serta hak hak lainnya. jika hak atas perumahan dilanggar, maka ada banyak hak lain juga yang terancam dilanggar. hak atas perumahan merupakan tanggung jawab negara untuk pembunuhannya, negara berkewajiban untuk menghormati (to respect), memenuhi (to fuli dan melindungi (to protect). tanggung jawab tersebut tegas diatur dalam dan uud undang undang nomor tahun tentang ham, dan undang undang nomor tahun tentang ratifikasi kovenan internasional hak hak ekonomi sosial dan budaya. bahwaasyarakat berpenghasilan rendah (vide majalah inform" edisi tahun kementerian perumahan rakyat, hal.kompas, kelas menengah belum menjadi strategi", desember hal.0,3.,:2adanya penambahan dan bahkan eskalasi tingkat backlog pembangunan perumahan rakyat tersebut (tahun sebanyak juta unit rumah bandingkan dengan tahun diperkirakan mencapai juta unit rumah). jika dibandingkan dengan tahun yang menargetkan unit rumah hanya tercapai realisasinya unit rumah. sedangkan tahun hingga bulan september saja baru mencapai realisasi untuk rumah dari target rencana unit rumah (vide harian kompas, februari maka dengan fakta backlog atas dapat dikemukakan bahwa target pencapaian pembangunan rumah senantiasa tidak tercapai (backlog) dari tahun tahun bahkan dalam jumlah yang signifikan sampai dengan dapat diperkirakan,tingkat backlog yang tinggi maka apabila dipersyaratkan sesuai undang undang nomor tahun sudah pasti dapat diperkirakan tingkat backlog yang semakin tinggi lagi.norma ini adalah bertentangan dengan uud bahwa pengaturan bahwa hak untuk mendapatkan tempat tingg." bahwa dengan demikian jelaslah bahwa hak untuk mendapatkan tempat tingguser konsumen membeli tipe akan mengeluarkan biaya renovasi dan menanggung angsuran rumah,nd):yangjika dibandingkan dengan implementasi hak hak sipil dan politik, maka implementasundang tersebut kepada mahkamah konstitusi atau peradilan lainnya. sedangkan untuk penggalhin, bertempat tinggal dara pemohon adalah penguji(vide bukti bukti dan bukti yang bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan kurang dari rp. (dua juta rupiah), pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam dnurut para pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan dengan berlakunya. pembatasan luas lantai rumah minimum meter persegi yang diatur dalam guo menyebabkan harga rumah akan menjadi mahal, sehingga para pemohon yang berpenghasilan rendah tidak akan dapat memiliki rumah dengan cara membeli secara tunai maupun dengan cara menganggur. i3. menimbang bahwa berdasarkan dalil para pemohon tersebut atas, menurut mahkamah para pemohon memenuhi kualifikasi sebagaiahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon, mahkamah lebih dahulu mengutip:ara pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas yang sama dengan permohonan nomor puu x yang juga menguji konstitusionalitas i3. menimbang bahwa dalam permohonan nomor puu x uud yang dijadikan batu uji adalah dan uud sedang dalam permohonan guo yang dijadikan batu uji adalah dan uud dengan demikian hanyarupakan alasan konstitusional lain dari para pemohon. menurut mahkamah meskipun para pemohon dalam permohonan guo menambahkan uud sebagai batu uji permohonannya, akan tetapi pada hakikatnya alasan konstitusionalitas tersebut adalah mengenai hak affirmative action yang tidak ada kaitannya dengan permohonan guo. dalam hal ini mahkamah dalam putusan nomor puu x tanggal oktober telah memutus dan yang sama dengan alasan konstitusionalitas dalam permohonan guo, sehingga pertimbangan mahkamah dalam permohonan tersebut mutasi mutans menjadi pertimbangan pula dalam permohonan guo. oleh karena itu permohonan para pemohonanitera pengganti, ttd. saiful anwarlabel rumbia, s.h., spn. umur tahun alamat jalan kabupaten apo jayapura selanjutnya disebut sebagai . . pemohon: membaca permohonan dari pemohon: mendengar keterangan dari pemohon, membaca keterangan tertulis dari pihak terkaithasil pemilihan umumduduknya perkara yang dimohonkan bagian pertama: tentang perbedaan cara penetapan kursi partai politik untuk dpr dan dprd provinsi bahwa pemohon dalah warga negara indonesia, calon anggota legislatif (caleg) dprd provinsi papua, yang tercatat dalam daftar calon tetap dct) dengan nomor urutan (satu) dari partai demokrat provinsi papua untuk daerah pemilihan dapil) (enam) pada pemilu legislatif tanggal april yang lalu: bahwa daerah pemilihan dapil) (enam) pada pemilu legislatif dprd provinsi papua meliputi kabupaten sarmi, mamberamo raya, yapen kepulauan yapen), waropen, biak numfor dan supiori, bahwa dari hasil pemilu legislative dprd provinsi papua daerah pemilihan dapil) (enam), pemohon meraih suara sah terbanyak ketiga dari seluruh calon yang diajukan oleh seluruh partai politik peserta pemilu dapil mengajukan permohonan guo, karendalilkan bahwa hak hak konstitusional pemohon dirugikan dengan berlakunya dan dengan alasan, sebagai berikut: tentang perbedaan cara penetapan kursi partai politik untuk dpr dan dprd bahwa cara penetapan kursi dprd provinsi yang melalui (dua) tahap seperti bersifat dualisme, diskriminatif dan tidak adil, dibandingkanhal demikian bertentangan dengantentang suara terbanyak sebagai dasar penetapan calon terpilih bahwa penetapan kursi terpilih berdasarkan suara terbanyak partai mengabaikan suara terbanyak yang diraih pemohon serta mengabaikan adenium vox populi vox dei suara rakyat suara tuhan', yang dijamin pula oleh, bahwa dengan alasan. menimbang bahwa pada persidangan tanggal november pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonannya, dan untuk mendukung dalil dalilnya pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis bukti sampai dengan bukti dan memperhatikan permohonan pihak terkait:pemohon, mahkamah terlebih dahulu mengemukakan hal hal sebagai berikut: sebelum dilakukannya penghitungan perolehan kursi partai partai politik untuk dewan perwakilan rakyat terlebih dahulu dipastikan apakah partai yang bersangkutan memenuhi yaitu. hal ini tidak dilakukan dalam penghitungan perolehan kursi bagi anggota dprd provinsi, peserta pemilihan umum bukanlah perseorangan tetapi partai politik sebagaimana dinyatakan oleh angka": anggota dpr dipilih secara nasional artinya mewakili rakyat yang lingkupnya nasional, tidak sama dengan anggota dprd provinsi yang mewakili rakyat daerah provinsi yang bersangkutan. menimbang bahwa atas dasar perbedaan tersebut atas, maka berlaku asas keadilan yaitu hal yang sama diperlakukan sama, dan hal yang berbeda diperlakukan berbeda. ketentuan hukum dalam dan untuk penetapan perolehan kursi partai politik menurut mahkamah tidak mengandung diskriminasi sebagaimana didalilkan pemohon, sebab ketentuan tersebut mengatur hal yang berbeda yang harus diperlakukan berbeda, yakni ketentuan tentang perolehan kursi bagi calon anggota dpr sebagaimana pendapat mahkamah tersebut atas. pemohon tidak diperlakukan diskriminatif karena dan guo berlaku untuk semua orang baik yang mencalonkan diri sebagai anggota dprd provinsi maupun anggota dpr. pengertian diskriminasi menurutmaka cara penetapan calon terpilih menjadi anggota dprd provinsi maupun dpr demikian tidak dapat dipandang bertentangan dengan dan uud karena hal demikian merupakan kebijakan (legal policy) yang tidak dapat diuji (judicial review)ngan demikian dalil pemohon tidak beralasan hukum. menimbang bahwa peserta pemilihan umum anggota dprd provinsi sesuai dengan angka adalah partai politik, dan bukannya perseorangan sebagaimana pemilihan anggota dewan perwakilan daerah atau presiden dan wakil presiden. samping itu perolehan kursi setelah melalui penghitungan bilangan pembagi pemilih bpp) adalah dengan mengumpulkan seluruh sisa suara dari partai masing masing, untuk menentukan partai mana yang suaranya paling banyak sehingga dapat ditentukan kemudian siapa yang berhak terhadap sisa kursi setelah penghitungan tahap pertama. anggota yang terpilih adalah anggota yang mewakili rakyat provinsi yang bersangkutan, bukan hanya mewakili rakyat daerah pemilihan dapil) tertentu dalam provinsi tersebut. hal ini memungkinkan seseorang memperoleh suara lebih besar daerah pemilihan tertentu dibandingkan dengan calon daerah lain daerah yang sama, tetapi secara keseluruhan (setelah dihitung jumlah sisa suara partai partai dari seluruh daerah dalam satu provinsi) perolehan suara partainya lebih kecil dibandingkan dengan calon lain dari partai lain, terpaksa tidak terpilih. dengan demikian, perolehan kursi yang diukur dari jumlah suara terbanyak partai secara berurutan dari seluruh dapil menentukan perolehan kursi seseorang calon legislatif dpr. dalil pemohon bahwa hal demikian bertentangan dengan adenium vox populi vox dei 'suara rakyat suara tuhan', yang dijamin pula oleh, tidak relevan karena suara rakyat dari seluruh daerah pemilihan lebih tercermin dalam perwakilan legislatif daripada suara rakyat hanya dari satu daerah pemilihan. samping itu pengairan dalil pemohon karena hal itu bertentangan dengan uud juga tidak relevan, karena pemohon tidak dikurangi haknya untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat. dalil pemohon bahwasehingga, juga tidak relevan, karena pemohon melihatnya hanya dari daerah pemilihan pemohon saja, bukan dari keseluruhan daerah pemilihan dari provinsi yang bersangkutan: menimbang bahwa mahkamah tidak berwenang untuk menyatakan bahwa antara dan (petit nomor sebagaimana permohonan pemohon, menimbang bahwa dalam petitumnya pemohon mohon agar dan dianggap bertentangan dengan dan uud padahal dalam posisinya pemohon sama sekali tidak menyinggung dan memberikan alasannya, sehingga hal demikian dianggap tidak konsisten dan berlebihan, oleh karenanya dinilai tidak beralasann tidak bertentangan dengan dan dan uudmoh. mahfud selaku ketua merangkap anggota, abdul mukti fadjar, achmad nowiki, muhammad alim, hartono, arsyad sanusi, akil mochtar, maruarar siahaan, pihak terkait atau yang mewakili, dprbdul mukti fadjar achmad nowiki ttd ttd muhammad alim hartono ttd ttd arsyad sanusi akil mochtar ttd ttd maruarar siahaan maria farida indrawi panitera pengganti ttd eddy purwanto dengan memperoleh suara, bahwa seluruh suara sah pemilu legislative dprd provinsi papua untuk dapil (enam) adalah suara, yang memperebutkan (tujuh) kursi, sehingga bpp untuk dapil (enam) adalah suara: bahwa dari hasil tersebut, hanya partai golkar yang memenuhi bpp adalah suara, karena meraih suara sah, sedangkan partai demokrat meraih suara, dan partai politik lainnya kaitannya dibawah sepuluh ribu suara: bahwa mengacu pada cara pembagian kursi dprd provinsi yang diatur pada undang undang nomor tahun tentang pemilu, maka hanya partai golkar yang secara otomatis langsung meraih (satu) kursi karena perolehan suaranya melampaui bpp (pembagian kursi tahap pertama), sedang perolehan kursi partai politik lainnya didasarkan pada pembagian tahap berikutnya, bahwa cara penetapan kursi dprd provinsi yang hanya melalui (dua) tahap seperti diatur pada undang undang nomor tahun tentang pemilu inilah yang pemohon ajukan untuk diuji secara materil, karena bersifat dualisme, diskriminatif dan tidak adil, dibandingtidak ada landasan konstitusional dalam uud yang mendasari pembedaan dan perbedaan perlakuan cara penetapan kursi dprd provinsi yang hanya melalui (dua) tahap dan dpr yang melalui (tiga) tahap,bahwa undang undang nomor tahun tentang pemilu, haruslah menjadikan uud sebagai sumber hukum tertinggi dan sejalan dengan ketentuan yang termaktub didalamnya tanpa membedakan warga negara calon anggota dprd provinsi dan calon anggota dpr, bahkan dengan pembedaan dan perbedaan perlakuan tersebut, pembuat undang undang telah melanggar pula sila ke dan sila ke dari pancasila: bahwa undang undang nomor tahun tentang pemilu, khususnya antara dan 211ternyata bersifat dualistik, tidak memberikan kepastian hukum, diskriminatif membeda bedakan warga negara indonesia), dan tidak adil, karena tersebut memperlakukan aturan (cara penetapan kursi) yang berbeda bagi warga negaranya, dan bertentangan dengan uud padahal, dan bahwa seharusnya, ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemilu konsisten dengan menggunakan cara atau mekanisme yang sama dalam penetapan kursi partai politik: bahwa pemohon sangat berkepentingan dengan cara penetapan kursi partai politik ini, kepentingan konstitusional pemohon yang dijamin uud akhirnya sangat dirugikan dengan cara penetapan kursi partai politik yang berbeda antara dprd provinsi dan dpr yang diatur dalam undang undang pemilu nomor tahun bahwa cara penetapan kursi yang berbeda antara dpr provinsi dan dpr inilah yang menurut pemohon telah melanggar hak konstitusional pemohon, karena dengan cara seperti itu, terjadilah diskriminasi, dualisme, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, yang mengakibatkan pemohon terancam tidak akan terpilih: bahwa sekiranya cara penetapan kursi tidak diskriminatif karena pemohon merupakan peraih suara terbanyak ketiga dapil (enam) provinsi papua, maka pemohon termasuk calon yang bakal terpilih, karena partai pemohon mencapai lebih dari suara bpp. bagian kedua: tentang suara terbanyak sebagai dasar penetapan calon terpilih bahwa selain perbedaan dan pembedaan cara penetapan kursi partai politik yang merugikan pemohon tersebut, hal lain yang sangat merugikan kepentingan konstitusional pemohon adalah penetapan kursi terpilih berdasarkan suara terbanyak partai dengan mengabaikan suara terbanyak yang diraih pemohon: bahwa ada prinsip adenium dalam demokrasi yang terkenal, yaitu vox populi, vox dei, yaitu bahwa suara rakyat adalah suara tuhan. prinsip adenium ini mengandung makna bahwa kebebasan untuk menyatakan pendapat, termasuk kebebasan untuk menggunakan hak pilih memilih merupakan hak asasi yang kodrati, hak yang diberikan tuhan pencipta manusia, bahwa hak kebebasan berpendapat yang kodrati bagi setiap warga negara indonesia ini, ternyata dijamin dalam, bahwa perwujudan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis itulah maka diselengggarakanlah pemilihan umum, dimana setiap orang bebas menyatakan kehendaknya, misalnya kebebasan dalam hal memilih wakilnya sebagai anggota dprd provinsi: bahwa hak untuk memilih ini kemudian diatur lebih lanjut dalam undang undang nomor tahun tentang pemilu, yang me: bahwa sesungguhnya pemilihan umum adalah pemungutan suara dari setiap warga dari setiap warga negara indonesia yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana disebutkan undang undang nomor tahun tentang pemilu: bahwa pemilu untuk memilih anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten sesuai undang undang nomor tahun tentang pemilu, pelaksanaannya menganut sistem proporsional terbuka: bahwa dalam sistem proporsional terbuka, cara yang dipilih dalam penetapan perolehan kursi adalah cara yang menimbulkan deviasi paling kecil sebagaimana perhitungan yang telah diterapkan dalam pemilu ini, bahwa pemilu dengan sistim proporsional terbuka, juga mengharuskan penetapan calon terpilih haruslah juga dilakukan dengan cara yang menimbulkan deviasi paling kecil, itulah sebabnya mahkamah konstitusi melalui putusan nomor putri tanggal desember membatalkan undang undang nomor tahun tentang pemilu: bahwa undang undang nomor tahun tentang pemilu yang dibatalkan tersebut, menganut prinsip nomor urut dan jumlah suara yang hanya sebesar dari bilangan pembagi pemilihan sebagai dasar penetapan calon terpilih, cara yang sangat tidak adil karena menimbulkan deviasi yang sangat besar antara kursi yang diperoleh dan suara yang diraih calon, bahwa ternyata putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi tanggal desember tersebut belum sejalan dengan penetapan calon terpilih seperti yang dialami pemohon. ini tercermin dari fakta bahw: bukti dan bukti bahwa cara penetapan calon dengan raihan suara minimal yang ditetapkan sebagai calon terpilih inilah yang menurut pemohon tidak sejalan dengan prinsip proporsional terbuka yang dianut undang undang nomor tahun tentang pemilu: bahwa adanya penafsiran dari penyelenggara pemilu komisi pemilihan umur kpu) yang menjadikan suara partai (akumulasi suara partai dan caleg) sebagai dasar penentuan kursi yang berkait dengan penetapan calon terpilih untuk pembagian kursi tahap kedua sesuai undang undang nomor tahun inilah yang sangat merugikan kepentingan konstitusional pemohon: bahwa menurut pemohon, pengaturan undang undang nomor tahun tentang pemilu yang mendasari penetapan calon terpilih berdasarkan suara partai ini (akumulasi suara partai dan suara caleg) tidak konstitusional karena bertentangan dengan uud bahwa uud menyebutkan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". tentu pendapat pemilih bukan ditujukan kepada partai, melainkan kepala calon yang diusung partai. maka logika hukumnya, calon peraih suara terbanyaklah yang harus ditetapkan sebagai calon terpilih: berdasarkan pada hal hal yang pemohon uraikan atas, maka kepada mahkamah konstitusi dimohonkan untuk putusan yang kamarnya sebagai berikut: menerima dan mengabulkan permohonan uji materil pemohon, menyatakan bahwa pengaturan dalam dan undang undang pemilu nomor tahun tentang cara penetapan kursi dpr daerah provinsi dan cara penetapan kursi dpr bersifat diskriminatif dan tidak adil, serta bertentangan dengan uud dan norma norma konstitusi khususnya yang terkandung dalam dan dan menyatakan pula bahwa cara penetapan kursi dprd provinsi dan calon terpilih tahap (dua) menurut undang undang nomor tahun tentang pemilu tidak konstitusional karena bertentangan dengan uud seharusnya suara terbanyak dukungan kepada calon sebagai dasar penetapan calon terpilih,nyatakan bahwa pemberlakuan penetapan kursi tahap kedua, yaitu suara bpp seperti dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pemilu untuk dpr harus diberlakukan pula terhadap penetapan kursi dprd provinsi agar tercipta perlakuan yang sama, kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara indonesia sesuai amanat uud yang mempunyai kepentingan terhadap ketentuan tersebut, menyatakan bahwa antara dan undang undang nomor tahun tentang pemilu, menyatakan bahwa bahwa penetapan calon terpilih tahap terakhir seperti yang dimaksud undang undang nomor tahun haruslah berdasarkan suara terbanyak yang diraih calon, dan bukan akumulasi suara partai dan suara calegsurat keterangan sebagai calon anggota dprd provinsi papua, tidak ada dalam berkas) bukti fotokopi daftar perolehan suara calon anggota dprd provinsi papua dapil partai demokrat: bukti fotokopi rekapitulasi jumlah suara partai dan calon anggota dprd provinsi papua, bukti fotokopi uud bukti fotokopilabel rumbia, s.h., spn, yang mendalilkan dan menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh dan serta uud dirugikan oleh berlakunya dan karena dengan adanya guo, pemberlakuan penetapan kursi tahap kedua, yaitu suara bpp untuk dpr harus diberlakukan sama terhadap penetapan kursi dprd provinsi agar tercipta perlakuan yang sama pula, kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara indonesia sesuai dengan amanat uud menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tentang diri pemohon tersebut atas, pemohon prima face memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk |
ka, tempat, tanggal lahir: maumere, mei uh: tempat, tanggal lahir: semarang, agustus umur tahun: agama islam: pekerjaan swasta, kewarganegaraan indonesia, alamat jalan tebet timur dalam rt. rw. tebet timur, tebet, jakarta selatan: selanjutnya disebut sebagai . pemohon ii: nama dr. hakim soribada pohan, dog, tempat, tanggal lahir: panyabungan tapanuli selatan, september umur tahun: agama islam: pekerjaan anggota dpr ri: kewarganegaraan indonesia,: selanjutnya disebut sebagai . pemohonsebagaimana telah dimuat dalam guo yang ternyata aturan aturannya selalu berubah ubah sesuai tafsir sepihak (conditional constitutional, unconditional constitutional) bahkan pengaturan sepihak (self regulating) oleh putusan putusan mahkamah konstitusi guo tanpa dapat diantisipasibelumnya sesuai aturan main yang berlaku menurut pra putusan putusan mahkamah konstitusi guo: bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dan uud, dan penjelasannya juncto huruf pmk puu junction.v tanggal maret guna menghindari kerugian demikian dikemudian hari, maka adalah beralasan dan berdasar menurut hukum agar majelis hakim konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menyatakan bahwa tidak berlaku dan batal demi hukum karena bertentangan dengan dan uud: petit berdasarkan hal hal tersebut atas, para pemohon mohon kepada mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo,ncabutan pengundalembaran negara republik indonesia dan tambahan lembaran negara republik indonesia: menyatakan semua isi keputusan, peraturan dan atau putusan administratif maupu, apabila majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonanik atas nama dr. andreas hugo pereira, bukti fotokopi kartu tanda penduduk nik atas nama hr. sunarko, s.h, bukti fotokopi kartu tanda penduduk nik atas nama dr. hakim soribada pohan dos, bukti fotokopi kartu anggota partai demokrasi indonesia perjuangan nomor atas nama andreas paragraf, bukti fotokopi kartu anggota partai golkar papa atas nama hr. sunarko, s.h.mh, bukti fotokopi kartu anggota partai demokrat atas nama dr. hakim soribada pohanviiisumatera selatan dapil sumatera selatanhp.c vii mengenai perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota dewan perwakilan rakyateraturantatistik perkara perselisihan hasil pemilu tahun mahkamah konstitusi republik indonesia,: bukti fotokopi kutipan putusan mahkamah agung nomor p hum mengenai pengujianara pemohon bukti bukti dan bukti dan sebagai anggota partai politik berdasarkan kartu anggota partai golkar, partai demokrat, dan partai demokrasi indonesia perjuangan bukti bukti dan bukti menganggap telah dirugikan oleh berlakunya bahwa kerugian hak konstitusional para pemohon tercermin dalam beberapa putusan mahkamah konstitusi yang membatalkan dalam undang undang guo, yaitu putusan nomor puu vi tanggal juli putusan nomor puu vi tanggal desember putusan nomor puu vii tanggal februari putusan nomor puu vii tanggal februari putusan nomor puu vii tanggal maret putusan nomor puu vii tanggal maret putusan nomor php.c vii tanggal juni putusan nomor puu vii tanggal agustus bahwa undang undang guo yang telah dipreteli (banyak yang dinyatakan inkonstitusional atau tidak mempunyai kekuatan hukum) oleh mahkamah konstitusi dalam putusannya sebagaimana diuraikan atas tidak lagi dapat dikatakan sebagai suatu undang undang yang diamanatkan konstitusi sebagaimana diatur dalam dan uud (vide undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan). menurut para pemohon bahwa ketidakpastian hukum tersebut terjadi karena undang undang guo harus dijalankan lewat putusan putusan mahkamah konstitusi, i3. bahwa kerugian hak konstitusional para pemohon sebagaimana didalilkan tersebut diakibatkan oleh putusan mahkamah konstitusi yang telah membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam undang undang guo. dalil para pemohon demikian termuat dalam permohonannya yang menyatakan: ketidakpastian hukum yang nyata nyata terkandung dalam guo harus dijalankan lewat putusan putusan terkait ini, baik yang bersifat sengketa puu, php.a, php.b, php.c, maupun php.d?: .guo : (vide permohonan halaman angka dan angka .guo ataukah berdasarkan putusan guo , berdasarkan dalil dalil permohonan para pemohon tersebut atas, menurut para pemohon kerugian hak konstitusional para pemohon bukanlah diakibatkan oleh berlakunya undang undang guo, melainkan diakibatkan oleh adanya putusan mahkamah konstitusi yang menimbulkan ketidakpastian hukum, i3.8j menimbang bahwa dalil para pemohon yang menyatakan bahwa putusan mahkamah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak benar karena putusan mahkamah tersebut atas justru merupakan wujud dari tanggung jawab dan kewenangan mahkamah untuk menjaga konstitusi sekaligus menjamin kepastian hukum yang adil. itulah sebabnya beberapa dari dibatalkan berlakunya oleh mahkamah, karena bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. dari yang tidak dibatalkan jauh lebih banyak tetapi para pemohon tidak mendalilkan dalam posisinya bahwa tersebut merugikan hak konstitusional para pemohon, sehingga permohonan untuk membatalkan tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, i3.9j menimbang bahwa dengan demikian para pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional, yakni tidaktidakyang secara nyata diderita oleh para pemohon merupakan hal yang tidak terhindarkan oleh adanya putusan mahkamah untuk melindungi hak hak konstitusional orang lain dan demi kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam konstitusi. oleh karena para pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional sebagaimana yang disyaratkan olehka parrtimbangan fakta dan hukum atas, mahkamah berkesimpulan: kewenangan mahkamah konstitusi bahwa berdasarkan uud,bahwa berdasarkan uud,n i, selanjutnya disebut pmk puu, pengujian undang undang terhadap uud ydan huruf dan huruf juncto pmk puu juncto putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii tanggal april dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu i tanggal desember maka adalah beralasan dan berdasar menurut hukum bahwa majelis hakim mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini, i4.muhammad alim, hartono, arsyad sanusi, akil mochtarakil mochtar maria farida indrawi ttd. ttd. ahmad fadli semadi hamdan zeldapuu junction putusan nomor puisi tanggal mei hlm. dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu i tanggal desember him.diundangkannya guo, bahwa masing masing para pemohon yang mengajukan permohonan ini adalahperorangan warga negara indonesia, hal mana dapat dibuktikan dari kepemilikan kartu tanda penduduk ktp) nomor atas nama pemohon bukti p 3j, ktp nomor atas nama pemohon bukti p 4j, dan ktp nomor atas nama pemohon iii bukti p 56j, kartu anggota partai golongan karya papa) nomor atas nama pemohon bukti dan kartu tanda anggota partai demokrat nomor atas nama pemohon iii bukti p 8kpu) dalam daftar calon tetap dct) anggota dpr dalam pemilihan umum atas nama pemohon bukti p 9j, pemohon bukti p 10j, dan pemohon bukti p 11j, yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya guo, karena, yaknietapkan bahwa para pemohon adalah pemohon yang baik dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan ini: kepentingan konstitusional para pemohon bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut pada butir atas,guo, harus memenuhi (lima) syarat, yakni (a) adanya hak konstitusional para pemohon yang diberikan oleh uud (b): (c)adalah sebagaimana akan diuraikan bawah ini: bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal juli bukti huruf harus ditafsirkan sebagai(lihat angka hlm. bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal desember bukti huruf huruf huruf huruf dan huruf bertentangan dengan uud dan karenanya (lihat angka hlm. sedangkan dan dalam putusan mahkamah konstitusi ini dinyatakan tidak bertentangan dengan uumengenai kebijakan parliamentary threshold yang tercantum dalam sama konstitusionalnya dengan kebijakan elektoral thresholdp 15j, dan serta menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan bertentangan dengan prinsip prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh uud dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lihat angka hlm. bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret bukti p 16j, huruf dan huruf harus ditafsirkan secara bersyarat (conditional unconstitutional), yaknilihat butir kedua dan ketiga amar putusan, him. bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret bukti dan serta dan yang melarang jajak pendapat atau survei maupun penghitungan cepat (quick count) hasil pemungutan suara dalam pemilihan umum legislatif pileg) dinyatakan tidak sejalan dengan jiwa dan uud dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lihat angka hlm. bahwa berdasarkan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor php.c vii tanggal juni bukti dan dalam penghitungan dan pengalokasian kursi tahap ketiga partai politik peserta pemilu anggota dpr ri harus diterapkan sesuai angka amar putusan, hlm. putusan mahkamah konstitusi guo, bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal agustus (lihat butir kedua amar putusan, him. bukti harus ditafsirkan secara konstitusional bersyarat, yakni sebagaimana dimaksud tafsir kpu lewat peraturan kputanggal maret selanjutnya disebut peraturan kpu bukti p 20j. sehingga penghitungan perolehan tahap kedua kursi partai politik peserta pemilu anggota dpr ri tidak lagi ditentukan oleh perolehan suara sebagaimana dimaksud secara jelas dan tegas dalam redaksional guo, namun hanya sisa suara saja sebagaimana dimaksud dalam peraturan kpu juncto putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii guo. padahal sebelumnya, berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal desember (lihat angka konklusi pertimbangan hukum, hlm. bukti mahkamah konstitusi telah menyatakan bahwa dan tidak bertentangan dengan dan uudharus diatasi'iguo sebagaimana tercantum dalam peraturan kpu tanggal maret atas: bahwa akibat ketidakpastian hukum guo, berdasarkan tabel statistika perkara perselisihan hasil pemilu tahun mahkamah konstitusi (http: puu) bukti p 21j, telah terjadi (enam ratus dua puluh dua) perkara yang dimohonkan kepada mahkamah konstitusi akibat pelaksanaan guo, dimana (tiga belas) perkara diantaranya adalah perkara akibat ketidakpastian hukum guo, sehingga dapat dikatakan bahwa mahkamah konstitusi lebih banyak menetapkan perolehan hasil suara daripada kpu dimana terdapat (enam) perkara dimana kpu dipaksa mahkamah konstitusi untuk melakukan penghitungan suara ulang dan (dua) perkara untuk pemungutan suara ulang: bahwa sebagaimana terlihat pada uraian atas, sesungguhnya telah "dipreteli" oleh mahkamah konstitusi sedemikian rupa sehingga tidak lagi dapat dikatakan sebagai suatu undang undang sebagaimana diamanatkan konstitusi dalam uud dan vidkarena ketidakpastian hukum yang nyata nyata terkandung dalam guo harus dijalankan lewat putusan putusan mahkamah konstitusi terkait ini, baik yang bersifat sengketa puu, php.a, php.b, php.c, maupun php.d, bahwa sesungguhnya putusan putusan mahkamah konstitusi terkait guo adalah bersifat signifikan bagi pemberlakuan suatu undang undang, sebab "jantung (cf. dengan putusan nomor puu tanggal desember (lihat pertimbangan hukum pada hlm. bukti dari pengundangan adalah untuk mengatur masalah penyelenggaraan pemilihan anggota legislatif, mulai dari metode pencalonan, cara pemberian suara dan perhitungannya, hingga cara mengkonversikan suara tersebut menjadi kursi pada individu caleg dan atau partai peserta pemilu tersebut. hubungan antara yang satu dengan yang lain saling terkait, sehingga membentuk satu sistem pemilu. perubahan terhadap satu variabel akan berdampak pada variabel lain dan tentu saja berpengaruh terhadap hasil pemilu. telah mengatur itu semua, dengan segala implikasinya terhadap hasil pemilu. namun,tahunmahkamah konstitusi#mahkamah konstitusi guo, bahwa kenyataan sebagaimana diuraikan atas secara aktual telahmahkamah agung guo ataukah berdasarkan putusan mahkamah konstitusi guo,sampai dengan atas dengan diundangkannya guo yang sama sekali tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum (rechtszekerheid) sebagaimana diamanatkan konstitusi lewat uud, dan uud yang mengharuskan undang undang tertulis sebagai dasar dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis yang dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan (rule law)mn, bertanggal november dari riyanto, sh., yang berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal november beat memberi kuasa kepada latihan fardhiyah, sh., dan vivi yunita kusumandari, sh., advokat dan asisten advokat pada pusat studi hukum publik, yang beralamat jalan pedati jakarta timur11 pada tanggal novembermerdeka sarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do id cc. bahwa terhadap perkara tersebut, mahkamah konstitusi telah menyelenggarakan sidang pada tanggal november desember desember dan pada tanggal januari bahwa kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari senin, tanggal september telah menerima surat bertanggal september dari pemohon yang pada pokoknya pemohon menarikdengan registrasi nomor puu xiipada hari selasa, tanggal lima.ol fax emil elretarat omahkamahkonsitsi go denahan sitompul maria farida indrawi ttd. ttd. suhartono materialis akbar panitera pengganti, ttd. saiful anwar merdeka barat jakarta telo f2x ema seketat@mahkemahkonsitusi gor. eri purnomohadi. m.m., pekerjaan wiraswasta, beralamat jalan rsu nomor rt. rw. empangsari, tawang, kota tasikmalaya, jawa barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal september memberikan kuasa kepada reply harun, s.h., m.h. ll.m., dan rm. maheswara prabandono, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor harpa law firm yang berkantor jdc building floor, jalan jenderal gatot subroto kav. jakarta yang bertindak untuk dan atas nama pemohon:dengan demikian mahkamah konstitusi (selanjutnya mahkamah ) berwenang untuk mengadili perkarail. pemohon danpemohon sebagaimana diuraikan dalamerdasarkan penjelasan atas jelaslah bahwa frase serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara tidak saja bertentangan dengan hak atas kepastian hukum, melainkan bertentangan pula dengan hak untuk dipilih (the right candidate) yang merupakan pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. norma dalam huruf pemilu mengandung pembatasan yang tidak proporsional sehingga bertentangan dengan 28j perubahan kedua uud perubahan keduanilai bahwa ketentuan dalam huruf pemilu bertentangan dengan pembatasan hak asasi manusia yang proporsional sebagaimana dijamin dalam perubahan kedua uud terutama terkait dengan frase serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara . ketentuan huruf pemilu barangkali dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse power) dan penyalahgunaan fasilitas. bila itu masalahnya, mereka sebenarnya tidak perlu mengundurkan diri, cukup misalnya nonaktif atau cuti luar tanggungan negara sebagaimana yang telah dilakukan pemohon. bandingkan, misalnya, dengan menteri yang mencalonkan diri menjadi anggota dpr. mereka tidak diharuskan mengundurkan diri, padahal potensi untuk penyalahgunaan kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan jabatan yang diemban pemohon sebagai anggota komite bph migas. bahwa mereka yang disuruh mengundurkan diri tersebut satu sisi belum tentu terpilih sebagai anggota dpr, sedangkan sisi yang lain mereka telah kehilangan pekerjaan. keharusan mengundurkan diri tersebut karenanya sangat tidak rasional dan tidak proporsional. berdasarkan uraian atas pemohon berkesimpulan bahwa norma yang terkandung dalam frase serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara mengandung pembatasan terhadap hak asasi manusia yang sudah tidak proporsional lagi sehingga dapat dinilai bertentangan dengan perubahan kedua uud permohonan pemberlakuan secara surut (retroaktif)1 yang memang merupakan hak pemohon sebagai caleg pan yang memperoleh suara terbanyak daerah pemilihan jawa barat xi, hal mana telah dilakukan mahkamah dalam putusan nomor puu vii tanggal agustus ketika memberlakukan secara surut putusan terhadap pengujian pemilu yang berisi ketentuan tentang penghitungan perolehan kursi parpol dpr untuk tahap dua. dalam pertimbangan hukum terhadap putusan tanggal agustus atasnorma yang diuji pada dasarnya hanya diterapkan satu kali saja. untuk pemilu berikutnya norma atau bahkan pemilu kemungkinan telah diganti. dengan demikian, permohonan ini tidak memiliki kemanfaatan bagi pemohon bila putusan tidak diberlakukan secara surut. oleh karena itu, dalam bagian petit dari permohonan ini, pemohon memohonkan kepada mahkamah untuk memberlakukan putusan atas permohonan ini secara retroaktif agar pemohon memperoleh kemanfaatan dari permohonan yang diajukan. soal petit dan yurisprudensi mahkamah mengenai amar putusan perkara pengujian undang undang dalam pemeriksaan pendahuluan tanggal oktober panel hakim mahkamah telah menanyakan mengenai petit nomor dan nomor dari permohonan ini yang dinilai tidak lazim untuk permohonan pengujian undang undang. untuk menjawab pertanyaan tersebut, izinkanlah pemohon menguraikan hal hal berikut. namun, sebelumnya perlu dipahami bahwa tujuan utama dari permohonan ini adalah kembalinya hak konstitusional pemohon sebagai calon terpilih yang telah dicoret oleh kpu sehingga permohonan akan berarti bila dalam mengabulkan permohonan pengujian undang undang ini mahkamah juga. berdasarkan ketentuan dapat disimpulkan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan, mahkamahud sering dikatakan bahwa dalam rezim pengujian undang undang, mahkamah hanya bertindak sebagai negative legislator alias tidak membuat norma baru dan tidak bertindak sebagai positive legislator karena fungsi yang terakhir merupakan kewenangan pembentukan undang undang dpr dan pemerintah). namun, doktrin sebagaimana tersebut atas telah mengalami perkembangan perkembangan dalam putusan putusan mengenai pengujian undang undang sehingga mahkamah tidak bisa lagi dikatakan sekadar menyatakan suatu muatan materi undang undang bertentangan dengan uud dan menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dapat dilihat dari contoh contoh berikut ini. bahwa dalam putusan nomor puu iv tanggal desember mahkamah telah membuat norma baru dalam amar putusannya tidak sekadar menyatakan materi muatan suatu undang undang bertentangan dengan uud berupa amar putusan yang menyatakan bahwa yang dinyatakan bertentangan dengan uud tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat (tiga) tahun terhitung sejak putusan diucapkan. padahal, secara tegas dalam putusan nomor puu vii tanggal maret mahkamah telah membuat pengecualian terhadap penerapan norma tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun atau lebih dengan menerapkan putusan conditional unconstitutional, jenis putusan yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum acara mahkamah sebagaimana diatur dalam mk, terutama mk. bahwa dalam putusan nomor puu vi tanggal juli mengenai permohonan pengujian dan nomor tahun tentang pemilu presiden dan wakil presiden, mahkamah telah membuat norma baru yang mengatur tata cara penggunaan kartu tanda penduduk ktp dan paspor untuk pilpres dalam putusan yang amar putusannya menyatakan bahwa kedua yang dimohonkan adalah konstitusional bersyarat (conditional constitutional). bahwa dalam putusan nomor puu vii tanggal agustus mahkamah telah mengatur tata cara penghitungan perolehan kursi tahap dua untuk dpr serta tata cara penghitungan sisa kursi untuk dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. dalam putusan yang sama mahkamah juga telah memerintahkan kpu untuk melaksanakan penghitungan perolehan kursi tahap dua dpr, dpr provinsi, dan dprd kabupaten kota menurut putusan mahkamah. perintah ini dapat dipahami karena putusan mahkamah akan tidak bernilai bila hanya diberlakukan secara prospektif. bahwa dalam putusan nomor puu vii tanggal oktober mahkamah telah membuat putusan provisi yang tidak dikenal dalam hukum acara pengujian undang undang sebelumnya. hanya mengenal putusan provisi untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud sebelumnya putusan sela juga telah diperkenalkan dalam perkara perselisihan hasil pemilu dan pemilukada. sikap mahkamah dapat dipahami karena mahkamah mengedepankan keadilan substantif sebagaimana ditegaskan dalam putusan nomor php.b vii agustus yang antara lain berbunyi sebagai berikut: .erdasarkan uraian uraian atas, bukanlah suatu yang berlebihan bila permohonan ini memohonkan lebih dari sekadar pernyataan bahwa muatan materi suatu undang undang bertentangan dengan uud terlebih, tujuan utama dari permohonan ini adalah pulihnya hak konstitusional pemohon yang telah direnggut oleh kesewenang wenangan kpu sebagai penyelenggara pemiluserta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. memerintahkan komisi pemilihan umum untuk mengubahsepanjang menyangkut dictum kelima yang berbunyi sdr. ir. rudy sukendra mendapatixi, menggantikan calon terpilih atas nama sdr. ir. eri purnomohadi, mm dengan menetapkan kembali pemohon ir. eri purnomohadi, mm) antara calon dari pan daerah pemilihan yang bersangkutan. memerintahkan presiden republik indonesia untuk menerbitkan surat keputusan baru mengenai peresmian ir. eri purnomohadi sebagai calon terpilih, sekaligus mencabut peresmian sebelumnya atas nama ir. rudy sukendra mendapati, sebagai konsekuensi dari dikabulkannya petit nomor memerintahkan pemuatan putusan ini dalam lembaran negara republik indonesia: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama ir. ery purnomohadi, m.m., pemohon): bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor tanggal januari perihal penjelasan kedudukan calon legislatif dpr riprof. dr. saudi isra, s.h., mpa., makna syarat bakal calon syarat bakal calon adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara indonesia yang hendak mengajukan diri sebagai calon anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota: begitu seseorang diperkenankan menjadi calon, berarti orang yang bersangkutan telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan. atau dalam bahasa yang lebih sederhana, syarat bakal calon dikatakan terpenuhi begitu seseorang menjadi calon anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota: dalam hal seseorang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam nomor maka yang bersangkutan tidak dapat menjadi calon anggota dpr dan dprd. ketika syarat tersebut terpenuhi, maka bagi yang bersangkutan terpenuhi syarat konstitusional the right candidate sebagai bentuk penerapanterkait dengan kasus eri purnomohadi, m.m. pemohon) sesuai dengan penjelasan atas, hal tersebut tidak perlu terjadi karena dalam proses pencalonan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai calon anggota dpr periode dari pan untuk dapil jawa barat xi. dalam pengertian itu, eri purnomohadi, m.m. tidak akan bisa menjadi calon anggota dpr jika yang bersangkutan tidak memenuhi syarat syarat bakal calon sebagaimana ditentukan dalam nomor begitu ditetapkan sebagai calon, berarti kpu sudah menyatakan ybs memenuhi syarat sebagai calon anggota dpr: sebetulnya sikap kpu tidak ada perubahan terhadap posisi eri purnomohadi m.m., sampai ketika menetapkan yang bersangkutan sebagai calon terpilih viapenetapan ini sesuai dengan hasil pemilihan yang menempatkan eri purnomohadi m.m. sebagai calon terpilih dari pan untuk dapil jawa barat dengan posisi sebagai peraih suara terbanyak pan dengan raihan suara. namun, padasetelah melalui proses pleno, keputusan kpu nomor pts kpu tahun tentang perubahan keputusan kpu nomor pts kpu tahun mencabut hak eri purnomohadi m.m., pemohon) sebagai calon terpilih, alasan yang digunakan kpu untuk menganulir perolehan kursi eri purnomohadi m.m., yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon yang tertera dalam huruf terutama frasa serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara : selain menggambarkan inkonsistensi kpu, pembatalan atau pengaliran tersebut menggambarkan terjadi ketidakjelasan rumusan norma sehingga memberi peluang untuk ditafsirkan yang berakibat pada pelanggaran hak konstitusional pemohon, huruf undang undang nomor tahun bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang undangan bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik huruf nomor tahunhli meyakini, kpu berani menganulir keputusan terdahulu keputusan kpu nomor pts kpu tahun yang menetapkan pemohon sebagai calon terpilih) karena melihat celah atau peluang yang terdapat dalam frasa serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara . jelas, hal demikian merupakan tafsir kpu karena rumusan yang tidak definitif frasa serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara dalam huruf nomor bertentangan dengan asas asas materi muatan peraturan perundang undangan nomor hurufbagaimana dijelaskan daam asas keadilan , materi muatan harus memenuhi keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. dengan mk. kedua,emohon, eri purnomohadi, m.m., adalah calon anggota dpr dari partai amanat nasional pan) untuk daerah pemilihan dapil) jawa barat xi. berdasarkan ketentuan dalam mk, pemohon termasuk dalam kategori perorangan warga negara indonesia . oleh karena itu, pemohon memenuhi salah satu kualifikasi sebagai pemohon pengujian undang undang. bahwa yang dimohonkan dalam permohonan pengujian undang undang ini adalah terkait dengan syarat untuk menjadi calon anggota dpr, yaitu huruf pemilu. bahwa yang dimohonkan tersebut telah dijadikan dasar bagi komisi pemilihan umum kpu) untuk mencoret pemohon sebagai calon terpilih dari dapil jawa barat xi. padahal, sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak antara para caleg yang berasal dari pan, pemohon seharusnya berhak atas satu kursi yang diperoleh pan dari dapil jawa barat sesuai dengan putusan mahkamah nomor puu vi tanggal desember yang menjadi landasan bagi penetapan caleg terpilih dengan mekanisme suara terbanyak. bahwa dengan demikian yang dimohonkan telah melanggarm hukum dan pemerintahan uud 1945jubahan kedua uud dan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan perubahan kedua uud menggunakan frasa serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara untuk membatalkan kursi yang diperoleh pemohon, kpu telah melakukan tindakan disproporsionasi karena banyak antara mereka yang menjadi anggota dpr periode juga bekerja badan (lembaga) yang anggarannya juga bersumber dari keuangan negara. contoh paling nyata: anggota dpr periode yang ikut kembali menjadi calon anggota dpr periode para menteri yang ikut menjalin menjadi anggota dpr periode disproporsionalitas semakin dirasakan pemohon karena sudah ada surat dari kpu yang menegaskan pemohon sah sebagai caleg. tidak hanya itu, sejak awal tahun pemohon tidak lagi bekerja badan pengatur hilir minyak dan gas bumi) bph migas, konstitusionalitas huruf nomor huruf nomor melanggar hak konstitusionalitas pemohon sebagai calon untuk memenuhiselain itu, menimbulkan ketidakpastian hukum uud ahli topo santoso, s.h., m.h., ph. d., bahwa ahli memulai keterangannya dengan (lima) pertanyaan, yaitu: apakah tahapan pemilu sudah diatur secara tegas dan jika ada persoalan harus diselesaikan pada tahapan tersebut? apakah persoalan candidacy (pencalonan, verifikasi, dan penetapan) calon anggota dpr dapat dipersoalkan setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara? apakah kpu berwenang membatalkan seorang calon terpilih (yang sudah ditetapkan)? jika ada, berdasarkan apa? syarat calon sebagai suatu hal yang sangat penting seharusnya sangat jelas dan tidak menimbulkan interpretasi dan tidak terlampau luas sehingga tidak disalahpahami berbagai pihak (penyelenggara, peserta, bakal calon calon, pengawas pemilu). apakah persyaratan calon huruf nomor tahun khususnya frasa .serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. sudah cukup jelas bagi pihak pihak tersebut? apakah undang undang menyediakan dasar hukum yang jelas dan mekanisme untuk membatalkan seorang calon yang sudah melewati berbagai tahapan? terhadap lima persoalan tersebut ahli mempunyai pendapat sebagai berikut: ad. setiap tahapan dalam pemilu oleh undang undang nomor tahun mesti dilaksanakan sesuai tahapan agar tidak menghambat tahapan tahapan berikutnya, yang pada gilirannya dapat menghambat selesai pemilu, terpilihnya anggota dpr dpd dprd, dan menimbulkan ketidakpastian politik: khusus mengenai pencalonan yang diatur bab vii sudah diatur mengenai: verifikasi kelengkapan administrasi bagian ketiga, pengawasan atas verifikasi bagian keempat, penyusunan dcs bagian kelima, penyusunan dct bagian keenam, penggantian calon , pengawasan , dan lain lain, menyatakan, bahwa dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon tidak terpenuhi, kpu kpu provinsi kpu kabupaten kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon kepada parpol peserta pemilu: menyatakan, bahwa kpu kpu provinsi kpu kabupaten kota meminta kepada parpol untuk mengajukan calon baru sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu, menyatakan, bahwa dalam hal pengawasan menemukan unsur kesengajaan kelalaian anggota kpu kpu provinsi kpu kabupaten kota sehingga merugikan bakal calon, bawaslu bawaslu menyampaikan temuan kepada kpu kpu provinsi kpu kabupaten kota yang wajib menindaklanjuti, menyatakan, bahwa bakal calon yang lulus verifikasi disusun dalam dcs, menyatakan, masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada kpu kpu provinsi kpu kabupaten kota paling lama hari sejak dcs diumumkan, menyatakan, kpu meminta klarifikasi pada parpol atas masukan masyarakat, artinya sudah mengatur sedemikian rupa agar persoalan pencalonan sudah selesai tahapan ini dan tidak lagi dipersoalkan pada tahapan selanjutnya, apalagi sudah ada verifikasi dan pengawasan, serta kemungkinan mengganti bakal calon: ad. dengan sudah diatasnya sedemikian rupa pencalonan, verifikasi dan penetapan dcs dan dct maka sudah masuk tahapan baru dan tidak lagi mempersoalkan hal tersebut, apalagi jika sudah masuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara, karena hal itu menandakan bahwa pelaksanaan tahapan dan pengawasan pada tahapan pencalonan tidak berlangsung baik, selain itu tidak ada landasan hukum lagi untuk mempersoalkan hal tersebut, ad. mengingat hal tersebut sangat penting, maka harus ada ketentuan yang jelas dan tegas, kewenangan kpu membatalkan bakal calon hanya dalam hal: menyatakan, bahwa dalam hal klarifikasi menyatakan bahwa calon sementara tidak memenuhi syarat kpu kpu provinsi kpu kabupaten kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada parpol untuk mengajukan calon pengganti, menyatakan, bahwa dprd, maka kpu kpu provinsi kpu kabupaten kota berkoordinasi dengan polri untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang undangan, menyatakan, harus berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap: menyatakan, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran (menjanjikan memberikan uang materi kepada peserta kampanye) yang dikenakan kepada pelaksana kampanye yang berstatus calon anggota dpr dpd dprd digunakan sebagai dasar untuk pembatalan nama calon dari daftar calon tetap atau pembatalan penetapan sebagai calon terpilih: menyatakan, dalam hal pengurus parpol peserta pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota dpr dprd menjadi calon terpilih: dengan demikian, pembatalan oleh kpu harus ada dasar hukum yang jelas dan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. namun kpu membatalkan keputusannya sendiri tanpa ada putusan hukum yang kuat dari pengadilan. adapun dasar kpu membatalkan keputusannya sendiri berdasarkan rekomendasi dari bawaslu adalah tidak kuat, pemilu tidak mengatur secara spesifik mengenai mekanisme pembatalan semacam ini: ad. khususnya bagian pencalonan, tidak jelas dalam persyaratan calon dpr, padahal ini merupakan salah satu bagian paling penting (candidacy), seharusnya persoalan syarat jelas, tidak multi tafsir, dan tidak lagi diubah tengah jalan atau akhir, atau setelah tahapan tahapan berjalan, tidak jelas dalam membuat mekanisme jika untuk pembatalan, apabila tengah jalan atau suatu tahapan ada persyaratan yang dianggap tidak memenuhi syarat, tidak jelas menegaskan apa wewenang kpu dalam membatalkan calon yang sudah dinyatakan meraih kursi, kpu telah menyatakan bahwa syarat itu terpenuhi dengan: tidak mempertanyakan meminta kekurangan syarat kepada calon (mengenai syarat yang dipersoalkan): menyatakan bakal calon sah sebagai calon, memasukkan calon dalam tentang dct, mencetak nama calon dalam surat suara, membiarkan calon melakukan kampanye: tidak mengumumkan kepada publik bahwa calon tidak memenuhi syarat, tidak mengubah mengenai dct kesimpulan, semua tindakan kpu ini dapat merupakan tindakan yang kuat menyatakan secara yuridis dan faktual bahwa calon sudah memenuhi syarat, ad. telah membatasi secara limitation persoalan pembatalan pencalonan calon terpilih: secara administratif, jika bakal calon tidak memenuhi syarat (setelah melalui prosedur, dan dilakukan pada masa tahapan tersebut), jika ada dugaan pemalsuan penggunaan dokumen tidak benar maka kpu hanya dapat membatalkan setelah menerima putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap mengenai kasus tersebut, negara lain, hal ini tidak dapat diselesaikan secara sepihak oleh kpu, melainkan melalui petisi pemilu pengadilan pemilu: indonesia hal ini tidak diatur dengan jelas dalam pemilu. pemilu harus menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang mengikuti pemilu. setiap tahap diatur secara jelas, persyaratan diatur secara jelas: jika ada sengketa masalah diselesaikan pada tahapan tersebut: (bahkan tindak pidana saja dalam pemilu dibatasi waktu pelaporan, pengkajian, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, hingga banding) bahkan membatasi bahwa kasus pidana harus selesai singkat hari sebelum pengumuman hasil pemilu oleh kpu. soal pidana adalah soal paling keras dengan sanksi tegas dibatasi, apalagi soal administrasi pemilu harusnya setiap tahapan tidak menyisakan persoalan, bahwa norma yang ada huruf tersebut dapat demikian luas cakupannya berbagai badan atau lembaga yang mungkin sedikit atau banyaknya itu menerima sumber dari keuangan baik apbn maupun apbd itu menimbulkan keragu raguan bagi penyelenggara pemilu dan juga sebetulnya bagi pengawas pemilu. bahwa khususnya huruf tidak jelas kepada siapa pengajuan pengunduran diri itu diajukan, dan ternyata dalam peraturan kpu juga tidak dapat yang menjadi pelaksana dari bahkan juga tidak dapat menunjukan terhadap badan badan atau lembaga lembaga yang mana saja yang dimaksud kemudian kepada siapa diajukan, sehingga karena norma dalam huruf kurang jelas dan dapar diartikan demikian luas maka menyebabkan keragu raguan pada kpu: bahwa menurut ahli, seharusnya keputusan tersebut dilakukan oleh badan peradilan bukan oleh kpu karena kalau dikeluarkan oleh kpu tidak terdapat landasan yang tegas proses dan mekanismenya, sehingga ahli berpendapat, bahwa kalau seseorang calon yang kemudian terbukti tidak memenuhi syarat setelah tahapan tahapan dilewati harus dinyatakan batal setelah melalui proses peradilan bukan melalui keputusan penyelenggara, sebagaimana yang dilakukan negara negara lain, yaitu tidak diputuskan sepihak oleh penyelenggara tetapi melalui election kontes atau melalui election dispute persengketaan pemilu yang diselesaikan oleh election court atau pengadilan pemilu. dalam konteks indonesia seharusnya diselesaikan oleh mahkamah konstitusi, telah dirugikan secara spesifik dan aktual akibat diberlakukannya huruf yang?.huruf pendapat mahkamah menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa benar pemohon adalah perorangan warga negara indonesia, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atas nama ir. ery purnomohadi, m.m., bukti mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam serta: bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan atas, menurut mahkamah pemohon adalah warga negara indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam dan dan uud menimbang bahwa selanjutnya mahkamah akan menilai apakah hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh serta dan uud dirugikan oleh berlakunya huruf dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa berdasarkan argumentasi hukum pemohon dalam permohonannya nyata bahwa meskipun pemohon menggunakan ketentuan ketentuan dalam sebagai pintu masuk (entry point) pengajuan permohonan pengujian undang undang terhadap uud namun tujuan akhir yang hendak dicapai adalah dituliskannya hak pemohon untuk diangkat menjadi anggota dpr ri: bahwa terdapat empat alasan hukum yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar pembesar, yaitu bahwa, menurut pemohon: ketentuan huruf sangat multitafsir karena tidak jelas dan tidak terukur. hal ini karena luasnya definisi keuangan negara, (il) penerapan huruf menimbulkan ketidakpastian hukum karena seandainya pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat jauh jauh hari sebelum pemilu diketahui tentu pemohon tidak perlu bersusah payah meneruskan kegiatan pencalonan sebagai calon anggota dpr: (ii) ketentuan huruf bertentangan dengan hak untuk dipilih: (iv) ketentuan huruf mengandung pembatasan yang tidak proporsional,hurufdalam huruf pemilu sangat multitafsir yang menyebabkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) sehingga bertentangan dengan 28d perubahan kedua uud bahwa huruf pemilu pada intinya berisi empat kelompok profesi yang dilarang bila ingin menjadi bakal calon anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, yaitu anggota tni, anggota polri, pengurus bumn bumi, dan pengurus badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. bahwa dari empat kelompok tersebut, tiga yang pertama sudah sangat jelas dan terukur. sedangkan kelompok keempat sangat tidak jelas dan sangat tidak terukur. sebuah norma yang tidak terukur sangat berpotensi melanggar prinsip adanya kepastian hukum (legal certainty) sebagaimana dilindungi oleh perubahan kedua uud bahwa terhadap keempat hal tersebut mahkamah berpendapat bahwa, bahwabahwabahwaunaan hak hak sipil dan politik cast hak untuk dipilih menjadi anggota dpr, menimbang bahwa sepanjang substansi norma yang dimohonkan pengujian dikaitkan dengan dalil dalil yang diajukan pemohon, satu sisi pemohon mengakui pembatasan pembatasan hak asasi manusia adalah dibenarkan bahkan dijamin dalam uud namun sisi yang lain pemohon menolak pembatasan tersebut karena pembatasan tersebut merugikan pemohon. dengan kata lain, pembatasan pembatasan yang diatur dalam pemilu cast huruf dianggap konstitusional ketika menguntungkan pemohon dan dianggap tidak konstitusional ketika pemohon merasa dirugikan: bahwa pemohon mengakui, pembatasan sebagaimana dimaksud oleh guo adalah untuk menjaga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse power) oleh pejabat yang masih aktif dalam suatu badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara dengan membandingkan seorang menteri yang akan mencalonkan diri sebagai anggota dpr tidak ada ketentuan harus mengundurkan diri. menurut mahkamah, setiap rumpun jabatan memiliki karakter sendiri sesuai dengan sumber kewenangan, mekanisme rekrutmen pejabatnya, pelaksanaan kewenangan, dan pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan: bahwa pembentuk undang undang telah mengklasifikasikan bahwa rumpun jabatan dalam pegawai negeri sipil, tentara nasional indonesia, kepolisian negara republik indonesia,adalah rumpun jabatan yang menuntut loyalitas, integritas, dedikasi, tidak hanya kepada tugas dan tanggungjawabnya melainkan pula menuntut loyalitas kepada atasan yang merupakan representasi dari perintah jabatan. adapun jabatan menteri adalah jabatan politis yang tergantung hak prerogatif presiden, artinya presiden berhak memilih siapapun orang yang dikehendaki untuk duduk dalam kabinetnya, sekalipun dari partai politik yang tidak mendukung presiden, karenanya seorang menteri sangat mungkin adalah kader suatu partai politik maka adalah wajar jika terhadapnya tidak dikenakan larangan mengundurkan diri dari jabatan menteri jika akan mencalonkan diri sebagai anggota dpr. berdasarkan pandangan dan penilaian hukum mahkamah, perbandingan hukum yang diajukan pemohon untuk mendukung dalilnya tidak tepat dan tidak beralasan: bahwa sepanjang dalil pemohon yang menyatakan penerapan huruf menimbulkan ketidakpastian hukum, menurut mahkamah, seandainya pun pemohon menderita kerugian akibat tiadanya kepastian hukum dari guo tetapi dari dalil dalil pemohon, nyata kerugian yang dialami pemohodan dan uud melainkan lebih karena persoalan praktik penerapan hukum, sejatinya pemohon tidak kehilangan hak konstitusional menurut dan dan uud bahwa sepanjang dalil pemohon yang menyatakan huruf bertentangan dengan hak untuk dipilih yang merupakan hak asasi manusia yang diakui uud menurut mahkamah, guo hanya menentukan syarat syarat agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai dengan asas asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta tidak dimaksudkan untuk menghalangi, apalagi mengurangi hak pemohon untuk dipilih dalam suatu pemilu yang demokratis. lebih dari itu guo tidak hanya diberlakukan kepada pemohon tetapi diberlakukan kepada semua orang yang ingin menjadi anggota legislatif, sehinggabih dari itubahwa dalam persidangan tanggal oktober pemohon menyatakan tidak bermaksud untuk mengubah hasil pemilu, tetapi pemohon menginginkan keadilan akan hak konstitusional pemohon yang dirugikan karena adanya keputusan kpu yang menganulir pemohon akibat berlakunya huruf menurut mahkamah, pernyataan pemohon tersebut bertentangan (kontradiktif) dengan keadaan yang ingin dicapai karena kalau permohonan pemohon dikabulkan maka secara otomatis akan mengubah perolehan hasil pemilu yang telah ditetapkan kpu. bahkan lebih daripada itu tenggang waktu pemeriksaan sengketa hasil pemilu telah lewat, karenanya dalil pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, menimbang bahwa berdasarkan uraian atas, kendati pun berdasarkantidak ada satupundalam petit nomor tiga dan nomor empat pemohon memohon untuk dipulihkan kembali sebagai anggota dpr terpilih yang berarti masuk ranah perselisihan hasil pemilihan umum (php), maka menurut mahkamah permohonan tersebut tidak berdasar hukum karena sudah dasawarsa menurut juncto mk. oleh sebab itu sejalan dengan pendapat mahkamah pada paragraf maka pemulihan hak hak atas masalah ini dapat dilakukan melalui lembaga peradilan lainprof. dr. saudi isra, s.h., mpa dan topo santoso, s.h., m.h., ph. d.) yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, menimbang bahwa terkait dengan permohonan pemohon, mahkamah menegaskan sebagai berikut: bahwa pokok permohonan bersifat obscura karena mencampur aduk antara pengujian undang undang yang bersifat abstrak dan permohonan hasil pemilu dengan menetapkan pemohon sebagai anggota dpr terpilih yang bersifat konkret: bahwa sejauh menyangkut pengujian undang undang, menurut mahkamah dan yang dimohonkan pengujian tidaklah inkonstitusional karena merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang dipilih oleh lembaga legislatif, bahwa substansi persoalannya adalah implementasi lapangan yang dianggap merugikan hak konstitusional pemohon: bahwa adapun yang menyangkut permohonan penetapan sebagai anggota dpr terpilih yang berintikan perselisihan hasil pemilu php) maka hal itu menurut dan putusan putusan mahkamah, tidak beralasan hukum karena dua hal, yaitu pertama, yang berhak mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu adalah dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan. kedua, penanganan sengketa hasil pemilu dalam kasus ini sudah dasawarsa sehingga tidak mungkin lagi diadili oleh mahkamah: bahwa berdasarkan kenyataan permohonan bersifat kabur, kedudukan hukum (legal standing) tidak terpenuhi, dan kadaluwarsa tersebut maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan pokok permohonan kabur (obscura),, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum.embilan bulan desaria farida indrawi, akil mochtar, maruarar siahaan, hartono, achmad nowikia farida indrawi akil mochtar ttd. ttd. maruarar siahaan hartono ttd. ttd. achmad nowiki muhammad alim panitera pengganti ttd. sholihin nasir bahwa tidak terukurnya norma pengurus badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara antara lain dapat dilihat dari sangat luasnya definisi tentang keuangan negara, yaitu(vide angka nomor tahun tentang keuangan negara). ketua komisi hukum nasional j.e. sahetapy, misalnya, menilai bahwa definisi ini belum jelas. lihat: hukumonline, definisi keuangan negara kembali diperdebatkan edisi juli diakses pada tanggal september bahwa sangat luasnya definisi tentang keuangan negara dapat dilihat dari cakupan keuangan negara sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang keuangan negara, yangpenjelasan tersebut berbunyi, yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal dan dalam arti materiil, yakni meski perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang undangan, namun jika perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana." irfan hutagalung, ketika mengomentari penjelasan ini, menyatakan bahwa perumusan norma ini adalah contoh kegagalan perancang dan pembuat undang undang dalam merumuskan delik korupsi yang baik karena rasa keadilan masyarakat bukanlah hukum, melainkan sumber hukum. menurutnya, tidak mudah bagi penyidik dan penuntut umum membuktikan suatu unsur delik pidana, yaitu 'rasa keadilan masyarakat telah terpenuhi. kompas, agustus bahwa dalam pertimbangan hukum dalam putusan nomor puu iv yang menyatakan penjelasan dimaksud bertentangan dengan uud.pengurus badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara tidak memiliki ukuran yang jelas mengingat terlalu luas dan tidak jelasnya definisi keuangan negara dalam undang undang sebagaimana dijamin dalam uudpenerapan huruf pemilu menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang telah merugikan pemohon bahwa daerah pemilihan jawa barat pan memperoleh satu kursi. sebagai caleg yang mendapatkan suara terbanyak antara caleg pan lainnya dalam daerah pemilihan tersebut, pemohon seharusnya berhak atas kursi tersebut. namun, hak tersebut menjadi hilang karena ketentuan yang dimohonkan. pemohon dinilai tidak lagi memenuhi ketentuan huruf pemilu, terutama terkait dengan frase pengurus badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara . bahwa gambaran ketidakpastian hukum huruf dapat dilihat dari fakta fakta berikut: pada bulan juli pemohon didaftarkan sebagai caleg dari dapil jawa barat oleh partai amanat nasional pan): pada tanggal september pemohon masuk dalam dcs (daftar calon sementara): pada tanggal oktober diadakan rapat pleno kpu. saat itu pemohon memberikan penjelasan kepada petugas kpu mengenai masalah pengunduran diri. dijelaskan bahwa pemohon bukan pns (pegawai negeri sipil), dan bph migas, tempat pemohon bekerja, bukan bumn (badan usaha milik negara). posisi pemohon bph migas adalah sebagai anggota komite. menurut petugas kpu pada waktu itu, pemohon tidak perlu mengundurkan diri. pada tanggal oktober pemohon masuk dalam dct (daftar calon tetap) yang dirilis website kpu dan media masa pada keesokan harinya. pada tanggal januari kpu membalas surat kepala bph migas bagus haryono tentang status pemohon karena ikut pencalonan. isi surat menegaskan bahwa pemohon secara legal telah memenuhi syarat sebagai caleg bukti pada bulan maret pemohon mendapatkan contoh surat suara asli dari kpud. nama pemohon tercantum surat suara. pemohon menggandakan contoh surat suara sesuai dengan aslinya sebagai bahan sosialisasi dan kampanye. pada tanggal april dilakukan pemungutan suara. berdasarkan rekapitulasi kpu garut, kpu kota tasikmalaya, dan kpu kabupaten tasikmalaya, pemohon mendapatkan suara terbanyak sebesar suara sah untuk pan dapil jabar xi. kpu provinsi jawa barat melakukan rapat pleno dan menetapkan suara pan sebesar dapil jabar dengan suara terbanyak diraih oleh pemohon sebesar suara. demikian juga dengan rekapitulasi kpu yang menyatakan bahwa pan dapil jabar memperoleh suara sebesar dengan suara terbanyak adalah pemohon sebesar suara. tanggal mei kpu melakukan rapat pleno dan menetapkan satu kursi untuk pan dapil jabar dan pemohon ditetapkan sebagai calon terpilih anggota dpr dengantanggal september kpu melakukan rapat pleno untuk menetapkan calon terpilih anggota dpr dapil jabar dari pan. tanggal september kpu menetapkankeputusan ini mencabut hak pemohon sebagai calon terpilih karena memperoleh suara terbanyak,. bahwa seandainya pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat jauh jauh hari sebelum hasil pemilu diketahui, tentu pemohon tidak perlu bersusah susah payah meneruskan kegiatan pencalonan pemohon sebagai calon anggota dpr dari pan mewakili daerah pemilihan jawa barat yang tidak saja telah menguras tenaga pemohon, melainkan juga biaya yang tidak kecil. terlebih sudah ada pernyataan dari kpu bahwa pemohon telah memenuhi syarat dan tidak perlu mengundurkan diri dari bph migas. bahwa pemilu sesungguhnya telah mengatur secara rinci langkah langkah seseorang ditetapkan sebagai calon anggota dpr, yaitu mulai dari pengajuan bakal calon, penetapan daftar calon sementara (dcs), dan penetapan daftar calon tetap (dct). langkah langkah tersebut telah dilalui pemohon hingga ditetapkan sebagai calon terpilih melalui keputusan kpuanggal mei sebelum adanya penetapan pemohon sebagai calon terpilih tidak muncul masalah yang terkait dengan keabsahan pemohon sebagai calon anggota dpr. masalah baru muncul ketika hasil pemilu diketahui dan pemohon memperoleh suara terbanyak dapil jawa barat dari pan. dari uraian atas, jelaslah bahwa tidak saja norma huruf pemilu mengandung ketidakpastian hukum, melainkan juga penerapan juga telah melanggar hak pemohon atas perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam perubahan kedua uud norma dalam huruf pemilu bertentangan dengan hak untuk dipilih (the right candidate) yang merupakan hak asasi manusia yang diakui dalam uuduntuk dipilih (the right candidate)mahkamahsecara spesifik, nomor tahun tentang hak asasi manusia mengatur mengenai hak untuk dipmuch. supriyadi, s.h. pekerjaan kepala desa alamat desa trosobo rt. rw. kecamatan taman, kabupaten sidoarjo nama khairul hadirin pekerjaan kepala desa alamat desa kepuh kiriman rt. rw. kecamatan waru, kabupaten sidoarjo dalam hal ini bertindak atas nama paguyuban kepala desa se kabupaten sidoarjo. ber1 yang pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: bahwa pemohon sangat peduli akan proses legislative review terhadap undang undang tentang desa, agar bentuk solusi nampak jelas, maka pemohon berpendapat legislative review yang terbaik terhadap ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang desa terhadap uud review terhadap dan adapun dan mengaturseandainya majelis hakim mahkamah konstitusi memutuskan untuk menyatakan dan desa bertolak belakang dengan uud maka pemohon berpendapat agar nantinya ketentuan dan dikembalikan menjadi: kepala desa memegang jabatan selama (delapandengan berlakulaku pulna sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun sebagai berikut: (bukti pp pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak seluruh wilayahaturan perundang undangan yang lebih rendah tidak boleh bertolak belakang dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. berdasarkan seluruh uraian mengenai konstitusi atas, makaolak belakangemohon dalam permohonan ini telah mengajukan uji materiil ini terhadap beberapa ketentuan dalam desa yang dirasakan telah melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia pemohon. adapun ketentuan desa dimaksud adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam dan yang bunyinya sebagai berikutana keseluruhan ketentuan dalam desa tersebut secara nyata telah bertolak belakang dengan pengakuan atas adat setiap daerah sebagaimana diakui dalam dan pemberlakuan dan telah bertolak belakang dengan dan bahwa ketentuan dan desa yang pada intinya mengatur masa jabatan kepala desa, secara nyata telah menunjukkan pertunangannya dengan hak istimewa yang dimiliki tiap daerunjung adat setempat. untuk lebih jelasnya, berikut kami kutipan kedua ketentuan agar terlihat dengan jelas pertentangan yang terjadidan yang merupakan landasan hukum utama (konstitusi) terhadap pengakuan otonomi daerah untuk menjunjung adat setiap daerah,biaya pilkadespemilihan kepala desa yang dilakukan serentak dan ditunjuknya pejabat kepala desa dari pegawai negeri sipil berakibat terhadap hilangnya kepastian hukum sehingga akan berdampak pada hak asasi masyarakat ialah pelayanan yang sama dimata hukum sesuai prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang unddan tentang desa bertolak belakang dengan hak konstitusi pemohon atas program desa yang tidak bisa terealisasi secara penuh, menyatakan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyatakan perlu dilakukan legislative review oleh pemerintah dan dpr terhadap nomor tahun dan tentang desa atau menyatakan perlu pembentukan dewan nasional untuk melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pemberlakuan adat dan menjunjung otonomi desdelapan alat bukti namun tidak disahkadesa terhadap uud sehingga mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan guo: i3. bahwa": i3.desember dan tanggal januari namun demikian dalam persidangan tanggal januari dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonandesember i3. menimbang bahwa sehubungan dengan persidangan pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal januari yang tidak dihadiri oleh para pemohon, mahkamah tidak menerima pemberitahuan perihal alasan ketidakhadiran para pemohon. oleh karena itu mahkamah menilai bahwa para pemohon. tidak bersungguh sungguh denganserta untuk menjaga wibawa peradilan, mahkamah harus menyatakelah dipanggil secara sah dan patut, paranin, tanggal sembilan belasara pemohon. ketua, ttd. arief hid anggota anggota, ttd. ttd.maria farida indrawi suhartono ttd. dewa gede lagunadengan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak seluruh kabupaten kota akan terjadi kekosongan jabatan kepala desa mana bupati walikota akan menunjuk pejabat kepala desa yang berasal dari pegawai negeri sipil, hal tersebut jelas akan berdampak terhadap: kepastian hukum disebabkan proses pengangkatan pejabat kepala desa dari pegawai negeri sipil. pelanggaran hak asasi terhadap berkurangnya pelayanan masyarakat desa, mengingat. kepala desa selama ini bekerja dan mengabdi kepada masyarakatnya selama jam dan hari dalam seminggu. beda sekali dengan pegawai negeri sipil yang bekerja sesuai dengan jam kerja pada umumnya. pejabat kepala desa yang diangkat dari pegawai negeri sipil belum tentu mengenal adat istiadat dan budaya yang berkembang desa tersebut. dengan demikian, menurut pemohonngan desa yang baru, biaya pemilihan kepala desan apbd kabupaten kota, sehingga dengan periode jabatan yang singkat, biaya pemilihan kepala desa akandasar dan pertimbangan pengajuan permohonan, sebagai berikut. kewenangan mahkamah konstitusi bahwa pemohon mengajukan permohonan uji materiil ), (bukti pppada uud huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman kekuasaan kehakiman olak belakangkonstituspermohonan uji materiil ini dapat menghentikan kerugian hak konstitusional pemohon dan juga kepala desa yang lainnya, serta tentunya kerugian para pencari keadilan.dalam desa yang dimohonkan untuk diuji bahwa permohonan uji materiil ini dimaksudkan agar muatan dan atau bagian desa: itu merugikan hak konstitusional pemohon. adapun hak hak konstitusional pemohon yang melanggar adalah hak kebhinekaan (pluralitas)eguh adat istiadat, dah hak perlakuan yang sama hadapan hukum. seluruhnya secara tegas dan jelas diatur dalam dan uud yang pada intinymasing masing mengaturerdasarkan uraian uraian atas, maka jelas yang akan menjadi batu uji terhadap ketentuan dalam desasebagaimana tersebut atas. dengan demikian, jelas permohonan uji materiilil terhadap undang undang,namun ternyata masih ada ketentuan ketentuan dalam undang undang yang bertolak belakang dengan uud adapun muatan dan atau bagian desa yang bertolak belakang dengan uud diatur dalam berbagai ketentuan deshanya undang undang yang diundangkan setelah perubahan uud sajalah yang dapat diujimateridesa diundangkan tanggal januari dengan kata lain desa merupakan undang undang yang diundangkan setelah uud sehingga desa merupakan salah satu undang undang yang muatannya dapat diujimaterikan mahkamah konstitusi,kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa terhadap suatu muatan maupun ketentuan undang undang. sini pemohon adala. (bukti ppberdasarkan hurufpemohon adalah perorangan menjabat kepala desa yang tergabung dalam paguyuban kepala desa se kabupaten sidoarjo sesuai akte pendirian yang dikeluarkan notaris triwinarno, sh. dengan nomor notaris: menteri kehakiman dan ham nomor ht. tanggal oktober sedangkan untuk akta pendirian paguyuban kepala desa se kabupaten sidoarjo dengan nomor tanggal oktober (vide bukti pp merupaberdasarkan keputusan bupati sidoarjo nomor tentang pengesahan pengangkatan kepala desa trosobo kecamatan taman kabupaten sidoarjo tentang pengesahan pengangkatan much supriyadi, sebagai kepala desa trosobo kecamatan taman kabupaten sidoarjo (bukti pp dan keputusan bupati sidoarjo nomor tentang pengesahan dan pengangkatan khairul hadirin sebagai kepala desa kepuhkiriman kecamatan waru kabupaten sidoarjo. (bukti pp selanjutnya kami sebagai pemohon atas nama paguyuban kepala desa se kabupaten sidoarjo. pemohon adalahyang dilantik berdasarkan hasil pemilihan kepala desa desa masing masing. bahwa akta pemohon nomor tanggal oktober yang dibuat dihadapan triwinarno, sarjana hukum kn, notaris sidoarjo telah didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri sidoarjo bawah register nomor x1 pada hari jumat tanggal november (vide bukti bahwa berdasarkan uraian pada butir dan butir atas, maka pemohon adalah paguyuban kepala desa se kabupaten sidoarjo berbentuk organisasi kemasyarakatan berstatus badan hukum. iv. pokok permohonan bahwa permohonan uji materiil ini diajukan atas pemberlakuan dan yang bertolak belakang dengan uud padahal, uud merupakan konstitusi indonesia. olak belakangyang terjemahana, undang undang dasar dibuat untuk menetapkan prinsip fundamental mengenal. hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal. makasepanjang tidak bertolak belakang dengan hukum yang lebih tinggi. hal ini sebagaimana dinyatakan dalam dan penjelaslam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penyerangan setiap jenis peraturan perundang undangan yang didasarkan padaricky elviandi afrizaldan telah diperbaiki yang perbaikan permohonannya diterima oleh kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal desember yang menurut pemohon, permohonan guo menguji konstitusionalitas frasa pns sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pegawai asn yang memiliki nomor induk pegawai secara nasional yang terdapatdan frasa pns berhak memperoleh gaji, tunjangan yang terdapat dalam huruf asnsidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal desember yang dihadiri oleh pemohon,, bahwa sidang perbaikan permohonan dilaksanakan pada tanggal januaribahwa terhadap substansi permohonan guo, sebelumnya pernah diajukan permohonan pengujian oleh pemohon yang sama, yaitu dalam permohonan nomor puu meskipun dalam permohonan nomor puu yang dimohonkan pengujian konstitusionalnyamohonan guo pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas dan huruf asn, tetapi setelah mahkamah membahas secara saksama permohonan pemohon, menurut mahkamah, permohonan pemohon merupakan kasus konkret yang menyangkut penerapan norma hukum, bukan pengujian konstitusionalitas norma, sehingga mahkamah tidak berwenang mengadili permohonandalam hal mahkamah tidak berwenang mengadili suatu permohonanresiden atau yang mewakili, sertaharry mulyono machsus, s.h., hum, advokat konsultan hukum pasar modal kurator pengurus, bertempat tinggal jalan karang empat nomor (d.h. jalan agustus) surabaya yang bertindak untuk dan atas nama kurator pt. anita vira andika pailit,pada hari rabu, april dengan registrasi perkara1xemejuni telah menerima surat dari pemohon bertanggal juni yang pada pokoknya menyatakan pemohon mencabut:enam belas bulan junialam registrasirenakhairul efendi, s.e. tempat, tanggal lahir manggar, mei pekerjaan bupati belitung timur alamat dusun semak rw desa lalang, kecamatan manggar kabupaten belitung timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk bisa iv bertanggal april memberi kuasa kepada m.a. iskandar z., s.h., habis akbar, s.h. dan dasar, s.h. para advokat pada kantor bisa law office lan standar and partners yang beralamat komplek ruko bumi satria kencana blok nomor jalan raya kali malang, bekasi baik sendiri sendiri maupun bersama sama, selanjutnya disebut sebagai . pemohon i1 l. latar belakang: huruf rentan salah gunakan perubahan konstelasi sosial politik indonesia pasca peristiwa reformasi telah mengakibatkan perubahan fundamental pada sendi sendi pemerintahan berbangsa dan bernegara. salah satu antaranya adalah terakomodirnya tuntutan daerah untuk mendapatkan kewenangan yang lebih luas berdasarkan prinsip prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi dalam hal masyarakat pemerintah daerah menentukan serta mengurus daerahnya sendiri. implementasi tuntutan masyarakat daerah tersebut kemudian dimanifestasikan dalam perubahan konfigurasi sistem politik dan hukum, yakni antaranya adalah pemilihan umum kepala daerah pilkada) langsung. pemilihan kepala daerah pilkada) langsung merupakan terobosan konstruktif dalam upaya mewujudkan demokratisasi tingkat lokal. sebuah proyek besar yang sangat menentukan keberlangsungan sistem demokrasi dalam sebuah negara kesatuan republik indonesia, karena bukan tidak mungkin ketika pemerintah serta pihak terkait lainya tidak pandai mengatasi permasalahan permasalahan yang muncul dalam pilkada tersebut dapat berdampak pada ancaman disintegrasi bangsa. permasalahan tersebut antaranya adalah tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon atau bakal calon. pada nomor tahun tentang perubahan kedua nomor tahun tentang pemerintah daerah, terdapat persyaratan pribadi yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan calon, yang kemudian dijabarkan dalam tahun dan disempurnakan lagi pada tahun dari persyaratan persyaratan tersebut terdapat sejumlah syarat yang kerap menimbulkan polemik, yaitu pertama, bukti bukti otentik pemenuhan persyaratan dan kedua, bukti kualitatif sejumlah syarat yang tidak jelas dasar pembuktiannya. dalam hal bukti bukti otentik, sering ditemukan kasus kasus ijazah palsu atau keterangan pihak institusi bahwa berdasarkan hasil dari survei salah satu lembaga riset yang kredibel terkait dengan survei elektabilitas atau peluang tingkat keterpilihan pemilukada, disebutkan bahwa pemohon memiliki kans paling tinggi untuk dapat terpilih kembali dalam pilkada belitung timur ini. hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sebagai konstituen pilkada masih mencintai dan menghendaki pemohon untuk memimpin kabupaten belitung timur, sehingga bukan tidak mungkin ini dapat menjadi ancaman bagi pihak pihak tertentu yang tidak menghendaki keberadaan pemohon dalam ajang pilkada tersebut. vi. kesimpulan: tujuan judicial review huruf bukan karena nafsu berkuasa tapi upaya pembenahan konstitusional kita berdasarkan seluruh uraian atas, dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut: bahwa keputusan kpu belitung timur yang menyatakan pemohon sebagai bakal calon bupati tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani adalah patut dicurigai lebih kepada keputusan politis dan tidak berdasar. bahwa pelaksanaan darngat rentan untuk disalahgunakan oleh kelompok kelompok kepentingan dalam pilkada, sehingga dengan demikian pelaksanaan dari ini justru menjadi kontra produktif atas terselenggaranya pemilihan umum daerah yang jujur dan adil serta berjalan secara demokratis sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang. bahwa karena belum adanya peraturan yang mengatur secara spesifik tolok ukur kesehatan baik secara jasmani dan rohani, maka sekalipun hasil kesehatan yang dibuat oleh tim medik (dokter) dapat berakibat multitafsir sehingga berimplikasi pada kerugian hak konstitusional warga negara yang ikut mencalonkan diri selaku kepala daerah maupun wakil kepala daerah. berdasarkan seluruh uraian dalam permohonan ini pemohon memohon agar majelis hakim konstitusi menyatakan huruf guo bertentangan dengan uud khususnya dan vii. alasan pengajukabupaten belitung timur provinsi bangka belitung untuk mengikut sertakan pemohon dalam tahapan pilkada yang sedang berlangsung saat ini, sampai ada putusan dalam perkara guo. hal ini mengingat tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilkada belitung timur sudah semakin mendesak. (vide buktidengan demikian, berdasarkan hal hal tersebut atas, pemohonvii. petit berdasarkan hal hal serta argumentasi yang telah diuraikan atas serta bukti bukti terlampir dengan ini pemohon memohon majelis hakiminstitusi komisi pemilihan umum kpu) belitung timur untuk menghentikan sementara proses pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilkada belitung timurbertentangan dengan uud khususnya dantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setidak tidaknya sampai dengan dibuatnya peraturan pelaksanaan dari guo yang membuat secara tegas tentang batasan dan atau ukuran ukuran yang tegas dan jelas mengenai ketentuan tentang syarat sehat jasmani dan rohani. memerintahkan kpu belitung timur untuk memberikan kesempatan peluang dan hak yang sama terhadap pemohon sebagai bakal calon bupati belitung timur sampai dengan tahapan tahapan pilkada yang sedang berjalanatas nama khairul efendi, yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten belitung timur,surat dari departemen dalam negeri republik indonesia nomor otda, tertanggal desember perihal penyampaian keputusan menteri dalam negeri nomor tahun dan nomor tahunbelitung timur dan pengesahan pengangkatsurat keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengesahan pemberhentitanda terima pengembalian berkas perbaikan formulir dan kelengkapan bakal calon bupati wakil bupati belitung timur atas nama khairul efendi, s.e., yang diserahkan dan diterima oleh komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur pada tanggal april bukti fotokopi hasil penilaian kesehatan bakal calon bupati dan wakil bupati belitung timur tahun nomor iv tertanggal april dari tim penilaian kesehatan jasmani dan rohani direktorat kesehatan angkatan darat rspa gatot subroto: bukti fotokopi surat dari direktorat kesehatan angkatan darat rspa gatot subroto nomor iv tertanggal april perihal hasil rises calon bupati dan wakil bupati belitung timur,rtanggal mei perihal penetapan pasangan calon sebagai peserta bupati dan wakil bupati belitung timur tahun bukti fotokopi surat keterangan dokter ahli mata opthamologist) rumah sakit jakarta eye center, dr. ikke sumantri, s.p.m. tertanggal mei bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur nomor sk kpu.belum x il tertanggal desemberbeserta lampiran, bukti dokumentasi digital audio visual kegiatan pemohon sebagai bupati.i3.5secara aktual dan potensial dirugikan akibat diberlakukannya ketentuingin mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah pemilukada) kabupaten belitung timur tahun akan tetapi berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur nomor:, rspa gatot subroto yangbertentangan dengan dan uud i3 menimbang bahwa berdasarkan uraian atas, mahkamah berpendapat bahwa pemohon prima face telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing)menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiiloleh karena itu, pemohon memohon agar materi muatan huruf dinyatakan bertentangan dengan: uud yang: berwenang yang tidak dapat memvalidasi dokumen secara pasti. akibatnya gugatan demi gugatan dan bahkan tindakan politis serta fisik bahkan sangat mungkin terjadi dan membuat proses pilkada jadi kisruh. untuk itu, peraturan perundang undangan perlu memberi penegasan terhadap institusi institusi tertentu yang berwenang untuk memverifikasi dokumen dimaksud untuk bekerja sesuai ketentuan yang berlaku dan bukan atas kepentingan tertentu, lainnya adalah kami melihat adanya syarat syarat yang tidak jelas seperti mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya, sehat jasmani dan rohani, perlu untuk diperjelas lewat kriteria yang baku dan tegas, agar tidak terkesan hanya asal mencantumkan dan tidak bisa diukur objektivitasnya. khusus terkait dengan. dengan harus diperjelas terlebih dahulu mengenai syarat syarat yang sumur dengan kriteria yang baku, terukur serta adanya parameter yang jelas (tidak multi interpretasi) sehingga dapat memperkecil potensi aturan tersebut untuk dipolitisasi pihak pihak tertentu dengan tujuan untuk menghalangi halangi bahkan menggagalkan kandidat kepala daerah tertentu dalam mengikuti prosesi pilkada tersebut. permohonan uji materiil (judicial reviewini, pada prinsipnya bukan hanya untuk kepentingan pemohon semata. kepentingan dasar diajukannya permohonan ini lebih kepada itikad baik pemohon untuk meluruskan persoalan konstitusional kita, terkhusus pada yang diujikan, sehingga kerugian konstitusional warga negara yang berkepentingan terhadap pilkada depan tidak terjadi lagi. il. kewenangan mahkamah konstitusi i3. menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat dan barang yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti pendapat mahkamah tentang permohonan provisi. mahkamah menilai, permohonan putusan provisi yang terkait dengan sengketa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut tidak tepat, karena permohonan pemohon dalam perkara ini adalah mengenai pengujian norma hukum sehingga putusan mahkamah nantinya bersifat era omnes, artinya mengikat semua warga negara dan bukan putusan tentang sengketa pemilukada belitung timur yang hanya mengikat para pihak yang bersengketa. selain itu tidak ada alasan spesifik yang dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan putusan provisi. terlebih lagi sengketa pemilukada kabupaten belitung timur tahun telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor php.d viii bertanggal agustus dengan demikian, permohonan provisi guo tidak tepat dan tidak beralasan hukum: tentang pokok permohonan menimbang bahwa yang menjadi isu hukum permohonan pemohon adalah apakah norma yang mensyaratkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter dalam huruf bertentangan ataukah tidak bertentangan dengan dan uud yang menyatakani3 menimbang bahwa pemohon mendasarkan permohonan atas hal hal sebagai berikut: keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh kpu kabupaten belitung timur yang menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati belitung timur dalam pemilukada tahun sesuai dengan ketentuan peraturan atau tidak, karena upaya hukum melalui pengadilan tata usaha negara sudah tertutup: pemohon yang dinyatakan tidak cakap secara jasmaniah oleh kpu kabupaten belitung timur adalah sesuatu yang patut dicurigai sarat dengan kepentingan politis pihak pihak tertentu, temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh rspa gatot subroto jakarta yang menyatak yaitu derajat) menyalahi peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun huruf tidak jelas, multitafsir, melanggar asas legalitas dan potensial untuk disalahgunakan oleh pihak pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan tersebut, elektabilitas hasil survei yang menyatakan keunggulan pemohon sebagai calon bupati belitung timur memiliki kans paling tinggi untuk dapat terpilih kembali dalam pemilukada belitung timur tahun i3. menimbang terhadap permasalahan yang termuat dalam paragraf huruf dan tersebut atas, mahkamah berpendapat, bahwa putusan pengujian undang undang bukan dimaksudkan sebagai sarana untuk menilai benar atau tidaknya keputusan kpu, tetapi untuk menguji apakah suatu norma dalam undang undang guo bertentangan dengan undang undang dasar ataukah tidak, sehingga alasan permohonan pemohon guo tidak tepat menurut hukum sebagai pengujian undang undang terhadap uud dan karenanya harus dikesampingkan: i3. menimbang bahwa terhadap permasalahan yang termuat dalam paragraf huruf tersebut yang menurut pemohon sangat rentan untuk disalahgunakan oleh kelompok kelompok kepentingan dalam pilkada , mahkamah menilai bahwa masalah yang termuat dalam paragraf huruf juga merupakan implementasi norma atau penerapan norma huruf yang tidak menjadi wewenang mahkamah tetapi menjadi wewenang lembaga yang lain. oleh sebab itu, dalil pemohon guo tidak beralasan hukum: i3. menimbang bahwa terhadap masalah yang termuat dalam paragraf j3. huruf mahkamah berpendapat, syarat memiliki kesehatan jasmani dan rohani bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah adalah wajar bagi pejabat negara atau siapapun yang mengemban amanat dan memikul tanggung jawab yang penting dan berat bagi nusa dan bangsa agar dalam menunaikan tugasnya tidak terganggu karena kesehatannya. syarat demikian bahkan berlaku juga bagi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana ditetapkan dalam uud adapun penentuan kesehatan jasmani dan rohani memang seharusnya diserahkan kepada ahli dalam bidangnya, dalam hal ini didasarkan pada hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter : i3. menimbang bahwa dalil pemohon yang termuat dalam paragraf huruf didasarkan atas hasil survei salah satu lembaga riset yang menurut pemohon kredibel tentang keunggulan elektabilitas atau peluang tingkat keterpilihan pemohon sebagai calon bupati dalam pemilukada kabupaten belitung timur. menurut mahkamah, hasil survei tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas huruf karena hasil survei tentang elektabilitas calon kepala daerah tidak dapat dijadikan dasar pembenaran dalil permohonan. hasil survei bisa saja berubah ubah dari waktu waktu. hasil survei merupakan prediksi ilmiah tetapi bukan fakta hukum sehingga tidak mempunyai nilai hukum sebagai alat pembuktian. dengan demikian, dalil pemohon guo tidak beralasan hukum, i3. menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya, halaman mendalilkan, khusus terkait, .asalkan harus diperjelas terlebih dahulu mengenai syarat syarat yang sumur. mahkamah berpendapat bahwa esensi pernyataan pemohon tersebut menunjukkan pemohon tidak berkeberatan atas berlakunya huruf asalkan dipenuhi syarat tertentu yang terukur, padahal syarat tersebut menurut mahkamah sudah diatur secara jelastanggal desember selain itu, keberatan pemohon sebagaimana yang termuat dalam paragraf menurut mahkamah, adalah implementasi huruf bukan masalah konstitusionalitas undang undang guo. oleh sebab itu, dalil pemohon tentang huruf bertentangan dengan dan uud tidak dipertimbangkan lebih lanjutpengujian konstitusionalitas norma terhadap uud konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut atas, mahkamah berkesimpulan i4. mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ago, i4. permohonan provisi tidak berdasar hukum, menolak permohonan provisi pemohon. dalam pokok perkara,hartono ttd. ttd. maria farida indrawi akil mochtar ttd. muhammad alim panitera pengganti, ttd. luthfi widodo eddyonoundang undang ini adalah(persona non grata berfungsi, antara lain,5. iv. alasan alasan permohonan mengajukan pengujian undang undang. bahwa". bahwa keinginan politik pemohon untuk ikut serta dalam pilkada belitung adalah bukanlah semata semata untuk kepentingan dirinya, tapi lebih kepada berusaha untuk meneruskan sumbangsih pemohon dalam memperjuangkan kemajuan masyarakat dan daerah belitung timur dalam bingkai bangsa negara kesatuan republik indonesia. bahwa alasan tidak diikutsertakan pemohon dalam proses pilkada dengan alasan pemohon tidak cakap secara jasmaniah adalah sesuatu yang patut dicurigai sarat dengan kepentingan politis pihak pihak tertentu, karena secara facto pemohon selama melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya sebagai wakil bupati belitung timur dan selanjutnya diangkat sebagai bupati timur tidak ada permasalahan dalam menjalankan tugas jabatannya. (vide buktiputusan tidak diikutsertakannya pemohon dalam pilkada belitung timur dengan alasan bahwa pemohon tidak cakap kesehatan jamannya dengan mendasarkan pada huruf guo yang tidak jelas, multitafsir dan potensial untuk disalahgunakan oleh pihak pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan tersebut (kpud, tim medis dan potensial (juga) dimanfaatkan kandidat kepala daerah tertentu untuk mengganjal dan atau menggagalkan kandidat kepala daerah lainnya. sehingga penerapan ini dapathuruf guohurufhuruf guo yang tidak jelas dan sumur tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum (rule law). bahwa ketentuan huruf guo melanggar asas legalitas, yakni ketentuan tentang kepastian hukum yang diakui dalam konstitusi. selain dari pada itu, ketentuan ini juga melanggar asas prediktibilitas yang merupakan ciri ciri dari adanya ketegasan implementasi normatif suatu produk hukum yang merupakan bagian penting dari konsepsi negara hukum, yang terkandung dalam uud bahwa jika dikaitkan dengan dengan asas asas terkait materi peraturan perundang undangan, huruf guo menyalahi dan melanggar asas asas dalamrumusan huruf guo juga mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. rumusan huruf,ikarenakan huruf guo tidak diatur secara jelas, multiinterpretasi dan potensial disalahgunakan pihak pihak tertentu akibatnya adalah pemohon sebagai warga negara telah melanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yakni tidak dapat ikut serta sebagai salah satu kandidat dalam pilkada belitung timur. cc.dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan uud yang selengkapnya berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". bahwa akan tetapi berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur nomorpenilaian subjektif dari tim pemeriksa kesehatan rspa gatot subroto dikarenakan tidak adanya hasil pemeriksaan medis dari lembaga dan atau tim pemeriksaan kesehatan yang kompeten atas pemeriksaan bakal calon kepala daerah lainnya. bahwa berdasarkan rspa gatot subroto,tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam uud dan karena huruf tersebut mempunyai banyak penafsiran tentang kesehatan jasmani. bahwa patut menjadi pertimbangan mahkamah, pemohon sebelumnya berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tertanggal desember pemohon selaku wakil bupati telah ditetapkan menjadi bupati belitung timur provinsi kepulauan bangka belitung terhitung sejak tanggal pelantikan sampai masa jabatan bupati belitung timur tahun (vide bukti bukti bukti bahwa fakta empirik membuktikan bahwasanya pada masa jabatan pemohon telah ternyata cakap dan mampu dalam menjalankan tugas selaku bupati belitung timur provinsi kepulauan bangka belitung hingga akhir masa jabatan. hal tersebut membuktikan kesehatan jasmani pemohon tidak menjadi penghalang bagi pemohon dalam menjalankan tugas menjadi calon bupati belitung timur tahun issue hukum pada bagian ini pemohon tidak bermaksud menjadikan hal hal yang disampaikan pada bagian ini sebagai dalil normatif kami dalam uji materiil (judicial review) huruf guo, tetapi lebih kepada pendeskripsian kondisi sosio politis dan fakta hukum terkait dengan masalah yang melatarbelakangi melanggarnya hak konstitusional pemohon sehingga akhirnya permohonan uji materiil ini kami ajukan mahkamah konstitusi republik indonesia adalah sebagai berikut: bahwa berdasarkan peraturan kpu nomor tahunabupaten kota". faktanya adalah kpu kabupaten belitung timur telah mengindahkan dan atau mengesampingkan aturan ini, hal ini terbukti dengan disepakatinya kerjasama kpu kabupaten belitung timur dengan rumah sakit pusat angkatan darat rspa) gatot subroto, sementara dua daerah provinsi yang sama provinsi bangka belitung) yang juga sedang melaksanakan pilkada, yakni kabupaten bangka barat dan bangka tengah, kpu setempat memilih bekerjasama dengan dengan rsud pangkal pinang, faktanya juga bahwa pada pilkada belitung timur tahun dimana pemohon menjadi salah satu kandidat (calon wakil kepala daerah) pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan dari rsud pangkal pinang. hal ini menimbulkan pertanyaan besar dari pemohon dan juga masyarakat setempat, ada apa dengan perubahan ini? bahwa pilihan pemohon untuk mengajukan upaya judicial review ini adalah pilihan terakhir dikarenakan tidak ada upaya hukum yang tersedia untuk menilai apakah keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh kpud sudah tepat sesuai dengan ketentuan peraturan atau tidak. pun ternyata pengadilan tata usaha negara ptun) yang secara normative diadakan untuk menguji tentang putusan putusan pejabat atau lembaga tun telah menutup ruang judisialnya untuk gugatan terkait dengan keberatan para pihak terhadap keputusan kpu kpud, hal ini berdasarkan huruf ptun (uu yang telah diubah dengan dan sema tentang petunjuk teknis sengketa pilkada, sehingga perlu adanya mekanisme pengujian keputusan kpud yang dibuat dalam setiap tahapan pilkada. mekanisme pengujian ini sekurang kurangnya mengatur mekanisme dan waktu yang jelas bagi para pihak yang tidak puas untuk melakukan upaya hukum. |
sisman ismail asso pekerjaan swasta alamat kompleks masjid syarif perumnas ii, rw kelurahan yabansai, distrik heran, kota jayapura, provinsi papua dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor klf um ! bertanggal januari memberi kuasa kepada label rumbia, s.h., sp. advokat dan konsultan hukum dari: berdasarkan surat kuasa khusus substitusi nomor sk klf v bertanggal mei memberi kuasa substitusi kepada bastian noor pribadi, s.h., dan musafir, s.h., advokat dan konsultan hukum dari kawasan law firm, beralamat jalan wahid hasyim nomor menteng, jakarta pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa substitusi, baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri, selanjutnya disebut sebagai . islkemudian telah diperbaiki permohonannya yang diterima dalam persidangan tanggal aprilsistem noken baik dalam pemilihan umum kepala daerah maupun pemilihan umum legislatif juga pemilihan umum presiden: mahkamah konstitusi pada putusan nomor php.a vii nomor php.d x nomor php.d ix dan putusan terkait perselisihan pemilu kepala dan wakil kepala daerah daerah kabupaten kota provinsi papua yang menyebutkan untuk membolehkan penyelenggaraan pemilihan umum dengan cara atau sistem kesepakatan warga atau aklamasi yang berlaku kabupaten kota provinsi papua: kpu sebagai penyelenggara pemilu pun tidak membuat peraturan teknis mengenai sistem noken, hal ini menimbulkan polemik masyarakat papua itu sendiri: penyelenggara pemilu hendaknya tidak mempertentangkan antara pemungutan suara berdasarkan hukum adat (sistem noken) dan pemungutan suara dengan cara mencoblos yang terdapat dalam undang undang, karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan sistem noken merupakan hukum adat yang berlaku didaerah setempatsertaenjelasan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk uji bahwa anggapan pemohon dalam permohonannya yang menyatakan ketentuan pemilu dpr, dpd, dan dprd, bertentangan dengan dan uud sehubungan dengan anggapan pemohon tersebut, pemerintah dapat menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa sesuai dengan ketentu:, yang bertujuan untuk mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara agar menjadi lebih tertib, peraturan perundang undangan juga mempunyai arti penting yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara, melindungi dan mengayomi hak hak warga negara, memberikan rasa keadilan bagi warga negara serta menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi warga negara, demikian pula pembentukan pemilu dpr, dpd, dan dprd, adalah bertujuan untuk mengatur dan menertibkan proses tatacara pemilihan umum anggota legislatif dalam rangka memenuhi rasa keadilan serta menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi warga negara, pemilihan anggota legislatifuntuk menjamin pelaksanaan pemilihan legislatiflegislatif tersebut ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, negara indonesia adalah negara yang majemuk, berdasarkan hasil survey bps, diperoleh keterangan bahwa negara indonesia terdiri lebih dari pulau, suku, bahasa, hal tersebut tentu saja sangat mempengaruhi adat istiadat dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sebagai identitas lokal kearifan lokal, secara garis besar dapat dikatakan bahwa setiap suku pasti memiliki tata cara kebiasaan adat istiadat yang berbeda dalam menjalankan kehidupan sehari hari, sebagai salah satu contoh adalah pemberian suara dalam pemilihan umum dengan sistem noken yang berlaku papua, sebagaimana materi pokok dalam permohonan ini: perlu kita pahami bersama bahwa keanekaragaman suku, budaya, bahasa dan adat istiadat tersebut bukanlah suatu media untuk menonjolkan perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya sehingga dapat menimbulkan iklim kenegaraan yang kurang kondusif, oleh karenanya dalam hal pemilihan umum, pemerintah telah melakukan unifikasi dalam pelaksanaannya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, agar sistem pemilihan umum sebagai manifestasi demokrasi dapat lebih efektif dan efisien serta memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil: bahwa apabila dalam menjalankan salah satu sistem kenegaraan pemilu) masing masing daerah suku tetap mempertahankan cara cara kedaerahan dan kesukuan dalam pelaksanaannya, maka dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika suku yang ada indonesia melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaannya. hal ini tentu saja akan menimbulkan berbagai macam permasalahan yang kompleks dalam pelaksanaan ketatanegaraan tersebut, pemerintah memahami bahwa keabsahan sistem kesepakatan warga atau aklamasi atau noken papua sebagaimana telah diputuskan oleh majelis hakim mahkamah konstitusi dalam perkara perselisihan. hasil pemilihan umum pemilukada papua nomor php.a vii hanyalah bersifat kasuistis, hal ini tentu tidak terlepas dari beberapa fampengaruhi pelaksanaan pemilu tersebut, misalnya faktor geografis, sosiologis, dan adaptasi kultur yang terjadi masyarakat. namun demikian pemerintah menilai bahwa seiring berjalannya waktu dan perkembangan dinamika masyarakat segala aspek kehidupan dan upaya upaya yang dilakukan pemerintah tentu saja juga akan membangun pemahaman masyarakat dalam memperbaiki pelaksanaan pemilihan umum yang semestinya, dengan demikian maka pelaksanaan pemilihan umum yang bercorak kedaerahan hendaknya segera diseragamkan sesuai dengan sistem yang berlaku secara nasional, metode pemilihan umum indonesia menggunakan prinsip one man one person one vote value povo) sebagaimana telah dilembagakan selama era pembangunan pemerintahan demokratis. berdasarkan prinsip tersebut maka pemberian suara dengan sistem noken dinilai tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu demokratis, yaitu prinsip langsung, bebas, dan rahasia. dalam konteks ini, pertama karena tidak dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara langsung, kedua, karena, mau tidak mau kesan keterpaksaan untuk mematuhi preferensi pilihan pemimpin kepala sukunya harus diterima sebagai pilihan pribadi pemilih yang belum tentu sesuai dengan kehendak hati nuraninya. berkaitan dengan hal tersebut, prinsip bebas pun menjadi tidak terpenuhi sehingga nilai orisinalitas suara tidak dapat dipenuhi, ketiga, pemberian suara tentunya tidak akan dilakukan secara rahasia, karena didahului dengan dialog antara kepala suku dengan anggota anggota yang dibawahnya. dengan demikian, maka sistem noken tidak menjamin keterpenuhan prinsip prinsip dasar penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan pemilihan umum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku secara nasional justru merusak integritas dan legitimasi pemilu serta mencederai lembaga demokrasi. untuk itu perlu dilakukan unifikasi sistem pemilu indonesia dalam rangka menguatkan desain pemilu demokratis, karena pada hakikatnya, penyeragaman (unifikasi) metode pemberian suara ini dapat menutup celah kecurangan yang dihasilkan dari implementasi pluralitas hukum yang mengatur tentang metode pemberian suteoritis, tidak terpenuhinya prinsip pemilu dalam proses pemilihan umum mengakibatkan pelanggaran metadata pemilu bekerja secara positif, artinya sudah terjadi suatu pelanggaran prinsipil dalam pemilu itu sendiri. keadaan itu akhirnya menempatkan pemilu hanya sebagai tools untuk merekayasa keabsahan seseorang tertentu untuk memperoleh kursi pemerintahan dalam bingkai demokrasi. atas dasar hal tersebut, maka upaya penyeragaman hukum lokal pada tatanan sistem hukum nasional harus terus disosialisasikan dan dilaksanakan, hakikat metode penyeragaman ini memiliki relevansi untuk menjaga terselenggaranya pemilu yang berintegritas. terutama untuk mereduksi praktik transaksional dalam kesepakatan tentang pemberian suara pada kandidat tertentu antara kepala suku dan kandidat atau tim suksesnya. pengembalian pengaturan tentang metode pemberian suara yang sesuai dengan konseptual penyelenggaraan sebagai upaya korektif penting untuk dilakukan. artinya, penyeragaman metode ini ditujukan untuk menutup celah kecurangan yang dihasilkan dari implementasi metode pemberian suara sebagaimana dilakukan papua. oleh sebab itu, demi alasan penjagaan integritas penyelenggaraan pemilu, metode penyeragaman ini memang relevan untuk dilaksanakan: bahwa pemaknaan penyeragaman metode pemberian suara, harus dilepaskan dari teori legislasi hukum semata. penyeragaman ini harusnya dipahami tidak dalam koridor melemahkan hukum adat dan suasana kekhasan wilayah tertentu. oleh sebab itu, seharusnya kebijakan penyeragaman ini tidak dinilai sebagai pelanggaran atas kondisi kita yang multikultural dan eksistensi hukum adat wilayah tertentu. justru dari kebijakan ini, pemerintah secara tidak langsung sudah merefleksikan pandangannya bahwa seluruh wilayah sudah mampu setara dalam mengkonsolidasikan bangunan pemerintahan kita sesuai dengan konsepsi demokrasi substantif secara nasional. berdasarkan penjelasan tersebut atas, menurut pemerintah jelaslah mengenai mekanisme pemilihan anggota legislatif merupakan pilihan kebijakan pembuat undang undang (open legal policy) dalam melaksanakketentuan ini mengandung arti mengharuskan anggota legislatif harus dipilih secara demokratis, yang harus memiliki ukuran ukuran tertentu, seperti adanya pengakuan dan perlindungan ham, adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu langsung yang bisa menghasilkan pemerintahan yang legitimate, dan terdapat persaingan yang adil dari para peserta pemilihan anggota legislatif,pemiluilu anggota dpr, dpd, dan dprd yang berbunyi sebagai berikut:pemilu dpr, dpd, dan dprd telah merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan dan hak konstitusional pemohon karena dengan adanya ketentuan hukum ini menimbulkan akibat hukum yang mewajibkan pemberian suara pada pemilihan umum legislatif dilakukan dengan metode mencoblos: berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon yang dapat saja dipilih dengan metode lain yaitu dengan sistim noken karena komisi pemilihan umum kpu) provinsi papua menolak untuk menerima pemberian suara dengan sistim noken sesuai dengan peraturan teknis kpu: bahwa oleh karenanya menurut pemohon frasa mencoblos dalam pemilu dpr, dpd, dan dprd bertentangan dengan uud karena menghapus, menghilangkan dan meniadakan hak pilih masyarakat, bertentangan dengansepanjang dimaknai pemberian suara dilakukan dengan menggunakan sistim noken :pemilihan anggota dpr, dpd, dprdan yang menyatakan:" (frasa mencoblos pemilu anggotagamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. ketentuan ini kemudian menjadi landasan bagi pemilu dpr, dpd, dan dprd yang telah menentukan norma menjunjung dan berpegang pada asas pemilihan umum yang sama, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang harus dimaknai sebagai sebuah kesatuan prinsip yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaannya, bahwa menurut pandangan dpr ketentuan pemilu dpr, dpd, dan dprd yang mengatur tata cara pemberian suara dalam pemilihan umum legislatif adalah merupakan suatu rangkaian dari penerapan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. frasa mencoblos dalam ketentuan tidak dimaksudkan untuk menghapus, menghilangkan dan meniadakan hak pilih masyarakat. penentuanitas para pemilih untuk memberikan suaranya dan agar tidak terjadi manipulasi suara dalam pemilihan umum, bahwa berdasarkan uraian uraian atas, dpr berpendapat bahwa ketentuan pemilu dpr, dpd, dan dprd telah sejalan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam uud oleh karenanya ketentuan undang undang guo tidak bertentangan dengan uud bahwa terkait dengan permohonan pemohon untuk memberlakukan sistim noken yang dianggap pemohon merupakan nilai budaya yang hidup kalangan masyarakat papua yang dijamin oleh uud dalam pemilihan umum legislatif, dpr menyerahkan sepenuhhkamah konstitusi untuk menilai dan memutus mengenai hal tersebut.udmencoblosmencoblos dalamenurut pemohon, hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya frasa mencoblos dalam yang selengkapnya menyatakan,dengan rumusan tersebut, pemohon mendalilkan berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya untuk dipilih sebagai calon anggota dpr karena metode mencoblos berpotensi menghalangi pemohon untuk dapat dipilih dengan metode lainnya, yakni sistem noken yang dilakukan sebagian wilayah papua, khususnya kabupaten wilayah tengah papuebagai perseorangan warga negara indonesia berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya untuk dipilih sebagai calon anggota dpr dengan sistem noken yang digunakan sebagian wilayah papui3.9j menimbang bahwa pemohon mendalilkan frasa mencoblos dalam berpotensi merugikan pemohon yang berasal dari kabupaten jayawijaya yang masih mempraktikkan pemberian suara dengan sistem noken dalam pemilu. menurut pemohon, penyelenggara pemilu tidak dapat mempertentangkan pemungutan suara dengan sistem noken yang didasarkan pada hukum adat dan pemungutan suara dengan sistem pencoblosan pencontrengan yang didasarkan pada hukum formal karena penyelenggara pemilu tidak dapat menghapus, menghilangkan, dan meniadakan hak pilih masyarakat, i3.10jyang termuat lengkap dalam bagian duduk perkara, i3. menimbang bahwa pemerintah menolak dalil pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa perbedaan suku semestinya tidak menimbulkan iklim keanekaragaman yang kurang kondusif. oleh karenanya, pemerintah telah melakukan unifikasi untuk melaksanakan pemilu agar sistem pemilu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. menurut pemerintah, sistem noken papua hanya bersifat kasuistis yang tidak terlepas dari faktor geografis, sosiologis, dan adaptasi kultur yang terjadi masyarakat. seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan dinamika masyarakat maka pelaksanaan pemilu yang bercorak kedaerahan hendaknya diseragamkan sesuai dengan sistem yang berlaku secara nasional, i3. menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat dpr) juga menolak dalil pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa frasa mencoblos dalam tidak dimaksudkan untuk menghapus, menghilangkan, dan meniadakan hak pilih masyarakat. para pemilih untuk memberikan suaranya agar tidak terjadi manipulasi suara dalam pemilihan umi3. menimbang bahwa mahkamah telpemohon sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara, i3. menimbang bahwa sebelum menguji konstitusionalitas frasa mencoblos dalam terhadap uud, antara lain, memilih dan menetapsamping itu, negara juga melindungi hak kebebasan berkeyakinan dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai dasar pemerintahan demokratis. hak hak tersebutpakah itu asal usul, adat kebiasaan, suku, dan bahasadalam rangka mengimplementasikan hak pilih warga negara dalam suatu mekanisme pemilu, pembentuk undang undang mengejawantahkan metode pemilihan wakil rakyat melalui undang undang tentangcast dalam hal pembentuk undang undang menentukan bahwa pemberian suara untuk memilih anggota dpr, dpd, dan dprd dilakukan dengan cara mencoblos satu knomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon pada surat suara maka hal yang perlu dipertanyakan adalah apakah pemberian suara dengan cara mencoblos tersebut mengurangi hak pilih warga negara?,i3.26j,. nomor php.vii maka dalam rangka pemilihan umum gubernur dalah satu calon anggota dpr dari partai bulan bintang dengan daerah pemilihan provinsi papua dalam pemilihan umum anggota legislatif yang dilaksanakan pada tanggal april mendatang (bukti bahwa pencalonan pemohon untuk dipilih dalam pemilihan umum anggota dpr merupakan perwujudan dari hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam uud yang menyatakan: anggota dewan perwakilan rakyat dipilih melalui pemilihan umum : danngkutan, yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya:.:,i3.fi3. menimbang bahwa meskipun dalam putusan sebelumnya sebagaimana telah diuraikan atas, mahkamah berpendapat bahwa pemungutan suara dengan sistem noken masih dapat dibenarkan, namun pendapat mahkamah tersebut hanyalah berlaku tempat dan waktu tertentu yang selama ini belum pernah melaksanakan pemilihan umum dalam bentuk pencoblosan langsung oleh pemilih. dengan demikian, mahkamah menilai. oleh karenanya, mahkamah berpendapat bahwa sistem noken tidak perlu dinamakan secara khusus dalam undang undang pemiludalam petit permohonannya, pemohon memohon agar frasa mencoblos dalam dinyatakan tidak bertentangan dengan dan uudem noken dengan syarat: tidak berlaku secara umum papua: bersifat lokal dan konkret: tidak melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil . terhadap petit tersebut, menurut mahkamah, pemohon tidak menjelaskan secara detail daerah mana saja yang menurut pemohon dapat diberlakukan sistem noken . lagipula, mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan daerah mana saja yang dapat menggunakan sistem noken dalam pemilu, i3. menimbang bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum. menurut mahkamah, justruoleh penyelenggara pemilihan umum secara intensif dan berkelanjutan: i3. menimbang bahwa hal esensi dalam proses pemilu adalah setiap orang dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, bebas, dan rahasia, apapun sistem pemungutan suara yang digunakan. oleh karena itu, menurut mahkamah, metode pemberian suara dengan cara mencoblos sebagaimana ditentukan dalam tidak mengandung permasalahan konstitusionalitas norma yang bertentangan dengan uud metode pemberian suara dalam pemilued legal policy)adams, santo ttd. arief hid anggota anggotahwa pelaksanaan pemilihan umum calon anggota pada legislatif tanggal april telah diatur dengan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd: bahwa dari undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd menyatakan: pemberian suara untuk pemilihan anggota dpr, dpd, dprd provinsifatau nama calon pada surat suara , bahwa menurut pemohon frasa mencoblos pada darimerugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon untuk terpilih sebagai calon dpr, bahwa menurut pemohon, metode mencoblos berpotensi menghalangi pemohon yang dapat saja dipilih dengan metode lainnya, yaitu dengan sistim noken : bahwa hal ini disebabkan karena dalam praktik pemilihan umum sebagian wilayah provinsi papua, lebih khususnya kabupaten wilayah tengah papua, lebih khusus lagi pada distrik distrik tertentu, pemberian suara pada pemilihan umum, setiap pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap tidak langsung mencoblos' kertas suaranya masing masing, bahwa pemberian suara sebaliknya dilakukan dengan cara, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan atau musyawarah mufakat dalam kelompok yang kecil yaitu marga atau clan, kesepakatan ini merupakan ikat suara atau aklamasi yang dikenal dengan dengan nama sistim noken (bukti bahwa pemberian dalam sistim noken inilah disepakati kepada siapa calon anggota legislatif suara dari kelompok marga tadi akan diberikan, bahkan pemberian suara dapat diberikan kepada lebih dari satu calon, dengan pembagian jumlah suara yang telah disepakati sebelumnya, bahwa dalam sejumlah perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada) papua, mahkamah konstitusi dalam beberapa putusannya telah mengakui pemberian suaraistim noken sebagai praktik yang didasarkan pada adat istiadat setempat yang dijamin oleh undang undang dasar tersebut, bahwa menjelang pelaksanaan pemilihan umum legislatif yang akan dilaksanakan pada tanggal april mendatang, terjadi polemik dan pro kontra provinsi papua berkenaan dengan pemberian suara pada pemilihan umum dengan sistim noken , sebagian warga berpendapat sistim noken sah dan sebagian warga lainnya berpendapat sistim noken tidak sah", bahwa polemik ini didasarkan pada ketentuan formal dalam nomor tahun tentang pemilihan anggota dpr, dpd, dan dprd serta peraturan teknis komisi pemilihan umum yang secara tegas menyatakan pemberian suara pada pemilihan umum legislatif dilakukan dengan mencoblos, sehingga kpu provinsi papua menolak untuk menerima pemberian suara dengan sistim noken pada pemilu legislatif tanggal april bahwa ketentuan formal tersebut dan polemik yang timbul kalangan masyarakat papua dan komisi pemilihan umum provinsi papua, menurut pemohon berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pemohon sebagai salah satu calon anggota dpr, karena adanya dualisme pandangan tentang penerapan pemberian suara dengan sistim noken pada pemilu legislatif tanggal aprildualisme pandangan tentang keabsahan pemberian suara pada pemilihan umum legislatif dengan sistim noken berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemohon yang asalnya dari kabupaten jayawijaya, mana kampung tempat asal pemohon masih mempraktekkan pemberian suara dengan sistim noken , baik dalam pemilihan umum kepala daerah maupun pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden sejakpemberian suara dengan sistim noken merupakan fakta kongkrit yang telah dipraktikkan sebagian masyarakat papua selama bertahun tahun sejak pertama kali mengikuti pemilu pada tahun bahkan pada pemilu legislatif tahun mahkamah konstitusi telah mengakuinya melalui putusan dalam sengketa pemilihan anggota dpd kabupaten yahukimo nomor php.a vii tanggal juni (bukti bahwa praktik pemberian suara dengan sistem noken" ini tidak didasarkan pada kemajuan pendidikan dibidang ilmu pengetahuan dan tehnologi, tetapi didasarkan pada adat istiadat' yang masih dipegang teguh oleh kepala suku, warga masyarakat secara turun temurun, sebagai cara untuk menjaga keharmonisan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat adat dalam lingkungan kehidupannya, bahwa mahkamah konstitusi pada pertimbangan hukumnya dalam putusan nomor php.a vii tanggal juni itu menyatamahkamah konsisten dalam pandangan hukumnya berkenaan dengan sistim noken ini, sebagaimana ternyata dalam putusan mahkamah konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti: putusan mahkamah konstitusi nomor php.d x kabupaten dogiyai tanggal februari dalam sengketa ini kpu kabupaten dogiyai menyatakan semua rekapitulasi suara distrik piyaiye tidak stidak terjadi pencoblosan, karena hasil rekapitulasi suara didasarkan pada kesepakatan warga : mahkamah konstitusiutusan mahkamah konstitusi nomor php.d x kabupaten puncak jaya tanggal juli dalam putusan ini mahkamah konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang karena penyelenggara pemilu tidak mengakui sistem noken : putusan mahkamah konstitusi nomor php.d.ix kabupaten lang jaya tanggal agustus mahkamah konstitusi membenarkan praktik pemungutan suara yang dilakukan dengan sistem noken , mahkamah konstitusi juga meneguhkan praktik pemberian suara dengan sistem noken dalam sengketa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten yahukimo, kabupaten pegunungan bintang, kabupaten jayawijaya, kabupaten yalimo, kabupaten waropen, kabupaten nduga, kabupaten puncak, kabupaten tolikara, kabupaten mamberamo tengah, bahwa komisi pemilihan umum kpu) selaku penyelenggara pemilu dalam peraturan teknisnya pun, tidak mengatur soal praktik pemberian suara dengan sistim noken ini yang kemudian menimbulkan pro kontra atau polemik kalangan masyarakat papua (bukti bukti bukti bukti bahwa dilain pihakahwaatau sistim nokenatau sistim noken tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku daerah setempyelenggara pemilu pubahwa mahkamah konstitusi melalui putusan putusannya seperti yang pemohon telah sebutkan, secara tegas memberi makna bahwa baik pemilih maupun pihak yang dipilih jangan sampai terhalang untuk memenuhi hak konstitusionalnya:a mencoblos padaim noken dengan syarat: tidak berlaku secara umum papua: bersifat lokal dan konkret, tidak melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil, menyatakan frasa mencoblos padberian suara dilakukan dengan menggunakan sistem nokenp bukti fisik tidak ada, bukti berita suara pembaruan, sabtu minggu, tanggal maret berjudul pegunungan tengah belum bisa lepas noken , bukti artikel bintang papua, bertanggal maret berjudul sistem noken belum ada jenis : bukti berita cendrawasih pos, kamis, februari berjudul ferry karet: sistem noken punya dasar hukum : bukti artikel bintang papua, rabu, februari berjudul emas patty, sistem noken langgar undang undang : bukti artikel bintang papua, kamis, februari berjudul panas: kpu larang sistem noken, terlambat: bukti p 8a artikel bintang papua, kamis, februari berjudul pemilihan sistem noken pelengkap proses demokrasi?: bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor php.a vii menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, presiden menyampaikan keterangan lisdualisme pemberian suara pada pemilihan umum legislatif dengan sistem noken berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemohon yang berasal dari kabupaten jayawijaya, mana masih mempraktikkan pemberianir. eddie widodo suwondo, alamat jalan bunga mawar nomor kelurahan cite selatan, kecamatan cite, kota jakarta selatan dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal februari memberi kuasa kepada dr. ir. hendropriyono, s.h., m.h.: supriyadi adi, s.h: meta will roseyani, s.h., hum, dan hendrawarman, s.h., si. advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum hendropriyono and associates, beralamat artha graha building 30th floor, jalan jenderal sudirman kav. cbd, jakarta dan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret memberi kuasa kepada dr. mandir ismail, s.h, ll.m: dr. s.f. marbun s.h, hum: rudjito, s.h., ll.m: dari affandi, s.h., m.h.: masa donny kertapati, s.h.: kunci dyah warni, s.h, ade kurniawan, s.h: heru pamungkas, s.h.: mohammad ikhsan, s.h.: amin setyo, s.h: dan wisnu primo wibisono, s.h., para advokat dan konsultan hukum ma@dir ismail partners law firm, berdomisili hukum jalan bandung nomorhari rabu ), menyatabahwa uraian atas membuktikanpkundang undang nomor tahun tentang kpk. artinya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuikabulkan, maka hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon tidak lagi dirugikan. mahkamah konstitusi ini menjadi tumpuan ekspektasi pemohon yang menginginkan terjadinya perbaikan dalam bidang penegakan. pemohon berhak atasberdasarkan uud bahwa dengan terjadinya perubahan terhadap uud telah terjadi pulapenghormatan terhadap hak hak asasi manusia yang secara tegas dinyatakan dalam uud termasuk kesamaan hadapankonsekuensi yuridis negara republik indonesia sebagai negara hukum, maka setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluargadasar manusia. demikian puldan pengakuan yang sangat kuat bagi hak hak asasi manusia berupa jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.termasuk dalamnya pemohon. namun pada kenyataannya, pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya kepastian hukum yang adil, dengan menggunakan hasil pemeriksaan bpk sebagai lembaga yang secara konstitusional tidak berwenang melakukan perhitungan kerugian negara, bahwa jaminan, pengakutidak mempunyai kewenangan yang sah, bahwa uud menyatakan: negara indonesia adalah negara hukum. uuduud menyatakankonstitusi ini, khususnya dan uud mengenai badan pemeriksa keuangan, kemudianuarkankonstitusional dan yuridismenurut ketentuan undang undang nomor tahun dan bpkselanjutnya, apabila dalam pemeriksaan itu ditemukan unsur pidana, makadengan demikian, secara yuridis badan yang berwenang melaporkan adanya indikasi kerugian negara pada bumn yang mengandung unsur pidana adalah bpk, bahwa badan pengawas keuangan dan pembangunan bpk) tidak berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian negara, karena kewenangan tersebut telah dicabut olebahwa menurut dan keputusan presiden nomor tahun tentangbahwa kedudukan bpk sebagai bagian dari pemerintah menurut keputusan presiden nomor tahun dan fungsi dan tugasnya adalah melakukan: pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan keuangan dan pembangunan,engan demikian,demikian juga tidak berwenang memeriksa terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara,meskipun komisi pemberantasan korupsi mengetahui bpk tidak, namun dengan menggunakan penjelastelah menunjuk bpk untuk menghitungpada kenyataannya sebagai akibat dari penunjukan bpk oleh kpk untuk melakukan penghitungan kerugian negara, pemohon telah dinyatakan sebagai tersangka dan terdakwa, kemudian dituntut oleh kpk dan dihukum oleh pengadilan tindak pidana korupsidalamkan seperti penghitungan oleh kpk yang menyatakan ada kerugian rp. (empat puluh lima miliar rupiah), tidak juga seperti dihitung oleh bpk yang menyatakan ada kerugianahwa pada bulan mei bpk sebagai badan yang bebas dan mandiri yang secara konstitusional dijamin eksistensinya dalam uud untuk melakukan audit terhadap lembaga negara, bumn telah menyatakan pln persero) tidak mengalami kerugian, bahkan dikatakan bahwa pln persero) memperoleh rapor paling cemerlang dengan opini wajar tanpa perkecualian: bukti bahwa kpk dimungkinkan menggunakan bpk dalam melakukan penghitungan kerugian negara, karena dalam huruf undang undang nomor tahun tentang kpk, masih ditemukan ketentuan yang menyatakan kpk mempunyai tugas antara lain, berpenjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan instansi yang berwenang antara lain termasuk badan pengawas keuangan dan pembangunan . padahal uudserta telah menyatakan dengan tegas, bpk sebagai: bahwa kpk telah keliru menafsirkan ketentuan huruf beserta penjelasan undang undang nomor tahun yang menganggap bpk masih, meskipun tanpa delegasi mandat atau penugasan dari bpk sebagaimana ditentukankomisi pemberantasan korupsi telah keliru menafsirkan bpk masihkekeliruan penafsiran ini timbul sebagai akibat kpk menafsirkan ketentuan huruf beserta penjelasan undang undang nomor tahun tersebut masih berlaku. penafsiran demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) serta mengakibatkan benturan kewenangan antara bpk yang tugas dan wewenangnya diberikan oleh uud dengan bpk yangsebagaimana ditegas junction keputusan presiden nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun tentang sistem pengendalian intern pemerintah: bahwa menurut lampiran undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan dikan ketentuan tersebut atas, menjadi jelas dan terang, kedudukan dan penafsiran penjelasan sebagaijelaskan, juga bukan untuk menciptemikian pula tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut: bahwa sesungguhnya ketentuan huruf dan penjelasan undang undang nomor tahun tentang kpk, samping bertentangan dengan konstitusi juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) serta benturan kewenangan antara bpk dengan bpk dalamoleh karena itu ketentuan huruf dan penjelasan undang undang nomor tahun tersebut haruslah segera dinyatakan tidak mengikat secara hukum (not legally binding), bahwa menurut pemohon, kpk tidak dapat secara diskresi memilih menggunakan bpk atau bpk dalam melakukan penghitungan kerugian negara, tetapi harus menggunakan bpk. sebab menurut keputusan presiden nomor tahun danhanya bpk yang mempunyai kewenangan melakukan penghitungan kerugian negara sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan, angka menyatakayuridis konstitusionaldalam konsiderans undang undang nomor tahun dinyatakanmencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan uud oleh karena itu, guna tercapainya tujuan negara tersebut maka untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dipsecara historis terjadinya perubahan undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan dengan undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan yang menempatkan kedudukan bpk sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan profesional tidak berada bawah pengaruh pemerintah:jumat tanggal september pukul wib ruang mahogany, hotel areadata, karawaci, pemerintah yang diwakili oleh mulia nasution, khusus mengenai bpk, menyatakan, pemerintah mengusulkan perbaikan rumusan ini, karena sejalan dengan ketentuan yang sudahperbendaharaan negara, sertatersebut secara tegas disebutkan bahwa kewenangan bpk adalah melakukan penuntutan ganti rugi terhadap bendahara sementara tuntutan ganti rugi untuk badan atau pegawai bukan bendahara dilakukan oleh pemerintah. dengan demikian, maka rumusan diusulkan sesuai dengan apa yang telah dibacakan oleh pimpinan bahwdan atau kelalaian berdarah,rabu tanggal oktober pukul wib, gedung nusantara lt. dpr ri, menteri keuangan sri mulyani, antara lain menyatakan, mengenai pemeriksaan bpk terhadap bumn yang sudah listed atau publik serta bumn yang kepemilikan saham pemerintah kurang dari atau minoritas, hal ini berkaitan dengan kewenangan bpk untuk menetapkan ganti rugi kepada pengelola bumn bumi seperti pada bpk.pembahasan bpk, seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang membahas undang undang nomor tahun tentang bpk, menyetujui bahwa kewenanganadalah badan pemeriksa keuangan, bukan bpk, bahwa ketentuan huruf dan penjelasan undang undang nomor tahun bertentangan dengan konstitusi, utamanya dihubungkan dengan dan uud maka yang benar secara yuridis konstitusional adalahadan pemeriksa keuangan bpk) yang bebas dan mandiri. badan lain hanya dapat melakukan perhitungan, penilaian, dan penetapan kerugian negara apabila mendapatkan delegasi mandat atau penugasan dari bpk sebagaimana diatur: bahwa dalam negara hukum yang demokratis segala kekuasaan lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hal demikian sangat substansial gunadalam penjelasan umum undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, dinyatakantahun bahwa menurut undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, kedudukan uud secara hierarkisapabila terdapat ketentuan dalam undang undang yang bertentangan dengan uud maka ketentuan dalam undang undangyurisprudensi tetap mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu iv tertanggal juli dalam pertimbangan halaman menyatakan: menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah dalam rangka pengujian beberapa beserta penjelasannya dari ppk terhadap uud maka berdasarkan ketentuan uud mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara terselubung yang dapat menimbulkan ketidak pastikan hukum dengan menggunakan celah multitafsir yang ada dalam atau penjelasan dari undang undang, utamaan penjelasan: bahwa oleh karena ketentuan huruf dan penjelasan undang undang nomor tahun bertentangan dengan konstitusi dan oleh pimpinan kpk dengan berlindung dibalik kewenangannya telah menyalahgunakan kewenangan tersebut (de tournament pouvoir) dengan cara menggunakan bpk untuk melakukan perhitungan, penilaian, dan penetapan jumlah kerugian negara, sehingga pemohon sebagai warga negara indonesia tidak lagi memperoleh hak perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam uud sebab, pada mei bpk sebagai badan yang secara konstitusional berwenang melakukan perhitungan, penilaian, dan penetapan jumlah kerugian negara,pimpinan komisi pemberantasan korupsi telah melakukan tindakan tindakan hukum yang tidak sah bahwa penjelasan huruf (a) undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dijadikan dasar oleh kpk untuk menunjuk bpk sebagai auditor, telah bertentangan dengan hukum itu sendiri. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan disebutkan tata urutan peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut: undang undang dasarsecara hierarki penjelasan tidak termasuk dalam struktur hierarki tata urutan peraturan perundang undangan yang berlaku indonesia. bagi manan dan kentang magna dalam bukunya beberapa masalah hukum tata negara mengemukakan pendapat sebagai berikut: penjelasan resmi bukan kaidah, karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai kaidah. para penegak hukum atau pelaksana hukum lainnya dan siapapun juga terikat pada ketentuan dalam batang tubuh undang undang atau peraturan pemerintah tetapi tidak terikat pada penjelasan. hakim dapat mengesampingkan penjelasan resmi dengan menggunakan metode penafsiran lain, tapi hakim tidak dapat mengesampingkan ketentuan dalam undang undang atau peraturan pemerintah kecuali dalam keadaan khusus, misalnya karena alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau penerapan undang undang tersebut akan menimbulkan ketidakadilan yang mendalam dalam masyarakat . pendapat tersebut bersesuaian dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang undangan yang baik serta semangat dalam lampiran undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan butir lampiran penjelasmenyatasedangkan dalam angka butir undang undang tersebut dinyatakan dalam menyusun penjelasan demi harus diperhatikan agar rujukannya, tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh istilah, atau pengertian yang telah dimuat didalam ketentuan umum, dan atau tidak memuat rumusan pendelegasian. undang undang sudah dengan sangat jelas menyebutkan bahwa kewenangan untuk menghitung kerugian negara adalah bpk badan pemeriksa keuangan). sebagaimana bunyi dalaminkonsistensi antara bunyi penjelasan dengan bunyi dalam undang undang, dihubungkan dengan asas lex superior derogat legi inferior yang artinya hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah, maka penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya tidak dipandang sebagai peraturan yang lebih tinggi ataupun sederajat dengansesuai dengan tata urutan perundangan undangan, pun jika penjelasan dianggap sebagai bagian dari undang undang akan tetapi tingkatannya masih berada bawah undang undang dalam artian maka penjelasan tersebut sewajarnya menjadi batal tidak berlaku. bahwa menurut huruf undang undang nomor tahun komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugasundang undang nomor tahun dibahwa dalam perkara mana pemohon ditetapkan sebagai tersangka terdakwa yang pendidikannya dilakukan oleh penyidik kpk, kemudian diadili pengadilan tindak pidana korupsi, karena adanya kerugian negara sekitar rp. (empat puluh lima milyar rupiah), atas dasar laporan kejadian tindak pidana korupsi nomor letak kpk kemudian setelah dihitung oleh bpk ternyataukti bahwa penghitungan oleh bpk tersebut tidak berpedoman pada standar penghitungan keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam peraturan badan pemeriksaan keuangan nomor tahun tentang standar pemeriksaan keuangan negara. bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, haruslah menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara span) sebagaimana telah diatur dalam peraturan bpk nomor tahun yang menyatakan:bahwa berdasarkan peraturan bpk nomor tahun menyatakan:keuangan negara. merujuk kepada peraturan bpk nomor tahun sebagaimana disebutkan atas, maka bpk didalam penghitungan kerugian negara dalam perkara guo, nyata nyata tidak menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara karena standar pemeriksaan keuangan negara hanya berlaku untuk badan pemeriksa keuangan, akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan, untuk dan atas nama badan keuangan negara. bahwa didalam pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh bpk, bpk mengacu pada pendapat ahli teknologi informasi tentang jumlah man month yang diperlukan dalam pekerjaan roll out cis isi yaitu man month. kerugian keuangan negara diperoleh dengan cara menghitung selisih antara realisasi pembayaran yang dilakukan pt. pln disana dan tangerang kepada pt. netral dengan penghitungan harga jumlah man month yang dihitung oleh ahli teknologi informasi, yaitu sebesar rp. bahwa berdasarkan uraian atas, standar pemeriksaan keuangan yang dipakai oleh bpk dan bpk nyata nyata telah berbeda. dengan perbedaan standar pemeriksaan keuangan tersebut, maka akan menghasilkan pula suatu penghitungan keuangan yang berbeda. dengan perbedaan penghitungan suatu keuangan tersebut, maka akan menciptakan inkonsistensi dan sebuah ketidakpastian hukum atas diri terperiksa. bahwa inkonsistensi dan ketidakpastian hukum senjatanya telah terjadi dalam penghitungan keuangan negara atas diri pemohon. hal tersebut terlihat dengan berbagai macam versi mengenai penghitungan keuangan pln atas pekerjaan roll out cis isi:20.lan mei bpk menyatakan pt. pln persero) memperoleh rapor paling cemerlang dengan opini wajar tanpa perkecualian: bukti laporan kejadian tindak pidana korupsi nomor letak kpk yang pada pokoknya menyatakan adanya kerugian negara sekitar rp. (empat puluh lima milyar rupiah): laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing roll out customer information system rencana induk sistem informasi cis isi) pada pln (persero) distribusi jakarta raya dan tangerang tahun tanggal februari oleh bpk yang pada pokoknya menyatakan adanya kerugian negara sebesar rp. (empat puluh enam milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam koma limapuluh sembilan sen): bahwa sebagai akibat penafsiran huruf dan penjelasannya undang undang nomor tahun pada kenyataannya pemohon dijadikan sebagai tersangka yang penyidikan dan penunjukannya ditangani langsung oleh deputi penindakan ade raharja atas nama pimpinan komisi kpk. padahal dalam praktik kpk, penetapan seseorang menjadi tersangka adalah kewenangan pimpinan kpkartinya, deputi penindakan dan penyidik baru bertindak melakukan penyidikan setelah adanya keputusan pimpinan kpk menyatakan seseorang menjadi tersangkapimpinan kpk, atau sekurang kurangnya atas sepengetahuan pimpinan kpk sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi kpk. pada kenyataannya surat perintah penyidikan yang diterbitkan terhadap pemohon, baru diterbitkan oleh pimpinan kpk pada februari dengan surat perintah penyidikan nomor sprint. dik dan saat perintah penyidikan pimpinan kpk pada maret dengan nomor sprint. dik dengan demikian, nyata bahwa ketentuan huruf beserta penjelasannya tersebut dapat dengan mudah disalahgunakan, bahwa meskipun penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara korupsi tersebut, baik langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh pimpinan kpk yang nampak seolah olah sesuai dengan tugas pokok kpk, namun karena tindakan itu dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang undang, utamanya mengenai penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang onbevoegheid ration material) sehingga tidak sah dan batal demi demi hukum (niet atau vernietigbaar): bahwa selain menetapkan pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi, pimpinan kpk juga telah menetapkanmaret sesuai surat keputusan pimpinan komisi pemberantasan korupsi nomor kep. tanggal maret bukti surat pimpinan kpk kepada direktur jendral imigrasi nomor tanggal maret buktibukti bahwa perpanjangan pelarangan bepergian luar negari tersebut dilakukan buktiukti bahwa meskipun undang undang nomor tahun tentang keimigrasian telah diubah dengan undang undang nomor tahun tentang keimigrasian yang diundangkan tanggal mei mana ditentukan bahwa lamanya pencegahan tersebut paling lama untuk (enam) bulan sesuai dengan ketentuan namun komisi pemberantasan korupsi, belum melakukan perubahan terhadap lamanya pencegahan,undang undang nomor tahun tentang keimigrasian dan huruf undang undang nomor tahun tentang kpk, namun karena penetapan tersebut telah dilakukan oleh pimpinan kpk berdasarkan ketentuan yang tidak sah, maka surat keputusan tersebut adalah tidak sah pula dan batal demi hukum, huruf dan penjelasan undang undang nomor tahun merugikan hak hak konstitusional pemohon bahwa sesungguhnya ketentuan huruf dan penjelasan undang undang nomor tahun telah membuka peluang bagi pimpinan kpk untuk tetap menggunakan bpkpadahal ketentuan huruf dan penjelasan undang undang nomor tahun bertentangan dengan konstitusi, sehingga menimbulkan ketidak kejelasan dan ketidakpastian hukum mengenai kewenangan bpk. hal tersebut nyata nyata bertentangan dengan asas negara hukum, dan merugikan hak hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin dalam uud tahun bahwa sesungguhnya ketentuan huruf dan penjelasan undang undang nomor tahun tersebutjamin dalam uud karena telah disalah gunakan oleh pimpinan kpk dengan cara menggunakan bpk seolah olah masihrbuatan pimpinan kpk tersebut nyata nyata melanggar hukum sehingga merugikan hak hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin dalam uud bahwa pada kenyataannya pemohon telah dirugikan akibat digunakannya ketentuan huruf dan penjelasan undang undang nomor tahun oleh pimpinan kpk, karena:nahanan terhitung sejak maret sampai dengan sekarang dan diadili pengadilan tipikor sejak agustus dan diputus oleh pengadilan tipikor pada desember bahwa maksud dilakukannya perubahan politik dan uud adalah untuk memberikan penghormatan yang layak terhadap hak asasi manusia, sehingga tidak lagi terjadi pengabaian hak hak warga negara oleh lembaga negara dengan cara menginterpretasikan secara salah ketentuan tertentu yang dapat merugikan kepentingan pencari keadilan dan kebenaran dan melanggar hak asasi manusia. oleh karena itu, demi tegaknya hak asasi manusia, maka merupakan condition sine gua non untuk melakukan pengujian terhadap undang undang yang mengandung cacat yang dapat digunakan dan atau disalahtafsirkan oleh badan pejabat negara sesuai dengan kepentingannya: bahwa dalam penjelasan umum undang undang nomor tahun dinyatakan,an mk, mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pemohon, dengan demikian mahkamah konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pengujian beserta penjelasan dari suatupk terhadap uudpenjelasanuntuk melindungi hak asasi pemohon agar tidak terus dilanggar dan guna mewujudkan kepastian hukum, maka putusan provisi dalam perkara pemohon menguji undang undang nomor tahun terhadap danhak konstitusional pemohon apabila tetap menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana berdasarkan keputusan dan atau penggunaan kewenangan pejabat yang tidak sahamanat uudhkamah konstitusi untuk menyatakan huruf undang undang nomor tahun bertentangan dengan konstitusi yaitu dan uud pada akhirnya merugikan hak hak konstitusional pemohon: huruf dan penjelasan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi inkonstitusional bahwa oleh karena tidak ada ketentuan undang undang yang mencabut dan menyatakan tidak berlakumaka ketentuan huruf dan penjelasan undang undang nomor tahun akan terus berlaku meskipun bertentangan dengan konstitusi, sehingga pelanggaran terhadap uud akan terus terjadi sebagaimana diuraikan atas, bahwa menurut pemohon tidak terjadi kekosongan hukum apabila mahkamah konstitusidan serta uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam melakukan penghitungan kerugian negara. oleh karena itu pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk dapat memutusagar menjadi konstitusional dan memberikan batasan agar tidak terjadi tindakan yang inkonstitusional, bahwa ketentuan huruf dan penjelasan undang undang nomor tahun tentang kpk adalah bersifat conditional unconstitutional (inkonstitusional bersyarat). untuk mencegah huruf dan penjelasan undang undang nomor tahun tentang kpk menjadi conditional unconstitutional, maka tersebut harus diartikan bahwa sejak diundangkannya undang undang nomor tahun yang berhakhanyalah badan pemeriksa keuangan. dengan demikian, akan ada penafsiran yang pasti, bahwa mahkamah agung republik indonesia ma ri) dalam putusan nomor k pdt tanggal agustus perkara antara stone, sh,sp, mantan bupati lampung timur melawan badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: bukti bahwa dalam hal terjadi sengketa kewenangan lembaga negara yang didasarkan pada uud dan yang didasarkan pada undang undang, maka yang dibenarkan adalah kewenangan yang memiliki konstitusionalitas dalam uud: bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang undang yang secara nyata berbeda dengan dalam uud, maka bisa jadi dapat bertentangan dengan uud: bahwa penyimpanan dana kas daerah apbd lampung timur pt.bpr tripanca ketiadaan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, oleh karena itu hasil audit bpk hanyalah karena penggugat menyimpan dana apbd tempat tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. bahwa selain itu putusan ma ri tersebut juga menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi bpk). permohonan kasasi diajukan oleh bpk karena pengadilan tinggi tanjung karang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: kewenangan bpk dalam melakukan audit investigatif tidak ada hubungan dengan kasus korupsi karena kewenangannya diberikan oleh peraturan pemerintah nomor tahun hanyalah kewenangan ranah administrasi yang berupa laporan pertanggung jawaban, sehingga sekalipun akan dijadikan alat bukti dalam kasus korupsi sebaiknya diketahui oleh badan pemeriksa keuangan bpk) sebagai badan yang paling bertanggung jawab dalam melakukan audit investigatif: bahwa terdapat dua institusi yakni bpk dan bpk yang mempunyai kompetensi wewenang yang berbeda atas tindak lanjut kerugian negara melalui audit investigatif dalam kaitannya dengan unsur pidana. pbk memperoleh kewenanganundang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara. sementara bpk memperoleh kewenangan melakukan audit investigatif berdasarkan nomor tahun tentang sistim pengendalian intern pemerintah spip), mana hanyalah merupakan bagian dan sistem pengendalian intern pemerintah dalam kaitannya dengan pengawasan intern atas penyalahgunaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersifat preventif, artinya bpk tidak memiliki dasar kewenangan yang kuat dalam melakukan pemeriksaan investigatif berkaitan dengan tindak pidana korupsi. bahwa secara substansial putusan mahkamah agung tersebut atas dengan tegas menyatakan bpk sudahiv. kesimpulan bahwa mahkamah konstitusi berwenangini, bahwakpk)berhayang pada saat mengajukan permohonan ini telah diadili dalam perkara tindak pidana korupsi pengadilan tipikor, bahwa pemohon selaku warga negara indonesia seharusnya memperoleh pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia berupanamun pada kenyataannya, pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan dituntut tanpa adanya kepastian hukum yang adil, dengan menggunakan dan penjelasan undang undang nomor tahun dalam menghitung kerugian negara yang dilakukan oleh bpk. padahal seharusnya menurut uudpk, bahwa tugas dan wewenang bpk tersebut juga dijamipemohon telah dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa dan dituntut oleh kpkpadahal pada mei bpk sebagai badan yang secara konstitusional bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negarabahwa kedudukan bpk sebagai bagian dari pemerintah,, juga tidak berwenang memeriksa indikasi penyimpangan yang merugikan negara yang dilakukanuntuk memperoleh kepastian hukum mengenai badan yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara serta menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara adalah bpk, maka ketentuan huruf dan penjelasan undang undang nomor tahun haruslah dihubungkan dengan ketentuan dan serta uud atau jika terdapat tafsir lain maka haruslah dinyatakan badan lain itu atau penugasan dari bpk sesuai dengan ketentuan. bahwa pemohon selaku warga negara indonesia telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan diadili serta dicegah untuk bepergian meninggalkan wilayah negara republik indonesia, berdasarkan ketentuan yang tidak sesuai dengan hukum,, terdakwa dan diadilikomisi pemberantasan korupsi tentang pencegahan dalam perkara pidana terhadap pemohon, telah dicegah untuk pergi keluar negeri selama satu tahun sejak maret sesuai surat keputusan pimpinan komisi pemberantasan korupsi nomor kep. tanggal maret surat pimpinan kpk kepada direktur jendral imigrasi nomor tanggal mareterpotensi untuk menghilangkan kepastian hukum, karena seseorang yang mengaku dan atau merasa memegang jabatan sebagai pimpinan kpk dapat dengan mudah menyalahgunakan kewenangannya membuat keputusan dan kebijakan atas nama kpk untuk meminta bpk menghitung kerugian negara dan kemudian menetapkan seorang menjadi tersangka, meskipun sudah ada penghitungan yang dilakukan oleh bpk: bahwa huruf dan penjelasan undang undang nomor tahun tentang kpk berpotensi disalahtafsirkan disalahgunakan sehingga menjadi preseden buruk yang dapat secara faktual, karenadanpemohon telah mengalami penahanan terhitung sejak tanggal maret dan diadili pengadilan tipikor sejak tanggal agustus dan perkara pemohon tersebut diputus tanggal desember bahwa sejak terjadinya perubahan uud politik legislasi berorientasidan penjelasan undang undang nomor tahun tentang kpk. oleh karenanya melanggar dan uud provisi bahwa mengingat undang undang mahkamah konstitusi, menyatakandengan cara memeriksa pemohon sebagai tersangka, mengadili dan mencegahuntuk menghentikan, atau setidak tidaknya menunda pengadilan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pemohon sebagai terdakwurgensi dari pemohon mengajukan permohonan provisi, karena hak hak konstitusional pemohon telah dirugikan, dengan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka oleh direktur penyelidikan kpk serta proses peradilan terhadap pemohonsecara nyata dan pastisetelah melakukan audit terhadap keuangan pt. pln persero) menyatakan tidak ada kerugian negara terkait penandatanganan perjanjian oleh fahmi mochtar selaku general manager pt. pln disana dan tangerang dan gani abdul gani selaku direktur utama pt. netral utama bahwa benaroleh karena hak konstitusional pemohon yang bersifat konkret dan faktual telah dilanggar dengan berlakunya huruf beserta penjelasan undang undang nomor tahun maka pemohon secara yuridis dan faktual memiliki legal standing untuk mengajukan pengujian terhadap huruf beserta penjelasan undang undang nomor tahun lebih lebih lagi karena pemohon telah diadili dsangat tepat apabila mahkamah memerintahkan untuk menghentikan sementara tindakan yang mengadili pemohon sebagai terdakwomisi pemberantasan korupsi, karena keabsahan dasar hukum menetapkan sebagai tersangka dan atau terdakwa, bahwa secara konkret pemohon telah diadili danomisi pemberantasan korupsi terus melakukan tindakan tindakan hukum dengan tetap berpedoman pada norma yang sedang diuji, sehingga hak konstitusional pemohon secara terus menerus dilanggar secara sengaja, bahwa perlu kiranya dimohonkan perhatian atas pertimbangan hukum mahkamah konstitusi, bahwasanya meskipun menurut undang undang mahkamah konstitusi, putusan mahkamah berlaku sejak ditetapkan, namun demi asas kemanfaatan yang merupakan asas dan tujuan universal hukum, maka untuk masalah kasus tertentu, mahkamah dapat memberlakukan putusannya secara surut (refractive). hal dimaksud telah menjadi yurisprudensi yang tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi nomor dan puu vii tanggal agustusadili dalam perkara tindak pidana korupsi pengadilan tipikor berdasarkan laporan kejadian tindak pidana korupsi, nomor letak kpk sesuai dengan laporan penyelidikan komisi pemberantasan korupsi iwan helmi yang diketahui oleh ade raharja selaku deputi penindakan komisi pemberantasan korupsi, karena diduga melanggarjuncto kuhp juncto kuhp: bukti bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan pimpinan komisi pemberantasan korupsi nomor sprint. dik 1l tanggal februari diperintahkan kepada cahyono wibowo, adi berikan jayakarta, erwin hora hasudungan sinaga, gunawan, sugeng wahyudiyono, bhakti suhandarwan, roland ronaldo, handoko subianto, sumardi, eko prasetyo robbyanto untuk melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana korupsiyang diduga dilakukan oleh tersangka eddie widodo suwondo dan kawan kawan bukti kemudian berdasarkan surat perintah penyidikan pimpinan kpk nomor sprint. dik tanggal maret telah pula diperintahkan kepada dicky ario yustisianto, ferry nur abdullah untuk melaksanakan penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi tersebut, dengan surat nomor tanggal maret telah pula meminta kepala badan berdasarkan semua argumen argumen,pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi untuk menghentikan, atau sekurang kurangnya menunda pemeriksaan perkara pemohon mahkamah agung yang didakwa melanggar ,dan huruf undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun setidak tidaknya sampai dengan adanya putusan mahkamah konstitusi dalam perkara guo berkekuatan hukum tetap: memerintahkanpimpinan komisi pemberantasan korupsi nomor kep. tanggal maret dan surat pimpinan kpk kepada direktur jendral imigrasi nomor tanggal maret serta, dalam pokok perkara menerima dan mengabulrhadapbertentangan dengan undang undang dasartidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sejak diundangkannya undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan, atau apabila majelis hakim konstitusi berpendapat dan menganggdengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditional constitutional) sepanjang dimaknai bahwa sejak diundangkannya undang undang nomor tahun hanya badan pemeriksa keuangan yang berhak melakukan pemeriksaan penilaianlaporan kejadian tindak pidana korupsi, nomor letak kpk tanggal desember bukti fotokopi surat perintah penyidikan nomor spin. dik tanggal februari bukti fotokopi surat perintah penyidikan nomor spin. dik tanggal maret bukti fotokopi surat nomor tanggal maret bukti fotokopi surat nomor sr d6 tanggal februari bukti fotokopi surat nomor pada maret bukti fotokopi laporan auditor independen, bahwa bulan mei bpk telah menyatakan pt. pln (persero) memperoleh rapor paling cemerlang dengan opini wajar tanpa pengecualian, bukti fotokopi suratlarangan bepergian luar negeri: bukti fotokopi surat pimpinan komisi pemberantasan korupsi kepada direktur jenderal imigrasi kementrian hukum dan ham republik indonesia nomor tanggal maret tentang pelarangan bepergian luar negeri a.n eddie widodo suwondo, bukti fotokopi surat plh. direktur penyidikan dan penindakan keimigrasian, a.n direktur jenderal imigrasi nomor imi. .gr. tanggal maret tentang pencegahan luar negari a.n eddie widodo suwondo, bukti fotokopirpanjangan pelarangan bepergian luar negeri, bukti fotokopi direktur jendral imigrasi departemen hukum dan ham republik indonesia surat nomor tanggal maret tentang perpanjangan pelarangan bepergian luar negeri: bukti fotokopi putusan mahkamah agung republik indonesia ri ) nomor k pdt dalam perkara badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk ) perwakilan propinsi lampung selaku pemohon kasasi dahulu tergugat pembanding, melawan hi. stone, s.h., s.p. bupati lampung timur) selaku memohon kasasi dahulu penggugat berbanddan penjelasyang menyatakan: huruf kpk:. penjelasan kpk:penjelasandan penjelasan kpk, karena pemohon telah diadili dalam perkara tindak pidana korupsi pengadilan tipikor, yang didasarkan atas hasil penghitungan kerugian negara oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan bpk) dalam bentuk laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara lhpkkn). hal ini menurut pemohon menyebabkan hilangnya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap diri pemohon karena lhpkkn tersebut menurut pemohon bukan merupakan kewenangan bpk. akibat dari lhpkkn ini, pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi kpk), i3.penjelasan kpkprovisi i3.itusi menerbitkan putusan provisi yang memerintahkan kepada kpk untuk menghentikan, atau sekurang kurangnya menunda pemeriksaan perkara pemohon mahkamah agung dan mencabut atau setidak tidaknya menunda berlakunya surat keputusan pencegahan luar negeri terhadap pemohon beserta kepanjangannya sampai dengan adanya putusan mahkamah konstitusi dalam perkara guo yang berkekuatan hukum tetappk untuk menghentikan atau menunda pemeriksaan perkara mahkamah agung dan mencabut atau menunda berlakunya surat pencegahan, (ii)(pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan huruf dan penjelasan kpk menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum karena kpk dapat menggunakan lhpkkn yang dibuat oleh bpk dalam menentukan kerugian negara dan memulai penyidikan, sedangkan menurut pemohon lhpkkn tersebut bukan merupakan kewenangan dari bpk: bahwaumum. pemberantasan korupsi secara luar biasa dilakukan karena korupsi termasuk kejahatan luar biasa. hal itu dapat dibaca dalam penjelasan umum kpk yang menyatkenyataan mengenai sifat dan dampak luar biasa dari tindak pidana korupsi indonesia sehingga seringkali dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa maka dibentuklah lembaga yang bersifat khusus yang dapat melakukan metode non konvensional atau cara cara luar biasa : kpk menyatakan bahwa kpk merupakan lembaga negarakpk adalah lembaga negara yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan upaya khusus atau non konvensional untuk memberantas korupsi. kpk menyatakan bahwa tujuan dibentuknya kpk adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. secara umum kpk mengatur mengenai tugas dari kpk, yaitu: apengawas keuangan dan pembangunan bpk) untuk menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negaratersebut bukti kemudian hasil penghitungan kerugian negara ini baru diserahkan oleh bpk pada februari dengan surat nomor sr d6 dalam laporannya disertakan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara lhpkkn) dan laporan ini ternyata bukan merupakan laporan hasil audit, telah pula meminta bantuan kepada ahli teknologi informasi untuk memberikan keterangan ahli menghitung kerugian negara akibat kontrak pengad, setelah ir. eddie widodo suwondo ditetapkan sebagai tersangka. hal ini sesuai dengan surat kpk kepada dekan fakultas ilmu komputer universitas indonesia, pada maret dengan surat nomor bukti bahwa pada februari badan pengawas keuangan dan pembangunan bpk) telah membuat laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara lhpkkn). dalam laporan tersebut pada halaman dinyatakan, pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara memerlukan waktu yang cukup lama terkait dengan proses penelitian yang dilakukan ahli teknologi informasi dari universitas indonesia. , bahwa mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv bertanggal desember telah mempertimbangkan mengenai latar belakang dibentuknya kpk dikaitkan dengan sifat luar biasa dari kejahatan tindak pidana korupsi. dalam pertimbangan putusan tersebut, mahkamah, antara lain, mempertimbangkan, putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv bertanggal desember halaman bahwa norma yang diuji oleh pemohon, yaitu huruf dan penjelasan kpk mengatur mengenai tugas kpkhuruf tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut pada yang me . cakupan dan sifat dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan konsep merugikan keuangan negara serta berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang diterima karena jabatan atau kedudukan pejabat pemerintahan sangat terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. oleh karena itulah koordinasi dengan instansi lain merupakan hal yang penting. menurut mahkamah, tugas koordinasi adalah tugas yang seharusnya dimiliki kpk dalam rangka efektivitas melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga fungsi yang demikian tidak dapat dianggap bertentangan dengan konstitusi. dalam beberapa putusan mahkamah telah dinyatakan bahwa keberadaan kpk dengan semua fungsi dan wewenangnya adalah konstitusional, sehingga setiap upaya koordinasi untuk mengefektifkan fungsi dan wewenang tersebut adalah konstitusional: bahwa kewenangan bpk dan bpk masing masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang undangan. bpk merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja(selanjutnya disebut keppres dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa bpk mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah (vide keppres pada ketentuan umum peraturan pemerintah nomor tahun tentang sistem pengendalian intern pemerintah (selanjutnya disebut menyatakan. tersebut kemudian menyatakan, . tersebut menyebutkan bpk sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif. kewenangan bpk diatur dalam uud dan diatur lebih lanjut dalam undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan (selanjutnya disebut bpk) yang(vide bpk). dengan demikian, tugas dan kewenangan dari masing masing instansi seperti bpk dan bpk telah jelas diatur dalam peraturan perundang undangan, sehingga tugas dan kewenangan tersebut tidak perlu disebutkan lebih lanjut dalam penjelasan kpk.: bahwa selain itu, kerugian konstitusional yang didalilkan oleh pemohon yaitu mengenai sah atau tidak sahnya lphkkn yang digunakan oleh kpk sebagai dasar penetapan penyidikan merupakan kerugian atau potensi kerugian yang dapat terjadi karena pelaksanaan dari proses penegakan hukum atau implementasi terhadap norma norma dalam kpk. sah atau tidak sahnya lphkkn yang dibuat dan diterbitkan oleh bpk tidak berkaitan langsung dengan konstitusionalitas norma yang mengatur tugas kpk untuk berkoordinasi dengan instansi instansi lainnya. tugas dan kewenangan instansi yang disebutkan dalam penjelasan guo, dalam hal ini bpk dan bpk telah disebutkan secara jelas dalam peraturan perundang undangan yang mengatur tentang masing masing. kpk sebagai salah satu pelaku dari sistem peradilan korupsi memiliki kewenangan diskresioner untuk meminta dan menggunakan informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi atau pihak pihak lain yang terkait untuk kepentingan penyidikan.nyaoleh karena itu menurut mahkamahpenyebutan instansi bpk maupun instansi lainnya dalam penjelasan kpk tanpa menyebut dan membatasi wewenang dari masing masing instansi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai ketentuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. selain itu, permohonan pemohon yang menginginkan agar kpk tidak lagi diperbolehkan untuk berkoordinasi dengan bpk adalah tidak tepat dan bertentangan dengan tujuan pembentukan kpk, karena hal tersebut justru akan melemahkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan kpk sehingga dalil pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan: i3.mengenai konstitusionalitas huruf dan penjelasan kpkhartono akil mochtar ttd. ttd. maria farida indrawi ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd. ery satria pamungkas hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. meskipun faktanya akibat penerapkonstitusi, asas negara hukum dan perlindungan serta kepastian hukum, telah berakibat pemohon dirugikan hak hak konstitusionalnya, karena penetapan pemohon sebagai tersangka oleh direktur penyelidikan kpk dan perintah penyidikan tersebut,menurut uudnya badan yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah bpk yang bebas dan mandiri. kemudian ketentuan konstitusi inipada kenyataannya penilaian dan atau penetapan jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan bpk) berdasarkantidak jelas, tidak nyata dan tidak pasti. padahal menurut ketentuan, kerugian negara tersebut haruslah nyata dan pasti, sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, angka menyatakan: kerugian negara adalah kekurangan uang, barang, dan surat berharga yang nyata dan pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian . oleh karena itu laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara lhpkkn), yang dilakukan oleh bpk februari adalah tidak sah dan melawan hukum: bahwa sesungguhnya institusi yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara serta memberikan penilaian terhadap kerugian negara adalah badan pemeriksa keuangan bpk). hal ini dinyatakan dalam undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangkemudian ketentuan ini ditegaskan kembali dalamdinyatakan:badan yang berwenang memberikan penilaian, menetapkan dan memutuskan adanya kerugian keuangan negara adalah badan pengawas keuangan bpk). hal ini ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang bpk, menyatakan:. bahwa sesungguhnya bpk hanya, atau penugasan dari bpk sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tentang bpk, yang menyatakan: dalam melaksanakan tugasnya, bpk berwenang: menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa luar bpk yang bekerja untuk dan atas nama bpk mana sesuai ketentuan atas, bpk bekerja untuk dan atas nama bpk. hal tersebut diatur juga, bahwa sesungguhnya kewenangan badan pengawas keuangan dan pembangunan bpk) untuk melakukan penghitungan kerugian negara telah dicabut oleh keputusan presiden keppres)keppres tersebutoleh karena itu, pemeriksaan kerugian negara yang dilakukan oleh bpk tidak memiliki landasan hukum yang sah, sehingga terbitnyakpk akibat kekeliruan menafsirkan dan menerapkan huruf dan penjelasan undang undang nomor tahun yang multi tafsir, telah memberikan ketidak pastikan hukum dan mencederai jaminan perlindungan hukum yang adil terhadap diri pemohon, bahwa merujuk keyakni:muhammad suryani, s.e: pekerjaan anggota koperasi nomor anggota alamat jalan sirsak nomor rt.o10 rw. jarakarna, jakarta selatan, nama sani abdullah: pekerjaan anggota koperasi nomor anggota alamat jalan tebet barat nomor vc, rt. rw. jakarta selatan: nama hsien junaidi, pekerjaan anggota koperasi nomor anggota alamat jalan taman bendungan jatiluhur nomor rt.0o10 rw. bendungan hilir, tanah abang, jakarta pusat, nama hj. hadiah pekerjaan anggota koperasi nomor anggota alamat jalan samawi nomor rt. rw. jakarta selatanserta, .a), menguji undang undang terhadap undang undang dasar negara republik indonesian undang undang: badan hukum publik atau privat, atau lembaga.a) dan undang undang nomor tahun tentang pengoperasian, tidak berlaku lagi, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. menyatakan segala kerugian yang dilakukan oleh pengurus koperasi, sesuai dengan undang undang nomor tahun maka harus ditanggung secara renteng oleh pengurus tersebut, dan selanjutnya dikembalikan kepada anggota koperasi. memerintahkan pemuatan putusan ini,dari apa yang telah para pemohon uraikan atas, maka para pemohon mencari keadilan, memohon agar bapak ibu majelis hakim yang mulia, mengabulkan permohonan para pemohon sebagian atau seluruhnya. demi tegaknya supremasi hukum negara kita tercinta ini. dalam transparansi, era keterbukaan ini, para pemohon sangat berharap bapak ibu majelis hakim yang mulia mengabulkan permohonan para pemohopenjelasan atas undang undang nomor tahun tentang pengoperasian: bukti fotokopi anggaran rumah tangga koperasi pengusaha batik jakarta, bukti fotokopi anggaran dasar koperasi pengusaha batik jakarta bukti fotokopi study kelayakan proyek perluasan pertemuan koperasi pembatik bersama jakarta kpj) jakarta, bukti fotokopi laporan pengurus kpj neraca per desember dan laba rugi tahun buku bukti fotokopi laporan pengurus kpj neraca per desember dan laba rugi tahun buku bukti fotokopi lease agreement kpj building royal embassy saudi arabia jakarta. bukti fotokopi notaris salinan akta perjanjian sewa menyewa nomor tanggal april bukti fotokopi tabel gedung kbd yang disewa oleh kedutaan besar kerajaan arab saudi: bukti fotokopi cross check clarification about leasing price kbd building: bukti fotokopi berita acara kesepakatan bersama, bukti fotokopi berita acara pengurus kbd nomor pgk k vi1 bukti fotokopi klaim harga kontrak sewa gedung kpb dj: bukti fotokopi pengiriman uang dari kedutaan saudi arabia, bukti fotokopi pengiriman uang untuk discount payment contract kbd building: bukti fotokopi pengiriman uang kepada koperasi pengusaha batik jakarta: bukti fotokopi bukti pengeluaran uang yang dibayarkan kepada kedutaan besar saudi arabia: bukti fotokopi bukti penerimaan dari koperasi pengusaha batik jakarta untuk discount payment contract kbd building: bukti fotokopi penerimaan sewa kontrak gedung kbd dari kedutaan besar saudi arabia: bukti fotokopi tanda terima uang dari koperasi pengusaha batik jakarta bukti fotokopi surat perihal mohon difasilitasi pertemuan anggota kbd dengan bapak noorbasya junaidi, selaku mantan ketua kbi: bukti fotokopi team penyelamatan keuangan dan aset aset kbd inventarisasi aset aset kpb dj: bukti fotokopi rekening kbd dalam u$d bank danamon: bukti fotokopi kliping koran kepala keuangan kbi dirampok dan ditembak, bukti fotokopi bukti pengeluaran uang nomor tanggal agustus bukti fotokopi bukti pengeluaran uang nomor tanggal agustus bukti fotokopi surat kepada ketua dan sekretaris gabungan koperasi batik indonesia: bukti fotokopi surat perihal berbagai penyimpangan yang terjadi koperasi pembatik bersama djakarta kbd), dilakukan oleh pengurus yang sama, yang sampai sekarang terjadi: bukti fotokopi perihal perbandingan antara simpanan pengurus dengan anggota yang terlalu menyimpang, tidak mencerminkan asas pemerataan dan keadilan terlalu merugikan anggota kbd), bukti fotokopi surat perihal masalah surat pemberitahuan penghentian penyidikan sp3), yang dikeluarkan oleh direktur reserse kriminal umum polda metro jaya, kami ada indikasi penyuapan yang dilakukan oleh pengurus kbd, bukti fotokopi surat nomor kla. tm. v perihal tindak lanjut laporan anggota koperasi pembatik bersama djakarta: bukti fotokopi surat nomor kla tm. perihal keluhan berbagai bukti fotokopi surat kepada ketua ombudsman dari anggota kbd, tertanggal mei bukti fotokopi surat kepada kepala kpp pratama jakarta dari anggota kbd, tertanggal mei bukti fotokopi surat kepada presiden republik indonesia dari anggota kbd, tertanggal januari bukti fotokopi surat nomor peng k iv perihal undangan rapat pleno pengurus kbd, tertanggal april bukti fotokopi surat kepada ketua lembaga perlindungan saksi dan korban dari anggota kbd, tertanggal maret bukti fotokopi surat nomor musik perihal penyampaian informasi tentang hasil keputusan lps terhadap permohonan saudara muhammad suryani dari lembaga perlindungan saksi dan korban: bukti fotokopi surat nomor lps perihal permohonan untuk memperhatikan kasus, tertanggal april bukti fotokopi surat kepada kapolda metro jaya, perihal laporan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh pengurus koperasi pengusaha batik jakarta, bukti fotokopi surat kuasa kbd kepada muhammad suryani, s.e: bukti fotokopi surat kepada polda metro jaya jakarta dari anggota kbd, tertanggal juni bukti fotokopi surat tanda penerimaan laporan nomor polisi: lp k spk unit iii, tertanggal februari bukti fotokopi surat kepada kapolda metro jaya jakarta raya, dari team penyelamat keuangan dan asset kbd, tertanggal juli bukti fotokopi kepada kepala kepolisian daerah metro jaya, team penyelamat keuangan dan asset kbd, tertanggal agustus bukti fotokopi surat nomor polisi: 1x dit. reskrimum, tertanggal september bukti fotokopi tanda terima kbd, tertanggal november bukti fotokopi bukti pembayaran apbd desa tabung udik, kecamatan gunung putri bogor tahun bukti fotokopi surat keputusan formatur pemilihan pengurus kbd tentang pengangkatan pengurus kbd untuk masa bakti bukti fotokopi daftar anggota lama dan anggota baru. menimbang bahwa para pemohon mengajukan perbaikan permohonan melalui kepaniteraan mahkamah, tanggal juni yang mana para pemohon tetap padaara pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma hurufjabat sebagai anggota koperasi pembatik bersama djakarta menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya huruf dan,. bahwa para pemohon mendalilkan undang undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut menimbulkan penafsiran seolah olah hanya anggota koperasi yang harus mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasidengan adanya kebal terhadap hukum, dan merekayasa laporan keuangan serta pajaki3. menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf sampai dengdanakan mempertimbangkan dan kemudian memutus perkara guo tanpa meminta keterangan dari lembaga lembaga negara dimaksud, i3. menimbang bahwa pokok permohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas dari yaitu:: tersebut, menurut para pemohon,guo pada pokoknya mengenai kewajiban para anggota koperasi dan tanggung jawab pengurus koperasi. bahwa dengan adanya guo menurut para pemohon mengakibatkan tidak ada kepastian hukum karena huruf menimbulkan penyimpangan seolah olah hanya anggota koperasi yang harus mematuhi ad artseakan akan kebal terhadap hukum, dan dapat merekayasa laporan keuangan serta pajak, i3. menimbang bahwa berdasarkan syarat utama untuk mendirikan sebuah koperasi primer adalah sekurang kurangnya (dua puluh) orang. dari (dua puluh) orang tersebut dapat menjadi anggota koperasi dan antara mereka dapat dipilih menjadi pengurus koperasi maupun pengawas koperasi. setelah terpenuhinya jumlah anggota dan anggota telah memahami mengenai tujuan, hubungan hukum, dan aturan dalam koperasi, proses selanjutnya adalah kesepakatan bersama mengenai tujuan, hubungan hukum, dan aturan dalam koperasi yang dituangkan dalam anggaran dasar yang berbentuk akta pendirian koperasi. anggaran dasar koperasi memuat: daftar nama pendiri, nama koperasi, tempat kerja atau daerah kerja, maksud dan tujuan, syarat syarat keanggotaan, permodalan, hak dan, sekarang ini menjabat sebagai anggota koperasi. ada yang duduk badan musyawarah serta pernah duduk sebagai sekretaris tim reformasi kbd ada juga yang pernah duduk sebagai anggota team perubahan ad art dan team pengkajian prospek usaha dan revitalisasi aset aset kbd. bahwa para pemohon sebagai anggota koperasi pembatik bersama djakarta, sangat berkepentingan terhadap pengujian norma hukum huruf dan undang undang nomor tahun tentang pengoperasian. huruf bahwabersama. dan mengatakan bahwa, penerimaan pertanggung jawaban pengurus oleh rapat anggota berarti membebaskan pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun tahun buku yang bersangk bertentangan dengan dan yang ada dalam undang undang pengoperasian tersebut. menyatakan pengurus, baik bersama sama, maupun sendiri sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. dan menyatakan, , bertentangan dengan dan akan mengakibatkan tidak mempunyai kepastian hukum dan bertentangan dengan undang undang dasar yang telah diamandemen khususnya, dan kewajiban serta tanggung jawab anggota, pengurus dan pengawas koperasi, rapat anggota dan keputusan rapat anggota, dan penetapan tahun buku. dalam praktik, biasanya konsep anggaran dasar dirumuskan dan dipersiapkan oleh panitia pendiri koperasi. kemudian dalam rapat anggota (rapat pendirian), konsep anggaran dasar tersebut dimusyawarahkan untuk disahkan oleh rapat anggota. dengan demikian pada hakikatnya anggaran dasar koperasi dibuat oleh para anggota dan untuk anggota berdasarkan kesepakatan yang diputuskan dalam rapat anggota. anggaran dasar ad) koperasi berisi garis garis besar aturan dalam suatu koperasi sedangkan aturan aturan yang detail dan teknis dibuat dalam anggaran rumah tangga art). dengan demikian ad art tersebut memuat hal hal sebagaimana telah diuraikan berlaku sebagai dokumen persetujuan atau perjanjian. sesuatu perjanjian wajib ditaati dan berlaku sebagai undang undang bagi anggota, pengurus, dan pengawas koperasi: bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum atas diperoleh kesimpulan dalam koperasi kedudukan anggota sangat penting karena tanpa anggota koperasi tidak mungkin terbentuk koperasi, dan untuk mengurus kepentingannya pengurus ditetapkan berdasarkan rapat anggota. sehingga untuk menjamin terwujudnya mekanisme internal yang tertib mengenai hak dan kewajiban anggota, pengurus dan pengawas dalam koperasi diatur dengan ad art yang wajib dipatuhi dan berlaku sebagai undang undang bagi mereka: i3. menimbang, terhadap dalil para pemohon mengenai pengujian huruf yang menurut para pemohon bertentangan dengan dan uud mahkamah berpendapat bahwa uud yang mengatur persamaan kedudukan segala warga negara dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kembalinya, tidak bertentangan dengan uud karena para pengurus adalah juga anggota koperasi yang memiliki kewajiban yang sama dengan anggota yang lain. mahkamah tidak menemukan adanya relevansi antara huruf dengan uud sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. adapun terhadap dalil para pemohon bahwa huruf bertentangan dengan mahkamah menilai juga tidak ditemukan adanya perbedaan penafsiran yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil terhadap huruf karena baik anggota maupun pengurus sama sama berkewajiban untuk menaati ad art maupun keputusan yang telah disepakati bersama, i3. menimbang terhadap dalil para pemohon mengenai pengujian yang menurut para pemohon bertentangan dengan dan uud karena seolah olah memberikan hak istimewa dan kekebalan hukum terhadap pengurus koperasi, mahkamah berpendapat bahwa undang undang guo adalah mengatur tentang mekanisme pertanggungjawaban pengurus kepada seluruh anggota koperasi, yang apabila pertanggungjawaban tersebut diterima oleh rapat anggota membebaskan pengurus dari tanggung jawabnya dari tahun buku yang bersangkutan. hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari mekanisme pertanggungjawaban yang telah disepakati dan dimuat dalam ad art, karena rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. apabila ternyata terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus para pengurus, penerimaan pertanggungjawaban tersebut tidak menyebabkan harusnya pertanggungjawaban pidana pengurus para pengurus yang bersangkutan. dengan demikian, menurut mahkamah, dalil para pemohon bahwa bertentangan dengan dan uud tidak beralasan menurut hukum: i3. menimbang bahwa dengan seluruh pertimbangan atas, dalil dalil para pemohon dalam pokok permohonjulenyatakan bahwa segala kewenangannya. sedangkaadalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta melakukan kontrol sosial terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. mencabut segala peraturpembahasan norma hukum: adapun alasan alasan para pemohon menguji huruf ini dapat menimbulkan penyimpangan antara lain: menimbulkan penafsiran seolah olah hanya anggota yang harus mematuhi anggaran dasar ad) anggaran rumah tangga art). pengurus ketua, sekretaris, bendahara) dan pengawas seperti tidak wajib mematuhinya. pengurus ketua, sekretaris, bendahara) akan menjadi sering lupa diri, bahwa yang bersangkutan adalah juga anggota koperasi yang harus menaati undang undang koperasi dan ad ar nya. akan menumbuhkan peluang berkolusi. pengurus sering beranggapan anggota pengawas sebagai bawahannya. menimbulkan penafsiran pengurus dan pengawas kedudukannya lebih tinggi dibandingkan anggota. padahal yang memilih, mengangkat, dan memberi amanah pengurus adalah anggota. keputusan itu akan mendorong pengurus melakukan persekongkolan antara pengurus dengan pengawas atau dengan pihak lain, tanpa diketahui anggota. hasil kejahatannya (penggelapan, pencurian, penipuan) baru diketahui oleh pengawas anggota setelah rapat disetujui dalam rat tersebut. atau setelah pengawas sesudah tidak menjabat lagi, baru terbongkar kejahatan kecurangan tersebut. itu juga akan menimbulkan rusaknya sistem manajemen koperasi oleh kepengurusannya sendiri. dengan merekayasa keputusan yang tidak ada diputuskan dalam rat. seolah olah hasil keputusan rapat. tergantung mana yang menguntungkan. keputusan itu akan merusak tujuan koperasi yang bertujuan mensejahterakan anggotanya secara ekonomi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. kata kata serta putusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota dianggap tidak ada, tidak berlaku lagi. seharusnya setiap anggota, pengurus, dan pengawas mempunyai kewajiban yang sama mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. il. adapun alasan alasan para pemohon menguji karena ini dapat menimbulkan salah penafsiran, antara lain: ini seolah olah memberikan hak istimewa (privilege right) kepada pengurus koperasi. sama artinya pengurus kebal hukum atau the king can not wrong. ini juga akan merusak mental pengurus dan pengawas yang dapat menimbulkan kerugian secara materil dan financial (lihat bukti berbagai bukti penyimpangan sebagai bahan pertimbangan hukum dari sampai dengan itu juga akan mendorong pengurusan merekayasa laporan keuangan dan pajak (financial engineering and tax). berbagai bukti penyimpangan sebagai bahan pertimbangan hukum berikut ini bukti bukti yang menimbulkan kerugian yang luar biasa dialami oleh koperasi para pemohon, antara lain: penjualan tanah kbd jalan kebon nanas, masjid annum kebayoran lama, jakarta selatan. luas # m2. dijual pada tanggal mei seharga rp. hasil penjualannya itu, tidak dibukukan dan tidak dilaporkan pada laporan keuangan kbd pada neraca,terima uang hasil ruislagh gedung kbd jalan jenderal sudirman nomor kav. jakarta selatan dari pt. wanayasa artha tama, berupa chega tanggal mei sebesar rp. penerimaan uang itu, tidak dibukukan atau dimasukan dan tidak dilaporkan pada laporan keuangan kbdpenjualan eks pabrik tenun kbd kepada kbi, jalan raya tabung nomor gunung putri bogor. berdasarkan kesepakatan bersama nomor p k dan g6 tertanggal maret antara pengurus kbd dengan pengurus gabungan koperasi batik indonesia kbi) mana telah terjadi penjualan aset kbd berupa tanah dan bangunan eks pabrik tersebut seharga rp. hasil penjualan itu tidak dibukukan dan tidak dilaporkan kedalam laporan keuangan kbd pada rapat anggota tahunan, tahun bukule) undang undang nomor tahun tentang pengoperasian. melanggar dan undang undang nomor tahun tentang pengoperasian. gedung kbd yang disewa oleh kedutaan besar kerajaan arab saudi jalan haryono kav kelurahan cawang jakarta timur. berdasarkan perjanjian awal, ketika kontrak pertama kali ditandatangani tertanggal november harga sewa kontrak pertahun u$d berjalan sampai tahun pendapatan kontrak gedung koperasi para pemohon itu terus menurun menjadi u$d per enam bulan. (lihat tabel: dan pengurus telah berkolusi, bersekongkol dengan makelar sampai kini. kerugian koperasi para pemohon lebih dari u$d selama kurun tersebut. pengurus melanggar (e) dan dan anggaran dasar ad) koperasi. melanggar sumpah janji pengurus, khusujuga lagi lagi uang kbd yang dirampok sebesar rp. sewaktu ketua kbd mengambil uang dari pt. bank mandiri, cabang tebet, pada tanggal oktober tahun jalan tebet barat ix, jakarta selatan. kehilangan uang itu tertanggal oktober baru dilaporkan secara lisan pada tanggal april tahun ternyata ketua kbd mengaku, yang hilang uang kbd, bukan uang kbi. bertentangan dengan berita kliping koran yang kami miliki. para pemohon sudah mengetahuinya dari media indonesia yang para pemohon menjadikannya arsip. pada tanggal april para pemohon menyelesaikan perubahan ad art, wisma ypi, bogor. para pemohon sebagai salah seorang anggota team team perubahan ad art. pesertanya termasuk ketua dan sekretaris kbd. pengurus melaporkan kejadian itu secara lisan pada rapat team ix: tersebut. para pemohon sangat yakin uang yang rp. juta itu akan diambil dari pos lain, untuk menutupi uangnya yang hilang tersebut seperti kasus investasi pt. citra kbd investment. semula investasi pt. citra itu rp. diambil untuk menggantikan mobil kijang yang hilang rp. sehingga investasi pt. citra kbd investment tinggal rp. pt. citra ini dibubarkan tahun kelalaian pribadi, mengatasnamakan uang kbd. bendahara dan sekretaris: mengapa tidak diikutsertakan untuk mendampingi ketua mengambil uang sebesar itu? justru yang mendampingi istri korban. rentang waktu kejadian, dari tahun baru dilaporkan enam tahun berita itu disembunyikan. kehilangan itu, tidak dilaporkan pada rapat anggota tahunan kbd per desember maupun dalam rat artinya sekitar anggota kbd tidak ada yang mengetahuinya. ketua kbd merangkap jabatan. kbd sebagai ketua, merangkap keuangan. kbi, sebagai ketua bidang keuangan dan usaha serta kbi investment sebagai direktur keuangan. sini terlihat sekali conflict interest yang sangat kuat. pada tahun pengurus mengeluarkan biaya pembuatan sertifikat atas tanah milik kbd seluas m2, eks tk, dan smp sebesar rp. diurus oleh sekretaris koperasi, melalui notaris agus madjid s.h., apa mungkin biaya untuk pengurusan apakah mungkin dewan asean game bawah otoritas badan pengelola gelora bung karno masih ada, dan biaya sertifikasinya sebesar itu pengurus telah banyak melakukan kebohongan publik: dihadapan lebih anggota kbd, yang anggotanya tergolong awam. tindak pidana umum berupa hanyalah gunakan jabatan dengan melakukan penggelapan penjualan asset asset yang tidak dimasukan dan tidak dilaporkan pada rapat anggota tahunan dan pajak atas gedung yang disewakan, tanah pabrik, yang dijual serta uang cash yang diterima, tidak dibayarkan pajaknya secara benar. sini terlihat adanya unsur kesengajaan dari pengurus untuk tidak membayar pajak secara benar. pada tahun pengurus mengeluarkan dana rp. untuk membiayai kursus akuntansi karyawan anggota. pengurus tidak dapat membuktikan siapa anggota atau karyawan kbd yang mengikuti kursus akuntansi tersebut. dan legalitas lembaga kursus tersebut? apa wajar untuk orang anggota dan karyawan kbd nilainya sebesar itu? denda keterlambatan pembayaran pbb tahun yang dibayar pada tanggal agustus atas gedung kbd yang disewa oleh kedutaan besar kerajaan arab saudi sebesar rp. uang sudah dipegang oleh sekretaris kbd, ditahan. dengan alasan untuk meminta keringanan pajaknya. keterlambatan akibat ulah sekretaris kbd, yang menanggung dari kas kbd. bukan tanggung jawab pribadi. dalam rat, sekretaris kbd itu meminta persetujuan forum rat, yang angkat tangan hanya orang. sekretaris mengetuk palu sidang, tanda didukung oleh yang orang itu. dia bebas, yang menanggung tetap kas kbd. sini terlihat adanya unsur kesengajaan. mobil dinas kbd yang hilang tahun seharga rp. ketika dipakai oleh bendahara ismail sadari). kbd waktu itu masih berkantor jalan dewi sartika nomor kelurahan cawang, jakarta timur. mobil kbd yang hilang itu, ditutupi oleh pengurus, uangnya diambil dari pt. citra kbd investing. perusahaan ini, milik koperasi kbd. perusahaan ini didirikan pada tanggal september (tahun buku tanggal juni halaman dengan akte pendirian perusahaan nomor ht. .th nilai investasi awal rp. dalam rat pada tahun buku tanggal mei investasi itu dicairkan sebesar rp. akhirnya untuk menutupi mobil yang hilang itu rp. sehingga nilai investasi kbd pt. citra kbd investing tinggal rp. , . pengurus merangkap sebagai ketua koperasi, tidak pernah meminta persetujuan kepada para anggota dalam rat tahun tersebut. perlu diketahui, direktur utama perusahaan itu juga ketua koperasi kbd, dia memegang keuangannya dan dia juga pengawalnya. karena tidak ada anggota yang diangkat untuk itu. pada laporan keuangan per desember kbd menerima dari pt. wanayasa arthatama, seharusnya rp. kenyataannya, dilaporkan hanya rp. lihat bantuan dari pt. wanayasa dalam laporan pengurus neraca per desember halaman kemana larinya uang kbd yang rp. tersebut? kalau melihat dari berbagai kejadian atas, dapat para pemohon katakan bahwa orang yang lama berkecimpung koperasi, belum tentu berjiwa koperasi. dan orang yang luar koperasi belum tentu tidak berjiwa koperasi. sehingga wajar sering ada cameo koperasi koperasi. kalau hanya mau menjadi pengurus kbd tanpa ada perubahan arah koperasi yang lebih maju apalah artinya? pengurus yang sama sudah berulang kali melanggar .e) yang berbunyi: pengurus berkewajiban menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. justru peristiwa semua diatas memperlihatkan yang sebaliknya. tidak accountable, tidak tertib keuangan dan administrasi. dari primer lain ada yang berpendapat, bahwa semua itu terjadi karena kepengurusan yang sudah terlalu lama didominasi, dikendalikan oleh ketua dan sekretaris. padahal kalau kita mengacu pada anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi tersebut. justru sini anggota koperasi lemah pemahaman tentang pengoperasian, sehingga pengurus dapat berbuat sewenang wenang. tidak taat azas. mungkin hanya pada pengurus kbd, koperasi pertama indonesia, yang pengurusnya melakukan berbagai pelanggaran hukum tanpa sanksi hukum. permohonan (petit) berdasarkan semua yang telah para pemohon uraikan atas, para pemohon memohon, agar kiranya mahkamah konstitusi memberikan putusan, yang kamarnya sebagai berikut: mengabulkan permohonan para pemohon, sebagai pemohon seluruhnya. menyatakan .a) dan undang undang nomor tahun tentang pengoperasian bertentangan dengan dan uud menyatakan: segalkembalinya. menyatakanwahana lingkungan hidup indonesia walhi) status badan hukum indonesia alamat jalan tegal parang nomor mampang prapatan, jakarta selatan diwakili oleh nama berry nadia organ jabatan direktur eksekutif alamat jalan srikandi nomor rt. rw. bantarjati, bogor utara, jawa barat selanjutnya disebut sebagai . . pemohon nama perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia phi) status badan hukum indonesia alamat mitra mataraman blok a2 jalan mataraman raya jakarta, diwakili oleh nama syamsuddin radja, s.h., m.h. jabatan ketua alamat kp. jawa kawasaki rt. rw. kelurahan kawasaki, kecamatan cempaka putih, jakarta pusat selanjutnya disebut sebagai . pemohon ii: nama yayasan konsorsium pembaharuan agraria kpa) status badan hukum indonesia alamat jalan duren tiga nomor jakarta selatan diwakili oleh nama idham arsyad jabatan sekretaris jenderal alamat jalan todopuli nomor rt. rw. kelurahan borong, kecamatan manggala, kota makassar selanjutnya disebut sebagai . . pemohon iii: nama koalisi untuk keadilan perikanan kiara) status badan hukum indonesia alamat jalan tegal parang utara nomor mampang prapatan, jakarta selatan diwakili oleh nama muhamad riza adha damanik jabatan sekretaris jenderal alamat beranda ganesha blok f9 rt. rw. desa tegal, kecamatan kemang, bogor selanjutnya disebut sebagai . pemohon iv: nama solidaritas perempuan sp) status badan hukum indonesia alamat jalan siaga nomor paten barat, pasar minggu, jakarta selatan diwakili oleh nama risma umar jabatan ketua badan eksekutif nasional alamat kalibata tengah, rt. rw. kalibata, pancoran, jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai . pemohon hal ini tercermin dalam akta pendirian anggaran dasar para pemohon bukti bukti bukti bukti bahwa dasar dan kepentingan hukum para pemohon dari nomor s.d. nomor dalam mengajukan permohonan pengujian nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara dapat dibuktikan dengan akta pendirian anggaran dasar lembaga dimana para pemohon beraktifitas. dalam akta pendirian anggaran dasar menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi para pemohon, serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. dalam akta pendirian anggaran dasar dari pemohon yayasan wahana lingkungan hidup indonesia walhi), dinyatakan bahwa yayasan mempunyai maksud dan tujuan pendiriannya untuk: bidang sosial: untuk mendorong peran serta lsm dalam usaha pengembangan lingkungan hidup serta menyalurkan aspirasinya dalam lingkungan nasional, bidang kemanusiaan: untuk: dalam akta pendirian anggaran dasar dari pemohon ii, perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia phi), disebutkan bahwa perkumpulan bertujuan melayani bantuan hukum, mewujudkan negara dengan sistem pemerintahan yang sesuai dengan cita cita negara hukum, menciptakan sistem politik yang demokratis dan dalam akta pendirian anggaran dasar dari pemohon iii, yayasan konsorsium pembaruan agraria kpa), disebutkan bahwa yayasan bertujuan untuk merintis atautujuan tersebut salah satu usaha yang dilakukan adalah studi terhadap undang undang pokok agraria serta hukum hukum adat yang berkembang masyarakat. dalam akta pendirian anggaran dasar dari pemohon iv, koalisi rakyat untuk keadilan perikanan kiara), disebutkan bahwa perkumpulan bertujuan untuk memperkuat kelompok masyarakat yang tinggal wilayah pesisir dan,:telah diterima kepaniteraan mahkamah para hari rabuud negara republik indonesia tahun para pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas huruf huruf nomor tahun bertentangan dengan dan dan uud negara republik indonesia tahun selanjutnya para pemohon juga beranggapan bahwa guo bertentangan dengan dan uud negara republik indonesia tahun para pemohon juga berkeyakinan bahwa ketentuan yang ada dalam jo. guo juga bertentangan dengan nomor tahun tentang hak asasi manusia, dan nomor tahun tentang ratifikasi kovenan internasional hak sipil dan politik, dan deklarasi universal hak asasi manusia.wilayah pertambangan wp)nhuruf yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa, para pemohon mendalilkan huruf bertentangan deng, para pemohon berpendapatbebas yang dijamin oleh uud negara republik indonesia tahun adalah termasuk bebas dari penggusuran sehingga 'keberadaan pertambangan melanggar hak konstitusional tersebut. bahwa, para pemohon mendalilkan kufur juncto huruf guo bertentangan dengan uud negara republik indonesia tahuara pemohon meyakini uud secara. artinya hak atas milik pribadi tersebut tidak boleh dikurangi kecuali dengan pembatasan yang diatur oleh undang undang dengan semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain (vide dan uud bahwa, para pemohon menafsirkanwilayah pertambangan. oleh karena itu, meskipun penetapan wilayah pertambangan ditentukan melalui sebuah undang undang, maka tidak memiliki kualifikasi pembatasan sebagaimana ditentukan oleh uud karena menyebabkan 'hilangnya hak untuk menguasai hak milik pribadi. bahwa, para pemohon mendalilkan bahwa kalimat 'memperhatikan pendapat' yang diatur dalam huruf juncto juncto huruf bertentangan dengan karena 'membatasi keterlibatan masyarakat. hal ini didasarkan penetapan wilayah pertambangan dilakukan oleh pemerintah, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan dpr. bahwa, para pemohon mendalilkan kufur juncto juncto huruf guo, para pemohon mendalilkan jaminan perlindungan terhadap 'hak atas harta benda yang berada dibawah kekuasaanya' dapat diartikan sebagai hak atas tanah dan sumber sumber kekayaan alam (laut, tambang, hutan, kebun) yang bisa dikuasai secara individu maupun kolektif sehingga kalimat 'memperhatikan pendapat yang diatur didalam huruf juncto juncto huruf guo juga bertentangan dengan uud bahwa, para pemohon mendalilkan kufur juncto huruf bertentangan dengan uud yang berbunyi: setiap orang berak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama hadapan hukum. bahwa, berdasarkan uud para pemohon mendalilkan ketentuan huruf juncto juncto huruf guo 'mengandung ketidakpastian hukum' sehingga mengakibatkan setiap orang dalam kondisi terancam dengan adanya pertambangan karena bisa saja setiap pemilik tanah bisa kehilangan tanahnya tanpa persetujuannya karena masuk dalam wilayah pertambangan. bahwa atas dasar penafsiran ketentuan uud para pemohon meyakini "hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum telah diingkari dan atau ditiadakan diabaikan oleh pembuat undang undang. bahwa, para pemohon mendalilkan juncto bertentangan dengpara pemohon meyakini ketentuan juncto guo 'telah mengekang dan membatasi hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. para pemohon juga menyatakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat adalah dalam bentuk pernyataan pertama unjuk rasa dan gugatan pengadilan. namun dalam praktiknya mereka biasanya akan mengalami kriminalisasi dan perlakuan yang diskriminatif seperti dalam kasus tambang galian loli oge. bahwa, para pemohon beranggapan ketentuan juncto guo digunakan sebagai landasan hukum untuk 'mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia baik perorangan maupun atas nama organisasi yang melakukan advokasi terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pertambangan. oleh karena itu menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan pembela hak asasi manusia. bahwa para pemohon mendalilkan frase 'merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang iup atau ipk' tidak jelas dan multitafsir yang membungkam kebebasan sipil warga negara. bahwa, para pemohon mendalilkan juncto guo mengekang dan membatasi hak hak masyarakat dalam mempertahankan hak haknya terutama hak atas tanah baik secara individu maupun kolektif. bahwa para pemohon menafsirkan ketentuan juncto guo mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (equal treatment) ketidakadilan (injustice), kepastian hukum (legal certainty) dan bersifat diskriminatif terhadap para pemohokemudian dalam dinyatakan bahwa salah satu nilai yang dianutnya adalah menghormati dan mengakui hak dan kearifan lokal: dalam akta pendirian anggaran dasar dari pemohon perserikatan solidaritas perempuan sp), disebutkan bahwa:menghimpun mendokumentasikan permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya alam serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya, cc. memberikan bantuan hukum dan penyuluhan hukum dan ham bagi warga masyarakat, memproduksi buku, manual, laporan laporan, majalah bulletin yang substansinya berasal dari hasil penelitian, seminar lokakarya, pengalaman advokasi pembelaan, mengembangkan jaringan advokasi kebijakan peraturan perundangan yang terkait pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam, menghimpun informasi mengenai lingkungan hidup dan mendiseminasikannya kepada masyarakat luas, memperjuangkan hak yang setara dalam berbagai sistem hukum, sistem pengambilan keputusan dan sistem pengelolaan kekayaan alam, khususnya pelibatan kaum perempuankhusus mengenai kedudukan hukum (legal standing) yang dikemukakan para pemohon guo, dpr tidak sependapat dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa,mempunyai tiga unsur penting. pertama,kedua, dan ketertiban umum serta melindungi hak fundamental orang lain. ketiga, norma norma tentang hak asasi manusia warga negara indonesia dan kewenangan konstitusional pembentuk undang undang untuk melindungi, menjamin dan memenuhi hak hak asasi yang ada didalam uud negara republik indonesia tahun mempunyai prinsip fundamental hak asasi manusia karena semua peraturan perundang undangan berlaku secara umum tanpa melihat status dan latar belakang seseorang. pembatasan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan uud negara republik indonesia tahun adalah kewenangan konstitusional pembentuk undang undang untuk mengatur. bahwa, peran negara dalam konsep hak ekonomi, sosial dan budaya berbeda dengan hak sipil dan politik. hak ekonomi, sosial dan budaya adalah hak hak positif karena memerlukan intervensi negara 'positive intervention' untuk bisa memenuhi hak hak tersebut. negara perlu melakukan kebijakan untuk mengintervensi hak ekonomi, sosial dan budaya dengan cara mengeluarkan seperangkat perundang undangan. salah satunya adalah menjamin pendidikan gratis bagi warga negara seperti yang diatur dalam sedangkan intervensi negara untuk hak ekonomi diatur didalam dan uud, ketentuan uud tersebut, merupakan norma dasar pembentukan sehingga keberadaan tersebut secara konstitusional sesuai dengan uud negara republik indonesia tahun bahwa, ketentuan uud mengamanatkan: negara indonesia adalah negara hukum" dan uudmakna dari ketentuan ini adalah bahwa semua kegiatan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berdasarkan hukum positif yang berlaku agar tercipta kepastian hukum bagi semua warga negaranya. bahwa dimaksudkan untuk menjamin hak hak warga negara indonesia dan penduduk indonesia yang ingin memajukan dirinya seperti yang diatur dalam uudyang yang diatur dalam untuk menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya' melalui kegiatan ekonomi bidang pertambangan mengandung dimensi hak asasi manusia yang sangat mendasar karena ketentuan tersebut berlaku bagi siapa saja, tidak menyebutkan jenis pekerjaan, golongan, perbedaan manusia, etnis, agama, suku, dan ras. bahwa, uud. oleh karena itu, ketentuan guo yang berisi ancaman pidana bagi yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan adalah untuk melindungi hak hak ekonomi setiap warga negara dan penduduk indonesia yang ingin mengembangkan diri untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. bahwa, frasa barangsiapa yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang iup atau ipk yang disebut dalam guo tentang ancaman pidana sama sekali tidak mencerminkan pembedaan perlakuan, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. frasa 'barangsiapa' justru mengandung kepastian hukum, keadilan dan perlakuan yang sama bagi siapa saja yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. ketentuan guo tentang ancaman pidana ini juga melindungi warga negara atau penduduk indonesia yang sudah mempunyai iup atau ipk berdasarkan peraturan perundang undangan dan prosedur yang telah ditetapkan. sebuah peraturan perundang undangan dianggap memberlakukan pembedaan perlakuan (ilegal treatment), tidak adil (injustice) dan tidak pasti (legal uncertainty) jika peraturan perundang undangan tersebut menyebutkan salah satu latar belakang atau status manusia sebagai dasar penetapan peraturan perundang undangan tersebut. seperti pemidanaan masyarakat tertentu, etnis tertentu, kelompok tertentu ataupun kepentingan tertentu. bahwa, semua kegiatan pertambangan dan pemegang iup atau ipk sudah melalui prosedur hukum seperti yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan. salah satunya, guo mewajibkan semua pemegang iup atau ipk untukoleh sebab itu ketentuan tentang kegiatan pertambangan yang diatur guo merupakan hukum positif dan ketentuan tentang ancaman pidana adalah semata mata untuk menegakan yakni: negara indonesia adalah negara hukum dketentuan huruf dan huruf guo tidak pernah melarang warga negara atau penduduk indonesia untuk berserikat, berkumpul atau mengeluarkan pendapat. hak masyarakat untuk ikut mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya dalam menentukan sudah dijamin didalam huruf guo. namun dalam praktik ketatanegaraan indonesia, semua jenis keputusan adalah wewenang pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan pemerintah daerah dan dpr. artinya, masyarakat telah diberi porsi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam menentukan wp, karena selain terlibat langsung, rakyat juga masih mempunyai wakil mereka dpr dan pemerintah daerah. suara mayoritas yang digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan berdasarkan pertimbangan masyarakat, dpr, dan pemerintah daerah, bukan berarti tidak ada satu pun orang yang tidak setuju. bahwa, penafsiran para pemohon terhadap uud yang menyatakan 'harta benda dibawah kekuasaannya' meliputi sumber sumber kekayaan alam (laut, tambang, hutan, kebun) dikuasai secara individu maupun kolektiffkomunal sebagai hak konstitusional penafsiran para pemohon ini jelas jelas sudah melanggar ketentuan uud negara republik indonesia tahunkemakmuran rakyat. artinya, negara, atas nama pemerintah atau warga negara baik individu maupun yang tergabung dalam perserikatan perdagangan ataupun perusahaan berhak untuk mengeksplorasi kekayaan alam untuk kepentingan negara dan masyarakat. dalam hal ini, tidak ada satu pun pertambangan yang tidak melibatkan pekerja sehingga kegiatan pertambangan merupakan usaha kolektif untuk mengembangkan hak ekonomi sebagai hak konstitusional. bahwa, justru hak untuk bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat seperti yang dikatakan oleh para pemohon harus memperhatikan norma hukum positif yang berlaku agar tidak mengganggu ketertiban dan keamanan umum serta hak asasi orang lain. hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi orang lain dan menjaga ketertiban dan keamanan umum sebagai tanggung jawab negara. dalam hal melindungi hak warga negara yang sudah mempunyai iup atau ipk, aparat penegak hukum berwenang untuk melakukan penangkapan ataupun penahanan kepada setiap orang berdasarkan ketentuan hukum guo yakni, siapa saja yang merintangi atau mengganggu hak pemegang iup atau ipk untuk melakukan kegiatan pertambangan. berdasarkan pada uraian uraian tersebut, dpr berpendapattahun tentang kesehatan. pengujian para pemohon dalam permohonan guo beranggapandan huruf terhadap anggapankekayaan alam negara indonesia sangat melimpah ruah, tersebar berbagai daerah. pemerintah harus mengajak semua pihak, baik individu maupun kelompok usaha untuk mengeksplorasi kekayaan alam tersebut untuk kemakmuran bangsa. oleh karena itu uud negara republik indonesia tahun menegassas demokrasi ekonomi artinya pengeksplorasian kekayaan alam tidak hanya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang hak jure atas kekayaan alam yang ada, melainkan melibatkan berbagai sektor termasuk sektor swasta baik dari dalam dan luar negeri. oleh karena itu, uud dan tidak menyebut secara khusus pihak pihak yang berhak melakukan kegiatan perekonomian seperti pertambangan. namun semua jenis kegiatan ekonomi indonesia harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada untuk menjamin kepastian hukum dan tidak mengganggu hak asasi orang lain. bahwa, ketentuan huruf dan huruf guo memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkanadapunerbunyi, berdasarkan ketentuan uud 'tugas pembantuan' berarti adanya garis koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk mengeluarkan sebuah kebijakan.. bahwa, frasa "berkonsultasi kepada dewan perwakilan rakyat republik indonesia dalam huruf dan huruf guo adalah untuk melaksanakartinya, ketentuan huruf dan huruf guo tidak melanggar uud karena proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah berdasarkan guo. bahwa, ketentuan huruf dan huruf guo tentang 'ketentu dan pemerintah daerah. sedangkan asas efisiensi berkeadilan tercermin dari melibatkannya masyarakat juncto huruf artinya,efisiensi berkeadilan yang diatur dalam uud bahwa,. bahwa guo mengatur:artinya, ketentuan ini juga untuk mematuhi aturan uud tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang mengatur: ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ini diatur dalam undang undang. bahwa, para pemohon juga beranggapan ketentuan guo yang mengatur ancaman pidana bertentangan dengan nomor tahun tentang hak asasi manusia yang berbunyi: . setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat muka umum, termasuk hak mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bahwa ketentuan nomor tahun tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan tentang kebebasan menyatakan pendapat yang diatur dalam uud negara republik indonesia tahun yang berbunyi: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. sedangkan kalimat.ketentuan peraturan perundang undangan.yang diatur dalam nomor tahun sesuai dengan uud yang menyatakan bahwa: negara indonesia adalan negara hukum. bahwa, terhadap dalil para pemohon tersebut dpr berpandangan bahwa, ketentuan tentang "hak menyatakan pendapat' mengatur tentang hak sipil dan politik yang tergolong hak negatif. adapun kalimat .sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. yang diatur dalam nomor tahun dimaksudkan untuk melaksanakanoleh karena itu,. bahwa, para pemohon juga mendalilkan ketentuan pidana yang diatur dalam bertentangan dengan deklarasi universal hak asasi manusia yang berbunyi: .ketentuan ini juga sesuai dengan uud berdasarkan ketentuan tersebut, para pemohon beranggapan bahwa mengenai ancaman pidana mengekang kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. namun ketentuan .tidak memandang batas batas. yang diatur dalam deklarasi universal hak asasi manusia artinya tidak membedakan status setiap orang atau menganut prinsip non diskriminasi. bahwa, dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon tersebut, karena. menurut hukum internasional, rejim internasional bisa mengintervensi kedaulatan hukum indonesia jika pemerintah indonesia melakukan pelanggaran terhadap norma norma absolut dalam hak asasi manusia atau jus cogens. yang termasuk dalam norma absolut tersebut adalah kejahatan perang (war crime), genosida (genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) dan perompakan (pirate). keempat norma jus cogens tersebut memerlukan intervensi dari dunia luar karena mengancam peremptory norms hak untuk hidup (the right life), hak untuk terbebas dari semua jenis penyiksaan (freedom torture), terbebas dari semua jenis perbudakan (freedom slavery). bahwa, para pemohon juga mengutip pendapat paul sieghart untuk menegaskan adanya pertentangan antara juncto guo dengan uud negara republik indonesia tahuntas dasar pendapat ini,bahwa, tuntutan para pemohon untuk menguji huruf dan huruf dengan dasar terjadinya kebisingan,yang dilakukan oleh pemohon s.d. pemohon telah tercantum dalam uud yang dalam permohonan ini terutama 28d danyang dilakukan oleh pemohon s.d pemohon telah dicantumkan dalam undang undang nasional, antara laidan pengelolaan lingkungan hidup: bahwyang menjadi objek pengujian materiil merupakan sumber konflik bidang pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan, justifikasi bagi pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan cenderung merusak daya tampung dan daya dukung lingkungan, dan justifikasi atas tindakan sewenang wenang pemerintah dalam mengambil alih hak milik warga negara yang sesungguhnya dilindungi oleh konstitusi republik indonesia: lebih jauh, pengajuan permohonan pengujiano. merupakan wujud kepedulian dan upaya pemohon s.d pemohon untuk mendorong pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat, pemanfaatan sumber daya alam secara terkendali dan bijaksana, pemenuhan dan perlindungan hak hak warga negara yang tercantum dalam uudbb, dan juncto melanggar berpotensi melanggar hak konstitusi dari pemohon s.ddebu dan atau pencemaran lingkungan adalah kurang tepat. hal ini dikarenakan peraturan tentang pencemaran lingkungan yang diakibatkan karena adanya usaha dan atau kegiatan yangoleh karena itu sudah sepatutnya dalil para pemohon dapat ditolak atau setidaknya dikesampingkan. berdasarkan pada dalil tersebut, dpr berpandangan ketentuan huruf dan hurufguo tidak belasan. dengan demikian, maka jelas bahwa ketentuan huruf dan huruf guo sama sekali tidak bertentangan dengan djuncto huruf tidak bertentangan dengan dan dan uud negara republik indonesia tahun menyatakan huruf juncto huruf juncto tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat: menyatakan bahwa undang undang guo tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud i2.5j menimbang bahwa kepaniteraan mahkamah telah menerima kesimpulan pemohon pada rabu,pengujian materiilatau menyatakan huruf dan huruf tetap konstitusional sepanjang kata para pemohon mendalilkan selaku organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat lsm) dan perorangan yang memiliki perhatian terhadap masalah hak asasi manusia, lingkungan, dan agraria, yang mempunyai kepentingan dengan pengujian terhadap uud pemohon sampai dengan pemohon selaku lsm telah melakukan usaha usaha pendidikan dan pembinaan lingkungan dalam berbagai sektor, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, serta pembelaan terhadap masyarakat marginal yang menjadi korban pembangunan, yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam dan uud pemohon sampai dengan pemohon xxi selaku perorangan warga negara indonesia baik sebagai korban pertambangan maupun sebagai aktivis lingkungan hidup yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam serta dan uud para pemohon mendalilkan hak hak konstitusional mereka atas dilanggar atau berpotensi dilanggar, dengan cara langsung maupun tidak langsung, oleh berlakunya huruf junction huruf mengenai frasa memperhatikan pendapat masyarakat , dan mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran,ga rupiah) : para pemohon juga memohon supaya mahkamah menyatakan huruf junction: tentangatas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, tentangntangdan tentangpara pemohon selaku kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yang secara potensial menganggap dirinya dirugikan dengan adanya tersebut karena tidak secara jelas dilibatkan dalam penentuan dan terancam dikenai sanksi pidana manakala. oleh karena itu, menurut mahkamahdalam permohonannya mengajukan pengujian materiil huruf huruf dan yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas penetapan wilayah pertambangan yang dilakukan dan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dewan perwakilan rakyat republik indonesia, tanpa melibatkan masyarakat. bahkan, masyarakat dapat dikenai sanksi pidana karena dianggap melakukan tindakan, serta mendengar dan membaca keterangan ahli yang diajukan oleh para pemohon, yang pada pokoknya menerangk,, kehadiran tambang kabupaten manggarai barat tersebut meresahkan warga karena seluruh wilayah itu masuk tanah masyarakat setempat, yang dikeluarkan tahun oleh pemerintah ini tanpa sedikit pun ada upaya untuk meminta izin kepada pemilik tanah, terutama hak ul,tersebut, terdapat dua warga yang ditahan oleh polres manggarai. haryanto saksi menerangkan bahwa wilayah pesisir kulon progo, pada akhir tahun ada investor yangmenurun debutnyakmendatangi tempat konsultasi publik untuk memberikan pernyataan, termasuk saksi sendiri,,. safari saksi selaku petani wilayah sukolilo, pati,membuat resah masyarakat setempat karena warga tidak tahu apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten, karena tiba tiba ada tindakan sepihak dari tengkulak yang mengintimidasi warga supaya menjual tanah mereka,warga setempatpada pokoknya menerangkan bahwa oleh pihak kepolisian, saksi pernah aneka tambang yang akan melakukan reproduksi ulang usaha pertambangan pasir besi wilayah saksi, yaitu desa wotgalih, kecamatan yosowilangun, kabupaten lumajang, provinsi jawa timur,,kat dengan laut selatan. keterangan ahli, prof. dr. nyoman berjaya, s.h., m.h. dan huruf pada pokoknya berkaitan dengan: prinsip pencegahan dini prinsip berhati hatian (precautionary principle) dalam merencanakan dan menetapkan wilayah pertambangan: prinsip demokrasi berupa pelibatan masyarakat yang hakiki (genuine public participation) yang transparan dalam membuat kebijakan keputusan serta mengakui hak hak masyarakat, prinsip free and prior informed consent principle, yaitu: huruf merupakan pseudo public participation (pelibatan yang basa basi, semu) ketika menunjuk kata masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan:hal ini merupakan diskriminasi perlakuan hukum. oleh karenanya,masyarakat yang kriminalisasi. i3. menimbang bahwa pemerintah telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang secara lengkap tercantum pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: terhadap huruf juncto penetapan wilayah pertambangan sebagai kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubaramenurut pemerintah, adalah hal yang wajar dan logis,dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi suatu wilayah apakah dapat atau tidak dapat dilaksanakan kegiatan usaha pertambangan wilayah dimaksud. terhadap huruf hurufuntuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan indonesia. hal tersebut sejalan dengan tujuan dari penyusunan yaitu untukvi: pemohon perorangan bahwa pemohon s.d pemohon xxibahwa pemohon vi, nur bendaharapan, distrik mimika, propinsi papua, yang mengalami dampak dari usaha pertambangan freeport indonesia yang membuang taringnya sungai jawa sehingga menyebabkan sungai tersebut tercemar dan tidak dapat dijadikan sumber kehidupan mana pemohon bertempat tinggal. bahwa pemohon vii, paulus kant,viii, wihelmus jogodimenjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. terhadap junctoketentuan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan sampai dengan untuk membuktikan keterangannya, pemerintah mengajukan beberapaada prosesnya.dibagi (tiga), yaitu nya bisa diterjemahkan yang konkret, katakanlah, dulu hanya menambang saja, sehingga masih adai3. menimbang bahwa dpr telah memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: terhadap huruf dan huruf huruf dan huruf memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan wilayah pertambangan wp)berdasarkan ketentuan uud 'tugas pembantuan' berarti adanya garis koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengeluarkan sebuah kebijakan,: frasa "berkonsultasi kepada dewan perwakilan rakyat republik indonesia dalam huruf dan huruf adalah untuk melaksanakan uud artinya, ketentuan huruf dan huruf tidak melanggar uud karena proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah berdasarkan, huruf dan huruf tentang ""prinsip kebersamaan dan asas "efisiensi berkeadilan yang tercantum dalam uud, dan pemerintah daerah."efisiensi berkeadilan yang diatur dalam uud dan uud 1945j, tuntutan para pemohon untuk menguji huruf dan huruf dengan dasar terjadinya kebisingan, debu dan atau pencemaran lingkungan adalah kurang tepat, karena peraturan tentang pencemaran lingkungan yang diakibatkan adanya usaha dan atau kegiatanterhadap juncto, dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang menyatakan ketentuan pidana yang diatur dalam bertentangan dengan deklarasi universal hak asasi manusia karena mengekang kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.: dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang mengutip pendapat paul sieghart untuk menegaskan adanya pertentangan antara juncto dengan uud karenandalilkan huruf juncto juncto huruf bertentangan dengan dan uud karenadianggap merugikan hak hak konstitusional para pemohon untuk mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum karena setiap orang, setiap saat, dalam kondisi terancam kehilangan kepemilikan tanah dan tempat tinggal akibat berada dalam wp, kehilangan hak untuk mendapat perlindungan terhadap harta benda baik yang dikuasai secara individu maupun komunal baik berupa tanah maupun sumber sumber kekayaan alam, hak untuk bertempat tinggal dan bebas dari paksaan berpindah tempat tinggal (penggusuran), dan hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, para pemohon juga memohon kepada mahkamah untuk menyatakan huruf juncto juncto.::: berdasarkan uraian tersebut atas, maka persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh mahkamah, adalah apakah penguasaan oleh melaluibertentangan dengan hak hak konstitusional warga negara untuk mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum untuk bertempat tinggal, memiliki harta benda, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, untuk memberikan pertimbangan pada permohonan guo, mahkamah perlu merujuk putusan mahkamah nomor puu bertanggal desember yang antara lain menyatakan sebagai berikutselain itu, mahkamah perlu merujuk pulamemahkamah dalam putusan nomor puu viii bertanggal juni menyatakan bahwabentuk wilayah pertambangan (wpr, wpn, dan wup, serta memprioritaskan pembagian dengan terlebih dahulu menentukan dan menetapkan wpr, setelah itu wpn, kemudian wup: berdasarkan pertimbangan hukum atas, telah ternyata bahwa rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh uud memberikan mandat kepada negara c.g. pemerintahin itu, uud juga menginstruksikan supaya negara c.g. pemerintah terlibat atau berperan aktifdalam rangka menjalankan amanah uud tersebut, dalam menetapkan wp, pemerintah tidak dapat bertindak sewenang wenang sehingga harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan dpr ri, serta memperhatikan pendapat dari masyarakat, mekanisme penetapan berupa kegiatan koordinasi, konsultasi, dan memperhatikan pendapat masyarakat, sebagaimana diatur dalam yang dimohonkan oleh para pemohon guo, menurut mahkamah, berpotensi melanggar hak hak konstitusional warga negara manakala mekanisme tersebut dilakukan semata untuk memenuhi ketentuan formal prosedural sebagaimana termuat dalam peraturan perundang undangan dan mengaburkan tujuan utama yaitu untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak hak ekonomi dan sosial warga negara yang seharusnya, dalam konteks sumber daya alam, dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. terlebih lagi, penjelasan guo hanya menyatakan cukup jelas , sehingga sebenarnya menjadi tidak jelas pula masyarakat mana yang dimaksud untuk diperhatikan pendapatnya. terkait dengan hal tersebut,: sesuai dengan pertimbangan hukum atasbukti konkret tersebut dapat mencegah terjadinya konflik antarpulau usaha pertambangan dengan masyarakat dan negara c.g. pemerintah, yang ada dalam tersebut. selain itu, mekanisme lebih lanjut mengenai kewajiban menyertakan pendapat masyarakat tersebut dan siapa saja yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan dalam wilayah pertambangan serta masyarakat yang akan terkena dampa yang berlaku dengan mengacu pada pertimbangan hukum yang telah dinyatakan oleh mahkamah dalam putusan perkara nomor puu viii bertanggal juni putusan perkara nomor puu viii bertanggal juni dan putusan dalam perkara ini, dengan tetap menghormati dan menegakkan hak hak asasi manusia: berdasarkan pertimbangan hukum atas dan untuk menjamin hak hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam dan uud mahkamah berpendapat bahwa permohonan para pemohon beralasan untuk sebagian yakni sepanjangix, edwards mandavid katang, merupakan warga negara republik indonesia, pekerjaan sebagai wiraswasta dan bertempat tinggal kampung batu putih, kelurahan batu putih, kecamatan ranowulu, kota bitung, patterson nagari, merupakan warga negara republik indonesia, pekerjaan sebagai nelayani, helena lehe, merupakan warga negara republik indonesia, pekerjaan sebagai ibu rumah tanggangenai frasa .memperhatikan pendapat.masyarakat. dalam huruf para pemohon mendalilkan juncto bertentangan dengan dan uud karena mengekang dan membatasi hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yang dilakukan oleh, :, menurut mahkamah, sesuai dengan peraturan perundang undangan,selanjutnyadan penyelesaian hak atas tanah tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang iup atau ipk. berdasarkan putusan mahkamah nomor puu vii bertanggal juni nomor puu viii bertanggal juni dan pertimbangan hukum mahkamah dalam paragraf atas, pada pokoknya menentukan bahwa negara c.g. pemerintah dalam menetapkan suatu harus dilakukan dengan syarat syarat: menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup: memastikan bahwa pembagian ketiga bentuk wilayah pertambangan yaitu, wup, wpr, dan wpnwilayah administrasi pemerintahan yang berbeda: menentukan dan menetapkan terlebih dahulu wpr, setelah itu wpn, kemudian wup, wajib menyertakan pendapat. bahwa sebelum sampai pada proses mendapatkan iup eksplorasi dan iup operasi produksi bagi para pelaku usaha bidang pertambangan mineral dan batubara, negara c.g. pemerintah harus melaksanakan terlebih dahulu kriteria kriteria sebagaimana ditetapkan pada pertimbangan hukum mahkamah atas, sehingga sejak awal, penetapan suatu tidak hanya melalui proses koordinasi dengan pemerintah daerah dan konsultasi dengan dpr ri, namun juga telah melewati prosedur kewajiban untuk menyertakan pendapat, salah satunya adalah pendapat masyarakat, yang kesemuanya diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil bagi pemerintah, masyarakat wilayah pertambangan, masyarakat yang terkena dampak, dan pelaku usaha pertambangan: berdasarkan pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, dalil permohonan para pemohon sepanjang menyangkut juncthuruf beralasan menurut hukum untuk sebagian: pokok permohonan para.memperhatikan pendapat.terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun , huruf sepanjang frasa .memperhatikan pendapat. pada hari selasa tanggal lima belas bulan mei tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam sidang plenomaria farida indrawi ttd. ttd. hamdan zelda muhammad alim ttd. anwar usman panitera pengganti, ttd. wiki budi wasitmana pemohon bertempat tinggal. bahwa pemohon xiii, iwan dwi laksono, merupakan warga negara republik indonesia, pekerjaan sebagai pegawai swasta jalan batang dibangun surabaya, jawa timur. penetapan wilayah tambang tanpa melibatkan persetujuan rakyat terdampak merugikan hak konstitusi pemohon, yakni hakiv, sematagelemata bersama warga lainnya, yang selanjutnya akan ditambang oleh pt. jogja masala mining. semata bersama dengan warga lainnya, sebelumnya telah berhasil mengubah lahan tandus pesisir pantai selatan menjadi lahan penghidupan warga berupa kebun, bahwa pemohon xv, suyanto, merupakan warga negara republik indonesia, pekerjaan sebagai petani dan bertempat tinggal pedukuhan pleret, desa pleret, trio widodorongan, desa barongani, gigih guntur, merupakan warga negara republik indonesia, pekerjaan sebagai wiraswasta dan bertempat tinggal paten timur, rt. rw. pasar minggu, jakarta selatanviii, valentines duluan, merupakan warga negara republik indonesia, pekerjaan sebagai karyawan bertempat tinggal jalan kramat penting, gg. iv rt. rw. kecamatan pasar senen, jakarta pusatdia adalah individu yang selalu mengkampanyekan tentang keutuhan dan keharmonisan alam. bahwa pemohon xix, sadikin, merupakan warga negara republik indonesia, pekerjaan sebagai petani bertempat tinggal tenaga baru, kelurahan bungo, kecamatan ilir talo, kabupaten belum, bengkulu dimana wilayah yang mereka tempati akan, takrif alami, merupakan warga negara republik indonesia, pekerjaan sebagai honorer bertempat tinggal pasat talo, desa pasat talo, kecamatan ilir talo, kabupaten belum, bengkulu. wilayah yang mereka tempati hendaki, yani sagara, merupakan warga negara republik indonesia, pekerjaan sebagai aktivis lsm bertempat tinggal dusun poto rt. rw. desa poto, kecamatan moyo hilir, sumbawa, adalah aktivis gerakan sosial yang mengalami kriminalisasi akibat pernyataannya mengenai perilaku pt. newton nusa tenggara pt. nnt), yang diminta bertanggung jawab atas penurunan kualitas kesehatan yang dialami oleh masyarakat tong seorang sejak perusahaan ini membuang tailing teluk menuju. akibat pembuangan tailing oleh pt. nnt, menyatakan terdapat gejala penyakit yang diderita oleh masyarakat wilayah tambang pt. nnt memiliki kesamaan dengan penyakit yang diderita oleh masyarakat buat sulawesi utara. pemohon xxi telah dihukum bulan berdasarkan putusan sumbawa besar nomor pid. bukti bahwa pemohon s.d pemohon xxi merupakan individu individu yang selama ini menjadi korban kebijakan maupun praktik pertambangan, dan aktivis yang digit melakukan pendidikan dan kampanye untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan pemanfaatan sumber daya alam secara terkendali dan tidak merusak. pemohon individu yang menjadi korban, umumnya adalah petani yang menghidupkannya sangat tergantung pada sumber daya alam yang ada disekitar tempat tinggalnya, yang kemudian harus tergusur karena secara sepihak ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai wilayah pertambangan. meskipun ada penolakan dari para pemohon yang juga mewakili kepentingan warga lainnya, penetapan wilayah pertambangan dan pemberian izin pertambangan tetap diberikan kepada pengusaha. bahwa para pemohon individu s.d. pemohon xxi telah melakukan kegiatan kegiatan untuk membela hak haknya antara lain: para pemohon yang berposisi sebagai korban, mereka melakukan penolakan baik melalui surat, pernyataan, aksi demonstrasi, sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap kebijakan maupun praktik pertambangan yang merugikan hak hak mereka dan merusak kelestarian lingkungan hidup. para pemohon yang berposisi aktifis yang mempromosikan perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara terkendali, terus menerus bersama lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat korban, melakukan kampanye anti pertambangan yang merusak lingkungan dan menggusur hak hak kepemilikan warga yang dilindungi oleh konstitusi republik indonesia. bahwa usaha usaha pembelaan hak hak dari para pemohon perorangan baik yang berposisi sebagai korban maupun sebagai aktifis, yang dilakukan oleh pemohon s.d pemohon xxi telah tercantum dalam uud yang dalam permohonan ini terutama danmelanggar berpotensi melanggar hak konstitusi dari pemohon s.d pemohon xbaik oleh masyarakat korban untuk membela dan mempertahankan hak haknya, maupun oleh dalam rangka mempromosikan perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara terkendali. kepentingan konstitusional para pemohon bahwa para pemohon sangat berkepentingan pada sejumlah dalam undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara, khususnya yang diatur pada huruf juncto huruf dan juncto pengaturan pada tersebut sangat merugikan hak konstitusional para pemohon sebagaimana dijamin oleh undang undang dasar terutama terhadap dan dengan demikian menuru. bahwa selanjutnya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puisi dan putusan nomor puu1945 yang didalilkan tidak terjadi lagejo. huruf dan jo.zukuribadan hukum privat dalam hal ini adalah yayasan atau perkumpulan dalam rangka pengujian undang undang terhadap undang undang dasar sebagaimana direct atambangan mineral dan batubara khususnya huruf juncto huruf juncto dan. nama nur benda alamat jalan kanguru nomor kampung harapan, distrik mimika, provinsi papua pekerjaan petani selanjutnya disebut sebagai . pemohon vi: nama paulus kantor: nama wihelmus jogoi: nama edwards manor alamat well, rt. rw. desaix: nama david katang alamat batu putih atas, rt. rw. kelurahan batu putih atas, kecamatan ranowulu, kota bitung, provinsi sulawesi utara pekerjaan wiraswasta selanjutnya disebut sebagai . pemohon iv. pokok permohonan bahwa sebagaimana perihal permohonan yaitu pengujian materiil huruf juncto juncto huruf dan juncto undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap uud berikut alasan alasan hukum dari permohonan guo: bahwa alat huruf juncto alat juncto huruf yang berbunyipertentangan huruf juncto juncto huruf dengan(bebas dari penggusuran). kesejahteraan lahir batin barulah bisa dikatakan tercapai jika dapat terpenuhi seluruh kebutuhan termasuk kebebasan memilih tempat tinggal tersebut. bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi krusial dalam penolakan masyarakat terhadap penetapan wilayah pertambangan, karena pengalaman kasus kasus terdahulu, seperti kasus freeport bukti latino dan newton telah memberikan pemahaman pada masyarakat tentang daya rusak tambang. tambang dalam skala sekecil apapun, tetap memiliki daya rusak bagi lingkungan hidup. telah cukup bukti seperti hasil investigasi pic ofm tentang pertambangan manggarai bukti yang menguraikan daya rusak pertambangan bagi lingkungan dan masyarakat. untuk penegakan hak atas lingkungan hidup tersebut, maka masyarakat berhak untuk menolak penetapan wilayah pertambangan yang berkemungkinan memberikan dampak bagi kehidupan mereka, yang kemudian juga akan mengurangi hak mereka untuk hidup sejahtera lahir batin. pertentangan huruf juncto juncto hurufsecara dapatakna tidak boleh diambil secara sewenang wenang oleh siapapun mengandung arti hak ini tidak boleh dikurangi. meskipun diakui bahwa terhadap pelaksanaan hakuntuksebagai wilayah pertambangancara gramatikal dapat dimaknai adanya jaminan perlindungan kepada setiap orang terhadap harta benda yang berada bawah kekuasaannya. bahwa perlindungan terhadap harta benda yang berada bawah kekuasaannya, dapat diartikan termasuk tanah dan sumber sumber kekayaan alam (laut, tambang, hutan, kebun) yang diakui penguasaannya baik oleh hukum negara maupun aturan adat lokal setempat. penguasaan harta benda dimaksud baik dikuasai secara individu maupun kolektif komunal adalah hak konstitusional. bahwa meskipun diakui terhadap pelaksanaan jaminan hak konstitusionalsebagai legitimasi bahwa penetapan wilayah pertambangan dapat dilakukan tanpa adanya kerelaan dari persetujuan empunya hakharuslah dianggaplebih jauh lagi, penetapan wilayah pertambangan juga mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam oleh karena itu setiap orang setiap saat dalam kondisi terancam dengan adanya pertambangan. setiap pemilik tanah bisa saja tiba tiba luar persetujuannya, tanahnya dimasukkan dalam wilayah pertambangan. penetapan wilayah pertambangan kemudian akan menjadi tiup yang memungkinkan dikeluarkannya iup dan ipk. ketidakpastian hukum menjadi lebih jelas lagi ketika dalam guo, memungkinkan penyelesaian hak atas tanah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan tanah pemegang iup dan ipk. bahwa hak para pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, telah diingkari dan atau ditiadakan diabaikan (by commission) oleh pembuat uu. bahwa ketentuanankeberadaan norma prediktibilitas dalam rumusankerugian konstitusional paratau ada hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian dialami atau akan dialami dan berlakunya undang undang yang dimohonkan untuk diuji, dan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi, bahwa yang akan terdampak atas pertambangan bukan hanya orang orang yang wilayah atau tanahnya terkena wilayah pertambangan, akan tetapi juga masyarakat luar wilayah pertambangan yang juga akan terdampak misalnya masyarakat nelayan yang terganggu hasil tangkapannya karena pembuangan limbah sungai dan laut. selain itu organisasi masyarakat sipil seperti pemohon sampai dengan pemohon juga akan terkena dampak berkaitan dengan aktivitas advokasi ham, lingkungan dan agrarian yang mereka lakukan. dengan cara langsung maupun tidak langsung, pertambangan berpotensi merugikan berbagaisebagaimana telah diuraikan atas dalam bagian kerugian konstitusional pemohon. bahwa argumentasi pertentangan norma antara ketentuan dan dengan huruf juncto. juncto huruf diperkuat oleh situasi lapangan dimana masyarakat (orang orang kelompok orang) yang hak miliknya dan atau harta benda yang berada bawah kekuasaannya baik yang diakui oleh hukum negara maupun oleh aturan adat lokal ditetapkan menjadi wilayah pertambangan, melakukan protes maupun penolakan. sebagaimana yang terjadi kabupaten manggarai barat, propinsi nusa tenggara timur ntt), mana masyarakat loh bong batu gosok labuan bajo didukung oleh berbagai organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam geram gerakan masyarakat anti tambang) menyampaikan surat kepada bupati manggarai barat, tertanggal juni yang isinya menyatakan penolakan terhadap operasi pertambangan wilayah manggarai barat bukti bahwa sebagai bukti lainnya yang memperkuat adanya hak konstitusional warga negara yang dilanggar atau berpotensi dilanggar oleh ketentuan huruf juncto juncto huruf tercermin dalam surat surat pernyataan penolakan maupun pemberitaan media massa mengenai aksi protes penolakan warga terhadap penetapan wilayah pertambangan tanpa persetujuan dari warga. surat pernyataan penolakan warga antara lain dari organisasi masyarakat sulawesi utara lembaga swadaya masyarakat menolak operasi pt. msm dah menyampaikan petisi terhadap sikat menteri esdm bukti pernyataan dari para kepala desa hukum tua yang menolak keras operasi pt. msm metres sebutan mining) bukti pernyataan sikap bersama para pemilik tanah yang kelurahan labuan bajo bukti bahwa sementara pemberitaan media massa antaranya warga gelar demo, tolak pengoperasian msm, sikap dukungan anggota dekat minut dipertanyakan" swara kita, november ribuan massa tolak msm goyang dprd" swara kita, november penolakan pt. msm menuai dukungan luas", legislator pro msm dikecam ratusan demonstran serbu' dewan" komentar, november bukti warga duduki tambang emas, pos kupang, juni bukti lokasi tambang emas batugosok labuan bajo diblokir" kompas, juni bukti bupati panda dinilai otoriter" harian flores pos, juni bukti bahwa komnas ham juga mengakui bahwa eksploitasi sumber daya alam masih menjadi bencana bagi masyarakat, tidak hanya persoalan lingkungan namun juga perampasan penguasaan lahan secara sewenang wenang oleh pemerintah berkaitan erat dengan izin pemberian hak terhadap perusahaan korban pelanggaran ham dalam era global, komnas ham hal bukti izin pertambangan ada kalanya diberikan atas lahan yang dikuasai menjadi hak milik rakyat, baik yang dikuasai perseorangan, kelompok, maupun dikuasai atas nama adat. praktik seperti ini marak terjadi, terutama setelah orde baru dimana ada kebijakan pemerintah untuk memperluas pemanfaatan sumber daya alam. kebijakan ini tercermin pada mudahnya perizinan, jaminan keamanan, serta memposisikan beberapa industri tambang dalam posisi industri strategis, yang maknanya seluruh jaminan kegiatan eksplorasi menjadi prioritas pemerintah. sengketa lahan yang terjadi tidak dianggap, bahkan kelompok masyarakat lokal adat yang memperjuangkan hak atas tanahnya dianggap makar, bagian dari pengacau keamanan, dan mendapat stigma korban pelanggaran ham dalam era global, komnas ham, hal bukti bahwa selain itu bentuk penolakan masyarakat terhadap pengambilalihan hak atas tanah juga pernah dilakukan melalui gugatan pengadilan. penentuan wilayah pertambangan tanpa mempedulikan nasib masyarakat ini membenarkan perusahaan pertambangan melakukan penggusuran masyarakat dari tanah yang mereka kuasai.' siaran pers website jatim, februar tambang pelanggaran ham, jatim bukti masyarakat desa lofriulang kali masyarakat mengajukan protes, mendatangi gedung bupati dan dprd donggala samaatas dasar pertimbangan hukum dan bukti bukti tersebut diatas kami memohon agar majelis hakim mahkamah konstitusi dapat menetapkan bahwa huruf juncto juncto huruf undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dartngat, atau setidaknya menyatakan bahwa guo tetap konstitusional berdasar undang undang dasar sepanjang kata "memperhatikan pendapat masyarakat" dimaknaibahwa juncto yang berbunyirtentangan juncto dengan uud bahwa berdasarkan prinsip demokrasi, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang dapat dikategorikan sebagai hak atas kebebasan berekspresi merupakan hal penting bagi setiap individu warga negara, sebab hal ini berkaitan dengan tuntutan perubahan dan nasib rakyat (warga negara), atau dengan perkataan lain berkaitan dengan upaya masyarakat mempertahankan hak haknya sebagai warga negara terutama hak hak ekonomi, sosial dan budaya (ekonom). misalnya tuntutan buruh dalam suatu perusahaan tertentu atas kenaikan upah, penolakan komunitas masyarakat adat atas perampasan penerobosan pengambilalihan tanah adatnya menjadi wilayah hak penguasaan hutan hph) oleh suatu perusahaan swasta tertentu. bahwa dilihat dari substansi hak asasi manusia, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat ini merupakan merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan fundamental yang harus dilindungi dan dihormati negara. bahwa oleh karena hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sangat penting, konstitusi negara republik indonesia memberikan jaminan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam uud yang menyatakan bahwa: ". setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. bahwa selain dalam konstitusi, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat juga dijamin dalam instrumen hukum lainnya yaitu: nomor tahun tentang hak asasi manusia, dan nomor tahun tentang ratifikasi kovenan ihtemasibnal hak hak sipil dan politik international covenant civil and political rights occur), deklarasi universal hak asasi manusia dunam). nomor tahun tentang hak asasi manusia," nomor tahun tentang ratifikasi kovenan internasional hak hak sipil dan politik, danh memberikan informal dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan pembatasan secara lisan, tertulis,atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain. deklarasi universal hak asasi manusia dunam)," bahwa jika dilihat substansi konstitusi uud secara eksplisit memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan. oleh karena itu dapat dikatakan bahwa eksistensi uud merupakan kemajutetapi dengan lahirnya undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara (selanjutnya disebut merupakan kemundurdengan demikian, dapat dikatakan bahwa eksistensi merupakan pengingkaran terhadap uud yang memberikan jaminan pelindungan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat bagi warga negara. nama peterson nagari alamat jaga ilnelayan selanjutnya disebut sebagai . pemohon xi: nama helena lehe alamat jaga iiibu rumah tangga selanjutnya disebut sebagai . . pemohon xii: nama iwan dwi laksono alamat jalan batang dibangun surabaya, provinsi jawa timur pekerjaan pegawai swasta selanjutnya disebut sebagai . pemohon xiii: nama semata alamat pedukuhan bagel, rt. rw.iv, nama suyanto alamat pedukuhan ii, rt.00o7 rw. desa pleret, bahwa sebagai alasan bahwa merupakan kemunduran dalam bidang hak asasi manusia dan pengingkaran terhadap uud dapat dilihat dari ketentuan juncto 2009yang menyatakan bahwa: ". bahwa jika dilihat ketentuan juncto merupakan. hal ini dilakukan. adapun cara yang digunakan masyarakat mempertahankan hak hanya adalah dalam bentuk pernyataan bersama, unjuk rasa (demonstrasi) dan gugatan pengadilan. bahwa upaya pengekangan dan pembatasan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (kriminalisasi) terhadap masyarakat yang melakukan penolakan terhadap perusahaan tambang dapat dilihat dari pengalaman empirik sebagaimana diuraikan bawah ini:, siaran pers website jatim, februari penolakan terhadap usaha penambangan juga terjadi dalam hal warga mengkhawatirkan dampak pertambangan, jadi bukan semata karena karena pengambilan hak atas tanah. contohnya batu gosok, toro tangga, dan sekitarnya, yang telah melakukan penolakan terhadap tambang wilayah mereka semenjak tahun akan tetapi tidak mendapatkan respon. pernyataan bersama masyarakat, bukt. tambang pelanggaran ham, jatim bukti masyarakat desa lamulalang kali mengajukan protes, mendatangi gedung bupati dan dprd donggala samketika masyarakat melakukan tindakan untuk menolak tambang, mereka biasanya akan mengalami kriminalisasi dan perlakuan yang diskriminatif. dalam kasus penolakan tambang galian loli oge atas, seorang warga dituduh membakar escalator milik perusahaan galian loli oge dan mengalami penangkapan sewenang wenang karena dianggap menentang beroperasinya perusahaan tambang tambang penghancuran lingkungan, hal jatim pengurus kelompok tani bersatu hamka daratan toko camat, dan amirudin digiring kantor polsek bengal. mereka dianggap bertanggungjawab atas 'penyanderaan' sejumlah alat berat milik pt. kaltim prima coal kpc) desa spasi, kecamatan bengal. mereka dipaksa membuat pengakuan bahwa, serta dituduh melakukan pemerasan dan penganiayaan yang sebenarnya mereka tidak pernah lakukan. padahal penahanan terhadap alat berat milik kpc dilakukan berdasarkan surat keputusan bupati kutai timur bernomor: pem yang isinya melarang masuknya alat alat berat dalam lokasi kelompok tani bersatu sebelum pihak kpc menyelesaikan konflik yang terjadi masyarakat. tambang penghancuran lingkungan, hal jatim bahwa selain itu, keberadaan juncto juga dapat digunakan negara sebagai landasan hukum untuk mengkriminalisasi human right defenderipembela hak asasi manusia baik perorangan individu maupun atas nama organisasi yang melakukan advokasi dan pembelaan terhadap masyarakat yang terkena dampak dari perusahaan pertambangan. dengan demikian bahwa keberadaan merupakan ancaman serius bagi masyarakat dan pembela hak asasi manusia yang kritis dan menolak keberadaan perusahaan pertambangan. bahwa upaya kriminalisasi sebagaimana dimaksud dalam juncto bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip pemidanaan dalam hukum pidana, sebab rumusan yang dimaksudkan dengan frase merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang iup atau ipk tidak jelas, multitafsir, padahal dalam kualitasnya masyarakat yang melakukan perlawanan dan penolakan terhadap perusahaan pertambangan tujuannya adalah untuk mempertahankan hak haknya khususnya hak atas tanahnya dari perampasan penerobosan oleh perusahaan pertambangan melalui izin pertambangan dari pemerintah. jadi dalam hal ini upaya masyarakat merupakan bagian dari hak berdemokrasi (kebebasan sipil), bukan wilayah hukum pidana, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tindak pidana kriminal. dengan perkataan lain bahwa unsur subjektif dan objektif sebagai syarat pemindahan tidak ada hubungannya dengan upaya masyarakat mempertahankan hak haknya melalui penolakan, demonstrasi, dan lainnya terhadap keberadaan perusahaan tambang yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. bahwa melalui kriminalisasi sebagaimana disebutkan dalam juncto merupakan upaya pembengkakan terhadap kebebasan sipil warga negara. hal ini merupakan upaya negara menghalang halangi masyarakat dalam mempertahankan hak haknya yaitu hak atas tanah yang diberikan negara kepada kaum pemodal sebagai wilayah pertambangan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas hidup sejahtera lahir dah batin. bahwa oleh karena juncto mengekang dan membatasi hak hak masyarakat dalam mempertahankan hak haknya, terutama hak atas tanah baik secara individu maupun kolektif, maka dapat disimpulkan bahwa juncto bertentangan dengan uud tentang hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. bahwa oleh karena jelas bertentangan dengan uud maka sudah sepatutnya juncto dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. pertentangan junctoberdasarkan tersebut atas maka juncto akan menghambat hak perjuangan kolektif warganegara untuk memajukan diri dan masyarakatnya, khususnya masyarakat yang terdampak negatif dari pertambangan. paul sieghart mengidentifikasikan sedikitnya enam golongan hak kolektif, hak hak tersebut antara lain: hak atas penentuan nasib sendiri hak atas perdamaian dah keamanan internasional hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam hak atas pertambangan. hak atas kaum minoritas. hak atas lingkungan hidup. bahwa unsur "setiap orang" dalam ini merupakan kriteria umum tanpa kecuali, yang berarti bahwa setiap orang yang dianggap merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus, jika pemegang iup atau ipk tersebut telah menyelesaikan hak atas tanah meskipun secara bertahap dapat dipidana. ini akan mengkriminalisasi baik pemegang hak atas tanah yang sudah diselesaikan haknya maupun belum, dan juga orang orang berkepentingan luar pemegang hak atas tanah (misalnya warga sekitar yang berkemungkinan terkena dampak lingkungan dari pertambangan). bahwa, kata kata merintangi atau mengganggu sangat multi interpretative dan dapat diterjemahkan menurut kehendak perusahaan tambang, pemerintah dan aparat penegak hukum. ini dapat melegitimasi praktek kriminalisasi terhadap masyarakat sipil yang menyampaikan kritik, protes, terhadap perusahaan tambang sebagaimana terjadi pada pemohon xxi dan berbagai kasus lainnya. bahwa unsur merintangi dan mengganggu dalam juncto membungkam suara yang meminta ditetapkannya hukum lingkungan dan hak hak masyarakat. banyak terjadi perselisihan mulai dari pembebasan lahan yang tidak sesuai kesepakatan, ada yang belum dibayar kepada pemilik lahan, gangguan ketertiban lingkungan akibat banyaknya mobil angkutan dan kegiatan tambang lainnya, adanya pencemaran lingkungan dan tidak adanya kesejahteraan yang merata khususnya masyarakat sekitar pertambangan yang ada hanya segelintir orang yang menikmati adanya pertambangan tersebut. pertentangan dan perbedaan kepentingan daerah pertambangan mengakibatkan adanya upaya penpertambangan. akibatnya telah banyak korban baik dalam kejadian area pertambangan maupun luar pertambangan. bahwa oleh karena itu juncto inini aktivitas advokasi pertambangan digiring menjadi suatu perbuatan yang dapat ditafsirkan sebagai "merintangi dan mengganggu" padahal untukbahwa bila kita perhatikan dengan seksama definisi atas jelas, apa yang terkandung dalam muatan juncto adalah bentuk pengaturan yang diskriminatif, karena dapat dengan mudah ditafsirkan secara luas sesuai keinginan perusahaan pertambangan melalui penegak hukum untuk membungkam hak hak dari para pemohon. bahwa, unsur merintangi atau mengganggu dalam juncto dikaitkan dengan hak asasi manusia tidak sejalan dengan maksud pemberian jaminan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam uud dbahwa frase kalimat merintangi atau mengganggu telah melanggar deklarasi universal hak ham dunam) pbb. menyatakan: "kebebasan dari penangkapan, penahanan atau pengasingan sewenang wenang." dan menyatakan:" hak untuk bebas menyatakan pendapat, informasi dan ekspresi". bahwa kriminalisasi dalam ini melanggar kovenan hak ekonomi, sosial, budaya ekonom), sebagaimana telah diratifikasi melalui undang undang nomor tahun kerusakan yang ditimbulkan perusahaan tambang dan sumber hidup masyarakat berakibat adanya pelanggaran hak semua orang untuk menikmati standar kesehatan mental dan fisik yang dapat dicapai. bukti bahwa kovenan hak ekonom serta hak atas pangan kovenan hak ekonom, penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, serta penahanan sewenang wenang kovenan hak sipil, ketiadaan rasa aman dan kebebasan bergerak kovenan hak sipil, kebebasan berekspresi kovenan hak sipil sebagai telah diratifikasi dalam nomor tahun bukti pt. nmr pernah melaporkan rignolda jamaluddin karena dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum (pencemaran nama baik) melalui pernyataannya yang dimuat harian kompas tanggal juli dan sinar harapan tanggal juli kedua harian itu, rignolda menyatakan gejala penyakit minahasa ditemukan pada beberapa warga buat pante yang menderita sakit. meski pemerintah saat ini menyimpulkan terjadinya pencemaran teluk buat karena limbah tailing newton, perusahaan tetap menuduh rignolda sama sekali tidak berdasar dan tidak didukung oleh suatu bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. tambang pelanggaran ham, hal jatim bukti bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat, terutama terbebas dari dampak buruk pertambangan adalah salah satu dari hak asasi manusia. pembengkakan masyarakat yang melakukan advokasi terhadap lingkungan hidup melaui jalur pengadilan dapat digolongkan sebagai slap strategic lawsuit against public participation atau tuntunan hukum strategis terhadap partisipasi publik). kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak aslinya dalam ini bertentangan dengan nomor tahun tentang hak asasi manusia yang berbunyilebih khusus, undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melarang kriminalisasi pejuang lingkunganhwa ini telah bertentangan dengan asas dari nomor tahun itu sendiri khususnya asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan, serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas maka kami mohon pada majelis hakim mahkamah konstitusi untukpetit berdasarkan alasan alasanyang dimohonkan para pemohon untuk seluruhnya,huruf juncto juncto undang undang dasar republik indonesia sepanjang kata "nana lingkungan hidup indonesia, bukti fotokopi akta notaris perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia, bukti fotokopi akta notaris konsorsium pembaharuan agraria, bukti fotokopi akta notaris kiara, bukti fotokopi akta notaris solidaritas perempuan: bukti fotokopi putusan pengadilan negeri sumbawa besar nomor pid. yani sagara, bukti fotokopi buku walhi, freeport, bagaimana pertambangan emas dan tembaga raksasa menjajah" indonesia. jakarta: walhi hal. vii): bukti fotokopi pic ofm indonesia, september data kementerian lingkungan hidup hal. bukti fotokopi surat geram kepada bupati manggarai barat, juni bukti fotokopi dukungan terhadap gubernur sulawesi utara menolak pt. msm tt dan petisi terhadap sikap menteri esdm: bukti fotokopi surat pernyataan beberapa kepala desa hukum tua yang menolak keras msm dan ttn, bukti fotokopi pernyataan bersama para pemilik tanahnya kelurahan labuhan bajo kecamatan komodo kabupaten manggarai barat, bukti fotokopi swara kita, november warga gelar demo, tolak pengoperasian msm: harian komentar, november sikap dukungan anggota dekat minut dipertanyakan, legislator pro msm dikecam ratusan demonstran serbu' dewan": bukti fotokopi pos kupang, juni warga duduki tambang emas, bukti fotokopi kompas, juni lokasi tambang emas batugosok labuan bajo diblokir : bukti fotokopi harian flores pos, juni bupati panda dinilai otoriter, bukti fotokopi komnas ham, korban pelanggaran ham nama trio widodo alamat dukuh barongan, rt. rw. desa barongani: nama gigih guntur alamat paten timur rt. rw. paten timur, pasar minggu, jakarta selatan pekerjaan wiraswasta selanjutnya disebut sebagai . pemohon xvii: nama valentines duluan alamat jalan kramat penting gg. iv rt. rw. kramat, kecamatan senen, jakarta pusat pekerjaan karyawan selanjutnya disebut sebagai . pemohon xviii: nama sadikin alamat tenaga baru, kelurahan bungo baru, kecamatan ilir talo, kabupaten belum, provinsi bengkulu pekerjaan petani selanjutnya disebut sebagai . pemohon xix: nama takrif alami alamat pasat talo, desa pasat talo, kecamatan ilir talo, kabupaten belum, provinsi bengkulu pekerjaan honorer selanjutnya disebut sebagai . pemohon xx, nama yani sagara alamat dusun poto rt. rw. poto, kecamatan moyo hilir, sumbawa, provinsi nusa tenggara dalam era global hal. bukti fotokopi komnas ham, korban pelanggaran ham dalam era global hal. bukti fotokopi jatim, tambang pelanggaran ham hal. bukti fotokopi pernyataan bersama masyarakat: bukti fotokopi jatim, tambang pelanggaran ham hal.jatim, tambang pelanggaran ham hal. bukti fotokopi undang undang dasar menimbang bahwaempat) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada persidangan hari rabu, desember dan persidangan hari rabu, maret serta seorang ahli, prof. dr. nyoman berjaya, s.h., m.h. yang telah memberikan keterangan pada persidangan hari rabu, maret yang pada pokoknya memberikan keterang: saksi: kehadiran tambang kabupaten manggarai barat saat ini meresahkan karena seluruh wilayah itu masuk tanah masyarakat setempat yang sampai hari ini belum ada satu negosiasi untuk memberikan harapan terhadap warga pemilik tanah hak tersebut, yang dikeluarkan tahun oleh pemerintah ini tanpa sedikitpun ada upaya untuk meminta izin kepada pemilik tanah, terutama hak yang berakibat pada adanya kesenjangan bersama pemerintah daerah dan ini sangat berpotensi konflik: saksi berharap pertambangan yang sekarang ini ada kabupaten manggarai barat segera ditutup karena sudah memarginalkan dan menjauhkan masyarakat setempat dari kebiasaan kebiasaan adat kapu manuk, lele tuak isi! artinya, siapapun tamu datang dan mengajak masyarakat hak untuk duduk bersama, makan sirih pinang bersama, dan menceritakan apa lautnya. tapi sekarang masyarakat setempat dikejutkan karena wilayahnya yang tadinya sudah mereka nagari dengan tanaman kopi, saat mereka mau pergi kerja pagar atau memetik hasil kopi sudah dilarang, karena wilayah itu sekarang sudah masuk dalam hak pemegang kuasa pertambangan:itu, terdapat dua tua ten isi!) sedang ditahan oleh polres manggarai. haryanto saksi menerangkan tentang keterlibatan masyarakat dalam penentuan wilayah pertambangan khususnya wilayah pesisir kulon progo, pada sekitar tahun kawasan pesisir kulon progo merupakan kawasan yang gersang, tandus, serta dengan adanya tumbuh tumbuh pasir yang berpindah pindah karena ditiup oleh angin memunculkan penyakit bagi masyarakat seperti sesak nafas, batuk, flu, sakit mata, dan lain sebagainya. tetapi, dengan kemandirian dari warga pesisir kulon progo, kondisi yang tandus tersebut dikelola menjadi lahan pertanian dan peternakan yang potensial. seperti menghasilkan padi, palawija, buah buahan, sayuran, serta digunakan lahan peternakan seperti perternakan sapi, kambing, unggas yang mampu mensejahterakan masyarakat pesisir, kehidupan masyarakat pesisir kulon progo sudah tercukupi dan dalam keadaan damai, namun pada tahun ada rencana penambangan pasir besi kawasan pesisir kulon progo sehingga tentunya ini menganggu ketentraman warga pesisir kulon progo dikarenakan warga pesisir terancam kehilangan lahan pertaniannya. sebagai bentuk penolakan warga pesisir kulon progo terhadap rencana pertambangan pasir besi salah satunya dengan melakukan aksi pada tanggal oktober tahun dengan mengadakan demo kantor dprd kulon progo dengan diikuti ribuan orang untuk menolak rencana pertambangan tersebut karena pemerintah menentukan wilayah pertambangan dengan sepihak, dan saksi, sebagai salah satu warga yang akan terkena dampaknya, tidak pernah diajak musyawarah, penambangan pasir ini adalah pilot project. sudah ada aktifitas berupa pengambilan pasir yang menimbulkan kerugian berupa sumur sekitar wilayah pilot project itu debutnya berkurang, kemudian tanaman sayuran yang sekitarnya banyak yang rusak karena debu proses eksploitasi, tanah pesisir selatan sudah dihuni sejak nenek moyang, sudah turun temurun, dan saksi sendiri sudah berumur tahun dan tentunya orang tua dan kakek nenek saksi sudah lebih dahulu mendiami wilayah tersebut. kemudian, tiba tiba pada tahun ada informasi dari pemerintah kulon progo tentang eksploitasi atau penambangan atau rencana penambangan pantai selatan kulon progo. saksi mengetahui informasi tersebut dari media massa, kemudian sebagai warga yang akan kena dampaknya belum pernah diajak bermusyawarah. dari hal tersebut, pihak investor juga sudah turun kontrak karya dengan rencana penambangan sepanjang kilometer dengan lebar kilometer. wilayah tersebut merupakan lahan pertanian sekaligus juga lahan peternakan dan pemukiman penduduk. situ juga tanahnya sudah bersertifikat, sehingga jelas hal semacam itu akan menganggu kehidupan masyarakat pantai selatan kulon progo: dengan keahlian masyarakat mengolah tanahnya tingkat kesejahteraannya semakin lama semakin meningkat baik dari hasil tanaman cabe, melon, semangka, sayur sayuran, sehingga masyarakat tidak bisa dipisahkan dari pertanian karena memang itu kebiasaan dari mayoritas warga pesisir kulon progo: tanah pesisir itu diklaim dari pihak kesultanan yogyakarta sebagai tanah kesultanan dan sebagai masyarakat yang sudah mendiami puluhan tahun tentunya menolak dan penolakan itu sudah sering dilakukan termasuk pada oktober masyarakat pesisir kulon progo dengan jumlah ribuan orang berdemo kantor dprd kulon progo, namun tidak ditanggapi: pada oktober terjadi salah satu bentuk intimidasi dari pemerintah kulon progo terhadap masyarakat pesisir dengan adanya pengrusakan dan pembakaran pos kambing serta posko warga dan rumah warga yang dilakukan oleh oknum yang tidak dikenal atau warga yang tidak dikenal, sehingga ini tentunya akan menimbulkan konflik antara masyarakat pesisir dengan warga yang tidak dikenal tersebut. namun, alhamdulillah, warga pesisir pada saat itu bisa menahan diri sehingga tidak terjadi pertumpahan darah, pada akhir tahun tahu tahu dari investordebutnya menuruncyang jumlahnya ribuan orang mendatangi tempat konsultasi publik rencana pertambangan pasir besi gedung kaca kabupaten kulon progo untuk ikut memberikan pernyataan kepada pemerintah dan investor terkait termasuk saksi sendiri. pernah terjadi salah satu warga pesisir dimasukkan karena mau minta keterangan dari pihak kepala dusun untuk mengetahui pendataan yang diadakan oleh kepala dusun tersebut mengenai pendataan tanah.: jika pemerintah selalu menetapkan sendiri wilayah pertambangan dan tidak mendengarkan penolakan atau aspirasi dari masyarakat pesisir kulon progo tentunya para warga sudah sepakat untuk mengadakan perlawanan sampai titik darah penghabisan. safari saksi selaku petani wilayah sukolilo, pati. saksi sebagai rakyat petani yang tidak bisa pisah dengan tanah hidupnya maupun pekerjaannya sehari hari: saksibikin resah masyarakat wilayah sukolilo, pati, karena sebagai orang petani yang tidak tahu kondisi apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh pemkab, tahu tahu ada tindakan sepihak dari tengkulak yang mengintimidasi warga menyuruh menjual tanah. sedangkan tanah sana itu untuk kehidupan sehari hari, tanah maupun sumber mata air yang ada wilayah tersebut sangat dibutuhkan oleh warga sukolilo dan sekitarnya: wilayah pati selatan, petani mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa dari hasil kegiatan menanam padi, saksi tidak bersedia menjual tanahnya kepada tengkulak tanah, sedangkan tetangga saksi, sudah ada (delapan) orang yang menjual tanahnya kepada tengkulak yang berjumlah hektar. awalnya, kata tengkulak tersebut, tanah tersebut akan dipakai untuk penghijauan pohon jarak cino untuk membantu biogas, namun pada kenyataannya para tengkulak membohongi masyarakat karena ada gerakan rencana pembangunan pabrik semen:saksimenerangkan pengalamannya terkait dengan pemanggilan dari pihak kepolisian yang menjadikan saksi, saksi menerangkan kejadian yang terjadi daerahnya yaitu desa wotgalih, kecamatan yosowilangun, kabupaten lumajang, provinsi jawa timur, bahwa (sepuluh) tahun yang lalu pt. aneka tambang telah melakukan kegiatan penambangan pasir besi. tahun kemudian, pt. aneka tambang berencana melakukan reproduksi ulang. tetapi dari penambangan yang tahun lalu masyarakat tidak mendapatkan retribusi atau apa pun dari kegiatan tersebut, masyarakat hanya ditinggali kerusakan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah. kemudian, pada mei pt. aneka tambang melakukan sosialisasi yang dihadiri oleh musica, mustika, dan sebagian anggota dprd, mana masyarakat mayoritas menolak reproduksi tersebut. akibat penolakan masyarakat, maka kepala desa mengeluarkan surat pernyataan tanggal juli yang intinya menolak adanya penambangan pasir besi desa saksi, sekitar bulan juli masyarakat mendengar kabar lewat media cetak dan elektronik bahwa izin usaha penambangan tiba tiba diterbitkan, sehingga ditindaklanjuti dengan pihak penambang melakukan survei dan mengambil sampel pasir dengan diantar oleh salah seorang warga. setelah melakukan survei dan mengambil sampel pasir, rumah warga yang mengantar pihak perusahaan itu didatangi warga, untuk diingatkan dan diminta dibawa balai desa karena melanggar kesepakatan surat pernyataan kepala desa mana masyarakat menolak penambangan itu, setelah dibawa balai desa untuk dimintai pertanggungjawaban, beberapa minggu kemudian (sembilan) orang warga tempat tinggal saksi dipanggil sebagai saksi oleh pihak polres lumajang dengan tanggal yang berbeda terkait masalah tersebut. satu minggu kemudian, (tujuh) orang dari orang tersebut yang dipanggil sebagai saksi dikenakan tindak pidana dan dengan pelapor saudara hid. tujuh orang tersebut yaitu artian, samurai, musin, sendi, math, saksi sendiri ridwan, dan mahmudi. akhirnya, empat dari tujuh orang tersebut yaitu artian, samurai, musin, dan sendi, langsung ditangkap saat itu juga oleh pihak polres lumajang. empat orang yang ditahan tersebut sampai diproses persidangan pengadilan lumajang dan divonis bulan hari sesuai dengan masa tahanan, seminggu setelah penangkapan tersebut warga dipanggil lagi oleh pihak polres lumajang sebagai saksi dengan undang undang nomor tahun tentang mineral dan batubara. karena warga trauma dengan penangkapan dan penahanan empat orang warga yang mulanya dipanggil sebagai saksi kemudian dijadikan tersangka, maka sembilan orang warga yang dipanggil pihak polres terkait dengan undang undang nomor tahun tidak menghadiri panggilan tersebut. tidak jelas juga dalam surat panggilan itu pelopornya siapa, itu tidak ada, dengan kejadian kejadian atas semangat warga desa yosowilangun makin menguat dan kompak untuk menolak penambangan pasir besi karena kelestarian lingkungan hidup desa tersebut biar terjaga. cara penolakan yang dilakukan oleh warga setempat ialah dengan menggelar acara istighosah bersama secara kontinu dengan para alim ulama tiap masjid masjid setiap ba'da sholat jumat. kemudian melakukan aksi demonstrasi damai dan pemerintah tidak merespon. terakhir, warga setempat melakukan penghijauan area bekas penambangan, setiap satu minggu sekali:: pt. aneka tambang menghentikan operasinya karena izinnya habis pada tahun kemudian meminta izin baru. warga setempat sama sekali tidak dilibatkan untuk proses pengeluaran izin baru. izin baru itu dikeluarkan terhadap area yang dulu untuk dilanjutkan lagi, asal usul tanah lahan yang menjadi wilayah izin usaha itu asalnya memang milik negara, namun yang mengklaim status tanah tersebut tidak jelas, ada yang dari angkatan udara, ada yang dari perhutani, ada juga yang dari kehutanan. untuk yang sementara ini, tanah yang akan ditambang, dipakai oleh pihak angkatan udara untuk latihan:ngan dengan laut selatan. lahan tersebut bukanlah tanah pertanian. keterangan ahli prof. dr. nyoman berjaya, s.h., m.h. ahli menerangkan tentang hal hal yang berkaitan dengan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan, penetapan, kebijakan, dan transparansi, serta hal hal yang berkaitan dengan kriminalisasi dalam usaha pertambangan: landasan konstitusional alinea pembukaan uud negara republik indonesia tahunnciptakan perdamaian abadi:uud:undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, nomor tahun tentang pengesahan atas konvensi internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya,menyatakan, : huruf nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara: .dstcc. dengan memperhatikan aspirasi daerah , setiap orang yang merintangi atau men : pembangunan nasional untuk mewujudkan amanat konstitusi, pemerintah menyelenggarakan pembangunan nasional sebagai media untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sumber daya alam merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional, selain bersumber dari pajak, retribusi, mengundang investor, dan bahkan mengandalkan pinjaman atau utang luar negeri, barat pekerjaan aktivis lsm selanjutnya disebut sebagai . pemohon xxi: dalam hal ini memberi kuasa kepada asep yunani firdaus, s.h., andika, s.h., irsyad thamrin, s.h., abdul hadi lubis, s.h., orchid ramadhani, s.h., llm., dedi ali ahmad, s.h., tanding bawah purabaya, s.h., iki dulang, s.h., totok yulianto, s.h., johnson panjaitan, s.h., ulung purnama, s.h., widianto simanjuntak, s.h., wahyu bagian, s.h., bumi rahayu, s.h., llm., dan wiki andini, s.h. yang semuanya adalah advokat dan pembela umum yang tergabung dalam tim advokasi hak atas lingkungan yang berkedudukan hukum jalan tegal parang utara nomor mampang, jakarta selatan untuk dan atas nama guna kepentingan pemberi kuasa bertindak, mengurus, dan mewakili serta tindakan tindakan lain sesuai aturan hukum, berdasardengan saksama bukti bukti, keterangan saksi, dan keterangan ahi pemohon, serta keterangan ahli pemerintah: membaca kesimpulan tertulis pemohon, tanggal mei dengan nomor puu viii yang telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada hari selasa, tanggal juni yang menguraikan hal hal sebagai berikut: paradigma pembangunan nasional yang sampai sekarang masih dianut adalah: economic growth development yaitu paradigma pembangunan yang diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan untuk mewujudkan amanat memajukan kesejahteraan umum, setelah pertumbuhan ekonomi tercapai, semestinya menetes atau mengalir untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanat uud economic growth development ada dua dimensi untuk mencapai economic growth development yaitu: target dan proses, yang harus seimbang, target pembangunan adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang dikehendaki, melalui proses yang benar dan manusiawi, menghormati dan melindungi hak asasi rakyat dan hak masyarakat adat, membuat rakyat tersenyum, terlindungi dan terayomi, serta, lingkungan hidup terjaga dan terlindungi keberlanjutannya, pembangunan yang berorientasi target perjalanan pelaksanaan pembangunan nasional yang tercermin dalam produk hukumnya, terlihat lebih pada pencapaian target pembangunannya dengan mengabaikan proses. jika ada keseimbangan, hal itu tidak masalah. namun jika dilihat, dicermati, dan dikritisi, produk produk hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam terlihat lebih mengutamakan target daripada prosesnya dan mengabaikan proses, mengabaikan perlindungan hak hak asasi rakyat, hak masyarakat adat, dan apakah itu membuat rakyat tersenyum atau terlindungi, atau bukan sebaliknya, kalau pembangunan nasional lebih mengejar target, berarti terjadi eksploitasi dengan mengabaikan proses. adapun implikasi dari pembangunan nasional yang lebih berorientasi target adalah: ongkos pembangunan harus dibayar mahal (high cost development) dan menimbulkan korban korban pembangunan (victims development) atau yang disebut prof. soetandyo sebagai tumbal tumbal pembangunan : victims development adapun wujud dari ongkos yang harus dibayar itu, adalah: adanya pelanggaran hak asasi rakyat, ketidakterjaminan hak ekonomi sosial politik dan hukum, ketidakberdayaan dan kemiskinan ekonomi: pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup: keduahal atas tidak pernah dihitung sebagai hasil pembangunan nasional (accounted cost development), tapi kedua hal itu nyata terjadi lapangan, prinsip prinsip pengelolaan sumber daya alam dengan adanya persoalan sebagaimana dinyatakan atas, dalam kaitannya dengan uji materiil terhadap uud patut dicermati apakah produk produk hukum yang ada sudah memenuhi prinsip prinsip penting dalam pengelolaan sumber daya alam itu: precautionary principle. prinsip pencegahan dini prinsip berhati hatian: sumber daya alam, lingkungan hidup, adalah sumber kehidupan manusia yang harus dijaga dan dilindungi. oleh karenanya harus hati hati dalam penggunaan dan pemanfaatannya, pencemaran lingkungan hidup dapat mengancam kehidupan manusia dan bahkan konon sejarah peradaban mesopotamia wilayah yang paling subur lembah sungai surat dan tigris itu punah juga karena persoalan lingkungan, prinsip pencegahan dini ini, dalam produk hukum, mestinya tercermin mulai dari: pengaturan, perencanaan, dan penetapan pembuat keputusannya, analisis mengenai dampak lingkungan amdal) untuk mencegah, sistem perizinan, pengawasan setelah izin dikeluarkan. biasanya, kelemahan pemerintah adalah sini, setelah izin keluar pemerintah menganggap tidak penting lagi, itu terserah penguasanya, monitoring dan evaluasi, prinsip keadilan: berdimensi filsafat atau filosofis, keadilan bagi generasi yang punya hak menikmati masa yang akan datang, keadilan bagi generasi sekarang, adil dalam alokasi pengusahaan dan penggunaan, adil dalam distribusi pemanfaatan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, prinsip demokrasi: dimensinya adalah kesetaraan hubungan antara rakyat dengan pemerintah dalam berbangsa dan bernegara. hal ini tercermin pada bagaimana pelibatan masyarakat diatur dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan, keputusan, dan penetapan, adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan keputusan: adanya akuntabilitas pemerintah kepada rakyat, adanya pengakuan dan perlindungan hak rakyat khususnya komunitas masyarakat adat, dan adanya pengakuan atas fakta kemajemukan hukum dalam masyarakat, free and prior informed consent principle merupakan prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup: dimensinya adalah kesetaraan kedudukan hukum antara rakyat dengan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, merupakan wujud pengakuan kemajemukan hukum dan perlindungan hak rakyat, dan hak komunal masyarakat adat atas penguasaan sumber daya alam dalam wilayah adatnya, oleh negara,, prinsip keberlanjutan: dimensinya adalah perlindungan lingkungan hidup, keberlanjutan: sumber daya alam berwujud stock dan commodity. contoh stock: bentang alam berupa daerah aliran sungai, danau. contoh commodity yang riil yang menjadi komoditi ekonomi: jika hutan komoditinya adalah kayu, jika pertambangan komoditinya adalah mineral, batubara, dan seterusnya: sumber daya alam bersifat renewable dan nonrenewable. contoh nonrenewable: mineral dan batubara. kalaupun bisa, harus menunggu ribuan tahun, ada keterbatasan daya tampung dan daya dukung, standar baku mutu lingkungan, mencegah dampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. hal ini lebih baik daripada memulihkan akibat dari suatu pencemaran dan atau perusakan lingkungan: prinsip prinsip pembangunan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, menurut ahli, sudah tercermin dalam uud yaitu pada: alinea ke pembukaan uud dan uud dalam undang undang, cerminan dari perlindungan hak asasi ada nomor tahun tentang hak asasi manusia. ada juga konvensi konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah seperti nomor tahun tentang pengesahan atas konvensi internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya danadalah terkait dengan kriminalisasi dan kriminalisasi, komentar dan huruf berkaitan dengan: esensi prinsip pencegahan dini dalam perencanaan penetapan wp: prinsip demokrasi pelibatan masyarakat yang hakiki (genuine public participation) transparansi pengakuan hak masyarakat, prinsip prior informed consent tidak ada ruang memberi persetujuan tidak secara bebas. terhadap ahli mempertanyakan apakah dalam tersebut sudah tercermin apa yang dikenal sebagai genuine public participation atau partisipasi publik atau pelibatan masyarakat yang hakiki, yang murni, bukan yang pseudo public participation, pelibatan yang basa basi, semu. menurut ahli, kelihatan basa basi, khususnya pada huruf ketika menunjuk kata masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan, berkorelasi dengandiskriminasi perlakuan hukum:yang kriminalisndang undang dasar negara republik indonesia tahunek prakteependahuluan konstitusi republik indonesia telah mencantumkan mengenai hak asasi manusia ham) secara lebih rinci sejak disahkannya amandemen kedua uud oleh majelis permusyawaratan rakyat mpr) pada sidang tahunan mpr tahun pengesahan ini menjadi penanda kesadaran bangsa indonesia untuk tegak berdiri melindungi, menghormati, dan memenuhi hak hak asasi warga negaranya. pengesahan ini seakan ingin mengakhiri perdebatan para founding father mengenai masuk tidaknya ham dalam uud kala itu, dalam rapat bucki ada perdebatan substansial mengenai perlu tidaknya ham masuk dalam uud soekarno dan sutomo berada pada sisi yang menolak, sementara hatta dan yamin pada posisi yang mendukung. hatta dan yamin pasti senang jika masih bisa menyaksikan konstitusi saat ini yang telah lebih terperinci memasukan mengenai ham. sebab keduanya sangat kuatir, tanpa yang melindungi warga negara, maka indonesia akan terjerumus menjadi negara kekuasaan (machtstaat). hatta dalam sidang bucki menyampaikan kekhawatirannya sebagai berikut: memang kita harusuud yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara eyakinan hatta dan yamin, diamini oleh para wakil rakyat mpr pada sidang tahunan mpr tahun yang mengesahkan masuknya bab tentang hak asasi manusia, yang jika kita periksa substansinya melingkupi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak hak dasar dalam kelompok sipil politik (sipil) maupun ekonomi, sosial dan budaya (ekonom). ketentuan ketentuan ham dalam uud tercantum secara rinci dalam a j. kesadaran bangsa indonesia lebih lengkap dengan terbitnya nomor tahun tentang hak asasi manusia dan meratifikasinya dua kovenan utama instrumen hukum ham internasional yaitu kovenan hak ekonom melalui nomor tahun dan hak sipil melalui nomor tahun.ndang undang dasar negara republik indonesia tahunnegara republik indonesiamplikasi hukum dari perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak hak dasar warga negara adalah kewajiban negara untuk merealisasikannya. undang undang ham dalam yang berbunyi:" selanjutnya dalam di""" tidak satu ketentuan " secara hierarki dan sistematis: ketentuan ketentuan dalam berbagai peraturan perundang undangan tidak boleh bertentangan secara materiil dengan uud sebagaimana ham menyatakannya dalam dan dalam permohonan guo, nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara harus mencerminkan ketentuan ketentuan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan ham sebagaimana diatur dalam uud danndang undang dasarnegara republik indonesia karenalainnya yang mengatur mengenai ham. dan menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan norma norma ham yang dijamin dalam uud dan mengenai ham lainnya tercakup dalam seluruh peraturan perundangan indonesia. ibahwa para pemohon dalam perkara ini memohon agar mahkamah konstitusi mk) melakukan uji materiil dalam huruf juncto huruf dan juncto dalamermohonan para pemohon adalah permohonan hak uji materiil terhadap undang undang guo yaitu undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap uud oleh karenanyangajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubarakedudukan hukum pemohon badan hukum privat bahwa para pemohon adalah lembaga swadaya masyarakat organisasi non pemerintah berbadan hukum dan perorangan yang memiliki konsen terhadap masalah ham, lingkungan dan agrarserta secara kolektif berupaya untuk turut membangun masyarakat, bangsa dan negaranya: bahwa tugas dan peranan para pemohon dari nomor s.d. nomor dalam melaksanakan kegiatan kegiattelah secara terus menerus dilakukan dengan mendayagunakan seluruh kemampuan lembaganya masing masing, d::: pada umumnya terdapat bawah permukaan tanah:,penyidikan: penyidikan: tidak diatur penyidik polri pejabat pegawai negeri sipil ppn) pasazalea saleh, s.h., m.h. tempat tanggal lahir bone, april agama islam pekerjaan hakim hoc tipikor pada pengadilan negeri surabaya warga negara indonesia alamat jalan serta dago nomor antasari, bandung sebagai ana alan lan nenek mww pemohon nama dr. louisiana, s.h., m.h. tempat tanggal lahir sedayu, november agama islam pekerjaan hakim hoc tipikor pada pengadilan negeri palembang warga negara indonesia alamat jalan sugihwaras nomor candi sidoarjo, jawa timur sebagai nun 000m nnnnnnnnnnnn nnnnannnnnllllll. pemohon il, nama somali, s.h., m.h. tempat tanggal lahir malang, desember agama islam pekerjaan hakim hoc tipikor pada pengadilan negeri denpasar warga negaraperum skip tegalgondo asri malang, jawa timur sebagai ral alan ann all aan p iii: nama sugeng santoso pn, s.h., m.h., m.m. tempat tanggal lahir yogyakarta, maret agama islam pekerjaan hakim hoc phi pada surabaya warga negara indonesia alamat taman pondok iva pepelegi, sidoarjo sebagai n5 alan naa lee lee naa near pemohon iv, nama dr. ir. moh. indah ginting, tempat tanggal lahir kaban jahe, maret agama islam pekerjaan hakim hoc perikanan pada jakarta utara warga negara indonesia alamat ruko cempaka mas blok nomor rt. jalan cempaka mas tengah kelurahan sumur batu, kecamatan kemayoran, jakarta pusat sebagai lana lea lae lan newewewe pemohon v:, nama elias hamonangan purba, se, s.h. tempat tanggal lahir jakarta, maret agama kristen pekerjaan hakim hoc phi pada pengadilan negeri samarinda warga negara indonesia alamat jalan kapas nomor desa mangga, medan tuntunan, medan sebagai a22 n00n00n nnnnnnnnnn nkanaanannnnnn lll. pemohon vi, nama pahala aritonang, s.h, am. tempat tanggal lahir langue, agustus agama kristen pekerjaan hakim hoc phi pada pengadilan negeri tanjung karbahwa para pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai hakim hoc masing masing pada pengadilan tindak pidana korupsi tipikor) surabaya, palembang, denpasar, makassar dan jaya pura pemohon ii, iii, vii, xl): dan pada pengadilan hubungan industrial phi) surabaya, samarinda, dan tanjung karang pemohon iv, vi, vi): serta pada pengadilan perikanan jakarta utara dan tual pemohon ix,nomor tahun tentang aparatur sipil negara, khususnya yang berkaitan dengan frasa kecuali hakim hoc yang diatur dalam bab. huruf undang undang ago. dengan berlakunya tersebut secara potensial maupun senjatanya telah menimbulkan kerugian pada para pemohon sebagai hakim hoc selaku pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan khusus bawah mahkamah agung: bahwa dengan berlakunya huruf undang undang aparatur sipil negara tersebut menimbulkan kerugian pada para pemohon sebagai hakim hoc, sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi, yang menyebut, kemudian undang undang tersebut menetapkan. dengan demikian pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu kesatuan sistem peradilan umum yang berada bawah mahkamah agung republik indonesia. bahwa ketentuan yang diuraikan pada huruf atas sangat berkaitan dengan undang undang nomor tahun angka menyatakan dalam undang undang ini yang dimaksud dengan hakim adalah hakim karier dan hakim hoc. angka disebutkan hakim hoc seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalamhakim hocengan berlakunya huruf asn. menurut para pemohon, guo telah merugikan hak hak konstitusional para pemohon sebagai hakim hoc yang dijamin oleh uud khususnya dan uud karena memuat norma hukum yanghakim hoc dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama sebagai hakim pada umumnya yang merupakan pejabat negara,urut para pemohon norma yang terkandung dalam huruf asn telah menyebabkan para pemohon sebagai pelaku kekuasaan kehakiman diperlakukan tidak sama dengan jabatan hakim lainnya. kerugian yang dialami oleh para pemohon tersebut adalah sebagai berikut: pemberlakuan pajak atas penghasilan para pemohon sebesar adanya pemberlakuan yang berbeda terhadap hakim hoc telah menyebabkan adanya kecemburuan antara para hakim hoc dengan hakim karir yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya kewibawaan dan kehormatan hakim hoc, adanya pembedaan dalam hal pemberian fasilitas dan tunjangan kepada hakim hoc yang dianggap sebagai bukan pejabat negara telah menyebabkan adanya perlakuan yang tidak sama antara hakim hoc dengan hakim karir sehingga menyebabkan runtuhnya wibawa hakim hoc10j) menimbang bahwa para pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas huruf asn terhadap uud dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:udhakim karir maupun hakim non karir sebagai pejabat negara,aupun legislatif, berdasarkan angka isi!) , guodikaji lebih lanjut huruf asn bertentangan dengan uud, jelas kedudukan hakim hoc merupakan hakim pada mahkamah:, bahwa penegasan hakim dan hakim hoc sebagai pejabat negara dapat dirujuk pada angka nomor tahun. :nomortahun nomor tahun nomor tahun dan, bahwa membatasi makna hakim pada uud sebagaimana berdasarkan pada butir asn inferior sic! , suatu perundang undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan asn, adalah bertentangan dengan asas lex certa dan lex superior derogat legi inferior (sic!), bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum atas maka ketentuan huruf28g uud oleh karena hakim hoc senjatanya adalah pejabat negara.krisna harahap, mohammad asin, danyang pada pokoknya menyatakan ymahkamah telah meminta keterangan kepada komisi yudisial, komisi pemberantasan korupsi dan mahkamah agung sebagai pihak terkait dan telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal september dan september yangbukti surat dari para pemohon, keterangan para saksi dan ahli dari para pemohon, keterangan komisi yudisial, keterangan kpk, keterangan mahkamah agung, kesimpulan tertulis dari para pemohon, mahkamah berpendapat sebagai berikut: i3. menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan para pemohon adalah mengenai kualifikasi pejabat negara khususnya hakim hoc dalam kekuasaan kehakimbahwa pengertian hakim hoc tersebar dalam berbagai undang undang, antara lain: penjelasan undang undang nomor tahun tentang pengadilan hak asasi manusia, hakim, undang undang nomor tahun tentang pengadilan pajak, : penjelasan undang undang nomor tahun tentang perikanan, yang dimaksud dengan "hakim hoc": angka undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial,: angka undang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi : angka undang undang nomor tahun tentang yang pengangkatannya diatur dalam undang undang selain itu dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi, menyatakan,: hal tersebut juga dipertegas oleh mahkamah dalam putusan nomor puu x bertanggal: i3. menimbang bahwa pengertian pejabat negara menurut kamus besar bahasa indonesia adalah orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan , sedangkan pengertian pejabat negara dalam berbagai undang undang undang undangan yang berlaku. penjelasan angka yang dimaksud denganangkangka undang undang nomor tahun tentang keprotokolan,. asn,ii." i3. menimbangsebagai hakim tindak pidana korupsi: dinyatak: bahwa ketentuan yang diuraikan dalam huruf undang undang nomor tahun tersebut yang mengecualikan hakim hoc bukan sebagai pejabat negara, sesungguhnya secara objektif empiris, bimbang dan ketakutan dalam menjalankan kewajibannya dan pemenuhan haknya sebagai pejabat negara bidang kekuasaan kehakiman pada pengadilan khusus bawah mahkamah agung, bahwa para pemohon menganggap dengan berlaku merupakan pejabat negara, maka sangat merugikan seluruh hakim hoc yang ada indonesia. mengingat hal yang demikian bertentangan dengerugian hak konstitusional para pemohon bahwa secara faktual atau senjatanya kerugian yang telah dialami para pemohon selaku hakim hoc yang tidak diakui sebagai pejabat negara selama ini adalah dikenakannya pajak atas penghasilan terhadap tunjangan tetap pada setiap bulannya, dan besaran prosentase pengenaan pajak tersebut berbeda beda antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya. kondisi agak mengherankan kenapa suatu kantor perbendaharaan negara yang bawah kementerian yang sama kemenkeu) dapat berbeda beda penerapan pajaknya terhadap subyek pajak yang sama, padahal negara indonesia adalah negara kesatuan nkri). bahkan mulai awal bulan maret muncul surat dirjen perbendaharaan yang ditujukan kepada sekretaris mahkamah agunguntuk segera mengenakan pajak terhadap tunjangan tetap hakim hoc sebesar inilah ironi sebuah negara hukum yangngadilan yang bersifat khusus. hakim hoc pertama dibentuk pada lingkungan peradilan tata usaha negara tun) pada tahun: i3. menimbang bahwa adanya pengecualian hakim hoc, sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf asn menurut mahkamah, dengan mengingat sifat, pola rekrutmen, tidak adanya pembatasan usia berakhir masa tugasnya, serta ruang lingkup tugas dan kewenangan yang bersifat terbatas dan sementara maka penentuan hakim hoc yang dikategorikan sebagai bukan pejabat negara tidak bertentangan dengan uud menurut mahkamah, adalah tidak tepat apabila pemohon beranggapan bahwa penegasan hakim karir dan hakim hoc sebagai pejabat negara dapat dirujuk dalam angka undang undang nomor tahun tentgadilan tindak pidana korupsi yang menyatakan, hakim adalah hakim karir dan hakim hoc yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa, hakim bawah mahkamah agung adalah pejabat negara . uud tidak menentukan batasan dan kualifikasi apakah hakim termasuk pejabat negara atau bukan pejabat negara. satu satunya frasa pejabat negara dalam uud hanya terdapat dalam yang menyatakanpenentuan kualifikasi hakim cast hakim hoc apakah: i3.wahiduddin adams, materialis akbar, maria farida indrawi, ahmad fadli semadi, muhammad alimuhammad alim ttd. ttd. maria farida indrawi santo ttd. suhartono panitera pengganti, bisri aan ttd. gang imj hani dhanidikelola secara asal asalan, kami para pemohon yang berstatus hakim hoc tipikor jadi merenung, sejatinya kami ingin kemiskinan para koruptor, namun yang terjadi justru yang duluan dimiskinkan adalah hakim tipikor itu sendiri, bahwa pembayaran pajak atas penghasilan terhadap tunjangan tetap pada setiap bulannya kepada seluruh hakim hoc sangat merugikan hakim hoc seluruh indonesia, mengingat hal tersebut merupakan bagian dari konsekuensi lahirlah sebagai pejabat negara, sehingga pembayaran pajak atas penghasilan tidak ditanggung oleh negara. dengan demikian seluruh hakim hoc harus menyediakan anggaran untuk kebutuhan pembayaran pajak atas penghasilan tersebut, dengan menyisihkan dari sebagian tunjangan tetap yang diterima oleh para pemohon. bahwa. apabila melihat dan membandingkan dengan hakim karir pada umumnya, maka terdapat perbedaan yang sangat signifikan, baik terhadap mekanisme dan pemenuhan pembayaran pajak atas penghasilan terhadap hakim karir, pembayaran pajak atas penghasilan merupakan tanggung jawab dan dipenuhi oleh negara, hal itu merupakan konsekuensi dari kedudukan hakim karir pada umumnya yakni sebagai pejabat negara. padahal baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis tidak terdapat perbedaan yang nyata dari segi wewenang dan tanggung jawab antara hakim hoc dengan hakim karir pada umumnya, sehingga para pemohon merasa tidak adanya pengakuan jaminandan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang dijamin oleh dan uud bahwa selain itu dengan tidak diakuinya hakim hoc sebagai pejabat negara sebagaimana tertuang dalam huruf undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara, maka telah merendahkan kewibawaan dan kehormatan hakim hoc sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan memiliki wibawasanakan kekuasaan kehakiman yang sama sama berada dalam ruang lingkup lembaga mahkamah agung. tentu dalam hal ini akan menimbulkan kecemburuan antara hakim hoc terhadap hakim karir, mengingat apabila dilihat dari segi wewenang dan tanggung jawab tidak terdapat perbedaan yang signifikan, akan tetapi dari segi hak yang harus diperoleh oleh hakim hoc tidak didapat sebagaimana hakim karir pada umumnya adalah merupakan kerugian hak konstitusional para pemohon dengan berlakunya huruf nomor tahun bahwa kerugian lainnya yang dialami para pemohon yang statusnya tidak diakui sebagai pejabat negara, adalah hingga saat ini sejumlah hak hak normatif berupa tunjangan transportasi, fasilitas keamanan fasilitas tunjangan kesehatan belum sempat terealisasi sebagaimana mestinya. apabila melihat tunjangan dan fasilitas yang diberikan negara kepada pejabat negara, maka hak hak normatif berupa tunjangan transportasi, fasilitas keamanan, fasilitas tunjangan kesehatan merupakan bagian dari hak yang harus diberikan kepada seluruh pejabat publik yang kedudukannya sebagai pejabat negara. akan tetapi berbeda dengan hakim hoc, atas dasar huruf undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara tersebut, hak hak yang seharusnya menjadi bagian dari hakim hoc tidak secara serta merta diberikan oleh negara seperti halnya hakim karir pada umumnya. bahwa konsekuensi yuridis lain terhadap berlakunya huruf undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara tersebut, maka terhadap para pemohon, juga telah kehilangan hak hak konstitusional para pemohon berupa tunjangan perumahan yang layak serta tunjangan kesehatan, tunjangan keamanan dan fasilitas lainnya yang seharusnya diberikan sejak diangkatnya para pemohon sebagai hakim hoc pada seluruh tingkatan badan peradilan indonesia. akan tetapi hingga kini mengingat huruf undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara tersebut dan peraturan perundang undangan sebelumnya, maka harapan dan keinginan seluruh hakim hoc untuk mendapatkan hak hak konstitusional para pemohon tersebut atas menjadi jauh dari harapaadanya huruf undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara tersebut, yang mengecualikan hakim hoc bukan merupakan pejabat negara, serta membeda bedakan kedudukan hakim hoc dengan hakim karir pada umumnya, maka secara tidak langsung juga mengurangi semangat para hakim hoc diseluruh indonesia dalam upaya menjalankan beban tugas dan tanggung jawab sebagai hakim, serta upaya penegakan hukum yang sedang gencar gencarnya dilakukan oleh bangsa indonesia saat ini. sehingga para pemohon mengalami kerugian materil hak konstitusional karena tidak adanya hak atas pengakuan para pemohon yang dijamin oleh uud bahwa kerugian lain dan sangat vital adalah tidak jelasnya kedudukan hakim hoc dalam pemerintahan. mengingat apabila posisi hakim hoc bukanlah sebagai pejabat negara sebagaimana huruf undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara tersebut, maka dimana. sebenarnya posisi hakim hoc dalam pemerintahan?. ketidakjelasan posisi dan kedudukan hakim hoc dalam pemerintahan ini mengakibatkan kewibawaan serta produk produk yang dihasilkan menjadi kehilangan arwahnya. mengingat posisi terhormat hakim hoc sebagai bagian dari pejabat negara dicabut berdasarkan huruf undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara: bahwa apabila dibandingkan dengan lembaga yang bersifat hoc lainnya, yakni sebagai contoh komisi pemberantasan korupsi kpk), maka sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kedudukan hakim hoc, komisi pemberantasan korupsi kpk) dalam hal ini jelas posisinya juga bersifat hoc, akan tetapi kedudukan komisi pemberantasan korupsi kpk) jelas merupakan pejabat negara. padahal apabila dicermati lahirnya lembaga komisi pemberantasan korupsi kpk) tidak jauh berbeda semangat yang melatarbelakangi lahirnya hakim hoc seluruh indonesia. untuk itu tidak ada alasan bahwa hakim hoc kedudukannya dikecualikan dan bukan merupakan pejabat negara.dalam permohonan uji materiil huruf undang undang nomoaparatur sipil negaraalasan permohonan pengujian terhadap undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara huruf bahwa doktrin pemisahan kekuasaan (separation powersdengan kata lain, kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah,. dengan demikian, kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan kekuasaan (separation power) atau stelsel pembagian kekuasaan (distribution power), tetapi sebagai suatu condition sine guano' bagi terwujudnya negara hukum, terjaminnya kebebasan serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara. apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang wenang. lain pihak, kalau kekuasaan kehakimandengan demikian, ditinjau dari ajaran pemisahan kekuasaan (separation powerbahwandang undang dasar negara republik indonesia tahundari hakim karir maupun hakim non karir sebagai pejabat negara.upun legislatif. hal itu seperti pendapat prof. dr. sudiro mertokusumo, sh. yang mengatakan kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara atau kekuasaan ekstra yudisial lainnya.( bahwa pengertian pejabat menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur) pimpinan. menurut c.f. strong bahwa arti pemerintah dalam arti luas sebagai organisasi negara yang utuh dengan segala alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. arti pemerintah dalam arti sempit hanya mengacu pada fungsi eksekutif saja. mengacu pada pengertian itu, maka pengertian pejabat negara mengacu pada arti yang luas. lalu bagaimana seorang pejabat dikatakan pejabat negara atau bukan?. menurut bagi manan bahwa untuk menjawab itu maka perlu melihat fungsi lembaga negara yaitu lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak atas namanegara seperti dpr, presiden, lembaga kehakiman. (disebut alat kelengkapan negara). lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasinegara bertindak untuk dan atas nama negara menjalankan tugas tidak bersifat ketatanegaraan. lembaga negara penunjang. berdasarkan hal tersebut, maka pendukungnya seperti dpr, presiden, hakim. pejabat tersebut menjalankan fungsinya bertindak dan untuk atas namanegara. selanjutnya bagi manan menyebutkan bahwa: jabatan dalam negara dibedakan atas: a). dibedakan atas jabatan alat kelengkapan negara (jabatan organ dan jabatan lembaga negara), serta jabatan penyelenggara administrasi negara, b). dibedakan atas jabatan politik dan non politik (pemilihan), c).jabatan yang bertanggung jawab langsung dan diawasi publik dan tidak langsung diawasi publik, jabatan pelayanan publik secara langsung atau tidak. bahwa hakim hoc pejabat negara filosofinya adalah bahwa dalam doktrin, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk mengadili yang meliputi wewenang memeriksa, memutus dan membuat ketetapan yudisial bagi manan: kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh babadan yudisial yang merupakan alat kelengkapan negara karena bertindak dan memutus untuk dan atas nama negara. bahwa berdasarkan konstitusi uud bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah agung dan badan peradilan bawah mahkamah agung serta mahkamah konstitusi sesuai bunyi seperti diketahui bahwa mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya serta mahkamah konstitusi adalah badan yudisial sebagai alat kelengkapan negara sehingga menjalankan fungsi ketatanegaraan dalam artian bertindak untuk dan atas namanegara. bahwa oleh karena menjalankan fungsi ketatanegaraan bertindak untuk dan atas nama negara dan hakim adalah pejabat yang diberi wewenang oleh untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, maka konsekuensinya adalah hakim pada semua jenis dan tingkatan pada badan yudisial berkedudukan sebagai pejabat negara sebagaimana ditegaskan oleh undang undang kekuasaan kehakiman seperti dimuat pada dan bahwa apakah hakim hoc termasuk hakim sebagaimana maksud kekuasaan kehakiman?. berdasarkan angka. bahwa norma yang terkandung dalam huruf undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara, yang redaksinya berbunyidengan demikianaji lebih lanjut huruf undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara bertentangan dengerdasarkan uud tersebut, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah agung dan badan peradilan bawahnya, serta mahkamah konstitusi (vide dalam hal ini, mahkamah agungtermasuk juga badan peradilan bawahnya serta mahkamah konstitusi adalah badan yudisial yang merupakan alat kelengkapan negara, sehingga menjalankan fungsi ketatanegaraan (bertindak untuk dan atas nama negara). konsekuensinya, hakim pada seluruh jenis dan tingkatan badan yudisial, berkedudukan sebagai pejabat negara . bahwa:dibahwa menurut doktrin atau pendapat ahli hukum, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk mengadili, yang meliputi wewenang memeriksa, memutus, membuat ketetapan yudisial bagi manan: selain itu prof. dr. moh. mahfud md, sh, memberikan definisi tentang kekuasaan kehakiman dan peradilan adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan per undang undangan moh. mahfud md: dengan demikian kekuasaan kehakiman dilaksanakanlebih lanjut prof. sudiro mertokusumo, sh. juga menguraikan maksud mengenai ketentuan kebebasan dalam melaksanakan kewenangan yudisial tidak mutlak sifatnyahukum mertokusumo. selanjutnya mengenai pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman terpisah dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan per undang undangan serta merdeka dari pengaruh kedua kekuasaan lembaga lembaga negara lainnya, sehingga kedudukannya sudah semestinya adalah sebagai pejabat negara. dalam hukum positif, kedudukan hakim sebagai pejabat negara ditegaskan dalam kekuasaan kehakiman sebagai berikutarga negara indonesia alamat jalan perkebunan iii nomor rt. kelurahan pondok bambu, kecamatan duren sawit, jakarta timur sebagai ana allen lan mlm naa lan. pemohon vii: nama abdur razak s.h., m.h tempat tanggal lahir masalembu, april agama islam pekerjaan hakim hoc tipikor pada pengadilan negeri makassar warga negara indonesia alamat jalan tupai nomor makassar sebagai 25n0n0n0nn0n0n000 man lan lan. pemohon viii: nama army rustam effendy, s.h., m.h. tempat tanggal lahir surabaya, januari agama islam pekerjaan hakim hoc perikanan pada pengadilan negeri jakarta utara warga negara indonesia alamat jalan komp. bea cukai nomor pisangan ciputat timur, tangerang selatan sebagai alam nun len laenewe pemohon ix: nama lukman amin, s.h., m.h. tempat tanggal lahir galesong, juli agama islam pekerjaan hakim hoc perikanan pada pengadilan negeri tual warga negara indonesia alamat komp. tirta nusantara blok nomor kampuang, panakkukang, makassar sebagai ane nn000n0 nnnnnnnnnn niannnnannananizil pemohon nama sulit, s.h., m.h tempat tanggal lahir wonogiri, januangkberdasarkan penjelasan mengenai makna hakim sebagaimana undang undang kekuasaan kehakiman tersebut diatas, maka jelas kedudukan hakim hoc merupakan hakim pada mahkamah agung (pada pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan yang berada bawah mahkamah agung).bahwa pengadilan khusus yang menjadi tempat pelaksanaan tugas hakim hoc sendiri tidak selalu bersifat hoc (sementara). sebagian besar adalah pengadilan khusus yang bersifat tetap. pengadilan khusus yang bersifat hoc, yaitu pengadilan hoc ham yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara pelanggaran ham berat, sebelum diundangkannya undang undang nomor tahun tentang pengadilan ham. dengan kata lain,tional justice (keadilan transisional). dengan demikian pengadilan khusus lainnya bersifat permanen, termasuk pengadilan ham untuk menyelesaikan pelanggaran ham berat setelah undang undang nomor tahun berlaku. artinya, apabila terjadi dugaan pelanggaran ham berat, penyelesaiannya dilakukan oleh pengadilan ham yang berada pada lingkungan peradilan umum bawah mahkamah agung. selain pengadilan ham, pengadilan khusus lainnya yang bersifat permanen, misalnya pengadilan niaga, pengadilan perikanan, pengadilan tindak pidana korupsi, dan pengadilan hubungan industrial. bahwa hakim pada pengadilan pengadilan khusus tersebut, tidak selalu hakim hoc, namun juga hakim pada umumnya sesuaiwakilannya.(hakim pada mahkamah agung) dan hakim hoc. dalam pengadilan ham, baik hoc maupun permanen, misalnya, majelis hakim nomor tahun demikian pula, misalnya dalam majelis hakim dalam pengadilan tindak pidana korupsi, (vide undang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi). dengan demikian, kedudukan hakim hoc pada umumnya bertugas pada pengadilan khusus yang bersifat permanen. sama halnya dengan pengadilan pada berbagai lingkungan peradilan bawah mahkamah agung lainnya, pengadilan khusus menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perkara khusus sesuai peraturan per undang undangan. oleh karena itu, hakim hoc, sama halnya dengan hakim pada umumnya menjalankan fungsi ketatanegaraan (kekuasan kehakiman), sehingga sangat tepat dikategorikan sebagai pejabat negara. kedudukan hakim hoc yang menjalankan fungsi ketatanegaraan pada badan yudisial sebagai alat kelengkapan negara bertindak untuk dan atas nama negara sehingga merupakan pejabat negara. muatan materi asn adalah muatan yang mengatur profesi pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ppp) dalam artian hanya mengatur pegawai pemerintah dilingkungan eksekutif pusat dan daerah, sedangkan pejabat negara mempunyai kedudukan yang lebih luas dibanding pegawai lingkungan pemerintah karena mencakup lingkungan kekuasaan lain seperti yudikatif dan legislatif. muatan materi undang undang asn bab yang mencakup sampai adalah pengaturan mengenai pegawai asn yang menjadi pejabat negara yaitu jika menjadi pejabat negara yang diangkat maka harus melepas jabatan asn dan status pns non aktif sedangkan jika menjadpilih lewat pemilu maka harus mengundurkan diri sebagai pns. bahwa huruf nomor tahun bertentangan dengan uud khususnya yang mengatur kekuasaan kehakiman. bahwa pengaturan dalam huruf undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara asn), yang mengecualikan hakim hoc sebagai pejabat negara, menurut hemat pemohon adalah tidak tepat. selain tidak tepat, karena kedudukan hakim hoc yang menjalankan salah satu fungsi ketatanegaraan sehingga merupakan pejabat negara, pengaturan mengenai pejabat negara dalam asn tidak sesuai dengan materi muatan (materi yang seharusnya) yang diatur undang undang tersebut. dalam asn, diatur pengertian sebagai berikut undang undangan angka berdasarkan kedua pengertian atas, asn semestinya hanya mengatur tentang tata kelola aparatur sipil negara asn), yang dalam konteks kategori kepegawaian, hanya mengatur mengenai pns dan pegawai pemerintah (pegawai bawah lingkungan kekuasaan eksekutif, baik pusat maupun daerah). bahwa selanjutnya pengertian penyelenggara negara berdasarkan angka nomor tahun tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kkn undang undangan yang berlaku pada dijelaskan siapa saja yang termasuk penyelenggara negara yaitu: pejabat negara pada lembaga tertinggiinggi negara menteri gubernur hakim pejabat negara lain sesuai ketentuan peraturan dan per undang undangan yang berlak undang undangan. bahwa pengertian pejabat negara pada undang undang yang pernah berlakuitu pada angka selanjutnya bahwa makna dan istilah pejabat negara lebih luas dibandingkan pegawai lingkungan pemerintahan, karena mencakup pejabat pada lingkungan kekuasaan lainnya, seperti legislatif, yudisial dan kekuasaan derivative lainnya yang dijalankan oleh lembaga lembaga negara pendukung (auxiliary state bodies agencies). pengaturan tentang pejabat negara dalam asn hanya dapat dilakukan dalam hal, pengaturan pegawai asn yang menjadi pejabat negara (vide judul bab asn). namun demikian, merupakan ketentuan yang berlebihan, karena mengatur materi luar asn. pengaturan mengenai pejabat negara , termasuk hakim hoc, seharusnya tunduk pada uud dan undang undang yang mengatur kekuasaan lembaga negara, dalam hal ini, untuk hakim hoc, mengacu pada undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. bahwa prof. dr. jimmy asshiddigie, dalam bukunya perihal undang undang hal. memberikan memberikan batasan pengertian serta perbedaan tentang makna pejabat negara dan pegawai negeri. jimmy asshiddigie menyatakan bahwa: para pejabat negara merupakan political appointed sedangkan pejabat negeri merupakan administrative appointed . artinya para pejabat negara itu diangkat atau dipilih karena pertimbangan yang bersifat politik, sedangkan para pejabat negeri dipilirni karena alasan administratif. semua pejabat yang diangkat karena pertimbangan politik (political appointment) haruslah bersumber dan dalam rangka pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. karena rakyatlah yang pada pokoknya memegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam bidang politik kenegaraan. pejabat yang diangkat atas pertimbangan yang demikian itulah yang biasa disebut sebagai pejabat negara yang dipilih atau elected official . namun prof. jimmy mengecualikan terhadap hakim, hakim menurut prof. jimmy kedudukannya adalah sebagai pejabat negara, hal itu berkaitan dengan beban tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga yang independen, yang harus lepas dari segala bentuk intervensi dari lembaga manapun, sehingga posisi dan kedudukannya adalah sebagai pejabat negara. selain itu huruf tersebut, juga berbentur:rdapat disharmonisasi hukum dengan huruf undang undang asn. selain itu jimmy asshiddigie mengemukakan, corak dan struktur organisasi negara dewasa ini mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat. hal itu dapat dibuktikan pasca reformasi tahun banyak sekali lembaga lembaga dan organ negara dibentuk. sesuai dengan asas negara hukum, setiap penggunaan wewenang harus mempunyai dasar loyalitasnya. sama halnya dengan lembaga lembaga negara dimana dalam menggunakan wewenangnya harus mempunyai dasar atau pijakan yang jelas apalagi dasar pembentukannya. dasar pembentukan lembaga negara jika dilihat dari dasar pembentukannya dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu: lembaga negara yang dibentuk dan mendapatuud dan lembaga negara yang mendapat kewenangan dari selain uud jimmy asshiddigie: untuk memahami pengertian organ atau lembaga secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya. hans kersen menguraikan bahwa whoever fulfill function determined the legal order organ ( hans kersen general theory law and state, new york: russell russell, ),halsuatu organ. artinya organ organcreating) dan atau bersifat menjalankan norma (norm applying). these functions they norm creating norm applying character are all ultimately aimed the execution legal sanction. menurut kersen, parlemen yang menetapkan undang undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama sama merupakan organ negara dalam arti yang luas. demikian pula hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang menjalankan hukuman tersebut lembaga pemasyarakatan, adalah juga merupakan organ negara. pendek kata, dalam pengertian yang luas, organ negara itu identik dengan organ individu yang menjalankan fungsi atau jabatan publik atau jabatan umum (public official s). dikatakan oleh hans kersen, organ this sense, individual fulfilling specific function . kualitas individu itu sebagai organ negara ditentukan oleh fungsinya. individu tersebut dapat disebut sebagai organ negara, karena menjalankan fungsi yang menciptakan hukum (law creating function) atau fungsi yang menerapkan hukum (law applying function). disamping pengertian yang luas itu, hans kersen juga menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ dalam arti materil. individu dikatakan organ negara hanya apabila secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu (.be personally has specific legal position). lembaga negara terkadang disebut destilah lembaga pemerintahan non departemen, atau lembaga negara saja. dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada duaunsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan function, organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan function adalah isinya, organ. dalam naskah undang undang dasar negara republik indonesia tahun organ organ yang dimaksud ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan secara eksplisit fungsinya. ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsinya atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah. dengan demikian semakin jelas bahwa hakim hoc merupakan bagian dari organ negara hukum yang melaksanakan sebuah kekuasaan kehakiman dibawah lembaga mahkamah agungbahwa dengan adanya huruf tersebut, terutama bunyi frasa kecuali hakim hoc, maka huruf tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat kekuasaan kehakiman juncto huruf pokok pokok kepegawaian menyatakan bahwa hakim dalam hal ini termasuk hakim hoc merupakan pejabat negara. dengan demikian membuktikan bahwa pembentuk undang undang asn kurang cermat dalam upaya pembentukan dan harmonisasi peraturan per undang undangan yang sedang digalakkan baik oleh eksekutif maupun legislatif. bahwa pemohon memahami dan memaknai materi huruf tersebut, terutama bunyi frasa kecuali hakim hoc dengan pengertian yaitu bahwa hakim hoc pada semua tingkat peradilan lingkungan dan bawah mahkamah agung bukanlah pejabat negara, sedangkan hakim yang bukan hoc adalah pejabat negara, bahwa pemohon tidak mengetahui secara persis apakah pijakan hukum (legal reasoning ratio decided) dikembalikannya hakim hoc sebagai pejabat negara oleh huruf undang undang guo. nya berdasarkan penelusuran terhadap teks rancangansebut ruu asn) kalimat atau frasa kecuali hakim hoc tersebut tidak pernah ada. apakah ini sebuah keteledoran ataukah suatu kesengajaan, tentunya jawabannya akan diperoleh melalui uji materi (constitutional review judicial review) mahkamah konstitusi. yang jelas pemohon menilai asn ini adalah produk undang undang yang dikategorikan buruk ataupun imperfecta dan juga improper, dengan argumen bahwa materi muatan yang diatur oleh asn tersebut adalah berkenaan dengan aparatur sipil negara (pns) dalam domain eksekutif, sedangkan hakim hoc yang masuk dalam domain yudikatif sudah diatur oleh kekuasaan kehakiman beserta derivasi regulasi organiknya. sehingga dengan demikian tidak seharusnya nomor tahun guo ini mengatur jabatan hakim apalagi menugaskannya sebagai pejabat negara, bahwa inisiator ruu aparatur sipil negara dan legislator nomor tahun tersebut tidak menyadari betapa aksesinya pencantuman frasa kecuali hakim hoc tersebut. mengingat legitimasi dan legalitas kewenangan hakim hoc dalam memeriksa dan memutus suatu perkara secara esensial berkaitan dengan statusnya sebagai pejabat negara atau bukan. dapat dibayangkan apa jadinya andaikata hakim hoc bukan sebagai pejabat negara, maka tak pelak seluruhlegal dan batal demi hukum, sebagai konsekuensi dari tidak dimilikinya legitimasi dan legalitas kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. hal demikian ini jelas berpotensi menciptakan situasi anomali hukum atau law disorder bahkan menjurus pada situasi chaos, bahwa lebih jauh dilepaskannya frasa kecuali hakim hoc pada huruf undang undang guo, juga tidak menegaskan status hakim hoc itu sendiri. jika bukan pejabat negara lantas statusnya sebagai apa? apakah hakim out sourcing, atau hakim atau hakim abal abal? yang paling runyam jika huruf tersebut dipatuhi, maka konsekuensinya adalah hakim hoc boleh menerima gratifikasi dari para pihak yang berperkara tanpa harus lapor kpk, sebab penerimaan gratifikasi terlarang bagi pegawai negeri dan pejabat negara atau penyeleng. sementara itu rekrutmen dan pengisian jabatan hakim hoc sebagaian besar bukan berasal dari pns bahwa secara kelembagaanluar empat institusi peradilan lingkungan di bawah mahkamah agung peradilan umum: peradilan agama, peradilan tun, dan peradilan militer),. samping itu secara tegas amanat konstitusi telah mengamanatkan bahwa: susunanegitu pula halnya dengan, bahwa yang dimaksud dengan pengadilan khusus menurut ketentuan angka nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman adalahbahwa keberadaan pengadilan tipikor, phi, perikanan sebagai pengadilan khusus pijakan loyalitasnya ditemukan pada ketentuan antara lain: nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi telah ditetapkan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan peradilan umum , kemudian penjelasan tersebut adalah ketentuan ini mengingat ketentuan uud dan nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman,yang menghendaki pembentukan pengadilan khusus diatur dengan undang undang. sementara itu mengenai ketentuan angka nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial disebutkan: pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk lingkungan pengadilan negeriyang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial . selanjutnya dan nomor tahun junctoperubahan atas nomor tahun tentang perikanan ditegaskan bahwa: pengadilan perikanan berada lingkungan peradilan umum : nomor tahun tentang peradilan umum. bahwa selanjutnya hal ihwal pengertian jabatan hakim, dapat dijumpai pada angka nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada pengkhusus yang berada lingkungan peradilan tersebut. : bahwa undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung (ln ri tahun nomor tln tahun nomor menyatakan bahwa susunan mahkamah agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitia, dan sekretaris jenderal) mahkamah agung. menegaskan bahwa hakim anggota mahkamah agung adalah hakim agung. bahwa . hakim anggota mahkamah agung adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.n tahun nomor tln ri nomor dandan apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat huruf s d huruf pada mahkamah agung dapat diangkat hakim hoc yang diatur dalam undang undang. penjelasan menyatakan, hakim agung hoc antara lain hakim agung hoc ham dan hakim agung hoc dalam perkara tindak pidana korups islam pekerjaan hakim hoc tipikor pada pengadilan negeri jayapura warga negara indonesia alamat jalan jaya asri blok nomor entropi jayapura sebagai lan allen ann ee. esa pem xkomisi yudisial, komik pemberantasan korupsi, dan mahkamah agungmemohon kepada mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas frase kecuali hakim hoc pada huruf undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara, yang selengkapnya berbunyisebelum memangku jabatannya, hakim agung wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, hakim anggota mahkamah agung diambil sumpah atau janjinya oleh ketua mahkamah agungbahwa undang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi ln tahun nomor tln nomor angka angka dan angka angka menyatakan, hakim adalah hakim karier dan hakim hocangka menyatakandan menyatakan,bahwa hakim hoc pada .mengatur bahwa untuk dapat diangkat sebagai hakim hoc, calon harus memenuhi persyaratan (lihat huruf s d huruf k). menegaskan bahwa untuk memilih dan mengusulkan calon hakim hoc pada . mahkamah agung, ketua mahkamah agung membentuk panitia seleksi terdiri dari unsur mahkamah agung dan masyarakat yang mandiri dan transparan. menyatakan, sebelum memangku jabatan, hakim hoc pada mahkamah agung diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh ketua mahkamah agungak keuangan dan administratif. diberikan tanpa membedakan kedudukan hakim. bahwa berdasarkan ketentuan nomor tahun tentang peradilan umum disebutkan bahwa hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman , selain itu nomor tahun juncto nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara juga menyebutkan bahwa, hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman . apabila dicermati kedua undang undang tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa hakim pada peradilan umum dan hakim pada peradilan tata usaha negara adalah pejabat negara, bahwa jabatan hakim adalah pejabat negara tanpa dibedakan asal rekrutmen ataupun cara pengisian jabatan nya, melainkan didasarkan atas fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. tegasnya status kedudukan hakim sebagai pejabat negara tidak ditentukan oleh latar belakangnya apakah berasal dari karir atau hoc melainkan pada fungsinya, yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yangmerupakan salah satu fungsi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara sebagaimana ditentukan dalam undang undang dasar bahwa penegasan hakim dan hakim hoc sebagai pejabat negara dapat dirujuk pada angka nomor,',dalam bab lampir huruf menyebutkan secara tegas bahwa yang dimaksud pejabat negaralainnya dalam undang undang nomor tahun antara lain ketua, wakil ketua, dan anggota mahkamah konstitusi: ketua, wakil ketua, dan anggota komisi yudisial: hakim pengadilan pajak: hakim hoc peradilan tindak pidana korupsi: hakim hoc pengadilan niaga: hakim hoc peradilan hak asasi manusia, hakim hoc pada peradilan perikanan: hakim hoc perselisihan perburuhan: dan hakim mahkamah syariahjuncto nomor tahun juncto nomor tahun juncto nomor tahun juncto: bahwa membatasi makna hakim pada uud sebagaimana berdasarkan pada butir undang undang nomor: tahun tentang aparatur sipil negara adalah bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal yakni prinsip lexcerta, suatu materi dalam peraturan per lnferiori, suatu per undang undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentanganundang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara, adalah bertentangan dengan asas lex certa dan lex superior derogat legi inferior: bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum atas, maka ketentuan huruf nomor tahun tentanguud oleh karena hakim hoc senjatanya adalah pejabat negara, provisi bahwa secara yuridis tidak mengatur secara spesifik tentang ihwal putusan provisi dalam perkara pengujian terhadap uud akan tetapi putusan provisi tersebut justru dikenal dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara, sebagaimana bunyi mk, yaitubahwa dalam praktiknya telah membuat yurisprudensi dikabulkannya permohonan putusan provisi dalam perkara permohonan pengujian nomor tahun tentang tindak pidana korupsi terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun melalui putusan nomor puu vii bahwa sebagaimana ketentuan yang menegaskan putusan mahkamah konstitusi tidak berlaku surut, maka untuk mengantisipasicegah terjadinya pelanggaran terhadap hak hak konstitusional para pemohonmerintahkanmahkamah agung dan bawah mahkamah agung, sampai ada putusan dalam perkara guo, bahwa selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum dan sekaligus mengantisipasi terjadinya upaya hukum berupa keberatan (eksepsi) dari para pihak yang berperkara semua tingkatan peradilan khusus yang susunan majelis hakimnya beranggotakan hakim hocnyatakanrovisi: mengabulkan permohonan provisi para pemohon, memerintahkan kepadalingkungan mahkamah agung maupun peradilan khusus tingkat bawahnya (pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama), sampai ada putusan dalam perkara guo, menetapkan bahwadalam pokok perkara mengabulkan seluruh permohonbahwafrasa kecuali hakim hoc dalam huruf nomor tahun tentang aparatur sipil negara bertentangan dengan uud menyatakan bahwa frasa kecuali hakim hoc dalam ketentuan huruf nomor tahun tentang aparatur sipil negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatidentitas pemohon bukti fotokopi pengangkatan hakim hocnaskah ruu asiradilan umum bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi bukti fotokopi undang undang nomor nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perikanan bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara bukti fotokopi perpres nomor tahun tentang hak keuangan dan fasilitas hakim hoc bukti fotokopi surat kma nomor kma hk. perihal hakim hoc tipikor sebagai pejabat negara atau bukan pejabatpermensesneg nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan penanganan administrasi pejabat negara bukti fotokopi surat sekjen kemendikbud nomor a4 kp perihal pns yang menjadi pejabat negara bukti fotokopi surat kma nomor kma hk. vi1 perihal pajak penghasilan hakim hoc bukti fotokopi surat sekretaris nomor sek ku. tentang teknisjen, direktur pelaksanaan anggara nomor pb perihalektur jenderal depkes nomor pj perihal ps. atas penghasilan pejabat negara selain itu, pemohon juga mengajukan dua saksi yang bernama krisna harahap, mohammad asin dan tiga orangmenerangkan sebagai berikut: saksi para pemohon krisna harahap ada pepatah lama yang mengatakan, menusuk air dulang terpencil muka sendiri. ada juga yang mengatakan, meludah atas kena muka sendiri. artinya sama saja, menceritakan sesuatu yang mempermalukan diri sendiri. kendati demikian, dengan hari berat, pepatah tadi saksi dikesampingkan dan saksi bertekad berdiri sini sebagai saksi sambil mengawini pendapat joshua rosenberg bahwa menemukan keadilan itu jauh lebih sulit daripada mencarinya. ada beberapa alasan mengapa pepatah tadi harus saksi dikesampingkan. setelah menyelesaikan tugas sebagai anggota komisi konstitusi mpr pada tahun saksi langsung mengikuti and proper test menjadim hoc tindak pidana korupsi dan antara peminat, saksi lulus beserta dua calon lainnya untuk mahkamah agung dan kemudian dilantik oleh presiden republik indonesia. artinya, sudah tahun saksi menjadi hakim hoc yang membuktikan bahwa pengertian hoc tidaklah tepat kalau diartikan sebagai sementara. arti yang paling tepat adalah khusus sesuai dengan terjemahan dari bahasa latin yakni dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja atau sesuatu yang diimprovisasi. jadi hakim hoc tindak pidana korupsi, ada hakim hoc penyelesaian hubungan industrial, dan ada hakim hoc perikanan. bahwasanya pengertian hoc adalah khusus sejalan dengan penjelasan umum undang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsalasan keberadaan hakim hoc lebih dipertegas lagi oleh undang undang tahun yang antara lain menyatakan bahwa, dan jasa pemerintah, dengan berat hati saksi ingin mengatakan bahwa mereka yang terus menembus hembusan bahwa makna hoc sini adalah sementara, berasal dari mereka yang tidak memahami makna harfiah kata hoc yang sesungguhnya berasal dari bahasa latin yang sudah saya sebutkan tadi. kemudian mereka yang sengaja mau melintir makna kata itu dalam rangka menggagalkan upaya pemberantasan korupsi yang sedang gencar gencarnya dilakukan menuju terwujudnya good governance. berawal dari pemelintiran makna itu, mereka berusaha meniadakan keberadaan pengadilan dan hakim hoc antara lain dengan cara melancarkan judicial review atau toetsingsrecht mahkamah konstitusi yang membuat smooth transition selama tahun yang pernah diberikan oleh mahkamah konstitusi sehubungan dengan putusan yang menyatakan bahwomisi pemberantasan korupsi dinyatakan bertentangan dengan undang undang dalam hitungan hari nyaris terlampaui. seandainya hal tersebut sampai terjadi, pengadilan dan hakim hoc tipikor tamat riwayat, itu berarti bahwa korupsi negeri ini akan semakin merajalela. gagal meniadakan pengadilan dan hakim hoc, kelompok kontra pemberantasan korupsi melancarkan jurus jurus sistematis dalam bentuk diskriminasi antara hakim biasa dan hakim khusus. kendati undang undang nomor tahun dengan tegas menyatakan hak keuangan dan administratif diberikan tanpa membedakan kedudukan hakim yaitu besaran gaji hakim biasa dan hakim khusus sengaja dibedakan. perbandingannya berkisar antara banding kemudian walaupun penghasilan para hakim hoc merupakan penghasilan tetap yang dibebankan kepada apbn, gaji mereka hingga saat ini tetap dipotong sebesar kepada mereka itu tidak diberikan uang pensiun, bandingkan dengan uang pesangon yang diperoleh seorang buruh. menurut ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, buruh dengan masa kerja tahun atau lebih berhak atas upah selama bulan. sungguh malang para hakim khusus yang memasukkan triliunan rupiah kas negara melalui putusan putusannya dianggap lebih rendah martabatnya atau kapasitasnya dari buruh biasa. walau ada yang telah bertugas selama tahun, mereka tidak diberikan remunerasi demikian pula gaji tiga belas. bahwa diskriminasi antara hakim biasa dan khusus sengaja dipelihara dan tidak ada kehendak untuk menghapusnya sehingga merembet bidang bidang kesehatan, transportasi, keamanan, perumahan, dan sebagainya. ironisnya lagi, kendati mereka hakim pemeriksa, pengadilan, dan pemutus perkara tetapi mereka dianggap tidak pantas untuk dipanggil yang mulia. untuk membedakan mereka dari hakim yang biasa mereka cukup dipanggil dengan predikat yang terhormat saja. bahwa diskriminasi yang sangat menyakitkan itu bertahun tahun harus ditanggung oleh para hakim hoc hingga saat ini. tak terkecuali deretan kursi manakala ada suatu upacara selalu dibedakan antara hakim khusus dan hakim biasa itu.kekuasaan kehakiman dengan tegas menyatakanketua mahkamah agung sendiri dengan surat nomor tanggal maret mempertegas ketentuan undang undang itu dengan menyatakan bahwa hakim hoc adalah pejabat negara. bahwa undang undang nomor tahun tentang asn sebagai penggantdengan sengaja mengecualikan hakim hoc sebagai pejabat negara sehingga menimbulkan permasalahan permasalahan kontraproduktif karena undang undang ini sebenarnya hanya mengatur tata kelola aparatur sipil negara dalam konteks pns lingkungan kekuasaan eksekutif sehingga sangat bertentangan dengan uud yang menyatakan bahwa kekuasan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah agung dan badan peradilan bawahnya juga bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada bawahnya juga bertentangan dengan undang undang nomor tahun yang menentukan bahwa hakim terdiri dari hakim karir dan hakim hoc oleh karena hakim hoc itu dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bertindak untuk dan atas nama negara maka tidak mungkin ada predikat lain yang dapat diberikan kepadanya selain dari pada pejabat negara. bahwa dengan diundangkannya undang undang nomor tahun diskriminasi yang selama ini dialami oleh para hakim hoc menjadi legitimate sehingga sangat bertentangan dengan uud bahwa keadaan yang berlarut larut sungguh dapat melemahkan bahkan mematahkan semangat dan kinerja para hakim hoc juga dapat menghilangkan rasa bangga mereka sebagai penyelamat negara jangan pula dilupakan bahwa keadaan yang berlarut larut ini menimbulkan raagung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim hoc terhadap uud bahwa selanjutnya perkenankanlah kami mengemukakan dalil dalil diajukannya permohonan uji konstitusionalitas (constitutional review judicial review) frasa kecuali hakim hoc yang tercantum dalam huruf undang undang nomor tahun terhadap uud sebagai berikut: pendahuluan amandemen undang undang dasar telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia. banyak aspek perubahan yang telah dirasakan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu aspek yang berubah yakni terhadap kelembagaan negara.pilar konstitusi karena pada hakikatnya kurangketika kebutuhan akan kehidupan bermasyarakat semakin meningkat dan kompleks, maka tidak dapat dipungkiri juga bahwa kebutuhan akan penegakan hukum juga akan semakin tinggi. model pemisahan kekuasaan negara konvensional hanya mengasumsikan adanya tiga cabang kekuasaan. kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. dalam sistem ketatanegaraan ternyata sudah tidak mampu lagi menjawab kompleksitas negara modern. karena itu diperlukan independent regulatory agencies atau lembaga negara yang bersifat hoc yang merupakan state auxiliary organ untuk melengkapi institusi ketatanegaraan modern. maka berdasarkan realitas inilah ada landasan argumentasi tentang dasar lahirnya pemikiran lembaga negara hoc indonesia yaitu: wahyudi djafar, makalah komisi negara antara latar dan keharusan transisional dimuat dalam asasi elsa, edisi september oktobinder bahkan frustasi yang mendalam bagi para hakim hoc. dalam hal memberi keadilan kepada para justiciabelen muncul pertanyaan, kualitas putusan macam apa yang dapat kita harapkan dari hakim hakim yang mengalami nervousbreakdown akibat undang undang nomor tahun itu? bahwa apabila bukan pejabat negara, untuk dan atas nama siapa para hakim hoc memeriksa, mengadili, dan memutus perkara? last but not least, sah atau tidak putusan mereka? mohammad asin bahwa pada waktu penyusunan undang undang tipikor termasuk langkah pembentukan kpk sanalah mulai diadakan adanya istilah hoc, hakim hoc. pembentukan pengadilan tipikor ini adalah pelaksanaan dari kebijakan tap mpr nomor yang mengamanatkan perlunya dibentuk pengadilan tipikor berbarengan dan lahirpada awal undang undang nomor tahun yang prosesnya sangat memakan waktu untuk pembentukan atau pengangkatan personel, siapa yang layak untuk anggota kpk tersebut: bahwa dalam undang undang guo diatur mengenai perlunya pembentukan undang undang tindak pidana korupsi dan terbentuklah, dan mahkamah konstitusi dengan sangat arif sekali dan jeli melihat bahwa ternyata ini bertentangan dengan undang undang dasar pembentukan pengadilan tersebut. maka dibentuklah sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi, sesuai dengan undang undang yang berlaku saat ini yaitu undang undang nomor tahun pada awalnya undang undang guo sudah menetapkan dalam bahwa untuk perkara tipikor ini diadili dengan ada perbandingan perbandingan hakim, hakim karier satu atau dua, dan hakim hoc dan untuk tiga orang anggota majelisnya dan untuk yang lima sertaselalu lebih banyak majelis dari hakim hoc. bahwa ini merupakan pengecualian, langkah extra ordinary crime pada waktu itu, begitu diperlukannya hakim hoc pada waktu itu. sangat dirasakan bahwa memang korupsi sangat luar biasa pada waktu itu, sehingga harus ada hakim yang bisa mengimbangi kebobrokan yang terjadi pada waktu itoc undang undang tidak mengaturnyabahkan dianggap sebagai bagian pengertian sederhana atau pengertian yang umum dikatakan, ini berarti sementara. padahal undang undang tidak mengatur demikian. undang undang mungkin meminta kepada kita untuk menafsirkan, memahami bahwa dalam kamus hukum itu sudah jelas bahwa arti daripada hoc itu adalah untuk itu, untuk tujuan itu. bukan sementara. tidak ada istilah sementara. bahkan dalam kamus bahasa indonesia itu tidak ada istilah itu. bahwatujuan khusus itu yang dimaksudkan hakim sementara, lima tahun, bukan itu yang dimaksud. itu pemahaman dalam kamus hukum yang sudah jelas, yang tidak jelas kalau dari undang undang, tapi menurut saksi itu yang dianggap karena sudah ada dalam kamus hukum tersebut. bahwa sekarang nomor tahun ini adalah suatu pengadilan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari putusan mahkamah konstitusi tersebut yang diangkat dan hakim hoc ini diangkat adalah dilakukan berdasarkan keputusan presiden, keputusan presiden sama halnya dengan pengangkatan pejabat pejabat negara yang lainnya, sama sama diangkat presiden. dalam undang undang tindak pidana korupsi juga diatur mengenai hakim menurut undang undang ini dinyatakanyang terdiri atas tiga hakim yaituhakim karir dan hakim hoc. bahwa fakta lain, hakim hoc adalah juga sudah diterima, sudah diangkat sebagai pengurus sebagai anggota ikatan hakim indonesia dan duduk sebagai pengurus dan sebagai anggota biasa. pengangkatan hakim hoc tingkat kasasi semakin ditingkatkan lagi sekarang ini dengan pengangkatannya sekarang ini depan adalah dilakukan atas usul komisi yudisial, sama halnya dengan hakim agung. hal tersebut diatur dalam undang undang nomor tahun huruf menyatakan mengenai pangkalan tersebut atas usul komisi yudisial: bahwa pengadilan tipikor adalah satu satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, dan mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. ini berkaitan semua dengan dan dansebagai catatan sini pelaksanaan persidangan dalam praktik jumlah hakim tersebut sudah saksi jelaskan selalu diberikan porsi terbesarbanding dengan hakim karir. dalam pelaksanaan pekerjaan, hakim hoc akan menyusun putusan, memeriksa hasil hasil rumusan tersebut, kemudian diserahkan kepada ketua majelis, baru selesai semuanya, semua dikerjakan oleh hakim hocoleh karena jumlah bukan pembaca dan pembaca dan pembaca itulah akan memeriksa, membuat konsep tersebut. selanjutnya, undang undang tindak pidana korupsi juga telah menetapkan sejumlah larangan terhadap hakim hoc, sebagaimana diatur dalam bahwa adanya larangan tidak boleh merangkap pelaksana putusan dan seterusnya dalam selain larangan larangan,hwa hakim hoc tipikor telah memenuhi semua ketentuan atas, telah berbuat habis habisan, dan mempertaruhkan segala risiko menyangkut atas keselamatan diri dan keluarga untuk melaksanakan tugas sebagai hakim tipikor dan sebagai manusia biasa alangkah kecewa dan tradisinya perlakuan terhadap. mereka dengan menafikan kedudukan dan penghargaan serta pembatasan hak hak keuangan dan lainnya, seperti yang berlaku terhadap hakim karir yang dirasakan sebagai pejabat negara yang sama sama duduk dalam majelis untuk memutus perkara. bahwa hakim hoc bukan sebagai pejabat negara. kiranya penting saksi kemukakan dengan pengaturan undang undang asn ini, kemudian diikuti pengaturan lainnya hakim hoc bukan sebagai pejabat negara, telah berakibat fatal berupa turunnya penghasilan tunjangan mereka dan lebih dari itu akan sangat berpengaruh secara psikologis dalam meningkatkan semangat dan kinerja mereka: bahwa hakim mempunyai hak keuangan dan administrasi dalam disebutkan hak keuangan dan administrasi sebagaimana dimaksud pada diberikan tanpa membedakan kedudukan hakim. dengan keluarnya undang undang asn ini telah membawa implikasi penting, khususnya hak keuangan dan administrasi atas, yang sangat merugikan para hakim hoc san lebih dari itu, asn beserta peraturan pelaksanaannya telah terjadi contradiction terminisdengan undang undang karena undang undang menyatakan membela tanpa membedakan kedudukan hakimasn ini langsung mengecualikan mereka itu danberikutnya tunjangan bulan ke dikecualikan, berbarengan dengan keluarnya asn, pemerintah menetapkan peraturan nomor tahun dengan pemberian gaji pensiun, tunjangan bulan ke bagi pns, anggota tni, dan seterusnya secara tegas dinyatakan pejabat yang berhak memperoleh gaji ke adalah presiden dan seterusnya, dan terakhir hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim hoc. catatan sebelum keluarnya asn ini, hakim hoc menerima tunjangan bulan ke terakhir gaji bulan ke tahun masih terima yang lalu. pemotongan pajak penghasilan juga saksi telah kemukakan bahwa ini semuanya sudah sejalan dengan dengan nomor tahun dan ini saksi kemukakan pada kesempatan yang baik ini bahwa berbarengan dengan keluarnya asn ini, sejak bulan mei tunjangan hakim hoc dipotong sebesar oleh bendahara pada lingkungan kerja hakim hoc tersebut. bahwa sebelumnya, sebelumnya gaji hakim hoc itu dibayar secara penuh tanpa pemotongan. menurut maksimal tersebut dirasakan sungguh sangat bertentangan dengan nilai nilai kebersamaan yang telah diatur dalam undang undang dasar yang telah disampaikan oleh para pemohon: bahwa hakim hoc adalah juga hakim yang diangkat secara khusus karena keahlian khusus yang miliki, melalui seleksi yang sangat ketat sesuai peraturan perundang undangan dan diangkat oleh presiden seperti pejabat negara lainnya, perlakuan yang pantas dan adil kepada mereka adalah suatu keniscayaan. hakim hoc seperti juga dengan hakim lainnya merupakan arsitek peradaban yang menegakkan hukum dan keadilan sebagai pilar utama peradaban manusia. integritas lembaga peradilan akan tercermin dalam integritas para hakim. ungkapan hermann mannheimdalam buku criminal justice and social reconstruction, ingin saksi kutip mengakhiri keterangan saksi bahwa its not the formula that decide the issues. saya ulangi, not the formula that decide the issue, but the mean who have apply the formula. manusialah yang akan menentukan baiknya aturan aturanhli para pemohon susi harijanti pertama, kekuasaan kehakiman sebagai jabatan ketatanegaraan. sebutan kekuasaan kehakiman merupakan sebutan yang digunakan dalam undang undang dasar sebagaimana dimuat dalam bab ix. sebutan berbeda dijumpai dalam konstitusi ris tahun pada bab pemerintahan, bagian iii pengadilan, dan undang undang dasar sementara tahun bab iii tugas alat alat perlengkapan negara bagian iii pengadilan. dalam bahasa inggris, kekuasaan kehakiman acap kali diterjemahkan dengan sebutan the judicial yang menjadi salah satu alat kelengkapan organisasi negara (organ state) sebagaimana dijelaskan oleh montesguieu. satu jabatan disebut sebagai jabatan atau badan ketatanegaraan didasarkan pada fungsi yang dilaksanakan oleh badan tersebut. artinya, jabatan tersebut merupakan unsur penyelenggara negara yang bertindak untuk dan atas nama negara. agar fungsi jabatan dapat terlaksana, maka diperlukan orang yang dapat melaksanakan fungsi tersebut yang secara umum dikenal sebagai pejabat atau pemangku jabatan. pejabat dilengkapi dengan sejumlah tugas dan wewenang agar fungsi jabatan dapat terselenggara dengan baik. namun, tugas dan wewenang saja tidak cukup. kepada pejabat juga dilengkapi dengan sejumlah hak dan kewajiban yang akan digunakan untuk mengukur apakah tugas dan wewenang yang dimiliki telah dilaksanakan dengan baik. baik dalam doktrin maupun dalam praktik, kekuasaan kehakiman dipegang dan dijalankan oleh badan peradilan. dengan demikian, badan peradilan dari tingkat tertinggi hinggan atas nama negara. kedua, jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka. alexander hamilton dalam the federalism papers nomor telah mengingatkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan negara yang paling lemah dan oleh karena itu diperlukan perlindungan melalui konstitusi atau undang undang dasar. pengaturan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam konstitusi juga dipandang sangat perlu negara negara yang digolongkan dalam emerging democratic countries atau yang acap kalsebut sebagai negara negara transisi demokrasi. hal ini disebabkan lemahnya tradisi independensi kekuasaan kehakiman. selain itu, negara negara transisi ini pengadilan memainkan peran yang sangat penting dan diakui sebagai salah satu pelaku kunci untuk membangun prinsip the rules law, perlindungan hak asasi manusia, serta reformasi ekonomi. indonesia, undang undang dasarandangan ahli, proteksi yang dilakukan oleh undang undang dasar merupakan proteksi yang minimal. karena ini hanya berisi jaminan kemerdekaan dan tidak memerinci lebih lanjut bentuk bentuk jaminan lainnya. jaminan terhadap masa jabatan hakim sebagaimana dijumpai dalam konstitusi amerika serikat tidak terdapat dalam undang undang dasar tahun jaminan lainnya yang tidak diatur adalah prinsip non transfer ability, gaji, pensiun, dan juga jaminan jaminan kesejahteraan lainnya. selain itu, ketentuan tidak secara tegas mencantumkan ketentuan yang melarang segala bentuk campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman. huruf undang undang nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar sepanjang frasa kecuali hakim hoc.rdapat beberapa hal penting yang diatur dalam ini. pertama, badan badan peradilan merupakan satu satunya pelaksana kekuasaan kehakiman. mahkamah agung dan badan peradilan yang ada bawahnya dalam lingkungan lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. dua, jenis lingkungan badan badan peradilan diatur secara limitation, meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. ketiga, lingkungan badan badan peradilan tersebut mempunyai sifat konstitusional karena diatur dalamasar tahun oleh sebab itu, pembentuk undang undang tidak berwenang menambah ataupun mengurangi suatu lingkungan badan peradilan tertentu. besar kemungkinan pembentukan tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap kemungkinan penghapusan lingkungan peradilan tertentu oleh pembentuk undang undang. pada saat itu misalnya, sebagaimana ahli kutip dalam tulisan profesor bagi manan, muncul tuntutan menghapuskan peradilan agama karena dianggap diskriminatif karena hanya diperuntukkan bagi mereka yang beragama islam. padahal larangan diskriminatif tidak selalu bersifat absolut. karena dalam teori maupun praktik dijumpai adanya diskriminasi positif. diskriminasi ini dapat dibenarkan apabila akan memberikan manfaat, jaminan keadilan, dan kepatutan bagi mereka yang dibedakan. pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa badan peradilan dari tingkat tertinggi hingga tingkatratan nama negara. sebagai konsekuensinya, pejabat atau pemangku jabatan badan badan peradilan merupakan pejabat negara. status sebagai pejabat negara dipandang penting guna terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang terlepas dari intervensi mana pun. sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan tuntutan keadilan, maka didirikan berbagai pengadilan khusus, ada yang bersifat murni, misalnya pengadilan perikanan, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tindak pidana korupsi, dan pengadilan niaga. sedangkan yang bersifat tidak murni, misalnya tribunal tribunal yang ada beberapa negara, antara lain inggris dan australia. indonesia, pengadilan pengadilan khusus merupakan badan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. akibat kebutuhan dan perkembangan, maka pengisian jabatan hakim pada aneka ragam pengadilan khusus tersebut juga mengalami perubahan. meskipun indonesia cenderung mengikuti tradisi hukum eropa kontinental, dimana para hakim umumnya berasal dari hakim karir, namun pengisian jabatan untuk pengadilan pengadilan khusus tidak lagi secara absolut mengikuti tradisi hukum eropa kontinental. dibutuhkan orang orang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu untuk mengjabatan pengadilan khusus tersebut. oleh karena itu, ketentuan undang undang mengatur keberadaan hakim hakim hoc yang memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan hukum dan keadilan samping hakim karir. dengan demikian, para hakim hoc tersebut merupakan penegak hukum yang mempunyai status sebagai pejabat negara karena mereka menjalankan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. yaitu, fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara untuk daratan nama negara karena para hakim hoc merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka konsekuensinya terhadap mereka berlaku pula seluruh jaminan yang sama dengan jaminan yang diberikan kepada hakim karir. hal ini diperkuat dengan argumentasi pemohon yang menyatakan secara filosofis, yuridis dan sosiologis tidak dibedakan, tidak terdapat perbedaan yang nyata dari segi wewenang dan tanggung jawab.. keluarnya ketentuan huruf undang undang nomor tahun yang mengecualikan hakim hoc sebagai pejabat negara menimbulkan akibat berupa munculnya diskriminasi antara hakim karir dan hakim hoc. dipandang dari sudut fungsi, tugas, wewenang serta hak dan kewajiban seharusnya tidak terdapat pembedaan yang terjadi tidak dapat dikategorikan sebagai diskriminasi positif karena tidak memberikan manfaat, jaminan keadilan dan kepatutan bagi mereka yang dibedakan dalam hal ini para hakim hoc. secara filosofis dikatakan menamakan sesuatu yang seharusnya berbeda,sama tidak adilnya dengan membedakan sesuatu yang seharusnya sama. akibat munculnya pembedaan tersebut, maka dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta kebebasan hakim atau independensi kekuasaan kehakiman. simon shetreetmengatakan bahwa the proper administration justice dependent upon the adherence the value judicial independence dan selanjutnya katakan bahwa prinsip ini penting bagi pencapaian hal yaitu tercapainya proses pengadilan yang baik dan terpeliharanya nilai nilfundamental lainnya yang mendasari sistem peradilan yaitu procedural fairness, efisiensi and public confidence the court. secara teori jenis atau macam independensi dapat dikategorikan menjadi bagian. yang pertama,the independence the individual judges, dan yang kedua the collective independence the judiciary body. dikenal dua elemen dalam kategori yang pertama yaitu substantif independen artinya dalam membuat putusan dan melaksanakan tugas tugas lainnya, hakim hanya tunduk pada hukum. yang lainnya secara tersirat independensi kehakiman juga berarti bahwa hakim harus bebas dari encroachmentatau gangguan yang berasal dari lembaga legislatif dan eksekutif. selain itu, hakim juga harus bebas dari tekanan politik dan pengaruh pengaruh lainnya atau unjuk atau influence atau unjuk control termasuk pengaruh pengaruh yang berkaitan dengan keuangan. untuk mencapai hal hal tersebut maka undang undang, tradisi peradilan, serta kebiasaan kebiasaan harus dibentuk untuk meningkatkan personal independence yakni independensi dalam masa jabatan dan kedudukan yang bersifat tetap. dalam konteks indonesia kedudukan yang bersifat tetap ini dapat diartikan sebagai jaminan terhadap status hakim, baik hakim karir maupun hakim hoc sebagai pejabat negara. jenis independensi kedua adalah independensi badan judicial secara keseluruhan yang dapat dilihat dari aspek sampai sejauh mana pengelolaan administrasi pengadilan mampu menegakkan independensi ini. aspek pengelolaan ini meliputi supervisi dan kontrol para pegawai administrasi penyiapan anggaran pengadilan dan lain sebagainya. dalam praktik, hakim secara individu atau badan peradilan secara keseluruhan mendapatkan pengaruh pengaruh yang tidak pantas yang secara umum dikategorikan dalam empat kategori struktural, personal, administrasi dan pengaruh secara langsung. pengaruh struktural adalah pengaruh yang berkaitan dengan kekuasaan lembaga lembaga luar pengadilan yang mempunyai wewenang membentuk dan memodifikasi peradilan. sedangkan pengaruh personal meliputi hal hal yang berkenaan dengan metode pengangkatan, penggajian, pemindahan, pemecatan, metode promosi jabatanyang diderita oleh para hakim hoc akibat ketentuan huruf secara nyata dapat dikategorikan sebagai gangguan atau encroachmen ataupun juga intervensi struktural yang dilakukan oleh pembentuk undang undang yang memiliki wewenang membentuk dan memperbaharui sistem peradilan. secara teori maupun praktik, konstitusi atau undang undang dasar tidak mengatur seluruh materi muatan konstitusi secara detail melainkan hanyalah hal hal yang bersifat umum. ketentuan pengaturan lebih lanjut umunya dilakukan melalui undang undang organik ataupun undang undang yang dibentuk atas inisiatif pembentuk undang undang. dengan demikiandapat terjadi materi muatan sepenuhnya ditentukan oleh pembentuk undang undang. dengan kata lain, wewenang menentukan isi atau materi muatan terletak pada pembentuk undang undang, lebih lebih apabila dianut paham bahwa undang undang adalah perwujudan kedaulatan rakyat. garis batasnya adalah tidak mengatur materi yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan prinsip prinsip hukum umum, serta tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. kondisi seperti atas terjadi pula indonesia. undang undang dasar tidak secara eksplisit mengatur kedudukan dan jenis jenis hakim yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. hanya kedudukan dan cara pengisian hakim agung yang diatur secara tegas dalam undang undang dasar. akibatnya, kedudukan dan jenis jenis hakim luar hakim agung diatur oleh pembentuk undang undang yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dan pertentangan antara satu undang undang dengan undang undang yang lainnya. kedua, pemohon mendalilkan bahwa huruf bertentangan dengan dini mempunyai kaitan dengan terdapat beberapa makna dari ini. yang pertama adalah setiap orang berhak mendapatkan pengakuan yang sama muka hukum dan pengakuan ini berarti setiap orang dipandang sebagai subjek hukum yang sama muka hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. kedua, setiap orang berhak mendapatkan jaminan yang sama hadapcara sosiologis secara sosiologis dasar lahirnya suatu lembaga negara hoc telah menunjukan kinerja yang cukup bagus dalam upaya penegakan hukum. ekspektasi masyarakat masih sangat besar untuk peningkatan kiprah lembaga negara hoc. hal ini menunjukkan bahwa kehadiran lembaga negara hoc mampu menjawab kebutuhan reformasi dan tuntutan zaman serata mengoptimalkan fungsi negara dalam memberikan pelayanan publik. secara konseptual teoritik lembaga negara hoc merujuk pada dua konsep teori: delegation doktrin (teori doktrin pendelegasian wewenang) the new separation power (teori pemisahan kekuasaan baru) secara yuridis konstitusional lembaga negara hoc merujuk pada ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan demikian keberadaan lembaga negara hoc memiliki landasan yang kokoh sehingga pada akhirnya mampu menjawab kompleksitas negara modern yaitu dalam perlindungan dan penegakan hukum. oleh karena itudipilah konstitusi karena pada hakikatnya, tidakselain itu keberadaan lembaga lembaga hukum hoc tersebut ternyata mendapat tempat hati masyarakat sehingga diakui atau tidak semakin memperburuk citra lembaga lembaga konvensional yang lebih dulu lahir. dalam beberapa hal, sepak terjang lembaga lembaga hoc tersebut bersentuhan dengan tugas dan kewenangan lembaga lembaga konvensional sehingga melahirkan persepsi yang baik pada masyarakat. selain itu urgensi lembaga yang bersifat hoc menurut sri sumantri lembaga negara dan state auxiliary bodies dalam sistem ketatanegaraan menurut uud nri dalam departemen hukum ta. jaminan yang sama mencakup hal hal seperti jaminan hidup, jaminan keselamatan dan lain sebagainya. ketiga, setiap orang berhak mendapat perlindungan yang sama muka hukum. perlindungan hukum meliputi antara lain perlindungan dari kekerasan, perlindungan dari diskriminasi dan lain sebagainya. keempat, setiap orang berhak atas kepastian yang adil hadapan hukum. serta yang kelima, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama muka hukum. apabila akan diperlakukan hal hal yang membedakan perlakuan, maka perlakuan pembedaan itu harus didasarkan pada hal hal yang objektif yang akan memberikan manfaat keadilan dan kepatutan bagi mereka yang menerima perlakuan berbeda tersebut. selanjutny. terdapat dua kelompok hak asasi yang diatur dalam ini. yang pertama adalah hak atas perlindungan, yang meliputi perlindungan pribadi, perlindungan keluarga, perlindungan kehormatan, dan lain sebagainya yang secara umum dikenal sebagai hak hak pribadi (privacy rights) dan yang kedua, hak atas rasa aman, hak untuk mendapatpandangan ahli, juga merupakan kerugian konstitusional yang diderita oleh para pemohon karena akibat dari dikembalikannya status sebagai pejabat negara, maka berakibat pada menurunnya jaminan jaminan yang diterima sebelumnya.zainal arifin mochtar pada dasarmbatasi term pejabat negara dengan tidak memasukkan hakim hoc. dalam undang undang nomor tahun tentang asn, setidaknya itu dirasakan oleh para hakim hoc, sebab huruf berbunymaksud dalam yaitu ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada mahkamah agung, serta ketua wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim hoc. secara formil mengeluarkan hakim hoc dari pejabat negara. dalam kapasitas sebagai ahli, dalam hal ini ahli ingin menyampaikan bahwa ketentuan huruf tersebut memang tampak aneh mengingat karena adanya mengenai perkecualian. keanehan dari ini adalah jika dihubungkan dengan sistematis dengan yang mengatakan, pegawai asn bisa menjadi pejabat negara. kalau dan dibaca secara bersamaan, maka terjadi makna ganda. pertama, dapat ditafsirkan bahwa merupakan penegak bahwa hakim hoc bukanlah pejabat negara, tetapi juga bisa terjadi yang kedua bahwa dan dapat dimaknai bahwa pegawai aparat sipil negara bisa menjadi pejabat negara apa pun kecuali menjadi hakim hoc karena begitulah bunyi dan bahwa karenanya yang akanahli bahas sini adalah dua hal tersebut. pertama adalah ahli akan membahas soal betapa pentingnya dan betapa tidak mungkinnya hakim hoc tidak dianggap sebagai hamdan yang kedua adalah bagaimana bisa menyelesaikan dualisme makna antara hakim hoc yang tidak masuk menjadi pejabat negara ataukah pegawai asn yang dikeluarkan dari kemungkinan menjadi hakim hoc? karenaahli memaknai dan seperti itu. dalam keterangan yang pertama soal hakim tidak mungkinnya mengeluarkan hakim hoc dari pejabat negara ahli berdasar pada peraturan perundang undangan selama ini. secara historis, undang undang nomor tahun memang tidak memuat secara detail soal hakim hoc ini. lebih lanjut undang undang nomor tahun memang sama sekali tidak mengatur secara detail mengenai hal tersebut. lalu diikuti undang undang nomor tahun diikuti dengan undang undang nomor tahun tentang protokol, yang mana situ juga tidak diatur dengan detail. yang pada intinya jika dianalisis, hakim pada era tersebut tidak merupakan pejabat negara. tapi hal yang aneh dari undang undang nomor tahun sebenarnya adalah dia mau mencantumkan apa yang disebut dengan pejabat pemerintahan, pejabat pemerintahdi, ada dua term, ada pejabat negara, ada pejabat pemerintah. pejabat negara adalah pejabat negara sedangkan pejabat pemerintah adalah pejabat pengertiannya dalam undang undang nomor tahun itu adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan. makna kata pemerintahan sini sendiri bermakna ganda. seperti kita ketahui secara teori, pemerintahan itu bisa bermakna sempit, berarti adalah eksekutif, sedangkan juga bisa bermakna luas sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif. bahwa undang undang nomor tahun pun walaupun melahirkan sebuah paradigma baru soal pejabat pemerintah juga tidak clear bicara soal destinasi antara pejabat negara dan pejabat pemerintahan. pada tahun indonesia kemudianrupakan bagian dari keberhasilan gelombang reformasi demi menciptakan negara yang bersih dari korupsi. pada undang undang ini, penyelenggara negara yang dimaksud dalam undang undang iniperaturan perundang undangan. jika ditafsirkan dari ini tentu saja adalah semua yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kaitan dengan organnya merupakan pejabat negara selain pejabat lain yang fungsi dan tugasnya ditentukan sebagai bagian dari penyelenggara negara yang dimaksud dalam undang undang ini. dalam bab tentang penyelenggaraan negara, undang undang nomor tahun memerinci siapa saja yang disebut sebagai penyelenggara negara, meliputi beberapa posisi. tetapi pada aturan ini memasukkan dengan jelas hakim sebagai penyelenggara negara. bahwa dalam penalaran, undang undang nomor tahun ini dapat dikatakan lebih bersifat memperluas terhadap rincian kelompok pejabat negara dengan frasa menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatifdan pejabat landas ditambahkan dengan ketentuan beserta penjelasannya, makakomodasi kelompok jabatan yang pejabatnya disebut sebagai pejabat negara. bahwa khusus mengenai jabatan hakim sebagaimana yang disebut dalam angka undang undang nomor tahun eksistensi perluasan makna terlihat ekstensi perluasan makna terlihat sangat nyata. bukti formil ekstensifikasi ini adalah kalimat dalam penjelasan bahwa yang dimaksud dengan hakim dalam ketentuan ini meliputi hakim semua tingkatan peradilan. pendek kata, hakim dalam undang undang ini tidak dibedakan keberadaannya, baik tingkat tingkat banding, serta tingkat kasasi, hakim pada pengadilan negeri, hakim pada pengadilan tinggi, sampai hakim agung pada mahkamah agung semuanya adalah pejabat negara. masih dalam tahun negara menerbitkan undang undang nomor tahun undang undang ini mulai dengan tegas menyebutkan secara substantif mengenai siapa saja yang disebut sebagai pejabat negara. pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tinggi atau lembaga negara sebagaimana dimaksud undang undang dasar dan pejabat negara yang ditentukan oleh undang undang. artikel dalam angka undang undang nomor tahun kemudian diterangkan lebih lanjut dalam bab tentang jenis, kedudukan, kewajiban, hak pegawai negeri bagian keempat perihal pegawai negeri yang menjadi pejabat negara. menuliskan bahwa pejabat negara terdiri atas satu presiden, wakil presiden, dan seterusnya, khususnya pada poin yang mengatakanundang undang nomor ini dengan jelas mengambil kata hakim pada semua badan peradilan sebagai pejabat negara. penjelasannya bahkan lebih rigid lagi mengatur bahwa yang dimaksud, dan peradilan agama. hal ini juga berarti hakim yang masuk pada peradilan pidana dan perdata, serta peradilan khusus yang pada saat sekarang ditempatkan bawah peradilan umum, misalnya peradilan anak, niaga, pajak,as tahun setelah undang undang nomor tahun negara menerbitkan undang undang nomor tahun tentang keprotokolan, selanjutnya disebut dengan undang undang nomor tahun undang undang ini sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku tentang undang undang keprotokolan yang lama. pejabat negara dalam undang undang ini adalah pimpinan, anggota lembaga negara sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang dasar pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang undang. ketentuan demikian menyiratkan bahwa seseorang pejabat negara disebut sebagai pejabat negara, maka harus masuk dalam kelompok jabatan yang bersifat alternatif, yaitu adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana yang dimaksud undang undang dasar atau ditentukan secara tegas dalam undang undang sebagai pejabat negara. sayangnya, sama dengan undang undang tahun undang undang keprotokolan lama, hakim pada semua tingkat peradilan tidak dimasukkan dalam kelompok pejabat negara dalam sini. setelah memaparkan temuan definisi negara dalam sejarah undang undang tersebut, mengatur lebih spesifik tentang hakim dalam berkaitan nomenklatur pejabat negara. pada undang undang nomor tahun bab iii tertulis pelaku kekuasaan kehakiman bagian kesatu ditulishakim adalah hakim pada mahkamah agung hingga dan seterusnya. bahwa lebih jelas dapat dipaparkan, hakim pengadilan bawah mahkamah agung merupakan pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan bawah mahkamah agung. bahwa hakim yang berada bawah mahkamah agung berdasarkan undang undang nomor tahun masuk dalam kelompok pejabat negara. termasuk juga hakim yang berada dalam pengadilan khusus, sebuah pengadilan yang mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkup badan peradilan bawah mahkamah agung. bahwa dengan enam peraturan perundang undangan setingkat undang undang yang kuasanya mengatur mengenai pejabat negara, sertgunakan metoda interpretasi sistematis dapat diperoleh satu hipotesis bahwa kelompok jabatan yang pejabatnya disebut pejabat negara diatur setidak tidaknya sejak undang undang nomor tahun diberlakukan, meski tidak memasukkan siapa saja dalam nya. lalu undang undang nomor tahun menyebut frasa pejabat negara menyangkut kelompok jabatan yang diisi pejabat negara. unsur hakim sebagai pejabat negara mulai diperkenalkan. undang undang nomor tahun yang mengubah undang undang nomor tahun kemudian dengan berani menyebutkan jabatan dan siapa saja yang dianggap sebagai pejabat negara dalam nya, bukan lagi hanya sekedar dalam bagian penjelasan. selain itu, undang undang nomor tahun juga menentukan hakim semua peradilan sebagai pejabat negara. ketentuan demikian seharusnya diikuti oleh undang undang tahun tentang aturan hukum yang sebagian mengatur tentang hakim dalam menganalisis hakim sebagai pejabat negara. secara.historis harus diingat, hakim hoc lahir karena tujuan tertentu. dua antara tujuan tertentu yang harus diingat tersebut adalah satu, menyembunyikan atau mengurangi kecurigaan atas hakim biasa yang punya dianggap problem terhadap integritas. yang kedua, hakim hoc lahir karena dianggap sebagai orang yang ahli, sehingga menguatkan pengadilan tipikor yang selama ini dipegang oleh hakim hakim biasa, yang sekali lagi diragukan integritasnya tersebut. hal kedua yang ahli jelaskan sini adalah kaitan yang namanya lembaga negara dengan pejabatnya yang harus disebut sebagai pejabat negara. kembali pertanyaan apakah seharusnya hakim hoc menjadi pejabat negara? menurut paham kedaulatan rakyat demokrasi maupun paham negara berdasarkan hukum, kekuasaan yudisial yang merdeka merupakan unsur mutlak untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan. kemerdekaan ini tidak hanya ada dalam untuk lembaga kekuasaan kehakiman, melainkan juga untuk hakim sebagai persona pelaksana kekuasaan kehakiman. kemerdekaan hakim dijamin bahkan dalam bentuk vertikal dalam bentuk jenjang struktural. hakim yang berposisi sebagai ketua pengadilan tidak boleh mengintervensi hakim yang bukan ketua pengadilan dalam satu pengadilan yang sama ketika sedang memerikuah perkara. hal ini sangat berbeda misalnya dengan jaksa dalam sebuah kejaksaan negeri. jaksa penuntut umum yang menangani perkara sebelum membuat rencana penuntutan harus berkoordinasi atas atau kepala kejaksaan dalam sebuah kejaksaan negeri. dalam peraturan perundangan, setingkat undang undang lainnya. misalnya undang undang nomor tahun tentang pengadilan tipikor. hakim hoc tampaknya memenuhi kondisi yang disebut sebagai pejabat negara. ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat dianggap sebagai hakim hoc. contohnya, memerintahkan bakal calon hakim hoc harus berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain, dan berpengalaman bidang hukum sekurang kurangnya tahun untuk pengadilan tingkat satu dan tingkat banding dan tahun untuk tingkat kasasi. hakim hoc pengadilan tindak pidana korupsi juga dilarang merangkap jabatan sebagai putusan pengadilan wali pengampu, pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara dan lain lain. bahkan hakim hoc yang memegang jabatan struktural juga harus melepaskan jabatan. artinya syarat untuk menjadi hakim hoc dengan hakim biasa persis sama dan tidak dibedakan kecuali hal hal lainnya yang bukan merupakan suatu hal yang substantif dalam kaitan dengan pekerjaan sebagai hakim. bahwa dari segi formil pengaturan perundang undangan setingkat undang undang yang ditulis dalam naskah keterangan ini. telah jelas bahwa tidak banyak yang dapat elaborasi untuk mengatakan hakim hoc bukanlah pejabat negara. tetapi sebaliknya, dari keterangan ini dapat dikatakan bahwa hakim hoc seharusnya dapat digolongkan sebagai pejabat negara. dengan pendekatan sistematis, terangan menunjukkan bahwa hakim hoc adalah pejabat negara. dari keseluruhan keterangan yang atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembahasan mengenai posisi hakim hoc sebagai pejabat negara. pertama, undang undang secara sistematis mengelompokkan hakim sebagai pejabat negara. undang undang yang khusus berbicara tentang kekuasaan kehakiman mengatur hakim hoc sebagai bagian dari hakim dan oleh karena itu juga merupakan pejabat negara. kedua, syarat atau ketentuan khusus untuk dianggap sebagai pejabat negara juga melekat pada hakim hoc, yang juga diatur dalam undang undang. misalnya, hakim tidak boleh rangkadan dibutuhkan keahlian tertentu dalam kurun waktu yang cukup lama. karenanya dengan demikian, ketentuan huruf yang mengecualikan ini dapat dinilai bertentangan dengan undang undang dasar yang kedua yang harus ahli jelaskan, adalah pemaknaan bahwa ada larangan soal pegawai asn tidak dapat menjadi hakim hoc. pemaknaan ini sesungguhnya bukan juga hal yang mustahil. mengingat sabun nuzul undang undang asn adalah mengatur jabatan tingkat pemerintah, bukan pemerintahan negara. ahli memaknai undang undang asn adalah dalam kapasitas mengatur pemerintah dalam arti sempit dan bukan pemerintah dalam arti luas, yakni termasuk hakim hoc. dalam hal itu, maka hal yang diatur dalam undang undang ini sesungguhnya hanya ditujukan kepada pegawai negeri sipil negara. sehingga batasan yang tercipta memang hanya untuk pegawai aparat negeri sipil. sehingga sangat logis jika menghubungkan dan adalah aturan bagi aparat sipil negara untuk menjadi pejabat negara kecuali hakim hoc. akan tetapi kehadiran memang bisa menghadirkan kekeliruan tentang makna kata term pejabat negara. makanya sesungguhnya sebaiknya menegaskan bahwa penafsiran antara tidak bisa dilepaskan dengan yang mengatakan bahwa aparatur sipil negara dapat menjadi pejabat negara. lalu pengertian soal pejabat negara yang dapat ditempuh oleh para aparat sipil negara adalah jabatan negara yang sebagaimana dicantumkan dalam jika ini yang dimaknai oleh mk, maka penting kiranya bagi untuk menegaskan bahwa kehadiran tidaklah untuk menegaskan hak seorang hakim hoc untuk digolongkan sebagai pejabat negara. tetapi merupakan penegasan bagi aparat negeri sipil untuk menjadi hakim hoc. ataukah hakim dapat menyelesaikan model penafsiran ganda ini dengan menafsirkan melakukan penafsiran konstitusional yang diperlukan. agar para hakim hoc tidaklah terbebani oleh makna ganda, sehingga merugikan hak konstitusional seperti yang sudah disampaikan oleh para saksi tadidodo ekatjahjana setelah ahli pelajari dengan seksama ketentuan huruf atas, memang frasa kecuali hakim hoc dalam rumusan undang undang huruf undang undang asn itu menurut pendapat ahli menjadi sumber masalah hukum yang utama yang telah menimbulkan konflik atau pertentangan antara norma hukum, baik secara vertikal atas dengan undang undang dasar dan konflik atau pertentangan secara horizontal dengan beberapa undang undang yang sederajat atau setingkat. huruf tidak saja telah melanggar prinsip kepastian hukum, akan tetapi juga telah merampas keadilan para hakim hoc yang dilindungi oleh konstitusi, bahwa dari perspektif ilmu hukum dan perundang undangan serta asas asas hukum umum yang berlaku, rasanya tidak tepat jika huruf undang undang asn itu mengeluarkan status hakim hoc yang semula pejabat negara menjadi bukan pejabat negara. mengapa? pertama, konstitusi telah mendelegasikan pengaturan lebih lanjutdua, susunan kedudukan keanggotaan dan hukum acara mahkamah agung serta badan peradilan bawahnya juga diatur dengan undang undang. apabila dicermati, maka sesungguhnya undang undang yang dimaksud oleh kedua ketentuan dalam undang undang dasar tentulah undang undang yang lingkup maupun materinya berkaitan dengan institusi dan fungsi kehakiman seperti undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, undang undang tentang mahkamah agung, undang undang tentang pengadilan tindak pidana korupsi, dan lain lain yang terkait dengan institusi dan fungsi kekuasaan kehakiman. apakah undang undang asn itu boleh mengatur kaidah atau norma yang lingkup dan materinya berkaitan dengan institusi dan fungsi kekuasaan kehakiman? jawabannya jelas tidak. mengapa? pertama karena konstitusi dan undang undang dasar sama sekali tidak pernah memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut tentang institusi dan fungsi kekuasaan kehakiman itu untuk diatur dalam undang undang aparatur sipil negara. dengan demikian, pengaturan huruf undang undang asn yang mengeluarkan status hakim hoc sebagan pejabat negara pada dasarnya merupakan ketentuan yang inkonstitusional. undang undang asn tidak disusun berdasarkan asas materi muatan yang tepat sebagaimana itu diperintahkan oleh undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. yang kedua, philips hadron salah satu pakar hukum administrasi mengemukakan, hakim adalah pejabat publik yudisial dari kekuasaan kehakiman dan karena itu jabatan hakim bukan jabatan bidang eksekutif. maka bertitik tolak dari pendapat ini, semestinya undang undang asn hanya mengatur lingkup pejabat publik eksekutif saja, bukan lingkup pejabat publik yudisial dari kekuasaan kehakiman. pengaturan huruf undang undang asn yang mengeluarkan status hakim hoc bukan lagi sebagai pejabat negara dengan demikian sudah menyimpang dari lingkup materi (material spare) atau lingkup persoalan yang seharusnya diperhatikan pada saat pembentukan normalnya. adalah lohan yang mengemukakan bahwa pembentukan peraturan perundang undangan yang baik itu harus memperhatikan salah satu diantaranya adalah lingkungan kuasa persoalan. ini disebabkan karena suatu materi atau persoalan tertentu yang diatur dalam suatu peraturan perundang undangan mengidentifikasi masalah atau persoalan itu. oleh sebab itu, agar peraturan perundang undangan yang hendak dibuat itu nantinya menjadi peraturan perundang undangan yang baik, maka lingkup materi atau lingkup persoalan yang akan diatur harus diperhatikan. jangan sampai terjadi lingkup materi atau lingkup persoalan yang sudah diatur oleh peraturan perundang undangan lainnya, kemudian diambil alih untuk diatur lagi, sehingga dalam pelaksanaannya peraturan peraturan tersebut saling berbenturan, over mapping atau kontradiksi satu sama lain. hal lain yang ingin ahli sampaikan terkait dengan pendapat philips hadron yang menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat publik yudisial dari kekuasaan kehakiman, maka dalam pandangan ahli pendapat ahli hukum administrasi itu sangat tepat terutama mengenai status hakim sebagai pejabat publik atau pejabat negara. mengapa? oleh karena memang jabatan hakim adalah jabatan yang harus berada dalam lingkup negara, berada dalam sektor negara atau lingkup publik. negarauniversitas airlangga, dinamika perkembangan hukum tata negara dan hukum lingkungan, airlangga university press, surabaya, hlm. .), secara nasional state auxiliary bodies mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam mewujudkan tujuan nasional. hal ini juga diakui oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu iv tentang judicial review terhadap undang undang nomor tahun tentang komisi yudisial, bahwa diatur atau tidaknya suatu lembaga negara dalam undang undang dasar, tidak dapatdengan demikian kondisi yang demikian menurut sri sumantri bahwa untuk mengetahui perkembangan auxiliary body perlu diketahui terlebih dahulu tujuan didirikannya suatu negara. setelah itu baru ditetapkan berbagai lembaga dalam undang undang dasarnya. selanjutnya sri sumantri mengatakan, bahwa dalam negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial seperti indonesia, presidenlah yang pertama mengetahui, lembaga macam apa yang diperlukan. untuk menangani masalah masalah tertentu dalam mewujudkan tujuan nasional (negara). seperti digambarkan oleh sri sumantri sebagai berikut keberadaan state auxiliary bodies( sri sumantri, lembaga negara utama: mpr state tujuan tujuan dpr negara asli ary gara yang yang ingin dpd bodies ditetapkan dicapai pres berdasarkan bagan diatas dapat diketahui, bahwa kedudukan dan peranan lembaga negara utama dan lembaga lembaga negara yang melayani adalah permanent institutions, sedangkan lembaga lembaga yang. melayani (statengkin menyerahkan kekuasaannya bidang yudikatif ini kepada individu atau orang yang tidak berstatus sebagai pejabat negara atau pejabat publik. negara juga tidak mungkin memberikan kekuasaannya bidang kehakiman itu kepada lembaga partikelir atau swasta yang berada luar sektor publik atau sektor negara. jadi oleh karena itu, hakim itu adalah jabatan negara, jabatan publik, maka condition sine gua non, hakim harus dijabat oleh orang orang yang berstatus sebagai pejabat negara atau pejabat publik. maka dalam pengertian yang demikian, seorang hakim akan kehilangan kekuasaan atau kewenangannya bidang yudikatif apabila statusnya sebagai pejabat negara atau pejabat publik dicabut oleh undang undang dan seorang hakim yang tidak lagi berstatus sebagai pejabat negara oleh karena dicabut oleh undang undang misalnya, maka tidak lagi memiliki kekuasaan atau kewenangan. dia tidak lagi memilikibevoegdheid untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yudikatif tersebut dan jika ternyata masih menjalankan wewenang itu, maka dapat dipastikan wewenang yang dijalankannya tidak sah onbevoegdheid,sebab bukan lagi pejabat yang berwenanguntuk menjalankan kekuasaan kehakiman setelah statusnya sebagai pejabat negara dicabut oleh undang undang. yang kedusungguhnya melanggar ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan sekaligus telah merampas hak hak konstitusional para hakim hoc yang dilindungi oleh ketentuan tersebut. dengan dikeluarkannya status hakim hoc sebagai pejabat negara oleh huruf undang undang asn itu, maka jika ini diikuti berarti sudah tidak ada lagi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dari negara terhadap para hakim hoc. yang ketigbenarnya telah bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, yang baik secara yuridis maupun secara sosiologis telah mengakui keberadaanagai pejabat negara, seperti halnya hakim karir lingkungan mahkamah agung dan badan badan peradilan bawahnya. bahwa undang undang nomor tahun itu menyatademikian juga undang undang nomor tahudalam ketentuan dan tersebut apabila dicermati dalam angka undang undang nomor tahun disebutkan dalam ketentuan tersebut bahwa hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan,pada lingkungan peradilan tersebut. lebih lanjut angka undang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi juga menyebutkan bahwa yang dimaksud hakim dalam undang undang ini adalah hakim karir dan hakim hoc. tidak ada satu pun ketentuan atau satu pun baik dalam undang undang tentang kekuasaan kehakiman maupun undang undang tentang pengadilan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa hakim hoc bukan pejabat negara. kedua undang undang itu mengakui bahwa hakim, baik itu hakim karir maupun hakim hoc merupakan pejabat negara. justru pengakuan dan perlakuan yang sama atau pengakuan yang equal terhadap status atau kedudukan hakim hakim itu, dengan terang dan jelas diberikan oleh undang undang tentang pengadilan tindak pidana korupsi melalui ketentuan yang menyatakan, hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud diberikan tanpa membedakan kedudukan hakim, apakah itu hakim karir atau hakim hoc. mengenai status hakim hoc sebagai pejabat negara ini juga dapat kita temukan dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kkitu menyatakan bahwa penyelenggaraan negara meliputi salah satu antaranya angka adalah hakim, dalam angka undang undang nomor tahun disebutkan bahwa penyelenggaraan negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. berdasarkan ketentuan angka undang undang nomor tahun itu, kiranya dapat dikemukakan bahwa hakim termasuk hakim hoc itu pada dasarnya pejabat negarlalui nya juga mengatur bahwa pejabat negaranya itu juga terdiri atas salah satu antaranya disebutkan dalam hurufperadilan. jadi undang undang nomor tahun melalui nya itu sebenarnya telah menetapkan secara yuridis formal bahwa hakim pada semua badan peradilan adalah pejabat negara, walaupun undang undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dinyatakannya undang undang asn. huruf undang undang asn, tidak saja secara materil telah bertentangan dengan undang undang dasar dan bertentangan secara horizontal dengan berbagai undang undang seperti undang undang tahun tentang kekuasaan kehakimakan tetapi jika materi muatannya tidak dibuat berdasarkan asas asas pembentukan peraturan perundang undangan yang diperintahkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan seperti prinsip keadilan, ketertiban, kepastian hukum, serta keserasian, dan keselarasan termasuk asas manfaat. jeremy bentham mengemukakan persyaratan terpenting untuk dapat dikatakan sebagai hukum yang baik adalah hukum itu harus didasarkan pada prinsinfaat. selain itu, harus diketahui semua orang konsisten, pelaksanaannya jelas, sederhana, dan ditegakkan secara tegas. huruf undang undang asn sama sekali tidak dibentuk berdasar prinsip keadilan karena ketentuan tersebut telah merampas secara sepihak dan sewenang wenang status hakim hoc sebagai pejabat negara. padahal status hakim sebagai hakim hoc, sebagai pejabat negara itu sebenarnya telah diatur dalam angka juncto undang undang tentang kekuasaan kehakiman diatur pula dalam angka juncto undang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan angka junchuruf undang undang asn ternyata juga tidak dibentuk. berdasarkan asas keserasian dan keselarasan. ini dapat dicermati dari fakta bahwa pembentuk huruf undang undang asn ini semestinya harus konsisten bahwa hanya mengatur tentang aparatur sipil negara dalam lingkup jabatan eksekutif, bukan lingkup jabatan yudisial. harus diinvasi bahwa undang undang asn itu bukanlah lex specialis dari undang undang kekuasaan kehakiman atau undang undang yang terkait dengan institusi dan fungsi kekuasaan kehakiman. oleh karena itu, ketentuan huruf undang undang asn tersebut jelas bertentangan, baik dengan undang undang dasar maupun dengan undang undang yang berkaitan dengan institusi dan fungsi kekuasaan kehakiman, sebagaimana ahli sebutkan atas. pembentuk huruf undang undang asn juga tidak berusaha untuk menyerahkan dan menyelaraskan norma norma hukum yang akan dibentuknya itu dengan peraturan perundang undangan lainnya yang lebih tinggi atau yang sederajat, setingkat. dari segi substansi, pembentuk undang undang asn itu juga tidak memahami dengan baik bahwa hakim hoc itu adalah pejabat negara, seperti halnya hakim karir. masa jabatan hakim hoc yang sementara tidak dapat serta merta diartikan bahwa hakim hoc itu bukan pejabat negara. sebab jika hakim termasuk hakim hoc kehilangan statusnya sebagai pejabat negara, maka tidak liliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya atas nama negara. dalam black law dictionary dijelaskan pejabat publik (public officer) adalah person elected appointed carry out some person government sovereign powers. berdasarkan definisi tersebut, apabila seorang hakim hoc tidak dianggap sebagai pejabat negara (public officer), sebagaimana hal tersebut diatur dalam huruf undang undang asn, maka seorang hakim hoc dapat dipastikan tidak akan dapat melaksanakan kekuasaan negara ialah kekuasaan bidang yudikatif, tidak dapat memeriksa, memutus, mengadili, dan memutuskan perkara. hakim tidak akan dapat bertindak karena tidak memiliki government sovereign powers yang sah yang khusus lapangan yudisial atau kekuasaan kehakiman bertindak atas nama negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. harus diinvasi pula implikasi hukumnya bahwa apabila hakim hoc diatur bukan sebagai pejabat negara. oleh undang undang, maka bukanlah pejabat yang berwenang befocheit amsdragher, untuk melaksanakan government sovereign powers, atas nama negara, behalf the state. ini artinya terhadap putusan putusan yang dibuat setelah status pejabat negara itu dicabut oleh undang undang asn, orang dapat saja mempersoalkan segi keabsahannya, baik segi persidangan maupun putusan putusan yang telah ditetapkannya. apa pun harus diakui bahwa pembentukan huruf undang undang asn ini ternyata mengancam prinsip prinsip negara hukum telah mengacaukan sistem regulasi dan implementasi kekuasaan kehakiman indonesia, terutama berkenaan dengan keberadaan dan fungsi atau wewenang hakim hoc yang dalam statusnya bukan lagi sebagai pejabat negara. bahwa kekacauan tertib hukum itu timbul oleh karena antara huruf undang undang asn dengan beberapa dalam undang undang yang telah ahli sebutkan tadi saling bertentangan, tidak sinkron, dan kontradiksi satu sama lain. harus diakui pembentuk huruf undang undang asn telah mengabaikan asas atau prinsip. mutual supportiveness atau principal syuting mutual, yaitu suatu asas yang menekankan bahwa oleh karena pembentuk dan penerapan hukum ituiri sendiri, maka keberadaan hukum hukum lainnya yang segera harus dipertimbangkan kesesuaiannya. dalam konteks ini juga ahli ingin mengatakan huruf undang undang asn itu tidak dibentuk berdasarkan prinsip ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana hal tersebut diperintahkan oleh undang undang nomor tahun beberapa atau ketentuan dalam undang undang yang bertentangan atau tidak sinkron dan kontradiksi dengan huruf undang undang asn itu adalah angka juncto undang undang kekuasaan kehakiman. yang kedua, angka juncto undang undang pengadilan tindak pidana korupsi dan yang ketiga, angka juncto undang undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. ahli berpandangan bahwa atau ketentuan ketentuan yang saling bertentangan itu tidak saja menimbulkan kekacauan dalam tertib hukum yang ada atau tidak adanya keserasian dan keselarasan pengaturan tentang status hakim hoc sebagai pejabat negara, akan tetapi juga menimbulkan ketidakpastian seperti apakah hakim hoc karena statusnya menurut huruf undang undang asn bukan lagi sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan persidangan, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atas nama negara. kedua, apakah putusan yang ditandatangani oleh hakim hoc karena statusnya menurut huruf undang undang asn bukan lagi sebagai pejabat negara dapat dipersoalkan oleh terdakwa atau para pihak yang terkait dengan perkara perkara yang telah diputuskan. ketiga, bagaimana misalnya bila suatu ketika banyak narapidana dalam kasus korupsi yang meminta untuk dilakukan peninjauan kembali) dengan bukti baru (nujum) bahwa putusan pengadilan tidak sah karena turut ditandatangani oleh hakim hoc yang bukan lagi sebagai pejabat negara. situasi yang tidak pasti itu pada gilirannya akan memberikan pengaruh dan tekanan psikis yang tidak baik kepada para hakim hoc dalam menjalankan fungsinya. para hakim akan menjadi sangat cemas, bimbang, dan khawatir apabila dalam bekerja dalam status yang demikian itu.arenanya dalam pandangan hukum ahli, serta bertumpu pada asas manfaat samping asas keadilan, asas kepastian dan asas asas hukum lainnya, maka huruf undang undang asn tersebut. yang pertama, tentang kedudukan atau status hakim hoc setelah undang undang nomor tahun khususnya huruf mengeluarkan status hakim hoc sebagai bukan sebagai pejabat negara, ahli kira sudah ahli sampaikan sebagaimana pada keterangan ahli tadi. hakim itu adalah pejabat publik, hakim itu adalah jabatan publik. oleh karena hakim adalah jabatan publik, maka jabatan hakim itu harus diisi oleh pejabat publik atau pejabat negara. tidak mungkin orang atau pihak yang berada luar sektor negara atau sektor publik itu akan menduduki jabatan hakim. ahli berpandangan bahwa ketentuan huruf undang undang asn itu jika dianggap sebagai kaidah atau norma hukum yang sah, maka itu sama halnya kita mendelegitimasi dan merobohkan sendi sendi kekuasaan kehakiman. pertama karena kita membiarkan intervensi pihak pemerintah eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif dan karena kedua, kita menerima sekaligus menyetujui bahwa jabatan hakim hoc dapat dipegang oleh orang orang yang sama sekali tidak memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan negara bidang yudikatif. pertanyaan yang kedua tentang bagaimana aspek keabsahan atau legalitas sidang dan putusan yang dilakukan dan ditandatangani oleh hakim hoc setelah undang undang asn itu diberlakukan. maka, jawaban ahli, sidang dan putusan yang dilakukan serta ditandatangani oleh para hakim hoc itu keabsahan atau loyalitasnya dapat dipersoalkan secara hukum oleh pihak pihak yang terkait dengan persidangan dan putusan itu. oleh karena itu, dalam pandangan ahli, huruf undang undang asn itu harus dinyatakan sebagai kaidah atau norma hukum yang tidak sah karena tidak saja bertentangan dengan ketentuan dan prinsip prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur oleh undang undang dasar akan tetapi juga dapat merobohkan sendi sendi dan prinsip prinsip negara hukum dan mendeligitimasi kekuasaan kehakiman sebagai pelaksanaan kekuasaan negara bidang yudikatiftanyaan yang ketiga, apakah karena sifat masa tugasnya yang sementara itu, maka hakim hoc tidak dapat digolongkan sebagai pejabat negara. jawaban ahli, masa tugas yang sementara dan pengisian kekosongan fungsi lembaga pemerintahan tidak dapat serta merta menghilangkan esensi hakim hoc sebagai pejabat negara. sebab, jabatan hakim condition sine gua non harus dipegang oleh pejabat negara atau pejabat publik. pertanyaan yang keempat, terkait dengan bagaimana dalam ketentuan undang undang tahun hakim adalah hakim karir dan hakim hoc, sedangkan undang undang nomor tahun juga disebutkan bahwa hak keuangan dan administratif dilakukan tanpa membedakan kedudukan hakim. pendapat ahli, kedua ketentuan tersebut dengan sangat jelas memberikan justifikasi secara yuridis bahwa tidak ada perbedaan antara hakim karir dan hakim hoc dan oleh karena itu, terhadap hak hak hakim karir dan hakim hoc, baik itu dari segi hak keuangan maupun hak administratif oleh undang undang nomor tahun tidak dibedakan. adanya kekhawatiran para hakim hoc sangat masuk akal dengan berlakunya huruf undang undang asn. sebagaimana sudah sampaikan dalam keterangan ahli tadi hakim itu adalah jabatan publik, maka tidak mungkin jabatan ini karena diisi oleh orang orang yang bukan berstatus sebagai pejabat publik atau pejabat negara: hakim hoc menurut huruf undang undang asn ini dikeluarkan statusnya sebagai pejabat negara, maka sudah dapat dipastikan mereka akan mempertanyakan. ada sesuatu kekhawatiran ahli kira dan itu sangat masuk akal. kekhawatiran nanti akan berhadapan dengan masalah masalah baru. bahwa streaming huruf undang undang asn ini yang mengeluarkan status pejabat negara sebagaimana telah ahli sebutkan tadi. yang pertama, hakim akan kehilangan statusnya, maka itu berarti legitimasi hakim untuk menjalankan kekuasaan itu akan dipersoalkan oleh banyak pihak. padahal banyak kasus kasus besar yang ditangani oleh negeri ini. kasus tentang century, kasus tentang anas, hambatan, banyak kasus kasus besar. ahli tidak dapat membayangkan jika status sebagai pejabini dikeluarkan oleh undang undang asn dan kita semua menerima bahwa ketentuan itu benar, maka ini akan terjadi situasi yang kontradiksi, situasi yang bertentangan dengan prinsip dalam konstitusi kita negara indonesia, negara hukum. dengan demikian juga ini sesungguhnya ahli ingin mengatakan huruf undang undang asn ini mendelegitimasi, merongrong kekuasaan kehakiman yang oleh undang undang dasar itu sudah diatur dan ditegakkan. barangkali ini ada kaitannya dengan hak dan kewajiban yang ingin juga ahli sampaikan. oleh karena memang ada hak dan kewajiban sebagai konsekuensi atas status sebagai pejabat negara itu, maka lahirnya undang undang asn huruf ini dianggap oleh para pemohon sebagai suatu bentuk kerugian konstitusional. gaji tidak memperoleh, kemudian pajak pph dan lain lain yang ahli kira sudah disampaikan oleh pemohopada intinya permohonan para pemohon adalah pertama dikenakan pajak atas penghasilan atau pph terhadap tunjangan tetap pada setiap bulannya kepada hakim hoc dan besaran persentasi pengenaan pajak tersebut berbeda beda antara pengadilan satu dengan pengadilan yang lain. menurut para pemohon adalah sangat merugikan mengingat hal tersebut merupakan konsekuensi lahirnya guo yang mengecualikan hakim hoc sehingga pembayaran pph tidak ditanggung oleh negara. kedua, bahwa kerugian para pemohon dengan tidak diakuinya sebagai pejabat negara dalam guo menjadikan hilangnya hak hak normatif berupa tunjangan transportasi, fasilitas keamanan, fasilitas tunjangan kesehatan, tidak serta merta diberikan oleh negara seperti halnya hakim karir pada umumnya. ketiga, bahwa dengan adanya guo yang mengecualikan hakim hoc bukan merupakan pejabat negara serta membeda bedakan kedudukan hakim hoc dengan hakim karir pada umumnya secara tidak langsung juga mengurangi semangat hakim hoc seluruh indonesia dalam upaya menjalankan beban, tugas dan tanggung jawab sebagai hakim, serta upaya penegakksedang gencar gencarnya dilakukan oleh bangsa indonesia. hal ini membuat para pemohon mengalami kerugian materiil hak konstitusional karena adanya hak atas pengakuan para pemohon sebagaimana dijamin oleh ketentuan uud bahwa menurut para pemohon adalah sangat vital yaitu adanya ketidakjelasan kedudukan hakim hoc dalam pemerintahan, mengingat posisi hakim hoc sebagai bagian dari pejabat negara telah dicabut oleh undang undang yang dimohonkan oleh para pemohon tersebut. bahwa terkait dengan materi muatan permohonan yang diajukan oleh para pemohon, pemerintah dalam hal ini memberikan keterangan sebagai berikut. sebelum pemerintah menyampaikan penjelasan atas materi yang dimohonkan oleh pemohon. pemerintah terlebih dahulu akan menjelaskan landasan filosofis dan ruang lingkup dari pengaturan undang undang aparatur sipil negara. pertama, filosofis undang undang asn dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan uud maka diperlukan aparatur sipil negarajud tujuan nasionalwujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai aparatur sipil negara, pegawai aparatur sipil negera diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan atau aparatur sipil negara sedangkan dalam. rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa atau culture and political development, serta melalui pembangunuxiliary bodies) dapat tumbuh, berkembang, dan mungkin dihapus. hal ini tergantung dari situasi dan kondisi negara itu. yang perlu diperhatikan adalah agar pemerintah dalam hal ini presiden dalam membentuk state auxiliary body harus memerhatikan lembaga yang sudah ada. untuk itu secara umum alat perlengkapan negara yang berupa state auxiliaries bodies ini muncul karena: adanya tugas tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalisasinya. adanya upaya empowerment terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik. selain itu pembentukan lembaga ad.hoc ini dilandasi oleh lima hal penting, diantaranya: t.m. luthfi yazid, komisi komisi nasional dalam konteks cita cita negara hukum , makalah disampaikan dalam diskusi terbatas dengan tema: eksistensi sistem kelembagaan negara pasca amandemen uud nri diselenggarakan oleh konsorsium reformasi hukum nasional, hotel areadata, jakarta, september hlm. pertama, tidak adanya kredibilitas lembaga yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi (dan bukti) mengenal korupsi yang sistemik, mengakar, dan sulit untuk diberantas. kedua, tidak independennya lembaga lembaga negara yang karena alasan tertentu tunduk bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu. ketiga, ketidakmampuan lembaga lembaga negara yang telah ada untuk melakukan dalam masa transisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal maupun eksternal. keempat, adanya pengaruh global yang menunjukan adanya kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga lembaga negara ekstra yang disebut lembaga negara mandiri (state auxiliary agency) atau lembaga pengawas (institutions! watchdog) yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga lembaga yang telah ada telah menjadi bagian dari sistem yang harus diperbaiki. kelima, adanya tekanan dari lembaga lembaga internasional untuk membentuk lembaga lembaga tersebut sebagai prasyarat bagi era baru menuju demokratisas. mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomorekonomi dan sosial, maka kompetensi dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekruitmennya. bahwajuga telah sejalan dengan tatakelola pemerintahan yang baik. managemen asn terdiri atas managemen pns dan managemen ppp yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma standar dan prosedur. adapun manag penghargaan disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua dan perlindungan. sementara itu, untuk managemen ppp meliputi penetapan kebutuhan, pengadaankerja, dan perlindungan. oleh karena itu, maka dan persatuan aparatur sipil negara serta dapat memusatkan segara perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, makarisiko pekerjaannya. selain itu asn juga berhak memperoleh jaminan sosial. kedua, yang terkait dengan pengecualian hakim hoc sebagai pegawai asasn yang selengkapnya berbunyi, pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam yaitu huruf'oleh para pemohon dianggap bertent1pemohon juga mendalilkan ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan uud yang selengkapnyaanggapan para pemohon tersebut, pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut, pertama, bahwa undang undang asn adalah undang undang yang pada intinya mencabut pemberlaktau yang selanjutnya atau sering dikenal sebagai undang undang kepegawaian. sebagai undang undang yang mengatur tentang kepegawaian indonesia dengan demikian sebagai pengganti undang undang kepegawaian maka pengaturan tentang hakim adoc memang sejak semula sebagaimana tercantum dalam ketentuan undang undang kepegawaian telah secara tegas dinyatakan bahwa hakim hoc bukan termasuk dalam kelompok pegawai yang bisa dikategorikan sebagai pejabat negara. kedua, bahwa undang undang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa yang dimaksud dengsebagaimana dilihat dalam butir undang undang kekuasaan kehakiman. hakim adoc bertugas dalam pengadilan khusus yang menangani perkara tertentu danketiga, sejarah terbentuknya hakim hoc pada dasar disebabkan adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara pengadilan khusus. beberapa contoh pengadilan khusus yang mempunyai perkara khusus, yaitu yang pertama pengadilan tindak pidana korupsi dimana dalam konsideran undang undang komisi pemberantasan korupsi butir disebutkan bahwlembaga pemerintahan yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. pemeriksaan baik tingkat banding maupun tingkat kasasi dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari dua hakim karir dan tiga hakim hoc, maka latar belakang masuknya hakim adoc pengadilan tindak pidana korupsi juga karena adanya atau sebagaimana diuraikan atas karena rendahnya faktor kredibilitas lembaga yang mengadili perkara korupsi sebelumnya. ini menurut konsideran undang undang komisi pemberantasan korupsi. yang kedua, pengadilan hoc hak asasi manusia yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara pelanggaran ham berat sebelum diundangkannya undang undang nomor tahun tentang pengadilan ham. dengan perkataan lainsional justice atau keadilan transisional. artinya, apabila terjadi pelanggaran ham berat penyelesaiannya dilakukan oleh pengadilan ham yang berada dalam lingkungan peradilan umum bawah mahkamah agung. yang ketiga,pengadilan khusus lainnya yang termasuk dalam peradilan yang dibentuk bawah mahkamah agung adalah pengadilan niaga dan pengadilan perikanan. dari ketentuan tersebut atas menurut pemerintah, hakim pada pengadilan pengadilan khusus tersebut tidak selalu hakim hoc namun juga hakim pada umumnya sesuai dengan lingkungan perwakilannya. bahwaatau hakim yang pada mahkamah agung dan hakim hoc. dalam pengadilan ham baik hakim hoc maupun hakim yang berada lingkungan mahkamah agung, misalnya terdiri dari majelis hakim berjumlah lima orang terdiri dari dua orang hakim pada pengadilan ham yang bersangkutan dan tiga orang hakim hoc, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun bahwa hakim hoc diangkat untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. hakim hoc hanya memperoleh tunjangan fungsional setiap bulan, dan uang sidang selama menjalani tugas sebagai hakim hoc pada pengadilan tipikor. hakim hoc diadakan dalam pengadilan tipikor atau pengadilan tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan yang sama dengan hakim karir dalam mengadili suatu perkara korupsi. komposisi hakim hoc dalam pengadilan tindak pidana korupundang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi berjumlah sejumlah hakim harus ganjil atau jumlah hakimnya harus ganjil minimal tiga orang bersama hakim karir yang duduk bersama untuk mengadili perkara pidana yang merupakan wewenangnya. berdasarkan uraian tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa pengecualian hakim hoc, sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf undang undang aparatur sipil negara menurut pemerintah adalah tepat, mengingat masa atau sifat dan masanya yang sebagaimana telah diuraikan atas itu bersifat terbatas. selanjutnya, terhadap dalil para pemohon yang pada intinya dengan diberlakukannya atau kedudukan hakim hoc dengan hakim lainnya yang terkait dengan diadakannya yang terkait dengan pengenaan pajak atas penghasilan, yaitu besaran presentasi dan kedudukannya dibedakan dengan hakim karir atau hakim lainnya yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar maka pemerintah mendasarkan kepada atau sesuai dengan keterangan yang sudah disampaikan atas. bahwaberdasarkan keterangan seluruh uraiaparatur sipil negara tersebut atasdinyatakan untuk tidak dapat diterima. menerima keterangan pemerintah atau keterangan presiden secara keseluruhan. menyatakan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negaraaka pemerintah memohon putusan yang bijaksana dan seadil adilketentuan asasn yang berbunyi" para pemohon beranggapan ketentuan huruf asnsasn dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa asn ini adalah undang undang yang imperfect karena materi muatan yang diatur berkenaan dengan aparatur sipil negara yang berada dalam domain eksekutif, sedangkan hakim hoc termasuk dalam domain yudikatif dan sudah diatur dalam undang undang kekuasaan kehakiman, bahwa dampak dari tidak termasuknya hakim hoc sebagai pejabat negara adalah setiapegal dan batal demi hukum karena tidak memiliki legitimasi dan legalitas kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara, bahwa secara kelembagaan,sebagaimana telah diatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman,bahwa jabatan hakim adalah pejabat negara tanpa dibedakan asal rekrutmen ataupun pengisian jabatannya melainkan didasarkan atas fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.sn terhadap permohonan pengujian huruf dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa uud menyatakanselaipat, diatur dalam undang:undang yang mengaturnya. bahwa terdapat beberapa peradilan khusus, seperti,bahwa angka undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman menyatadalam batang tubuh undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman tidak disebutkan secara tegas hakim hoc adalah pejabat negara. bahwa walaupun bukan sebagai pejabat negara, hakim hoc tetap memiliki hak keuangan dan administrasi tanpa membedakan kedudukan hakim. hal ini diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa, hakim hoc dalam menjalankan tugasnya diberikan tunjangan khusus. oleh karena itu hakim hoc memperoleh hak keuangan dan administratif sesuai dengan peraturan per undang undangan yang berlaku. bahwa hakim hoc ada karena tuntutan perkembangan perubahan paradigma politik, paradigma ekonomi, demokrasi, hak asasi, dan lingkungan, serta tidak menutup kemungkinan muncul suatu delik baru perkara perkara baru, yang memang membutuhkan bekal pengetahuan yang tidak mudah. hakim hoc diadakan dan dibutuhkan untuk memeriksa dan memutus sebuah perkara yang bersifat khusus yang memang membutuhkan keahlian tertentu, sehingga hakim hoc sebagai hakim yang bersifat sementara dan dalam jangka waktu tertentu. kedudukan hakim hoc tidak permanen, hakim hoc hanya bertugas pada saat ditunjuk sebagai hakim anggota majelis yang memeriksa suatu perkara. bahwa terdapat perbedaan antara hakim karier dan hakim hoc, antara lain selain rekrutmennya, juga karena bersifat sementara. angk mendefinisikeberadaan yang menyebutkan siapa saja yang termasuk pejabat negarampat dibahas agensinya dan sempat pula hendak dihapus dari materi muatan asn dengan argumentasi bahwa asn mengatur bagaimana kedudukan pegawai aparatur sipil negara ketika menjadi pejabat negara, bukan mendefinisikan siapa saja yang termasuk sebagai pejabat negara. namun terdapat keberatan untuk menghapus ini, karena apabila tersebut tidak ada maka dikhawatirkan terjadi kekosongan hukum atau kehilangan dasar hukum untuk merujuk siapa saja yang termasuk pejabat negara. pendekatan yang selama ini digunakan untuk merujuk siapa yang menjadi pejabat negara adalahlain apabila secara eksplisit menyebutkan bahwa pemangku jabatan tersebut adalah pejabat negara. bahwa berdasarkan hal tersebut maka tetap dirumuskan huruf asnbahwa bahwa penyebutan jabatan jabatan yang termasuk sebagai pejabat negara dalam asn dibahas dengan memperhatikan perkembangan ketatanegaraan khususnya pasca perubahan uud yang memunculkan lembaga negara baru, yaitu dewan perwakilan daerah dan mahkamah konstitusi, serta menghapuskan dewan pertimbangan agung. selain itu juga dengan memperhatikan ketentuan dari masing masing undang undang yang menyebutkan secara eksplisit, misalnya: pasa! undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi menyebutkan hakim konstitusi adalah pejabat negara.s undang undang nomor tahun tentang komisi yudisial, menyebutkan: anggota komisi yudisial adalah pejabat negara. kemudian pasa! undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan: kpk menyebutkan pimpinan komisi pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pejabat negara. bahwa berdasarkan judul bab pegawai aparatur sipil negara yang menjadi pejabat negara maka terdapat kepentingan asn untuk mengatur bagaimana kedudukan pegawai aparatur sipil negara apabila menjadi pejabat negara, dan hal ini bukan persoalan domain eksekutif dan mengatur hakim hoc. bahwa pemohon berpendapat putusan pengadilan khusus menjadi ilegal dan batal demi hukum, karena hakim hoc bukan pejabat negara, tidak benar dan berlebihan. tidak dimasukkannya hakim hoc sebagai pejabat negara juga tidak serta merta menjadikan hakim hoc tidak memiliki legitimasi dan legalitas kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara. ketentuan mengenai kewenangan memeriksa dan perundang undangan yang mengatur tentang hal tersebut dan hukum acara masing masing. undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara, cast huruf tidak mengatur tentang hal tersebut. bahwa asn tidak meniadakan eksistensi hakim hoc dan eksistensi pengadilan khusus. dikembalikannya hakim hoc sebagai pejabat negara bukan berarti menghapuskan eksistensi hakim hoc. bahwa walaupun tanpa disebut sebagai pejabat negara, berdasarkan ketentuan angka berikuthakim semua tingkatan pengadilan merupakan penyelenggara negara yang terikat dengan undang undang tersebutundang undang nomor tahutentangan dengan ketentuan dan uud menyatakan hurufara pemohon, mahkamah telah memanggil dan meminta keterangan kepada komisi yudisial, komisi pemberantasan korupsi, dan mahkamah agung yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal september dan september pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: komisi yudisial taufigurrahman yahudi) pertama, komisi yudisial adalah sebagai pihak terkait dan komisi yudisial merasa berkepentingan, dan juga memberi apresiasi terhadap mahkamah konstitusi yang telah mengundang sebagai pihak terkait karena atas dasar undang undang dasar mana disebutkan bahwa salah satu tugas komisi yudisial adalah menjaga keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. dengan adanya frasa pengecualian hakim hoc itu bukan sebagai pejabat negara, bisa dianggap sebagai suatu kerendahan jabatan sebagai hakim. kerendahan sebagai jabatan atau kerendahan terhadap kehormatan sebagai hakim. oleh karena itu, sangat bersedia untuk menyampaikan hal hal sebagai berikut. dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, situ disebutkan mengenai definisi hakimini definisi hakim. hakim sebagaimana dimaksud pada angka juga meliputi hakim pada pengadilan khusus, yang mana situ pengadilan khusus disebut juga sebagai yang menangani dalam pengadilan khusus disebut sebagai hakim hoc, jadi hakim hoc ini adalah hakim yang bertugas dalam pengadilan khusuaragertian hakim hoc adalah hakim, kemudian disebutkan dalamjadi, hakim hoc pelaksana sebagai pengadilan khusus dan hakim adalah pejabat negara, maka hakim hoc adalah pejabat negara. pada tahun dengan disahkannya undang undang aparatur sipil negara, muncul persoalan karena situ disebutkan secara eksplisit yang dimaksud dengan pejabat negara, sebagaimana disebut dalam. jadi, dengan adanya undang undang aparatur sipil negara, status hakim hoc yang melaksanakan pengadilan khusus yang sebelumnya menurut undang undang kehakiman disebut sebagai pejabat negara, diturunkan menjadi bukan pejabat negara. dengan adanya norma hukum yang saling bertentangan ini, jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam ketidakpastian misalnya tentang bagaimana status vonis hakim yang terdiri dari pejabat negara dan bukan pejabat negara? dua hakim karir pejabat negara, hakim hoc bukan pejabat negara, lalu bagaimana nilai putusannya? kemudian yang kedua juga akan menimbulkan bagi pegawai pajak untuk memungut karena kalau pejabat negara itu pajaknya ditanggung oleh negara, sedangkan bukan pejabat negara pajaknya dibayar oleh penerima penghasilan. ini menimbulkan ketidakpastian. oleh karena itu, sangat bertentangan dengan undang undang dasar dimana, secara substantif, secara mudah kita dapat mengatakan bahwa norma yang bertentangan itu menimbulkan ketidakpastian hukum. ketidakpastian hukum kalau itu terjadi, berarti pelanggaran terhadap konstitusi karena konstitusi menjamin kepastian hukum yang adil bagi warga negaranya. ini sangat sederhana sekali sebetulnya mengenai masalah persoalan terhadap yang ada dalam undang undang asn. maka kalau ini diteruskan, pelanggaran terhadap konstitusi akan terus berlanjl yang mirip dengan kasus ini pernah terjadi pada saat pengujian undang undang advokat, dimana pada waktu itu menurut undang undang mahkamah agung, advokat itu ada bawah pembinaan mahkamah agung. kemudian, dalam undang undang advokat, advokat itu bawah pembinaan organisasi advokat. jadi, ada norma yang bertentangan kemudian dibawa karena bertentangan dengan dan oleh dihapus yang undang undang yang ada mahkamah agung yang advokat adalah dibina oleh mahkamah agung, sehingga hanya ada norma. hakim hoc termasuk dalam definisi hakim, maka semua hakim diawasi oleh komisi yudisial kecuali hakim karena hakim itu bukan termasuk definisi hakim dalam undang undang kekuasaan kehakiman undang undang dasar telah memberi tugas kepada komisi yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. jadi, itulah tugas konstitusional dari ky. kalau ditanya yang dimaksud hakim itu menurut undang undang dasar tahun itu apa? kita harus melihat pada undang undang kehakiman. dalam undang undang kekuasaan kehakiman itu ada definisi mengenai hakim. definisi mengenai hakim itu tadi sudah kita bacakan, yang sampai berujung kepada hakim yang berada pengadilan khusus: jadi oleh karena itu, menjaga keluhuran martabat, kehormatan hakim termasuk adalah hakim pengadilan khusus. dalam undang undang kehakiman dan undang undang tahun awal reformasi ada kesadaran kolektif bangsa indonesia bahwa hakim tidak boleh pns karena hakim itu sebelumnya pns, maka situ sudah jelas bahwa hakim disebut sebagai pejabat negara. apabila kita menyebut hakim, termasuk dalamnya adalah hakim pengadilan khusus, hakim hoc. oleh karena itu, apabila sekarang hakim dikeluarkan dari pejabat negara, maka konsekuensi, status dari putusan putusan hakim pengadilan khusus tersebutdapat dipersoalkan secara hukum karena yang melaksanakan sidang itu bukan cuma hakim karier, tapi ada hakim hoc. ini persoalan hukumnyadan dapat saja nanti seorang terpidana merasa tidak terima dengan dasar undang undang asn dan melakukan gugatan secara umum, perdata terjadi perbuatan melaw karena ada seorang hakim yang bukan pejabat negara ikut memutus. bahwa juga memeriksa hakim hoc apabila melanggar kode etik. kode etik dan pedoman perilaku juga berlaku untuk hakim hoc. jadi semua hakim berlaku kode etik dan pedoman dan tidak ada pemisahan antara hakim karier dengan hakim hoc dalam undang undang kehakiman. oleh karena itu, memang sangat janggal sekali apabila tetap dipertahankan, akan memprovokasi kepada terpidana tipikor untuk mengajukan gugatan bahwa putusan tidak sah karena hakimnya bukan pejabat negara. komisi pemberantasan korupsi kedudukan hakim hoc dalam persidangan perkara korupsi pada pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan tipikor). undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman (selanjutnya disebut kekuasaan kehakiman) mengatur secara limitation definisi dari hakim sebagaimana tersebut dalam ketentuan angka yaitudari definisi tersebut dimungkinkan adanya hakim yang dibentuk pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan baik umum, agama, militer maupun tata usaha negara. seiring dengan perkembangan perkara khususnya terhadap perkara korupsi yang makin meluas dan masif, maka dibutuhkfitas pemeriksaan perkara pengadilan khusus tersebut. dalam persidangan tindak pidana korupsi, misalnya, kebutuhan akan hakim hoc dalam menyilangkan perkara perkara korupsi sangat dibutuhkan sekali selain untuk menunjang efektivitas pemeriksaan perkara, juga untuk menjawabpercayaan masyarakat yang meragukan kredibilitas lembaga peradilan yang menyilangkan perkara tindak pidana korupsi sebelumnya. bahwa dalam angka undang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut pengadilan tipikor) yang dimaksud dengan hakim adalah hakim karier dan hakim hoc". kemudian dalam penjelasan pengadilan tipikor) disebutkan bahwamodal, pengadaan barang dan jasa pemerintah." selain itu, kedudukan hakim hoc juga didasarkan pada ketentuan angka kehakiman, yang memberikan batasan definisi dari hakim hoc, yaitu: "" dengan demikian kedudukan hakim hoc dan hakim karier dalam sistem kekuasaan kehakiman ketika menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara mempunyai kedudukan yang sama dan tidak dapat merangkap jabatan kecuali undang undang menentukan lain. yang membedakan hanya terletak kepada siapa yang mengangkat menjadi hakim tersebut serta latar belakang pendidikannya. untuk hakim karier diangkat dan diberhentikan oleh mahkamah agung, serta mempunyai riw pendidikan bidang hukum. sedangkan hakim hoc diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usulan mahkamah agung karena keahlian dan pengalamannya bidang tertentu, sebagaimana ketentuan pada dan kehakiman sebagai berikut:im hoc dapat diangkat pada pengadilan khusus yang, ketentuan mengenai syarat dan taatselanjutnya berdasarkan ketentuan angka kekuasan kehakiman disebutkan bahwaterkait kedudukan hakim sebagai pejabat negara diatur lebih lanjut dalam ketentuan kekuasaan kehakiman yang". bahwa konsekuensi atas kedudukan hakim karier dan hakim hoc dalam menangani perkara khususnya perkara tindak pidana korupsi adalah sama maka hak keuangan dan administrasi hakim karier dan hakim hoc adalah sama sebagaimana diatur dalam dan pengadilan tipikor yang menyebutkan:" berdasarkan hal tersebut, jika ada perbedaan mengenai hak keuangan dan administratif bagi hakim hanyalah karena adanya konsekuensi perbedaan masa kerja, misalnya hakim dengan masa kerja tahun tentu menerima jumlah besaran hak keuangan dan administratif yang berbeda dengan hakim dengan masa kerja tahun. secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hakim hoc memilki "kedudukan yang sama" dengan hakim karier dalam proses penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang sama sama dituntut untuk dapat bersikap mandiri, imperial dan independen dalam melaksanakan tugokok fungsinya. kedudukan hakim hoc pada saat memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tindak pidana korupsi juga dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai alat kelengkapan negara sebagaimana hakim karier. hakim adalah pejabat negara" bahwa menurut pendapat prof. bagi manan, untuk menyatakan "organ negara" disebut sebagai "pejabat negara" maka harus dibedakan dalam klasifikasi yaitu: (i) dibedakan antara jabatan alat kelengkapan negara (jabatan organ negara, jabatan lembaga negara), dan jabatan penyelenggara administrasi negara: (il) dibedakan antara jabatan politik dan bukan politik, (iii) dibedakan antara jabatan yang secara langsung bertanggungjawab dan berada dalam kendali atau pengawasan publik dan yang tidak langsung bertanggungjawab dan tidak langsung berada dalam pengawasan atau kendali publik, (iv) dibedakan pula antara jabatan yang secara langsung melakukan pelayanan umum dan tidak secara langsung melakukan pelayanan umum." dari pendapat prof. bagi manan tersebut atas, dapat dipahami bahwa untuk menentukan atau melihat seseorang dalam menjalankan suatu jabatan itu merupakan pejabat negara maka dapat ditentukan dari jabatan tersebut apakah merupakan jabatan alat kelengkapan negara, jabatan politik, langsung bertanggungjawab dan berada dalam kendali atau pengawasan publik atau jabatan tersebut secara langsung melakukan pelayanan umum. selanjutnya berdasarkan peraturan per undang undangan yang dapat dijadikan referensi untuk melihat definisi pengertian dari pejabat negara, yaitu: nomor tahun tentang penyelenggaraan negara bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (selanjutnya disebut penyelenggaraan negara"), disebutkan bahwa". berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan untuk disebut sebagai "pejabat negara" harus tercantum dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. selanjutnya dalam penyelenggaraan negara, disebutkan bahwa penyelenggara negara meliput undang undangan yang berlaku." berdasarkan dan penyelenggaraan negara tersebut diatas, kedudukan hakim (hakim karier maupun hakim hoc) sebagai pejabat negara dinyatakan secara tegas dalam kekuasaan kehakiman yang menyebutkan". dengan demikian, hakim merupakan "pejabat negara" dan penyelenggara negara. hakim dimaksud tidak dibedakan antara hakim hoc atau hakim karier, sehingga kedudukan hakim hoc dan hakim karier adalah sama sebagai pejabat negara dan penyelenggara negara. apabila kita hubungkan pendapat prof. bagi manan dengan ketentuan penyelenggaraan negara terkait dengan kedudukan hakim (karier dan hoc) dapat disimpulkan bahwa: kekuasaan kehakiman dilaksanakan melalui olehkonsekuensinya, hakim pada seluruh jenis dan tingkatanbadan yudisial berkedudukan sebagai "pejabat negara". tidak terdapat pembedaan pengecualian status sebagai pejabat negara antara hakim karier dan hakim hoc, sepanjang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan per undang unkpk dalam melakukan pencegahan dan penindakan tpk yang berkaitan dengan pejabat negara. kpk sebagai lembaga negara yang dibentuk atas dasar undang undangnjadi sangat berkepentingan atas potensi terancamnya proses penegakan hukum, khususnya bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang tentu saja ini pun akan mengancam tujuan dibentuknya kpk untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan demiuntuk mewujudkan tujuan tersebut, kpk diberi tugas dan kewenangan meliputi melakukan koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, tugas dan kewenangan kpk meliputi: melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaanpenyelenggara negara: menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi: cc.pidana korupsi, melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum: melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidanakorupsi. (vide kpk) dari ketentuan huruf kpk tersebut, maka kpk dalam hal melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan (lakon) meliputi seluruhlingkungan yudikatifka kpk tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan lakon hakim hoc. begitu sebaliknya, tidak adanya kewajiban bagi hakim hoc untuk melaporkan, mengumumkan, dan diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat, sebagaimana yang selama ini diatur dalam ketentuan angka dan angka penyelenggaraan negara. hambatan lain yang dihadapi oleh kpk adalah terkait dengan penerapselanjutnya disebut tipikor") yang menyatakan sebagai berikut:" yang nilainya rp. (sepuluhjuta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwagratifikas tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, yang 'nilainya kurang dari rp. (sepuluhjuta rupiah), pembukitanbahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.""dan tipikor tersebut maka kewajiban untuk pelaporan gratifikasi meliputi seluruh pegawai negeri dandilingkungan yudikatif, maka kpk tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerima laporan gratifikasi dari hakim hoc. begitu sebaliknya, tidak adanya kewajiban bagi hakim hoc untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya, sebagaimana yang selama ini diatur dalam tipikor. dengan demikian kpk akan menemukan suatu hambatan yang bersifat sistematis apabila kedudukan hakim hoc bukan sebagai pejabat negara dan juga penyelenggara negara dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi. dengan kata lain, pencapaian optimalisasi pelaksanaan tugas pencegahan yang menjadi titik tekan kpk selama ini akan terhambat oleh adanya suatu undang undang yang dalamnya mengatur ketentuan yang bersifat kontra produktif terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. kemudian dalam rangka upaya penindakan tindak pidana korupsi, berdasarkan kpk ditentukan bahwa dalam melaksanarupiah). dari isi ketentuan sebagaimana dimaksud atas dapat diartikan bahwa kpk berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi terhadap pelaku yang berasal dari aparat penegak hukum, penyelenggara negaradihubungkan dengan kedudukan hakim sebagai pejabat negara dan juga penyelenggararaka kpk berwenang melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi terhadap hakim, baik hakim karier maupun hakim hoc. problem yuridis sebagai konsekuensi hukum apabila dikecualikan status hakim hoc bukan sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud asn adalah akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penanganan perkara terhadap hakim hoc yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. hal ini menyangkut status hakim hoc yang bukan sebagai pejabat negara yang dapat diartikan sebagai penyelenggara negara (vide penyelenggaraan negara). sebagai gambaran kpk telah menangani perkara beberapa tindak pidana korupsi yang melibatkan hakim hoc yaitu: emas didasari (hakim hoc pengadilan hubungan industrial phi) pada pengadilan negeri bandung). kartini juliana marpaung (hakim hoc pengadilan tindak pidana korupsi tipikor) pada semarang) heru kisbandono (hakim hoc pengadilan tipikor pada pontianak) ketiga hakim hoc dimaksud terlibat dalam perkara tindak pidana suap yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya, termasuk juga ada yang berperan sebagai perantara atas terjadinya suap. dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan terhadap ketiga hakim hoc tersebut, secara normatif yuridis kpk tidak mengalami hambatan yang berarti karena peraturan perundang undangan yang ada telah memberikan legitimasi hukum bagi kpk untuk melakukan kegiatan penindakan terhadap hakim hoc. kesimpulan: dalam peradilan tindak pidana korupsi, hakim hoc memilki "kedudukan yang sama" dengan hakim karier yang dituntut untuk dapat bersikap mandiri, imperial dan independen dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya. berdasarkan dan penyelenggaraan negara jo. kehakiman maka hakim hoc merupakan pejabat negara. penyelenggaraan negara berlaku bagi hakim hoc termasuk dalamnya kewajiban pelaporan, pengumuman dan diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjablam rangka upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi kewenangan kpk meliputi semua pejabat negara penyelenggara negara termasuk hakim baik hakim karier maupun hakim hoc. mahkamah agung suhani) pengadilan ham berdasarkan undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, berada lingkungan peradilan umum. hakim hoc menurut undang undang sekarang ini berada pengadilan khusus yaitu pengadilan ham, pengadilan tipikor, bahwa pengadilan ham yang berwenang memberikan dan memutus perkara ham berupa pelanggaran ham berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. pengadilan ham dilaksanakan dengan hakim majelis berjumlah orang, terdiri dari orang hakim karir dan orang hakim hoc. susunan tersebut berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. hakim hoc untuk tingkat pertama dan tingkat banding diberhentikan oleh presiden sebagai kepala negara atas usul ketua mahkamah agung republik indonesia dalam masa jabatan tahun dan dapat diangkat kembali untuk kali masa jabatan. hakim hoc pada mahkamah agung, diangkat dan diberhentikan oleh presiden sebagai kepala negara atas usul dpr untuk masa jabatan tahun. pengadilan ham untuk pertama kali pada saat undang undang nomor tahun berlaku berada empat tempat yaitu pertama dibentuk jakarta pusat dengan wilayah hukum provinsi dki jakarta, jawa barat, banten, sumatera selatan, lampung, bengkulu, kalimantan barat, dan kalimantan tengah. yang kedua, dibentuk surabaya, wilayah hukum meliputitb, dan ntt. yang ketiga, dibentuk makassar dengan wilayah hukum prov papua). yang keempat, dibentuk medan dengan wilayah hukum provinsi sumatera utara, d.i aceh, riau, jambi, dan sumatera barmenurut undang undang untuk tingkat pertama dan tingkat banding sekurang kurangnya orang dan untuk tingkat kasasi sekurang kurangnya orang. sekarang tidak ada lagi hakim hoc ham karena masa jabatannya sudah berakhir dan setelah kasus timor timur, tidak ada lagi perkara ham. mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim hoc ham, untuk hakim hoc ham pada tingkat pertama dan tingkat banding sebelum diusulkan oleh ketua mahkamah agung kepada presiden, terlebih dahulu diadakan seleksi oleh mahkamah agung dengan membentuk panitia seleksi, sedangkan hakim hoc mahkamah agung untuk ham, diusulkan oleh dpr republik indonesia. pemberhentian selain habis masa jabatan, juga dimungkinkan karena melanggar kode etik dan perilaku hakim melalui proses mkh. kemudian pengadilan khusus yang kedua, pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan undang undang nomor tahun pengadilan tipikor bersidang dengan hakim majelis, terdiri dari hakim karir dan hakim hoc. berwenang mengadili perkara. satu, korupsi. dua, money laundry yang tindak pidana awalnya adalah tipikor. tindak pidana dalam undang undang tertentu yang secara jelas menyatakan bahwa pelanggaran undang undang tersebut adalah tindak pidana korupsi. pengadilan tipikor dibentuk setiap ibukota kabupaten kota yang untuk pertama kali setiap ibukota provinsi dengan wilayah hukum meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan. jadi, sekarang sudah berdiri . berada provinsi. pengadilan tipikor bersidang dengan hakim majelis jumlah orang atau orang dengan perbandingan atau bisa lebih banyak hakim hoc dalam satu majelis, atau sebaliknya ditentukan oleh ketua pengadilan tipikor yang bersangkutan. hakim hoc berada pengadilan tipikor tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua mahkamah agung dalam masa jabatan tahun dan dapat diangkat sekali lagi dalam satu masa jabattipikor sekarang ini adalah . lebih kurang orang. terdiri dari orang pada tingkat kasasi, orang pada tingkat banding, dan orang pada tingkat pertama. mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim hoc, hakim hoc tipikor sebelum diusulkan pengangkatan kepada presiden, terlebih dahulu dilakukan seleksi oleh mahkamah agung bersama masyarakat yaitu praktisi hukum, akademisi hukum, dan masyarakat hukum, dengan membentuk panitia mekanisme secara rinci diatur dengan peraturan mahkamah agung republik indonesia, sedangkan mekanisme pemberhentian selain karena. habis masa jabatan, dapat pula diberhentikan karena melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diusulkan oleh ketua mahkamah agung dan diberhentikan oleh presiden republik indonesia. pengadilan khusus yang ketiga, pengadilan perikanan berdasarkan undang undang nomor tahun pengadilan perikanan berwenang mengadili tindak pidana yang diatur dalam undang undang nomor tahun dengan hakim majelis terdiri dari orang hakim hoc, dan satu orang hakim karir sebagai ketua majelis. pengadilan perikanan untuk pertama kali dibentuk pengadilan negeri jakarta utara, pengadilan negeri medan, pengadilan negeri pontianak, pengadilan negeri bitung, dan pengadilan negeri tual. pengembangan berikutnya sudah dibentuk pengadilan negeri tanjung pinang dan pengadilan negeri rantai, terakhir sudah ada keluar presiden republik indonesia, tetapi belum diresmikan, dibentuk pengadilan negeri ambon, pengadilan negeri sorong, dan pengadilan negeri merauke. hakim hoc pengadilan perikanan hanya ada pengadilan tingkat pertama, tidak ada tingkat banding dan tingkat kasasi. jumlah hakim hoc perikanan saat ini adalah orang. semula orang, meninggal satu orang. bertugas pengadilan perikanan. mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim hoc perikanan. seleksi hakim hoc perikanan dilakukan mahkamah agung bersama kementerian kelautan dan perikanan atau kkp. secara terbukumumkan kepada masyarakat. calon yang lulus seleksi diadakan pendidikan dan pelatihan untuk sertifikasi, serta yang lulus latihan diusulkan oleh ketua mahkamah agung kepada presiden. dan berdasarkan keputusan presiden, mahkamah agung menugaskan hakim hoc perikanan tersebut pada pengadilan yang sudah ada, sedangkan pemberhentiannya sama prosesnya dengan hakim hoc yang lain karena habis masa jabatan kemudian bila yang bersangkutan melanggar kode etik dan kehormatan hakim . kode kehormatan hakim, pedoman perilaku hakim, melalui proses mkh. pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial phi), yang keempat. berdasarkan undang undang nomor tahun pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial diangkat dan diberhentikan berdasarkan undang undang nomor tahun bersidang dengan majelis hakim terdiri dari orang hakim hoc, masing masing mewakili serikat kerja sisi), dan satu orang mewakili asosiasi pengusaha atau indo, dan satu orang lagi hakim karir adalah hakim yang bertempat pengadilan phi yang bersangkutan. pengadilan phi untuk pertama kali dibentuk pengadilan setiap ibukota provinsi dengan wilayah hukum provinsi yang bersangkutan. untuk pengembangannya sudah ada pengadilan phi gresik wilayah hukum pengadilan negeri gresik. penambahan. hakim hoc phi hanya ada pengadilan tingkat pertama dan tidak ada kasasi . tidak ada tingkat banding, jadi langsung upaya hukum tingkat kasasi tanpa melalui proses pengadilan tinggi. jumlah hakim hoc phi sekarang ini orang yang terdiri dari hakim hoc tingkat pertama dan orang hakim hoc tingkat kasasi mahkamah agung. mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim hoc phi. seleksi hakim hoc phi awal melalui kementerian tenaga kerja menguji tentang pengetahuan calon hakim phi dari segi pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan, calon yang direkomendasikan oleh kementerian tenaga kerja, kemudian diadakan ujian mengenai substansi hukum oleh mahkamah agung. ketua mahkamah agung mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan hakim hoc keesiden bila yang bersangkutan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim melalui proses mkh yang direkomendasikan untuk pemberhentian. kemudian yang satu lagi yang sekarang belum ada rekrutmen hakim hoc yaitu yang kelima, pengadilan kehutanan berdasarkan undang undang nomor tahun yang paling baru ini. pengadilan kehutanan dibentuk setiap pengadilan negeri seluruh indonesia yang bersangkutan dengan hakim majelis terdiri dari tiga orang, satu orang karir sebagai ketua majelis, sedangkan lain adalah hakim hoc kehutanan. hakim hoc kehutanan diangkat, diberhentikan oleh presiden atas usul dari ketua mahkamah agung, kemudian mahkamah agung melakukan seleksi dan mengumumkan kepada masyarakat. sampai sekarang ini, seleksi hakim hoc kehutanan belum bisa dilaksanakan karena belum ada peraturan pelaksanaan dari undang undang yang bersangkutan. ada perbedaan dari hakim hoc perikanan ini. kalau yang lain seperti perikanan, ditentukan pengadilan perikanan seluruh indonesia pertama kali. kemudian, hakim hoc atau pengadilan tipikor berada tiap ibu kota provinsi, sedangkan kehutanan tidak ada kualifikasi atau klausa seperti itu. jadi, harus direkrut seluruh indonesia yaitu berjumlah pengadilan negeri. kalau dibutuhkan dua orang pada tiap pengadilan negeri, maka kita harus merekrut hakim hoc sekitar orang. sampai sekarang belum dapat dilaksanakan. hakim hoc diatur dalam . mengenai keuangannya, diatur dalam peraturan presiden nomor tahun ini yang terbaru, tunjangan hakim hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama rp20. bulan, pengadilan tingkat banding rp25. pengadilan tingkat kasasi rp40. tunjangan hakim hoc pada pengadilan hubungan industrial pengadilan phi tingkat pertama rp17. pengadilan pada tingkat kasasi karena tidak ada tingkat banding rp32. tunjangan hakim hoc pada pengadilan perikanan hanya ada tingkat pertama, yaitu rp17. perkara yang masuk mahkamah agung dari pengadilan khusus yang aktif sekarang ini tahun tindak pidana khusus korupsi yaitukara kasasi, perkara pk. kemudian, tahun kasasi pk perkara, jadi jumlah dengan kasasi tahun perkara, tahun perkara. untuk perkara phi kasasi tahun perkara kasasi. kemudian, pk perkara, tahun perkara kasasi, peninjauan kembali perkara. kemudian, pengadilan perikanan tahun kasasi perkara. kemudian pk perkara. tahun kasasi perkara, tidak ada. jadi, pengadilan perikanan ini juga ada beberapa pengadilan yang tahun terakhir tidak ada perkara yaitu pengadilan perikanan jakarta utara, dan pengadilan perikanan tual. jadi ujung tombaknya itu penyidikan dan penuntutan, hakim kapasitasnya adalah menerima perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan data seluruh indonesia, data yang ada mahkamah agung tahun perkara masuk untuk tipikor perkara, tahun perkara. kemudian, pengadilan hubungan industrial tingkat pertama tahun perkara, tahun perkara, sedangkan pengadilan perikanan tahun perkara, tahun perkara, terkait kebijakan dan bagaimana yang lain, tidak dapat memberikan tanggapan karena kebijakan dari pimpinan untuk kami ditugaskan memenuhi permintaan yang sudah ditentukan oleh mahkamah konstitusi. jadi dengan demikian bahwa apa hubungan dengan asn dan lain sebagainya tidak pernah dilibatkan untuk membuat undang undang asn tersebut dan itu adalah urusan pemerintah dan legislatif yaitu dpr terkait mengenai fasilitas, mengenai faktor faktor pendukungnya, kami tidak dapat memberikan karena itu kebijakan lembaga. untuk diketahui bahwa hakim hoc ini, mahkamah agung tidak dalam kapasitas meminta dan memohon pengadilan mana yang kira kira ada menjadi pengadilan khusus dan membutuhkan hakim hoc, tetapi undang undang regulasilah yang menentukan bahwa ketentuan undang undang seperti halnya yang sekarang kehutanan. kehutanan terbit tahun itu sampai sekarang belum bisa dilaksanakan karena untuk menguji hakim hoc itu juga tidak mudah. hakim tipikor sejak undang undang nomor tahun ada, sudah kali rekrutmen. situ ditentukan mahkamah agung dalam wakturus mendirikan pengadilan tipikor seluruh indonesia dari tanggal oktober berarti tenggat waktu oktober bahwa adanya kejadian kejadian lapangan, kasus kasus yang melibatkan hakim hoc dari panel, panitia seleksi mengadakan suatu rekrutmen lagi yang keempat dan kelima dengan sedemikian kualifikasi dengan melibatkan lembaga psikologi yang akan mengklasifikasikan bagaimana personel yang dibutuhkan untuk seorang hakim. ternyata pada tahun hanya lulus orang dari jumlah pelamar sekitar orang. tahun yang lampau hanya orang yang lulus dari jumlah sekitar pendaftar. jadi dengan demikian bahwa seleksi hakim hoc yang dilakukan oleh mahkamah agung ada dasar reputasinya dan telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan seperti hakim hoc kehutanan memang belum ada peraturan pelaksana dan belum ada anggaran untuk rekrutmen seperti ituhuruf yang menyatakan28g undang undang dasar negarrepublik indonesia tahun (selanjutnya disebutasni jakarta tel fox ema elretarsl@maka konsul gaihasan basri agus tempat tanggal lahir sungai abang, desember pekerjaan gubernur jambi alamat jalan end. yani, nomor telanaipura, jambi sebagai nn 00500n0n ll. pemohon nama effendi hatta tempat tanggal lahir jambi, september pekerjaan ketua dprd provinsi jambi alamat jalan end. yani nomor telanaipura, jambi sebagai ll. pemohon il, nama zumi zola zulkifli tempat tanggal lahir jakarta, maret pekerjaan bupati tanjung jabung timur, provinsi jambi alamat tanjung jabung timur muara sabak sebagai nn0n0 ll. pemohon iii: nama romi haryanto, s.e. tempat tanggal lahir jambi, november pekerjaan ketua dprd kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi alamat tanjung jabung timur muara sabak sebagai n n n n 0n000n0nn nun w . pem iv: nama drs. meiherriansyah tempat tanggal lahir indragiri hilir, mei pekerjaan camat sadu, kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi alamat jalan abd. aziz rt. dusun lingkungan kelurahan sungai lokan, kecamatan sadu, kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi sebagai nnn nn0n000n0nn nana nenek nee. pem nama abidin tempat tanggal lahir sungai itik, maret pekerjaan kades sungai itik alamat jalan arifin rt. dusun lingkungan temanggung desa sungai itik, kecamatan sadu, kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi sebagai n 0n n nun e . pem vi: nama junaidi tempat tanggal lahir kuala tunggal, mei pekerjaan kadus pulau berhala alamat pulau berhala rt. dusun lingkungan pulau berhala desa sungai tik, kecamatan sadu, kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi sebagai n n nnn n nn00000n0nn ne . vii: nama kali tempat tanggal lahir bone, aprillahirnya undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga provinsi kepulauan riau, terutama adanya ketentuan huruf telah membuat tidak jelas status hukum pulau berhala dan bahkan kemudian berkembang pulau berhala tanpa dasar hukum menjadi teraneksasi oleh pemerintah kabupaten lingga provinsi kepulauan riau.. pengertian selat berhala apakah yang diartikan sebagai, maka menurut pengetahuan umum pula gugusan pulau berhala itu termasuk dalam wilayah kabupaten tanjung jabung timur sebagaimana dan sesuai dengan penjelasan undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepulauan riau serta memiliki pijakan yuridis dalamrtketidakjelasan huruf juga karena disebabkan tidak adanya peta dalam lampiran undang undang sebagaimana diperintahkan dan karena ketidakjelasan penjelasan ketidakjelasan ini kemudian memicu klaim sepihakpembentukan kabupaten lingga provinsi kepulauan riau. terhadap permohonan pengujian huruf undang undang pembentukan kabupaten lingga, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa dpr perlu menjelaskan terlebih dahulu tentang provinsi kepulauan riau yang memiliki luas wilayah km22bahwa pembentukan undang undang kabupaten lingga, menurut dprpembentukan kabupaten lingga sebagai daerah otonomaspirasi masyarakat kepulauan riau tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah bersama sama dewan perwakilan rakyat, oleh karena itu"selat berhala". bahwa menurut kamus oseanografi heros section, gajah mada university press,". sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia departemen pendidikan nasional, edisi ketiga, dijelaskan bahwa selat adalah, dengan demikian sehingga pulau berhala masuk dalam cakupan wilayah provinsi jambi. bahwa permasalahan yang diajukan para pemohon mengenai batas wilayah yang didalamnya menyangkut kepastian batas wilayah pulau berhala,. undang undang nomor tahun menegaskan bahwa kabupaten kepulauan riau, pulau berhala termasuk dipenafsiran terhadap undang undang nomor tahun menyatakan bahwa, sebelah selatan berbatasan dengan laut bangka dankedalam wilayah administrasi kabupaten lingga, namun jika dilihat pengertian selat adalah ruang (laut) yang terletak antara dua daratan besar. jadi yang dimaksud selat berhala dalam hal ini, laut yang terletak antara pantai jabung timur pantai sumatera dengan pulau single, jika dilihat gugusan pulau berhala masuk dalam wilayah kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi. pembentukan kabupaten linggaterhadap (lima) kecamatan yaitu: kecamatan selayang, kecamatan lingga utara, kecamatan lingga, kecamatan single dan kecamatan single barat. bahwa pada prinsipnya sebenarnya tidak ada pertentangan, serta adanya pemahaman yang berbeda terkait definisi selat",menyelesaik. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, dpr berpendapat tidak terdapat pertentangan huruf undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga provinsi kepulauan riau dengan ketentuan dud menyatakan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga provinsi kepulauan riau tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat: menimbang bahwa pihak terkait drs. muhammad sani, selaku gubernur provinsi kepulauan riau, dan ir. muhammad nur syafriadi, msi., selaku ketua dprd provinsi kepulauan riauentuselanjutnya dalam pmk pmk menentuihak terkait adalah gubernur provinsi kepulauan riau yang diangkat berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal juli tentang pengesahan atau pengangkatan drs. muhammad sani dan dr. soeria respationo, s.h., m.h. sebagai gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau periode (bukti pt.i dan ketua dprd kepulauan riau yang diangkat berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal oktober (bukti pt.i bahwa kapasitas pihak terkait sebagai gubernur provinsi kepulauan riau untuk mengajukan permohonan pihak terkait sesuai dengan huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang berbunyi. bahwa berdasarkgubernur memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan perbatasan antar kabupaten kota dan tata ruang daerah. bahwa menentu. bahwa berdasarkan penjelasan atas pihak terkait memiliki kepentingan langsung terhadap judicial review guo karena hal itu berkaitan dengan kewenangan administratif pemerintahan kepulauan riau(bukti pt.i terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun il. eksepsi legal standing pemohonvii menentukan (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional yang dimaksud yaknimendalilkan huruf undang undang nomor tahun bertentangan dengan ketentuan dalam uud sebagai berikutter, yang diatur dengan undang undang, uud yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten. uud yang menyatabahwa dan uud yang dijadikan batu uji dalam pengajuan judicial review guo tidak ada kaitannya dengan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon dan pemohon bahwa dalam konstitusi tersebut tidak mengatur atau menentukan hak konstitusional yang memberikan kewenangan tertentu pada pemerintah daerah, melainkan hanya menjelaskan atau menggambarkan tentang pemerintahan daerah indonesia yang menjadi dasar otonomi daerah mana susunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah lebih lanjut diatur dalam undang undang sebagaimana ditentukan dalam uud sedangkan dan uud mengatur tentang hak asasi manusia yang tidak dapat dijadikan acuan dalam menguji undang undang nomor tahun hal itu karena huruf undang undang nomor tahun tidak mengandung norma yang berkaitan dengan hak asasi manusia, melainkan hanya mengatur tentang batas administratif suatu daerah yakni kabupaten lingga. bahwa huruf undang undang nomor tahun hanya mengatur batas wilayah kabupaten lingga. sementara pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii, pemohon ix, pemohon dan pemohon yang dalam permohonan dinyatakan bertindak selaku perorangan adalah bukan penduduk kabupaten lingga, melainkan penduduk kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi. oleh karena itu, penerapan huruf undang undang nomor tahun tersebut, tidak memiliki implikasi hukum terhadap pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii dan pemohon ix, pemohon dan pemohon selaku perorangan karena bukan penduduk dalam wilayah administrasi kabupaten lingga. bahwa dengan demikian terbukti para pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional atas pemberlakuan huruf undang undang nomor tahun terhadap dan uud sehingga tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan yudisial review guo. mahkamah konstitusi tidak berwenang bahwa butigatur sebagai berikutahkamah konstitusihkamah konstitusi menyatakan dalam permohonan,bahwa jika kita cermati butir ill s.d ill permohonan pemohon (perbaikan) secara tegas pemohon mempermasalahkan pertentangan undang undang, yaitu antara huruf undang undang nomor tahun dengan: undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan (bukti pt.pemerintah provinsi kepulauan riau dan pemerintah kabupaten lingga, dengan melakukan kegiatan pembangunan prasarana fisik pelayanan jasa pemerintahan pulau berhala dalam gugusan pulau berhala, yang tentu saja mengganggu penyelenggaraan tugas dan wewenang konstitusional pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, pemohon pemohon vi, pemohon vii, dan pemohon vii. ketidakjelasan status hukum pulau berhala telah menghambat pelaksanaan hak dan atau kewenangan konstitusional badan hukum publik pemerintah provinsi jambi sebagai daerah otonom sebagaimana diatur dalam:menyatakan:atas, dijabarkan lebih lanjut dalam undang undang nomor tahun (dahulu undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yaitu: dalam undang undangundang undang nomor tahun tentang penetapan undang undang darurat nomor19(bukti pt.i bahwa dalam hal terjadi pertentangan undang undang seperti ini seharusnya pemohon tidak mengajukan kasus ini mahkamah konstitusi, tetapi menyerahkan kasus tersebut kepada lembaga yang berwenang yaitu dpr dan pemerintah guna terjadinya sinkronisasi terhadap undang undang tersebut, terutama undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun maupun undang undang nomor tahun dengan demikian, mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara guo sebagaimana diatur dalam uud karena permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam angka huruf juncto mahkamah konstitusi dan telah dikuatkan oleh putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii yang dalam pertimbangan hukumnyaii. dalam pokok perkara sesuai dengan permohonan pemohon tertanggal maret yang telah registrasi mahkamah konstitusi pada maret dan perbaikan permohonan tanggal april para pemohon mengajukpada pokoknya menyebutkan alasan uji formil dan uji materil, perluasan wilayah kabupaten lingga dan pertunangannya dengan undang undang yang terkait, dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sehubungan dengan itu pihak terkait memberikan tanggapan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: terhadap alasan uji formil bahwa dalam permohonan dan perbaikan permohonan para pemohon, alasan pengujian formil disebutkan sebagai berikut: pembentukan huruf undang undang nomor tahun mengabaikan kaidah kaidah pembentukan peraturan perundang undangan yaitu kaidah dalam menyusun suatu undang undang harus memperhatikan unsur mengingat bagi undang undang baru tersebut poin iii. pembentukan huruf undang undang nomor tahunbahwa dalam pemeriksaan pengujian formil terhadap suatu undang undang sesuai putusan mahkamah konstitusi perkara nomor puu vii yang dalam pertimbangan hukum menyatakandari putusan mahkamah konstitusi tersebut atas adalah merupakan putusan dalam pemeriksaan undang undang secara formil sehingga dengan demikian pengujian undang undang secara formil hanya dapat dilakukan dalam tenggat waktufakta membuktikan bahwa undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga provinsi kepulauan riau telah dimuat dalam lembaran negara tahun nomor tanggal desember dengan demikian undang undang nomor tahun telah dimuat dalam lembaran negara selama tahun bulan dan lagi pula menurut keterangan pemerintah yang disampaikan dalam persidangan tanggal mei dinyatakan pembentukan undang undang nomor tahun telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian permohonan pengujian formil yang diajukan para pemohon harus dinyatakan ditolak karena telah melampaui tenggat waktu. terhadap pengujian materiil. bahwa para pemohon menyatakan dalam permohonannya, bahwa huruf undang undang nomor tahun tidak memberi batasan dan menjelaskan apa yang disebut sebagai selat berhala , sebagai batas sebelah selatan kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau. penjelasan huruf undang undang nomor tahun hanya menyatakan cukup jelas . hal ini menyebabkan pengertian selat berhala menjadi tidak jelas apakahantara pulau berhala dengan pulau sumatera. bahwa dalil para pemohon tersebut sangat tidak beralasan, sebab huruf undang undang nomor tahun tidak memerlukan penjelasan atau memberikan pengertian terhadap setiap daerah yang menjadi batas batas kabupaten lingga. untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan batas wilayah yang menjadi batasan kabupaten lingga, sebagaimana diatur dalam huruf huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun maka dapat mengacu kepada. bahwa dengan demikian, untuk mengetahui letak selat berhala sebagaimana dimaksud huruf undang undang nomor tahun harus mengacu kepada peta wilayah administrasi sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun bahwa selanjutnya penentuan batas wilayah kabupaten lingga secara resmi dan pasti lapangan harus ditetapkan oleh menteri dalam negeri, sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun namun demikian, hingga saat ini menteri dalam negeri belum mengeluarkan peraturan atau surat penetapan tentang batas wilayah kabupaten lingga. bahwa dengan demikian, dalil para pemohon yang menyatakan batas kabupaten lingga yang ditentukan dalam huruf undang undang nomor tahun adalah tidak jelas , merupakan pernyataan yang tidak beralasan secara hukum, karena pemohon tidak memahami dan membaca peraturan perundang undangan secara utuh. untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang batas kabupaten lingga lapangan, harus mengacu kepada peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman penegasan batas daerah. bahwa norma yang tidak jelas dan tidak pasti itu, sebenarnya adal sebelah timur .dst sebelah selatan .dst sebelah barat .dst maka, batas wilayah kabupaten tanjung jabung timur sebelah utara seakan akan mencakup wilayah antara lain: pulau natuna, pulau anambas, pulau bintan, pulau single. adapun pulau pulau tersebut atas adalah bagian dari wilayah administrasi pemerintahan provinsi kepulauan riau. dengan demikian apabila huruf undang undang nomor tahun tersebut diterapkan, maka dapat dipersepsikan wilayah pemerintahan provinsi kepulauan riau merupakan salah satu kecamatan tanjung jabung timur. bahwa pada faktanya, menteri dalam negeri justrudalam menentukan bahwa pulau berhala terletak dan yang menentukan pulau berhala masuk dalam wilayah administrasi kabupaten jabung timur provinsi jambi dan peraturan menteri dalam negeri tersebut telah dibatalkan oleh mahkamah agung dalam putusan nomor p hum yang isi putusannyavide poin putusan mahkamah agung nomor p hum bahwa dalam pertimbangan hukum putusan mahkamah agung nomor p hum tersebut menyatakan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman penegasan batas daerah, seharusnya menteri dalam negeri menentukan batasan wilayah kabupaten lingga provinsi kepulauan riau dengan kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi, bukan menentukan posisi pulau berhala, dengan demikian peraturan menteri dalam negeri nomor tahun bertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri terdahulu peraturan menteri dalam negeri nomor tahun ) . bahwa pada butir ii.a. pemohon juga menyatakan . karena huruf telah mengurangi luas wilayah provinsi jambi sehingga pulau berhala sebagai wilayah provinsi jambi semenjak tahun menjadi hilang. kemudian, pada butir ill halaman permohonan (perbaikan) para pemohon ditegaskan lagi bahwa ketentuan huruf dapat diartikan pembentukkanulauan riau. bahwa alasan pemohon tersebut adalah prematur diajukan sebagai alasan permohonan para pemohon dalam perkara guo, karena hingga saat ini menteri dalam negeri belum mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas secara sah dan resmi lapangan, baik batas antara kabupaten tanjung jabung timur dengan kabupaten lingga maupun batas antara provinsi jambi dengan provinsi kepulauan riau. bahwa untuk menguatkan dalil pihak terkait tersebut atas, dengan ini disampaikan bahwa sepanjang umur provinsi jambi, yang sudah berjalan lebih tahun, hingga saat ini belum ada penetapan tanda batas secara resmi lapangan antara batas provinsi jambi dengan provinsi kepulauan riau (dahulu provinsi riau). para pemohon sendiri mengakui dalam alasan permohonannya pada butir iii. (perbaikan) yang berbunyi sebagai berikut: uu darurat nomor tahun kemudian menjadi nomor tahun tentang pembentuktiga daerah swatantra tingkat tersebut . bahwa atas dasar argumen tersebut, dalil para pemohon yang menyatakan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa huruf undang undang nomor tahun tersebut telah mengurangi luas wilayah kabupaten tanjung jabung timur. bahwa kabupaten kepulauan riau sebelum masuk menjadi wilayah pemerintah provinsi kepulauan riau adalah salah satu wilayah kabupaten provinsi riau berdasarka, dan riau, lembaran negara tahun nomor dan pulau berhala adalah bagian wilayah kabupaten kepulauan riau yaitu kecamatan single, hal ini dikuatkan lagiyang didalamnya termasuk kabupaten kepulauan riau. bahwa selanjutnya kabupaten kepulauan riau dimekarkan menjadi kabupaten lingga,yang terdiri dari kecamatan single sesuai ketentuan huruf sehingga pulau berhala masuk menjadi wilayah kabupaten lingga. bahwa berdasarkan peta provinsi daerah tingkat riau (bukti pt.i pulau berhala adalah, kecamatan single, kabupaten lingga, dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten lingga perda) nomor tahun tanggal april (bukti pt.i bahwa mengacu pada batas wilayah administrasi kabupaten lingga sebagaimana ditentukan dalam huruf huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun khususnya huruf maka jelaslah, bahwa secara yuridis pulau berhala masuk wilayah administrasi kabupaten lingga, karena letak selat berhala yang menjadi batas kabupaten lingga pada sebelah selatan adalah berada antara pulau berhala dengan kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi, lebih tegas lagi fakta lapangan menunjukan bahwa selat berhala berada sebelah selatan pulau berhala. artinya, pulau berhala berada sebelah utara selat berhala. bahwa lebih pasti lagi fakta lapangan membuktikan, letak posisi selat berhala dan pulau berhala telah dijelaskan oleh badan koordinasi survei dan pemetaan nasional bakosurtanal) melalui surat nomor .33bako sesama pd tanggal desember yang ditujukan kepada sekretaris daerah provinsi kepulauan riau (bukti pt.i mana dalam poin surat tersebut dijelaskan: secara geografis pulau berhala terletak pada posisi lintang selatan ls) dan bujur timur bt) yang berada dira. keberadaan pulau berhala dan selat berhala telah tergambar pada peta lingkungan pantai indonesia skala tahun (gambar peta british admiral chart bac) tahun skala (gambar peta ams (gambar serta pada peta peta lainnya. keberadaan selat berhala tersebut sesuai dengan pendefinisian selat yaitu merupakan arah lintasan laut antara dua daratan atau pulau pulau atau gugusan pulau yang menghubungkan dua wilayah perairan yang lebih besar,. bahwa sebagai bukti pendukung tentang letak geografis pulau berhala dapat pula dilihat dari beberapa peta resmi yang dilampirkan dan diajukan oleh pihak terkait antara lain: peta dati riau (bukti pt.i peta rupa bumi indonesia skala lembar dab, edisi tahun yang dibuat oleh badan koordinasi survey dan pemetaan nasional bakorsurtanal) tahun (bukti pt.i peta batas wilayah administrasi pemerintahan lurah desa kecamatan single, kabupaten kepulauan riau (bukti pt.i peta geological sketch map the row lingga archipelago, skala tahun (bukti pt.i peta sumatera selatan tahun (bukti pt.i peta sumatera tengah tahun (bukti pt.i peta residentie row orderhoarigheden tahun (bukti pt.i overzichskraat van sumatra blad reproductiebedrigf topografisake priests batavia (bukti pt.i overzichskaart van sumatra blad reproductiebedrigf topografisake priests batavia (bukti pt.i peta single edition tahun (bukti pt.i peta lingkungan pantai indonesia lpi sungai lokan, edisi tahun skala yang diterbitkan oleh bakorsurtanal (bukti pt.i peta lingkungan pantai indonesia lpi dab, edisi skala yang diterbitkan oleh bakorsurtanal (bukti pt.i bahwa berdasarkan peta peta yang diajukan oleh pihak terkait tersebut atas, jelas menunjukan pulau berhala masuk wilayah administrasi kabupaten lingga (dahulu wilayah kabupaten kepulauan riau, provinsi riau) dan dalam gambar peta peta tersebut jelas, bahwa pulau berhala berada sebelah utara selat berhala, atau selat yang menjadi batas wilayah kabupaten lingga sebelah selatan. dengan demikian, untuk menentukan letak pulau berhala tidak diperlukan adanya penjelasan terhadap arti selat berhala dalam huruf undang undang nomor tahun sehingga tersebut tidak memerlukan perubahan, dengan demikian tidak bertentangan dengan konstitusi, dan statusnya konstitusional. bahwa pemohon juga menyatakan dalam permohonannya, bahwa pulau berhala termasuk dalam wilayah administrasi provinsi jambi berdasarkan penjelasan undang undang nomor tahun yang berbunyi sebagai berikut . bahwa penjelasan undang undang nomor tahun tidak dapat menjadi pedoman, karena telah mengakibatkan ketidakjelasan norma eksistensi yuridis pemohon sebagai gubernur dimuat dalam yang berbunyi: setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah:huruf telah menjadi kendala bagi pemohon untuk melaksanakan tugas sebagai kepala daerah provinsi jambi, yang sebagaimana diatur dalam yangerahkeamanan: musisi: moneter dan fiskal nasional, dan agama. pada batang tubuh, terdapat perubahan terselubung dan telah memperluas pengertian norma pada batang tubuh yang berbunyi provinsi kepulauan riau berasal dari wilayah provinsi riau yang terdiri atas kabupaten kepulauan riau: kabupaten karimun: kabupaten natuna, kota batam, kota tanjung pinang dengan demikian, sangat jelas penjelasan tersebut bertentangan dengan ketentuan lampiran undang undang nomor tahun dalam butir butir butir dan butir huruf dan huruf yang mehal ini dikuatkan dengan putusan mahkamah nomor puu vii yang dalam pertimbangan putusannya sebagai berikut: terhadap dalil para pemohon tersebut,.dstkemudian dalam amar putusan mahkamah konstitusi tersebut dalam butir menyatakan: penjelasan uu. sisdiknas yangenny) , tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. dengan berpedoman kepada pertimbangan hukum dan amar putusan mahkamah konstitusi tersebut atas maka penjelasan undang undang nomor tahun tidak dapat dijadikan dasar ataupun alasan bagi para pemohon untuk melakukan uji materiil huruf undang undang tahun dalam perkara guo. bahwa dalil pihak terkait yang menyatakan bahwa pulau berhala masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan kabupaten lingga dikuatkan dengan pertimbangan putusan mahkamah agung nomor p hum tertanggal februari pada halaman alania ketiga yang berbunyi sebagai berikut bahwa berdasarkan tahun tentang pembentukan kabupaten lingga, desa berhala masuk dalam wilyah kabupaten lingga, provinsi riau.dst selain itu masih dalam pertimbangan hukum mahkamah agung nomor p hum tersebut atas pada halaman alania terakhir menyebutkan sebagai berikut bahwa nomor tentang pembentukan kabupaten lingga adalah undang undang terbaru dibandingkan dengan nomor tahun tentang pembentukan kabupaten sarolangun, tanjung jabung timur, dan . dalam putusan mahkamah agung nomor p hum juga mengakui dalam pertimbangan hukumnya pada halaman alinea terakhir sampai dengan halaman alania ketiga bahwa berdasarkan fakta historis atau sejarah, sejak masa kesultanan lingga row pada (seharusnyakemerdekaan ri, pulau berhala masih merupakan bagian wilayah pemerintahan kabupaten kepulauan riau, provisi riau berdasarkan nomor tahun yang sampai saat ini pemerintah kabupaten lingga (dahulu kabupaten kepulauan riau) telah melaksanakan pemilihan umum bagi warga yang bertempat tinggal pulau berhala. demikian pula dalam pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun pemerintah kabupaten lingga,pada itu, pelayanan administrasi pemerintahan pulau berhala dan pulau pulau kecil disekitarnya, serta adanya pembangunan fasilitas umum sampai dikembangan oleh pemerintah provinsi kepulauan riau. oleh karenanya ternyatalah menurut hukum bahwa berdasarkan fakta fakta geografis dan penguasaan fisik atas pulau berhala sebagaimana diuraikan atas, maka secara facto yuridis pulau berhala adalah masuk wilayah administrasi kabupaten lingga. bahwa pada persidangan mahkamah konstitusi tanggal mei wakil pemerintah dari dirjen perbatasan telah menyampaikan opening statement yang masih menyatakan . padahal putusan mahkamah agung nomor p hum telah membatalkan permendagri tersebut sesuai dengan dictum putusan yang berbunyi((vide poin putusan mahkamah agung nomor p hum bahwa selain uraian keterangan pihak terkait tersebut atas sebagai bukti bahwa pulau berhala masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan kabupaten lingga (dahulu kabupaten kepulauan riau), dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah pulau berhala yang diterbitkan oleh badan pertanahan nasional kabupaten kepulauan riau, kecamatan single, desa dab, provinsi riau yang sekarang sudah menjadi kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau, yaitu: buku tanah hak milik nomor tanggal juni atas nama hasyim mainazainal arifialat alat bukti tersebut menunjukkan bahwa administrasi pemerintahan pulau berhala selama ini masuk dalam wilayah administratif pemerintahan kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau. begitu juga dengan pembangunan tower indosat tbk setinggi meter yang terletak desa berhala, kecamatan single, kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau berdasarkan persetujuan dari kepala dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten lingga sesuai surat nomor pbk tertanggal juni (bukti pt.i ditambah lagi dengan pengelolaan sektor keamanan pulau berhala telah terbukti dikelola oleh aparat keamanan kabupaten lingga sesuai dengan surat perintah tugas keamanan terpadu pulau berhala nomor sprint yang dikeluarkan oleh komandan lanal dab single tanggal mei (bukti pt.i surat pengiriman petugas keamanan terpadu pulau berhala pol v yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian sektor dab single tertanggal mei (bukti pt.i dan surat pengiriman petugas keamanan terpadu pulau berhala pol iv tanggal april yang dikeluarkan oleh komandan distrik militer komando batalyon militer (bukti pt.i dengan demikian, benarkah apa yang diterangkan oleh ahli yang diajukan oleh para pemohon yaitu dr. dian puji simatupang, sh, pada halaman alania ketiga yang menyatakan bahwa kepentingan umum secara konkrit dalam suatu batas wilayah adalah penetapan atas pelayanan publik seperti pertanahan, kemanan dan izin mendirikan bangunan. kalau suatu daerah secara hukum telah memberikan ketiga pelayanan publik konkrit tersebut secara legitimasi wilayah tersebut merupakan bagian dari wilayahnya . bahwa pihak terkait juga menerima pernyataan sikap dari penduduk yang bermukim secara telah turun temurun hidup dalam pulau berhala dan tetap berkeinginan untuk bergabung dalam wilayah administrasi pemerintahan kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan sikap yang ditandatangani oleh masyarakat desa berhala yang dikirimkan kepada presiden republik indonesia jakarta melalui surat kepala desa berhala nomor bh tanggal oktober (bukti pt.i dan bukti pt.i bahwa samping data data bukti sebagaimana diuraikan pihak terkait juga menambahkan keterangan, sebagai berikut: bahwa tidak benar pulau berhala masuk dalam wilayah keresidenan jambi sebagaimana dalil pemohon nomor dan nomor halaman yang benar adalah sejak tahun wilayah pulau berhala adalah bagian dari kesultanan riau lingga, dan kemudian menjadi keresidenan riau. hal ini terbukti dengan adanya surat tanah gezien controleur van lingga, yakni:yang dikeluarkan oleh sri paduka tuan besar residen riau pada tahun oleh karenanya tidak sesaat pun pulau berhala pernah menjadi bagian dari kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi. bahwa tidak benar administratif pulau berhala berada wilayah desa sungai itik kecamatan nipah panjang kabupaten tanjung jabung, sebagaimana didalilkan para pemohon pada butir nomor halaman yang benar adalah desa sungai itik berada wilayah pantai sumatera, sedangkan pulau berhala, terletak sangat jauh dari desa tersebut. hal ini terbukti dari peta lingkungan pantai indonesia tahun yang dikeluarkan oleh bakorsurtanal edisi (bukti pt.i faktanya, pulau berhala adalah wilayah dusun pulau berhala, desa berhala, kecamatan single dan seluruh pelayanan publik dibiayai oleh apbd kabupaten lingga dan provinsi kepulauan riau foto bangunan bukti pt.i sampai dengan bukti pt.i bahwa tidak benar penduduk pulau berhala telah menggunakan hak pilihnya kecamatan nipah panjang, kabupaten dati tanjung jabung sejak pemilu sebagaimana dalil pemohon nomor halaman yang benar adalah sejak pemilu penduduk pulau berhala menggunakan hak pilihnya tps yang dibentuk oleh kpu kabupaten kepulauan riau (sekarang kabupaten lingga). dari sisi geografis, letak kecamatan nipah panjang kabupaten dati tanjung jabung, berada sangat jauh dari desa berhala sehingga secara logis sulit bagi penduduk untuk menggunakan hak pilihnya dalam kurun waktu pemilihan karena waktu tempuh dari desa pulau berhala kecamatan nipah panjang kabupaten dati tanjung jabung selama (enam) jam dengan mengendarai perahu pong pong, sehingga waktu untuk memilih tidak mungkin tercapai karena kehabisan waktu ketika tiba tps yang dituju dan tidak logis dari sisi pembiayaan oleh penduduk setempat. bahwa tidak benar pembentukan pemerintahan tingkat dusun wilayah pulau berhala telah dilakukan oleh pemerintahan kabupaten tanjung jabung timur sebagaimana dalil para pemohon poin halaman yang benar adalah pulau berhala masuk dalam wilayah administratif dusun pulau berhala, desa berhala, kecamatan single, kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau. bahwa tidak benar dalil para pemohon pada poin halam bahwa polres tanjung jabung timur membentuk kantor polisi dalam wilayah pulau berhala. sebab, fakta lapangan petugas keamanan yang ada adalah petugas pengamanan terpadu dari kabupaten lingga yang terdiri dari lanal dab single, kepolisian sektor dab single dan komando rayon militer single, sesuai (bukti s.d bukti bahwa dalil para pemohon pada poin halaman adalah tidak benar. yang benar adalah pembangunan prasarana fisik dilakukan oleh pemerintah kabupaten lingga berdasarkan apbd kabupaten lingga dan apbd provinsi kepulauan riau foto bangunan bukti pt.i sampai dengan bukti pt.i petit berdasarkan uraian tersebut atas, pihak terkait dengan ini memohon kepada mahkamahbentukan kabupaten lingga, sebagai berikut: dalam eksepsi menerima dan mengabulkan eksepsi pihak terkait menyatakan para pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan. atau apabila mahkamah berpendapat lain, pihak terkait mohon putusan yang seadil adilnya (ex guo bono). menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya pihak terkait mengajukan bukti suratitulisan yang diberi tanda bukti sampai dengan sebagai berikut: bukti fotokopi surat keputusan presiden nomor tahun tentang pengesahan atau pengangkatan drs. muhammad sani dan dr. soeria respationo, sh. mh. sebagai gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau periode bukti pti fotokopi surat keputusan menteri dalam negeriprovinsi kepulauan riau: bukti pti fotokopilembaran negara tahun nomor sebagai undang undang, bukti psurat dari badan koordinasi survei dan pemetaan nasional bakosurtanal) nomor !bako sesama pd tanggal desember perihal posisi selat berhala, bukti pti fotokopi peta dati provinsi riau: bukti pti fotokopi peta rupa bumi indonesia skala lembar dab, edisi tahun yang dibuat oleh badan koordinasi survey pemetaan nasional bakosurtanal) tahun bukti p: bukti pti fotokopi peta geological sketch map the row lingga archipelago, skala tahun bukti pti fotokopi peta sumatera selatan tahun bukti pti fotokopi peta sumatera tengah tahun bukti pt1 fotokopi peta residentie row orderhoarigheden tahunpeta single edition tahun bukti pt1 fotokopi peta lingkungan pantai indonesia lpi sungai lokan. edisi tahun skala yang diterbitkan oleh bakosurtanal, bukti pti1 fotokopi peta lingkungan pantai indonesia lpi dab. edisi skala yang diterbitkan oleh bakosurtanal: bukti pti fotokopi pernyataan sikap dari masyarakat desa berhala kepada presiden nomor bhl tanggal oktober yang tembusan disampaikan kepada menteri dalam negeri: bukti pti1 fotokopi pernyataan sikap masyarakat desa berhala, kecamatan single, kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau, bukti pti fotokopi buku tanah hak milik nomor atas nama hasyim mainan, surat ukur nomor dabdipembantuan. kerugian konstitusional pemohon yang bersifat yang konkrit, yaitu pemohon telah menemui kendala untuk membuat suatu kebijakan pemerintah daerah, atau setidak tidaknya pemohon akan sangatdapat masa yang datang dianggap sebagai bentuk pengeluaran dana apbd yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. pemohon dan pemohon bersama sama representasi sebagai pemerintahan daerah provinsi jambi sebagaimana dimaksudkan huruf yaitu bahwa: pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan dprd provinsi . pemohon sebagai ketua dprd provinsi jambi mengajukan permohonan guo bertindak untuk dan atas nama dprd provinsi jambi, berkedudukan kantor dprd provinsi jambi jalan jenderal yani nomor telanaipura, kota jambi. dprd merupakan lembaga negara. bahwa mahkamah telah menegaskan bahwa dprd merupakan lembaga negara sebagaimana disebutkan dalam beberapa putusan mahkamah, antara lain, yaitu putusan nomor skin viii juncto putusan nomor skin iv juncto putusan nomor puu vii1zainal arifinhasan jemaatatas nama hasan jemaat, surat ukur dab yang dikeluarkan oleh badan pertanahan kabupaten kepulauan riau,foto satu unit gedung permanen (enam) lokal yang dibangun dengan dana pemerintah provinsi riau dan pemerintah kabupaten kepulauan riau, bukti pti fotokopi foto, bukti pti1 fotokopi foto gerbang selamat datang yang dibangun kabupaten kepulauan riau provinsi riau tahun bukti pti fotokopi foto satu unit puskesmas pembantu permanen dibangun oleh pemerintah kabupaten kepulauan riau, bukti pti fotokopi foto jalan feminisasi, perumahan masyarakat, tangki penampung air, dan pembangkit tenaga listrik berupa genset diesel kva bantuan dari pemerintah kabupaten kepulauan riau tahun bukti pti fotokopi fotobukti pti fotokopi foto lapangan bola volley yang dibangun pemerintah kabupaten kepulauan riau tahun bukti pti fotokopi foto pengadaan lahan pulau berhala melalui dana apbd provinsi kepulauan riau tahun bukti pti fotokopi foto pembangunan kantor kepala desa berhala melalui dana apbd kabupaten lingga, bukti pt1 fotokopi foto koperasi serba usaha desa berhala kecamatan single kabupaten lingga, bukti pt1 fotokopi foto: bukti pti fotokopi foto pengembangan dan pembangunan sarana wisata oleh pemerintah kabupaten lingga dan provinsi kepulauan riau, bukti pt1 fotokopi surat kementerian perhubungan direktorat jenderal perhubungan laut distrik navigasi kelas tanjung pinang nomor um. dng.tpi tertanggal mei perihal data teknisi dan penjaga menara suar berhala, bukti pti1 fotokopi putusan mahkamah agung nomor p hum tentang perkara hak uji materil terhadap peraturan menteri dalam negeri permendagri) nomor tahun bukti pti1 fotokopi surat nomor pbk tanggal juni perihal persetujuan ketinggian bangunan tower pt. indosat, tbk. yang dikeluarkan oleh kepala dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten lingga, bukti pti fotokopi surat perintah nomor spin tanggal mei yang dikeluarkan oleh komandan lanal dab single tentang penunjukan anggota lanal dab single untuk menjadi petugas keamanan terpadu pulau berhala, bukti pt1 fotokopi surat nomor pol. v tanggal mei dari kepala kepolisian dab single kepada camat single, perihal pengiriman nama petugas keamanan terpadu pulau berhala, atas nama rida fernandes: bukti pt1 fotokopi surat nomor iv tanggal april dari komandan koramil dbs kepada camat single, perihal pengiriman nama petugas keamanan terpadu pulau berhala: selain itu pihak terkait mengajukan (empat) orang ahli yang didengar keterangannya depan persidangan pada tanggal mei dan pada tanggal juni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli pihak terkait hasyim djalal bahwa menurut ahli, pulau berhala terletak tengah tengah laut antara provinsi jambi dan provinsi kepulauan riau, bahwa secara geografis, selat berhala terletak sebelah selatan pulau berhala, dan pulau berhala tersebut terpisah dari provinsi jambi oleh selat berhala, yang merupakan salah satu jalur pelayaran nasional yang sering dilewati dan ini bisa dilihat dalam peta peta. malah dari segi keselamatan pelayaran, pulau berhala itu mempunyai sarana bantu navigasi bersama sama dengan pantai jabung timur. karena situ tempat pelayaran yang sering terjadi: bahwa provinsi jambi maupun kepulauan riau menuntut kewenangan administratif atas pulau tersebut. kedua provinsi sama sama mendasarkan tuntutan mereka, antara lain kepada pertimbangan historis, kultural, maupun yuridis. bahwa ahli menyayangkan perundangan indonesia menimbulkan konflik mengenai hal ini, antara lain karena adanya penjelasan undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepulauan riau, yang menyatakan bahwa pulau berhala tidak termasuk kepulauan riau. tetapi, dalam batang tubuh undang undang nomor tahun (1c) tentang pembentukan kabupaten lingga provinsi riau, batas wilayah kabupaten lingga dinyatakan sebelah selatan laut bangka dan selat berhala yang berada sebelah selatan pulau berhala. dan karena itu pulau berhala jelas termasuk dalam kabupaten lingga yang merupakan provinsi kepulauan riau, bahwa dengan demikian, maka persoalan hukum yang ahli lihat, terutama adalah kekuatan hukum dari penjelasan undang undang nomor tahun dibandingkan dengan kekuatan hukum dari huruf undang undang nomor tahun yang dituangkan dalam batang tubuh undang undang. dan masalah kedua adalah kekuatan hukum dari undang undang yang diundangkan lebih kemudian, jika dibandingkan dengan undang undang yang terdahulu apalagi terikat dalam undang undang terdahulu, ketentuannya tidak dimasukkan dalam batang tubuh undang undang, tetapi hanya dalam penjelasannya. dalam hal ini kiranya perlu dipahami, arti dan kedudukan dari penjelasan undang undang, bahwa ahli memandang bahwa hukum indonesia memang sistemnya sering tidak tuntas. karena sering memancar mencari satu konsep, misalnya antara lain dengan mengatakan satu undang undang diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah, kemudian lebih lanjut lagi oleh peraturan presiden, lebih lanjut lagi oleh keputusan presiden atau menteri dan seterusnya. sehingga sesuatu ketentuan hukum yang sering kali tidak sekaligus menjadi tuntas dan jelas, tetapi undang undang dasar hasil amandemen sudah memahami hak pinisi sejak amandemen pertama, dan ketika itu telah menghapuskan penjelasan dan memasukkan semua hal yang substantif dalam batang tubuh undang undang dasar. dan membuang hal hal yang dirasa kurang substantif, walaupun dalam beberapa hal tertentu masih menyerahkan pengaturannya lebih lanjut kepada undang undang. perkembangan ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam batang tubuh undang undang, lebih tinggi kedudukannya daripada penjelasan. seyogianya praktik undang undang dasar ini menjadi pedoman pula dalam memahami fungsi ketentuan batang tubuh undang undang dan fungsi penjelasan dalam undang undang, bahwa dari segi hukum positif, penjelasan memang masih berperan dan mengartikan ketentuan ketentuan dalam undang undang, walaupun undang undang dasar sendiri telah menghapuskan sistem itu untuk undang undang dasar. walaupun penjelasan dalam beberapa hal tertentu masih berperan dalam menginterpretasikan sesuatu selama ketentuannya nya dirumuskan tidak jelas, namun ketentuan huruf undang undang nomor tahun kiranya jelas karena penjelasan dalam menyatakan bahwa ketentuan tersebut adalah cukup jelas. dalam arti bahwa batas antara kabupaten lingga dan provinsi kepulauan riau, dan provinsi jambi adalah selat berhala, yang terletak sebelah selatan pulau berhala, bukan perairan sebelah utara pulau berhala, yang jarang dipakai untuk pelayaran nasional maupun internasional: bahwa dalam sistem perundang undangan sering pula terjadi undang undang yang datang, kemudian lebih mempunyai kekuatan menentukan daripada undang undang sebelumnya. kecuali jika undang undang sebelumnya lebih tinggi kedudukan hukumnya seperti kedudukan undang undang dasar terhadap undang undang. jika demikian masalahnya, dapat dijadikan masalah legalitas daripada ketentuan yang lebih rendah terhadap ketentuan yang lebih tinggi. juga ketentuan yang ditetapkan kemudian, sering dapat dianggap sebagai ketentuan khusus yang lebih kuat dari ketentuan yang bersifat umum sebelumnya. ini dalam dalil hukum internasional, seringkali dikatakan lex specialis derogat legi generalis. dengan demikian kiranya dapat dilihat bahwa undang undang nomor tahun sama kedudukannya dengan undang undang nomor tahun karena sama sama peringkat undang undang. tetapi undang undang nomor tahun lebih spesialis daripada undang undang nomor tahun karena undang undang nomor adalah mengenai pembentukan provinsi kepulauan riau, sedangkan undang undang nomor tahun adalah tentang pembentukan kabupaten lingga provinsi kepulauan riau. karena itu undang undang nomor tahun yang diundangkan kemudian adalah pengaturan lebih lanjut dari provinsi kepulauan riau. apalagi jika diingat bahwa ketentuan tentang pulau berhala dalam undang undang nomor tahun hanya disebut dalam penjelasan. sedangkan dalam undang undang nomor tahun disebut dalam batang tubuh undang undang tersebut. faktor sejarah, kultural, dan geografis, walaupun ada peranannya dalam penentuan kewenangan atas wilayah, namun peranannya terbatas. walaupun pengaturan kewenangan administratif dalam wilayah sesuatu negara menjadi wewenang negara yang bersangkutan, dalam hal ini nkri melalui undang undangnya, namun perlu pula kiranya diperhatikan ketentuan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional mengenai masalah kewilayahan ini, bahwa dalam hukum internasional, sesuatu negara bisa memperoleh atau kehilangan wilayah melalui berbagai bagai cara. misalnya karena faktor alamiah munculnya, hilangnya pulau pulau laut, perubahan aliran sungai perbatasan, bagian terdalam perairan yang dipakai untuk pelayaran, ataupun karena diperjualbelikan, ataupun karena keperluan penyelesaian penyelesaian perbatasan karena faktor faktor etnis dan lintas batas, dan segala macamnya. karena sesuatu pemerintahan atas daerah tersebut telah berjalan cukup lama, tanpa ditantang secara serius dan terus menerus oleh pihak lainnya, dalam hukum internasional disebut prinsip prescription, bahwa dari semua hal atas, maka secara hukum yang sering menentukan hak dan kewenangan sesuatu pemerintahan terhadap sesuatu wilayah adalah bagaimana efektifnya pemerintahan atas wilayah tersebut dijalankan dalam waktu yang cukup lama. dalam kasus pulau berhala ini, sungguh menarik perhatian bahwa provinsi riau dan kepulauan riau, terlihat sudah melaksanakan kewenangan pemerintahan atas pulau tersebut untuk waktu yang cukup lama. antara lain, telah memberikan pelayanan masyarakat selama bertahun tahun, termasuk mengeluarkan sertifikat hak atas tanah dan lain lain. kedua, telah memasukkan pulau berhala dalam pemerintahan kabupaten kepulauan riau. ketiga, telah mengurus hal hal yang berkaitan dengan keamanan masyarakat, baik darat maupun laut, serta pelayanan lalu lintas laut dengan memelihara mercusuar pulau berhala tersebut. keempat, telah melaksanakan pemilu secara sah dan tidak dibantah sejak paling tidak yaitu pemilu pertama sejak tahun pemilu pertama sejak nkri berdiri. telah membuat aturan aturan pulau tersebut yang sampai kini masih berlaku: bahwa masalah effective government control atas sesuatu wilayah sangat penting dalam kepemilikan suatu wilayah atas wilayah tersebut, suatu negara atas wilayah tersebut. misalnya, sebagai contoh, belanda memenangkan kepemilikan atas pulau manga dalam arbitrase max haber melawan amerika serikat tahun karena mampu membuktikan bahwa belanda atau hindia berandalan yang melaksanakan effective government control atas pulau tersebut selama bertahun tahun. walaupun amerika serikat menyatakan bahwa pulau manga termasuk dalam wilayah yang diserahkan oleh spanyol kepada amerika serikat dalam perjanjian paris demikian pula halnya dengan lepasnya pulau sepadan dan gigitan dari republik indonesia tangan malaysia beberapa tahun yang lalu karena hindia belanda atau indonesia tidak dapat menunjukan effective government control atas kedua pulau tersebut. walaupun argumentasi indonesia menunjukan bahwa kedua pulau tersebut adalah wilayah republik indonesia dan bahwa sultan bulungan dan keturunannya kalimantan timur, secara tradisional mengatakan bahwa pulau sepadan dan gigitan adalah bagian dari kerajaan mereka, bahwa mahkamah hukum internasional den haag, ternyata inggris dan malaysialah yang dapat menunjukkan effective government control atas kedua pulau tersebut, antara lain dengan menetapkan ketentuan ketentuan dan penangkapan penyu, pembangunan, pemeliharaan mercusuar, dan lain lain: bahwa perlu dicatat bahwa jika pulau berhala dianggap tidak termasuk kabupaten lingga atau kepulauan riau dalam tahun paling tidak, maka tentunya dapat diartikan bahwa pemilu yang dilaksanakan pulau tersebut oleh kepulauan riau sejak tahun itu, dapat dianggap tidak sah menurut hukum. jika demikian, maka situasi tersebut dapat berimplikasi jauh bagi keabsahan pemilu dan selanjutnya. dengan demikian jelas bahwa pelaksanaan pemilu pulau berhala oleh aparat pemerintahan kepulauan riau adalah pemilu yang sah. dan dengan demikian, maka jelas pulalah bahwa pulau berhala merupakan bagian yang sah dan diakui dari kabupaten lingga kepulauan riau: bahwa provinsi jambi memang memasukkan pulau berhala dalam wilayah administratifnya, tetapi kelihatannya tidak banyak melaksanakan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. klaim provinsi jambi dan kabupaten tanjung jabung timur, kelihatannya baru muncul kemudian setelah kunjungan para pejabat daerah tersebut dalam tahun tahun sekitar an dan mulai memasang tanda tanda kewenangannya yang kemudian diprotes oleh kabupaten lingga dan dengan demikian menunjukan bahwa kabupaten tanjung jabung tidak melaksanakan administrasi pemerintahan yang efektif dan terus menerus dalam waktu yang cukup lama atas pulau berhala tersebut: mengingat bahwa masalah pembagian wewenang administratif pemerintahan adalah wewenang menteri dalam negeri, maka sewajarnya menteri dalam negeri menyatakan bahwa dengan memperhatikan fakta fakta dan faktor faktor atas yang secara yuridis menunjukkan bahwa pulau berhala memang merupakan bagian dari kepulauan riau atau kabupaten lingga, khususnya paling tidak sejak berdirinya nkri. namun demikian menurut hukum, penyelesaian sesuatu kasus dan implementasinya melalui sistem pengadilan atau mahkamah konstitusi, kiranya perlu pula diperhatikan, bahwa mungkin saja ada orang yang mengatakan bahwa mahkamah konstitusi belum tentu berwenang dalam hal ini, mengingat masalahnya bukan menguji undang undang terhadap undang undang dasar. tetapi adalah pengaturan antara undang undang yang lahir, kemudian terhadap undang undang sebelumnya, dan pengaturan oleh undang undang yang lebih spesifik terhadap undang undang yang lebih umum: bahwatentang perubahan atas undang undang nomor tahun menyatakan bahwa mahkamah konstitusi mempunyai wewenang untuk mengadili, menguji undang undang terhadap undang undang dasar, memutus sengketa kewenangan kelembagaanu. apabila mahkamah konstitusi memutuskan berwenang menangani masalah ini, maka kiranya mahkamah konstitusi wajar menyatakan bahwa pulau berhala memang termasuk dalam daerah pemerintahan kabupaten lingga sebagaimana dinyatakan dalam huruf undang undang nomor tahun bahwa akhir akhir ini dalam hukum internasional juga banyak diterapkan sistem join development antara pihak pihak terkait, sementara penentuan batas, dan status hukum, serta wewenang atas wilayah belum jelas. masa yang lalu malah ada sistem kondominium, misalnya, antara perancis dan inggris yang memperebutkan pulau new hybrids pasifik selatan. tetapi kini kondominium tersebut telah berakhir sejak new hybrids menjadi negara merdeka yang baru, yaitu vanuatu, bahwa kiranya sistem join development ini tidak lagi tepat sini. walau bagaimanapun penyelesaian administratif atas provinsi jambi dan provinsi kepulauan riau mengenai pulau berhala, penyelesaian tersebut tidak mempengaruhi status hukum pulau berhala yang ada dalam wilayah nkri. oleh karena itu, setiap warga negara nkri berhak untuk ikut bersama sama membangun pulau berhala dalam kedudukan yang sejajar untuk sesama warga negara. dalam hubungan ini pemerintah provinsi riau dan kabupaten lingga harus membuka kesempatan tersebut bagi semua pihak warga negara nkri dan sebagainya, juga wilayah wilayah nkri yang lainnya memberikan kesempatan tersebut bagi semua warga negara nkri, sesuai dengan hukum dan dengan memperhatikan adat istiadat setempat. malahan kedua provinsi kepulauan riau dan jambi, wajar dan dapat mencari berbagai bentuk kerjasama mengenai pengembangan dan pembangunan pulau berhala, lica marzuki bahwa para pemohon dalam perkara ini mendalilkan bahwa tapal batas kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau, dan kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi mengakibatkan status hukum yang tidak jelas: bahwa kamus besar bahasa indonesia, pusat bahasa edisi keempat tahun halaman merumuskan pada entri kata status keadaan atau kedudukan dalam hubungan dengan masyarakat sekelilingnya, berstatus artinya mempunyai status sebagai berkedudukan: bahwa status hukum mempertanyakan keadaan atau kedudukan hukum dalam komunitas hukum. berstatus hukum bermakna mempunyai kedudukan hukum tertentu, yang diberikan hukum kepada pemegang status, batas wilayah (territorial green) adalah bagian dari status hukum, bahwa pemancangan batas wilayah, pemancangan territorial green, menandai cakupan the territorial validity, istilah hans kersen, the territorial validity pemerintahan suatu negara cast pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, bahwa tatkala undang undang dasar menetapkan, negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi, dan daerah provinsimaka tiap daerah provinsi, tiap daerah kabupaten, tiap daerah kota diberi batas batas wilayah (territorial green), agar status hukum pemerintahan daerah daripadanya dapat terlaksana menurut batas batas wilayah, (territorial green), setiap daerah yang meliputi daerah daerah provinsi, daerah daerah kabupaten dan daerah daerah kota. tanpa penetapan batas batas wilayah, tanpa territorial green, dapat kiranya berakibat pemerintahan daerah bakal mengalami kekacauan balapan status hukum, bagai kekacauan balapan menara babel babelonize wraakverwarring), bahwa dalam kitab perjanjian lama, ada kisah, tatkala penduduk suatu daerah yahudi itu mau membangun suatu menara yang mencapai langit, maka allah murka, dia menurunkan berbagai bahasa sehingga terjadi kekacauan balapan, bahwa prof. rabbi, ahli hukum belanda terkenal mengatakan, dalam hukum juga dimungkinkan dikenal adanya kekacauan balapan menara babel babelonize wraakverwarring), pemohon diangkat sebagai ketua dprd provinsi jambi berdasarkanjambi tertanggal oktober (bukti p 5b, bukti p 5b. bahwa dprd provinsi jambi merupakan penentuketentuan huruf telah menghambat pelaksanaan kewenangan konstitusional pemohon sebagai ketua dprd provinsi jambi, yang merupakan pimpinan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud yaitu: . ketentuan huruf telah menyandera pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan konstitusional dprd provinsi jambi sebagai lembaga negara terkait dengan status hukum wilayah pulau berhala sebagaimana diatur dalam yaitu bahwa: dprd memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan . ketentuan huruf juga telah menyulitkan pemohon dalam kapasitas sebagai ketua dprd provinsi jambi untuk menyelenggarakan tugas tugas dprd provinsi jambi sebagaimana diatur yang mengatur tugas dan wewenang dprd, yaitu: membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatbahwa otonomi daerah tidak dapat terselenggara tanpa batas batas wilayah (territorial 'green). pemancangan batas batas wilayah (territorial green) yang menandai yurisdiksi negara dan daerah daerah otonom merupakan bagian dari constitutional given dia adalah pemberian konstitusi: penetapan suatu batas wilayah diatur dengan undang undang (by wet geregeld) cast batas batas kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau. undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga provinsi riau, yang menetapkan tapal batas wilayah kabupaten lingga sebagai berikut. sebelah selatan berbatasan dengan laut bangka, kabupaten lingga merupakan pemekaran wilayah kabupaten kepulauan riau, provinsi kepulauan riaumekaran wilayah kabupaten lingga, dahulu adalah bagian dari kabupaten kepulauan riau, bahwa pembentukan cast suatu daerah kabupaten, ditetapkan dan diatur dengan undang undang (by wet geregeld), pada tanggal desember dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat, bahwa huruf undang undang nomor tahun secara expression verbs menetapkan, .sebelah selatan kabupaten lingga berbatasan dengan laut bangka dan selat berhala . hal dimaksud memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) yang jelas bahwa pulau berhala termasuk kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau bukan wilayah kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi: bahwa pulau berhala terletak sebelah utara selat berhala. oleh karena itu, pulau berhala termasuk wilayah kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau, berdasarkan undang undang nomor tahun konstitusi undang undang dasar menjamin cast kepastian hukum yang adil: bahwa putusan mahkamah agung nomor p hum tanggal januari menyatakan batal demi hukum (niet van rechtswege) peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang wilayah administrasi pulau berhala. mahkamah agung memutuskan permendagri guo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta mengatakan tidak berlaku lagi. sebagaimana dimaklumi, dan permendagri guo yang dibatalkan, menetapkan pulau berhala termasuk wilayah administrasi kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi, bahwa mahkamah agung dalam amar putusannya menetapkan permendagri guo bertentangan dengan huruf dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga provinsi kepulauan riau. pulau berhala termasuk wilayah kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau, putusan mahkamah agung bersifat ein mali (satu kali), bahwa tidak tepat mempertentangkan undang undang nomor tahun dengan undang undang terdahulu. seperti halnya cast undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun karena undang undang yang diberlakukan, kemudian mengesampingkan undang undang terdahulu. berderet wetten series zim rechtsgeldings. lex posterior derogat legi priori ( de later wet gaat voor berderet): bahwa dalam hal kedua undang undang atau lebih mempunyai tingkatan yang sama, maka undang undang terkini menyambungkan undang undang terdahulu. dalam pada itu mempertentangkan undang undang terdahulu dengan undang undang terkini tidak termasuk upaya hukum pengujian terhadap undang undang dasar: bahwa penetapan batas wilayah (territoriale green) diatur dengan undang undang (bij wet geregeld) dan oleh karenanya merupakan kewenangan pembuat undang undang (de bevoegdheden van wetgeven). perubahan batas wilayah merupakan kebijakan hukum, merupakan legal policy pembuat undang undang, h.a.s. jayabaya bahwa ini adalah pengujian undang undang terhadap undang undang dasar, khususnya pengujian huruf undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar, bukan menyelesaikan sengketa fungsi kewenangan antar provinsi atau antar kabupaten yang diatur oleh undang undang nomor tahun bahwa persoalan ini adalah akibat adanya permohonan dari pemohon untuk menguji undang undang. jadi tidak mengenai fungsi kewenangan pemerintahan daerah: bahwa pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, pemohon dan juga pemohon menganggap huruf undang undang nomor tahun adalah bertentangan dengan undang undang dasar, khususnya dan undang undang dasar. kalau dicermati dengan sungguh sungguh, ketiga ini adalah mengatur dan menjelaskan mengenai atau menggambarkan pemerintah daerah indonesia. tidak ada kaitannya sama sekali dengan permohonan pemohon menyangkut undang undang nomor tahun bahwa hanya mengatakan mengenai batas dan wilayah. tidak ada persoalan lain. tetapi pemohon mempersoalkan huruf pemohon mengatakan, karena penjelasannya cukup jelas, maka apa arti selat. undang undang ini memang tidak berbicara mengenai arti selat. untuk mengerti arti selat, lihat ensiklopedia. untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh maka undang undang tersebut menyatakan diatur dalam nya karena nya itu mengatur bahwa batas kabupaten itu ditentukan oleh peta wilayah. itulah yang akan menentukan batas wilayah: bahwa selat berhala adalah bukan masalah selat antara pulau satu dengan pulau yang lain, atau seolah olah kalau selat itu adalah antara pulau besar dengan pulau besar. jadi pengertian selat, bukan menunjukkan besar dengan besar. tapi itu penamaan. jadi dengan demikian, secara prima face, para pemohon ini tidak mempunyai legal standing, bahwa mengenai kewenangan mahkamah, pemohon menyatakan bahwa huruf bertentangan dengan undang undang mengenai pembentukan kabupaten, khususnya undang undang nomor tahun kalau undang undang dengan undang undang, bukan kewenangan mahkamah konstitusi karena mahkamah konstitusi berwenang menguji undang undang terhadap undang undang dasar, bahwa apabila kita lihat dengan jelas, mengenai perbatasan lingga. sedangkan penjelasan undang undang nomor tahun sama sekali tidak ada kaitannya. karena undang undang nomor tahun mengatur mengenai pembentukan provinsi kepulauan riau, bahwa pulau berhala sudah termasuk kepada kabupaten provinsi jambi, tapi kalau dibaca mengenai pembentukan undang undang mengenai kepulauan jambi, mengenai pulau berhala, baik penjelasan umum maupun penjelasan juncto undang undang pembentukan kabupaten yang ada jambi tersebut, tidak ada sama sekali menyinggung mengenai kedudukan berhala. oleh karena itu, status pulau berhala sebetulnya harus diselesaikan oleh menteri kehakiman, sesuai dengan amanat undang undang undang undang nomor tahun tetapi menteri dalam negeri bukannya melaksanakan amanat yang harus dilaksanakannya, tetapi malahmenentukan status wilayah pulau berhala, bahwa peraturan menteri nomor mengenai wilayah administrasi pulau berhala telah dibatalkan oleh mahkamah agung dengan putusan nomor p hum maka selesailah mengenai status kewilayahan berhala, bahwa mahkamah agung mengeluarkan putusan nomor p hum didasarkan secara historis, geografis, dan penguasaan effective control daripada kabupaten lingga, bahwa kedudukan daripada penjelasan yang mengatur adalah suatu penjelasan yang luar kebiasaan dalam teori perundang undangan dan atau lazim diterima oleh ilmu hukum karena penjelasan itu telah membikin suatu norma baru, tidak menjelaskan muh. guntur hamzah bahwa mencermati duduk persoalan yang terkait dengan perkara pengujian undang undang ini, tampak bahwa isu sesungguhnya adalah soal klaim terhadap pulau berhala. pertanyaannya adalah pemerintahan daerah mana yang otoritatif atau subsidies used menjalankan kewenangannya pulau berhala? apakah pemerintah kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi atau pemerintah kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau? bahwa dalam perkara pengujian undang undang ini, pemohon mendalilkan huruf undang undang nomor tahun yang berbunyi,penjelasan tersebut dinyatakan cukup jelas, namun bagi pemohon norma yang mencantumkan frasa selat berhala dalam guo dinilai tidak jelas. menurut pemohon,, bahwa ketidakjelasan ketentuan huruf undang undang nomor tahun ini dinilai bertentangan dengan dan undang undang dasar dengan kata lain, apakah pulau berhala itu masuk wilayah administratif kabupaten lingga atau kabupaten tanjung jabung timur? bahwa guna menilai konstitusionalitas huruf undang undang nomor tahun yang berdampak pada penyelesaian sengketa klaim batas wilayah terhadap pulau berhala, maka ahli melihatnya dari perspektif hukum administrasi negara, bahwa dari perspektif hukum administrasi negara, persoalan klaim batas wilayah terhadap pulau berhala sesungguhnya adalah soal konflik kewenangan antara dua daerah otonom dalam hal ini antara pemerintah kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi dan pemerintah kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau. kewenangan itu berkaitan erat dengan wilayah berlakunya wewenang atau kewenangan pemerintah itu terikat oleh batas wilayahnya (government authority was bound the boundary). dalam kaitan ini, ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yakni aspek legalitas kewenangan, dan aspek efektifitas pelaksanaan fungsi pemerintahan, bahwa dilihat dari aspek legalitas kewenangan, maka pemerintahan kabupaten lingga, provinsi kabupaten riau memiliki kewenangan terhadap pulau berhala. hal itu tercermin dari rumusan huruf undang undang nomordalam peta, pulau berhala terletak sebelah utara atau bagian dalam selat berhala. pernyataan ini tidak saja ditunjang dokumen resmi, tetapi juga secara historis, sosiologis, dan kondisi faktual, bahwa membaca dan memahami undang undang nomor tentang pembentukan kabupaten lingga, menurut hemat ahli sudah jelas. kejelasan itu tidak hanya jelas secara formal karena penjelasan huruf menyatakan cukup jelas, tetapi juga jelas secara substantif. karena yang mengatur tentang batas wilayah kabupaten lingga kemudian diperjelas dan dipertegas pengaturannya dalam huruf huruf huruf dan huruf, bahwa berdasarkan peta wilayah administrasi provinsi daerah tingkat riau, sangat jelas tergambar bahwa pulau berhala terletak kecamatan single, kabupaten lingga yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten lingga, perda nomor tahun demikian pula penjelasan badan koordinasi survey dan pemetaan nasional bakosurtanal) dalam suratnya tertanggal desember yang menegaskan bahwa secara geografis selat berhala yang merupakan salah satu jalur pelayaran nasional, terletak antara pulau berhala dan pulau sumatera. dengan demikian, jika selat berhala terletak antara pulau sumatera dan pulau berhala, maka jelas pulau berhala termasuk bagian wilayah administrasi kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau karena letak pulau berhala berada pada bagian dalam atau sebelah utara selat berhala, sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun hal ini sejalan dengan pendapat mahkamah agung yang menegaskan bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga, desa berhala masuk dalam wilayah kabupaten lingga, provinsi kabupaten riau dan seterusnya, putusan mahkamah agung nomor p hum halaman bahwa pendapat mahkamah agung ini sekaligus mematahkan hasrat pemohon untuk menjalankan kewenangan otoritatifnya pulau berhala yang sebelumnya nyaris atau bahkan mendapat pengakuan dari kementerian dalam negeri berdasarkan peraturan menteri dalam negeri, permendagri nomor tahun tanggal september tentang wilayah administratif pulau berhala: mahkamah agung dalam amar putusan tertanggal februari, dengan tegas menyatakan bahwa permendagri tahun tentang wilayah administrasi pulau berhala bertentangan dengan undang undang nomor tahun bertentangan dengan undang undang nomor tahun undang undang tahun dan undang undang nomor tahun sekaligus menegaskan bahwa permendagri tersebut batal demi hukum (niet van rechts were) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. adapun pendapat pemohon pada halaman paragraf yang menyatakan bahwa sejak dikeluarkannya putusan mahkamah agung nomor tersebut tentang pembatalan permendag. menurut hemat ahli pandangan seperti ini keliru, bukan tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum melainkan sebaliknya, putusan mahkamah agung justru memberikan kepastian hukum atas ketidakjelasan ketentuan norma dalam undang undang yang dijabarkan secara tidak bertaut asas dalam permendagri nomor tahun sebab sesuai asas hukum bahwa putusan hakim, terlebih lagi jika itu putusan mahkamah agung atau putusan mahkamah konstitusi harus dianggap benar, res muricata pro heritage haber, apabila ditelusuri, pokok persoalan terhadap sengketa pengujian undang undang guo, sehingga oleh pemohon dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum, maka persoalan sesungguhnya tidak terletak pada segi konstitusionalitas huruf undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga terhadap undang undang dasar karena menurut hemat ahli, ini sama sekali tidak bertentangan dengan undang undang dasar persoalan sesungguhnya justru terletak pada legalitas penjelasan undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepulauan riau yang berbunyi bahwa kabupaten kepulauan riau dalam undang undang ini tidak termasuk pulau berhala dan seterusnya. jika demikian adanya, maka persoalannya bukan pada soal konstitusionalitas atau konstitusionalitas yang menjadi domain dari mahkamah konstitusi. tetapi yang terjadi adalah konflik norma antara dua undang undang yang saling bersinggungan (intersection), khususnya guo dengan penjelasan undang undang nomor tahun yang memuat norma baru yang tampaknya tidak konsisten dengan batang tubuh tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, apabila persoalan pokoknya adalah konflik norma huruf undang undang nomor khususnya mengenai batasan frasa selat berhala dan penjelasan undang undang nomor tahun khususnya mengenai frasa tidak termasuk pulau berhala. sehingga menyebabkan seolah olah kedua undang undang tersebut kontradiktif, maka penyelesaian yuridisnya adalah: mencermati bahwa konflik norma antara kedua undang undang adalah konflik antara norma dalam penjelasan undang undang dan norma yang terdapat dalam batang tubuh undang undang. secara teoritis, meskipun penjelasan merupakan interpretasi resmi atau interpretasi autentik dari pembuat peraturan perundang undangan, namun pemberian penjelasan dalam sebuah peraturan perundangan undangan juga memiliki kaidah kaidah penyusunan penjelasan yang baik. ada batas batasnya, apa yang boleh dan yang tidak boleh dimuat dalam sebuah penjelasan. dengan kata lain, penjelasan undang undang yang baik, mestinya tidak memuat norma baru, tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh. sebab jika terjadi pembentukan norma baru, maka penjelasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. penjelasan undang undang yang menimbulkan ketidakpastian hukum, baik karena berisi norma baru, dan memperluas atau mempersempit norma yang ada dalam batang tubuh, dalam beberapa kasus telah dianulir oleh mahkamah konstitusi. seperti penjelasan undang undang nomor tahun tentang sisdiknas, dan penjelasan undang undang nomor tahun tentang kementerian negara. merujuk pandangan utrecht tahun dalam bukunya pengantar hukum administrasi negara adalah benar bahwa sebuah ketetapan beschikking tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasarnya (revealing). konstruksi ini berlaku untuk penerbitan ketetapan beschikking terhadap peraturan, tetapi tidak berlaku untuk peraturan atau undang undang terhadap peraturan atau undang undang yang lain. dalam hal ini, terjadi konflik norma antara undang undang yang mengatur hal yang sama, sehingga menimbulkan kontradiksi, maka berlaku asas preferensi hukum, dalam hal ini asas lex posteriori derogat legi priori. dalam kasus guo, tampak jelas bahwa huruf mencakup pulau berhala sebagai bagian wilayah administrasi kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau. sedangkan penjelasan mengecualikan atau tidak memasukkan pulau berhala sebagai bagian wilayah administratif provinsi kepulauan riau. sehingga kedua norma kontradiktif ini hendaknya diselesaikan dengan menerapkan asas penyelesaian konflik norma, yaitu undang undang yang baru mengesampingkan undang undang yang lama, lex posteriori derogat legi priori. dengan demikian, maka norma atau frasa tidak termasuk pulau berhala, sebagaimana diatur dalam penjelasan undang undang nomor tahun seharusnya kehilangan loyalitasnya. bahkan dari perspektif undang undang dasar maka penjelasan tersebut bersifat inkonstitusional karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil. apabila persoalan batas klaim wilayah terhadap pulau berhala yang dilihat dari segi efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan, maka juga dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten lingga dan pemerintah provinsi kepulauan riau lebih aktif dan efektif dalam pelaksanaan fungsi pemerintahannya wilayah pulau berhala: bahwa meminjam pendekatan geelhoed dalam bukunya yang berjudul intervensi&ronde staat tahun menegaskan bahwa pemerintah yang efektif tentunya mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dalam empat hal. yaitu dalam hal pembuatan peraturan dan ketetapan, dalam hal menyediakan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat, dalam hal mengawasi dan menertibkan, serta dalam hal mengadili dan menjatuhkan sanksi, bahwa fakta lapangan menunjukkan aktivitas pemerintahan kabupaten lingga dan pemerintah provinsi kepulauan riau, lebih efektif dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahannya pulau berhala. hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sejarah administrasi pemerintahan, aspirasi aparat pemerintah lokal, dan masyarakat, serta fasilitas fisik, antara lain masyarakat kabupaten lingga secara facto telah mendiami pulau berhala sebagai wilayah administratif kabupaten lingga. sejak masa kesultanan riau tahun pulau berhala merupakan wilayah taklukan sultan lingga, kemudian pada masa menjelang akhir pemerintahan hindia belanda tahun pulau berhala masuk residensi riau yang tercantum gambarnya pada peta single tahun lihat putusan mahkamah agung nomor tahun bahwa sejak awal kemerdekaan, pulau berhala masih merupakan bagian wilayah kabupaten kepulauan riau, provinsi riau berdasarkan undang undang nomor tahun berbagai peta resmi menunjukkan letak geografis pulau berhala terletak pada sebelah utara atau bagian dalam selat berhala, surat pernyataan kepala desa berhala kepada presiden nomor tahun tertanggal oktober dan pernyataan sikap masyarakat desa berhala kabupaten lingga tertanggal november penyelenggaraan administrasi pemerintahan antara lain pelayanan administrasi pertanahan dan administrasi pemerintahan pulau berhala dan pulau pulau kecil sekitarnya diselenggarakan oleh pemerintahan kabupaten lingga, bahwa dalam kasus pulau galang, sengketa antara kabupaten gresik dan kota surabaya dalam memperebutkan pulau galang dimenangkan oleh kabupaten gresik karena badan pertanahan nasional gresik telah menerbitkan sertifikat tanah lokasi yang sekarang telah menjadi pulau, lihat bpn dalam penetapan batas wilayah yogyakarta tahun pencatatan buku nikah oleh kantor urusan agama desa berhala, kabupaten lingga, penyelenggaraan pemilihan umum bagi warga bahwa berdasarkan ketentuan dan maka jelas kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam kapasitas sebagai ketua dprd bersama pemohon sebagai kepala daerah gubernur jambi) menjalankan pemerintahan daerah provinsi jambi. pemohon bersama pemohon mempunyai peran dan tanggung jawab penyelenggaraan kegiatan pemerintahan secara umum wilayah provinsi jambi, termasuk wilayah pulau berhala. sehingga bilamana tidak ada kepastian hukum tentang batas wilayah atau berkurangnya wilayah provinsi jambi, yaitu karena huruf yang menimbulkan ketidakjelasan status hukum pulau berhala akibat adanya ketentuan, maka telah muncul kerugian konstitusional berupa terhambatnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat pulau berhala dan gugusan pulau berhala oleh pemerintahan daerah provinsi jambi. kehadiran huruf telah memunculkan klaim sepihak pemerintah provinsi kepulauan riau dan pemerintah kabupaten lingga terhadap keberadaan pulau berhala. hambatan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat merupakan kerugian konstitusional pemohon dan pemohon ii. gangguan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan wilayah pulau berhala mengakibatkan pemohon dan pemohondiberi amanat rakyat jambi untuk mensejahterakan rakyat dan melindungi dan mempertahankan wilayah provinsi jambi. dengan segenap uraian tersebut atas, maka telah terjawab sudah soal kedudukan hukum dan kerugian konstitusional pemohon dan pemohon sebagai pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya terutama karena muatan huruf karena berdasarkan dan uudsecara lebih leluasa dan bebas sesuai. dengan adanya penduduk pulau berhala berlangsung lancar dan tertib wilayah pelaksanaan dan pengawasan panitia pemilih tingkat kecamatan dab single, bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten lingga yang diikuti oleh masyarakat dusun pulau lalang dan pulau berhala. pembentukan peraturan daerah perda) kabupaten lingga nomor tahun pembangunan fasilitas umum pemerintah dan masyarakat kabupaten lingga provinsi kepulauan riau antara lain, gerbang selamat datang yang dibangun pada tahun oleh pemerintah kabupaten kepulauan riau, provinsi riau. gedung sd, puskesmas pembantu, masjid, dermaga kayu, jalan feminisasi, perumahan masyarakat, tangki penampung air, dan pembangkit tenaga listrik, pembangunan kantor kepala desa berhala melalui dana apbd kabupaten lingga, pendirian koperasi, pengadaan lahan, lapangan bola voli, sarana dan prasarana pariwisata, petugas penjaga mercusuar pulau berhala berasal dari navigasi tanjung pinang, provinsi kepulauan riau: bahwa berdasarkan fakta atas, maka jelas terlihat bahwa pemerintahan kabupaten lingga dan pemerintahan provinsi kepulauan riau lebih efektif melaksanakan fungsi pemerintahannya yang tidak saja efektif dalam pengawasan dan pengendalian efektif (government control), tapi juga efektif dari segi penerbitan peraturan daerah (effective government regulation), efektif dari segi penyelesaian sengketa (effective government dispute settlement), dan efektif dari segi penyelenggaraan pemerintahan (effective government execution), kesimpulannya pulau berhala merupakan wilayah administratif kabupaten lingga provinsi kepulauan riau. dengan demikian, pemerintah kabupaten lingga dan pemerintah provinsi kepulauan riau memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan pulau berhala. huruf undang undang nomor tahun merupakan norma konstitusional, tidak bertentangan dengan undang undang dasar dengan demikian, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. frasa selat berhala seyogianya ditafsirkan termasuk pulau berhala. perlu dilakukan legislative review terhadap penjelasan undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepulauan riau dengan merevisi atau mencabut penjelasan tersebut atau dengan menempuh judicial review mahkamah konstitusi. menimbang bahwa pihak terkait drs. daria, selaku bupati kabupaten lingga, kaharuddin ali, sh., selaku ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lingga, sanjaya, pd., selaku camat single kabupaten lingga, dan saraf, selaku kepala desa berhala, kecamatan single, kabupaten linggaendahuluan pihak terkait ii, masing masing: drs. daria, selaku bupati lingga,, tanggal agustus (bukti kaharuddin ali sh, selaku ketua dewan perwakilan rakyat daerah dprd) lingga diangkat berdasarkan (bukti sanjaya, selaku camat single diangkat berdasarkan keputusan bupati lingga nomor pts bkd kp tanggal maret (bukti saraf, diangkat sebagai kepala desa berhala berdasarkan surat keputusan bupati lingga nomor pts iv (bukti adalah mempunyai kepentingan terkait langsung dengan permohonan pengujian atas huruf undang undang nomor tahun karena sebagai badan hukum publik dan selaku unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten lingga mempunyai hak, kewenangan dan kewajiban hukum (rechts plight) untuk melaksanakan secara utuh undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga yang telah disahkan oleh presiden atas persetujuan dpr pada tanggal desember dan diumumkan dalam lembaran negara republik indonesia tahun nomor (bukti bahwa kabupaten lingga provinsi kepulauan riau sejak dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun dalam melaksanakan otonomi daerah, sampai saat ini telah melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, pembangunan, sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam diseluruh wilayah administratif kabupaten lingga, termasuk desa berhala. bahwa kabupaten lingga provinsi kepulauan riau sebagai daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah lam undang undang nomor tahun disebutkan secara jelas batas batas wilayah kabupaten lingga provinsi kepulauan riau sebagai berikut . sebelah barat berbatasan dengan laut indragiri. dalam disebutkan, batas wilayah sebagaimana dimaksud (bukti dalam undang undang nomor tahun disebutkan pula bahwa penentuan batas wilayah kabupaten lingga secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri dalam negeri. bahwa sampai saat ini perintah tersebut belum dilaksanakan oleh menteri dalam negeri walaupun peraturan menteri dalam negeri nomor tahun telah mengatur tata cara pedoman pelaksanaan batas wilayah tersebut (bukti bahwa ketidak sinkron batas wilayah kabupaten lingga sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan penjelasan undang undang tentang pembentukan provinsi kepulauan riau (bukti dan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten sarolangun, tebo, muaro jambi dan kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi (bukti telah menjadi konflik faktor parsialistik , khususnya menyangkut dengan status wilayah pulau berhala dan lebih lanjut bisa mengakibatkan konflik horizontal karena: bilamana mengacu kepada huruf undang undang nomor tahun mana sebelah selatan berbatasan dengan laut bangka dan selat berhala , maka pulau berhala masuk wilayah administrasi kabupaten lingga sebab selat berhala sampai wilayah pantai kabupaten tanjung jabung timur atau berada antara pulau berhala dengan pantai kabupaten tanjung jabung timur. dalam penjelasan undang undang nomor tahun disebutkan, bahwa pulau berhala masukdalam huruf dan huruf undang undang nomor tahun disebutkan bahwa kabupaten tanjung jabung timur berbatasan sebelah utara dan timur dengan laut cina selatan. bilamana mengacu pada huruf dan huruf maka dalam hal ini tidak saja gugusan pulau berhala yang masuk wilayah administrasi kabupaten tanjung jabung timur, tapi juga meliputi semua pulau pulau kabupaten lingga pulau single, pula lingga, dan lain lain), serta pulau pulau kabupaten anambas dan kabupaten natuna, karena posisi letak laut cina selatan berada dis sebelah utara dan timur kabupaten lingga. berdasarkan batas wilayah sebelah utara dan timur tersebut, ada kemungkinan sewaktu waktu pemerintah provinsi jambi kepulauan tanjung jabung timur akan mengklaim pula beberapa gugusan pulau kabupaten lingga, kabupaten anambas, dan kabupaten natuna provinsi kepulauan riau. mahkamah agung dalam permohonan hak uji materiil terhadap peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang wilayah administrasi pulau berhala, registrasi nomor hum dalam putusannya telah membatalkan demi hukum (neti van rechtswege) peraturan menteri dalam negeri nomor tahun (bukti dengan pertimbangan hukumhuruf undang undang nomor tahun dengan penjelasan undang undang nomor tahun dan huruf dan huruf undang undang nomor tahun bahwa dalam kondisi konflik faktor parsialistik tingkat undang undang ini seharusnya menteri dalam negeri mengupayakan sinkronisasi ketiga undang undang tersebut melalui lembaga yang berwenang pemerintah dan dpr), bahwa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman penegasan batas daerah seharusnya menteri dalam negeri menentukan, bukan dengan menentukan posisi pulau berhalaundang undang, il. tentang legal standing para pemohon bilamana membaca materi muatan dan dan dan dari undang undang dasar yang dijadikan batu uji atas pengujian huruf undang undang nomor tahun maka para pemohon sama sekali tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), karena: dari undang undang dasar yang dijadikan batu uji dalam permohonan guo hanya mengatur tentang sistem pembagian negara kesatuan dan kewenangan mengurus sendiri pemerintahan daerah menurut asas otonomi (vide dan pengaturan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah divide dan hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum (vide dan mengatur tentang hak hidup seseorang (vide materi muatan huruf yang menjadi objek pengujian guo, adalah tidak ada hubungannya sama sekali dengan hak serta kewenangan konstitusional para pemohon dalam undang undang dasar yang dijadikan sebagai batu uji dalam permohonan guo, baik secara perorangan maupun sebagai badan hukum publik. bilamana dikaitkan dengan kepemilikan pulau berhala juga tidak berdasar menurut hukum, karena dalam materi muatan huruf guo sama sekali tidak ada penyebutan pulau berhala, tapi hanya menyebut selat berhala . apabila didasarkan pada penjelasan undang undang nomor tahun juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat, karena penjelasan undang undang nomor tahun tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. apalagi penafsiran yang disebutkan dalam penjelasan tersebut telah membentuk norma baru yang bertentangan dengan undang undang dasar dan materi muatan batang tubuh huruf guo. iii. tentang subtansi atau pokok materi permohonan bahwa para pemohon dalam dalil permohonannya memohon pengujian undang undang nomor tahun huruf terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun berdasarkan alasan alasan sebagai berikut: alasan yuridis bahwa para pemohon mengalami kerugian konstitusional sejak disahkannya undang undang nomor tahun karena huruf guo, karena tidak memperhatikan unsur unsur mengingat atas undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepulauan riau yang dijadikan sebagai salah satu dasar dari pembentukan undang undang nomor tahun bahwa pembentukan undang undang nomor tahun secara khusus huruf guodiubah dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. persoalan yang paling fundamental dari pembuatan huruf guo, karena berbenturan dengan undang undkarena undang undang darurat nomor tahun yang menjadi undang undang nomor tahun tidak menyebutkan secara eksplisit batas batas dari swatantra tingkat sumatera barat, jambi, dan riau, maka untuk menentukan batas batas wilayahnyaidalamnya termasuk gugusan pulau berhala. dalam undang undang nomor tahun dengan tegas menyebutkan, sebelah utara dan timur berbatasan dengan laut cina selatan, dengan demikian dapat dipastikan bahwa gugusan pulau berhala termasuk wilayah kabupaten tanjung jabung timur, karena pulau berhala terletak sebelum laut cina selatan. dalam penjelasan undang undang nomor tahun menyatakan bahwa kabupaten kepulauan riau dalam undang undang ini, tidak termasuk pulau berhalaadanya huruf undang undang nomor tahun telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketidakjelasan batasan yang disebut sebagai selat berhala . seharusnya dalam penjelasan huruf guo harus memuat penafsiran yang dimaksud dengan selat dan selat berhala . ketidakjelasan huruf guo telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon, karena berkurangnya wilayah provinsi jambi dan pada perubahan batas wilayah provinsi jambi yang disebutkan sepihak dalam penentuan wilayah khususnya kabupaten lingga provinsi kepulauan riau, ketentuan undang undang nomor tahun dapat diartikan pembentukan satu wilayah administrasi pemerintahan baru yaitu kabupaten lingga tanpa melalui proses amandemen undang undang nomor tahun yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi perkenankanlah kami pihak terkait menanggapi alasan alasan yuridis atas pengujian huruf undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar yang didalilkan oleh para pemohon tersebut atas, sebagai berikut: secara formil menurut pendapat pihak terkait ii, pembentulah bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan atau tidaklah merugikan hak serta kewenangan konstitusional para pemohon, karena secara formil pembentukan undang undang nomor tahun khususnya huruf guo telah sesuai dengan prosedur yang diamanahkan undang undang dasar dan mengacu pada prinsip prinsip pembentukan perundang undangan yang baik dan benar mulai dari proses pembahasan sampai tingkat pengambilan keputusan atas rancangan undang undang menjadi undang undang yaitjuga telah melalui pengkajianpenggabungan daerah terhadap empat kecamatan yaitu kecamatan lingga, kecamatan lingga utara, kecamatan single, dan kecamatan single barat. bahwa pembentukan huruf guo tidaklah berbenturan dengan huruf dan huruf undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun serta penjelasan undang undang nomor tahun karena dalam materi muatan huruf guo sama sekali tidak menyebutkan tentang pulau berhala , dan hanya menyebutkan berbatasan dengan selat berhala . bahwa dalam pembentukan huruf guo, secara jelas menyatakan bahwa kabupaten lingga disebelah selatan berbatasan dengan laut bangka dan selat berhala. maka pembentuk undang undang pemerintah dan dpr) tidak perlu menafsirkan tentang pengertian selat dan atau selat berhala dalam penjelasan apalagi dalam telah ditegaskan pula bahwa batas batas wilayah kabupaten lingga sebagaimana dimaksud dalam telah digambarkan dalam peta wilayah sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari undang undang nomor tahun secara materiil bahwa keberadaan dan atau diberlakukannya huruf dari undang undang nomor tahun menurut pendapat pihak terkait ii, juga tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional dari para pemohon sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun karena: dalam materi muatan huruf guo sama sekali tidak memuat norma tentang status administratif pulau berhala yang dianggap para pemohon masuk wilayah administratif kabupaten tanjung jabung timur sesuai dengan penjelasan undang undang nomor tahun dan atau undang undang nomor tahun dalam materi muatan huruf guo hanya menyebutkan tentang batas wilayah bahwa kabupaten lingga sebelah bagian selatan berbatasan dengan laut bangka dan selat berhala yang posisi letaknya telah digambarkan dalam peta wilayah administratif kabupaten lingga sebagaimana dinyatakan dalam bunyi undang undang nomor tahun bahwa penjelasan undang undang nomor tahun yang dijadikan alasan yuridis oleh para pemohon dalam menguji konstitusionalitas huruf undang undang nomor tahun dan atau untuk memperkuat dalil para pemohon yang menganggap telah dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya atas diberlakukannya huruf guo yaitu sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar yang dijadikan batu uji dalam perkara guo, menurut pendapat pihak terkait ii, juga tidak berdasar menurut hukum, karena: penafsiran yang dimuat dalam penjelasan undang undang nomor tahun bukanlah merupakan tafsir atas materi muatan batang tubuh tapi merupakan suatu norma baru yang memuat tentang status administratif pulau berhala. huruf jelas merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dan pemohon ii. dengan demikian, pemohon dan pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian terhadap uud sebagaimana disyaratkan dalam serta nyata mengalami kerugian konstitusional akibat adanya ketentuan huruf bahwa pemohon iii bertindak untuk dan atas nama dan badan hukum publik kabupaten tanjung jabung timur, sementara pemohon bertindak untuk dan atas nama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tanjung jabung timur sebagai lembaga negara. pemohon iii mengajukan permohonan guo dalam kapasitas sebagai bupati kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi, berkedudukan tanjung jabung timur muara sabak. pemohon iii diangkat sebagai bupati tanjung jabung timur (bukti p 5c, bukti p 5c.1jiii dalam pengujian hurufrutama ketentuan huruf kerugian konstitusional muncul akibat ketentuan huruf yang mengakibatkan ketidakjelasan status hukum pulau berhala sebagai bagian wilayah kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi. ketidakjelasan status hukum pulau berhala tersebut berpotensi masa depan menjadi hilang atau beralih sebagai wilayah kabupaten lingga provinsi kepulauan riau. bahwa dalam materi muatan batang tubuh tidaklah berhubungan dengan batas wilayah dari provinsi kepulauan riau sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tetapi hanya memuat materi tentang asal usul dari provinsi kepulauan riau, manadari : kabupaten kepulauan riau kabupaten karimun kabupaten natuna kota batam kota tanjungpinang bahwa oleh karena materi muatan hanya menyebutkan tentang asal usul dari provinsi kepulauan riau, maka sangatlah bertentangan dengan undang undang dasar bila dalam penjelasan memuat tentang status administratif pulau berhala. bahwa materi muatan yang terdapat dalam penjelasan tersebut yang menyebutkan bahwa pulau berhala tidak masuk wilayah administratif kabupaten kepulauan riau, tapijuga dianggap telah memberi tafsir atas batas batas wilayah dari kabupaten tanjung jabung timur sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun dan bukanlah memberikan tafsir atas materi muatan undang undang nomor tahun bahwa berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan pada butir huruf s.d huruf atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa penjelasan undang undang nomor tahun sangatlah bertentangan dengan undang undang dasar karena telah membentuk norma hukum baru yang menyimpang dari materi muatan batang tubuh tersebut dan bertentangan dengan konstitusional batas wilayah kabupaten lingga sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang nomor tahun bahwa dengan diberlakukannya huruf undang undang nomor tahun tidaklah dapat dianggap telah memperluas wilayah provinsi kepulauan riau karena batas wilayah provinsi kepulauan riau secara jelas disebutkan dalam undang undang nomor tahun yang berbunyi: provinsi kepulauan rianegara malaysia dan provinsi kalimantan barat. cc. sebelah selatan berbatasan dengan provinsi sumatera selatan dan provinsi jambi. sebelah barat berbatasan dengan negara singapura, malaysia dan provinsi riau. bahwa materi muatan huruf undang undang nomor tahun guo secara materiil tidaklah bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun khususnya dengan yang dijadikan sebagai batu uji dalam permohonan guo, oleh karena itu adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dari para pemohon atas pemberlakuan huruf guo dianggap tidak mempunyai landasan dan dasar hukum serta alasan alasan yuridis yang kuat. apalagi dalam dalil permohonan ternyata para pemohon tidak menguraikan secara spesifik, dan aktual tentang kerugian hak serta kewenangan konstitusionalnya baik secara perorangan maupun sebagai badan hukum publik. bahwa berdasarkan tanggapan para pihak terkait sebagaimana dikemukakan pada butir (satu) dan butir (dua) atas, jelaslah bahwa permohonan pengujian materiil atas diberlakukannya huruf guo terhadap undang undang dasar dianggap tidak dilandasi sandaran dasar hukum yang kuat dan oleh karena itu para pihak terkait memohon kepada yang mulia ketua majelis hakim konstitusi yang memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan pengujian guo memutuskan: menolak permohonan para pemohon . tentang alasan administratif menanggapi alasan alasan administratif yang dikemukakan para pemohon dalam dalil dalil permohonannya, perkenalkan pula pihak terkait menerangkan tentang beberapa fakta sebagai berikut dibawah ini: fakta penguasaan fisik secara fisik pulau berhala telah dikuasai sebagai wilayah administratif dari kabupaten kepulauan riau berdasarkan undang undang nomor tahun dan kemudian setelah pemekaran dikuasai dan menjadi wilayah administratif kabupaten lingga provinsi kepulauan riau berdasarkan undang undang nomor tahun semasa pemerintahan kabupaten kepulauan riau provinsi riau dan pemerintahan kabupaten lingga provinsi kepulauan riau sekarang ini, pemerintah daerah telah menguasai secara fisik pulau berhala dengan melaksanakan berbagai pembangunan insfrastruktur dan sarana sarana umum (bukti yaitu berupa: satu unit gedung permanen dengan dana pemerintah provinsi riau dan pemerintah kabupaten kepulauan riau.gerbang selamat datang yang dibangun kabupaten kepulauan riau provinsi riau tahun satu unit puskesmas pembantu permanen dibangun oleh pemerintah kabupaten kepulauan riau. jalan feminisasi, perumahan mayarakat, tangki listrik berupa genset diesel kva bantuan dari pemerintah kabupaten kepulauan riau tahulapangan bola volleymbangunan kantor kepala desa berhala melalui dana apbd kabupaten lingga. koperasi serba usaha desa berhala kecamatan single kabupaten lingga..fakta administrasi pemerintahan semasa pemerintahan daerah kabupaten kepulauan riau dan sampai pemerintahan daerah kabupaten lingga provinsi kepulauan riau saat ini, pemerintahan daerah telah melaksanakan pelbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah desa berhala antara lain: membuat peraturan daerah perda) nomor tahun tentang pembentukan desa berhala kecamatan single kabupaten lingga (bukti i1 melakukan pendataan penduduk yang bertempat tinggal desa berhala (bukti menerbitkan kartu keluarga kk) dan kartu tanda penduduk ktp) desa berhala (bukti melaksanakan pemungutan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan dprd kabupaten lingga pulau berhala desa berhala pada tahun (bukti menerbitkan surat izin mendirikan bangunan imb) tower indosat pulau berhala (bukti pendataan atas sertifikat hak milik tanah pulau berhala yang diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten kepulauan riau (bukti s.d ii penerbitan surat nikah warga penduduk pulau berhala oleh kantor urusan agama kecamatan single (bukti pelaksanaan program keamanan terpadu pulau berhala pada tahun dari unsur keamanan kabupaten lingga (bukti menerima pernyataan sikap warga masyarakat desa berhala yang menolak bergabung dengan kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi (bukti s.d (bukti pada masa pemerintahan sri paduka toean besar resident row tahun pulau berhala adalah masuk wilayah taklukan resident row. hal ini terbukti dari beberapa grant kepemilikan tanah pulau berhala yang dikeluarkan oleh controleur van lingga, antara lainfakta geografisfakta lain menara suar) tenaga teknisi yang bertugas menjaga menara suar pulau berhala sejak zaman provinsi riau sampai provinsi kepulauan riau sekarang ini, adalah berasal dari, pegawai pegawai direktorat jenderal perhubungan laut distrik navigasi kelas tanjungpinang (bukti iv. kesimpulan berdasarkan pendapat pendapat serta fakta fakta administratif, penguasaan fisik, historis, dan geografis yang telah pihak terkait kemukakan pada angka rum s.d rum iii atas, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut: bahwa secara formil pembentukan undang undang nomor tahun huruf tidaklah bertentangan dengan undang undang dasar karena telah sesuai dengan prosedursecara materiil, pemberlakuan huruf guo, tidaklah bertentangan dengan hak serta kewenangan konstitusional para pemohon sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang dasar karena tidak ada hak dan kewenangan konstitusional dari para pemohon yang dirugikan dengan pembentukan dan diberlakukannya huruf guo, maka secara yuridis formil para pemohon tidaklah mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan konstitusional review atas huruf guo terhadap undang undang dasar bahwa baik secara defacto maupun secara jure, telah terbukti pulau berhala adalah masuk wilayah administratif kabupaten lingga provinsi kepulauan riau, dahulunya kabupaten kepulauan riau provinsi riau. berdasarkan kesimpulan sebagaimana disebutkan atas, kami pihak terkait memohon kepada ketua majelis mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan guo, berkenan memutuskan: menyatakan pihak terkait mempunyai legal standing dalam permohonan oo. menerima keterangan tanggapan pihak terkait untuk keseluruhannya. menolak permohonan para pemohon. subsidi bilamana ketu pihak terkait mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti il sampai dengan bukti 1i sebagai berikut: bukti i tanggal agustus bukti il fotokopi, bukti il fotokopi keputusan bupati lingga nomor pts bkd kp i11 tanggal maret tentang pengangkatan camat single, bukti ii fotokopi keputusan bupati lingga nomor pts iv tentang pengangkatan kepala desagambar peta wilayah administratif kabupaten lingga, bukti fotokopi peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman penegasan batas daerah, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepulauan riau, bukti ilputusan mahkamah agung nomor hum bukti fotokopi gambar foto pembangunan infra struktur dan sarana umum pulau berhala: bukti fotokopi peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan desa berhala kecamatan single kabupaten lingga, bukti fotokopi data penduduk desa berhala, bukti 1i fotokopi (satu) bundel fotokopi kartu keluarga kk) dan kartu tanda penduduk ktp) pulau berhala desa berhala, bukti fotokopi pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden tahun bukti fotokopi pemungutan suara pemilihan umum anggota dprd lingga tahun dan bupati wakil bupati lingga: bukti fotokopi surat rekomendasi dari dinas perhubungan lingga untuk mendirikan bangunan imb) tower indosat dari bupati lingga pulau berhala, bukti fotokopi sertifikat hak milik tanah warga s.d bukti penduduk pulau berhala, bukti fotokopi catatan nikah warga penduduk pulau berhala dari kua single: bukti fotokopi surat pelaksanaan program keamanan terpadu pulau berhala dari unsur keamanan kabupaten lingga, tahun bukti 1i fotokopi pernyataan sikap warga penduduk bukti desa berhala: bukti bukti fisik tidak ada, bukti peta residentie row, bukti fotokopi grant tanah nomor tahun dari district hoofd lingga atas nama tuna bin mahmud: bukti fotokopi grant tanah nomor tahun dari district hoofd lingga, atas nama entri ana binti entri zahra, bukti fotokopi grant tanah nomor tahun dari district hoofd lingga, atas nama enerjik noah, bukti fotokopi peta alur laut kepulauan indonesia (archipelago sea lanes): bukti fotokopi peta rupa bumi indonesia: bukti fotokopi peta provinsi riau: buk bukti fotokopi surat distrik navigasi kelas tanjungpinang tentang tenaga teknis penjagaan menara suar pulau berhala, bukti 1i fotokopi peta: bukti bukti 1l s.d fotokopi foto foto pembangunan sarana dan bukti prasarana fasilitas umum kabupaten lingga, selain itu pihak terkait mengajukan seorang ahli dan (enam) orang saksi yang didengar keterangannya depan persidangan pada tanggal juni dan tanggal juni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli pihak terkait amino bahwa ahli adalah kepala sub dinas peta pada mabes tni angkatan laut: bahwa saksi berdinas dinas hidro oseanografi sejak tahun hingga sekarang, bahwa dishidros adalah lembaga hidrografi nasional bawah angkatan laut, yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan survey dan pemetaan untuk kepentingan keselamatan navigasi seluruh perairan indonesia yang ditujukan untuk tni, pertahanan, maupun untuk kepentingan umum, baik nasional maupun internasional, bahwa selat berhala masuk dalam peta laut nomor peta laut nomor mencakup wilayah sumatera, pantai timur, pulau pulau riau dan pulau pulau lingga. skalanya adalah mana skala peta adalah atas peta adalah lapangan, bahwa peta laut nomor sejak peninggalan belanda yang kemudian dilanjutkan hingga saat ini dan diupdate atau dimutakhirkan secara berkala, yaitu peta laut nomor tahun bahwa penamaan selat berhala memang sudah ada sejak peta zaman belanda, bahwa survey yang dilaksanakan oleh belanda, yang dipetakan dalam peta laut nomor adalah hasil survey tahun mana selat berhala itu penamaannya antara pulau berhala dan tanjung jabung. pemetaan secara seni kartografi memang harus demikian bahwa nama itu harus tepat berada tempat yang akan diberi nama, seperti nama pulau atau nama yang lain, harus berada tempatnya. kebetulan, nama selat berhala ini berada antara pulau berhala dan tanjung jabung: bahwa peta tersebut dimutakhirkan pada tahun jadi, dari peta peninggalan zaman belanda, tahun tahun dan kemudian tahun kemudian dimutakhirkan pada tahun skalanya masih tetap dan nama selat berhala masih tetap tidak berubah, dan penamaannya pun masih tetap berada antara pulau berhala dan tanjung jabung. kemudian pada tahun peta tersebut juga dimutakhirkan lagi kerugian konstitusional pemohon iii yang lebih luas adalah dengan berlakunya huruf maka mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi dan pelayanan masyarakat pulau berhala yang telah berlangsungbahwa pemohon iii adalah pemerintah daerah kabupaten tanjung jabung timur yang telaherdasarkan pemohon iii menjalankan kegiatan pemerintahan daerah seluruh wilayah kabupaten tanjung jabung timur, termasuk pulau berhala dan gugusan pulau berhala. dengan demikian pemohon iii memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo sebagaimana disyaratkan pemohon mengajukan permohonan guo dalam kapasitas sebagai ketua dprd kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi, tanjung jabung timur muara sabak. pemohon diangkat sebagai ketua dprd kabupaten tanjung jabung timur berdasarkan keputusan gubernur jambi nomor kep. gub pem (bukti p 5c, bukti 5c.1j. pemohon iii dan pemohon bersama sama merepresentasikan pemerintahan daerah tingkat kabupaten tanjung jabung timuriii dan pemohon karena jabatannya masing masing sebagai bupati dan ketua dprd tanjung jabung timur mempunyai peran dan tanggung jawab penyelenggaraan kegiatan pemerintahan wilayah kabupaten tanjung jabung timur, termasukadanya ketentuan huruf yang kemudiandengan skala yang masih sama, yaitu mana penamaan selat berhala juga masih tetap berada antara pulau berhala dan tanjung jabung: bahwa pada tahun peta tersebut dimutakhirkan lagi dengan skala yang sama dan penamaan selat berhala juga tidak berubah, masih antara pulau berhala dan tanjung jabung. kemudian menginjak kepada tahun peta tersebut dimutakhirkan kembali: bahwa tujuan peta laut selalu di update adalah untuk keselamatan navigasi, jadi perlu diupdate secara reguler karena untuk keselamatan navigasi, bahwa pada tahun sudah diperbaharui lagi peta nomor yang mencakup sumatera pantai timur dan juga dengan skala yang sama dan juga penamaan selat berhala juga tidak berubah: bahwa demikian juga pada tahun dimutakhirkan lagi. setelah tiga tahun kemudian karena memang wilayah tersebut juga banyak sekali perubahannya dari sisi kedalaman, maupun garis pantainya, dipetakan lagi dalam peta dengan skala penamaan selat berhala juga masih tetap berada antara pulau berhala dan tanjung jabung, bahwa kemudian pada tahun peta tersebut juga dimutakhirkan lagi. lagi dengan skala yang sama yaitu dan penamaan selat berhala masih tetap tidak berubah, antara pulau berhala dan tanjung jabung. kemudian pada tahun peta tahun juga penamaan selat berhala masih berada antara pulau berhala dan juga tanjung jabung, bahwa kemudian yang terakhir adalah peta laut nomor tahun masih sama juga dengan skala penamaan selat berhala juga masih berada antara pulau berhala dan tanjung jabung, bahwa karena dishidros juga samping menerbitkan peta peta laut untuk kepentingan keselamatan navigasi, peta tersebut perlu dilengkapi dengan publikasi publikasi nautika, yang mendukung untuk keselamatan pelayaran karena penamaan penamaan yang biasanya penamaan selat atau segala macam biasanya merupakan alur pelayaran, seperti penamaan peta: bahwa dari publikasi united kingdom hydrographic office yang disebut sailing direction, juga menyebutkan bahwa selat berhala itu berada antara pulau berhala dan tanjung jabung: saksi saksi pihak terkait raja nuri bahwa saksi adalah perawat dinas kesehatan kabupaten lingga yang ditempatkan puskesmas pembantu pulau berhala kecamatan single, bahwa saksi berdasarkan surat keputusan kepala puskesmas dab lama nomor pkm tu !i! tanggal maret ditugaskan sebagai tenaga kesehatan perawat puskesmas pembantu pulau berhala, bahwa saksi sebagai tenaga kesehatan daerah khusus puskesmas pulau berhala menerima tunjangan dari dinas kesehatan kabupaten lingga sebesar rp. per bulannya: bahwa sebelum saksi bertugas pulau berhala, sudah ada bangunan puskesmas pembantu yang dibangun dan direhab oleh pemerintah kabupaten lingga, bahwa pulau berhala selain fasilitas kesehatan, juga ada fasilitas posyandu. junaidi bahwa saksi adalah kepala sdn single pulau berhala, bahwa tertanggal april saksi sudah ditugaskan oleh pemerintah daerah kabupaten lingga melalui dinas kabupaten sampai dengan hari ini: bahwa dalam rentang waktu tujuh tahun dua bulan tersebut, semula negeri yang ditempati oleh saksi sudah dibangun pada tahun oleh yang dulu namanya pemerintah provinsi riau, sekarang sekarang bernama provinsi kepulauan riau: bahwa saksi diangkat sebagai cons pada tahun kemudian tahun saksi diangkat menjadi pns pulau berhala melalui keputusan bupati nomor up !i1 tanggal februari dahulu single kelas jauh pulau berhala bergabung dengan induk, kemudian pada tahun tanggal april melalui bupati, single kelas jauh pulau berhala ditingkatkan menjadi single atau dinegerikan (didefinisikan): bahwa saksi ditunjuk sebagai kepala single yang dulunya bernama single kelas jauh berhala berdasarkan surat perintah kepala dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga kabupaten lingga nomor dispora tanggal juli selanjutnya sebagai guru yang bertugas pulau berhala, saksi dan kawan kawan diberi kesejahteraan oleh pemerintah kabupaten lingga sebesar rp. atau dengan istilah tunjangan daerah terpencil. kemudian oleh pemda provinsi kepulauan riau, saksi diberi tunjangan sebesar bahwa saksi sudah menamatkan anak anak sebanyak dua kali. tahun pemda kabupaten lingga mengangkat seorang guru agama. kemudian, tahun pemda kabupaten lingga kembali mengangkat satu orang cons. tahun memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dunia pendidikan bagi anak anak yang tidak mampu, pemerintah kabupaten lingga melalui dispora kabupaten lingga membuka smp kelas jauh yakni smp single, andi antar chalid bahwa saksi adalah mantan ketua dprd kabupaten kepulauan riau provinsi riau, dan mantan anggota dprd provinsi kepulauan riau: bahwa semasa saksi menjabat sebagai ketua dprd kabupaten kepulauan riau, provinsi riau, periode penggantian antar waktu tahun pada tahun saksi bersama beberapa anggota dprd kabupaten kepulauan riau, provinsi riau, mengadakan kunjungan kerja kecamatan dab single, termasuk daerah pemilihan (dapil) saksi pulau berhala, bahwa kunjungan saksi pulau berhala didampingi unsur pimpinan kecamatan dab single dengan menggunakan kapal patroli angkatan laut dan dalam kunjungan kerja tersebut disambut warga penduduk pulau berhala yang pada waktu itu hanya berjumlah sebanyak kepala keluarga, yang berasal dari single dan lingga, bahwa warga masyarakat pulau berhala pada saat diskusi memohon agar pemerintah kabupaten kepulauan riau, provinsi riau untuk membantu kesejahteraan hidup warga penduduk setempat, antara lain mendirikan bangunan sekolah dasar tiga lokal, perumahan pemukiman penduduk sebanyak pos kesehatan pembantu, pos keamanan, sarana air bersih, tempat ibadah, sarana dan prasarana penangkapan ikan, dermaga, dan lain sebagainya, bahwa permohonan warga masyarakat pulau berhala tersebut telah ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten kepulauan riau, provinsi riau pada tahun anggaran yaitu dengan mendirikan sekolah dasar tiga lokal, puskesmas pembantu, pos keamanan terpadu, sarana air minum, masjid, dermaga, dan membangun unit rumah sederhana, serta memberikan bantuan peralatan penangkapan ikan. dan pada waktu kunjungan kerja dprd kabupaten kepulauan riau tahun tersebut, sama sekali tidak ada bantuan dan pembangunan apapun oleh pemerintah provinsi jambi bagi masyarakat pulau berhala, bahwa menurut keterangan warga, memang ada warga provinsi jambi yang berkunjung pulau berhala untuk berekreasi: berani irham bahwa saksi adalah pensiunan kantor pertanahan kabupaten kepulauan riau (sekarang kabupaten bintan), bahwa saksi semasa bertugas sebagai petugas ukur kantor pertahanan kabupaten kepulauan riau pada tahun telah melakukan pengukuran atas beberapa lokasi pulau berhala yang dimohonkan warga untuk penerbitan buku tanah (sertifikat hak milik). masing masing: sertifikat hak milik nomor seluas atas nama hasyim wahidzaenal arifjemaatpecahan, dengan surat ukur nomor dab tanggal mei supriyadi bahwa saksi adalah kepala seksi permulaan kawasan hutan balai pemantapan kawasan hutan wilayah xii tanjungpinang provinsi kepulauan riau, bahwa berdasarkan peta skala tata guna hutan kesepakatan, peta kawasan hutan provinsi dati riau) provinsi riau, sesuai dengan lampiran keputusan menteri kehutanan nomor pts 1i tanggal juni (kopi peta terlampir) digambarkan bahwa lokasi pulau berhala berada wilayah provinsi dati riau yang sekarang provinsi kepulauan riau, bahwa berdasarkan peta kawasan hutan provinsi jambi, skala lampiran keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor pts tanggal juni (kopi peta terlampir), terlukis ataupun digambarkan bahwa pulau berhala berada provinsi dati riau, sekarang provinsi kepulauan riau. mana dasar peta tersebut diambil dari peta rupa bumi indonesia rbi), skala tahun lembar dengan judul peta dab: bahwa peta rbi dab lembar skala digambarkan bahwa sebagian wilayah provinsi jambi tanjung jabung timur) berada hanya sedikit digambarkan pada peta tersebut bagian sudut kiri bawah peta pulau berhala, pulang single, dan sekitarnya. adapun peta tersebut telah dipertegas lagi bahwa batas wilayah tanjung jabung timur dengan pulau berhala, pulau single, dan sekitarnya dinyatakan tegas dibatasi dengan selat berhala, bahwa dalam rencana penyusunan paduserasi tata ruang provinsi kepulauan riau dengan tata guna hutan kesepakatan oleh tim terpadu tata ruang yang dikoordinir pemerintah pusat c.g. kementerian kehutanan dinyatakan bahwa berdasarkan peta paduserasi dimaksud pulau berhala dalam proses pengusulannya dengan status kawasan hutannya adalah hutan produksi yang dapat dikonversi atau hpk (copy peta terlampir): andi askar pettarani bahwa saksi adalah mantan kepala operasi pangkalan penjagaan laut pantai plp) tanjung uban tahun dengan wilayah operasional perairan meliputi selat malaka, selat singapura, laut cina selatan, anambas, natuna, perairan kalbar, laut bangka, selat berhala, lingga bagian selatan, bintan, tanjung batu kundur, dan tanjung balai karimun: bahwa selama dalam pelaksanaan tugas tersebut atas, saksi berpedoman kepada peta peta laut. pertama, selat berhala sebagai batas wilayah kerja penjagaan laut dan pantai tanjung uban sebelah selatan, selat berhala dalam peta pendukung peta dari bakosurtanal th. skala (gambar peta ada dalam keterangan tertulis saksi) selat berhala memanjang dari pulau alang tiga dan pulau suci utara hingga pulau berhala, depan perairan tanjung jabung hingga laut natuna. dan keselatan, selat berhala berhubungan langsung dengan selat bangka. peta ini memperlihatkan bahwa selat berhala terletak antara pulau berhala dengan wilayah tanjung jabung timur. indonesia terdapat selat, secara abjad diurut dari selat alas berada antara pulau lombok dan pulau sumbawa s.d selat yapen berada antara pulau yapen dan pulau biak. antara sekian banyak selat itu terdapat juga selat berhala berada pulau lingga provinsi riau (sekarang provinsi kepulauan riau) daftar nama selat indonesia, selain dapat diketahui melalui panduan bahari, juga dapat dilihat dalam artikel wikipedia: selat indonesia peta laut pulau berhala masuk dalam wilayah kerja pangkalan penjagaan laut dan pantai plp2 tg. uban )(gambar peta ada dalam keterangan tertulis saksi): peta laut selat berhala yang berada selatan pulau berhala ) diukur dengan meter (gambar peta ada dalam keterangan tertulis saksi) penjelasan: peta pendukung huruf tersebut atas adalah wilayah kerja pangkalan penjagaan laut dan pantai plp) tg. uban meliputi selat malaka, selat singapura, laut cina selatan: kepulauan anambas, natuna, pontianak kalbar, selat berhala lingga, tg. batu kundur dan tg. balai karimun, yang dibatasi oleh garis garis lurus yang kordinat koordinatnya (yang dalam peta diberi tanda garis merah), telah ditentukan sesuai dengan surat keputusan dirjen perhubungan laut nomor viii dv tertanggal agustus terlampir. peta pendukung huruf adalah jenis peta yang dipergunakan sebagai pedoman bernavigasi berolah gerak kapal selat berhala. peta tersebut juga menunjukkan sebuah kapal besar yang telah karam beberapa puluh tahun silam (karena human error telah menyimpang dari jalur pelayaran selat berhala), mana wilayah perairan utara pulau berhala cukup dangkal untuk lalu lintas kapal kapal besar (lihat: ilustrasi peta c)ri selat malaka dan selat singapura menuju laut jawa dan selat sundan selat malaka dan selat singapura menuju laut jawa dan selat sunda atau sebaliknya. peta tersebut juga memperjelas posisi keberadaan pulau berhala diudara selat berhala. hal tersebut butir atas juga telah dikukuhkan dalam lembaran negara ln) pemerintah hindia belanda nomor 66f tahun sebagaimana dimaksud pada bagian pertama, huruf surgawi angka dengan perubahan ln pemerintah hindia belanda nomor tahun sebagaimana dimaksud pada bagian keempat, romawi huruf lingga sebagai onderafdeeling dibawah afdeeling tanjung pinang dalam bhs. belanda), berbunyi: lingga, omvattende eilanden lingga single met omliggende eilanden, semangka bakong met omliggende eilanden, bekend onder den naam van belakang baik, berhala omliggende eilanden, also pulau toedjoeh kalangan eilanden: onder een controleur bij het binnenlandsch bestuur, met standplaats penyebab het eiland selayar, gegen tuuschen tanjong tenggara chineesche vestiging penyebab tegen over het eiland van then naam (dalam bahasa indonesia: lingga yang mencakup pulau pulau lingga dan single dengan pulau pulau sekitarnya, semangka dan bakong bersama pulau pulau sekitarnya, yang dikenal dengan nama belakang baik, berhala dan pulau pulau sekitarnya, juga pulau tujuh dan kepulauan kalangan, dibawah seorang controlling pemerintahan dengan kedudukan penuh, pulau selayar, dan terletak antara tanjung tunggal dan kampung cina penuh depan pulau penuh: vide: hal dim buku fakta mengungkap kebenaran pulau berhala sah milik kab. lingga' sejak tahun selat berhala diselatan pulau berhala sudah menjadi batas wilayah kerja pangkalan plp tg. uban sebagai law enforcement sea (penegak hukum laut), bidang keselamatan pelayaran), hal ini juga berlaku beberapa institusi selain pip, antara lain: tni al lantamal pinang: bidang kedaulatan negara, polar polda riau kepri: bidang kriminalitas laut, dan patroli kanwil tg. balai karimun): bidang pemberantasan penyelundupan. mercu suar pulau mayjen gugusan pulau berhala) pada tanggal november atas perintah gubernur jenderal hindia belanda batavia (baca: jakarta) mr. versteegii datang mengendap kesultanan lingga yang diterima oleh yang dipertuan muda (terahir), raja muhammad yusuf, oleh veesteegh meminta izin dari sultan lingga untuk mendirikan mercu suar gugusan pulau berhala, sebagai panduan pelayaran selat berhala. dua tahun kemudian tahun menara mercu suar tersebut selesai dibangun dan sejak saat itu penamaannya berada dibawah distrik navigasi afdeeling tg. pinang (baca: distrik navigasi klas tg. pinang), hingga saat ini. kini, menara mercu suar tersebut telah mengalami banyak perubahan akibat perbaikan dengan system baru yang gunakan sesuai ketentuan kenavigasian (vide hal. dan hal. dalam buku fakta mengungkap kebenaran pulau berhala sah milik kabupaten lingga") penjelasan: meski pulau berhala dikecualikan dalam penjelasan nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepulauan riau, akan tetapi setelah diundangkannya nomor tahun tanggal desember tentang pembentukan kabupaten lingga mana huruf menyebutkan, dan ditegaskan dalam bab vii yang berbunyiselaras dengan perintah undang undang tersebut atas, maka asas hukum lex speciosus derogat lex generalis semakin mempertegas status keberadaan pulau berhala utara selat berhala sebagai gugusan pulau lingga, sehingga memperjelas tanggung jawab penjagaan mercu suar gugusan pulau berhala sejak dulu adalah distrik navigasi klas tg. pinang, yang didukung sejak oleh pangkalan plp (sekarang: sea and coast guard) tanjung uban, untuk pengawasan dan keamanannya. sudah menjadi pemahaman umum bahwa, selat berhala adalah jalur pelayaran laut utama gugusan lingga sekaligus batas wilayah perairan laut antara kedua kabupaten, lingga dan tanjung jabung timur sesuai undang undang nomor tahun huruf dengan demikian, laut bangka dan selat berhala sebagai batas wilayah kabupaten lingga sebelah selatan menjadi sangat wajar dipertimbangkan oleh pemerintah pusat untuk menentukan titik kordinat laut bangka dan selat berhala sebagai batas imagination line . usaha hatshery dan lahan perkebunan pulau berhala mengetahui adanya usaha hatshery (pembibitan udang dan ikan) yang bangun akhir tahun oleh sdr. raja rusty ali warga kadang jaya jambi, ketua koperasi windu tani lestari, nipah panjang kabupaten tg. jabung jambi (baca: tanjabtim), bangunan tersebut berada atas lahan tanah warisan dari leluhur beliau bernama raja teruna. sekira awal maret sdr. raja rusty ali menunjukkan surat surat gezien tanah dari leluhurnya raja teruna berikut surat surat usaha koperasi dimaksud dan fotokopi dokumen tersebut diberikan kepada saksi, antara lain: gezien gran tanah kebun kelapa pulau berhala milik leluhur rusli ali an. raja teruna terkena) bersaudara, yang dikeluarkan oleh controleur van lingga baik tangal oktober terlampir (vide: hal buku fakta mengungkap kebenaran pulau berhala sah milik kabupaten lingga"): rekomendasi dari camat single nomor tertanggal juli dan sertifikat situ dari bupati kepulauan riau nomor sl ekon tertanggal oktober serta sup dari gubernur kepala dati riau tertanggal september (vide: hal buku fakta mengungkap kebenaran pulau berhala sah milik kabupaten lingga): dan dan bulan maret hingga januari setelah beberapa kali kami melakukan peninjauan usaha archery dan lokasi tanah perkebunan pulau berhala, maka pada tanggal februari sdr. raja rusty all, memberikan surat kuasa penuh atas usaha hatshrey miliknya dan tanah perkebunan (kelapa) warisan beliau dari leluhurnya raja teruna untuk pengelolaan selanjutnya fotokopi surat kuasa, terlampir). tersebut butir dan atas, secara fakta bahwa pengelolaan administrasi pemerintahan pihak riau kepulauan riau atas pulau berhala telah berlangsung sejak lama secara terus menerus hingga dewasa ini. laut china selatan laut china selatan adalah sebuah laut kecil yang merupakan sebagian daripada lautan pasifik, meliputi kawasan bari singapura dan selat melaka selat taiwan sekitar km? laut cina selatan terletak di: selatan tanah besar china dan pulau taiwan, barat filipina, barat taut sabah malaysia), sarawak malaysia) dan brunei, utara indonesia, timur laut semenanjung tanah melayu malaysia) dan singapura, serta timur vietnam menempatkan laut cina selatan utara indonesia sebagai batas wilayah sebelah timur dan utara kabupaten tanjung jabung timur sebagaimana dimaksud nomor tahun memang dianggap irasional, karena menimbulkan multi tafsir yang amat menyesatkan, dan menjadi ironis karena bentangan laut cina selatan begitu luas yang meliputi bukan hanya kepulauan riau: natuna, anambas, batam, bintan dan kepulauan lingga bahkan kawasan dari singapura dan selat malaka selat taiwan sekitar namun kenyataannya laut cina selatan sebagai batas wilayah kabupaten tanjabtim hanya untuk menjerat atau menganeksasi pulau berhala masuk jambi? .iii danjambi untuk mensejahterakan rakyat dan melindungi wilayah provinsi jambi. tentang wilayah kabupaten tanjung jabung timur, menyatakan:, cc. kecamatan bendahara, kecamatan ranaut rasa: kecamatan nipah panjang: dan kecamatan sadu. pulau berhala dan gugusan pulau berhala masuk dalam wilayah desa sungai itik kecamatan sadu kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi. menentukan batas wilayah kabupaten tanjung jabung timur,hwa hak konstitusional pemohon iii dan pemohon sebagai pemerintahan daerah kabupaten tanjung jabung timur telah dilanggar dan berakibat merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam dan uudpihak terkait dan pihak terkaitbadan hukum publik dan perorangan, yaitu: badan hukum publik: pemohon adalah gubernur provinsi jambi yang mewakili provinsi jambi, pemohon adalah ketua dprd provinsi jambi yang mewakili dprd provinsi jambi: pemohon iii adalah bupati kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi: pemohon adalah ketua dprd kabupaten tanjung jabung timur: pemohon adalah camat sadu, kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi, pemohon adalah kepala desa sungai itik, pemohon vii adalah kepala dusun kadus) pulau berhala, kecamatan sadu, kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi, perorangan: pemohon viii adalah warga negara indonesia yang menjabat sebagai ketua nelayan desa sungai itik: pemohon adalah warga negara indonesia sebagai ketua lembaga adat melayu jambi: pemohon adalah warga negara indonesia, pensiunan pns biro pemerintahan kantor gubernur jambi, pemohon adalah warga negara indonesia yang merupakan masyarakat desa nipah panjang: menimbang bahwa para pemohon pada pokoknya mendalilkan hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya: dan , dengan alasan alasan yang masing masing sebagai berikut: pemohon gubernur jambi sebagai pelaksanamendapat kendala untuk membuat suatu kebijakan pemerintah daerah. pemohon akanmasa mendatang dapat dianggap sebagai bentuk pengeluaran dana apbd yang tidak dapat dipertanggungjawabkan: pemohon il: dprd sebagai penentutelah dihambat dan disandera dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya terkait dengan status hukum wilayah pulau berhala, pemohon iii: bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat pulau berhala yang dilaksanakan oleh pemohon iii(sic) menjadi terganggu, pemohon iv:ganggu, sehingg, serta amanat rakyat jambi untuk mensejahterakan rakyat dan melindungi provinsi jambi: pemohon pelaksanaan tugas pemerintahan pemohon lingkungan kecamatan sadu, terutama wilayah pulau berhala, dusun sungai lakon menjadi terhambat, karena adanyadan pemohon dapat dituduh telah gagal menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah: pemohon vi: pelaksanaanhambat.imbulkan ketegangan ataupun secara ekstrim berujung pada konflik horizontal, hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan peran dan tanggung jawab pemohon vi, dan pemohon dapat dituduh telah gagal menjalankan tugas pelayanan masyarakat, pemohon vii: tidak adanyghambat pelaksanaan peran dan tanggung jawab pemohon vii. gangguan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan wilayah pulau berhala dapat menuduh pemohon vii telah gagal menjalankan tugas pelayanan masyarakat, pemohon viii: dengan adanya ketidakpastian status hukum pulau berhala, penduduk pulau berhala bisa saja memiliki identitas ganda yaitu sebagai penduduk kabupaten tanjung jabung timur dan atau penduduk kabupaten lingga. hal tersebut sangat merugikan penduduk, bilamana penduduk hendak mengurus administrasi kependudukan tingkat yang lebih tinggi, misalnya mengurus paspor, pemohon ix: kepentingan pemohon untuk memajukan budaya melayu jambi seluruh wilayah provinsi jambi, termasuk pulau berhala menjadi terhalang, sehingga menghambat program budaya untuk masyarakat pulau berhala, pemohon pemohon yang sekarang menjabat sebagai anggota tim asistensi gubernur jambi tidak dapat lagi secara leluasa memberikan pendapat dan nasihat terkait pembinaan mayarakat pulau berhala, pemohon xi: dengan tidak jelasnya status wilayah pulau berhala berimplikasi terhadap ketidakjelasan status tempat tinggal pemohon xi, apakah pemohon masuk dalam kabupaten tanjung jabung timur atau kabupaten lingga, yang juga berdampak kepada pemenuhan hak hak yang dapat diperoleh dari kabupaten maupun pemenuhan kewajiban sebagai warga kabupaten:ublik: menimbang bahwa pokok permohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas, dan , terhadap dan danhurufyang termuat dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang sekarang sudah diganti dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. dalam menyusun suatu undang undang seharusnya memperhatikan dasar hukum mengingat ), dasar hukum mengingat) dalam angka menyatakan,penjelasandengan menempatkan sebagai dasar hukum maka muatan seharusnyanamun ketentuan huruf justru telah melampaui wilayah provinsi kepulauan riau sebagaimana diatur dalam penjelasan dengan demikian pembentukan khususnyaperaturan perundang undangan. samping itu huruf berbenturan dengan tiga undang undang lainnya, yai" lembaran negara tahun nomor sebagai undang undang, serta:mendengarkan keterangan pihak terkait dan pihak terkait il, serta memeriksa bukti bukti tertulis, mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli yang diajukan oleh para pihak, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa terhadap dalil para pemohon yang pada pokoknya menyatakan pembentukan khususnya huruf telah mengabaikan kaidah kaidah pembentukan peraturan perundang undangan yang baik dan benar sehingga undang undang guo berbenturan dengan undang undang lain yang masih berkaitan. mahkamah dalam putusannya nomor puu vii tanggal juni pada paragraf pada pokoknya menyatakan, . dengan demikian pertimbangan hukum dalam putusan nomor puu vii tangal juni tersebut mutasi mutans berlaku pula terhadap dalil para pemohon guo, menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon yang pada pokoknya menyatakan huruf telah mengurangi luas wilayah provinsi jambi dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan uud mahkamah berpendapatdanya huruf telah mengakibatkan ketidakpastian hukum status pulau berhala akibat klaim sepihak pemerintah kabupaten lingga akibat adanya ketentuan huruf maka pemohon iii dan pemohon tidak dapat optimal menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah pulau berhalasebagai contoh konkrit kerugian konstitusional adalah pemohon iii dan pemohon tidak mungkin mengalokasikan anggaran pembangunan atau setidak tidaknya mengalami keraguan untuk menggalokasi anggaran kegiatan pemerintahan daerah pulau berhala dalam apbd kabupaten tanjung jabung timur, sehingga harus meminta pendapat kepada gubernur provinsi jambi (bukti p 5d. pemohon mengajukan permohonan guo dalam kapasitas sebagai camat sadu kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi, mana pemohon juga dikategorikan sebagai badan hukum publik. camat sadu adalah aparat pemerintahan daerah kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi. pemohon diangkat sebagai camat sadu berdasarkan keputusan bupati tanjung jabung timur nomor tahun (bukti p 5d, bukti p 5d. camat merupakan perangkat pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam huruf yaitu bahwa (c) pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah . pengertian perangkat daerah tingkat kabupaten kota diperjelas pada bahwa perangkat daerah kabupaten kota terdiri atas sekretaris daerah, sekretariat daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan . berbunyi:erbunyi:"":bahwa mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pelanggaran terhadap hak konstitusional yang tertuang dalam dan uud karena pembagian wilayah tidak berkaitan dengan hak hak perorangan warga negara: menimbang bahwa berdasarkan seluruhkil mochtar, ahmad fadilakil mochtarihak terkait i kuasanya, pihak terkait ilakil mochtarpanitera pengganti, ttd. saiful anwar pekerjaan ketua rt. nelayan desa sungai itik alamat pulau berhala rt. dusun pulau berhala desa sungai itik, kecamatan sadu, kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi sebagai nn . pem viii: nama hasil kalimuddin syam tempat tanggal lahir matagual, januari pekerjaan ketua lembaga adat melayu jambi alamat jalan letjen. suprapto nomor kelurahan telanaipura, kecamatan telanaipura, kota jambi sebagai n 0n 0n00 nun nan e . pem ix: nama sayur, sh. tempat tanggal lahir kuno tanjung, maret pekerjaan pensiunan pns pemerintah provinsi jambi alamat jalan depati paro, nomor rt. kelurahan pematang sulur, kecamatan telanaipura, kota jambi sebagai . l.lll pemohon nama muhammad tempat tanggal lahir nipah panjang, agustus pekerjaan petani nelayan alamat lrg. arjuna rt. desa nipah panjang kecamatan nipah panjang, kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi sebagai n 0n 0n000n0n0n0 nun nen e . pem xi: berdasarkan surat kuasa khusus masing masing bertanggal februar., jodi santoso, s.h., dan nurul afifah, s.h., para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam dridakjelasan status hukum pulau berhala adanya ketentuan huruf telah menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan pemohon lingkungan kecamatan sadu, terutama wilayah pulau berhala dusun sungai lakon. sebagai camat sadu kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi, pemohonkecamatan sadusebagai pejabat pemerintah. pemohon mengajukan permohonan guo dalam kapasitas sebagai kepala desa kades) sungai itik juga dikategorikan sebagai badan hukum publik, karena kepala desa adalah perangkat pemerintahan daerah kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi. pemohon diangkat sebagai kades. (bukti p 5e, bukti p 5e. pemohon karena jabatannya sebagai kades sungai itikdesa itikadanya ketentuan hurufvi.pelayanan masyarakat. berbunyi: . berbunyi:ina dan fasilitas pelayanan umum. pemohon vii mengajukan permohonan guo dalam kapasitas sebagai kadus pulau berhala juga dikategorikan sebagai badan hukum publik karena merupakan aparat pemerintahan daerah kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi. pemohon vii diangkat sebagai kepala dusun kadus)bukti p 5f, bukti p 5f. pemohon vii karena jabatannya sebagai kadus pulau berhalavii yang merupakan kerugian konstitusional pemohon viivii dapat dituduh telah gagal menjalankan tugas pelayanan masyarakat. pemohon viii, pemohon ix, pemohon dan pemohon merupakan pemohon perseorangan. pemohon viii adalah warga negara indonesia, yang merupakan ketua nelayan desa sungai itik, dengan alamat pulau berhala rt. dusun pulau berhala desa sungai itik kecamatan sadu kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi. pemohon viii diangkat sebagai ketua dusunvide bukti 5f, bukti p 5f.1j. pemohon viii berada garis terdepan untuk mengatasi masalah terkait ketidakjelasan status hukum pulau berhala. dalam situasi ketidakpastian status hukum pulau berhala dapat saja seorang penduduk pulau berhala akibat adanya ketentuan huruf menjadi memiliki identitas ganda sebagai penduduk kabupaten tanjung jabung timur dan atau penduduk kabupaten lingga, yang demikian tentu merugikan penduduk itu sendiri karena bila hendak mengurus administrasi kependudukan tingkat yang lebih tinggi, misalnya mengurus paspor untuk berhaji atau menjalankan umroh, maka kantor imigrasi mana yang akan menangani masalah itu menjadi tidak jelas. hambatan pelayanan masyarakat itulah yang merupakan kerugian konstitusional yang dialami pemohon viii. pemohon adalah warga negara indonesia, yang merupakan ketua lembaga adat melayu jambi, dengan alamat jalan letjen. suprapto nomor kelurahan telanaipura kecamatan telanaipura kota jambi. pemohon memiliki kepentingan untuk memajukan budaya melayu jambi seluruh wilayah provinsi jambi, termasuk pulau berhala. namun sejak diundangkannya gerak pemohon terhalang, sehingga program budaya untuk masyarakat pulau berhala juga terhambat. hak konstitusional pemohon menjadi dirugikan dengan ketidakjelasan status pulau berhala akibat berlakunya huruf pemohon diangkat sebagai ketua lembaga adat melayu jambi berdasarkan keputusan lembaga adat jambi nomor lad tentang komposisi dan personalia pengurus lembaga adat provinsi jambi. sebagai perseorangan warga negara dan memiliki kepedulian tinggi terhadap adat melayu sebagai ketua lembaga adat melayu jambi provinsi jambi. pemohon adalah mantan wakil gubernur jambi. pemohon adalah warga negara indonesia, yang merupakan pensiunan pns tokoh masyarakat), dengan alamat jalan depati paro nomor rt. kelurahan pematang sulur kecamatan telanaipura kota jambi. pemohon memiliki pengalaman panjang selama tahun bertugas sebagai pns biro pemerintahan kantor gubernur jambi dalam menangani batas wilayah provinsi jambi dan batas wilayah antar kabupaten kota serta batas wilayah antar kecamatan se provinsi jambi, termasuk dusun pulau berhala yang merupakan desa sungai itik kecamatan sadu kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi. pemohon juga membina masyarakat, termasuk masyarakat pulau berhala. pemohon saat ini adalah anggota tim asistensi gubernur jambi. namun, sejak diundangkannya pemohon tidak dapat lagi secara leluasa memberikan pendapat dan nasihat terkait pembinaan masyarakat pulau berhala, karena dikatakan ada kondisi status guo untuk menyelenggarakan kegiatan pembangunan masyarakat pulau berhala. pemohon dan pemohon dapat merasakan ketidakjelasan status hukum pulau berhala akibat adanya ketentuan huruf yang berujung pada terhambatnya pelayanan tugas pemerintahan tidak saja bagi penduduk pulau berhala, tetapi juga bagi masyarakat provinsi jambi, termasuk pemohon dan pemohon bahwa pemohon dan pemohon masa depan dapat saja merasakan kesulitan bilamana hendak mencari pencaharian pulau berhala, misalnya untuk berkebun atau menangkap ikan karena harus memiliki ijin dari penguasa baru pulau berhala, yaitu bupati lingga dan atau perangkat pemerintahan kabupaten lingga. bahwa kemudian dalam penjelasan dijelaskan lebih lanjut bahwa, yang dimaksud dengan 'perorangan' termasuk orang yang mempunyai kepentingan yang sama . pemohon dan pemohon memiliki kepedulian yang sama dalam pengembangan masyarakat pulau berhala. karena ketidakjelasan status hukum pulau berhala itulah telah membatasi gerak partisipasi pemohon dan pemohon dalam mengembangkan masyarakat pulau berhala. pemohon adalah warga negara indonesia, yang merupakan masyarakat desa nipah panjang, dengan alamat masyarakat desa nipah panjang. pemohon mencari penghidupan wilayah pulau berhala dengan bercocok tanam dan menangkap ikan. dengan ketidakjelasan status wilayah pulau berhala yang berimplikasi ketidakjelasan status tempat tinggal pemohon dan pemohon viii, yaitu apakah masuk dalam kabupaten tanjung jabung timur atau kabupaten lingga. pemohon dan pemohon viii mengalami kerugian konstitusional berupa ketidakjelasan status warga, yaitu apakah warga kabupaten tanjung jabung timur atau warga kabupaten lingga, yang berdampak kepada pemenuhan hak hak yang dapat diperoleh dari kabupaten maupun berdampak kepada pemenuhan kewajiban sebagai warga kabupaten. lebih mendasar lagi, ketidakjelasan status hukum pulau berhala akibat ketidakjelasan huruf membuka potensi memecah belah silaturahmi dan memecah belah kekerabatan dan adat antar warga serta membuka potensi konflik horizontal antara kelompok warga pro kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi dengan warga pro kabupaten lingga provinsi kepri. ataupun penyaluran hak politik penduduk menjadi tidak jelas wilayah mana memberikan hak suara dalam pemilihan umum presiden wakil presiden dan atau pemilu gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota wakil walikota ataupun pemilu calon anggota legislatif akibat ketidakjelasan status hukum wilayah pulau berhala. dengan segenap uraian tersebut atas, maka jelas bahwdiberlakukannya khususnya huruf ill. alasan pengajuan uji undang undang il. alasan yuridis il. bahwa pada tanggal desember dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat dpr) sebagaimana telah diumumkan dalam lembaran negara tahun nomor bahwa berbunyi. il. bahwa para pemohon mengalami kerugian konstitusional sejak disahkan (vide bukti p 1j5j. kaidah yang dimaksud adalah bahwa dalam menyusun suatu undang undang harus memperhatikan unsur mengingat' bagi undang undang baru tersebut, yang berbunyi: mengingat:menyatakorolanung, kabupaten tebo, kabupaten muaro jambi, dan kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi . bahwa lampiran pada bagian sistematika teknik penyusunan peraturan perundang undangan dikatakan konsideran adalah bagian dari sistematika penyusunan peraturan perundang undangan. menempatk 6j sebagai salah satu konsideran . dengan menempatkan sebagai insiden maka muatan harusadanya ketentuan huruf dengan selat berhala sebagai telah melampaui wilayah provinsi kepri sebagaimana diatur dalam penjelasan maka pembentukan secara khususpersoalan yang paling fundamental dari masalah pembuatan huruf guo adalah karena berbenturan dengan tiga undang undang, yaitujelasan tidak diperhatikan sebagai unsur mengingat" dalam terutama terkait dengan ketentuan huruf huruf menyatakan: kabupaten lingga mempunyai batas wilayah: sebelah selatan berbatasan dengan laut bangka dan selat berhala, adanya ketentuan huruf. penjelasan huruf guo tidak memberikan penjelasan, kecuali hanya menyatakan cukup jelas. seharusnya penjelasan huruf memuat penafsiran yang dimaksudkan dengan selat dan selat berhala , dengan setidaknya memperhatikan penjelasan ketidakjelasan huruf guo telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon, karena ketentuan huruf guo telah menimbulkan potensi berkurangnya wilayah provinsi jambi. bahwa kerugian konstitusional tersebutumum dan secara khusus wilayah kabupaten lingga provinsi kepri. bahwa sebelum diundangkan antara provinsi jambi dengan provinsi kepri tidak pernah timbul perselisihan tentang perbatasan maupun tentang wilayah kewenangan administratif pemerintahan kedua provinsi, karena batas batas wilayah tersebut telah diakui dan diketahui dengan baik antara provinsi jambi dengan provinsi kepri. perbedaan pandangan antara pemerintah provinsi jambi dengan pemerintah provinsi kepri muncul menjadi konflik yang meruncing akibat adanya ketentuan huruf padahal pulau berhala dan gugusan pulau berhala telah lama masuk sebagai wilayah provinsi jambi secara historis dan yuridis melalui pengaturan juncto juga secara facto sehari hari seperti pemilihan umum presiden dan kepala daerah maupun pemilu legislatif. il. undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepulauan riau merupakan salah satu peraturan yang dijadikan dasar mengingat ketentuan huruf telah bertentangan dengan penjelasan perdebatan selama ini dikaitkan dengan kekuatan mengikat antara penjelasan dengan huruf perdebatan diletakkan pada argumentasi bahwa kekuatan hukum penjelasan kalah atau lemah dibandingkan dengan materi muatan huruf argumentasi demikian sangat keliru dan tidak berdasar, karena dari sudut doktrin atau ilmu perundang undangan, sebagaimana dikatakan maria farida indrawi (baca maria farida indrawi, ilmu perundang undangan, proses dan teknik pembentukannya, jakarta: penerbit paniscus, cetakan halaman bahwa penjelasan merupakan interpretasi resmi (autentik) dari pembuat . dengan pandangan tersebut atas, maka nyata sekali lemah pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan huruf lebih kuat daripada penjelasan ii.a. bahwa adanya hurufyaitu bahwa kabupaten lingga mempunyai batas wilayah, sebelah selatan berbatasan dengan laut bangka dan selat berhala. padahal penjelasan menegaskanketentuan huruf dapat diartikan pembentukan saturi tanpa terlebih dahulu melalui proses amandemen bila hal ini dibenarkan, maka tindakan hukum pertama yang harus dilakukan adalah mengamandemen bila dikatakan huruf mempunyai kekuatan hukum lebih kuat daripada muatan penjelasan maka berdasarkan penafsiran tekstual dan penjelasan telah dimatikan oleh kehadiran huruf pendapat seperti itu adalah pendapat yang historis , karena kehendak pendiri negara republik indonesia tahun untuk menjadikan indonesia adalah negara hukum" justru terletak bagian penjelasan uud bukan terletak bagian batang tubuh uud (pra amandemen). namun justru ruh dan kekuatan yuridis indonesia adalah negara hukum" tidak menjadi lemah hanya karena frasa indonesia adalah negara hukum" terletak sich bagian penjelasan. bahwa harus dihindari pemahaman yang sempit terhadap asas lex apriori derogat lex posteriori dengan memaksakan ketentuan membatalkan penjelasan asas ex apriori derogat lex posteriori hanya dapat diterapkan terhadap pembentukan undang undang yang mengatur hal yang sama dengan undang undang yang terdahulu. bila. bahwa huruf juga bertentangukti p 7j, terutama terkait dengan ketentuan batas wilayah kabupaten tanjung jabung timurprovselagi belum dinyatakan secara tegas bahwa penjelasan tidak dicabut, maka persoalan batas wilayah provinsi kepulauan riau tetap berada dalam pengaturan penjelasan mana tegas dikatakan bahwa pulau berhala berada wilayah provinsi jambi. muhammad amrun partner map) law firm , yang beralamat gedung guru, jalan tanah abang iii, nomorpihak terkait dan pihak terkait ii: mendengar keterangan para ahli dan saksi para pemohon: mendengar keterangan ahli dan saksi pihak terkait dan pihak terkait memeriksa bukti bukti dari para pemohon, pihak terkait dan pihak terkait ii: membaca kesimpulan para pemohon, pihak terkait dan pihak terkaitil. undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten dalam provinsi sumatera tengah selanjutnya disebut bukti p 8j juncto undang undang nomor tahun (bukti p 9j, antara lain menyebutkan bahwa kabupaten merangin dan kabupaten batang hari berasal dari keresidenan jambi sebagaimana diatur dalam butir dan butir undang undang darurat nomor tahun kemudian menjadiketiga daerah swatantra tingkat tersebut. oleh karena itu untuk menentukan batas ketiga daerah swatantra tingkat tersebutalamnya termasuk gugusan pulau berhala. undang undang nomor tahun dengan tegas menyebutkan, antara lain dalam kabupaten tanjung jabung timur, sebelah utara dan timur berbatasan dengan laut cina selatan . dengan demikian dapat dipastikan bahwa gugusan pulau berhala termasuk dalam wilayah kabupaten tanjung jabung timur, karena gugusan pulau berhala terletak sebelum laut cina selatan. bila. penafsiran terhadap menyatakan bahwa sebelah selatan berbatasan dengan laut bangka dan selat berhala . guo kerap disalahtarsir bahwatif kabupaten lingga. pendapat tersebut atas adalah keliru, karena: pada umumnya pengertian selat adalah ruang (laut) yang terletak antara (dua) daratan besar. jadi yang dimaksud selat berhala dalam hal ini, bukanlah laut yang terletak antara pantai tanjung jabung timur pantai sumatera dengan pulau berhala, tetapi adalah laut yang terletak antara pantai jabung timur pantai sumatera dengan pulau single, sehingga dengan demikian gugusan pulau berhala masuk dalam wilayah administrasi kabupaten tanjung jabung timur.( lihat peta terlampir) apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa selat berhala terletak antara pantai tanjung jabung timur pantai sumatera dengan pulau berhala, sehingga gugusan pulau berhala masuk wilayah administratif kabupaten lingga, adalah benar, maka undang undang nomor tahun akan bertentangan dengan undang undang nomor tahun dan juncto penjelasan undang undang nomor tahun dalam hal ini tidak mungkin pembuat undang undang keliru membuat suatu yang jelas jelas akan bertentangan dengan yang ada dalam (dua) undang undang yang sudah ada sebelumnya, karena ruu itu dibahas dalam waktu yang cukup panjang, melalui beberapa tahapan, dengan berbagai pertimbangan yang matang. ii.a. ada yang berpendapat bahwa dalam yang menyatakan bahwa gugusan pulau berhala termasuk dalam wilayah administrasi provinsi jambi, hanya karena diatur dalam penjelasan bukan dalam nya, sehingga tidak mengikat secara hukum. pendapat ini keliru, karena seperti yang kita ketahui, penjelasan suatu adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari nya sendiri. memang dalam hal ini, yang mempunyai kekuatan mengikat adalah nya, tetapi karena penjelasan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari nya sendiri, maka penjelasan juga mempunyai kekuatan mengikat bersama sama nya. sebagai contoh, dalam uud sebelum diamandemen, tidak satu pun yang menyatakan bahwa negara merupakan negara hukum , hal itu hanya dinyatakan dalam penjelasan. tetapi kita bangsa indonesia tetap menerima mengakui bahwa negara merupakan suatu negara hukum. dari uraian terkait dasar konsideran maka terjadi pertentangan ketentuan huruf dengan beberapa landasan hukum pembentukanoleh karena huruf tidak memperhatikan insiden nya peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam uud maka huruf telah bertentangan dengan uud ii.a. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebut bukti p 10j menyebutkan bahwa kewenangan mengelola wilayah laut provinsi terletak paling jauh (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan atau arah perairan kepulauan. sedangkan data geografis menunjukkan bahwa gugusan pulau berhala terletak kurang dari (dua belas) mil laut dari ujung jabung kabupaten tanjung jabung timur). ii.a. bahwa kehadiran huruf telah membawa ketidakpastian hukum terkait dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon sebagaimana diatur dalam uud sehingga setidaknya huruf bertentangan dengan uud ill. alasan administratif dari segi administratif pemerintahan fakta fakta berikut ini mendukung status hukum pulau berhala adalah bagian provinsi jambi, yaitu: (bukti p 11j, dan juga dapat dibaca j.w.j. della, het eiland berhala bij jambi pulau berhala jambi) bukti p 11a). (bukti sebelum tahun administratif pulau berhala berada wilayah rt. desa sungai itik, kecamatan nipah panjang kabupaten tanjung jabung, provinsi jambi (bukti bukti p 13a|, mana setelah keluar undang undang nomor tahun maka pulau berhala berada wilayah rt. desa sungai itik kecamatan sadu kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi. kondisi saat ini pulau berhala merupakan salah satu dusun terdiri dari rt. dan rt. desa sungai itik, kecamatan sadu kabupaten tanjung jabung timur, dengan data penduduk dusun pulau berhala tahun berdasarkan kartu keluarga. sejak pemilu tahun penduduk pulau berhala telah melakukan hak pilihnya kecamatan nipah panjang, kabupaten dati tanjung jabung, yang berlanjut sampai pemilu legislatif dan pemilu presiden wapres dan pemilu kepala daerah (bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti pembentukan pemerintahan tingkat dusun dalam wilayah pulau berhala juga telah dilakukan oleh pemerintahan kabupaten tanjung jabung timur (bukti p 21aj pembentukan kantor polisi dalam wilayah pulau berhala juga telah dilakukan oleh polres tanjung jabung timur (bukti bukti p 22a, bukti p 22bj kegiatan pembangunan prasina fisik juga telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten tanjung jabung timur dan provinsi jambi (bukti bukti p 23a, bukti p 23b, bukti p 23c|. beberapa kegiatan administratif untuk menegaskan status pulau berhala sebagai bagian tak terpisahkan dari provinsi jambi juga intensif dilakukan sejak tahun sampai tahun yang mendapatkan perhatian dari kementerian dalam negeri (atau departemen dalam negeri pada saat itu) (bukti bukti p 24a, bukti 24b, bukti p 24c, bukti p 24d, bukti p 24e, bukti p 24f, bukti p 24g, bukti p 24h, bukti p 24i, bukti p 24j, bukti p 24kj. iv. kesimpulan bahwa problematik hukum yang merugikan para pemohon terkait pemberlakuan huruf telah jelas menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon. bila huruf guo tetap dipertahankan, maka kerugian konstitusional para pemohon akan terus berlanjut. dengan adanya huruf guo maka wilayah provinsi jambi yang menjadi hak dan kewenangan para pemohon untuk membangun dan memelihara kebutuhannya menjadi berkurang atau terhambat, sehingga para pemohon yang merupakan badan hukum publik tidak dapat melakukan tugas fungsi dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. para pemohon perseorangan akan mengalami kerugian konstitusional berupa tidak terdistribusinya pelayanan pemerintah secara pasti dan berkelanjutan pulau berhala dan gugusan pulau berhala. oleh karena itu para pemohon memohon mahkamah mengembalikan keutuhan wilayah provinsi jambi dengan membatalkan huruf dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. segenap uraian terdahulu telah memuat dalil dalil dan dilandasi kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon yang menjadi dasar permintaan ( petit ) para pemohon sebagaimana disandarkan pada putusan perkara nomor puu ii1 kerugian konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalamitu dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang undang, kerugian itunya: adaterjadi lagi. bahwa segenap uraian dalil dalil permohonan telah menguraikan persyaratan pengujian bagi undang undang sebagaimana dimaksud putusan nomor puu ii1 yaitu dapat disimpulkan sebagai berikut: .a. bahwa uud telah memberikan hak konstitusional kepada pemohon dan pemohon serta pemohon iii dan pemohon iv, yaitu: hak hak sebagaimana diatur dalam berikut ini: bahwaasas pembantuan:.b. bahwa pemohon pemohon vi, dan pemohon vii merupakan perangkat pemerintahan daerah tingkat kabupaten, dengan hak untuk menyelenggarakan tugas tugas pemerintahan sesuai dengan arahan pemerintahan daerah tingkat kabupaten, yang menjalankan tugas tugas pemerintahan berdasarkan uud .c. bahwa pemohon viii, pemohon ix, pemohon dan pemohon memiliki hak hak konstitusional sebagaimana diatur dalam uud yaitu: bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya :dan demi kesejahteraan umat manusia .a. bahwa berlakunya huruf telah merugikan hak, karena ketidakjelasan status hukum pulau berhala akibat berlakunya huruf guo setidak tidaknya telah menggambarkan penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan untuk penduduk dan wilayah pulau berhala. .b. bahwa berlakunya huruf telah merugikan hak hak konstitusional pemohon viii, pemohon ix, pemohon dan pemohon xi, karena setidaknya berpotensi masa depan tidak terpenuhinya hak hak konstitusional pemohon viii, pemohon ix, pemohon dan pemohon sebagaimana diatur dalam dan uud bahwa terbukti adanya hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian hak konstitusional dengan permohonan pengujian huruf karena ketidakjelasan status hukum pulau berhala yang diatur dalam huruf guo telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon. bahwa bila mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon, yaitu memperjelas status hukum pulau berhala atau setidak tidaknya memperjelas pengertian selat berhala sebagai batas wilayah provinsi jambi dan provinsi kepulauan riau, maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi lagi kemudian hari. bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut atas, maka bagi para pemohon secara jelas bahwa berlakunya huruf telah bertentangan dengan uud yaitu: danrepublik indonesiaundang undang dasar negara republik indonesia tahunmempunyai kekuatan hukum mengikat, 1a fotokopi lampiranfotokopi kartu tanda penduduk atas nama hasan basri agus, bukti fotokopi keputusan presiden nomor tahun tertanggal juli tentang pengangkatan sebagai gubernur provinsi jambi: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama effendi hatta, bukti 5b. fotokopi keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tertanggal oktober tentang peresmian pengangkatan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi jambi: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama zumi zola zulkifli, bukti p 5c. fotokopi keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal april, bukti p 5c. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama romi haryanto, s.e: bukti p 5c. fotokopi keputusan gubernur jambi nomor kep. gub pem tanggal oktober, bukti p 5d fotokopi kartu tanda penduduk atas nama drs. meiherriansyah, bukti p 5d. fotokopi keputusan bupati tanjung jabung timur nomor tahun tanggal juni, bukti p 5d. fotokopi surat dari bupati tanjung jabung timur kepada gubernur jambi tentang apbd tanjung jabung timur provinsi jambi, bukti p 5e fotokopi kartu tanda penduduk atas nama abidin, bukti p 5e. fotokopi keputusan bupati tanjung jabung timur nomor tahun tanggal mei, bukti p 5f fotokopi kartu tanda penduduk atas nama junaidi: bukti p 5f. fotokopi keputusan bupati tanjung jabung timur nomor tahun tanggal januari, bukti p 5g, bukti fisik tidak ada bukti p 5g. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama kali, bukti p 5g. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama hasil kalimuddin syam, bukti p 5g. fotokopi keputusan lembaga adat provinsi jambi nomor lad tanggal juli tentang komposisi dan personalia pengurus lembaga adat provinsi jambi, bukti p 5g. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama sayur: bukti p 5g. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama muhammad: bukti peta sumatera pantai timur singapura hingga selat bangka skala s): bukti p 5h. peta indonesia pulau pulau lingga bagian selatan) skala t): bukti p 5h. 5h. peta persebaran penduduk provinsi jambiersebaran penduduk provinsi riaurovinsi jambi skala terbitkan oleh badan koordinasi survey pemetaan nasional bakosurtanal) tahun bukti p 5h. peta provinsi riau skala terbitkan oleh badan koordinasi survey dan pemetaan nasional bakosurtanal) tahun bukti p 5h. peta lingkungan pantai indonesia skala lembar lpi sungailokan edisi: disusun olehselanjutnya ketentuan tersebut dipertegas dalam huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (' bukti p 4j,. . pengertian selat berhala apakah yang diartikan sebagai terletak antara pulau badan koordinasi survey dan pemetaan nasional bakosurtanal): bukti p 5h. peta lingkungan laut nasional skala peta lln jambi (nal). dengan dinas hidro oseanografi tni al (dishidros)koelatoengkal sumatra, res jambi row onder) blad xxl dari perpustakaan nasional ri: bukti p 5h. peta selat berhala zaman belanda dari perpustakaan ri: bukti p 5h. peta selat berhala: bukti p 5h., bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: bukti fotokopi, bukti p 11a fotokopi j.w.j. della, het eiland berhala bij jambi pulau berhala jambi , bukti fotokopi: bukti fotokopi data penduduk dusun pulau berhala tahun bukti p 13a fotokopi nama nama kepala keluarga pulau berhala desa sungai itik, kecamatan nipah panjang, kabupaten tanjung jabung, provinsi jambi: bukti p 13b fotokopi surat izin mengemudi sim) dan kartu tanda penduduk atas nama ali janda, bukti p 13c fotokopi surat dari kepala desa sungai itik kecamatan sadu kabupaten tanjung jabung timur kepada camat sadu tanggal november perihal daftar nama nama masyarakat pulau berhala, bukti p 13d fotokopi surat dari sekretariat daerah tanjung jabung timur kepada gubernur jambi cg. kepala biro pemerintahan sekretariat daerah provinsi jambi tanggal desember perihal data penduduk pulau berhala: bukti p 13e fotokopi nama nama pemilik tanah pulau berhala, bukti fotokopi data pemilu anggota dprd kabupaten kota) tahun bukti fotokopi data pemilu anggota dprd provinsi) tahun bukti fotokopi data pemilu anggota dpr dpd) tahun bukti fotokopi data pilpres wapres tahun bukti fotokopi data pilkada gubernur wakil gubernur provinsi jambi tahun buktipengangkatan kepala dusun pulau berhala bukti p 21a fotokopi peraturan kdh tanjung jabung timur tentang pembentukan dusun dalam kabupaten tanjung jabung timur tahun bukti fotokopi perjanjian kerja antara kepolisian negara daerah jambi resort tanjung jabung timur dengan cv. orang kayo hitam grup, bukti p 22a fotokopi surat sekretariat daerah pemerintah kabupaten tanjung jabung timur kepada kapolres tanjung jabung timur tanggal april nomor pad perihal pembangunan pos polisi pulau berhala, bukti p 22b fotokopi surat perintah kepolisian negara republik indonesia daerah jambi resor tanjung jabung timur nomor spin tanggal februari bukti fotokopi data pembangunan dan bantuan provinsi jambi kabupaten tanjung jabung timur pulau berhala, bukti p 23a fotokopi surat sekretariat daerah pemerintah provinsi jambi kepada menteri dalam negeri tanggal maret nomor pem, perihal dokumentasi penyaluran bantuan untuk pulau berhala, bukti p 23b fotokopi program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat pulau berhala yang dikeluarkan oleh dinas kelautan dan perikanan provinsi jambi tanggal maret bukti p 23c fotokopi surat gubernur jambi kepada menteri dalam negeri tanggal maret nomor pemuda, perihal aktifitas pembangunan pulau berhala. bukti fotokopi surat gubernur kepala daerah tingkat jambi kepada menteri dalam negeri tanggal mei perihal pulau berhala dan pulau ceria pulau tujuh wilayah kabupaten dati kepulauan riau yang dinyatakan masuk wilayah kabupaten dati tanjung jabung provinsi dati jambi. bukti p 24a fotokopi surat gubernur kepala daerah tingkat jambi kepada menteri dalam negeri tanggal februari pem perihal penyelesaian batas wilayah provinsi jambi dengan provinsi riau, bukti p 24b fotokopi surat gubernur kepala daerah tingkat jambi kepada menteri dalam negeri cg. dirjen prod tanggal januari pem perihal penyelesaian batas wilayah provinsi jambi dengan provinsi riau, bukti p 24c fotokopi surat gubernur kepala daerah tingkat jambi kepada direktur pemerintahan umum dirjen prod depdagri tanggal juni nomor pem. perihal pengiriman peta provinsi jambi skala dan peta administrasi provinsi jambi skala bukti p 24d fotokopi surat gubernur jambi kepada menteri dalam negeri tanggal maret nomor pem. perihal mohon penyelesaian batas wilayah provinsi jambi dengan provinsi riau status pulau berhala). bukti p 24e fotokopi surat gubernur jambi kepada dirjen umum pemerintahan depdagri cg. direktorat bina perbatasan tanggal juni nomor pem perihal penataan batas wilayah, bukti p 24f fotokopi surat gubernur jambi kepada menteri dalam negeri tanggal november pemuda perihal permasalahan pulau berhala, bukti p 24g fotokopi surat gubernur jambi kepada menteri dalam negeri tanggal april pemuda, perihal ketegasan keberadaan pulau berhala: bukti p 24h fotokopi surat gubernur jambi kepada menteri dalam negeri tanggal februari nomor pemuda, perihal pembentukan desa berhala. bukti p 24i fotokopi surat gubernur jambi kepada dirjen pemerintahan umum depdagri, dirjen otonomi daerah depdagri, dan dirjen kesatuan bangsa dan politik depdagri tanggal februari pemuda perihal pertemuan membicarakan pulau berhala. bukti p 24j fotokopi surat gubernur jambi kepada bupati bupati tanjung jabung timur tanggal mei pemuda perihal permasalahan kepulauan berhala, sebagai tindak lanjut dari surat menteri dalam negeri nomor sj. tanggal april perihal pulau berhala. bukti p 24k fotokopi surat gubernur jambi kepada menteri dalam negeri tanggal desember terbang, perihal pulau berhala. bukti p 24i fotokopi keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten tanjung jabung timur nomor up dinkes tentang penempatan tenaga bidan sebagai pegawai tidak tetap, tanggal januari bukti p 24mp 24nguruguru, tanggal januarilain itu para pemohon juga mengajukan (enam) orang ahli dan (empat) orang saksi yang didengar keterangannya depan persidangan pada tanggal mei mei juni dan tanggal juni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli para pemohon dian simatupang bahwa ahli menyampaikan perspektif hukum administrasi negara terhadapbahwa undang undang tentang penetapan daerah otonom sebagaimana undang undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara menurut hukum administrasi negara, sebagaimana dikemukakan a.m. donner dalam bukunya rechtskracht, lebih tepat disebut sebagai tindakan kepemerintahan yang berdasarkan peraturan yang berlaku umum yang dimaksud untuk menetapkan hak dan kewajiban secara timbal balik, bahwa dengan dasar teori tersebut, penentuan batas daerah yang dirumuskan dalam undang undang daerah otonom, merupakan tindakan kepemerintahan yang tidak bertentangan dengan undang undang dasar republik indonesia tahun dan undang undang yang mengatur pemerintahan daerah: bahwa dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan kepemerintahan yang lebih utama harus disandarkan pada kemanfaatan umum atau legitimasi. sebagai contoh klasik dari sebuah ketetapan dalam suatu undang undang, dalam hal ini legitimasi dilekatkan pada kepentingan umum yang dianggap perlu, sehingga suatu fungsi pemerintahan melekat dekat pada masyarakat, bahwa undang undang penetapan daerah otonom yang menentukan batas daerah, sudah sepatutnya tidak mencabut hak wilayah, hak mendapatkan pelayanan publik, dan hak mendapatkan fungsi pemerintahan kepada masyarakatnya yang telah diterima baik sebelumnya, bahwa sifat kemanfaatan umum atau legitimasi dalam suatu tindakan kepemerintahan, menurut kabel brook sic!) dalam bukunya het strachtrecht, dicontohkan suatu ketetapan dalam undang undang, tidak menghidupkan suatu konflik, tidak menciptakan kebetulan, dalam mendapatkan hak pelayanan publik atau memperluas lingkungan wilayah yang sebenarnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan sebelumnya. oleh sebab itu, suatu undang undang penetapan pembentukan daerah otonom sebagai suatu tindakan kepemerintahan, sepatutnya tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan kebetulan dalam hak pelayanan publik yang dijamin undang undang dasar dan yang telah diatur sebelumnya sebagai bagian wilayah tertentu:gatur batasan wilayah sebagaimana undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga. kedua undang undang tersebut selain mengandung ketetapan, juga melahirkan hukum positif berupa hak dan kewajiban. sisi lain, penetapan kedua undang undang tersebut pada batas wilayahnya, harus semata mata untuk kepentingan umum, sebagaimana dikemukakan w.f. prins dalam hiding het administratif recht van indonesia, bahwa kepentingan umum secara konkret dalam suatu batas wilayah adalah penetapan atas pelayanan publik, seperti pertanahan, keamanan, dan izin mendirikan bangunan. kalau suatu daerah hukum telah memberikan ketiga pelayanan publik konkret tersebut, secara legitimasi wilayah tersebut merupakan bagian dari wilayahnya. pertimbangan utama kepentingan umum dan pelayanan publik dalam mendekatkan fungsi pemerintahan kepada masyarakat adalah persoalan efisiensi. suatu wilayah harus diberikan batas daerah dengan mempertimbangkan efisiensi fungsi pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat: bahwa pertimbangan efisiensi fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik tersebut itulah yang disebut a.m. donner dan w.f. prins sebagai kemanfaatan. kemanfaatan umum dengan penetapan akhir batas daerah dalam undang undang. dengan demikian, suatu batasan daerah tidak hanya mempertimbangkan aspek historis, sosialis, dan yuridisnya. akan tetapi, yang utama dan terutama, aspek kemanfaatan umum legitimasi, sehingga masyarakat yang berada wilayah konflik batas tidak dirugikan, baik secara materiil maupun materiil. oleh sebab itu, penetapan batas daerah dalam undang undang yang menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum, akan memperlemah kemanfaatan umum bagi daerah lainnya harus dinyatakan batal demi hukum (niet van recht were). dalam hal ini, ketentuan yang mengatur batas daerah tersebut harus diuji dengan mempergunakan rumusan. apakah penetapan batas daerah dalam undang undang tersebut mengandung adanya ketidakseimbangan yang tidak patut atau keragu raguan dalam menentukan batasan daerah karena batas daerah tersebut ditetapkan tanpa mempertimbangkan kepentingan kepentingan yang harus diutamakan pemerintah: bahwa dalam pandangan sutardjo kartohadikusumo dalam tulisannya mengenai sifat pokok daerah hukum. batasan daerah dalam suatu peraturan perundang undangan dapat dipertimbangkan pada dua sendi, yaitu pertama daerah hukum bersendikan perhubungan daerah (geologis rechtmacht semen schalke) atau batas daerah yang menstandarkan sifat keturunan geologis. sehingga suatu wilayah ditetapkan karena distandarkan pada karakter masyarakat keturunan, yang kedua, daerah hukum bersendikan bertempat tinggal bersama, yang berarti batas batas daerah yang distandarkan pada sekumpulan penduduk yang dengan sukarela telah bertempat tinggal secara bersama suatu tempat, tetap menghargai hak asli daerah dan mengurus kepentingan secara bersama, secara sukarela dan kebersamaan: bahwa kedua sendi batas daerah tersebut, dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan batas daerah dengan maksud agar dengan batas daerah tersebut, pemerintah daerah mampu seefisien mewujudkan secara nyata kepentingan masyarakat. dalam hal ini, sebagaimana dikutip oleh sutardjo kartohadikusumo menyatakan, batasan daerah, atau wilayah, atau desa tidak boleh distandarkan pada kepentingan daerah tertentu saja, tapi harus tunduk pada kepentingan umum yang menghendaki seluruh rakyat masyarakat dilayani. hal ini berarti suatu batasan daerah perlu memerhatikan secara saksama nilai social equity atau keadilan sosial. sehingga batas dia tidak hanya mempertimbangkan aspek formalitas materi muatan undang undang, tapi mengandung nilai dan makna manfaat umum dan keadilan sosial: bahwa suatu penentuan batas daerah dalam undang undang selain mempertimbangkan kemanfaatan umum legitimasi dan keadilan sosial (social equity), standar mati menurut peraturan pemerintah nomor tahun adalah rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai syarat teknis. persoalan rentang kendali (span control) diperlukan agar warga masyarakat merasakan dan mendekatkan fungsi pemerintahan, bahwa pertimbangan hukum dan teknis tersebut pada intinya tetap bermuara pada kemanfaatan umum dan keadilan sosial, sehingga suatu ketentuan batas daerah yang mengabaikan kedua hal tersebut, perlu diuji karena selain bertentangan dengan konstitusi, juga karena bertentangan dengan kemanfaatan umum yang menjadi kewajiban yang sungguh sungguh harus dijalankan oleh pemerintah daerah, khususnya yang mengemban otonomi, baik kepentingan dan kemanfaatan masyarakat daerah tersebut. oleh karena itu, suatu ketetapan batas daerah yang dirumuskan dalam undang undang yang tidak memerhatikan hukum, teknis kemanfaatan umum, dan keadilan sosial dapat dipandang sebagai ketetapan yang mengandung salah kira mengenai pokok maksud pembuat undang undang (selbstandig head derogat), sehingga membutuhkan perbaikan atas ketentuan tersebut agar pemerintahan daerah dan pelayanan publik berjalan efisien, serta kemanfaatan umum bagi masyarakat daerah terpenuhi sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan perundang undangan, maruarar siahaan barangkali ini suatu pengalaman empiris bagaimana sebenarnya soal territory pulau berhala sudah putus mahkamah agung dalam pengujian permendagri sebagai pembagian daripada wilayah pengujian peraturan perundang undangan, yang sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa integrasi kewenangan pengujian menjadi sangat perlu kalau misalnya mahkamah konstitusi tidak setuju dengan putusan mahkamah agung, tampaknya ada perbedaan pendapat, yang tentu saja menjadi suatu hal yang normal. tetapi, yang ingin ahli katakan dalam perdebatan mahkamah agung dan juga dalam soal soal wilayah atau konflik wilayah dalam pembentukan pemekaran, sering kita mendengar aspek historis kultural dan sosial yang dikemukakan, yang sebenarnya sudah dipertimbangkan dalam pembuatan undang undang itu. tetapi sekali menjadi undang undang bahwa satu daerah itu sebenarnya sudah masuk wilayah administratif suatu daerah, maka dalam konsep nkri, itu menjadi tidak relevan untuk diperhatikan karena seluruhnya sebenarnya merupakan sumatera, yaitu kabupaten tanjung jabung timur.. ketidakjelasan ketentuan huruf ini bertentangan dengan dan dan dan uud bahwa beberapa ketentuan uud sebagai batu uji atas ketentuan huruf secara lengkap adalah sebagai berikut: uud?.bagian dari nkri yang tentu dalam sifatnya yang pluralistik menjadi hal yang relevan untuk menjadi suatu pengujian dan faktor pengujian, bahwa ahli melihat terlebih dahulu kepada pengujian undang undang ini yang menjadi masalah yang bisa dilihat dari dua sisi, uji materi dan uji formal. dari sudut uji formal, memang kita akan melihat sebenarnya undang undang pembentukan wilayah wilayah baru atau pemekaran, baik dalam provinsi maupun kabupaten tetap harus tunduk kepada asas yang ditentukan dalam kriteria, yaitu kejelasan tujuan, executable tidaknya, daya guna, dan kejelasan rumusan barangkali yang paling penting. sebab, kita pergunakan sini rumusan selat, saya pikir ini merupakan suatu terminologi yang bukan suatu terminologi hukum, tetapi merupakan suatu istilah yang secara general dipergunakan: bahwa suatu perairan yang menghubungkan perairan yang lebih besar dan ada batas dua wilayah daratan, tentunya merupakan suatu hal yang sangat umum, sama dengan yang lebih tegas sebenarnya kita temukan dalam kaitan kalau wilayah tersebut berkaitan dengan wilayah lain atau dalam hukum internasional, dikenal juga yang disebutkan kalau berbatasan perairannya ada median line atau dalam prinsip hukum internasional eguidistance. jaraknya diukur sama. tetapi, dalam hal yang demikian prinsipnya tegas sebagai prinsip hukum internasional, koordinatnya itu masih juga akan ditentukan. oleh karena itu, dalam pemekaran kabupaten provinsi yang dapat membawa dampak kepada provinsi lain, harus ada ketegasan seperti ini, harus dirumuskan, dan juga tentu harus ada peta. tugas tersebut sebenarnya sudah dijalankan mendagri, tapi kemudian oleh mahkamah agung dibatalkan. pertimbangannya mungkin hanya disebutkan tidak ada satu landasan yuridis memerintahkan pemerintah untuk menentukan pulau berhala masuk kepada wilayah tanjung jabung. hanya saja, ahli melihat, meskipun rujukannya ada demikian, tapi perintah itu karena dalam suatu permendagri nomor samping peta koordinat, disebutkan dengan jelas, bahwa samping tidak merujuk kepastian hukum yang dibutuhkan, undang undang ini tidak jelas sebenarnya, bagaimana maksudnya dengan menyebutkan wilayahnya sebelah selatan itu langsung selat. selat itu masuk mana? apakah atas pulau yang disebutkan atau sampai bawah? meskipun pihak terkait dalam argumen mahkamah agung mengatakan sampai kepada wilayah sumatera. tapi, bahwa dia seperti titik kecil pulau berhala kalau dalam peta google. dan untuk menyatakan sesuatu yang umum, peta google itu justru selat berhala tempat lain. ini hanya menunjukkan saja bahwa perlu definisi yang jelas peta maupun koordinat. apalagi kalau misalnya pergeseran atau perubahan wilayah pemerintahan timbul karena pemekaran satu provinsi dan kabupaten, maka untuk merujuk satu kepastian, semua undang undang sebelumnya yang menentukan daerah itu mulai dari pembentukan provinsi sumatera tengah, kemudian undang undang tentang tanjung jabung, undang undang nomor tahun provinsi kepri, dan lain sebagainya. tentu saja kalau misalnya diklaim bahwa sah undang undang tersebut dengan memasukkannya pulau berhala daerah lingga, maka sebenarnya undang undang ini harus dirombak dulu seluruhnya, sehingga ada kepastian yurisdiksi wilayah: bahwa dalam konsiderans undang undang nomor sudah jelas disebutkan bahwa undang undang nomor harus dipertimbangkan sebagai satu rujukan. undang undang nomor mengatakan pulau berhala masuk daerah provinsi jambi. dari sudut tersebut, undang undang ini tidak memerhatikan suatu asas yang menurut ahli asas dalam undang undang nomor tahun sama dengan ketika kita menyatakan bahwa ukuran uji formal bisa juga dari sudut apa yang disebutkan mekanisme pengambilan suara dalam undang undang susuk dalam etika menguji undang undang mahkamah agung. sini juga harus bisa dilihat bahwa undang undang tentang pembentukan peraturan perundangan yang memuat asas kejelasan rumusan sebagai satu derivat dari norma konstitusi, bahwa kalau dari sudut uji materi, jelas sekali uud menyatakan, negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerahjadi ukurannya sangat jelas, bagi kabupaten baru yang dimekarkan dalam satu provinsi yang menjadi tolok ukur adalah penegasan konstitusi bahwa daerah provinsi itulah yang dibagi atas kabupaten dan kota, bukan daerah provinsi ini. hal demikian diartikan jikalau daerah provinsi tertentu akan dimekarkan dengan kabupaten atau kota yang baru maka wilayah provinsi yang dimekarkan tersebut hanyalah mencakup provinsi yang bersangkutan, bahwa merujuk lagi kepada undang undang provinsi riau. sana jelas dikatakan pulau berhala masuk provinsi tersebut. tidak boleh kemudian ada undang undang menyatakan bahwa ini masuk kabupaten ini karena yang dimekarkan dengan kabupaten hanyalah wilayah provinsi itu, tidak boleh wilayah provinsi lain. ini ketentuan norma dalam undang undang dasar bahwa dari judul undang undang juga hal itu nampak, misalnya undang undang nomor tahun pembentukan kabupaten lingga disebutkan provinsi kepulauan riau. oleh karena itu, tidak mungkin dia mengambil alih satu daerah yang ada provinsi lain, meskipun rumusan dalam undang undang itu menjadi sedemikian rupa tidak tegas, bahwa kalau memeriksa peta google, maka pulau berhala itu tidak ada, hanya seperti titik. oleh karena itu, apakah selat itu ada atas pulau tertentu atau ikut daratan yang lebih besar, itu tentunya harus dipecahkan dengan definisi. dan kalau misalnya selat itu menjadi satu rujukan yang demikian dalam ketentuan umum undang undang pembentukan kabupaten lingga, tentu harus disebutkan apa yang dimaksud selat, bahwa undang undang nomor tahun sudah jelas dikatakan kabupaten kepulauan riau dalam undang undang itu tidak termasuk pulau berhala. karena pulau berhala termasuk wilayah administratif provinsi jambi. kemudian dalam dikatakan yang harus diartikan sedemikian rupa bahwa wilayah yang termasuk dalam provinsi jambi bukan objek pemekaran. dan peraturan menteri dalam negeri sesuai dengan amanat undang undang yang ada dalam pembentukan kabupaten lingga dikatakan harus ada peta, penegasan lapangan harus dilakukan oleh menteri dalam negeri. kemudian dalam perdebatan mahkamah agung dikatakan bahwa undang undang terbaru akan mendekorasi norma dalam undang undang yang lain. jadi dengan itu semua, menurut pemerintahan kepulauan kepri, karena terbentuknya undang undang terbaru, yaitu undang undang pembentukan kabupaten lingga, maka yang lain didekorasi kalau menyangkut wilayahnya. bahwa dalam asas perundang undangan, mengesampingkan peraturan perundang undangan lama itu, tidak boleh materinya beda, dia harus materi yang sama. oleh karena itu, argumen asas lex posteriori derogat legi priori dalam hal ini karena undang undang pemekaran kabupaten lingga lebih baru, tidak bisa digunakan karena berbeda materinya. pembentukan kabupaten baru provinsi riau. padahal, undang undang yang sebelumnya sudah menentukan bahwa daerah yang diklaim itu masuk dalam provinsi lain. oleh karena pembentukan kabupaten lingga merupakan derivat dari undang undang nomor tahun tentang provinsi kepulauan riau, maka tidak mungkin turunan teritorial satu daerah induk mengalami pertentangan daerah induknya, bahwa kesimpulannya adalah undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga dari sudut formalitas (uji formil), maupun dari sudut uji materiil, sebenarnya bertentangan dengan konstitusi. tapi, setidak tidaknya kalau ada perbedaan paham tentunya pendapat pemerintah bisa diterima yaitu bahwa setidak tidaknya undang undang tersebut hanya konstitusional secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai bahwa batas kabupaten lingga sebelah selatan yang disebut selat berhala, tidak meliputi pulau berhala: tommy pustaka bahwa huruf undang undang nomor tahun bertentangan dengan alinea keempat pembukaan undang undang dasar tahun alinea keempat pembukaan undang undang dasar tahun mengatakan antara lain,., bahwa pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota yang dibentuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintahan negara indonesia adalah pemerintahan yang berkarakter, melindungi segenap bangsa indonesia daerah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. namun yang terjadi, dengan pembentukan kabupaten lingga adalah adanya sengketa antar daerah dan konflik horizontal. bahwa huruf undang undang nomor tahun juga bertentangan dengan undang undang dasar undang undang dasar mengbahwa mempunyai pemerintahan daerah, itu termasuk dalamnya adalah mempunyai wilayah dengan batas batas yang jelas, agar batas batas kewenangan daerah lapangan menjadi jelas pula: bahwa huruf undang undang nomor tahun tidak memberi batas batas wilayah yang jelas berupa titik titik koordinasi, karena titik titik koordinat ini penting bagi batas batas laut. dari kata kata diatur dengan undang undang, mempunyai makna bahwa pengaturan wilayah dengan undang undang haruslah menghasilkan ketertiban, bukan sengketa antar daerah dan konflik horizontal lapangan. apa yang terjadi, tidak mencerminkan telah dilaksanakannya prinsip otonomi yang bertanggung jawab. hal tersebut bisa dilihat dalam penjelasan umum angka huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: bahwa huruf undang undang tahun tentang pembentukan kabupaten lingga provinsi kepri, menyebutkan bahwa batas sebelah selatan berbatasan dengan laut bangka. dalam peta, laut bangka tadi tidak ada, yang ada selat bangka. sedangkan dalam peta lampiran, undang undang sendiri menyebutkan laut cina selatan dan kemudian juga disebutkan selat berhala, bahwa demi kepastian hukum, suatu batas wilayah harus dinyatakan dengan menuliskan titik titik koordinat atas peta dalam peraturan perundang undangan atau laporannya. misalnya, undang undang nomor prp yang telah diganti dengan undang undang nomor tahun tentang perairan indonesia disertai dengan daftar koordinat geografis titik titik garis pangkal kepulauan indonesia. contoh lainnya yaitu undang undang nomor tahun tentang penetapan hasil perundingan garis batas wilayah laut bersama antara indonesia dengan malaysia selat malaka, itu juga disertai dengan titik titik koordinat dari garis batas wilayah tersebut: bahwa dalam masalah indonesia dan malaysia jelas bahwa batas batas harus merupakan hasil perundingan. oleh karena itu, perundingan antar daerah dalam penetapan garis batas, mencerminkan keserasian hubungan antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. hal tersebut ada dalam penjelasan umum undang undang nomor tahun bahwa lampiran undang undang nomor tahun berupa peta. dalam peta lampiran tersebut, tidak memasukkan pulau berhala, sementara teks huruf hanya menyebutkan batas selatan adalah selat berhala. perbedaan antara bunyi teks undang undang tahun dan laporannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam suatu undang undang. belum lagi, kalau ini dikaitkan dengan undang undang pembentukan kepulauan riau itu sendiri, dan undang undang pembentukan kabupaten tanjung jabung timur, dan kabupaten kabupaten lainnya provinsi jambi: bahwa pengertian selat atau strait adalah narrow passage water between two areas land, usually connecting two seas, yang diambil dari longm dictionary contemporary english. namun demikian, pengertian seperti ini juga dipakai oleh ahli geografi, yaitu prof. prescott dalam bukunya the maritime political boundaries the world dan salah satu yang dikutip sini adalah selat malaka. selat malaka ini juga dicantumkan dalam artikel uncle yang menyebutkan bahwa selat malaka merupakan suatu narrow passage water between land and connecting two the seas. jadi, kalau kita lihat selat berhala, juga menghubungkan antara laut indragiri dan laut cina selatan, sebagaimana terlampir pada peta lampiran undang undang nomor tahun bahwa mengenai penamaan selat dan penempatan nama selat secara tertulis atas peta. penempatan nama selat secara tertulis atas peta tidak dimaksudkan untuk sekadar menunjukkan bahwa lokasi selat atas peta terletak tepat bawah tulisan yang nama selat, yang ada atas peta tersebut. jadi nama selat dapat dituliskan mana saja atas peta atas wilayah selat, yaitu narrow passage water between land and connecting two the seas yang tergambar atas peta, bahwa kalau dari peta dapat kita lihat antara queensland timur dengan papua new guinea, ada selat torres. kenapa disebut selat torres? situ ada kepulauan torres terdiri dari beberapa pulau. sehingga daratan antara papua new guinea dan @queensland tersebut, australia, dinamakan selat torres, bahwa selat makassar namanya memakai kota makassar bukan pulau dan juga selat sunda itu tidak nama tempat, tapi etnik jawa barat. suku bangsa sunda yang dipakai sebagai selat sunda situ. oleh karena itu, selat berhala adalah narrow passage water antara pulau single dan pantai kabupaten tanjung jabung timur pulau sumatera yang menghubungkan laut indragiri dan laut cina selatan, bahwa lex posteriori derogat legi priori tidak dapat diberlakukan, karena contoh konkret yang ditemukan adalah bahwa pulau manga bagian indonesia, itu masuk dalam wilayah filipina yang bernama kalangan. perairan filipina disebut kalangan berdasarkan undang undang dasar filipina. penempatan pulau manga tidak dapat ditiadakan begitu saja dengan adanya uncle yang hadir belakangan. penyelesaian masalah ini perlu terus diupayakan melalui perundingan antara indonesia dan filipina: bahwa pulau berhala kiranya dapat diselesaikan melalui negosiasi antara provinsi jambi dan provinsi kepulauan riau berdasarkan suitable principles dalam penetapan garis batas maritim. suitable principles sini adalah prinsip prinsip berbasis keadilan. royal abdullah bahwa sengketa mengenai pulau berhala antara provinsi jambi dengan provinsi kepulauan riau bukan disebabkan karena kesalahan undang undang, tetapi justru disebabkan karena salah dalam memahami yang berkaitan dengan status pulau berhala tersebut, bahwa seperti yang kita ketahui, ada empat undang undang yang berlaku sekarang sebagai hukum positif dan sebenarnya dalam kasus ini penyelesaiannya harus merujuk kepada empat undang undang tersebut, bukan kepada hukum masa lalu, termasuk hukum zaman hindia belanda. keempat undang undang tersebut adalah: undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten sarolangun, kabupaten tebo,undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. dalam undang undang nomor tahun dengan tegas dinyatakan bahwa kabupaten tanjung jabung timur sebelah utara berbatasan dengan laut cina selatan. kalau kita lihat peta, pulau berhala itu jauh terletak sebelah selatan laut cina selatan. jadi, dengan kenyataan ini tidak bisa dipungkiri bahwa pulau berhala itu adalah bagian dari tanjung jabung timur, bahwa dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepri, itu dinyatakan provinsi kepulauan riau dalam undang undang ini tidak termasuk pulau berhala karena pulau berhala termasuk dalam wilayah provinsi jambi berdasarkan undang undang nomor tahun bahwa ada yang berpendapat penjelasan suatu itu tidak mengikat, tapi ahli kira pendapat itu keliru karena secara teori ilmu hukum penjelasan suatu adalah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari yang bersangkutan, penjelasan dari satu undang undang, itu adalah sikap resmi dari pembuat undang undang dalam hal ini adalah pemerintah dengan dpr walaupun seandainya secara hukum tidak mengikat, tetapi secara administratif harus mengikat karena itu adalah pendapat pembuat undang undang: sebagai contoh, kalau kita pelajari undang undang dasar sebelum diamandemen, tidak satu pun yang menyebutkan bahwa negara kita adalah negara hukum. itu hanya ada dalam penjelasan umum yang mengatakan negara republik indonesia adalah negara hukum. tetapi semua orang mengakui bahwa negara kita ini negara hukum. demikian juga dengan tersebut atas: bahwa mengenai huruf dari undang undang nomor tahun itu ada yang mengemukakan dalil prinsip lex posteriori derogat legi priori (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama). jadi, dikaitkan sini bahwa huruf itu bisa mengesampingkan penjelasan undang undang nomor menurut pendapat ahli pendapat tersebut juga keliru karena menurut dr. utrecht, suatu ketetapan, dalam hal ini tentu termasuk undang undang, harus dibuat berdasarkan undang undang. ketetapan itu tidak boleh bertentangan dengan undang undang yang menjadi dasarnya. isi dan tujuannya tidak boleh bertentangan dengan undang undang. bahwa kalau kita perhatikan, undang undang nomor tahun dalam konsideransnya pada bagian mengingat, menyebutkan salah satu dasar pembentukannya adalah undang undang nomor oleh karena itu, tidak mungkin secara yuridis, undang undang nomor itu bertentangan dengan undang undang nomor sesuai dengan pendapat utrecht tadi: bahwa secara umum, yang dimaksud selat itu adalah laut yang terletak antara dua daratan atau pulau yang besar. kita lihat contoh sekarang, selat sunda itu antara pulau sumatera dengan pulau jawa. selat malaka antara pulau sumatera dengan semenanjung malaysia. selat bali antara pulau sumatera dengan pulau bali. selat makassar antara pulau kalimantan dengan pulau sulawesi. dari contoh itu, tidak satu pun selat antara pulau besar dengan pulau kecil. kita lihat contoh sebaliknya. sumatera, pantai bengkulu, ada pulau engga pulau enggano ini relatif kecil dan kita tidak pernah tahu ada selat engga enggak ada selat sana. jawa juga begitu, ada pulau bawean pantai jawa timur, tapi juga tidak ada selat bawean sana. jadi, dari sini jelas bagi kita bahwa pengertian selat itu adalah laut yang terletak antara dua daratan atau pulau yang besar. jadi dengan ini, maka yang dimaksud dengan selat berhala itu adalah laut yang terletak antara pulau sumatera dengan pulau single, bukan antara pulau sumatera dengan pulau berhala karena pulau berhala itu luasnya cuma hektare. kalau peta, cuma merupakan titik, malah kadang kadang tidak terlihat. bahwa jika kita berantai andai sekarang, kalau memang kita berpendapat bahwa selat berhala itu adalah selat yang terletak antara sumatera dengan berhala, lantas apa nama laut yang terletak antara berhala dengan single? tidak ada, yang ada itu hanya selat berhala karena selat berhala itu adalah laut yang terletak antara single dengan berhala, bahwa dalam undang undang nomor tahun dalam itu ditegaskan, pengelolaan laut provinsi diukur mil laut arah laut lepas atau laut perairan. data lapangan menunjukkan, pulau berhala itu dari titik terluar pantai tanjung jabung timur yang disebut dengan ujung jabung, itu hanya mil. jadi, berarti berhala itu berada dalam wilayah laut provinsi jambi. terhadap hal tersebut bagaimana pihak lain bisa mengklaim sebuah pulau yang jelas jelas terletak dalam perairan provinsi jambi? bahwa pemerintah, dalam hal ini menteri dalam negeri, pernah mengeluarkan permendagri nomor tahun yang dengan tegas menyatakan berhala itu masuk wilayah administrasi kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi. memang kemudian permendagri itu dibatalkan oleh mahkamah agung melalui putusan nomor p hum tahun tetapi dari pertimbangannya, itu tidak didasarkan pada masalah substansi, tetapi masalah prosedural. dengan demikian, berarti masalah substansinya tidak disinggung, sehingga sikap pemerintah mengenai berhala itu tidak berubah dengan adanya putusan mahkamah agung itu. ini jelas terlihat pihak pemerintah menyinggung dan menyatakan berhala itu tetap berada pada jambi. malah, pihak pemerintah mengatakan, tidak perlu dilakukan uji coba, sehingga permohonan jambi itu harus ditolak karena memang tidak ada masalah. bahwa dari alasan tersebut atas, sebenarnya tidak ada keraguan bahwa berhala itu adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari provinsi jambi, hanya keliru dalam menafsirkan beberapa tadi. bahwa kalau kita perhatikan secara cermat, dengan dasar dasar pemikiran tersebut atas, sebenarnya tidak ada pertentangan antara huruf dengan dan penjelasan undang undang nomor sehingga ahli berpendapat, bahwa huruf itu ndak perlu dicabut karena tidak ada yang bertentangan, yang perlu dilakuk. bahwa objek permohonan pengujian undang undang ini adalah huruf terhadap dan dterhadap uud il. kedudukan hukum dan kepentingan pemohon bahwa sebagaimana dinyatakan dalamcc.dalam permohonan guo dapat dikelompokkan dalam badan hukum publik dan perseorangan warga negara. sekarang untuk meng clear kan persoalan ini adalah menambahkan suatu frasa yang isinya kira kira sebagai berikut, yang dimaksud selat berhala dalam huruf adalah laut yang terletak antara pulau sumatera dengan pulau single, sehingga pulau berhala masuk wilayah provinsi jambi. bahwa dengan frasa semacam itu, persoalan menjadi selesai, tidak perlu merubah undang undang, dan tidak perlu lagi diberlakukan masalah sinkronisasi terhadap tiga undang undang itu, junaidi noor bahwa pulau berhala bagi jambi selain secara geografis juga secara sosio struktural dan sejarah sangat erat kaitannya. jadi secara kesejarahan, pulau berhala dimakamkan orang yang mendapat gelar atau sebutan datuk paduka berhala. beliau inilah sebagai leluhur raja raja jambi. penempatan beliau ini bisa dilihat daripada sisi kewilayahan. karena ada piagam tanah simpang yang dibuat oleh raja jambi, orang kayo hitam yang memerintah pada tahun ketika membagi wilayahnya, dalam piagam tanah simpang itu disebutkan, antara lain, sebelah hilir sungai pambusiran meliuk selingkuh sungai itu dari situ menuju pematang patah, dari situ menuju arah dalam, dari situ mendarat menuju tunggal babu, dan lautnya pulau berhala sepemedilan lautnya paduraksa dengan tanah singgah baik. paduraksa dalam bahasa melayu jambi itu berbatasan. jadi paduraksa dengan tanah lingga baik berarti pulau berhala laut, pulau berhala sepemedilan sebelah lautnya itu berbatasan dengan pulau lingga, bahwa pada masa kolonial belanda, bila ada peminjaman daerah taklukan se tanah lingga penghujung abad dan kemudian menyerahkannya kepada penguasa, seperti tertera pada korte verklaring lingga bahwa secara facto kesultanan lingga adalah taklukan pemerintah belanda, sehingga semenjak itu seluruh wilayah kesultanan lingga berada bawah kekuasaan pemerintah belanda, maka bisa terjadi peralihan pengaturan tentang wilayah wilayah bawah kekuasaannya. ini terbaca antara lain pada buku koninklijk vereneging kolonial institut, amsterdam, susunan teman menerangkan bahwa gugusan pulau berhala masuk wilayah jambi, kemudian keuchenius dalam nota singkat tentang keresidenan jambi, juga menulis menurut administrasi kenegaraan kepulauan berhala masuk dalam wilayah keresidenan jambi. buku j.w.j. della, juga menyebutkan pulau berhala adalah tempat asal raja raja jambi dan pulau berhala secara administratif masuk keresidenan jambi. jadi, pernyataan tersebut membuktikan bahwa pulau berhala jelas merupakan bagian dari wilayah provinsi jambi: bahwa ada beberapa peristiwa yang terjadi kerajaan melayu jambi, sebagaimana yang dicatat oleh j.w.j. della dalam tulisannya yang dapat membuktikan bahwa pulau berhala tersebut adalah merupakan bagian dari kerajaan melayu jambi. salah satu catatan menyebutkan, sehelai surat awal maret sangat menarik, yaitu yang disebut perbatasan daerah pangeran' raja) jambi. bekas pedagang jacob golpe mengeluh pada pangeran raja) jambi dengan adanya kapal portugis sungai jambi. dia khawatir orang orang asing ini merugikan perdagangan compagnie. dia mendapat jawaban bahwa pangeran telah memberi surat bebas bergerak sungai jambi pada nakhoda portugis. daerah hukumnya terbentang dari timur hingga sungai item laut, dan dari laut sampai pulau tenella berhala), serta utara sampai sungai topikal tunggal). selanjutnya j.w.j. della mencatat pula dalam tulisannya bahwa pulau berhala ini sekali lagi masih dibicarakan, antara lain dengan kasus tuan skinner melawan engelsche oost indische compagnie, ternyata pangeran ratu raja jambi, yaitu sebutan dalam tulisan resmi untuk raja yang disenangi oleh pegawai kompeni dan pangeran pulau berhala atas persetujuan dan sepengetahuan keluarga raja, serta para pembesar telah menjual kepada tuan skinner keturunannya dan mereka yang mendapat haknya dapat ditambahkan sini bahwa berkali kali kalah dalam proses yang 'wajar dan pulau kembali menjadi milik jambi, sehingga sekarang juga masuk keresidenan jambi. bahwa dalam beberapa literatur yang ditulis oleh penulis zamannya, antara lain teman dalam bukunya jambi menyebutkan wilayah keresidenan jambi meliputi juga pulau berhak wilayah sungai berhak muara batang hari dan juga gugusan pulau berhala yang merupakan bagian tanjung jabung: bahwa dalam encyclopedia van nederlandsch indie disebutkan juga bahwa pulau berhala termasuk dalam wilayah keresidenan jambi. peta peta resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah belanda juga membuktikan bahwa pulau berhala tersebut masuk dalam wilayah afdeeling jambi. salah satu antaranya adalah schetskaart residentie jambi, aangevende plaatsnamen berskala kemudian pada peta kaart residen riau, pada itu ada penerapan tulisan selat berhala, itu berada antara pulau berhala dengan pulau single. itu dalam kaart residen riau, kemudian peta yang dibuat oleh dinas hidro oseanografi angkatan laut tahun dengan jelas menempatkan pulau berhala dalam wilayah administrasi provinsi jambi, bahwa peta zona alur pelayaran sekitar gugusan pulau berhala berskala dari departemen kelautan dan perikanan tahun atau titik kedalaman antara pulau berhala dengan ujung jabung dibandingkan dengan pulau berhala dengan pulau single itu lebih dalam patungnya kedalamannya lebih dari meter. sementara antara laut yang berada pulau berhala dengan ujung jabung, itu antara sampai meter. dan antara kawasan kawasan itu, terdapat beting beting karang yang dalam kedalaman sampai meter dan ini membuat berbahayanya pelayaran pelayaran atau kapal kapal yang akan melalui perairan tersebut. sehingga dibangunlah mercusuar arah pulau berhala ujung jabung atau yang sekarang berada pulau lambung. dan ini memperlihatkan dari teori landas kontinen bahwa pulau berhala dengan ujung jabung masih dalam satu kesatuan karena bentuk kedalamannya, bahwa beberapa bukti tersebut mempertegas staatsblad van nederlandsch indie, tahun yang menyebutkan bahwa keresidenan jambi berasal dari kerajaan melayu jambi. ini artinya, pulau berhala merupakan bagian wilayah kerajaan melayu jambi, maka dengan demikian, pulau berhala menjadi bagian dari keresidenan jambi: bahwa dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten dalam provinsi sumatera tengah, menyebutkan bahwa kabupaten merangin dan kabupaten batang hari berasal dari keresidenan jambi, butir dan butir dengan demikian, berarti pulau berhala juga termasuk dalam wilayah kabupaten batang hari: bahwa undang undang darurat nomor tahun yang kemudian menjadi nomor tahun tentang pembentukan daerah swatantra tingkat sumatera barat, jambi, dan riau yang tidak menyebutkan secara eksplisit batas batas ketiga daerah tersebut. oleh karena itu, untuk menentukan batas batas ketiga daerah swatantra tersebut, harus didasarkan pada ketentuan butir dan butir undang undang nomor tahun sebagaimana telah dikemukakan atas pada angka yaitu sama dengan batas keresidenan jambi, mana dalamnya termasuk pulau berhala, bahwa dari semua bukti tersebut, dapat dilakukan konstruksi hukum dengan alur pikir sebagaimana dikemukakan sebagai berikut, apabila keresidenan jambi berasal dari kerajaan melayu jambi yang termasuk gugusan pulau berhala, maka dengan sendirinya gugusan pulau berhala juga menjadi bagian keresidenan jambi, apabila kabupaten merangin dan kabupaten batang hari berasal dari keresidenan jambkabupaten batang hari. apabila provinsi jambi berasal dari kabupaten merangin dan kabupaten batang hari dan kemudian ditambah dengan kerincprovinsi jambi, bahwa dari aspek sosial kemasyarakatan dan budaya, penduduk pulau berhala yang sebelumnya berasal dari kecamatan nipah panjang dan kecamatan sadu, kabupaten tanjung jabung timur, memiliki bahasa dan adat istiadat yang sama dengan kecamatan nipah panjang dan kecamatan sadu pada umumnya: bahwa dari sisi mata pencaharian penduduk, seperti yang dikemukakan oleh saksi saksi fakta, bahwa lebih banyak dipasok dari nipah panjang dan dari kecamatan sadu. kenyataan dalam beberapa kali pemilu juga sama seperti itu. hal tersebut secara administrasi dan politis membuktikan bahwa pulau berhala adalah merupakan bagian wilayah provinsi jambi, bahwa sebelum menteri dalam negeri menetapkan pulau berhala dalam keadaan status guo, pemerintah provinsi jambi dan kabupaten tanjung jabung timur selalu menganggarkan pembangunan pembangunan pulau berhala dalam apbd nya. tetapi, dengan surat menteri dalam negeri nomor tanggal april bantuan dan kegiatan pembangunan itu dihentikan. sementara dari pihak provinsi kepri atau kabupaten lingga secara agresif tetap melakukan kegiatan pembangunan dan ini sudah diprotes oleh gubernur jambi dengan suratnya nomor iv terbang tanggal desember suharyo joyosumarto il. peranan dan fungsi peta dalam boundary making il. pengertian, hakekat, tujuan dan fungsi peta peta adalah gambar permukaan bumi pada bidang datar (pada umumnya kertas) yang digambar dengan skala tertentu dan dengan sistem proyeksi peta tertentu. kenampakan objek atau features permukaan bumi digambarkan dengan simbol simbol menggunakan berbagai kombinasi title, garis dan luasan. unsur yang penting dari suatu peta adalah pada bidang datar, harus ada skala dan melalui sistem proyeksi peta tertentu. salah satu unsur tidak ada, maka gambar permukaan bumi tersebut menjadi tidak bermakna sebagai peta venice, hilang, dan wolf, unsur yang sangat penting dari suatu peta adalah skala peta. skala peta adalah nilai perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya lapangan. dengan adanya skala peta, pengguna peta dapat melakukan analisis spasial seperti menentukan jarak, menghitung luas, volume dan kelerengan (slope). hakekat peta adalah alat komunikasi melalui mata (tidak langsung) antara pembuat peta kartografer) dengan pengguna peta map users). melalui peta, pengguna peta dapat mencari jawab dalam menyelesaikan problem keruangan (spatial problem solving) yaitu mencari jawab terhadap pertanyaan pertanyaan: whats?, where? dan when? muehreke, tujuan orang membuat peta adalah untuk: komunikasi informasi yang bersifat spasial, analisis spasial untuk berbagai keperluan (misal: perhitungan jarak, luas, volume, kelerengan, ketinggian) dan menyimpan informasi spasial muehreke, fungsi peta adalah untuk menunjukkan posisi letak suatu objek bumi, menentukan ukuran objek dan memperlihatkan bentuk objek. teori boundary making pada tahun seorang ahli geografi politik amerika bernama stephen jones mempublikasi buku berjudul boundary making: handbook for statesman, treaty editors and boundary commissioners. dalam bukunya, jones merumuskan sebuah teori tentang sejarah adanya batas wilayah suatu negara. dalam teorinya tersebut, jones mengemukakan ada empat tahap utama proses adanya batas wilayah suatu negara, yaitu: allocation (alokasi): keputusan politik untuk mengadvokasi wilayah teritorial: delimitation (eliminasi) yaitu "memilih" letak suatu garis batas dan "mendefinisikan" garis tersebut dalam suatu perjanjian atau dokumen formal lainnya". dalam proses eliminasi, batas harus didefinisikan secara tertulis dalam perjanjian bilateral sehingga eliminasi memiliki aspek legal. jones dengan tegas menyatakan. selain itu jones juga mengingatkan agar dalam pemilihan dan pendefinisian garis batas harus sedapat mungkin mengurangi friksi sehingga menghasilkan suatu batas yang memberi peluang terbaik untuk dimulainya hubungan yang harmonis antara negara yang berbatasan: demarcation (demarkasi) yaitu memasang tanda batas wilayah lapangan, menentukan koordinat titik titik batas secara pasti serta membuat peta batas wilayah, administration (administrasi) mengadministrasikan batas wilayah manajemen wilayah kawasan perbatasan. gambar sistematika tahapan pada teori boundary making sumber: pratt, gambar ada pada berkas keterangan tertulis ahli pemohon). teori boundary making yang dikemukakan oleh jones pada tahun tersebut sampai saat ini menjadi rujukan penting dalam kajian masalah batas wilayah. pengertiandelimitasi dan demarkasi yang dikemukakan oleh jones, saat ini secara menonjol telah digunakan dalam yurisprudensi keputusan keputusan masalah batas wilayah oleh mahkamah internasional, pengadilan arbitrase internasional dan teks hukum internasional serta resolusi resolusi yang dilakukan oleh perserikatan bangsa bangsa (sebagai contoh resolusi tahun terhadap batas antara irak dan kuwait). hal ini menunjukkan bahwa betapapun teori boundary making yang ditulis oleh jones telah berakar kuat pada abad kedua puluh donaldson williams, teori boundary making yang ditulis oleh stephen jones adalah teori untuk batas wilayah antar negara. namun demikian teori ini menurut sutisna, juga dapat diaplikasikanuntuk batas wilayah sub nasional suatu negara. dalam konteks nasional tentang batas wilayah daerah otonom indonesia baik batas daerah provinsi maupun batas daerah kabupaten kota, menurut sutisna, keempat tahapan tersebut dapat diilustrasikan seperti pada gambar dan dijelaskan sebagai berikut: alokasi pada boundary making batas wilayah daerah. alokasi wilayah adalah sebuah keputusan politik yang dalam praktek kemudian dituangkan dalam suatu keputusan yang mengikat dan konstitusional. dalam praktek otonomi daerah indonesia alokasi disebut juga dengan istilah cakupan wilayah. dalam hal alokasi wilayah daerah otonom keputusan politik tertuang dalam konstitusi uud yang berbunyi:"eliminasi penetapan) pada boundary making batas wilayah daerah. penetapan adalah sebuah keputusan politik. secara konstitusional penetapan batas dituangkan dalam undang undang, baik yang bersifat "lex spesialis" seperti pada undang undang pembentukan daerah otonom beserta peta cakupan wilayah yang dilampirkan, maupun bersifat "lex generalis" seperti pada undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. ketidakjelasan peta lampiran undang undang atau ketidaksesuaian dengan daerah otonom lainnya dalam nkri menjadikan sebuah batas daerah menjadi sumber sengketa, sehingga pada saat eliminasi tersebut diperlukan peta yang baik dan benar sesuai kaidah kartografi dan sesuai keperluannya untuk boundary making. dalam berbagai kasus batas internasional maupun sub nasional, tahap eliminasi merupakan tahapan yang paling kritis dan diperlukan kerja yang sungguh sungguh dan akurat blake, g., ada tiga konsekuensi politik terhadap eliminasi batas daerah indonesia yang harus diperhatikan yaitu, pertama, eliminasi batas daerah bukan berarti membuat wilayah nkri negara kesatuan republik indonesia) menjadi terkoyak kotak dan terpisah satu sama lain, tetapi sifatnya lebih pada penataan batas wilayah kerja pengelolaan administrasi pemerintahan, yang pada gilirannya mempermudah koordinasi pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kehidupan dan pelayanan masyarakat daerah. kedua, harus dibangun semangat persaudaraan, kebersamaan sebagai bangsa dan mengedepankan musyawarah. ketiga, selesaikan eliminasi cakupan wilayah administrasi dengan sikap kenegarawanan dan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum subordo, e., gambar aplikasi teori boundary making pada proses boundary making batas wilayah daerah otonom indonesia sumber: sutisna, gambar ada pada berkas keterangan tertulis ahli pemohon). penegasan demarkasi) pada boundary making batas wilayah daerah. penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik lapangan. penegasan batas dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas secara pasti lapangan sampai dengan penentuan titik koordinat batas atas peta. penegasan batas daerah berpedoman pada batas batas daerah yang ditetapkan dalam undang undang pembentukan daerah permendagri nomor oleh karena hal ini banyak terkait dengan pekerjaan pengukuran dan pemetaan serta bentuk dan ukuran fisik muka bumi, maka kegiatan penegasan batas daerah menjadi proses kegiatan yang menjadi domain kompetensi bidang survei pemetaan. pendefinisian istilah penegasan batas indonesia (khususnya untuk batas daerah) kini menjadi rancu sutisna, s., dalam undang undang pembentukan daerah otonom selalu mengamanatkan bahwa penegasan batas daerah lapangan ditetapkan oleh menteri dalam negeri. dalam sistem pemerintahan republik indonesia, mana kementrian dalam negeri tidak mempunyai unit organisasi teknis bidang survei pemetaan, semestinya ini dibaca "penegasan batas batas pasti lapangan ditetapkan oleh pemerintah". dengan demikian menteri dalam negeri selaku wakil pemerintah dapat meminta bakosurtanal badan koordinasi survei dan pemetaan nasional) selaku lembaga pemerintah untuk melakukannya. tetapi hal ini dapat berarti juga "penetapan" oleh menteri dalam negeri dalam hal produk hukumnya, sedangkan "penegasan"nya dilakukan secara bersama sama oleh daerah yang berbatasan dengan difasilitasi oleh instansi teknis bidang survei pemetaan dan dikoordinasikan oleh menteri dalam negeri dan pp. nomor tahun tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah). administrasi pada boundary making batas wilayah daerah. proses panjang penentuan batas daerah yang dimulai dari negosiasi oleh para arsitek batas (the boundary, architect), dilanjutkan dengan eliminasi dan pengesahan undang undang pembentukan daerah kemudian dilakukan tahap demarkasi oleh "the boundary engineers" akan diakhiri dengan tahap administrasi dan manajemen batas dan daerah perbatasan oleh masing masing pemerintah daerah yang berbatasan. proses panjang tersebut merupakan kulminasi dari proses politik, hukum dan teknis dan merupakan proses awal pengelolaan daerah perbatasan, yang tujuannya untuk mempermudah koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kehidupan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya daerah perbatasan. administrasi batas daerah adalah kegiatan mengurus dan memelihara keberadaan batas daerah. implementasinya dalam sistem otonomi daerah antara lain adalah menjadikan batas daerah dibuatkan produk hukum peraturan perundangan daerah perda). samping itu pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menciptakan situasi yang kondusif perbatasan. hal ini tentu saja terkait aktivitas sosial budaya, pelayanan publik, lingkungan dan terutama ekonomi untuk kesejahteraan masyarakatnya. arti pentingnya peta dalam boundary making khususnya pada tahap eliminasi dan sengketa batas wilayah secara umum peranan dan fungsi atau arti pentingnya peta dalam boundary making dan sengketa batas wilayah daerah otonom dapat dilihat pada diagram yang disajikan pada gambar gambar peran dan fungsi peta pada boundary making dan sengketa batas wilayah daerah otonom indonesia, gambar ada pada berkas keterangan tertulis ahli pemohon). sesuai teori boundary making menurut jones yang dilakukan pada peta dasar yang disepakati. hasil akhir dari kegiatan eliminasi adalah garis batas yang telah disepakati peta dan daftar koordinat geografis titik titik batas pada suatu datum geodetik yang disepakati. peta dan daftar koordinat geografis titik titik batas tersebut dilampirkan dalam dokumen undang undang pembentukan daerah. sebagai lampiran yang tidak terpisahkan mengandung pengertian bahwa antara garis batas yang tergambar peta dengan teks dalam undang undang harus memiliki pengertian yang sama dan tidak boleh saling bertentangan. dengan demikian peranan peta pada tahap eliminasi adalah sebagai infrastruktur dan sekaligus sebagai pedoman untuk tahap demarkasi selanjutnya. oleh sebab itu peta yang perlu tersedia adalah peta yangmemiliki kualitas yang baik dari aspek geometris, kartografi serta benar kandungan informasinya dalam bentuk unsur unsur rupa bumi seperti toponimi, kontur, sungai, danau, punggung bukit dan watershed. aspek geometris peta disini meliputi skala peta, datum geodetik, sistem koordinat dan sistem proyeksi peta dan orientasi arah utara. untukpendefinisian m., permasalahan yang sering terjadi adalah tidak tersedianya peta yang memadai atau kurang perhatiannya dari para pihak tentang arti pentingnya pea. pada tahap ini peta yang diperlukan sebaiknya disiapkan oleh komisi teknis perbatasan dari lembaga lembaga resmi survey pemetaan seperti bakosurtanal badan informasi geospasial). dalam hal kualitas peta, menurut brownlow dan akweenda, "suatu peta memiliki nilai pembuktian proporsional dengan kualitas teknisnya" (". map has probation value proportional its technical qualities".). untuk keperluan eliminasi batas wilayah, kualitas peta ditentukan dari faktor faktor berikut ini alder, r., aspek geometris: skala peta yang memadai sistem koordinat dan sistem proyeksi peta yang digunakan. bahwa para pemohon yang dikelompokkan dalam badan hukum publik adalah pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, pemohon pemohon vi, dan pemohon vii. selanjutnya pemohon viii, pemohon ix, pemohon dan pemohon adalah pemohon perseorangan.dinyatakan bahwa gubernur adalah badan hukum publik, yang dalam hal ini diwakili oleh h.m. amin syam sebagai gubernur sulawesi selatan sesuai dengan dan huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang berbunyi, setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan yang disebut kepala daerah . gubernur sebagai. putusan lain mahkamah terkait penentuan gubernur sebagai badan hukum juga dapat dilihat dalam putusan nomor puu vi pemohon perkara guo adalah h.g. khairul saleh, yaitu bupati banjar provinsi kalimantan selatan. pemohon mengajukanbahwmakadatum geodesi yang digunakan terdapat orientasi arah utara aspek kelengkapan informasi peta gambar gambar unsur rupa bumi: perairan, hipsograf (kontur) dengan interval sesuai disebutkan pembuat peta disebutkan tahun pembuatan peta dicantumkan sumber data yang digunakan uraian aspek tersebut atas untuk kasus indonesia adalah sebagai berikut: skala peta yang memadai. peta batas daerah pada dasarnya merupakan batas cakupan untuk pengelolaan wilayah daerah yang bersangkutan. secara spasial pengelolaan wilayah harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah rtrw) baik provinsi maupun kabupaten kota. oleh sebab itu skala peta batas daerah seharusnya juga mengacu kepada ketelitian peta untuk rtrw sesuai peraturan pemerintah 10tahun tentang ketelitian peta untuk tata ruang wilayah. untuk rtrw provinsi skala peta yang diperlukan minimal sedang untuk kabupatenskala minimal dan untuk kota skala minimal estimasi ketelitian posisi horisontal akan tergantung skala peta yang digunakan. sistem koordinat dan sistem proyeksi peta yang digunakan. garis batas hasil kesepakatan dalam proses penetapan seharusnya dinyatakan dalam koordinat titik titik batas. berbicara tentang koordinat berarti harus jelas sistem koordinat dan sistem proyeksi peta yang digunakan, karena dalam hal koordinat, suatu titik yang sama bisa mempunyai nilai koordinat yang berbeda tergantung sistem proyeksi peta yang digunakan. mengacu pada permendagri nomor tahun tentang pedoman penegasan batas daerah, sistem proyeksi yang digunakan dalam peta batas wilayah adalah sistem proyeksi peta utm universal transverse mercato) datum geodesi yang digunakan. berbicara tentang koordinat titik batas, selalu akan timbul pertanyaan: "pada sistem referensi yang mana koordinat titik batas tersebut ditentukan"? pendefinisian sistem koordinat berarti pendefinisian datum geodetik, yaitu sejumlah parameter yang digunakan untuk mendefinisikan: untuk dan ukuran ellipsoid referensi yang digunakan untuk penentuan koordinat geodetik, serta kedudukan dan orientasinya dalam ruang terhadap tubuh bumi. karena posisi titik titik batas merupakan hasil penetapan melalui undang undang pembentukan daerah, maka dalam peta lampiran undang undang pembentukan daerah seharusnya mencantumkan sistem koordinat dan datum geodetik yang digunakan. untuk pendefinisiansesuai dengan keputusan pemerintah permendagri nomor tahun bahwa dalam kegiatan penegasan batas daerah otonom indonesia maka koordinat titik titik batas daerah harus dinyatakan pada sistem referensi nasional yang digunakan yaitu datum geodesi nasional dgn dengan ketentuan ellipsoid acuan mempunyai parameter setengah sumbu panjang (a) dan pengepungan f) permendagri tahun orientasi arah utara. secara kartografi, orientasi arah utara sanga penting dan perlu digambarkan secara jelas dalam peta karena dengan adanya orientasi arah utara maka memudahkan untuk mengetahui kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah lainnya. gambar gambar unsur rupa bumi: perairan, hipsograf (kontur) dengan interval sesuaijuga sangat panting untuk keperluan membaca peta dalam melacak letak garis batas lapangan. pembuat peta. instansi pembuat peta seharusnya dicantumkan dalam peta batas wilayah, sehingga bila diperlukan keterangan lebih lanjut terkait peta batas wilayah akan dapat ditelusuri kepada instansi tersebut. dengan kata lain, pencantuman instansi pembuat peta sangat diperlukan untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap peta yang dibuat. secara umum dunia, untuk peta batas wilayah dalam proses penetapan biasanya disiapkan oleh komisi teknis perbatasan yang ada suatu negara, sehingga kalau indonesia seharusnya dibuat oleh instansi resmi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya tentang pemetaan yaitu badan informasi geospasial (sebelumnya bernama bakosurtanal) tahun pembuatan peta. diperlukan untuk mengetahui kapan dan tahun berapa peta tersebut dibuat. sumber data yang digunakan. diperlukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan untuk membuat peta berasal dari data primer atau data sekunder. hal ini akan terkait ketelitian peta yang dibuat. dari gambar sengketa batas pada dasarnya dapat dikelompokan dalam tiga jenis, yaitu: teritorial (alokasi), posisional dan fungsional prescott, sengketa teritorial terjadi bila ada suatu wilayah belum dislokasi sehingga pada proses alokasi terjadi sengketa pada level politisi. dalam konteks batas wilayah daerah indonesia sengketa ini tentunya tidak bermakna sebagai sengketa batas kedaulatan karena daerah otonom pada hakekatnya tidak memiliki kedaulatan, namun lebih bermakna sebagai sengketa alokasi batas wilayah otonom. sengketa posisional terjadi setelah alokasi batas wilayah baik sebelum eliminasi atau sering muncul setelah eliminasi. sengketa ini terjadi karena mempermasalahkan atau adanya ketidaksepakatan dalam masalah ketelitian dan ketepatan posisi garis batas. oleh sebab itu pada tahapan eliminasi peran ketelitian geometris peta sudah sangat diperlukan. untuk itu peta yang digunakan dalam tahapan eliminasi sudah harus memuat informasi tentang: skala peta, datum geodetik dan sistem koordinat yang benar. sengketa fungsional terjadi pada tahap manajemen perbatasan yang sifatnya untuk pengelolaan wilayah perbatasan yaitu pengelolaan sumberdaya yang bernilai ekonomi yang ada daerah perbatasan seperti minyak, gas, mineral, air, hutan, perkebunan, sarang burung dan batubara dan pengelolaan sumberdaya non ekonomi seperti penduduk. dalam penyelesaian sengketa fungsional ini tersedianya peta yang baik sangat panting. peta yang baik berarti peta yangbenar kandungan informasinya dan memiliki ketelitian geometris dalam hal skala maupun koordinat. menurut blake, peta memiliki arti penting dalam sengketa batas dalam empat hal: pertama berkontribusi atau menjadi penyebab sengketa, kedua sebagai alat yang digunakan untuk mengusulkan posisi batas masing masing pihak yang bersengketa, ketiga sebagai alat dalam penyelesaian sengketa dan ke empat peta digunakan untuk mengilustrasikan pendapat dalam negosiasi atau mediasi sengketa batas. dalam penentuan batas daerah otonom peta merupakan dokumen yang memiliki aspek yuridis (hukum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen undang undang pembentukan daerah otonom. oleh sebab itu dalam hal ketidak pemahaman dalam hal batas daerah otonom peta lampiran undang undang pembentukan daerah, maka sengketa batas akan terjadi yang tidak jarang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum. pada makalah ini arti pentingnya peta hanya akan dibahas pada tahap eliminasi (penetapan) batas wilayah daerah otonom, karena saat ini indonesia khususnya setelah era otonomi daerah banyak terjadi sengketa posisional yaitu sengketa letak garis batas wilayah yang disebabkan oleh peta lampiran dalam undang undang pembentukan daerah yang kualitasnya kurang baik. dari penelitian yang telah dilakukan subordo, suharyo, sengketa batas daerah indonesia pada umumnya disebabkan karena aspek yuridis dari adanya pembentukan daerah. aspek yuridis ini antara lain yang berkaitan dengan dokumen peta, yaitu: tidak jelasnya batas wilayah daerah dalam peta lampiran undang undang pembentukan daerah yang bersangkutan, karena lampiran peta yang tidak sesuai dengan kaidah kaidah geodesi dan kartografi (seperti tidak ada skala, datum geodetik dan koordinat), bahkan banyak peta lampiran yang hanya berupa sketsa. ketidaksinkronan antara dalam batang tubuh undang undang pembentukan daerah dengan batas yang dituangkan dalam peta yang sangat sederhana penyebab aspek yuridis ini menimbulkan permasalahan ketidakjelasan batas daerah peta dan permasalahan dalam proses penegasan batas daerah lapangan. permasalahan tersebut kemudian dipicu oleh berbagai faktor berikut yang pada akhinya sengketa menjadi sulit diselesaikan dan kalau bisa diselesaikan biasanya memerlukan waktu berkepanjangan dan perlu goodwill politik dari para politis daerah. berbagai faktor pemicu tersebut menurut suharyo dan tilas dan subordo, adalah: perebutan sengketa sumberdaya ekonomi yang parameternya adalah: menyangkut keberadaan sumberdaya alam (minyak, gas, batubara, sarang burung, dil.) yang ada wilayah yang dipersengketakan. menyangkut potensi ekonomi sumberdaya binaan wilayah yang bersangkutan (kawasan perkebunan, kawasan niaga, pasar, infrastruktur). permasalahan sosio kultural: berkaitan dengan terpisahnya etnis atau sub etnis dengan adanya pemekaran berkaitan dengan kecemburuan sosial antara pendatang dan penduduk asli. potensi riw konflik yang berkepanjangan atau permusuhan bersejarah historic anomocity). permasalahan politik dan pemerintahan berkaitan dengan sumberdaya politik daerah yang bersangkutan, seperti jumlah pemilih dan perolehan suara bagi anggota dprd provinsi kabupaten kota, dan juga pemilihan kepala daerah. berkaitan dengan adanya duplikasi pelayanan pemerintahan, jarak pusat pelayanan pemerintahan. keinginan suatu wilayah untuk bergabung dengan dilayani oleh pemerintah daerah yang berdekatan. iii. analisis kualitas peta lampiran undang undang pembentukan daerah otonom indonesia pada makalah ini akan dilakukan analisis terhadap peta lampiran undang undang pembentukan daerah dan analisis peta tersebut kaitannya dengan tentang batas wilayah pada masing masing undang undang pembentukan daerah, yaitu: undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga provinsi kepulauan riau. undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepulan riauill.lingga provinsi riau disajikan pada lampiran hasil analisis aspek kartografi terhadap peta lampiran tersebut adalah seperti tabelyangbersifat geometris: oya heima pepe dake skala pasti skala kecil koordinat datumgeodesi orientasiarahutra kelengkapan informasipeta gambarunsurrupabumi: toponimi (nama nama hanya nama nama pulau, ibi kota geografi) kabupaten. namun berhala tidak tergambar. unsurperaran nama namalautdanselat konturftopografi transportasi infrastruktur sumberdaya tahunpembuatanpeta pembuatpetatidak mencantumkan unsur yang sangat panting yaitu skala peta. mengacu definisi peta bahwa peta adalah gambar permukaan bumi (sebagian atau keseluruhan) pada bidang datar (kertas) dengan skala tertentu dan sistem proyeksi tertentu wood, maka apabila ada suatu gambar permukaan bumi yang tidak mencantumkan skala tentunya gambar tersebut tidak bisa disebut sebagai peta. skala peta memegang peranan yang sangat panting karena pada dasarnya peta merupakan model miniatur dari permukaan bumi sehingga harus jelas hubungan geometris antara unsur yang digambarkan dalam peta dengan unsur sebenarnya lapangan. tidak adanya informasi skala dalam suatu peta berarti peta tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan analisis spasial melalui peta misalnya mengukur jarak, mengukur luas dan mengukur volume. dalam kegiatan demarkasi batas daerah mana pedomannya adalah peta lampiran undang undang pembentukan darah, analisis spasial selalu akan dilakukan misalnya untuk mengukur jarak antara titik titik batas, mengukur panjang segmen batas atau mengukur luas kawasan sekitar garis batas yang menjadi sengketapeta lampiran undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga kualitasnya kurang memenuhi syarat sebagai peta hasil eliminaslingga provinsi kepulauan riau menetapkan batas wilayah kabupaten lingga adalahteori boundary making jones menyebutkan bahwa eliminasi meliputi dua tahap yaitu "memilih" letak garis batas dan setelah dipilih letaknya kemudian "mendefinisikan" garis batas yang dilakukan pada peta dasar yang disepakati. mendefinisikan garis batas yang telah disepakati peta meliputi mendefinisikan koordinat geografis titik titik batas pada suatu datum geodetik yang disepakati. mengacu pada teori boundary making tersebut, maka butir butir butir dan butir seperti dijelaskan atas pada dasarnya merupakan tahapan memilih letak garis batas kabupaten lingga provinsi kepulauan riau. pada tersebut dituliskan bahwa batas wilayah kabupaten lingga provinsi riau untuk disebelah utara dipilih, sebelah barat berbatasan dengan laut indragirimemilih letak garis batas sudah sesuai dengan teori boundary making. setelah menentukan pilihan letak batas wilayah tersebut, selanjutnya menjelaskan bahwa batas wilayah tersebut digambarkan pada peta administrasi. ini menurut teori boundary making jones pada dasarnya adalah mendefinisikan batas secara lebih tepat peta lampiran undang undang. hanya saja apa yang sudah dijelaskan pada tidak diikuti dengan peta yang secara jelas mendefinisikan garis batas tersebut yaitu dengan melakukan melintasi garis batas dan menmilihan letak garis batas pada suatu area atau kawasan seperti laut dan selat akan menjadi krusial apabila tidak diikuti dengan pendefinisian garis batas secara tepat, karena kemudian bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda. pada kasus huruf dan huruf laut bangka, selat berhala dan laut indragiri bias diinterpretasikan berbeda antara para pihak yang berkepentingan, karena dari penelusuran berbagai sumber referensi yang ada belum ditemukan pendefinisian laut bangka, selat berhala dan laut indragiri. beberapa selat dan laut wilayah perairan laut indonesia telah didefinisikan oleh international hydrographic organization iho) pada publikasinya yang berjudul limits ocean and sea, special publication s23 ed. chapter beberapa contoh pendefinisian laut dan selat dari publikasi tersebut, yaitu laut cina selatan, selat makassar, selat malaka, laut natuna, selat sunda, dan selat sumba dalam bentuk peta maupun definisi batas batasnya dapat dilihat pada lampiran ii. mengacu pada pendefinisian beberapa selat perairan indonesia yang dilakukan oleh iho definisi selat menurut hydrographic dictionary iho, part volume english, special publication fifth edition bahwa selat adalah: geographically, narrow passage between two landmasses islands groups islands connecting larger sea areas (secara geografis, lintasan sempit antara dua daratan atau pulau atau gugusan pulau yang menghubungkan dua kawasan perairan yang lebih luas), maka menurut pendapat penulis bahwa pengertian selat berhala adalah suatu kawasan perairan yang terletak antara pulau sumatera dengan gugusan pulau pulau lingga, bukan kawasan perairan yang terletak antara pulau sumatera dengan pulau berhala. laut bangka dan laut indragiri yang disebutkan dalam huruf dan huruf juga belum didefinisikan secara pasti. bahkan kalau mengacu kepada definisi iho, laut bangka yang terletak perairan sekitar pulau bangka dan laut indragiri adalah termasuk dalam kawasan laut natuna (lihat lampiran ii)provinsi kepulauan riau disajikan pada lampiran iiidiberi judul peta lokasi provinsi kepulauan riau. dicantumkan skala baik secara grafis maupun numeris namun skalanya kecil sehingga peta ini tepat bila disebut sebagai peta orientasi untuk mengetahui kedudukan relatif letak provinsi kepulauan riau terhadap daerah disekitarnya provinsi riau, negara malaysia, negara singapura dan laut natuna)peta lampiran undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepulauan riau kualitasnya kurang memenuhi syarat sebagai peta hasil eliminasi.geometri is: skala dalam bentuk grafis dan numeris. namun ukuran skala peta skala kecil datum geodesi itn ooh orientasi arah utara kelengkapan informasi peta 000i gambar unsur rupa bumi: hanya nama nama pulau, nama nama kabupaten. letak berhala digambar. batas kabupaten dan pro visi juga digambarkan. berhala posisinya diam toponimi (nama nama geografi) bahkan luar batas pro visi kepulauan riau |b. unsurperairan nama namalaut dan selat |c. kontur topografi yai ooh transportasi infrastruktur yai ooh sumber data yai ooh tahun pembuatan peta yai pembuat peta bahwa mahkamah dalam bagian menimbang putusan nomor puu vi (halaman menyatakan, antara lain, bahwakonsekuensi putusan guo adalah pengakuan kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara klaim batas wilayah antar pemerintahan daerah tingkat kabupaten kota. pemohon mengajukan permohonan guo bertindak untuk dan atas nama provinsi jambi sebagai badan hukum publik dalam kapasitas sebagai gubernur provinsi jambi, berkedudukan kantor gubernur provinsi jambi jalan jenderal yani nomor telanaipura, kota jambi. pemohon diangkat sebagai gubernur provinsi jambi berdasarkan keputusan presiden nomor tahun tertanggal juli (bukti bukti p 5a). provinsi jambi adalah badan hukum publik yang dibentuk olebahwa gubernur jambi merupakan pelaksanabahwa sejak dikeluarkannya putusan mahkamah agung nomor p hum tentang pembatalan peraturan menteri dalam nege, maka nasib rakyat pulau berhala menjadi terlantar oleh karena pelayanan dari pemerintah dari pusat dan daerah tidak dapat diwujudkan, karena dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah provinsi jambi untuk pemerintah kabupaten tanjung jabung timur tidak dapat direalisasikan khususnya untuk pembangunan pulau berhala, sehingga kesejahteraan masyarakat, seperti dalam bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan pulau berhala tidak dapat tercapaprovinsi kepulauan riau menetapkan batas wilayah provinsi kepulauan riau adalah: provinsi kepulauan riau mempunyai batas wilayah:provinsi kepulauan riautersebut memang telah dilakukan melintasi garis bataskhususnya lampiran peta wilayah kabupaten tanjung jabung timur disajikan pada lampiran ivmencantumkan skala baik secara grafis maupun numeris namun skalanya kecil sehingga skala peta ini terlalu kecil bila digunakan sebagai peta eliminasimaka peta lampiran undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten tanjung jabung timur kualitasnya kurang memenuhi syarat sebagai peta hasil eliminasi. tabel analisis kartografi peta wilayah kabupaten tanjung jabung timur tahun kartografi ada geometri is: skala dalam bentuk grafis dan numeris. namun ukuran skala kecil skala peta sistem koordinat ada dalam lintang dan bujur, namun tidak dijelaskan proyeksi peta sistem sistem proyeksi yang digunakan koordinat datumgeodesi orientasiarahutra kelengkapaninformasipeta gambarunsurrupabumi: nama nama kabupaten dan provinsi dan laut dicantumkan. legenda batas kabupaten dan provinsi toponimi (nama nama dicantumkan. letak ibu kota geografi) kabupaten juga diam bahkan unsurperaran no nama laut ada yaitu laut china le. konturtopografi |d. transportasi infrastruktur sumberdaya tahunpembuatanpeta pembuatpetamenetapkan batas wilayah kabupaten tanjung jabung timur adalahkabupaten tanjung jabung timurundang undang nomor tahun memang telah dilakukan melintasi garis batas wilayah kabupaten tanjung jabung timurbutir dan butir undang undang nomor tahun menyebutkan bahwabila mengacu pada definisi laut cina selatan dan laut natuna menurut iho pada publikasinya yang berjudul limits ocean and sea, special publication s23 ed. chapter maka lebih tepat bila batas sebelah utara dan sebelah timur kabupaten tanjung jabung timur adalah laut natuna, bukan laut china selatan lihat lampiran ii) lampiran ada dalam berkas keterangan tertulis ahli pemohon). saksi para pemohon tanda muchtar bahwa saksi hampir tahun menjadi anggota dpr pada tahun sampai dengan tahun dan tahun sampai dengan tahun bahwa dalam proses itu terjadi tiga undang undang yang saksi ikuti, khususnya undang undang nomor tahun bahwa saksi menjadi anggota dewan perwakilan rakyat periode dari daerah pemilihan provinsi jambi. waktu itu saksi termasuk yang ikut mengesahkan tiga undang undang, khusus untuk pemekaran provinsi jambi tahun undang undang nomor yang disebut pemekaran kabupaten se provinsi: kabupaten bungo tebo, kabupaten tanjung jabung timur, dan kabupaten sarolangun: bahwa pembentukan provinsi kepri yang juga saksi sebagai pengurus adat jambi waktu itu memberi masukan dan membawa dokumen dokumen lama kepada panitia membuat provinsi kepri waktu itu, bahwa pada waktu mengesahkan undang undang nomor tahun saksi ada tugas dari fraksi untuk membidangi tiga undang undang, sehingga saksi tidak mengikuti undang undang nomor tersebut. namun ternyata setelah diikuti, terjadi sengketa antara perbatasan penentuan perbatasan pulau berhala dengan kabupaten tanjung jabung timur dan kabupaten lingga, bahwa saksi menggarisbawahi undang undang yang terdahulu tidak dicabut isinya, misalnya undang undang nomor bahwa undang undang yang baru lahir, lebih luas jangkauannya dari undang undang yang induknya. apakah induknya? undang undang nomor itu membagi kabupaten lingga. sedangkan undang undang nomor tahun menentukan provinsi, bahwa dalam undang undang nomor menentukan provinsi, perbatasan antara provinsi kepulauan riau, dengan provinsi jambi: sofyan ali bahwa masalah sengketa gugusan pulau berhala antara provinsi jambi dan provinsi kepulauan riau sudah lama terjadi, yaitu sejak tahun dan semakin menghangat lagi dengan adanya penafsiran yang beragam atas diundangkannya undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepulauan riau dengan penjelasan yang menyebutkan, provinsi kepulauan riau dalam undang undang ini tidak termasuk pulau berhala. karena itu, pulau berhala termasuk dalam wilayah provinsi jambi sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten sarolangun, tebo, muara jambi, dan kabupaten tanjung jabung timur, bahwa kemudian dengan diundangkannya undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga, dianggap mengesampingkan undang undang nomor tahun yang menjadi dasar hukumnya sendiri, sehingga menimbulkan pembahasan dan klaim pihak kepri bahwa pulau berhala masuk wilayah kabupaten lingga provinsi kepulauan riau: bahwa saksi selaku anggota dpr periode yang duduk komisi telah melihat adanya langkah yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini departemen dalam negeri untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah, yaitu apabila terjadi perselisihan antara provinsi, antara provinsi kabupaten kota wilayahnya, dan antara provinsi dengan kabupaten kota luar wilayahnya, menteri dalam negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud: bahwa menteri dalam negeri baik langsung maupun melalui dirjen pemerintahan umum, telah mengumpulkan berbagai bukti dan dalil yang disampaikan pemerintah provinsi jambi maupun pemerintah pemerintahan kepulauan riau, bahwa pihak provinsi jambi maupun provinsi kepulauan riau juga telah berbicara komisi ii. pihak komisi dpr pun telah berkunjung pulau berhala, yaitu pada tanggal mei dan juli fakta lapangan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: salah seorang penduduk kampung laut, kini bernama desa kuala jambi menyebut kalau akan dab single, speedboat nya melewati selat berhala. desa kuala jambi tersebut berada jauh arah barat dari pulau berhala yang terletak salah satu muara sungai batanghari. dengan kendaraan air speedboat, bisa langsung tanpa melayari perairan laut antara pulau berhala dengan sungai itik daratan pulau sumatera. bahwa selat berhala bukan saja perairan laut antara pulau berhala dengan pulau sumatera, tapi juga termasuk perairan laut antara pulau sumatera dengan pulau single, kabupaten lingga, provinsi kepri: dari laporan tertulis kodim tanjung jabung tentang hitungan jarak, yaitu pulau berhala berjarak dengan nipah panjang kabupaten tanjung jabung timur mil atau km, sedangkan jarak antara pulau berhala dengan pulau single kabupaten lingga mil atau km. jika dibandingkan lagi dengan ujung jabung muara sungai jambi, sungai batang hari hanya mil laut. fakta ini membawa keyakinan kami bahwa pulau berhala tersebut berada wilayah perairan laut provinsi jambi, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah yang menetapkan kewenangan untuk mengelola sumber daya wilayah laut,. ketika tanggal juli komisi dpr telah melakukan peninjauan lapangan, dan telah menemukan adanya dua kelompok kependudukan, yaitu penduduk provinsi jambi dan penduduk kepulauan riau dengan kawasan secara riil terpisah. kondisi ini sepertinya akan mempersulit pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan pulau berhala. dari hasil pengamatan lapangan beberapa kali pertemuan dengan komisi dpr, maka lahirlah rekomendasi dari komisi yang menyatakan bahwa gugusan pulau berhala secara hukum adalah merupakan bagian dari wilayah provinsi jambi, setelah rekomendasi keluar, komisi beberapa kali lagi mengadakan pertemuan dan pengumpulan serta melengkapi bahan bahan. bahwa saksi tidak lagi sempat ikut serta dalam pembahasan lanjutan karena setelah itu saksi pindah tugas komisi vii dpr tahun ali janda pada tahun bapak selamat barus selaku bupati tanjung jabung telah membantu pembangunan mushalla dan memberikan ktp kepada penduduk pulau berhala berikut sebanyak kk. melalui camat nipah panjang pak mochtar muis, serta membentuk satu rt, yakni pulau berhala. karena dibentuk itu sesuai dengan penduduk yang ada kk, maka pak bupati menentukan itu pulau berhala. pada tahun bapak gubernur jambi beserta bapak bupati tanjung jabung timur telah memberikan bantuan berupa pembangunan rumah sebanyak unit dan peralatan nelayan dan juga sembako kepada penduduk pulau berhala. jadi pada ini semua penduduk pulau berhala, memakai ktp jambi, jambi: pada tahun gubernur jambi telah memberikan bantuan berupa unit kapal motor berkapasitas ton sebagai alat transportasi untuk masyarakat pulau berhala, pada tahun dinas kelautan dan perikatan provinsi jambi juga memberikan bantuan, antaranya unit kapal nelayan beserta alat tangkap, unit merambah ikan, unit pos dinas perikanan dan kelautan ukuran 5x10 meter, unit speedboat dengan mesin pk: pada tahun juga telah dilaksanakan beberapa pembangunan oleh abri masuk desa, yaitu amd, antaranya unit balai pertemuan dengan ukuran 8x10 meter, unit umum, buah subur air bersih. ini yang dilaksanakan oleh abri masuk desa, pada tahun pemerintah provinsi jambi dan kabupaten tanjung jabung timur kembali melaksanakan beberapa pembangunan antaranya unit pelabuhan dermaga dengan ukuran meter, unit rumah semi permanen, unit saung tempat penanganan, unit ruang kelas, unit pustu kesehatan, unit mesin genset untuk penerangan, buah kapal nelayan dengan peralatan tangkap ikan berupa jaring, bubu, dan rawai. setelah itu, pembangunan jalan setapak sebanyak lokasi menjurus bukit meriam, kampung lama, dan kampung baru: pada tahun kapolda provinsi jambi, bapak chapel, telah membangun satu unit kantor pos penjagaan polisi, empat unit perumahan anggota polisi. ini yang dilakukan oleh kapolda diperintahkan kepada kapolres, tiap bulannya enam orang anggota kepolisian yang jaga pulau berhala. ini alasan tiap bulan dari kapolres lima, dari kecamatan, yaitu satu orang. pada tahun pemerintah provinsi jambi dan kabupaten tanjab timur tidak melaksanakan kegiatan apa pun pulau berhala dikarenakan ada larangan, instruksi dari mendagri. sebaliknya, pemerintah kepri tidak mengindahkan instruksi dan larangan tersebut. pada tahun dan juga telah dilaksanakan pemilihan legislatif pulau berhala dengan menempatkan pulau berhala sebagai tps desa sungai itik, kecamatan sadu. begitu pula dengan pemilihan presiden, gubernur, dan juga bupati, hingga pemilihan kepala desa yang masing masing telah dilaksanakan sebanyak dua kali pemilihan dengan menempatkan pulau berhala sebagai tps desa sungai itik, kecamatan sadu. bahwa pulau berhala, pemilihan presiden yang pertama, saksi telah melaksanakan. karena ada tps, masyarakat pulau berhala semuanya memilih. yang riau terdaftar tps desa sungai itik. tetapi setelah dilaksanakan dari jam sampai jam mereka melanjutkan pemilihan pada malam hari. masyarakat riau yang memilih dipanggil lagi memilih riau waktu pemilihan presiden: saparudin bahwa pulau berhala merupakan pulau yang indah dengan panorama alam yang masih alami. jarak tempuh dari ibu kota kecamatan sadu, yaitu jam, menit, menggunakan kendaraan ompong. kalau diukur dari ujung jabung, hanya menit: bahwa berdasarkan jarak tersebut, pulau berhala banyak sekali dikunjungi, terutama pada hari hari libur. pada umumnya, yang hadir pulau berhala itu masyarakat provinsi jambi, khususnya masyarakat kabupaten tanjung jabung timur, terutama pada hari libur idul fitri pada ht2 sampai h47 itu mencapai ribuan orang. kedatangan mereka pulau berhala untuk berekreasi, samping itu juga karena jarak tempuh dari ibu kota kecamatan itu hanya jam, menit, bahwa masyarakat pulau berhala, temasuk saksi, memang terbagi dua. yang sangat membedakan sini, kita dari awal bersatu. terus jika ada bantuan dari provinsi jambi, seluruh masyarakat pulau berhala kebagian, misalnya berupa sembako. bahwa kalau untuk bantuan dari kepri, terutama dalam waktu yang dekat dekat, masyarakat jambi tidak kebagian. hal tersebut sangat merugikan, masyarakat berhala merupakan bagian dari negara kesatuan republik indonesia, bahwa untuk kunjungan wisata yang mencapai ribuan orang tersebut, pada tahun pulau berhala itu telah ditempatkan satu orang btm dari polsek sadu. setelah posnya selesai, pada tahun ditempatkan enam orang dari polres tanjung jabung timur. untuk anak anak pulau berhala, sudah dapat mengenyam pendidikan dasar, sebab pada tahun dinas pendidikan tanjung jabung timur provinsi jambi mengangkat guru honor orang, yaitu saudari timah dan saudara murni. d nomor tahun pada tanggal november diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan keputusan bupati tanjung timur nomor tahun bahwa untuk kesehatan masyarakat pulau berhala, pulau berhala ditempatkan dua orang tenaga kesehatan. yang pertama, ambo atau, a.m.k. pada tahun diangkat sebagai tenaga kesehatan honor. kemudi, provinsi jambi nomor tahun dan pada tanggal november diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan keputusan bupati tanjung jabung timur nomor tahun yang kedua, sani mandarin. istri saksi. pada tanggal januari diangkat sebagai tenaga bidan, pegawai tidak tetap berdasarkan keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten tanjung jabung timur nomor up dinkes. menimbang bahwa pemerintah pada persidangan tanggal mei telah memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: pokok permohonan pemohon bahwa para pemohon mengalami kerugian sejak disahkannya undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga karena ketidakjelasan batas wilayah antara provinsi jambi dengan provinsi kepulauan riau. terutama antara batas wilayah kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi dengan kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau akibat penyusunan undang undang pembentukan kabupaten lingga yang mengabaikan pembentukan peraturan perundang undanganbahwa dengan adanya ketentuan undang undang pembentukan kabupaten lingga dengan penentuan batas wilayah kabupaten lingga yang melampaui batas wilayah provinsi kepulauan riau, sebagaimana diatur dalam penjelasan undang undang nomor tahun maka dengan demikian, telah terjadi kesalahan dalam proses pembentukan undang undang pembentukan kabupaten lingga karena menentang prosedur pembentukan peraturan perundang undangan, sebagaimana diatur dalam lampiran undang undang nomor tahunbahwa tidak ada kesinkronan terhadap (tiga) undang undang, yaituundang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepri, dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga), maka pemerintah provinsi jambi tidak dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan mendapat persetujuan dari dprd. kekeliruan pembentukan tidak saja materiil tetapi juga formal sebagaimana terlihat dari ketidaksinkronan tiga undang undang tersebut atas. bahwa sesungguhnya sejak diundangkan undang undang darurat nomor tahun juncto undang undang nomor tahun telah diatur wilayah provinsi jambi dengan batas batas wilayah yang jelas, termasuk pulau berhala sebagai wilayah provinsi jambi. keberadaan pulau berhala awalnya berada dalam wilayah kabupaten batang hari berdasarkan peraturan komisaris pemerintah pusat bukittinggi sebagai ibukota provinsi sumatera tengah pada tahun keberadaan pulau berhala kemudian masuk dalam kabupaten batang hariketika diundangpulau berhala tetap berada dalam wilayah kabupaten batang hari. ketika terjadi pemekaran wilayah kabupaten tanjung jabung yang membentukulau berhala berada dalam wilayah kabupaten tanjung jabung timur. status hukum pulau berhala sebagai wilayah provinsi jambi kemudian hari juga diakui secara tegas dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepulauan riau, sebagaimana dinyatakan penjelasundang undang guo, yaitu bahwa kepulauan lingga mempunyai batas wilayah sebelah selatan, berbatasan dengan laut bangka dan selat berhala. padahal penjelasan undang undang nomor tahun menegaskan bahwa kabupaten kepulauan riau dalam undang undang ini tidak termasuk pulau berhala, yang masukprovinsi jambi. singkatnya, menurut para pemohon,, sebagaimana disebutindonesivide keputusan nomor puu iii dan putusan nomor puu v y. bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut, harus bersifat khusus spesifik dan aktual atau setidak tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan terjadi. adanya hubungan sebab akibat, antara kerugian yangbaga, dengan diberlakukannya norma huruf undang undang pembentukan kabupaten lingga. selain itu, apakah terdapat kerugian konstitusional para pemohon yang bersifat khusus spesifik dan aktual atau setidak tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan terjadi?? ill. penjelasan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji. bahwa samping mengajukan uji materiil, para pemohon juga mengajukan permohonan formil, undang undang nomor tahun terhadap anggapan para pemohon tersebut, pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut.tahun undang undang dasar tahun menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang undang, diatur dengan undang undang. sehingga menurut pemerintah, pengujian formil terkait apakah pembentukan undang undang telah sesuai atau tidak dengan ketentuan undang undang dasar tahun. yang menjadi titik perhatian adalah apakah pembentukan suatu undang undang yang diajukan pengajuan formil,? menurut pemerintah, proses penyusunan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau,, dan muatan, serta lembaga yang membentuk. secara lebih khusus, pembentukan kabupaten lingga telah sesuai dengan pembentukan daerah provinsi, kota, dan kabupaten berdasarkan peraturan perundang undangan saat itu, yaitu undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah, yang didasarkan kepadaterkait pembentukan undang undang nomor tahun menurut pemerintah, pembahasannya telah melalui syarat syarat dan tata cara atau prosedur menurut peraturan perundang undangan, yaitu bahwa pembentukan kabupaten lingga sebagai daerah otonom,urkemudian, aspirasi masyarakat kepulauan riau tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah bersama sama dewan pewakilan rakyat republik indonesia,apabila ditafsirkan bahwa batas selatan kabupaten lingga mengakibatkan pulau berhala masuk kabupaten lingga, maka undang undang ini justru bertentangan dengan undang undang pembentukan provinsi kepulauan riau. karena provinsi kepulauan riau tidak termasuk pulau berhala karena pulau berhala masuk provinsi jambi berdasarkan undang undang pembentukan provinsi kepulauan riau. provinsi kepulauan riau meliputi kabupaten lingga. perlu kami sampaikan kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi,. dan oleh karena itu,selat berhala. bahwa menurut kamus oseanografi oleh heros sutiyoso, gajah mada university press tahun. sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia oleh departemen pendidikan nasional, edisi ketiga tahun dijelaskan bahwa selat adalah:. dengan demikian, pulau berhala masuk dalam cakupan wilayah provinsi jambi. bahwa mengingat undang undang nomor tahun tidak diamanatkan bahwa pulau berhala masuk dalam wilayah provinsi kepulauan riau. dengan demikian, maka seharusnya provinsi kepulauan riau dan kabupaten lingga tidak mempermasalahkan apabila pulau berhala masuk dalam wilayah provinsi jambi. permasalahan yang diajukan pemohon mengenai batas wilayah yang didalamnya menyangkut kepastian batas wilayah pulau berhala, undang undang nomor tahun menegaskan bahwa kabupaten kepulauan riau. penafsiran terhadap undang undang nomor tahun menyatakan bahwa sebelah selatan berbatasan dengan laut bangka dan selat berhala,si kabupaten lingga. namun jika dilihat pengertian selat adalah ruang atau laut yang terletak antara dua daratan besar, jadi yang dimaksud selat berhala dalam hal ini adalah laut yang terletak antara pantai tanjung jabung timur, yaitu pantai sumatera dengan pulau single. dan jika dilihat gugusan pulau berhala, masuk wilayah tanjung jabung timur, provinsi jambi. pembentukan kabupaten lingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,, pembentukan, dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah terhadap limamenurut pemerintah, memang saat ini terjadi ketidaksinkronan antara batas batas provinsi jambi, khususnya kabupaten tanjung jabung timur vidjunctprovinsi kepulauan riau, khususnya kabupaten lingga vide undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepulauan riau juncto undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga provinsi kepulauan riau. jikalau pun terdapat ketidaksinkronan atas batas batas wilayah provinsi jambi, khususnya kabupaten tanjung jabung timur dengan provinsi kepulauan riau, khususnya kabupaten lingga, maka menurut pemerintah merupakan kewenangan mutlak pembentuk undang undang, yaitu dpr bersama presiden untuk melakukan revisi dan sinkronisasi terhadap kedua undang undang tersebut. bahwa pada prinsipnya,,untukketentuan undang undang pembentukan kabupaten lingga provinsi kepulauan riau untuk selanjutnya disebut pembentukan kabupaten linggatentang pembentukan kabupaten lingga provinsi kepulauan riau: adapun bunyi huruf yaitu: kabupaten lingga mempunyai batas: c.sebelah selatan berbatasan dengan laut bangka dan selat berhkabupaten linggsa huruf undang undang pembentukan kabupaten lingga pada pokoknya sebagai berikut: bahwa menurut para pemohon hak konstitusionalnya telah dirugikan sejak disahkan undang undang pembentukan kabupaten lingga dan kehadiran huruf undang undang guo telah. (vide permohonan guo hal. bahwa para pemohon berpendapat adanya ketentuan huruf undang undang". penjelasan huruf tidak memberikan penjelasan, kecuali hanya menyatakan "cukup jelas". seharusnya penjelasan huruf undang undang guo memuat penafsiran yang dimaksudkan dengan "selat" dan selat berhala", dengan setidaknya memperhatikan penjelasan undang undang nomor tahun menurut para pemohon ketentuan huruf undang undang guo telah menimbulkan potensi berkurangnya wilayah provinsi jambi yangkhusus wilayah kabupaten lingga provinsi kepri. (vide permohonan guo hal.undang undang guo, yaitu bahwa kepulauan lingga mempunyai batas wilayah, sebelah selatan berbatasan dengan laut bangka dan selat berhala." padahal penjelasan undang undang nomor menegaskan bahwa: kabupaten kepulauan riau dalam undang undang ini, tidak termasuk pulau berhala yang masuk wilayah administrasi provinsi jambi sesuai dengan. (permohonan hal. bahwa menurut para pemohon(vide permohonan haldan yang berbunyi"uud yang berbunyi: hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahcara eksplisit diatur dalam uud saja yang termasuk "hak konstitusional"institut keadilan global alamat jalan tebet barat dalam nomor jakarta selatan sebagai nnn0n0n luna. pemohon nama perkumpulan infin alamat jalan jatibarang raya kavling iii nomor jakarta selatan sebagai n0n0n200000 null ll. pemohon il: nama aliansi petani indonesia api) alamat jalan slamet riyadi nomor kelurahan kebon manggis, kecamatan mataraman, jakarta timur sebagai nn0n n00000 null el. pemohon iii, nama serikat petani indonesia spi) alamat jalan mampang prapatan xiv nomor mampang prapatan, jakarta selatan sebagai n0n0 00000n000nn ll. pemohon iv: nama perkumpulan kiara alamat jalan lengkung blok perumahan kalibata indah, jakarta selatan sebagai ll. pemohon nama front nasional perjuangan buruh indonesia nabi) alamat jalan tebet dalam nomor jakarta selatan sebagai ll. pemohon vi: nama perhimpunan indonesia untuk buruh migran berdaulat migrant care) alamat jalan pulo asem utara nomor jakarta timur selanjutnya disebut sebagai . pemohon vii, nama asosiasi pendamping perempuan usaha kecil aspek) alamat jalan pintu tmii nomor kelurahan pinang ranti, rw jakarta timur sebagai . ll. pemohon viii, nama alauddin tempat tanggal lahir sumbawa, april alamat jalan dusun mura, kecamatan brang ene, sumbawa barat, nusa tenggara barat sebagai . cl. pemohon ix, nama dani setiawan tempat tanggal lahir bogor, agustus alamat jalan abdul wahab rw desa sawangan, kecamatan sawangan, kota depok sebagai ll. pemohon nama haris rusli tempat tanggal lahir ternate, april usaid memberikan us$ juta untuk technical assistance, single windows program dan integrasi pasar regional east west center, jepang mengkontribusikan sekitar us$ juta pada tahun kepada asean melalui jepang integration fund untuk membangun skema kerja sama dengan kawasan asean (asean secretariat june amerika serikat as), dalam kerangka asistensi bilateral, menyediakan us$ tahun untuk sembilan negara asean, terkecuali untuk brunei darussalam tidak menerima bantuan congressional research service, november selain itu pemerintah australia mempersiapkan dana sekitar us$ juta untuk recap yang pencariannya dilakukan secara tahunan selama lima tahun. recap akan terdiri dari dua komponen yaitu (i) pembentukan, merasionalisasi, dan penyediaan dukungan dana bagi aanzfta support unit sekretariat asean, dan (ii) penyediaan dana untuk program kerja sama ekonomi tahunan yang telah mendapatkan persetujuan fta joint committee. sebagai dukungan atas ditandatanganinya perdagangan bebas asean australia newzealand fta, australia menyediakan program kerja sama pembangunan asean australia tahap dengan dana sebesar us$ juta yang bertujuan untuk membantu integrasi ekonomi asean. program aadc ini telah berakhir pada bulan juni dan australia kemudian dilanjutkan dengan aadc dengan dana us$ juta. asean selayang pandang, edisi tahun australia memberikan bantuan sebesar us$ juta, untuk mengembangkan integrasi ekonomi antar negara negara asean melalui berbagai mekanisme seperti proyek jangka menengah mempromosikan integrasi ekonomi asean, memperkuat daya saing melalui kegiatan kolaboratif antara asean dan lembaga lembaga australia (http: a4tataglancechapters07e.pdf). rencana negara negara maju tersebut menuai keberhasilan dengan ditandatanganinya piagam asean november piagam asean merupakan perjanjian yang legally binding yang mengikat seluruh anggota asean. piagam asean merupakan kerangka pelaksanaan agenda liberalisasi investasi, perdagangan, keuangan dan jasa. dalam piagam asean disebutkan bahwa tujuan pembentukan asean adalah untuk menciptakan pasar tunggal dbasis produksi tunggal yang stabil, makmur, kompetitif dan terintegrasi secara ekonomi dengan fasilitas bagi perdagangan dan investasi mana ada aliran bebas barang, jasa dan investasi: perpindahan pelaku bisnis, profesional, pekerja berbakat dan buruh: dan aliran modal yang lebih bebas selanjutnya dalam huruf "berpegang teguh pada aturan aturan perdagangan multilateral dan rezim rez. kedua dalam piagam asean ini merupakan konsepsi penyatuan pasar atas landasan neoliberalisme dengan cakupan yang sangat luas meliputi seluruh isu ekonomi, investasi, perdagangan, keuangan dan perburuhan. kompetisi yang saling mematikan piagam asean tidak hanya merupakan landasan hukum memberlakukan asean free trade area aft), akan tetapi memberi dasar hukum yang lebih kuat terhadap free trade agreement fta) yang dilakukan melalui asean dengan negara dan kawasan lainnya dunia. fta merupakan kesepakatan perdagangan yang komprehensif yang tidak hanya menyangkut perdagangan barang akan tetapi investasi, jasa, dan ipr (wto plus). hingga saat ini asean telah menyepakati fta dengan china, india, korea, australia dan newzealand, jepang epa) dan eropa pca) dan secara potensial dengan amerika serikat dan negara lainnya. negara negara anggota asean sebagian mengambil inisiatif sendiri menyelenggarakan fta secara bilateral dengan negara lainnya diluar kerangka kerja sama asean. negara asean terlibat dalam kompetisi kedalam sesama anggota asean, dan kompetisi keluar merebut partner dagang. asean dan amerika serikat telah memulai kerja sama kemitraannya sejak tahun melalui joint vision statement asean us enhanced partnership dengan plan action tahunannya pada bulan desember untuk pertama kalinya kerja sama asean as memiliki payung kerja sama dan rencana aksi yang bersifat komprehensif sebagai komitmen kerja sama depan. sejak tahun telah dikelompokkan kembali prioritas kerja sama asean us enhanced partnership dalam bidang sesuai dengan ketiga pilar dalam masyarakat asean, yaitu: political and security: transnational crime, includingcounter terrorism, capacity building for good governance, the rule law and judiciary systems and human rights promotion, economic: economic programs, finance cooperation, socio cultural: science and technology, disaster management, environment, climate change, food and energy security, education, including scholarship and training programs kemlu, selasa, september hubungan diantara negara anggota asean semacam ini bukanlah hal yang sehat dalam ukuran budaya dan nilai nilai yang berkembang dalam masyarakatnya. hubungan ini menjebak dalam rasa saling curiga dan saling menghisap secara ekonomi. singapura sebagai contoh merupakan negara dengan populasi yang sangat kecil tetapi menghasilkan pdb yang besar. singapura hidup dari industri, manufaktur dan jasa jasa dengan menghisap sumber daya alam dari negara negara tetangganya. singapura menguasai persen investasi kawasan ekonomi khusus (free trade zone) batam salah satu wilayah kabupaten indonesia. daerah ini memproduksi barang dengan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja murah dan kemudahan fiskal yang besar untuk menghasilkan produk made singapura. selain itu negara ini berhasil menjadi eksportir migas yang besar dengan mengambil bahan mentah dari indonesia. kedudukan singapura dalam ekonomi asean tidak berbeda dengan posisi negara negara industri maju terhadap kawasan ini. fta antara asean dengan negara negara yang memiliki ekonomi yang kuat seperti as, eu, jepang, china, akan melahirkan hubungan yang tidak seimbang. negara negara kuat baik secara finansial, tehnologi dan sumber daya manusia, akan memenangkan persaingan, menghisap surplus ekonomi dari negara negara yang miskin. sejak pemberlakuan fta dengan china negara negara miskin asean menerima tekanan impor yang sangat hebat. indonesia hingga tahun mengalami defisit perdagangan dua kali lipat terhadap china. sektor sektor industri ukm bangkrut karena tidak sanggup bersaing dengan produk produk china yang sangat murah. ratusan perusahaan tekstil gulung tikar, demikian pula halnya dengan perusahaan baja. puluhan perusahaan paku, kawat bangkrut sesaat setelah penurunan tarif impor diberlakukan. akibatnya sekitar tiga ribu pekerja kehilangan pekerjaan segera setelah fta asean china diberlakukan.diperkirakan sekitar ribu pekerja dari berbagai sektor phk sejak kesepakatan tersebut pada lalu. meskipun asean mengalami surplus perdagangan dengan as, dan jepang namun data ini tidak boleh mengerahkan kita. surplus perdagangan tersebut merupakan perdagangan diantara perusahaan multinasional sendiri yang berasal dari negara negara maju tersebut. total investasi singapura mencapai us$ billion dengan perusahaan. jumlah ini hampir setara dengan seluruh investasi asing indonesia. sebagian besar ekspor dari mayoritas negara asean merupakan ekspor bahan mentah yang dikerjakan oleh perusahaan multinasional dari negara maju seperti inggris, jepang dan memang dikerahkan untuk mengeruk sumber daya alam untuk dikirimkan pusat pusat industri. selanjutnya negara negara maju mengekspor kembali asean produk industri yang bernilai tambah tinggi. ekspor yang besar dari asean dan surplus perdagangannya hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas karena tidak memiliki hubungan langsung dengan perekonomian mayoritas masyarakat asean. asean sebagai ruang manipulasi isu krisis krisis keuangan melahirkan unbalanced ekonomi dimana produk pasar keuangan kali lipat lebih besar dibandingkan dengan produk sektor riil. jadi krisis ini terjadi pada dua tingkatan pertama produksi barang dan jasa yang berlebih, kedua, produk pasar keuangan yang mengalami bubble. kedua level krisis ini dapat atasi dengan dua cara. pertama, ekspansi pasar barang barang yang berlebih dan kapital yang bertumpuk negara maju. kedua, ekspansi finansial dan produk pasar keuangan dengan menciptakan ruang sirkulasi finansial yang baru. cara pertama dilakukan dengan membuka investasi negara negara yang kaya sumber daya alam dan melakukan ekspansi perdagangan negara yang memiliki pasar yang besar. pasar besar tersebut sangat bergantung pada jumlah populasi dan pendapatan penduduknya. sedangkan cara kedua dilakukan dengan menciptakan pasar finansial dan asuransi yang baru khususnya negara negara yang dapat menyediakan captive market yang besar. sebagai contoh adanya dorongan untuk membuat sistem asuransi sosial atas nama perlindungan sosial indonesia yang dikerjakan oleh adb dan world bank.ketertarikan bank dunia terhadap kapitalisasi skema social protection mengemuka dalam kajiannya atas kemitraan asean bank dunia saat ini, wakil presiden bank dunia untuk wilayah asia timur dan pasifik, james adams mengatakan bahwa, bank dunia berkomitmen untuk meningkatkan agenda ekonomi dan perlindungan sosial asean". dia juga menyatakan harapannya untuk mempertahankan interaksi tingkat tinggi secara teratur. setelah terjadi krisis global, ada kebutuhan untuk bekerja lebih pada isu perlindungan sosial world bank, januari, untuk indonesia empat tahun belakangan ini, kelompok bank dunia akan menyediakan sekitar us$ miliar setiap tahun untuk membangun kapasitas institusi nasional dan lokal, terutama yang terkait dengan mitigasi bencana dan lingkungan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, pembangunan komunitas, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pembangunan sektor swasta. dukungan untuk jaringan sosial dan bebagai program perlindungan sosial lainnya totalnya us$ miliar untuk negara lebih miskin. world bank, washington dc, september namun masalah perlindungan sosial yang dibiayai utang dari world bank dikerjakan dalam program karikatur seperti jamkesmas (non contributor health insurance for the poor), pkh (conditional cash transfer), and blt (unconditional emergency cash assistance). analisis akan mengambil data data dari indonesia untuk menyimpulkan efek dari partisipasi dalam program ini, seperti pada program kesehatan program keluarga harapan pkh), dan profil konsumsi (blt). world bank, dalam praktiknya pelaksanaan program ini digunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu presiden oleh incumbent dalam pemilu program justru menambah tingkat kemiskinan indonesia. asian development bank melaporkan pada tahun bahwa mereka telah memberikan dukungan dana melalui financial governance and sosial security reform program gssp), dalam menyukseskan program pengamanan sosial yang salah satunya adalah asuransi sosial. technical assistance tersebut akan disediakan, atas permintaan pemerintah, untuk bantuan us$ juta dari technical assistance funding program dari adb untuk membantu implementasi gssp, termasuk studi kelayakan untuk reformasi pengamanan sosial, pilihan restrukturisasi yang termasuk dalamnya adalah skema asuransi sosial publik,dan bantuan dalam pembangunan hukum baru untuk jaminan sosial nasional asian development bank, rrp: ino program asuransi sosial hanyalah penyediaan captive market bagi pasar asuransi yang melibatkan lebih dari juta penduduk indonesia. dalam program ini masyarakat miskin, buruh miskin, juga memiliki kewajiban membayar premi dan akan semakin memperparah kondisi kemiskinan mereka. pelaksanaan program climate change menciptakan ancaman yang lebih besar terhadap kerusakan lingkungan. mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dibiayai dengan utang luar negeri yang semakin membebani negara miskin asean. deforestasi dilakukan dalam skema utang karbon dan perdagangan karbon, keduanya juga membahayakan karena tidak akan mengatasi masalah apapun dalam kasus ini. world bank tahun menyetujui pinjaman kebijakan pembangunan yang diperuntukkan bagi penanganan perubahan iklim dan adaptasi indonesia. usd juta climate change development policy loan didesain untuk mendukung pemerintah indonesia dalam usahanya mengadopsi pertumbuhan yang rendah karbon dan tahan iklim (climate resilient). dengan investasi ini, world bank bergabung dalam dukungan yang disediakan dalam dua tahun terakhir oleh pemerintah jepang jica) dan perancis afd) world bank, press release nomor eap). strategi pembiayaan food crisis dalam skema utang luar negeri jelas sebuah kebodohan. direktur bank dunia robert zoellick, washington, thursday, october mengatakan: bulan mei world bank group menetapkan fasilitas pembiayaan senilai usd milyar untuk dukungan bagi golongan yang paling rentan dan terkena dampak paling parah dari krisis pangan. kami kini telah memprogram usd juta untuk ini, maka saya sangat senang bahwa australia mengumumkan komitmen untuk (berkontribusi) juta dollar australia bagi dana tersebut, tetapi kami akan memerlukan lebih dari itu. saya juga mendesak donor donor eropa untuk mendukung usulan presiden komisi eropa, barrow, senilai milyar euro untuk mendukung warga miskin yang memerlukan dan petani petani kecil negara negara yang mengalami tekanan berat karena krisis pangan global . kebijakan world bank ini dapat dipastikan akan semakin menyulitkan negara negara miskin dalam mengatasi krisis pangan masa depan dikarenakan tekanan utang luar negeri.lam pengalaman indonesia, berbagai kebijakan yang didorong dalam rangka mengatasi krisis pangan bersandar pada peran perusahaan perusahaan raksasa dalam menghasilkan pangan. kebijakan menciptakan ancaman yang sangat besar bagi kehidupan jutaan petani yang terancam kehilangan pekerjaan dan pendapatan. penanganan krisis pangan versi lembaga keuangan global dan negara negara maju dilaksanakan melalui food estate. kebijakan ini akan secara langsung berimplikasi terhadap perampasan lahan pertanian penduduk oleh perusahaan perusahaan raksasa. implikasi kepada kebijakan nasional telah disebutkan sebelumnya, bahwa negara negara maju dan lembaga keuangan internasional seperti bank dunia dan bank pembangunan asia telah memberikan fasilitas keuangan, berupa utang dan bantuan teknis dalam jumlah besar yang diarahkan untuk pembentukan komunitas ekonomi asean yang mendukung pelaksanaan agenda liberalisasi investasi, perdagangan, keuangan dan jasa. terjadi peningkatan jumlah utang luar negeri yang diterima oleh pemerintah terutama sejak krisis keuangan global tahun hal tersebut merupakan konsekuensi dari kerangka dasar penanganan krisis sebagaimana disepakati dalam pertemuan apec lima peru dan pertemuan washington amerika pada tahun yaitu bagaimana melakukan suatu upaya reformasi struktural perekonomian dunia yang berlandaskan pada prinsip pasar. dengan cara mendorong rezim investasi dan perdagangan bebas, meningkatkan peran lembaga lembaga keuangan internasional imf, bank dunia, adb, dll) dalam mendorong agenda agenda pembangunan serta meningkatkan penyaluran bantuan (utang) bagi negara negara yang terkena krisis. pelaksanaan agenda ekonomi pasar bebas jelas bertentangan dengan landasan perekonomian nasional yang diatur dalam undang undang dasar kendati demikian, pemerintah tetap mengabaikan amanat konstitusi dan memilih untuk mengikuti kesepakatan kesepakatan internasional tersebut walaupun sangat merugikan indonesia. indonesia telah terbebani utang dalam jumlah yang sangat besar. hingga maret posisi utang pemerintah pusat telah mencapai triliun. terdiri dari utang luar negeri sebesar triliun dan surat berharga negara sebesar rp1, triliun. selama triwulan pertama jumlah utang bertambahsebesar rp17, triliun dibandingkan posisi desember proporsi utang luar negeri pemerintah masih didominasi oleh tiga kreditor utama yaitu: jepang, asian development bank adb), dan bank dunia dengan kontribusi hingga dari total utang luar negeri pemerintah saat ini. ketiganya juga sangat aktif membiayai sejumlah proyek dan program utang hingga tahun koalisi anti utang, besarnya beban utang, menyebabkan beban pemerintah dalam apbn sangat besar. pada tahun alokasi pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dalam apbn mencapai triliun. merupakan jumlah terbesar dalam alokasi belanja pemerintah pusat tahun pada tahun pemerintah merencanakan untuk menambah alokasi pembayaran utang hingga mencapai triliun, atau rp10 triliun lebih besar dari tahun kondisi ini jelas menyebabkan beban fiskal pemerintah semakin berat. dengan tidak adanya kelonggaran dalam mekanisme pembayaran utang, penggunaan anggaran negara setiap tahun terlebih dahulu diprioritaskan untuk membayar cicilan utang dengan mengorbankan alokasi anggaran sosial. jika terus dibiarkan, maka rakyat banyak akan terus menerus menjadi korban. pembayaran utang sesungguhnya merupakan beban berat yang seringkali ditimpakan kepada miskin, dengan cara melakukan program pengetatan seperti memotong subsidi dan anggaran sosial yang sangat dibutuhkan. hal ini bertentangan dengan semangat konstitusi uud yang menyatakan bahwa penggunaan apbn untuk kemakmuran rakyat. bawah sistem neoliberal, politik anggaran tidak diarahkan untuk mendorong kemajuan perekonomian rakyat yang semakin ditindas bawah rezim perdagangan bebas, misalnya dengan cara memperbesar kapital dan kepemilikan alat produksi bagi rakyat atau meningkatkan kemakmuran bagi banyak orang untuk menjamin kehidupannya secara bermartabat dengan cara menggratiskan pendidikan dan membangun perumahan perumahan rakyat. belanja pemerintah pusat,sumber: apbn p diolah (kau, adapun alasan alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut: il. dasar permohonanngesahan perjanjian internasional menyebutkan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang undang adalah perjanjian yang berhubungan dengan: masalah politik, perdamaian, pertahanan dan kemanan negara, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara republik indonesia,cc.yatau hibah luar negeri. kemudian undang undang nomor tahun (buktingingat posisi undang undang hasil ratifikasi perjanjian internasional tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, maka perlu untuk menjelaskan kedudukannya sebagai berikut: menurut prof. dr. jimmy asshiddigie dalam perihal undang undang jakarta: menyebutkan bahwa hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak hak dan kewajiban hukum berupa larangan (prohibere) atau keharusan (obligatere), ataupun kebolehan (permitted). keputusan tersebut dapat bersifat umum dan abstrak (general and abstract), atau individual dan konkret. lebih lanjut dikatakan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh fungsi fungsi kekuasaan negara, dimana salah satunya adalah pengaturan yang menghasilkan peraturan (rebels), maka hasil kegiatan pengaturan tersebut akan disebut dengan "peraturan . bahwa kewenangan untuk mengatur atau membuat aturan (revealing) tersebut pada dasarnya merupakan domain kewenangan lembaga legislatif yang berdasarkan prinsip kedaulatan merupakan kewenangan eksklusif para wakil rakyat yang berdaulat untuk menentukan sesuatu peraturan yang mengikat dan membatasi kebebasan setiap individu warga negara (resumption liberty thealamat perum harapan indah blok rk rw desa pejuang, kecamatan medan satria, kota bekasi sebagai . oo. pemohon xi: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberi kuasa kepada catur agus santoso, s.h. dan ahmad suryo, s.h. para advokat konsultan hukum yang tergabung dalam aliansi keadilan global beralamat jalan tebet barat dalam nomor 1mbaca dan mendengar keterangan saksi dan ahli para pemohon dan pemerintah: memeriksa bukti bukti tertulislatar belakang permohonan asean dalam neo kolonialisme dan imperialisme sovereign people). namun demikian, cabang cabang kekuasaan lainnya dapat pula memiliki kewenangan untuk mengatur atau menetapkan peraturan yang juga mengikat untuk umum, apabila para wakil rakyat sendiri telah memberikan persetujuannya dalam undang undang. bahwa undang undang hasil ratifikasi perjanjian internasional pada dasarnya terdiri dari dua yaitu memuat ketentuan pengesahan perjanjian internasional dimaksud, yaitusedangkan memuat ketentuan mengenai saat mulai berlakunya. bahwa i.c. van der lies seperti dikutip oleh prof. dr. arifin soeriaatmaja memberikan pengertian bahwa undang undang dalam arti formal pada umumnya sekaligus undang undang dalam arti materiil, namun dapat mungkinkah ada juga undang undang dalam arti formal tidak sekaligus menjadi undang undang dalam arti materiil, contohnya adalah undang undang tentang apbn. undang undang dengan jenis seperti ini tidak mengikat secara umum, tetapi dikategorikan sebagai undang undang formal (wet formel zin). oleh karenanya undang undang seperti ini tidak dapat diuji secara materiil karena bukan undang undang dalam arti materiil melainkan hanya undang undang dalam arti formal saja. namun pendapat tersebut dibantah oleh prof. dr. jimmy asshiddigie yang menjelaskan bahwa sistem konstitusi republik indonesia berdasarkan uud mengenal sistem pengujian konstitusionalitas undang undang oleh mahkamah konstitusi. maksud diadakannya mekanisme pengujian konstitusional ini adalah untuk menjamin agar tidak ada undang undang, baik secara formal maupun materiil, yang bertentangan dengan uud oleh karena, setiap produk hukum yang berbentuk undang undang, terlepas dari sifatnya sebagai undang undang pemberian kuasa ataupun undang undang formal menurut pengertian van der lies, tidak boleh bertentangan dengan uud lagipula belanda tidak dikenal adanya mekanisme pengujian undang undang terhadap undang undang dasar, sehingga tidak relevan untuk membandingkannya dengan indonesia. lebih lanjut dijelaskan bahwa ketentuan uud h. . uud sama sekali tidak menentukan bahwa mahkamah konstitusi tidak boleh menguji undang undang formal. artinya sejak awal makna perkataan, pengujian undang undang dalam ketentuan uud dimaksudkan untuk mencakup pengertian pengujian dalam arti materiil dan sekaligus pengujian dalam arti formal. dengan demikian, kata undang undang dalam ketentuan tersebut juga dimaksud untuk mencakup pengertian undang undang dalam arti materiil dan undang undang dalam arti formal secara sekaligus. oleh karena itujenis undang undang seperti dimaksud dalam nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. menurut ketentuan nomor tahun tentang pengesahan perjanjian internasional, nomor tahun tentang pengesahan asean charter yang merupakan kaidah hukum baru menyangkut sistem ekonomi dan pembangunan ekonomi indonesia yang mengadopsi nilai nilai dari luar yang tentu saja dapat diuji konstitusionalitasnya terhadap uud bahwa dalam ketentuan dan nomor tahun dijelaskan tentang lampiran dari undang undang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari undang undang itu sendiri, sehingga karenanya termasuk juga sebagai objek yang dapat diuji oleh mahkamah konstitusi. legal standing pemohon mengenai kedudukan hukum legal standing dari paraualifikasi bertindak masing masing pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa pemohon adalah perkumpulan institut keadilan global yang didirikan pada tanggal april dengan akta notaris nomor seperti world trade organization wto), free trade agreement fta), investasi luar negeri dan liberalisasi sektor keuangan. bahwasecara khusus menemukan dampak negatif asean china free trade agreement acuta) terhadap industri nasional, tenaga kerja dan perekonomian nasional. bahwa pemohon adalah perkumpulan infin yang didirikan tanggal mei dengan akta notaris nomor yang merupakan organisasi non pemerintahbahwa pemohon telah melakukan kajian mengenai dampak dampak dari kebijakan ekonomi global, regional dan nasional terhadap pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya rakyat indonesia. bahwa pemohon iii adalah aliansi petani indonesia yang didirikan pada tanggal agustus dengan akta notaris nomor dan sejahtera. bahwa pemohon iii dalam hal ini merasa dirugikan dengan berbagai perjanjian free trade agreement fta) asean. bahwa pemohon.bahwa pemohon telah melakukan kajian mengenai dampak acuta terhadap sektor perikanan dan menemui fakta yang menunjukkan bahwajuga menemukan dampak negatif asean china free trade agreement acuta). bahwa pemohon adalah federasi front nasional perjuangan buruh indonesia nabi) yang telah terdaftar berdasarkan surat keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor kep. m bw tanggal september daundang undang nomor tahun tentang ratifikasi asean charter khususnya dan hurufditetapkannya nomor tahunacuta). proses pengambilan kebijakan asean free trade agreement aft) dilakukan secara eksklusif dan tidak melibatkan buruh dalam prosesnya. bahwa pemohon vii adalah perkumpulan perhimpunan indonesia untuk buruh migran berdaulat migrant care) yang didirikan pada tanggal maret dan anggaran dasarnya ditetapkan pada tanggal juli dengan akta notaris nomor yang bertujuan.pemohon vii menemukan bahwa dalam. pemohon vii menemukan bahwa instrumen asean tentang buruh migran yaitu asean declaration promotion and protection migrant worker hanya merupakan instrumen yang tidak memiliki legal binding serta tidak memasukkan masalah utama buruh migran asean seperti kondisi kerja yang buruk, buruh migran tidak berdokumen dan pekerja rumah tangga. asean charter hanya memandang buruh migran upah murah sebagai komoditas semata. bahwa pemohon viii adalah asosiasi pendamping perempuan usaha kecil aspek) yang didirikan pada tanggal april dengan akta notaris nomor dan perubahan anggaran dasarnya terakhir pada tanggal desember dengan akta notaris nomormenengah. sektor kuku indonesia mencapai juta unit dengan jumlah perempuannya sekitar dari jumlah pekerja dalamnya. pemohon viii menemukan bahwa usaha kecil menengahmkm dalam negeri. bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia, peneliti ekonomi politik tentang isu isu perjanjian internasional bidang ekonomi, investasi, perdagangan dan keuangan. pemohon melihat bahwa ratifikasi asean charter melalui tahun menyebabkan indonesia terjerat dalam perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement fta) internal asean dan perjanjian antara asean dengan negara dan kawasan lainnya dunia. dan tenaga kerja dalam negeri. j))pemohon menemukan bahwa pembangunan asean community merupakan pelaksanaan kepentingan negara negara maju dalam rangka menguasai perekonomian negara negara berkembang. pemohon menemukan bahwa sumber pembiayaan utama dari pembangunan asean community berasal dari negara maju seperti as adb, imf dan lain sebagainya, yang mengancam kedaulatan ekonomi negara negara kawasan ini. bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia, aktivis pemudaasean charter menyebabkan proses pengambilan keputusan asean sangat ekslusif dan rakyat tidak dapat berpartisipasi dalamnya. bahwa pemohon berkesimpulan. sedangkan mengenai hak konstitusional para pemohon yang dianggap dirugikan oleh undang undang nomor tahun tentang: uud yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.alasan permohonan materi muatan yang bertentangan dengan uud dapat diuraikan sebagai berikut: bahwa menurut uud dipengesahan dari perjanjian internasional dalam konteks indonesia sebagai bagian dari asean yang bertuju. selain alasan tersebut, indonesia jugbahwailakukan melalui undang undang, yaitu nomor tahun sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang pengesahan perjanjian internasional. dalam ketentuan charter the association southeast asian nations disebutkan bahwa create single market and production base which stable, prosperous, highly competitive,and. dalam terjemahan bebas adalahdemikian pula ketentuan huruf charter the association southeast asian nations disebutkan bahwaoff all barriers regional economic integration, market driven economy. dalam terjemahan bebas adalahpasardan uud (bukti bahwa unsur dari terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, unsur yang menjelaskan tentang frase perekonomian disusun , dan kedua tentang unsur yang menjelaskan tentang makna asas kekeluargaan. adapun prinsip penjabaran dari kedua unsur tersebut adalah: unsur pertama tentang penjelasan frase perekonomian disusun dimana menurut prof. dr. sri edi season, yang dimaksud dengan frase disusun dalam bunyi adalah perekonomian harus disusun, tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar bebas ala competitive economics yang diwujudkan dengan berserikat sebagai wujud paham weber samaran, wujud pengaturan berdasar musyawarah dan mufakat dan melalui perserikatan itu berarti menolak individualisme atau asas perorangan (bukti unsur kedua tentang makna asas kekeluargaan adalah kesadaran budi dan hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu oleh semua dan untuk semua bawah kepemimpinan seorang atas dasar pancasila. asas kekeluargaan mengajarkan bahwa, kepentingan dan kesejahteraan bersamaan yang harus diutamakan dan bukan kepentingan atau kesejahteraan orang seorang. antara pimpinan dan para anggota masyarakat sebagai yang dipimpin, memiliki, persatuan dan kesatuan dalam cipta, rasa, karsa, dan karya untuk melakukan segala sesuatu oleh semua dan untuk semua. dalam segala usaha dan karya, cinta kasih dan kewajibanlah yang menjadi pendorong dan penggeraknya, dan bukan hak atau nafsu tuntutan yang berkuasa. ini jelas bertentangan dengan kaidah kapitalisme neoliberal sebagaimana termaktub dalam dan huruf asean charter tersebut atas (buktibunyi keberadaan organisasi asean saat ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarahnya. jauh sebelum organisasi asean ini didirikan, bangsa bangsa asia tenggara telah mengalami penindasan kolonialisme dan imperialisme yang panjang. selama berabad abad lamanya negara negara kawasan asean mengalami penindasan dan penginapan yang dalam oleh negara negara eropa dan amerika. kawasan ini telah menjadi lahan perebutan sumber daya alam negara negara eropa sejak abad ke portugis adalah kekuatan eropa pertama menjajah asia tenggara, dengan cara menaklukkan kesultanan malaka pada tahun belanda mengambil alih malaka dari portugis tahun sedangkan spanyol mulai mengkolonisasi filipina sejak tahun an. vereenigde ostindische compagnie voc) atau perserikatan perusahaan hindia timur yang bertindak atas nama belanda, mendirikan kota batavia (sekarang jakarta) sebagai pusat perdagangan dan ekspansi daerah daerah lainnya pulau jawa, serta wilayah sekitarnya. inggris, yang diwakili oleh british east india company menduduki penang malaysia. tahun stanford raffles mendirikan singapura sebagai pusat perdagangan inggris. sejak tahun an dan seterusnya, mulailah terjadi peningkatan kecepatan kolonisasi asia tenggara. tahun inggris telah berhasil menduduki burma, malaya dan wilayah wilayah borneo, perancis menguasai indocina, belanda memerintah hindia belanda, amerika serikat mengambil filipina dari spanyol, sementara portugis masih berhasil memiliki timor timur. jepang negara terakhir menduduki asia tenggara melalui agresi militer hingga akhir perang dunia il. meski singkat, agresi militer jepang menimbulkan korban yang besar, berlangsung sangat kejam dan mewariskan trauma sejarah hingga saat ini. penguasaan kolonial memberikan dampak yang nyata terhadap asia tenggara. kekuatan kekuatan kolonial memang memperoleh keuntungan yang besar dari sumber daya alam dan pasar asia tenggara yang besar. namun pada saat yang sama penindasan kolonialisme turut menaburkan benih benih kebangkitan gerakan nasionalisme dan perlawanan. indonesia meraih kemerdekaan pada tahun malaysia memperoleh kemerdekaan dari inggris tahun1957, singapura tahun dilepaskan dari malaysia, brunei diberikan kemerdekaan penuh dari inggris pada tahun dan filipina meraih mengesahkan charter the association southeast asian nationdengan demikian seluruh ketentuan ketentuan dan huruf asean charter tersebut juga harus berlaku bagi negara yang tergabung dalam traktat tersebut termasuk indonesia,kewajiban negara seperti yang termaktub dalam ketentua, harus dijalankan dengan semaksimal mungkin, setidaknya dengan cara untuk tidak membuat jumlah pekerja kehilangan lapangan pekerjaan yang lebih banyak akibat dampak diberlakukannya fta dengan cina dan atau beberapa negara atau kawasan lain. kerangka kerja asean charter dan kedudukan pasar tunggal asean dalam suatu organisasi internasional, pembentukannya dilandasi oleh suatu anggaran dasar yang berfungsi sebagai landasan konstitusional dan merupakan dasar bagi organisasi internasional dalam melakukan kegiatan dan aktivitasnya dengan subjek hukum internasional lainnya. anggaran dasar ini yang kemudian memberikan status hukum, sehingga organisasi internasional tersebut dapat disebut sebagai subjek hukum internasional. berdasarkan anggaran dasar ini, sebuah organisasi internasional memiliki sifat mengikat, baik kepada organisasi itu sendiri, kepada anggotanya, dan kepada badan lain yang berhubungan dengannya. demikian pula negara negara anggota asean sebagai subjek hukum menyepakati konstitusi bersama yang disebut dengan piagam asean (asean charter) yang berisikan landasan ideologi, tujuan organisasi, mekanisme organisasi atau pengambilan keputusan serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam asean. pada awalnya, asean dibentuk hanya berdasarkan suatu deklarasi yang dikenal dengan deklarasi bangkok. namun deklarasi bangkok bukan merupakan suatu anggaran dasar bagi asean, melainkan sebagai sebuah pernyataan bersama antara (lima) negara yaitu indonesia, malaysia, singapura, thailand, dan filipina untuk membentuk sebuah organisasi yaitu association southeast asian nations. selama kurang lebih tahun, asean hanya memiliki deklarasi bangkok sebagai pernyataan komitmen dengan daya ikat yang lemah terhadap anggotanya. tahun merupakan titik balik asean sebagai sebuah organisasi internasional dengan lahirnya piagam asean sebagai suatu anggaran dasar asean yang mengikat kepada setiap anggotanya. piagam ini disepakati melalui perundingan ktt asean ke singapura pada november dan mulai berlaku secara resmi pada sejak desember dengan demikian asean telah memiliki status hukumnya dan menjadi subjek hukum internasional. ketersediaan ke negara anggotanya dalam merumuskan, menandatangani, meratifikasi, dan menyerahkan dokumen ratifikasi dapat diartikan bahwa ke negara anggotanya telah bersepakat untuk memberikan kewenangannya kepada asean. adapun keanggotaan asean terdiri dari indonesia, malaysia, singapura, thailand, filipina, brunei darussalam, vietnam, kamboja, laos, dan myanmar. dalam publikasi resmi asean dikatakan bahwa piagam asean berfungsi sebagai dasar yang kuat dalam mencapai komunitas asean dengan menyediakan status hukum dan kerangka kelembagaan untuk asean. selain itu juga membentuk norma norma, aturan aturan dan nilai nilai asean, menetapkan target yang jelas untuk asean dan menyajikan akuntabilitas dan kepatuhan. dengan berlakunya piagam asean, maka asean selanjutnya akan beroperasi bawah kerangka hukum yang baru dan mendirikan sejumlah organ baru untuk meningkatkan proses pembangunan masyarakatnya. akibatnya, piagam asean telah menjadi kesepakatan yang mengikat secara hukum diantara negara anggota asean. piagam asean juga akan didaftarkan bersama sekretariat pbb, berdasarkan piagam pbb pemberlakuan piagam ini akan berpengaruh kepada yurisdiksi negara anggotanya. piagam asean memberikan kewajiban kewajiban tertentu kepada anggotanya. seperti misalnya kewajiban negara anggota untuk segera meratifikasi. pemerintah indonesia melakukan ratifikasi asean charter melalui nomor tahun tentang pengesahan charter the association southeast asian nations. dengan demikian maka indonesia wajib menjalankan semua mandat konstitusi ini dan menjalankan segala keputusan yang diambil secara ekslusif melalui pertemuan para pemimpin asean (asean summit) yang merupakan forum pengambil keputusan tertinggi asean. jika melihat isi dari asean charter maka jelas terlihat bahwa motivasi utama integrasi asean adalah motivasi ekonomi untuk membentuk pasar bersama (common market) menuju pasar tunggal (single market). dalam artikel poin asean charter menyatakan bahwaselanjutnya ketentuan huruf yang menyatakan kepatuhan terhadap aturan aturan perdagangan multilateral dan peraturan pelaksanaan yang berbasis rezim asean sebagai implementasi yang efektif dari komitmen ekonomi dan pengurangan secara progresif terhadap penghapusan semua hambatan bagi integrasi ekonomi regional, dalam aturan ekonomi pasar." ide pasar tunggal datang tentu saja dari masyarakat ekonomi eropa mee) atau uni eropa. awalnya mee diciptakan oleh traktat roma adalah pasar bersama (common market). konsep pasar bersama eropa diungkapkan dalam istilah "empat kebebasan", yaitu, kebebasan perdagangan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. sebuah pasar bersama memerlukan penghapusan semua pembatasan perbatasan pada pergerakan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. hal ini juga diperlukan pembentukan "kebijakan bersama" empat bidang yang ditunjuk: perdagangan luar negeri, pertanian, transportasi, dan kompetisi. pasar bersama merupakan batu loncatan menuju pasar tunggal. pasar tunggal adalah sesuatu yang lebih luas dari pasar bersama. dalam white paper yang dikeluarkan komisi masyarakat eropa hal dimulai dengan pernyataan: menyatukan pasar (dari juta orang) mensyaratkan negara anggota akan setuju pada penghapusan semua hambatan dari semua jenis, harmonisasi aturan, pendekatan perundang undangan dan struktur pajak, memperkuat kerja sama moneter dan langkah langkah yang diperlukan untuk mendorong perusahaan eropa untuk bekerja sama. dalam artikel what single market? application the case asean yang dimuat asean economic bulletin, peter lloyd dec, menyatakan bahwa ide utama dari pasar tunggal adalah bahwa tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan sumber pasar regional untuk barang, jasa atau faktor, sehingga menciptakan pasar yang harus menjadi pasar tunggal tanpa segmentasi geografis. dengan demikian konsep pasar tunggal adalah penyatuan ekonomi dalam skala yang sangat luas dimana regulasi ekonomi satu kawasan diibaratkan sebagai suatu negara. pengalaman uni eropa ini menjadi contoh bagi pembentukan pasar tunggal asean. bahkan upaya pembentukan pasar tunggal tersebut mendapat bantuan uang secara langsung dari uni eropa melalui asean european union programme for regional integration support apsis). duta besar uni eropa untuk asean, julian wilson, mengatakan apsis secara langsung menyokong asean dalam implementasi blueprint asean economic community, khususnya membantu dalam langkah langkah praktis untuk membangun pasar tunggal serta basis produksi. suara merdeka.com, maret rencana arah pasar tunggal asean telah terlihat sejak deklarasi asean concord menyatakan masyarakat ekonomi asean akan membentuk asean sebagai pasar tunggal. berbagai kemajuan yang telah dibuat terhadap integrasi ekonomi lengkap melalui free trade area dan kesepakat fta) yang telah mengadopsi tujuan dari sebuah pasar tunggal. kerugian konstitusional pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi, dapat dijelaskan sebagai berikut:. akibat acuta,dengan jumlah rata rata pekerja sebanyak orang setiap perusahaan (kategori industri menengah). akibat dari bangkrutnya perusahaan perusahaan tersebut, menyebabkan jumlah tenaga kerja yang ter phk dalam rentang waktu ini adalah sebanyak orang. dalam keadaan tersebut pemerintah gagal dalam melakukan negosiasi ulang dengan china dan gagal memberikan perlindungan (safeguard) terhadap industri nasional. (bukti dampak acuta juga dirasakan semarang jawa tengah, pt. lung fung mas perkasa. implementasi liberalisasi pasar asean china acuta) mulai mengikis pangsa pasar garmen lokal. lembaga riset pertekstilan nasional indotextiles memperkirakan penguasaan pasar garmen lokal tak lebih dari dari total omzet penjualan pasar domestik triliun pada kuartal bisnis indonesia, mei (bukti industri alas kaki sepanjang januari maret ternyata tetap menggeliat, terutama didorong oleh peningkatan ekspor, meskipun pangsa pasar produk lokal terancam menciut akibat serbuan sepatu impor asal china. nilai ekspor alas kaki pada periode itu meningkat dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama dari juta menjadi juta. nilai ekspor sepanjang kuartal lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor dari asosiasi persatuan indonesia yakni atau menjadi juta. pada januari realisasi alas kaki mencapai juta, namun pada februari ekspor merosot menjadi juta. adapun ekspor pada maret turun dibandingkan dengan februari menjadi juta. peningkatan order tidak lepas dari tambahan order dari sejumlah prinsipal besar seperti nike, reebok, puma, adidas, lotto beberapa perusahaan alas kaki lokal. dengan peningkatan kinerja yang cukup signifikan pada kuartal aprisindo optimistis ekspor alas kaki pada tahun ini akan meningkat sedikitnya dibandingkan dengan pencapaian pada menjadi meski nilai ekspor pada kuartal kencong, kinerja industri alas kaki yang memanfaatkan pasar lokal tertekan serbuan produk impor yang sebagian besar berasal dari china. berdasarkan data ditjen bea cukai tersebut, nilai impor alas kaki pada kuartal meningkat dibandingkan dengan kuartal yakni dari juta menjadi juta. nilai impor pada periode tersebut setara dengan ton alas kaki atau juta pasang. industri alas kaki kecil menengah terpukul karena harga produk impor ini lebih murah dibandingkan dengan buatan lokal. acuta membuka ruang lebih besar bagi importir untuk memacu impor. dikhawatirkan tingginya impor alas kaki akan menyudutkan produsen alas kaki ukm yang fokus pasar domestik. dikhawatirkan pangsa pasar produk lokal akan tergerus dari menjadi pada tahun ini. penjualan produk alas kaki rata rata mencapai triliun per tahun. jika pangsa pasar industri lokal tersisa produk alas kaki impor akan meraup rp. triliun dari konsumen lokal. adapun untuk produsen skala besar, penurunan penjualan pasar domestik dapat dikompensasi dengan mendongkrak ekspor. bisnis indonesia, mei (bukti tiga sektor industri strategis terpukul acuta. industri itu adalah permesinan, industri elektrik, dan industri besi baja. produk asal china mulai menggeser pangsa pasar ketiga sektor industri itu karena iparnya naik signifikan atau lebih dari antara produk china yang masuk indonesia. berdasarkan data kemenperin, impor baja china diantaranya bijih besi, slab, billet, pelat baja, baja canai panas dan baja canai dingin pada februari saja sudah mencapai dibandingkan dengan impor pada sebesar juta. adapun impor kelompok baja asal seperti pipa, seng baja, kawat dan paku pada februari mencapai dibandingkan dengan impor selama yang mencapai juta. impor produk permesinan asal china yang mencakup reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis dan komponen sepanjang tahun ini diprediksi meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan impor pada dari miliar menjadi miliar. adapun impor produk elektrik diperkirakan melonjak tujuh kali lipat dibandingkan dengan posisi dari miliar menjadi miliar. dikhawatirkan acuta justru mengancam keberadaan industri besi dan baja lokal mengingat kondisi industri ini dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemunduran signifikan. china menawarkan bantuan bagi dunia usaha indonesia tiga sektor industri itu melalui dukungan pendanaan berupa pinjaman lunak kepada indonesia melalui bank exit indonesia. bisnis indonesia, mei (bukti perjanjian perdagangan bebas asean fta telah menyebabkan terjadinya lonjakan impor pangan dan komoditas perikanan. bahwa sejak diberlakukannya acuta, produk impor ikan illegal sebesar kilogram ton) atau kontainer ditemui beberapa pelabuhan dan bandara, dimana diantaranya bersumber dari cina. membanjirnya produk perikanan impor ilegal ini berimplikasi negatif terhadap: menurunnya harga ikan lokal pasar domestik. hal ini berakibat pada menurunnya tingkat kesejahteraan nelayan dan daya saing produk perikanan dalam negeri, misalnya, harga ikan kembung impor dari china berkisar per kilogram, sedangkan ikan kembung lokal mencapai rp15. rp20. per kilogram: dan diloloskannya ikan impor ilegal sebesar ton) berdampak pada tiadanya perlindungan terhadap konsumen ikan dalam negeri. nya, diinginkannya produk perikanan impor tersebut masuk wilayah republik indonesia setelah ditahan berhari hari pelabuhan bandara (bukti teknologi tradisional kuman membuat biaya operasional tinggi dan hasilnya tidak mampu bersaing dengan negara kompetitor yang menawarkan harga lebih kompetitif. pada beberapa sektor industri seperti kain tenun tradisional maupun kemasan beberapa produk makanan, sebaliknya china sebagai kompetitor paling diperhitungkan telah menerapkan teknologi canggih, karena itu komoditas dari china jadi barang favorit karena harganya murah, diperkirakan batik dari china juga saat ini sudah merambah pasar nasional dan mengancam produsen lokal. bidang pertanian produktivitas umkm juga sangat rendah. ketika negara asean lain sudah mampu menghasilkan produksi gabah lebih dari ton dari hasil panen hektar, petani indonesia masih menghasilkan panen rata rata bawah ton. hal inilah yang menyebabkan umkm indonesia sulit bersaing dengan asing. bisnis indonesia, april rendahnya produktivitas ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya dukungan dan subsidi terhadap umkm bisnis indonesia april (bukti pengusaha industri konveksi pakaian rajut daerah winong jati, bandung, mengalami penurunan omset penjualan dari semula sebelum bafta diberlakukan sebesar ton benang rajut per hari menjadi kwintal per hari. hal ini juga menyebabkan jumlah pekerja dari semula orang per hari menjadi orang perhari. kompas, mei (bukti dengan adanya acuta menyebabkan volume impor bawang merah terus naik dari tahun tahun, sehingga merugikan petani kabupaten brebes karena kalah bersaing dengan bawang impor. data badan pusat statistik bps) menunjukkan sepanjang januari total impor bawang merah mencapai juta kilogram (kg) senilai us$ juta. angka ini melonjak bila dibandingkan dengan realisasi impor desember kisaran juta senilai us$ juta. menurut hasil pantauan gubernur jawa tengah, sebagaimana disampaikan melalui media massa kompas, april menyampaikan bahwa kabupaten brebes dalam tempo sebulan, ada ton bawang merah impor yang masuk basis bawang merah lokal itu. masuknya bawang impor tersebut justru bertepatan dengan masa panen raya bawang merah kabupaten brebes, sehingga produksi bawang merah lokal semakin terpukul akibat kalah bersaing. berdasarkan hasil konsultasi aliansi petani indonesia api) dengan para anggota kabupaten brebes tanggal april sejak masuknya bawang impor kabupaten tersebut harga bawang merah terus merosot hingga kg tingkat petani dari harga semula yang mencapai kg ditingkat petani. akibatnya dengan masuk ton impor bawang merah yang masuk kabupaten brebes petani kehilangan pendapatan potensial sebesar sampai dengan ha, dengan rata rata produktivitas sebesar ton ha. kerugian potensial peta bawang merah secara nasional, berdasarkan pusat data statistik bahwa pada tahun luas produksi bawang merah nasional seluas ha, dengan jumlah produksi ton, maka secara nasional petani kehilangan pendapatan potensial mereka sebesar ton). kerugian petani cabe akibat acuta. kerugian yang dialami oleh petani cabai, dengan adanya impor cabai dengan tarif maka kini dipasar pasar tradisional banyak dikuasai oleh cabai impor, karena harganya lebih murah dari pada harga cabai lokal juga ikut turun sehingga petani mengalami kerugian potensial yang disebabkan oleh impor cabe tersebut. menurut data badan pusat statistik bps) dalam kurun waktu antara januari sampai dengan februari jumlah impor cabai segar mencapai ton dengan nilai juta dollar as. dibandingkan dengan laju impor tahun lalu, jumlah tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. pada tahun lalu, impor cabai hanya sebanyak ton senilai juta dollar as. akibat derasnya arus impor cabai tersebut, harga cabai lokal pun terjerembab jatuh. berdasarkan hasil konsultasi aliansi petani indonesia dengan anggota jawa timur dan jawa tengah tanggal maret sejak adanya impor cabai harga cabai tingkat petani terus menurun. sebelum adanya impor cabai harga cabai tingkat petani sebesar namun setelah keran impor dibuka dengan tarif harga cabai lokal turun sebesar per kg, dan diperkirakan akan mengalami penurunan terus hingga panen raya tiba sekitar bulan mei juli dampak penurunan harga cabai tersebut petani jawa timur kehilangan pendapatan potensial mereka rata rata sebesar rp. dengan tingkat produktivitas ton kg), sedangkan jawa tengah rata rata petani kehilangan pendapatan potensial sebesar dengan tingkat produktivitas ton ha. kerugian potensial petani cabai secara nasional, berdasarkan pusat data statistik bahwa pada tahun luas produksi cabai nasional seluas ha, dengan jumlah produksi ton, maka secara nasional petani cabe kehilangan pendapatan potensial mereka sebesar ton). kerugian peternak sapi akibat asean free trade agreement aft) adalah masuknya impor daging sapi dari berbagai negara terutama australia dan amerika serikat berdampak pada menurunnya harga kemerdekaan secara defacto tahun vietnam dideklarasikan sebagai negara merdeka namun terlibat dalam pertempuran paling hebat dalam sejarah melawan imperialisme hingga hingga meraih kemenangan mutlak. hanya thailand satu satunya negara anggota asean yang tidak penah dijajah oleh negara negara eropa dan as. pasca perang dunia ii, pertarungan untuk merebut asia tenggara terus berlangsung. kemerdekaan negara negara asia tenggara tidak mengakhiri dominasi negara negara imperialis kawasan ini. perusahaan perusahaan asing, asal as, uni eropa, jepang, masih menguasai sebagian besar sumber perkebunan, tambang, dan migas. pertarungan merebut sumber daya alam dan pasar menyebabkan asia tenggara masuk dalam polarisasi ideologi yang ekstrim. pertarungan antara blok sosialis dengan kapitalis melahirkan perang melawan imperialisme dan konflik nasional yang berdarah. lebih dari satu juta warga sipil, hingga orang viet minh dan lebih dari anggota pasukan kolonial perancis telah kehilangan nyawanya. mengerahkan sekitar setengah juta tentaranya vietnam, membombardir vietnam utara dengan bom bom yang mematikan melampaui jumlah yang digunakan semasa perang dunia kedua. jumlah korban jiwa selama tahun perang vietnam mencapai ribu. indonesia pertarungan ideologi telah menyebabkan sekitar juta orang orang komunis dan nasionalis tewas dalam peristiwa kontra revolusioner tahun asean lahir tahun atas inisiatif indonesia pasca penghancuran total kekuatan kerakyatan negara ini. asean didirikan oleh lima negara pemrakarsa awal, yaitu indonesia, malaysia, filipina, singapura, dan thailand bangkok melalui deklarasi bangkok. menteri luar negeri penandatangan deklarasi bangkok kala itu ialah adam malik indonesia), karcis ramos filipina), tun abdul razak malaysia), rajaratnam singapura), dan tanah human thailand). pada tingkat tertentu asean memang merupakan bagian dari strategi untuk membendung kekuatan ideologi kiri masuk kembali kawasan ini. namun demikian semangat anti imperialisme tidak pupus dan masih melekat kuat dikalangan rakyat asia tenggara. masuknya tnc mnc, negara maju dan lembaga keuangan multilateral dalam mengontrol kawasan asia tenggara semakin menguatkan sentimen anti penjajahan asing. sentimen itu dipicu oleh semakin kuatnya penguasaan modal asing terhadap tanah, sumber sapi tingkat petani ternak. kementerian pertanian pada akhir maret lalu telah menaikkan impor daging sapi dari ton menjadi ton. akibatnya, harga daging lokal mengalami penurunan harga yang cukup drastis. akibat impor tersebut harga daging tingkat petani mengalami tekanan. rata rata sapi betina tingkat peternak yang semula hingga per kilogram (hidup) turun menjadi hingga per kilogram. sedangkan untuk sapi jantan pedaging, harga rata rata yang semula hingga per kilogram (hidup) turun menjadi hingga per kilogram, sehinga secara ekonomis petani dirugikan. kerugian petani adalah hilangnya pendapatan potensial petani ternak. kerugian potensial ekonomis petani ternak tersebut sebesar kg sapi betina hidup atau setara dengan rp. ekor sapi betina. sedangkan kerugian petani ternak sapi pedaging jantan adalah rp. kg sapi hidup atau setara dengan rp. ekor sapi jantan dengan bobot rata rata kg. kerugian potensial petani ternak akibat dari aft adalah berdasarkan badan pusat statistik nasional, bahwa jumlah populasi ternak indonesia yang kebanyakan dikelola atau dimiliki oleh peternak kecil tahun sebesar ekor, maka kerugian potensial secara nasional sebesar (bahwa tahun tentang ratifikasi piagam asean telah menjadi landasan hukum bagi berlakunya kesepakatan perdagangan bebas antara indonesia sebagai negara anggota asean dengan negara dan kawasan diluar asean. dengan diberlakukannya kerja sama perdagangan antara asean cina, asean india, asean australia new zealand, asean jepang, telah mengakibatkan dampak ekonomi bagi indonesia, antara lain meningkatnya pengangguran, tidak tersebarnya produk hasil industri, kalahnya daya saing produk nasional,dan lain lain. bahwa yang dimaksud dengan hubungan sebab akibat atau causal terbang adalah timbulnya free trade agreement fta) sebagai konsekuensi dari pasar tunggal (single market). fta adalah perjanjian (seperti faa atau bafta) antara dua negara atau lebih untuk membangun area perdagangan bebas mana perdagangan barang dan jasa dapat dilakukan perbatasan bersama mereka, tanpa tarif atau rintangan, tetapi (tetapi masih berbeda dengan pasar bersama) dimana modal atau tenaga kerja dapat tidak bergerak bebas. negara negara anggota biasanya mengenakan tarif seragam (disebut tarif eksternal bersama) pada perdagangan dengan negara non anggota. (sumber agenda perdagangan bebas dalam kerangka asean (asean free trade area, aft) telah disepakati para kepala negara asean dalam asean summit singapura pada bulan januari ketika ditandatanganinya singapore declaration and agreement for enhancing asean economic cooperation . selanjutnya diikuti oleh perjanjian perdagangan bebas lainnya yaitu sebagai berikut: cooperation november framework agreement comprehensive economic cooperation between the asean and people's republic china mechanism agreement saat ini asean telah menjalin kerangka fta dengan beberapa negara industri yaitu asean # china, jepang, dan korea selatan). hubungan kerja sama asean dengan china diawali dengan ditandatanganinya asean china comprehensive economic cooperation pada tanggal november bandar sri begawan, brunei darussalam. kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan framework agreement comprehensive economic cooperation between asean and people's republic china pada tanggal januari phnom then, dimana protokol perubahan framework agreement ini juga telah ditandatangani pada tanggal oktober setelah negosiasi selesai, maka secara formal acuta pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya trade goods agreement dan dispute settlement mechanism agreement pada tanggal november vientiane, laos. persetujuan jasa acuta ditandatangani pada pertemuan ke ktt asean cebu, filipina, pada bulan januari sedangkan persetujuan investasi asean china ditandatangani pada saat pertemuan ke tingkat menteri ekonomi asean tanggal agustus bangkok, thailand. indonesia sendiri telah meratifikasi ratifikasi framework agreement asean china fta melalui keputusan presiden nomor tahun tanggal juni asean china free trade area acuta) merupakan kesepakatan antara negara negara anggota asean dengan china untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, dan utang dari china untuk negara anggota asean. perjanjian fta lebih komprehensif dari kesepakatan wto. dalam acuta disepakati akan dilaksanakan liberalisasi penuh pada tahun bagi asean dan china, serta tahun untuk serta kamboja, laos, vietnam, dan myanmar. penurunan tarif dalam kerangka kerja sama acuta dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: early harvest program (ehp), normal track: sensitive track (sensitive list dan highly sensitive list). jadwal penurunan tarif tersebut adalah sebagai berikut: framework agreement dan protocol agreement tahun berlaku masuk dalam kategori (di antaranya) early harvest penurunan tarif binatang hidup, ikan, produk program berlaku januari susu, tumbuhan, sayuran, (kecuali jagung manis dan ina berlaku januari acids, kayu, petrokimia lainnya, kawat tembaga kurang lebih pos tarif sensitive track penurunan tarif barang jadi kulit, tas, berlaku januari dompet, alas kaki, sepatu sport, kulit, kacamata, alat musik: tiup, petik, gesek, mainan: boneka, alat olah raga, alat tulis, besi dan baja, onderdil (spare part), alat angkut, glikosida dan alkaloid nabati, senyawa organik, antibiotik, kaca, barang barang plastik. kurang lebih produk. highly sensitive penurunan tarif beras, gula, jagung dan track berlaku januari kedelai: produk industri tekstil dan produk tekstil tpt), produk otomotif, produk keramik alat alat makan (ceramic tableware). produk sumber keputusan menteri dan direktorat jenderal kerja sama perdagangan internasional, kementerian perdagangan berdasarkan kesepakatan yang telah diambil pada tingkat asean, maka selanjutnya pemerintah indonesia mengeluarkan peraturan nasional sebagai dasar hukum untuk menerapkan perjanjian tersebut indonesia. peraturan nasional tersebut legalisasi melalui keputusan menteri keuangan. sejak dimulainya perdagangan bebas asean china pemerintah indonesia telah mengeluarkan sedikitnya peraturan menteri keuangan dalam kerangka penurunan bea masuk impor barang barang dari china. adapun peraturan tersebut adalah sebagai berikut: landasan hukum pelaksanaan terkait acuta indonesia peraturan hukum keputusan presiden pengesahan framework nomor tahun agreement comprehensive economic cooperation between asean and china keputusan menteri penetapan tarif dalam rangka keuangan nomor early harvest programme kmk.maret peraturan menteri penetapan bea tarif masuk keuangan nomor acuta pmk. tanggal mei peraturan menteri penetapan tarif bea masuk keuangan nomor pmk. tanggal desember pelaksanaan perjanjian perdangangan bebas asean china antara tahun sampai dengan telah menimbulkan implikasi luas kepada ekonomi nasional. bayangkan total impor dari china mengalami peningkatan dalam periode tersebut. mencakup keseluruhan impor. china menjadi negara yang mengambil keuntungan paling tinggi dari asean china fta, diikuti oleh jepang, singapura, dan amerika serikat. dalam periode yang sama indonesia mengalami defisit perdagangan kali lipat terhadap china. adapun gambaran impor indonesia dari berbagai negara yaitu sebagai berikut: impor indonesia dari berbagai negara utama impor tahun impor peningkatan negara (ribu usd) ,30y9 sumber: bank indonesia, tahun badan pusat statistik mencatat bahwa dalam periode defisit perdagangan non migas indonesia china mencapai us$ miliar sebanyak hampir setara dengan total ekspor indonesia china saat itu yaitu us$ miliar. pada tahun defisit perdagangan mencapai us$ miliar. sebanyak industri bangkrut dalam tahun dan sebanyak tenaga kerja kehilangan pekerjaan. melihat seluruh perkembangan kesepakatan perdagangan bebas asean maka dapat disimpulkan bahwa pasar tunggal asean telah berlaku. menurut menteri perdagangan menag), mari eka pangestu, menilai bahwa pasar tunggal kawasan perhimpunan bangsa asia tenggara asean) sebenarnya sudah terlaksana sejak menurut mari dari segi pasar, maka pasar tunggal itu sebetulnya sudah terimplementasi sejak tahun saat ini beranjak tahap berikutnya dalam rangka masyarakat ekonomi asean. mari menyebutkan, tarif bea masuk persen antara negara negara asean sudah berada dalam posisi nol, sehingga tidak ada lagi hambatan perdagangan dan pasar asean sudah seperti pasar domestik karena tarifnya sudah nol. april kesepakatan perdagangan bebas asean india telah menyebabkan indonesia menjadi sasaran eksploitasi sda oleh india. penurunan tarif pada komoditi bahan mentah yang tidak dapat dihasilkan dalam negerinya akan menjadi strategi utama india dalam skema perdagangan bebas dengan asean khususnya indonesia. india adalah importir batubara terbesar empat dunia. bahkan untuk batubara tarifnya akan diturunkan hingga persen pada mulai januari nanti. indonesia adalah negara pengekspor batubara terbesar dunia setelah australia. rata rata sebanyak juta ton batubara diekspor setiap tahun dari indonesia india. jika harga batubara adalah ton, maka total nilai ekspor batubara india dapat mencapai us$ juta atau total ekspor non migas indonesia india selain itu indonesia juga adalah penghasil cpo terbesar dunia. hampir separuh produksi cpo dan turunannya yang dihasilkan indonesia selama ini ekspor india. jumlahnya mencapai persen dengan nilai mencapai us$ juta. ekspor cpo tersebut mengkontribusikan dari total ekspor non migas indonesia india dengan demikian kedua komoditas tersebut menyumbangkan ekspor non migas indonesia india sebesar us$ juta. (bukti demikian pula pada saat asean australia new zealand free trade agreement aan fta) disepakati banyak analisis menyebutkan bahwa australia dan new zealand akan mendapatkan pasar ekspor yang besar asean, khususnya indonesia dalam pasar ekspor ternak, susu, buah buahan, dan lain lain. sebelumnya neraca perdagangan indonesia australia tanpa migas mengalami defisit dengan australia. selain itu australia adalah pemain utama dalam kegiatan eksploitasi sumber daya alam mineral dan batubara indonesia. (bukti kemungkinan kerugian konstitusional tidak akan terjadi lagi dengan dikabulkannya permohonan:industriumn strategis, proteksi terhadap ukm, pertanian rakyat, dan perikanan rakyat. ikatan regionalisme asean yang dilandasi asean charter dan diberlakukan dalam hukum positif nasional melalui nomor tahun menyebabkan indonesia harus tunduk pada seluruh kesepakatan yang diambil pada tingkat asean. seharusnya indonesia memiliki kewenangan yang didasarkan pada asas kedaulatan dalam menentukan kebijakan luar negeri, terkait dengan perdagangan, investasi dan keuangan yang berpijak pada kepentingan nasional dan kondisi nasional dan tidak begitu saja diserahkan kepada asean., bertentangan dengan uudinstitut keadilan global, bukti fotokopi kartu tanda penduduk indah suksmaningsih: bukti fotokop: bukti fotokopi akta pendirian perkumpulan infin: bukti fotokopi kartu tanda penduduk donatur laudibus marut, bukti fotokop, bukti fotokopi akta pendirian aliansi petani indonesia, bukti fotokopi kartu tanda penduduk muhammad nurdin, bukti fotokopi ketetapan musyawarah nasional tentang muhammad nurdin sebagai sekretaris jenderal aliansi petani indonesia, bukti fotokopi anggaran dasar terakhir serikat petani indonesia akta notaris nomor tanggal april bukti fotokopi kartu tanda penduduk henry saragih: bukti fotokopi surat ketetapan kongres nomor kongres in fpi xii bertanggal desember bukti fotokopi akta pendirian perkumpulan kiara, bukti fotokopi kartu tanda penduduk riza damanik, bukti fotokopi surat keputusan pengangkatan riza damanik sebagai sekretaris jenderal perkumpulan kiara, bukti fotokopi menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor kep. m bw bukti fotokopi kartu tanda penduduk lukman hakim, bukti fotokopi kartu tanda penduduk desi arisan: bukti fotokopi surat keputusan pengangkatan lukman hakim dan desi arisan sebagai ketua dan sekretaris jenderal: bukti fotokopi akta pendirian perkumpulan perhimpunan indonesia untuk buruh migran berdaulat migrant care): bukti fotokopi kartu tanda penduduk wahyu susilo: bukti fotokopi kartu tanda penduduk anis hidayah: bukti fotokopi anggaran dasar terakhir asosiasi pendamping perempuan usaha kecil aspek) akta notaris nomor tanggal desember bukti fotokopi kartu tanda penduduk ramadhaniati, bukti fotokopi surat keputusan penetapan ramadhaniati menjadi sekretaris eksekutif nasional: bukti fotokopi kartu tanda penduduk alauddin daeng: bukti fotokopi kartu tanda penduduk dani setiawan: bukti fotokopi kartu tanda penduduk haris rusli:,: bukti fotokoppendapat prof. dr. sri edi season, bukti fotokopibukti fotokopi hasil penelitian institute for global justice tentang dampak perdagangan bebas asean china dan kebohongan safeguard, tahun bukti fotokopi berita koran bisnis indonesia, tanggal mei berjudul dampak acuta": bukti fotokop: bukti fotokopi berita koran bisnis indonesia, tanggal mei berjudul sektor industri terpukul acuta : bukti fotokopi hasil monitoring kiara tentang impor sektor perikanan: bukti fotokopi berita koran bisnis indonesia tanggal april berjudul umkm perlu genjot iptek, kadin bawa isu ukm entrepreneurship summit , bukti fotokopi berita koran kompas, tanggal mei berjudul yang masih tersisa kala acuta datang : bukti fotokopi hasil penelitian aliansi petani indonesia mengenai kerugian petani akibat perdagangan bebas fta) asean, tahun bukti fotokopenergi, keuangan dan hilangnya akses rakyat terhadap sumber sumber ekonomi yang menyebabkan semakin memburuknya kondisi ekonomi rakyat. menyadari hal tersebut negara utara mengubah strategi pengajarannya dengan bentuk baru yang terkesan modern yaitu globalisasi ekonomi. globalisasi ekonomi tidak lain adalah globalisasi pasar, atau juga disebut pasar bebas. melalui pasar bebas globalisasi ekonomi maka negara negara maju dapat dipastikan akan tampil sebagai pemenang. dengan demikian mereka dapat melanjutkan praktik perampasan kekayaan negara negara miskin. fakta bahwa negara negara anggota asean masih terjajah menyuburkan semangat untuk membebaskan diri dari segala bentuk imperialisme dan neokolonialisme masih melekat kuat dalam jiwa dan semangat pada gerakan sosial kawasan ini. dalam konstitusi indonesia yaitu uud meletakkan cita cita pembebasan nasional yang prioritas utama dan jalan terbaik untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. regionalisme asean adalah alat penjajahan baru meskipun bangsa bangsa asia tenggara telah memperoleh kemerdekaan formal, akan tetapi secara ekonomi dan politik belum dapat meraih kemerdekaan sepenuhnya. hingga saat ini kekayaan alam negara negara asia tenggara masih bawah kontrol negara negara utara yang dikerjakan dalam model investasi kolonial. perusahaan dari eu, as, jepang menguasai sebagian besar kekayaan migas, tambang, perkebunan, perbankan dan keuangan kawasan ini. arah kebijakan dan anggaran publik dikontrol melalui instrumen utang luar negeri yang melahirkan ketergantungan sepanjang masa. setelah sukses mengarahkan masing masing negara anggota asean dalam sistem kapitalisme pasar bebas, kini negara negara maju dan lembaga keuangan global hendak menyatukan kawasan ini dalam satu sistem ekonomi yang sama. konsep ini ditujukan untuk menjadikan asean sebagai pasar tunggal dan basis produksi tunggal dengan menerapkan aturan bersama yang mengikat melalui asean free trade area aft). gagasan membentuk pasar tunggal ini telah dimulai sejak dan semakin intensif dikerjakan sejak krisis moneter motivasi ekonomi yang besar semakin terlihat dalam berbagai perundingan pimpinan asean sejak krisis keuangan global meskipun organisasi asean dibangun atas tiga pilar, yaitu politik keamanan, ekonomi, dan sosial kultural, tampaknya pilar economic community indonesia india , yang dimuat majalah free trade watch, edisi khusus bulan agustus halaman bukti fotokopi hasil penelitian institute for global justice yang dimuat global justice update, tahun ke edisi tahun halaman bukti free trade watch edisi apriltanggal juli agustus dan september yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: ahli pemohon syamsul hadi, ma., ph. salah satu esensi pokok dari piagam asean adalah upaya penguatan langkah langkah integrasi regional asia tenggara menuju suatu komunitas asean, dengan piranti piranti kelembagaan yang lebih berkekuatan hukum dan mengikat negara negara anggotanya. artinya, setelah disahkannya piagam asean pada tahun asean secara resmi menampilkan dirinya sebagai sebuah badan hukum yang keputusan keputusan dalamnya lebih bersifat formal dan mengikat anggotanya, termasuk indonesia. piagam asean, seperti perjanjian maastricht dalam konteks uni eropa, adalah semacam "konstitusi asean" yang mengikat anggota anggotanya. inspirasi pembentukan komunitas asean adalah proyek integrasi regional eropa yang menjelma menjadi uni eropa. fenomena regionalisme yang terjadi eropa kemudian melahirkan kecenderungan gejala yang sama kawasan lain, termasuk kawasan perdagangan bebas amerika utara bafta north american free trade agreement), yang melibatkan as, meksiko dan kanada. pertanyaan yang dapat diajukan adalah apakah regionalisme ekonomi semacam itu akan selalu menguntungkan negara negara yang bergabung dalamnya? menurut joseph stiglitz (dalam making globalization work, saat bafta akan dijalankan, para ekonom meramalkan, bafta yang meliputi juta orang akan mempercepat kemakmuran dan mengurangi kesenjangan ekonomi as meksiko. faktanya. menurut stiglitz, sepuluh tahun setelah bafta diimplementasikan, kesenjangan pendapatan antara warga dengan meksiko meningkat persen. meksiko juga lebih tergantung secara ekonomi kepada as. belakangan sebagian besar rakyat juga merasa dirugikan oleh bafta, terutama dengan "direbutnya" lapangan kerja untuk buruh murah oleh warga meksiko. tak heran bila dalam kampanyenya obama menjanjikan negosiasi ulang substansi bafta. sayangnya, gema kegagalan bafta sama sekali tidak bergaung indonesia. bahkan tak sedikit kalangan intelektual yang justru mendukung proses integrasi ekonomi indonesia dalam asean. mayoritas rakyat indonesia umumnya cenderung tidak peduli dan tidak mengerti apa yang dilakukan oleh para pemimpinnya ketika mereka berunding dalam forum forum asean. bahkan dalam kampanye pilpres lalu, tak satupun pasangan capres cawapres yang dalam kampanyenya menyebut nyebut soal asean. artinya, sebagian besar masyarakat lndonesia tidak melihat asean sebagai hal yang penting dalam kehidupan mereka. dalam proses ratifikasi piagam asean beberapa tahun silam, misalnya, beberapa anggota dpr indonesia juga mengeluhkan sempitnya waktu yang diberikan pada mereka untuk memahami substansi piagam asean dan kemudian meratifikasinya. yang terjadi adalah sosialisasi oleh pemerintah kepada wakil rakyat tentang apa itu piagam asean, bukan penyerapan aspirasi rakyat dalam proses penyusunannya. sementara kebebasan aliran modal dan jasa difasilitasi dengan bersemangat, dalam hal perburuhan yang difasilitasi hanyalah tenaga kerja berkeahlian tinggi (free flow skilled labour). lagi lagi yang diuntungkan adalah negara yang lebih kuat dalam pemilikan modal dan sumber daya manusia semacam singapura dan malaysia. substansi utama komunitas asean sebenarnya adalah pembentukan integrasi ekonomi seluruh asean, yaitu mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi tunggal, samping mewujudkan arus bebas barang, jasa, modal dan skilled labour, sebagaimana secara eksplisit dikemukakan dalam piagam asean. disamping itu, piagam asean juga mengharuskan indonesia mematuhi komitmen tentang aturan aturan perdagangan multilateral dalam asean sebagaimana disebutkan dalam poin piagam asean. poin ini jelas menjadi dasar keharusan bagi indonesia untuk mematuhi aturan aturan perdagangan yang termaktub dalam kesepakatan perdagangan bebas dalam asean, termasuk perjanjian perdagangan bebas antara asean dengan pihak pihak luar asean, termasuk kesepakatan perdagangan bebas asean china acuta) yang sangat merugikan indonesia. perjanjian perdagangan bebas asean china acuta) ini mulai diterapkan secara penuh pada bulan januari media massa secara luas memberitakan bahwa acuta telah mengakibatkan ratusan ribu buruh kehilangan kerja dan mengikis pertumbuhan industri nasional yang masih berbasis tenaga kerja murah. dpr, masyarakat dan dunia usaha kecewa dengan ketidaksungguh sungguhan pemerintah untuk melakukan negosiasi atas poin poin perjanjian yang dinilai memberatkan indonesia. alih alih bersungguh sungguh fokus pada langkah langkah negosiasi, dalam perundingan dagang ri china yogyakarta april lalu pemerintah indonesia justru memilih untuk menyepakati perjanjian kredit ekspor dan menyusun skema utang dari china untuk perbaikan infrastruktur tempo, argumen yang dikemukakan pemerintah saat itu adalah bahwa indonesia harus tetap berada dalam jalur yang telah disepakati dalam kerangka asean, meskipun sebenarnya peluang negosiasi sama sekali belum tertutup. padahal, seperti dicatat investor daily juli hanya dalam empat bulan januari april dampak kongkrit acuta terlihat jelas dari peningkatan impor mainan anak anak dari china sebesar persen dan peningkatan impor tekstil dari china sebesar persen. harian yang sama investor daily, juga mencatat bahwa impor dari china naik persen pada tahun banjir produk impor ini diperkirakan menyebabkan penurunan produksi dalam negeri sekitar persen dan pengurangan tenaga kerja persen. dalam perspektif realisme, regionalisme yang berarti integrasi pasar nasional dalam pasar regional berimplikasi menurunnya otonomi negara dalam pembuatan kebijakan pembangunan, karena keharusan menyesuaikan kebijakan nasional dengan aturan regional. yang terjadi kemudian bukan hanya "komplementaritas ekonomi" antar negara, tetapi juga persaingan terbuka yang dilembagakan tingkat regional. prinsip survival the fittest berlaku. akibatnya, penciptaan struktur industri nasional yang terintegrasi menjadi lebih sulit diwujudkan. apalagi, seperti disinyalir utama kayo dari kadin, kepedulian masyarakat indonesia, termasuk bisnisnya, terhadap proses proses asean masih sangat rendah, sehingga antisipasi terhadap kehadiran komunitas asean sangatlah minim. peran asean bagi perwujudan stabilitas dan perdamaian asia tenggara memang tidak diragukan lagi. namun, bagi indonesia, ekses negatif dari perluasan dan pendalaman integrasi ekonomi regional melalui komunitas asean perlu dikaji lebih cermat. tengah kecenderungan indonesia untuk selalu "tampil progresif asean, kasus bafta tentulah memberi pelajaran berharga bagi indonesia. apa pun retorika yang ditampilkan, modal terpenting dalam sebuah integrasi ekonomi regional adalah penguatan struktur dan daya saing ekonomi nasional sendiri. tanpa itu, indonesia yang berpenduduk lebih dari juta orang atau hampir persen penduduk asean hanya akan menjadi area "konsumen massal" dalam komunitas ekonomi asean yang tak terhindarkan akan tiba pada dalam piagam asean jelas terkandung proyek dan agenda untuk memaksimalkan pemberlakuan mekanisme pasar dan prinsip persaingan bebas dalam asean yang kemudian secara ekonomi diarahkan untuk menjadi "satu pasar" melalui penerapan zero tariff dan beraneka fasilitas lainnya, yang jelas akan menguntungkan para pelaku ekonomi terkuat asean, dan sebaliknya, akan meminggirkan para pelaku ekonomi yang lemah. keberadaan industri nasional yang banyak diisi oleh bidang usaha kecil dan menengah, para petani, dan pelaku ekonomi kerakyatan secara umum dipaksa untuk bersaing dalam sebuah sistem regional atas dasar prinsip pengutamaan mekanisme pasar atau pasar bebas. dalam hal tenaga kerja, misalnya, yang ditegakkan adalah free flow skilled labour, atau aliran bebas tenaga kerja terampil yang umumnya berpendidikan tinggi dan punya keahlian khusus seperti dosen, pengacara dan para dokter. padahal kita tahu bahwa mayoritas tki kita adalah skilled labour, yang berpendidikan rendah dan hanya mengutamakan kerja fisik. seharusnya, dalam kiprah indonesia asean, kebijakan luar negeri yang berpihak pada kepentingan nasional tidak boleh dikorbankan. penegasan bahwa hubungan luar negeri indonesia harus senantiasa ditujukan bagi pencapaian kepentingan nasional dinyatakan secara eksplisit dalam undang undang nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang ipjp) nasional tahun bab poin nomor yang antara lain menyatakan, bagi indonesia sebagai negara yang baru membangun demokrasi, pilihan kebijakan luar negeri tidak lagi segal". jelaslah bahwa ipjp nasional sendiri telah menyiratkan kesadaran bahwa esensi politik luar negeri bagi semua bangsa tetaplah pada persoalan bagaimana memaksimalkan pencapaian kepentingan nasional mereka dalam hubungan internasional. sayangnya, dalam konteks kerjasama ekonomi dalam kerangka asean, prinsip dasar yang dikemukakan nomor tahun itu seperti dilupakan. seharusnya, apabila indonesia dihadapkan pada pilihan antara kepentingan nasional dan kepentingan regional dalam kerangka asean, yang didahulukan sudah pasti haruslah kepentingan nasional, termasuk dalamnya kepentingan nasional yang berangkat dari salah satu tujuan kemerdekaan indonesia yang termaktub dalam mtikaddimah konstitusi yaitu "melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia" dari ancaman proyek regionalisme asean yang didasarkan pada prinsip persaingan bebas tingkat regional asean, yang bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada uud peran asean sebagai organisasi regional yang berkontribusi sangat positif bagi perwujudan stabilitas dan perdamaian kawasan ini justru harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. namun sekali lagi sisi ekonomi, kami berpendapat bahwa keberadaan pasar tunggal asean dan perjanjian perjanjian perdagangan bebas dalam kerangka asean lainnya, secara faktual lebih banyak merugikan indonesia. dalam konteks inilah ahli berpendapat bahwa penandatanganan piagam asean oleh pemerintah indonesia akan lebih banyak merugikan indonesia sisi ekonomi, terutama dalam konteks penerapan pasar tunggal asean. secara ekonomi keberadaan piagam asean memberikan basis legalitas yang bersifat mengikat bagi kerjasama kerjasama ekonomi dalam kerangka asean yang cenderung merugikan indonesia serta mensubordinasikan ekonomi indonesia dalam pasar tunggal asean" yang justru memperkecil ruang kedaulatan ekonomi bagi pemerintah indonesia untuk menunaikan kewajiban melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, mengajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sebagaimana diamanatkan oleh konsitusi dan ideologi negara kita tercinta. ir. khudori salah satu perjanjian perdagangan bebas yang diterapkan dalam kerangka asean adalah perjanjian perdagangan bebas asean china asean china free trade agreement acuta) fase kedua yang dimulai januari lalu. serupa dengan fase pertama ketika mulai berlaku early harvest program ehp) tahun saat sejumlah barang sudah diperdagangkan praktis tanpa hambatan bea masuk, fase kedua ini juga diberlakukan penurunan deal penghapusan tarif bea masuk atas barang barang yang termaktub dalam senarai normal track nt1). hasilnya, ekspor nonmigas indonesia china meningkat tajam, dari miliar dollar pads menjadi miliar dollar pada itu berarti setan.rn pelaksanaan acuta indonesia membukukan pertumbuhan ekspor nonmigas china dengan cukup mengesankan: persen. tahun itu juga china menjadi tujuan ekspor terbesar kedua bagi indonesia, menggeser posisi amerika serikat yang sekarang urutan ketiga. pada saat yang sama, impor nonmigas indonesia dari china juga meningkat pesat, dari miliar dollar tahun menjadi miliar dollar pada atau tumbuh persen. meskipun peningkatan ekspor nonmigas jauh lebih besar, neraca perdagangan non migas indonesia china defisit pihak indonesia, yang tahun lalu besarnya miliar dollar as, naik miliar dollar dari tahun defisit neraca perdagangan nonmigas sebetulnya sudah terjadi sejak yang menggembirakan, ketika sejumlah sektor lain defisit, neraca perdagangan sektor pertanian indonesia china justru surplus pihak indonesia. pada surplus perdagangan produk pertanian indonesia dengan china mencapai miliar dollar as, naik dari tahun yang sebesar miliar dollar as. jika dihitung dari tahun surplus tumbuh persen. data data agregat memang bisa membuat tidur nyenyak. padahal, jika tidak hati hati data agregat bisa mengecoh. dari empat subsektor sektor pertanian (perkebunan, hortikultura, pangan, dan peternakan), sebetulnya surplus hanya terjadi pada subsektor perkebunan dengan komoditas andalan minyak kelapa sawit cpo) dan turunannya, aneka produk karet, minyak dan lemak dari sayuran, minyak kopra, biji coklat (pecah, setengah pecah, dan rendah), kopi, teh, gaplek iris dan kering. dari komoditas pertanian utama yang diekspor indonesia china, didominasi komoditas perkebunan. sebaliknya subsektor pangan, hortikultura dan peternakan mengalami defisit. defisit terbesar terjadi pada subsektor hortikultura, disusul subsektor pangan, dan subsektor peternakan. kenaikan defisit terbesar juga terjadi subsektor holtikultura: dari juta dollar pada menjadi juta dollar pada atau naik sebesar persen. kenaikan defisit subsektor hortikultura ini mencapai dua kali lipat kenaikan surplus perdagangan sektor pertanian indonesia china. subsektor hortikultura, defisit terbesar disumbang buah buahan. penguatan rupiah dan bea masuk yang rendah sejak acuta membuat buah buahan asal china membanjiri pasar indonesia. februari impor buah barn juta dollar as, tapi pada bulan januari februari naik menjadi juta dollar atau naik persen. peningkatan luar biasa terjadi pada buah pir, dari juta dollar menjadi juta dollar (naik persen). ditopang pasokan yang pasti, penampilan menarik dan harga yang miring jeruk, pir, apel, dan kini mandarin dari china merangsek mulai dari pasar swalayan, supermarket, hingga pasar pasar becek pelbagai pelosok indonesia. kompas, cerita jeruk hankam, april masih subsektor hortikultura, indonesia juga pengimpor aje bawang putih (yang tahun lalu persen, dari juta dollar pada menjadi juta dolar pada subsektor pangan, indonesia mengimpor dari china berupa benih gandum dan gandum lainnya, benih padi hibrida, gula kasar, kacang kupas, dan tepung jagung. sedangkan subsektor peternakan, impor umumnya berupa impor binatang hidup, dan jeroan. defisit subsektor hortikultura, pangan, dan peternakan memiliki implikasi serius bagi indonesia. karena ketiga subsektor tersebut menjadi gantungan hidup jutaan warga. menurut kementerian pertanian, pada jumlah tenaga kerja subsektor perkebunan hanya juta jiwa, juta antaranya menekuni kelapa sawit. adapun subsektor pangan, hortikultura, dan peternakan menyerap tenaga kerja jauh lebih besar. subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, dan tebu) saja ditekuni juta satu keluarga. jika satu keluarga diasumsikan terdiri dari empat orang berarti jumlahnya juta jiwa persen warga indonesia). membanjirnya komoditas hortikultura, pangan, dan peternakan china akan membuat produksi petani peternak domestik terdesak karena kurang bisa bersaing, dan bukan tidak mungkin membuat pengangguran membengkak. tapi bukankah defisit tiga subsektor sudah terjadi jauh sebelum acuta, yang membuat kita kian tergantung pada impor? sebetulnya ada atau tanpa acuta komoditas hortikultura, pangan, dan peternakan china pasti akan masuk indonesia. secara natural, indonesia memerlukan komoditas yang tidak dihasilkan sendiri, seperti gandum, dan buah pir. untuk memenuhi konsumsi terigu, indonesia harus impor, salah satunya dari china. masalahnya, ketika subsektor hortikultura, pangan, dan peternakan domestik babak belur didera masalah klasik (seperti penguasaan lahan sempit, tenaga kerja tidak trampil, diusahakan dalam skala kecil dan sambilan, teknologi sederhana, akses modal dan pasar yang rendah, pungli dalam pelbagai rantai distribusi, dan infrastruktur yang jelek) meliberalisasi pasar lewat acuta merupakan tindakan gegabah. sejatinya, komoditas impor yang dominan didatangkan dari china merupakan produk primer sebetulnya komoditas itu bisa tumbuh baik indonesia, kecuali pir, dan bawang putih. budiman hutabarat, husein sawit, saktyanu k.d., helena purba, wahid, dan sri analisis kesepakatan perdagangan bebas indonesia china dan kerja sama aft serta terhadap perdagangan komoditas pertanian indonesia. laporan akhir penelitian, pusat ekonomi dan kebijakan pertanian, bogor.| dilihat dari plasma nutfah buah buahan tropis misalnya, indonesia paling kaya. tapi buah buahan indonesia masih jadi anak tiri, bahkan tersisa siakan. jambu air, pisang, dan salak misalnya. jambu air, buah asli indonesia, justru taiwan ekspornya. secara jeli filipina dan malaysia mengembangkan pisang barangan dan mas, dua varietas asli indonesia. anehnya, kita justru mengembangkan pisang cavendish yang bukan asli indonesia. salak idem ditto. komoditas asli indonesia ini masih belum dilirik. jeruk dan apel adalah ironi lainnya. importir dan para penjual buah mengeluh pasokan jeruk dan apel domestik tidak aje, kualitasnya beragam, dan penampilannya tak menarik. sebaliknya, pasokan jeruk hankam atau apel fuji asal china terjamin, seragam dan menarik. harganya pun miring ketimbang jeruk dan apel domestik. dengan kondisi agroklimat beragam, sejatinya indonesia bisa memanen jeruk dan apel sepanjang tahun. apel malang memang sering diejek karena keras, ada rasa masanya dan penampilannya tidak menarik. berbeda dengan apel washington dari amerika serikat atau fuji dari china yang lunak, tempur, manis dan penampilannya atraktif. sejatinya, buah apel yang keras itu menandakan masih segar. sebaliknya, apel gembur itu berarti sudah berbulan bulan berada cold storage, dan tidak layak konsumsi karena sama dengan sampah. dalam subsektor pangan, indonesia abai urusan benih, jantung keberhasilan sebuah budidaya. ini juga terjadi pada padi, komoditas yang paling banyak mendapatkan dukungan pemerintah. benih padi hibrida indonesia sebagian besar diimpor dari china. selain itu, meskipun indonesia surplus, basis penopang produksi beras (baik lahan, ketersediaan air, maupun kelembagaan) amat rapuh. daya saing beras indonesia kalah dari china. tingginya daya saing beras china karena ditopang oleh infrastruktur irigasi yang baik dan produktivitas yang tinggi, sehingga ongkos produksinya rendah: us$ ton. sebaliknya, infrastruktur irigasi indonesia tak terurus, dan produktivitas lahan stagnan (leveling off), bahkan melandai, sehingga ongkos produksi beras us$ ton. khudori, ironi negeri beras, insist press, yogyakarta.) rendemen giling gabah indonesia juga jauh tertinggal dibandingkan rendemen giling beberapa negara produsen padi asia. rendemen giling cina persen, thailand persen, sedangkan india, bangladesh dan vietnam masing masing persen, sementara indonesia persen.|( husain sawit, reformasi kebijakan harga produsen dan dampaknya terhadap daya saing beras, orasi pengukuhan profesor riset. badan litbang pertanian, kementerian pertanian, jakarta.) dalam skema acuta, paca tahap ketiga dijadwalkan penurunan tarif produk dalam kelompok highly sensitive menjadi persen dan hambatan non tarif akan dihapus. beras adalah salah satu produk yang akan liberalisasi penuh, paling lambat pada tahun saat liberalisasi itu terjadi, produsen padi dan beras indonesia akan langsung menghadapi persaingan dengan produk yang sama dari negara vietnam, thailand, china, kamboja, dan laos. tanpa persiapan dan pembenahan yang memadai, pasar indonesia bakal kebanjiran beras impor. apabila hal itu terjadi, nasib sebanyak juta rumah tangga petani path yang persennya gurem akan menjadi taruhan. indonesia, beras merupakan komoditas yang amat strategis karena menjadi penopang tripel ketahanan: pangan, ekonomi, dan politik nasional. kembali surplus perdagangan produk pertanian indonesia dengan china yang disumbang subsektor perkebunan. depan, surplus ini hanya bisa dipertahankan karena dukungan dua produk ekspor utama, yaitu minyak kelapa sawit dan karat alam. budiman hutabarat dkk., op. cit.) basis surplus subsektor perkebunan sebetulnya rapuh karena sebagian besar dir. dari ekspor ekspor bahan mentah yang bernilai tambah rendah. lebih setengah abad lalu ekonom argentina raul prebisch dan ekonom jerman hans singer mengingatkan bahwa nilai tukar rill produk primer pertanian atas produk manufaktur menurun permanen. produk primer cenderung fluktuatif, sedangkan produk jadi atau setengah jadi terus meningkat atau stabil. ekspor bahan mentah yang juga dibutuhkan untuk domestik harus dilakukan hati hati agar tidak menimbulkan instabilitas harga akibat guncangan kelangkaan. selain itu, tanpa banyak disadari, mengekspor bahan bahan mentah unggulan hasil pertanian domestik sejatinya hanya mengulang sejarah lebih tahun lalu saat korporasi multinasional pertama negeri ini, vereenigde oostindische compagnie atau voc mengeksploitasi sumberdaya alam dan manusia indon: ia, khususnya petani. berbeda dengan dahulu saat eksploitasi dilakukan melalui penjajahan dan cara kekerasan, kini eksploitasi atau penjajahan dipraktikkan lewat mekanik sektor pertanian pangan ini ditandai munculnya sistem rantai pangan (oleh korporasi multinasional cs). dominic magneton, power hungry: six reasons regulate global food corporate. action aid international, johannesburg.| sistem ini menghubungkan mata rantai, dari sejak gen sampai rak rak super market tanpa ada titik titik penjualan. artinya, sektor pangan mulai produksi, perdagangan, pengolahan hingga ritel tidak hanya terindustrialisasi dan mengglobal, tetapi juga semakin terkonsentrasi tangan segelintir korporasi. baik dahulu maupun sekarang, hakikatnya sama: indonesia hanya memasok bahan mentah. berpijak dari penjelasan sebelumnya, menjadi penting untuk mempertimbangkan masak masak sebelum memutuskan menyetujui perjanjian perdagangan bebas, baik bilateral maupun regional. setidaknya, ada dua pertanyaan penting yang harus dijawab: apakah terdapat keseimbangan ekonomi, dan apakah perjanjian perdagangan bebas itu akan menempatkan indonesia pada kutub "pusat" atau "pinggiran"? idealnya, indonesia harus memilih menyetujui perjanjian perdagangan bebas yang memungkinkan terjadi keseimbangan ekonomi dan menempatkan indonesia pada posisi pusat, tapi, kondisi ideal seperti itu seringkali tidak terjadi. dalam perjanjian perdagangan bebas asean menjadi prioritas yang ingin segera dicapai. pilar kerja sama ini tidak lain adalah strategi pembentukan pasar tunggal, yang terkoneksi secara kuat dengan kapitalisme global. strategi tersebut terlihat dari definisi asean economic community aec) yaitu: (a) single market and production base, (b) highly competitive economic region, (c) region suitable economic development, and (d) region fully integrated into the global economy. konsep kerja sama semacam ini rapuh dan sangat membahayakan karena tidak memiliki pijakan sejarah dan menjadi pintu masuk bagi ekspansi modal asing. arah kebijakan ekonomi asean dicurigai sebagai agenda negara negara maju untuk menjadikan asean sebagai lahan untuk mengeruk sumber daya alam dan ekspansi pasar produk industri dan jasa keuangan. negara negara maju hendak mempertahankan dan meningkatkan dominasi ekonomi dan politiknya asean. kawasan asean memang merupakan lokasi favorit untuk perusahaan perusahaan multinasional (tnc mnc) uni eropa, dan jepang. dalam tahun uni eropa mengalirkan dana investasi sebesar us$ miliar, jumlah yang terbesar. jepang pada urutan kedua dengan investasi sebesar us$ miliar dan dengan investasi sebesar us$ miliar berada pada urutan ketiga dalam periode ini (asean statistical yearbook, namun total investasi langsung yang tercatat sampai tahun wilayah ini adalah us$ miliar, nilai tersebut setara empat kali lipat china dan sepuluh kali lipat yang india michael plummer, asean adalah pasar yang menjanjikan, memiliki populasi hampir juta jiwa, dengan sumber daya alam tambang, migas, batubara, sumber perikanan dan hasil hutan yang melimpah. sebagian anggota asean merupakan negara yang sedang membangun, haus investasi asing dan utang luar negeri dalam rangka mengembangkan infrastrukturnya. potensi dan masalah yang dihadapi anggota asean dipandang oleh negara maju sebagai pasar bagi ekspansi perdagangan, investasi dan utang luar negeri. krisis finansial yang saat ini melanda negara negara maju, mendorong mereka secara lebih agresif untuk menguasai pasar asean, mengontrol sumber daya alam, pasar keuangan, jasa jasa dan asuransi. ini merupakan satu satunya cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi kejenuhan pasar, as, dan jepang dalam skema counter encyclical policy. dengan demikian mereka dapat australia new zealand asean australia new zealand free trade atau aanzfta) misalnya, dua kajian menunjukkan posisi indonesia berada pada pinggiran. sri nurani, peluang dan ancaman perdagangan produk pertanian dan kebijakan untuk mengatasinya: studi kasus indonesia dengan australia dan selandia baru. analisis kebijakan pertanian. volume budiman hutabarat, delima hari azhari, husein sawit, saktyanu kristyantoadi d., frans besi dabukke, dan sri nurani, prospek kerjasama perdagangan pertanian indonesia dengan australia dan selandia baru. laporan akhir penelitian, pusat analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, bogor.) ekspor indonesia australia dan selandia baru amat kecil: hanya persen dari total ekspor. australia dan selandia baru bukan tujuan utama produk ekspor indonesia. ekspor indonesia kedua negara itu tidak didominasi produk pertanian. dari produk diekspor australia dan selandia baru tak satupun dari kelompok pertanian. produk pertanian yang dominan diekspor australia dan selandia baru identik: kopi, kelapa sawit, kakao, dan karet yang hampir seluruhnya produk primer dan sedikit diolah. impor indonesia dari australia dan selandia baru juga tidak terlalu besar. namun, indonesia semakin bergantung pada impor produk pertanian dari australia terutama gandum'terigu (serealia), kapas, susu, serta ternak hidup, terutama sapi. gandum dan kapas merupakan peringkat pertama dan kedua impor indonesia dari australia. dalam periode hanya ada tiga produk pertanian indonesia yang dominan mengalir australia. sebaliknya, pada periode yang sama, ada enam produk pertanian australia yang dominan mengalir indonesia. sementara itu, impor indonesia dari selandia baru juga didominasi produk pertanian. rentang empat kelompok produk pertanian (susu, dan produk susu, telur, dan madu alam) selandia baru mendominasi impor indonesia dengan pangsa persen. produk pertanian berikutnya yang banyak didatangkan dari selandia baru adalah produk samping olahan industri pangan persen), daging dan jeroan persen), dan buah buahan segar persen). dalam periode hanya ada tiga produk pertanian indonesia yang dominan mengalir selandia baru. sebaliknya, pada periode yang sama, ada enam produk pertanian selandia baru yang dominan mengalir indonesia. dua kajian itu menyimpulkan: aanzfta diperkirakan berdampak buruk bagi perekonomian petani pangan, dan peternak domestik. ironisnya, tanpa konsultasi publik, per mei lalu pemerintah menerbitkan perpres tahun tentang pengesahan agreement establishing the aanzfta. bagi ahli, perjanjian perdagangan bebas asean tidak terlepas dari liberalisasi perdagangan pangan yang berlangsung masif dan radikal saat indonesia menjadi pasien dana moneter internasional imf) tahun atas tekanan imf, indonesia tidak hanya diharuskan membuka pasar pangan, tapi juga menghapus subsidi, termasuk untuk petani gurem dan miskin. koreksi atas liberalisasi yang dilakukan pemerintah belum memadai. itu pun diterjang arus liberalisasi melalui perjanjian perdagangan bebas baik bilateral maupun regional, yang berlangsung jauh lebih agresif. liberalisasi yang agresif itu, satunya bisa dilihat pada rendahnya tarif bea masuk komoditas pertanian. sebetulnya, indonesia memiliki keleluasaan untuk menerapkan tarif sejumlah komoditas, dicatatkan organisasi perdagangan dunia atau wto. tapi implementasinya amat rendah karena arus liberalisasi melalui perjanjian perdagangan bebas yang agresif. liberalisasi membuat pasar domestik langsung terintegrasi dengan pasar dunia. ketika harga pangan pasar dunia rendah atau anjlok, harga ini langsung ditransmisikan sentra sentra produksi pangan domestik. ini membuat insentif ekonomi untuk mengembang. contohnya kedelai. liberalisasi agresif membuat usaha tani kedelai tidak menarik. akibatnya, luas lahan kedelai merosot: pada luas panen hektar, pada tinggal hektar persen). sesuai angka ramalan badan pusat statistik, file aram ul11.pdf produksi merosot tinggal ton pada jika sebelum indonesia swasembada, kini tiap tahun mengimpor kedelai, yang tahun mencapai miliar dollar as. keadaan membuat kebijakan kedelai sebagai bagian pembangunan kedaulatan pangan berlanjut sampai kini. pembiaran itu akhirnya berujung ketergantungan hampir mutlak pada impor kedelai dari amerika serikat. argumen balik kebijakan ini adalah soal daya saing. karena harga impor lebih murah ketimbang harga petani domestik, serta merta kedelai petani indonesia dicap tidak efisien. argumen ini ceroboh dan sesat. harga komoditas pasar dunia tidak bisa jadi ukuran daya saing karena harga itu terdistorsi oleh subsidi. amerika serikat kedelai adalah satu dari komoditas yang dilindungi dan disubsidi. dan miliar dollar subsidi pada tahun sekitar persen diterima komoditas tersebut. ujung dari kebijakan subsidi berlebihan itu adalah dumping. setelah farm bill dumping kedelai naik dari persen jadi persen. iltp, fair farm bill for america, series paper the farm bill institute for agriculture and trade policy, minnesota.l perjanjian perdagangan bebas memang berpeluang untuk membuka akses pasar produk ekspor pertanian negara berkembang dan melindungi diri dari serbuan impor yang berdampak negatif pada ketahanan pangan. namun, distorsi harga akibat subsidi yang dilakukan oleh negara maju tidak dibahas efektif dalam perjanjian perdagangan bebas, termasuk pemaksaan petani miskin untuk mengikuti regulasi sanitasi and phytosanitary sps). undp, the great maze: regional and bilateral free trade agreement asia, policy paper, asia pacific trade and investment initiative, undp regional center colombo.| padahal, distorsi terbesar perdagangan pangan dunia terletak pada subsidi berlebihan negara maju. selain itu, indonesia yang begitu agresif meneken perjanjian perdagangan bebas ternyata tanpa persiapan road maps, ditangani secara hoc dan asal negosiasi. para perunding tak didukung ahli yang memadai dan tidak memiliki sekretariat kuat dan bekerja penuh. im. husein sawit, liberalisasi pangan. lembaga penerbit ui, jakarta.) para perunding menganggap lebih gampang dan hasilnya lebih nyata, ketimbang negosiasi wto yang ruwet. apa yang diperjuangkan publik tidak tahu. tahun ini jumlah penduduk indonesia mencapai juta jiwa. indonesia merupakan penyumbang utama pada kekuatan asean. indonesia menyumbang kira kira persen pada jumlah penduduk, luas tanah, dan produksi asean. aris ananta, penduduk yang besar: modal pembangunan, seputar indonesia, juli bayangkan apabila indonesia keluar dari asean. sebagai suatu integrasi pasar dan pusat produksi, asean menjadi kurang menarik tanpa indonesia. dari sini pesannya menjadi jelas bahwa sejumlah negara berkeinginan menjalin perjanjian perdagangan bebas asean karena hendak mengincar pasar indonesia yang besar. padahal, perjanjian perdagangan bebas asean mengancam kehidupan puluhan juta rakyat yang dijamin uud oleh karena itu, dan huruf nomor tentang pengesahan asean charter harus dibatalkan karena bertentangan dengan uud prof. dr. sri edi season dan huruf piagam asean (asean charter) yang telah ditandatangani oleh pemerintah indonesia dan diratifikasi oleh dpr ri melalui nomor tahun telah melangkahi konstitusi. piagam asean menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil. piagam asean huruf "berpegang teguh padaa). pendapat atau pandangan dari pihak pemerintah yang dibacakan wakil dari kementerian luar negeri telah didengarkan. pemerintah mencoba menjelaskan, bahwa piagam asean (meskipun telah diratifikasi oleh dpr melalui undang undang) tidak akan bertransformasi menjadi hukum nasional yang dapat diberlakukan dan mengikat. dengan kata lain ratifikasi ini (dari segi awam) hanyalah suatu formalitas. ahli tidak mengerti mekanis hukum semacam ini, tentu ahli serahkan kepada ahlinya. lalu formalitas ini untuk apa? apa gunanya dan untungnya bagi kita? mestinya apabila indonesia mau berperan secara global, menunjukkan kepemimpinannya asean dan nampak digdaya, maka indonesia harus mampu proaktif ikut mendesain wujud globalisasi, artinya ikut mendesain bunyi yang benar dan huruf dari piagam asean itu. indonesia tidak seharusnya hanya mengikuti saja dan menjadi follower. menjadi follower atau menjadi pengekor ahli maksudkan adalah menerima apa adanya draft yang disodorkan tanpa memikirkan konsekuensinya terhadap konstitusi dan kedaulatan indonesia dalam kehidupan ekonominya. menjadi follower adalah menjadi "anak bawang" (pupuk bawang) saja.) apabila benar seperti dikatakan oleh pihak pemerintah (wakil dari kementerian luar negeri bahwa piagam asean yang diratifikasi melalui nomor tahun tidak secara otomatis bertransformasi menjadi undang undang nasional yang dapat diberlakukan dan mengikat, maka bagaimanapun juga akan secara potensial merugikan dan provokatif terhadap kepentingan rakyat dan negara, mana kepentingan rakyat dan negara itu benar benar dijaga oleh dan uud potensial merugikan dan provokatif terhadap kepentingan rakyat dan negara yang ahli maksudkan adalah minimal akan mendorong bangsa ini berpikir keliru sebagaimana bunyi dan huruf dari piagam asean, sehingga merupakan semacam pembentukan (yang mengarah kepada hegemoni) mindset pasar bebas terhadap pemikiran ekonomi yang bertentangan dengan konstitusi indonesia.| lebih dari itu, piagam asean dengan dan huruf itu merupakan justifikasi bagi terjadinya suatu penyelewengan terhadap mandat konstitusi, atau paling tidak merupakan suatu pembiaran oleh pemerintah dan dpr ri terhadap suatu piagam yang dalamnya mengusik nilai nilai ideology bangsa ini. uud berbunyi: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". disusun (dalam konteks tata ekonomi dan sistem ekonomi)pasar mengikuti selera dan kehendak kaya yang memiliki tenaga beli. pasar dalam konteks ekonomi kontemporer bukan lagi sekedar tempat focus) bertemunya penawaran dan permintaan, tetapi adalah kekuatan pemilik modal the global financial tycoon.| oleh karena itu dalam ekonomi yang pro pasar maka pola produksi akan dibentuk sesuai dengan kehendak kaya dan oleh perhitungan untung rugi ekonomi. itulah sebabnya, sebagai contoh kecil, kredit untuk rumah super mewah (kehendak dan selera kaya) lebih mudah diperoleh daripada kredit untuk rumah rss. perhitungan untung rugi ekonomi membuat bank menyalurkan kreditnya kepada selera dan kehendak kaya. demikian pula bisa dijelaskan mengapa pembangunan terjadi lebih intensif indonesia kawasan barat daripada indonesia kawasan timur. kemiskinan rata rata indonesia adalah namun kemiskinan papua mencapai ketimpangan dan ketidakadilan ini karena kebijaksanaan pro pasar. kebijakan pro pasar yang dialokasikan dalam piagam asean itu telah membuat jalannya pembangunan kita telah menggusur orang miskin dan bukan menggusur kemiskinan karena pro pasar berarti "daulat pasar" telah menggusur "daulat rakyat". tadi disebutkan oleh pihak pemerintah (wakil dari kementerian luar negeri) pendapat tentang uud yang dikatakan diikutinya dari hasil judicial review tentang ketenagalistrikan, bahwa berpendapat (kurang lebihnya) harus diinterpretasikan secara dinamis dan tidak anti pasar". pendapat ini menurut ahli keliru, jadi tidak benar. pendapat ini tidak saja sekedar tidak aspirasi filosofis, namun pop dan pragmatis, yang sama sekali tidak sesuai dengan nilai nilai dan ideologi kemerdekaan nasional. harus sangat berhati hati dalam membuat penafsiran. kita harus selalu memangku the culture excellence dan the subtleties morality values dalam melakukan interpretasi uud sebenarnya kita harus menengok belakang. zaman kemerdekaan sejak tahun interpretasi telah diperdebatkan. dialog (untuk memperingati tahun usia lustrum feri) antara mr. widodo (saat itu mantan perdana menteri ri) dan widodo nitisastro (mahasiswa feri yang baru berusia tahun) perlu kita simak. dari dialog itu keduanya berpendapat bahwa pasar tidaklah boleh bebas, campur tangan atau intervensi pemerintah harus tetap ada, khususnya ditegaskan secara eksplisit oleh mr. widodo, untuk menghindari kembalinya liberalisme ekonomi. widodo and widodo nitisastro, the socio economic basis the indonesian state , vimeo, the interpretation paragraph article the provisional constitution republic indonesia, symposium held university indonesia, september dalam season, sri edi, sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi jakarta: ui press, ).| lebih jauh belakang perlu dikemukakan pendapat mohammad hatta sebagai perancang substansi dan bunyi uud dalam bucki dan ppi. uud jauh jauh hari dari itu telah dipersiapkan oleh hatta pembuangan banda nira tahun perkataan pada uud yang menyatakan bahwa perekonomian disusun." terkait dengan pendapat awal hatta, yang ditulisnya pada tahun penjara geolog, jakarta. hatta menulis: ". teori adam smith berdasar kepada perumpamaan homo economics, yakni orang ekonomi, yang mengetahui keperluannya yang setinggi tingginya, yang mengetahui kedudukan pasar, yang pandai berhitung secara ekonomi dan rational, dapat menimbang sendiri apa yang beruntung bagi dia dan apa yang merugikan dan kemudian sama kuat dan sama paham dengan lawannya. akan tetapi orang ekonomi seperti lukisan ini hanya ada dalam dunia pikiran, sebagai dasar bekerja bagi penyelidik ilmu, dan tidak ada dalam masyarakat yang lahir, yang menyatakan satu golongan kecil yang aktif dan bermodal cukup, yang memutuskan segala soal ekonomi: dan satu golongan besar, orang banyak, yang pasif dan lambat, yang tiada mempunyai tenaga ekonomi: yang menghidupkannya terserah kepada keputusan golongan yang pertama. sebab itu dalam praktik laissez faire stelsel persaingan merdeka dll tidak bersua maksimum kemakmuran yang diutamakan oleh adam smith. memperbesar mana yang kuat, menghancurkan mana yang lemah. laissez faire adalah pasar bebas, "persaingan merdeka" adalah persaingan bebas nya free market. lihat mohammad hatta, krisis ekonomi dan kapitalisme batavia setan lembaga torah ta, pengantar pengarang jelas sekali, bahwa uud ditulis dengan titik tolak menolak pasar bebas. jadi pendapat jauh daripada "dinamis" bahkan sebaliknya menganut keusangan pemikiran ekonomi yang jauh jauh hari telah menolak pasar bebas, baik sebagaimana dikemukakan oleh malta, keynes, tokoh the great transformation polanya, dan para tokoh pemenang nobel millennium baru ini. jika membuat penafsiran uud seperti dikucilkan atas maka penilaian ahli bahwa keliru, karena ahli menilai tidak ahli dalam sistem ekonomi dan pemikiran ekonomi, baik yang neoklasik maupun yang kontemporer. dengan kata lain, off side, bahkan terjerumus dalam mainstream economics yang saat ini telah menjadi malapetaka besar bagi amerika serikat dan merambat eropa. uud disusun oleh para anggota bucki seharusnya punk, suatu kesalahkaprahan diimbuhi dengan perkataan indonesia" sehingga menjadi bucki) dan ppi yang keseluruhannya berjumlah orang, terdiri dari sarjana hukum, orang dokter, insinyur, ekonom, ahli matematika, tokoh agama (tiga tokoh agama ini pernah belajar al azhar, dan lainnya yang tidak bertitel kesarjanaan, terdiri dari alim ulama besar dan para orang bijak, termasuk orang bangsa indonesia keturunan tionghoa, orang keturunan belanda, orang bangsa indonesia keturunan arab dan orang jepang yang berstatus sebagai anggota istimewa tentu untuk memata matai pekerjaan bucki) dan lebih dari separo lainnya terdiri dari alim ulama dan tokoh tokoh bijak. mereka inilah yang mengartikulasikan aspirasi rakyat terjajah dan cita cita bangsa yang menginginkan kemerdekaan berdasarkan ideologi kemerdekaan indonesia berikut cita citanya untuk melindungi bangsa indonesianya dan seluruh tumpah darah indonesia, dan untukreka mengartikulasikan cita cita kemerdekaan nasional berdasarkan pancasila berikut doktrin kebangsaan, doktrin kerakyatan dan doktrin demokrasi ekonomi yang menyertainya. banyak yang berpendapat bahwa doktrin demokrasi ekonomi yang telah lebih mempertegas sikap bangsa ini yang anti kapitalisme dan liberalisme, yang mengutamakan inisiatif negara untuk menata ekonomi berikut campur tangan dan intervensi oleh negara, boleh mulai diabaikan karena demokrasi ekonomi secara eksplisit yang sebagaimana dijelaskan pada penjelasan uud telah dihapuskan oleh uud hasil amandemen. ahli berpendapat arti dan makna demokrasi ekonomi harus tetap berlaku atas tuntutan interpretasi historis dan ideologis. kita harus sependapat dengan pendapat prof. maria farida indrawi suprapto (sekarang anggota hakim konstitusi) yang telah menegaskan pula bahwa penjelasan uud tetap berlaku bagi dan uud (asli) yang tidak diamendemen.| dari sinilah ahli menghimbau agar berhati hati, menginterpretasikan uud interpretasi uud tidak cukup hanya oleh para ahli hukum apalagi yang terbatas jumlahnya karena kandungan uud jauh luar sekedar masalah wet, tetapi menuntut pertahanan mendalam tentang keadiluhungan nilai nilai multipartitus dalam berpori kehidupan dan keberadaan manusia indonesia. amerika serikat john marshall september july yang tahun menjabat sebagai ketua mahkamah agung supreme court) bukanlah seorang sarjana hukum, perancis ketua mahkamah agung mahkamah konstitusi?) adalah seorang mantan perdana menteri yang bukan sarjana hukum. bahkan john locke august october yang oleh banyak kalangan ilmuan hukum dianggap sebagai seorang filsuf dan ahli konstitusi, bukanlah seorang sarjana hukum. demikian pula mohammad hatta yang dikenal sebagai sarjana ekonomi, namun karena ahli dalam ilmu kartanegara maka mendapat gelar doktor dari hui.j indonesia merdeka karena indonesia menolak liberalisme yang telah menyengsarakan bangsa indonesia. artikulasinya adalah uud uud), uud uud tiap tiap warganegara berhak akan pekerjaan dan pcnghidupaji yang layak bagi kemanusiaan". catatan: "berhak akan pekerjaan" (anti pengangguran) "dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (anti kemiskinan) dan uud uud fakir miskin dan anak anak yang terlantar dipelihara oleh negara". globalisasi adalah sekedar topeng bagi ideology pasar bebas dan sekaligus topeng bagi kapitalisme dan imperialisme. apa itu globalisasi dan apa itu pasar bebas yang menjadi sukma dari globalisasi saat ini, gambarannya sebagai berikut: ". dalam keadaan dunia semakin terlokalisasi. akan terjadi perusakan serius terhadap kesadaran diri pada tingkat peradaban, kemasyarakatan dan etnis." huntington, ". globalisasi adalah nana lain untuk dominasi amerika." kissing, dari segi kultural globalisasi telah cenderung meliputi meluasnya (demi perbaikan ataupun pembusukan) ainerikanisasi." friedman, ". dunia akan memiliki ekonomi global tanpa pemerintahan global. saat ini kita memiliki ekonomi global tanpa masyarakat global." soros, ". globalisasi adalah imperialism ekonomi baru." petra veltineyer, tetapi globalisasi tidak lagi sekedar suatu proses dominasi amerika ataupun ainerikanisasi yang sederhana, tetapi ".globalisasi telah menciptakan perang dagang." krugman, bahkan saat ini, ".telah dengan parah mengakibatkan perang mata uang global yang mencemaskan." season, ". cara bagaimana globalisasi telah ditalalaksana.perlu secara radikal dipikirkan ulang. membuat globalisasi bekerja: merupakan langkah langkah berikutnya untuk mewujudkan keadilan global." stiglitz, atau, sebagaimana kita saksikan adalah ".ekonomi terjun bebas made amerika. pasar bebas dan tenggelamnya ekonomi dunia." stiglitz, dari gambaran mengenai definisi ini, maka bila dikatakan oleh pihak pemerintah (sebagaimana dibacakan oleh wakil kementerian luar negeri) bahwa free trade akan menguntungkan indonesia dan membukakan lapangan kerja bagi rakyat indonesia adalah diusir dan sekaligus delusi. pembangunan indonesia berdasarkan mekanisme pasar, telah menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan, pelaksanaan free trade terhadap indonesia telah berubah menjadi proses pemiskinan (impoverishment) dan kelumpuhan (disempowerment) terhadap kemampuan rakyat. pada kesempatan ini, ahli ingin mengutip tulisan prof. dr. hikmahanto juwana dalam artikelnya kompas yang menyarankan dalam menyusun kebijaksanaan internasional perlu memikirkan keselamatannya dengan uud khususnya dalam hal free trade agreement harus selaras dengan uud nada bahasa dalam tulisan prof. hikmahanto ini mengisyaratkan bahwa berpendapat keselarasan itu diabaikan. tentu boleh diinterpretasikan secara dinamis, namun harus tetap berdasarkan landasan dalamnya, yaitu harus sesuai dengan ideologi kemerdekaan dan sukma dari keseluruhan uud yang nasionalistik. kemerdekaan nasional indonesia membawakan sikap sikap nasionalistik. kemerdekaan indonesia menghargai setinggi tingginya nasionalisme dan patriotisme. ada baiknya ahli ungkapkan, perlunya kita menjaga nasionalisme dengan mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan tanggung jawab global. untuk itu perlu ahli kemukakan pentingnya memahami nasionalisme sebagai berikut: joan robinson ". ilmu ekonomi sebenarnya berakar pada nasionalisme . aspirasi negara berkembang lebih tertuju pada tercapai dan terpeliharanya kemerdekaan serta harga diri bangsa daripada sekadar untuk makan . para penganut mazhab klasik menjadi perdagangan bebas dengan alasan bahwa hal ini menguntungkan bagi inggris dan bukan karena bermanfaat bagi seluruh dunia. chi minh (awal an): ". kami mempunyai senjata rahasia, yaitu apa yang disebut nasionalisme. leah greenwald ". meskipun ada yang mengatakan bahwa dewasa ini kita berada pada masa kapitalisme tahap lanjut, dan bahkan mungkin telah mencapai tahap pascaindustrialisasi, tidak dapat dipungkiri alma nasionalisme. tidak menghilang, dan bahkan tidak menunjukkan tanda tanda akan segera menghilang. nasionalisme pertama kali muncul inggris dan telah sangat mempengaruhi pandangan masyarakatnya . ciri ciri pertumbuhan yang berkesinambungan dari suatu perekonomian modern ternyata tidak berlangsung secara berkesinambungan: pertumbuhan hanya akan memindahkan beban krisis keuangan dan membentuk apa yang disebut keseimbangan global baru . keseimbangan yang hanya dapat diraih dengan menghisap lebih dalam negeri negeri miskin. utang luar negeri yang menjerat negara asean strategi yang digunakan negara maju adalah mendorong asean menjadi suatu kawasan yang terintegrasi, baik diantara negara anggota asean sendiri maupun dengan pasar global. untuk itu negara maju mengerahkan dukungan melalui utang langsung dan melalui lembaga keuangan multilateral bagi pembangunan infrastruktur dalam rangka mengintegrasikan ekonomi asean. ini sejalan dengan sikap menghina, memohon utang dari lembaga keuangan internasional dan negara negara maju melalui apa yang disebut dengan chiang mai initiative multilateralisation cmi), asian bond markets initiative ami), fasilitas jaminan kredit investasi cgi). utang utang tersebut akan digunakan kembali untuk membangun infrastruktur untuk konektivitas asean dalam rangka mempermudah pengerukan sumber daya alam dan ekspansi pasar sejalan dengan asean economic community aec), yang akan membentuk asean sebagai pasar tunggal dan basis produksi pada tahun kesemuanya jelas untuk mendukung kepentingan bisnis modal besar dari negara maju sebagai pihak yang memberi utang. world bank wb) memperkirakan developing east asian countries membutuhkan dana sekitar us$ trilliun sampai us$ trilliun untuk investasi sektor infrastruktur sampai tahun paksi, depkes, angka yang sangat besar yang melebihi pembiayaan infrastuktur pasca perang, yang dapat menghidupkan kembali industri minyak, besi baja, negara negara maju, as, jepang, dan yang saat ini tengah diterjang krisis world bank, dalam proyek infrastruktur yang ambisius ini, asian development bank adb) mengajukan program pembentukan asean infrastructure fund aif) yang akan menjadi special purpose vehicle spv) bawah koordinasi adb. modal awal untuk spv ini direncanakan didapat dari kontribusi negara negara asean sebesar masing masing us$ juta. modal awal ini kemudian akan leverage dengan cara mengeluarkan surat utang aif dengan peringkat yang diharapkan akan dibeli oleh bank bank sentral asean. jepang menyediakan miliar dolar untuk negara negara berkembang asia, termasuk asean untuk proyek infrastruktur koran antara, sabtu, berkelanjutan justru jika dorong dan topang oleh nasionalisme. lan music ". nasionalisme merupakan suatu kekuatan pembangunan yang tak ada tandingannya dunia masa kini. mutia malta ". nasionalisme adalah soal perasaan, soal komitmen dan soal keberkahan. bagi saya, apakah nasionalisme merupakan hal yang masuk akal atau tidak masuk akal dari segi sejarah kelahirannya, hal itu tidaklah menjadi masalah. ketika bangsa indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan segala alasan dan tuntutan yang rasional dan sah, tidak ada hal lain bagi kita kecuali untuk mempertahankan dan mensyukurinya. nasionalisme tidak saja indah, memberikan harga diri, percaya diri dan jati diri, tetapi juga harus disyukuri sebagai karunia tuhan. "), humanistik, mengutamakan kebersamaan dan asas kekeluargaan (mutualisme ke jemaah an dan brotherhood ke ukhuwah an, menolak liberalisme dan individualisme). sekali lagi, interpretasi tentang adalah keliru. kekeliruan mendasar ini tidak saja tak sesuai dengan dasar ideologis kemerdekaan nasional indonesia tetapi juga miss leading dan membahayakan nilai nilai pancasila. ditinjau dari segi keahlian maka telah off side. kekuasaan yang mutlak dan final dalam setiap pembuatan keputusan, hendaknya membuat lebih berhati hati, jangan sampai terjebak dalam ketenaran dan lengah dalam menahan diri dari sikap sikap pop dan pragmatis. ahli yakin menjaga diri dan tidak akan terperosok dalam sindroma uber alles, the king can wrong, apalagi 'etat c'est moi. oleh karena itu, ahli mohon kiranya gugatan institute for global justice bersama aliansi keadilan global judicial review terhadap nomor tahun dapat dipertimbangkan sungguh sungguh dengan segala kebenaran. dr. ichsanuddin doors ketidakseimbangan global, asean, dan posisi indonesia pada hakikatnya penjajahan kaum barat yang dilakukan sejak abad dilakukan dengan model bilateral dan model multilateral dengan istilah developmentalism atau globalisasi. setelah mereka ambruk berkali kali dalam perebutan energi, pada tahun mereka ambruk karena embargo minyak dan mengubah broken wood. pada tahun mereka membangun jamaica agreement. pada tahun mereka membangun washington consensus. inilah cikal bakal neo liberal. national bureau economic research american trust company membuktikan sejak sampai dengan mereka telah ambruk dan memperbaikinya dengan washington consensus melalui pada november yang dilanjutkan dengan konsensus toronto. poinnya adalah lanjutkan mekanisme pasar bebas. ketika perpres nomor tahun tertanggal januari ditandatangani oleh presiden, saat itu sesungguhnya indonesia sedang mengidap penyakit karena ketergantungan pada barang barang dari luar. pada bulan november ahli berbicara mengenai penanaman modal. ketika pemerintah menyatakan penanaman modal akan menguntungkan dan membuka lapangan kerja, ahli meminta kepada pemerintah untuk menggagalkan data yang ahli punya atau merontokkan data yang berbunyi, peter diamond, seorang pakar dari m.i.t. menulis dalam terbitan juni bahwa begitu kuatnya pertarungan ideologi ekonomi panggung dunia dan adalah begitu luar biasa naiknya kalau kita biarkan persoalan ekonomi indonesia terlepas dari persoalan ideologi. apakah semua komoditas tunduk pada mekanisme pasar bebas? apakah stabilitas harga dan pengelolaan pemerintah yang baik bukan soal hajat hidup orang banyak? indonesia memang meningkat peringkat perkembangan ekonominya, tetapi ini lebih disebabkan oleh penilaian bank dunia dan imf atas kebebasan keuangan. kalau uud dianggap punya peranan dinominasi dalam konteks lingkungan regional dan nasional, pertanyaan yang paling mendasar adalah fundamennya apa? ruang ruang uud adalah hak hak ekonomi, sosial, budaya. pilar dan penutupnya adalah pembukaan uud tidak seluruh mekanisme harus pasar bebas, ada yang kuasi. undang undang dasar mengakui kekuatan sosialisme, tapi juga tidak mungkin sepenuhnya sosialisme. karena itu peran negara dalam melakukan sinergi muncul. dr. margarita kamis, s.h., m.h. aspek sejarah dari sejarahnya, kelahiran lembaga "persetujuan legislatif" dalam perjanjian internasional yang dibuat oleh presiden didasarkan pada pemikiran bernegara, tentang: pertama, keadilan sebagai spirit dasar penyelenggaraan negara. kedua, pengorganisasian kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif dan yudikatif. the president, have power by and with the advice and consent the senate, make treaties, provide two thirds the senators present colour," demikian kata alexander hamilton, adalah seorang perumus konstitusi amerika serikat. hamilton mengambil kekuasaan raja, dalam kasus inggris raya sebagai contoh. katanya, the king great britains the sole and absolute representative the nation all foreign transaction. can his own accord made treaties peace, commerce, alliance and every other description . masalahnya adalah apakah kekuasaan raja bidang ini bersifat eksklusif? ternyata menurut hamilton, tidak. oleh karena kendati mengakui bahwa kekuasaan ini disandarkan pada royal authority, dalam kenyataannya kekuasaan ini tidak bersifat konklusif. menurut konvensi, demikian hamilton kekuasaan ini menjadi salah satu obyek revisi, dan harus diratifikasi oleh parlemen. revisi dan ratifikasi dimaksudkan agar penggunaan kekuasaan tersebut bersesuaian dengan hukum yang sedang berlaku. disamping itu tindakan ratifikasi oleh parlemen dimaksudkan agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan untuk dapat dilaksanakan secara efektif. hamilton membayangkan mekanisme ini sebagai salah satu bentuk kerjasama antara raja dengan parlemen. tetapi pada bagian lain dari argumen hamilton, sebagaimana termuat dalam federalis papers nomor dengan topik the treaty making power the executive, terlihat bahwa keterlibatan legislatif dalam masalah ini bukan sekadar kerjasama. hamilton mengidentifikasi beberapa perspektif, yang berhubungan dengan topik intermixture power. sambil mengakui konsep intermixture, hamilton menyatakan beberapa pemikir menghendaki agar kekuasaan ini dibagi antara eksekutif dan legislatif, khususnya senat, yang menurut mereka bukan merupakan satu pelanggaran. sementara pemikiran lain menolak meletakkan kekuasaan ini semata mata pada presiden, karena hal itu dinilai sebagai cara arbitrary. pemikiran lain melihat pembagian kekuasaan ini sebagai suatu sifat istimewa dalam berbangsa. tetapi hamilton mengajukan argumentasi lain. argumentasinya dibangun berdasarkan postulat eksekutif sebagai pelaksana undang undang dan legislatif sebagai pembuat undang undang. kata hamilton, esensi dari kekuasaan legislatif adalah membuat undang undang, atau dengan kata lain membuat aturan untuk mengatur masyarakat. manakala undang undang tersebut dilaksanakan, baik untuk kepentingan ini atau membangun pertahanan bersama, semuanya merupakan fungsi kekuasaan eksekutif. bagaimana dengan fungsi membuat perjanjian? kata hamilton membuat perjanjian bukan salah satu atau bagian darinya the power making treaties is, paling, neither the one nor the other. hamilton pun mengakui bahwa soal ini kekuasaan membuat perjanjian internasional tidak dapat dirumuskan semata mata sebagai kekuasaan eksekutif secara ekslusif, juga bukan kekuasaan legislatif secara eksklusif. tetapi executive magistrat merupakan constitutional agent dalam manajemen foreign negotiation, dan menurutnya hal ini tidak digantikan. itu sebabnya diperlukan pemecahan dengan membedakan badan yang akan melaksanakannya, dengan cara membagi kepada eksekutif dan legislatif. perjanjian memang bukan aturan, yang menentukan kedalaman sebuah bangsa. perjanjian treaties adalah kesepakatan antara kedaulatan dengan kedaulatan. manajemen negosiasi menjadi salah satu urusan pemerintah, dan pemerintah merupakan salah satu constitutional agent tetapi untuk kepentingan yang lebih besar, dan pelaksanaan perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum, maka harus mengikutsertakan seluruh atau sebagian besar badan legislatif. manakala satu bangsa, dalam kasus ini kalah dalam mempertimbangkan keuntungan dalam manajemen eternal concern, maka rakyat juga akan ikut menderita kekalahan, karena hal itu mengancam keamanan mereka. itu sebabnya, kata hamilton joint position antara presiden dengan senat dalam kasus ini, merupakan satu bentuk usaha terbaik, dalam menjamin keamanan rakyat. konteks uud ahli tidak menemukan satupun argumen para perumus ini, yang misalnya, menegaskan "persetujuan dpr" sekadar sebagai satu tindakan administratif dalam penyelenggaraan administrasi negara. semula uud hanya berisi satu yang bila ditelusuri lebih jauh, rumusan ini sama persis dengan rumusan yang dibuat oleh panitia kecil perancang hukum dasar pada tanggal juli pada saat itu rumusan ini dicantumkan dalam selengkapnya rumusan iniperjanjian dengan negara negara negara lain. pada saat disahkan pada tangal agustus kata "perjanjian perjanjian" dalam rancangan ini berubah menjadi "perjanjian" dan kata kata "negara negara" berubah menjadi negara saja. mengapa dpr perlu dilibatkan dalam urusan ini? sejujurnya, kala itu tidak ditemukan risalah yang menjelaskannya, apalagi menjelaskannya secara memadai. yang merupakan hasil perubahan uud yang dilakukan oleh mpr terdapat tiga isu rumit yang mewarnai perdebatan mengenai ini. pertama, presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. kedua, kedudukan presiden dalam kekuasaan ini adalah sebagai kepala negara. ketiga, setiap perjanjian harus memperoleh persetujuan dpr. dari sejarahnya, ide ide ini telah muncul sejak pertama kali mpr membahas perubahan uud, yakni pada sidang umum pertama mpr hasil pemilu tetapi, disebabkan sempitnya waktu, maka disepakatilah metode perubahan berdasarkan prioritas. sebagai akibatnya walau sempat dibahas, ini tidak dijadikan prioritas untuk diubah pada tahun tetapi pada saat itu telah diperoleh rumusan sementara. rumusan sementara pada saat itu adalah: presiden dengan persetujuan dpr menyatakan perang, membuat perdamaian dengan negara lain. presiden mewakili negara republik indonesia dalam membuat perjanjian internasional. setiap perjanjian internasional yang membebani keuangan negara, harus mendapat persetujuan dpr. perjanjian internasional yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya wilayah negara indonesia, mempengaruhi wilayah kedaulatan atau wilayah negara harus mendapat persetujuan dpr. pada perdebatan perubahan uud untuk yang ketiga kalinya pada tahun jelas teridentifikasi konteks kelahiran uud sri adil ingin, salah satu anggota tim ahli bidang ekonomi, yang dipersilahkan menyampaikan pandangannya ahli tim ekonomi kepada pah pada tanggal mei menyatakan: dalam hal ini kita sebenarnya termasuk dalamnya ingin mengakomodasikan kepentingan kepentingan ekonomi ataupun non ekonomi indonesia yang dalam, era liberalisasi pasar, sekarang ini banyak harus kita hadapi. seperti aft tinggal bulan. kalau kita perhatikan persiapan indonesia sendiri menghadapi aft sampai hari ini masih jauh dari harapan. banyak kekhawatiran bahwa aft, nanti akan lebih banyak menimbulkan masalah. oleh karena kita ingin memproteksi kepentingan ekonomi nasional, atau dalam membuat perjanjian perjanjian lainya, seperti misalnya yang terkait dengan lingkungan hidup atau kemasyarakatan lainnya, yang kita lihat dalam konteks asas, agar supaya semua perjanjian tersebut harus memberikan manfaat dan mendahulukan kepentingan rakyat. ini kita ingin memproduksinya dalam bentuk tersebut. karena apabila hal itu mendasar dan mempengaruhi kehidupan masyarakat termasuk dalamnya adalah tentunya mempengaruhi keuangan negara, ataupun juga termasuk akan mempengaruhi kehidupan masyarakat kita secara mendasar, ini harus mendapat persetujuan dpr. kemudian yang kita usulkan mengatakan bahwa: ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang undang. karena tadi saya dikonsultasikan juga dengan bapak hasyim djalal, beliau mengatakan sudah ada beberapa undang undang yang terkait dengan keamanan negara, terkait wilayah negara yang mengatur menjaga kepentingan nasional. tapi saya tanyakan yang terkait dengan lingkungan hidup, ekonomi, kemasyarakatan, belum ada. ini adalah proposisi kita yang pertama, yang tujuan utamanya menjaga kepentingan ekonomi indonesia. setelah pendapat sri adiningsih, prof. dr. ismail sun, sh. mel, yang memimpin tim ahli pada saat itu, mengajak peserta rapat untuk memikirkan satu hal. kata pak sun, ada beberapa hal yang ingin saya berikan secara ringkas saja. katanya ini, kalau dipakai perjanjian internasional saja, dan tidak ditambah "perjanjian eksekutif" pemerintah orde baru mencari escape consumer, yang mengatakan ini bukan perjanjian internasional. itu hanya executive agreement, dengan demikian tidak perlu persetujuan dpr. itu satu masalah. asnawi latif, salah satu anggota pah mpr dalam membahas ini, secara tegas meminta agar benar benar memperhatikan kepentingan ekonomi dan kemandirian bangsa. asnawi meminta agar rancangan tidak perlu diubah. menurutnya krisis ekonomi tahun disebabkan perjanjian yang dibuat tidak memperhatikan kepentingan mendasar bangsa indonesia. menurut asnawi fraksinya sependapat dengan rumusan tim ahli. kata kata" perjanjian yang menimbulkan akibat yang luas" menurut lukman hakim saifuddin, bisa berarti positif, bisa pula berarti negatif. tetapi menurut lukman soalnya bukan disitu. soalnya adalah esensi setiap perjanjian internasional harus mendapat "persetujuan dpr.' pandangan ini juga didukung oleh affandi dari fraksi tni polri. bahkan menurutnya "konsep akibat yang luas" harus diperluas meliputi "bidang ekonomi, sosial dan politik". ide ini juga disetujui oleh theo sambungan, fraksi partai golkar), sambil meminta agar antara kata kata "membawa pengaruh yang luas terhadap bidang ekonomi dan lainnya, disisipkan kata pengaruh pada bidang keuangan negara." ide ini juga didukung oleh a.m. luthfi fraksi reformasi). ahli tidak ingin mengutip seluruh gagasan para perumus ini, tetapi saya pastikan bahwa bila gagasan mereka diungkap semuanya, akan menguatkan esensinya adalah proteksi kepentingan ekonomi nasional. pelibatan dpr dalam memberikan persetujuan adalah cara mencegah perjanjian internasional yang merugikan kepentingan ekonomi nasional, kepentingan sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup. gagasan ini diungkapkan dengan berbagai langgam. sebagian menggunakan "separation power, sebagian menggunakan distribution power." praktis kedua langgam tersebut digunakan secara silih berganti oleh anggota pah iii mpr pada tahun dan atau pah mpr pada perubahan kedua hingga keempat. konsekuensi logis dari spirit menyeimbangkan fungsi antarorgan yang telah disepakati oleh mpr adalah kekuasaan membentuk uu, yang semula diletakkan pada presiden, dialihkan dpr. dirumuskan uud juga merupakan konsekuensi dari spirit penyeimbangan fungsi antarorgan kekuasaan, tujuannya adalah agar tercipta check and balances, yang esensinya adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. terlalu sulit bagi ahli untuk tidak mengatakan bahwa kuatnya spirit untuk memastikan keadilan bagi rakyat. tidak mungkin "kata perlindungan bagi rakyat" tidak memiliki makna adil kepada rakyat. tidak ada daerahnya mencegah melibatkan dpr dalam hal presiden membuat perjanjian internasional bidang ekonomi yang berdampak luas, dan mendasar bagi rakyat, bila keadilan tidak dijadikan siripnya. menjadikan wilayah indonesia sebagai pasar internasional, dan membebaskan bea masuk bagi barang barang, maupun jasa kedalam wilayah indonesia object itis dalam perkara guo adalah tindakan hukum, yang berkarakter mematikan hak setiap warga negara indonesia,lainkan lebih dari itu. sesuai sejarahnya, wilayah negara adalah cara warga negara tersebut melindungi dirinya dari segala bentuk serangan, gangguan dan lainnya dari bangsa atau negara lain. bukankah tindakan ini sama nilainya dengan menempatkan rakyat dalam bahaya? ahli ingin mengemukakan persoalan lain yang sangat krusial. persoalannya adalah apakah undang undang yang dibuat oleh dpr sebagai bentuk hukum pemberian persetujuan dpr atas perjanjian internasional bidang ekonomi yang dibuat oleh presiden, tidak memiliki sifat sebagai undang undang? atau apakah undang undang, bukan merupakan konsekuensi konstitusional, melainkan sebagai urusan administrasi biasa dalam penyelenggaraan administrasi negara? bila bukan merupakan undang undang, hanya karena undang undang tersebut sekadar tindakan administratif dalam tata laksana penyelenggaraan administrasi negara, maka soalnya adalah dengan ilmu hukum tata negara apa indonesia ini, yang bisa digunakan untuk memberi nama lain, selain undang undang? padahal tidak ada nama lain yang diberi oleh uud atau ruu yang dibahas oleh dpr dengan presiden dan disetujui bersama oleh dpr dpr menjadi undang undang? bila bukan konsekuensi konstitusional, atau bila pemberian persetujuan oleh dpr atas perjanjian internasional bidang ekonomi berstatus hukum sebagai tindakan administratif, maka soalnya adalah nama apa yang harus digunakan selain undang undang, terhadap pemberian persetujuan dpr yang dituangkan dalam undang undang, terhadap perjanjian perjanjian internasional yang dimaksudkan oleh uud bila tidak ada materi, yang hendak diberi bentuk hukum, yang hanya bisa dilakukan bila materi tersebut dibahas bersama, dan disetujui bersama oleh presiden dan dpr, apa mungkin ada undang undang? bagaimana mungkin materi yang telah diberi bentuk hukum undang undang tidak memiliki sifat, karakter sebagai atau bukan wet formel zijn? kesimpulan pendapat ini ahli sudah dengan menegaskan beberapa kesimpulan dan penegasan: pertama, persetujuan dpr atas perjanjian internasional, yang dibuat oleh presiden, karena perjanjian tersebut, memiliki dampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat,pr, "bukan" merupakan tindakan administratif, melainkan tindakan hukum berkarakter konstitusional, atau merupakan konsekuensi konstitusional. kedua, persetujuan dpr terhadap perjanjian internasional yang dibuat oleh presiden, yang memenuhi kriteria uud yang diberi bentuk hukum berupa uu, sejak semula oleh para perumus ini dimaksudkan, dalam arti memiliki karakter legislative intent atau original intent, sebagai satu satunya bentuk hukum yang' tersedia bagi dpr,ketiga, mengintegrasikan wilayah indonesia dalam pasar internasional secara konstitusional harus didasarkan pada perlindungan kepentingan rakyat indonesia, atau memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat indonesia, bukan sebaliknya menyengsarakan, dalam arti mematikan kesempatan yang seluas luasnya bagi rakyat indonesia untuk mengusahakan kesejahteraannya. inilah legislative atau original intent uud konsekuensinya dalam perkara guo, memenuhi syarat untuk dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, dan menjadi wewenang mahkamah untuk memeriksa dan menghadirinya. dr. ario jatmiko, sp. b., onk ahli mengawali keterangan dengan beberapa pertanyaan. pertama, apa arti kesehatan rakyat bagi negara? kedua, siapakah yang harus bertanggung jawab atas kesehatan rakyat satu negara? tujuan utama setiap negara adalah membangun rakyatnya plato, sm). keberhasilan performa satu negara diukur dari derajat kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyatnya. human development index hdi) adalah ukuran keunggulan komparatif manusia dari masing masing negara. derajat kesehatan dan pendidikan rakyat akan langsung berpengaruh pada kemampuan produksi negara. rakyat yang sehat dan cerdas akan meningkatkan produksi negara. sebaliknya tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah langsung menurunkan kemampuan produksi dan jelas menurunkan daya saing negara. rakyat yang tidak sehat dan tidak pandai akan menjadi beban yang berkepanjangan bagi negara. dari sini dapat dilihat, keberhasilan negara dalam membangun kesehatan dan pendidikan adalah faktor penentu dalam persaingan global. oleh karena itu, dinegara manapun juga penyediaan (baca: quality, accessibility and affordability) layanan kesehatan dan pendidikan bagi rakyatnya adalah "urusan dapur" negara. walaupun gelombang pasar bebas melanda dunia, soal layanan kesehatan tetap menjadi urusan internal negara. sebagai contoh, walaupun uni eropa telah begitu lama eksis, soal kesehatan rakyat belanda, sepenuhnya menjadi urusan internal pemerintah belanda, begitu juga belgia, spanyol, perancis dan negara negara lain dalam uni eropa. bangsa itu yang bertanggung jawab atas masa depannya sendiri. tidak mungkin soal se vital ini diserahkan atau ditentukan oleh pihak lain yang tidak memiliki kepentingan atas masa depan negeri ini. negeri ini, kesehatan adalah merupakan hak asasi yang dijamin undang undang. hak atas kesehatan dijamin dalam dan dari amandemen uud artinya, accessibility, affordability and quality layanan kesehatan memakan hak rakyat yang harus dipenuhi negara. gagalnya negara memenuhi hak rakyat yang mencakup aspek tadi, menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan peran dan tagging jawabnya. ledakan teknologi yang tak terkendali lembah tatanan dunia disemua bidang, tak terkecuali didunia medis. teknologi membawa harapan, tetapi sebaliknya penanganan penyakit kian rumit dan biaya kesehatan kian meroket tak terkendali. kini pembiayaan kesehatan merupakan problema terbesar yang oktober selanjutnya china menjanjikan us$ miliar untuk dana pembangunan asia tenggara baru terealisasi us$ miliar sampai saat ini, kata diplomat pada hari rabu dalam pertemuan regional thailand. pada bulan april, perdana menteri china wen jabar mengumumkan rencana china untuk membentuk dana us$ miliar dana china asean untuk kerja sama investasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur kawasan ini. reuters, beijing wed oct sektor keuangan, adb menyetujui lebih dari us$ miliar bantuan pada tahun termasuk us$ miliar untuk countercyclical support facility dan us$ juta untuk trade finance facilitation program untuk membentuk pasar keuangan asean haruhi kuda, adb, april, dewan direktur adb menyetujui diadakannya credit guarantee and investment facility cgi) sebagai dana perwalian (trust fund) dengan kontribusi modal usd juta. pemerintah asean # akan menyediakan secara bersama usd juta untuk mengadakan fasilitas senilai usd juta tersebut. cgi pertama, mulai beroperasi akan menyediakan jaminan bagi bond (obligasi) mata uang lokal yang diterbitkan oleh perusahaan perusahaan wilayah regional. pasar obligasi mata uang lokal asia timur telah meluas secara dramatis dalam tahun tahun terakhir, dan mencapai usd triliun pada akhir sebuah studi yang dibiayai adb tentang permintaan jaminan kredit menunjukkan permintaan yang signifikan, mencapai usd milyar pada asian development bank, april uni eropa melanjutkan dukungan pembentukan dan pelaksanaan asean project for regional integration support apsis), yang menyediakan sarana untuk dialog kebijakan dan untuk melaksanakan studi bersama tentang integrasi ekonomi. selama tahun lalu, dua proyek energi diluncurkan. program ec asean energy facility senilai juta euro diawali maret serta proyek technology transfer for energy generation from biomass asean countries cohen phase iii) yang dimulai februari dalam kerja sama pembangunan, saat ini ada lima proyek senilai juta euro sektor lingkungan, energi, hak kekayaan intelektual, dan pendidikan. dua program lainnya senilai juta euro akan dilaksanakan segera. program tersebut adalah european commission asean regional co operation program standards, quality and conformity assessment dan asean ec project regional integration support apsis). komisi eropa juga mendanai pengembangan rencana bisnis asean ec management center dihadapi semua negara didunia. banyak negara yang tak mampu menyangga beban kesehatan negerinya. sepantasnya kita bertanya, apakah penyebab high cost dibidang layanan kesehatan? pertama ledakan teknologi mengundang banyak persoalan. perkembangan teknologi membutuhkan dukungan biaya. pasar bekerja mendorong peningkatan penggunaan alat canggih. muir gray dalam buku evidence based healthcare mengingatkan: the supply led nature health care which professional tells the patients what needed, thereby creating demand, develops and advocates the use new services. penyebab utama terjadinya high cost layanan kesehatan adalah: the provision inappropriate care. artinya layanan kesehatan yang tidak memenuhi standard kualitas atau layanan yang melebihi kebutuhan. vermouth study hospital usa: high use technology did not mean better quality and outcome. fact, for many measures quality and outcome were best the low (use areas) and worst the high (use areas). the less the better newsweek october jelas terbukti bahwa, penggunaan high tech yang berlebihan dibidang medik tidak meningkatkan kualitas pelayanan, justru akan menemukan kualitas. pelayanan berlebihan atas ketidak tahuan pasien, bertujuan mengeruk keuntungan sebesar besarnya memakan anarki dan kejahatan. disini peran regulasi pemerintah amat dibutuhkan. kedua ahli ahli ekonomi kesehatan menemukan banyak contoh, kebebasan pasar membuat biaya kesehatan meroket. sistem pasar bebas mempersulit rakyat menikmati layanan kesehatan yang berkeadilan: quality, accessibility, and affordability., hukum pasar tidak selaras dengan kepentingan negara dalam membangun bangsa. mengapa? pebisnis datang kepada membawa kepentingan yang berlawanan. demi meraih profit sebesar besarnya, pebisnis mendorong pembelian sebanyak mungkin. sebaliknya negara harus berhemat, diperlukan analisa biaya tepat guna pada setiap keputusan medik. akibat pasar bebas ini sudah terasa. dan layanan medik telah membanjiri negeri ini tanpa batas. sepanjang pengetahuan ahli, yang terbanyak didunia. rakyat awam, dibiarkan menelan begitu banyak iklan yang sering terlihat melampaui batas kepatutan. beberapa kekhususan pada layanan medik, yang tidak didapatkan pada prinsip pasar bebas: dalam hukum pasar, kualitas dan harga barang adalah kimci dalam persaingan. bidang kesehatan berbeda! gavin money dalam bukunya economic, medicine and health care mengatakan: jarak kualitas #quality gap) antar care provider tidak boleh terjadi. sebab ini menyangkut keselamatan jiwa. hak pasien mendapat pelayanan medik yang setara dan memenuhi standar dilindungi etik hukum. pemerintah wajib melakukan kendali biaya dan kendali mutu pada setiap layanan medik. melepas harga dan kualitas produk layanan kesehatan sepenuhnya pada hukum pasar, tidak dibenarkan. jarak pengetahuan antara pasien dan care provider membuat pasien tidak berdaya menentukan yang terbaik untuk dirinya. pasien harus dilindungi. mungkinkah situasi seperti itu akan terjadi bila layanan kesehatan sepenuhnya dilepas pada hukum pasar? prof. dr. laksono trisnantoro, sc., pada pengukuhan guru besarnya november menyatakan: peningkatan pengaruh pasar disektor kesehatan semakin sulit dikontrol. prinsip pasar bebas, sepenuhnya memburu keuntungan tanpa batas mendorong terjadinya anarkisme disektor kesehatan. banyak kejadian sehari hari yang menunjukan betapa lawannya dunia pelayanan medik untuk terjadinya anarki. beberapa contoh kasus: ibu tahun), november jatuh lutut kanan bengkak. dokter ahli ortopedi surabaya mengatakan: diagnosa rupture (terputusnya) anterior ciliatum ligament acl). davis terapi, tidak perlu tindakan operasi, cukup fisioterapi. alasan: ibu bukan atlit, jelas tidak akan melakukan olah raga berat. kalau hanya untuk aktivitas sehari hari cukup kuat. manfaat tindakan operasi untuk ibu tidak bermakna. april second opinion singapore. menurut ahli bedah ortopedi spore: kondisi lutut ibu parah, harus segera operasi. bila tidak, terjadi cacat permanen. biaya operasi sekitar rp: juta. ibu amat kecewa dengan indonesia, segera mempersiapkan diri untuk operasi. tetapi putra ibu yang tinggal melbourne mengusulkan, sebaiknya operasi melbourne, agar bisa ditunggu anak. mei melbourne ibu menemui dokter spesialis lutut yang amat terkenal dunia. ternyata di melbourne mengatakan: ibu sama sekali tidak membutuhkan tindakan operasi. alasannya sama dengan dokter surabaya. dia menambahkan. rupture acl adalah kejadian biasa. operasi hanya dilakukan untuk atlit agar dapat kembali mengikuti kompetisi olah raga. melbourne berkata: saya dokter, bukan pebisnis. saya harus memberi tahu hal yang benar. koran straight time, februari memuat berita: susan lim ahli bedah payudara singapore menangani pasien pangeran anak wajah pamit, ipar sultan bolkiah, yang terkena kanker payudara. bulan setelah perawatan pasien meninggal dunia. biaya perawatan, menakjubkan sing juta rp. milyar). sungguh luar batas akal sehat. tidak mungkin terjadi negara manapun. juga singapura, mengapa? pemerintah singapura segera turun tangan melindungi rakyatnya dari kesewenang wenangan care provider. beberapa contoh atas cukup menunjukan, anarki pasar identik dengan brand anarchy (kesewenang wenangan atas ketidak tahuan pasien) akan memberi beban luar biasa berat pada individu dan negara. satu bukti bahwa pendapat penganut pasar fundamentalis, persaingan bebas dipasar akan menghasilkan yang terbaik (kualitas dan harga) dan menguntungkan konsumen , tidak sepenuhnya benar. dalam dekade terahir ini terjadi pengetatan belanja kesehatan besar besaran disemua negara. setiap negara mengeluarkan peraturan ketat untuk menjamin terjadinya kendali mutu dan rendah biaya secara optimal. sebagai contoh: jerman biaya untuk operasi usus buntu drg payment system). sama untuk semua kota jerman. juga, kualitas pelayanannyapun setara. harga dan kualitas layanan medik ditentukan dijamin oleh tripartit: pemerintah, asuransi dan ikatan profesi. artinya, di jerman juga, diseluruh eropa, pasar bebas tidak berlaku. pemerintah sepenuhnya mengatur pasar. jerman ada aturan: kanker payudara hanya boleh ditangani yang memiliki pasien lebih dari kasus kanker payudara bam pertanian. bila pasien kang dari pasien, pasien harus dirujuk yang memenuhi syarat. mengapa? kekhususan dan sentralisasi pelayanan membuat pengawasan terhadap performa dan dokter, menjadi optimal. secara ekonomi, menjadi efisien. begitu juga pada penyakit lain, jantung, transplantasi, colo rectal dan lain lain telah memakan central central pelayanan khusus. jepang, semua layanan medik kota manapun dijamin memberi kualitas dan harga yang sama. regulasi pemerintah jepang amat ketat dalam menjaga kualitas, keterjangkauan setiap rakyat jepang layanan medik. contoh contoh atas menunjukkan, demi kepentingan rakyat dan negara, aturan tegas pemerintah harus diberlakukan. itu berlawanan dengan prinsip pasar bebas. tidak soal, mengapa? ongkos untuk membayar anarki layanan kesehatan terlampau mahal untuk individu maupun untuk negara. selain mengontrol pasar, apa tugas pemerintah dalam upaya membawa rakyatnya sehat, didunia yang penuh perubahan ini? isikan ahli mengutip sir michael marmot, dari who: health system vehicle improve people's lives. health system nation's power and nation's character: all about economic, business, politic, culture, ethic, law, technology, spirit, solidarity, concept, management and about the future the nation. artinya, bila kita berbicara soal sistem kesehatan nasional berarti kita berbicara tentang masa depan bangsa. sistem kesehatan adalah kendaraan untuk menuju kesana. harus ada visi, misi, arah, value, tujuan dan strategi yang jelas. pasar tidak pernah menguasai tujuan berbangsa the butcher, the brewer the baker, adam smith). tidak mungkin pasar membantu bangsa ini meraih mimpinya. siripnya berbeda, pebisnis hadir dipasar sepenuhnya membawa spirit personal interest, membumi laba. kehadiran paham fundamentalis pasar bebas didunia medik justru akan menghancurkan spirit berbangsa. mengapa? perlindungan terhadap rakyat hilang, digantikan proses transaksional (proses jual beli). ikatan hampa tanpa roh dan akhirnya tujuan berbangsa berangsur lenyap. rakyat tidak merasa terlindungi. saat rakyat menghadapi kesulitan, negara tidak hadir. rakyat tidak mengerti lagi apa makna berbangsa dan bernegara. bagaimana dengan negara asean lain seperti singapura, malaysia, thailand? pembangunan bangsanya sudah ditata rapi sejak lama. mereka aman, tenteram, sepenuhnya terlindungi oleh sistem kesehatan yang kokoh. apapun yang terjadi pasar, mereka tak terusik. pelayanan kesehatan yang tersedia lebih dari memadai. bahkan surplus dan saatnya mereka berbicara tentang perluasan pasar. mereka membawa dua semangat berbeda. negerinya, untuk bangsanya, mereka membawa spirit nasionalisme yang mendalam. semangat yang mendasari adalah nation building (baca: untuk negara mereka). jaminan quality, accessibility and affordability untuk seluruh warga. efisiensi, efektivitas, hemat dan cost benefit analysis menjadi dasar setiap langkah mereka. tetapi ruang asean, mereka hadir dengan wajah berbeda. berbicara tentang keadilan pasar dengan segala sifatnya, lantang menuntut kebebasan berkompetisi. mereka hadir dipasar asean, sepenuhnya untuk berdagang, memaksimalkan profit yang kemudian dibawa pulang negerinya untuk membangun bangsanya. saatnya kita bertanya, bagaimanakah sebenarnya performa sistem kesehatan negeri kita? dari sana kita menilai kondisi "kendaraan" (vehicle) kita. apakah kendaraan kita telah efisien? artinya, mampu melaju kencang membawa bangsa kita menuju masa depan gemilang. atau, kendaraan kita masih tersendat sendat, tertinggal jauh dibelakang mobil singapore, malaysia, thailand. atau, mungkin mobil kita sebenarnya mogok. nah, kalau kendaraan yang kita tumpangi mogok, tentu kita tidak akan pernah sampai keturuan. bukan kapasitas saya untuk menilai performa sistem kesehatan nasional. ijinkanlah saya memuat berita berikut ini: the quality hospital and health system asia has varied widely, from generally good singapore poor even dangerous indonesia business week june 30th ranking hdi mungkin dapat membantu untuk menilai performa sistem kesehatan nasional negeri kita. data dan berita atas, jelas bercerita, tentang fakta bahwa mobil kita tertinggal jauh dari negara asean lain. data itu juga memberitahu kita bahwa ada masalah serius kendaraan kita. lantas, apakah yang harus kita lakukan? kita dihadapkan pada dua pilihan: pertama: segera memperbaiki "mobil kita" agar seluma penumpang (rakyat kita), terangkut menuju keturuan berbangsa untuk meraih kebahagian bersama. kedua: mengundang mobil asing hadir dirumah (home) kita. kedatangan mobil asing akan membawa spirit berbeda. pokoknya mobil nasional kita adalah peluang empuk bagi mereka untuk meraih untung sebesar besarnya. nah, apa yang akan terjadi? penumpang kaya rakyat indonesia, adib yahya, kongres versi april akan terangkut. sementara, rakyat kita yang tak mampu, tetap tertinggal, duduk mobil nasional yang mogok sembari terus berharap akan mimpi yang mungkin tak pernah akan datang. sebelum kita menjatuhkan pilihan pada pilihan atas, mungkin sebaiknya kita merenung bersama. apa sebenarnya makna berbangsa bagi kita. dan, apa sebenarnya arti kata membangun bagi kita semua. perbedaan kita dalam memaknai semua itu akan membuat pilihan kita menjadi berbeda. sebab, hati ialah yang akan menjawab. apakah yang akan terjadi, bila mobil asing masuk kerumah (home) kita? izinkan saya mengutip catatan hillary dikutip untung suseno, prediksi negatif terhadap liberalisasi jasa kesehatan antara lain: aksesibilitas kaum miskin akan menurun. rumah sakit pemerintah kesulitan memperoleh pasien yang mampu bayar. karena persaingan dengan rumah sakit pma. pelayanan canggih hanya dinikmati oleh kelompok mampu saja melalui pma. terjadinya brain drain (pindahnya para profesional pma) sehingga sangat merugikan pelayanan kesehatan pemerintah. karena yang tertinggal (di pemerintah) hanyalah mereka, profesional yang tergolong second layer. meningkatnya pengeluaran kesehatan secara semu. dikutip dari: manajemen sumber daya rumah sakit, santoso soros). bila kita diformulasikan kembali tujuan negara dibidang kesehatan, adalah: meraih derajat kesehatan setinggi tingginya untuk seluma bangsa indonesia dan dengan biaya sehebat mungkin. pertanyaannya, benarkah kekuatan pasar akan menjauhkan kita dari tujuan ini? analisa atas adalah asumsi, prediksi, pendapat pribadi atau mungkin hanya berantai andai saja tentang apa yang akan terjadi nanti. untuk itu, ada baiknya kita melihat pengalaman negara lain yang telah memberlakukan pasar bebas layanan kesehatan negerinya. ternyata tidak banyak, salah satunya adalah amerika. dan, saat ini amerika terjebak dalam kesulitan besar. mereka harus membayar amat mahal akibat paham pasar bebas yang mereka gagas sendiri. sistem kesehatan amerika telah dinyatakan gagal. jeff levin menyebut, amerika terjebak pada situasi yang amat sulit: premium price, poor performance. dengan belanja kesehatan trillion gdp) amerika menyisakan lebih dari juta penduduk hidup tanpa lindungan asuransi census bureau). kematian pertahun akibat kesalahan rumah sakit steven spear, fixing health care from the inside, harvard business school published). tahun juta penduduk menyatakan diri bangkrut, penyebab utama kebangkitannya akibat beratnya beban biaya kesehatan. sebaliknya, kita lihat jepang. dengan belanja billion gdp) jepang dapat mencakup seluruh warga tanpa terkecuali, berikut penduduk ilegal. seluruh rakyat menerima kualitas pelayanan setara dan terbaik menurut ukuran dunia. harapan usia warga jepang lebih panjang dari amerika. semua itu terwujud karena regulasi pemerintah jepang yang baik. kehidupan tenaga medis paramedis aman, pengembangan ilmiah terdepan dunia. perlu dicatat, semua tenaga medis disana adalah warga jepang. tahun pelayanan kesehatan jepang menempati ranking sementara pelayanan kesehatan amerika tak muncul dalam daftar ranking newsweek agustus ironis, hampir sepanjang usia pemerintahannya, obama harus terus berperang melawan para pebisnis kesehatan demi rakyatnya. ahli coba memberi contoh sederhana. biaya pemeriksaan mri amerika sedangkan jepang hanya bayangkan, betapa beratnya rakyat dan negara harus memikul dampak perbedaan motif dan anarki akibat hadirnya pasar bebas. kalau diurut lebih dahulu, semua itu terjadi akibat perbedaan ideologi negara. begitu jelas contoh hadapan kita: kebijakan pro pasar tidak identik dengan pro rakyat. amerika, penganjur pasar bebas telah gagal bidang kesehatan. mereka terjebak dalam kesulitan besar. apakah kita akan meniru amerika? masih percayakan kita, bahwa kehadiran pasar bebas akan membantu kita membangun manusia indonesia? bagaimana masa depan tenaga kerja kesehatan kita setelah liberalisasi berjalan negeri ini? terlalu naif kalau kita berpikir, meritokrasi selalu berjalan sehat. terlalu banyak contoh, tenaga kerja lokal mendapat perlakuan diskriminatif negeri sendiri. apalagi negara tetangga. mungkin hal itu terasa tidak nyaman untuk dikemukakan, tetapi bukan berarti fakta itu boleh diabaikan. sebuah contoh: jawa pos, oktober memuat berita tentang demonstrasi guru lokal salah satu sekolah internasional surabaya: gaji guru lokal , , sedangkan guru asing juta. meritokrasi atau diskriminasi? pertanyaannya, siapa nanti yang akan melindungi tenaga kerja kita dari perlakuan diskriminasi negeri sendiri? saat itu, pemerintah indonesia tidak memiliki hak lagi untuk mengatur tata cara ekonomi negeri ini. sepenuhnya harus patuh pada kesepakatan asean charter. marie pangestu telah mengingatkan, selera masalah yang menjadi penentu kompas, mei dan, pemilik perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk memutuskan seseorang diterima atau tidak diterima kerja. tentu kriteria akan ditetapkan oleh pimpinan perusahaan, demi kemajuan bisnisnya. sekali lagi, terlalu naif kalau kita masih berpikir, meritokrasi adalah satu satunya kriteria penerimaan karyawan. bagaimana negara lain? belanda, untuk pekerjaan dokter belanda, harus ditempati oleh dokter warga belanda. mengapa, pekerjaan belanda adalah hak orang belanda. begitu juga negara negara lain. apa artinya? hak bekerja negerinya dilindungi negara. apakah proteksi tenaga kerja kesehatan, membuat kualitas layanan kesehatan menurun? tidak demikian, contoh dinegara lain membuktikan sebaliknya. pengawasan melekat negara terbukti efektif meningkatkan kualitas pelayanan menjadi terbaik, aman dan termurah. proteksi dilakukan dengan cara peningkatan standard secara transparan, itu kuncinya. tahun lima profesi diliberalkan. artinya, saat mobil kita bermasalah, mobil asing hadir dirumah (home) kita berebut penumpang (baca: kaya). sementara, rakyat jelata terus bertanya, kapan mobil nasional kita sehat? bila hak kerja, hak kesehatan, hak pendidikan negeri ini tidak dilindungi, apalagi arti bernegara dan berbangsa? dari pengalaman ahli sebagai praktisi medis dan studi banding beberapa negara, ahli berkeyakinan bahwa liberalisasi sektor kesehatan akan mempersulit negeri ini mencapai tujuan, membangun manusia indonesia. spirit kebangsaan amat berbeda dengan spirit pasar. kepentingan bangsa selalu akan berlawanan dengan kepentingan pasar. beberapa chapter dan article asean charter mengindikasikan, tidak umumnya kedaulatan kita negeri sendiri. tindakan ekonomi apapun dinegara ini, walaupun bertujuan membangun bangsa, kita harus berhadapan dengan kesepakatan regional. kalau benar demikian, sungguh satu pertanda buruk untuk kelangsungan hidup bangsa ini. tidak ada tempat lagi negeri ini untuk bicara tentang masa depan bangsa kita. masalah hukum dan masalah ekonomi, bukan bidang keahlian saya. pada kesempatan ini izinkan ahli mengemukakan pemahaman ahli tentang kehidupan berbangsa. benar, aturan hukum dan kalkulasi ekonomi penting dalam kehidupan bernegara. tetapi apakah sebenarnya makna bernegara dan berbangsa? apakah soal "rasa" kebangsaan itu bisa diselesaikan dengan cara negosiasi ekonomi atau keputusan hukum? kita mengenai istilah home country, tetapi kita tidak pernah mendengar house country. kita mendengar kalimat going home, bukan going house. apa bedanya? izinkan ahli mengutip sebuah pepatah kuno: house made bricks and stone but home made love. mengapa monginsidi memilih mati diterjang belum di usia remaja, ketimbang menerima tawaran belanda untuk sekolah? ngurah rai rela mati bersimbah darah untuk tanah lima? apakah kalkulasi ekonomi atau analisa hukum dapat menjelaskan peristiwa itu? tidak! kekuatan dahsyat tertanam dihati mereka, bernama nasionalisme. kesediaan untuk berkorban membela home yang dicintainya. apakah perasaan itu masih relevan dibicarakan era global ini? ahli teringat pesan mahathir saat lawatan negeri kita: tengah dahsyatnya badai liberalisasi dan globalisasi, satu satunya pegangan kita untuk survive adalah semangat nasionalisme. wawancara lee kuan yew dalam buku hard truths keep singapore going, semangat nasionalisme amat terasa sana. itulah yang membuat singapura maju. kita lihat negara negara maju, china, singapore, malaysia, jepang, korea dan lain lain semua diawali oleh semangat nasionalisme. dalam kehidupan berbangsa, makna dari kata home menjadi sentral. home" adalah tentang suasana batin, sesuatu yang material bukan material. sanalah rasa nasionalisme itu tumbuh. panggilan hati yang membuat kita selalu ingin pulang. sana kita membangun keluarga, insting untuk saling melindungi, tempat menyusun masa depan keluarga. kita rela berkorban apapun demi mereka yang kita cintai disana. siapa yang menjaga home kita? dimana letak kekuatan home kita? sir robert gordon denies, mantan perdana menteri australia mengatakan: middle class stake the country. kelas menengah adalah tiang pancang negara. dari kelas menengah lahir patriotisme, insting kuat untuk melindungi home nya. tempat lahirnya kreativitas dan ambisi negara untuk berkompetisi. kelas menengah yang membuat demokrasi menjadi dinamis dan berjalan arah yang konstruktif. tahun digambar harvard university, churchill berkata: brain power really the future nation. pekerja otak adalah sebenar benama kekuatan bangsa menuju masa depan. dari ulasan tadi, jelas betapa pentingnya kelas menengah bagi kelangsungan hidup bangsa. hancurnya kelas menengah (tiang pancang), runtuhnya bangsa. kuatnya kelas menengah adalah kuatnya bangsa dan negara. itulah alasan deng xiao ping mengirim juta anak muda china belajar barat, membangun kelas menengah yang tangguh untuk membangun negerinya. nah, apa yang terjadi kini? tentang kelas menengah, dua hal yang jadi penentu. pertama: kualitas dan kuantitas kelas menengahnya. kedua: telah diingatkan denies, kadar patriotismenya. insting untuk melindungi home nya. tak mungkin kita berharap point kedua itu akan diberikan bangsa asing untuk negeri kita. saya berkeyakinan, liberalisasi kelas menengah negeri ini adalah keputusan yang keliru. dan, akan berdampak amat buruk bagi kehidupan berbangsa. akhir akhir ini sering kita dengar istilah nasionalisme sempit", ketinggalan zaman. istilah itu amat memojokkan kita pada perpecahan bangsa. seakan akan negeri ini, kelompok fundamentalis pasar berhadapan diametrikal dengan kelompok yang disebut nasionalisme sempit dalam memajukan bangsanya. sehubungan dengan itu, ijinkanlah saya mengutip kata kata lee kuan yew yang tertulis halaman hard truths keep singapore going (terbit februari have not got neighbors who want help prosper. bisakah kita menyebut lee kuan yew nasionalis sempit, ketinggalan zaman? sikap nasionalnya jelas tampak pada sikap dan kebijakan negara. membelanjakan billion membangun proyek water untuk membebaskan rakyat singapore dari ketergantungan air. memiliki lebih pesawat tempur mutakhir untuk menjaga negerinya yang hanya persegi. memperkuat kelas menengah dan barisan intelektual, membangun lembaga riset dan pendidikan yang terdepan dunia. apa artinya? setiap keputusan ekonomi hukum selalu didasari rasa nasionalisme. rasa nasionalismelah yang utama, selebihnya mengikuti! lee kuan yew benar: tidak pernah ada negara tetangga yang mau membantu kita membangun negeri kita menjadi makmur. saat ini kita sedang dalam keadaan perang modern, perang ekonomi. teknologi, jaringan, media, perangkat hukum lokal internasional, semua itu adalah alat senjata dalam pertempuran modem. perkenankanlah ahli menutup risalah ini dengan sebuah kalimat bijak yang ditulis publics flavin vegetius diabad masehi: vis pacem, para bellum bila ingin damai, salah perang". saksi pemohon nurul hindi saksi adalah pedang batik dan pengrajin batik solo: sekitar tahun an yang menjadi pesaing dalam perdagangan adalah batik yang murah dari pekalongan. mulai tahun solo, pasar lower ataupun pgs sudah mulai adanya batik batik china dengan harga yang murah, brunei darussalam. apsis, sebuah proyek senilai euro juta, adalah sebuah kerangka program untuk membangun integrasi regional asean. program mencontoh pelajaran dari pengalaman komisi eropa dalam membentuk integrasi ekonomi, berkontribusi untuk memperbaiki mekanisme asean dan sistem komunikasi, serta mendukung kegiatan pengembangan kapasitas bagi asean secretariat dan negara negara anggota asean. kesepakatan pembiayaan apsis ditandatangani awal keseluruhan utang dalam rangka integrasi asean dimaksudkan untuk mengarahkan asean sesuai dengan kepentingan negara negara pemberi maju. kebijakan ini satu sisi menguntungkan pihak pemberi utang, namun pada sisi lain akan semakin menjerat negara negara kawasan ini dalam beban utang yang semakin besar. indonesia mengalami tekanan ekonomi yang besar akibat utang luar negeri menjadi mengalami berharga. beban bunga utang dan cicilan pokok utang luar negeri pemerintah dan swasta mencapai us$ juta pertahun. ditambah dengan cicilan pokok utang dalam negeri pemerintah miliar dan bunga utang dalam negeri pemerintah sebesar miliar. jumlah keseluruhan pembayaran hutang dan cicilan hutang pokok pemerintah dan swasta sebesar rp. miliar. bandingkan dengan kenaikan pdb berdasarkan harga konstan dalam tahun (atas harga konstan) yang nilainya hanya sebesar miliar. peningkatan pdb yang merupakan hasil dari seluruh aktivitas ekonomi bahkan tidak cukup untuk membayar bunga hutang dan cicilan pokok. akibatnya negara ini tidak dapat mengalokasikan anggaran belajarnya untuk kesejahteraan publik bank indonesia, perjanjian ekonomi yang mengikat untuk menyukseskan seluruh rencana liberalisasi pasar asean tersebut, pemerintahan negara maju dan lembaga keuangan multilateral menyalurkan dukungan dana asean dan negara negara anggotanya dengan tujuan membangun regionalisme ekonomi. dengan demikian negara negara maju dapat menjalankan agenda melimpahkan beban krisis dalam kawasan asean dengan landasan hukum yang mengikat semua anggota asean. melalui programme for regional integration support apsis ii) uni eropa memberikan juta selama tahun untuk mendukung integrasi asean pada tahun melalui sampai saat ini belum begitu terasa dampak datangnya batik china, namun yang dikhawatirkan apabila china berhasil meniru produksi batik saksi karena konsumen belum bisa membedakan mana produksi batik china dan produksi dalam negeri: surat saksi adalah ketua kelompok pembuatan sandal batik sukoharjo, banyak sandal sandal china yang masuk pasar dan pameran tempat saksi biasa memasarkan sandal produksinya sehingga sandal buatan saksi kurang laku, pasar atau pameran, saksi membawa pasang sandal batik. biasanya bisa laku pasang, sekarang hanya laku pasang saja. selisih harga sandal china dengan sandal buatan saksi, hanya sampai namun masyarakat lebih membeli produk china. cuping saksi pernah bekerja pt. budaya wangi: pt. budaya wangi adalah perusahaan kecil yang memproduksi aneka macam biskuit yang beralamatkan kampung kebon kelapa, desa pasar kemas, kecamatan pasar kemas, kabupaten tangerang. pt. budaya wangi berdiri sejak tahun dan mulai berproduksi tahun sampai dengan tahun pt. budaya wangi dari tahun tahun mengalami kejayaan dan terbukti mampu ikut membantu berdirinya dua perusahaan cabangnya dua tempat yang berbeda dengan nama perusahaan cabang pt. mascot dan pt. gizi nusantara food: pt. budaya wangi mengalami penurunan kapasitas produksi sejak tahun sampai dengan tahun hal ini disebabkan karena produk yang dijual pasaran lokal kurang laku, sehingga mengalami penumpukan barang gudang. pengurangan kapasitas produksi dilakukan untuk mengimbangi permintaan dari pemesan yang semakin menurun. akibat hal tersebut, perusahaan terpaksa merumahkan karyawannya sampai tahun posisi saksi saat itu menjabat sebagai staf bagian maintenance produksi, sekaligus ketua serikat buruh tingkat kerja federasi nasional buruh indonesia nabi). dalam perusahaan tersebut, saksi memiliki kurang lebih anggota yang bergabung dengan federasi nasional perjuangan buruh indonesia dari jumlah total karyawan, saksi banyak menanyakan tentang kondisi perusahaan kepada pihak manajemen. hal ini sering saksi tanyakan karena berhubungan dengan nasib pekerja atau dengan para anggota saya yang tidak jelas. dari berbagai rapat dengan pihak manajemen atau perusahaan, diketahui bahwa penyebab tidak lakunya produk lapangan adalah karena terdapat banyak produk luar atau biskuit yang lebih menarik dengan harga yang terjangkau. keadaan semakin diperparah dengan biaya produksi yang semakin tinggi dan kenaikan bahan baku biskuit yang mahal. dengan kondisi demikian, pemilik perusahaan lebih memilih tutup. karyawan di phk atau diputus hubungan kerjanya. kalah pesaingnya produksi karena berhadap hadapan dengan produk biskuit impor, bukan dengan produk biskuit lokal sejenis. muhammad fadli kirim saksi adalah petani dan menjadi ketua jaringan musyawarah petani brebes dan anggota aliansi petani indonesia: sebagai petani yang hanya memiliki tanah seluas hektar, saksi betul betul merasa dirugikan atas membanjirnya bawang merah impor berbagai daerah, khususnya kampung saksi. bawang merah impor itu sudah masuk sejak dan menjadi berlipat lipat tahun hingga pada bulan februari penghasilan saksi hanya cukup untuk biaya produksi saja dan saksi merugi. harga yang sebelumnya per kilogram, langsung jatuh menjadi per kilogram, disebabkan masuknya bawang impor: pada saat itu produksi bawang merah lahan saksi hanya ton per hektar karena banyak penyakit, maka saksi merasa dirugikan. kalau dikalikan, maka selisihnya adalah kali ton, saksi merasa dirugikan tiharom saksi adalah nelayan tradisional barunya, pemerintah, baik melalui kementerian kelautan dan perikanan maupun kementerian terkait lainnya tidak pernah bersungguh sungguh ingin mengabdi dan melayani nelayan tradisional. nelayan tradisional teluk jakarta masih mengalami kesulitan dalam memperbaiki tingkat kelayakan hidup, saksi tidak merasakan manfaat dari kerjasama china dan asean sektor perikanan. contohnya, ikan kembung impor dari china hanya seharga kg, sedangkan ikan kembung lokal bisa mencapai kg: nelayan tradisional akan dapat merasakan manfaat jika disediakan modal usaha untuk memproduksi dan pengolahan, asuransi iklim dan jiwa, subsidi bbm dan biaya produksi, insentif penjualan harga ikan tempat pelelangan ikan, penghapusan pungutan perikanan, dan jaminan penggantian kapal bila terjadi kerusakan. sepanjang keenam atas belum dipenuhi, kebijakan apa pun yang dikeluarkan oleh pemerintah penyelenggara negara tidak akan memberikan manfaat kepada nelayan tradisional, termasuk kesepakatan perdagangan bebas asean china. tempat pelelangan ikan besar muara angke dan muara baru, sudah banyak beredar ikan ikan impor karena ikan itu bermukim. jadi ketika tidak ada ikan teluk jakarta jenis kembung misalnya, tetapi pasaran banyak ikan kembung, jadi dapat dikatakan itu adalah ikan impor. dan itu volumenya kurang lebih sekitar yang ada tempat pelelangan ikan dan itu juga sudah mulai beredar juga tempat pelelangan pelelangan kecil seperti kali baru, dan juga pasar ikan kota. konsumen juga cenderung membeli ikan ikan impor yang lebih murah dan itu berdampak terhadap nelayan tradisional dan nelayan kecil. biaya operasional melaut teluk jakarta untuk nelayan kecil mahal karena untuk memperoleh bbm juga sulit. jadi, adanya ikan ikan impor juga sangat merugikan kami nelayan tradisional. sosialisasi pemerintah hanya kepada nelayan nelayan besar, sedangkan indonesia hampir adalah nelayan kecil. organisasi organisasi nelayan hsi, anti, anti. hsi dan anti adalah organisasi nelayan nelayan besar. kesatuan nelayan tradisional indonesia anti) tidak pernah diberikan informasi mengenai rugi untungnya terhadap perdagangan bebas tentang perikanan. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon,dalam persidangan tanggal agustus yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: pokok permohonan pemohon bahwa kaidah kapitalisme neoliberal sebagaimana termaktub dalam dan huruf piagam asean dianggap bertentangan dengan asas kekeluargaan yang sesuai dengan dasar pancasila permohonan pengujian undang undang nomor tahun halaman bahwa dengan berlaku. sehingga negara tidak dapat lagi menjalankan amanah uud permohonan pengujian undang undang nomor tahun halaman bahwa menurut para pemohon dengan berlakunya undang undang guo menjadikan kerjasama perdagangan tersebut secara faktual telah menimbulkan kerugian bagi industri nasional, termasuk usaha mikro kec menengah umkm), karena kalah bersaing dengan produk dan china yang harganya jauh lebih murah permohonan pengujian undang undang nomor tahun halaman bahwa menurut para pemohonadan usaha milik negara strategis, proteksi terhadap usaha kecil menengah, pertanian rakyat, dan perikanan rakyat permohonan pengujian undang undang nomor tahun halaman bahwa permohonan pengujian undang undang nomor tahun halaman il.selanjutnya disebut sebagai undang undang nomor tahun sehubungan dengan hal ini, pemerintah berkeinginan untuk menyampaikan fakta fakta hukum yang kiranya dapat menjadi pertimbangan yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi. fakta fakta hukum tersebut berkaitan dengan hubungan antara ruang lingkup materi normatif undang undang nomor tahun dengan ketentuan ketentuan piagam asean sebagai norma hukum internasional. ketentuan ketentuan piagam asean tidak termasuk dalam materi normatif undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun adalah suatu instrumen hukum yang dibentuk sebagai pelaksanaan dan uud undang undang tersebut pada pokoknya berisi persetujuan dpr kepada pemerintah untuk mengikatkan diri terhadap piagam asean. konstruksi hukum yang menunjukkan bahwa undang undang nomor tahun adalah semata mata merupakan perwujudan formal persetujuan dewan perwakilan rakyat dpr) terlihat jelas dari batang tubuh yang intinya berisi pengesahan piagam asean. undang undang tersebut hanyalah merupakan landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengikatan diri indonesia terhadap piagam asean. dengan demikian, materi normatif undang undang nomor tahun tidak dimaksudkan untuk menyatakan secara formil pemberlakuan secara langsung ketentuan ketentuan normatif dalam piagam asean sebagai norma hukum nasional indonesia. pandangan bahwa suatu undang undang pengesahan perjanjian internasional merupakan suatu persetujuan dpr dan tidak memuat materi normatif yang terkandung dalam suatu perjanjian internasional juga didasarkan pada fakta bahwa tidak ada ketentuan hukum indonesia (termasuk dalam uud yang secara tegas menyatakan bahwa undang undang pengesahan perjanjian internasional juga mentransformasikan ketentuan ketentuan hukum perjanjian internasional dalam hukum nasional. berbeda dengan praktek banyak negara, praktek dan doktrin ketatanegaraan indonesia juga tidak ada yang menunjukkan bahwa undang undang pengesahan perjanjian internasional memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perwujudan persetujuan dpr dan sekaligus mentransformasi ketentuan ketentuan perjanjian internasional menjadi materi normatif undang undang sehingga secara langsung menjadi bagian dari hukum nasional. bagi indonesia, norma dalam perjanjian internasional baru dapat dilaksanakan secara efektif tingkat nasional setelah ditransformasikan dalam peraturan perundang undangan nasional tersendiri. pandangan tersebut sejalan dengan pandangan profesor utrecht yang menegaskan bahwa undang undang yang mengesahkan perjanjian internasional semata mata hanya memuat "persetujuan dpr", dan dengan demikian diartikan sebagai undang undang dalam arti formal utrecht, e., dan dinding, mohammad saleh, pengantar dalam hukum indonesia, p.t. ikhtiar baru, jakarta). konstruksi hukum yang menunjukkan bahwa undang undang pengesahan perjanjian internasional hanya merupakan persetujuan dpr tersebut dipengaruhi oleh tradisi ketatanegaraan belanda. belanda secara jelas menempatkan status wet undang undang) seperti ini sebagai perwujudan persetujuan parlemen belanda. pakar hukum belanda menilai wet tersebut sebagai tindakan unilateral parlemen belanda dan tidak dimaksudkan sama sekali sebagai produk legislasi dalam arti material. beberapa ahli hukum belanda telah pernah memperdebatkan tentang produk "persetujuan parlemen" terhadap ratifikasi perjanjian internasional sehingga menyarankan agar produk persetujuan parlemen tidak lagi dibuat dalam format undang undang (wet), pemikiran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penggunaan format undang undang untuk maksud ratifikasi adalah tidak tepat, karena undang undang adalah produk bersama antara wewenang legislatif dan eksekutif, sedangkan "persetujuan parlemen" untuk ratifikasi adalah produk eksklusif (unilateral statement) parlemen belanda. bahkan menurut pandangan ini, eksekutif sebenarnya tidak wajib menindaklanjuti "persetujuan parlemen" ini dengan ratifikasi (express its onset bound). hal ini semakin menggambarkan bahwa bentuk undang undang untuk maksud tersebut menjadi semakin tidak tepat browser, j.g., national treaty law and practice: the netherlands, studies transnational legal policy. dengan demikian, fakta hukum yang perlu dipertimbangkan oleh yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi berkaitan dengan fungsi dan tujuan pembentukan undang undang nomor tahun adalah dalam rangka memenuhi persyaratan konstitusional sebagaimana tercantum dalam dan uud materi normatif undang undang tersebut hanya merupakan persetujuan kepada pemerintah untuk melakukan pengikatan diri terhadap piagam asean. materi normatif undang undang tersebut sama sekali tidak mencakup langkah hukum untuk mentransformasi atau mengubah bentuk ketentuan piagam asean dari norma hukum internasional menjadi bagian dari hukum nasional. piagam asean berlaku dan mengikat indonesia bukan didasarkan pada undang undang nomor tahun dalih bahwa materi normatif undang undang nomor tahun tidak mencakup ketentuan ketentuan piagam asean juga didasarkan pada kenyataan bahwa piagam asean mengikat dan berlaku terhadap indonesia bukan didasarkan pada undang undang nomor tahun pernyataan pengikatan diri (expression bound) indonesia kepada piagam asean didasarkan pada penyerahan piagam pengesahan (instrument ratification| kepada sekretariat asean. pemberlakuan piagam asean terhadap indonesia dan negara negara asia tenggara lainnya tidak terlepas dari dan sepenuhnya ditentukan oleh penerapan ketentuan dalam piagam asean sendiri. piagam pengesahan merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk menyatakan pengikatan diri indonesia terhadap suatu perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perjanjian internasional konvensi wina tentang perjanjian internasional juga menyatakan bahwa the consent state'. tanpa penyampaian piagam pengesahan piagam asean oleh indonesia sekretariat asean (meskipun undang undang nomor tahun telah berlaku) piagam asean tidak akan pernah mengikat indonesia. fakta ini menunjukkan bahwa pengikatan diri indonesia terhadap piagam asean bukan didasarkan pada pemberlakuan undang undang nomor tahun fakta selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa pemberlakuan suatu perjanjian internasional piagam asean) juga tidak didasarkan pada ketentuan undang undang pengesahannya, melainkan oleh ketentuan ketentuan perjanjian internasional itu sendiri. undang undang nomor tahun tentang perjanjian internasional secara tegas menegaskan suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut. ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan konvensi wina tentang perjanjian internasional yang menegaskan bahwa treaty enters into force such manner and upon such date may provide the negotiating states may agree'. dalam kaitan ini, piagam asean menyatakan". maksud dari ketentuan ini adalah untuk menjelaskan bahwa norma norma yang ada dalam piagam asean mulai berlaku dan mengikat indonesia terhadap para negara yang menjadi pihak dari piagam asean, dalam tempo (tiga puluh) hari setelah diserahkannya piagam pengesahan instrument ratification" yang ke (sepuluh) kepada sekretaris jenderal asean. oleh karenanya, pada tanggal november ketika undang undang nomor tahun diberlakukan, status hukum piagam asean belum berlaku dan mengikat indonesia. bahkan ketika indonesia menyatakan persetujuannya untuk terikat dengan piagam asean melalui penyerahan piagam pengesahan pada tanggal november piagam asean masih belum berlaku terhadap indonesia. piagam asean baru mulai berlaku dan mengikat indonesia pada tanggal desember yaitu setelah syarat untuk berlakunya piagam sebagaimana diatur dalam piagam asean dipenuhi (tiga puluh) hari setelah thailand sebagai negara kesepuluh menyerahkan piagam pengesahan). penempatan piagam asean sebagai lampiran undang undang nomor tahuntidak mengubah karakter ketentuan ketentuan piagam asean yaitu dari norma hukum internasional menjadi bagian dari norma hukum nasional. seperti dinyatakan sebelumnya dalam keterangan ini, tidak ada ketentuan dalam uud dan undang undang nasional lainnya (termasuk undang undang nomor tahun sendiri) yang menegaskan bahwa pengesahan suatu perjanjian internasional piagam asean) juga dimaksudkan untuk mentransformasi perjanjian internasional menjadi norma hukum nasional. bertitik tolak dari cara pandang ini,harus diartikan bahwa naskah piagam asean yang disetujui dpr dalam undang undang dimaksud adalah bukan naskah yang lain, melainkan naskah yang termuat dalam lampiran tersebut. dengan kata lain, dilahirkannya piagam asean dalam undang undang nomor tahun adalah murni dalam rangka formalitas guna menunjukkan secara spesifik naskah piagam asean yang telah disetujui dpri.b. paliudju pekerjaan gubernur sulawesi tengah alamat jalan pandanjakaya nomor palu selanjutnya disebut sebagai . pemohon nama dewan pimpinan provinsi partai keadilan dan persatuan indonesia dpp pkp indonesia) sulawesi tengah dalam hal ini diwakili yahya patio, s.h., ketua dpp pkp indonesia) alamat jalan belibis nomor palu selanjutnya disebut sebagai . pemohon ii: nama drs. santo pekerjaan pemangku adat suku pamona alamat kabupaten poso selanjutnya disebut sebagai . pemohon iii: berdasarkan surat kuasa khusus masing masing bertanggal april mei danwidjojanto, sonhadji associates law firm yang berkedudukan city lofts sudirman lantai suite jalan k.h. mas mansyur nomor jakarta pusat, baik sendiri sendiri maupun bersama samahli dan saksi dari para pemohon, membaca kesimpulan tertulis dari para pemohon: memeriksa bukti buktionteks dan analisis yuridis pemilihan kepala daerah konstitusi indonesia berpijak pada daulat rakyat sesuai undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud dan daulat hukum sebagaimana disebutkan dalam uud daulat rakyatkaitan dengan persyaratan (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama .memberikan fokus pada pengertian uud pada dua kali masa jabatan pada jabatan yang sama . pertimbangan hukum menyatakan)puu vii yang uji materiil adalah huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah. dan pertimbangan hukum dalam putusan dan memberikan fokus pada mekanisme serta sistem pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung atau tidak uud langsung . pertimbangan hukum menyatakan .permohonan yang diajukan oleh pemohon memberikan fokus dan perhatian sesuai alasan yang disebutkan dalam permohonan guo pada masalah yang berkaitan dengantersebut harus dilaksanakan dan atau dipilih secara demokratis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam uud berdasarkan uraian atas makkarenanya guo tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya, atau guomatrik perbandingan putusan nomor puu vi putusan nomor puu vii dengan permohonan uji materiil nomor puu v puu vi puu vii puu v pemohon drs. h.m. said prof. dr. drg. paliudju, sangat, si., gede binasa: gubernur sulawesi bupati mamasa, bupati jembrana, tengah, periode lee sulawesi barat. nurdin basin, partai keadilan sos: bupati dan persatuan karimun, provinsi indonesia: kepulauan riau, pihak terkait drs santo, drs. bambang dwi pemangku adat hartono, pd, suku pamona, sebagai walikota kabupaten poso: surabaya: hal penting: drs. gabriel manek uji materiil msi, bupati timor sebelumnya tdk tengah utara pernah menguji jabatan gubernur: para pihak yang mengajukan uji materiil adl partai dan masyarakat yang mempunyai hak untuk mengajukan calon dari jalur partai dan perseorangan diuji materiil tentang tentang tentang pemerintahan daerah pemerintahan daerah pemerintahan daerah uud uud yang dan serta dijadikan uud huruf dasar untuk uud telah pengujian huruf huruf melegalisasi menyebabkan menimbulkan pengangkatan dan pemohon sebagai ketidakpastian hukum penunjukan gubernur tidak dapat gunakan terhadap pelaksanaan kepala daerah hak konstitusionalnya hak hak konstitusional provinsi yang secara adil, tidak pemohon, didasarkan oleh peroleh kesempatan ketidakadilan sebagai yang sama dalam memperoleh pemilu yang pemerintahan, tidak kesempatan yang demokratis sehingga dapat diperlakukan sama untuk menyebabkan diskriminasi berpartisipasi dalam pemohon tidak dapat pemerintahan, kesempatan untuk tidakadanya peroleh kesempatan perlindungan dari berpartisipasi dalam ancaman ketakutan pemerintahan pemohon untuk dapat turut serta dalam pemilukada membran dan pemohon karimun uraian norma pada norma yang norma yang permohonan huruf dipersoalkan, dipersoalkan, pemda tidak pemohon pemohon dipilih, memberikan diangkat berdasar ditunjuk dan penjelasan mekanisme diangkat tidak mengenai pemilukada tidak secara demokratis pengertian apa langsung oleh sebagai gubernur yang dimaksud dprd kabupaten sulteng tahun dua kali masa jembrana. karena jabatan dalam pemohon tahun didasarkan atas jabatan yang sama diangkat dan daerah yang sebagai bupati pemohon tahun sama jembrana: dan 2001diangkat pemohon tahun tahun sebagai gubernur jadi sebagai bupati sulteng: dan tahun bupati kabupaten jembrana, hasil dipilih bantaeng, dan pemilukada sebagai gubernur pernah menjabat langsung sulteng, bupati mamasa provinsi sulawesi pemohon barat tahun diangkat sebagai bupati karimun pemohon belum berdasarkan surat pernah menjabat usulan pj. gubernur sebagai kepala kepulauan riau: daerah selama dua tahun kali berturut turut sebagai bupati dan daerah yang karimun, sama: merupakan tindak sistem pemilihan lanjut dari hasil melalui parlemen pemilukada anggota dprd yang langsung sesuai diatur dalam dan pengangkatan pemilukada pemohon sbg adalah dipilih bupati jembrana langsung rakyat via sesuai pilkada langsung: kemendagri dilakukan melalui pemilukada tidak langsung dprd dan tdk sesuai pemohon yang awalnya wakil bupati, diangkat sebagai bupati karimun atas usulan pj. gubernur kepulauan riau petit menyatakan menyatakan menyatakan pemohon huruf huruf huruf tentang pemda bertentangan dengan bertentangan dengan bertentangan dengan uud dan serta atau huruf uud uud dinyatakan sebagai constitutional conditional sepanjang pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis bertentangan dengan uud pertimbangan pemohon sebagai sekalipun dalam hukum memang punya masa jabatan mahkamah hak konstitusional tersebut untuk ikut dalam didasarkan pada pemerintahan, dua undang cast untuk menjadi undang yang bupati. akan tetapi, berbeda hak konstitusional itu dan dapat dibatasi tetapi uud hitungan satu kali periode jabatan dalam kaitan tidak terhalang dengan jabatan karena perubahan kepala daerah, undang undang. pembatasan dapat dengan demikian diimplementasikan hitungan dua kali oleh dalam masa jabatan juga bentuk: (i) tidak terhalang pembatasan dua karena perubahan kali berturut turut undang undang: dalam jabatan yang mahkamah sama, atau (ii) berpendapat bahwa pembatasan dua setengah masa kali dalam jabatan jabatan atau lebih yang sama tidak dihitung satu kali berturut turut, atau masa jabatan. (iii) pembatasan artinya jika dua kali dalam seseorang telah jabatan yang sama menjabat kepala tempat yang daerah atau berbeda. sebagai pejabat pembatasan terbuka kepala daerah bagi pembentuk selama setengah sebagai pilihan atau lebih masa kebijakan, jabatan, maka yang pembatasan bersangkutan diperlukan dalam dihitung telah mewujudkan menjabat satu kali penyelenggaraan masa jabatan: prinsip demokrasi perbedaan sistem dan pembatasan pemilihan kepala kekuasaan yang daerah baik tidak justru menjadi spirit langsung (vide uud kerugian sign dan dialihkan permohonan, forum maupun langsung penyelesaiannya bukan mahkamah tidak konstitusi, berarti, sistem melainkan pemilukada tidak peradilan dalam langsung, tidak lingkungan atau kurang demokratis dibandingkan dengan sistem langsung, begitu sebaliknya. keduanya merupakan kebijakan negara tentang sistem pemilukada yang sama demokratis nya sesuai dengan uud berdasarkan asas proporsionalitas, keseimbangan (balancing), dan asas kepatutan, td: putusan menyatakan permohonan permohonan pemohon pemohon dan ditolak pihak terkait ditolak untuk seluruhnya: permohonan pemohon dan pihak terkait dikabulkan untuk sebagian, cukup alasan permohonan para pemohon agar huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dinyatakan sebagai conditional constitutional.dan atau (dalam pengertian partai politik institusi politik yang ada):ecara aktual atau setidaknya potensial dirugikan akibat diberlakukannya ketentuan hurufadalah warga negara indonesia yang bertempat tinggal palu, provinsi sulawesi tengah danbertanggal maret (vide bukti bahwa(vide bukti pada periode tersebut,undang undangundang undangdengan demikian, pemohon tidak dapat dikenakan ketentuan yang tersebut dalam huruf, antara lain, masyarakat adat dan lembaga swadaya masyarakat (vide bukti dan bukti namun kpu sulawesi tengah dalam surat nomor kpu bertanggal april menyatakan,vide bukti surat tersebut telah menegaskan hak pemohon untuk dapat dicalonkan menjadi kepala daerah periode tahun bahwa kerugian faktual dan potensial pemohon dapat dirumuskan sebagai berikut:dan kpu dalam kapasitas sebagai penyelenggaradengan demikian, guo dapat diskualifikasi telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon bahwa(vide.6j) bahwa(vide keterangan saksi drs. kelima dan yahya kiri),kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati sesuai uud (vide keterangan saksi ibrahim tungku dan drs. arsyad dg. rahmat serta keterangan ahli drs. hari ika posisi).vide bukti adalah para pemilih yang dapat mengajukan pasangan calon dari jalur perseorangan. dengan demikian, surat kpu sulawesi tengah (vide bukti telah menegaskan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon iiitelah dirugikan dengan adanya ketentuan huruf menimbang bahwa berdasarkan uraian atas, mahkamah berpendapat bahwaatau conditional constitutional (konstitusional bersyarat) dengan alasan sebagai berikut: bahwa mahkamah sesungguhnya belum pernah menguji huruftersebute. berkenaan dengan hal tersebut, huruf sebagai syarat bag dilaksanakan secara demokratis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam uud bahwa pengangkatan pemohon sebagai gubernur kepala daerah sulawesi tengah pada periodesampai dengan didasarkan pada undang undang: bahwabahwa huruf dapat diskualifikasi telah bertentangan dengan uud atau huruf seyogianyadi,empat orang saksi dan empat orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal juli dan menyerahkan keterangan tertulis, pada pokoknya menyatakan hal hal sebagai berikut: saksi pemohon ibrahim tungku saksi adalah raja buol, masyarakat buol masih mendukung kembali h.b. paliudjuyarakatmengakan dipilih oleh masyarakat untuk kemudian disumpah oleh raja buol selaku raja buol., kesatuan masyarakat hukum adat sulawesi tengah adadenganmemimpin suatu daerah. drs. kelima saksi adalah ketua dpw pds provinsi sulawesi tengah, saksi memberi dukungan atas kepastian apakah danuntukyahya kiri saksi adalah wakil ketua dpw partai amanat nasional pan) sulawesi tengah, pada saat menjelang dimulainya tahapan pemilu banyak pertanyaan yang datang kepada pan, tentang siapa yang akan menggantikan paliudju, jika paliudju tidak mencalonkan lagi, sehingga dapat diketahui bahwa paliudju masih diinginkan oleh masyarakat. dengan demikian, sangat potensial paliudju masih dapat menang dalam pemilihan berikutnya. ahli pemohon prof. dr. cipta lesmana, m.a. prinsip demokrasi dikembangkan oleh komisi konstitusi kk). prinsip ini dijadikan sumber alasan untuk mengkaji), tetapi lebih mengenal penjelasan pemerintahan provinsi, kabupatenpemerintahantara satu ddimana rakyat harus tunduk dan patuh pada pemerintahan atasannya,empat syarat, yaitu: hak hak seseorang untuk mencalonkan diri harus diberi dan dilindungi oleh uud,, harus ada lembaga yang mengelola dan memanajemen proses pemilihan tersebut komisi pemilihan umum) sebagai instrument yang bersifat independen dan terlepas dari pengaruh dari lembaga maupun siapapun,rumusan huruf sangat bertentangan dengmenghalang halangi hak hak kesatuan masyarakat adat dan hak hak tradisidimana calon kepala daerah dapat dilakukan melalui jalur, yaitu: jalur partai politik:,nya 2004j, prof. dr. hadir murtad, s.h., hum masa berlaku uud (asli) masa berlaku uud (hasil amandemen) dalam uud (asli) tidak dijelas: ketentuan konstitusional dipilih secara demokratis dalam uud tersebut berdasarkan putusan mahkamah konstitusikemudian berdasarkan ketentua: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil: sebetulnya maksudhuruf adalah inkonstitusional berdasarkan argumentasi bahwa pilkada masa sebelum amandemen uud pada saat berlakunya undang undang nomor tahuny,drs. hari ika posisi::,:prof. dr. asep waran yusufike gebied, dan tijibukan berlaku pada keadaan fakta hukum sebelum,sangat berbeda dengan pengisian jabatan kepala daerah berdasarkan pengisian jabatan kepala daerah berdasarka, sedangkan berdasarkaselain itu, pemohon mengajukan keterangan tertulis dua orang ahli dalam persidangan tanggal juli yang dianggap sebagai informandum pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut sebagai berikut: prof. dr. hamid awaludin, s.h., l.l.m. undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah yang menjadi landasan ditetapkannya h.b.:dapat(perubahan konstitusi),penerapanof. raas rasyid, m.a., ph1945j|:,,dalam undang undangundang undang nomor tahun sama sekali tidak demokratis: pemilihan kepala daerah yang didasarkan atas undang undang nomor tahun, huruf46, tahun turun menjadi y4, tahun menjadi ys, dan tahun turun menjadi xx(:,pendapat mahkamah menimbang bahwa setelah membaca dan mendengar permohonan para pemohon, keterangan ahli dan saksi dari para pemohon, bukti bukti yang diajukan oleh para pemohon, dan keterangan pemerintah dan dpr, serta kesimpulan tertulis para pemohon, mahkamah berpendapat sebagai berikut: menimbang bahwa isu hukum yang diajukan oleh para pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: pertama, domain waktu tentang pemberlakuan huruf yang telah diubah oleh berdasarkan teori ggeman: kedua, pemilukada yang diselenggarakan berdasarkan undang undang nomor tahun dan peraturan menteri dalam negeri permendagri). menimbang bahwa terhadap isu hukum pertama yakni isi huruf yang telah diubah oleh terkait dengan domain waktu tentang pemberlakuan berdasarkan teori loga, sebagaimana diterangkan oleh ahli prof. dr. asep waran yusuf dan keterangan tertulis dari prof. dr. hamid alauddin, mahkamah tetap berpendapat bahwgubernurleh karena pembatasan tersebut bersifatadanomor puu vi bertanggal mei menimbang bahwa terhadap isu hukum kedua yakni pemilukada yang diselenggarakan berdasarkan undang undang nomor tahun dan permendagri dengan merujuk pada uud mahkamah berpendapat sebagai berikut bertanggal november bahwa alasan para pemohon yang intinya menyatakan pemilukada sebelum berlakunya yang telah diubah oleh adalah tidak demokratis dan pemilukada setelah berlakunya yang telah diubah oleh adalah demokratis, menurut mahkamah, sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembatasan dua kali masa jabatan kepala daerah. hal itu dapat dibuktikan dari ketentuaerah juga membatasi masa jabatan kepala daerah hanya untuk dua kali masa jabatan. menurut mahkamah, substansi pengaturan yang membatasi dua kali dalam rentang waktu sepuluh tahun adalah pengaturan yang cocok dengan kebutuhan dan paham konstitusionalisme yang menuntut pembatasan lingkup dan masa kekuasaan, terbukti semua undang undang mengenai pemerintahan daerah, baik yang lama maupun yang baru menentukan pengaturan yang demikian. pilihan politik hukum pembentuk undang undang yang demikian bukan hanya tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi sesuai dengan prinsip demokrasi,. oleh sebab itu, sebagaimana telah menjadi tekad mahkamah untuk menegakkanbahwa menurut mahkamah, permohonan para pemohon untuk tidak memperhitungkan masa jabatan pertama dengan alasan tidak melalui proses yang demokratis, sebagaimana juga pendapat ahli prof. dr. cipta lesmana, m.a., dan prof. dr. asep waran yusuf, serta keterangan tertulis dari prof. raas rasyid, m.a., ph. dan prof. dr. hamid awaludin, s.h., l.l.m., adalah tidak tepat. menurut mahkamah, selain alasan tersebut atas, baik secara iso jure maupun secara iso facto pemohon telah pernah menikmati masa jabatan dan terlibat langsung dan tidak merasa berkeberatan ikut serta menjadi bagian dalam proses yang dianggap tidak demokratis tersebut. menurut budaya indonesia siapapun yang pernah menjabat, apakah presiden, gubernur, bupati walikota disebut sebagai mantan, mantan presiden, mantan menteri, mantan gubernur dan mantan bupati walikota. suatu sebutan penghormatan masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah memegang jabatan atau mempunyai kedudukan tertentu dalam masyarakat. orang tidak mempersoalkan apakah mantan dipilih secara demokratis atau tidak, bahwa ahli drs. hari ika posisi menyatakan, bahwa pemohon (hb palium) mempunyai kharisma ketadulakoan, memiliki prestasi dalam pembangunan, perdamaian serta mampu menyejahterakan rakyat daerahnya dan dihormati dalam memimpin sulawesi tengah. atas dasar uud yang menyatakan negara mengakui dan melindungi eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak hak tradisionalnya, menurut ahli, masyarakat adat kali meminta agar palium diperkenankan memimpin daerah sulawesi tengah tanpa dibatasi oleh huruf yang telah diubah oleh pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut sepanjangyang diatur dalam undang undang. keempat persyaratan tersebut merupakan suatu kesatuan. kedudukan masyarakat hukum adat dengan hukum adatnya bukanlah suatu masyarakat yang otonom dan automaton dalam perspektif nasional. hubungan antara masyarakat hukum adat beserta hukum adatnya dengan hukum nasional dalam negara kesatuan republik indonesia. dengan demikian, setiap warga masyarakat hukum adat adalah warga negara yang sama kedudukannya dengan warga negara yang lain.bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang. oleh sebab itu, tidaklah cukup beralasan bagi pemohon untuk diperlakukan istimewa atau dikecualikan dari berlakunya persyaratan seorang calon gubernur sebagaimana ditentukan dalam huruf yang telah diubah oleh bahwa iapun menurut ahli, pemohon dianggap sebagai orang yang berkarisma dan pemimpin yang baik menurut masyarakat adat kali, hal itu adalah suatu pengakuan yang menjadi hak masyarakat yang bersangkutan. menurut mahkamah, paradigma hubungan hukum adat dan hukum nasional seharusnya tidak dalam perspektif dikotomi, akan tetapi saling mengakui dan menghormati sehingga tercipta hubungan yang harmonis. masyarakat hukum adat kali adalah masyarakat yang telah maju dan menyadari berlakunya hukum nasional sehingga hak dan kewajibannya sama dengan warga negara yang lain, karena seorang gubernur bukan hanya gubernurnya masyarakat kali tetapi juga masyarakat luar masyarakat kali. menghidupkan semangat primordialisme yang berlebihan akan sangat berbahaya bagi negara kesatuan republik indonesia. dengan demikian, permohonan pengecualian tersebut tidak cukupmemang dapat diterima untuk diperiksa dan diadili sebab meskipun object itis permohonan sama dengan permohonan sebelumnya, akan tetapi alasan alasan yuridis dan batu pengujiannya berbeda. walau demikian, alasan alasan yang berbeda tersebut tidak dapat mengubah keyakinan mahkamah bahwa huruf yang telah diubah oleh tidak bertentangan dengan uud sehingga tidak perlu penafsiran baru. oleh karena itu, mahkamah berpendapat, permohonan para pemohon tidak beralasan hukujin dan rekomendasi luar kelembagaan demokrasi untuk menetapkan calon tertentu pada hake pemohon pemohon ii,alasan alasan permohonan pemohon adalah perorangan warga negara yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum yang demokratis menjadi gubernur kepala daerah sulawesi tengah periode tahun sampai dengan sebelum periode pemilihan demokratis tersebut, pada periode tahun hingga pemohon telah pernah diangkat menjadi gubernur provinsi sulawesi tengah. berdasarkan keadaan faktual atas dan dikaitkan dengka pemohon potensial untuk diskualifikasi sebagai warga negara yang tidak memenuhi syarat untuk dapat menjadi calon kepala daerah dalam pemilihan gubernur sulawesi tengah periode sampai dengan mahkamah konstitusi dalam putusannyaera . berdasarkan kesimpulan atas maka dapat dikemukakan beberapa hal, yaitu: kesatu, huruf nomor tahun telah pernah dilakukan uji materiil: kedua, pengujian materiil atas guo karena diskualifikasi bertentangan dengan dan uud ketiga, mahkamah konstitusi telah memutuskan menolak permohonan uji materiil sebagaimana tersebut dalam butir kedua atas sesuai putusan nomor puu vi mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vi menyatakan pendapatnya.makna penting yang tersebut dalam putusan mahkamah konstitusi guo berkaitan dengan hal hal sebagai berikut: norma yang diuji berkaitan dengan huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah adalah":. mahkamah konstitusi membuat pertimbangan hukum bahwa . pembatasanendapat, penjelasan dan pembatasan yang dikemukakanpada putusan guo, norma yang dipersoalkan adalah. pada putusan guo dalam kaitannya dengan pelaksanaan nomor tahun maupun nomor tahun khususnya atas perbedaan, yaitu sebagai berikut: perbedaan sistem pemilihan kepala daerah baik tidak langsung (vide dan maupun langsung juncto tidak berarti, sistem pemilu huruf nomor tahun tidak bertentangan dengan dan serta uud berdasarkan uraian dua buah putusan mahkamah konstitusi atas maka dapat dikemukakan beberapa hal, yaitu sebagai berikut: kesatu, mahkamah konstitusi telah menyimpulkan bahwa huruf nomor tahun tidak bertentangan dengan dan dan serta uud kedua, mahkamah konstitusi telah melakukan pengujian norma melalui suatu pertimbangan hukum dengan . . ketiga, mahkamah konstitusi juga telah menerapkan asas proporsionalitas, keseimbangan (balancing), dan asas kepatutan untuk menyatakan periode yang didasarkan atas asas pemilihan: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil uud dalam konteks pemerintahan daerah,gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis tersebut adalah merupakan bagian pemilihan dari rezim pemilu sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum juncto nomor tahun tentang pemerintahan daerahuud seperti dikemukakan atas mempunyai frasa kata penting yang menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan . secara demokratis . . ada (dua) hal penting berkenaan dengan frasa kata demokratis . hal pertama berkaitan dengan pemilih atau tepatnya rakyat untuk mengekspresikan secara penuh dan utuh apa yang menjadi aspirasinya. pada konteks ini, ada cukup banyak dukungan yang diberikan kepada pemohon selain dari pemohon dan pemohon iii. dukungan dimaksud berasal dari partai politik lainnya dan kesatuan masyarakat adat, kelompok masyarakat dan perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pemilih bukti dan bukti banyak ahli sudah sepakat untuk menyatakan bahwadan para wakil rakyat yang duduk dalam parlemen tidak dipilih melalui suatu proses pemilu. pemilu disebut sebagai demokratis bila pelaksanaannya dilakukan secara free and fair election. hal ini dikemukakan secara tegas bahwa . free and fair elections are essential assuming the consent the governed . democracy masa jabatan kepala daerah dengan menyatakan . tidak dihitung sebagai satu kali masa jabatan kepala daerah bilamana kurang dari (dua setengah) tahun atau kurang separuh dari satu kali masa jabatan . :segenap uraian atas telah menegaskan bahwaa: berkenaan dengan hal tersebut atas,, harus dilaksanakan secara demokratis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam uud pengangkatan pemohon sebagai gubernur kepala daerah sulawesi tengah pada periode tersebutdidasarkan pada,pada pemilihan dengan menggunakan nomor tahun atau pemilihan kepala daerah yang tidak demokratis tersebut, dprd tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan calon kepala daerah terpilih secara final. dalam praktidepdagri akan memilih menjadi (tiga) nama calon yang untuk selanjutnya dipilih oleh dprd. pada kenyataannya, acapkali hasil pemilihan sudah lebih dulu ditetapkandikonsinyering disuatu tempat yang yang dianggap steril dari pengaruh lain yang dapat membelokkan kesepakatan alokasi suara itu atas. dalam konsinyering, itu artinya, anggota dprd dimaksud sudah isolasi dan biasanya juga diawasi secara intensif oleh korem dan kodim. selain proses tersebut, presiden mempunyai kewenangan untuk menetapkan siapa yang menjadi kepala daerah, tidak terikat oleh hasil perolehan suara dprd. tidak suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sepenuhnya demi kepentingan kemaslahatan rakyat karena itulah masa otoritarian yang jauh dari pemilihan yang demokratis, bilamana nomor tahun guo atas dikaitkan dengan praktek pemilihan gubernur kepala daerah dikaji secara cermat maka pemilihan dimaksud tidak dilakukan secara demokratis, yaitu karena: kesatu. rumusan dimaksud potensial membuka ruang terjadinya intervensi dan secara faktual, proses pemilihan kepala daerah pada periode itu senantiasa sudah di intervensi kepentingan pemerintah presiden melalui menteri dalam negeri: kedua, hasil pemilihan diajukan oleh dprd kepada presiden melalui menteri dalam negeri sedikitnya (dua) orang dan diangkat salah seorang diantaranya. rumusan guo atas juga menegaskan, wakil rakyat dan parlemen atau anggota dprd dan institusi dprd, tidak mempunyai kewenangan dan independensi untuk menentukan dan mengesahkan sendiri hasil pemilihannya karena pada akhirnya akan sangat tergantung dari hasil pilihan presiden melalui menteri dalam negeri, berdasarkan uraian atas maka dapat disimpulkan bahwa, tidak dilakukan secara demokratis walaupun dilakukan secara tidak langsung karena calon yang akan dipilih, maupun hasil pemilihan, tidak sepenuhnya didasarkan atas pilihan otonom para anggota dprd serta adanya intervensi atau setidaknya campur tangan yang kuat dari eksekutif atau diputuskan oleh presiden melalui menteri dalam negeri untuk menentukan calon yang akan dipilih serta menentukan dan mengangkat salah satu calon dari (dua) kandidat yang lebih dulu sudah dipilih anggota dprd:adapun indikator pemilu (termasuk pemilukada) yang demokratis merujuk pada beberapa hal penting, yaitu antara lain sebagai berikut: kesatu, pemilu tersebut dilaksanakan secara free and fair election serta adanya competitiveness man, keduatig, keempat, rakyat atau wakil rakyat yang mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan kepala daerah memilikipirasinya dan asas asas pemilu seperti tersebut dalam butir keduadasarkan uraian atas maka penunjukan dan pengangkatan pemohon pada tahun sebagai gubernur provinsi sulawesi tengah dengan menggunakan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara demokratis karena keempat syarat yang dikemukakan atas tidak diterapkan secara konsisten. hal dimaksud bertentangan dengsebelumnya, yaitu putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi hanya mempersoalkan mengenai jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari bupati dan atau walikota bukan untuk jabatan gubernur, dan tidak mempersoalkan faktor yang esensial, yaitu demokratis atau tidak demokratisnya suatu pemilu yang justru menjadi syarat fundamental dalam suatu pemilihan kepala daerah, dengan demikian belum pernah dilakukberkaitan dengan jabatan gubernur sebagai kepala daerah provinsi dan faktor demokratis tidak demokratisnya suatu proses pemilihan kepala daerah: pada dewasa ini ada dinamika perkembangan politik, sosiologis dan hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dalam kaitannya dengan proses rekrutmen kepala daerah, khususnya, hak rakyat untuk ikut menentukan kepala daerahnya. pada konteks itu, kini, terjadi perubahan dalam rekrutmen calon kepala daerah yang tidak hanya dapat diusulkan oleh partai dan atau gabungan partai politik saja tetapi juga berasal perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan. fakta dinamika dimaksud menegaskan supremasi dari daulat rakyat dengan memberikan ruang dan akses yang lebih luas bagi rakyat untuk mencalonkan dan memilih calon kepala daerahnya. pada konteks ini,ada konteks atas,,,surat kuasa pemohon bukti fotokopi surat kuasa pemohon ii: bukti fotokopi surat kuasa pemohon iip 6a fotokopi surat pernyataan dukungan dari dewan pimpinan wilayah partai damai sejahtera nomor dpw pds st v tanggal mei bukti p 6b fotokopi surat dukungan dari dewan pimpinan wilayah partai amanat nasional nomor pan a wk ws iv tanggal april bukti p 7a fotokopi surat pernyataan sikap majelis adat wilayah hukum adat suku laude tinombo timing moutong kabupaten parigi moutong sulawesi tengah tanggal april dan surat kuasa: bukti p 7b fotokopi surat pernyataan sikap dewan pimpinan daerah perhimpunan masyarakat tata permata) kota palu, dan surat kuasa, bukti p 7c fotokopi surat pernyataan sikap pemangku adat suku pamona kabupaten poso sulawesi tengah tanggal april bukti p 7d fotokopi surat dukungan dari pengurus besar front pemuda kali sulawesi tengah nomor ex istimewa pb.fpk st iv tanggal apriltahun tentang pokok pokokkeputusan presiden nomor tahun tanggal februari bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tengah nomor kpu tanggal april perihal penjelasan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah: bukti fotokopi surat dukungan dari dewan pimpinan provinsi partai keadilan dan persatuan indonesia dpp pkp indonesia) sulawesi tengah, kepada bapak mayjen purn) hb. paliudju nomor dpp pkp ind st v tanggal meip pkpi sulawesi tengah:mandela paliudju, bukti fotokopi surat pernyataan dukungan dari ketua lembaga adat buol raja buol kepada bapak purnawirawan mayor jenderal hb. paliudju tanggal maret bukti fotokopi surat dukungan dari dewan pimpinan wilayah partai amanat nasional sulawesi tengah kepada bapak hb. paliudju nomor pan a k ws v tanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan dukungan dari dewan pimpinan daerah partai demokrat provinsi sulawesi tengah kepada bapak hb. paliudju nomor dpd.pd st v tanggal mei bukti fotokopi guntingan berita dari radar sulteng, senin maret paliudju bakal terganjal aturan : bukti fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga art) front pemuda kali: bukti fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga art) lembaga adat pamona kabupaten poso, bukti fotokopi surat keputusan dewan adat kabupaten parigi moutong nomor ! dma kab pm tanggal februari bukti fotokopi surat dari dewan pimpinan wilayah partai amanat nasional sulawesi tengah kepada ketua kpu sulawesi tengah nomor pan a wk ws v tanggal meiw pan sulawesi tengah,d partai demokrat provinsi sulawesi tengah: bukti fotokopi surat dari dewan pimpinan daerah partai demokrat provinsi sulawesi tengah kepada kpu provinsi sulawesi tengah nomor dpd.pd st vi tanggal juni perihal mohon tanggapan atas pengajuan bakal calon gubernur periode brief, bureau information program departments state, https usinfo.state.gov., hal. pendapat lain juga menyatakan, pemilu disebut sebagai demokratis bila pemilu dilaksanakan berdasarkan suatu kompetisi yang dilakukan secara inklusif dengan mengedepankan akuntabilitas. pemilu yang kompetitif terjadi bil. lebih jauh dikemukakan . democratic elections are competitive. opposition parties and candidates must enjoy the freedom speech, assembly, and movement necessary voice their criticisms the government openly and bring alternative policies and candidates the voters . the other hand, freedom assembly for opposition parties does not imply mob rule violence. means debate democracy brief, bureau information program departments state (http usinfo.state.gov., hal. pemilu disebut sebagai inklusif bila rakyat atau pemilih mempunyai keleluasaan untuk memilih wakil atau kepala pemerintahannya sesuai dengan aspirasinya sendiri. lebih lanjut dikemukakan . democratic elections are inclusive. the definition citizen and voter must large enough include the adult population. government chosen small, exclusive group not democracy matter how democratic its internal working may appear . democracy brief, bureau information program departments state (http usinfo.state.gov., hal. hal lain yang juga penting dikemukakan berkenaan dengan frasa kata demokratis , bahwa indikator kosa kata demokratis tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek penting, yaitu: kesatudu: ketiga, rakyat atau wakil rakyat yang mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan kepala daerah memiliki menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, pemohon mengajukan empat orang saksi dan empat orang ahli yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal juli dan menyerahkan keterangan tertulis, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: saksi ibrahim tungku saksi adalah raja buol, masyarakat buol masih mendukung kembali h.b. paliudju mayor jenderal tnialahdikalau memilih bupati, dipilih oleh masyarakat yang kemudian disumpah oleh raja buol selaku raja buol. saksi bahwa kesatuan masyarakat hukum adat sulawesi tengahyang manadia memimpin suatu daerah. saksi meminta jangan sampai dengan adanya aturan aturan yang merupakan penjabaran dari konstitusi menghalang halangi aspirasi masyarakat hukum adat karena sebenarnya, orang yang dipilih menjadi kepala adat ini adalah benar benar orang orang yang dituakan dan betul betul dipilih dari musyawarah. saksi drs. kelima saksi adalah ketua dpw pds provinsi sulawesi tengah, saksi ikut memberikan dukungan agar ada kepastian, apakah bapak,dalam suatu kegiatan komunikasi politik dan konsolidasi, saksi sering kabupaten dan bertemu dengan masyarakat. pada saat itu, masyarakat menyatakan bahwa calon yang dikehendaki adalah saudara paliudju karena masyarakat terkesan dengan pemilihan lima tahun lalu yang mana calon ini memperoleh jumlah dukungan suara yang sangat besar. selain itu, menurut pengalaman saksi, ketika paliudju memulai tugasnya, sumber konflik horizontal poso dapat diatasi dan keadaan kembali normal, dan juga angka pertumbuhan ekonomi sejak tahun menunjukkan atas saksi yahya kiri saksi adalah wakil ketua dpw pan sulawesi tengah: pertama bermula pada tahun ketika akan dimulainya tahap pemilu gubernur, partai amanat nasional pan), sangat respek terhadap paliudju, karena pada waktu itu calon yang lain langsung mengambil atau mencari kekuatan kepada pimpinan pusat, tetapi berbeda dengan h.b. paliudju yang mengikuti seluruh prosedur yang ditetapkan partai, bahkan h.b. paliudju yang membawa lamarannya sendiri dan menyampaikan maksud serta menanyakan apa ada kekurangan. hal ini lah yang membuat saksi respek terhadap paliudju. berdasarkan pengalaman sebelumnya, para orang tua kami partai pan memberi nasihat, untuk memilih orang yang sering datang, memperhatikan, dan sering datang bersilaturahmi. dengan dasar ini, langsung ditetapkan paliudju sebagai calon. lalu, pada pemilu paliudju menang secara telak dengan satu putaran pemilu. pada saat menjelang dimulainya tahapan pemilu banyak pertanyaan yang datang pada pan, tentang siapa yang akan menggantikan paliudju, jika paliudju tidak mencalonkan lagi. dari sinilah dapat diketahui bahwa sebenarnya paliudju masih diinginkan oleh masyarakat. dengan demikian, sangat potensial paliudju masih bisa menang. ahli prof. dr. cipta lesmana, m.a. dalam naskah risalah perubahan uud yang dilakukan oleh mpr tahun s.d tahun khusus mengenai uud berkembang pemikiran kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat, baik kepala daerah tingkat dalam hal ini gubernur kepala daerah dan kepala daerah tingkat dan yang bersifat administratif yaitu bupati walikota. kemudian oleh komisi konstitusi) mpr yang diberi kewenangan oleh mpr untuk mengkaji kembali hasil kerja mpr mengubah uud diskusi anggota diawali dengan perlunya meletakkan dasar ide perubahan dan makna serta isi perubahan uud khususnya antara lain: peletakan makna ide perubahan uud oleh mpr berawal dari peletakan prinsip demokrasi, yaitu: semua harus dipilih rakyat) dan semua harus diwakili perwakilan rakyat), artinya kepala daerah harus semuanya dipilih oleh rakyat sebagai aspirated masyarakat, sehingga hasilnya dprd dipilih oleh rakyat dan gubernur bupati walikota harus dipilih oleh rakyat. prinsip demokrasi dikembangkan oleh komisi konstitusi). prinsip ini dijadikan sumber alasan untuk mengakul), tetapi lebih mengenal pen jenis an pemerintahan provinsi, kabupaten, pemerintahandiantara satu dengmana rakyat harus tunduk dan patuh pada pemerintahan atasannya. mpr memecah uud menjadi dan bertujuan untuk meletakkan dasar antara: a). demokrasi: b). wewenang: dan c). kedudukan masyarakat komunitas masyarakat adat dan hak hak tradisionalnya) dalam tataran yang sama dan sederajat, sehingga ketiganya saling sinergi dalam membentuk sistem pemerintahan yang demokratis berdasarkan pancasila. uud memuat tentang prinsip prinsip otonomi yang demokrasi, pemilihan yang demokratis, susunan dan tatacara pemerintahan yang demokratis, memuat prinsip hubungan hubungan kewenangan antar pemerintahan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota): dan memuat pengakuan negara terhadap hak hak tradisional dan hak hak masyarakat adat. ketiga ini dalam ilmu komunikasi politik mencerminkan uud hasil perubahan memuat prinsip demokrasi antara negara, pemerintah (pusat dan daerah) dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat seperti yang terurus dalam uud prinsip ini kemudian dijabarkan dalam nomor tahun tentang pemerintahan daerah mana gubernur bupati walikota dipilih langsung oleh anggota dprd sebagai keterwakilan rakyat tanpa intervensi pemerintah pusat (baik melalui menteri dalam negeri ataupun presiden) dan nomor tahun tentang pemerintahan daerah, mana gubernur, bupati walikota dipilih langsung oleh rakyat tanpa perwakilan dprd). jika dibandingkan uud naskah asli, atau sebelum perubahan) penjabaran uud muncul nomor tahun kemudian nomor tahun dan yang terakhir nomor tahun nomor tahun status kepala daerah sebagai penguasa tunggal, mana untuk kepala daerah tingkat disebut gubernur yang karena jabatannya menjadi kepala wilayah provinsi. pembagian daerah menjadi tingkatan menandakan adanya sistem hirarki antara pemerintah dengan pemerintah daerah berdasarkan garis komando. nomor tahun tetap menganut prinsip bertingkat juga, yaitu gubernur kepala daerah tingkat untuk provinsi dan bupati kepala daerah tingkat untuk kabupaten. tentang pemilihan kepala daerah gubernur) jika menggunakan nomor tahun man, sistem tersebut sangat sangat tidak demokratis, karena posisi dprd hanya berperan sebagai panitia seleksi saja (seleksi administrasi, politik, dan keamanan).syarat, yaitu: a). hak hak seseorang untuk mencalonkan diri harus diberi dan dilindungi oleh uud, b).: c). harus ada lembaga yang mengelola dan me manajemen proses pemilihan tersebut komisi pemilihan umum) sebagai instrumen yang bersifat independen dan terlepas dari pengaruh dari lembaga maupun siapapun: d).jika mengacu pada uud tentang dpr dan uud tentang dpd dewan perwakilan daerah), mana kedua jabatan tersebut dalam pandangan politik merupakan jabatan politik, sehingga tidak ada pembatasan masa jabatan dan tempat masa jabatan. demikian pula halnya dalam nomor tahun menganut prinsip bahwa gubernur itu dalah jabatan politik, bukan jabatan struktural dalam sistem pemerintahan daerah, sedangkan jabatan struktural berada tangan sekretaris daerah. hal ini ditegaskan dalam nomor tahun sekretaris daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil daerahnya . hal ini menegaskan seharusnya jabatan gubernur sebagai jabatan politis tidak perlu ada masa pembatasan. berdasarkan uraian atas, maka rumusan huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah sangat bertentangan dengan dcc. menghalang halangi hak hak kesatuan masyarakat adat dan hak hak tradismana calon kepala daerah dapat dilakukan melalui jalur, yaitu: jalur partai politik,: daerahnya nomor tahun nomor tahun tentang pemerintahan daerah khususnya tidak mengenal pemilihan kepala daerah, tetapi pengangkatan kepala daerah oleh presiden, hal ini tertulis pada kosa kata .. berdasarkan uraian saya atas, jelas bahwa pembatasan hak hak seseorang, hak partai partai politik atau gabungan partai politik, dan hak hak kesatuan masyarakat adat serta hak hak tradisional masyarakat untuk mencalonkan seseorang menjadi kepala daerah sangat bertentangan dengan dan uud dan kepala daerah gubernur) yang dipilih berdasarkan nomor tahun sangat tidak demokratis dan bertentangan dengan uud oleh karena itu, gubernur yang dipilih menurut nomor tahun dikatakan adalah gubernur yang dipilih secara tidak demokratis, dan saya mengatakan bahwa gubernur tersebut jika dilihat dari uud sangat sangat tidak demokratis dan jika merujuk pada huruf nomor tahun dapat dikatakan bahwa gubernur sulawesi tengah yang bernama h.b. paliudju yang terpilih dengan menggunakan nomor tahun (periode dan menggunakan juncto nomor tahun (periode belum termasuk kali masa jabatan, tetapi baru kali masa jabatan, yaitu periode s.d sedangkan periode bukan dipilih secara demokratis dan ini tidak termasuk periode masa jabatan. ahli prof. dr. hadir murtad, s.h., hum yang dipersoalkan secara konstitusionalitas adalah huruf nomor tahun yang berbunyhal ini menunjuk pada masa jabatan dalam jabatan yang sama yang pernah dijabatnya.: masa berlaku uud (asli) masa berlaku uud (hasil amandemen) dalam uud (asli) tidak dijelaskan. pemilukada berdasarkan uud sebelum amandemen berdasarkan ketentuan perundang undangan tentang pemerintahan daerah yang pernah berlaku indonesia yang menganut sistem pilkada tidak langsung, sejak indonesia merdeka mulai nomor tahun sampai berlakunya nomor tahun atas dasar uud menurut saya terdapat dua cara pemilihan kepala daerah yaitu pengangkatan oleh pemerintah pusat dan pemilihan oleh dprd. pengangkatan oleh pemerintah pusat dalam kaitan pengangkatan oleh pemerintah pusat, maka dikelompokkan model dominasi pemerintah pusat dalam proses pemilukada menurut perundang undangan pemerintahan daerah dalam empat model dominasi, yaitu: model dominasi dalam nomor tahun model dominasi dalam nomor tahun model dominasi dalam penetapan presiden nomor tahun dan nomor tahun dan, model dominasi dalam nomor tahun tiga model dominasi atas yaitu model model dan model hampir sama bahwa pemerintah pusat mengangkat dari usulan diajukan dprd, dan pemerintah pusat dapat menentukan luar usulan dprd atau tidak terikat pada jumlah suara, maka mekanisme pilkada seperti ini seakan akan demokratis karena usulan calon berasal dari dprd padahal kekuasaan pemerintah pusat yang menentukan kepala daerah yang diangkat. dengan demikian mekanisme pilkada ini sepertinya terlibat dprd padahal hanya semu, sehingga jelas pilkada seperti ini tidak demokratis. nomor tahun menentukan suatu mekanisme pilkada yang lebih memberi peran pemerintah pusat dibanding dprd karena memberikan kedudukan utama kepada kepala daerah daripada dprd. hal ini seperti diatur dalam permendagri nomor tahun yang mengatur pencalonan, pemilihan dan pengangkatan kepala daerah. meskipun calon calon kepala daerah dipilih oleh dprd, tetapi pusat lebih menentukan. calon calon yang terpilih terlebih dahulu harus disepakati antara pimpinan dprd pimpinan fraksi fraksi dengan menteri dalam negeri untuk calon calon kepala daerah tingkat dan dengan gubernur kepala daerah tingkat untuk calon calon kepala daerah tingkat ii. cara cara ini ditempuh mengingat fungsi rangkap kepala daerah (seperti tersebut atas). sebagai kepala wilayah, harus mempunyai kecakapan bidang pemerintahan dan dipercaya sepenuhnya oleh pemerintah. bahkan dalam peraturan menteri dalam negeri bukan sekedar kesepakatan , tetapi calon calon yang akan dipilih tersebut harus disetujui oleh para pejabat tersebut atas. pejabat yang berhak mengangkat, sama sekali tidak terikat pada perimbangan suara dukungan. seseorang dapat dan sah untuk diangkat sebagai kepala daerah meskipun memperoleh dukungan suara yang lebih sedikit dibandingkan dengan calon atau calon calon lainnya bagi manan, apabila dicermati lebih mendalam model pilkada menurut nomor tahun lebih unik dari model sebelumnya, karena dari ketentuan mekanisme pilkada berdasarkan nomor tahun juncto peraturan mendagri nomor tahun bahwa bakal calon kdh dikonsultasikan dulu dengan gubernur untuk kdh dan mendagri untuk kdh dan bakal calon yang direstui akan menjadi "calon jadi kemudian dprd melakukan pemilihan terhadap bakal calon dan hasilnya menjadi calon. hasil pemilihan calon kdh itu dikirim pemerintah pusat. sini pemerintah pusat mengangkat calon jadi yang sudah direstui menjadi kdh. hal ini berarti bahwa intervensi pemerintah pusat terjadi sejakas asas pemilu seperti tersebut dalam butir kesatukenaan dengan pengertian terhadap frasa kata demokratis , mahkamah konstitusi menyatakan bahwa adanya perbedaan sistem pemilihan kepala daerah antara sistem pemilihan langsung maupun tidak langsung putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii frasa kata demokratis dirumuskan secara eksplisitada nomor tahun tentang pemerintahan daerah bukti yang sudah dirubah dengan undang undang guo atas tidak ditemukan frasa kata demokratis yang dirumuskan secara eksplisit, tetapi secara implisit penyelenggaraan pemilihan mengandung proses yang dapat diskualifikasi sebagai demokratis karena nomor tahun menyatakanem juncto dan undang undang guo yang menyatakan, dan adil :proses pencalonan sehingga pada saat pengangkatan sudah mulus, karena ada "calon jadi . model pilkada menurut nomor tahun dibandingkan dengan nomor tahun dan nomor tahun maka dalam nomor tahun sudah memperlihatkan kemajuan dan lebih demokratis, yaitu tercermin dari kata kata kepala daerah dicalonkan dan dipilih oleh dprd. meskipun ada kemajuan tetapi proses pilkada menurut nomor tahun dprd hanya sebagai pelengkap saja sebagaimana dapat dibaca dalam penjelasan nomor tahun yang mengatakan bahwa: presiden dalam mengangkat kepala daerah dari antara calon calon yang diajukan dewan perwakilan rakyat daerah, tidak terikat pada jumlah suara masing masing calon, karena hal ini merupakan hak prerogatif presiden. pada model ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, campur tangan pusat yang begitu jauh pada daerah seperti dalam hal pengangkatan kepala daerah tanpa terikat dengan jumlah suara anggota dprd, kedua, kepala daerah ditentukan sepenuhnya oleh pusat secara praktis dprd tidak diberi peran apa apa. ketiga, kepala daerah merangkap sebagai kepala wilayah dengan kedudukan sebagai penguasa tunggal. dengan demikian jelas bahwa mekanisme pilkada dalam bentuk dominasi pemerintahan pusat dan lemahnya posisi dprd sebagaimana dijelaskan adalah tidak demokratis, seperti baik menyangkut. pemilihan oleh dprd sistem pilkada tidak langsung mencapai puncaknya dengan lahirnya nomor tahun tentang pemerintahan daerah. dalam nomor tahun muncul paradigma baru bahwa dprd yang mempunyai fungsi dan peran yang besar dalam pilkada. meskipun secara konstitusional masih dalam paradigma uud yang belum diamandemen. berdasarkan nomor tahun memberi kewenangan penuh kepada dprd melakukan pilkada dari mulai proses pencalonan sampai kepala daerah terpilih, sedangkan pemerintah pusat berdasarkan nomor tahun juncto nomor tahun memberikan pengesahan terhadap keputusan dprd tentang penetapan kepala daerah terpilih dan melantiknya. adanya tahapan pengesahan dari pemerintah pusat ini yang memberikan peluang intervensi pemerintah pusat yang memunculkan konflik antara pusat dan daerah dalam pilkada yang menjurus menghambat proses demokratis terhadap pilkada. pilkada berdasarkan uud pasca amandemen uud hasil amandemen menentutentuan konstitusional dipilih secara demokratis dalam uud tersebut berdasarkan putusannomor tahun tentang pemerintahan daerah telah menetapkan berdasarkan nomor tahukemudian berdasarkan ketentuan nomor tahu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dikenal dengan singkatan uber dan judul. kemudian lebih dipertegas bahwa pemilihan kepala daerah sebagai pemilihan umum oleh nomor tahun tentang penyelenggara pemilu. standar internasional mengenai pemilu demokratis itu berdasarkan, dirumuskan aspek pemilu demokratis, yaitu penyusunan kerangka hukum: pemilihan sistem pemilu: penetapan daerah pemilihan,dan penegakan peraturan pemilu.( tim peneliti prelude, berdasarkan uraian atas bahwa ada perbedaan prinsip secara konstitusional pemilihan kepala daerah, antara sebelum dan setelah amandemen uud yang membawa implikasi terhadap perbedaan sistem pemilihan (electoral system) maupun proses penyelenggaraan (electoral process) pertanyaan hukumnya adalah: dalam kasus guo yang diajukan oleh pemohon karena pemohon sekarang menjabat jabatan kepala daerah berdasarkan uud hasil amandemen, dan sudah pernah (satu) kali menjabat dalam jabatan yang sama tetapi pada masa berlaku uud (asli) bawah nomor tahun apakah norma huruf nomor tahun tidak bertentangan dengan uud analisisnya: sebetulnya maksud nomor tahun ininomor tahun iniuud ini tidak masuk dalam bagian syarat calon presiden dalam uud terhadap norma huruf nomor tahun dalam kasus ago bahwa syarat yang diatur dalam nomor tahun adalah diperuntukkan bagi pasangan calon kepala daerah wakil kepala daerah pada pemilukada yang diselenggarakan berdasarkan uud sedang syarat yang tertuang dalam huruf nomor tahun berupa sudahpada masa sebelum amandemen uud sehingga norma huruf nomor tahun adalah inkonstitusional berdasarkan argumentasi: uud menentukan bahwa kedaulatan tangan rakyat dan dilakukan menurut uudhomas meyerpilkada masa sebelum amandemen uud pada saat berlakunyajbanyak terjadi pada masa orde baru yang.mana( kalah, uud menentucara demokrasi yang telah dipilih oleh pembentuk undang undang melalui pemilukada. cara pemilukada berdasarkan uud juncto nomor tahun adalah adanya penyelenggara yang independen yaitu komisi pemilihan umum serta sistem dan proses penyelenggaraan pemilukada yang diatur dalam nomor tahun juncto nomor tahun dan nomor tahun juncto nomor tahun dengan tahapan tahapan penyelenggaraan yang mengambarkan dilaksanakan berdasarkan asas uber dan judul, yaitu: tahapan penetapan daftar pemilih tahapan pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah wakil kepala daerah tahapan kampanye, tahapan pemungutan suara, tahapan perahli drs. hari ika posisi dalam undang undang dasarhingga masyarakat diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan pilihannya siapa yang akan menjadi pemimpin daerahnya sendiri. adapun pernyataan kami yang memperkuat akan hak hak masyarakat adat adalah: keberadaan uud merupakan legitimasi serta pengakuan negara terhadap hak hak masyarakat hukum adat serta hak hak tradisionalnya yang bertujuan untuk meletakkan dasar antara kewenangan dan kedudukan masyarakat adat dalam tataran yang sama dan sederajat.. implikasi hukum adat tanah kali mengandung konsekuensi penciptaan situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tentram, adil dan sejahtera yang diikuti dengan penegakan tata aturan yang tidak tertulis itu. beberapa prinsip dasar dalam penerapan hukum adat tanah kali yaitu: mengagungkan kebesaran pencipta, tuhan yang maha kuasa yang dalam bahasa kali pada hampir semua sub dialek disebut sebagai mpu' atau jika diartikan secara harafiah yaitu pemilik , karena bukanlah yang berhak untuk memiliki segala ciptaan nya. memuliakan antara sesama manusia serta menghormati hak hak dasar dari sesama anggota masyarakat. membesarkan kewibawaan pimpinan serta menjunjung harkat kehormatannya. memelihara dan melindungi alam lingkungan tempat manusia melangsungkan aktivitas kehidupannya. mencintai dan membela negeri tempat berdiri, tanah tumpah darah. menjaga dan mempertahankan hubungan kekerabatan sosial antar dan inter komunitas masyarakat adat. mendukung kebesaran budaya serta adat istiadat yang ada dan hidup dalam tatanan masyarakat. dulu kayu peranti pitunggota nyata kali merupakan tradisi lisan yang menceritakan cikal bakal negeri masyarakat adat kali dengan wilayah keadaannya yang masing masing wilayah tersebut mempunyai kewenangan dan otonomi yang memiliki fungsi dalam menjalankan sistem pemerintahan. hal tersebut digambarkan dalam dulu berikut ini: bolo satu maulana opus langi nabutumo lomba nikawamo havana santaumo parigi jumpa ngataduna buku sasis sabana palu ponturona buku sadombu sapakavamo,kalau jendela bulu plant page navarro single katuduna artinya: bambu kuning menjulang langit telah genap lembah menaunginya. selembar telah sampai parigi tumpah genap seluruh sigi dan daerah aliran sungai palu tempatnya genap pula seluruh domba dan pakaian dan menjulur sampai bulu plant' lalu yang akhirnya sampai single. dalam sistem pemerintahan adat kali terbentuk suatu kesatuan kesatuan masyarakat adat yang merupakan cikal bakal pemerintahan adat negeri kali yaitu pitunggota nyata kali tujuh negeri tanah kali) tujuh struktur kelembagaan yang tersebar beberapa wilayah keadaannya yaitu: gawara pujananti banawa ganti) pariwara pulu tantangan pulu) magari balon sigi) beliau lando dolo) gugu parigi) kapita besok lore) donggala pinembani domba)..di..dalam sistem kepemimpinan adat kali tidak ada pembatasan dalam masa waktu kepemimpinan, yang pasti pemimpin itu telah teruji menjadi pelindung serta pengayom bagi masyarakat, hingga pemimpin itu mengundurkan diri atau mangkat dari jabatannya. seharusnya negara mengakui akan hak hak masyarakat adat tersebut. hal ini jika dihubungkan dengan huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan uud yang merupakan pengakuan negara terhadap hak hak masyarakat adat ini akan sangat bertentangan. karena akan membatasi hak hak seseorang untuk mencalonkan menjadi kepala daerah. jika negara menjamin akan hak hak masyarakat adat, sudah seharusnya pula masyarakat adat memiliki hak hak untuk dipilih dan memilih siapa yang menjadi pemimpin daerahnya. (dalam hal ini gubernur). dalam sistem pemerintahan adat juga mengakui akan prinsip prinsip demokrasi, seperti halnya negara yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. hal ini termuat dalam uud berdasarkan uraian tersebut atas, maka masyarakat adat dalam mengatur kesatuan hidupnya, didasarkan atas adanya struktur pemerintahan yang demokratis, yang didukung oleh kepribadian dan wujud sintuvu (gotong royong) yang sudah berurat akar dalam kehidupan masyarakat. dan seharusnya pula tidak ada lagi pembatasan akan hak hak masyarakat adat untuk memilih dan dipilih sebagai kepala daerah. apalagi seseorang tersebut memiliki prestasi dalam pembangunan, perdamaian serta mampu mensejahterakan rakyat daerahnya. maka atas dasar inilah bapak h.b. paliudju masih dibutuhkan oleh masyarakat untuk memimpin daerah sulawesi tengah untuk periode dan dipilih secara demokratis tanpa dibatasi oleh huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah. pada masa kerajaan khususnya pada kerajaan kerajaan tanah kali seorang raja macau) memegang pimpinan tertinggi dalam pemerintahan kerajaan diangkat secara demokratis melalui musyawarah (ibu nto desa) dewan adat kerajaan. pemilihan terjadi apabila seorang raja atau macau meninggal dunia, dan dipilih melalui cara selektif dari keturunan raja yang memiliki darah biru (asli), kepemimpinan macau sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat kali bahkan mereka dianggap sebagai panutan masyarakat. hal ini disebabkan karena kepercayaan masyarakat tersebut sangat besar terhadap pemimpinnya, besarnya pengaruh pemimpinnya tersebut dalam . pada nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah bukti tidak ditemukan frasa kata demokratis yang dirumuskan secara eksplisit,berkenaan dengan rumusan nomor tahun guo atas yang mengatur pemilihan gubernur kepala daerah maka dapat dikemukakan beberapa hal, yaitu sebagai berikut: kesatu, proses pemilihan dengan menggunakan undang undang guo tidak dapat dikualifikasikan telah dilakukan secara demokratis, kedua: ketiga, hasil pemilihan oleh dewan ternyata diajukan oleh dprd kepada presiden melalui menteri dalam negeri sedikitnya (dua) orang, dan pemerintah menunjuk dan atau mengangkat kehidupan masyarakat karena mereka adalah raja yang dipercayai sebagai keturunan manuru dan barak, dengan sifat sifat kepemimpinan yang terpuji dan berwibawa. dalam hubungan kemasyarakatan antara raja atau macau dengan dea atau masyarakat dapat dilihat dari peranan dan status mereka. raja berperan sebagai pengawas dan pengendali kehidupan sosial, mengatur dan memimpin kerajaan sebaik baiknya. mereka sebagai pemimpin yang menjadi teladan masyarakat dan menjadi sumber dan simbol dari akhlak dan sopan santun dalam bermasyarakat. sedangkan peranan dea atau masyarakat ikut berpartisipasi secara positif dalam membantu raja dalam menjalankan tugasnya. dalam hubungan ini terjalin begitu baik sehingga masyarakat benar benar mengabdi untuk kepentingan raja dan kerajaan pada umumnya. dari gambaran atas jelas bahwa hubungan antara raja macau) dengan masyarakat (to dea) terjalin baik, apalagi segala sesuatunya selalu dikerjakan secara gotong royong sebagai ciri khas masyarakat suku kali atau dikenal pada masyarakat kali dengan sintuvu. jika dikaitkan dengan masa sekarang seseorang yang masih memiliki garis keturunan raja masih disegani dan dihormati oleh masyarakatnya, terbukti dengan adanya beberapa konflik antar etnik yang terjadi ditanah kali mana penyelesaiannya tidak lepas dari campur tangan orang orang yang masih memiliki garis keturunan raja, ini merupakan bentuk pencerminan pengabdian masyarakat terhadap pemimpinnya. prof. dr. asep waran yusufbri rumusan norma huruf tersebut, ada beberapa hal yang perlu diberi makna dan penjelasan atau tafsir apa yang dimaksud dengan fras. apa yang dimaksud dengan perkataan belum pernah menjabat dua daripada jabatan yang sama" apabila dikaitkan dengan rumusan norma pada yang berbunyi: undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan?jke gebied, dan tiibukan berlaku pada keadaan fakta hukum sebelum nomor tahunmengapa kata sesudahnya dalam uud itu harus diartikan berturut turut , karena secara filosofis bahwa apabila seseorang menjabat lebih dari dua kali masa jabatan akan berefek pada jabatan seumur hidup , rawan dengan penyalahgunaan kekuasaan, dan tidak demokratis, sehingga harus dibatasi oeh maksimal dua kali masa jabatan yang berturut turutngisian jabatan kepala daerah berdasarkan nomor tahun pengisian jab. sedangkan nomor tahudengan demikian jelaslah bahwa pengisian jabatan kepala daerah yang dilakukan berdasarkan nomor tahuntahun harus dimaknai tidak ada pemilihan kepala daerah. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, pemohon mengajukan keterangan tertulis dua orang ahli dalam persidangan tanggal juli sebagai berikut: prof. dr. hamid awaludin, s.h., l.l.m. statement facts hb. paliudju menjadi gubernur provinsi sulawesi tengah pada tahun instrumen hukum yang digunakan dalam proses pengangkatan paliudju sebagai gubernur saat itu adalah undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah. hb. paliudju terpilih menjadi gubernur provinsi sulawesi tengah melalui mekanisme pemilihan langsung pada tahun untuk masa jabatan instrumen hukum yang digunakan dalam proses pemilihan paliudju pada periode ini, ialah, undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. hb. paliudju akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun legal @questions legal issues: undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah tidak membolehkan seseorang maju sebagai kepala daerah manakala sudah menduduki jabatan yang sama selama dua periode berturut, dua kali dalam jabatan yang sama secara tidak berturut, atau dua kali jabatan pada jabatan yang sama tempat lain. dengan pembatasan ini, maka h.b. paliudju dapat dikatakan tidak bisa lagi maju dalam pemilihan gubernur provinsi sulawesi tengah pada tahun karena telah atau pernah menjadi gubernur provinsi sulawesi tengah pada tahun dan kini masih sedang menjabat hingga tahun pertanyaan hukumnya, adalah, apakah fair dan sah secara hukum memberlakukan nomor tahun tentang pemerintahan daerah terhadap paliudju? legal explanations: nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah yang menjadi landasan ditetapkannya.bisa. lewat gerakan reformasi, perubahan sistem politik dan hukum indonesia, terjadi secara fundamental. konstitusi pun mengalami amandemen secara asasi karena semua dalam konstitusi hasil amandemen, selalu dinamai oleh prinsip persamaan dan demokrasi. maka, seluruh produk hukum setelah amandemen konstitusi, harus serta merta mengikuti nafas konstitusi. makatersebut.alasan mengapa diperlukan pembatasan jabatan kepala eksekutif pemerintahan: untuk menghindari nepotisme, terbangunnya jaringan klik dan perkoncoan. juga dimaksudkan agar terjadi sirkulasi elit kepemimpinan yang membuka peluang yang sama kepada orang lain. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, tidak dapat diterapkan dalam kasus paliudju. paliudju pertama kali diangkat menjadi gubernur provinsi sulawesi tengah periode dengan menggunakan instrumen hukum nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah. saat itu, undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, belum ada, dan karena itu, masa jabatan paliudju sebagai gubernur provinsi sulawesi tengah, tidak dapat dikategorikan dua periode pada tahun penerapan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahnegara republik indonesiainsip non refractive ini, juga dijumpai dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusiaalam instrument ham internasional, prinsip non refractive juga sangat tegas, misalnya dalam deklarasi ham universal tahun begitu juga dalam konvensi internasional mengenai hak hak sipil dan politik tahun yang telah diratifikasi oleh indonesia pada tahun prof. raas rasyid, m.a., ph. indonesia tengah dan terus mewujudkan konsolidasi demokratik. pada keseluruhan proses dimaksud selalu terus menerus memunculkan pertanyaan yang mempersoalkan, kemana ujung dari seluruh proses transisi akan bermuara? secara faktual, ada banyak kalangan yang terus menerus menyemai optimisme dan "meretas asa , dan bahkan menebar upaya, mendorong gerakan sosial untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. mereka secara konsisten dan persisten meletakkan kesadaran untuk berkiprah, mempengaruhi dan membangun terwujudnya daulat rakyat dan "daulat hukum yang berpihak pada kepentingan kemaslahatan rakyat melalui proses pemilihan kepala daerah yang demokratis. mahkamah konstitusi adalah satu lembaga negara yang mempunyai peran dan posisi yang strategis dalam konteks pemilihan kepala daerah, karena menangani sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. tidak ada yang dapat mengingkari, mahkamah konstitusi telah memberi kegairahan baru dan sebagian perannya ditujukan untuk terus memimpin gagasan pembaruan hukum agar berpihak pada keadilan substantif yang melindungi daulat dan asasi rakyat. mahkamah diharapkan agar tidak terjebak pada kejuruan gagasan dan ketidaksukaan akan tuntutan keadilan. mahkamah diharapkan bersikap progresif dan terus memimpin gagasan pembaruan karena proses perubahan tak mungkin dikenal dan dibendungada pendapat sebagian besar kalangan ahli bahwa pemilu adalah salah satu pilar penting dalam suatu negara yang demokratis. salah syaratnya adalah anggota parlemen, kepala pemerintahan termasuk kepala pemerintahan daerah dipilih melalui suatu proses pemilu yang demokratis.bilamana melihat berbagai undang undang yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah indonesia maka terdapat beberapa yang mengatur dan tidak diatur dalam undang undang pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut: lahirnya nomor tahun adalah produk orde baru tentang pemerintahan daerah, yang menggantikan nomor tahun nomor tahun lahir untuk memenuhi amanat tap mpr nomor iv mpr yang bersifat sentralistik karena tidak memperhatikan kedudukan dprd sebagai lembaga legislatif atau perwakilan rakyat yang bersifat mandiri, uud (sebelum perubahan) menganut prinsip kedaulatan rakyat , hal ini tercermin pada bunyi uud yang menyatakan bahwa kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh mpr , artinya negara indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat atau berkuasa. atau dengan kata lain hubungan rakyat dengan negara bersifat hubungan kedaulatan , bukan hubungan kerja, yang dalam hal ini negara diwakili oleh pemerintah. nomor tahun mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan medebewind) dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab , dan bukan otonomi riil seperti yang termuat dalam nomor tahun penggabungan ketiga asas dalam nomor tahun menjadikan esensi otonomi daerah semakin kabur dan tidak jelas, sehingga menimbulkan kerancuan dalam tataran praktik daerah, terutama karena lebih menonjolkan asas dekonsentrasi. hal ini terlihat secara jelas dalam pengaturan kewenangan untuk menentukan kepala daerah yang mengukuhkan adanya keterlibatan langsung pemerintah pusat. pemerintah pusat dalam hal ini presiden mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa yang hendak diangkat sebagai kepala daerah. peran dprd hanyalah bersifat sebagai panitia seleksi dan memilih beberapa calon untuk diserahkan kepada pemerintah pusat guna ditetapkan sebagai kepala daerah. atau dengan kata lain dprd hanya bersifat sebagai panitia seleksi' terhadap para calon kepala daerah, dan dprd tidak mempunyai posisi tawar menawar menetapkan siapa yang hendak dijadikan kepala daerah. komentar saya atas butir) terlihat dalam nomor tahun yang menyatakan bahwtelah.. proses tersebut memperlihatkan bahwa peran dprd hanya bersifat sebagai panitia seleksi, padahal nomor tahun menempatkan bentuk dan susunan pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan dprd, artinya kepala daerah dan dprd bersifat sejajar dan mempunyai peran dan fungsi yang sama kuatnya (seperti nomor tahun kedudukan kepala daerah dan dprd mempunyai peran dan fungsi yang sama kuatnya). lemahnya keterlibatan dprd dalam memilih kepala daerah secara langsung menurut nomor tahun sekaligus memperlihatkan lemahnya posisi dprd jika dihadapkan dengan kepala daerah, hal ini terurus dalam penjelasan umum nomor tahun yang menyatakan bahwa walaupun dprd adalah unsur pemerintah daerah, tetapi dprd tidak boleh mencampuri bidang eksekutif, tanpa mengurangi hak haknya sesuai dengan undang undang ini . perlunya pengangkatan kepala daerah dikonsultasikan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan siapa yang cocok dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai kepala daerah gubernur). alasannya karena menurut pertimbangan politik nomor tahun kepala daerah mempunyai dua fungsi, yakni satu sisi menjalankan fungsi sebagai kepala daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan daerah. kepala daerah harus mengamankan program program pemerintah daerah. adapun sisi lain dari peran kepala daerah adalah sebagai pelaksana fungsi sebagai kepala wilayah yang salah seorang diantaranya yang sepenuhnya bergantung pada kepentingan pemerintah walaupun, misalnya, penunjukan itu bertentangan dengan hasil pemilihan tingkatan dprd. fakta ini hendak menegaskan, tidak adanya independensi dan keleluasaan yang penuh dari wakil rakyat parlemen daerah untuk menentukan sendiri calonnya karena masih menyerahkan pada pemerintah pusat untuk dipilih. berdasarkan seluruh uraian atas berkenaan dengan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: kesatu, rakyat atau wakil rakyat tidak mempunyai independensi atau keleluasaan untuk menentukan sendiri calon kepala daerah: kedua, adanya campur tangan yang intensif dari eksekutif penentuan bakal calon kepala daerah. intervensi dimaksud sejak penentuan dan pengangkatan kandidat kepala daerah yang dilakukan melalui proses musyawarah, ketiga, ada intervensi eksekutif atas hasil pemilihan. para calon hasil musyawarah dengan menteri dalam negeri itu lalu dipilih oleh anggota dprd dan kemudian hasilnya diajukan oleh dprd yang bersangkutan kepada presiden melalui menteri dalam negeri dengan sedikit dirinya (dua) orang untuk diangkat salah seorang diantaranya. jadi, pemerintah, dalam hal ini presiden melalui menteri dalam negeri, yang mempunyai kewenangan untuk menentukan hasil pemilihan kepala daerah. dengan demikian, proses pemilihan kepala daerah seperti tersebut atas, tidak dapat diskualifikasi sebagai pemilihan kepala daerah yang dipilih secara demokratismemimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah pusat daerah, sehingga kepala daerah perlu mengamankan program pemerintah pusat daerah, terutama dalam bidang politik, hukum dan keamanan. gubernur adalah wakil pemerintah pusat daerah. hal ini mencerminkan bahwa pemilihan kepala daerah gubernur) benar benar tidak demokratis, karena adanya intervensi pemerintah pusat dalam hal ini presiden. dalamkonstitusional complain atau juganomor tahun sama sekali tidak demokratis. nomor tahun berlaku sejak tanggal mei yang mencabut nomor tahun dan memuat paradigma baru bidang otonomi daerah dan menekankan berlakunya otonomi daerah secara luas pada daerah kabupaten dan kota berdasarkan prinsip demokrasi, permping itu ada pemisahan antara lembaga legislatif dprd) dan eksekutif kepala daerah) daerah dalam bentuk susunan pemerintahan daerah, sebelumnya nomor tahun merupakan satu kesatuan yang disebut pemerintah daerah). dprd diberi hak dan wewenang yang sangat luas dan bernuansa parlementaire (meminta tanggung jawab kepala daerah atas adanya kasus), ada hubungan kemitraan antara keduanya pada fungsi legislasi dan fungsi anggaran. nomor tahun pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah lainnya sedangkan dprd bukan unsur pemerintah daerah. dprd mempunyai fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi daerah. kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada dprd, baik pertanggung jawaban tahunan maupun pertanggungjawaban akhir masa jabatan. gubernur selaku kepala wilayah administrasi bertanggung jawab kepada presiden, sedangkan selaku kepala daerah bertanggung jawab kepada dprd. setiap daerah hanya dapat memiliki seorang wakil kepala daerah, yang dipilih bersamaan dengan pemilihan kepala daerah dalam satu paket pemilihan yang dilakukan oleh dprd. nomor tahun tentang pemerintahan daerah diundangkan pada tanggal oktober kedudukan dprd yang dipilih secara langsung oleh rakyat tidak lagi sebagai lembaga legislatif daerah, tetapi berkedudukan sebagai lembaga atau unsur dari pemerintah daerah yang diberi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, dan mempunyai kedudukan yang sederajat. nomor tahun pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. pemilihan secara langsung sudah barang tentu akan lebih demokratis dan memenuhi amanat dan uud yang berbunyi: pemerintahdan ini dijabarkan lebih lanjut dalamuntuk memperluas pengertian prinsip demokratis mahkamah konstitusi justru memberi peluang kepada calon perseorangan atau independen untuk dapat mengikuti pemilihan kepala daerah dengan putusan nomor ppu putusan ini sangat tepat, sebab pencalonan kepala daerah jangan hanya menjadi dominasi partai politk semata atau gabungan partai politik, tetapi juga calon perseorangan yang mempunyai potensi dan kemampuan untuk memimpin daerah. jadi menurut saya jika ada aturan yang membatasi masa periode jabatan seseorang, peraturan tersebut bisa dipertanyakan konsekuensinya terhadap prinsip prinsip demokrasi. jika proses pemilihan kepala daerah yang diatur dalam nomor tahun dibandingkan dengan nomor tahun dimana kepala daerah dipilih langsung oleh anggota dprd provinsi dan nomor tahun mana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada pemilihan kepala daerah dalam rezim pemerintahan daerah) yang diatur dalam juncto nomor tahun kepala daerah dipilih secara demokratis, maka jelas bahwa gubernur yang dipilih melalui nomor tahun adalah tidak demokratis. samping itu berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor ppu v yang memberi ruang atau peluang untuk calon perseorangan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah gubernur, bupati walikota), yang kemudian dilakukanlah perubahan kedua atas nomor tahun dengan nomor tahun yang mengatur tentang calon perseorangan, membuat prinsip demokratis sangat kuat dianut dalam rezim pemilihan kepala daerah indonesia saat ini. jika pemilihan kepala daerah gubernur) yang menggunakan nomor tahun khususnya nya, diuji dengan nomor tahun dan nomor tahun dapat dipastikan bahwa nomor tahun tidak demokratis (uji horizontal, undang undang dengan undang undang) dan menjadi sangat tidak demokratis jika diuji dengan uud (uji vertikal, undang undang dengan uud), sebagaimana wewenang mahkamah konstitusi, menguji undang undang terhadap uud jika dari beberapa undang undang atas dikaji dan dianalisis lebih lanjut maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:merintahan daerah secara tegas menyatakan bahwaundang undang nomor tahun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis tetapi menyebutkan proses dimaksud dilakukan dengan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil , serta calon kepala daerah dipilih berdasarkan suara terbanyak dan kemudian ditetapkan sebagai kepala daerah oleh dprd dan disahkan oleh presiden , dalam nomor tahun juga tidak menyatakan secara eksplisit bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. dalam undang undang dimaksud justru menyatakan kepala daerah tingkat dicalonkan dan dipilih oleh dprd dalam jumlah tertentu mana calon dimaksud adalah hasil musyawarah dan kesepakatan bersama antara pimpinan dprd pimpinan fraksi fraksi dengan menteri dalam negeri. hasil pemilihan dprd diajukan oleh dprd kepada presiden melalui menteri dalam negeri sedikitnya (dua) orang untuk diangkat salah seorang diantaranya . penjelasan undang undang guo secara tegas menyatakan presiden mempunyai hak prerogatif dalam mengangkat kepala daerah dari calon yang diajukan dprd dan tidak terikat pada jumlah suara calon. suatu pemilihan yang demokratis seyogianya memuat beberapa hal penting, yaitu antara lain::berdasarkan seluruh uraian atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah yang didasarkan atas undang undang nomor tahun khususnya beserta penjelasannya. pengertian demokratis tidak hanya sekedar sistem pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat maupun tidak langsung karena dipilih oleh wakil rakyat atau dprd sebagaimana tersebut dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tetapi yang jauh lebih penting adalah, apakah ada intervensi atas hasil suatu pemilihan umum yang sudah dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. bilamana putusan mahkamah konstitusi dikaitkan dengan undang undang nomor tahun maka dapatlah disimpulkan, tidak adanya independensi dan keleluasaan yang penuh dari wakil rakyat dprd untuk menentukan sendiri bakal calonnya maupun calon yang sudah dipilihnya sendiri, karena masih menyerahkan pada pemerintah pusat untuk dipilih dan ditetapkan sehingga dapat dinyatakan sebagai pemilihan kepala daerah yang tidak demokratis. padahal, syarat suatu pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis menjadi salah satu syarat yang paling mendasarnomor puu vi juga belum mempertimbangkan dan mengkaji secara seksama makna pemilihan yang demokratis karena hanya,. ahli pernah menjadi direktur jenderal pemerintahan umum dan otonomi daerah bertanggung jawab dalam proses pemilihan kepala daerah berdasarkan nomor tahun tentang pemerintahan daerah. dalam praktememilih (tiga) nama calon yang untuk selanjutnya dipilih oleh dprd. hasil pemilihan biasanya sudah lebih dulu ditetapkan oleh pemerintah pusatisolasi suatu tempat yang yang dianggap steril dari pengaruh lain yang dapat mempengaruhi kesepakatan alokasi suara itu atas. dalam proses isolasi itu, para anggota dprd biasanya sudah diawasi secara intensif oleh korem dan kodim. berkenaan dengan seluruh uraian atas, maka dapatlah dikemukakandengan menggunakan dasar nomor tahun tentang pemerintahan daerah, adalah proses pemilihan yang dilakukan tidak secara demokratis sebagaimana disyaratkan dalam uud tahun sehingga gubernur h.b. paliudju seyogianyasalah satu alasan utamanya karenaharus dilakukan secara demokratis. memang benar saudara h.b. paliudju telah dua kali menjabat gubernur sulawesi tengah, tetapi salah satunya dalam posisi yang terpilih dalam sistim yang belum merupakan asas asas demokrasi sebagaimana yang ditetapkan oleh uud. gede binasajugaseperti telah dikemukakan da,parapemerintahan daerah terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yaitu sebagai berikut: bahwa pemohon adalah gubernur sulawesi tengah periode tahun dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu dan diangkat sebagai gubernur kepala daerah sulawesi tengah periode sesuai keppres nomor tahun tanggal maret (vide permohonan guo butir hal. bahwa dengan pengangkatan pemohon sebagai gubernur untuk periode tahun dianggap bahwa proses pemilihan dilakukan tidak secara demokratis sebagaimana disyaratkan dalam uud karena menggunakan ketentuan dalam nomor tahun sehingga pemohon tidak dapat dikenakan ketentuan dalam huruf undang undang guo, yaitu(vide permohonan guo butir hal. bahwa pemohon beranggapan bahwa fakta dan potensi kerugian konstitusionalketentuan huruf undang undang guo. (vide permohonan guo butir hal. bahwa pemohonmenurut pemohon berdasarkan surat kpu sulawesi tengah telah menegaskan hak pemohondihormati sesuai dengan uud (vide permohonan guo butir hal. bahwa pemohon iii serta dewan adat dan masyarakat lainnyapara pemohon ketentuan huruf undang undang guo bertentangan dengan uud,am konstitusi uuddpr tidak sependapat dengan dalil pemohon yang mengemukakan persyaratan administratif, khususnya huruf tidak dapat dikategorikan termasuk dalam perlakuan yang diskriminatif, oleh karena pemohon telah memperoleh kesempatan sesuai undang undang untuk menjadi kepala daerah tingkat provinsi sulawesi tengah, sehingga tidak berdasar apabila pemohon saat ini tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah tingkat provinsi sulawesi tengah beranggapan hak konstitusionalnya terhalang atau dirugikan oleh berlakunya huruf nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang pemerintahan daerah. bahwa:dpr berpandangan, bahwustru apabila pembatasan demikian dianggap bertentangan dengan uud sebagaimana yang jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. padahal pembatasan yangkonstitusi nomor puu vi tanggal mei bahwa para pemohon mendalilkan huruf undang undang guouud yang berbunyterhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpendapat bahwa huruf undang undang guo adalah mengatur mengenai syarat bagi setiap warga negara untuk menduduki suatu jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. pembatasan sebagaimana diatur dalam huruf undang undang guo atau melanggar hak asasi para pemohon.bahwa berdasarkan uraian pandangan tersebut, dpr berpendapat bahwa ketentuan huruf undang undang guo tidak tepat apabila dipertentangkan dengan uud karena sudah jelas ketentuan huruf undang undang guo mengatur syarat syarat yang wajib dipenuhi oleh semua calon kepala daerah, sedangkan uud mengatur sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara demokratis, dengan demikian sesungguhnya tidak ada relevansinya jika dikaitkan dengan kerugian konstitusional yang didalilkan para pemohon, sehingga jelas ketentuan huruf undang undang guo tidak bertentangan dengan uud dengan demikian dpr mesetelah mendengar: keterangan pemerintah. keterangan ahli: prof. prof. dr. h.m. hadir murtad ahli ketatanegaraan dan pemilu). prof prof. dr. cipta lesmana, ma. ahli komunikasi politik). prof. dr. asep waran yusuf ahli politik dan hukum tata negara). drs. hari ika posisi ahli hukum adat). keterangan ahli tertulis: prof. raas rasyid, ma, ahli otonomi daerah) prof. dr. hamid awaludin, sh, llm ahli hak asasi manusia) keterangan saksi: ibrahim tungku raja buol, ketua lembaga adat). drs. arsyad dg. rahmat ketua majelis adat tomini, suku laude). drs. kelima ketua dpw pds prov. sulawesi tengah). yahya kiri wakil ketua dpw pan sulawesi tengah). bukti tertulis s.d kesimpulan pendapat ahli dalam persidangan pendapat ahli tertulis dan saksicl. .berkenaan dengan guo, para ahli yang diajukan dalam persidangan mahkamah konstitusi menyatakan hal hal sebagai berikut: domain waktu daya pemberlakuan guo harus dikaitkan dengan undang undang guo. berkenaan dengan itu, teori ggemann dapat digunakan untuktentang perubahan kedua nomor tahun bukan berlaku pada keadaan atau fakta hukum sebelum undang undang guo diberlakukan atau non refractive atau tidak berlaku surut:tentang perubahan kedua nomor tahun kesimpulan dimaksud didasarkan bahwa setiap norma itu memiliki domain waktu daya pemberlakuan . ggemann menyatakan salah satu domain dalam pemberlakuan suatu norma pada suatu peraturan perundang undangan itu didasarkan domain tijdsgebied. domain tersebut berkaitan dengan ruang lingkup berlakunya hukum dari aspek domain waktu (tijdsgebied sphere time). domain tijdsgebied ini dalam ilmu perundang undangan melahirkan konsep dan asas perundang undangan, yaitu antara lain: refractive nonretroactive dan tempus delicatus.jidsgebied) dalam suatu peraturan perundang undangan. kepala daerah dipilih secara demokratis dan tidak demokratis uud menentukan bahwa kedaulatan tangan rakyat dan dilakukan menurut uud.khususnya dalam tata kehidupan sulawesi tengah keberadaan hukum adat memegang peran yang sangat penting dalam mengatur, mengendalikan, bahkan menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan harmonis. uud menyatakan secara tegasuud sebelum amandemen tidak secara tegas menyatakan dengan cara apa pilkada dilakukan , tetapi dalam penjelasan uud disebutkan secara perwakilan. oleh karena itu, pilkada yang dilakukan oleh dprd dapat berbeda dengan keinginan rakyat. suatu pemilihan yang demokratis seyogianya memuat beberapa hal penting, yaitu antara lain: kesatu,kedua,, ketiga,pemilukada yang dilakukan secara demokratis sesuai bilamana dikaitkan dengan uud juncto nomor tahun dapat disimpulkan sebagai berikut: kesatu, adanya penyelenggara yang independen yaitu komisi pemilihan umum, kedua, adanya lembaga pengawasan yang independen: dan ketiga, adanya keleluasaan bagi rakyat atau wakilnya untuk memilih secara uber. sistem dan proses penyelenggaraan pemilukada sebagaimana diatur dalam nomor tahun juncto nomor tahun dan nomor tahun juncto nomor tahun mengambarkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas uber dan judul, yaitu: tahapan penetapan daftar pemilih, tahapan pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah wakil kepala daerah, tahapan kampanye, tahapan pemungutan suara, tahapan pengilakukan secara tidak demokratis. pemilukada yang dilakukan pada masa tersebut dilakukan dengan cara pengangkatan oleh pemerintah pusat karena lemahnya posisi dprd disebabkan adanya hak prerogatif dari presiden. selain itu juga tidak adanya lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu yang independen. pendeknya, pengangkatmilihan kepala daerah berdasarkan nomor tahun pengangktidak demokratis kelemahan dalam huruf frasa katmengandung kelemahan karena tidak menjelaskan kapan waktu dua kali itu? seharusnya rumusan tersebut lebih jelas apabila mengandung sesuatu yang merujuk pada waktu kapan menjabat dua kali itu. misalnya,rumusan tersebut menjelaskankata sesudahnya dalam uud diartikan sebagai berturut turut , karena secara filosofis, bila seseorang menjabat lebih dari dua kali masa jabatan akan berefek pada jabatan seumur hidup . rumusan huruf belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum. seyogianya perlindungan hukum mencakup tiga halebut melalui politik hukumnya (legal policy), dan adanya jaminan keabsahan hukum terhadap upaya dan tindakan perlindungan tersebut.justru telah merampas hak hak warga negaranya karena seseorang yang diangkat melalui nomor tahun secara tidak demokratis, potensial tidak dapat menjadi calon kepala daerah berdasarkan guo atas. berdasarkan seluruh uraian atas maka dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu: kesatu, pengangkatan jabatan kepala daerah yang dilakukan berdasarkan nomorharus dimaknai tidak ada pemilihan kepala daerah secara demokratis: kedua,: ketiga, dprd fungsinya hanya sebagai penyelenggara pemilihan bukan subjek pemilih sehingga hanya beberapa orang saja: keempat,kelima, kalah, pengujian: putusan mahkamah konstitusiputusan mahkamah konstitusi nomor puu vi )guo berkaitan dengan hal hal sebagai berikut: kesatu,, kedua, pertimbangan hukum mahkamahnomor puu vii mempersoalkan norma yang berkaitan dengan . pada putusan guo dibahaspemohon setuju dengan pendapat mahkamah yang dirumuskan dalam pertimbangan hukumnya yang:putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi pendapat guo atas mengasumsikan, bahwa proses pemilihan telah dilakukan dalam suatu pemilihan yang demokratis sehingga tidak dapat dimaknai dan diletakkan dalam konteks, pemilihan yang tidak demokratis. pendapat mahkamah konstitusi atas jelas dihubungkan dengan pertimbangan yang lainnya bahwa pemilihan secara tidak langsung, tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai tidak demokratis. dengan demikian kata kunci dan prasyarat pokok suatu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah demokratis atau tidak demokratisnya suatu pemilihan dalam. perbedaan sistem pemilihan kepala daerah baik tidak langsung (vide dan maupun langsung juncto 2005j| tidak berarti, sistem pemilukedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan para pemohon.bahwa,atahun,s, tahun turun menjadi yo, tahun menjadi dan tahun turun menjadi yom5.di: pemohon pemohon kepala daerah, mahkamah konstitusi telahmembuat putusan nomor puu vi dan putusan nomor puu vii paman #etimbangantkam keuangan puu vi yang uji materiil adalah huruf diuji terhadap nomor tahun tentang pemerintahan daerah. pertimbangan hukum putusan ddnan muricata ichsan, s.h. pekerjaan anggota dprd provinsi sulawesi selatan periode par bb) planar alamat jalan pertaining kompleks gubernur blok nomor makass: heru widodo, s.h., hum., supriyadi adi, s.h., novitriana royal, s.h., dimas pradana, s.h., dan aan sudirman, s.h., advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada, menteng, jakarta pusat, mappinawang, s.h., sofyan site, s.h., dan bersalin jalil, s.h., m.h., para advokat yang berkantor pada kantor hukum mappinawang rekan, beralamat jalan topaz raya kompleks ruko zamrud panakkukang, makassar, sulawesi selatan: kesemuanya tergabung sebagai tim kuasa hukum adnan muricata ichsan , yang memilih domisili hukum menteng square tower lantai ao jalan mataraman raya, kav. pemangsaant.r. keuangan, s.h., m.h: mendengar dan membaca keterangan ahli pemohon: membaca keterangan ahlihuruf dan penjelasannya serta huruf undang undang nomor tahun terhadap uumeneruskan perjuangan partai kongres. rajiv pun juga dibunuh lawan politiknya pada tahun bahwa dari contoh kemenangan politik dalam pemilu negara negara tersebut atas memperlihatkan bahwa kemenangan seorang calon bukan semata disebabkan faktor keturunan, tetapi juga karena kemampuan pribadi yang bersangkutan untuk memimpin negara. bila pun ada pengaruh faktor keturunan atau hubungan darah, maka hal itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum negara negara tersebut, karena sekali lagi hak untuk dipilih dan hak untuk memilih merupakan hak politik seorang warga negara yang dijamin dalam konstitusi mereka. keberhasilan para anak anak pembesar negara negara tersebut" memenangkan pemilu merupakan keberhasilan suatu sistem politik yang demokratis negara negara tersebut, yang sejalan dengan pandangan henry mayo, bahwa democratic political system one which public policies are made majority basis, representatif subject effective popular control periodic election which are conducted the principal political equality and under conditions political freedo. bahwa adanya pembatasan terhadap hak untuk dipilih terhadap calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana sebagaimana dirumuskan dalam huruf merupakan suatu bentuk diskriminasi dan hal ini bertentangan deng,sebagaimana diatur dalam huruf tidak ada kaitannya yaitu adanya kekhawatiran bahwa kepala daerah akan membangun dinasti politiknya dan berpotensi menimbulkan kkn. namun demikian kontrol terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dapat menimbulkan kkn haruslah dilakukan dengan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, tidak dengan membatasi hak warga negara untuk mencalonkan diri yang sesungguhnya dijamin oleh konstitusi. dengan demikian maka menurut pihak terkait,ii. dalam kaitan dengan faktor domisili pihak terkait kabupaten nagan raya, provinsi nanggroe aceh darussalam, maka tidak dapat diterapkan aceh berdasarkan dua alasan. pertama, undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh (selanjutnya disebut bukti pt merupakan lex specialis dari undang undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah seperti tahun yang secara substantif telah digantikan dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebut bukti pt berdasarkan ajaran ilmu perundang undangan, peraturan yang bersifat khusus (lex specialis) dapat mengenyampingkang peraturan yang bersifat umum (lex generalis) manakala suatu substansi telah diatur dalam peraturan yang bersifat khusus tersebut, atau disebut sebagai asas lex specialis derogat legi generalis. dalam kaitan dengan asas lex specialis derogat legi generalis, uud mengakui sifat kekhususan suatu daerahdan latar belakang sejarahnya serta pemberian kewenangan untuk mengatur rumah tangga daerahnya sebagaimana dinyatakan dalam uudjalan dengan semangat uud dan asas lex specialis derogat legi generalis, dengan turunan peratur(selanjutnya disebut manu bukti pt 10a) telah mengatur administrasi pelaksanaan pemilukada wilayah provinsi nanggroe aceh darussalam. berbunyi,yatakan, . gaun menjabarkan lebih teknis lagi pengaturan syarat administrasi bagi calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat mengikuti pemilukada untuk wilayah aceh. gaun aceh mengatakanwarga negara republik indonesia, orang aceh, beragama islam, taat menjalankan syari'at islam dan mampu membaca al gur'an dengan baik, setia pada undang undang dasar negara republik indonesia tahun mampu menjalankan butir butir yang ada dalam helsinki, pendidikan paling kurang sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat: berumur sekurang kurangnya (tiga puluh) tahun,ia, m.menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan: tidak dalam status sebagai pejabat gubernur bupati walikota, dangaun menyatakan, semua peraturan perundang undangan yang . dengan merujuk pada substansi juncto gaun aceh maka secara nyata tidak ada ketentuan baik dalam dalam maupun gaun aceh yang memuat aturan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahanadikaitkan dengan asas lex specialis derogat legi generalis, maka syarat tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana tidak dapat diterapkanoleh karena itu, dengan adanya fakta bahwa baik maupun @akun aceh tidak memuat aturan.tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana , maka demi keadilan dan kepastian hukum ketentuan huruf tidak dapat diterapkan dalam pemilukada wilayah aceh. ii. bahwa secara prinsip dapat dikatakan bahwa.huruf selengkapnya berbunyi sebagai berikut:i. bahwa terkait fakta ketidakjelasan tafsir huruf menjadi benar adanya pertimbangan hukum yang dikemukakan ketua mahkamah konstitusi dhakim konstitusi arief hid tersebut membenarkan fakta bahwa ketidakjelasan tafsirdan pihak terkait yaitu penerapan hukum yang tidak diperuntukkan pada pemilukada aceh bila dikaitkan dengan penerapan asas lex specialis derogat legi generalisiv. petit berdasarkan seluruh dalil dalil yang diuraikan atas dan bukti bukti terlampir dalam pemeriksaan perkara, dengan ini pihak terkait mohon kepada hakim konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon perkara nomor puu xiii tentanghuruf tidakhurufyang telah disahkan dalam persidangan tanggal mei sebagai berikut:kekuasaan kehakiman: bukti pt fotokopi kartu tanda penduduk atas nama t.r. keuangan, bukti pt fotokopi surat suara pemilihan umum bupati wakil bupati kabupaten nagan raya tahun bukti pt fotokopi pengumuman komisi independen pemilihan kabupaten nagan raya nomor kip nr xi1 bukti pt 8a fotokopi pengumuman komisi independen pemilihan kabupaten nagan raya nomor kip nr bukti pt fotokopi daftar riw hidup calon bupati atas nama keuangan: bukti pt fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh: bukti pt 10abukti pt fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: selain itu, pihak terkait juga mengajukan keterangan tertulis ahli, dr. citra arsip, yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juni yang pada pokoknya: selanjutnya, pemohon uraikan argumentasi alasan pengujian huruf beserta penjelasan huruf dalam poin iii. dan argumentasi pengujian huruf dalam poin sebagai berikut: il. alasan alasan pengujian huruf beserta penjelasannya partisipasi politik yang dipersempit kepada pemohon dan seluruh warga negara indonesia yang berstatus keluarga petahana bahwa adanya partisipasi masyarakat yang luas dalam proses penentuan kepemimpinan (nasional dan lokal) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur sebuah negara demokrasi. partisipasi masyarakat (warga negara) tersebut dilakukan melalui sarana pemilukada yang demokratis sebagaimana diatur dalam uud dimanadiantara disebutkan'difiii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujurmengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantandan huruf tahun nomor tambahan lembaran negara nomor selanjutnya disebut yang masing masing menyatakan: huruf dan hurufhuruf dan huruf serta penjelasanbahwa partisipasi masyarakat merupakan aspek pentingoleh karenanya harus dibuka kesempatan yang seluas luasnya, karena hak atas partisipasi masyarakatdengan bupati gowa, provinsi sulawesi selatan (vide bukti dan buktisebagaimana yang didalilkandanbeserta penjelasanemohon mendalilkan bahwa huruf dan huruf serta penjelasan huruf yang bunyi atau rujukannya adalah sebagaimana telah dikutip pada paragraf atas bertentangan dengan uud dengan argumentasi yang, jika diringkas dan sistematisasi, pada pokoknya sebagai berikut: berkenaan dengan huruf dan penjelasan huruf pemohon menjelaskan argumentasinya: bahwa uud melarang diskriminasi, sebagaimana dinyatakan dalam dan uud larangan diskriminasi itu kemudian ditegaskan dalamlanjutnya disebut ham) yangbahwa pemohon mengakui adanya pembatasan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam uud namun, pembatasan itu adalapersyaratan calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam huruf tidaklah memenuhi syarat pembatasan sebagaimana dimaksud uud. padahal,bahwa seharusnya pemilihan kepala daerah yang demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sistem pencalonannya ditertentu, sebagaimana ditegaskanbahwa dalam pelaksanaan demokrasi yang lebih dewasa dalam pemilihan kepala daerah secara serentak seharusnya. uudbungan darah adalah kodrat ilahi yang hakiki dan asasi, yang menurut agama mana pun secara universal diakui sebagai hubungan yang sakral, bukan sebagai penghalang untuk berkiprah dalam pemerintahan. demikian pula halnya dengan hubungan yang timbul dari perkawinan yang sah. sedangkan berkenaan dengan huruf pemohon menjelaskan argumentasinya: bahwa ketentuan huruf memberikan keistimewaan kepada sebagian warga negara indonesia dengan jabatan tertentu terkait persyaratan memberitahukan pencalonannykepada anggota dprd . bahwa, pada saat mengajukan permohonan ini, pemohon yang menurut konstitusi mempunyai hak untuk menjadi calon namun karena kedudukannya sebagai anggota dprd provinsi sulawesi selatan maka, berdasarkan ketentuan huruf pemohon disyaratkan memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan dprd . bahwa ketentuan huruf telah berlaku diskriminatif terhadapcalon. khusus bagi anggota dpr, dpd, dan dprd serta pejabat bumn bumi harus mengundurkan diri. namun, pengunduran diri calon yang berstatus incumbent dan pejabat bumn bumi adalah sejak ditetapkan sebagai calon, sedangkan pengunduran diri calon yang berstatus pns dan anggota tni polri adalah sejak mendaftarkan diri sebagai calon. bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku universal seharusnya tidak lagi dibeda bedakan antara calon yang berasal dari anggota legislatif dan calon lainnya yang sedang menjabat (incumbent), yang menjabat bumn bumi, maupun yang berstatus pns dan anggota tni polri. bahwa jika filosofi pembatasan persyaratan bagi incumbent, pejabat bumn bumi serta pns dan anggota tni polri didasarkan pada kekhawatiran akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan maka seharusnya kekhawatiran yang sama juga seharusnya berlaku bagi anggota legislatif yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya (jika hanya disyaratkan memberitahukan pencalonannya tanpa harus mengundurkan diri). bahwa untuk mengembalikan kedudukan semua warga negara yang sama mata hukum, bagi calon yang berstatus anggota legislatif seharusnya juga disyaratkan mengundurkan diri dari jabatannya selaku anggota legislatif. atau, jika tidak demikian, baik calon incumbent, pejabat bumn bumi, pns, serta anggota tni polri dipersyaratkan sama dengan calon dari anggota legislatif. i3.sampai dengan mendengar keterangan para ahli pemohon, yaitu prof. h.a.s. jayabaya, s.h., ll.m, dr. hartono, s.h., mcl, prof. dr. saudi isra, s.h., mpa, dan prof. dr. aminuddin lmar, s.h., m.h. yang diberikan bawah sumpah pada persidangan tanggal mei dan keterangan tertulis ahli prof. dr. saudi isra, s.h., mpa, dan prof. dr. aminuddin lmar, s.h., m.h, sebagaimana selengkapnya telah disampaikan pada bagian duduk perkara putusan ini, i3 menimbang bahwa mahkamah telah pula membaca keterangan tertulis presiden, dpr, dan pihak terkait t.r. keuangan, s.h., m.h., bukti bukti tertulis yang diajukan pihak terkait yang diberi tanda bukti pt sampai dengan pt keterangan tertulis ahli pihak terkait, yaitu dr. citra arsip, kesimpulan pemohon dan pihak terkait, serta mendengar keterangan pihak pihak tersebut dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini. pendapat mahkamah i3.selanjutnya mahkamah akan menyampaikan pendapatnya sebagaimana akan dijelaskan dalam pertimbangan pertimbangan bawah ini. i3. menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil dalil pemohon, mahkamah menilai bahwa substansi dari permohonan guo tak terpisahkan dari persoalan yang menjadi isu konstitusional utama dalam pemilihan kepala daerah yaitu bagaimanakah seharusnya pembentuk undang undang menjabarkan lebih lanjut semangat demokrasi yang terkandung dalam amanat konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam uud berkenaan dengan pengaturan pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) indonesia? terlepas dari pernyataan bernuansa adenium yang menyatakan bahwa demokrasi itu tidak ada ujungnya melainkan tumbuh menjadikan dirinya sendiri (democracy has end, grows into its being), kiranya tak seorang pun akan membantah bahwa salah satu ideal demokrasi adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat untuk turut serta dalam proses politik, khususnya dalam membuat keputusan politik, yang langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap dirinya. oleh karena itu, dalam konteks pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota), pembentuk undang undang yang menjatuhkan pilihan pada pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai penjabaran amanat yang termuat dalam uud hal itu sesungguhnya merupakan bagian dari upaya konstitusional untuk mendekati ideal demokrasi dimaksud. namun, ideal demokrasi demikian tidak akan tercapai manakala proses dan mekanisme politik untuk menuju arah itu dilepaskan begitu saja sehingga yang terjadi pada akhirnya adalah sekadar pemenuhan formula prosedural demokrasi siapa yang berhasil memperoleh suara terbanyak dialah yang berhak memerintah atau membuat keputusan politik atas nama publik. sebab jika demikian halnya maka salah satu kemungkinan yang akan terjadi adalah terpilihnya orang orang yang berhak menduduki jabatan jabatan publik (yang pendiriannya dilakukan melalui pemilihan, elected public officials) hanya karena yang bersangkutan mampu meraih suara terbanyak namun sesungguhnya tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memangku jabatan itu. karena itulah demokrasi membutuhkan rule law. karena itu pula lahir gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democratic state), sebagaimana yang sekarang juga dianut dan berlaku indonesia.termasuk juga warga negara. oleh karena itu, sekadar untuk menyebut contoh dalam hubungannya dengan permohonan guo,bertolak dari gagasan pokok inilah selanjutnya mahkamah akan memberikan pertimbangannya dalam mengadili permohonan guo. i3. menimbang bahwa setelah mahkamah menguraikan perihal makna semangat demokrasi dalam kaitannya dengan uud untuk pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota), selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan dalil dalil pemohon, sebagaimana diuraikan pada paragraf atas. dari seluruh argumentasi yang dikemukakan pemohon dalam permohonannya, sesungguhnya hanya ada dua hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh mahkamah, yaitu: apakah pembatasan terhadap hak pihak pihak yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang semata mata didasarkan pada adanya hubungan kekerabatan pihak tersebut dengan kepala daerah petahana (incumbent), baik yang timbul dari hubungan darah maupun hubungan perkawinan, sebagaimana dirumuskan dalam huruf dan penjelasan huruf bertentangan dengan uud sebagaimana didalilkan pemohon?yangdalilkan pemohon? i3. menimbang, terhadap pertanyaan pertama (huruf a), dengan bertolak dari keterangan pembentuk undang undang dpr dan presiden), telah ternyata bahwa maksud pembentuk undang undang mencantumkan ketentuan huruf dan penjelasan huruf adalah untuk menciptakan kompetisi yang fair antara calon yang berasal dari keluarga petahana (incumbent) dan calon lain sehingga dengan demikian akan tercerah berkembangnya apa yang dinamakan politik dinasti atau dinasti politik . sementara itu, menurut presiden, politik dinasti tersebut tidak dapat dipisahkan dari konsep petahana (incumbent). penjelasannya, menurut presiden, adalah sebagai berikut:atas dasar itu kemudian ditarik asumsi bahwa calon yang berasal dari keluarga petahana dan calon lain tidak berada dalam kondisi equal. dengan kata lain, dalam asumsi pembentuk undang undang, cast pemerintah, maksud dari ketentuan yang memberikan pembatasan terhadap keluarga petahana itu adalah agar semua calon berangkat dari kondisi equal sehingga kompetisi berlangsung secara fair. keterangan presiden tersebut diperkuat oleh keterangan dpr yang antara lain menyatakan bahwa dinasti politik telah marak terjadi berbagai daerah. menurut dpr, ada dua hal yang mendasari berkembangnya dinasti politik tersebut. pertama, asetnya kaderisasi politik dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitasuntuk menggantikan petahana. dengan demikian, menurut dpr, adanya pengaturan mengenai dinasti politik ini justru merupakan langkah progresif yang positif karena dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah pengaturan demikian belum ada sehingga terjadilah dinasti politik berbagai daerah. dengan penjelasan demikian tampak jelas bagi mahkamah bahwa yang dimaksud dengan mencegah berkembangnya politik dinasti atau dinasti politik oleh pembentuk undang undang adalah upaya pembentuk undang undang mencegah timbulnya keadaan mana kepala daerah (gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, atau walikota wakil walikota) suatu daerah dikuasai oleh atau jatuh tangan suatu keluarga tertentu. adapun keluarga , secara tersirat, dimaknai sebagai ikatan kekerabatan baik yang lahir karena hubungan darah maupun karena perkawinan, sebagaimana tampak dari penjelasan huruf i3 menimbang bahwa oleh karena maksud pembentuk undang undang berkenaan dengan rumusan norma huruf dan penjelasan huruf telah jelas, yaitu sebagaimana diuraikan pada paragraf atas, maka telah terang bagi mahkamah: bahwa pembentuk undang undang sesungguhnya telah menyadari sejak semula kalau dengan rumusan sebagaimana tertulis dalam huruf dan penjelasan huruf tersebut berarti telah membuat pembatasan yang bersifat menghalangi hak konstitusional warga negara dari kelompok tertentu, cast warga negara yang terlahir dari atau mempunyai ikatan kekerabatan dengan keluarga kepala daerah petahana (incumbent) karena perkawinan. meskipun pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara, atau hak asasi manusia pada umumnya, dimungkinkan menurut uud pembatasan demikian tunduk kepada persyaratan yang ketat sebagaimana ditentukan, bahwa jaminan tersebut memberikan perlindungan yang kuat terhadap partisipasi politik yang terbuka secara sama sebagai hak asasi setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan bersama (kolektif) untuk turut serta menetapkan tujuan tujuan dan masa depan negara, termasuk menentukan orang orang yang akan memegang pemerintahan dalam kurun waktu tertentu. akan tetapi dalam kenyataannya, pembentuk undang undang membuat aturan main (regulasi) yang pada pokoknya berpotensi melanggar konstitusi dengan melanggar hak konstitusional warga negara tertentu yang justru dapat menghambat proses demokratisasi sebagaimana yang tertuang dalam norma huruf yang mengatur salah satu persyaratan untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah "tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana : bahwa sebagaimana diuraikan dalamengan kata lain, rumusan yang diuji guo diperuntukkan bagi setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga, baik karena keturunan maupun karena perkawinan, secara merata, tanpa lagi mempertimbangkan faktor kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas warga negara yang bersangkutan secara objektif, bahwa dengan adanya norma dalam huruf dan penjelasannya dalam undang undang guo, memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, dan menimbulkan multi tafsir, karenakait dengan memungkinkannya pembatasan terhadap hak atau kebebasan seseorang,terhadapdengan demikian, bahwa pembatasan tersebut diatur dengan undang undang hanyalah salah satu persyaratan. banyak persyaratan lain yang harus dipenuhi, sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan putusan mahkamah atas. dalam putusan yang lain, mahkamah bahkan menegaskan bahwa pada pembatasan pembatasan terhadap mereka yang menderita cacat sekalipun tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga mereka terhalang pemenuhan hak hak konstitusionalnya, sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan nomor puu ii bertanggal april dalam konteks ini, pembatasan demikian baru dapat dibenarkan apabila memang nyata nyata diperlukan mengingat tingkat beratnya cacat orang tersebut (severity their handicap) sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan baginya untuk melaksanakan hak hak secara berfaedah (in meaningful way). seraya menyitir ketentuan yang tertuang dalam angka declaration the rights disabled persons mahkamah dalam pertimbangan putusan tersebut, antara lain, menyatakan: dalam pada itu, paragraf yang dimaksud berbunyi,sdibenarkan, oleh karena itu tidak dapat dipandang diskriminatif. dengan demikian telah jelas bahwa, sesuai dengan ketentuan uud syarat untuk dapat membatasi pelaksanaan hak asasi bukan semata mata bahwa pembatasan itu harus dilakukan dengan undang undang, sebagaimana dijelaskan oleh pembentuk undang undang dpr dan presiden) dalam perkara guo. seseorang yang karena kelahirannya atau karena memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah petahana tidaklah mengganggu hak atau kebebasan orang lain jika hendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah. demikian pula, dengan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, hal ini pun tidak bertentangan dengan nilai nilai moral, agama, keamanan maupun ketertiban umum. dengan demikian, alasan bahwa larangan itu hanya berlaku sementara, yaitu selama belum melampauinya jeda satu periode masa jabatan sebagaimana diterangkan oleh dpr, tidaklah menghilangkan substansi pertentangan ketentuan guo dengan uud lagi pula, presiden mengakui bahwa ketentuan sebagaimana termuat dalam huruf dan penjelasan huruf tidak dibutuhkan sekiranya sistem pengawasan oleh bawaslu, sistem pengawasan oleh inspektorat, maupun sistem pengawasan oleh bpk telah berjalan dengan baik. dengan demikian, problem yang sesungguhnya adalah tidak optimalnya mekanisme pengawasan terhadap kepala daerah petahana oleh institusi institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. bahwa dengan rumusan yang maksudnya sebagaimana diterangkan oleh pembentuk undang undang tersebut, huruf dan penjelasan huruf juga mengandung muatan diskriminasi. ketentuan guo nyata nyata (dan diakui oleh pembentuk undang undang) memuat pembedaan perlakuan yang semata mata didasarkan atas kelahiran dan status kekerabatan seseorang huruf dan penjelasan huruf bertentangan dengan uud memang benar bahwa tidak setiap pembedaan serta merta berarti diskriminasi. namun, dalam kasus guo, tampak nyata kalau pembedaan tersebut dibuat semata mata didasari oleh maksud untuk mencegah kelompok orang tertentu (in cast anggota keluarga kepala daerah petahana) untuk menggunakan hak konstitusionalnya (in cast hak untuk dipilih atau mencalonkan diri, right candidate) dan dilakukan dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan uud sebagaimana telah diuraikan dalam sub paragraf .1j atas. bahwa oleh karena pembatasan yang termuat dalam rumusan huruf dan penjelasan huruf tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam uud dan sekaligus mengandung muatan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam sub paragraf dan .2j atas, dan oleh karena ketentuan guo adalah bersangkut paut dengan hak bagi setiap warga negara atas perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan maka ketentuan guo dengan sendirinya juga bertentangan dengan uud secara lebih spesifik, oleh karena hak konstitusional yang terhalangi secara tidak konstitusional oleh ketentuan guo adalah hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah maka telah nyata pula ketentuan guo melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin oleh uud bahwa apabila huruf dimaknai sejalan dengan penjelasannya, sebagaimana diterangkan oleh pembentuk undang undang, telah ternyata bertentangan dengan uud sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada sub paragraf sampai dengan .3j atas, pertanyaan yang kemudian harus dipertimbangkan oleh mahkamah adalah bagaimana apabila huruf tidak dipertimbangkan bersama sama dengan penjelasannya? apakah serta merta hal itu berarti huruf tersebut konstitusional? dengan kata lain, bagaimana jika penjelasan huruf tidak ada? menurut mahkamah, dalam keadaan demikian huruf tersebut akan sulit dilaksanakan dalam praktik, khususnya oleh penyelenggara pilkada. sebab, pemaknaan terhadap frasa tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana itu berarti diserahkan kepada penafsiran setiap orang sesuai dengan kepentingannya. dengan kata lain, dapat dipastikan bahwa tidak akan ada kesamaan pandangan terhadap frasa tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana . akibatnya, tidak ada kepastian hukum. padahal, kepastian hukum terhadap penafsiran frasa tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana itu menjadi penentu hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dijamin oleh konstitusi. dengan demikian, telah terang bahwa apabila huruf dimaknai terlepas dari penjelasannya pun, hal itu tetap bertentangan dengan uud karena tidak memberi kepastian hukum yang potensial merugikan hak konstitusional warga negara, cast hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, bahwa, khusus terhadap penjelasan huruf mahkamah memandang perlu untuk kembali menegaskan bahwa penjelasan dari suatu ketentuan undang undang akan menjadi bertentangan dengan uud jika memuat atau merumuskan norma baru. hal itu, selainpula ditegaskan dalam putusan mahkamah nomor puu iii bertanggal maret yang dibuat tatkala undang undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang undangan masih berlakuyang ternyata juga dikutip dan dijadikan sebagai bagian dari dalil pemohon. dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, antara lain, dik, terjadinya penggantian undang undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang undangan (dalam hal ini dari undang nomor tahun diganti dengan undang undang nomor tahun tidaklah serta merta mengubah pendapat mahkamah terhadap masalah ini sebab mahkamah mendasarkan pertimbangan putusannya pada konstitusi uud sehingga kalaupun mahkamah menyertakan ketentuan undang undang tentang pembentukan peraturan perundang undangan dalamnya, hal itu adalah untuk lebih menguatkan sekaligus lebih mengkonkritkan pendapat mahkamah. lagipula, perubahan undang undang tentang pembentukan peraturan perundang undangan, khususnya terhadap ketentuan yang berkenaan dengan perkara guo, justru memperkuat pertimbangan hukum dalam putusan mahkamah atas. hal itu tampak jelas dari lampiran undang undang nomor tahun (mengenai penjelasan) yangdalam kasus guo, norma dalam batang tubuh huruf berbunyitidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana . norma yang hendak dijelaskan dari ketentuan dalam batang tubuh ini adalah frasa pada huruf yaitu frasa tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. namun dalam penjelasan dikatakan,dengan rumusan demikian, penjelasan guo bukan saja telah menimbulkan persoalan diskriminasi (serta persoalan konstitusionalitas lain) tatkala dihubungkan dengan norma yang hendak dijelaskan, sebagaimana telah diuraikan pada sub paragraf sampai dengan atas, tetapi juga telah membuat rumusan norma baru, yaitu dengan menambahkan frasa kecuali telah melewati jeda (satu) kali masa jabatan. masalah ikutan dari pemuatan norma baru ini ialah bahwa (norma baru dalam penjelasan itu) tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum pembuatan peraturan perundang undangan untuk melaksanakan ketentuan dalam ini. konkritnya, sebagai sekadar ilustrasi, andaikata permohonan guo tidak ada, keluarga petahana tetap tidak dapat menggunakan ketentuan norma kecuali telah melewati jeda (satu) kali masa jabatan ini sebagai dasar hukum untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sekiranya kerabatnya yang menjadi kepala daerah telah melewati jeda dimaksud. sebab ketentuan itu tidak ada dalam batang tubuh atau dalam norma yang dijelaskan. sementara itu, penjelasan dikatakan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. dengan demikian, logikanya: kalau menggunakan penjelasan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang undangan saja tidak dibenarkan, apalagi menggunakannya sebagai dasar pemenuhan hak. lebih lebih jika penjelasan tersebut memuat norma baru. i3. bahwa, dengan seluruh pertimbangan atas bukan berarti mahkamah menafikan kenyataan mana kepala daerah petahana (incumbent) memiliki berbagai keuntungan, sebagaimana dikemukakan oleh presiden, sehingga karenanya penting untuk dirumuskan pembatasan pembatasan agar keuntungan keuntungan itu tidak disalahgunakan oleh kepala daerah petahana untuk kepentingan dirinya (jika hendak mencalonkan diri kembali), anggota keluarganya, kerabatnya, atau kelompok kelompok tertentu yang dekat dengannya. namun, pembatasan demikian haruslah ditujukan kepada kepala daerah petahana itu, bukan kepada keluarganya, kerabatnya, atau kelompok kelompok tertentu tersebut. sebab, keuntungan keuntungan itu melekat pada kepala daerah petahana sehingga kemungkinan penyalahgunaannya juga melekat pada kepala daerah petahana. keluarga kepala daerah petahana atau kelompok kelompok tertentu hanya mungkin diuntungkan oleh keadaan demikian jika ada peran atau keterlibatan kepala daerah petahana, terlepas dari persoalan apakah peran atau keterlibatan kepala daerah petahana itu dilakukan secara langsung dan terang terangan atau secara tidak langsung dan terselubung. terhadap kemungkinan kemungkinan yang demikian itulah seharusnya pembatasan pembatasan terhadap kepala daerah petahana dirumuskan dalam norma undang undang. i3. menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan atas, mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon sepanjang menyangkut konstitusionalitas huruf dan penjelasan huruf adalah beralasan menurut hukum: i3 menimbang, selanjutnya terhadap pertanyaandengan, anggotauraikan dalam paragraf huruf atas, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa presiden, dalam keterangannya yang disampaikan pada persidangan tanggal april menjelaskan dasar pemikiran dibuatny, bahwa selaras dengan argumentasi pemohon, dalam putusan putusan sebelumnya telah menyikapi tentang diskriminasi sebagai hal yang bertentangan dengan konstitusi, bahkan dalam putusan nomor puu tertanggal februari secara tegas mempertimbangkanoleh karenanya, pemohon berkeyakinan bahwa huruf berikut penjelasannya dalam mempersempit dan mengekang terhadap hak hak politik pemohon (warga negara) untuk ikut serta dalam pemilukada yang demokratis sebagaimana diatur pembedaan antara pns, anggota tni, anggota polri, pegawai adalah: pertama, jabatan jabatan pns, tni, polri, bumn, dan bumi tidak memiliki jangka waktu, sebaliknya untuk anggota dpr, dpd, dan dprd masa jabatannya ditentukan lima tahun. kedua, sifat pekerjaan dpr, dpd, dan dprd adalah kolektif kolegial, sehingga ketika ditinggal salah satu anggotanya, sistem besarnya tidak terganggu. hal itunya secara individual, sehingga apabila ditinggal untuk sementara waktu akan terjadi persoalan dalam institusinya. namun, pada kesempatan yang sama, pemerintah juga mengakui perlunya mempertimbangkan agar aspek fairness dan equality antara pns, tni, polri dengan anggota dpr, anggota dpd, dan anggota dprd dimana hal itu diserahkan kepada mahkamah untuk mempertimbangkannya. bahwa terhadap persoalan yang sama, dpr dalam keterangannya pada persidangan tanggal april memberikan alasan yang berbeda. menurut dpr,profesi yang sifatnya profesional dan merupakan pilihan karier. pemilihan kepala daerah pilkada)namun, sebagaimana halnya presiden, dpr melalui keterangannya yang disampaikan pada persidangan tanggal mei menyatakan bahwa perihal ketidakseragaman syarat dimaksud dpr pun menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah untuk mempertimbangkan apakah hal itu, i3. menimbang, terlepas dari fakta bahwa adalah berasal dari peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu), cast perpu nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga menurut penalaran yang wajar dapat dimengerti bahwa proses pembahasannya tidaklah intensif pembahasan undang undang yang lahir melalui proses legislasi normal , keterangan presiden dan dpr selaku pembentuk undang undang sebagaimana diuraikan pada paragraf atas menunjukkan bahwa kalangan pembentuk undang undang sendiri presiden bersama dpr) sesungguhnya belum terdapat kesatuan pandangan perihal diadakannya persyaratan bagi pns, anggota tni, anggota. namun, keadaan demikian tidaklah iso facto dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang cukup untuk menyatakan bahwa ketentuan yang memuat perbedaan demikian adalah bertentangan dengan uud oleh karena itu, terhadap isu inii3. menimbang bahwa kalau terhadap syarat pengunduran diri pns, anggota ii3.'t i3. menimbang, sejalan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf sampai dengan paragrafatas, mutasi mutans berlaku terhadap hurufdalil pemohon sepanjang menyangkut konstitusionalitas huruf huruf dan penjelasan hurufpanjang mengenai huruf dan penjelasan huruf beralasan menurut hukum: permohonan pemohon sepanjang mengenai huruf.dalam uud maupun hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh uud khususnyapembatasan dan stigmatisasi terhadap keluarga petahana bahwa proses pencalonan gubernur, bupati dan walikota pada hakikatnyasang calon. oleh karenanya, jika mayoritas warga pemilih lebih tertarik dengan visi dan misi calon dan rekam jejaknya dengan tidak mempersoalkan status keluarga petahana, mengapa negara harus melarangnya? tentu saja, menyandang status keluarga petahana sebagai sesuatu yang alami (nature): bahwa sebenarnya, dengan pencalonan pemohon atau siapapun warga negara indonesia yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana, sama sekali tidak menggangu hak dan kebebasan orang lain, dan tidak pula melanggar atau menganggu nilai nilai moral dan nilai nilai agama, serta tidak pula mengganggu keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. tidak adarizki amalia seorang pun yang dirugikan haknya apabila pemohon yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana maju sebagai calon kepala daerah wakil kepala daerah dalam pemilukada, dan tidak ada nilai nilai moral, nilai nilai agama, keamanan dan ketertiban umum yang terganggu dengan pencalonan diri pemohon sebagai kepala daerah: bahwajuga sebaliknya.: bahwa belum dijumpai penelitian yang komprehensif yang dapat mendalilkan dan membuktikan adanya korelasi antara moral dan korupsi dengan keluarga petahana. adanya kasus dibidangnya seseorang yang menjabat kepala daerah dari keluarga petahana merupakan peristiwa yang kasuistis, yang terjadi yang sifatnya individual, sehingga hal tersebut tidak dapat diberlakukan secara merata kepada pemohon maupun kepada setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan petahana tanpa didahului pembuktian melalui proses peradilan pidana. bahkan dalam konsepsi hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu dibebankan kepada pelaku, bukan kepada keluarga karena adanya hubungan perkawinan atau hubungan darah, bahwa huruf berikut penjelasannya dalam nomor tahun yang memperlakukan nasib pemohon dan setiap warga negara keluarga petahana dilarang mencalonkan diri dengan batasan sampai jeda (satu) periode, menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, sehingga mengakibatkan hak hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk dan tidak terbatas hak hak konstitusionalnya, menjadi melanggar dan dirugikan dengan diberlakukannya norma guo. selain itu juga, pemohon sebagai warga negara yang tidak pernah dicabut hak pilih maupun hak politik karena bertentangan dengan ideologi negara kesatuan republik indonesia, namun tiba tiba dengan berlakunya yang diuji guo dicabut haknya untuk dipilih tanpa melalui proses peradilan pidana, seolah olah dipersamakan dengan pelaku tindak pidana yang dicabut hak pilih maupun hak politiknya: bahwa dengan lahirnya ketentuan guo dalam huruf berikut penjelasannya dalam telah memberidalam ketentuan tersebuttersebut, pada hakikatnya telah monostigma memberi label pemohon ataupun seseorang yang mempunyai hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan petahana sebagai individu yang dibedakan dengan individu lainnya, sehingga negara tidak pendudukannya secara sama dalam hukum, yang pada akhirnya berimbas pula kepada pembatasan hadapan hukum dan pemerintahan: bahwa pembatasan persyaratan calon sebagaimana diatur dalam huruf berikut penjelasannya dalam menurut hemat pemohon tidaklah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam uud karena pembatasan tersebut sama sekali tidak dalam rangka untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan tidak pula untuk memenuhiahkamah konstitusi pernah memutus suatu aturan yang sejenis dengan permohonan guo, yakni dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu l yang pada pertimbangannyahal ini sejalan dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa dalam huruf berikut penjelasannya dalam bertentangan dengan konstitusi. bahwa syarat tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana yang diberlakukan secara merata kepada semua orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan petahana tidak terkecuali kepada pemohonkonstitusi sudah tegas dan jelas menyatakan itu hanya diperbolehkan jika hak pilihnya (hak untuk dipilih dan hak untuk memilih)bahwa selain itu, ditegaskan pula oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii tanggal maret dalam perkara pengujianpengujian norma tersebut, mahkamah konstitusi dalam putusannya menyatakan, .putusan putusan mahkamah konstitusi nomor puu dan nomor puu vii tersebut ternyata tidak dijadikan acuan maupun bahan rujukan oleh pembentuk undang undang untuk membuat aturan yang baik sehingga tidak lagi menabrak konstitusi. pembentuk undang undang telah melakukan kesalahan dan menunjukkan tindakan yang tidak bijaksana dengan mengesampingkan putusan putusan mahkamah konstitusi dengan membuat norma atau aturan baru yang membatasi hak pemohon dan memberikan stigmatisasi terhadap pemohon sebagai keluarga petahana sebagaimana yang terdapat dalam huruf dan penjelasannya diskriminasi dan inkonsistensi pembentuk undang undang bahwa ketentuan huruf dan penjelasannya dalam selain telah membunuh hak politik dan bersifat diskriminatif, jugketentuan persyaratan pengisian jabatan publik dalam undang undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan pemilu legislatif, tidak mengatur larangan bagi keluarga petahana untuk mencalonkan diri dan dicalonkan, namun dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota diberlakukan larangan kepada keluarga petahana untuk mencalonkan diri atau dicalonkan: bahwa telah nyata ketentuan huruf dan penjelasannya dalam. terdapatdengan diberlakukannya ketentuan huruf berikut penjelasannya dalam: bahwa perumusan norma huruf dan penjelasannya dalam secara historis mempunyai riw yang cukup panjang dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. lahirnya norma guo mengenai syarat calon yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana . sejak awal konsepsi syarat calon tersebut terdapat dalamhuruf serta penjelasannya yang menegaskan, . rumusan norma guo tidak dapat dipisahkan dengan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh anggota dprd (vide nomor tahun petahana (kepala daerah) dalam tugas dan kewenangan jabatannya sebagai mitra dari dprd, dan apabila calon kepala daerah yang memiliki hubungan perkawinan dengan petahana mencalonkan sebagai kepala daerah. maka konflik kepentingan antara calon kepala daerah dengan petahana dan dprd yang akan memilih calon kepala daerah tersebut potensi konflik kepentingannya sangat besar dan sulit diwujudkannya pemilihan kepala daerah yang bersifat demokratis sebagaimana diatur dalam uud bahwa dilihat dari sejak awal perumusan norma mengenai syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memiliki konflik kepentingan, khususnya dalam penjelasannya sebagai bentuk ketidakkonsistenan pembentuk undang undang dalam menetapkan persyaratan persyaratan yang pada akhirnya menyebabkan ketidakjelasan rumusan dan tujuan, serta menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi diri pemohon selaku warga negara yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan warga negara indonesia pada umumnya. lahirnya huruf dan penjelasannya dalaminkonsistensi sangat nampak dalam pemberlakuan norma konflik kepentingan pada huruf dan penjelasannya dalam yang tidak selaras dengan norma konflik kepentingan sebagaimana diatur sebelumnya dalam: nomor tahun tentang aparatur sipil negara (vide huruf dahwa frasa "konflik kepentingan" telah diatur dalam butir nomor tahun tentang administrasi pemerintahan yang, definisinya secara lengkap adalah'"':yaitunomor tahun tersebut atas, bahwa dalam buku panduan penanganan konflik kepentingan bagi penyelenggara negara yang diterbitkan komisi pemberantasan korupsi kpk), tahun pada halaman pengertian . selanjutnya pada halaman menyebutkan, dijelaskandengan mendasarkan pada argumentasi tersebut diatas maka penggunaan norma tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana,pengisian jabatan gubernur, bupati, dan walikota yang dilakukan secara langsung dan demokratis itu sendiri mengalami adanya konflik atau pertentangan norma dengan prinsip pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara demokratis sebagaimana diatur dalam uud bahwa dalam pengaturan syarat pencalonan dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota, pembentuk undang undang hanya menyebut tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana saja, tanpa membuat pengertian dan definisi dalam ketentuan umum tentang apa dan siapakah itu petahana. ketiadaan batasan pengertian petahana menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dapat ditafsirkan berbeda beda sekehendak dan sesuai kepentingan pihak yang menafsirkan. petahana dalam konteks pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan daerah dapat meliputi pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif yang dikenal sebagai musica , yang bisa jadi meliputi kepala daerah wakil kepala daerah, tetapi juga tidak terbatas kepada pimpinan dprd provinsi kabupaten kota, kepala kejaksaan tinggi negeri, ketua pengadilan tinggi negeri, kepala kepolisian daerah kabupaten kota, komandan daerah militer provinsi kabupaten. namun, dalam konteks pejabat yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pemilukada, adalah ketua dan komisioner komisi pemilihan umum tingkat provinsi dan kabupaten kota dan ketua dan komisioner bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten kota. khusus dalam lingkungan eksekutif pemerintahan daerah, petahana dapat juga meliputi pejabat gubernur, bupati walikota, meskipun memangku jabatan sementara, namun faktanya pejabat tersebutlah yang memegang kendali kekuasaan pada saat penyelenggaraan pemilukada berlangsung. ketiadaan definisi petahana dalam yang diuji telah nyata nyata menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan terjadi ketidak kelarasan dengan frasa "konflik kepentingan" sebagaimana telah diatur dalam nomor tahun bahwa norma norma yang secara tegas mengatur tentang penghindaran terjadi sebagaimana dimaksud nomor tahun telah diatur dalam::,,,",bahwa dengan pengaturan dalam tersebut atas maka konflik kepentingan seorang petahana dengan calon sesungguhnya sudah terhindar demi hukum dan karenanya, tidak ada lagi alasan bagi pembentuk undang undang untuk melarang pemohon sebagai anak bupati gowa, dan warga negara indonesia yang mempunyai hubungan keluarga untuk mencalonkan diri dalam pemilukada kabupaten gowa tahun berdasarkan uraian atas, secara nyata norma yang dimuat dalam huruf berikut penjelasannya dalammengakibatkan munculnya multi tafsir tentang cakupan petahana dan terjadi ketidaksetaraan dengan frasa "konflik kepentingan" yang telah dituangkan dalam nomor tahun sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciptakan inkonsistensi, yang menimbulkan diskriminasi kepada pemohon, yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dan uud pembatasan terhadap keluarga petahana bertentangan dengan prinsip pemilihan kepala daerah yang demokratis bahwa uud mengaturdalam norma dasar tersebut menurut vagina singkat subjektif memiliki makna dipilih secara langsung oleh rakyat. tidak lain sebagai upaya untuk meningkatkan aspek akuntabilitas gubernur, bupati, dan walikota kepada rakyat daerahnya. naskah komprehensif perubahan uud buku iv: kekuasaan pemerintahan negara, jilid jakarta: sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi, hlm. bahwa makna dipilih secara demokratis tersebut dengan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama (equal) kepada seluruh rakyat dalam menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih dalam pemilu maupun pemilukada sebagai mekanisme dalam merekrut kepemimpinan nasional maupun lokal yang didasarkan oleh pilihan rakyat, bukan berdasarkan penunjukan dengan dasar keturunan (dinasti): bahwa menurut nurcholish madjid, dalam masyarakat demokratis (madani) harus adanya komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari seluruh lapisan anggota masyarakat, serta keterbukaan lembaga kepemimpinan terhadap pengujian atas data kemampuan yang dicoba melembagakannya dalam pola kepemimpinan yang tidak berdasar pertimbangan keturunan, melainkan melalui permusyawaratan atau syura dan pemilihan muhamad wahyuni nafis, cak nur, sang guru bangsa biografi pemikiran prof. dr. nurcholish madjid), jakarta: kompas media nusantara, him. artinya bahwa dalam negara yang menganut paham demokrasi, mekanisme pemilihan kepemimpinan ditentukan melalui dua cara, yaitu musyawarah atau pemilihan. cara itu mengedepankan prinsip akuntabilitas dan objektivitas dalam memilih pemimpin serta menghindari pemilihan pemimpin secara subjektif berdasarkan penunjukan dengan dasar keturunan (dinasti). karena itu pada era sekarang, pemilihan kepemimpinan dalam masyarakat yang demokratis, selain mendasarkan pada aspek akuntabilitas dan objektivitas, tetapi juga adalah bagaimana publik diberi ruang untuk berpartisipasi secara luas untuk menentukannya. pilihan ideal dalam menentukan kepemimpinan sebagaimana dikemukakan atas, hanya dapat dilakukan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, terutama berkaitan dengan jabatan pekerjaan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak. dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan mempunyai kepentingan secara langsung untuk menentukan masa depannya sendiri. karena itu, pembatasan dengan menentukan syarat bagi calon pemimpin publik karena dasar adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah bertentangan dengan prinsip partisipasi publik dan jugapengekangan terhadap warga negara tertentu untuk menggunakan haknya untuk dipilih dan memilih dalam suksesi kepemimpinan: bahwa sistem yang digunakan dalam pemilu maupun pemilukada dilakukan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan oleh penyelenggara yang independen dan imperial, tahapan yang sudah terjadwal, pengawasan oleh bawaslu dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu, penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh sistem peradilan pidana, perselisihan hasil oleh pengadilan, dan lain sebagainya. kekhawatiran munculnya konflik kepentingan antara calon dengan petahana karena faktor keturunan dan hubungan darah, bukanlah faktor tunggal yang menentukan jalannya pemilukada penuh dengan pelanggaran dan kecurangan atau bahkan menghasilkan pemimpin daerah yang korup. akan tetapi semua itu ditentukan oleh sejauhmana pelaksanaan aturan dalam pemilu maupun pemilukada sesuai dengan asas pemilu (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) secara konsisten oleh semua pihak tanpa mempengaruhi pilihan rakyat dan mengekang hak konstitusional warga negara yang diakibatkan karena faktor keturunan dan hubungan darah dengan petahana,, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah nomor puu v selain itu, mahkamah konstitusikonstitusi dalam putusan nomor puu viii sebagai berikut:erdasarkan uraian atas, maka jelas bahwa ketentuan huruf berikut penjelasannya dalam adalah bertentangan dengan dengan prinsip pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana diatur dalam uud penjelasan huruf tahun memuat norma baru yang berbeda dari norma nya bahwa penjelasanfrasa yang memiliki kandungan arti baru atau berbeda dengan kandungan nya, yakni: antara lain , tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan , (satu) tingkat lurus atas, bawah, samping , dan kecuali telah melewati jeda (satu) kali masa jabatan : bahwa pembuat undang undang merumuskan penjelasan guo dengan uraian yang lebih luas dari makna dalam batang tubuh yang memuat aturan yang menyimpang dari makna asal konflik kepentingan yang seharusnya dijelaskan, sehingga telah dapat dikategorikan sebagai penjelasan yang mengandung norma baru atau menambah norma secara terselubung dari norma asal dalam batang tubuh, bahwa fungsi dari penjelasan suatu sebagaimana diatur, adalah, bahwa argumentasi pemohon sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii tertanggal maret yang didalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikutpenjelasanbatang tubuh yang dijelaskan. oleh karenanya, beralasan hukum bagi mahkamah konstitusi menyatakan bahwa huruf beserta penjelasannya dalam telah bertentangan dengan uud khususnya ii1. alasan alasan pengujian huruf nomor tahun bertentangan dengan uud perlakuan istimewa kepada anggota dpr, dpd dan dprd serta diskriminatif terhadap sesama warga negara bahwa yang diujikan memuat ketentuan yang memberi perlakuan istimewa dan berbeda kepada anggota dpr, dpd, dan dprd dengan calon kepala dan wakil kepala daerah yang berlatarsebagaimana diatur dalam huruf huruf huruf dan hurufpada saat akan mendaftarkan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala atau wakil kepala daerah. seharusnya anggota dpr, dpd, dan dprd tidak diperlakukan istimewa deka semua sama dengan pegawai pemerintahan lainnya, dalam hal menerima gaji dan fasilitas lainnya dari anggaran atau keuangan negara (apbn atau apbd): bahwa ketentuan perubahan huruf pilkada tersebutanggota dpr, dpd dan dprd dengan calon yang berkedudukan sebagai petahana, calon yang berstatus pns dan calon yang berstatus anggota tni polri, serta pejabat bumn bumi: bahwa khusus bagi anggota dpr, dpd dan dprd, apabila hendak mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pilkada serentak,, serta pejabat bumn bumi harus mengundurkan diri, bahwa pengunduran diri tersebut, bagi calon incumbent dan pejabat bumn bumi, diharuskan mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon, sedangkan bagi calon yang berstatus pns dan anggota tni polri diharuskan mengundurkan diri mendaftarkan diri sebagai calon: bahwa hukum yang berlaku universal, seharusnya tidak lagi membeda bedakan antara calon yang berasal dari anggota legislatif dengan calon lainnya yang menjabat sebagai incumbent dan yang menjabat bumn bumi, maupun yang berstatus pns, dan anggota tni polri: bahwa anggota dpr dan dpd.uuderah. nomor puu viii.erahmeskundang undangk..., bahwa berdasarkan beberapa ketentuan1945j,.portunities seperti yang dapat terjadi dengan adanya ketentuan yang diujikan, yakni mengajukan permohonan pengujian norma dalam yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta ketentuan yang terdapat dalam uud bahwaseorang anggota dpr, dpd, atau dprd dapat mencalonkan direrdasarkan argumentasi pemohon atas, makaoleh karenanya, beralasan hukum pemohon untuk memohon kepada mahkamah untuk menyatakan ketentuan hurufemilukada kabupaten gowa tahun secara serentak: bahwa untuk pelaksanaan pemilukada serentak tahap pertama bulan desember kpu telah menetapkan tahapan pendaftaran pasangan calon pada awal bulan juni bahwa agar supaya hak konstitusionalyakni sebelum awal bulan mei atau pada akhir bulan aprilmilukada serentak tahun khususnya pemilukada kabupaten gowtidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya:adnan muricata ichsan: bukti fotokopi kartu npp atas nama adnan muricata ichsangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi selatan masa jabatangowa dan pengesahan pengangkatan bupati gowa provinsi sulawesi selatan, bukti fotokopi akta kelahiran nomor ist lw cs atas nama adnan muricata ichsan: selain itu, pemohon pada persidangan tanggal mei mengajukan empat orang ahli yaitu prof. h.a.s. jayabaya, s.h., ll.m., dr. hartono, s.h., mcl, prof. dr. saudi isra, s.h., dan prof. dr. aminuddin lmar, s.h., m.h., yang telah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: prof. h.a.s. jayabaya, s.h., ll.m. ketentuan huruf mempersempit ruang untuk melakukan pencalonan kepada pemohon. dari dasar teori hukum tata negara atau constitutional theory, ada satu buku yang paling terkenal dan itu menjadi rujukan dalam mempelajarinya yaitu buku carl schmidt, mengenai verfassung der dan sudah diterjemahkan dalam buku constitutional theory. carl schmidt menguraikan mengenai consequences the political principle democracy. salah satu permasalahan dalam negara yang berbentuk demokrasi adalah adanya equality before the law yang mengakibatkan adanya equality political status. carl schmidt mengatakan bahwa equal participants all state citizen election and votes they affect the entire state equal electoral and voting rights. adanya sesuatu dalam persamaan hukum, maka harus ada equality political status dan banyak lagi sebenarnya, juga dalam masalah tentara, dalam pajak, semua warga negara itu dipersamakan, tidak ada yang tidak bayar pajak, jadi dalam hal ini. sehingga secara teoritis ketentuan huruf adalah sesuatu hal yang keliru dan bertentangan dengan teori. dalam undang undang dasar menyatakan, kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum . dibandingkan dengan undang undang dasar menyatakan,negara kesatuan dan republik arti negara hukum yang demokratis menurut prof. joko merupakan suatu terjemahan yang keliru. terjemahan yang benar untuk democratic rechtstaete adalah negara hukum yang berbentuk demokrasi. jadi negara yang berbentuk hukum dilandasi dengan negara hukum. oleh karena itu, sebagai konsekuensi logis daripada ketentuan ini maka diutuslah dalam yang mengatakan, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. . sepanjang dia berketentuan ketentuan yang tidak menghilangkan haknya, maka itu adalah sesuatu hal yang mengebiri hak asasi warga negara itu. kita sudah juga menandatangani mengenai konvensi, mengenai pbb, mengenai ham. mengatur juga hal hal tersebut, jadi ketentuan mengenai undang undang yang mengatur masalah ini adalah sesuatu hal yang keliru besar. tidak boleh kita membatasi, apalagi mahkamah konstitusi dari tahun sudah memutuskan bahwa dalam pemilihan itu ada right candidate and right vote. kita tidak dapat menghalangi. kalau hal hal yang dikhawatirkan, itu bukan masalah berkaitan dengan itu, tetapi adalah masalah sistem pengawasannya. istilah petahana dalam undang undang ini adalah istilah yang keliru. petahana adalah orang yang mau mencalonkan kembali, tetapi sini, kalau petahana tidak ikut mencalonkan lagi, hal tersebut tidak ada persoalan, pengaturan penjelasan huruf yang mencabut hak pilih dan hak untuk dipilih siapa saja yang ada hubungan sebagaimana penjelasan huruf tanpa adanya proses peradilan adalah suatu yang menghalang halangi hak orang lain untuk menjadi kandidat hanya karena didasarkan pada hubungan dengan petahana. bahwa seseorang menjadi kandidat, bukan karena adanya hubungan itu. umpamanya george bush, dia menjadi presiden bukan karena walker bush presiden. ibu megawati tidak menjadi presiden walaupun dia anak pak kar jadi itu sesuatu hal yang lumrah. kalau kita mau mengadakan bahwasanya ini nanti menyalahgunakan kewenangan kalau petahana dalam arti ini masih menjadi pejabat, tentu cara caranya itu ada aturan aturan, apa lagi dengan sistem keterbukaan sekarang ini segala macam ketentuan ketentuan tentu itu yang kita lakukan, bukan menghilangkan hak orang yang dijamin oleh konstitusi, bahwa dari sisi teknik penyusunan peraturan perundang undangan, dalam undang undang pembentukan peraturan perundang undangan p3), penjelasan tidak boleh membuat norma baru. norma harus ada dalam ahli melihat undang undang ini adalah eks perpu yang pembuatannya tidak seperti membuat undang undang biasa. pasti cepat dan segala macam. dpr pun juga diberi waktu bahwa dia harus memberi, menyatakan pendapat, ditolak atau tidak ditolaknya. sehingga menurut ahli kalau ada keliru sedikit, ada keliru banyak, ini tidak wajar. memang undang undang ini dari dulu sudah menjadi persoalan, bahwa penjelasan tidak dapat membuat norma baru. selanjutnya dalam peraturan perundang undangan, proses itu harus mengikutkan publik. jadi karena proses dari perpu ini menjadi undang undang tidak banyak diketahui publik akibatnya ini dan kita yang menanggung, terkait dengan huruf menurut ahli merupakan pengaturan yang diskriminasi. kalau anggota dprd hanya melapor, kalau yang lain harus berhenti, padahal semuanya warga negara, equality before the law, equality political states. tetapi kalau dilihat dari pohonnya, dia tidak memiliki kerugian. sedangkan karena ini umum yang ditanyakan, memang ini suatu hal yang bertentangan. berikanlah hak orang itu sama bagi yang memang sama, berikanlah yang lain kalau memang itu lain. kalau tidak salah itu putusan tahun terhadap prinsip yang menyatakan hak asasi itu dapat dibatasi dengan undang undang tidak dapat hanya dibaca demikian. bahwa dibatasi itu bentuknya peraturannya itu harus undang undang, tetapi yang isinya apa? yang bertentangan dengan ketertiban, bertentangan dengan moral. tidak berarti seenaknya, artinya tidak boleh diatur dengan peraturan pemerintah, tidak boleh dengan keppres, tetapi ada alasan. undang undang pun harus yang ini alasannya. dr. hartono, s.h., mcl. ahli menggunakan bahan hukum untuk pengujiannya adalah undang undang dasar pembukaannya itu ada yang kalimat bunyinya begini, maka disusunlah kemerdekaan bangsa indonesia itu dalam satu undang undang dasar negara indonesia yang berbentuk dalam satu susunan negara republik indonesia yang berkedalaman rakyat. jadi, pembukaannya memang sudah mewanti wanti kalau akan menyusun undang undang dasar pasti harus berdasarkan kedaulatan rakyat. persoalan pemilihan kepala daerah, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam bidang hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung tinggi, dan sebagainya pun . apa punya ini yang menjadi satu garis bawah, berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. samping itu, kita sudah mensahkan international convention civil and political right yang disahkan pbb pada tahun kemudian diratifikasi dengan undang undang tahun salah satu artikel yang berkaitan dengan ini adalah artikel yang menyatakan, each state, kalau kita sudah jadi partai sudah termasuk dalam pengertian each state, undertaken respect? , kita punya kewajiban, ensure all individualcrimination any kind. any kind nya ini kemudian diuraikan. kalau dalam undang undang dasar tahun kita apa pun juga, tapi sini diuraikan. such race, colour, sex, language, religion,political, other opinion, national social origin, property, lalu yang terakhir, birth and other status . jadi, kelahiran disebut secara ekspresif sini. dalam nya, all persons are equal before the law and are entitled without any discrimination and equal protection the law this respect. ini menurut pakar ham memberikan hak otonom qualities dan melarang diskriminasi. hak otonom qualities langsung berkaitan dengan persoalan tiap tiap warga negaranya, tidak harus lewat hukumnya dulu, tetapi langsung memberikan directly kepada setiap warga negara. nya, the equal protection public life every citizen without any distinctions article and without reasonable restriction . merupakan ketentuan yang mengatur mengenai hak hak political dan civil rights. padahal kalau kita bicara tentang hak memilih dan dipilih itu bagian occur. meskipun demikian karena nanti dalam pengakuannya akan berbeda maka international covenant economic, social, and culture rights pun juga memberi jaminan seperti itu. padahal biasanya hak hak itu adalah sifatnya negara mengusahakan, tetapi dalam posisi mengusahakan pun juga kalau kita lihat dalam artikel isebut lagi kemudian situ ada kata birth and other status. undang undang nomor tahun juga memperkuat bagaimana hak hak mengenai political rights tidak boleh dilanggar. yang harus kita perhatikan juga dari undang undang nomor tahun menyatakan, ketentuan hukum internasional yang diterima negara republik indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional?. itu barangkali yang tidak sering kita perhatikan bahwa pengakuan kalau itu sudah menjadi masuk hukum nasional, occur juga sudah diratifikasi, disahkan, maka oleh ketentuan tidak dapat dibedakan lagi bahwa itu adalah sudah menjadi hukum nasional. perkara guo adalah perkara pengujian undang undang terhadap undang undang dasar bahan hukum yang ahli sampaikan pada urutan pertama merupakan bahan hukum utamanya karena berdasarkan dari undang undang dasar namun demikian, ahli juga menyertakan bahan hukum yang lain, international covenant civil and political rights dan juga untuk social economic rights. kedua covenant tersebut sebagai bagian dari perjanjian internasional telah disahkan oleh pemerintah indonesia. ahli akan membahas huruf beserta penjelasannya yang dikalikan pemohon bertentangan dengan undang undang dasar maksud dari guo dihubungkan dengan penjelasannya adalah mereka yang disebut dalam penjelasan huruf tidak dapat menjadi calon kepala daerah karena memiliki kepentingan dengan petahana, yaitu ibu, ayah, dan lain sebagainya. ketentuan ini memang tidak menyebutkan dasar apa saja yang dilarang untuk diskriminasi seseorang itu yang ada pada undang undang dasar dengan menggunakan kata dasar apa pun tadi meskipun setiap hal yang dapat menyebabkan terdiskriminasinya seseorang harus lah dilarang kalau kita konsekuen pada dalam kaitannya dengan jaminan seorang warga negara untuk ikut dalam pemerintahan sebagaimana disebut dan tentunya tidak termasuk sebagai pertentangan dengan kedua tersebut, kalau seseorang hanya ijazah sma, sebagai contoh menggugat atas dasar karena dia tolak untuk menjadi hakim mahkamah konstitusi, tentunya tidak meng cover itu meskipun perkataannya adalah diskriminasi atas dasar apapun, tapi yang ahli dicontohkan ini adalah alasannya. apa yang ahli sampaikan adalah sebuah contoh bahwa meskipun digunakan kata dasar apapun tidak berarti bahwa adanya perbedaan perlakuan selalu bertentangan dengan dalam kasus guo apakah penjelasan huruf dapat disamakan dengan hipotesis yang ahli sampaikan tadi? untuk menjawab hal tersebut perlu dikaji, dasar apa yang menjadi larangan yang terdapat dalam penjelasan huruf tersebuhanya karena pemohon mempunyai hubungan darah, tepatnya mempunyai ayah kandung yang saat pengajuan permohonan ini sedang menjabat sebagai bupati gowaundang undang dasar tidak memberikan rincian diskriminasi apa. hak asasi manusia mempunyai tiga segi universal, oleh karenanya secara internasional dapat dirumuskan dalam ham yang kemudian diterima oleh banyak negara dunia tanpa dasar unsur paksaan, artinya dapat menerima karena universitasnya. konvensi atau covenant ham semakin banyak negara meratifikasi hal demikian menjadi bukti bahwa ham secara universal diterima. sudah menyatakan ketentuan hukum internasional menjadi hukum nasional kalau itu sudah diterima. covenant civil right dan ekonomi telah diterima banyak negara indonesia dan mengesahkan perjanjian tersebut. sebagai bahan hukum yang dijadikan dasar untuk menafsir hak asasi manusia dalam undang undang dasar covenant tersebut memiliki dasar sosiologis karena banyak negara sudah menerimanya, dan diterima secara universal, dan memiliki dasar legalitas karena kita sudah mengesahkan. larangan yang dimuat dalam penjelasan huruf pada intinya adalah melarang calon yang mempunyai hubungan darah langsung maupun perkawinan. hubungan tersebut pada intinya berkaitan dengan kelahiran, yaitu dilahirkan oleh ibu dan berarah kepada siapa? seseorang tidak mempunyai pilihan untuk dilahirkan oleh ibu siapa, demikian juga untuk memilih ayahnya, demikian pula seseorang tidak dapat untuk dapat menentukan sendiri siapa yang dikehendaki untuk jadi iparnya karena hal ini tergantung pada siapa yang menjadi isteri atau suami saudaranya. ikatan saudara ipar disebabkan kelahiran, yaitu bersaudara dengan suami atau isteri iparnya. suku bangsa, warna kulit jelas, jenis kelamin sama halnya akan tergantung kepada kelahiran seseorang. covenant tadi menyebutkan, birth other status dilarang untuk digunakan dasar diskriminasi. kalau kemudian undang undang dasar tahun melarang diskriminasi dengan dasar apapun sudah sewajarnya, diskriminasi karena kelahiran pun sebetulnya tidak boleh. dari larangan pada penjelasan huruf adalah adanya konflik kepentingan, persoalan yang harus dijawab adalah konflik kepentingan yang bagaimana yang dilarang oleh aturan ini? pemilihan umum adalah hak rakyat dalam negara demokrasi dan dalam demokrasi setiap orang dijamin bebas untuk menentukan dirinya sendiri. ahli akan mensimulasikan pelaksanaan huruf ini. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, adapun yang dimaksud dengan petahana, undang undang ini tidak memberikan definisi. secara teologis kata petahana sudah ada dalam bahasa indonesia sebagai padanan dari kata asing incumbent, jabatan politik dan kembali dicalonkan diri untuk periode berikutnya, tadi ada persoalan petahana itu yang dimaksud yang manakah? apakah kalau dia akan lanjut itu kemudian dia disebut petahana? ahli dapatkan ini bahwa kalau dia akan melanjutkan pada periode berikutnya itu nanti dapat dilihat dalam internet dengan demikian ketentuan huruf tersebut maknanya adalah calon kepala daerah tidak boleh mempunyai konflik kepentingan dengan kepala daerah yang sedang memegang jabatan politik dan kembali mencalonkan dirinya pada periode berikutnya, kalau itu dimaksud bahwa dia harus mencalonkan lagi. apabila dikaitkan dengan penjelasan tersebut maka mereka yang tidak mempunyai konflik kepentingan tersebut adalah yang tadi memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan sebagainya. kita ambil contoh, seorang kepala daerah baru saja menjabat jabatan pertama, dia disebut petahana karena akan mencalonkan untuk masa jabatan kedua. karena mencalonkan kembali atau petahana maka menurut ketentuan tersebut dan penjelasannya ibu mertua dan lain sebagainya dari dilarang untuk mencalonkan kepala daerah, kalau salah satu yang dilarang tersebut mencalonkan kepala daerah memang menimbulkan konflik kepentingan karena masing masing pasti menjadi ingin memenangi. jadi kalau ada petahana ingin mencalonkan kembali, lalu ada yang disebut tadi ingin mencalonkan kembali. memang ada konflik kepentingan karena masing masing ingin terpilih. persoalannya kalau itu dilarang undang undang, undang undang ini melarang supaya tidak ada keluarga pecah ataukah melarang hak demokrasi seseorang? sebetulnya apa yang dilarang oleh undang undang ini? ahli masa jabatan pertama, lalu ingin masa jabatan kedua, lalu katakan saja ipar ahli itu tidak boleh. rasionalitasnya apa kok tidak boleh? apakah undang undang ini dimaksud supaya keluarga itu tidak pecah? jadi calonnya satu saja, apa itu yang dimaksud? ini tidak jelas apa yang ingin dicapai oleh undang undang ini. kemungkinan lain pembuat undang undang bermaksud menyamakan arti petahana dengan incumbent dalam bahasa inggris. dalam situs definition english incumbent sebagai (noun) the holder the office post. dari contoh kalimatnya, the present incumbent will soon retiring. ini tidak dikaitkan dengan mencalonkan kembali kalau yang ada oxford ini. yaitu yang masih menjabat saja. kalau yang masih menjabat pun kemudian ahli masih menjabat, katakan saja jabatan terakhir ahli, lalu saudara atau siapa pun saja dari keluarga ahli tidak boleh juga. ini bedanya dengan yang penafsiran kedua. pertanyaannya apakah memang benar selalu terdapat konflik kepentingan antara petahana dengan mereka yang disebut huruf tadi? apakah ahli yang mempunyai jabatan terakhir tadi karena belum habis masa jabatannya kemudian ada yang mencalonkan. itu ada konflik kepentingan kalau sampai dilarang. sebetulnya yang ada adalah persamaan kepentingan, sama sama ingin menggelikan keluarganya untuk menjadi kepala daerah, tidak ada konflik kepentingan situ. jadi apa yang dimaksud konflik kepentingan, tidak jelas sini. kalau itu ditafsirkan bahwa petahana akan mencalonkan kembali kemudian dilarang. radiologis pelarangan itu apa? apakah kemudian pelarangan tadi ahli katakan ini dilarang. supaya apa? supaya keluarganya tidak pecah, harus satu saja calonnya dari keluarga itu. itu kalau petahana dipahami sebagai mereka yang akan mencalonkan kembali. tetapi kalau petahana kemudian itu dia tidak mencalonkan kembali, lalu yang terjadi sebetulnya bukan konflik kepentingan, kepentingannya sama sama supaya masih ada dari keluarga itu yang sukses untuk menjadi kepala daerah. adanya praktik bahwa petahana kepala daerah membantu kerabat dekat yang memenangkan pemilukada dengan cara curang, haruslah disikapi dengan tegasnya penegakkan hukum terhadap pelanggar pemilukada dan ancaman sanksi yang lebih berat, serta dalam proses delik pemilu meskipun pemicunya sudah selesai haruslah bisa dilanjutkan. persoalan antara hak politik sebagai pemilih dan kemudian memberi aturan. ahli menemukan sebuah tamsil begini, ada sepatu yang ukurannya kurang besar, lalu jangan kakinya yang dipotong kemudian supaya masuk sepatu itu, tetapi carilah sepatu yang lebih besar . kaki ini yang ahli utamakan sebagai hak politiknya dia, ada hak politik dia yang dijaga, lalu ada persoalan persoalan dalam pelaksanaannya maka jangan hak politiknya yang dikurangi. persoalan pelaksanaannya aturannya itu yang harus disesuaikan. ini mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dikorbankan tidak jelas sini. inilah hal hal yang ahli katakan bahwa ketentuan undang undang ini menurut ahli tidak jelas dan kemudian tidak ada dasar hukumnya sekali lagi dan yang lain adalah itu hak politik yang tidak dapat dikurangi. dalam pemilukada itu sebetulnya ada tiga hak demokrasi yang terlibat dalamnya. the right vote, the right candidate, dan the right purpose candidate. the right vote ini dibuka, semua boleh memilih, tetapi kalau kandidatnya hanya dibatasi satu saja apa artinya demokrasi itu? ini persoalan mengenai hubungan antara the right vote and the right candidate. dibuka, tetapi hak yang mengusulkan menjadi boleh menjadi kandidat itu tidak terbatas. masa orde baru dulu kan begitu, pemilihan kepala daerah itu dprd milih dulu siapa pun juga boleh, lalu dibawa menteri dalam negeri, dari menteri dalam negeri ditemukan hanya ini tidak hanya the right candidate tetapi the right purpose kandidatnya juga seimbang. jadi hal ini harus seimbang. dalam hal ini ahli kira mahkamah konstitusi sudah mempunyai rujukan putusan putusannya, dimana putusan putusan itu adalah membuka lebar lebar seperti partisipasi itu. dulu yang boleh mencalonkan kepala daerah itu hanya partai politik tetapi oleh mahkamah konstitusi dibuka calon independen. kemudian ada persoalan persoalan dulu yang sudah menjalani hukuman tidak boleh, dibuka lagi, sudah diberi batas. jadi, artinya apa? yang kita lihat sini adalah memberi ruang yang besar, yang luas kepada bagaimana seseorang itu memanifestasikan haknya? tetapi sebagaimana ketentuan ini, ahli kira banyak hal yang kemudian dilanggar, terutama persoalan diskriminasi karena berangkat dari kepentingan dan alasan kepentingan ini tidak jelas, kepentingan siapa yang dilindungi? kalau dua hal pengertian petahana itu dihubungkan, masing masing ada persoalan. persoalan pertama, sebetulnya yang dilindungi undang undang nya siapa? keluarga. karena jangan banyak banyak dari keluarga itu maju, nanti dia masalahnya, kepentingannya saling bertubrukan. apa yang dilindungi? kalau yang kedua tadi, sebetulnya tidak ada kepentingan yang bertubrukan. yang ada adalah kepentingan untuk sama sama menyukseskan salah satu dari anggota keluarga mereka. samping secara esensi bertentangan karena masalah birth menjadikan satu diskriminasi. yang kedua adalah kepentingan karena adanya konflik kepentingan ini tidak jelas, apa yang dimaksud konflik kepentingan.sebagaimana kita ketahui, berbagai bentuk pembatasan atau restriksi bagi petahana dalamluntung,,: :,melse:pemilukada serentak kabupaten gowa tahun akibat diberlakukannya norma dalam,faii?iasj b:iahli:d,: prof. dr. aminuddin lmar, s.h., m.h. setelah terjadinya perubahan atau amendemen terhadap uud,ahliahli, sehingga menurut pandangan ahlibahwa dengan adanya norma dalam ketentuan huruf dan penjelasannya dalam undang undang guoahliahliahli":menurut pandangan ahlihuruf tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana :huruf: sekalahli: menimbang bahwa presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal april dan tanggal mei yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: keterangan presiden dalam persidangan tanggal april pokok permohonan dari pemohon adalah adanya diskriminasi yang dimunculkan dalam norma pada huruf dan huruf mengenai legal standingbahwa pilkada merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyatdipemerintah sebutkan tadi, baik dari institusi negara maupun swasta walaupun secara hukum,kemudian terhadap ketentuan huruf pemerintah menyampaikan mengapa pertimbangannya dilakukan perbedaan antara pns, tni, polri, dan pegawai imun, bumi dengan anggota dpr, dpd, dan dprd. pertimbangan yangdalam aspek kesetaraan dan keadilan memang kita perlu mempertimbangkan agar aspek fairness antara pns, tni, polri, dengan anggota dpr, dpd, dan dprd dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya equality nya dapat terwujud. oleh karena itu, pemerintah mohon mahkamah konstitusi dapat mempertimbangkan kembali apakah norma ini sudah sesuai dengan konstitusi ataukah konstitusional bersyarat. keterangan presiden dalam persidangan tanggal mei pemerintah tidak akan membacakan pokok permohonannya karena dianggap sudah diketahui oleh para pemohon dan sudah dipelajari secara seksama juga oleh pemerintah. terkait dengan kedudukan hukum, pemerintah juga tidak akan menguraikan secara lebih detail tentang terkait dengan kedudukan hukum para pemohon. kedudukan atau perhatian pemerintah terkait dengan kedudukan hukum para pemohon, diserahkan kepada mahkamah untuk menilai dan mempertimbangkannya. bahwa hal hal yang sudah disampaikan pada persidangan terdahulu menjadi satu kesatuan dengan keterangan yang disampaikan pada hari ini.berdasarkan keterangan pemerintah, baik yang disampaikan pada persidangan terdahulu maupun pada persidangan sekarang maka pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah yang memeriksa, mengadili, dan memutus untuk memberikan putusan yang paling bijaksana dan paling seadil adilnyaapril dan tanggal mei serta menyerahkan keterangan tertulis bertanggal april kepaniteraan mahkamah pada tanggal april yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: keterangan dpr dalam persidangan tanggal april pimpinan komisi iii dan beberapa anggota komisi iii, termasuk didik mukrianto berdasarkan keputusan pimpinan dpr nomor pim l dalam hal ini baik bersama sama maupun sendiri sendiri bertindak untuk dan atas nama dpr untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan uji materialgenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon pada prinsipnya dpr menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakimtentukan oleh undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi: tentang pengujian atas undang undang nomor tahun dpr memberikan keterangan sebagai berikut. pemohon dalam perkara puu xiii menyatakan bahwa angka tentang perubahan huruf dan huruf telah merugikan hak konstitusionalnya dan bersifat diskriminatif kepadanya. pemohon dalam permohonannya mengakui bahwa dirinya mempunyai ayah yang menjabat sebagai bupati gowa, sehingga pemohon adalah anak dari seorang pejabat petahana, sehingga merasa hak konstitusional dirugikan dengan berlakunya guo. pemohon merasa telah diberlakukan secara diskriminatif dalam pemberlakuan angka tentang perubahan huruf dan huruf undang sehingga menurut pemohon guo bertentangan dengan dan uud pemohon menyatakan bahwa guo bertentangan dengan angka undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia atau undang undang ham sebagaimana penyebarannya dalam dan uud adapun angka undang undang hammohon mengakui bahwa dalam uud diatur mengenai pembatasanmenurut pemohondengan mempertimbangkan hal yaitunya, dan bersifat diskriminatif kepadanya. adapun guo adalah yang telah ada sejak pemberlakuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, atau undang undang pilkada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh undang undang nomor tahun ketentuan angka tentang perubahan huruf muncul dari usulan pemerintah sebagaimana revisi undang undang nomor tahun yang melahirkan undang undang nomor tahun sejak awal adalah usulan dari pemerintah. semangat dari norma ini adalah untuk membatasi terjadinya dinasti politik yang selama ini marak terjadi negeri kita. dinasti politik dapat dipahami sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam kepada orang lain yang masih merupakan kalangan sanak keluarga dan kutipan ini didasarkan kepada wasit raharjo jati, revivalis kekuatan families dalam demokrasi: dinasti politik aras lokal. berbagai gejala yang mendasari terbentuknya suatu dinasti dapat dianalisa dari dua hal. pertama, asetnya kaderisasi politik dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitas,menggantikan petahana. bahwa petahana atau incumbent dalam kaitannya dengan permohonan perkara nomor puu xiii adalah ichsan yasin limpo, s.h., m.h., selaku bupati kabupaten gowa yang telah menjabat selama dua periode masa jabatan mulai dari tahun hingga saat ini. hubungan pemohon sebagai anak kandung dari petahana adalah tidak memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam angka tentang perubahan huruf karena pemohon memiliki konflik kepentingan dengan petahana yaitu memiliki hubungan garis keturunan satu tingkat lurus bawah yaitu sebagai anak dari petahana. ini tidaklah menghilangkan hak konstitusi maupun bersifat diskriminatif terhadap pemohon karena jika dicermati terhadap jawaban dalam penggalan akhir dari angka tentang perubahan huruf yang berbunyi, kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan . maksudsatu periode pemerintahan saja, sehingga pada periode berikutnya kerabat petahana tersebut boleh ikut dalam mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. jeda satu periode juga dimaksudkan agar kerabat petahana yang mencalonkan tidak mendapatkan keuntungan,juga memiliki arti bahwa kerabat petahana boleh saja maju daerah lain dimana petahana daerah tersebut bukanlah merupakan keluarga mereka. berdasarkan uraian atas, dpr berpendapat, tidak benar permohonan pemohon yang menyatakan bahwa angka tentang perubahan huruf bertentangan dengan dan uud sehingga merugikan hak konstitusionalnya dan bersifat diskriminatif. dalil pemohon yang mempertentangkan angka tentang perubahan huruf dengan uud adalah tidak tepat karena justru guo bertujuan menghindarkan adanya pihak yang diuntungkan, baik langsung maupun tidak langsung dalam pilkada karena memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan atau garis keturunan dengan petahana. hal ini sesuai dengan suatu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakpengaturan mengenai dinasti politik dalam undang undang pilkada justru adalah langkah progresif yang positif karena dalam undang undang nomor tahun pengaturan ini belumlah ada, sehingga terjadi dinasti politik berbagai daerah. sebagaimana adenium terkenal dari lord action bahwa power tends corrupt and absolute power corrupt absolutely . bahwa berkaitan dengan pengujian angka tentang perubahan huruf?, sedangkan pada calon yangpr, kepada pimpinan dpd bagi anggota dpd, atau kepada dprd bagi anggota dprd ., sehingga tidak relevan,keterangan dpr dalam persidangan tanggal mei bahwa wakil dari komisi dpr tidak dapat menghadiri sidang mengingat pada waktu itu komisi dpr sedang melaksanakan kegiatan rapat rapat pada masa sidang iv. sehingga wakil dari dpr akan menyampaikan keterangan tertulis komisi dpr. ketentuantentang perubahan huruf dan huruf terhadap dan dan uud?ud. terhadap pengujian angka tentang perubahan huruf berikut penjelasannya dar.dalam oleh karenanya, terhadap permohonan pengujian angka tentang perubahan huruf yang diajukanud dpr menyerahkan sepenuhnya kepada. terhadap pengujian angka tentang perubahan hurufhuruf dan penjelasannya sertahuruf yang pada pokoknya mengaturmemberitahukan pencalonannya sebagai gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, dan walikota wakil walikota kepada pimpinan daerah atau kepada pimpinan dprd bagi anggota dprd. bahwa implementasi berlakunya yang diuji memang secara faktual memberi persyaratan yang tidak sama kepada warga negara yang menduduki jabatan sebagai anggota dpr, dpd, dan dprd dengan jabatan lainnya, dalam hal hendak mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. samping itu juga bagdinyatakan mengundurkan diri sejak mendaftarkan diri sebagai calon, samping itu juga bagi pejabat pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah disyaratkan berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon. ada pundisyaratkan berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon. sedangkan bagi anggota legislatif, cukup memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan dpr bagi anggota dpr kepada pimpinan dpd bagi anggota dpd atau kepada pimpinan dprd bagi anggota dprd. bahwa terhadap ketidakseragaman pengaturan syarat tersebut atas, apakah sehingga bertentangan dengan uud dpr menyerahkan sepenuhnya kepada.ihak terkait t.r. keuangan, s.h.,m.h telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal mei dan telah pula menyampai2003sebagaimana telah diubah dengan serta ketentuan hurufyang diajukan pemohon perkara nomor puu xiii ii. kedudukan hukum pihak terkait il1ihak terkait adalah perseorangan warga negara indonesia yang beralamat jalan nasional, desa latlong, kecamatan serangan, kabupaten nagan raya, aceh (bukti pt 6j sebagaimana dimaksud yang sekarang bekerja sebagai pegawai negeri sipil pns) pada pemerintah daerah kabupaten nagan raya, provinsi nanggroe aceh darussalam. bahwa pihak terkait t.r. keuangan, s.h.,m.h., berpasangan dengan center, sos maju dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nagan raya tahun yang dilaksanakan mulai januari sampai april bukti pt 7j). kip kabupaten nagan raya menetapkan pasangan calon bupati t.r. keuangan dan wakil bupati center, sos dengan nomor urut dalam pemilukada kabupaten nagan raya tahun (bukti pt 8j, yang selengkapnya adalah sebagai berikut: urut nama pasangan calon t.r. keuangan, s.h. center, sos drs. asia amin drs. jasmin has, mohd. alata, anwar, s.e. drs. h.t. zulkarnain h.m. jamin idham, s.e. samsuardi nurchalis, s.p bahwa dari daftar nama pasangan calon bupati wakil bupati dalam pemilukada kabupaten nagan raya tahun terdapat fakta bahwa calon bupati nomor urut drs. h.t. zulkarnain (incumbent) bukti pt 8aj adalah kakak kandung calon bupati nomor urut t.r. keuangan pihak terkait) (bukti pt 9j. kip kabupaten nagan raya kemudian menetapkan peraih suara terbanyak nomor urut adalah pasangan bupati wakil bupati drs. h.t. zulkarnain h.m. jamin idham, s.e. dan ditetapkan kip kabupaten nagan raya sebagai pasangan bupati wakil bupati kabupaten nagan raya terpilih periode bahwa fakta pihak terkait pernah mengikuti pemilukada kabupaten nagan raya tahun dan berhadapan dengan kakak kandungnya bernama drs. h.t. zulkarnain menjadikan issue konflik kepentingan terbantahkan, sehingga tidak relevan bagi pihak terkait. bahwa hubungan kekerabatan tidak membawa keuntungan politis bagi pihak terkait disebabkan pihak terkait justru dikalahkan oleh kakak kandung sendiri dalam pemilukada tersebut. pihak terkait berkeinginan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah kabupaten nagan raya pada pemilu kepala daerah wakil kepala daerah kabupaten nagan raya pada tahun namun, keinginan pihak terkait untuk maju dalam pemilukada kabupaten nagan raya tahun juga dihambat dengan adanya ketentuan huruf sehingga hak konstitusional pihak terkait yang diatur dan dilindungi dalam uud juga telah dirugikan dengan ketentuan guo.hubung,berkaitan dengan uraian keterangan guo, pihak terkaitoleh karena pihak terkait memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam perkara guoka dengan demikian pihak terkait memiliki kedudukan hukum untuk didengar keterangannya, menghadirkan saksi dan ahli sebagaimana dimaksud huruf dan sebagaimana telah diubah dengan ill. pokok pokok keterangan pihak terkait il.serta dan uudresiden republik indonesia pertama ir. soekarno, atau bung karno, sebagai salah seorang the founding father sangat memahami dan mengi betapa fundamental hak untuk dipilih dan hak untuk memilih tersebut sebagaimana diekspresikan dalam ketentuan serta dan uud bung karno memahami hak politik warga negara dalam kegiatan pemilu merupakan raison d'etre bagi sebuah negara demokrasi berbasis konstitusional. bung karno mengatakan: undang undang dasar itu adalah politiek democratic. menurut uud engkau sama dengan engkau. menurut uud engkau sama sama mempunyai hak untuk memilih. menurut uud engkau sama sama mempunyai hak untuk dipilih. menurut uud engkau boleh mengeluarkan engkau punya pikiran. menurut uud engkau boleh menjadi menteri, engkau boleh jadi hakim, engkau boleh menjadi apapun. sama rata sama rasa menurut uud . merujuk pada pandangan bung karno tersebut, maka sangat jelas bahwa uud memberi jaminan terhadap hak politik warganegara dan negara menjamin implementasi hak politik tersebut, sehingga tidak alasan untuk membatasi hak politik warga negara guo, terutama hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, kecuali hak untuk kepentingan administrasi belakauga serta merta mendapatkan keuntungan politis bagi calon kepala daerah dalam pemilukada dengan adanya hubungan kekerabatan. pihak terkait adalah contoh dalam kaitan tidak adanya keuntungan yang didapat sekalipun memiliki hubungan darah dengan incumbent. contoh lain adalah calon bupati dodi reza alex noerdin tidak mampu memenangkan pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun sekalipun dia adalah anak kandung gubernur sumatera selatan alex noerdin dan juga sekaligus mantan bupati musi banyuasin. bahwa lebih mendasar lagi dalam konteks hak asasi manusia, maka hubungan darah tidak boleh menjadi penghalang seorang warga negara untuk maju sebagai calon kepala daerah dalam sebuah pemilukada, karena hubungan darah bukanlah merupakan pilihan bebas bagi seorang anak manusia. seorang anak manusia tidak berada dalam pilihan bebas untuk menentukan siapa orang tuanya atau siapa saudara kandungnya. hubungan darah adalah takdir (destiny). hubungan darah merupakah suatu keniscayaan sejarah. dengan demikian, faktor hubungan darah tidak dapat diletakkan dalam kerangka keuntungan atau kerugian dalam politik sekalipun. manakala hubungan darah memberikan keuntungan kepada seseorang, misalnya seorang anak dapat menjadi bupati bukan semata karena ayahnya adalah seorang kepala daerah yang sedang berkuasa (incumbent). pemeriksaan sengketa hasil pemilukada mahkamah telah memperlihatkan banyak faktor yang menentukan kemenangan pasangan calon dalam sebuah pemilukada. bahwa dalam kerangka praktik politik dan demokrasi negara negara lain, faktor hubungan darah tidak menjadi penghalang untuk menjadi peserta dalam suatu pemilihan umum. amerika serikat, calon presiden partai republik george bush mengalahkan calon presiden partai demokrat albert gore dengan kemenangan tipis setelah melalui pertarungan pemilu presiden tahun yang sangat ketat dan mampu mempertahankan kemenangannya setelah melalui peradilan sengketa hasil pemilu presiden mahkamah agung. selain faktor keunggulan strategi kampanye, kemenangan george bush dalam pilpres tersebut terutama disebabkan kejenuhan rakyat akibat ketidak berhasil presiden bill clinton mengatasi krisis ekonomi dan pengangguran serta terpaan gosip immoral clinton yang terlibat skandal sex dengan pegawai magang gedung putih bernama monika lewinsky. contoh lain dalam kaitan dengan faktor hubungan darah adalah pemilu presiden filipina tahun yang dimenangkan oleh aquino iii yang merupakan anak mantan presiden cory agus kemenangan aquino ill disebabkan oleh situasi politik dan ekonomi yang melemah akibat kegagalan presiden macapagal array mengatasi krisis politik akibat pemberontakan warga muslim selatan filipina dan krisis ekonomi yang berujung pada meningkatnya pengangguran negara itu serta kasus korupsi yang membelit presiden array. contoh berikut adalah naik turun dinasti ghani pentas politik india. bahwa naiknya indira ghani mampu memenangkan pemilu india pada tahun disebabkan karena kemampuan dan pesona kharismatik pribadinya. indira gandhi adalah anak mantan perdana menteri dan bapak india jawaharlal nehru. indira ghani dibunuh pada tahun rajiv ghani menggantikan ibunya sebagai perdana menteri setelah memenangkan pemilu tidak disebabkan hanya karena garis keturunan, tetapi karena rajiv adalah figur yang sangat tepat pada masa itu untuktempat, tanggal lahir jayapura, agustus.h., n., advokat dan konsultan hukum dari kawasan law firm, berkedudukann0nrovinsi papua),., ., berpendidikan sekurang kurangnya sarjana atau yang setara . bahwa tersebuthuruf otsus provinsi papuabahwa pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yang juga aktivis lembaga swadaya masyarakat dan wartawan:huruf otsus provinsi papu yang hanya sekolah lanjutan tingkat atas sta) untuk memenuhi kesejahteraan dalam hidupniat memperjuangkan masalah sosial ekonomi masyarakat yang terpinggirkan dengan mencalonkan diri sebagai gubernur pada kesempatan mendatang, bahwa niat dan cita cita pemohon menjadi terhalang dengan ketentuan huruf otsus provinsi papua yang mensyaratkan pendidikan sarjana atau setara untuk mencalonkan diri menjadi gubernur atau wakil gubernur, syarat minimal pendidikan sarjana atau setara dalam huruf otsus provinsi papuaserta menghalangi hak pemohon yang hanya berpendidikan sta, menimbang bahwa berdasarkan uraiguootsus provinsi papua, dengan alasan yang pada pokoknya: syarat pendidikan serendah rendahnya sarjana atau setara pada huruf otsus provinsi papua dan akan menimbulkan pertentangan karena tidak bersesuaian dengan peraturan perundang undangan laitelah menegaskan dalam putusan nomor puu vii tanggal maret dan putusan nomor skin x tanggal september bahwa kekhususan provinsi papua hanya berkenaan dengan: adanya lembaga majelis rakyat papua, adanya pengangkatan sejumlah anggota dprd, nama kecamatan menjadi distrik, dan: gubernur dan wakil gubernur harus putera daerah asli papua, dalam kedua putusan mahkamah konstitusi tersebut tidak ada penegasan tentang keharusan berpendidikan minimalundang undang pemerintahan daerah: bahwa penyelenggaraan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsibidang pemilihan umum yang bersifat umum: apabila mahkamah konstitusi menyatakan huruf otsus provinsi papua perundangan lainnya:bahwa pemohon pernah mengajukan permohonan pengujian huruf otsus provinsi papua kepada mahkamah yang telah diputus dalam putusan nomor puu x tanggal februari dengan amar menyatakan permohonan pemohon gugur . terhadap hal tersebutbelumnya diputus tidak menyangkut pokok permohonan melainkan karena pemohon tidak sungguh sungguh dengan permohonannya dan dianggap tidak menggunakan haknya. dengan demikian, pengajuan permohonan guo tidak bertentangan dengan mk, sehingga menurut mahkamah pemohon tetap dapat mengajukan permohonan guo, i3.enurut mahkamah, pokok permasalahan konstitusional yang dimohonkan oleh pemohon adalah apakah syarat pendidikan sebagaimana ketentuan huruf otsus provinsi papua merupakan syarat yang bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa mahkamah perlu menguraikan kembali latar belakang serta maksud dan tujuan dibentuknya otonomi khusus bagi provinsi papua. pembentukan otonomi khusus bagi provinsi papua telah dituangkan dalam ketetapan mpr nomor iv mpr tentang garis garis besar haluan negara tahun dalam bab huruf (g) angka yang menetapkan perlunya pemberian status otonomi khusus bagi provinsi papuotonomi khusus bagi provinsi papua kemudian dibentuk dengan diundangkannya undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. bahwa semangat pembentukan otonomi khusus bagi provinsi papua, diantaranya, adalahrovinsi papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain (vide penjelasan umum otsus provinsi papualatar belakang pemikiran tersebut mahkamah perlu mempertimbangkan pentingnya pendidikan minimal sampai pada jenjang sarjana dalam pengisian jabatan kepala daerah provinsi papua. pengisian jabatan kepala daerah pada provinsi papua tidak dapat dilepaskan dari tujuan dibentuknya provinsi papua sebagai daerah otonomi khusus. percepatan pembangunan daerah provinsi papua membutuhkan pemikiran yang mendasar, matang, komprehensif dan berdimensi jauh depan. dengan kekhususan dan keragaman yang dimiliki serta kompleksitas persoalan pembangunan, baik fisik maupun sumber daya manusia, pada provinsi papua, dibutuhkan kepala daerah yang memiliki wawasan yang luas dan menjangkau depan, memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni agar mampu berpikir dan bertindak secara holistik untuk membangun, mensejahterakan, dan memperkokoh ketahanan provinsi papua dalam konteks negara kesatuan republik indonesia. pendidikan yang baik akan memungkinkan terbukanya aksesibilitas informasi yang luas yang beriringan dengan meningkatnya pemahaman untuk menyatukan berbagai keragaman suku, budaya, dan etnik yang ada provinsi papua serta untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung dalam bumi provinsi papua dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. oleh karena itu, melalui sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh negara sebagai amanat dari ketentuan uud negara menyediakan pendidikan formal secara berjenjang sampai jenjang pendidikan tinggi yang dalamnya termasuk jenjang sarjana. sistem pendidikan nasional ini dibangun dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang merupakan salah satu tujuan berbangsa dan bernegara yang diamanatkan oleh pembukaan uud terpenuhinya syarat ini justru akan meneguhkan kapasitas dan kapabilitas calon kepala daerah atau wakil kepala daerah sebagai sosok yang telah teruji secara akademik melalui jenjang pendidikan tinggi sebelum terjun tengah tengah masyarakat: i3. menimbang bahwa syarat minimal berpendidikan sarjana berlaku secara sama kepada semua warga provinsi papua yang berkehendak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. tidak ada pembedaan antara satu dengan lainnya. bahwa perbedaan pengaturan mengenai syaratinimal sebagaimana diatur dalam otsus provinsi papua tidak dapat diperlakukan secara sama dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang undangan lainnya yang mengatur tentang syarat pengisian jabatan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah termasuk undang undang khusus sepertini bukanlah merupakan pengaturan yang bersifat diskriminatif sebab masing masing daerah memiliki keragaman dan karakteristik yang berbeda satu sama lain. pengaturan yang berbeda ini merupakan pilihan kebijakan hukum yang diambil berdasarkan kebutuhan khusus masing masing daerah dalam hal ini provinsi papua untuk kebaikan masyarakat provinsi papua serta percepatan pembangunan provinsi papua dalam menghadapi era global yang sangat kompetitifjulerintah atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh pemohon kuasanya serta dewan perwakilan rakyat atau yang mewakiliotkara ttd arief hid muhammad alim ttd ttd materialis akbarorang aktivis lembaga swadaya masyarakat dan wartawan, yang menjalankan aktivitasnya dengan melakukan advokasi atas kelompok masyarakat marginal yang umumnya tidak mengenyam pendidikan sampai tingkat sarjana, seperti halnya pemohon yang hanya berpendidikan sekolah lanjutan atas, bahwa pemohon sebagai warga negara indonesianya yang hanya sekolah lanjutan atas sta) tersebut untuk memenuhi kesejahteraan dalam hidupnya, bahwa sejak tahun pemohon bekerja lembaga swadaya masyarakat, pemohon berniat untuk memperjuangkan masalah masalah sosial ekonomi masyarakat yang terpinggirkan ini, dengan berniat untuk mencalonkan diri sebagai gubernur pada kesempatan mendatang, dengan harapan akan lebih mudah menunaikan cita cita pengabdian pemohon, bila terpilih menjadi gubernur, bahwa niat dan cita cita pemohon yang tulus ini, rasanya menjadi terhalang dengan ketentuan dalam 12cnomor tahun tentang otonomi khusus papua ini, yang mensyaratkan untuk berpendidikan sarjana atau setara untuk mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur, bahwa menurut pemohon, hak konstitusional pemohon yang bercita cita untuk menjadi gubernur ini, sebagaimana disebutkan, dengan mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, kepastian hukum yag adil dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam dan dan uud terhalang dengan berlakunya nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun tentang otonomi khusus papua tersebut: bahwa prinsip kepastian hukum yang adil, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan ini, tidak semata mata hanya tertuang dalam uud tetapi harusnya termuat pula dalam peraturan perundangan bawah uud seperti undang undang, dalam hal ini, nomor tahun 2001sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsiuntuk mewujudkan hak hak politiknya baik untuk memilih maupun dipilih sebagai calon kepala daerah wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dan khususnya prospek sebagai calon gubernur wakil gubenur sebagaimana disebutkan dalam nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, bahwa provinsi papua yang luasnya kali luas pulau jawa, berpotensi untuk dimekarkan dan membentuk daerah daerah otonomi baru berupa provinsi baru, seperti papua tengah, papua selatan, papua barat daya, sebagaimana tengah dibahas oleh dpr saat ini, bahwa pemekaran daerah otonomi baru ini, sejalan dengan kemajuan pembangunan nasional, membuka prospek dan potensi baru bagi semua warga negara indonesia, termasuk pemohon untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan pembangunan nasional ituk pemohon dan potensi atau prospek partisipasi pemohon sebagai kepala daerah wakil kepala daerah suatu saat, telah dibatasi oleh pemberlakuan dariyang dimohonkan pengujian ini: bahwa menurut pemohon, syarat minimal pendidikan sarjana atau setara dalaminimenghalangi hak pemohon yang hanya berpendidikan sekolah lanjutan atas sta), (p bahwa seandainya ketentuan syarat pendidikan sarjana atau setara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan uud oleh mahkamah konstitusi, maka kerugian pemohon atau potensi kerugian bagi pemohon untuk waktu yang akan datang dapat dihilangkan,waktu mendatang, bahwa penyelenggaraan pemerintahan saat ini didasarkan paketentuan dalam nomor tahun sebagaimana terakhir telah diubah dengan nomor tahun tentang pemerintahan daerah adalah berkenaan dengan penetapan syarat pendidikan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam yang antara lainminimal pendidikan sta dari calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam nomor tahun tentang pemerintah daerah ini, kemudian diatur lebih lanjut dalamrubah terakhir dengan nomor tahun tentang perubahan keempatsyarat minimal pendidikan sekolah lanjutan atas dan atau sederajat , secara umum dianut dalam berbagai peraturan perundangan lainnya indonesia, seperti: nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum huruf berkenaan dengan syarat minimal pendidikan dari calon anggota kumum anggota dpr, dpd dan dprd huruf dan huruf berkenaan dengan syarat minimal pendidikan calon anggota dpr, dpdpresiden dan wakil presiden huruf berkenaan dengan syarat minimal pendidikan dari caloyarat pendidikan serendah rendahnya sarjana atau setara pada nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua,, serta akan menimbulkan pertentangan karena tidak bersesuaian dengan peraturan perundang undangan lainnya seperti yang telah pemohon sebutkan sebelumnya: bahwa mahkamah konstitusi telah menegaskan dalam putusannya nomor puu viii tanggal maret dan nomor skin x tanggal september kekhususan provinsi papua hanya berkenaan dengan: adanya lembaga majelis rakyat papua adanya pengangkatan sejumlah anggota dprd nama kecamatan menjadi distrik, dan gubernur dan wakil gubernur harus putera daerah asli papua bahwa dalam kedua putusan mahkamah konstitusi ini tidak ada penegasan tentang keharusan berpendidikan minimnya yang haruspemerintahan daerah bahwa selain itu, penyelenggaraan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernurdibidang pemilihan umum yang bersifat umum, bahwa karena itu, bilamana mahkamah konstitusi menyatakan huruf nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun tentang otonomi khusus bagi.berpendidikan sekurang kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajatpendidikan sekurang kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat . memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesiadasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopi surat tanda tamat belajar nomor atas nama paulus agustinus kafirukti bukti fisik tidak ada, bukti bukti fisik tidak adbukti fisik tidak ada, bukti bukti fisik tidak ada, bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu viiisaipul jamil pekerjaan swasta alamat jalan gading indah utara nomor blok rt rw kelurahan pemangsaan dua, kecamatan kelapa gading, jakarta utara dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei dan juni memberi kuasa kepada tito ananta kusuma, s.h., mm. andi faisal, s.h., m.h., teguh prasetyo, s.h., roland hutabarat, s.h., artid martdwisaktyo, s.h., roberto sidauruk, s.h., irwansyah udara, s.h., dan santoso, s.h., advokat dan pengacara berkantor pada kantor hukum tito ananta kusuma co, beralamat jalan taman bendungan asahannegara kesatuan republik indonesia melalui konstitusinya yaitu undang undang dasar negara republik indonesia tahun memberikan perlindungan atas hak hak warga negara indonesia. dalam hal ini termasukdan undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud 1945j1ketentuan perubahan ketiga uudndonesia tahunperkawiyang menyatakan:. (dua belas juta rupiah). tersebut, menurut pemohon,dapun alasan alasan pemohon dalam permohonannya pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pemohondimana dalam musibah kecelakaan lalu lintas tersebut istri pemohon yang bernama virginia anggiani meninggal dunia, bahwa pada tanggal april kejaksaan negeri purwakarta mendakwa pemohon melalui surat dakwahnya nomor reg: pdm prak yang pada intinya pemohon didakwa dengan bahwacast melanggar dan uud bahwa sepanjang frasa kelalaiannya dan orang lain: bahwa kamulah ada aturan yang lebih khusus (lex specialis) cast, yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah dalam hal keadaan seseorang yang mengk, bahwa sebagai akibat tidak adanya penafsiran dalambahwa undang undang nomor tahun tentang perkawinan menyatakan. berdasarkan definisi tersebut, menurut pemohon, suami istri merupakan suatu kesatuan hukum yang didasarkan pada ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. i3. menimbang bahwa berdasarkan dan putusan putusan mahkamah sebagaimana dikutip atasdidakwa dengan oleh kejaksaan negeri purwakarta karena kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan tol cipularang km. yang berada wilayah hukum pengadilan negeri purwakarta, jawa barat, yang dalam kecelakaan lalu lintas tersebut istri pemohon yang bernama virginia anggiani meninggal dunia. menurut pemohon, frasa kelalaiannya dalam dapat mengakibatkan penafsiran hukum yang luas yang dilakukan oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan para saksi ahli secara subjektif. hal demikian menurut pemohon dapat merugikan pemohon, karena tidak ada kepastian hukum mengenai pengertian frasa kelalaiannya karena tidak didefinisikan secara pasti dalam keadaan seperti apa dan bagaimana perbuatan lalai tersebut, misalnya akibat mengkonsumsi zat adiktif, minuman beralkohol, atau narkotika, pemohon mengalami keadaan tertentu yang menyebabkan tidak sepenuhnya dapat mengemudikan kendaraan dengan baik. pemohon juga mengajukan permohonan agar frasa orang lain diberi penafsiran tidak termasuk suami atau istri atau anggota keluarga yang sama sama menjadi korban dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas : menimbang bahwa merupakan yang berlaku bagi setiap warga negara indonesia wni), dengan demikian guo justru memberikan jaminan dan perlindungan bagi siapapun yang menjadi korban kelalaian seseorang, termasuk suami, istri, anak, ataupun anggota keluarga. dalam hal ini yang dimaksud dengan orang lain adalah orang yang bukan dirinya sendiri. adapun mengenai konsep bahwa istri, suami, atau anggota keluarga yang lain adalah satu kesatuan keluarga yang bukan orang lain berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perkawinan, adalah tidak relevan untuk dipertentangkan dengan guo: menimbang bahwa terkait dengan hak konstitusional yang dirujuk dari uud menurut mahkamah, ketentuan uud tersebut tidak melarang negara melalui undang undang menjatuhkan pidana terhadap orang yang nyata nyata lalai. dengan demikian adanya ancaman pidana terhadap orang yang lalai sebagaimana dimaksud dalam tidaklah bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas, maka permohonanstsaipul jamillah dilanggar. bahwa pemohon saipul jamil)mana dalam musibah kecelakaan lalu lintas tersebut isteri pemohon yang bernama virginia anggiani meninggal dunia. hal ini, menimbulkan luka batin dan penderitaan mental bagi pemohon. bahwa pada tanggal april kejaksaan negeri purwakarta justru mendakwa pemohon melalui surat dakwahnya nomor reg pdm prak yang pada intinya pemohon didakwata atau susunan kalimat dalam,,rp. (dua belas juta rupiah). bahwa dalam rumusdung potensi ketidakadilan terhadap pemohon dan bertentangan dengan uud bahwa potensi ketidakadilan yang dimaksudkan pemohon adalah sebagai berikut: mengenai frasa kelalaiannya , undang undang guo tidak memberikan definisi (penjelasan) mengenai dalam kondisi apa dan bagaimana seseorang dapat dinyatakan melakukan kelalaian. frasa "kelalaiannya juga merupakan suatu unsur tindak pidana yang terlebih dahulu telah diatur dalam kuhp kitab undang undang hukum pidana). dalam kuhp tersebut juga tidak terdapat definisi (penjelasan) mengenai arti kelalaian. sehingga dalam perundang undangan hukum pidana indonesia belum terdapat definisi resmi mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian. undang undang guo sebagai aturan yang lebih khusus (lex specialis) dari kuhp seharusnya memberikan definisi (pengertian) mengenai arti dari "kelalaian , dan unsur unsur dari frase "kelalaiannya didalam undang undang guo sama sekali tidak memberikan penjelasan mengenai arti frasa kelalaiannya berikut unsur unsur dari frase kelalaiannya secara lebih khusus. hal ini dapat mengakibatkan penafsiran hukum yang terlalu luas atas frasa kelalaiannya dapat dilakukan oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum dan para saksi ahli secara subjektif tanpa adanya penjelasan yang resmi, pasti dan lebih khusus damikian dapat merugikan pemohon, karena tidak ada kepastian hukum mengenai definisi frasa kelalaiannya . pada intinya, pemohon tidak ingin suatu kejadian yang terjadi akibat faktor faktor luar dari kuasa dirinya dapat mudah didefinisikan sebagai "kelalaiannya . bahwa pemohon adalah juga korban dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat faktor faktor luar dari kuasa dirinya (antara lain karena faktor kondisi jalan yang berbahaya, prasarana jalan yang tidak aman dan kendaraan lain yang melaluinya) sehingga pemohon tidak patut dinyatakan melakukan kelalaian . menurut hemat pemohon dan para kuasa hukumnya, frasa kelalaiannya . sepatutnya didefinisikan secara pasti dalam keadaan yang seperti apa dan bagaimana dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang lalai misalnya:: bahwa pemohon sebelum terjadinya musibah kecelakaan lalu lintas pada tanggal september tersebut sama sekali tidak mengonsumsi zat zat adiktif, minuman beralkohol, narkotika yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya kesadaran. mengenai frasa "orang lain pada undang undang guo, juga tidak terdapat penjelasan resmi mengenai siapa saja yang dimaksud sebagai "orang lain . bahwa mengenai frasa orang lain dalam undang undang guo pemohon juga sangat dirugikan hak konstitusionalnya. karena dalam peristiwa tersebut terjadi luar dari kehendak diri pemohon dan salah satu korbannya adalah isteri dari pemohon. oleh karena itu pemohon meminta agar adanya definisi yang lebih khusus mengenai frasa "orang lain agar tidak menimbulkan kerugian hukum bagi para korban kecelakaan. bahwa yang mengalami kondisi meninggal dunia dalam musibah kecelakaan lalu lintas pada tanggal september tersebut adalah almarhumah virginia anggiani yang pada saat musibah tersebut terjadi merupakan istri dari pemohon sendiri. bahwa undang undang nomor tahun tentang perkawinan memberikan definisi suatu perkawinan ialah:berdasarkan definisi hukum tentang perkawinan tersebut atas, suami istri merupakan suatu kesatuan hukum yang didasarkan pada ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita. dalam musibah kecelakaan lalu lintas pada tanggal september tersebut, yang mengalami kondisi meninggal dunia adalah almarhumah virginia anggiani yang juga merupakan istri dari pemohon sendiri. sehingga sangatlah tidak tepat, apabila kejaksaan negeri purwakarta melalui surat dakwahnya nomor reg pdm prak tertanggal april mendakwa pemohon dengan menggunakan undang undang guo, yang dalamnya terdapat frasa "orang lain , karena pada kenyataannya yang meninggal dunia dalam musibah kecelakaan lalu lintas pada tanggal september adalah almarhumah virginia anggiani yang juga merupakan istri dari pemohon sendiri, yang secara hukum merupakan satu kesatuan hukum dengan pemohon saipul jamil) berdasarkan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perkawinan, sehingga dengan demikian, almarhumah virginia anggiani yang nyata nyata merupakan istri dari pemohon dan bukanlah "orang lain , tentunya pemohon sebagai seorang suami juga terpukul atas musibah kecelakaan guo bahwa ikatan lahir batin antara pemohon saipul jamil) dengan almarhumah virginia anggiani yang juga merupakan istri dari pemohon sendiri dilindungi oleh uud yang memberioleh karena itu pemohon mengajukan permohonan agar frasa "orang lain diberikan penafsiran bahwa orang lain tersebut bukanlah suami atau isteri atau anggota keluarga yang sama sama menjadi korban dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas.njelasan undang undpemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang dalam hal ini mewakili dirinya sendiri yang menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh tidak jelasnya penafsiran undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya sepanjang frasa kelalaiannya dan frasa orang lain karena pemohon saat ini berstatus terdakwa dan sedang menjalani proses pemeriksaan sidang pengadilan negeri purwakarta. bahwa frasa "kelalaiannya dan frasa orang lain dalam rumusan guo tidak ada penafsiran yang lebih khusus dari kuhp yang sudah mengatur perihal kelalaiannya , mana undang undang guo ancaman hukumannya lebih berat tanpa ada penafsiran yang lebih khusus dari undang undang guo. bahwa akibat ketidakjelasan rumusan tersebut, pemohon telah dirugikan karena pemohon saat ini telah ditetapkan sebagai terdakwa dan sedang menjalani proses pemeriksaan sidang pengadilan negeri purwakarta, sementara itu tidak menafsirkan secara jelas mengenai arti kelalaiannya dan arti "orang lain . bahwa dengan demikian, rumusan guohususnya mengenai norma "kepastian hukum , mana frasa "kelalaiannya dan orang lain tidak memberikan kepastian hukum bagi pemohon. pokok pokok permohonan bahwa undang undang guoinvasindang undang guo sepanjang frasa kelalaiannya dan orang lain yangundang undang guoundang undang guo. dengan demikian, kamulah ada aturan yang lebih khusus (lex specialis) cast undang undang guo.undang undang guo.: yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah dalam hal seseorangbahwa sebagai akibat tidak adanya penafsiran dalam undang undang guo,petit berdasarkan dalil dalil tersebut atas, maka pemohon memohon kepada mahkamah untuk: memberikan penafsiran yang lebih khusus atas undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan sepanjang frasa kelalaiannya dan orang lain |
tnmahmud masker:, tempat tanggal lahir pekalongan, agustus pekerjaan guru, warga negara indonesia, alamat jalan kauman gg. nomor kecamatan pekalongan timur, kota pekalongan selanjutnya disebut sebagai . pemohon il. nama suster maria bernardii, snd., sh: tempat tanggal lahir palembang, november pekerjaan biarawati, warga negara indonesia, alamat jalan veteran pekalongan: selanjutnya disebut sebagai . pemohon ii: berdasarkan surat kuasa khusus nomor ysp b vi dan surat kuasa khusus nomor ysm ld vi bertanggal juni memberi kuasa kepada nurkholis hid, s.h: febionesta, s.h: kasus ahmad bella sati, s.h: kesatria hutabarat, s.h, edy halaman gaming, s.h, muhammad issue, s.h.i, alghiffari asa, s.h: tommy a.m. tobing, s.h: mari tua raja guguk, s.h, william, s.h: andi naomi, s.h: taufik bahari, s.h.,llm, akhmad leksono, s.h, kristiani peran, s.h: arif maulana, s.h: ahmad martin adiwiyata, s.h: jeremiah lambang, s.h: julius ibrani, s.h, atika yunita, s.h, anindya rahayu gandar, s.h, yunita, s.h: daniel panjaitan, s.h: sungguh sirait, s.h: elisa manurung, s.h: hermani taslim, s.h. dan sandra nanti, s.h. kesemuanya adalah advokat dan pekerja bantuan hukum lembaga bantuan hukum lbh jakarta) dan lembaga bantuan hukum nahdlatul ulama lbh nu) yang tergabung dalam tim advokasi untuk keadilan pendidikan dasar anak bangsa , beralamat jalan diponegoro nomor menteng, jakarta pusat dan dewan perwakilan rakyat: mendengar dan membaca keterangan tertulis saksi, ahli para pemohon dan pemerintah: membaca kesimpulan tertulis para pemohoregistrasi perkara nomor puu viii72010,tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah membiayai pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemohon. terkait dengan ini, pemohon mengapresiasi putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii yang pada pokoknya memutuskan "pembiayaan anggaran pendidikan merupakan tanggung jawab utama pemerintah, termasuk pemerintah daerah, sehingga negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal dari apbn dan apbd. bahkan,": tentangtentang jaminan akan adanya kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. sisdiknas menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon karena hak untuk memperoleh anggaran pendidikan dasar menjadi tidak pasti dan tidak jelas serta sangat tergantung pada kemauan (political will) pemerintah yang sebenarnya telah menjadi kewajiban konstitusionalnya. selain itu, guo juga menimbulkan perlakuan yang tidak sama hadapan hukumguo telah menempatkan pemerintah pemerintah daerah untuk memperlakukan secara diskriminatif terhadap pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh para pemohon dengan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah pemerintah daerah itu sendiri. para pemohon sepakat dengan mahkamah konstitusi terkait definisi konstitusional diskriminasi sebagaimana dijelaskan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu v yakni "diskriminasi adalah, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,lau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat:dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasisjumat tanggal dua puluh tiga bulan september tahun dua ribu sebelashartono pendapat berbeda (d penting opinion) terhadap kata dapat dalam undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, hakim konstitusi hartono mengajukan dissenting opinion sebagai berikut: uud yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan , tidaklah dimaknai bahwa negara harus menyediakan sekolahan untuk seluruh warga negara tanpa batasan umur dari jenjang terendah sampai tertinggi dan dari macam pendidikan apa pun. hak untuk mendapatkan pendidikan termasuk dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya economic, social and cultural rights) kovenan tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya yang telah diratifikasi oleh pemerintah indonesia dengan undang undang nomor tahun menguraikan dengan jelas apa yang menjadi kewajiban negara dalam bidang pendidikan. dalam tersebut dinyatakan bahwa tidak ada satu bagian pun dalam ini yang dapat ditafsirkan mengganggu kebebasan individu dan badan badan untuk mendirikan dan mengatur lembaga lembaga pendidikan, asalkan selalu memenuhi prinsip prinsip yang tercantum dalam ini dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga lembaga itu memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh negara. ketentuan uud yang berkaitan langsung dengan perkara guo adalahini mengandung dua hal: warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. seseorang warga negara untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu wajib belajar, dapat secara suka rela melaksanakan yaitu tanpa bergantung kepada negara untuk membiayainya. dengan demikian warga negara tersebut melepaskan haknya untuk mendapatkan biaya dari negara. hal demikian tidaklah melanggar uud karena seseorang sudah melaksanakan kewajibannya dan melepaskan haknya maka negara tidak lagi dibebani kewajiban untuk membiayai yang bersangkutan lagi. sebuah lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dijamin haknya oleh kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah indonesia. apabila sebuah lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat menolak untuk menerima bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain dari pemerintah karena ternyata dapat menyediakan biaya pendidikan secara mandiri, maka hal demikian tidaklah merupakan pelanggaran konstitusional terhadap uud dalam kenyataannya banyak lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat yang memerlukan bantuan dari pemerintah. sementara itu terdapat pula lembaga pendidikan yang telah mampu untuk mandiri. dengan dihapusnya kata 'dapat' pada yang dimohonkan oleh pemohon akan menyebabkan semua lembaga pendidikan berbasis masyarakat wajib menerima bantuan dari pemerintah, hal demikian justru akan menyebabkan bantuan yang diterima oleh lembaga pendidikan berbasis masyarakat akan semakin berkurang karena dana yang tersedia sesuai dengan kemampuan pemerintah akan dibagi kepada semua lembaga pendidikan berbasis masyarakat. berdasarkan uraian tersebut atas seharusnya permohonan pemohon ditolak, karena dengan dikabulkannya permohonan pemohon justru akan merugikan pemohon sendiri karena dana bantuan yang ditolak oleh lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang telah mandiri yang seharusnya dapat dialihkan kepada pemohon menjadi tidak dapat dialihkan karena adanya kewajiban dari lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat untuk menerimanya. panitera pengganti, ttd. eddy purwanto" dari perspektif subjek hukum, antara para pemohon dan pemerintah pemerintah daerah memang berbeda, namun dalam konteks penyelenggaraan pendidikan dasar, keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yakni sama sama mencerdaskan kehidupan bangsa yang secara konstitusional sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah pemerintah daerah. oleh karena itu, peserta didik yang mengikuti pendidikan dasar sekolah yang diselenggarakan oleh para pemohon dengan peserta didik yang mengikuti pendidikan dasar sekolah pemerintah pemerintah daerah tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif dan olehnya harus diperlakukan sama, tentangrnengkualifikasikan hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak asasi manusia, sedemikian pemerintah wajib memenuhi hak tersebut. iv. petit berdasarkan segala argumentasi atas, para pemohon berppara pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam permohonan guo, menyatakan sisdiknas sepanjang kata "dapat" bertentangan dengan dan dan uud menyatakan sisdiknas sepanjang kata "dapat" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: atau apabila majelis hakim konstitusi berpendapat dan menganggap sisdiknas tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar majelis hakim konsan mengartikan bahwa setiap peserta pendidikan dasar dan penyelenggara pendidikan dasarmohon putusan seadil adikanuarakta notaris yayasan salafiyah pekalongan beserta surat terkait lainnya, bukti fotokopi akta notaris yayasan santa maria beserta surat terkait lainnya, bukti fotokopi rencana penetapan alokasi refitalbum peserta diklat manajemen supervisi kelas pusdiklat depdiknas, sawangan depok, tanggal maret april bukti fotokopi peraturan daerah kota pekalongan nomor tahun anggaran pendapatan belanja daerah apbd) tahun anggaran kota pekalongan: bukti fotokopi petikan keputusan walikota pekalongan nomor tahun tentang peninjauan masa kerja pegawai sipil atas nama ilmu prayitno, pd., bukti fotokopi surat nomor perihal undangan workshop calon ssn smp tingkat provinsi jawa tengah dari dinas pendidikan pemerintah provinsi dki jakarta: bukti fotokopi surat perihal undangan pendamping peserta sosialisasi bantuan sosial sarana prasarana pendidikan dasar tingkat provinsi jawa tengah dari dinas pendidikan pemerintah provinsi jawa tengah, bukti fotokopi sikap mukerjis bms tahun mengenai berbagai regulasi perundang undangan dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah bidang pendidikan nasional: bukti fotokopi surat dukungan dari (seratus lima belas) yayasan penyelenggara pendidikan dasar, dewan pendidikan kota pekalongan dan paguyuban mantan anggota mpr dpr dprd i dprd paguyuban bhakti praja kota pekalongan terhadap proses uji materil. selain mengajukan bukti tertulis, para pemohon dalam persidangan tanggal januari telah mengajukan (lima) ahli yang benama prof. dr. mochtar bukhari: dr. sulistiyo. pd, prof. dr. bambang kaswanti: dr. abdul hakim garuda nusantara, s.h., llm: dr. mohammad darul falak, dan prof. dr. h.a.r. miliar (hanya memberikan keterangan tertulis saja) dan persidangan tanggal februari para pemohon mengajukan (tiga) saksi yang bernama masduki baedlowi ketua maarif nu), syamsul anand perkumpulan strada), dan welas waluyo wakil ketua dewan pendidikan kota pekalongan), yang telah memberi keterangan bawah sumpah sebagai berikut: ahli para pemohon prof. dr. mochtar bukhari bahwa bangsa indonesia menghadapi masa depan berbeda daripada yang hadapi sekarang ini. generasi muda persiapkan untuk menghadapi kehidupan yang berbeda, kalau tidak pasti akan tertinggal dari negara negara tetangga yang sudah lebih maju, bahwa sistem pendidikan mempunyai kewajiban untuk memutakhirkan dirinya (updating itself) secara terus menerus, kalau lalai dalam hal ini, sistem pendidikan akan menjadi usang, dan akibatnya generasi muda juga akan menjadi bangsa yang usang (ketinggalan zaman). keusangan ini dapat berlangsung lama atau sebentar, bergantung kepada cepat atau lambatnya kesadaran akan perubahan zaman yang terjadi: bahwa sistem pendidikan mencakup sekolah negeri (sekolah pemerintah) dan sekolah swasta yaitu keseluruhan lembaga pendidikan yang dikelola oleh yayasan yayasan, bahwa antara sekolah pemerintah dan sekolah swasta, meskipun resminya sama dan setara dalam kenyataan tidak selalu sama dan setara. biasanya: bahwa dilihat dengan ukuran ada sekolah swasta yang sama atau setara dengan sekolah pemerintah. sementara sekolah swasta oleh masyarakat dipandang lebih unggul atau lebih lebih baik dari sekolah pemerintah: tetapi sebagian besar sekolah swasta oleh masyarakat juga dipandang lebih rendah daripada sekolah pemerintah. kalau sudah dipandang demikian, maka biasanya sekolah swasta yang bersangkutan merasa dirinya lebih rendah daripada sekolah pemerintah: kalau situasi seperti sekarang ini biarkan berlangsung terus, maka pada akhirnya sekolah sekolah swasta memberikan tiga jenis warga indonesia kepada bangsa dan negeraahwa pada saat ini jumlah sekolah swasta dengan mutu dibawah standar lebih besar daripada dengan standar mutu sedang dan mutu tinggi: berdasarkan situasi pendidikan seperti ini, maka masalah meningkatkan mutu pendidikan sekolah sekolah swasta yang tertinggal merupakan suatu agenda pendidikan nasional yang sangat mendesak. membiarkan situasi pendidikan yang timpang ini berlangsung tentu akan menjerumuskan bangsa situasi bangsa yang memilukan masa depan: dengan perspektif inilah ahli melihat dari sistem pendidikan nasional, karena ahli tidak tega melihat anak cucunya kehilangan rasa bangganya menjadi manusia indonesia, maka ahli berharap bahwa sistem pendidikan nasional ini segera diperbaiki.pada dan biaya operasi, samping biaya lainnya. sedangkan biaya operasi terdiri atas biaya personalia dan biaya non personalia, bahwa sekolah swasta banyak berdiri karena pemerintah tidak mampu menyediakan pendidikan tempat atau wilayah itu.berdasarkan data yang ada terdapat lebih dari juta guru yang bekerja sekolah swasta sebagai tenaga kependidikan dipindah sekolah negeri yang kurang lebih dari jumlah guru yang terdapat sekolah swastarnyata telah memberi inspirasi padabegitu rupa. karena ituinspirasi yang didapat oleh ahli dari pemerintah provinsi, kabupaten kota yang tidak memberikan bantuan kepada sekolah swasta. sekolah swasta, khususnya pendidikan dasar dan smp. banyak kesulitan untuk memberikan pembiayaan karena tidak boleh memungut kepada orang tua murid dengan dasar biaya operasional sekolah saja, bahwa tenaga kependidikan dan pendidik sekolah swasta dengan tidak memperoleh penghargaan yang wajar dari pemerintah akibatnya lebih kecil. sedangkan guru dan tenaga kependidikan dituntut harus bekerja baik dan profesional akan sangat terganggu ketika penyelenggara sekolah karena tidak mampu memberikan penghargaan yang memadai akibat tidak adanya dukungan dari pemerintah, bahwa tunjangan profesi yang diharapkan dapat memberikan penghargaan pada mereka, sampai hari ini untuk sekolah swasta yang memperolehnya masih sekitar sehingga mereka sebagian besar tetap belum menikmati penghargaan yang mestinya akan diterima tetapi waktunya belum dapat ditentukan: bahwa untuk tenaga administrasi sekolah tidak memperoleh harapan apa apa karena tidak memperoleh tunjangan profesi. oleh karena ituprof. dr. bambang kaswanti kalau kita bertanya bagaimana bahasa dipakai atau apa fungsi bahasa itu, bahasa dapat dibandingkan dengan kamera. seperti halnya kamera dapat dipakai sebagai alat untuk memotret suatu kejadian atau menyampaikan informasi, begitu pula bahasa. kejadian atau peristiwa yang sama dapat direkam atau diungkapkan dengan kamera, dan dapat pula dengan bahasa. yang dihasilkan oleh pemakaian kamera adalah potret, sedangan yang dihasilkan oleh pemakaian bahasa ialah kalimat. akan tetapi, kalau kita amati hasilnya, ada perbedaan antara apa yang dihasilkan oleh kamera (yang wujudnya potret) dan apa yang dihasilkan oleh bahasa (yang wujudnya kalimat). pertimbangkanlah kedua kalimat berikut. bersedekah kejadian yang digambarkan dengan kalimat (1a) dan (1b)? tidak berbeda, kedua kalimat itu mengungkapkan kejadian yang sama. peristiwa yang diungkapkan dengan kalimat ta) dan (1b) itu, kalau diungkapkan dengan kamera, cukup dengan satu potret saja. yang berwujud satu potret hasil jepretan kamera itu, kalau diungkapkan dengan bahasa, peristiwa atau kejadian yang sama dapat diungkapkan dengan lebih dari satu kalimat. jadi, yang tergambar sebagai satu potret (hasil jepretan kamera), kalau dirahasiakan dapat menjadi lebih dari satu kalimat. perhatikanlah (1a) dan (1b). harimau mengejar kijang kijang dikejar harimau akan tetapi, mengapa penutur bahasa pada satu kesempatan menggunakan (la), sedangkan pada kesempatan yang lain memakai (1b). apa yang membedakannya? pembedaan bergantung pada topik pembicaraannya. kalau hendak bercerita tentang harimau, digunakanlah kalimat ta). kalau hendak bercerita mengenai kijang, kalimat (1b) yang dipilih. pembedaan cara pengalamatan pada itu berkaitan dengan apa yang disebut kalimat aktif dan pasif. namun, pembedaan topik pembicaraan itu dapat juga diutarakan dengan kalimat yang sama sama merupakan kalimat aktif, namun dengan pemakaian kata yang berbeda. pertimbangkanlah kalimat berikut. peristiwa yang digambarkan pada (2a) dan (2b) ini dapat diungkapkan hanya dengan satu potret saja. santa claus memberikan hadiah kepada anak anak, anak anak menerima hadiah dari santa claus. singkatnya, pada contoh terdapat dua kalimat, pada juga dua kalimat. kedua kalimat pada itu menceritakan satu kejadian yang sama. demikian pula kedua kalimat pada juga menceritakan satu potret yang sama. sanalah pula halnya dengan kedua kalimat berikut ini. meskipun kata kerjanya berbeda (memberikan dan memperoleh), namun esensi kegiatannya sama. orangtua memberikan pendidikan pada anak, anak memperoleh pendidikan dari orangtua. demikian pula halnya kalimat dan berikut ini: adalah sistem pendidikan nasional tahun dan adalah kedua kalimat ini esensi kegiatannya samjika kita bandingkan kasus dari (3a) dan (3b) satu kelompok dan kasus dari dan kelompok yang lain, esensi kegiatannya, yakni kegiatan "memberikan memperoleh", adalah sama. namun, ada dua perbedaan besar antara kedua kelompok itu. pada kelompok pertama, kegiatan "memberikan memperoleh" berlangsung antara orang tua dan anak, baik pada (3a) maupun pada (3b). akan tetapi, pada kelompok kedua, kalimat memperlihatkan kegiatan "memberikan memperoleh" antara "pemerintah" dan "setiap warga negara", sedangkan kalimat antara "pemerintah" dan tembaga pendidikan berbasis masyarakat". apa yang dimaksudkan dengan "setiap warga negara" itu pada kalimat mereka adalahpada kalimat adalah sekolah swasta. dengan perkataan lain, pada kalimat"pada kalimatkalau kalimat dan itu dicermati lebih saksama lagi, ada perbedaan pemakaian "kata modalitas: pada kalimat dipakai kata wajib , sedangkan pada kalimat digunakan kata dapat . kata modalitas ini tidak terdapat pada kalimat (3a) dan (3b). apabila kata modalitas itu ditambahkan pada kalimat (3a) dan (3b), yaitu (3a) dengan wajib , sedangkan (3b) dengan dapat , sehingga menjadi kalimat maka arti kalimat (6a) menjadi berbeda dengan arti kalimat (6b). orangtua wajib memberikan pendidikan pada anak: anak dapat memperoleh pendidikan dari orangtua. padahal, kalau kata modalitas itu tidak ada (lihat kembali (3a) dan (3b)), arti kalimat (3a) sama dengan arti kalimat (3b). bagaimana supaya arti kalimat (6a) dan (6b) itu sama? kalimat harus diganti menjadi kalimat atau dengan mengganti kata dapat pada (6b) dengan kata wajib (lihat (7b)) atau dengan kata berhak (lihat (8b)), maka kalimat (a) dan (b) menjadi sama maknanya. orang tua wajib memberikan pendidikan pada anak, anak wajib memperoleh pendidikan dari orang tua. orang tua wajib memberikan pendidikan pada anak, anak berhak memperoleh pendidikan dari orang tua. kembali pembahasan mengenai kalimat dan berkenaan dengan pernyataan pada spn itu, supaya makna pada kalimat dan sama, pemakaian kata modalitas pada kalimat harus diganti, mengikuti cara yang dilakukan pada kalimat dan supaya sama maknanya, maka kata dapat pada kalimat diubah menjadi wajib (lihat kalimat atau menjadi berhak (lihat kalimatlembaga pendidikan berbasis masyarakat berhakbagaimana jika kata modalitas pada kalimat itu tidak diganti, apa akibatnya? ada dua. pertama, makna kalimatnya tidak sama, seperti yang diuraikan atas, dan supaya sama makna, kalimat itu diganti kata loyalitasnya sehingga menjadi kalimat atau akibat kedua, jika kata modalitas pada kalimat itu tidak diganti, ialah bahwa penulisan seperti pada kalimat dan itu menyiratkan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah swasta. sebab pada kalimat dengan menyebutkan bahwa pemerintah "wajib memberikan layanan danbahwa hurufmengenai pengujian sisdiknas khususnya mengenai materi muatan terhadap uud maka mahkamah konstitusimk, yang dapat menjadi pemohon dalam permohonan pengujian undang undang terhadap uuddalam putusan nomor puu ii1 dan putusan nomor puu iii telah pula memberi (lima) kriteri. yang dimaksudkan adalah setiap warga negara, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. akan tetapi, pada kalimatmengapa, pada waktu yang dituju adalah sekolah negeri dan swasta (lihat kalimat bantuan pemerintah yang berupa "layanan dan kemudahan, serta jaminan terselenggaranya pendidikan yang bermutu" merupakan kewajiban pemerintah? akan tetapi, pada waktu yang dituju sekolah swasta (lembaga pendidikan masyarakat), mengapa "bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain" (lihat kalimat tidak merupakan kewajiban pemerintah, dan hanya merupakan kemungkinan untuk dilakukan oleh pemerintah (ditandai dengan pemakaian kata dapat)? pertanyaan terakhir ini menyoroti perilaku diskriminatif yang dilakukan pemerintah, sebagaimana tercermin dari (kalimat akan tetapi apabila kalimat itu diganti menjadi kalimat atau maka tidak ada lagi tafsiran perilaku diskriminatif. jadi, pemecahan atau jalan keluarnya sederhana saja: kata dapat pada kalimat itu diganti menjadi wajib (lihat kalimat atau berhak (lihat kalimat dr. abdul hakim garuda nusantara, s.h., llm bahwa pemohon dan pemohon telah mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, karena guo sepanjang kata "dapat" bertentangan dengan dan dan uud dalam petitumnya pemohon dan pemohon memohon, antara lain, agar majelis hakim konstitusi menyatakan bahwa para pemohon mempunyai legal standing atau kedudukan hukum dalam permohonan guo menyatakan sisdiknas, sepanjang kata "dapat" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: pemohon adalah yayasan salafiyah pekalongan, dan pemohon adalah yayasan santa maria pekalongan: dengan demikian jelas para pemohon adalah badan hukum yayasan yang eksistensinya sebagai subjek hukum akui oleh sistem hukum indonesia. namun, sebagai identitas hukum dibedakan dari manusia sebagai subjek hukum. dalam konteks hak asasi manusia ham) layak untuk dipertanyakan apakah ketentuan perlindungan hak asasi manusia yang termuat dalam uud dapat diperluas berlakunya bagi badan hukum? apakah badan hukum seperti yayasan atau korporasi mempunyai hak hak dasar seperti halnya manusia? badan hukum,merupakan suatu badan hukum yang diciptakan oleh manusia manusia yang menjadi pendirinya untuk mencapai tujuan bersama, yakni untuk melayani kebutuhan manusia, bidang bidang yang memerlukan pelayanan, antara lain pendidikan, kebudayaan, agama, ekonomi, dan lain sebagainya. badan hukum jelas merupakan identitas yang terpisah dari manusia manusia yang mendirikannya. tapi adalah sebuah infrastruktur yang vital bagi manusia manusia yang mengelola dan rakyat yang dilayaninya. dengan adanya infrastruktur yayasan itu dimungkinkan pemenuhan hak hak asasi manusia, misalnya hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, yaitu ketika badan hukum itu melakukan kegiatan membuka lapangan kerja, hak atas kesehatan ketika badan hukum yayasan bergiat dalam: dengan mencermati dan menimbang kegunaan badan hukum untuk memfasilitasi pemenuhan ham sebagaimana tersebut atas, kearifan, yang senantiasa berada dalam cahaya akal sehat dan nurani kita mengarahkan kita pada suatu pemahaman, bahwa, bila hak hak dasar badan hukum itu tidak diakui dan dilindungi, maka eksistensi badan hukum itu akan menjadi rentan. badan hukum itu akan dengan mudah dikesampingkan, didiskriminasi, ditiadakan, dan akan menghadapi berbagai perlakuan tidak adil lainnya. akibatnya pengakuan dan perlindungan ham yang tertuang dalam uud harus diperluas berlakunya pada badan hukum, seperti, antara lain yayasan yayasan dan perkumpulan atau bentuk korporasi lainnya. bahwa sistem pengakuan dan perlindungan ham yang diperluas berlakunya bagi badan hukum itu, diakui oleh komite hak hak sipil dan politik pbb komite), yang dalam kasus allanallan singer,isp). keberatan ini ditolak oleh komite. komite menyatakan, bahwa pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat, dalam hal ini hak untuk mengirimkan informasi diderita tidak saja oleh orang yang mengirim informasi tapi juga perusahaannya yang berarti badan hukumnya: dalam kasus thompson newspapers limited melawan kanada, pengadilan memutuskan, bahwa ketentuan dalam piagam hak hak dan kebebasan charter rights and freedom) berlaku untuk korporasi atau badan hukum, karena baik hak badan hukum maupun hak manusia dalam kasus tersebut langgar. dua kasus tersebut atas menunjukkan dianutnya teori derivative entitlement, yaitu, bahwa pelanggaran hak anggota atau pengurus suatu badan hukum berarti pula secara tidak langsung melanggar pula hak badan hukum tersebut atau bisa sebaliknya pelanggaran hak badan hukum membawa akibat pelanggaran hak manusia manusia yang menjadi anggotanya atau yang dilayaninya. sekarang ini sudah menjadi yurisprudensi yang bersifat tetap yang berlaku berbagai yurisdiksi hukum, amerika, kanada, dan eropa, serta insya allah nanti indonesia, bahwa pengakuan dan perlindungan ham yang tertuang dalam konstitusi dan atau undang undang ham dapat diperluas kepada hak hak badanm kepada badan hukum itu, masih tersisa pertanyaan apakah seluruh hak hak asasi yang tertuang dalam daftar ham sebagaimana tercantum dalam uud atau sebagian? ahli berpendapat hanya hak hak asasi tertentu yang tertuang dalam daftar ham uud yang pengakuan dan perlindungannya dapat diperluas kepada badan hukum, yaitu: menyatakan: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." walaupun hak hidup badan hukum itu bersifat tidak melekat (inheren) sebagaimana manusia.. tidak boleh pengakhiran hak hidup itu dilakukan secara terselubung dan sewenang wenang" menyatakan: setiap orang berhak atas status kewarganegaraan." seperti halnya manusia, badan badan hukum untuk kehidupannya memerlukan,ini penting dan vital bagi badan badan hukum yang kecil dan lemah dari segi sarana dan prasarana, khususnya badan badan hukum yang melayani hajat hidup orang banyak, agar memperoleh perhatian khusus dari pemerintah.ini sangat vital bagi badan badan hukum, terutama berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak miliknya dari kemungkinan diambil alih secara sewenang wenang." uud menyatakan, setiap warga negara berhak mendapat pengajaran." apa sesungguhnya maksud para perancang konstitusi (the original intent) tersebut? maksud para perancang konstitusi tersebut hanya dapat diketahui dan dipahami bila kita menghubungkannya dengan substansi yang terkandung dalam pembukaan uud yang menyatakan, bahwa tujuan pembentukan pemerintahan negara indonesia, antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. guna mencerdaskan kehidupan bangsa itulah uud mengakui dan menghormati hak setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran melalui pendidikan yang diselenggarakan sistematis, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. adalah kewajiban negara yakni pemerintah untuk menyediakan anggaran dan fasilitas yang memadai sehingga dapat terpenuhi hak warga negara atas pengajaran melalui pendidikan," ketentuan ini meskipun tidak menyebut kata "pendidikan" namun jelas mempunyai korelasi dengan hak atas pendidikan dalam arti tersebut menegaskan anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang mana pendidikan dan pengajaran merupakan unsur penting dalamnya. kedua, ketentuan tersebut menegaskan perlindungan setiap anak dari kekerasan dan diskriminasi"yatakan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah." meskipun kata diskriminatif termuat dalam ketentuan ketentuan uud tersebut atas, namun uud tidak mendefinisikan pengertian diskriminasi. pengertian diskriminasi terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, yang menyatakan, diskriminasi adalah setiap perangka ham): sisdiknas menyatakan" kata "dapat" bermakna jamak "bisa memperoleh bantuan" atau "bisa tidak memperoleh bantuan". apakah suatu lembaga pendidikan berbasis masyarakat "dapat" memperoleh bantuan atau "tidak dapat" memperoleh bantuan menjadi diskresi atau kebijakan pejabat negara. rumusan guo jelas membuka peluang bagi pejabat atau penguasa untuk. hal ini membuka jalan bagi terjadinya praktik diskriminasi, mana sebagian lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat memperoleh bantuan yang berarti dihapuskannya hak mereka atas pendidikan. sisdiknas sepanjang kata "dapat" memperoleh bantuan teknis, membuka peluang bagi pejabat negara atau penguasa untuk mengurangi, menyimpang, bahkan menghapuskan hak setiap warga negara atas pendidikan. rumusan guo jelas menimbulkan ketidak pastikan hukum dan ketidaksetaraan antara sesama, warga negara yang berhak atas pendidikan pengajaran: atas dasar hal hal tersebut atas majelis hakim konstitusi dimohon untuk menyatakan sisdiknas sepanjang kata "dapat" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. dr. mohammad darul falak jaminan konstitusional tentang hak atas pendidikan dasar uud menjamin hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai hak asasi manusia. pasai uud mewajibkan negara, terutama pemerintah, untuk memenuhi hak tersebut. meski kewajiban pemerintah bidang pendidikan dapat dikecualikan berdasarkan uud tetapi uud justru mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan sekaligus mewajibkan pemerintah untuk membiayainya. kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar ini sekaligus difasilitasi dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar dari apbn maupun apbd sebagaimana ditentukan uud dalam kaitan ini putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii menyatakan bahwa pendidikan dasar negeri maupun swasta seharusnya cumacuma karena negara diwajibkan membiayainya, kesimpulan: kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar tidak membuka pilihan kebijakan (no policy choice) pada legislasi.itu diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat, undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional (selanjutnya sebut sisdiknas) juga mengatur dan mengakui kewajiban pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat. sisdiknas menentukansedangkan menyatakan "" ternyata hak memperoleh jaminan pendidikan dasar itu berpotensi dihilangkan oleh sisdiknas. ini menyatakanbagi penyelenggara pendidikan dasar berbasis masyarakat kata dapat memperoleh bantuan pada tersebut bermakna, bahwa lembaga pendidikan dasar berbasis masyarakat "dapat bisa memperoleh bantuan" atau "dapat bisa tidak memperoleh bantuan", hal ini semakin terasa apabila frasa "dapat memperoleh diartikan sebagai "dapat menerima" maupun "dapat meminta". kata "dapat memperoleh" yang bermakna jamak (multi interpretable) itu tidak sesuai dengan kewajiban konstitusional pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar, sebagaimana diuraikan pada huruf atas, sekaligus bertentangan dengan uud yang menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakukan yang sama hadapan hukum. sisdiknas menimbulkan ketidakpastian .hukum bagi penyelenggara pendidikan dasar berbasis masyarakat, yang haknya untuk memperoleh bagian anggaran pendidikan dasar sudah dijamin uud juncto dan sisdiknas, frasa "dapat memperoleh" pada sisdiknas mengakibatkan kesuburan terkait klausul pemberian bantuan teknis dan sebagainya "secara adil dan merata" kepada semua penyelenggara pendidikan dasar. ketentuan guo jadi tidak sinkron dengan ketentuan yaitu". guo juga dapat menimbulkan diskriminasi (perlakuan yang tidak sama) antara lembaga pendidikan dasar berbasis masyarakat (sekolah swasta) dengan lembaga pendidikan dasar yang didirikan oleh pemerintah (sekolah negeri), padahal uud menjamin hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. putusan mahkamah konstitusi nomor puu v menjelaskan tentang diskriminasi, yakni" meski ada perbedaan antara lembaga pendidikan berbasis masyarakat dan lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah pemerintah daerah, namun juncto uud memberikan jaminan anggaran pendidikan dasar bagi semua warga negara tanpa membedakan status subjek hukum penyelenggara pendidikan dasar dimaksud. guo dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap pendidikan dasar berbasis masyarakat, dibandingkan dengan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah pemerintah daerah, karena lembaga pendidikan berbasis masyarakat "dapat bisa tidak memperoleh bantuan teknis, dan seterusnya". kesimpulan bagi lembaga penyelenggara pendidikan dasar berbasis masyarakat dansisdiknas menimbulkan ketidakpastian hukum tentang kewajiban konstitusional pemerintah membiayai pendidikan dasar uud ketentuan guo menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon untuk memperoleh anggaran pendidikan dasar yang disediakan oleh konstitusi: ketentuan guo juga menyebabkan koherensi internal dalam sisdiknas, yaitu sepanjang mengenai kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar yang tersedia pada anggaran pendidikan dalam apbn maupun apbd. berdasarkan argumentasi atas maka kata "dapat memperoleh" pada sisdiknas bertentangan dengan dan uud yaitu sepanjang diartikan "dapat bisa tidak memperoleh bantuan teknis, dst" dan sepanjang diterapkan kepada penyelenggara pendidikan dasar berbasis masyarakat. prof. dr. h.a.r. miliar, sc. jiwa uud tentang penyelenggaraan pendidikan nasional uud menyatakan pendidikan adalah hak setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya. rumusan ini yang tertera dalam bab xiii uud hasil rumusan panitia kecil yang diketuai oleh bapak hajar dewantara. rumusan ini disebabkan karena pendidikan kolonial bersifat rasialis dan segregasionalis. jiwa uud mengenai pendidikan menekankan kepada pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya. rumusan ini pada hakekatnya menolak bantuan subsidi pemerintah kolonial sebagai alat kekuasaan. terkenal gerakan hajar dewantara memboikot subsidi pemerintah kolonial pada tahun 1930telah mendapat persetujuan dari pembinalafiyah sesuai juncto anggaran dasar yayasan untuk melakukan judicial review sisdiknas terhadap uud bahwa menurut yayasan, yayasan yang telah didaftarkan pengadilan negeri dan diumumkan dalam tambahan berita negara republik indonesia: bahwa yayasan salafiyah pekalongan yang diwakili oleh pemohon nomor tanggal juli yang telah terdaftar pengadilan negeri pekalongan nomor ys tanggal juli dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari kanwil kemdikbud provinsi jawa tengah dengan surat tanda tercatat nomor pts tanggal mei dan sudah melakukan penyesuaian anggaran dasar yang diatur dalam yayasan yakni oleh notaris muhammad saudi, s.h, nomor tanggal januari dan perubahan penyesuaian tersebut telah pula ii1 tanggal maret bahwa yayasan salafiyah pekalongan merupakan yayasan yang bergerak bidang pendidikan dengan tujuan yang tertera anggaran dasar yang berbunyi, yayasan ini bertujuan membantu pemerintah dengan berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama islam dan pengetahuan umum yang luas kepada generasi baru serta pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pembukaan uud dikatakan pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa". tujuan tersebut akan dicapai oleh pemerintah bersama sama dengan masyarakat yang berarti membangun masyarakat secara cerdas intelektual, cerdas emosional moral, dan cerdas secara ekonomis. semua upaya tersebut hanya dapat dicapai oleh pemerintah bersama sama dengan masyarakat. masyarakat mempunyai kewajiban untuk membantu pemerintah untuk bersama sama menyelenggarakan pendidikan nasional sesuai dengan pilihannya. hal ini berarti, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, tetapi harus bersama sama dengan masyarakat. oleh sebab itu, pemerintah wajib membantu masyarakat sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai dengan pilihannya. kewajiban pemerintah nasional dalam menyelenggarakan pendidikan pandangan pendidikan modern melihat proses pendidikan sebagai proses pembebasan. seperti yang telah dijelaskan pada bagian pertama diatas, pemerintah kolonial telah menjadikan pendidikan sebagai alat kekuasaan. bantuan pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan pembatasan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. dalam aliran postmodernism, gejala ini disebut "govermentalisme' yang berarti pendidikan dilihat sebagai alat kekuasaan yang membatasi pengembangan kepribadian manusia. kesimpulan dilihat dari aspek yuridis, pendidikan adalah hak semua warga negara, dilihat dari aspek historis, pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah bersama sama dengan masyarakat. bahkan. sekolah sekolah muhammadiyah telah didirikan sejak tahun dan pendidikan taman sissaksi para pemohon masduki baedlpengurus ma'arif cabang, seperti minimnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah, salah satu contoh misalnya terhadap salah satu daerah, basis lembaga pendidikan ma'arif jawa timur dengan jumlah total sekolah. setelah saksi mengecek langsung salah satu daerah lamongan yang terbanyak sekolah ma'arif, dari data yang ada mulai dari tahun sampai tahun ternyata dana apbd yang diperuntukan sekolah swasta sangat kecil dan betapa besarnya dana apbd yang diberikan oleh pemerintah daerah lewat sidang atau keputusan dprd bersama pemerintahnya. kemudian saksi mencoba membanding banding dengan pengalamannya, ketika sebelum menjabat sebagai salah seorang wakil ketua ma'arif, telah dipercaya oleh rakyat sebagai anggota dpr komisi ketika berbicara mengenai anggaran pendidikan, ketika pembicaraan sampai hal yang detail justru terjadi penjomplangan penjomplangan, yang artinya perlakuan terhadap sekolah swasta dan sekolah negeri mengalami perbedaan yang sangat signifikan. ketika bapak hery achmad sebagai salah seorang pimpinan dari komisi pada waktu depan sidang mengemukakan bahwa bantuan teknis kepada sekolah sekolah swasta mengenai bantuan bantuan teknis yang dilakukan oleh negara terhadap sekolah sekolah,jadi antara swasta dan sekolah muhammadiyah dibedakan karena terjadi penjomplangan penjomplangan. tetapi komisi tetap memperjuangkan bagaimana agar persoalan persoalan yang berkait dengan bantuan teknis lebih adil, terutama yang berkait dengan pendidikan dasar tahun.an mempunyai sekolah, bahwa pada tahun ada data yang mengalami ketimpangan mengenai dana bantuan dari pemerintah, seperti bantuan koperasi, dan operasional sekolah, yang mana bantuan operasional sekolah untuk para siswa siswa sd, dan setelah dari data yang ada saksi kumpulkan ternyata strada kampung sawah dari bulan juli dan agustus dengan jumlah muridnya orang yang memperoleh bantuan orang, pada bulan september, dan bulan oktober berkurang menjadi orang, sedangkan yang mendapatkan bantuan bulan november, dan bulan desember dari yang mendapatkan bantuan orang: bahwa saksi mengirim data setiap bulannya berbeda, seperti strada van with gunung sehari, pada bulan januari, dan bulan februari jumlah murid ada orang, yang mendapat bantuan orang, bulan oktober dan bulan november jumlah murid ada yang mendapatkan bantuan orang. demikian juga dari pelita penjompongan jumlah muridnya orang, yang mendapat bantuan orang, pada bulan januari, dan bulan februari sedangkan pada bulan maret, dan bulan april jumlah murid yang mendapat orang, pada bulan mei dan bulan juni jumlah murid yang mendapat orang, pada bulan juli, dan bulan september ada pertambahan murid dari yang mendapat orang, pada bulan september, dan bulan oktober yang mendapat dari menjadi orang. welas waluyo bahwa saksi sebagai ketua dewan pendidikan kota pekalongan. peran dan fungsi dewan pendidikan antara lain, menerima permohonan, laporan, dan keluhan, yang sebagian masuk berkuasanya dari perasaan perasaan yang bersifat kesenjangan, sehingga yang dirasakan terjadinya sebuah diskriminasi. bahwa kelompok penggarap pendidikan badan musyawarah penyelenggara pendidikan sekolah swasta), menyampaikan: menyangkut masalah dana alokasi khusus menggelontorkan dana alokasi sejak tahun sampai tahun ini, ada yang kurang selaras antara yang diterima sekolah negeri dan sekolah swasta. perbandingannya hampir rata rata tidak seimbang, contoh pada tahun sekolah negeri dan sekolah swasta tahun sekolah negeri dan sekolah swasta perbandingannya hampir imbang sedangkan pada tahun sekolah negeri dan sekolah swasta perbandingannya pada tahun dan dewan pendidikan dilibatkan langsung, dalam hal masalah monitoring, tetapi yang lebih mengejutkan sejak diluncurkan ada keputusan dan sawangan kota pekalongan.yang sama sekali belum menerima,. peserta seluruhnya berjumlah tetapi yang hadir sekolah swasta hanya dua, ini dilaksanakan pada tanggal maret sampai april pusdiklat dapodikmen, dirasakan tidak ada keadilan dan pemerataan, bahwa penyertaan workshop calon sekolah standar nasional jawa tengah, antara sekolah negeri dan sekolah swasta yang diadakan asrama donohudan boyolali, solo, pada tanggal sampai dengan september dimana dari smp, sekolah swasta sisanya sekolah negeri, persentasenya sekolah negeri, dan sekolah swasta masalah sertifikasi pendidik, yaitu masalah kuota,enyangkut sertifikasi, antara sertifikasi guru swasta dengan guru negeri menerimanya tidak sama untuk mendapatkan sertifikat pendidik, begitu juga mengenai soal gaji, untuk gaji guru negeri kali gaji pokok sudah sesuai dengan pns yang diangkat oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. tetapi guru swasta seperti saksi hanya menerima rata rata atau masalah pengangkatan cons, dari guru swasta baik pusat maupun daerah, sangat dirasakan adanya diskriminasi. banyak sekali yang masuk pada dewan pendidikan, guru guru yang mengabdi kepada sekolah negeri hanya beberapa tahun langsung dapat diangkat, sedangkan guru swasta harus melalui tes seleksi cons, padahal belum tentu kualitas guru swasta dan guru honorer lebih rendah. menimbang bahwa pada persidangan tanggal januari telah didengar opening statement pemerintah yang menerangkan, sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa dalam alinea pembukaan uud telah diini menyatakan: setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara berhak mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahanyang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang undang. undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat uud tersebut, sekaligus sebagai pembaharuan terhadap undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional. undang undang ini telah menetapkan visi sistem pendidikan nasional,untuk berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. upaya mewujudkan visi tersebut dapat terlihat dari rumusan undang undang ini jika dibandingkan dengan undang undang yang lama, nasionalmasyarakat nasional. sementara undang undang nomor tahun menentukan peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional meliputi:undang undang nomor tahun menentusedangkan bila pilihannya pendidikan informal, maka dapat dilakukan melalui pendidikan lingkungan rumah tanpa harus mendatangkan pendidik rumah. penyelenggaraan pendidikan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional merupakan bentuk peran serta masyarakat, baik secara perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan. dalam melaksanakan tanggung jawabnya, masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat dengan mendirikan satuan pendidikan. pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan atau pemerintah daerah dan masyarakat. untuk memenuhi tanggung jawab pendanaan tersebut, pemerintah dan ataudikelola dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana halnya pemerintah, penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang berbasis masyarakat juga bertanggung jawab atas biaya pendidikan yang diselenggarakannya: khusus mengenai pendidikan dasar,membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar dan hak masyarakat untuk memperoleh biaya penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud uud ini bukan tak terbatas: secara konstitusional, pembatasan tersebut dapat dilihat dalamdalam suatu masyarakat demokrasi: berdasarkan ketentuan ini, undang undang dapat melakukan pembatasan sebagaimana halnya diatur dalam undang undang nomor tahun oleh karena itu tersebut tidak bertentangan dengan dan uud undang undang nomor tahun menetap, maka berarti pemerintah wajib membiayai selain pendidikan dasar,(lembaga pendidikan .berbasis masyarakat). dengan demikian, apabila permohonan ini dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, maka justru undang undang nomor tahun tersebut bertentangan dengan uud yang hanya "mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar". masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan yang diselenggarakannya, namun demikian pemerintah dan atau pemerintah daerah tidak lepas tangan terhadap pendanaan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat. pemerintah dan ataudana alokasi khusus pendidikan diarahkan untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar tahun yang bermutu, yang diperuntukan bagi sekolah dasar, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, daerah pesisir dan pulau pulau kecil. kata dapat pada undang undang nomor tahun mempunyai semangat dan tujuan yang baik dalam membuka fleksibilitas pendanaan pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. apabila kata dapat dihilangkan pada undang undang nomor tahun akan membawa implikasi: satuan pendidikan yang berbasis masyarakat akan dikelola dengan manajemen satuan pendidik yang didirikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, pemerintah dan atau pemerintah daerah menanggung seluruh biaya pendidikan dasar yang berbasis masyarakat, hal mana akan menyebabkan satuan pendidik berbasis masyarakat tidak mempunyai perbedaan lagi dengan satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, pemerintah dan atau pemerintah daerah akan mengendalikan satuan pendidikan yang berbasis masyarakat, hal mana akan menghilangkan jati diri dan kemandirian satuan pendidikan yang berbasis masyarakat. samping itu, bila seluruh biaya satuan pendidikan yang selenggarakan oleh masyarakat wajib tanggung oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, (khususnya biaya yang terkait langsung dengan peserta didik) maka negara harus mengalokasikan dana yang sangat besar untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dengan mengurangi dana pada sektor lain yang juga sangat penting untuk pembangunan bangsa secara menyeluruh dan berkeadilan. apabilpembukaan uud tidak akan tercapai. berdasarkan penjelasan atas, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengan dan uud dengan demikian kata dapat' pada tersebut tidak menghilangkan atau berpotensi menghilangkan hal konstitusional para pemohon. selain menyampaikan opening statement, pemerintah juga mengajukan (tiga) ahli yang beryang telah memberiahli pemerintah prof. dr. suyanto bahwa menurut pandangan ahli mengenai kata dapat tidak bertentangan dengan amanat konstitusi yaitu karena kata dapat'. bahwa menurut ahli, undang undang harus mengatur secara realitas, karena kemampuan masyarakat, kemampuan pemerintah inilah yang harus diatur. kalau kata dapat dihilangkan maka guo akan berubah mengatur hal yang sebenarnya tidak ada. tidak ada bukan berarti tidak ada sama sekali, tetapi anggaran pemerintah sangat terbatas. bahwa ahli sepakat dengan pendapat dpr, meskipun anggaran ditentukan ketika kata dapat' dihilangkan implikasinya luar biasa, karena samping mengatur pendidikan dasar sekaligus akanitu kewajiban pemerintah untuk mendanai terbatas pada pendidikan dasar. bahwa suasana kebatinan yang dicantumkannya kata dapat adalah untuk menjamin keunikan penyelenggaraan sekolah yang berbasis masyarakat. semua masyarakat yang mendirikan sekolah sekolah itu menurut ahli memiliki keunikan, memiliki visi, ketika kehilangan otonominya maka akan hilangkan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam bidang pendidikan. samping itu ketika kata dapat ada maka akan terjadi otonomi yang baik masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan terutama lembaga masyarakat berbasis pendidikan yang diadakan oleh masyarakat. dan samping itu juga akan menjamin ownership, kepemilikan, dari masyarakat itu sendiri terhadap pendidikannya secara baik. bahwa walaupun masyarakat memiliki haknya misalkan dalam bos, karena untuk mempertahankan keunikannya sekolah sekolah yang berbasis masyarakat untuk tidak menerimanya. sekolah pada tahun ada dan smp yang tidak mau menerima bantuan operasional sekolah. sehingga kata dapat ini terbukti dalam praktik bahwa hak sekolah sekolah swasta tidak mau untuk dibantu karena mempertahankan identitasnya. ketika semua sudah dibantu pemerintah, pemerintah akan meregulasi lebih besar, dan akan rugi kehilangan identitas, independensi dan otonomi dalam menyelenggarakan pendidikan ini. oleh karena itu, menurut ahli, undang undang sisdiknas masih sah kata dapat , samping itu sesuai dengan amanat uud khususnya yang hanya mencakup pendidikan dasar. kalau kata dapat itu dihilangkan akan melebar dan berlaku untuk pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. prof. dr. udin syarifudin winataputra, selaku warga negara republik indonesia sejak tahun membina karier sebagai akademisi pendidikan, khususnya pendidikan ilmu pengetahuan sosial kewarganegaraan ahli sangat memahami keindahan dari pihak pemohon uji materil ini, yang nota bene sama sama pendidik anak bangsa yang komit terhadap kecerdasan kehidupan bangsa melalui perwujudan sistem pendidikan nasional sebagai wahana konstitusional yang utama. oleh karena itu ahli menyampaikan penghargaan semulus tulisnya atas social sensitiveness, law consciousness, normative curiosity, dan sense justice mencerdaskan kehidupan bangsa". yayasan salafiyah telah berkembang dan hingga saat ini memiliki (tiga) madrasah hibrida'iyah madrasah tsanawiyah dan memiliki (seribu dua ratus) orang siswa (lima puluh lima) guru, untuk tingkat sekolah menegah pertama smp) memiliki satu smp dengan sekitar (lima ratus tiga puluh enam) siswa dan (lima puluh lima) guru dan untuk tingkat madrasah aliyah ma) dengan satu memiliki sekitar (seratus lima puluh) siswa dan (lima belas) guru ma: maka dengan demikian pemohon memiliki legal standing mewakili yayasan salafiyah dalam mengajukan judicial review. pemohon bahwa pemohon telah mendapat persetujuan dari rapat pembina dan persetujuan dari pendirinta maria sesuai juncto anggaran dasar yayasan untuk melakukan judicial review sisdiknas terhadap uud bahwa yayasan santa maria yang diwakili oleh pemohon didirikan pada tanggal mei bandung dan telah terdaftar pengadilan negeri pekalongan nomor tanggal januari dan mempunyai izin melakukan kegiatan bidang sosial, rumah sakit, dan balai pengobatan, panti asuhan, pendidikan, dan sebagainya: bahwa yayasan santa maria merupakan yayasan yang bergerak bidang sosial, rumah sakit dan balai pengobatan, panti asuhan, pendidikan, dan sebagainya. berdasarkan dalam bidang sosial kegiatan yayasan antara lain mendirikan, melangsungkan dan menyelenggarakan lembaga lembaga pendidikan, pengajaran dan pelatihan pelatihan keterampilan baik formal maupun informal, dari tingkat pra sekolah termasuk pendidikan usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah sampai dengan perguruan tinggi: bahwa yayasan santa maria telah berkembang, dan memiliki lembaga pendidikan dari tingkat sampai dengan smp. dalam tingkat smp, yayasan santa maria memiliki sekitar (sembilan ratus dua puluh) siswa, tingkat sd, yayasan santa maria memiliki sekitar (delapan ratus tiga puluh sembilan): maka dengan demikian pemohon memiliki legal standing mewakili yayasan santa maria dalam mengajukan judicial review: dari teman teman pemohon. dalam konteks pemikiran itu kita memiliki kepedulian dan keberpihakan yang sama. sebagai sesama warganegara yang komit terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia berdasarkan pancasila dan uud tentu kita harus selalu memperkuat civic intelligence kita agar kita dapat mewujudkan civic responsibility dalam wujud civic participatioyang produktif. memohon uji materil undang undang nomor tahun terhadap uud merupakan salah bentuk civic participation yang dilandasi oleh adanya civic responsibility. namun demikian marilah kita sama sama mengkaji apakah civic responsibility tersebut sungguh sungguh ditopang kuat oleh civic intelligence, yang dalamnya harus ada salah satu unsurnya adalah civic knowledge yang konsisten dan koheren. cce: bila ahli cermati uji materiil undang undang nomor tahun terhadap uud yang sedang kita jalani ini, pada intinya ingin menakar makna ide yang inheren dalam kata dapat dalam rumusan yang berbunyi:"seperti dikemukakan oleh pemohon, dalam naskah lengkap permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional yang atas dasar berbagai argumen yang menjadi pertimbangan, pemohon masker, h.m. dan bernardii, s.m.: berpohon kepada ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain: menyatakan undang undang sisdiknas sepanjang kata "dapat" bertentangan dengan dan uud menyatakan sisdiknas sepanjang kata "dapat" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terlepas dari keputusan yang seadil adilnya nanti akan diambil oleh ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia, ahli melihat argumentasi akademis dari penempatan kata "dapat" dan implikasi dari penghilangan kata "dapat" (dalam makna bertentangan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam usulan amar atau d). karena ahli bukan seorang juris, tentu saja ahli tidak akan memasuki wilayah penafsiran hukum, yang nanti akan diulas sudah diulas secara tepat dan mendalam oleh ahli lain sesuai dengan bidang keilmuannya, sebagai warga negara ahli menyadari sepenuhnya bahwa hukum sengaja dibuat oleh negara agar terjamin ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. menurut pemahaman ahli, secara sederhana ketertiban merujuk pada adanya dan berlakunya regulasi yang memungkinkan setiap warga negara dan penyelenggara negara sadar, tahu, dan paham serta menjalankan hak dan kewajibannya. kedamaian pada intinya merujuk pada kehidupan masyarakat bangsa yang harmoni karena setiap warga negara mampu hidup dan berkehidupan yang nyaman dalam pemerintahan yang baik (good governance). sedangkan keadilan pada dasarnya merujuk pada kebajikan atau afeeee atau virtue yang menempatkan fairness atau justice sebagai inti rumusan regulasi untuk kepentingan publik dan spirit yang bermanifestasi dalam tatanan berkehidupan bersama dalam konteks berbangsa dan bernegara indonesia. dalam memahami konsep dan nilai fairness atau justice, penting sekali melihat ketiga isu esensial yang selalu harus kita tempatkan dalam melihat instrumentasi dan praksis keadilan tersebut yakni keadilan distributif yang berkaitan dengan pembagian sesuatu kepada seseorang atau publik (distribution justice), keadilan korektif yang berkaitan dengan respon yang diberikan terhadap perilaku individu atau publik yang dianggap salah (collective justice, dan keadilan prosedural yang berkenaan dengan proses perolehan informasi dalam proses pengambilan keputusan yang mengikat publik (prosedural justice). cce: ahli punya keyakinan bahwa penempatan kata dapat atau penetapan kata dapat bertentangan atau tidak punya kekuatan hukum seperti diusulkan pemohon sangat terkait erat dengan konsep tentang keadilan yang harus dengan hati hati tetapi tetap tajam dalam memakainya: undang undang nomor tahun dengan kelima nya harus kita yakini sebagai kesatuan ide dan norma yang konsisten dan koheren dengan arte value yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara indonesia sejak sebelum proklamasi kemerdekaan tanggal agustus sampai dengan saat ini dan masa yang akan datang. sejarah indonesia, khususnya sejarah pendidikan mencatat pendidikan berbasis masyarakat telah lama hidup jauh sebelum nkri lahir dan berdampingan dengan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial belanda. setelah kita hidup berbangsa dan bernegara republik indonesia lembaga lembaga pendidikan berbasis masyarakat terus tumbuh dan berkembang juga berdampingan dengan lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah republik indonesia dalam tahun terakhir ini: dengan kata lainahli yakinhajar dewantara untuk perguruan taman siswa, dan lebih banyak lagi. kini dalam usia nkri 6o an perkembangan lembaga pendidikan berbasis masyarakat sudah jauh lebih pesat, termasuk yang menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional. depdiknas:,. dalam konteks itu jug: dalam konteks itulah ahli yakinkata adil dan merata mengandung makna perlu diterapkannya prinsip keadilan distributif yang penetapannya oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah harus memperhatikan konsep keadilan prosedural yang memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan prospek dari masing masing lembaga pendidikan berbasis masyarakat. situlah diperlukan diskresi atau sikap dan keputusan yang bijaksana yang secara substantif mengusung konsep dan nilai keadilan distributif dan prosedural dari para pengambil keputusan lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah. oleh karena itu secara konseptual, sepanjang kemampuan riil dari negara untuk menyediakan dana pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi dapat diwujudkan dan sejauh diterapkannya konsep dan prinsip keadilan distributif dan prosedural secara bertanggung jawab, ahli tidak melihat kemungkinan adanya dampak serius dari pelaksanaan dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat yang bertentangan dengan semangat dan imperatif dari uud malah lebih jauh ahli melihat justru akan menimbulkan implikasi seriusantara lain sebagai berikut: secara yuridis, ahli sepakat dengan pandangan para juris, hal itu akan bertentangan dengan yang menetapkan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar, yang secara substantif, ahli tambahkan,prof. dr. johannes gunawan, sh.,ll.m., keabsahan yayasan dan legal standing para pemohon prinsip yayasan yang telah didirikan hadapan notaris dengan membuat akta pendirian yang berisi anggaran dasar yayasan belum berstatus badan hukum sehingga tidak berhak melakukan tindakan hukum, misalnya memohon ijin pendirian satuan pendidikan apalagi ijin penyelenggaraan program studi, sehingga tanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukan yayasan masih merupakan tanggungjawab pribadi masing masing pendiri yayasan: yayasan yang telah memiliki akta pendirian baru berstatus badan hukum setelah disahkan, oleh pemerintah (dahulu minister van justice atau beberapa waktu yang lalu menteri kehakiman atau sekarang menteri hukum dan ham). dasar hukum pengesahan sebelustaatsblad tanggal maret tiada perkumpulan orang orang, luar yang dibentuk menurut peraturan umum, bertindak selaku badan hukum, kecuali setelah diakui oleh gubernur jenderal atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur jenderal. (telah ditunjuk directeur van justice atau sekarang disebut menteri hukum dan ham): sesudah undang undang nomor tahun tentang yayasan (mulai berlaku agustusmulai berlaku oktober sebelum peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan undang undang tentang yayasan undang undang nomor tahun tentang yayasan menyatakan,undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun pada saat undang undang ini mulai berlaku (mulai berlaku agustus,agustus, badan hukum, agustus yayasan sebagaimana dimaksud pada wajib diberitahukan kepada menteri, paling lambat (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian agustus" sesudah peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan tentang yayasan undang undang nomor tahun tentang yayasan:peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan yayasan"njelasan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan undang undang tentang yayasan: yang dimaksud dengan "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang undang", para pemohon yayasan salafiyah pekalongan: akta notaris januar tirta widjaja, tanggal april perubahan akta notaris oleh notaris skenario, tanggal juli didaftarkan pengadilan negeri pekalongan juli batas terakhir menyesuaikan anggaran dasar yayasan pada undang undang nomor tahun tentang yayasan adalah agustus ijin kanwil kemdikbud mei penyesuaian anggaran dasar pada yayasan diajukan tanggal januari dan hingga permohonan pengujian mahkamah konstitusi ini masih dalam proses berdasarkan surat keterangan notaris muhammad saudi, s.h nomor ms n!! (lihat halaman permohonan pengujian), kesimpulan: pemohon bukan sebagai badan hukum yayasan, sehingga tidak memilikiyayasan santa maria pekalongan: didaftarkan pengadilan negeri pekalongan, tanggal januari memiliki ijin (dalam permohonan pengujian tidak disebutkan dari instansi apa) melakukan kegiatan bidang sosial, rumah sakit dan balai pengobatan, panti asuhan, pendidikan dan sebagainya. kewajiban mendaftarkan yayasan menurut berlaku bagi yayasan yang didirikan sebelum undang undang nomor tahun tentang yayasan berlaku, yaitu sebelum agustus sehingga: yayasan ini yang tanggal didirikannya tidak disebutkan dalam permohonan pengujian: jika didirikan setelah agustus tidak diwajibkan untuk didaftarkan pengadilan negeri: jika didirikan sebelum agustus maka pendaftaran wajib dilakukan pengadilan negeri sebelum agustus dan paling lambat agustus wajib menyesuaikan pada undang undang nomor tahun tentang yayasan. yayasan tersebut hingga saat permohonan pengujian mahkamah belum pernah disesuaikan pada yayasan sampai batas akhir penyesalannya oktober (menurut penjelasan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan tentang yayasan), kesimpulan: oleh karena itu, tidak adajika para pemohon bertindak atas nama pribadi dalam permohonan pengujian halaman para pemohon menyatakan bahwa para pemohon bertindak untuk dan atas nama pribadi dan yayasan salafiyah pekalongan dan yayasan santa maria. dalam hal para pemohon bertindak untuk dan atas nama pribadi, makakepentingan langsung yang dimaksud baru timbul apabila permohonan pengujian memohonkan hak konstitusional para peserta didik sebagai anak anak para pemohon. agar dapat berperkara depan pengadilan, termasuk mahkamah konstitusi, maka para pemohon harus memiliki kepentingan langsung. kesimpulan: dalam hal pemohon bertindak untuk dan atas pribadi,oleh karena itu para pemohon tidak memiliki legal standing pengadilan manapun, termasuk mahkamah konstitusi. il. pembiayaan pendidikan dasar wajardikdas tahun) uud setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya sisdiknaspermohonan pengujian para pemohon mengajukan permohonan agar mahkamah konstitusi menyatakan sisdiknas sepanjang kata "dapat" bertentangan dengan dan uud apabila kata dapat , dinyatakan bertentangan dengan uud sehingga harus dihilangkan, maka berarti pemerintah wajib membiayai selain pendidikan dasar, juga pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat (lembaga pendidikan berbasis masyarakat). akibat hukumnya, apabila permohonan ini dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, maka justru tersebut menjadi bertentangan dengan uud yang hanya mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar wajardikdas tahun). konsistensi permohonan pengujian dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii amar putusan mengenai sisdiknas yang menyatakan bahwa: setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggara pendidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai, setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggara pendidikan amar putusan tersebut justru mengoreksi sisdiknas, yaitu masyarakat warga negara tidak wajib tetapi dapat ikut bertanggung jawab penyelenggaran pendidikan, jika mahkamah konstitusi memutus kata dapat' hilangkanmenimbang bahwa pada persidangan tanggal februari telah didengar keterangan dan membaca keterangan tertulis pemerintah yang menerangkan, sebagai berikut: berdasarkan segala argumentasi atas, maka para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian sisdiknas terhadap uud dalam perkara guo. ii. pokok permohonan pendidikan merupakan hak asasi manusia dan termasuk dalam bagian hak ekonomi sosial dan budaya. deklarasi universal hak asasi manusia mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan. pendidikan harus cuma cuma, paling tidak pada tahap tahap awal dan dasar. pendidikan dasar harus diwajibkan. pendidikan teknis dan profesional harus terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan: indonesia kemudian mengatur hak atas pendidikan tersebut dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. dalam undang undang nomor tahun dikatakan bahwakemudian mengatakan bahwadalam uud pendidikan tidak hanya diatur dalam pada bab xiii pendidikan dan kebudayaan, namun juga diatur dalam bab mengenai hak asasi manusia tepatnya pada" selanjutnya indonesia kemudian meratifikasikan kovenan internasional hak hak ekonomi sosial dan budaya dengan undang undang nomor tahun dalam kovenan tersebut diatur mengenai hak atas pendidikan, khususnya mengenai hak atas pendidikan dasar. ketentuan tersebut terdapat dalam dan kovenan yang menyatakan, umum salah satu tujuan negara republik indonesia sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan uud adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. dalam mewujudkan tujuan tersebut, uud menyatadalam rangka melaksanakan amanat uud itu dibentuk undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional (selanjutnya disebut sekaligus sebagai pembaruan terhadap undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional. pembaruan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbarui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. sistem pendidikan nasional mempunyai visi,yang selalu berubah". upaya mewujudkan visi tersebut dapat dilihat dari rumusan norma. sementara itu, menentukan peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional meliputi: peran serta perseperan serta masyarakat tersebut merupakan wujud tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. dalam melaksanakan tanggung jawabnya itu, masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat dengan mendirikan satuan pendidikan. il (selanjutnya disingkat. hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam uud yayasan salafiyah pekalongan dan yayasan santa maria pekalongan menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh yayasan salafiyah pekalongan diwakili oleh mahmud masker berdasarkan surat kuasa khusus nomor ysp b vi tanggal juni dalam permohonan pengujian (hak uji materiil) ini disebut sebagai pemohon sedangkan yayasan santa maria pekalongan diwakili oleh suster maria bernardii, snd berdasarkan surat kuasa khusus nomor ysm ld vi tanggal juni dalam permohonan pengujian disebut sebagai pemohon ii. untuk mengetahui apakah yayasan salafiyah dan yayasan santa maria merupakan badan hukum privat sebagaimana dimaksud mk, maka perlu diperiksa dan dicermati dengan seksama data kedua yayasan tersebut sebagaimana tertera dalam permohonan pengujian dan mencocokkannya dengan peraturan tentang yayasan. dalam permohonan pengujian ini diungkapkan sebagai berikut: yayasan salafiyah pekalongan didirikan dengan akta notaris januar tirta widjaja nomor tanggal april yang kemudian dilakukan perubahan dengan akta notaris kabel skenario nomor tanggal juli yang didaftarkan pengadilan negeri pekalongan nomor ys tanggal juli yayasan ini mendapat izin melakukan kegiatan dari kanwil departemen pendidikan dan kebudayaan provinsi jawa tengah dengan surat nomor pts tanggal mei penyesuaian anggaran dasar sebagaimana diperintahkan oleh undang undang yayasan dilakukan dengan akta notaris muhammad saudi, s.h. nomor tanggal januari dan telah diberitahukan kepada menteri hukum dan ham yang hingga kini masih dalam proses sesuai surat keterangan muhammad saudi, s.h. nomor ms n! tanggal maret yayasan santa maria pekalongan didirikan pada tanggal mei bandung dan telah terdaftar pengadilan negeri pekalongan, tanggal januari yayasan ini mendapat. tidak jelas dari instansi mana yayasan santa maria pekalongan mendapat izin untuk melakukan kegiatan. undang undang nomor tahun tentang perubahan undang undang nomor tahun tentang yayasan menyatakan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri menteri hukum dan hak asasi manusia). kemudian ketentuan peralihan, yaitu undang undang nomor tahun menyatakan: pada saat undang undang insesuai dengan ketentuan undang undang"peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan undang undang tentang yayasan, menegaskan bahwa yayasan yang belum memberitahukan kepada menteri sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tidak dapat menggunakan kata "yayasan" depan namanya sebagaimana dimaksud dalam dan harus dilikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi kepada yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar. sesuai fakta dan ketentuan peraturan sebagaimana dijelaskan atas: yayasan salafiyah pekalongan didirikan tanggal april didaftarkan pengadilan negeri pekalongan, tanggal juli dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkaitlafiyah pekalongan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang undang ini. yayasan salafiyahperubahan anggaran dasar yayasan salafiyah pekalongan baru dilakukan tanggal januari dan diberitahukan kepada menteri hukum dan ham tetapi hingga kini belum mendapat pengesahan. sesuai ketentuan dan undang undang nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun yayasan salafiyah pekalongan tidak dapat menggunakan kata "yayasan" depan namanya dan yayasan ini harus dibubarkan. yayasan santa maria pekalongan didirikan pada tanggal mei didaftarkan pengadilan negeri pekalongan pada tanggal januari dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait (tetapi tidak jelas dari instansi mana izin diperoleh)nta maria pekalongan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang undang ini. yayasan santa mariasesuai ketentuan dan undang undang nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun yayasan santa maria pekalongan tidak dapat menggunakan kata "yayasan" depan namanya dan yayasan ini harus dibubarkan. berdasarkan uraian atas, yayasan salafiyah pekalongan dan yayasan santa maria pekalongan belum mendapatkan pengesahan dari menteri hukum dan ham, sehingga kedua yayasan tersebut sama sekali belum mempunyai status badan hukum. pemohon dan pemohon bukan sebagai badan hukum yayasan, maka mereka tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. dengan demikian, pemohon dan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) pengadilan manapun, termasukpemohon dan pemohon ii, selanjutnya disebut para pemohon, baik dalam polita maupun petit permohonan, mendalilkan pengujian undang undang yang diajukannya bahwa sepanjang kata "dapat" bertentangan dengan uud dan dan undang undang nomor tahun dalam kaitannya dengan dan uud dan uud diatur dalam bab tentang hak asasi manusia. mengatur hak setiap orang. mengaturmudian mengatur hak setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. sementara mengatur bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. hak asasi manusia tersebut tidak dapat diingkari dan hak asasi manusia itkalipun demikian, hak asasi setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. hal ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lainlah mengadopsi nilai nilai yang terkandung dalam dan uud dalam dirumuskan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. salah satu prinsip dimaksudrinsip kemudian dituangkan dalam undang undang nomor tahun dan menentukan bahwakemudian menyatakanselanjutnya dalam dit, secara adil dan merata dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. bantuan ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga negara pada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. berdasarkan uraian atas terbukti undang undang nomor tahun telah memberikan jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara. undang undang ini juga telah menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. oleh karena itu, tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dan uud undang undang nomor tahun dalam kaitannya dengan dan uud sejarah pendidikan indonesia menunjukkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat telah lama lahir, hidup, dan berkembang indonesia sebelum terbentuk negara kesatuan republik indonesia. pendidikan sebagai wahana pengembangan potensi manusia telah berlangsung sesuai dengan tuntutan jaman, bahkan pendidikan dianggap sebagai sarana investasi sumber daya manusia dalam rangka mempersiapkan generasi muda arah pencapaian kemampuan dan daya saing masyarakat. indonesia telah lama dikenal adanya pendidikan surau, pendidikan pesantren, dan pendidikan madrasah. ketiga sistem pendidikan ini sudah ada sejak abad xiii dan hingga kini masih tetap bertahan dalam perkembangan jaman dan tetap berperan dalam dunia pendidikan indonesia. pendidikan ini telah berlangsung dan berdampingan dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial belanda pada masa penjajahan. pada masa sebelum kemerdekaan, sejumlah pemimpin dan tokoh pendidikan indonesia telah mengarahkan pendidikan menjadi wahana pengembangan wawasan kebangsaan dan mendorong semangat perjuangan kemerdekaan indonesia. terdapat banyak jenis dan jenjang pendidikan atau pengajaran yang dikelola oleh para pejuang pendidikan indonesia sesuai dengan kiprahnya bagi perjuangan kemerdekaan, antara lain, perguruan muhammadiyah, pendidikan ma'arif, perguruan nasional taman siswa, pendidikan ins kayutanam, salafiyah, dan berbagai perguruan berbasis keagamaan lainnya. setelah indonesia merdeka berbagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat dengan identitas khasnya itu tetap eksis dan berkembang bersama sama dengan lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dalam semua jalur (formal dan nonformal) dan jenjang (mulai pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi). tidak pelak lagi seluruh upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh semua perguruan berbasis masyarakat dengan identitas khasnya sendiri ini tentulah dilandasi oleh niat yang luhur karena berurusan dengan upaya mencerdaskan kehidupan anak bangsa. sebenarnya identitas adalah simbol yang merupakan modal dengan nilai paling berharga dan bermakna dalam setiap perjuangan. dengan kata lain, nilai suatu perguruan berbasis masyarakat, sangat tergantung pada identitasnya. termasuk segala kelebihan dan kekurangannya, serta keunikannya yang tidak dimiliki oleh pihak manapun kecuali dirinya sendiri. bagi suatu perguruan swasta, identitas itu tentulah mengejawantah dalam (a) visi atau cita cita tertentu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan misinya, (b) prinsip prinsip atau keyakinan yang mewarnai praktik pengelolaan sekolahnya, dan (c) strategi perjuangan dalam melaksanakan misi mewujudkan visinya. ketiga pokok yang mewujudkan identitas inilah yang dipertahankan oleh perguruan swasta dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran seperti yang tampak jelas dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah sekolah yang dijadikan contoh diatas. tentu saja semuanya telah dan akan terus mewarnai dan memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam bingkai bhinneka tunggal ika. dengan kemerdekaan indonesia, bangsa kita memiliki uud yang dalamnya dirumuskan tujuan negara kesatuan republik indonesia nkri). salah satu tujuan nkri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. sebagaimana diakui oleh para pemohon dalam permohonannya (lihat hal huruf f), bahwa upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab segenap komponen bangsa, sehingga peran serta masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan keniscayaanselanjutnya dalam ditntuk melaksanakan amanat uud tersebut dibentuk undang undang ini secara tegas mengakui peran serta masyarakat dalam pendidikan. dalam dinyatakan, bahwaterkait dengan pendanaan, menentukan,kemudian,t pemerintah dan atau pemerintah daerah. para pemohon mendalilkan bahwa sepanjang kata "dapat" bertentangan dengan dan uud terhadap dalil para pemohon ini pemerintah berpendapat sebagai berikut ini. aspek perbedaan kedudukan lembaga pendidikan berbasis masyarakat, baik formal (sekolah swasta) maupun nonformal (kursus atau pendidikan untuk orang dewasa), secara yuridis berbeda dengan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah lahir atas dasar kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan bagi setiap warga negara. sekolah negeri didirikan berdasarkan rencana pembangunan berdasarkan mandat undang undang. pemerintah pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan pemetaan kebutuhan sekolah dan rencana pembangunannya, selanjutnya disahkan oleh dpr dprd. setelah itu dilakukan penyediaan sarana prasarana (lahan, gedung, meleleh, dan peralatan lain), ketenagaan (sumber daya manusia), dan biaya operasional. cernua biaya yang diperlukan untuk kebutuhan ini ditanggung oleh pemerintah dan atau pemerintah daerahutu, ciri, atau kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya. lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat itu diselenggarakan oleh badan hukum privat dengan menerapkan manajemen berbasis swasta. pada saat masyarakat ingin memberikan kontribusi dalam menyelenggarakan pendidikan, sejak awal masyarakat (penyelenggara) harus menyediakan sarana dan prasarana minimal yang memenuhi standar nasional pendidikan antara lain lahan, gedung, dan perabotan. setelah itu baru dimintakan izin kepada pemerintah atau pemerintah daerah agar dapat melakukan aktivitaswalaupun penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat berkewajiban menanggung biaya pendidikan yang diselenggarakannya, pemerintah dan atau pemerintah daerah tidak lepas tangan begitu saja tetapi membantu lembaga lembaga pendidikan tersebunya dari pemerintah dan atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam kata "dapat" dalam tidak pernah dan tidak akan pernah mengurangi apa yang selama ini diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada lembaga pendidikan berbasis masyarakat, seperti negara negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. negara negara tersebut sepakat bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan meningkatkan kegiatan perserikatan bangsa bangsa untuk memelihara perdamaian, negara negara pihak pada kovenan ini mengakui, bahwa dengan tujuan untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini: (a) pendidikan dasar harus bersifat wajib dan tersedia secara cuma cuma bagi semua orang , bahwa pengaturan mengenai hak asasi manusia atas berdasarpada tanggal november konsideran ketetapan mpr nomor xvii mpr tersebut, hak asasi manusia, perserikatan bangsa bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia". artinya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam hal ini adalah pelanggaran hak atas pendidikan merupakan pelanggaran terhadap uud bahwa salah satu tujuan negara republik indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah semata tetapi merupakan tanggung jawab segenap komponen bangsa. oleh karenanya, peran serta masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan keniscayaan dan itu telah menjadi fakta sejarah dalam perjalanan bangsa ini: bahwa berangkat dari semangat mencerdaskan kehidupan bangsa itu, masyarakat kemudian membangun berbagai macam bentuk pendidikan mulai dana bantuan operasional sekolah bos), bantuan biaya pendidikan, bearbantukan dan dipekerjakan, bantuan pembangunan ruang kelas (tambahan kelas),sesuai dengan perbedaan kedudukan antara lembaga pendidikan berbasis masyarakat dengan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pemerintah daerah tersebut, maka dengan sendirinya terdapat perbedaan perlakuan pemerintah pemerintah daerah dalam pendanaan bagi kedua lembaga pendidikan tersebut. perbedaan perlakuan ini bukanlah suatu diskriminasi, karena memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda bukan diskriminasi menurut putusan mahkamah konstitusi nomor puu v aspek normatif kewajiban pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam uud sesungguhnya telah dibatasi oleh norma yang terdapat dalam uud tersebuthadap kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan berbasis masyarakat antara lain ditetapkan dalam ini dalam maka pemerintah dan atau pemerintah daerah wajib membiayai selain pendidikan dasar, juga pendidikan usia dini, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat. dengan demikian, apabila permohonan inl dikabulkan, maka justru tersebut bertentangan dengan uud "yang hanya mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar". negara telah, sebagaimana diamanatkan uud walaupun persentase anggaran pendidikan sudah cukup besar, kenyataannya berbagai daerah indonesia masih banyak bangunan sekolah sekolah negeri yang rusak, darurat, atau sarana prasarana yang belum memenuhi standar nasional pendidikan. banyak program dan atau kegiatan pendidikan yang harus dibiayai dari alokasi anggaran itu. apabila seluruh biaya satuan pendidikan dasar yang berbasis masyarakat wajib ditanggung oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, maka negara harus mengalokasikan dana yang jauh lebih besar lagi untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dengan mengurangi dana bagi sektor lain yang juga sangat penting bagi pembangunan bangsa secara menyeluruh dan berkeadilan. jikuud tidak akan tercapai. aspek penggajian dan penghasilan sebagaimana halnya sarana dan prasarana satuan pendidikan berbasis masyarakat, sumber daya manusia pendidikan juga harus disediakan oleh penyelenggara sejak awal. sumber daya pendidikan itu terdiri atas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. tenaga pendidik bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. tenaga pendidik terdiri atas guru dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebagainya. sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasiinl terdiri dari pengelola satuan pendidikan tenaga administrasi, penilik, pengawas, pamong belajar, peneliti, pengembang, pustakawan, laporan, dan teknisi sumber belajar. tenaga pendidik yang diangkat oleh penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dan bertugas mengajar pada satuan pendidikan tersebut memang memiliki tanggung jawab yang sama dengan pendidik yang diangkat dan mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah, yaitu sama sama mendidik anak anak bangsa. akan tetapi, gaji awal (dasar) tenaga pendidik yang diangkat oleh penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat tersebut menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. sebaliknya, gaji awal (dasar) tenaga pendidik yang diangkat oleh pemerintah (pegawai negeri sipil) menjadi tanggung jawab pemerintah pemerintah daerah. khusus guru dan dosen, kedudukannya ditetapkan sebagai tenaga profesional berdasarkan undang undang nomor tahun tentang guru dan dosen, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. sertifikat itu berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru atau dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. apabila guru dan dosen, baik yang diangkat oleh pemerintah pemerintah daerah maupun yang diangkat oleh badan penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat, telah memiliki sertifikat pendidik, maka mereka akan mendapatkan perlakuan dan hak yang sama, tidak ada perbedaan dan tidak dipisah pisahkan. guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik akan mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional subsidi tunjangan fungsional, tunjangan kehormatan bagi guru besar (profesor), dan atau tunjangan khusus, serta malahan tambahan. tunjangan profesi diberikan sebesar (satu) kali gaji pokok bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil dimanapun mereka bertugas (baik negeri swasta). tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus bagi guru yang diangkat oleh penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat pangkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil. dari uraian atas tampak jelas bahwa guru dan dosen, baik yang diangkat oleh pemerintah maupun yang diangkat oleh penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat, mendapat hak dan perlakuan yang sama dari pemerintah pemerintah daerah terkait dengan penghasilan sebagai tenaga profesional. pelaksanaan wajib belajar setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya sebagaimana diamanatkan uud tidak perlu ada keraguan mengenai pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar tersebut. telah mengatur secara tegas kewajiban pemerintah danbagi lembaga lembaga pendidikan berbasis masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan berbagai upaya dalam rangka menjamin terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar pada lembaga lembaga pendidikan tersebut. upaya tersebut dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan asas tertib penyelenggaraan negara, proporsionalitas, keadilan, dan skala prioritas, antara lain sebagai berikut: tenaga pendidik penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat berkewajiban menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan yang bersangkutan. akan tetapi, untuk menjamin ketersediaan pendidik, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan tenaga pendidik kepada satuan pendidikan berbasis masyarakat berupa guru pegawai negeri sipil yang diperbantukan dan yang dipekerjakan. sarana dan prasarana penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat juga berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan antara lain lahan, gedung, dan perabotan yang memenuhi standar nasional pendidikan. untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana ini, pemerintah dan pemerintah daerah dapat pula memberikan bantuan berupa lahan, gedung, perabot, perpustakaan, laboratorium, alat peraga, instalasi daya listrik dan jasa telekomunikasi (buku elektronik, edukasi, telepon). pendanaan mengenai pendanaan terhadap pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendanaan pendidikan. peraturan pemerintah menetapkan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dan apa yang menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan berbasis masyarakat. penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat berkewajiban mendanai biaya investasi lahan pendidikan, biaya investasi selain lahan pendidikan, biaya operasional (personalia dan nonpersonalia), bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa untuk satuan pendidikan yang diselenggarakannya. akan tetapi, pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan ini dengan memberikan bantuan, antara lain berupa hal hal berikut: biaya investasi a). lahan satuan dan atau program pendidikan pendidikan formal dan nonformal. b). selain lahan untuk satuan dan atau program pendidikan formal dan nonformal, antara lain gedung, perbaikan gedung, perabot, perpustakaan, laboratorium, alat peraga, instalasi daya listrik dan jasa komunikasi. c). pengembangan sumber daya manusia (guru), seperti sertifikasi guru, pendidikan, pelatihan, kursus, dan lain lain. biaya operasional a). biaya personalia (guru), meliputi subsidi tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan khusus guru, dan malahan tambahan bagi guru yang diangkat oleh penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat. b). biaya nonpersonalia, antara lain meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pasal, biaya tak langsung berupa daya listrik, jasa telekomunikasi, transportasi, pemeliharaan sarana dan prasarana. bantuan biaya pendidikanbeasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. dana alokasi khusus dak) dana alokasi khususrah kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan adalah sebagai berikut. membantu daerah daerah dengan kemampuan fiskal rendah atau dibawah kemampuan rata rata nasional. menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, perbatasan, tertinggal terpencil, rawan banjir, dan longsor. mendorong peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi. meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar melalui kegiatan khusus bidang pendidikan. menuntaskan rehabilitasi ruang kelas rusak, pembangunan ruang perpustakaan sekolah, dan lain lain. arah kebijakan dana alokasi khusus ini terus berkembang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan pendidikan. berdasarkan uraian atas bahwa sebenarnya historis pencantuman kata "dapat" dalam sudah dipikirkan secara mendalam dan kata "dapat" tersebut membuka kesempatan seluas luasnya kepada pemerintah pemerintah daerah, sesuai kemampuan, untuk memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan berbasis masyarakat. makna kata dapat".:hal manavitas dan semangat persaingan sehat dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. iv. kesimpulan berdasarkan uraian atau argumentasi tersebut atas, maka pemerintah berpendapat bahwa kata "dapat" dalam tidak bertentangan dengan dan dan uud oleh karena ituterhadap uud berkenan memberikan putusan sebagai berikut. menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan,nya tidak dapat diterima: menyatakan ketentuan sepanjang kata "dapat" tidak bertentangan dengan dan dbagi kepentingan dan keberlangsungan pendidikan bagi seluruh rakyat indonesia. selain menyampaikan keterangan tertulisnya, pemerintah juga mengajukan (dua) orang saksi yang bernama dra. hj. dede soeria armada, apt dan prof, dr. masyitoh chuan, ag, yang telah memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal februari sebagai berikut: dra. hj. dede soeria armada, apt bahwa saksi selaku ketua yayasan dari yayasan bina insani bogor. yayasan bina insani sebagai lembaga pendidikan swasta yaitu penyelenggara sekolah bina insani yang didirikan tahun terdiri dari play group tk, sd, smp dan sma. dari awal yayasan bina insani sudah mempunyai misi dan visi yang khusus, sebagai berikut: visi menjadikan bina insani sebagai lembaga pendidikan terpadu yang berkualitas dan bernafaskan islam, yang menjadi kebanggaan masyarakat: menjadikan bina insani sebagai lingkungan yang sehat dan islami untuk menuntut ilmu, berprestasi, serta untuk mengembangkan kreativitas,bakat, minat dan potensi anak didik, menjadikan bina insani sebagai tempat yang sehat dan islami untuk beribadah, bersama ilmiah, serta wahana untuk pengembangan diri guru dan karyawan. misi misi umum: turut serta dalam mencerdaskan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan bernafaskan islam. misi khusus menghasilkan lulusan yang memiliki dasar dasar ilmu pengetahuan dan ketela plan yang memadai bagi kehidupan dan pengembangan jenjang yang lebih tinggi, memiliki iman dan tawa yang teguh, akhlak dan budi pekerti mulia, mandiri dan memiliki wawasan kebangsaan. strategi nafas islam dalam pembelajaran dan kehidupan, profesionalisme dalam pembelajaran dan pengelolaan dengan menekankan pada peningkatan kualitas, keseimbangan sarana, pra sarana dengan lingkungan: semangat kebersamaan dan kekeluargaan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya insani sdi) secara sehat: arah pendidikan: iman tawa, pengetahuan keterampilan, akhlak budi pekerti, mandiri dan wawasan kebangsaan. motto beriman berilmu beramal falsafah anak didik adalah amanah: belajar merupakan kewajiban, mengajar adalah pengabdian, menjaga dan meningkatkan kualitas adalah tuntutan profesi, menjaga amanah, melaksanakan kewajiban, mencurahkan pengabdian, dan bersikap profesional secara ikhlas adalah ibadah. peranan guru motivator, fasilitator, moderator, komunikator, manager kelas: business manager, aspek tenaga pengajar profesionalisme: wawasan keagamaan setiap guru adalah dari): akhlak dan moral akhlak karimah), commitment perjuangan ibadah, wawasan kebangsaan, bahasa dan teknologi. aspek kurikulum dan proses pembelajaran kurikulum nasional yang diintegrasikan nilai nilai islami, menyandarkan pada nafas islami dalam proses pembelajaran: siswa adalah manajer belajar, guru adalah manajer pembelajaran: menggiatkan program ekstra kurikuler untuk mengoptimalkan potensi belajar anak didik, keseimbangan yang harmonis antara ruang belajar kelas) dengan ruang terbuka untuk aktivitas luar ruang outdoor activities) dan olah raga: tersedianya perpustakaan, pendidikan pra sekolah hingga perguruan tinggi, entah itu bernaung dibawah yayasan maupun badan lainnya. eksistensi yuridis yayasan sebagai salah satu badan hukum semakin kuat ketika pemerintah dan dpr mengundangbahwa berangkat dari semangat mencerdaskan kehidupan bangsa pula, melalui amandemen keempat uud mpr telah mengubah ketentuan uud yang pada pokoknya menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan, mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan mewajibkan pula pemerintah dan pemerintah daerah membiayai pendidikan dasar itu serta mengharuskankan penetapan anggaran pendidikan nasional minimal dalam apbn apbd itu diperkuat oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu ii1 bahwa sesuai dengan amanat uud atas, yang telah mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan mewajibkan pula pemerintah untuk membiayainya, maka tidak ada alasan apapun bagi pemerintah kecuali membiayai seluruh biaya pendidikan dasar itu baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun para pemohon, termasuk masyarakat lainnya: bahwa pada tanggal juli telah diundanghorizontal sisdiknas tidak sejalan dengan ketentuan yakni, yakn", tersedianya laboratorium bahasa, komputer, ipa, fisika dan sarana ibadah, sistim informasi pendidikan berbasis it: orientasi pembelajaran mipakawira" matematika, ipa, karakter, wirausaha). sebagai sekolah swasta haruskebutuhan guru, sudah siapkan secara selektif, untuk dipersiapkan menjadi guru tetap sekolah bina insani. guru honor itu hanya sementara sebagai percobaan atau mengganti guru guru yang cuti. pada waktu awal tahun telah mendapat bantuan guru dpk sebanyak orang, sebanyak orang. tetapi sekarang sudah kembali semua pemerintah, karena menurut dinas pendidikan untuk sekolah yang sudah mapan, guru dpk harus dikembalikan. sedangkan guru tetap bekerja full time, karena mereka harus menyiapkan bahan pembelajaran, dan membuat modul sendiri yang didalamnya terdapat kurikulum pemerintah dengan pengayaan dan nilai nilai islami yang terintegrasi yayasan bina insani menolak guru kontrak dikirim pemerintah, karena akan sulit membentuk menjadi guru bina insani yang utuh, mana seleksi tidak dilakukan oleh yayasan bina insani, hal ini menghindari kecemburuan sosial dari guru guru yayasan bina insani karena guru kontrak itu mendapat honor dari pemerintah dan dari yayasan. padahal berdasarkan pengalaman, walaupun guru guru dpk (dari pemerintah) sudah mempunyai misi dan visi yang sama, tetap saja akan lebih berat loyal kepada induknya, yaitu dinas pendidikan. yayasan bina insani sebagai sekolah swasta masih memerlukan bantuan dari pemerintah, tetapi tidak ingin kehilangan identitas yang sudah merupakan historis dari awal membangun sekolah. sesuai dengan amanat dan menyebutkan, sedangkan dalam menyebutkan, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang selenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat" sehubungan dengan hal atas, pemerintah sudah meluncurkan bos yang mulai bulan juli yang berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajib belajar tahun tersebut. sejak tahun program bos juga berkontribusi besar dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar. pada kenyataan dilapangan masih banyak sekolah swasta bogor yang menolak bos, karena mereka tidak ingin adanya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan keuangan yayasan. apalagi kalau pemerintah memberikan bantuan seluruhnya seperti yang diberikan kepada sekolah negeri dan memberikan pengawasan seperti kepada sekolah negeri selaku yayasan berkeberatan. sekolah saksi pun pada awalnya bersama komite sekolah menolak bos, tetapi karena beberapa orang tua murid protes, meminta agar bina insani bantuan secara umum:: menggratiskan seluruh siswa negeri dan smp negeri daringgrati: meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa sekolah swasta. bantuan bantuan yang lain yang diberikan pemerintah, diantaranya: block grant dana demon sdon block grant dana bantuan operasional penyelenggara program layanan siswa ciri akses: block grant dana bantuan penyediaan learning program layanan siswa ciri: bantuan buku buku olimpiade pipa, block grant dana bantuan penyediaan perpustakaan digital program layanan siswa ciri, block grant dana demon sdon pembangunan pusat sumber belajar perpustakaan, block grant bantuan pengadaan alat peraga pendidikan keberbakatan untuk penyelenggara untuk siswa ciri: bantuan operasional sekolah propinsi: block grant dana bantuan operasional penyelenggara program layanan siswa ciri: bantuan operasional sekolah kita pemerintah pusat): bantuan psb it". kalimat diskriminasi disini tidak dapat diartikan sama rata dalam pengelolaan dan pemberian bantuan, disamakan antara sekolah negeri dan swasta, sesuatu yang tidak mungkin. kekhasan berbeda, setiap sekolah swasta mempunyai visi dan misi sendiri dan kekhasan sendiri. saksi tidak ingin sekolahnya kehilangan jati diri, mana sekolah yang telah dibangun selama tahun, kehilangan sejarah perjuangan yang dibangun dengan kemandirian. tetap ada perbedaan perlakuan sekolah negeri dan swasta saksi mengajukan usulan pada pemerintah: sertifikasi guru lebih proporsional, konsekuensi mengeluarkan undang undang yayasan, sekolah sekolah swasta dibantu oleh pemerintah dalam proses penyesalannya, untuk diberikan payung hukum, agar penyelenggaraan pendidikan tetap berlangsung sambil menunggu ijin yang sah dari kementrian hukum dan ham: setiap bantuan disesuaikan dengan kebutuhan, dilihat aspek murid dan guru. prof. dr. masyitoh chuan, bahwa saksi menyampaikan pengalaman selaku praktisi pendidikan masyarakat, atau lembaga pendidikan masyarakat. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan oleh organisasi masyarakat pada umumnya dilandasi oleh visi dan misi ormas yang menjadi arah perjuangan lembaga pendidikan tersebut, sebagai contoh lembaga pendidikan muhammadiyah merupakan model pendidikan yang khas, baik dari sisi manajemen, isi maupun orientasi yang dikembangkan. lembaga pendidikan yang berstatus swasta ini hidup dan berkembang dari kekuatan idealisme, semangat mengabdi dan sekaligus beribadah, dan kecintaan yang diperjuangkan dengan diikuti kesediaan berkorban. kekuatan itu ternyata melahirkan ketahanan hidup dan semangat maju yang luar biasa untuk melakukan yang terbaik dan dapat dilakukan untuk bangsa ini. berdasarkan hal tersebut kekuatan penyelenggaraan pendidikan tidak selalu ada pada jumlah anggaran, melainkan semangat, idealisme, cita cita, perjuangan yang diikuti semangat berkorban. misalnya umj, saksi selaku rektor, mengendalikan umj berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang sudah ditentukan. sebagai lembaga pendidikan milik muhammadiyah, para rektor akan menjalankan tugasnya sesuai dengan visa, misi dan dakwah muhammadiyah. lembaga pendidikan muhammadiyah adalah merupakan ujung tombak dakwahnya muhammadiyah. oleh karena itu, harus punya kebebasan dalam mengatur. dengan pendanaan yang dibantu penuh oleh pemerintah, lembaga pendidikan muhammadiyah menjadi tidak kreatif lagi, tidak dapat mengatur dirinya sendiri, dan akan hilang jati dirinya. bahwa bantuan pemerintah selama ini,sama yang terjalin cukup baik, dan bantuan pemerintah melalui berbagai program bidang pendidikan telah diperoleh oleh lembaga pendidikan ini,. agar para pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan masyarakat yang merupakan amal usaha muhammadiyah ini, dapat melakukan inovasi, dan terobosan terobosan dalam mengembangkan lembaga pendidikan yang diamanahkan, maka kami diberi otonomi dan wewenang penuh untuk mengatur. hanya, kami diberi rambu rambu agar tidak keluar dari visi dan misi dunia perguruan tinggi, dikawal dengan @lidah perguruan tinggi. disini ijtihad para pimpinan berperan, ketergantungan kepada pemerintah sangat kecil. karena memang menghindari regulasi pemerintah yang sangat jauh, sehingga independensi tetap terpelihara dan bebas untuk menentukan dan mencapai tujuan dakwah kami. selaku salah seorang ketua aisyiyah, yang juga banyak mengelola lembaga pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini indonesia (yang kini tidak kurang dari anak paud formal dan non formal), saksi merasakan nikmatnya otonomi ini, meski sana sini banyak kekurangan dan kelemahan, disinilah perlu bantuan dari pemerintah pusat atau daerah. jadi kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, mutlak dilakukan, karena disinilah ruh undang undang sisdiknas. apabila kata "dapat" dihilangkan, maka pemerintah wajib membiayai seluruh satuan pendidikan termasuk yang dikelola masyarakat (swasta). jika demikian, maka konsekuensinya adalah pemerintah akan mengendalikan secara penuh satuan pendidikan tersebut, dengan pengelolaannya dikelola oleh pemerintah. undang undang nomor tahun menentukan peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional yang meliputisemasa rakitan. berdasarkan ketentuan tersebut penyelenggaraan pendidikan selain merupakan tanggungjawab pemerintah juga menjadi tanggung jawab masyarakat. kesediaan berperan serta dari masyarakat sebagai penyelenggara satuan pendidikan tentu, juga disertai tanggungjawab dalam pendanaannya. partisipasi masyarakat", partisipasi disini adalah pengambilan bagian dalamnya, keikutsertaan, penggabungan diri (menjadi peserta). partisipasi masyarakat meliputi pemberian masukan, sumbangan tenaga, dana, alat atau barang penunjang, pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan, dan lain lair apabila kata "dapat" dalam dihilangkan maka berarti pemerintah wajib membiayai selain pendidikan dasar. hal ini justru tidak sesuai dengan ketentuan uud yang memberikan amanat pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar. menimbang bahwa pada persidangan tanggal januari telah didengar keterangan dewan perwakilan rakyat yangllatau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. apabila 11 dan perkara nomor puu v selanjutnya, terkait dengan pokok permohonan, dpr menyampaikan pandangannya mengenai pokok permohonan pengujian sisdiknas. pengujian undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional (selanjutnya disebut sisdiknassisdiknasyang menjadi pokok permohonan para pemohon dalam pengujian sisdiknas, yaitu: pertama, bahwa kata "dapatkedua, bahwa kata "dapat" bermakna jamak "bisa memperoleh bantuan" atau "bisa tidak memperoleh bantuan": ketiga,bahwa, terhadap pokok permohonan para pemohon mengenai dalilnya yang menyatakan bahwa kata "dapat" telah menghilangkan atau setidak, dpr berpandangan bahwa untuk memahami ketentuan sisdiknas tidak dapat secara parsial tetapi harus dipahami secara komprehensif karena ketentuan sisdiknas yang frase "dapat" dipersoalkan para pemohon, adalah ketentuan yang tidak berdiri sendiri namun terkait dengan ketentuan sisdiknasyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. selanjutnya perlu juga mengkaitkan dengan ketentuan sisdiknas. dan dalam penjelasanbahwa. dengan demikian, bukanlah menjadi kewajiban pemerintah sepenuhnya dalam hal pendanaan bagi lembaga pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana yang didalilkan para pemohon, tetapi juga menjadi kewajiban penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat: bahwa, dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang mendalilkan, bahwa kata "dapat" bermakna jamak "bisa memperoleh bantuan" atau "bisa tidak memperoleh bantuan". terhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa sebagaimana telah dikemukakan, rumusan frase "dapat" dalam ketentuan sisdiknas, terkait dengan penyelenggara lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat yang menurut ketentuan sisdiknas merupakan kewajiban masyarakat untuk memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan dan dalam hal pendanaannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan sisdiknas. oleh karena hal tersebut, lembaga pendidikan berbasis masyarakat, selain dananya bersumber dari masyarakat, juga dapat memperoleh bantuan dari pemerintah, sehingga bukan menjadi kewajiban penuh dari pemerintah sebagaimana yang didalilkan para pemohon: bahwa, dpr juga tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang mendalilkan. terhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa ketentuan sisdiknas diberlakukan sama untuk semua lembaga pendidikan berbasis masyarakat sehingga bukanlah ketentuan yang diskriminatif sesuai dengan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan perkara nomor puu v bahwa "diskriminasi adalah memperlakukansama: bahwa, selain itu ketentuan sisdiknas adalah pembatasan yang sama sekali tidak memberikan perlakuan berbeda (diskriminatif) antara lembaga pendidikan berbasis masyarakat dengan lembaga pendidikan negeri pemerintah, karena jelas bahwa ketentuan sisdiknas secara limitation hanya mengatur sumber dana bagi yakni,", menyatakanengan demikian, meskipun dalam pengujian undang undang, tidak menguji antara undang undang terhadap undang undang, namun dalam pembuatan undang undang, asas pembentukan peraturan perundang undangan yang telah dibakukan dalam undang undang nomor tahun harus diikuti dan ditaati, antara lain: asas ketertiban dan kepastian hukum, yakniateri muatan dalam guo jelas menimbulkan adanya ketidakpastian hukum bagi pemohon dalam memperoleh anggaran pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemohon, bahwa kemudian sisdiknas, yang berbunyibahwa pemohon tidak mendapatkan bantuan subsidi dana yang memadai yang diberikan pemerintah kepada setiap tingkatan pendidikan dasar. pemohon menerima bantuan subsidi dana yang kecil dari anggaran tiap tahun yang sudah dianggarkan didalam anggaran penerimaan dan belanja negara apbn) yang diturunkan menjadi anggaran penerimaan dan belanja daerah apbd) kota pekalongan dimana pemohon berdomisili. dalam apbd kota pekalongan tahun dapat dilihat untuk smpn mendapatkan subsidi langsung sebanyak rp. (seratus tiga puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah). sedangkan untuk pemohon mendapatkan bantuan dana langsung sebesar rp. bahwa pemohon sejak tahun memilik (delapan) guru yang pegawai negeri sipil yang mendapatkan gaji penuh dari pemerintah sehingga yayasan hanya memberikan tunjangan. seiring berjalannya waktu, guru pns memasuki semua lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat. ketentuan sisdiknas juga tidak mengandung unsur unsur yang, seandainyapun adanya kerugian hak konstitusional yang didalilkan para pemohon menurut dpr, bukanlah kerugian yang lahir dari ketentuan sisdiknas artinya kerugian konstitusional yang didalilkan para pemohon tidak ada sebab akibat (causal terbang) antara kerugian para pemohon dengan berlakunya sisdiknas. oleh karena itu, dpr berpandangan bahwasuatu norma ketentuan sisdiknas, tetapi persoalan penerapan norma, berdasarkan pada dalil dalil tersebut, dpr berpandanganlama sekali tidak bertentangan dengan dan dundang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional tidak bertentangan dengan dmaret para pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis, yangmahmud masyhur pemohon mewakili yayasan salafiyah pekalongan yang, nomor tanggal juli bukti yang telah terdaftar pengadilan negeri pekalongan nomor ys tanggal juli dan mempunyai izin dari kanwil kemdikbud provinsi jawa tengah, nomor pts tanggal mei dan sudah melakukan penyesuaian anggaran dasar yang diatur dalam yayasan oleh notaris muhammad saudi, s.h, nomor tanggal januari dan perubahan penyesuaian tersebut telah!!! tanggal maret dan suster maria bernardii, snd, s.h pemohon ii) mewakili yayasan santa maria yang didirikan pada tanggal mei bandung dan mempunyai, i3. menimbang bahwa berdasarkan fakta hukumi3 menimbang bahwa para pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan yaituguo bermaknaguo bertentangan dengan uud yang menyatakan:'amping mengajukan alat bukti suratitulisan, para pemohon mengajukan saksi yang bernama masduki baedhowi: syamsul anand, dan welas waluyo, dan ahli yang bernama prof. dr. mochtar bukhari, dr. sulistiyo. pd: prof. dr. bambang kaswanti purwa, dr. abdul hakim garuda nusantara, s.h., llm: dr. mohammad darul falak, dan prof. dr. h.a.r. miliar, telah didengar keterangannya dalam persidangan yang secara lengkap telah termuat dalam duduk perkara, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: i3. saksi masduki baedhcabang, seperti minimnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah: bahwa saksi pernah menjadi anggota dpr komisi ketika berbicara mengenai anggaran pendidikan sampai hal yang detail justru terjadi penjomplangan penjomplangan, antara sekolah swasta dan sekolah negeri. komisi tetap memperjuangkan bantuan teknis lebih adil, terutama yang berkait dengan pendidikan dasar tahun: bahwa bantuan teknis terhadap sekolah sekolah yang dilakukan oleh negarai3. saksiengan sekolah: bahwa dari data yang ada pada tahun ternyata mengalami ketimpangan ketimpangan dan setiap bulannya data yang dikirim pemerintah berbeda, misalnya bantuan koperasi, dan operasional sekolah, contohnya bantuan operasional sekolah untuk para siswa strada kampung sawah dari bulan juli sampai dengan bulan agustus dengan jumlah muridnya orang yang memperoleh bantuan orang, bulan september sampai dengan bulan oktober dengan jumlah muridnya orang yang memperoleh bantuan orang, dan bulan november sampai dengan bulan desember dari murid yang memperoleh bantuan murid: i3. saksi welas waluyo bahwa saksi sebagai ketua dewan pendidikan kota pekalongan, sering menerima permohonan, laporan, dan keluhan dari kelompok penggarap pendidikan, sehingga yang dirasakan adanya diskriminasi: bahwa keluhan keluhan dari kelompok penggarap pendidikan badan musyawarah penyelenggara pendidikan sekolah swasta), yaitu: masalah dana alokasi khusus menggelontorkan dana alokasi, ada yang kurang selaras antara yang diterima sekolah negeri dan sekolah swasta, perbandingannya hampir rata rata tidak seimbang, contoh: dari tahun dan tahun perbandingannya sedangkan tahun perbandingannya, dengan peserta seluruhnya berjumlah tetapi yang hadir untuk sekolah swasta hanya dua, yang dilaksanakan pada tanggal maret sampai april pusdiklat dapodikmen, hal ini dirasakan tidak ada keadilan dengan pemerataan. masalah sertifikasi pendidik, yaitu: masalah kuota, hal iniasalah sertifikasi guru, antara guru swasta dan guru negeri tidak sama untuk mendapatkan sertifikat pendidik, begitu juga mengenai gaji guru: masalah pengangkatan cons, dari guru swasta sangat dirasakan adanya diskriminasi, karena guru guru yang mengabdi kepada sekolah negeri hanya beberapa tahun langsung dapat diangkat sebagai pegawai negeri, sedangkan guru swasta harus melalui tes seleksi cons. i3 ahli prof. dr. mochtar bukhari bahwa sekolah pemerintah dan sekolah swasta, meskipun sama dan setara tetapi dalam kenyataan tidak selalu sama dan setara., karena sekolah swasta sangat susah untuk menyelenggarakan pendidikan yang andal, dan akhirnya sekolah sekolah swasta memberikan tiga jenis kepada warga indonesia yaituerdasarkan dengan perspektif inilah, menurut ahli, agar segera diperbaiki karena tidak tega melihat anak cucunya kehilangan rasa bangganya terhadap bangsa indonesia. ahli, biaya operasi, dan biaya biaya lainnya. adapun biaya operasi terdiri atas biaya personalia dan biaya non personalia: bahwa sekolah swasta banyak yang berdiri karena pemerintah tidak mampu menyediakan pendidikan tempat atau wilayah itu. adapunlah memberi inspirasi, karenatunjangan profesi guru yang diharapkan sekarang ini sekitar dan sebagian besar belum menikmatinya.i3. .6j ahli prof. dr. bambang kaswanti purwa bahwa menganalisis bahasa dan memahami makna dan yang berbunyibahwa yang dimaksudkan dengan "setiap warga negara" dalam adalah merekadalam adalah sekolah swasta. dengan perkataan lain, dalam'dalambahwa dicermati lebih saksama guo, ada perbedaan pemakaian kata "modalitas", menggunakan kata wajib , sedangkan menggunakan kata dapat . supaya makna dan pemakaian kata modalitas sama, kata dapat harus diganti menjadi kata wajib kalau kata modalitas tidak diganti akibatnya ada dua yaitu makna kalimatnya tidak sama, dan menyiratkan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah swasta, karena menyebutkan bahwa pemerintah "wajib memberikan layanan dan, sedangkan yang dimaksud adalah setiap warga negara, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. akan tetapi,apabila kalimat dapat' dalam diganti menjadi kalimat wajib atau berhak , maka tidak ada lagi tafsiran diskriminatif. masa pensiun dan setelah itu tidak ada lagi guru pns yang diperbantukan yayasan hingga saat ini. sehingga yayasan mengalami kesulitan dalam membagi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajarnya. akhirnya guru guru mengajar melebihi kapasitasnya dan peserta didik tidak mendapatkan kualitas belajar mengajar yang maksimal, bahwa sama seperti pemohon pemohon juga tidak mendapatkan bantuan subsidi dana memadai. sehingga peserta didik tidak mendapat kualitas belajar mengajar yang maksimal, bahwa gaji pendidik yang mengajar pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemohon harus diperlakukan sama dengan guru pns yang mengajar pada jenjang pendidikan dasar karena memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik calon pemimpin bangsa dan menjalankan amanat dan uud terkait dengan ini, sisdiknas sebagaimana diatur dalam sisdiknas tidak memasukkan gaji pendidik sebagai bagian dalam apbn apbd. namun tersebut sepanjang menyangkut frase "gaji pendidik dan" telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu v dengan demikian, anggaran pendidikan nasional minimal apbn apbd dalamnya termasuk gaji pendidik baik guru pns maupun guru swasta non pns khususnya yang mengajar sekolah pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemohon. perbedaan diperlakukan hanya semata mata didasarkan pada prestasi baik untuk guru pns maupun guru swasta non pns, bahwa pemohon yang telah menyelenggarakan pendidikan dasar berhak mendapatkan anggaran pendidikan dasar baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah. namun, hak tersebut dihilangkan atau berpotensi dihilangkan oleh ketentuan sisdiknas, yakni: "tersebut bermakna.atas jelas dan nyata bertentangan dengan uud yakni: tentang hak warga negara mendapat pendidikan, i3. ahli dr. abdul hakim garuda nusantara, s.h., llm bahwa kata "dapat" bermakna jamak "bisa memperoleh bantuan" atau "bisa tidak memperoleh bantuan". rumusan guo jelas membuka peluang bagi pejabat atau penguasa dan hal ini membuka jalan terjadinya praktik diskriminasi: bahwa sepanjang kata "dapat" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. i3. ahli dr. mohammad darul falak bahwayang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat: bahwa lembaga penyelenggara pendidikan dasar berbasis masyarakatguo menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon dan menyebabkan koherensi internal dalam undang undang guo, yaitu sepanjang mengenai kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar sebesar dari anggaran pendidikan dalam apbn maupun apbd, bahwa kata "dapat" pada bertentangan dengan dan uud sepanjang diartikan "dapat tidak memperoleh bantuan teknis" dan sepanjang diterapkan penyelenggara pendidikan dasar berbasis masyarakat. i3. .9j ahli prof. dr. h.a.r. miliar, sc. bahwa dilihat dari aspek yuridis, pendidikan adalah hak semua warga negara: bahwa dilihat dari aspek historis, pendidikan telah diselenggarakan oleh pemerintah bersama sama dengan masyarakat., seperti sekolah sekolah muhammadiyah didirikan sejak tahun dan pendidikan taman siswa bahbahwai3 menimbang bahwa dalam persidangan pemerintah menyampaikan opening statement dan menyampaikan keterangan tertulisnyapencantuman kata "dapat" dalam sudah dipikirkan secara mendalam dan membuka kesempatan seluas luasnya kepada pemerintah pemerintah daerah, sesuai kemampuan untuk memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan berbasis masyarakat, bahwa, bahwa,danfitas dan semangat persaingan sehat dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. bahwa menurut pemerintah kata "dapat" dalam tidak bertentangan dengan dan serta dan uud i3 menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, pemerintah mengajukan (tiga) ahli yang bedan mengajukan (dua) saksi yang bernama dra. hj. dede soeria armada, apt dan prof, dr. masyitoh chuan, ag, telah dengar keterangannya secara lengkap telah termuat dalam duduk perkara, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: i3 ahli prof. dr. suyanto bahwa mengenai kata dapat tidak bertentangan dengan amanat konstitusi yaitu karena kata dapat, bahwa harus mengatur secara realitas, karena kemampuan masyarakat, dan kemampuan pemerintah inilah yang harus diatur. apabila kata dapat dihilangkan maka akan berubah dan mengatur hal yang sebenarnya tidak ada, bukan berarti tidak ada sama sekali, tetapi anggaran pemerintah sangat terbatas: bahwa meskipun anggaran ditentukan ketika kata dapat dihilangkan implikasinya sangat luar biasa, karena samping mengatur pendidikan dasar, jugauud kewajiban pemerintah untuk mendanai terbatas pada pendidikan dasar, bahwa mengenai kata dapat tetap sah, dan sesuai dengan amanat uud khususnya kalau kata dapat dihilangkan akan melebar dan berlaku untuk pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. i3. ahli prof. dr. udin syarifudin winataputra, bahwadan hajar dewantara untuk perguruan taman siswa, bahwa: bahw, bahwabahwajustru akan menimbulkan implikasi serius, antara lain: secara yuridis, hal itu akan bertentangan dengan uud yang menetapkan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar, yang secara substantif, dan,,,i3. ahli prof. dr. johannes gunawan, sh.,ll.m jika mahkamah konstitusi memutus, kata dapat dihilangkan,i3. saksi dra. hj. dede soeria armada, apt bahwa saksi selaku ketua yayasan bina insani bogor, yang didirikan tahun yang terdiri dari play group tk, sd, smp dan sma. sejak dari awal yayasan bina insani bogor sudah mempunyai visi, misi, strategi, motto, falsafah, peranan guru, aspek tenaga pengajar, aspek kurikulum dan proses pembelajaran: bahwa yayasan bina insani bogor sebagai sekolah swasta telabahwa yayasan bina insani masih memerlukan bantuan dari pemerintah, agar sekolah swasta jauh lebih baik, dan pemerintah sudah meluncurkan bos pada bulan juli yang berperan percepatan pencapaian program wajib belajar tahun. sejak tahun program bos berkontribusi besar dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar: bahwa pada kenyataan dilapangan masih banyak sekolah swasta bogor yang menolak bos, karena tidak ingin adanya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan keuangan yayasan: bahwa pada awalnya yayasan bina insani dan komite sekolah menolak bos, karena beberapa orang tua murid protes, agar. i3. saksi prof, dr. masyitoh chuan, bahwa saksi jabatannya sebagai rektor universitas muhammadiyah jakarta umj), pada umumnya lembaga pendidikan muhammadiyah dilandasi pada visi, misi, dan tujuan yang sudah ditentukan, bahwa pendanaan yang dibantu penuh oleh pemerintah, bagi lembaga pendidikan muhammadiyah menjadi tidak kreatif lagi, karena tidak dapat mengatur dirinya sendiri, dan akibatnya dapat hilang jati dirinya, bahwa bantuan dari pemerintah sama yang terjalin cukup baik, dan bantuan melalui berbagai program bidang pendidikan yang diperoleh oleh lembaga pendidikan, sudah: bahwa apabila kata "dapat" dalam dihilangkan maka pemerintah wajib membiayai dan pemerintah wajib membiayai seluruh satuan pendidikan termasuk yang dikelola masyarakat (swasta), dan konsekuensinya adalah pemerintah akan mengendalikan secara penuh satuan pendidikan, dan pengelolaannya dikelola oleh pemerintah. hal ini justru tidak sesuai dengan ketentuan uud i3 menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat memberikan keterangan dalam persidangan dan menyampaikan keterangan tertulistidak dapat dipelajari secara parsial tetapi harus dipahami secara komprehensif, karena frase "dapat" adalah ketentuan yang tidak berdiri sendiri, namun terkait dengan ketentuansyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan, dan dalam penjelasannya, bahwa tidak kerugian hak konstitusional yang didalilkan para pemohon, bukanlah kerugian yang lahir dari ketentuan artinya tidak ada sebab akibat (causal terbang) antara kerugian para pemohon dengan berlakunya oleh karena itu,tetapi persoalan penerapan norma, bahwa ketentuan tidak menghilangkan hak konstitusional para pemohon dan tidak beralasan hukum, serta tidak bertentangan dengan dan dan uud pendapat mahkamah i3 menimbang bahwa para pemohon memohon pengujian kata dapat dalam yang menyatakan,dan merata dari pemerintah dan atau pemerintah daerah karena menurut para pemohon kata 'dapat' dalam guo bermakna jamak, yakni bisa memperoleh bantuan atau bisa tidak menerima bantuan , karena itu bertentangan dengan uud yang , i3 menimbang bahwa para pemohon memohon agar kata dapat" dalam dihapuskan sehingga tersebut selengkapnya menyatakan, lembaga pendidikan berbasis masyarakat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan atau pemerintah daerah . dengan demikian berarti semua lembaga pendidikan berbasis masyarakat 'wajib': i3 menimbang bahwa, menurut mahkamah, pemerintah negara indonesia dibentuk, antara lain, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. selain itu menurut uud setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. divide ddivide namun, ketentuan yang mewajibkan pemerintah dan atau pemerintah daerah memberikan bantuan teknis, subsidi, dan sumber daya lain secara adil dan merata kepada lembaga pendidikan berbasis masyarakat untuk semua jenjang pendidikan, tidak secara tegas ditentukan dalam uud i3 menimbang bahwauntuk jenjang pendidikan selain pendidikan dasar, konstitusi tidak menegaskan adanya kewajiban bagi pemerintah dan atau pemerintah daerah untuk membiayai. namun bukan berarti pemerintah sama sekali tidak memiliki tanggung jawab untuk membiayai pendidikan selain pendidikan dasar karena salah satu tanggung jawab pemerintah adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. sejauh mana dan sebesar apa tanggung jawab pemerintah membiayai pendidikan selain pendidikan dasar dan menengah adalah sangat tergantung pada kemampuan keuangan dari pemerintah maupun pemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan uud bahwa sehubungan dengan yang diuji yaitu terhadap uud mahkamah berpendapat bahwa kata dapat dalam tersebut jika dikaitkan dengan uud mengakibatkan pendidikan dasar berbasis masyarakat atau yang dilaksanakan selain oleh pemerintah menjadi tidak wajib untuk dibiayai oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. hal itu disebabkan karena kata dapat bersifat terbuka sehingga bisa menghilangkan arti kewajiban pemerintah yang berarti pula bertentangan dengan uud terhadap jenjang pendidikan selain pendidikan dasar, pemerintah memiliki keleluasaan untuk membiayai seluruh atau sebagian biaya pendidikan menurut kemampuan keuangan negara. oleh karena itu, menurut mahkamah, kata dapat dalam ketentuan adalah bertentangan dengan uud sepanjang dimaknai bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat dalam termasuk jenjang pendidikan dasar. dengan demikian permohonan para pemohon untuk sebagiadalil dalil para pemohon berdasar |
tn,mohamad yusuf hasibuan alamat risalah, jalan swadaya rt. rw. nomor kota depok nama reza prabowo alamat komplek polri menteng dalam rt. rw. nomor jakarta selataurut prof. dr. sri sumantri, dalam bukunya hak uji materiil indonesia, menyatakan bahwa, oleh karenanya menurut pemohon,undang undang nomor tahun tentang badan usaha milik negara terhadap uud ii. kedudukan hukum dan kepentingan pemohonasyarakat disini adalah para pemilik modal atau investor. karena sangat tidak mungkin masyarakat luas seperti kebanyakan masyarakat indonesia dapat membeli saham bumn yang diprivatisasi oleh pemerintah. artinya yang diuntungkan dari privatisasi bumn ini hanyalah sebagian kecil masyarakat yang memiliki modal besar, konsep perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial uud menegaskan bahwa, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan . oleh karena itu, negara kesatuan republik indonesia sejak awal kemerdekaannya secara tegas tidak menganut paham liberal dalam sistem perekonomian dan aliran ketatanegaraannya. akan tetapi negara republik indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan uud maka dari itu, privatisasi tidak tepat rasanya diterapkan indonesia, mengingat indonesia adalah negara berkembang yang sangat kuat semangat gotong royong dan kekeluargaannya (atau dengan kata lain bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ): uud menegasgenap ketentuan konstitusi tersebut menempatkan pemerintah sebagai pemegang kuasa, pemain utama dan pemegang kendalibagai pemegang kuasa, sudah sewajarnya pemerintah diharapkan dapat memecah kebuntuan atas permasalahan pengangguran negara kesatuan republik indonesia dengan meningkatkan kinerja manajemen bumn, untuk dapat menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sebanyak banyaknya guna meningkatkan taraf hidup rakyat indonesia: oleh karena itu, dan solusi yang mutakhir bagi bangsa indonesia. lebih lagi privatisasi cenderung merugikan masyarakat (atau dapat juga dikategorikan kemiskinan masyarakat). sebagai bahan perbandingan dan pembelajaran bagi kita semua (guna tidak mengulangi kesalahan masa lalu) kronologis kasus privatisasi pt. indonesia satellite corporation indosat): uud menegasri ketentuan konstitusi tersebut menempatkan pemerintah sebagai pemegang kuasa atas bumi, air dan kekayaan alam indonesia guna dimanfaatkan untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat indonesia tanpa terkecuali:, namun cenderung merugikan masyarakat, setidaknya hal ini dapat dirasakan akibat pelaksanaan privatisasi air indonesia (kronologis kasus syamsul hadi al., post washington consensus dan politik privatisasi indonesia serpong: marjin kiri,,maupun ekonomi, bahwa berdasarkan uraian,: menimbang bahwa atas dasar kerangka pemikiran demikian, hampir seluruh bumn indonesia termasuk dalam cabang produksi dan memegang kuasa yang dilimpahkan negara kepada bumn untuk mengelola kekayaan alam yang terkandung dalam bumi indonesia sebagaimana dimaksud oleh dan uud oleh karena itu pemerintah dan dpr menilai bahwa hal itu adalah penting bagi negara dan atau menguasai hajat hidup orang banyak, maka tentu saja bumn tersebut tidak dapat dilakukan privatisasi sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang badan usaha milik negara, konsep memajukan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia adalah pilihan para pendiri bangsa yang harus diwujudkan oleh seluruh warga negara indonesia. hal ini tercermin dalam uud dan yang menyamun pada kenyataannya, kekayaan alam indonesia yang melimpah, tidak berbanding lurus dengan jumlah sumber daya manusia yang cerdas guna mewujudkan cita cita tersebut. bumn yang diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat, seakan mengalami kemunduran karena kesalahan manajemen perusahaan dan lemahnya kontrol pemerintah akan hal itu: selain bertentangan dengan uud ternyata kebijakan privatisasi yang dipilih oleh pemerintah tidak berjalan mulus dan cenderung menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. setidaknya hal ini pernah diungkapkan oleh alan mile, diantaranya,:. kategori pelanggaran norma materiil yang diuji dalam undang undang nomor tahun tentang badan usaha milik negara angka dan serta ketentuan bab viii restrukturisasi dan privatisasi undang undang nomor tahun tentang badan usaha milik negara yang dianggap bertentangan dengan uud yaitu: angka undang undang nomor tahun tentang badan usaha milik negara yang berbunyi,: dalam hal ini undang undang nomor tahunamun pada kenyataannya dari definisi tersebut tidak didapat pengertian berapa banyak bumn yang tidak sehat, apakah seluruhnya atau sebagian saja. akan tetapi definisi restrukturisasi pada undang undang nomor tahun ini, mengesankan bahwa seluruh bumn dalam keadaan tidak sehat, selanjutnya restrukturisasi juga .merupakan salah satu langkahjelas bahwasanya undang undang nomor tahun juga kembali tidak menjabarkan langkah strategis apa lagi selain dari restrukturisasi, atau dengan kata lain restrukturisasi itu adalah satu diantara dari berbagai langkah strategis yang ada. jadi pertanyaannya berapa banyak langkah strategisnya dan mengapa tidak dicantumkan dalam undang undang nomor tahun lebih lagi undang undang nomor tahun juga tidak menjabarkan secara jelas kegiatan apa yang akan dilakukan dan atau dipilih untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan sehingga dapat dimungkinkan terciptanya kinerja yang baik dan peningkatan nilai perusahaan. selain itu bahasa hukum yang digunakan juga tidak jelas dan sulit untuk dimengerti, sehingga dikhawatirkan menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya, padahal sudah selayaknya pembentukan peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai dengan.dalam ini jelas undang undang nomor tahun memberikan kesaengan maksud untuk penyehatan bumn. lebih lagi juga menegaskan bahwa bumn belum dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional, oleh karenanya sangatlah diperlukan restrukturisasi. isi tersebut jelas sekali sangat tidak relevan dan terlampau mengada ada, hal ini terlihat dari kata kata agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional. pertanyaannya adalah tidak mungkin bumn indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini tanpa ada efisiensi dan tenaga sikap profesional dari manajemen dan pegawai bumn itu sendiri. oleh karena itu, ketentuan dalam ini terlampau mengada ada dan terkesan berlebihan, lebih lagi tidak ada satu orang pun dunia ini yang bisa memastikan bahwa dengan restrukturisasi terhadap bumn, maka bumn tersebut bisa dipastikan beroperasi secara efisien, transparan dan profesional. dengan demikian tidaklah wajar rasanya ketentuan tersebut ada dalam undang undang nomor tahun mengingat suatu peraturan perundang undangan itu harus mempunyai kejelasan rumusan agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam penerapannya: cc. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumendalam ini jelas undang undang nomor tahun mencoba meyakinkan kepada masyarakat atau seluruh warga negara indonesia bahwasanya restrukturisasi bumn sangat menguntungkan masyarakat dan negara, sebagaimana bunyi kata kata ini, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara . yang sangat mengherankan adalah undang undang nomor tahun tidak secara tegas menyebutkan restrukturisasi seperti apa yang menjadi pilihan atau yang akan diterapkan pada bumn, sehingga dapat dipastikan restrukturisasi tersebut bisa meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. selain itu pemohon juga beranggapan bahwasanya manfaat yang dirasakan oleh negara juga sangat kecil dengan adanya restrukturisasi yang belum jelas konsepnya tersebut (atau restrukturisasi yang telah diterapkan selama ini), jika dibandingkan ketika negara memperoleh pendapatannya dari bumn sebagai pemegang saham mayoritas atau pemilik modal bumn. jadi pada intinya isi ini hanya terkesan menjadi pemanis dalam undang undang nomor tahun tersebut. sebagaimana tujuan utamanya adalah untuk memudahkan privatisasi atau dinasionalisasi bumn indonesia seperti bunyi huruf sehingga bumn setelah direstrukturisasi dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga yang kompetitif kepada konsumen bukan terjangkau bagi seluruh warga negara indonesia. hal ini jelas mengurangi peran bumn sebagai penghasil barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar besarnya kemakmuran rakyat indonesia, jika harganya tidak dapat terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah.penjelasan undang undang nomor tahun menyatakan bahwalantas yang menjadi pertanyaannya adalah apakah setelah lakukan restrukturisasi tersebut, maka sektor sektor yang dahulunya terdapat monopoli tersebut sudah terbebas dari monopoli atau hanya perpindahan tangan saja, dalam hal ini pemohon akan mencoba menguraikan pandangannya tentang ketentuan restrukturisasi yang ada direstrukturnomor tahun tentang mahkamah konstitusi, dalam menegasdalam perkembangannya ternyata ketentuanlegal standing. doktrin ini ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin, dan jasa konstruksi, bahwbarang dan atau jasa yang dihasilkan bumn untuk memenuhi kebutuhan hidup pemohon dalam rangka pengembangan diri guna meningkatkan taraf hidup pemohon. selain itu, barang dan atau jasa yang dihasilkan bumn tersebut juga diperlukan masyarakat dalam rangka mewujudkan sebesar besarnya kemakmuran seluruh rakyat indonesia, dalam penerapannya. kesan yang digambarkan oleh undang undang nomor tahun ini kepada masyarakat,akan tetapi definisi restrukturisasi itu sendiri tidak dapat memberikan batasan berapa banyak bumn yang tidak sehat, apakah seluruhnya atau sebagian saja. sehingga hal ini berpotensi menyebabkan berbagai masalah dalam penerapannya, karena konsep restrukturisasi yang usung dalam undang undang ini kurang matang atau tidak mempunyai kejelasan tujuanrestrukturmisalnya saja jika restrukturisasi yang dilakukan terhadap salah satu bumn adalah restrukturisasi internal yang mencakup keuangan dan organisasi manajemen bumn sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor tahun kemudian dengan dalih untuk melaksanakan ketentuan dalam undang undang tersebut ribuan pegawai bumn itu phk atau dirumahkan, padahal hal ini jelas melanggar hak hak dasar yang telah diamanatkan oleh uud dan peraturan perundang undangan yang lainnya. maka yang jadi pertanyaan adalah, apakah perilaku atau fenomena tersebut sesuai dengan undang undang nomor tahun jawabnya sesuai, karena undang undang tersebut tidak secara tegas memberikan batasan restrukturisasi seperti apa yang yang dapat dilakukan,serta,squad husna dalam buku kedua manajemen keuangan teori dan penerapan keputusan jangka pendek) menyatakan bahwa restrukturisasi merupakan kegiatan untuk merubah struktur perusahaan. dengan kata lain restrukturisasi dapat berarti memperbesar atau memperkecil struktur perusahaan. sehubungan dengan restrukturisasi, fred weston dan thomas kapelan managerial finance, menyebut empat bentuk, yaitu ekspansi, sell off, corporate control, dan perubahan kepemilikan. ekspansi dapat ditempuh melalui berbagai cara, antaranya merger dan akuisisi, tender offers dan usaha patungan: jika dipandang dari aspek hukum, maka restrukturisasi perusahaan hanya dapat dilaksanakan pada badan usaha dengan status badan hukum (dalam hal ini perseroan terbatas), karena restrukturisasi perusahaan dengan cara merger penggabungan, konsolidasi peleburan dan akuisisi (pengambilalihan) hanya dapat dilaksanakan pada perseroan terbatas, tanpa mempengaruhi eksistensi status perusahaan yang bersangkutan sebagai institusi, beberapa bentuk restrukturisasi lainnya adalah konsolidasi (peleburan usaha), pembubaran usaha (likuidasi), kebangkrutan (kepailitan), pemecahan usaha (split off), pemekaran usaha (spin off), penilaian kembali aktiva tetap (evaluasi), rekapitalisasi (penataan kembali permodalan) dan reorganisasi usaha. sementara itu, untuk mengurangi ekuitas negatif (negative equity) karena beban utang dilakukan beberapa tindakan misalnya penjadwalan kembali pelunasan utang (scheduling), pengurangan utang (hair cut), pembebasan utang (debt revision), konversi utang menjadi ekuitas (debt equity swap), dan penyitaan barang barang jaminan utang, menurut prof. dr. sri rejeki hartono, restrukturisasi perusahaan dapat dilaksanakan dalam situasi positif maupun dalam situasi negatif, yaitu dalam rangka pengembangan perusahaan atau dalam rangka mengatasi kesulitan perusahaan. oleh karena itu dapat dikatakan bahwa restrukturisasi perusahaan merupakan satu tindakan yang penting dan merupakan kebutuhan dalam dunia usaha, dalam rangka menuju sistem kehidupan perekonomian dan dunia usaha yang sehat: beberapa ketentuan hukum yang tersedia, secara mendasar mempunyai tujuan dan sasaran tertentu, yaitu untuk menjaga tetap terjaminnya keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. sebagaimana nilai filosofi hukum pada umumnya dan adenium yang diakui bahwa hukum (dalam hal ini norma nilai yang tertuang secara tertulis) selalu mempunyai tujuan untuk melindungi pihak ketiga. pihak ketiga (siapapun) jangan sampai dirugikan oleh perbuatan hukum dari pihak tertentu atau pihak pihak lain (dalam hal ini yang melakukan perbuatan hukum menuju pada restrukturisasi perusahaan). akan tetapi pemohon beranggapan bahwa ketentuan restrukturisasi dalam undang undang nomor tahun belum dapat mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, sehingga ketentuan restrukturisasi tersebut cenderung menimbulkan kerugian bagi pemohon khususnya dan masyarakat pada umumnya berupa hilangnya kesempatan memperoleh barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh bumn dengan harga yang terjangkau. hal ini jelas melanggar hak hak konstitusional pemohon sebagaimana yang diatur dalam undang undang dasarangka undang undang nomor tahun tentang badan usaha milik negara yang berbunyi: dalam hal ini undang undang nomor tahun seolah olahisi lain, undang undang nomor tahun ini juga terkesan menggunakan kata kata pemanis ( gombal ), misalnya privatisasi dapatadahal kita ketahui sudah dapat dipastikan bahwasanya privatisasi hanya dapat memberikan manfaat berupa pendapatan yang besar hanya sekali saja atau beberapa kali saja (tergantung pada sebagian atau seluruhnya saham persero yang dijual) namun hal itu tentu saja menghapus perolehan pemerintah atas laba atau deviden yang diperoleh bumn sebagai bentuk kewajiban bumn guna menyebarkannya kepada pemerintah selaku pemegang saham atau pemilik modal bumn. jika boleh berada andai, maka lebih untung mana mengelola dan menjadi pemilik atas sebuah kendaraan, kapal atau perusahaan itu sendiri, atau menjualnya kepada orang lain. jawabnya adalah sudah pasti lebih untung mengelola dan memilikinya sendiri. selain itu, sebelum adanya ketentuan privatisasi dalam undang undang nomor tahun maka pemilikan kolektif masyarakat atas bumn dapat dirasakan manfaatnya berupa pemenuhan kebutuhan hidup pemohon dan seluruh rakyat indonesia dengan harga barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh bumn relatif terjangkau. namun setelah adanya ketentuan privatisasi yang digulirkan oleh pemerintah melalui undang undang nomor tahun justru malah sebaliknya yang terjadi,apat memperluas kepemilikan masyarakat atas persero, padahal konsep privatisasi dalam definisi undang undang nomor tahun juga tidak memihak masyarakat dan sangat tidak jelas. selanjutnya undang undang nomor tahun ini juga kembali meyakinkan masyarakat bahwasanya privatisasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, namun yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana dengan harga barang dan atau jasa yang dihasilkan, apakan masih bisa dijangkau oleh masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah seperti pemohon. kemudian undang undang nomor tahun juga terlalu sombong atau memaksakan berlakunya privatisasi atau dinasionalisasi bumn indonesia, hal ini tercermin dari kata kata berikut ini, bahwasanya privatisasi dapat menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik kuat. lantas ketika menjelang akhir tahun ini indonesian terkena dampak dari krisis global, apakah pernyataan tersebut dapat mempertahankan kebenaran konsepnya dan kesombongannya tersebut? lebih lagi undang undang nomor tahun juga menyatakan bahwa privatisasi dapat menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetisi: menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global: serta menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. lantas yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketentuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau hanya sebagai sebuah kata kata pemanis belaka guna menciptakan pemahaman yang positif atas diberlakukannya privatisasi indonesia dengan mengesampingkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh privatisasi itu sendiri. padahal menurut pemohon dampak negatif yang ditimbulkan oleh privatisasi itu tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan negara,dahal normalnya untuk suatu transaksi penjualan adalah wajar jika prinsip prinsip tersebut dilaksanakan, akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah privatisasi itu yang bermasalah atau bertentangan dengan dan uud selain itu undang undang nomor tahun juga mengisyaratkan bahwa persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang kurangnya memenuhi kriteria, seperti industri sektor usahanya kompetitif dan industri sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah. hal ini tentu saja sangat merugikan kepentingan pemohon dan seluruh warga negara indonesia. seharusnya menurut pemohon sektor sektor tersebut dikuasai oleh negara melalui penguasaan atas bumn yang bergerak bidang tersebut guna turut serta meningkatkan taraf hidup rakyat indonesia, selain itu juga jika bumn tersebut dikelola oleh pemerintah sebagai pemilik saham persero atau pemilik modal, maka dapat dipastikan masyarakat memperoleh manfaat berupa tersedianya barang dan atau jasa dengan harga yang terjangkau, lebih lagi undang undang nomor tahun juga mengisyaratkan bahwahal ini sangatlah membuktikan kepada seluruh masyarakat indonesia betapa sporadisnya privatisasi yang dilakukan indonesia. dampaknya adalah perbaikannya fungsi negara sebagai perwujudan terciptanya kesejahteraan rakyat indonesia sebagaimana diamanatkan dalam uudlam hal ini undang undang nomor tahun seolah olah memberikan pembatasan atas bumn yang dapat diprivatisasi kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan ketentuan peraturan perundang undangan. namun sudah menjadi rahasia umum bahwasanya peraturan perundang undangan tersebut dapat berubah cara pandang, tujuan dan ketentuan ketentuannya jika cara pandang pemimpin atau pembentuk undang undang menghendaki hal itu. hal ini terlihat dari contoh beberapa peraturan perundang undangan yang menyatakan bahwa sebagian besar bumn merupakan cabang cabang produksi yang wajib dikuasai oleh negara guna sebesar besarnya kemakmuran rakyat. akan tetapi pasca reformasi ketentuan tersebut perlahan mengarah kepada sistem perekonomian liberal yang berdampak dihapusnya ketentuan tesebut dibeberapa bumn strategis yang seharusnya dikuasai oleh negara. ini adalah bukti, bahwasanya produk hukum yang dihasilkan tergantung pada cara pandang siapa yang memimpin atau pemegang tampuk kepemimpinan negara republik indonesia. lantas jika undang undang nomor tahun menegaskan bahwa persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, kemudian jika kelak ketentuan peraturan perundang undangan itu mengizinkan untuk dilakukannya privatisasi, maka secara otomatis ketentuan undang undang nomor tahun ini adalah ketentuan pemanis dan pengembara saja:hal ini undang undang nomor tahun telah memberikan dan menggambarkan tujuan utamanya berupa penjualan saham secara langsung kepada investor, namun dalam hal ini tidak dipertegas apakah kata investor ini dapat bermakna investor dalam negeri atau investor luar negeri atau kedua duanya. namun jika kedua duanya tentu mencederai kepentingan bagi seluruh rakyat indonesia dan semakin membuktikan bahwasanya memperbesar manfaat bagi negara dan memperluas kepemilikan saham atas persero adalah kebohongan belaka dan dapat dikesampingkan atau bukan tujuan utama. selain itu kejelasan rumusan juga sangat diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang undangan, hal ini diperlukan guna mencegah terjadinya berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya,:. selain itu pemohon adalah anggota masyarakat yang atas kehendak dan keinginannya sendiri tengah masyarakat tergerak atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang adil serta hak asasi manusia, dengan ini semenjak berlakunya undang undang nomor tahun tentang badan usaha milik negara, maka pemohon merasa dirugikan karena restrukturisasi dan privatisasi bumn mengakibatkan kerugian secara potensial terhadap pemohon, karenanya pemohon sangat bergantung terhadap penyediaan barang dan atau jasa yang dihasilkan bumn. seperti halnya privatisasi yang terdapat pada perusahaan negara yang bersifat strategis listrik berasal dari pt. pln, bank milik negara, membeli bahan bakar minyak dan sarana transportasi yang kini kualitas yang dihasilkan bumn tersebut sangat rendah: lebih lagi pemohon berkeyakinan dengan adanya ketentuan angka dan angka serta ketentujelas bertentangan dengan dan serta dan ketentuan restrukturisasi dan privatisasi dalam undang undang nomor tahun tentang badan usaha milik negara dengan kata lain mematikan hak hak konstitusional bagi masyarakat yang tingkat ekonominya menengah kebawah pemohon) atau miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan individu dan seluruh rakyat indonesia. hal tersebut jelas bertentangan dengan dan uud dikaitkan dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini, jelas jelas tidak memungkinkan bagi pemohon untuk mengkonsumsi barang dan atau jasa yangketentuan pada dan dan dan undang undang nomor tahun adalah ketentuan lanjutan yang mengatur tentang privatisasi indonesia, oleh karena itu jika majelis hakim mahkamah konstitusi sependapat dengan pemohon maka sudah dapat dipastikan ketentuan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena secara teoritis dan pelaksanaannya konsep privatisasi sangatlah berdentang dengan konstitusi indonesia khususnya dan uud oleh karena itu, pemohon akan mencoba menguraikan pandangannya tentang ketentuan privatisasi yang ada privatdalam penerapannya. lihat saja kesan yang dijabarkan undang undang nomor tahun seolah olah undang undang inidielain itu manfaat yang didapat masyarakat dengan yang digambarkan dalam undang undang ini juga tidak sama besar, atau dengan kata lain manfaat dalam undang undang ini terlalu muluk.privatselain itu undang undang nomor tahun juga hanya mendeskripsikan dampak positif dari privatisasi itu sendiri. padahal dampak negatif dari privatisasi juga tidak kalah pentingnya dan sangat banyak sekali, seperti:., (seperti indosat dan telkomsel).dan dan dan dan tersebuthal ini jelas melanggar hak hak konstitusional pemohon sebagaimana yang diatur dalam uud diantaranyapelanggaran hukum bahwa undang undang nomor tahun cenderung tunduk pada washington consensus. bahwasanya berdasarkan. dalam hal ini pemerintah cenderung mengarahkan pembangunan perekonomian indonesia berdasarkan sistem kapitalis dan mematuhi aturan aturan yang ditetapkan oleh negara adidaya. sebagai bahan perbandingan atau bukti kepatuhan pemerintah republik indonesia terkait kebijakan ekonomi yang diambil selama ini dapat dilihat dari isi washington consensus, oleh ekonom john williamson reformasi ekonomi dirangkum dalam sepuluh ketentuan yang disebut sebagai washington consensus, yaitu: pengetatan fiskal: mengurangi alokasi dana pemerintah untuk sektor publik seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur, untuk dialihkan sektor yang lebih berorientasi profit: reformasi perpajakan: liberalisasi nilai suku bunga: penerapan nilai tukar yang kompetitif, liberalisasi perdagangan: liberalisasi investasi asing, privatisasi, deregulasi: jaminan kepemilikan publik. antara sepuluh poin, privatisasi, liberalisasi dan disiplin fiskal merupakan pilar utama untuk mendukung terlaksananya fungsi pasar secara efektif, penting diingat bahwa kebijakan amerika serikat dalam konteks perang dingin bukan semata mata bantuan ekonomi tanpa muatan politik. amerika serikat banyak menggelontorkan pinjaman kepada negara negara berkembang asalkan mau meliberalisasi pasarnya (dengan kata lain, tidak menganut sosialisme atau komunisme). tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, bahwasanya kebijakan privatisasi (yang tertuang dalam washington consensus) adalah salah satu bentuk invasi ekonomi negara negara maju (terutama amerika serikat dan inggris yang merupakan sekutu paling kompak berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan politik bahkan kebijakan perang, seperti perang irak dan afganistan beberapa tahun lalu) terhadap negara negara dengan tingkat ekonomi lemah, ekonomi berkembang dan negara dengan sumber daya manusia yang rendah akan tetapi mempunyai sumber daya alam yang cukup menggiurkan, seperti indonesia, dari uraian tersebut diatas memberikan kesimpulan bahwa lahirnya undang undang nomor tahun tentang badan usaha milik negara telah secara jelas dan nyata bertentangan dengan uud dengan demikian karenmahkamah konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional the protector the citizens' konstitusional rights), maka pemohon sangat berharap dapat melindungi hak konstitusional pemohon dengan menafsirkan bahwa restrukturisasi dan privatisasi sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang badan usaha milik negara tidak sesuai dengan ketentuan uud berdasarkan uraian tersebut atas, apabilsebagai pelindung hak konstitusional the protector the citizens' konstitusional rights) sependapat dengan permohonan pemohon, maka pemohon mohon agar mahkamah konstitusi memberikan putusan yang kamarnya sebagai berikut: il. petit mengabulkan permohonan pemohon,:mengenai pengujian materiilemohon dalam permohonan guo sebagaimana tersebut dalam paragraf atas termasuk dalam kualifikasi pemohon perorangan warga negara indonesia sesuai huruf mk, i3.9j menimbang bahwa menurut pemohon hak dan atau kewenangan konstitusional diatur dalam uud (buktii3.10j menimbang bahwa meskipun pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pemohon pengujian terhadap uud dan memiliki hak konstitusional yang diberikan olehngka dan angka dan dan dan dan dan dan serta dan sebagaimana dalil pemohon: menimbang bahwa angka dan dan dan dan dan dan dan serta dan menyatakan: angkadihasilkan bumn dengan harga yang relatif murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. jadi merupakan suatu kemunduran jika pemerintah menerapkan kebijakan privatisasi bagi bumn indonesia. hal ini bukan saja bersifat irasional tetapi juga inkonstitusional, oleh sebab itu, pemohon sangat merasa hak hak konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan secara potensial sebagai dijamin oleh uud yaitu?:guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan : angk? : , :: privatisasi dilakukan dengan maksud untuk:, ,: : persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah: persero yang dibidang usahanya berdasark , , : , keanggotaan komite privatisasi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan presiden :, : : ,?, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara privatisasi diatur dengan peraturan pemerintah , , : , hasil privatisasi dengan cara penjualan saham milik negara disetor langsung kas negara : :hwa: kerugianangka dan angka dan dan dan dan dan dan serta dan baik secara aktual maupun potensial, sebaliknya, dengan berlakunya guo yang dimohonkan pengujiannya justru melindungi dan menjamin hak hak konstitusional pemohon. menurutasalkan kompetisi tersebut (vide putusan mahkamah, nomor perkara puu i lagi pula, privatisasi adalah penjualan saham persero,angka menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan juncto peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk tentang pedoman berbicara dalam permohonan perkara pengujian undang undang (selanjutnya disebut pmk pada persidangan tanggal desember pemohon telah dinasihati untuk memperbaiki permohonannya dengan maksud agar permohonan guojuncto pmk pada persidangan tanggal januari panel hakim memberitahukan pemohon bahwa akan melaporkan hasil pemeriksaan permohonan guo kepada rapat pleno permusyawjanuari menimbang bahwa syarat sebagaimana tersebut pada paragraf atas tidak terpenuhi oleh pemohon, maka rph memutuskan tidak perlu mendengar keterangan dewan perwakilan rakyat dan presiden pemerintah): i3. menimbang bahwa oleh karena pemohon dan permohonannya tidak memenuhi syarat kerugian sebagaimana dimaksud oleh dan mk, sehingga pemohon tidak mempunyai legal standing. oleh karena itu, mahkamah tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, konklusi berdasarkan seluruh pertimbangan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan atas, mahkamah berkesimpulan: hak konstitusional pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia tidak dirugikan oleh berlakunya, i4. pemohon tidak memenuhi syarat legal standing sebagaimana dimaksud dan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusiyang dihadiri oleh delapan hakim konstitusi pada hari selasa, tanggal dua puluh bulan januari tahun dua ribu sembilan, yaitu moh. mahfud md, abdul mukti fadjardan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari jumat tanggal tiga puluhmasing masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh alias ngapainakil mochtar arsyad sanusi ttd. ttd. muhammad alim maruarar siahaan ttd. ttd. maria farida indrawi achmad nowiki panitera pengganti, ttd. alias ngapain berdasarkan penalaran yang wajar ketidaksesuaian yang bersifat mendasar dengan memprioritaskan privatisasi bagi bumn indonesia tanpa melihat kesalahan yang sebenarnya banyak ditimbulkan oleh manajemen dan pemerintah itu sendiri, telah mengakibatkan hak dan kewenangan konstitusional pemohon yang bermaksud untuk mengembangkan diri, mempertahankan hidup, menjauhkan diri dari kebodohan, meningkatkan taraf hidupnya, memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya dan lain sebagainya mutlak telah dirugikan. karena dengan telah diprivatisasinya bumn maka dapat dipastikan barang dan atau jasa yang dihasilkan harganya relatif tinggi dan sulit bagi masyarakat menengah bawah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akibat hilangnya manfaat pajak yang dibayarkan masyarakat selama ini. karena kurangnya manfaat yang langsung dirasakan bagi masyarakat seperti pemohon yang tingkat ekonominya menengah bawah. hal tersebut jelas bertentangan dengan uudpembukaan preambule) uud menegaskan. kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia sesungguhnya telah lama didambakan oleh seluruh rakyat indonesia, tidak terkecuali para pendiri bangsa indonesia yang merupakan putra putri terbaik bangsa. selanjutnya kemerdekaan yang diamanahkan para pendiri republik indonesia juga tidak hanya untuk memperoleh kekuasaan, mewariskan kekuasaan dan membahagiakan kelompok kelompok tertentu. akan tetapi upaya untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang dapat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,oleh karena itu, tidaklah salah kiranya seluruh rakyat indonesia mengharapkan bahwa bangsa indonesia merdeka dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. dalam hal ini bebas dari ketergantungan kepada pihak pihak tertentu atau negara tertentu. badan usaha milik negara bumn) mempunyai makna yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat suatu negara, oleh karena itu, bumn juga dapat diartikan sebagai salah satu penyedia lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh negara untuk menyerap masyarakat usia kerja agar dapat berpartisipasi guna mencapai tujuan perusahaan. dengan pekerjaan tersebut, dapat memberikan penghasilan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, serta dapat meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat secara berkesinambungan. sesuai dengan bunyi sila pancasila, yaitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia : perusahaan negara badan usaha milik negara) setelah berlakunya uud pemerintah republik indonesia sebagai pemerintah yang berdaulat dan bertanggung jawab atas rakyatnya pernah berusaha keras untuk mensejahterakan seluruh rakyat indonesia, selain itu, pemerintah republik indonesia juga pernah mengusahakan terlaksananya program umum pemerintah bidang ekonomi sebagaimana wud undang undang nomor prp tahun tentang perusahaan negara menyatakan bahwa,ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang undang . undang undang nomor prp tahun tentang perusahaan negara menyatakan bahwa: perusahaan negara adalah suatu kesatuan yang bersifat: memberi jasa: kemanfaatan umum, cc.mpdang undang nomor prp tahun tentang perusahaan negara menyatakan bahwa:bahan saham. semua alat likuid disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh pemerintah. undang undang nomor prp tahun tentang perusahaan negara menyatakan bahwa:privatisasi inggris adalah negara pertama yang menerapkan privatisasi sebagai instrumen kebijakan perekonomiannya. pada inggris margaret thatcher melakukan privatisasi besar besaran seiring dengan diterapkannya paham neoliberal dalam perekonomian inggris. paham neoliberal memang bermaksud memangkas peran pemerintah dalam perekonomian. hal serupa juga dilakukan oleh presiden ronald reagen dalam priode yang hampir bersamaan. dari sinilah lahirnya istilah reaganomics dan tharchersm untuk menyebut pola kebijakan neoliberal kedua negara tersebut: privatisasi bukan buah pikiran anak bangsa (bukan konsep asli bangsa indonesia). desakan untuk melaksanakan privatisasi indonesia dalam rangka meningkatkan target pendapatan negara berasal dari international monetary fund imf). hubert weiss dari imf dalam wawancaranya kepada reuters television mengatakan, privatization moving ahead but you have expect there are some difficulties implementation. also the present world economic environment not conducive quick privatization . arie susanti hutagalung, dampak yuridis ekonomis, privatisasi terhadap status aset bumn yang bersifat tetap , makalah disampaikan pada seminar sehari privatisasi bumn, tantangan, harapan dan kenyataan, jakarta, juli halaman hal ini semakin membuktikan kepada masyarakat bahwasanya privatisasi bukan murni pikiran dari putera puteri terbaik bangsa indonesia: hal ini semakin meyakinkan masyarakat, bahwa pemerintah cenderung mengambil tindakan yang kurang efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang serius. padahal kewajiban pemerintah sebagai pemegang kekuasaan suatu negara adalah menetapkan kebijakan yang layak dan menguntungkan bagi seluruh warga negaranya (dalam hal ini warga negara indonesia) tanpa terkecuali: lebih lagi komite privatisasi kementerian negara bumn akan memprivatisasi bumn. bumn yang diprivatisasi mencakup bumn yang baru memasuki program privatisasi tahun dan bumn yang privatisasinya tertunda tahun metode privatisasi akan dilakukan dengan cara, yaitu melalui penawaran saham perdana initial public offering ipo) pasar modal dan penjualan langsung kepada investor strategis (strategic sales) yang ditunjuk oleh pemerintah bisnis indonesia, bumn yang akan diprivatisasi antara lain, kawasan industri medan, kawasan industri makassar, kawasan industri wijaya kusuma, bni persero, adhi karya, pt. asuransi jasa indonesia, btn, jakarta lloyd, krakatau steel, industri sandang, pt. inti, rukindo, dan bahtera adi guna, kemudian, pt. perkebunan nusantara iii, pt. perkebunan nusantara iv, pt. perkebunan nusantara vii, dan sarana karya, semen batu raya, waskita karya, sucofindo, surveyor indonesia, kawasan berikat nusantara, pembangunan perumahan (melalui ipo), kawasan industri surabaya, dan rekayasa industri. yogya karya, kimia firma dan indo firma (keduanya mau merger), pt. kraft aceh, pt. dirgantara industri, bola vista, pt. barat, pt. inka, dok perkapalan surabaya, dok perkapalan koja bahari, bilamana karya, dan industri kapal indonesia kominfo newsroom, dari bumn yang akan diprivatisasi, menurut sekretaris kementerian negara, muhammad said did, kementerian bumn siap melepas seluruh saham pemerintah pada bumn sektor industri bisnis indonesia online, dan menurut menteri negara bumn, sofyan djalil, pemerintah akan menjual bumn kepada investor strategis bisnis indonesia, sedangkan beberapa bumn lainnya harus dijual kepada asing: kemudian setelah indonesia menandatangani perjanjian dengan imf, maka penjualan bumn semakin meningkat. bawah imf, indonesia dipaksa mengatakan anggaran dengan pengurangan dan penghapusan subsidi, menaikkan harga barang barang pokok dan public utilities, peningkatan penerimaan sektor pajak dan penjualan aset aset negara dengan memprivatisasi bumn. program privatisasi yang sudah dijalankan orde baru dilanjutkan lagi dengan memperbanyak jumlah bumn yang dijual baik pasar modal maupun kepada investor strategis. tahun pemerintah kembali menjual saham pt. semen gresik kepada perusahaan asing come. tahun pemerintah menjual saham pt. telkom, saham pt. pelindo kepada investor hongkong, dan saham pt. pelindo iii investor australia. tahun pemerintah kembali menjual saham kimia firma, saham indowarta, saham sucoufindo, saham pt. telkom. antara tahun privatisasi dilanjutkan dengan menjual saham bumn dengan cara ipo dan strategic sales namun privatisasi tidak pemanis seperti yang digambarkan dalam visi kementrian negara bumn yang akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham bumn, seolah olah masyarakat luas dilibatkan dalam kepemilikan bumn. namun kita tahu, yang sebenarnya dimaksud dengajdeeln) nama mohammad ibnu aan era pekerjaan pelajar mahasiswa alamat jalan santunan jaya, rt rw kelurahan kite pondok pucung, kecamatan pondok aren kota tangerang selatan, banten sebagai . ular.l. pemohon nama fahatul azmi balai pekerjaan pelajar mahasiswa alamat melenggang, rt rw kelurahan melenggang, kecamatan serpong, kota tangerang selatan, banten sebagai ll. pemohon il, nama octianus pekerjaan pelajar mahasiswa alamat jalan raya cabe ilir nomor pondok cabe ilir, kota tangerang selatan, banten. sebagai . pemohon iii: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god nama iwan firdaus pekerjaan pelajar mahasiswa alamat jalan swadaya rt rw pondok benda pulang, kota tangerang selatan, banten sebagai . ll. pemohon iv: nama muhammad rizki firdaus pekerjaan pelajar mahasiswa alamat kampung rawa buntu, rt rw kelurahan rawa buntu, kecamatan serpong, kota tangerang selatan, banten. sebagai . iii. pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal april memberi kuasa kepada badrul munir, ag., sh., cla., suhendar, sh., mh. ridwan darmawan, sh., azis fairy pasaribu, sh., nuzul wibawa, ag., mh., abdul azis, sh., rizky, sh., dini fitriyani, s.h., cla., ray, sh., mh., musholah, sh., mh., cla., besi haryanto, sh., mh., melayu nuriasary, sh., mh., cla., denny mahesa, sh., fusion maulana yusuf, sh., drs. ali maksud, ma., bambang srono, se., sh., dhani martin, sh., zainuddin, sh.,mh., nurul hidayah, mohammad syafii, afifah gurita a'yuni, aji fahrurozi, ratna sari dewi, suci kusumawardani, awan hutapea, jamaluddin, para advokat atau asisten pengacara konsultan hukum pembela umum pada kantor lembaga bantuan hukum lbh) mata hati, yang beralamat perumahan griya jakarta blok b1 rt rw kelurahan pulang barat, kecamatan pulang, kota tangerang selatan, provinsi banteadalah sebagai berikut negara indonesia adalah negara hukum bahwa negara indonesia berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan semata, dalam negara hukum, kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, sehingga konsekuensinya kekuasaan apapun jenisnya harus tunduk dan patuh terhadap hukum. bahwa secara umum, setiap negara yang menganut paham negara hukum, ada tiga prinsip dasar yang telah diakui, pertama adalah supremacy law atau supremasi hukum, kedua, equality before the law atau kesetaraan hadapan hukum, dan ketiga, adalah due process law atau penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. bahwa negara hukum digunakan untuk menerjemahkan, baik rech: otoritas publikan, hukum tersebut mengikat semua anggota masyarakat. bahwa sisi lain, suatu negara hukum yang mencita citakan keadilan berdasarkan prinsip persamaan hadapan hukum tidak dapat terwujud tanpa adanya demokrasi, keadilan sini maksudnya adalah negara harus memberikan peluang secara proporsional bagi setiap warga negaranya tanpa terkecual. makna sesungguhnya dari negara hukum itu sendiri. oleh karena itu, negara merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godbahwa dalam perkembangan selanjutnya, konsep negara hukum dipengaruhi oleh paham dan suasana liberalisme yang diperjuangkan dalam revolusi perancis, pada dasarnya konsepsi negara hukum memiliki dua akar yang berbeda, walaupun dalam perkembangannya mengalami persinggungan antara satu dengan lainnya. mahfud menyatakan bahwa negara hukum dalam konsep rechtsstaat berakar pada sistem hukum civil law yang menitikberatkan pada administrasi dan mengutamakan wetmatigheid dan rechmatigheid. sisi lain, the rule law berakar pada sistem hukum common law yang menitikberatkan pada aspek yudisial dan mengutamakan prinsip equality before the law. bahwa seperti dikemukakan oleh jimmy asshiddigie, demokrasi adalah kedaulatan, atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, dalam konteks demikian demokrasi dikonstruksikan sebagai kekuasaan: berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat melalui wakil wakilnya: kegiatan kegiatan kekuasaan itu diselenggarakan bersama sama dengan rakyat, serta semua fungsi penyelenggaraan kekuasaan negara ditujukan untuk kepentingan rakyat. demokrasi yang demikian adalah demokrasi berdasar atas hukum, demokrasi memberikan kebebasan yang memerlukan kerangka aturan sehingga dapat diselenggarakan dengan tertib dan beraturan, demokrasi dilaksanakan dalam koridor tertib hukum sehingga esensi demokrasi tetap terjaga dan dapat mencapai tujuan dari demokrasi itu sendiri.merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god,dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, pertama adalah kepastian hukum, kedua kemanfaatan dan ketiga adalah keadilan. kepastian hukum merupakan harapan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang wenang dari aparat penegak hukum yang cenderung arogan dalam menjalankan tugasnya. bahwa kepastian hukum itu dapat diwujudkan melalui penerapan yang baik dan jelas dalam suatu undang undang, dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjek dan objeknya serta yang terpenting adalah ancaman hukumannya. bahwa mengacu pada beberapa uraian atas tentang makna dari negara hukum, mengerucut pada beberapa ciri dari negara hukum tersebut adalah sebagai berikut: adanya kepastian hukum, perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, dan legitimasi demokrasi. untuk melihat apakah pemberlakuan dan guo sesuai dengan prinsip prinsip negara hukum tersebut, perlu dihadapkan pada ketiga ciri negara hukum tersebut. pertama, adanya kepastian hukum. bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, dalam beberapa putusan mahkamah konstitusi dalam berbagai perkara perselisihan hasil pemilukada atau php yang telah menjadi yurisprudensi dalam hukum kita, mahkamah telah memperluas atau dalam istilah mahkamah ekstensifikasi kewenangan mahkamah dalam mengadili dan memutus perkara php tidak semata hanya mengurusi selisih angka angka perolehan suara dalam suatu pemilihan kepala daerah, tetapi juga mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan pemilukada. pendapat ini merupakan bagian dari yurisprudensi dalam perkara nomor php.d vi mana majelis hakim bersepakat bahwa pengalihan kewenangan mengadili perkara pemilukada dari mahkamah agung mahkamah konstitusi bukan hanya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god merupakan peralihan kewenangan secara institusional tetapi juga memberi implikasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi mahkamah konstitusi sebagai peradilan konstitusi. bagi mahkamah konstitusi, dampak peralihan kewenangan tersebut .. terhadap pendirian tersebut, dapat kita lihat dan pelajari beberapa putusan mahkamah mengenai hal tersebut. sementara jika dihubungkan dengan muatan dan nomor tahun yang berisi batasan bagi pengajuan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilukada, sepintas memang akan terlihat netral, akan tetapi jika kita pelajari lebih dalam, maka ketentuan tersebut akan membatasi kewenangan mahkamah dalam menjalankan tugas dan fungsi mahkamah konstitusi sebagai peradilan konstitusi, yaknijika terdapat selisih perolehan suara dari para calon kepala daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota yang melebihi dari y9: ,5y6, dan baik untuk pemilihan gubernur maupun untuk pemilihan bupati walikota seturut dengan aturan jumlah penduduk diwilayah pemilihan tersebut, menurut para pemohon, hal ini jelas mengandung ketiadaan kepastian hukum yang secara otomatis kemudian bertentangan dengan uud bahwa salah satu contoh sengketa pemilukada yang pernah terjadi dalam putusan nomor php.d vi terjadi selisih persentase suara pemilih antar calon sebesarmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dimenangkan melalui putusan tersebut, sehingga dapatkedua, perlakuan yang sama hadapan hukum dan pemerintahan. negara hukum menganut prinsip equality before the law, serta juga perlakuan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana juga diakui dalam konstitusi kita yang berarti bahwa seluruh perangkat peraturan perundang undangan haruslah berlandaskan pada ketentuan prinsip tersebut, apakah dan nomor tahun tersebut telah bersandar pada prinsip perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan? menurut para pemohon, ketentuan guo jelas telah meminggirkan prinsip persamaan didalam hukum dan pemerintahan, karena ada perlakuan berbeda antara warga negara yang masuk kualifikasi persyaratan yang dikualifikasikan oleh dan warga negara yang tidak termasuk kualifikasi persyaratan dimaksud. sehingga maksud dari pemberlakuan tersebut jelas akan menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian warga negara sebagai pemilih, padahal sangat dimungkinkan bahwa selisih perolehan suara hasil pemilukada atas ketentuan sebagaimana batasan yang diatur dalam diakibatkan oleh adanya praktik praktik kecurangan, manipulasi dan tindakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi serta asas langsung, bebas, jujur dan adil serta dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. ketiga, legitimasi demokrasi, suatu negara hukum yang mencita citakan keadilan berdasarkan prinsip persamaan dihadapan hukum tidak dapat terwujud tanpa adanya demokras makna merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sesungguhnya dari negara hukum itu sendiri. oleh karena itu, negaraapakah dan telah merefleksikan nilai nilai negara demokrasi? karena negara demokrasi adalah sekaligus juga negara hukum, maka ciri utama negara hukum yang demokratis adalah adanya pengakuan, penghormatan dan pemajuan hak hak asasi manusia sebagaimana juga tercantum dalam konstitusi sebagaimana hak untuk berpatisipasi dalam pemerintahan, hak untuk diperlakukan sama hadapan hukum dan pemerintahan, ketentuan tidak mencerminkan hal tersebut. bahwa dengan demikian berdasarkan uraian uraian diatas secara tegasmbatasi hak warga negara untuk mengajukan perselisihan hasil pemilukada berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum bertentangan dengan prinsip dasar dalam negara hukum yang pada pokoknya negara hukum mengakui dan mendasarkan pada prinsip equality before the law atau kesetaraan hadapan hukum.barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godnegara republik indonesia tahunnegara republik indonesia tahunnegara republik indonesia tahunmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godpendahuluan dalam perkembangan negara, mahkamah konstitusi merupakan representasi sebuah negara demokrasi yang tidak hanya ada indonesia, namun juga negara negara demokrasi lainnya. menurut villain lutheran dan keith henderson, negara negara demokrasi telah menjamin hak dasar dan hak konstitusional serta membatasi kekuasaaan organ organ negara. jaminan itu dapat implementasikan dalam bentuk tuntutan terhadap negara sehingga apa yang telah dirumuskan dalam konstitusi dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga negara. berbagai literatur menyebutkan bahwa keberadaan mahkamah konstitusi dilandasi oleh pemikiran hans kersen, menyatakan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu sistem hukum nasional, sekaligus sebagai sumber validitas dari norma hukum yang berada bawahnya. untuk menegakkan aturan konstitusi diperlukan adanya jaminan bahwa peraturan yang berada bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. untuk menjamin hal tersebut diperlukan adanya lembaga peradilan yang diberi tugas menguji konstitusionalitas produk hukum serta memiliki kewenangan untuk membatalkan jika produk hukum dimaksud bertentangan dengan konstitusi. janedjri gaffa dalam bukunya hukum pemilu dalam yurisprudensi mahkamah konstitusi menyatakan bahwa kewenangan mahkamah konstitusi yang diamanatkan oleh uud secara keseluruhan, dapat dilihat sebagai upaya penataan hubungan kelembagaan dan institusi institusi demokrasi berdasarkan prinsip supremasi hukum bukan atas dasar kepentingan dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godatas, bahwa pemberlakuan dan nomor tahun tidak sejalan dengan ketentuan uudud28dundang undang dasar negara republik indonesia tahunmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god negara republik indonesia tahunmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godsuatu aturan hukum uuddanmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goddan nomor tahun dengan para pemilih yang tidak masuk kualifikasi dandan sebagaimana yang berlaku selama ini.y6, 1y6 dan ,5y6putusan nomor php.d viii dalam pemilukada kota tebing tinggi provinsi sumatera utara tahunamar putusan: dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan pemohon. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dan nomor tahun bertentangan dengan uud kesimpulan berdasarkan uraian atas, dapat disimpulkan bahwa dan undang undangpenerimahukum pemilu dalam yurisprudensi mahkamah konstitusi , karya janedjri gaffa, bukti fotokopi buku demokrasi konstitusi , karya: janedjri gaffa: bukti buku demokrasi dan pemilu indonesia , karya janedjri gaffa, bukti fotokopi ktpkekuatan politik yang akan melahirkan ketidakpastian dan instabilitas. inilah salah satu wujud nyata penerapan negara demokrasi berdasarkan hukum yang membawa konsekuensi adanya the constitutionalization democratic politics. mahkamah konstitusi indonesia dibentuk berdasarkan perubahan ketiga undang undang dasar uud) ketentuan mengenai mahkamah konstitusi diatur dalam d, atau biasa juga disebut dengan istilah menguji konstitusionalitas undang undang (judicial review). adapun kewenangan yang sering dilakukan adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu.. kpu kabupaten kota,rdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam onssebagai berikut: bahwa para pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia (vide bukti yang juga merupakan pelajar mahasiswbahwmerdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam ons para pemohon melalui pasangan calon yang kalah tidak dapat menguji kesalahan penghitunganmenangkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dengan kemenangan selisih suara lebih dari y9, ,5y9, 2y9 sesuai dengan batasan guo, para pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum berupa permohonan hasil pemilihan mahkamah konstitusi melalui pasangan calon yang kalah untuk membatalkan kemenangan pasangan calon peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang menggunakan cara cara melawan hukum dalam upaya untuk memenangkannya: para pemohon secara nyata terlibat upaya pembiaran perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikot: i3. menimbang bahwa berdasarkan syarat syarat sebagaimana tersebut dalam paragraf dan paragraf dihubungkan dengan dalil para pemohon sebagaimana tersebut dalam paragraf mahkamahdengan uraian sebagaimana dijelaskan pada angka atas maka pihak yang, merdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam ons bahwa peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menurut yaknipara pemohon dalam permohonan guo adalah perseorangan warga negara indonesia yang juga merupakan pelajar mahasiswa yang tidak sedang atau tidak hendak mencalonkan diri sebagai gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, atau walikota wakil walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan atas, dan tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional para pemohon dan karenanya dengan sendirinya syarat kerugian hak konstitusional berikutnya menjadi tidak mungkin untuk dipenuhi, bahwa dengan penjelasan sebagaimana diuraikan pada angka sampai dengan angka atas telah nyata bahwa para pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara indonesia tidak mampu menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sebagai akibat diberlakukannya danmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godundang undang nomor tahun sebagaimana diganti dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, penanganan sengketa pilkada merupakan kewenangan mahkamah agung dan pengadilan bawahnya, karena penanganan sengketa pilkada masuk rezim pemerintah daerah. namun sejak berlakunya undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun sengketa pilkada masuk rezim pemilu atau disebut pemilukada, sehingga penanganan sengketa dialihkan mahkamah konstitusi. namun mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu x1 telah menganulir sendiri kewenangannya dalam memutus sengketa hasil pemilukada, yang kemudian kewenangannya dikembalikan lagi mahkamah konstitusi melalpanjang lembaga peradilan khusus menangani sengketa pemilukada belum terbentuk. berdasarkan hal hal yang disebutkan atas, jelas bahwa mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian terhadapik secara formil maupun materil terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahunmukan kelemahan dari ini yang berpotensi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god melanggar konstitusi dan hak asasi warga negara dan tidak memenuhi asas pemilu uber dan judul , adapun temuan temuan tersebut antaranya: dan tersebut melanggar hak dasar dan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama hadapan hukum dan kesempatan yang sama pemerintahan serta perlindungan dalam memperjuangkan keadilan. syarat pengajuan permohonan sengketa pemilukada mahkamah konstitusi yang dibatasi oleh persentase selisih hasil suara, menyebabkan lemahnya salah satu kewenangan mahkamah konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilukada.:mendapatkan perlakuan yang sama hadapan hukum, kepastian hukum, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta perlindungan dari sifat diskriminatif, sebagaimana dimaksud dalam dan dadalah warga negara indonesia, yang berdomisili kota tangerang selatan dan secara yuridis adalah pemilih yang sah menurut hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam dduli terhadap isu penegakan hukum dan keadilan. bahwa indonesia sebagai negara hukum wajib menjamin hak hak tiap warga negaranya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. bahwa mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang telah diamanatkan oleh uud untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam halpada pemilukada kota tangerang selatan tahun berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii telah memerintahkan pemungutan suara ulang (psu) diseluruh kota tangerang selatan karena terbukti telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, sehingga oleh karenanya berdasarkan pengalaman tersebut, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god masyarakat kota tangerang selatan berpotensi mengalami kembali sengketa php sebagaimana yang pernah terjadi dalam perkara nomor php.d viii bahwa apandapatkan keadilan sebagaimana yang pernah terjadi pada pemilukada kota tangerang selatan tahun tidak akan dapat dilakukan. bahwa dalam konteks hubungan kausalitas, para pemohon sebagai pemilik suara sah yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon kepala daerah juga ikut mengalami kerugian, jika pasangan calon yang dipilih mengalami kekalahan dengan selisih angka melebihi ketentuandangkan kekalahan tersebut diduga terjadi karena kecurangan atau hal hal lain yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa potensi potensi kerugian konstitusional para pemohon adalah sebagai berikut: bahwa dengan diberlakukannya dan undang undang nomor tahun maka hak konstitusional para pemohon selaku pemilih, yang semestinyamelanggar karenmelalui pasangan calon (penerima mandat suara) yang kalah tidak dapat menguji kesalahan penghitungan suarardeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god memenangkan pemilukada dengan kemenangan selisih suara lebih dari y9,tidak dapat melakukan upaya hukum permohonan php) melalui pasangan calon (penerima mandat suara) yang kalah, untuk membatalkan kemenangan pasangan calon peserta pemilukada yang menggunakan cara cara melawan hukum dalam upaya untuk kemenangannya dalam pemilukada, bahwa dengan diberlakukannya dan undang undang nomor tahun maka para pemohon secara nyata terlibat upaya pembiaran perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pemilukad, bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut atas, para pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan uji formil dan ujifakta hukum bahwa pada tanggal september tahun dewan perwakilan rakyat dan pemerintah mengesahkan rancanganbahwa pada tanggal desember dewan perwakilan rakyat menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun terkait mekanisme pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. bahwa pada tanggal februari dewan perwakilan rakyat dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pemerintah menetapk. bahwa pada tanggal februari dewan perwakilan rakyat dan pemerintah melaui sidang paripurna dpr mengesahpresiden pada tanggal maret menandatanganilasan uji mater |
ajbnu holden, s.h. dea ta: tempat tanggal lahir jambi, juni pen pekerjaan swasta oa: alamat perumnas berduri blok nomor kelurahan penyengat rendah kecamatan telanaipura, kota jambi selanjutnya disebut sebagai . . c, dan pt. perusahaan listrik negara pln), mendengar dan membaca keterangan ahli pemohon dan pemerintah: mendengar dan membaca keterangan saksi pemohon dmeriksa bukti bukti pemohon, membaca kesimpulan pemohon, presiden, pihak terkait.permohonannya pada tanggal juli yangndang undang dasar menyatakan, mahkamah konstitusi berwenang bukti bahwa undang undang dasar tahunndang undang mahkamah konstitusiukti merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id akibat hukumnya bukti bahwa pemohon untuk menikmati aliran listrik rumah yang merupakan kebutuhan dasar pokok dan merupakan hak asasi, dalam hal pemohon untuk mengoperasikan instalasi listrik rumah, pemohon dilarang keras dengan ketentuan harus wajib memenuhi ketentuan tersebut setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi . dan apabila pemohon tidak memiliki sertifikat laik operasi, namun pemohon tetap ingin menikmati aliran listrik, maka pemohon akan dipidana sesuai dengan ketentuan bahwa pemohon dengan uang sendiri, untuk keperluan menikmati sendiri, dengan tidak membayar ataupun mengurus memiliki sertifikat laik operasi, maka pemohon tidak akan mendapatkan aliran listrik dari pln persero) dikarenakan persyaratan tersebut wajib dan pemohon akan dipenjara dan didenda. namun apabila pemohon sudah memiliki sertifikasi laik operasi, jika terjadi kebakaran maupun kerusakan terhadap barang barang elektronik milik pemohon yang diakibatkan oleh instalasi arus listrik, resiko tersebut pemohon hanya menanggung sendiri, karena sertifikat laik operasi tersebut bukan merupakan jaminan, perlindungan, maupun kepastian hukum. bahwa timbul pertanyaan, apa sebenarnya manfaat dari sertifikasi laik operasi tersebut? dapat diartikan negara pemerintah dalam membuat suatu ketentuan perundang undang khusus terkait pada dan undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan yang diujikan tersebut hanya untuk menghukum dan atau menyengsarakan rakyat, sehingga norma tersebut harus dinyatakan inkonstitusional: bahwa norma yang terdapat dalam. bahwa adanya unsur paksaan untuk memiliki sertifikat laik operasi yang bukan gratis, tetapi pemohon harus membayar sesuai ketentuan yang telah ditentukan dan yang sangat prinsip bagi pemohon sertifikat laik operasi tersebut tanpa didasari asas manfaat yang jelas baik dari segi perlindungan diri, harta benda, dan rasa aman, maupun ganti kerugian merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bila terjadi sesuatu musibah akibat instalasi arus listrik yang merupakan hak konstitusi pemohon dari penggunaan sertifikat laik operasi tersebut, sehingga, serta bermanusia : bahwa pada kenyataannya sertifikat laik operasi sesuai ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan yang diwajibkan terhadap pemohon dan masyarakat yang selama ini terjadi secara meluas seluruh indonesia, yang juga telah merupakan pelanggaran terhadap jaminan atas hak hak asasi dan ekonomi masyarakat secara luas serta menjadi penghambat dan hanya menambah rangkaian birokrasi yang membuat semakin panjang dan rumit. bahwa oleh karena itu sangat jelas ketentuan tersebut bertentangan dengan hak hak konstitusional pemohon, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan inkonstitusional, bahwa hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh konstitusi, yakni hakadalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga, termasuk tidak memiliki sertifikat laik operasi sebagaimana dipersyaratkan dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan:berdasarkan tujuan pembentukan undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan antara lain:merdeka sarat zakaria tel tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaan, sehingga penyedia dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan bukti bahwa pada tahun permasalahan kewajiban terhadap sertifikat laik operasi berikut pungutan terhadap masyarakat sesuai ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan yang diberlakukan pln persero) cabang jambi, telah pernah digelar dengar pendapat dprd kota jambi yang dihadiri unsur masyarakat peduli listrik jambi ampel), pln persero) cabang jambi, konsul (lembaga yang mengeluarkan sertifikat laik operasi) dan dihadiri unsur musica kota jambi. bahwa dprd kota jambi merekomendasikan bahwa pungutan yang dilakukan komite keselamatan untuk instalasi listrik dihentikan atau ditiadakan sementara untuk kota jambi. nomor surat: dprd, tertanggal april sebagai bukti keresahan masyarakat kota jambi bukti bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam khususnya pada frasa setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi dan mengenai sanksi pidana dan denda undang undang nomor tahun tentang kelistrikan, karena bertentangan denganpetit berdasarkan hal hal tersebut atas maka pemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memberi putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon,dan sanksi pidana dan denda bertentangan dengan undang undang negara republik indonesia tahunoperasi dan sanksifotokopi huruf mk: fotokopi huruf mk: bukti fotokopi mk, merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti fotokopi ktp pemohon: fotokopi rekening listrik pemohon: bukti fotokopi dan uud bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan: . bukti fotokopi sertifikat laik operasi, fotokopi daftar harga sertifikat laik operasi, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen, bukti fotokopi uuddictum menimbang undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan:, bukti fotokopi surat dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kota jambi nomor dprd, bertanggal april mengenai rekomendasi bahwa pungutan yang dilakukan oleh komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik diberhentikan atau ditiadakan sementara untuk wilayah kota jambi, fotokopi berita acara nomor dprd, bertanggal april perihal hasil pertemuan antara dprd kota jambi dengan utusan aliansi masyarakat peduli listrik jambi ampel) pln dan konsul: fotokopi kliping koran keresahan masyarakat, selain mengajukan bukti bukti tertulis, pemohon juga mengajukan ahli danahli dr. abdul fitriaciada azhari, s.h.,m. hum. secara ringkas permohonan pengujian adalah: ketentuan nomor tahun yang mewajibkan setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi untuk memiliki sertifikat laik merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id operasi slo) hak setiap orang serta norma undang undang dasar negara republik indonesia tahunketentuan nomor tahun yang mengatur tentang ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama (lima) tahun dan denda paling banyak rp. (lima ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang tidak memiliki sertifikat laik operasi slo) sebagaimana dimaksud pada nomor tahun adalah bertentangan dengan norma undang undang dasar negara republik indonesia. tahun yang menentukan hak setiap orangtentuerkenaan dengan permohonan tersebut, ahli menyampaikan keterangan berdasarkan keahliannya sebagai berikut pertama, pemenuhan tenaga listrik bagi setiap warga negara merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam international covenant economic, social, and cultural rights icsc), yaitu pada yang menentukan the right everyone adequate standard living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and the continuous improvement living conditions. seperti. kita ketahui bersama, bahwa negara republik indonesia sudah mengesahkan icsc merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id berdasarkan nomor, berdasarkan general comment nomor yang dikeluarkan oleh committee economic, social, and cultural rights tahun pada angka disebutkan bahwa the human right adequate housing, which thus derived from the right adequate standard living, central importance for the enjoyment all economic, social and cultural rights. artinya, hak asasi untuk memperoleh perumahan yang layak (adequate housing) adalah bagian dari hak untuk memperoleh standar hidup yang layak, yang merupakan kepentingan utama bagi pemenuhan seluruh hak hak ekonomi sosial dan kebudayaan. dalam kaitan dengan ketentuan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun hak untuk memperoleh perumahan yang layak sebagai bagian dari hak untuk memperoleh standar hidup yang layak merupakan perwujudan dari hak untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana diatur pada undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang disebutkan dalam permohonan perkara ini, dalam general comment nomor itu pula disebutkan bahwa yang dimaksud dengan adequate housing atau perumahan yang layak adalah meliputi: availability services, materials, facilities and infrastructure. adequate house must contain certain facilities essential for health, security, comfort and nutrition. all beneficiaries the right adequate housing should have sustainable access natural and common resources, safe drinking water, energy for cooking, heating and lighting, sanitation and washing facilities, means food storage, refuse disposal, site drainage and emergency services. artinya, setiap orang berhak memperoleh pelayanan, material, fasilitas dan infrastruktur yang mencakup, antaranya, tenaga listrik (heating and lighting) yang tidak terlepas dalamnya dari fasilitas keamanan dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik tersebut, kedua, pemenuhan atas perumahan yang layak, termasuk dalamnya pemenuhan atas tenaga listrik, terkait dengan dengan kewajiban negara (state obligation), terutama pemerintah, untuk memberikan perlindungan, pemajuan, merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur pada undang undang dasar negara republik indonesia tahun berkenaan dengan hak asasi ekonomi, sosial dan kebudayaan, pengertian kewajiban negara (state obligation) terkait dengan ketentuan icsc yang menyebutkan, bahwa setiap negara harus undertaken take steps, individually and through international assistance and co cluding particularly the adoption legislative measures , terkait dengan ketentuan icsc itu, committee economic, social and cultural rights pada dalam general comment menyebutkan bahwa yang dimaksud with view achieving progressively the full realization the rights mengandung konsekuensi kepada negara untuk bertindak aktif melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. dalam general comment itu disebutkan bahwa istilah progressive realization dalam icsc mengandung makna imposes obligation move expeditiously and effectively possible towards that goal. artinya, dalam pemenuhan hak hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan negara dibebani untuk bertindak secara cepat dan seefektif mungkin menuju tujuan pemenuhan hak hak tersebut. dalam pengertian lain, negara tidak boleh menunda nunda atau bahkan mempersulit pemenuhan hak hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, general comment nomor membedakan antara kewajiban negara dalam pemenuhan hak hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak hak sipil dan politik. makna kewajiban negara dalam pemenuhan hak hak sipil dan politik hanya menghormati dan menjamin hak hak tersebut (to respect and ensure all the relevant rights). artinya, dalam pemenuhan hak hak sipil dan politik negara justru bersikap pasif untuk tidak mencampuri hak hak sipil dan politik warga negara. hal itu jelas berbeda dengan kewajiban negara dalam pemenuhan hak hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang justru harus bersikap aktif untuk merealisasikan secara progresif dengan cara bertindak secepat dan efektif mungkin untuk yang mewujudkan pemenuhan hak hak asasi warga negara: merdeka barat jakarta telp, fax email: [email protected] ketiga, berdasarkan pemahaman atas, terkait dengan pemenuhan hak atas tenaga listrik maka negara dituntut untuk secara progresif merealisasikan penyediaan kebutuhan tenaga listrik demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. negara tidak boleh menunda nunda atau bahkan mempersulit pemenuhan hak warga negara untuk menikmati pelayanan tenaga listrik. dalam kaitan itu, ketentuan nomor tahun tentang ketenagalistrikan yang menetapkan kewajiban untuk memiliki sertifikat laik operasi yang disertai dengan ancaman pidana bagi yang tidak memilikinya jo. nomor tahun 2009j jelas bertentangan dengan hakikat dari pemenuhan hak atas tenaga listrik sebagai bagian hak untuk memperoleh standar hidup layak yang menuntut adanya kewajiban negara untuk merealisasikannya secara progresif, sesuai dengan prinsip kewajiban negara dalam pemenuhan hak hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, seharusnya negara bertindak secara progresif dengan secepat dan seefektif mungkin untuk merealisasikan pemenuhan hak atas tenaga listrik, termasuk jaminan keselamatan dan keamanan (security) dalamnya, sebagaimana disebutkan dalam general comment dari icsc. artinya, jaminan keamanan dan keselamatan yang dalam nomor tahun diwujudkan berupa sertifikat laik operasi justru seharusnya disediakan oleh negara sebagai bagian dari upaya realisasi secara progresif bagi pemenuhan hak atas tenaga listrik. negara tidak boleh menunda nunda atau mempersulit, apalagi dengan memberikan ancaman pidana bagi pemenuhan hak warga negara atas tenaga listrik, negara tidak boleh bersikap pasif dengan hanya mengandalkan inisiatif warga negara sebagaimana dalam pemenuhan hak sipil dan politik. posisi negara yang bersikap pasif dan bahkan menyerahkan kewenangan untuk menangani penyediaan sertifikat laik operasi kepada pihak lain disertai dengan konsekuensi pembayaran sejumlah uang justru bertentangan dengan prinsip kewajiban negara dalam pemenuhan hak hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. kebijakan negara seperti ini dalam praktek potensial untuk menimbulkan diskriminasi karena satu pihak akan ada warga negara yang dapat membayar dan memperoleh sertifikat, sementara pihak lain akan ada sebagian warga negara lainnya yang tidak dapat atau sulit memenuhi pembayaran dengan konsekuensi tidak dapat atau tertunda haknya untuk memperoleh tenaga listrik. jelas, kebijakan sepertikewajiban negara dalam pemenuhan hak hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang justru harus merealisasikan pemenuhan hak secara progresif: dalam kaitan itu, jaminan keamanan dan keselamatan dalam penggunaan tenaga listrik harus dipandang sebagai hak yang wajib dipenuhi oleh negara, dan bukan kewajiban yang memiliki akibat hukum pidana bagi yang tidak melakukannya. jadi perspektif dasarnya adalah jaminan keamanan dan keselamatan yang dalam nomor tahun diwujudkan berupa sertifikat laik operasi merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki warga negara, bukan kewajiban yang dibebankan oleh negara kepada warga negara, sehingga tidak dapat dipidana sebagaimana diatur dalam nomor tahun sebaliknya, negara justru akan dianggap mengabaikan kewajibannya apabila tidak memenuhi hak tersebut, keempat, atas dasar semua pemahaman atas, ahli berpendapat bahwa ketentuan tentang sertifikat laik operasi sebagaimana diatur dalam nomor tahun beserta ancaman pidananya sebagaimana diatur dalam nomor tahun secara umum bertentangan dengan prinsip prinsip yang terkandung dalam hak hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, khususnya pemenuhan hak untuk memperoleh standar hidup yang layak. dalam kaitan dengan norma undang undang dasar negara republik indonesia tahun pemenuhan hak untuk memperoleh standar hidup yang layak itu diantaranya terkandung dalam materi muatan yang menyatakan, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya . dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, .demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. dengan demikian, secara normatif ketentuan dketentuan nomor tahun yang menetapkan kewajiban untuk memiliki sertifikat laik operasi juga bertentangan dengan norma undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang. mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif . ketentuan merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsitusigo.id kedudukan hukum (uktiengan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian: adanya hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian dimaksudnomor nik. yang saat ini menggunakan pemanfaatan tenaga listrik dari pt. pln (persero) dengan daya volt amber), yang bermaksud akan menambah daya listrik lebih besar sampai dengan daya volt amber), namun maksud pemohon tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pt. pln persero) karena pemohon belum membuat sertifikat laik operasi, sesuai persyaratan yang ditetapkan olehtentang kewajiban memiliki sertifikat laik operasi yang disertai dengan keterlibatan pihak lain untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan pembayaran sejumlah uang akan menimbulkan adanya sebagian warga negara yang tidak dapat atau sulit memenuhi kewajiban tersebut, sehingga potensial melahirkan perlakuan diskriminasi berupa adanya sebagian warga negara yang tidak dapat atau tertunda dalam menikmati pelayanan tenaga listrik. dalam hal ini negara telah mengabaikan kewajibannya untuk merealisasikan secara progresif hak atas tenaga listrik, sehingga terjadi diskriminasi dalam pemenuhan hak tersebut. dengan demikian, ketentuan nomor tahun tersebut bertentangan dengan norma undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang memberikan jaminan kebebasan dan perlindungan bagi warga negara atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, dr. febrian, s.h.,m.s. sehubungan dengan permohonan pengujian nomor tahun tentang ketenagalistrikan dan terhadap uud negara republik indonesia tahun yang dimohonkan oleh saudara ibnu holden dapat ahli sampaikan beberapa hal, yaitu: bahwa nomor tahun tentang ketenagalistrikan yang mewajibkan pemohon untuk membuat sertifikat laik operasi slo) apabila ingin menambah daya, dianggap merugikan pemohon untuk dapat memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dijamin dalam ketentuan uud pemohon menyatakan bahwa nomor tahun karenanya telah menjadi norma diskriminatif dan bertentangan dengan ketentuan uud negara tahun selanjutnya pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan nomor tahun telah menjadi norma ancaman yang berat dan telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemohon dan bertentangan dengan uud yang mulia ketua dan majelis hakim, ketentuan menyatakan bahwa setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi . dari ketentuan ini mengandung isu hukum, yaitu kewajiban memiliki sertifikat laik operasi atau slo. ini harus ditafsirkan utuh bahwa slo filosofinya mengandung unsur keamanan dan merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kenyamanan menggunakan listrik sebagaimana tergambar dalam konsideran menimbang huruf yang berbunyi: bahwa samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan,dalam kaitan dengan fungsi negara untuk mengurus (bestuurdaad) , ketenagalistrikan terkandung makna bahwa keselamatan harus diatur (regering). fungsi negara untuk mengatur, mengurus, termasuk mengelola (beheerdaad), haruslah selaras dengan asas dan prinsip dalam uud patokan dalam kesesakan dasar ini akan dapat menjelaskan bagaimana tarik ulur antara hak rakyat terhadap listrik.dan kewajiban negara mengurus dan mengelola listrik melalui peraturan perundang undangan sesuai dengan kewenangan publik yang diemban: bahwa wewenang publik seperti dikemukakan oleh jjh. bruggink dalam bukunya rechtsreflecties yang diterjemahkan oleh bernard arief sidharth membagi kewenangan atas yaitu: wetgeving, bestuurlijke: dan rechterliike controller. wewenang pertama menempatkan posisi kekuasaan legislatif sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan memproduksi aturan hukum pada tingkatan undang undang sebagai instrumen bekerjanya negara hukum. kewenangan legislatif ini diterjemahkan sebagai fungsi legislasi dewan, dan dalam hukum positif, yakni nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan secara tegas memberi batasan materi muatan undang undang, yakniementara itu kewenangan bestuurlijke (pemerintahan) diberikan kepada pemerintah yang mendapat ruang untuk juga mengatur, namun yang utama antara lain seperti yang ulas atas, yaitu mengurus dan mengelola negara, bahwa dari dua kewenangan atas, ahli ingin menjelaskan bahwaslo dan ketentuan keselamatan antara lain disebabkan oleh sumber dari kewenangan pengaturan, yakni jika dibaca netral, maka slo memang merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sepatutnya diatur dan diurus negara. artinya rumusan dan materi muatan tidak bertentangan dengan asas dan prinsip dalam uud terkait dalam uud akan tetapi pada waktu penerapan hukum terhadap pelaksanaan, maka menarik untuk dikaji,yaitu: ada biaya yang dibebankan kepada rakyat, ada pengaturan yang tidak melibatkan rakyat, dan ada lembaga yang ditunjuk untuk mengelola tanpa melibatkan rakyat, siapa yang bertanggung jawab atas beban slo? fakta yuridis beban tersebut ditanggung oleh rakyat sebagai norma wajib. pejabat mana yang berwenang? rincian biaya atau tarif jasa pemeriksaan konsul sesuai dengan surat direktur tehnik dan lingkungan ketenagalistrikan nomor dlt. tanggal maret adalah dengan tarif terendah sejumlah rp. dan terus bervariasi. kesimpulan sementara dasar hukum tarif hanya ditentukan oleh direktur teknik sebagai pejabat eselon pada kementrian esdm. nalar hukum sumber kewenangan dari lingkup jabatan terhadap penetapan jelas bersifat sepihak dan hak rakyat tidak diletakkan kepada jabatan dan sumber wewenang yang tepat dan dibenarkan oleh hukum: yang mulia ketua dan majelis hakim, ketentuan adalah norma pengecualian (vergunning toesteming) dari norma keselamatan terhadap siapapun pengguna listrik (norma larangan). norma pengecualian semacam ini timbul dari penguasaan negara yang penuh terhadap cabang cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak vide uud negara tahun karena itu harus digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat uud penguasaan negara yang demikian harus dimaknai dalam penguasaan dalam arti luas yang bertumpu pada kedaulatan rakyat uud dan negara hukum uud 1945j. ahli berpendapat, ketentuan ini tidak menyelesaikan persoalan yang patut diduga timbul, melainkan mendelegasikan pada peraturan pelaksanaannya. pada peraturan pelaksanaan ini akan terlihat penyederhanaan masalah dan kecenderungan politik pembentukan hukum cenderung bersifat sektoral, rekonstruksi berpikir yang ingin ahli sampaikan adalah beranjak dari fakta konkrit dan diatur dalam peraturan pelaksanaan sampai pada tataran undang undang, maka ketentuan ini patut diduga menimbulkan merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ketidakpastian hukum seperti apakah instalasi listrik dimaksud lebih baik dibebankan kepada setiap usaha , bukan kepada setiap orang , dan menabrak asas dan prinsip uud menurut nomor tahun bagi setiap orang yang mengoperasikan listrik tanpa slo akan dikenakan pidana penjara dengan ancaman tahun, diatur dalam ketentuandari ketentuan ini mengandung dua isu hukum, yaitu: setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi, dan dipidana dengan pidana penjara dan denda. apakah kebenaran korespondensi dapat ditemukan dari hubungan antara bahwa: jika pengaturan dalam dilanggar, maka akan dipidana penjara dan denda , sehingga dapat dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (condition sine gua non), ahli berpendapat sebagaimana uraian terdahulu, khususnya point bahwa slo adalah norma pengecualian, sama seperti halnya norma perizinan, maka norma semacam ini adalah domain norma hukum administratif (administratif law). oleh karena itu, sanksi terhadap pelanggaran norma slo adalah sanksi administratif, bukan sanksi pidana. hal ini sejalan dengan asas subsidiaries, yang menempatkan sanksi pidana ditarik belakang (ultimatum medium) bukan primum medium, yang akan menimbulkan ketakutan dan traumatik rakyat terhadap pemerintahan, yang mulia ketua dan majelis hakim mk, ahli sampai pada kesimpulan bahwa ketentuan nomor tahun tidak secara tersirat ataupun tersurat bertentangan dengan ketentuan dalam uud khususnya dalamtau. mendapatkan merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu . akan tetapi penerapan hukum dalam peraturan pelaksanaan samping bermasalah dari aspek kewenangan pengaturan karena daulat rakyat tidak diakomodir, juga dalam penerapan hukum masyarakat, slo ini tidaklah efektif, sehingga norma wajib slo menjadi kaedah mati (diode segel): terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam nomor tahun guo ahli berpendapat bahwa terhadap norma pengecualian slo adalah masuk dalam norma perizinan, sehingga menjadi domain hukum administratif tidaklah tepat masuk dalam domain pidana, yang memerlukan sanksi pidana. oleh karena itu, ketentuan tahun inkonstitusional terhadap uud negarberdasar, maka frasa diskriminatif pada uud diartikan juga termasuk tindakan yang dilakukan pemerintahan, ahli juga berpendapat nomor tahun inkonstitusional terhadap dan uudhak politik, sosial, ekonomi dan budaya diakui dan dilindungi dan menjadi tanggung jawab negara agar tercapai kepastian hukum yang adil, saksi pemohon chaidir saksi memberikan kesaksian sebagai korban sertifikat laik operasi slo) karena rumahnya belum dialiri listrik dari pln, padahal saksi sudah mengajukan permohonan kepada pln: menurut pln, rumah saksi dapat dialiri listrik jika memiliki slo: waktu pertama kali memasang listrik, saksi tidak memiliki slo, merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id saksi sudah mengajukan permohonan pln sejak tahun tidak ada surat dari pln bahwa permohonan aliran listrik harus memiliki slo, saksi mengetahui tentang keharusan slo dari koran: saksi sudah bertanya kepada pln mengenai persoalan bahwa rumah saksi belum dialiri listrik, namun pln menanggapi bahwa saksi harus memiliki slo agar rumahnya dapat dialiri listrik. padahal saksi sudah membayar biaya pemasangan listrik kira kira sebesar rp. saksi mengajukan permohonan untuk pemasangan listrik sebesar (sembilan ratus) watt, meteran listrik rumah saksi sudah dipasang, namun belum ada aliran listrik: yang memasang meteran listrik adalah pln, sutrisno saksi adalah anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kota jambi, pada tahun terjadi demo masyarakat yang mempertanyakan tambahan pembayaran atau pemasangan listrik, namun pada waktu itu dprd kota jambi sepakat bahwa sosialisasi kegunaan slo belum pernah ada. oleh karena itu, dprd kota jambi memutuskan untuk memberhentikan dulu slo: menurut saksi, kegunaan slo belum jelas sampai saat ini, sehingga saksi mempertanyakan apakah yang disertifikasi adalah instalasi listriknya? apakah setiap orang mengoperasikan instalasi listriknya? oleh karenanya, dprd kota jambi sepakat bahwa pungutan atau biaya slo melanggar uud sebagaimana permohonan pemohon. dengan demikian, dprd kota jambi sangat mendukung permohonan pengujian karena undang undang tersebut digunakan sebagai tameng untuk menakut nakuti rakyat yang mewajibkan setiap warga menggunakan slo: rumah saksi sudah dipasang dan dialiri listrik sejak (empat) tahun yang lalu: menurut saksi, tidak mudah memperoleh slo dan saksi belum pernah bertanya kepada pln mengenai slo. namun saksi mengatakan ada badan yang bernama konsul dan poin yang dibentuk berdasarkan keputusan kementrian energi dan sumber daya mineral: saksi sudah bertanya kepada konsul mengenai slo, namun konsul tidak mengetahui kegunaan slo. uang sebesar rp. (delapan puluh lima merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ribu rupiah) yang telah dikeluarkan saksi tidak jelas peruntukannya. padahal berdasarkan undang undang tentang pelayanan publik, pelayanan publik harus dibiayai oleh negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd), hasanuddin saksi pernah menjabat lembaga inspeksi tegangan rendah provinsi bangka belitung sejak tahun sampai sekarang: tugas saksi lembaga inspeksi tegangan rendah adalah sebagai pemeriksa instalasi yang dipasang oleh pelaksana konstruksi, yaitu badan usaha penunjang tenaga listrik, saksi bukan agen pln: perkumpulan perlindungan instalasi listrik nasional poin) memiliki badan pengurus dan badan pelaksana. badan pelaksana berhak memeriksa instalasi pemanfaatan, sementara saksi bertugas sebagai badan pengurus yang membantu pelaksanaan wewenang badan pelaksana agar memenuhi ketentuan undang undang, sebelum instalasi listrik digunakan, lembaga inspeksi teknik akan memeriksa apakah instalasi listrik yang telah dipasang layak atau tidak memperoleh slo, semula saksi sepakat dengan adanya slo. namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu ternyata slo hanyalah sebuah kebohongan publik, karena banyak slo yang dikeluarkan tanpa diperiksa dan masyarakat membayar slo tersebut. hal ini telah berlangsung tanpa standardisasi: biaya untuk memperoleh slo tergantung pada besarnya daya, sebagai berikut. daya watt, biayanya rp. , . daya watt, biayanya rp. , . daya watt, biayanya rp. , . adapun biaya penambahan daya dihitung dari nol lagi. misalnya penambahan daya dari watt menjadi watt, maka biaya slo dihitung dari daya watt ditambah pajak pertambahan nilai pn): instalasi listrik yang sudah terpasang dan tidak menambah daya maka tidak perlu biaya slo: saksi sempat marah ketika mengetahui ada pemasangan instalasi listrik yang tidak ditemukan alamatnya namun memperoleh slo sebanyak lebih dari merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id (seratus) konsumen. menurut saksi, hal tersebut menimbulkan kesan bahwa digunakan untuk memeras konsumen, saksi tidak mengetahui pihak yang membentuk poin, namun yang mengeluarkan izin operasi poin dan konsul sebagai lembaga inspeksi teknik adalah dirjen ketenagalistrikan:, berdasarkan konsul dan poin berbentuk badan usaha. namun demikian, kenyataannya konsul dan poin dinamakan lembaga inspeksi, sehingga menimbulkan kebingungan, nurmaidi wahid saksi adalah pelanggan pln, rumah saksi memakai daya volt ampere, saksi berasal dari riau, kecamatan tualang, kabupaten siak, provinsi riau, dengan alamat jalan suka maju rw kelurahan perawan, provinsi riau: saksi memasang listrik pada bulan desember saksi mengajukan permohonan untuk pemasangan instalasi listrik sebagai pelanggan pln melalui sistem online. kemudian, saksi juga melakukan persetujuan pembayaran bea penyambungan, saksi merasa dipaksa untuk membuat pernyataan bahwa instalasi listriknya telah memenuhi slo. pernyataan tersebut dilakukan sebelum pemasangan kwh meter, oleh karena saksi sangat membutuhkan listrik, saksi mengurus slo disertai dengan gambar instalasi. dalam slo diterbitkan adanya beberapa titik lampu, namun tidak ada pemeriksaan, sehingga dapat dikatakan bahwa slo tersebut slo 'bodong (tidak jelas): yang menggambar instalasi listrik adalah saksi sendiri, saksi adalah kontraktor listrik yang juga membawa kurang lebih slo 'bodong'. saksi mengatakan slo bodong' karena slo tersebut terbit tanpa pemeriksaan yang kedua, dan yang diambil hanya uang biaya slo, biaya slo volt ampere sebesar rp. ditambah biaya slo tersebut dibayarkan konsul( komite keselamatan untuk tenaga listrik), yang dibentuk oleh menteri energi dan sumber daya mineral esdm), bawah dirjen ketenagalistrikan. cara pembayarannya adalah melalui rekening bank, merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kenyataannya slo bisa didapat sebelum pemasangan dan hanya dengan gambar saja. dengan kata lain, setelah instalasi listrik terpasang tidak diperiksa kembali kelayakan operasinya: saksi mencontohkan, jika ada colokan listrik untuk pompa air, bor listrik, dan genset, maka saksi harus mempunyai (tiga) slo, yakni slo pembangkit, slo distribusi, dan slo pemanfaatan untuk instalasi tegangan rendah. pengurusan slo tersebut harus jakarta, tidak bisa diurus riau, dengan biaya yang mahal beserta laporannya yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal november dan desember yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: pokok permohonan bahwa ketentuan ketenagalistrika, ketentuan tersebut telah merugikan pemohon untuk dapat memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dijamin dalam uud bahwa ketentuan ketenagalistrikan telah menjadi norma yang diskriminatif karena timbulnya perbedaan antara pelanggan kaya dan pelanggan yang tidak mampu untuk membayar biaya pembuatan sertifikat laik operasi, sehingga bertentangan dengan uud bahwa ketentuan ketenagalistrikan yang merupakan ancaman pidana dari ketenagalistrikan telah berpotensi merugikan pemohon dan bertentangan dengan uud karena merupakan bentuk ketidakberpihakan terhadap masyarakat dengan ancaman pidana dan dendardeka sarat zakaria teltel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id nomor sehingga pemohon selaku warga negara republik indonesia, telah dirugikan dan sangat berpotensi dirugikan haknya, bahwa oleh karena keterbatasan daya listrik rumah pemohon, maka pemohon telah mengalami keterbatasan daya listrik, sehingga pemohon memiliki keterbatasan untuk menikmati teknologi informatika, yaitu tidak dapat menikmati dan menyalakan komputer pc) dalam rangka pemanfaatan teknologi komputer untuk sistim administrasi serta untuk mencari data dan informasi melalui internet, dan tidak. dapat mengembangkan usaha kecil perumahan dengan memanfaatkan tenaga listrik, yaitu usaha laundry (jasa cuci pakaian): bahwa dengan keterbatasan keterbatasan tersebut telah menyebabkan pemohon mengalami kerugian dan sangat berpotensi untuk mengalami kerugian yang lebih besar lagi, sehingga oleh karenanya pemohon telah memenuhi.terkait dengan berlakunyaukti bahwa beberapa dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang merupakan hak hak konstitusional pemohon, yakni: berbunyukti merdeka sarat zakaria telketenagalistrikan, karena menurut pemerintah,selanjutnya dalam seluruh uraian permohonannya pemohon hanya mendalilkan adanya anggapan kerugian konstitusional karena tidak terpenuhinya persyaratan administrasi pemoho listrik, hal demikian bukan merupakanmerdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsitusigo.idmenyampaikan hal hal sebagai berikut sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahunoleh karena itu, pemerintjuga pelaksanaan pengawasan bidang keteknikan yang didalamnya termasuk keamanan, dan keselamatan, selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan keamanan dan keselamatan harta maupun jiwa manusia, dan pemasangannya dilakukan oleh tenaga teknik yang memiliki kompetensi, untuk memenuhi kualifikasi tersebut atas maka diperlukan sertifikat laik operasi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id terhadap anggapan pemohon yang mendalilkan bahwa ketentuan dan ketenagalistrikan, yang menyatakan: setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi"" ketentuan tersebut atas olehberdasarkan penjelasan umum ketenagalistrikan,: berdasarkan ketenagalistrikan tersebut maka diatur pemenuhan ketentuan keteknikan ketenagalistrikan yangvide ketentuan keselamatan ketenagalistrik (vide ketentuan keselamatan ketenagalistrikan meliputi: pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik: dan cc. pengamanan pemanfaatan tenaga listrik (vide dalam rangka menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi tenaga listrik, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam penyediaanbidang ketenagalistrikan dan dibangun dipasang dioperasikan oleh tenaga teknik yang kompeten. instalasi tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang dibuktikan dengan sertifikat laik operasi, untuk mewujudkan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik secara aman, andal, dan ramah lingkungan (vide dan ketenagalistrikan), bahwa dengan menerapkan sertifikat laik operasi, diharapkan terwujud instalasi tenaga listrik yang andal dan aman, sehingga instalasi tenaga listrik dapat beroperasi secara berkesinambungan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, sehingga bahaya akibat tenaga listrik dapat diantisipasi. selain itu, merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dengan sertifikat laik operasi dapat menjamin pengoperasian instalasi tenaga listrik yang tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, penerapan sertifikat laik operasi sebagaimana ditentukan dalam ketenagalistrikan|,hluk hidup lainnya, dan ramah lingkungan (vide ketenagalistrikan), bahwa dalam pelaksanaannya, penerapan sertifikat laik operasi dilakukan secara adil kepada semua pemilik instalasi tenaga listrik, baik instalasi penyediaan tenaga listrik maupun instalasi pemanfaatan tenaga listrik, sehingga penerapan sertifikat laik operasi memberikan perlindungan bagi semua pemilik instalasi tenaga listrik secara adil, tidak diskriminatif, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada semua pemilik instalasi tenaga listrik, dengan demikian, menurut pemerintah, ketentuan ketenagalistrikan justru dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap setiap orang akan keamanan dan keselamatan terhadap pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan keteknikan ketenagalistrikan. dengan perkataan lain, menurut pemerintah, ketentuan guo telah sejalan dengan amanat konstitusi:bahwa tenaga listrik dapat membahayakan keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi dan pelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, sehingga penggunaan peralatan peralatan listrik harus memenuhi standar bidang ketenagalistrikan: bahwa mengingat tenaga listrik juga dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya serta lingkungan hidup maka perlu adanya sertifikat laik operasi dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik instalasi tenaga listrik, bahwa dengan demikian, penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketenagalistrikan sangat diperlukan dalam rangka penegakan norma ketentuan ketenagalistrikan: merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id iv. kesimpulan berdasarkan seluruh uraian pemerintah atas dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut bahwa tenaga listrik sangat diperlukan bagi masyarakat: bahwa tenaga listrik juga dapat membahayakan keamanan dan keselamatan bagi setiap orang: bahwa untuk meminimalisir timbulnya bahaya, maka pengelolaannya harus memenuhi standar keteknikan tenaga listrik, bahwa guna memenuhi penerapan standar keteknikan tenaga listrik, perlu adanya sertifikat laik operasi: bahwa penerapan sertifikat laik operasi tidak membeda bedakan kebolehannya bagi setiap orang (non diskriminatif) dan mudah diperoleh:(tiga) orang ahli yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal desember yang pada pokoknya sebagai berikut: dr. ir. tumisan, eng. ahli menyampaikan pandangannya perihal pentingnya keamanan peralatan dan instalasi listrik bagi kepentingan instalasi, keamanan sistem kelistrikan, dan merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id keamanan bagi manusia. dalam penyampaian materi ini, ahli menyampaikan pandang dari beberapa aspek, yaitu: (i) aspek pemanfaatan energi listrik: (ii) keamanan dan pengujian peralatan listrik: (iii) pengujian dan pengawasan instalasi listrik, (iv) dampak instalasi listrik yang tidak memenuhi persyaratan, dan (v) bagaimana perundang undangan nasional mendukung pengamanan instalasi listrik, (i) energi listrik energi listrik adalah energi yang paling efisien untuk dimanfaatkan dengan tujuan berbagai keperluan, mulai keperluan untuk rumah tangga, perkantoran, industri, penerangan jalan dan berbagai aplikasi lainnya. pemanfaatan energi listrik memerlukan penghantar yang menghubungkan dari sumber pembangkit listrik untuk disalurkan kepada konsumen. konsumen listrik biasanya tidak terletak bersama sama dengan pusat pusat pembangkit, tetapi konsumen listrik selalu berada jauh dari pusat pusat pembangkit, sehingga memerlukan saluran transmisi dan saluran distribusi. untuk menjamin bahwa listrik akan memanfaatkan secara aman oleh para konsumennya, maka berbagai persyaratan teknis menyangkut keamanan (safety) menjadi ketentuan yang tidak dapat diabaikan. tujuan penerapan safety (safety standard) adalah untuk menjamin agar manusia pengguna energi listrik tidak akan mengalami kecelakan yang berupa kematian, atau cacat akibat kesalahan yang terjadi pada peralatan ataupun instalasi listrik. oleh karena itu, setiap peralatan listrik dan juga instalasi listrik sebelum dipergunakan harus terlebih dahulu melalui proses pengujian, untuk memastikan bahwa peralatan dan instalasi listriknya akan aman bagi manusia penggunanya. keamanan tersebut menjadi prioritas, selain terhadap keamanan manusia, pengguna peralatan juga tidak dirugikan akibat adanya kesalahan instalasi atau kesalahan peralatan: (ii) perlunya standarisasi pengujian peralatan listrik semua peralatan listrik sebelum dipakai harus terlebih dahulu mengalami pengujian untuk memastikan bahwa peralatan tesebut akan aman dipakai. untuk mengetahui bahwa peralatan peralatan listrik tersebut telah mengalami proses uji, maka pengujian produsen yang diawasi oleh lembaga yang berwenang harus menerapkan standar standard pengujian yang telah ditetapkan. hampir setiap negara memiliki standar pengujian yang menjadi acuannya. acuan tersebut dapat berupa standard internasional ataupun merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id standard lokal negara yang umumnya mengacu kepada standard internasional. standard internasional misalnya ada standard ieee, ansi amerika), jis jepang), iec internasional), vde jerman), dan indonesia membukukan ketentuan standarnya sni standar nasional indonesia). peralatan peralatan listrik yang telah mengaji pengujian diberi label yang menerangkan spesifikasi dari peralatan tesebut. spesifikasi yang dicantumkan berdasarkan standar uji sangat penting diketahui agar pemakaiannya diterapkan dengan benar. sebagai contoh penerapan peralatan untuk tegangan rendah standar hasil uji dicantumkan bahwa peralatan tersebut dapat dipakai untuk berarti peralatan tersebut tidak dapat dipakai untuk tegangan atasnya, misalnya bila diterapkan pada tegangan volt, maka yang akan terjadi kerusakan pada peralatan atau bahkan dapat meledak yang merusakkan peralatan tersebut dan membahayakan kepada manusia. maka untuk memilih peralatan yang sesuai untuk. dipakai, diperlukan pengetahuan dan pengawasan agar masyarakat pengguna senantiasa berada dalam keadaan aman, (iii) perlunya pengujian dan pengawasan instalasi listrik instalasi listrik adalah jaringan listrik yang dipasang pada saluran transmisi, distribusi, gardu gardu induk, bangunan, gedung, pabrik, dan rumah sebagai sarana untuk menyalurkan energi listrik dari pusat pusat pembangkit sampai kepada pengguna (konsumen). instalasi listrik yang terpasang saluran transmisi, distribusi, gardu induk, bangunan, pabrik, gedung, dan perumahan harus disesuaikan dengan maksud dan peruntukannya. oleh karena itu, semua instalasi listrik yang dipasang baik untuk tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi harus memenuhi prasyarat teknis sesuai standar yang berlaku agar memberikan jaminan terhadap peralatan dan manusia. untuk mengetahui bahwa instalasi instalasi yang terpasang telah memenuhi standar teknis, maka setelah pemasangan instalasi harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian untuk menjamin bahwa instalasi tersebut memenuhi persyaratan seperti yang telah ditetapkan. bila tanpa ada pemeriksaan, tentu tidak ada yang memberikan jaminan bahwa instalasi tersebut telah memenuhi persyaratan persyaratan teknik seperti yang telah ditentukan. dalam menentukan kelayakan instalasi listrik, selain kelayakan instalasinya, peralatan peralatan pendukung instalasi, seperti kabel, konektor, merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mcb, stop kontak juga harus memenuhi persyaratan teknis yang telah dibuktikan oleh hasil pengujian. hasil pengujian tersebut, indonesia harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh sni. contoh penerapan standar, contoh kabel listrik bertegangan dan kapasitas hantar arusnya ampere. bila kabel tersebut dipasang pada instalasi, dan ternyata pada instalasi tesebut dipakai untuk mengalirkan arus listrik sampai ampere, maka yang akan terjadi, kabel akan panas dan dapat meleleh. bila sekitar kabel terdapat bahan bahan yang mudah terbakar, maka bisa menyebabkan terjadi kebakaran: (iv) bagaimana dampak instalasi listrik yang tidak benar berbagai kasus dan kejadian dapat terjadi bila instalasi listrik yang dipasang pada instalasi tegangan tinggi, tegangan menengah, dan tegangan tinggi. kasus atau dampak yang terjadi bergantung pada jenis instalasi peralatan tersebut dipasang. dampak akibat kesalahan atau kegagalan instalasi listrik yang tidak benar atau sudah mengalami umur usia dapat menyebabkan: kebakaran atau ledakan: menghentikan operasi tenaga listrik, misalnya gangguan yang terjadi instalasi pabrik, gardu induk atau gedung gedung, sehingga dampaknya mengganggu suplai listrik pada pelanggan lainnya: menyebabkan orang meninggal karena tersengat yang aliran listrik: misalnya rounding buruk, ada instalasi bocor, pengaman tidak bekerja sebagaimana mestinya, suplai listrik terhenti (tidak reliable) karena instalasi yang komplek tidak terangkai dengan benar (misal instalasi listrik industri, gedung gedung perkantoran): sambungan yang tidak baik, bisa menyebabkan arus bocor dan kadang kadang bisa menyebabkan dinding rumah menjadi bertegangan (metrum), rounding yang tidak baik, bisa menyebabkan orang tersengat listrik melalui peralatan peralatan listrik: rounding yang tidak baik dapat menyebabkan peralatan rusak terkena induksi petir, oleh karena itu, setiap instalasi listrik sebelum dialiri arus listrik harus mendapatkan sertifikasi yang berupa jaminan bahwa instalasinya telah terpasang dengan benar. instalasi yang harus terpasang dengan benar adalah merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id semua instalasi listrik, baik untuk tegangan tinggi, tegangan menengah, dan tegangan tinggi, tanpa kecuali, adalah suatu kesalahan bila ada instalasi listrik yang telah terpasang, tetapi belum mendapatkan pengesahan hasil pemeriksaan oleh yang berkompeten dan dinyatakan bahwa instalasi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis, tetapi ada pihak lain yang berani memasukkan aliran listrik instalasi tersebut: (v) bagaimana mekanisme pengawasan dan penetapan kelayakan instalasi listrik mekanisme pengawasan dan penetapan kelayakan suatu instalasi listrik yang akan dipakai sesuai peruntukannya, yaitu apakah dipakai untuk tegangan tinggi, tegangan menengah ataupun tegangan rendah, harus dilakukan oleh orang orang yang telah memiliki kompetensi. kompetensi seseorang yang dipandang memiliki kredibilitas untuk melakukan pemasangan instalasi, pengujian dan pengawasan serta penyambungan adalah dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dimilikinya. sertifikat kompetensi menjadi acuan apakah seseorang tersebut memiliki pengetahuan, ketrampilan, sehingga hasil kerjanya dipercaya memenuhi persyaratan persyaratan teknis sesuai standar yang telah ditetapkan. secara harfiah dan kelayakan, orang yang melaksanakan pemasangan instalasi listrik, yang melakukan pengujian dan pengawasan serta yang melakukan penyambungan, mestinya adalah orang yang terpisah dan independen satu sama lain, sehingga hasil kerjanya bisa dipercaya. mengingat instalasi listrik merupakan bagian yang sangat penting dan bukan merupakan rangkaian yang sederhana serta kesalahannya dapat berdampak luas, baik terhadap sistem jaringan lainnya, terhadap peralatan dan terhadap keamanan manusia, kelembagaan dalam bentuk instansi ataupun badan usaha yang memayungi fungsi kompetensi manusia yang bekerja lingkungan perencanaan, pemasangan, pengawasan instalasi dan penyambungannya mutlak sangat diperlukan. hal ini sangat penting bila terjadi sesuatu akibat kesalahan, ketidakbenaran, yang berdampak terhadap sistem kelistrikan, kerusakan dan kegagalan lainnya (misalnya kebakaran) dan keselamatan terhadap manusia, secara hukum ada yang mempertanggungjawabkan. oleh karena itu, dalam usaha penyediaan tenaga listrik, untuk menjamin kepentingan konsumen, maka usaha merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idyang menyatakan setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. dapat diartikan setiap instalasi wajib memiliki sertifikat laik operasi tanpa terkecualikonsumen untuk memiliki sertifikat laik operasi, telah menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki bagi pemohon dan setiap konsumen pln (persero), baik untuk pemasangan listrik baru (pelanggan baru) maupun untuk pelanggan yang akan tambah daya listrik maupun bagi pelanggan sambung kembali wajib memiliki sertifikat laik operasi, bahwa sertifikat laik operasi sebagai syarat mutlak untuk dapat menikmati aliran listrik dari pln (persero):memiliki sertifikat laik operasi yang bukan didapatkan secara gratis, melainkan diwajibkan untuk membayar biaya pembuatan sertifikat laik operasi, yang besaran biayanya tergantung dengan kebutuhan daya yang dibutuhkan oleh pelanggan konsumen, dan pengenaan biaya tersebut sangat memberatkan pemohon dan dari sisi manfaatnya juga sertifikat laik operasi tersebut, tidak menjadi jaminan bagi pemohon dan konsumen pln (persero) lainnya, akan mendapat rasa aman dan terlindungi dari resiko listrik (korsleting, kebakaran dan kerusakan barang elektronik), tidak adanya kepastian hukum.(dan pelanggan untuk memiliki sertifikat laik operasi, telah menjadi syarat mutlak yang merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id penyediaan tenaga listrik tidak menjadi badan usaha yang juga bekerja menyiapkan memasang instalasi, menguji mensertifikasi dan menyumbangkannya. yang benar adalah badan usaha tesebut satu sama lain terpisah, yaitu adanya badan usaha penyedia tenaga listrik: adanya badan usaha yang memasang instalasi listrik: cc. adanya badan usaha yang mengawasi dan memeriksa kelayakan instalasi listrik, penyambungan energi listrik: adanya badan usaha yang mensertifikasi kelayakan kompetensi pemasang instalasi, pengawas dan pemeriksa, dan pemerintah yang mengawasi terhadap badan badan usaha tersebut, yang kewenangannya disesuaikan dengan perundang undangan yang mendukungnya, mengingat hal tersebut dan mengacu kepada perundang undangan indonesia, yaitu undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan, perihal safety atau keamanan instalasi listrik dan peralatan pendukungnya telah diatur secara jelas, mulai dari penyedia, pengguna (konsumen), dan usaha penunjang tenaga listrik. bila tersebut dilaksanakan, maka mendeskripsikan dengan jelas bahwa konsumen yang menggunakan energi listrik, akan terlindungi terhadap kemungkinan bahaya yang muncul akibat kesalahan instalasi, demikian juga keamanan terhadap instalasi listrik yang bisa berdampak terhadap sistem yang lain, atau bahkan bisa menggangu pasokan listrik skala luas, sesuai undang undang tersebut, pada bab vii dijelaskan bahwa usaha ketenagalistrikan dibedakan menjadi dua yaitu: usaha penyediaan tenaga listrik, usaha penunjang tenaga listrik, penjelasan lebih lanjut dan tentang ruang lingkup usaha penyediaan tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri: usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, meliputi usaha jj: merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pembangkitan tenaga listrik: transmisi tenaga listrik: distribusi tenaga listrik, dan atau penjualan tenaga listrik, dalam penyediaan tenaga listrik, sesuai usaha penyedia dan mengutamakan produk dan potensi dalam negeri: memperhatikan tersebut dengan jelas bahwa dalam penyediaan tenaga listrik, usaha penyedia tenaga listrik harus memastikan bahwa instalasi listrik yang akan menerima daya dari penyedia harus sudah terjamin dalam keadaan aman, menjadi pertanyaan siapa yang memastikan bahwa instalasi listrik tersebut sudah berada dalam keadaan aman: undang undang nomor tersebut telah memberikan arah bagaimana mekanisme pemasangan instalasi, pemeriksa dan penguji instalasi. uraian ini terdapat dan pada ditegaskan adanya usaha penunjang tenaga listrik, yang meliputi: usaha jasa penunjang tenaga listrik: dan usaha industri penunjang tenaga listrik: pada dijelaskan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputimerdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id: penyelenggaran usaha seperti dicantumkan pada tersebut dapat dilaksanakan oleh:, untuk mendukung implementasi tersebut, sesuai dengan ketentuan pemerintah telah mengeluarkan nomor tahun tentang usaha jasa penunjang tenaga listrik: ketentuan untuk memberikan jaminan aman, andal, bagi instalasi dan manusia telah didukung perundang undangan yang kuat, yaitu nomor dan pada menyatakan bahwa keteknikan ketenagalistrikan meliputi keselamatan ketenagalistrikan. dan pada ditegaskan, untuk memenuhi keselamatan ketenagalistrikan, maka setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan j|. pada dijelaskan bahwa keselamatan ketenagalistrikan bertujuan untuk mewujudkan: andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya: cc. ramah lingkungan, sementara pada menjelaskan bahwa keselamatan yang dimaksud meliputi: pemenuhan standarisasi peralatan dan manfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik: cc. pengamanan manfaat tenaga listrik: untuk memperjelas penjelasan ahli bahwa semua instalasi listrik harus memenuhi persyaratan persyaratan keteknikan yang terstandarisasi, undang undang nomor tahun pada dan telah memberikan penjelasan yang rinci, yaitu: merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi slo)ketentuan ketentuan mengenai keselamatan, sertifikat laik operasi, standar nasional indonesia, dan sertifikat kompetensi, diatur melalui peraturan pemerintah: dan pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun untuk mewujudkan implementasi agar jaminan keamanan dan keselamatan instalasi terhadap sistem, manusia dan keandalan undang undang nomor tahun juga telah mengaturnya agar dipatuhi oleh pihak terkait. untuk mematuhi hal tersebut, sanksi diberikan kepada yang melanggar baik sanksi administratif maupun pidana, seperti yang dicantumkan pada dan tujuan sanksi ini kami pahami adalah untuk melindungi berbagai pihak, terutama konsumen tenaga listrik terhadap kemungkinan terjadinya pemasangan instalasi listrik yang tidak memenuhi persyaratan atau pengerjaan instalasi oleh orang orang yang tidak memiliki kompetensi, peran konsumen terhadap keamanan instalasi listrik untuk memberikan jaminan keamanan instalasi listrik kepada konsumen, konsumen pun memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanannya. kewajiban konsumen tersebut tercantum pada undang undang nomor tahun yaitudst, penjelasan bisa mengindikasikan bahwa setelah kurun waktu tertentu instalasi listrik mengalami penuaan, sehingga perlu dilakukan perawatan atau penggantian instalasi guna menjamin keamanannya: merdeka barat jakarta telp, fax email: [email protected] (vi) penutup sebagai penutup terhadap penjelasan singkat ahli, ahli menyampaikan sebagai berikut: untuk memanfaatkan energi listrik diperlukan instalasi listrik yang benar, terstandarisasi dan dikerjakan oleh orang yang memiliki kompetensi agar instalasi yang dipasang aman, handal, dan tidak membahayakan kepada manusia, untuk membuktikan atau approval bahwa instalasi peralatan listrik telah dikerjakan dengan benar dan memenuhi standar keteknikan sesuai ketentuan yang ada, maka pemasangan, pengawasan, dan pengujian harus dilakukan oleh personil dari lembaga badan usaha yang kompeten (dibuktikan dengan sertifikasi) dan saling independen: adalah suatu kesalahan bila penyedia energi, perencana instalasi, pemasang instalasi, dan pemeriksa dikerjakan oleh satu badan satu badan usaha, karena hal bisa terjadi pembohongan atau penipuan yang merugikan konsumen dan membahayakan instalasi itu sendiri, prof. dr. ir. iwa garcia mulyana k.,m.t. keselamatan terhadap listrik tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat, baik sebagai prasarana dasar maupun komoditas dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kegiatan usaha. sebagai prasarana dasar, selain bermanfaat juga mengandung potensi bahaya terhadap keselamatan umum, harta benda dan lingkungan, maka instalasi listrik harus memenuhi kesesuaian instalasi listrik terhadap standar instalasi yang berlaku. kecelakaan bisa diakibatkan karena sentuhan atau akibat kelalaian dalam bekerja dengan peralatan listrik. oleh karena itu, sangat berbahaya jika kita mengabaikan dan kurang memahami ketentuan tentang keselamatan kerja, berdasar atas data laporan, kecelakaan listrik semakin hari semakin fatal akibat ganasnya arus listrik yang tidak terbendung lagi dengan baik (karena sistem pemasangan pengalamannya tidak memenuhi persyaratan, atau, banyak orang memasang kabel tanpa kompetensi kelistrikan yang memadai) telah banyak diberitakan media elektronik dan lainnya yang menggambarkan dampak dari kecelakaan listrik, sangat mengagetkan, merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id selain mempunyai manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia, listrik juga mengandung bahaya yang sangat mengerikan. bahaya listrik ini bila tak diperhatikan bisa sangat merugikan karena semua harta benda bahkan nyawa akan melayang jika sudah terjadi kebakaran. bahaya didefinisikan sebagai bahaya terhadap keselamatan dan kehidupan yang menyebabkan sengatan, kebakaran atau luka lainnya pada manusia. penggunaan peralatan listrik dapat berbahaya jika tidak sesuai dengan standar yang berlaku dan tidak dilakukan pemeliharaan terhadap peralatan listrik tersebut. untuk mengurangi kecelakaan yang ditimbulkan oleh bahaya listrik dan agar tercapainya perencanaan listrik yang baik dan benar maka ditetapkan peraturan umum instalasi listrik dan peraturan lain yang mendukung untuk memberikan pedoman serta persyaratan pemasangan instalasi listrik, pada dasarnya keselamatan kerja listrik adalah tugas dan kewajiban dari, oleh, dan untuk setiap orang yang menyediakan, melayani, dan menggunakan daya listrik. sudah sejak lama keselamatan kerja listrik ini diamanahkan melalui undang undang, baik undang undang nomor tahun tentang keselamatan kerja, yang dalamnya telah diatur tentang keselamatan kerja untuk pekerja pekerja listrik, hingga sekarang melalui undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan, keamanan adalah kebutuhan dasar manusia dalam hirarki maskot yang harus terpenuhi selama hidupnya, sebab dengan terpenuhinya rasa aman setiap individu dapat berkarya dengan optimal dalam hidupnya. mencari lingkungan yang betul betul aman memang tidak mudah, tapi melalui pemahaman dan kesadaran terhadap benda yang dihadapinya, maka diharapkan tercapailah keinginan tersebut. konsekuensinya promosi keamanan berupa kesadaran dan penjagaan adalah hal yang penting: dalam rangka usaha menyadarkan pentingnya menjaga keamanan dan menyediakan keamanan bagi anggota keluarga, komunitas dan masyarakat, sangat relevan apabila keamanan dari arus listrik menjadi hal yang sangat penting, karena arus listrik termasuk penyebab kecelakaan yang cukup dominan yang menyebabkan kebakaran maupun kematian, terjadi baik pada perumahan maupun industri, merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id latar belakang keselamatan kerja listrik tidak lepas dari tingkat kehidupan masyarakat baik pendidikan, sosial ekonominya, dan kebiasaan akan merupakan faktor faktor yang banyak kaitannya dengan keselamatan kerja. kecepatan perkembangan ketenagalistrikan demikian tinggi baik penyediaan hingga pemakaiannya dan dengan luasnya jangkauan dan besarnya daya pembangkit melampaui kesiapan masyarakat yang masih terbatas pengetahuannya tentang seluk beluk kelistrikan. persyaratan umum instalasi listrik kuil) merupakan rambu rambu utama dalam menanggulangi bahaya listrik yang diakibatkan oleh pelayanan, penyediaan, dan penggunaan daya listrik. sumber listrik dinamis sangat bervariasi besarnya tegangan maupun dayanya. oleh karena itu, keselamatan kerja listrik dinamis dibagi dalam beberapa bagian, bagian pembangkitan keselamatan kerja listrik pada bagian pembangkitan meliputi sumber daya, peralatan pengendalian, dan sistem pengamanan tegangan. besarnya tegangan terbangkit tergantung dari besarnya daya. tegangan yang dibangkitkan oleh pembangkit. besar pada umumnya adalah sebesar volt, sedangkan pembangkit kecil berkisar volt hingga volt, dimana pada tegangan ini tidak langsung digunakan oleh konsumen. untuk pemakaian daya langsung, tegangan terbangkitnya tegangan terpakai yaitu: volt, volt, volt, volt, atau volt. bagian transmisi dari pembangkit dengan tegangan yang besar harus disalurkan melalui jaringan transmisi yang saat ini standar indonesia adalah sebesar volt untuk saluran udara tegangan ekstra tinggi stet), volt dan volt untuk saluran udara tegangan tinggi suit). pada bagian transmisi ruang lingkupnya selain jaringannya juga termasuk gardu gardu induk, memerlukan syarat syarat keselamatan yang tinggi. bagian transmisi bekerja dengan tegangan rendah untuk alat alat pengendalinya dan tegangan tinggi sampai ekstra tinggi untuk sistem jaringannya. trafo dan alat alat pengaman disediakan khusus untuk perlengkapan transmisi. hal hal yang perlu diperhatikan pada jaringan transmisi misalnya jarak kabel terendah terhadap tanah, jarak bebas hunian termasuk bangunan, pohon pohon, lintasan jalan raya, dan kereta api diatur secara ketat dan khusus: merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bagian distribusi adalah bagian penyaluran setelah transmisi, yaitu tegangan yang lebih rendah yaitu indonesia sebesar volt tegangan menengah tm). bagian distribusi merupakan bagian yang paling banyak berhubungan dengan kegiatan manusia sebagai pengguna daya listrik maupun bukan. bukan hanya perkotaan, tetapi juga desa yang mana program listrik masuk desa sangat meminta perhatian dalam hal keselamatan kerja listrik. sistem distribusi dapat dibagi menjadi bagian, yaitu: distribusi primer yang beroperasi pada tegangan menengah, sehingga jaringan distribusinya disebut jaringan tegangan menengah jtm) distribusi sekunder yang beroperasi pada tegangan rendah, sehingga jaringan distribusinya disebut jaringan tegangan rendah jtr): kecelakaan listrik. banyak terjadi akibat kontak langsung maupun tidak langsung dengan jtm atau jtr. banyak kecelakaan listrik terjadi akibat kelalaian sendiri atau orang lain. sebagai penyebab tidak langsung, kecelakaan itu terjadi karena jatuh atau tersangkutnya benda yang diangkut pada jaringan secara tidak sengaja, bagian instalasi pemanfaatan listrik merupakan bagian terakhir dari sistem kelistrikan dinamis yang menyangkut masalah pemakaian. hampir seluruh penggunaan daya listrik dilayani oleh instalasi listrik secara langsung. oleh karena itu, kecelakaan listrik yang terjadi pada bagian ini hampir mencapai persyaratan persyaratan penanggulangannya sudah termasuk dalam kuil, pil dan spl syarat syarat penyambungan listrik). secara teknis sebenarnya kecil kemungkinan terjadinya kecelakaan listrik apabila syarat syarat keselamatan listrik diketahui dan dipatuhi. dan hasil statistik dan symposium kecelakaan karena listrik dapat diketahui bahwa hampir kecelakaan listrik berakhir dengan kematian. lebih dari kecelakaan listrik dari hasil kerja tegangan rendah, yang pada hakekatnya adalah tegangan terpakai. sekitar dari kecelakaan tersebut disebabkan oleh pemakaian alat alat listrik. faktor ketidaksengajaan dan ketidaktahuan sebagai sumber terbesar dari kecelakaan listrik. kebakaran akibat listrik seharusnya sukar terjadi apabila syarat syarat pemasangan dan keamanan dipenuhi. pada sistem jaringan untuk sampai pada pemakai dipergunakan sistem pengaman bertingkat, sehingga kemungkinan kebakaran sebagai akibat timbulnya panas yang berlebihan menjadi sangat kecil. merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kebakaran pada umumnya terjadi karena ulah pemakai daya listrik sendiri. mengganti sekering, menyambung sekering dan menyambung langsung tanpa pengaman adalah faktor faktor utama penyebab timbulnya kebakaran. tindakan pengamanan terhadap kebakaran listrik harus dilakukan dengan langkah dan cara yang benar. memutuskan penghubung utama dari sistem instalasinya adalah tindakan yang harus dilakukan pada langkah pertama. bila arus listrik dijamin telah terputus, segala macam cara dan alat pemadam kebakaran dapat digunakan, beberapa penyebab yang berpotensi menyebabkan kecelakaan listrik pada lingkungan kerja maupun rumah tangga: buruknya kondisi instalasi listrik, antara lain disebabkan oleh: pemasangan kabel yang serampangan. banyak sekali dijumpai kasus instalasi listrik yang serampangan dengan kurang mempertimbangkan kemampuan kabel untuk menyalurkan daya. demikian juga dengan banyaknya sambungan listrik yang memperbesar impedansi kabel. kedua hal tersebut dapat meningkatkan suhu kabel, sehingga menyebabkan rusaknya isolasi kabel. rusaknya isolasi kabel berpotensi terjadinya hubung singkat atau kontak dengan manusia, rusaknya isolasi kabel karena usia. seiring dengan bertambahnya usia kabel, kualitas isolasi kabel juga semakin berkurang. kondisi ini tidak hanya ditemui rumah tangga, tetapi juga industri. tidak mengherankan jika kita sering menjumpai kabel yang sudah berumur lebih dari tahun masih digunakan dalam instalasi rumah. rusaknya isolasi kabel berpotensi menimbulkan kebakaran, dan melalui media lain, seperti air atau kayu yang lapuk basah kontak tidak langsung dengan manusia (setrum electric shock): kurangnya pemahaman terhadap lingkungan objek kerja. bekerja dengan alat alat baru atau alat yang sudah tua, memerlukan perhatian khusus. analisis yang mendalam (job safety analisis jsa) perlu dibuat untuk mengantisipasi hal hal yang tidak lazim tetapi berpotensi terjadi, semisal asumsi rusaknya isolasi, penggunaan pemanas listrik. bahaya rusaknya isolasi pada alat pemanas listrik sangat besar, terutama jika isolasi berhubungan langsung dengan manusia atau media penghantar listrik yang berpotensi kontak dengan manusia. sebagai contoh water heater. air mengalir melalui rangkaian pemanas listrik terisolasi. jika terjadi kebocoran isolasi maka aliran listrik juga akan mengalir melalui air merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yang dilewatkan. bisa dibayangkan bahaya yang mengancam jika air tersebut sedang digunakan untuk mandi: dampak setrum listrik listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu, seperti elektron dan proton, yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya antaranya, atau listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kawat. arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif saluran negatif, sehingga apabila listrik tidak diperlakukan dengan benar cara penggunaannya, maupun terkait alat yang menggunakan sumber listrik. tersetrtum merupakan dampak dari bahaya listrik yang merupakan terjadinya fenomena hubung singkat atau hubung pendek. terkena dampak bahaya listrik, ternyata tidak hanya menimbulkan kejutan ringan, tetapi dapat menimbulkan dampak fatal seperti shock dan meninggal, biasa disebut electrocution, dari hasil penelitian tahun amerika yang notabene memiliki standar keselamatan yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan negara berkembang ternyata memiliki cukup banyak kasus kematian yang disebabkan oleh sengatan listrik atau setrum, beberapa tingkatan sengatan listrik dapat dijabarkan sebagai berikut: sengatan listrik berarus tidak menyebabkan bahaya, namun dapat dirasakan. sengatan listrik beberapa masih tidak berbahaya bagi orang sehat, namun dapat menyebabkan sakit, sengatan listrik atas mma, otot otot akan berkontraksi (terasa sengatan) mendatangkan gangguan pada sistem pengatur syaraf penggerak: dalam keadaan ini, orang sukar melepaskan sumber arus (banyak orang yang mati setrum masih memegang kawat berarus) gangguan pernafasan, kemenangan, hingga kematian, sengatan listrik sekitar ma, yang melewati jantung sekitar detik akan menyebabkan otot jantung berkontraksi tidak teratur dan darah tidak dapat dipompa secara benar. walaupun orang yang tersenyum dapat melepaskan diri dari sumber arus. orang itu tidak dapat tertolong lagi, orang itu akan mati karena sulit sekali membuat jantungnya berkontraksi dengan teratur lagi: merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id harus dimiliki bagi pemohon maupun setiap konsumen baik dalam kepengurusan pemasang listrik baru maupun tambah daya listrik pada pln persero), dikarenakan sertifikat laik operasi tersebut sebagai syarat mutlak agar dapat menikmati aliran listrik pln. bahwa sepanjang ketentuan norma tetap masih berlaku, maka tanpa memiliki sertifikat laik operasi, pemohon tidak akan dapat menikmati aliran listrik dan apabila pemohon tetap ingin menikmati aliran listrik dengan tanpa memiliki. sertifikat laik operasi, maka pemohon akan dapat dikenakan hukuman pidana sesuai ketentuan bahwa hak konstitusi pemohonterabaikan, bahwa ketentuan normelah menjadi norma diskriminatif bagi pemohon untuk menikmati aliran listrik, karena timbulnya perbedaan antara pelanggan yang kaya dan pelanggan yang tidak mampu untuk membayar biaya pembuatan sertifikat laik operasi dan perbedaantentangan dengan undang undang dasar republik indonesia tahubahwa dengan berlakunya normanyatakan setiap orang yang mengoperasikan tenaga listrik tanpa memilikirdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sengatan listrik atas jantung akan berhenti seketika dan orang itu mati ditempat. tetapi, jika setelah kena setrum beberapa saat, arus sempat dimatikan, dipompa jantungnya, nyawa orang ini dapat tertolong, sengatan listrik (electric shock) memiliki efek lainnya, seperti efek pada jantung (cardiac), arus 200ma dapat menyebabkan ventrikular fibrillation (vf) . sementara arus atas dapat menyebabkan asystole . efek lainnya adalah rusaknya pembuluh jantung (myocardial): efek pada otot tulang, arus listrik lebih dari 20m memunculkan gejala kontraksi yang hebat (titanic contraction) yang menyebabkan tubuh sulit melepaskan diri dari sumber listrik mengakibatkan sindrom pelepasan lengan dan tulang belakang jika sengatan listrik mengenai lengan, cedera otot, thrombosis" dan occasion yang menghasilkan ischemic" dan necrosis . yang terjadi pada lengan mengakibatkan kerusakan otot dan memerlukan amputasi: cedera susunan syaraf (neurological injuries), dapat terjadi kerusakan terpusat atau sebagian dan seketika maupun jangka panjang. jika sengatan listrik melewati kedua bahu, maka kerusakan sumsum tulang belakang dapat terjadi. sementara sengatan listrik pada bagian kepala menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, dan pengaruh jangka panjangnya seperti epilepsi, encephalopathy, dan parkinsonism: efek lain dari sengatan listrik juga mengakibatkan gagal ginjal, pecahnya gendang telinga (tegangan tinggi), katarak: bahaya listrik pada rumah bahaya yang ditimbulkan dari gangguan listrik antara lain: tersengat aliran listrik, sengatan aliran listrik menimbulkan gangguan pada tubuh. parah tidaknya gangguan pada tubuh ditentukan besar kecilnya aliran listrik. semakin besar aliran listrik semakin parah pula gangguan yang akan diterima. pemasangan instalasi listrik yang tidak baik serta pemilihan perlengkapan instalasi yang keliru akan memberikan resiko tinggi bagi pemakai terhadap bahaya sengatan listrik karena adanya kabel yang terkelupas ataupun benda yang mengandung aliran listrik. jenis gangguan yang diderita oleh tubuh akibat sengatan listrik antara lain kejang kejang, lumpuh sebagian, terbakar, hangus, sehingga harus diamputasi bagian tubuh yang terbakar dan. hangus tersebut. merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id seseorang yang sering terkena sengatan listrik dikhawatirkan sel sel tubuh orang itu banyak yang rusak tak terkecuali sel sel otak yang merupakan pusat kesadaran manusia. sengatan listrik dengan arus yang lebih dari maupun daya listrik watt dengan tegangan volt bisa menyebabkan konstruksi otot sampai korban tidak mampu melepaskan diri dari sengatan listrik disebabkan tidak terkontrolnya konstruksi serat serat otot jantung, sehingga organ jantung akan berhenti berdenyut, gejala ini disebut fabrikasi lentikular, hubung singkat hubung pendek: hubungan singkat atau korsleting (dari bahasa belanda kortsluiting) adalah suatu hubungan dengan tahanan listrik yang sangat kecil, mengakibatkan aliran listrik yang sangat besar dan bila tidak ditangani dapat mengakibatkan ledakan dan kebakaran. hubung singkat dapat terjadi bila penghantar fasa dan penghantar netral saling berhubungan. bila instalasi dilengkapi dengan sekering maka bahaya yang timbul dari hubung singkat bisa dihindarkan, karena fungsi sekering tersebut untuk memutuskan aliran listrik. waktu pemutusan sekering untuk melebur paling lama detik, sehingga hubung singkat tidak sampai mengakibatkan bahaya seperti kebakaran. hal ini terjadi karena hubung singkat tersebut memercikkan bunga api yang dapat membakar kabel, untuk mencegah bahaya yang muncul akibat hubung singkat maka sebaiknya dalam instalasi listrik harus selalu dipasang sekering: lonjakan tegangan listrik, tegangan listrik yang melebihi kapasitas sudah ditentukan, yaitu volt bisa terjadi. lonjakan ini bisa terjadi karena ada kerusakan pada gardu gardu listrik yang sudah tua serta tidak berfungsi secara layak lagi. lonjakan tegangan listrik ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kebakaran serta kerusakan pada peralatan listrik: kebocoran arus listrik, arus bocor dapat menjadi salah satu penyebab kebakaran oleh listrik. salah satu penyebab timbulnya arus bocor, yaitu ketika air menjadi pengantar listrik. kawat yang terbuka yang biasanya terdapat pada koneksi dan saklar dapat bersentuhan, dengan air pada daerah yang lembab, misalnya kamar mandi atau plafon yang bocor. karena air dapat menjadi penghantar listrik, maka arus dapat mengalir antara yang kabel yang bertegangan melalui air ground. dalam jangka waktu tertentu, air dapat mengakumulasikan garam yang menambah kemampuannya untuk mengalirkan arus. pada akhirnya, arus ini dapat membentuk sebuah jalur yang disebut jembatan karbon, yang dapat merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menciptakan busur api secara kontinyu atau membangkitkan panas yang cukup signifikan, yang jika berada sekitar area yang mudah terbakar dapat menyebabkan terbentuknya api, perlindungan tenaga kerja secara teoritis istilah istilah bahaya yang sering ditemui dalam lingkungan kerja meliputi beberapa hal sebagai berikut: hazard (sumber bahaya), suatu keadaan yang memungkinkan dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan atau menghambat kemampuan pekerja yang ada: danger (tingkat bahaya), peluang bahaya sudah tampak (kondisi bahaya sudah ada, tetapi dapat dicegah dengan berbagai tindakan preventif, risk, prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu, incident, munculnya kejadian yang bahaya (kejadian yang tidak diinginkan, yang dapat telah mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas badan struktur), accident, kejadian bahaya yang disertai adanya korban dan atau kerugian (manusia benda), nomor tahun tentang keselamatan kerja mengatur tentang syarat syarat dan sanksi yang diberlakukan bagi perusahaan untuk mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja) menyatakan dengan jelas keharusan untuk memberikan jaminan keselamatan pekerja dalam bentuk pencegahan terkena aliran listrik yang berbahaya: tindakan pencegahan ini tentunya dapat mengurangi biaya jaminan sosial tenaga kerja jamsostek) yang nantinya harus diberikan kepada korban jika terjadi kecelakaan. pencegahan kecelakaan oleh arus listrik, selain melalui pelatihan, training, informasi, instruksi, safety induction, manual, handbook, maupun buku saku, juga perlu diimplementasikan juga berbagai peralatan mencegahnya, seperti alat yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan listrik, baik setrum atau kebakaran: merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id penyebab kecelakaan kerja banyak faktor yang dapat menjadi sebab kecelakaan kerja. ada faktor yang merupakan unsur tersendiri dan beberapa antaranya adalah faktor yang menjadi unsur penyebab bersama sama. beberapa teori yang banyak berkembang adalah: teori kebetulan murni (pure chance theory) mengatakan bahwa kecelakaan terjadi atas kehendak tuhan, secara alami dan kebetulan saja kejadiannya, sehingga tak ada pola yang jelas dalam rangkaian peristiwanya, teori kecenderungan (accident prone theory), teori ini mengatakan seseorang tertentu lebih sering tertimpa kecelakaan, karena sifat sifat pribadinya yang memang cenderung untuk mengalami kecelakaan, teori tiga faktor utama (three main factor theory), mengatakan bahwa penyebab kecelakaan adalah peralatan, lingkungan kerja, dan seseorang itu sendiri: teori dua faktor (two factor theory), mengatakan bahwa kecelakaan kerja disebabkan oleh kondisi berbahaya (unsafe condition) dan perbuatan berbahaya (unsafe action): teori faktor manusia (human factor theory), menekankan bahwa pada akhirnya semua kecelakaan kerja, langsung dan tidak langsung disebabkan kesalahan manusia, dalam keselamatan kerja ada tiga norma yang selalu harus dipahami, yaitu: aturan berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, diterapkan untuk melindungi tenaga kerja, resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja: sedangkan sasarannya adalah: menjamin keselamatan operator dan orang lain, menjamin penggunaan peralatan aman dioperasikan: menjamin proses produksi aman dan lancar, upaya pencegahan bahaya listrik melihat bahaya listrik tersebut maka diperlukan langkah langkah antisipasi dan menjamin manusia dan peralatan keamanan terhadap bahaya listrik, yaitu: percayakan pemasangan instalasi rumah bangunan anda pada instalasi yang memiliki sertifikat badan usaha dan terdaftar instansi yang berwenang. merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id secara legal instalasi mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan instalasi, pemasangan instalasi peralatan listrik harus sesuai dengan standar konstruksi yang sudah ditetapkan, sebelum dioperasikan, instalasi peralatan listrik yang sudah dipasang harus dinyatakan laik operasi oleh pihak yang berwenang, setiap orang (tenaga teknik) yang bekerja pada bidang ketenagalistrikan haruslah orang yang kompeten, mentaati prosedur kerja sop) yang sudah ditetapkan untuk setiap pekerjaan yang berkaitan dengan instalasi listrik, menggunakan alat kerja dan alat pelindung diri (apd) yang sudah ditentukan untuk pekerjaan bidang listrik (memenuhi standar keselamatan), adanya pengawas pekerjaan ketika bekerja pada instalasi listrik: selalu menjaga safety distance (jarak aman) yang sudah ditentukan ketika bekerja berdekatan dengan instalasi peralatan yang bertegangan, mentaati semua himbauan larangan yang sudah ditetapkan: yang terhormat majelis konstitusi, perkenankanlah ahli menyampaikan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan keselamatan dari apapun dalam menjalani kehidupannya, baik rumah maupun tempat kerja, dan mendapatkan perlindungan melalui mekanisme dan bentuk apapun. oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur, menjaga, dan menjamin hak atas keselamatan manusia melalui aturan aturan, standar standar, dan lain lain melalui penerapan sertifikat laik operasi yang mendukung hal tersebut, sehingga sangat prihatin apabila hak atas keselamatan tersebut diabaikan, dr. mudzakkir, s.h.,m.h. norma hukum undang undang dasar tahuorma hukum dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan yang dimohon uji materiilmerdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dengan peraturan pemerintah: pembahasan norma hukum sebagaimana dimuat dalam dandikenal sebagai undang undang bidang hukum administrasi. dengan demikian, norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam dikenal sebagai sanksi pidana bidang hukum administrasi atau hukum pidana administrasi. norma hukum pidana atau perbuatan yang dilarang bergantung kepada norma hukum administrasi yaitu dimuat dalam pengertian ancaman sanksi pidana dalam dengan menggunakan frasamengandung pengertian hukum sebagai berikut: ancaman pidana maksimum penjara adalah tahun penjara, ancaman pidana maksimum denda adalah rp. (lima ratus juta rupiah), ancaman pidana minimum penjara adalah (satu) hari atau (dua puluh empat) jam: dan ancaman pidana minimum denda adalah (empat) rupiah: dalam menjatuhkan pidana, jaksa dalam menuntut pidana dan denda dan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda memiliki ruang bijaksana merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id untuk menemukan keadilan dalam menjatuhkan pidana dari yang paling ringan, yaitu penjara dari (satu) hari atau denda (empat) rupiah sampai dengan yang paling berat, penjara paling lama (lima) tahun penjara dan denda paling banyak rp. (lima ratus juta rupiah): jarak antara ancaman pidana minimum umum dan maksimum khusus tersebut sebagai ruang yang harus diisi mana hakim dalam mencari dan menemukan serta menetapkan keadilan dalam menjatuhkan pidana yang adil dalam perkara pelanggaran yang sedang diperiksa dan diadili. adanya jarak tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai ruang diskriminasi terhadap tersangka terdakwa yang dilakukan oleh penuntut umum dan hakim dalam penjatuhan pidana, tetapi sebagai ruang inovasi bagi jaksa penuntut umum dan hakim untuk menjatuhkan pidana yang adil bagi terdakwa yang terbukti melanggar hukum pidana, berdasarkan penjelasan tersebut, pembuat undang undang dalam membuat ancaman pidana menekankan kepada pertimbangan objektif yaitu mendasarkan nilai kerugian, materiil dan materiil, yang bakal terjadi jika terjadi akibat tertentu, misalnya terjadi kebakaran yang disebabkan karena pemasangan instalasi tenaga listrik yang tidak berstandar atau tidak memberi rasa aman atau membuat orang terancam kekhawatiran terhadap bahaya keselamatan jiwanya atau akibat instalasi yang tidak profesional (tidak miliki standar kemahiran berdasarkan ilmu pengetahuan ketenagalistrikan). nilai kerugian akibat instalasi tenaga listrik yang tidak standar yang menimbulkan kebakaran berakibat kerugian dalam skala ringan sampai dengan nilai kerugian materiil (kerugian harta benda) dan materiil (nyawa manusia, cacat fisik permanen, dan dampak lanjutannya) yang tak terhingga sebagai dasar pertimbangan ancaman penjara paling lama pidana (lima) tahun penjara dan denda paling banyak rp. (lima ratus juta rupiah). jadi, parameter ancaman sanksi pidana tersebut didasarkan kepada nilai kerugian yang ditimbulkan jika terjadi resiko yang potensial (bahkan sebagian diantara dapat diprediksi kausalitas terjadi resiko dengan derajat kepastian yang tinggi) timbulnya kerugian yang level tertinggi atau maksimum. oleh sebab itu, penggunaan fras, dimaksudkan sebagai alat ukur sifat beratnya perbuatan pidana yang dihubungkan dengan merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bobot beratnya ancaman sanksi pidana sebagai parameter keadilan dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan pidana dalam yang bersangkutan secara maksimum, dalam mengajukan tuntutan (inkuisitor), jaksa mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perbuatan keadaan yang memberatkan dan perbuatan keadaan yang meringankan yang diimbangi dengan penilaian terhadap perbuatan pidana yang dilakukan serta kesalahan (sikap batin pelaku) dan prakiraan bobot ancaman sanksi pidana sebagai prakiraan nilai keadilan dalam menjatuhkan pidana. adapun keadaan yang pemberat dan meringankan bersumber dari sikap batin pelaku, pandangan masyarakat terhadap perbuatan pidana, perbuatan dan modus operandi dalam melakukan perbuatan pidana, keadaan pada saat perbuatan dilakukan, akibat'dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan sikap pelaku setelah melakukan perbuatan pidana, atas dasar pertimbangan tersebut, menguji konstitusionalitas norma hukum pidana dan ancaman sanksi pidana sebagaimana dalam hukum administrasi yang dimuat dalam dan undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan, tidak hanya semata mata mendasarkan kepada bunyi teks hukumnya semata, tetapi juga dimaknai dalam konteks secara keseluruhan, yaitu teks dalam konteks teks lain dalam undang undang nomor tahun saja, tetapi juga dalam konteks undang undang lain secara keseluruhan, khususnya yang mengatur ketentuan pidana. hal lain yang perlu diperhatikan adalah konten dari teks tersebut, yaitu apa yang tersurat dan yang tersirat dibalik teks tersebut, khususnya yang terkait dengan norma hukum administrasi yang dimuat dalam dan norma hukum pidana atau sanksi pidana yang dimuat dalam serta ancaman pidana penjara dan denda dengan mempertimbangkan minimum umum dan maksimum khusus: yang harus diketahui dalam kaitannya dengan sertifikasi laik operasi tersebut adalah adanya ketentuan yang mengatur tentang sertifikat laik operasi slo) tersebut sebagai bentuk penamaan dari asas dan tujuan dari undang undang ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id: optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya energi: mengandalkan pada kemampuan sendiri:wujudkan pembangunan yang berkelanjutan. penjelasansecara doktrin hukum pidana sebagaimana yang ahli jelaskan atas tidak dapat disimpulkan bahwa setiap pelanggaran yang dihubungkan dengan selalu (atau pasti) dikenakan ancaman sanksi maksimum khusus baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda, melainkan dipertimbangkan secara layak dan wajar antara sikap batin, perbuatan yang dilakukan, potensi terjadinya akibat dan akibat yang terjadi dalam bentuk kerugian materiil dan materiil. pelaksanaan asas keamanan dan keselamatan selalu menekankan kepada sebelum terjadinya akibat yang terjadi, pendapat hukum bahwa norma hukum administrasi yang dimuat dalam dan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusigo berkaitan dengan sanksi pidana dan denda, telah menjadi norma yang ancaman yang berat bagi pemohon danyang diujikan serta bertentangan undang undang dasar republik indonesia tahuengan kewajiban atas guo yang sementara diujikan telah menghilangkan apa yang sebenarnya menjadi hak konstitusi pemohon sebagaimana tertuang dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahunorma yang mengatur tentang kewajiban memiliki sertifikat laik operasi dengan ancaman pidana, sebagai persyaratan mutlak untuk dapat menikmati aliran listrik yang harus memenuhi ketentumerdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id norma hukum pidana atau ketentuan pidana yang dimuat dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan adalah dikenal sebagai ketentuan pidana dalam lapangan hukum administrasi.undang undang nomor tahun bahwsamping memiliki fungsi ancaman sanksi pidana yang bersifat ultimatum medium, rumusan ancaman sanksi pidana tersebut menggunakan kalimat dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima) tahun dan denda paling banyak rp. , (lima ratus juta rupiah) yang menunjukkan adanya ancaman sanksi maksimum bagi pidana penjara dan pidana denda. tetapi ancaman maksimum khusus tersebut tidak mengharuskan hakim untuk menjatuhkan berdasarkan ancaman maksimum khusus tersebut, melainkan diberi ruang bijaksana bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang adil bagi pelanggar jo. undang undang nomor tahun dari ancaman pidana penjara minimum umum (dari hari jam) sampai dengan ancaman maksimum khusus dan ancaman minimum umum denda sampai dengan ancaman maksimum khusus denda, bahwa model ancaman pidana sebagaimana dimuat dalam tersebut lazim dipergunakan dalam lapangan hukum administrasi sebagai bentuk ancaman sanksi pidana yang bersifat ultimatum medium, bahwa hubungan antara perbuatan yang dilarang sebagaimana dimuat dalam dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam dinilai telah seimbang karena dampak kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat instalasi tenaga listrik yang beroperasi tidak memiliki sertifikat laik operasi atau tidak mengikuti standar instalasi tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian esdm adalah kerugian materiil dan materiil yang besar tak terhingga dan bahkan sampai menimbulkan akibat kematian atau kecacatan seumur hidup serta membahayakan merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsitusigo.id keselamatan manusia, terutama bagi orang lain (bukan instalasi tenaga listrik), bahwa ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan sebagai salah perwujudan norma yang bersumber dari asas keamanan dan keselamatan, yaitu, berarti dengan memasukan mengatur norma hukum tersebut sebagai telah memberikan jaminan rasa aman dan jaminan keselamatan bagi konsumen tenaga listrik yang menjadi tugas negara, dalam hal ini dilaksanakan oleh kementerian esdm, bahwa berdasarkan penjelasan hukum tersebut disimpulkan bawa norma hukum yang dimuat dalam dan normtelah sesuai dengan fungsi dan tugas negara dalam memberikan rasa aman dan keselamatan bagi warga negaranya dan jaminan rasa aman tersebut diberikan untuk mencegah terjadinya peristiwa yang merugikan warga negara adalah sebagai bentuk pelaksanaan undang undang dasar republik indonesia tahun khususnya dalamterhadap permohonan pemohon, pihak terkait perkumpulan perlindungan instalasi listrik nasional poinpoin perkumpulan perlindungan instalasi listrik nasional) sebagai merupakan lembaga inspeksi teknik yang melaksanakan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang didirikan berdasarkan akte notaris zaky tuanya nomor tahun tanggal april dan mendapatkan pengesahan kementerian hukum dan ham republik indonesia nomor ahu. .ah. tahun poin mendapat penetapan dengan keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor mem pada tanggal maret yang diberi tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan menerbitkan sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah: sebelum pelaksanaan yang perlu diketahui yang mulia, sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang undangan, persiapan, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para inspeksi teknik tegangan rendah sebelum menginspeksi instalasi listrik adalah ketersedian peralatan yang sesuai dengan peruntukannya, serta para tenaga kerja yang sudah memiliki sertifikat uji kompetensi sesuai dengan bidangnya, dan juga harus memiliki kantor baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota seluruh indonesia: dalam melakukan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, tentunya tanggung jawab kami kepada pemerintah, maupun kepada masyarakat bukan hal yang ringan, melainkan sangat berat mengingat luasnya wilayah indonesia dan ditambah dengan geografis sebagai negara kepulauan yang tidak mudah kita jangkau, semua ini memerlukan tekad dan semangat etos kerja yang tinggi. oleh karena itu yang mulia, kendala yang kami hadapi sampai saat ini adalah keterbatasan sdm beberapa kabupaten kota tertentu, yang pada akhirnya kami harus mendatangkan tenaga ahli yang sudah memiliki kemampuan serta tenaga pemeriksa yang sudah memiliki sertifikat kompetensi untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah daerah yang belum tersedia tenaga teknik sesuai dengan bidangnya, dalam persidangan tanggal november saksi pemohon, yaitu hasanuddin menyampaikan kasus bangka belitung, yaitu sertifikat dikeluarkan dan masyarakat bayar tanpa diperiksa. kami ingin menjelaskan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah kantor wilayah poin bangka belitung yang sudah merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsitusigo.id beroperasi selama bulan yang pada saat itu dipimpin oleh saksi pemohon. dalam perjalanannya, pemimpin pusat poin menemukan kesalahan prosedur dalam penerbitan slo dan telah dilakukan tindakan berupa pembekuan kantor wilayah surat nomor peng poin x11 tanggal desember tentang pembekuan operasional poin wilayah bangka belitung) dan melakukan pembinaan dengan mengganti semua pengurus dan pelaksana. setelah dilaksanakan perubahan, poin bangka belitung, sampai saat ini, sudah berjalan dengan baik: dan juga dari saksi pemohon sutrisno) menyampaikan bahwa mengurus slo adalah sangat sulit dan berbelit refit. perlu kami sampaikan, yang mulia, untuk mendapatkan informasi tentang slo, dari poin sangatlah mudah, calon pelanggan listrik sudah bisa untuk mengakses informasi serta petunjuk tentang cara untuk mendapatkan sertifikat laik operasi (slo) dan poin sudah menyediakan pelayanan melalui website poin.or.id semua bisa diakses untuk mendapatkan infomasi tentang bagaimana cara untuk mendapatkan slo termasuk biaya sesuai dengan daya yang diinginkan, termasuk informasi berupa brosur, seluruh pln. semua ini kami lakukan untuk menyesuaikan serta mengikuti perkembangan era globalisasi teknologi modern saat ini dengan tujuan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi seluruh masyarat indonesia dimanapun berada, sampai saat ini, poin sudah memiliki kurang lebih tenaga kerja yang tersebar seluruh indonesia. biaya yang kami terima dari hasil pemeriksaan dan pengujian rumah pelanggan dengan daya sebesar rp. per pelanggan, sedangkan para pemeriksa satu tim ada orang. kadangkala, instalasi yang diperiksa hanya dua sampai tiga pelanggan dengan jarak tempuh satu dengan yang lainnya dari atau konsumen tersebut hampir per hari. penerimaan biaya pemeriksaan ini digunakan untuk membayar honorarium, transport, uang makan petugas pemeriksa, dan biaya lainnya. bahkan, biaya tersebut belum mencukupi untuk biaya pemeriksaan instalasi yang membutuhkan waktu tempuh dan jangkauan jauh: perlu kami sampaikan juga bahwa tugas poin adalah memastikan sesuai dengan mata uji yang tercantum pada lampiran vii peraturan menteri esdm nomor tahun tentang tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan yang diantaranya pemasangan mengacu kepada persyaratan merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsitusigo.id umum instalasi listrik kuil), serta peralatan yang terpasang pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, harus memenuhi standar nasional indonesia sni). tugas ini kami laksanakan dari permohonan sampai dengan terbitnya slo dalam jangka waktu harikami akan memberitahukan instalasi pemilik instalasi agar segera disesuaikan dengan standar. setelah dilakukan perbaikan ulang dan dilaporkan kami,: perlu kami sampaikan majelis yang mulia, dalam rangka pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, biaya peralatan yang dibebankan kepada konsumen selalu mengacu pada harga peralatan yang bertanda sni. kenyataan lapangan, banyak ditemukan peralatan yang dipasang tidak ber sni, sedangkan harga peralatan bertanda sni lebih mahal dari peralatan yang tidak bertanda sni. dengan adanya pemeriksaan oleh poin, selisih harga itu bisa tereliminasi, sehingga menurut hemat kami, biaya pemeriksaan sebesar rp. untuk daya bukan menjadi permasalahan kepada konsumen, inilah sesungguhnya jeritan masyarakat calon, pelanggan listrik, yang sampai hari ini tidak ada tempat untuk mengadu, soal tingginya biaya pemasangan instalasi listrik yang dikenakan oleh para spekulan atau oknum kepada calon pelanggan pln, keberadaan lembaga yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah ini dapat dipertahankan dan kami siap untuk melakukan pembenahan serta perbaikan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait poin mengajukan (satu) orang saksi moh. isa idrispegawai negeri sipil pns) kabupaten grobogan, golongan ic, saksi menceritakan kronologis sebagai konsumen, merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id saksi menolak pemasangan listrik oleh developer dan saksi lebih mempercayai temannya. saksi menginginkan agar pemasangan instalasi listrik rumahnya dilakukan dengan baik: ketika instalasi listrik telah dipasang, saksi terperanjat karena rumah saksi ada (tiga) orang tim pemeriksa instalasi listrik dari poin. padahal rumah saksi belum dialiri listrik. ketiga orang tim pemeriksa tersebut menyampaikan bahwa sebelum rumah dialiri listrik, dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan instalasi listrik untuk mengetahui apakah peralatan yang digunakan sudah sesuai standar. untuk biaya pemeriksaan tersebut, teman saksi mengatakan bahwa biayanya tidak lebih dari seratus ribu rupiah: setelah pemeriksaan dilakukan secara teliti, saksi diberikan bangko yang berisi pernyataan bahwa pemeriksaan instalasi listrik telah dilakukan, yang meliputi jumlah saklar dan kabel. kemudian saksi menandatangani bangko tersebut, setelah ada pemeriksaan dari poin, saksi yakin bahwa instalasi listrik rumah saksi sudah memenuhi standar kelayakan: saksi belum berani menambah lampu karena penambahan instalasi listrik harus memperoleh izin, saksi berterima kasih kepada poin karena mampu menjamin pelayanan kelistrikan: saksi mengeluarkan biaya sebesar rp. (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk seluruh pemasangan instalasi listrik rumahnya, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon,konsul adalah komite nasional untuk keselamatan instalasi listrik, kontraktor listrik, produsen peralatan dan manfaat listrik, serta unsur konsumen listrik, menyadari pentingnya kesesuaian instalasi listrik terhadap standar instalasi, seperti negara negara maju, segenap pelaku usaha ketenagalistrikan, yang meliputi unsur unsur tersebut, bersepakat membentuk lembaga. pemeriksa instalasi tenaga listrik tegangan rendah dengan nama komite nasional untuk merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id keselamatan instalasi listrik konsul). unsur unsur tersebut, pada tanggal maret mendeklarasikan berdirinya konsul yang disaksikan oleh menteri energi dan sumber daya mineral: selanjutnya, konsul dibentuk berdasarkan akta notaris yang dibuat dihadapan nyonya fransisca inning sumantri, s.h. nomor tahun tanggal mei konsul dalam melaksanakan kegiatannya bersifat nirlaba, profesional, mandiri, tidak berpihak dan terpercaya, mengacu kepada peraturan pemerintah nomor tahun penetapan konsul sebagai lembaga pemeriksa instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah berdasarkan keputusan menteri esdm mem tanggal maret dan diperpanjang sesuai dengan keputusan menteri esdm nomor mem tanggal april diperpanjang kembali sesuai keputusan menteri esdm nomor mem tanggal maret dalam mengikuti. perkembangan dan kemajuan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, konsul pada tahun telah bergabung pada organisasi pemeriksa internasional yang bernama international federation for the safety electricity users visual) beranggotakan negara yang berpusat paris perancis, kemudian, konsul berubah anggaran dasarnya yang dibuat dihadapan notaris riset, s.h. sesuai dengan akta nomor tahun tanggal maret dan disahkan konsul sebagai perkumpulan dengan surat menteri hukum dan hak asasi manusia nomor ahu ah. tahun tanggal april tahun dilakukan perubahan anggaran dasar konsul yang dibuat dihadapan notaris riset, s.h. dengan nomor tanggal maret dan disetujui oleh menteri hukum dan hak asasi manusia dengan surat nomor ahu .ah. tahun tanggal maret perubahan anggaran dasar konsul tersebut mengacu kepada peraturan pemerintah nomor tahun tentang usaha jasa penunjang tenaga listrik pada yang mengharuskan konsul berbentuk badan usaha yang berbadan hukum indonesia, dengan keluarnya peraturan menteri esdm nomor tahun tanggal februari tentang tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan, maka berdasarkan akta notaris yang dibuat oleh irma bonita, s.h. nomor merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsitusigo.id tanggal april perkumpulan konsul telah membentuk berdirinya pt. konsul perdana indonesia pt.kpi dan telah disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia dengan surat nomor ahu tanggal mei dewasa ini dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, konsul telah mempunyai kantor wilayah dan kantor area provinsi indonesia. dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian tersebut, konsul mempunyai orang pegawai tetap, yang terdiri dari orang tenaga teknik dan orang tenaga non teknik. untuk klasifikasi pendidikannya, terdiri dari orang s3, orang s2, orang s1, orang d3, orang d2, orang d1, orang smk, orang sta, orang slip, dan orang sd, proses penerbitan sertifikat laik operasi slo) dalam melaksanakan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah milik pelanggan diawali dengan permohonan pemeriksaan dari pemilik instalasi dengan melengkapi data sesuai dengan permen esdm tahun yaitu identitas pemilik instalasi, lokasi instalasi, jenis dan kapasitas instalasi, gambar instalasi yang terpasang dan peralatan yang dipasang, selanjutnya, dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memastikan apakah instalasi tersebut:, selanjutnya, setelah diperbaiki oleh instalasi, konsul melakukan pemeriksaan kembali tanpa dipungut biaya: merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mengenai biaya pemeriksaan instalasi, perlu kami sampaikan bahwa biaya sertifikbesaran biaya pemeriksaan termasuk ppn yang telah mendapat persetujuan direktur jenderal ketenagalistrikan: sambungan tenaga listrik dengan daya dari sampai dengan |. daya tersambung rp. konsumen |. daya tersambung rp. konsumen |. daya tersambung rp. konsumen |. daya tersambung rp. konsumen sambungan tenaga listrik dengan daya atas |. daya tersambung dari s.d. rp. daya tersambung dari s.d. rp. , . daya tersambung dari s.d. rp. daya tersambung dari s.d. rp. untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, sesuai dengan ketentuan, harus selesai dalam jangka waktu maksimal hari. untuk meningkatkan pelayanan penerbitan sertifikat laik operasi, konsul menggunakan sistem yang disebut dengan e konsul. dalam sistem tersebut, setiap pemeriksaan telah dapat diketahui secara real time titik koordinat lokasi instalasi, foto pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian, serta rincian hasil pemeriksaan: mengenai adanya slo "bodong" area siak, pekanbaru, dapat disampaikan bahwa setelah dilakukan klarifikasi konsul wilayah riau didapatkan jawaban melalui surat konsul wilayah riau nomor ph. kepala. kwr tanggal november perihal klarifikasi informasi hasil sidang bahwa area pekanbaru yang melayani kabupaten siak, tidak mengeluarkan sertifikat bodong tersebut, dan semua sertifikat yang dikeluarkan sudah sesuai dengan prosedur: merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pada persidangan yang lalu, salah satu dari saksi pemohon anggota dprd jambi, saudara sutrisno, berkeberatan diberlakukan sertifikat laik operasi provinsi jambi. lain pihak disampaikan bahwa pada tanggal november gubernur jambi telah mengeluarkan surat edaran nomor se d.esdm tentang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang ditujukan kepada bupati walikota se provinsi jambi untuk melakukan pemeriksaan ulang khusus untuk instalasi listrik pada fasilitas umum, seperti penerangan taman, lampu jalan dan bangunan milik pemerintah, konsul jambi siap melaksanakan surat edaran tersebut, perlu pula disampaikan, atas permintaan kantor sekretariat presiden melalui surat nomor setpres d i um pa. tanggal april konsul telah melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah gedung yang ada lingkungan istana kepresidenan jakarta (selaku pelanggan pln), disamping itu, beberapa daerah provinsi, kota, dan kabupaten telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat edaran, peraturan daerah, surat rekomendasi, surat keterangan untuk keselamatan instalasi listrik wilayahnya, dan konsul telah mulai melaksanakannya, menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait konsul pusat mengajukan (satu) orang saksi heru subagyodirektur tulus karya wisata yang beralamat jalan bandul berisi tengah nomor surabaya: tulus karya wisata merupakan badan usaha swasta yang bergerak sektor usaha jasa konstruksi bidang elektrikal atau pemegang izin usaha penunjang tenaga listrik atau lebih dikenal dengan istilah kontraktor listrik indonesia. selama ini, dalam beroperasi dan menjalankan usaha, saksi secara konsisten mengikuti, mematuhi, dan memenuhi segala perundang undangan, regulasi, peraturan, ketentuan yang berlaku indonesia, salah satu perundang undangan yang saat ini diberlakukan berkaitan dengan usaha atau profesi saksi adalah dalam undang undang tersebut ada beberapa hal substansial yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh pelaku usaha ketenagalistrikan, antaranya adalah terkait dengan sertifikat laik merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsitusigo.idrlindunganbahwa menurut pendapat van wijk dan konijnbelt konsep negara hukum atau rechtstaat harus memiliki unsur unsur sebagai berikut pemerintahan menurut hukum (wetmatig van het bestuur) yang meliputi kewenangan yang dinyatakan dengan tegas, tentang perlakuan yang sama, dan tentang kepastian hukum: jaminan hak hak asasi, pembagian kekuasaan yang meliputi struktur kewenangan atau desentralisasi dan tentang pengawasan dan kontrol, pengawasan oleh kekuasaan peradilan: bahwa. negara republik indonesia nomor pada menetapkan hak konsumen, yaituatau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan: cc. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa: hak untuk mendapatkan, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut: hak untuk mendapatkanbukti bahwa norma yang terdapat pada adalah setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi dan merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id operasi slo), sebagaimana dijelaskan dalam yang berbunyi, setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi : berkaitan dengan konteks maksud dan tujuannya adalah untuk mendukung terwujudnya keselamatan ketenagalistrikan, sebagaimana dijelaskan dalam yang berbunyi, setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan : saksi telah menjalankan profesi atau usaha bidang konstruksi ketenagalistrikan selama lebih dari tahun. saksi memahami bahwa listrik mengandung risiko bahaya yang tinggi. oleh karenanya, setiap upaya yang muaranya mengedepankan dan bertujuan mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan maka saksi berkomitmen untuk mendukung upaya upaya tersebut, dengan adanya slo, saksi lebih berhati hati dalam bekerja karena pekerjaan saksi diperiksa oleh lembaga inspeksi teknik lit). apabila pekerjaan saksi tidak sesuai standar maka saksi harus memperbaiki pekerjaan tersebut dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang oleh lembaga inspeksi teknik. hal ini menimbulkan konsekuensi adanya biaya ekstra, dalam melaksanakan pekerjaannya, saksi melibatkan orang orang yang berkompeten dan profesional. selain itu, saksi juga: meningkatkan kinerja orang maupun perusahaan saksi dalam melaksanakan pekerjaan: mengurangi beban tanggung jawab terhadap kemungkinan timbulnya risiko, karena risiko dan tanggung jawab terbagi pihak lain, antara lain lembaga inspeksi teknik: memberikan rasa ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan profesi: dalam persidangan, saksi juga menyerahkan buku buku, yakni: undang undang republik indonesia nomor tahun tentang ketenagalistrikan: listrik untuk kehidupan yang lebih baik, standardisasi instalasi listrik upaya mencegah terjadinya bahaya listrik: sertifikat laik operasi instalasi tenaga listrik untuk mendukung terwujudnya keselamatan ketenagalistrikan, merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusigo listrik dibagi dua, yakni: pemasok, yakni pln: dan instalasi pemanfaatan milik pelanggan, pln melakukan pemeriksaan sebelum berlakunya setelah berlakunya instalasi milik pemasok dan instalasi milik pengguna listrik diperiksa oleh lembaga inspeksi teknik lit), menurut lit adalah bumn, bumi, badan usaha swasta, dan atau koperasi, namun lit bukanlah pln. pada intinya, lit harus berbentuk badan usaha, dalam terdapat satu klausul bahwa yang boleh menerbitkan slo adalah bumn, bumi, badan usaha swasta, dan koperasi, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pihak terkait iii, pt. perusahaan listrik negara pln perserodalam keterangan ini, kami menyampaikan implementasi slo pln distribusi bali.. tenaga listrik bermanfaat bagi masyarakat, namun dapat membahayakan jika pemanfaatannya tidak memenuhi kaidah kaidah keteknikan (pemasangan instalasi dan peralatan yang dipasang pada instalasi). salah satu bahaya listrik yang sering terjadi adalah kebakaran rumah, pasar, dan lain lain. instalasi listrik pelanggan yang tidak layak dialiri listrik banyak mengalami gangguan, sehingga menyebabkan pln sering mendapat pengaduan gangguan yang terjadi pada sisi instalasi pelanggan: untuk melindungi pelanggan dan pln dalam penyaluran tenaga listrik, sebelum adanya undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan, pln dahulu melakukan sendiri pemeriksaan instalasi pelanggan yang disesuaikan dengan standar kuil. inspeksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa instalasi pelanggan tersebut laik dialiri listrik, sehingga tidak timbul bahaya ketenagalistrikan pada instalasi yang telah diperiksa: dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan, disebutkan bahwa setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi", maka untuk itu pln distribusi bali menegaskan hal tersebut seluruh unit melalui surat nomor merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusigo dist.bali tanggal maret perihal penyalaan instalasi pelanggan, dimana terhitung mulai april setiap penyalaan penyambungan baru diwajibkan menunjukkan slo, teknis pelaksanaannya, untuk melayani penyambungan tenaga listrik pln, jika pelanggan yang telah memiliki slo langsung dapat dilaksanakan penyaluran tenaga listrik instalasi listrik pelanggan, namun jika pelanggan belum memiliki, slo, maka pln menonaktifkan alat pembatas dan pengukuran app) sampai dengan pelanggan dapat menunjukkan slo: saat ini, dengan adanya peraturan menteri esdmlakukan pelanggan maka pln dapat melakukan inspeksi terhadap instalasi listrik pelanggan tersebut, pln distribusi bali, kami belum melaksanakan aturan tersebut, karena lembaga inspeksi tegangan rendah bali masih mampu melayani permintaan slo dari pelanggan tenaga listrik tegangan rendah, untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, saat ini pln distribusi bali mendorong terbentuknya gerai daya yang merupakan sinergi antara pln, kontraktor, dan lit tr. gerai daya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan yang menginginkan layanan satu atap, yaitu membantu pelanggan untuk mengurus permohonan pln, pemasangan instalasi listrik oleh kontraktor dan proses sertifikasi instalasi oleh lit tr, sehingga proses penyambungan baru menjadi sangat mudah, tujuan disyaratkannya slo sebelum penyalaan listrik adalah: memenuhi undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan: memastikan bahwa instalasi bangunan milik pelanggan dipasang oleh instalasi listrik yang berkompeten memiliki sertifikat badan usaha sbu) dan izin usaha, merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id meningkatkan kualitas instalasi listrik rumah pelanggan, sehingga pengguna terhindar dari bahaya listrik: secara tidak langsung meningkatkan pelayanan pln karena dengan meningkatnya kualitas pemasangan instalasi listrik rumah pelanggan dapat mengurangi jumlah pengaduan gangguan listrik khususnya yang disebabkan oleh instalasi listrik milik pelanggan: menimbang bahwa pemohon, presiden, pihak terkait poin, dan pihak terkait konsul pusat menyampaikan kesimpulan tertulis beserta laporannya yang diterima kepaniteraan mahkamah, pada tanggal desember menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas normaistrik), khususnya frasa kewajiban memiliki sertifikat laik, dan sanksi pidana dan dendaerdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya listrik, yaitu: listrik, yang selengkapnya berbunyi: setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi: listrik,merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pidana penjara paling lama (lima) tahun dan denda paling banyak rp. (lima ratus juta rupiah): dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pemohon sebagai perseorangan warga negara indonesia tidak dapat menambah daya listrik karena pemohon belum membuat sertifikat laik operasi dan harus membayar untuk membuat sertifikat tersebut, sementara tidak ada jaminan bagi pemohon untuk memperoleh rasa aman dan terlindungi dari risiko listrik. terlebih lagi, apabila pemohon tetapyang secara potensial merugikan pemohonlistrik, sehingga pemohon tidak dapat menambah daya listrik jika tidak mempunyai sertifikat laik operasi dan seandainya pun pemohon inginsebagaimana ditentukan oleh listrik. apabila permohonan pemohon.ngajukan pengujian konstitusionalitas norma dan listrik yang menurut pemohon bertentangan dengan merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dan uud dengan alasan yang pada pokoknya bahwa kewajiban memiliki sertifikat laik operasi slo) dengan ancaman sanksi pidana dan sanksi denda, sebagai persyaratan mutlak untuk dapat menikmati aliran listrik dan atau menambah daya listrik telah mendiskriminasikan pemohon karena listrik merupakan kebutuhan dasar. terlebih lagi, pemohon harus membayar sesuai ketentuan yang telah ditentukan untuk memperoleh slo, namun slo tersebut tidak memberikan jaminan perlindungan kepada pemohon apabila terjadi risiko kebakaran dan kerusakan terhadap barang barang elektronik milikahli, yaitu dr. abdul fitriaciada azhari, s.h., hum. dan dr. febrian, s.h.,m.s. dan (empat) saksi, yaitu chaidir, sutrisno, hasanuddin, dan nurmaidi wahid, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, i3. menimbang bahwa presiden memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tenaga listrik dapat membahayakan keamanan dan keselamatan harta maupun jiwa manusia, sehingga instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan listrik yang memenuhi standar dan pemasangannya dilakukan oleh tenaga teknik yang memiliki kompetensi. untuk memenuhi kualifikasi tersebut maka diperlukan slo yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. dengan demikian, bahaya akibat tenaga listrik dapat diantisipasi, untuk membuktikan keterangannya, presiden mengajukan (tiga) ahli, yaitu dr. ir. tumisan, eng., prof. dr. ir. iwa garcia mulyana k.,m.t., dan dr. mudzakkir, s.h.,m.h.,perkumpulan perlindungan instalasi listrik nasional poin) memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa calon pelanggan listrik dapat mengakses informasi slo dengan mudah. poin mempunyai tugas untuk memastikan, sesuai dengan lampiran vii peraturan menteri energi sumber merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id daya mineral esdm) nomor tahun tentang tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan: untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait poin mengajukan (satu) saksi moh. isa idris yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, menimbang bahwayang pada pokoknya bahwa konsul merupakan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah yang dibentuk oleh penyedia tenaga listrik, kontraktor listrik, produsen peralatan, manfaat listrik, dan unsur konsumen listrik. dalam proses penerbitan slo, pemeriksa yang memiliki sertifikat kompetensi memeriksa apakah instalasi listrik sesuai dengan standar sni duntuk membuktikan keterangannya, pihak terkait konsul pusat mengajukan (satu) saksi heru subagyoiii, pt. pln persero) memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tenaga listrik bermanfaat bagi masyarakat, namun dapat membahayakan jika pemasangan instalasi dan peralatan yang dipasang pada instalasi tidak memenuhi kaidah kaidah keteknikan. oleh karena itu,:ajiban memiliki sertifikat laik operasi slo) dalam pengoperasian instalasi tenaga listrik sebagaimana ditentukan dalam listrik merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusigo serta sanksi pidana dan sanksi denda sebagaimana ditentukan dalam listrik bertentangan dengan uud atau tidak? menimbang bahwa berkaitan dengan permasalahan konstitusional dalam paragraf mahkamah perlu mengutip terlebih dahulu pertimbangan hukum putusan mahkamah antara lain dalam putusan nomor puu bertanggal desember(vide halamanmerdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id, undang undang nomor tahun lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor bahwa tanpa adanya pertanggungjawaban, memberikan kepastian hukum atau suatu bentuk jaminan keamanan keselamatan ataupun dalam bentuk komitmen ganti kerugian, apabila terjadi kebakaran maupun kerusakan barang elektronik akibat korsleting arus listrik arus pendek:adalah wajib tanpa terkecuali dengan ketentuan biaya yang telah ditentukan dan menjadi syarat mutlak bagi konsumen untuk menikmati aliran listrik. telah menjadi norma yang diskriminatif bagi pemohon yang mana kebutuhan listrik merupakan kebutuhan dasar pokok dalam pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan hak konstitusi pemohon, yang apabila pemohon tidak memiliki sertifikat laik operasi, maka pemohon tidak akan dapat menikmati aliran listrik dan atau untuk penambahan daya listrik, yang telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemohon maupun masyarakat ekonomi rendah sertanegara indonesia tahunbersifat diskriminatif: bahwa menurut prof. subjektif, s.h. dalam bukunya yang berjudul. dasar dasar hukum , bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyat, merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusigo(vide halaman . bahwa terkait dengan bidang usaha ketenagalistrikan, putusan guo (dalam hal ini putusan mahkamah nomor puu i bertanggal desember(vide putusan mahkamah nomor puu vii bertanggal desember halaman menimbang bahwa dengan berpijak pada putusan mahkamah tersebut atas maklistrik adalahud tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam dan teknologi mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. oleh karena itulahuntuk menunjang usaha penyediaan tenaga listrikmerdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan bidang ketenagalistrikan. oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan bidang keteknikan. dalam konteks itulah, perlu upaya penegakan hukum bidang ketenagalistrikan, khususnya menyangkut penerapan slo, bahwa setelah memperhatikan fakta persidangan, mahkamah menilai bahwa terdapat (tiga) badan usaha yang berkaitan erat dengan slo, yaitu pt. perusahaan listrik negara pln persero), komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik pusat konsul pusat), dan perkumpulan perlindungan instalasi listrik nasional poin). eksistensi masing masing badan usaha tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: pt. perusahaan listrik negara pln persero) listrik menentukan bahwa pln dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik. adapun maksud dan tujuan pln persero)dalam keterangan tertulisnya, pihak terkait iii (pt pln persero) menerangkan bahwa sebelum berlakunya listrik, pln melakukan sendiri pemeriksaan instalasi pelanggan. pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa instalasi pelanggan dinilai layak untuk dialiri listrik, sehingga tidak timbul bahaya listrik pada instalasi yang telah diperiksa, sejak berlakunya listrik, setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki slo. oleh karena itu, terhitung mulai tanggal april setiap penyambungan listrik baru wajib menunjukkan slo. selain itu, berdasarkan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral esdm)ajukan merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsitusigo.id pelanggan maka pln dapat melakukan inspeksi terhadap instalasi listrik pelanggan tersebut, sesuai dengan listrik, pln persero) memiliki kegiatan perusahaan, yakni: menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup pembangkitan tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik, pengembangan penyediaan tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik, menjalankan usaha penunjang listrik yang mencakup konsultasi ketenagalistrikan, pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrika sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan: kegiatan kegiatan lainnya yang mencakup pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya energi lainnya untuk tenaga listrik, jasa operasi dan pengatur (dispatcher) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik, industri perangkat keras, lunak dan lainnya bidang ketenagalistrikan, kerja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan, serta usaha jasa ketenagalistrikan: komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik pusat konsul pusat) dalam keterangan tertulisnya, pihak terkait konsul pusat) menerangkan bahwa konsul pusat pln persero), kontraktor listrik, produsen peralatan dan manfaat listrik, serta unsur konsumen listrik. konsul dibentuk berdasarkan akta notaris yang dibuat dihadapan fransisca inning sumantri, s.h. nomor tahun tanggal mei konsul ditetapkan sebagai lembaga pemeriksa instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah, berdasarkan keputusan menteri merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idkeberadaan konsul diperpanjang kembali, terakhir dengan keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor mem tentang perpanjangantegangan rendah, bertanggal april dalam dictum kedua keputusan menteriditentukan bahwa konsul bertugas melaksanakan pemeriksaan dan menerbitkan slo instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah: dalam keterangan tertulisnya, pihak terkait konsul pusat) menerangkan bahwa untuk menerbitkan slo perlu adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memastikan apakah instalasi listrik, namun. setelah diperbaiki, konsul melakukan pemeriksaan kembali tanpa dipungut biaya,. dalam kesimpulan tertulis pihak terkait konsul pusat), disebutkan bahwa persetujuan biaya pemeriksaan merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsitusigo.id instalasi termasuk ppn dikeluarkan oleh direktur jenderal ketenagalistrikan melalui surat direktur jenderal listrik dan pemanfaatan energi departemen energi dan sumber daya mineral nomor bertanggal november perihal persetujuan biaya pemeriksaan instalasi, perkumpulan perlindungan instalasi listrik nasional poin) dalam keterangan tertulis pihak terkait (poin), dijelaskan bahwa poin merupakan. poin didirikan berdasarkan akta notaris zaky tuanya, s.h. nomor tahun bertanggal april yang kemudian mendapatkan pengesahan kementerian hukum dan ham nomor ahu .ah. tahun bertanggal juni keberadaan poin dikukuhkan pula dengan keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor mem tentang penetapan perkumpulan perlindungan instalasi listrik nasional sebagai lembaga inspeksi teknik untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, bertanggal maret dalam dictum kedua keputusan tersebut ditentukan bahwa poin bertugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan menerbitkan slo instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah: tugas poin adalah memastikan bahwapoin akan memberitahukan instalasi pemilik instalasi agar peralatan sesuai dengan standar. setelah dilakukan perbaikan ulang dan dilaporkan maka. bahwa setelah mencermati permasalahan permohonan pemohon dan fakta hukum atas, menurut mahkamah, terdapat (empat) permasalahan hukum yang perlu dipecahkan, yaitu: pihak yang berhak mengeluarkan slo, penentuan biaya slo, sanksi pidana dan sanksi denda yang berkaitan dengan slo: ketentuan transisi (transitional clause) menyangkut slo: merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id terhadap keempat permasalahan hukum tersebut, menurut mahkamah, diperlukan pemecahan hukum yang tepat untuk mengimplementasikan ketentuan yang mengatur slo, karena instrumen tersebut merupakan sertifikasi yang semestinya menjamin bahwa suatu instalasi listrik telah terpasang dengan benar, sehingga aman untuk digunakan oleh pengguna listrik. dalam konteks itulah diperlukan hukum yang mengorganisasikan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dengan cara memberikan perlindungan satu pihak dan melakukan pembatasan pihak lain, khususnya dalam hal pemanfaatan tenaga listrik. pemecahan permasalahan hukum dimaksud akan diuraikan oleh mahkamah dalam pendapat hukumnya bawah ini, pihak yang berhak mengeluarkan slo(selanjutnya disebut permen esdm menyebutkan bahwadalam konteks ini, kewajiban slo harus dimiliki instalasipemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah melalui pemeriksaan dan pengujian pada saat instalasi tenaga listrik selesai dibangun, direkondisi, relokasi, atau masa berlaku sertifikat laik operasinya telah habis. proses slo dan penerbitan slo untuk instalasi penyediaan tenaga listrik serta instalasi pemanfaatan tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi, sedangkan untuk instalasi pemanfaatan tegangan rendah proses sertifikasi laik operasi dan penerbitan slo dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah yang ditetapkan oleh menteri energi dan sumber daya mineral (vide sampai dengan permen esdm bahwa untuk menjamin keamanan pemasangan instalasi listrik, setiap peralatan listrik dan instalasi listrik harus diuji terlebih dahulu sebelum digunakan. hal ini bertujuan agar pengguna peralatan listrik tidak mengalami bahaya listrik yang diakibatkan oleh adanya kesalahan instalasi. dalam konteks itulah merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dikeluarkan slo yang merupakan bukti pengakuan formal bahwa suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi dengan baik dan siap dioperasikan oleh pengguna listrik, mahkamah berpendapat bahwa dengan adanya slo maka pelanggan listrik dapat merasa aman dari bahaya listrik karena instalasi listrik yang dipasang sudah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku, sehingga risiko yang terjadi akibat pemasangan listrik yang tidak sesuai prosedur dapat meminimalisasi. namun demikian, permasalahan hukum yang harus dijawab oleh mahkamah adalah siapakah subjek hukum (pihak) yang dinilai berhak dan sah menerbitkan slo? pembentuk undang undang menentukan bahwa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik merupakan usaha jasa penunjang tenaga listrik. hal itu diatur dalam huruf listrik, yangsetiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan : menyatakan,aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya, dan ramah lingkungan : menyatakan, : menyatakan,: menyatakan,: menyatakan, : menyatakan, akreditasi sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh menteri : merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menyatakan, : menyatakan, menyatakan,menyatakan, : menyatakan,, berkaitan dengan ketentuan tersebut atas, menurut mahkamah, konsul dan poin dapat menerbitkan slo, meskipun kedua institusi tersebut sifatnya bukan organ negara, namun merupakan suatu badan usaha walaupun kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan pln. menteri energi dan sumber daya mineral sebagai menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagalistrikan dapat menunjuk konsul dan poin untuk menerbitkan slo bagi pengguna listrik sepanjang penunjukan tersebut tidak meniadakan penguasaan olehusaha kelistrikan yang merupakan salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. dengan demikian, maksud dan tujuan penerbitan slo sesuai dengan pendirian mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah nomor puu i bertanggal desember dan putusan mahkamah nomor puu vii bertanggal desember merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id oleh karena konsul dan poin memiliki tugas yang cukup strategis dalam memberikan perlindungan kepada pengguna listrik maka konsul dan poin memikul tanggung jawab apabila melakukan kesalahan dalam penerbitan slo, melalui penerapan slo ini diharapkan dapat terwujud instalasi tenaga listrik yang andal, sehingga dapat beroperasi secara kontinyu sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, instalasi tenaga listrik yang aman, sehingga bahaya yang mungkin timbul bagi manusia dan makhluk hidup lainnya yang dapat berupa kecelakaan dan kebakaran akibat listrik dapat diantisipasi, serta instalasi tenaga listrik yang ramah lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup saat instalasi tenaga listrik dioperasikan: penentuan biaya slo bahwa selaku regulator, pemerintah juga menentukan biaya listrik. ketentuan mengenai tarif tenaga listrik diatur dalam listrik, yakni: menyatakan, , menyatakan,: menyatakan , menyatakan : menyatakan merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menyatakan,menyatakan, bahwa tarif listrik sebagaimana diatur dalam listrik::: menyatakan,: biaya pokok penyediaan tenaga listrik: efisiensi pengusahaan: skala pengusahaan dan interkoneksi sistem, dan tersedianya sumber dana untuk investasi : menyatakan,?: menyatakan, : merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahunti bahwa dengan diberlakukanny"hanyalah norma yang menghambat pemohon dalam memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi untuk meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan pemohon dan hanya akan menyengsarakan rakyat (norma yang menghukum rakyat), sehingga norma tersebut harus dinyatakan inkonstitusional, bahwancasila merupakan sumber segala hukum .idak beralasan dan tidak mencerminkan nilai nilai dasar pancasila, khususnya sila ke (lima) keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia , sehingga norma kewajiban sebagai syarat mutlak untuk menikmati aliran listrik pln persero) merupakan penghambat tujuan pembangunan secara nasional dan menghambat kesejahteraan rakyat, yang harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai hukum yang mengikat dengan segala merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id penjelasan menyatakan,: biaya denda keterlambatan pembayaran listrik. bahwa setelah memperhatikan ketentuan tersebut atas, menurut mahkamah, biaya slo tidak ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang undangan. bahkan berdasarkan fakta persidangan, besaran biaya pemeriksaan instalasi listrik dalam proses penerbitan slo justru mendapat persetujuan direktur jenderal ketenagalistrikan (vide duduk perkara halaman bahwa menurut mahkamah, biaya slo termasuk salah satu komponen biaya tarif listrik karena slo merupakan syarat agar instalasi listrik dapat dialiri listrik oleh pln. sehubungan dengan hal tersebut, mahkamah mendasarkan pendiriannya pada putusan nomor puu vii bertanggal desember yang menyatakan: (vide putusan nomor puu vii halaman dengan mendasarkan pada pendiriannya tersebut, menurut mahkamah, tarif biaya slo semestinya jugaoleh karena slo merupakan syarat esensial agar kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi. penetapan tarif slo juga harus memperhatikan: (a) keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik, (b) kepentingan dan kemampuan masyarakat, dan (c) kaidah industri dan niaga yang sehat. dengan demikian, penetapan tarif slo diatur dalam peraturan pemerintah yang dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden: bahwa apabila peraturan yang ada pada saat ini, yang telah mendapat persetujuan direktur jenderal ketenagalistrikan kementerian energi dan sumber daya mineral, dinilai tidak layak untuk memungut biaya slo maka pemeriksaan instalasi listrik menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hukumnya.hal demikian dimaksudkan agar pembentuk undang undang secara keseluruhan memperkuat dasar dasar konstitusional yang diperlukan guna mengimplementasikan slo bagi kepentingan masyarakat. mahkamah berpendapat jangka waktu paling lama (dua) tahun sejak putusan mahkamah ini diucapkan dinilai cukup bagi pemerintah untuk mempersiapkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden untuk menerapkan slo dengan memperhatikan kepentingan nasional secara menyeluruh, sehingga tidak membebani masyarakat, sanksi pidana dan sanksi denda yang berkaitan dengan slo bahwa menyatakanmenurut mahkamah, norma tersebut bersifat kumulatif karena selain dikenakan sanksi administratif berupa denda, setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi juga dikenakan sanksi pidana. berkaitan dengan norma tersebut, hal yang harus dijawab oleh mahkamah adalah apakah ketiadaan slo dalam pengoperasian instalasi listrik layak dikenakan pidana penjara dan sanksi denda secara kumulatif sebagaimana ditentukan dalam listrik? apakah sanksi pidana penjara dan sanksi denda sebagaimana dirumuskan dalam guo bertentangan dengan uud atau tidak? bahwa oleh karena slo merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengoperasian instalasi listrik maka pln harus memeriksa melalui poin dan atau konsul apakah suatu instalasi listrik rumah tangga telah memiliki slo atau tidak. apabila instalasi listrik yang bersangkutan tidak memiliki slo maka pln tidak boleh mengaliri listrik. dengan kata lain, apabila pln tetap memberikan aliran listrik terhadap instalasi listrik rumah tangga yang tidak memiliki slo, hal itu merupakan kesalahan pln karena masyarakat pengguna listrik rumah tangga tidak dapat mengoperasikan instalasi listrik jika tidak ada aliran listrik. dengan merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id demikian, apabila pln tetap mengalirkan listrik untuk instalasi listrik rumah tangga dan terjadi kebakaran akibat ketiadaan slo maka pln lah yang bertanggung jawab atas dampak kerugian yang timbul, pada dasarnya, konsul dan atau poin yang menentukan apakah suatu instalasi listrik yang terpasang sudah memenuhi persyaratan teknis. dalam konteks pemanfaatan tenaga listrik, khususnya untuk rumah tangga, masyarakat tidaklah dalam posisi memutuskan dapat atau tidak dapatnya aliran listrik disambung, melainkan penyambungan aliran listrik sangat bergantung pada pln. dengan demikian, pln lah yang menentukan apakah instalasi listrik rumah tangga masyarakat dapat dialiri listrik atau tidak. oleh karena itu, tidaklah tepat apabila sanksi denda dan sanksi pidana penjara dibebankan kepada masyarakat, bahwa keharusan adanya slo dalam pengoperasian instalasi listrik merupakan persyaratan administrasi yang diwajibkan oleh negara bagi setiap orang yang mengoperasikan instalasi listrik, baik berupa instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi, pemanfaatan tegangan tinggi, pemanfaatan tegangan menengah, dan pemanfaatan tegangan rendah. berkaitan dengan konteks tersebut, menurut mahkamah, apabila persyaratan administrasi slo tidak dipenuhi maka sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi denda sebagai sanksi administrasi, yang termasuk dalam ranah hukum pidana administratif. penggunaan sanksi pidana dalam hukum administrasi pada hakikatnya termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy): hukum pidana administratif (administrative penal law, ordnungstrafrecht: ordeningstrafrecht), yaitu hukum pidana bidang pelanggaran hukum administrasi, yang pada hakikatnya hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum administrasi. dengan kata lain, hukum pidana administrasi merupakan bentuk fungsionalitas merasionalisasi instrumentalisasi hukum pidana bidang hukum administrasi. dengan demikian, apabila sanksi administrasi akan dioperasionalisasikan maka dapat disebut dengan istilah sanksi pidana administratif, hukum pidana administrasi dapat dikatakan sebagai hukum pidana bidang pelanggaran hukum administrasi. oleh karena itu, tindak pidana merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsitusigo.id administrasi (administrative crime) dinyatakan sebagai offence consisting violation administrative rule regulation and carrying with criminal sanction black's samping itu, karena hukum administrasi pada dasarnya hukum mengatur atau hukum pengaturan (regulatory rules), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur pengaturan (regulatory powers) maka hukum pidana administrasi sering pula disebut hukum pidana (mengenai) pengaturan atau hukum pidana dari aturan aturan ordnungstrafrecht ordeningstrafrecht), bahwa berdasarkan pendapat hukum atas, menurut mahkamah, tidaklah tepat apabila ketiadaan slo dalam instalasi listrik dikenakan sanksi pidana penjara. mahkamah tidak sependapat dengan ahli pemerintah dr. mudzakkir, s.h.,m.h. yang mengatakan bahwa ketentuan pidana yang dimuat dalam listrik merupakanilistrik. menurut mahkamah, jikalau sanksi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam listrik merupakan ultimatum medium maka sanksi pidana penjara tersebut tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif bersamaan dengan sanksi denda. samping itu, mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran administrasi karena tidak adanya slo dalam instalasi listrik bukanlah tindakan kejahatan pembunuhan, pelanggaran ham, atau pencurian yang menghilangkan hak orang lain. oleh karena itu, menurut mahkamah, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada masyarakat sebagaimana ditentukan dalam listrik bertentangan dengan uud ketentuan peralihan transisi (transitional clause) menyangkut slo i3. bahwa ketentuan mengenaisejak diundangkannya listrik. meskipun demikian, banyak instalasi listrik yang merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id telah terbangun sebelum berlakunya listrik. menurut mahkamah, ketentuan peralihan transisi (transitional clause) perlu diatur dalam hal penerapan kepemilikan slo setiap instalasi listrik. terlebih lagi, ketentuan slo juga menerapkan sanksi pidana, yakni sanksi pidana administratif. kebutuhan ketentuan transisi ini juga mendasarkan pada kitab undang undang hukum pidana kuhp) yang menyatakan, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, untuk menjamin kepastian hukum yang adil makaputusan mahkamah ini diucapkan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini. mahkamah berpendapat bahwa ketentuan peralihan ini diperlukan agar tidak ada pihak pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan listrik. dengan demikian, ketentuan peralihan transisi (transitional clause) ini tidak dapat berlaku surut: i3. menimbang bahwa, menurut mahkamah, ketentuan mengenai kewajiban kepemilikan slo dalam instalasi listrik perlu dibedakan antaradan pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, termasuk pula rumah tangga masyarakat. pembedaan ini diperlukan karena masing masing instalasi listrik memiliki fungsi, manfaat, pengoperasian, dan risiko yang berbeda. pembedaan tersebut diatur oleh pembentuk undang undang sebagai positive legislator sepanjang pengaturan pembedaan instalasi listrik tidak bertentangan dengan uud i3beralasan menurut hukum untuk sebagian, merdeka sarat zakaria telmerdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idkewajiban pemilikan sertifikat laik operasi untuk setiap instalasi tenaga listrik diucapkan, sanksi pidana denda, namun tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tanggawahiduddin adams, santo, muhammad alim, dan ahmad fadli semadimerdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idsanto dewa gede laguna ttd. ttd. suhartonoigokta hermawajalan kedondong nomor rt. rw. kelurahan sukamara jaya, kecamatan ciledug, kota tangerang sebagai . pemohon nama achmad saifuddin firdauspondok bahar rt. rw. kelurahan pondok bahar, kecamatan karang tengah, kota tangerang sebagai s2. pemohon il, nama kurniawan pekerjaan mahasiswa fakultas hukum universitas esa unggul dan sekutu komanditer cv. pemuda mandiri sejati alamat jalan komp. dermis, nomor rt. rw. kelurahan pluit, kecamatan penjaringan, jakarta utara sebagai pemohon ill, nama sadikibugis, rt. rw. kelurahan kembangan selatan, jakarta barat sebagai 2nn0n0 a n pemohon iv, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juni memberi kuasa kepada victor santoso sandiaga, s.h., denny audisi, s.h., dan ryan muhammad, s.h., para pengurus forum kajian hukum dan konstitusi, yang beralamat jalan raya jatiwaringin, perumahan permata waringin, nomor rt.para pemohon:yang telah diperbaiki dan diterimapailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan hubungan hukum (causal terbang) terhadap penerapan yang dikaitkan dengan dan uudbahwa asas asas undang undang kepailitan pada umumnya adalah: asas memberi manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitur undang undang kepailitan harus memberikan manfaat bukan saja bagi kreditor tetapi juga bagi debitur. sejalan dengan itu, undang undang kepailitan juga harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitur prof. dr. sutan remy sjahdeini, sh., hukum kepailitan, memahami undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan pkpu). asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitur yang masih solve. undang undang kepailitan seyogianya memuat syarat bukan hanya debitur tidak membayar utang kepada salah satu editornya, tetapi juga tidak membayar sebagian besar atau lebih dari utangnya. apabila debitur tidak membayar hanya kepada satu editornya yang tidak menguasai sebagian besar utang debitur sedangkan kepada para kreditor yang lain masih tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka kejadian itu bukan kasus yang harus diperiksa oleh pengadilan niaga, tetapi kasus pengadilan perdata biasa. asas persetujuan putusan pailit harus disetujui oleh para kreditor mayoritasyang diajukan oleh seorang kreditor harus berdasarkan persetujuan para kreditor lain melalui lembaga rapat para kreditor (kreditor meeting). dipihak lain sekalipun permohonan penyataan pailit dapat diajukan oleh debitur sendiri, namun putusan penyataan pailit itu seyogianya tidak dapat diambil oleh pengadilan tanpa disetujui oleh semua atau mayoritas kreditor. asas memberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum diambil putusan penyataan pailit kepada debitur yang masih memiliki usaha yang prospektif. undang undang kepailitan haruslah tidak semata mata bermuara kepada kemungkinan atau kemudahan pemilihan debitur yang tidak membayar utang tetapi haruslah memberikan alternatif muara yang lain, yaitu gempa pemberian kesempatan kepada perseroan perseroan yang tidak membayar utang utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beritikad baik dan kooperatif dengan para kreditor untuk melunasi utang utangnya. merestrukturisasi utang utangnya dan menyehatkan perseroannya. kepailitan indonesia belum mengakomodasi perlindungan terhadap kepentingan kreditor, debitur dan stakeholders, tidak berdasarkan kepada filosofi yang melindungi kepentingan debitur solve, tidak membedakan kepailitan bagi perusahaan dan individual meskipun tujuan keduanya berbeda, serta belum memperkenankan discharge untuk kepailitan individual. discharge juga banyak diakomodasi dalam pembaruan hukum kepailitan perseorangan negara negara eropa pada akhir abad dan awal abad misalnya belanda mengenalkan debt restructuring for natural person. pengadilan negeri dapat memberikan pembebasan utang kepada debitur perseorangan yang beritikad baik, namun tidak dapat membayar sisa utang utangnya kepada para editornya. padahal, pada awalnya negara negara dengan sistem civil law seperti scandinavia dan eropa kontinental lainnya tidak mengakui discharge. alasannya adalah untuk menegakkan kewajiban kontraktual, yaitu pasta sunt pertanda. pada perkembangan selanjutnya, tujuan hukum kepailitan juga untuk melindungi kepentingan stakeholders. perlindungan terhadap stakeholders mempunyai suatu tujuan imperatif, yaitu bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan stakeholders dijamin, diperhatikan, dan dihargai dalam suatu kegiatan bisnis. sebabnya, berbagai pihak tersebut dipengaruhi dan dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. pergeseran tujuan undang undang kepailitan berbagai negara dunia tersebut, belum dilakukan indonesia, misalnya belum adanya pemisahan kepailitan untuk perusahaan dan perseorangan (individual), dan belum ada mekanisme pembebasan utang. bahkan, perubahan indonesia belum dilandasi dengan suatu filosofi yang seharusnya ada dalam undang undang kepailitan hikmahanto juwana, hikmah dari putusan pailit ami,") perlindungan kepentingan dalam undang undang kepailitan indonesia berpihak kepada kreditor. persyaratan permohonan pernyataan pailit cenderung melindungi kepentingan kreditor antara lain: pengertian utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. ketiadaan pengertian utang dalam faillissementsverordening menunjukkan peraturan ini lebih berpihak terhadap kepentingan kreditor, karena kreditor mempunyai kesempatan yang luas untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitur. keadaan tersebut berulang kembali pada masa undang undang nomor tahun selanjutnya, pengertian utang dalam arti luas dalam undang undang nomor tahun mempertegas kembali perlindungan terhadap kepentingan kreditor. ketiadaan pengertian keadaan berhenti membayar dalam faillisements verordening dan pengertian tidak membayar dalam undang undang nomor tahun serta undang undang nomor tahun membuka peluang yang luas bagi kreditor untuk mengajukan penyataan pailit kepada debitur. selanjutnya ketentuan yang pro kreditor dapat pula diidentifikasi dari tidak adanya pengertian jatuh tempo dan dapat ditagih dalam undang undang nomor tahun sebagai perbandingan, ketentuan persyaratan permohonan pernyataan pailit belanda senada dengan ketentuan indonesia, yaitu debitur telah berhenti membayar utangnya, dan setidak tidaknya terdapat lebih dari satu orang kreditor. untuk menguji apakah debitur dapat dinyatakan pailit atau tidak, dapat menggunakan dua tes, yaitu cash flow test atau balance sheet test. uniform commercial code ucc) menentukan seseorang dianggap solvent baik dalam keadaan berhenti membayar atau tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh waktu (equity test) atau involved sebagaimana yang dimaksudkan dalam amerika federal bankruptcy law, yaitu balance sheet test. jerman menggunakan balance sheet test, dan perancis menggunakan liquidity test. perluasan pengertian kreditor dalam undang undang kepailitan semakin melindungi kreditor. utang dalam arti luas dalam undang undang nomor tahun menjadikan setiap pihak yang memiliki piutang dapat mengajukan permohonan penyataan pailit. sebagai perbandingan, pada awalnya undang undang kepailitan inggris, yaitu the act hanya berlaku bagi trader dan merchant pada court for lie relief solvent editors dibentuk, dan mengenalkan insolens sebagai sebuah konsep yang terpisah dari proses kepailitan, dan berlaku bagi bukan pedagang (non trader) dengan utang bawah jumlah tertentu. selanjutnya undang undang kepailitan berubah menjadi hukum insolens untuk perusahaan (corporate insolvency law), dan juga mengatur insolens bagi bukan pedagang (non trading solvent), sistem modern dianut oleh bankruptcy act undang undang ini mengatur pemberian harta debitur dan act disincentive behaviour leading insolvency. pada saat yang hampir bersamaan. the companies winding up) act j890 mengatur kemungkinan adanya likuidasi dengan sukarela (voluntary petition). kemudian syarat pailittidak mempermasalahkan seberapa besar jika asset perusahaannya lebih besar dari pada utangnya, lalu dalam putusan pailit diputuskan oleh putusan pengadilan. sehingga tersebut sering kali dijadikan alat bagi oknum kreditor yang menginginkan pilotnya suatu perusahaan yang masih solvent dengan tujuan mengambil alih asset dari perusahaan yang dililitkan. hal demikian dapat dengan mudah terjadi apabila oknum dari kreditor tersebut bermain dengan pihak pengadilan dan kurator untuk mempailitkan perusahaan yang memiliki dua kreditor atau lebih dan sudah jatuh waktu, walaupun perusahaan yang dililitkan tersebut masih solvent. adenium hukum lex superior derogat legi inferior serta kepentingan pemohon yang terganggu dengantersebut". bahwa dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun belum mampu menjamin kepastian hukum dan melindungi badan usaha yang memiliki utang, namun masih mampu untuk melunasi utang tersebut. hal demikian dikarenakan tidak diatasnya secara komprehensif syarat pailit suatu perusahaan, karena yang dapat mempailitkan perusahaan tersebut adalah dua kreditor atau lebih dengan pernyataan pailit oleh pengadilan tanpa mempertimbangkan seberapa asset perusahaan. bahwa pada dasarnya kepailitan dapat diajukan oleh semua jenis kreditor. tidak ada batasan mengenai kualifikasi kreditor yang dapat mengajukannya. sepanjang kreditor tersebut dapat membuktikan secara sederhana bahwa ada lebih dari satu utang, dan salah satunya telah jatuh tempo, maka secara formil, hakim wajib menyatakan debitur pailit. bahwa tidak seperti banyak negara terutama negara negara yang menganut common law system, undang undang kepailitan dan pkpu tidak membedakan aturan bagi kepailitan debitur yang merupakan badan hukum maupun orang seorang (individu). ruang lingkup undang undang kepailitan dan pkpu yang meliputi baik debitur badan hukum maupun debitur orang seorang memang tidak tegas tegas ditentukan dalam undang undang tersebut, tetapi hal itu dapat disimpulkan dari bunyi nya. misalnya dari yang mengungkapkan bahwa, mengemukakan bahwari. bahwa commanditaire vennootschap atau disingkat merupakan salah satu bentuk kerja sama diantara para sekutu komplementer dan sekutu komanditer. para sekutu itu pada mulanya merupakan rekan usaha atau mungkin masih satu anggota keluarga. dengan adanya kerja sama hubungan tersebut telah meningkat menjadi bentuk kesatuan kerja sama yang mempunyai tujuan bersama. dapat dipimpin oleh seorang sekutu komplementer atau beberapa sekutu komplementer. bahwa dalam struktur dikenal dua jenis sekutu yang memegang peranan sangat menentukan untuk dapat disebut sebagai cv, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. sekutu komplementer adalah sekutu yang aktif mengurus dan menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak luar sedangkan sekutu komanditer memakan sekutu yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan. bahwa terdapat perbedaan pertanggungjawaban antara perseroan terbatas pt) dan yang telah dinyatakan pailit. harta benda tidak mencukupi untuk pelunasan utang utangnya, maka harta benda pribadi sekutu komplementer dipertanggungjawabkan untuk melunasi utang perusahaan. bahwa syarat pailit menurut undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan pkpu yaitu, (dua) kreditor atau lebih, tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo, dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, atas permohonan sendiri atau satu atau lebih kreditor. bahwa tidak mencerminkan asas keadilan" debitur, khususnya debitur yang masih memiliki asset lebih besar dari utangnya atau dalam keadaan solve dapat dipailitikan dengan mekanisme yang sangat mudah dan sederhana. syarat syarat yuridis yang disebutkan dalam iniakan merugikan hak konstitusional debitudalam menyatakan pailit, artinya ada suatu kewajiban hakim untuk menyatakan pailit apabila syarat syarat dalam terpenuhi tanpa memperhatikan asset debitur yang lebih besar dari pada utangnya, sehingga rasa adil bagi debitur sulit terwujud. dengan demikian ketentuan bertentangan denganbahwa tidak mencerminkan asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitur yang masih solve" yang termuat dalam asas kepailitan, karena tersebut tidak mempermasalahkan apakah debitur masih dalam keadaan solve, sehingga hak konstitusional debitur dirugikan yaitu kerugian terhadap perlindungan harta benda dibawah kekuasaan debitur dapat dengan mudah dikuasai dengan mekanisme pailit yang sederhana, walaupun harta benda debitur lebih banyak dari pada utangnya. hal demikian tentunya bertentangan dengan uud yang menjamin perlindungan terhadap harta benda yang bawah kekuasaannya. bahwa juga tidak mencerminkan asas kelangsungan usaha", karena ketika debitur dililitkan potensi untuk debitur melangsungkan usahanya terancam dengan ketentuan karena asset asetnya dapat dipilihkan dengan tidak memperhatikan seberapa besar asset debitur dan yang sangat dirugikan khususnya debitur yang belum berbadan hukum, karena tidak ada pemisahan modal harta pribadi, sehingga debitur berpotensi mengalami kerugian hak konstitusionalnya yaitu, perlindungan harta benda debitur tidak terlindungi, hal ini disebabkan oleh konsekuensi dari mekanisme pailit yang sangat sederhana bertentangan dengan bahwa apabila tidak mencerminkan asas putusan penyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitur yang masih solve, asas kelangsungan usaha dan keadilan, maka ketentuan adalah inkonstitusional. bahwa ketentuan undang undang nomor tahunarena ketentuan yang mengatur mengenai syarat pailit belum mampu memberikan perlindungan pribadi khususnya perlindungan harta benda yang bawah kekuasaan debitur. karena ketentuan tersebut tidak mempermasalahkan seberapa besar asset debitur dan seberapa besar utang debitur, sehingga debitur dapat dengan mudah dipilihkan dengan mekanisme yang sederhana apabila telah memenuhi unsur unsur dalam ketentuan ketika debitur dililitkan debitur terancam kehilangan harta benda yang berada bawah kekuasaannya, walaupun asset atau debitur lebih besar dan masih dalam keadaan mampu untuk membayar utang utangnya. sehingga dalam hal demikian debitur dirugikan hak konstitusionalnya.ini kamis, mei pkl. s.d gedung utama lt. ruang universitas esa unggul kebon jeru dengan tema mengungkap konspirasi mafia hukum dalam kepailitan undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan pkpu"kpumbu. ada beberapa masalah yang hams diperhatikan antara lain: syarat kepailitan yang terlalu sederhana serta tidak relevan lagi yang terdapat dalam uuk pkpu: insolens adanya akhir pada saat proses pemberian harta pailit yang menyebabkan pihak pihak yang tersangkut sering tidak mengetahui secara pasti berapa harta debitur dan banyak perusahaan yang masih solve dililitkan. bahwa menyebabkan debitur dirugikan hak konstitusionalnya karena harta atau asset debitur yang berada bawah kekuasaannya dapat dengan mudah berpindah atau dikuasai oleh kreditor dengan mekanisme pailit yang sangat mudah dan sederhana, sehingga akibatnya debitur terancam tidak dapat melangsungkan kegiatan usahany:untuk dimuat dalam berita negarakta notaris pendirian perseroan komanditer cv. pemuda mandiri sejati,kepailitan merupakan suatu proses mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah. dari sudut sejarah hukum, undang undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. peraturan perundangan tentang kepailitan sejarah perundang undangan kepailitan indonesia telah dimulai hampir tahun yang lalu yakni sejak sejak berlakunya verordening het faillissementen surceance van baling voor european indonesia sebagaimana dimuat dalam staatblads nomor juncto staatblads nomor faillissementsverordening. dalam tahun an, an secara relatif masih banyak perkara kepailitan yang diajukan kepada pengadilan negeri seluruh indonesia, namun sejak an hampir tidak ada perkara kepailitan yang diajukan pengadilan negeri. tahun krisis moneter melanda indonesia, banyak utang tidak dibayar lunas meski sudah ditagih, sehingga timbul pikiran untuk membangunkan proses kepailitan dengan cara memperbaiki perundang undangan bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasanya disingkat pkpu. pada tanggal apriltelah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat menjadi undang undang, yaitutentang kepailitan tanggal september lembaran negara republik indonesia tahun nomor undang undang nomor tahun tersebut bukanlah mengganti peraturan kepailitan yang berlaku, yaitu faillissements verordening staatsblad tahun nomor juncto staatblads tahun nomor tetapi sekadar mengubah dan menambah.miliki cv. pemuda mandiri sejati, dengan akta pendirian nomor tanggal mei yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum dan percetakan, yang mempunyai kepedulian serta perhatian terhadap penerapan konstitusionalisme. para pemohon pada pokoknya mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh dan uud dengan berlakunya yang menyatakandengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: para pemohon masing masing selaku pemilik cv. pemuda mandiri sejati yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan umum dan percetakan berhak dan mempunyai kepedulian serta perhatian terhadap konstitusionalisme. pengajuan permohonan merupakan perwujudan upaya baik sendiri sendiri maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dalam menegakkan konstitusionalisme, dengan berlakunya telah merugikan hak hak para pemohon dan hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan nilai nilai konstitusionalisme yang dijamin uud menimbang bahwa benar para pemohon adalah warga negara indonesia yang mempunyai hak hak konstitusional yang dijamin dalam uud namun setelah membaca dengan saksama permohonan para pemohon, mahkamah tidak menemukan adanya kerugian para pemohon baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya yang dimohonkan pengujiannya oleh para pemohon. cv. pemuda mandiri sejati yang didirikan dan dimiliki oleh para pemohon baru saja didirikan sehingga tidak jelas posisinya apakah sebagai kreditor atau debitur. yang dimohonkan pengujiannya oleh para pemohon, jika pun ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari berlakunya guo adalah kerugian bagi pihak debitur. dalam permohonan para pemohon tidak terdapat uraian yang jelas dan pasti apakah para pemohon telah atau akan menjadi pihak debitur yang akan dirugikan oleh guo. selain itu, jika pun para pemohon adalah lembaga swadaya masyarakat atau perseorangan yang berjuang untuk kepentingan publik yang memperjuangkan hak hak asasi serta hak hak konstitusionalitas warga tidak ada pula bukti dan penjelasan yang meyakinkan atas hal tersebut sehingga para pemohon tidak dapat bertindak dengan mengatasnamakan kepentingan publik,ahmad fadli semadrief hid, ahmad fadli semadria farida indrawi arief hid ttd. ttd. ahmad fadli semadi muhammad alim ttd. ttd. hartono anwar usman ttd. materialis akbar panitera pengganti, ttd. saiful anwar dengan diundangkannya perpu nomor tahun tersebut, yang kemudian disahkan oleh dpr dengan mengundangkan undang undang nomor tahun tersebut, maka tiba tiba peraturan kepailitan faillissements verordenmg nomor juncto nomor yang praktis sejak lama sudah tidak beroperasi lagi, menjadi hidup kembali. sejak itu, pengajuan permohonan permohonan pernyataan. lahirnya suatu produk undang undang dari lembaga parlemen atau dewan perwakilan rakyat dpr) bersama pemerintah sebagaimana yang telah atur oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun mencirikan bahwa sistem ketatanegaraan sudah berjalan sebagaimana mestinya, termasuk salah satunya undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. semangat dari lahirnyasarana hukum untuk penyelesaian utang piutang. awalnya tujuan undang undang kepailitan adalah likuidasi harta kekayaan debitur, pada perkembangannya berubah sebagai sarana reorganisasi bagi debitur perusahaan, dan melindungi debitur individual yang jujur dengan cara membebaskan utang utangnya (discharge). tujuan tersebut tidak bermanifestasi dalam undang undang nomor tahun yang semakin melindungi kreditor, karena syarat pailit memudahkan debitur dinyatakan pailit, namun dalam implementasinya debitur tidak mudah dinyatakan pailit. fakta tersebut digali dengan menggunakan teori creditors bargain, dan value based account. hal demikian timbul karena diberlakukannya undang undang nomor tahun berpotensi terjadi kecurangan yang akan dialami oleh debitur yang dilakukan oleh oknum oknum mafia hukum karena konsekuensi logis tidak komprehensifnya syarat pailit, sehingga terdapat celah untuk oknum aparat penegak hukum berbuat curang demi mendapatkan keuntungan yang biasanya dilakukan oleh oknum pengusaha yang ingin memiliki perusahaan yang memiliki utang tetapi masih memiliki asset yang cukup besar dari utangnya, hakim, dan kurator. menurut pakar tata negara yusril iha mahendra, semangat lahirnya undang undang ini untuk memulihkan bank dari krisis dan melindungi bank dari debitur nakal. akan tetapi, setelah bank pulih dan kuat, keadaan justru menjadi terbalik. bank dengan mudah melilitkan editornya tanpa alasan yang kuat. bank langsung melilitkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban debitur. lalu kurator pun dapat berbuat apa saja untuk melelang harta debitur dan menentukan bundel pailit, dan melelang harta debitur dengan harga yang murah. menurutnya, mafia hukum yang terdiri dari oknum pengacara, bank, pengadilan niaga,kurator, lembaga lelang, dan pemenang lelang, mencari informasi tentang perusahaan besar yang tengah diincamya. menurut yusril iha mahendra mereka mencari tahu, apakah perusahaan yang diantarnya itu mempunyai pinjaman bank atau tidak, karena hampir dipastikan semua perusahaan atau pengusaha akan meminjam dana bank untuk mendirikan atau memajukan usahanya. dan setelah mengetahui perusahaan tersebut mempunyai utang, mafia hukum yang terdiri dari unsur unsur atas, akan bekerjasama untuk melilitkan perusahaan atau debitur tersebut walaupun masih sanggup membayar. kemudian dalam diskusi bertajuk kejahatan perbankan: konspirasi mafia hukum merampok nasabah oleh bank melalui kepailitan", hotel grand sahid jaya, jakarta, kamis agustus deputi bank indonesia halim alamsyah menilai, payung hukum kepailitan dijadikan alat oleh mafia hukum untuk mengambil alih perusahaan perusahaan besar. ada persekongkolan menjadikan payung hukum kepailitan untuk menguasai perusahaan yang bagus. adapun syarat pailit dalam'". menyatakan bahwa syarat dinyatakannya pailit adalahberdasarkan ketentuan kedua tersebut atas, maka syarat syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut: adanya utang. minimal satu dari utang sudah jatuh tempo. minimal satu dari utang dapat ditagih. permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang. syarat syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam undang undang kepailitan.dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan "judgement" yang luas seperti pada perkara lainnya. permohonan pengujian undang undang nomor tahun tersebut ditujukan terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun dalam hubungan itu maka para pemohon putusan mahkamah konstitusi nomor puu iiuga lee bridges, dkk dalam judicial review perspective, bahwa para pemohon ii, ill dan adalah perseorangan warga negara yang memiliki pemuda mandiri sejati dengan akta pendirian nomor tanggal mei bergerak dalam kegiatan usaha bidang perdagangan umum dan percetakan, yang sedang mengembangkan usahanya, berhak dan mempunyai kepedulian dan perhatian terhadap penerapan konstitusionalisme. sehingga pengajuan permohonan pengujian undang undang dalam perkara ini,an nilai nilai konstitusionalisme, bahwa pendirian badan usaha para pemohon ii, ill, adalah berbentuk tidak memerlukan formalitas dalam mendirikan suatu cv. pendirian suatu dapat dilakukan secara tertulis, baik dengan akta otentik ataupun bawah tangan. pendaftaran dan pengumuman dalam berita negara republik indonesia bukan memakan suatu keharusan. bahwa para pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas diberlakukannyag undang undang dasar negara republik indonesia tahun tidak dapat dilaksanakan:, dan seperti yang dimaksudkan pada huruf putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii dan nomor puu v telah terpenuhi: bahwa menurut safundang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadaperugian tersebut terkait dengan uraian atas mengenai kerugian warga negara badan hukum dengan gagal terwujudnya nilai nilai konstitusionalisme, bahwa keberadaan guo undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utangtempat tanggal lahir yogyakarta januari warga negara indonesia pekerjaan ketua eksekutif ihas alamat jalan mampang prapatan nomor tegal parang, jakarta selatan sebagai o oni. pemohon forum indonesia untuk transparansi anggaran citra) dalam hal ini diwakili oleh: nama yuna farhan warga negara indonesia pekerjaan sekretaris jenderal forum indonesia alamat jalan kalibata utara nomor rt rw. kelurahan kalibata, kecamatan pancoran, jakarta selatan sebagai . in. pemohon il, perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat p3m) dalam hal ini diwakili oleh: nama abdul wadi warga negara indonesia pekerjaan sekretaris perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat p3m) alamat jalan civilian kecil il nomor kramatjati, jakarta timur sebagai . pemohon iii,warga negara indonesia pekerjaan direktur eksekutif perkumpulan prakarsa alamat jalan rawa bambu blok nomor rt. rw. kelurahan kecamatan pasar minggu, jakarta selatan sebagai pemohon iv, asosiasi pendamping perempuan usaha kecil aspek) dalam hal ini diwakili oleh: nama ramadhaniati warga negara indonesia pekerjaan sekretaris eksekutif nasional aspek alamat jalan pintu tmii nomor rt. rw. kelurahan pinang ranti, kecamatan makasar, jakarta timur sebagai . nii pemohon trade union rights centre turc) dalam hal ini diwakili oleh: nama surya tjandra mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, pendidikan kampanye riset dialog kebijakan litigasi konsultasi legal drafting dan center legal drafting berdasarkan hal hal tersebut atas maka pemohonselama ini pemohon telah. bahwa undang undang guo menurut hemat pemohon, alokasi anggaran negara dalam undang undang guo sangat tidak berpihak kepada kebutuhan rakyat. perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat p3m) bahwa pemohon iii tercatat berdasarkan akta notaris nirmawati marcia, sh, dengan nomor akta tanggal juli bahwa pemohon iiiill. ccselama ini pemohon iii telah banyak melakukan advokasi untukmohon iii memiliki kepentingan hukum dan konstitusional untuk mengajukan uji materiil undang undang guo karena pemberlakuan undang undang guo akan menghalangi pemohon iii untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya organisasi, utamanya dalamdansebagai akibat dari ketidak berpihak undang undang guo terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. prakarsa masyarakat untuk negara kesejahteraan dan pembangunan alternatif prakarsa) bahwa pemohon tercatat berdasarkan akta notaris nurul larasati sh, dengan nomor akta tanggal agustus dan akta nomor tanggal maret bahwa dalam akta pemohon ivdikalangan organisasi non pemerintah dan gerakan sosial indonesia.bahwa pemohon selama ini telah melakukan penelitian dan pelatihan untuk meningkatkan gagasan dan kepemimpinan serta pemecahan masalah dari organisasi non pemerintah kepada pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang demokratis, adil, dan makmur.:pemohonapat berpotensi melanggar hak hak perempuan sampingan pemohon yang manaturc) bahwa pemohon tercatat berdasarkan akta notaris sukawati semadi, s.h dengan nomor tanggal desember bahwa dalam akta pendirian pemohon pada disebutkan bahwamenjalankan segala aktif. bahwa selama ini pemohon telah melakukan dibidang kajian, pendidikan, dan advokasi bidang hukum perburuhan bagi tercapainya kesejahteraan kaum buruh yang menjadi masyarakat sampingannya. bahwa pemohon sesuai dengan tujuan berdirinysangat berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak atas jaminan sosial bagi rakyat, utamanya kaum buruh. koalisi rakyat untuk keadilan perikanan kiara) bahwa pemohon vii tercatat dalam akta notaris dana ashita, sh, nomor aktaivii,visi misi dan tujuan pemohon vii agar rakyat berdaulat mengelola sumber daya perikanan secara adil dan berkelanjutan,salah satu bentuk advokasi kebijakan publik adalah judicial review,, pemohon perorangan dani setiawan bahwa pemohon viii adalah warga negara perseorangan yang berprofesi sebagai pekerja sosial dan peneliti lepas yang selama ini aktif melakukan kerja kerja advokasi dalam bidang anggaran dan utang bagi kemakmuran rakyanggaran kesehatan kurang dari maka akses pemohon viii terhadap pelayanan kesehatan menjadi terhalangi. bahwa pemberlakuan undang undang guo jugap, yang mana beban utang tersebut tidak ditujukan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. dengan demikian pemohon viii memiliki kepentingan konstitusional untuk mengajukan uji materiil undang undang guo. fakta fakta hukum bahwa pada sidang paripurna tanggal maret dpr mengesahkanketika dpr dan pemerintah membahasorganisasi organisasi masyarakat yang selama ini bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, memberikan penolakan terhadaptersebut dengan cara melakukan aksi massa yang terdapat pada setiap penjuru daerah, memberikan masukan kepada dpr ri dan pemerintah, namun masukan yang telah disampaikan diabaikan, bahwa dalam dalam sidang paripurna tanggal maret penolakan dengan aksi yang dilakukan oleh rakyat rakyat segala penjuru daerah itu adalah merupakan cermin ketidak tujuan rakyat terhadap pengesahan undang undang tersebut karena masyarakat menilai bahwa dengan diberlakukannya undang undang guo akan sangat tidak berpihak pada kesejahteraan hidup mereka. bahwa sidang paripurna kali ini berlangsung alot terkait dengan pembahasan harga bbm (bahan bakar minyak), yang diwarnai dengan lobi, pemandangan fraksi fraksi, hujan interupsi dan pemungutan suara atau voting. bahwa apa yang disampaikan dpr dalam sidang tersebut tidaklah substansial dan mendasar dalam memandang perekonomian, minyak bumi serta apbn. semua hanya menyederhanakan masalah naik atau tidaknya harga bahan bakar minyak bbm). bahwa secara substansi, dpr tidak secara tegas menyatakan bahwa harga bbm tidak boleh ditentukan oleh mekanisme pasar sebagaimana mandayang juga telah diperkuat oleh putusan mahkamah konstitusi nomor puu i tentang uji materiil undang undang migas, dimana harga bbm tidak boleh berdasarkan atas persaingan usaha. bahwa yang menjadi kekeliruan mendasar dalam pengelolaan minyak bumi indonesia hari ini adalah hilangnya hak menguasai negara hmn) atas tambang minyak mulai dari sumur, kilang, dan tangki, yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dan pasokan minyak bumi sehingga tidak mampu melindungi tujuan untuk sebesar besar kemakmuran rakyatarusnya membahas penerimaan negara yang kurang, sehingga akhirnya yang direnegosiasi tidak hanya tambang migas tetapi juga negosiasi kontrak tambang minerva dan pencabutan ijin pengusahaan dan hak guna usaha yang berpengaruh buruk terhadap pendapatan negara, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan sumber daya air. bahwpenting untuk membahas persoalan utang pemerintah. kita tidak warga negara indonesia pekerjaan direktur turc alamat jalan masjid i1i pejompongan, bensin, jakarta pusat sebagai .o inn. pemohon vi, koalisi rakyat untuk keadilan perikanan kiara) dalam hal ini diwakili oleh: nama riza adha damanik warga negara indonesia pekerjaan sekretaris jenderal kiara alamat jalan lengkung blok nomor perumahan kalibata indah, jakarta selatan: sebagai nnn2. pemohon vii, nama dani setiawan warga negara indonesia pekerjaan mahasiswa pascasarjana alamat jalan abdul wahab rt. rw. kelurahan sawangan, kecamatan sawangan, kota depok: sebagai . pemohon viii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei mei juni juni dan junzaitun umam, s.h., m.h., priadi, s.h., tegar yusuf, s.h., janes sihaloho, s.h., taufigul muji, s.h., ridwan darmawan, s.h., anton febrian, s.h., arif suherman, s.h., dona fusion, s.h.i., dan ahmad martin adiwiyata, s.h., kesemuanya adalah advokat dan pembela hak hak konstitusional yang tergabung dalam tim advokasi koalisi apbn untuk kesejahteraan, beralamat jalan mampang prapatan nomor tegal bisa menutup mata bahwa setiap tahun porsi anggaran negara apbn) untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang sangat besar, tetapi nilai saldo utang pemerintah terus bertambahetapkan alokasi dana bantuan langsung sementara masyarakat blm) dan infrastruktur pedesaan dalam apbnp telah menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan anggaran negara dan rendahnya akuntabilitas. bahwa alokasi anggaran kesehatrendah berkisar bawah ketentuan undang undang nomor tahun tentang kesehatan yang menyatakandiluar gaji pegawai galokasikan anggaran untuk menstimulasi pelaksanaan pembaruan agraria, yang berintikan pada negosiasi kontrak pertambangan, redistribusi lahan melalui land reform, dan water reform (perairan pesisir dan sumber daya air), yang berguna tidak saja dalam rangka memperbaiki penerimaan negara, tetapi juga dalam rangka redistribusi sumber daya produktif untuk kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. bahwa dalam perubahan undang undang guo, dewan perwakilan rakyat telah menyisipkan (6a) yang bersifat inkonstitusional karena menyerahkan kenaikan bbm pada mekanisme pasar. untuk itu menjadi hak konstitusional setiap warga negara untuk mengajukan gugatan judicial review (uji materiil) undang undang apbn p tahun mahkamah konstitusi, tidak saja karena melanggar uud tetapi juga untuk mendorong apbn sebagai realisasi progresif dalam mencapai tujuan sebesar besar kemakmuran rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. bahwa faktaicp yang dijadikan sebagai dasar perhitungan harga bbm tidak bersifat terbuka, sehingga bertentangan dengan amanat undang undang dasar dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu i yang menyatakan bahwayang harus digarisbawahi,(lex specialis), sehingga tidak perlu mengacu undang undang lain, dan bahwaalasan alasan pengaju(6a) undang undang guo jika perbandingan dengan undang undang dasar menunjukan pengelolaan keuangan negara. bahwa ketidakterbukaan pengelolaan keuangan tersebut dapat dicermati melalui kehadiran (6a) undang undang guo. tersebut lahir tidak melalui mekanisme pembahasan rancangan undang undang pada umumnya tapi lahir secara lobi para partai politik yang kemudian diputuskan secara voting. hal itu mengakibatkan (6a) lebih mengandung muatan lobi dan bersifat dibangun dengan rezim liberalisasi harga bahan bakar minyak karena menggantungkan penentuan harga bahan bakar minyak hanya melalui indonesian crude price icp) dan harga minyak internasional. bahwa bila dibaca secara sistematis 15a undang undang guo muncul sebagai akibat disetujuinya (6a) undang undang guo yang artinya bila dihubungkan dengan asas kausalitas maka (6a) undang undang guo haruslah dibahas terlebih dahulu sebelum 15a undang undang guo sebagai acuan dalam menentukan bantuan langsung sementara masyarakat blm) dalam 15a undang undang guo. bahwa pembahasan (6a) undang undang guo yang tidak melalui rapat dengar pendapat umum rdp), disatu sisi telah mematikan asas partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan pembentukan undang undang sebagaimana telah dijamin dalam undang undang nomor tahun sebagaimana telah dirubah dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan.dn undang undang dasar memilikibbm yang merupakan hasil kekayaan alam indonesia dan merupakan cabang produksi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak harus bawah penguasaan negara dan diperuntukkan bagi sebesar besar kemakmuran rakyat. bahwa (6a) undang undang guo, telah memberikan mandat kepada pemerintah guna menentukan harga bbm. seakan ini menjalankan perintah undang undang dasarditentukan oleh harga minyak mentah indonesia icp) dan minyak mentah dunia. bahwa seharusnya penyesuaian harga bahan bakar minyak bbm) mempertimbangkan juga kepentingan bagi sebesar besar kemakmuran rakyat sebagaimana telah diputus oleh mahkamah konstitusi nomor puu i dalam uji materiil undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi yang dalam salah satu pertimbangannya menyatakan:ahwa(6a) undang undang guo, dapat dinyatakan bahwa penetaphal ini tentunya bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu i tentang uji materiil undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi, yang menyatakan bahwa:selanjutnya (6a) undang undang guo yang mensyaratkan jangka waktu (enam) bulan untuk menaikan harga bahan bakar minyak telah menimbulkan keresahan masyarakat. hal ini dibuktikan dengan naiknya harga sebagian bahan pokok dipasaran. harga harga kebutuhan masyarakat sudah terlanjur banyak yang naik, sedangkan para pelaku pasar justru menikmati ketidakpastian ini dengan menaikan harga harga kebutuhan masyarakat untuk tetap mendapatkan laba tertinggi dan melakukan akumulasi modal. dengan demikian jelaslah bahwa (6a) undang undang guo telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan undang undang dasar bahwasebagaimana terdapat padmenimbulkan ketidakpastian hukum dengan alasan sebagai berikut: pertama, bahwa besaran kedua dana kompensasi tersebut tidak mempunyai dasar dan pertimbangan yang matang, kedua,berdasarkan (6a) kebijakan pemerintah menaikkan harga bbm masa yang akan datang belum bisa diprediksi masa pemberlakuannya pada saat ini sehingga menjadi tidak logis dan tidak mempunyai dasar apabila besaran dana kompensasi ditentukan dalam undang undang ini. bahwa besaran dana kompensasi tersebut seharusnya sudah dapat ditentukan jika kenaikan harga bahan bakar minyak bbm) sudah bisa diprediksi pemberlakuannya. bahwa ketika tidak terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak bbm) maka alokasi anggaran dana kompensasi juga belum bisa digunakan (diparkir), ironisnya pada saat yang sama negara tidak mampu mencukupi kebutuhan alokasi anggaran untuk kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, perlindungan lahan pertanian pangan, alat utama sistem persenjatasaran dana kompensasi adalahdengan alasan sebagai berikut: bahwa tidak ada kejelasan tentang penetapan besaran dana kompensasi dan jumlah penerima dana kompensasi. seharusnya penetapan besaran dana kompensasi memperhitungkan jumlah penerima dana kompensasi dan presentase kenaikan harga bahan bakar minyak bbm): bahwa tidak ada kejelasan mengenai sumber ataupun alokasi dana blm karena faktanya alokasi dana ataupun anggaran melalui apbn untuk kesehatan dan pendidikan termasuk dana kesehatan yang tidak memenuhi presentasi 5x5 dari undang undang kesehatan juga masih dirasakan kurang. bahwaaturan perundangan masih tidak sanggup dianggarkan oleh pemerintah dan dpr, contohnya dana kesehatan, jaminan sosial, perlindungan lahan pertanian pangrealisasinya anggaran blm dan dana infrastruktur pedesaan anggaran kesehatan maka hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan akan lebih terjaminrang, jakarta selatanmajukan kesejahteraan umum undang undang dasaranggaran terkait anggaran kesehatan bertentangan dengan dan undang undang dasar anggaran kesehatan, (miliar rupiah) fui fu) komponen anggaran kesehatan sam peta ema ema per anggaran kesehatan melalui belanja pemerintah pusat manor mori bmi akal melalui kementerian negara lembaga gone ams i. kementerian kesehatan ioi a656b4 oni ii. badan pengawas obat dan makanan ii. badan koordinasi keluarga berencana nasional tai iv. kementerian pendidikan nasional kementerian tenaga kerja dan transmigrasi ik) vi. kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat vi. kementerian esdm vii. kementerian i60g3 ix. kementerian lingkungan hidup kementerian ristek kementerian pertanian xi. kementerian kelautan dan perikanan xi. kementerian lainnya da4 total anggaran k l bot00 melalui non kementerian negara lembaga i. subsidi untuk air bersih ii. akses pns belanja pegawai) m3| anggaran kesehatan melalui transfer daerah dak kesehatan b00| aoa a0008 dana otonomi khusus kesehatan papua dan papua barat sls total anggaran kesehatan oma total belanja negara msn teratai moto3t dan la1ba9t,t rasio anggaran kesehatan sumber:untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya bahwa dalam konsepsi hak asasi manusia dikenal dua rumpun, pertama hak asasi manusia yang dapat dikesampingkan, dan yang kedua adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikesampingkan. salah satu hak asasi manusia yang tidak bisa dikesampingkan (non derogable right) adalah hak untuk hidup yang dijamin dalam undang undang dasar pemenuhan dan perlindungan terhadap hak untuk hidup ini sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara (state obligation). bahwa undang undang kesehatan yang telah menganggarkan alokasi untuk dana kesehatan dapat dipandang sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi (fulfill) dan melindungi (protect) hak untuk hidup warga negara. dengan demikian jelaslah bahwa undang undang guo yang mensyaratkan sebagai anggaran untuk kesehatan merupakan pengingkaran terhadap hak untuk hidup sebagaimana diamanatkan dalamdapun salah satu komponen dari jaminan sosial bisa diwujudkan dalam program jaminan kesehatan. bahwa fakta lapangan menunjukkan tidak berjalannya program jaminan kesehatan dikarenakan ketidakcukupan anggaran. sebagai contoh kasus, anggaran jaminan kesehatan daerah jamkesda) kabupaten majalengka tidak mencukupi sehingga mengakibatkan masyarakat miskin tidak recover dalam program jamkesda. bahwa kondisi ini merupakan dampak dari minimnya anggaran kesehatan yang dialokasikan dalam undang undang guo. sehingga jelaslah bahwale perhitungannya. sedangkan dalam undang undang nomor tahun tentang kesehatan berbunyi: besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 54x (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara diluar gaji. bahwa sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang kesehatan,artibahwa isi dari undang undang kesehatan, maupun kemanfaatan, diterima dan dijalankan oleh rakyat. bahwabahwa undang undang kesehatan sebagaimana pelaksana amanat undang undang dasar telah memberi contoh bahwa negara memprioritaskan anggaran kesehatan sekurang kurangnya limahak asasi manusia khususnya bidang kesehatanundang undang dasar bahwa menurut: pertama consistency: laws must not contradict one another, bahwa dihubungkan dengan teori tersebut sangatlah jelas terlihat adanya undang undang yang saling kontradiktif bertentangan. hal ini akan mengakibatkan ketidakteraturan hukum. untuk menghindari adanya kontradiksi antara undang undang yang satu dengan yang lain, munculah beberapa asas asas dalam hukum. contoh lex specialis derogat lex generalis. terkait dengan undang undang guo dan undang undang kesehatan, muncul sebuah pertanyaan, manakah yang lex specialis. para pemohon berpendapat bahwa undang undang kesehatan terkait dengan anggaran kesehatan adalah lex specialis terhadap undang undang guo. undang undang guo menjelaskan anggaran pendapatan belanja negara secara umum sementara anggaran terhadap kesehatan sudah secara khusus diatur dalam undang undang kesehatan. kedua ialah constance: the law must not change too rapid ibahwa menurutbahwa bila dihubungkan dengan pendapat weber atas, undang undang kesehatan yang menganggarkan dana belanja kesehatan, tentunya sudah terukur atau diprediksi dan dikalkulasikan secara matang sehingga tidak ada alasan untuk mengesampingkan amanat belanja kesehatan dengan yang diatur dalam undang undang guo. berdasarkan uraian atas maka nampak jelas, undang undang guoersen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara luar gaji . hal itu berarti, undang undang guo telahutusan mahkamah konstitusi nomor puu ix dalam pertimbangannya menyatakabahwa anggaran dana kesehatan sebesar yang telah ditetapkan oleh undang undang nomor tahun tentang kesehatan adalah merupakan perwujudan dari tanggung jawab negara dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia bidangporsi belanja kesehatan dalam apbn masih jauh dari memadai. karena dalam belanja fungsi kesehatan meliputi (lima)(bahwa tolak ukur dari pemenuhan tanggung jawab penyediaan fasilitas kesehatan yang layak atau untuk mengukur kelayakan dalam penyediaan layanan kesehatan dapat dicermati dari undang undang nomor tahun tentang kesehatan, yang menyatakan minimal sebesar dari keseluruhan apbn diluar gaji. dengan tidak terpenuhinya ketentuan yang terdapat dalam undang undang nomor tahun berarti apbn tidak memberikan penyediaan fasilitas kesehatan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam undang undang dasar sehinggaadapun yang dimaksud fasilitas pelayan kesehatan dalam angka undang undang nomor tahun tentang kesehatanundang undang guo yang hanya sebesar ss, dan kurang dari sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahunndang undang dasarpengelolaannya yang tidak bersifat terbuka sehingga bertentangan dengan undang undang dasar (bjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia sehingga bertentangan dengan dan undang undang dasar (cdipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat sehingga bertentangan dengan dan undang undang dasar (d) bahwadana kesehatan telah membuktikan negara tidak menjamin hak asasi manusia dalam hal menjalankan kewajibannya untuk memenuhi dan menyediakan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sehingga bertentangan dengan dan dan undang undang dasar petit berdasarkan hal hal tersebut atas, kami memohon kepada mahkamah konstitusi untukkonstitusional dengan dan dan undang undang dasartingkat pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) tingkat propndang undang dasarhal ini dibuktikan undang undang guo tidak mengalokasikan anggaran untukerdasarkan apa yang telah disampaikan atas maka jelas dan berdasar hukum, demi tegaknya amanat konstitusi dan demi kepentingan seluruh rakyat indonesia, para pemohon mengajukan uji materiiltentangan dengan konstitusi. kewenangan mahkamah konstitusisistem jaminan sosial nasional: bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu tentang uji materiil undang undang migas: bukti fotokopi ad art indonesian human rights committee for social justice ihas): bukti fotokopi surat ketetapan nomor pleno 1sc): bukti fotokopi akta pendirian forum indonesia untuk transparansi anggaran citra):akta pendirian perhimpunan pengembangan pesantren dan mayarakat p3m), bukti fotokopi surat pengangkatan nomor intern tentang pengangkatan abdul wadi sebagai sekretaris eksekutif periode januari desember perhimpunan pengembangan pesantren dan mayarakat p3m), bukti fotokopi akta pendirian perkumpulan penelitian dan pelatihan prakarsa masyarakat untuk negara kesejahteraan dan pembangunan alternatif prakarsa):, bukti fotokopi surat keputusan badan pengurus perkumpulan prakarsa nomor bp org ix tentang menonaktifkan sdr. purnama adil merata sebagai interim direktur eksekutif dan pengangkatan sdr. setyo budiantoro sebagai direktur eksekutif dan pengangkatan sdr. setyo budiantoro sebagai direktur eksekutif ketua badan pelaksana harian perkumpulan prakarsa, bukti fotokopi akta pernyataan keputusan rapat asosiasi pendamping perempuan usaha kecil aspek): bukti fotokopi berita acara nomor aspek format v bukti fotokopi akta pendirian trade union right centre turc), bukti fotokopi keputusan rapat umum anggota trade union right centre turc) tentang pengangkatan saudara surya tjandra sebagai direktur eksekutif nomor sk turc rua bukti fotokopi akta perkumpulan kiara, bukti fotokopi berita acara temu akbar nelayan indonesia, pemilihan dewan presidium kiara dan sekretaris jenderal kiara periode bukti fotokopi ktp atas nama dani setiawan, bukti fotokopi artikel paripurna dpr: ini opsi soal bbm , maret bukti fotokopi artikel marzuki skors sementara rapat paripurna untuk lobi ,id.berita.yahoo.com marzuki skors sementara rapat paripurna untuk lobi .html, maret bukti fotokopi artikel kenaikan harga bbm dan politik tipu tipu , politik.kompasiana.com kenaikan harga bbm dan politik tipu tipu , maret bukti fotokopi artikel anggaran jamkesda habis masyarakat miskin tidak dapat pelayanan kesehatan gratis , sinarmedia news.com . anggaran jamkesda habis masyarakat miskin tidak dapat pelayanan.: bukti fotokopi artikel dana berobat warga miskin jember menipis , warga miskin di jember menipis. untuk mendukung dalil dalilnya, pemohon pada persidangan tanggal juli mengajukan dua orang ahli yang memberikan keterangan bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: aan eko widianto berdasarkan penjelasan para pemohon, ada dua hal yang melatarbelakangi para pemohon meminta keterangan ahli tentang permasalahan kedudukan undang undang apbn dengan undang undang lainnya, dalam hal ini khususnya adalah undang undang kesehatan dari aspek ilmu perundang undangan. pertama, bahwa menurut para pemohonyang lain dani yang kedua,el perhitungannya. sedangkan, dalam undang undang nomor tahun besaran anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar hal itu berarti undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, telah mengakibatkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan undang undang dasar dan akibatnya pula akan mengakibatkan pada kualitas, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dikukuhkaundang undang dasar mengutip pendapat bagi manan tentang penerapan suatu aturan hukum, dilakukan dalam rangka melaksanakan hukum sebagai satu fungsi pelayanan atau pengawasan dan mempertahankan hukum akibat terjadi pelanggaran atas suatu aturan hukum. selain berdasarkan ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang undangan, penerapan hukum positif harus tunduk pada asas asas tertentu. hal ini dikarenakan antara hukum positif dapat terjadi antibodi atau konflik atau pertentangan, sebagaimana dikemukakan philips hadron dan dalam menyelesaikan antibodi, aturan hukum harus menggunakan asas preferensi hukum. asas tertentu, sebagaimana dikemukakan bagi manan dalam penerapan hukum positif antara lain: yang pertama, lex superior derogat legi inferior. yang kedua, lex posteriori derogat legi priori. dan yang ketiga: lex specialis derogat legi generali. mengutip salah satu pendapat dari fabian raymond dalam bukunya general principles law halaman ada satu lagi asas yang sebenarnya juga digunakan, yaitu lex posteriori generalis nonderogat legi priori speciali (peraturan yang baru, umum, tidak mengesampingkan peraturan yang baru, khusus). terkait dengan permohonan uji materil ini, salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan adalah apalain, menurut henry schemes dan denis dalam bukunya judicial protection european union, the lex specialis principle adalah where legal system contain construct dictionary provision, generally accepted that the lex specialis applies, lex specialis generalis derogat, other word, the more space provision will apply decoration general principle. aturan hukum yang memuat asas lex specialis derogat legi generali dilihat menurut teori sistem hukum dari heart termasuk kategori rule recognition. mengingat asas ini mengatur aturan hukum mana yang diakui absah sebagai suatu aturan yang berlaku. dengan demikian, asas ini merupakan salah satu secondary rule yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana primary rule, tetapi mengatur pembatasan penggunaan kewenangan dalam menilai aparat negara dalam mengadakan suatu represi terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut. sebagai asas yang mengatur penggunaan kewenangan, asas lex specialis derogat legi generali merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi atau application policy. artinya, persoalannya bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum atau formulation policy, tetapi berkenaan dengan game rule dalam penerapan hukum. dalam hal ini, asas ini menjadi penting bagi aparat hukum, aparat penegak hukum, atau penyelenggara negara, apakah suatu peristiwa akan diterapkan aturan yang ini atau yang itu? sementara yang ini atau yang itu tersebut ditentukan oleh manakah aturan antara aturan aturan tersebut yang bersifat umum, sedangkan manakah aturan aturan lain yang bersifat khusus? terdapat tiga prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generali. pertamakhusus tersebut. mengapa yang ditonjolkan prinsip aturan hukum umum yang tetap berlaku? karena aturan hukum khusus merupakan pengecualian dari aturan hukum umum.yaitu undang undang dengan undang undang. ketiga,, misalnya kitab undang undang hukum dagang berlaku khusus terhadap kuh perdata karena sama sama termasuk lingkungan hukum kepercayaan atau hukum privat. terhadap penerapan ketiga prinsip tersebut, dalam permohonan yang saat ini sedang disidangkan, dapat diuraikan sebagai berikut. pertama, ketentuan ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum umum, yaitu undang undang nomor tahun tentang apbn tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus, yaitu undang undang nomor tahun tentang kesehatan. hal ini dikarenakan aturan hukum khusus merupakan pengecualian dari aturan hukum umum. yangundang undang dengan undang undang. dalam perkara uji materiil ini, antara materi apbn dan kesehatan diatur dalam jenis peraturan perundang undangan yang sama, yaitu undang undang. yang ketiga, ketentuan. undang undang nomor tahun berada dalam lingkungan hukum publik, sedangkan undang undang nomor tahun juga berada dalam lingkungan hukum publik. berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwasanyapertanyaan berikutnya adalah antara apbn dengan kesehatan, mana yang specialis dan mana yang generali? lex specialis adalah hukum yang bersifat khusus, artinya materi muatannya terkait dengan suatu masalah tertentu. sedangkan legi generali adalah hukum yang bersifat umum, artinya materi muatannya terkait dengan banyak hal atau bidang. dalam hal ini, undang undang nomor tahun tentang kesehatan, materi muatannya bersifat khusus karena hanya mengatur alokasi anggaran kesehatan minimal sedangkan apbn, materi muatannya bersifat umum karena mengatur alokasi anggaran secara umum semua sektor atau bidang penyelenggaraan negara, sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara, sebagaimana ketentuandapat disimpulkan bahwa dalam hal alokasi anggaran kesehatan undang undang nomor tahun derogat atau menyambungkan undang undang nomor tahun tentang apbn. implikasinya adalah, sekali lagi, sebagai standar hak memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana dijamidiperintahkan undang undang dasar terhadap argumentasi bahwa undang undang apbn adalah undang undang baru, sehingga mengabaikan undang undang terdahulu atau mengikuti asas lex posterior derogat legi priori, sebenarnya ini juga tidak tepat karena tidak sesuai dengan asas hukum lex posterior generali non derogat legi lex posterior specialis, sebagaimana disebutkan dalam bukunya roma ini tadi.yang mengamanatkan minimal anggaran kesehatan sebesar hal itu berarti undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negara melanggar hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam undang undang dasar masyarakat akan bingung dan mengalami ketidakpastian antara alokasi anggaran kesehatan sebagaimana diatur dalam undang undang apbn atau undang undang kesehatan. dalam konteks pembentukan undang undang, seharusnya menurut van der lies dalam bukunya handbook wetgeving untuk membentuk undangundang, maka harus berdasarkan asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel). dalam kondisi tidak ada kepastian hukum (rechtsonzekerheid), maka akan rawan terjadi kesewenang wenangan (abuse droid) dan penyalahgunaan wewenang detournement pouvoir). perlu diperhatikan apa yang dikatakan jeremy bentham bahwa seharusnya hukum dibentuk harus dapat mewujudkan the greatest happiness for the greatest number the people (kebahagiaan terbesar bagi masyarakat banyak). agar tujuan hukum tersebut tercipta, maka sasaran pembentukan hukum positif harus provide subsistence (mampu memberikan penghidupan), provide abundance (mampu memberi nafkah hidup), provide security (memberi perlindungan), dan untuk attend equality (mencapai persamaan). lebih lanjut menurut lili rasjid, dengan mengutip pendapat roscoe pound mengklarifikasi kepentingan kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam tiga kategori pokok. yang pertama adalah public interest (kepentingan umum), yang kedua social interest (kepentingan masyarakat), dan yang ketiga adalah private interest (kepentingan pribadi). dengan demikian, sudah seharusnyalah diberlakukan hukum yang tidak merugikan masyarakat, tetapi justru menguntungkan dan melindungi masyarakat dengan menerapkan hukum yang lebih menjamin hak hak konstitusional warga negara, sebagaimana ditentukan undang undang dasar uji materi itu merupakan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar dalam hal ini pemohon dan ahli juga mengemukakan terkait dengan undang undang kesehatan dan undang undang apbn. ketentuan undang undang dasar tentang kepastian hukum. bahwa setiap warga negara berhak atas kepastian hukum yang adil. ketika undang undang apbn tidak menciptakan kepastian hukum yang adil, apakah kemudian kita tidak bisa mengujinya? dari mana kita bisa mengungkapkan bahwa undang undang apbn tidak menciptakan kepastian hukum yang adil? karena undang undang apbn telah mengingkari standar kesehatan yang sudah ditentukan undang undang tentang kesehatan, yaitu walaupun undang undang dasar tidak menyebutkan bahwa alokasi anggaran untuk kesehatan adalah tetapi yang jelas undang undang dasar memerintahkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. pertanyaannya, bagaimana pelayanan kesehatan diselenggarakan? apakah ada parameternya ini diselenggarakan? kalau undang undang apbn mengalokasikan terhadap kesehatan, pertanyaan berikutnya, apakah perintah undang undang dasar sebagaimana dalam bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan sudah dilaksanakan? tentunya undang undang apbn bertentangan dengan undang undang dasar maka dari itulah, kita gunakan undang undang kesehatan sebagai parameter, tadi ahli katakan sebagai standar dalam menentukan apa yang disebut dengan pelayanan kesehatan dan itu merupakan atribusi dari atau perintah langsung dari undang undang dasar terhadap pembentuk undang undang untuk menentukan standar bagaimana pelayanan atas kesehatan ini seharusnya dilakukan oleh pemerintah. apalagi dalam uud sana negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. kalau seandainya dalam undang undang apbn anggaran untuk kesehatan, berarti perintah dari konstitusi ini juga dilanggar. nah, pertanyaannya yang betul ys, ys, atau berapa? yang sekarang adalah pun itu menurut hemat ahli adalah tetap melanggar undang undang dasar karena standarnya adalah mana kita temukan? dalam undang undang kesehatan. jadi itulah sebenarnya yang menjadi pokok mengapa kemudian ahli mencoba untuk mengkaji ini secara lebih jauh dari aspek perundang undangan dari pertentangan itu. kemudian yang kedua, terkait dengan undang undang migas, sebagaimana kita ketahui mahkamah merupakan lembaga yang bersifat negative legislator, artinya hanya bisa menghapus undang undang, tidak bisa membuat undang undang atau ketentuan norma. dalam konteks ini, maka tergantung penyelenggaraan negara pembentuk undang undang, yaitu dpr dan presiden apakah akan mengulangi lagi kesalahan yang sama? ini kan sebenarnya sangat terkait dengan etika bernegara, tidak terkait dengan soal apakah sebenarnya boleh lagi dibuat seperti itu, pelanggaran itu terjadi. sudah jelas dalam undang undang mahkamah konstitusi disebutkan bahwa putusan mahkamah bersifat final dan mengikat. tetapi kalau pembentuk undang undang kemudian memunculkan lagi yang senapan atau yang sama maknanya, maka secara konstitusional mahkamah konstitusi tidak bisa membatalkan, kecuali kemudian ada permohonan untuk membatalkan itu kembali. presiden tidak hanya menjalankan undang undang dasar tetapi seharusnya juga semua peraturan perundang undangan dengan seluruh jurusnya. ini nanti akan berimplikasi pada pelanggaran sumpah seharusnya. sehingga kalau dalam posisiadalah melanggar sumpah. maftuchsan pertanyaan dasar, kenapa pemerintah harus hadir melayani dan membiayai pelayanan kesehatan? mengapa pelayanan kesehatan tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, yang konon lebih efisien dalam alokasi dan distribusi barang dan jasa kesehatan? dari dua pertanyaan dasar itu, ahli memberi jawaban yang sangat mendasar juga, pertama adalahmengutip pernyataan nicholas barr, seorang profesor dari london school economics bahwa dalam bidang kesehatan dan pelayanan kesehatan, asumsi standar mekanisme pasar tidak akan terjadi karena akan selalu ada asimetris informasi. lebih lanjut nicholas barr dalam bukunya the economics the welfare state, menegaskan bahwa yang terjadi dalam praktik pelayanan kesehatan adalah satu, sebagian besar informasi mengenai pelayanan kesehatan adalah persoalan teknis yang sangatkompleks ketimbang bidang bidang yang lainnya. kedua, kesalahan pilihan penanganan akan sangat mahal implikasinya dan kesalahan tersebut tidak akan dapat diperbaiki atau dikembalikan pada keadaan awal. ketiga, seorang tidak memiliki cukup waktu atau tidak bisa menunda untuk berbelanja kesehatan jika kondisi kesehatannya sudah akut. ini sungguh berbeda dengan belanja dalam memperbaiki mobil atau rumah. yang keempat, konsumen biasanya kurang memiliki informasi untuk menimbang dan memutuskan atas nasihat dokter dibanding dengan nasihat nasihat pada bidang lainnya. kesehatan dan pelayanan kesehatan memiliki konotasi yang sangat emosional, ada kecemasan, ada ketakutan, ada rasa tidak aman dan lain sebagainya. oleh sebab itu, belanja kesehatan dan perlindungan sosial dalamnya juga termasuk pendidikan, bukanlah pemborosan dan tidak berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita. mengutip pernyataan peter indent dalam the one et. ing, comparing public spending and priorities clause oecd countries bahwa bigger tax bid find social spending does not correlates negatively with either the level crude gdp per capita. oleh sebab itu, pemerintah harus ada peran dalam pelayanan kesehatan untuk mengatasi inefisiensi dan ketidakadilan pasar dalam bidang pelayanan kesehatan. peran pemerintah dapat berbentuk, kesatu, meregulasi pelayanan kesehatan, misalkan menetapkan spm kesehatan, penentuan harga obat, dan lain sebagainya. kedua, membiayai pelayanan kesehatan, baik dalam apbn maupun dalam apbd. ketiga, melakukan pembangunan fasilitas kesehatan, misalkan rumah sakit, puskesmas, laboratorium, pusat riset, dan lain sebagainya. keempat, membangun tenaga kesehatan, baik dokter, dokter spesialis, perawat, bidan, dan lain sebagainya. yang terakhir adalah memberikan transfer tunai kepada warga negara (income transfer). regulasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, pembiayaan pelayanan kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan, dan pembangunan tenaga kesehatan akan memengaruhi pasar secara langsung dan kondisi masyarakat secara langsung. tetapi untuk income transfer, tidak akan memengaruhi pasar secara langsung karena akan memperkuat daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk kesehatan. contoh model income transfer yang sudah kita lakukan adalah program keluarga harapan. namun, program ini cakupannya sangat kecil, tidak lebih dari juta rumah tangga sasaran miskin se indonesia dan per rumah tangga dalam satu tahun rata rata hanya mendapatkan juta. peran pemerintah dalam pembiayaan seperti yang tadi sudah ditegaskan oleh ahli sebelumnya, pembiayaan kesehatan tahun hanya dari total apbn, termasuk belanja pegawai. sementara world health organization, memasang patokan bahwa alokasi anggaran kesehatan sebesar dari total apbn tiap tiap negara atau setara dengan dari total pdb nya. untuk itu, who secara rutin juga melakukan pemantauan seberapa jauh patokan ini terpenuhi oleh berbagai negara dunia. apbn p secara tegas hanya mengalokasikan anggaran sebesar dari total apbn atau secara nominal lebih kurang triliun. perbandingan indonesia dengan negara lain. dua puluh dua dari tiga puluh enam negara low income, yaitu negara negara yang pdb nya per kapitanya us$ atau kurang, telah mengalokasikan anggarannya untuk kesehatan. ini laporan dari who tahun kemudian dilengkapi dengan penjelasan bahwa tiga dari low income afrika, liberia, rwanda, dan tanzania telah mengalokasikan dari total anggarannya untuk kesehatan. sementara chili yang sebaya dengan indonesia sebagai lower middle income country dengan pdb per kapita us$ sampai us$ telah menaikkan anggarannya 11x dari tahun menjadi pada tahun belanja kesehatan indonesia jauh lebih rendah dibanding negara negara sebaya. ini bisa dilihat dalam laporannya world bank yang berjudul, assessing the fiscal space for health indonesia tahun trans belanja sosial negara negara oecd juga tidak kalah cepatnya meningkat. kita kutip dari arema, from and ladaigue tahun bahwa sejak tahun belanja sosial negara negara oecd meningkat dari tiap negara secara rata rata mengalami lonjakan pdb menjadi pdb. alokasi terbesar dalam belanja sosial adalah untuk pembayaran dana pensiun dan pelayanan kesehatan, rata rata pada tahun alokasi untuk pensiun adalah dan kesehatan dari pdb. sementara untuk tunjangan pendapatan dan pelayanan sosial dari pdb. berikutnya adalah ada fakta fakta lain yang bisa menjadi sumber pembiayaan pelayanan kesehatan indonesia. subsidi bbm tahun undang undang nomor sebesar triliun, bila saja separuhnya atau sebagiannya direlokasi untuk jaminan kesehatan, maka akan ada dananya yang cukup melimpah untuk belanja kesehatan. yang kedua, belanja pegawai tahun sebesar triliun yang terdiri dari gaji, tunjangan, honor, vokasi, dan kontribusi sosial jika sebagiannya dialokasikan pelayanan kesehatan juga akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. yang ketiga, menaikkan perolehan pajak dari sumber sumber pajak baru, misalkan dengan menerapkan pajak pada transaksi keuangan, menaikkan tarif pajak ppn sampai dan tambahan pajak atau cukai untuk rokok dan penaikan pajak kepada industri swasta. hasil yang kita raih, terkait dengan kesehatan bisa dilihat dari capaian human development index indonesia pada tahun kita berada pada urutan atas negara yang mensurvei. sungguh ranking yang mengejutkan karena pada tahun kita berada pada ranking dari negara yang mensurvei. dan posisi indonesia ini berada jauh bawah singapura yang berada ranking brunei darussalam ranking malaysia ranking sri lanka yang berada atas kita juga ranking thailand dan filipina dari negara negara asean kita kalah dengan beberapa negara yang sementara dengan kita. kita juga mendapati beberapa kondisi kesehatan yang ada indonesia berdasarkan riskesdas kita mendapatkan data yang sangat mencengangkan bagaimana persalinan ibu melahirkan yang menggunakan fasilitas kesehatan hanya sedangkan yang melakukan rumah dan tempat lainnya kemudian kita mempunyai kondisi angka kematian ibu yang sungguh juga cukup memprihatinkan. dari target millennium development goals tahun yang akan menurunkan angka kematian ibu sejumlah posisi kita hari ini masih pada angka kalau tidak ada effort yang sungguh luar biasa, tentu ini akan sulit untuk dicapai. kondisi kesehatan yang lain, sebagai contoh penguat adalah tempat pelayanan kb. total dari survei yang dirilis oleh departemen kesehatan, riskesdas tempat pelayanan yang dipilih oleh masyarakat atau oleh perempuan kita dan laki laki kita, bidan praktik. jika kita melihat bahwa bidan praktik menempati posisi tertinggi dibandingkan dokter praktik, tim kb, klinik, posyandu, poskesdes, polindes, puskesmas dan lain sebagainya, ini menunjukkan bagaimana pelayanan tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan dan perlu ditambah jumlahnya. kemudian, pengguna pada tahun sampai grafiknya mengalami justru penurunan dari ada kenaikan tetapi ada penurunan. kalau disampaikan bahwa undang undang kesehatan yang telah mengamanatkan alokasi anggaran dari total apbn luar gaji sebagai kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak hidup sejahtera lahir batin warga negara, maka tidak ada alasan sebenarnya bagi pemerintah untuk tidak memberikan itu. sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam pelayanan kesehatan adalah dengan memberikan alokasi yang telah diamanatkan dalam undang undang kesehatan tersebut. sebagai mandatory spending, sesuatu pengeluaran negara yang pada program tertentu yang sudah dimandatkan dan sudah diwajibkan oleh perundang undangan yang berlaku, tidak ada alasan kemudian mandatory spending bidang kesehatan akan menyebabkan risiko fiskal atau ruang gerak fiskal kita makin terbatas untuk alokasi anggaran jenis belanja yang lebih produktif. sejalan dengan pernyataan ahli tersebut, dalam peter indent bahwa belanja kesehatan dan perlindungan sosial secara empirik tidak mengganggu kondisi pertumbuhan ekonomi suatu negara. mengutip artikel deklarasi ham pbb tahun setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai, untuk kesehatan, dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah yang berada luar kekuasaannya . bahwa dalam undang undang dasarmaka kemudian tidak ada alasan untuk.kalau itu tidak dilakukan oleh pemerintah, tentu kita akan menjadi negara yang dengan penduduk dengan jumlah besar, tetapi tidak kompetitif, penyakit, dan seterusnya. sehingga kita akan makin tertinggal dan akan makin buruk kualitas hidup kita. ukuran ukuran laporan kondisi kesehatan yang dibikin oleh undp, who, human development index yang dibikin undp, ahli kira sudah menjadi satu bukti kuat bagaimana kondisi kesehatan kita. menimbang bahwa pada tanggal agustus kepaniteraan mahkamah telah menerima keterangan tertulis pemerintah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: pokok permohonii1(,menimbang bahwa pada tanggal agustus kepaniteraan mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis para pemohon dan pemerintah yang selengkapnya terdapat dalam berkas permohonanmengenai anggaran kesehatan terhadap dan serta undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uudterhadap dan dandanvii mendalilkan dirinya adalah badan hukum privat (vide bukti s.d. bukti dan pemohon viii adalah perorangan warga negara indonesia divide bukti yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, i3. menimbang bahwa para pemohon merasa hak hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya: mengenai anggaran kesehatan: (6a), dan sebagai berikut:an desadelapan ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah) termasuk anggaran untuk pengamanan pelaksanaan (safeguarding) . tersebut menurut para pemohon bertentangan dengan dan dan sertaalasan alasan para pemohon pada pokoknya sebagai berikut: (6a) menunjukkan pengelolaan keuangan karena tersebut lahir tidak melalui mekanisme pembahasan rancangan undang undang pada umumnya tetapi lahir secara lobi para partai politik yang kemudian diputuskan secara voting,, menimbulkan ketidakpastian hukum karena dengan menetapkselain itu, adanya syarat jangka waktu (enam) bulan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak telah menimbulkan keresahan masyarakat: dana bantuan langsung sementara masyarakat dan dana infrastruktur perdesaan: menimbulkan ketidakpastian hukum karena besaran kedua dana kompensasi tersebut tidak mempunyai dasar dan pertimbangan yang matang. selain itu, dana bantuan langsung sementara masyarakat dan dana infrastruktur perdesaan berkaitan erat dan satu kesatuan dengan (6a) artinya besaran dana kompensasi tergantung ada tidaknya kenaikan harga bbm,karena tidak ada kejelasan tentang penetapan besaran dana kompensasi dan jumlah penerima dana kompensasi, tidak ada kejelasan mengenai sumber ataupun alokasi dana blm, danundang undangan masih tidak sanggup dianggarkan oleh pemerintah dan dpr, anggaran kesehatan: anggaran yang mensyaratkan sebagai anggaran kesehatan merupakan pengingkaran terhadap hak untuk hidup: tidak berjalannya program jaminan kesehatan dikarenakan ketidakcukupan anggaran merupakan dampak dari minimnya anggaran kesehatan yang dialokasikan dalam undang undang guo, anggaran kesehatan sebesar dalam menyimpanggalokasikan anggaran kesehatan minimal dari apbn luar gaji, porsi belanja kesehatan sebesar dari total apbn masih jauh dari memadai, sehingga selain menimbulkan ketidakpastian hukum juga bertentangan dengan uud anggaran kesehatan yang kurang darioleh karena para pemohon adalah perseorangan dan badan hukum privat yang berdasarkan ketentuan dan mempunyai hak konstitusional yang menurut para pemohon dirugikan dengan berlakunya undang undang guo dan kerugian tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi jika permohonan ini dikabulkan makmengenai anggaran kesehatan dan (6a), dan terhadap dan dan serta uud i3 menimbang bahwa mahkamah telah memeriksa bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh para pemohon (vide bukti s.d. bukti selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, bahwa mahkamah telah pula mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh para pemohon yaitu aan eko widianto, s.h., hum. dan ah. maftuchan, yang masing masing pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: aan eko widianto, s.h., hum. dan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan:tentang kesehatan yang mengamanatkan minimal anggaran kesehatan sebesar kalaumelanggar sumpah: ah. maftuchanbahwa dalam undang undang dasar,kemudian tidak ada alasan bagimenimbang bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan tertulis tanpa mengajukan saksi ahli, selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:. hal tersebut menegaskan bahwa harga bbm bersubsidi tidak diserahkan pada mekanisme pasar atauketentuan sangat erat kaitannya dengan dan (6a). dalam ketentuan apbn p pembentuk,, terkait dengan anggaran kesehatan dalam apbn tidak mencapai presentase 5y5 dari anggaran belanja sebagaimana diatur dalam kesehatan,entuk: pendapat mahkamah menimbang, mahkamah setelah memeriksa dengan saksama permohonan para pemohon, keterangan tertulis pemerintahberpendapat sebagai berikut: i3. .1j bahwa permohonan pengujian (6a) terhadap dan dan uud telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu x bertanggal desember sehingga permohonan guo adalah bis idem, i3.pokoknya sama dengan alasan permohonan dalam perkara nomor puu: i3. terhadap dalil para pemohon mengenai alokasi anggaran untuk bantuan pembangunan infrastruktur perdesaan sebagaimana diatur dalam bertentangan dengan dan uud mahkamah berpendapat, baik maupun keduanyaoleh karena mahkamah telah memberikan pertimbangan terhadap maka pertimbangan tersebut mutasi mutans berlaku pula terhadap dalil permohonan guo: i3. bahwa para pemohon mendalilkan anggaran kesehatan yang tercantum dalam bertentangan dengan dan serta uud karena mengalokasikan anggaran kesehatan pada apbn sebesar dari apbn termasuk komponen gaji sebagi variabel perhitungannya, padahal dalamuud merupakan ketentuan yang menetapkan adanya hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. terhadap hak asasi tersebut, negara, terutama(vide uud namun demikianalokasi anggaran kesehatan yang belum mencapai dari apbn sebagaimana ditentukan dalam hal demikian tidak berarti bahwa hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya menjadi hilang akibat tidak dipenuhinya anggaran kesehatan sebagaimana ditentukan dalam lagipula suatu ketentuan undang undang tidak dapat diuji dengan ketentuan undang undang yang lain, dalam hal ini tentang apbn terhadap tentang kesehatan. dengan demikian permohonan para pemohon tidak beralasan hukum, bahwa oleh karena dan serta uud yang dijadikan batu uji oleh para pemohon adalah yang sama yang diajukan dalam permohonan nomor puu 1x yang perkaranya telah diputus dengan putusan nomor puu ix bertanggal desember maka pertimbangan dalam putusan nomor puu ix tersebut mutasi mutans berlaku pula pada permohonan guo: i3.rhadap (6a) bis idem: i4. permohonan para pemohon yang lainnyaterhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun1945ttd. anwar usman akil mochtar panitera pengganti, ttd. rizki amaliaala alan nan nnn nnn fungsi n2 nnn nana nnnnbahwa pemohon sesuai dengan ad art telah melakukan advokasi terhadap masyarakat adat, komunitas buruh, tani, nelayan, mahasiswa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.forum indonesia untuk transparansi anggaran citra) bahwa pemohon tercatat berdasarkan akte notaris henry siregar shkak: terwujudnya kedaulatan rakyat terhadap anggaran. dalam statuta citra disebutkan pula bahwa untuk mewujudkan hal tersebut citra mengemban misiudilherry rustam alamat jalan ciputat raya gang surgawi nomor rt. rw. kebayoran lama utara, kebayoran lama, jakarta selatan disebut sebagai n . pemohon nama chris singer key timu pekerjaan karyawan alamat jalan sail ujung, nomor rt. rw. kelurahan pemanggilan, kecamatan palmerah, jakarta barat disebut sebagai . . pemohon il: nama muhammad chain afifullah alamat jalan dukuh serta, rt. rw. desa terlontar, kecamatan sebagi, pekalongan disebut sebagai . pemohon iii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal agustus memberi kuasa kepada ah. wakil kamal, s.h., m.h., hanif kurniawan, s.h., sexo yuni noor sigi, s.h., mulyadi phillips, s.h., firman wijaya, s.h., m.h., ardi santo, s.h., gatot goes, s.h., dan guntur, s.h., para advokat yang tergabung dalam tim advokasi legislator bersih, yang beralamat gatot goes partners law office gedung arthaloka suite jalan sudirman, kav. jakarta pusatketerangan dan membaca keterangan tertulis dpr: mendengarkan keterangan ahli dan saksi paralanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang undang ini. bahwa sifat kelembagaan badan kehormatan bk) ternyata hanya sebagai alat kelengkapan dpr yang bersifat tetap. ketentuan ini tidak memungkinkan lagi adanya keterlibatan bagi pihak lain untuk duduk dalam keanggotaan badan kehormatan. ketentuan badan kehormatan sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap maka pada pengisian keanggotaannya juga hanya terbatas pada perwakilan fraksi fraksi dan tertutup bagi kekuasaan lain atau perwakilan masyarakat untuk duduk didalamnya. oleh karenanya sifat badan kehormatan sebagai alat kelengkapan dpr yang bersifat tetap harus dinyatakan bertentangan dengan uud karena jika hanya alat kelengkapan maka pengawasan oleh pihak eksternal (kekuasaan lembaga lain dan masyarakat) tidak akan mungkin dilakukan pengisian keanggotaan dalam badan kehormatan. seharusnya badan kehormatan disebutkan dalam sebagai badan yang bersifat mandiri dan imparsialitas sehingga memungkinkan pihak eksternal duduk sebagai anggotanya. selengkapnya berbunyi sebagai berikut: badan kehormatan dibentuk oleh dpr dan merupakan alat kelengkapan dpr yang bersifat tetap. bahwa sebagai alat kelengkapan dpr yang bersifat tetap dan harus dinyatakan bertentangan dengan uud maka yang mengatur tentang keanggotaan dari perwakilan fraksi juga harus dinyatakan bertentangan dengan uud tidak memungkinkan keanggotaan dari kekuasaan lain dan perwakilan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. sangat tidak mencerminkan prinsip check and balances eksekutif dengan legislatif maupun dengan yudikatif, dan prinsip check and balances yang sudah dianut beberapa lembaga lembaga tinggi negara maupun beberapa komisi negara mana ada keterbukaan dalam pengisian keanggotan dewan kehormatan atau majelis kehormatan dari unsur luar lembaga. berikut bunyibahwa oleh karena itu dan jelas elah bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam uud dengan kedaulatan dimaksudkedaulatan juga diartikan sebagai konsepsi kekuasaan tertinggi yang berhubungan dengan negara yang esensikedaulatan tangan rakyat berarti kekuasaan tertinggi yangakyat dijelaskan oleh rousseau sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, yang berkehendak dalam pelaksanaan pemerintahan untuk mencapai keinginan atau cita citanya. abu daud buruh, prof., sh., ilmu negara, penerbit bumi aksara, cetakan ketiga, hal. bahwa dan telah membatasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk ikut mengawasi moralitas, perilaku dan etik para anggota dpr dengan cara membatasi sifat kelembagaan badan kehormatan sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap yang tidak memungkinkan perwakilan dari masyarakat duduk dalam badan kehormatan dan dalam keanggotaan. bahwa dan yang menutup kemungkinan masuknya keanggotaan dari unsur eksternal dan hanya menempatkan anggota dewan sebagai penegak moral, pegawai perilaku dan etik anggota dpr, juga bertentangan dengan ketetapan mpr nomor vi mpr tentang etika kehidupan berbangsa, yang menginginkan pengurangan bentuk bentuk kekurangteladanan pejabat publik melalui pemberian porsi pengawasan yang lebih besar kepada masyarakat. bahwa adanya pertentangan yang diatur dalam mengenai badan kehormatan sebagai alat kelengkapan dpr yang bersifat tetap dengan uud maka ketentuan dalam huruf huruf dan huruf yang menyatakan bahwa badan kehormatan bersifat tetap dan menjadi kelengkapan dari dpd maupun dprd tingkat provinsi maupun kabupaten kota harus dinyatakan juga bertentangan dan tidak memiliki kekuasan hukum mengikat, termasuk mengenai keanggotaan badan kehormatan pada berlaku juga pada ketentuan yang mengatur keanggotaan dpd maupun dprd yang juga seharusnya melibatkan kekuasaan lain ataupun masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. berikut bunyi alat kelengkapan dpd terdiri atas: pimpinan, panitia musyawarah: panitia kerja, panitia perancang undang undang: panitia urusan rumah tanggabadan kehormatan dibentuk oleh dpd dan merupakan alat kelengkapan dpd yang bersifat tetap. berikut bunyi alat kelengkapan dprd provinsialat kelengkapan dprd kabupaten kotabahwakan tetapi ketentuan atas justru memberikan perlakuan yang berbeda dan tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada para pemohon. letak perlakuan berbeda terlihat pada komposisi sifat dari kelembagaan dan keanggotaan badan kehormatan, mana pada sistem pengawasan mahkamah agung, mahkamah konstitusi, dewan pers, komisi pemilihan umum kpu), lembaga perlindungan korban dan saksi lps) dan komisi pemberantasan korupsi kpk) keberadaan majelis kehormatan ataupun dewan etik dan keanggotaannya diatur sebagai badan yang dapat melibatkan pihak luar dan masyarakat. ketentuan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dapat kepastian hukum bagi pelapor dan pihak yang dilaporkan. sedangkan pada badan kehormatan dpr dengan komposisi keanggotaan seperti sekarang ini tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi para pemohon, masyarakat maupun pihak yang dilaporkan. bahwa komposisi keanggotaan badan kehormatan yang ada dpr maupun dpd dan dprd hanya untuk diisi oleh internal lembaga jelas menunjukkan perbedaan pengisian keanggotaan yang ada pada lembaga lain. perbedaan dapat dilihat dari komposisi anggota, misalnya majelis kehormatan hakim, berstatus independen terhadap mahkamah agung yang tidak hanya terdiri dari para hakim agung tetapi juga terdiri dari komisi yudisial. demikian pula beberapa lembaga atau komisi lain yang melibatkan unsur eksternal dalam pengawasan moral, perilaku dan penegakan etik anggotanyanybunyi sebagai berikut: majelis kehormatan hakim dibentuk oleh mahkamah agung dan komisi yudisial . berbunyi sebagai berikut:undang undang nomor tahun tentang pers berbunyi sebagai berikut:berbunyi sebagai berikut: anggota dewan pers terdiri dari:, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. mk, menyebutkan bahwa keanggotaan majelis kehormatan mahkamah konstitusi terdiri atas: satu orang hakim konstitusi: satu orang anggota komisi yudisial: satu orang unsur dpr: satu orang unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang hukum, dan satu orang hakim agung. bahwa keanggotaan badan kehormatan yang diatur dalam yang hanya melibatkan keanggotaan internalnya saja tidak akan mungkin dapat bekerja secara independen dan sulit untuk tidak memihak pada kepentingan anggotanya. dalam praktek, pengawasan yang hanya melibatkan kalangan internal dan bersifat tetap tidak akan memberikan sanksi maksimal kepada anggotanya, sebagaimana praktek kedokteran yang menurut beberapa pendapat, hasilnya cenderung membela kepentingan korps dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang dirugikan. bahwa kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam dalam uud akan dipenuhi manakala prinsip prinsip check and balances yang dianut dalam model pengawasan mahkamah agung, mahkamah konstitusi, dan komisi negara lainnya yang melibatkan pihak eksternal dan bersifat independen juga seharusnya dianut dalam dalam badan kehormatan dpr maupun dpd dan dprd. oleh karena itu dan huruf huruf dan huruf harus dinyatakan bertentangan dengan uud ketentuan rangkap jabatan anggota dpr maupun dpd dan dprd pada dan bertentangan dengan uud bahwa danpun konsultan sepanjang tidak ada hubungan dengan tugas dan wewenang dewan. selain itu atas. berikut bunyibahwa fakta yang tidak perlu dibuktikan kembali dalam permohonan ini, mana banyak anggota dewan yang menjadi pimpinan badan usaha maupun sebagai pekerja ataupun konsultan. hal ini dimungkinkan sekali terjadi conflict interest dengan cara menggunakan kekuasaannya sebagai anggota dewan untuk mendapatkan proyek proyek yang didanai apbn dengan cara menentukan anggaran dan menentukan spesifikasi peserta tender proyek. demikian juga tidak ada larangan untuk untuk mengikuti kegiatan kegiatan komersial lainnya seperti menjadi bintang iklan, atau mengiklankan diri melalui film, menjadi bintang sinetron, presenter televisi maupun radio dan menggunakan namanya sebagai nama kantor usaha. bahwa ketidakjelasan frasa dalam dan memunculkan pertentangan dengan jabatan yang melekat dalam anggota dewan yang masuk kategori pejabat negara dan pejabat publik. anggota dewan. berikut ini adalah bunyi lengkap sumpah janji anggota dewan yang diatur dalamsedangkan sumpah dan janji anggota dpd adalah sebagai berikut: demi allah tuhan) saya bersumpahr:frasa dalam dan jika dibandingkan dengan ketentuan yang mengatur komisioner kpk yang diatur dalam undang undang nomor tahun disebutkan keharusan adanya melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota kpk pada komisioner komisi yudisial diatur dalam undang undang nomor tahun menegaskan larangan menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta e), disamping larangan menjadi notaris, advokat, dan lain lain. larangan bagi komisioner kppu yang diatur dalam undang undang nomor tahun menyebutkan tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha bahwa oleh karena ketidaksamaan pengaturan mengenai rangkap jabatan maupun pekerjaan jelas telah melanggar hak konstitusional para pemohon. sebab selama anggota dewan masih dapat melakukan pekerjaan untuk menjadi bintang iklan, pemain film layar lebar, direktur dan atau komisaris termasuk pemegang saham dari perusahaan swasta dan menggunakan namanya sebagai nama usaha, jelas menimbulkan kerawanan untuk tidak terlibat dalam tender proyek pemerintah dan pekerjaan lainnya. kerawanan lainnya yang akan muncul adalah kecenderungan dalam membuat berbagai produk legislasi yang memihak kepentingan tertentu dan asisten nama anggota dewan dalam usaha kantor hukum maupun notaris jelas jelas menimbulkan konflik dan mempengaruhi kepentingan anggota yang memiliki mitra kerja lembaga lembaga penegak hukum. bahwa para pemohon menginginkan anggota dewan yang dapat bekerja secara professional dalam menjalankan pancasila dan uud serta untuk segenap rakyat dan memajukan kesejahteraan bagi seluruh bangsa indonesia. namun apabila ketentuan dalam dan yang tidak secara ketat membatasi dan melarang pekerjaan selain menjadi anggota dewan maka kecil kemungkinannya para pemohon dapat memajukan diri, bangsa dan masyarakat. bahwa frasa yang diatur dalam yaitu sebagai pejabat struktural memberikan arti tidak diperkenankan tetapi diperbolehkanswasta atau lembaga pendidikan non swasta dan frasa yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang dpr serta hak sebagai anggota dpridak berkaitan dengan tugas, wewenang dan hak anggota dpr. dengan demikian beberapa frasa harus dinyatakan bertentangan dengan uud agar memberikan pengertian yang tegas bahwa anggota dpr dilarang rangkap pekerjaan baik ada hubungan maupun tidak ada hubungan dengan tugasnya sebagai anggota dpr. bahwa frasa yang bertentangan dengan uud antara lain: fras, frasa pad,, danbahwa demikian pula dengan dan yang menjelaskan larangan pekerjaan anggota dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota akan melanggar hak konstitusional para pemohon apabila beberapa frasa dalamnya tidak dinyatakan bertentangan dengan uud bahwa pada frasa frasa yang berhubungan dengan bentuk pekerjaan yang dijelaskan dalam dan antara lain frastafsirkan sebagai larangan yang berhubungan juga denganlanjutundang undang nomor tahun terhadap uud dengan merujuk pada mk. bahwa dengan demikianselanjutnya mepara pemohon, ii. kedudukan hukum legal standing) para pemohon kedudukan para pemohonberkuasa hingga saat ini. sedangkan pemohon iii adalah warga negara indonesia yang sejak menjadi mahasiswa pada tahun senantiasa mengkritisi kebijakan pemerintah hingga sampai saat. bahwa para pemohon memiliki kepedulian dalam mengkritisi kebijakan pemerintahan dengan satu tujuan dan keinginan mendorong terbentuknyapenggunaan nama, peminjaman nama, atau usaha tidak langsung seperti menjadi broker atau perantara usaha usaha karena status keanggotaan yang dimiliki oleh anggota dewan. sebab ketegasan tafsir dalam ini dibutuhkan untuk menghindari conflict interest dan anggota dewan tetap melaksanakan tugas tugasnya secara sempurna sebagai wakil dari rakyat. bahwa dengan adanya upaya para pemohon untuk menguji dan maka diharapkan usaha para pemohon untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan masyarakat sebagaimana diatur dalam uud dapat terwujud. dengan adanya ketegasan larangan pekerjaan sebagaimana telah diatur pula pada kelembagaan lainnya, maka anggota dewan yang diberikan fasilitas dan kesejahteraan yang lebih dari cukup dari uang rakyat lebih bersungguh sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat. akhirnya hak konstitusionalpat terpenuhi dikemudian hari: menyatakan dan huruf huruf dan huruf bertentangan dengan dan uud menyatakan dan huruf huruf dan huruf tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. menyatakan dan bertentangan dengan 28c uudtidak memiliki kekuatan hukum mengikat,bertentangan dengan 28c uud secara bersyarat (conditional unconstitutional), kecuali pada frasa tnyatakan dan bertentangan dengan 28c uud tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, secara bersyarat (conditional unconstitutional), kecuali padmohon untuk segera dilakukannya pencatatan atas dikabulkannya putusan perkara guoktp atas nama judilheri rustam, chris singer key timu, dan muhammad chai 9a fotokopi undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, bukti p 9b fotokopi surat nomor pw. dpr ri tanggal maret perihal pemberitahuan: bukti p 10a fotokopi ilustrasi instrumen dari transitional justice, bukti p 10b surat nomor pw. dpr ri tanggal maret perihal rapat dengar pendapat umum ruu tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd, dan dprd tanggal maret bukti p 11a fotokopi surat usulan dan pendapat dari sekretariat bersama pokja petisi tewas orba, gerakan rakyat farhan dan hmi mpo, bukti p 11b fotokopi kliping koran media indonesia, tanggal februari dengan judul, editorial, taruhan kehormatan dana kehormatan dpr : bukti p 11c fotokopi kliping koran media indonesia, tanggal februari dengan judul seperti sapi ompong : bukti fotokopi tanggapan dan komentar melalui media indonesia online, dengan judul wakil rakyat yang kurang terhormat , bukti fotokopi kliping koran rakyat merdeka, tanggal februari dengan judul, kasus abidin cepat diputus tapi kasus agung laksono cepat isotop, bubarkan dpr, bukti fotokopi surat dari sekretariat bersama pokja petisi maker petisi hmi, dan mkri, tanggal november perihal, pengaduan atas sikap dan perilaku anggota anggota dpr yang plesetan turki setelah studi banding yunani, pengaduan terhadap anggota dpr yang sudah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan, bukti fotokopi koran rakyat merdeka online, tanggal november mengenai pelanggaran etika, foto marzuki alie disarankan dipajang tempat umum : selain itu, para pemohon juga mengajukan (tujuh) orang ahli dan satu orang saksi yang didengar keterangannya depan persidangan pada tanggal november tanggal november dan pada tanggal desember yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli para pemohon herald kasasi bahwa kita berada tengah tengah peradaban baru yang serba terbuka, partisipasi, dan demokratis, yang berbeda dengan masa lalu yang serba tertutup, one way directive controlling, bahkan otoritatif, bahwa tengah tengah peradaban baru yang terbuka ini, isu keadilan menjadi perhatian besar masyarakat dan bangsa bangsa bertarung untuk menegakkan keadilan demi terbentuknya negara yang menyejahterakan: bahwa keadilan bukan hanya harus ditegakkan dalam sharing the wealth, atau distributing the wealth, atau membagi kesejahteraan, melainkan harus dimulai dari sumbernya, yaitu bebasnya para pejabat publik, termasuk wakil wakil rakyat dari conflict interest atau konflik kepentingan: bahwa dalam literatur, conflict interest terjadi ketika seseorang terlibat dalam multiple interest, atau beberapa kepentingan yang mengakibatkan seseorang harus mengorbankan, dan berpotensi korupsi bagi kepentingan lainnya, bahwa kepentingan yang dikorbankan itu menjadi sorotan, terutama dalam area pekerjaan publik, mana seorang pejabat atau pengemban tugas publik tidak mampu memisahkan antara kepentingan personal atau pribadinya dengan kepentingan publik, yaitu rakyat, bahwa dalam mengemban tugas publik, setiap orang pasti akan mengalami konflik, dan hampir pasti kepentingan publik selalu dikalahkan, sehingga conflict interest harus dikelola, mitigasi dengan aturan aturan dan kode etik yang memadai: bahwa menurut donald and norman, sebagaimana ditulis dalam journal business ethics, agustus the integrity public sector officers and processes fundamental the rule law and conflicts interest are major risk all areas government. crucial that they identified and managed, yang maksudnya adalah menjelaskan bahwa conflict interest sangat berbahaya bagi kemajuan ekonomi suatu bangsa, bahkan bisa menimbulkan distorsi, dan akhirnya menimbulkan kemiskinan, dan berpotensi korupsi sangat besar, bahwa aturan aturan dan undang undang yang ada harus mengedepankan kepentingan publik dan harus dikawal pelaksanaannya, karena sejak dari awal proses pembuatan setiap peraturan dan undang undang terdapat proses,yang besar pada lembaga lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bahwa seperti yang dikatakan oleh butler, dalam pengantarnya yang disampaikan dalam independent commission against corruption and crime misconduct commission @queensland, yang mengatakan bahwa, bahwa keyakinan atau kepercayaan publik terhadap lembaga lembaga publik, khususnya kepada dewan perwakilan rakyat dewasa ini sangat rendah. rakyat dewasa ini memiliki persepsi yang sangat kuat bahwa wakil wakil rakyat yang duduk kursi lembaga legislatif hanya bekerja mengurus kepentingan dirinya sendiri: bahwa budaya yang sangat mengedepankan kepentingan pribadi gedung parlemen telah menjadi tontonan rakyat sehari hari. adalah hal yang biasa disaksikan, dua orang wakil rakyat bahkan yang berasal dari fraksi yang sama sekali pun, bertengkar menyerang pejabat publik dari eksekutif yang diundang dalam rapat dengar pendapat karena masing masing memiliki kepentingan pribadi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pihak eksekutif, bahwa pengalaman ahli ketika pernah menjadi pejabat eselon departemen perdagangan, yaitu dalam interaksi ahli dengan para pemimpin ceo atau pemimpin ceo badan usaha milik negara, ahli sering mendengar keluhan bagaimana mereka kesulitan menghadapi para wakil rakyat yang tak henti hentinya mengundang rapat dengar pendapat yang sebenarnya merupakan sarana lobi untuk memasukkan atau menggelikan kepentingan kepentingan bisnis mereka pada bumn tersebut, dan bila kepentingan kepentingan pribadi itu tidak dapat diakomodir, maka mengalirkan kata kata atau kalimat kalimat yang sebagai warga negara berbudaya pancasila, seringkali tidak pantas kita dengar. namun, selain berpotensi membentuk budaya selfish yang corrupt, tradisi ini akan mempersulit ruang gerak badan usaha milik negara mencapai kinerja, bahkan mengganggu produktivitas dan direction perusahaan perusahaan milik negara. conflict interest seperti ini telah sangat mengganggu arah pembangunan masa depan bangsa dalam segala hal: bahwa pertanyaan pertanyaan masyarakat yang mengkhawatirkan tentang arah masa depan pengembangan energi nasional misalnya, mudah ditelusuri dari resistance yang diberikan sekelompok anggota dewan perwakilan rakyat yang memiliki bisnis pada bidang energi konvensional yang merasa terganggu oleh kebijakan energi terbarukan, sementara bangsa bangsa seluruh dunia telah mengarah pada riset riset terbaru dan bahkan menujukkan pentingnya untuk segera mencari resources resources energi terbaru. namun, masalah energi hanyalah satu dari ratusan persoalan lain yang bertarung dalam persoalan conflict interest gedung parlemen, mulai dari masalah pupuk sampai obat murah untuk rakyat dan buku buku pelajaran anak anak sekolah. hal tersebut diketahui ahli berdasarkan pengalaman ahli menjadi komisaris salah satu perusahaan farmasi dan ahli melihat sendiri obat murah untuk rakyat tidak dapat dinikmati oleh rakyat yang sebenarnya, bahwa debat, konflik, ketegangan, dan keributan gedung gedung parlemen mungkin adalah hal yang biasa dalam menyatukan pendapat yang berbeda beda. debat adalah bagian dari demokrasi sepanjang dilakukan dalam batas batas dan area kepentingan publik. namun, debat konflik dan ketegangan menjadi semu dan bahkan dapat membentuk budaya transaksional yang membentuk pembelajaran publik yang tidak sehat bila lembaga publik sudah didominasi oleh kepentingan kepentingan personal yang menggunakan uang milik publik yaitu rakyat. maka tidak mengherankan bila butler dalam studinya tahun mengatakan, keyakinan atau kepercayaan terhadap integritas public officials dan proses public sector adalah fundamental terhadap penegakan hukum atau rule law salah satu kunci yang menentukan setiap warga negara mempunyai perlakuan yang sama hadapan hukum dan menerima perlakuan adil dan netral. dari sebab itulah peraturan dan perundang undangan yang ada harus mampu membentuk budaya bebas kepentingan pada masyarakat luas, khususnya pada lembaga lembaga publik. bahwa tontonan tentang perilaku conflict interest yang dominan gedung parlemen yang menjadi perhatian media massa dapat membentuk budaya yang sama dalam masyarakat luas. masing masing anggota masyarakat hanya akan mengedepankan kepentingan masing masing karena meniru apa yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang pada akhirnya akan memutuskan ikatan atau bonding dalam masyarakat, sebagai bangsa yang mempunyai hak yang sama hadapan hukum akan berakibat memudarnya ikatan itu sebagai komunitas atau bangsa. masing masing orang hanya akan fokus pada dirinya masing masing, yaitu apa akibatnya bagi saya dan bukan apa akibatnya bagi kita semua? ini studinya glasses yang mengatakan tradisi seperti ini akan membentuk perilaku centric, sementara sebuah bangsa harus membentuk perilaku yang disebut centric, bahwa transisi dari centric menjadi centric, ini akan terlihat dari suatu publik sektor yang mudah ditonton oleh masyarakat melalui media massa. budaya bebas kepentingan akan sulit dicapai bila suatu bangsa membiarkan atau seakan akan membenarkan seorang pejabat publik menghadapi situasi yang jelas jelas sendiri tidak dapat bertindak adil karena terkena akibat dari kepentingan yang diambil pada keputusan itu: bahwa dalam beberapa tahun terakhir pasca berakhirnya pemerintahan orde baru, sistem kelembagaan tata negara indonesia mulai mengarah kepada pembentukan budaya bebas kepentingan. mahkamah agung sudah mulai mandiri dalam menjalankan kekuasaan kehakiman lepas dari pengaruh eksekutif dan legislatif, bahkan badan kehormatan kehakiman pun tidak hanya terdiri dari para hakim agung, melainkan juga beberapa hakim pada komisi yudisial. peranan dpr yang dulu diandalkan, yaitu legislasi, budget, dan pengawasan sudah mulai dihidupkan, dan seterusnya, bahwa pada tingkatan yang lebih mikro berbagai institusi eksekutif, mulai dilakukan pemisahan pemisahan pada bagian bagian yang berpotensi mengalami conflict interest. kantor pajak misalnya, telah dipisahkan antara unit yang menagih pajak dengan unit yang menangani pemeriksaan. namun ketika lembaga lembaga publik mulai membebaskan diri dari konflik kepentingan, saat ini kita justru menyaksikan pemandangan yang tidak menyejukkan dari lembaga legislatif yang justru sangat sarat dan terlena dalam tradisi yang penuh dengan konflik kepentingan: lembaga legislatif atau dpr perlu melakukan transformasi mendasar untuk mengembalikan kepercayaan publik yang telah merosot sebagai akibat keterlenaannya terhadap pengambilan keputusan yang sarat conflict interest. namun seperti yang dialami organisasi organisasi publik lainnya, lembaga yang sangat berkuasa atau memiliki kekuasaan yang sangat strategis, selalu saja mengalami apa yang disebut sebagai inersia, yaitu ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari belenggu belenggu yang mengikat dirinya sendiri. organisasi seperti ini lalu berubah menjadi musuh masyarakat yang biasanya justru malah membentengi dirinya lebih kuat lagi bila diberikan feedback untuk memperbaiki dirinya dengan mempertahankan status guo, bahwa selain berbagai kenikmatan masuk dalam zona kenyamanan atau comfort zone, mereka juga cenderung saling melindungi satu sama lain kendati rekan rekannya melakukan perbuatan melanggar etika. organisasi seperti ini akhirnya akan menjadi beban bagi suatu masyarakat, menjadi lebih kumuh, dan menimbulkan persoalan persoalan sosial, serta kesulitan beradaptasi secara mandiri. kita sudah pernah menyaksikan persoalan serupa tni dan kepolisian, serta hampir seluruh jajaran birokrasi era orde baru, yang dibiarkan berlarut larut sampai bangsa ini sangat kesulitan melakukan perubahan. kata kata yang sering diucapkan oleh pimpinan tni, kepolisian, dan jajaran birokrasi ketika ditemukan pelanggaran etika atau kesalahan oleh anak buah, selalu atasan mengatakan, itu tidak benar terjadi, selalu saling melindungi satu dengan yang lainnya: bahwa perlu dilakukan breakthrough atau terobosan terobosan yang datang dari luar untuk mengembalikan organisasi yang sangat diharapkan oleh masyarakat kembali kepada relnya, dan menjadikan lembaga legislatif sebagai organisasi berintegritas yang dicintai oleh rakyatnya, dan tentu saja kita harapkan partisipasi masyarakat dalam pemilu masa masa yang akan datang akan meningkat kembali. maka tidak berlebihan bila publik menaruh harapan kepada mahkamah konstitusi untuk memberikan ruang agar lembaga ini melakukan breakthrough: bahwa organisasi seperti dpr hanya akan kembali dipercaya kalau organisasi ini memiliki kemampuan mengambil keputusan yang bebas dari kepentingan. maka dari itu, ahli melihat harapan dari gedung mahkamah konstitusi yang dapat melihat dan meninjau kembali pada undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dprd, dan dpd yang sarat dengan masalah conflict interest, bahwa yang pertama, tentang susunan dan keanggotaan badan kehormatan dalam ini telahpersoalan persoalan serius yang dihadapinya. hal ini terbukti dari gagalnya badan kehormatan dpr menangani sejumlah anggotanya yang diadukan masyarakat karena persoalan persoalan serius pelanggaran etika. dan mempunyai banyak sekali catatan kejadian yang tidak bisa diselesaikan oleh badan kehormatan. karena terdiri dari orang orang dari fraksi dan dari komunitas yang sama, bahwa nobis dalam moral hazard and executive mengatakan mengatakan prinsip prinsip moralitas demokrasi hanya akan berjalan bila para wakil rakyat peduli terhadap public values, nilai nilai yang dianut oleh masyarakatnya. bahwa kenyataannya kita menyaksikan dpr yang hanya diisi oleh anggota dpr atau perwakilan fraksi dari faksi justru semakin menjauh dari public values bukan karena tidak paham, melarikan karena tidak memungkinkan karena adanya conflict interest. untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik idealnya badan kehormatan dpr justru diisi oleh orang yang berasal dari luar lingkungannya, yang bebas dari kepentingannya, yang netral, dan tidak memiliki multiple interest. hal ini sudah dilakukan dewan pers, kita lihat sendiri apa yang terjadi dewan pers. dan terakhir komisi etika kpk dalam kasus terakhir, kita melihat kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. kepedulian para pemohon diwujudkan dalam: usulan pada dpr untuk membuat undang undang inisiatif dpr mengenai ilustrasi. undang undang ilustrasi ini seperti halnya telah diterapkan pada banyak bekas negara negara otoriter (komunis maupun militeristik) melarang pejabat pejabat publik dalam masa otoriter untuk menduduki jabatan jabatan publik pasca otoritarianisme. mendesak pemerintah presiden abdurrahman wahid dan dpr untuk membubarkan partai golkar yang dinilai turut bertanggungjawab atas penyelenggaraan negara yang korup, otoriter, dan anti demokrasi semasa berkuasanya orde baru. pernah memberikan saran dan masukan sehubungan dengan ruu susuk mpr, dpr, dpd, dan dprd antara lain mengenai perlunya keterlibatan masyarakat dalam keanggotaan badan kehormatan dpr. audiensi dengan ketua pansus, ganjar pranowo, diselenggarakan pada hari rabu, maret pernah mengadukan ketua dpr agung laksono badan kehormatan dpr, karena yang bersangkutan diduga telah menyalahgunakan jabatannya sebagai ketua dpr menyelenggarakan safari ramadhan atas nama partai golkar serta melakukan kebohongan publik terkait dengan posisi agung laksono sebagai komisaris adam air walaupun telah dilengkapi sejumlah bukti (berita media cetak maupun video), badan kehormatan dpr menolak untuk memproses kasus tersebut. pernah mengajukan pengaduan untuk anggota dpr yang menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana untuk diberikan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagaimana diatur dalam pernah mengadukan sejumlah anggota dpr badan kehormatan dpr yang menyelenggarakan studi banding yunani, lalu plesetan turki. badan kehormatan dpr menolak untuk memproses kasus tersebut oktober pernah melaporkan badan kehormatan dpr dugaan pelecehan seksual yang dilakukan mantan anggota dpr nazaruddin terhadap mendapat sambutan positif karena telah melibatkan unsur masyarakat dalam menangani persoalan persoalan etika yang dihadapinya: bahwa yang kedua, tentang larangan rangkap jabatan. tidak ada yang dipertegas dalam undang undang ini. dalam disebutkan, anggota dpr dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga lembaga pendidikan swasta. agar dapat ditegaskan pada segala kegiatan bisnis apa pun karena sudah sangat berbahaya bagi masa depan perekonomian bangsa dan jabatan rangkap yang sekarang marak dijalankan telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. jabatan wakil rakyat digunakan untuk kegiatan power marketing dan sebagai wakil rakyat yang dibebaskan terlibat conflict interest, kebebasan menekan dan memanfaatkan hubungan dengan eksekutif telah menimbulkan praktik praktik bisnis yang tidak sehat, termasuk persaingan tidak sehat, dan tentu saja korupsi yang terselubung. wakil rakyat yang tidak berbisnis, tidak menjalankan kegiatan profesional, atau kegiatan ekonomi lainnya, akan memudahkan peran untuk sepenuhnya fokus menjalankan amanah konstituen. wakil rakyat yang fokus dan bebas kepentingan akan menjamin integritas, netralitas, disiplin, dan perilaku positif dalam bernegara maka larangan rangkap jabatan apapun jangan hanya dibatasi pada lembaga pendidikan swasta hendaknya menjadi tradisi dan ketentuan tertulis yang dapat dituntut secara hukum pada lembaga legislatif. adanya anggota dpr yang masih menjalankan kantor pengacaranya menunjukkan adanya conflict interest. oleh karena itu, memang sebaiknya harus tegas tidak hanya mencantumkan kata dilarang berpraktik sebagai tetapi dilarang melakukan kegiatan usaha apa pun. rocky gerung badan kehormatan sebetulnya semacam miniatur dari tubuh raksasa dpr. genetik dari badan kehormatan itu persis sama dengan kolam genetik dpr dan merupakan perwakilan dari fraksi fraksi. dengan kepentingan yang sama dan dibangun lalu badan kehormatan mengawasi tubuhnya sendiri secara logis dan sosiologis itu tidak mungkin (logical fallacy): bahwa dari awal desain badan kehormatan yang dimaksud oleh undang undang adalah alat kelengkapan dpr bukan alat untuk mengawasi secara kualitatif kinerja dari dpr. keterangan pemerintah keliru bahwa rakyat telah menyerahkan kedaulatannya pada badan perwakilan. prinsip pertama dalam demokrasi adalah kedaulatan rakyat tidak pernah dan tidak boleh diserahkan. yang diserahkan adalah kumpulan kepentingan rakyat yang bisa dievaluasi setiap lima tahun. kedaulatan adalah prinsip yang justru dipergunakan untuk menjamin jangan sampai limpahan kewenangan itu berubah menjadi politik mayoritas atau politik oligarki minoritas. kedaulatan tetap berada tangan rakyat dan kedaulatan tidak boleh dikuantifisir. jika dikuantifisir jadi sama dengan hasil perolehan pemilu yang artinya siapa yang mayoritas, dia yang berdaulat. terjadi kekacauan paradigma, bahwa dengan menganggap dpr sempurna, sama, dan dibangun dengan rakyat, maka terjadilah ekses ekses kekuasaan dpr. jarak antara election dan representation yang lima tahun memungkinkan dpr mengolah kekuasaannya, sehingga dpr menjadi abusive kekuasaan. terjadi pembengkakan dalam tubuh dpr tapi tidak bertumbuh. membengkak karena timbunan arogansi, tapi tidak bertumbuh secara etis. yang dibutuhkan adalah dpr yang bisa menjalankan public ethics. kursi dpr berkedudukan istimewa karena hanya dalam kursi dpr keadilan didistribusikan, distribusi keadilan ditunggu oleh publik, distribusi hak, distribusi kemakmuran. dpr adalah profesi yang paling utama antara semua profesi karena menyelenggarakan kepentingan publik dan hal ini tidak diadopsi oleh dpr. karena kurikulum partai yang dari awal dpr lebih banyak di outsource untuk kepentingan akumulasi suara, bukan untuk kepentingan akumulasi kepentingan publik jika ingin memastikan dpr bisa berfungsi sebagai tempat menunggu keadilan maka kontrol terhadap dpr harus dikembalikan pada pemilik kedaulatan. demokrasi memungkinkan semua orang untuk melakukan kesalahan. satu satunya alat terbaik untuk mengendalikan kesalahan adalah kontrol. dan kontrol yang paling efektif adalah datang dari luar. badan kehormatan semacam internal kontrol yang tidak mungkin maksimal. harus dimungkinkan publik mengakses badan kehormatan dan akses yang paling bagus adalah kalau publik memiliki representasi dalam. dan. darul falak keanggotaan badan kehormatan dpr disebutkan secara eksplisit, yaitu dari anggota dpr dengan memerhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap tiap fraksi. dan kemudian juga ditentukan bagaimana cara menetapkan keanggotaan itu. pengaturan semacam itu tidak dijumpai untuk anggota badan kehormatan dpd, juga tidak dijumpai untuk anggota badan kehormatan dprd. bahkan hanya disebut saja, dprd ada badan kehormatan sebagai alat kelengkapan. pengaturan mengenai tugas badan kehormatan tidak ada untuk dprd. instrumentalisasi dari badan kehormatan dengan didudukkan sebagai alat kelengkapan adalah pilihan yang sadar dan sengaja dari dewan perwakilan rakyat. untuk akhirnya mengenal fungsi yang diharap diemban oleh badan kehormatan yaitu untuk menegakkan kode perilaku para politisi. kendala ini semakin tebal karena keanggotaannya yang dimonopoli oleh anggota masing masing lembaga perwakilan itu. mengenai kedudukan badan kehormatan, dapat dipilih model lain seperti komite yang independent atau suatu komisioner yang dipilih, bisa dibentuk dengan desain dan juga keanggotaan yang kesannya mengatasi anggota maupun lembaga yang ingin diawasi perilakunya. beberapa contoh lembaga termasuk yang sudah diatur sendiri oleh undang undang dan diputuskan oleh dpr adalah keanggotaan badan kehormatan majelis kehormatan lembaga lembaga itu, tidak dimonopoli oleh anggota masing masing lembaga dan juga majelis kehormatan tidak didudukkan sebagai alat kelengkapan dari masing masing lembaga. sikap dpr yang menunjukkan ketertutupan dari keanggotaan pihak lain, termasuk dari masyarakat. sementara ketika dpr mengatur tentang lembaga lembaga lain, lembaga lembaga lain itu diminta terbuka. kondisi ini 'merupakan penghambat bagi sikap imperial yang seharusnya ditunjukkan dalam kinerja badan kehormatan dpr, terutama dalam menangani pengaduan dari masyarakat tentang perilaku anggota lembaga perwakilan. buktinya, badan kehormatan lamban dan tidak pasti dalam menanggapi pengaduan pengaduan fungsi pengawasan dari badan kehormatan dpr juga tidak berjalan pada kasus yang diadukan, misalnya dugaan anggota dpr bermain judi hardback cafe london, kasus studi banding badan kehormatan dpr yunani, atau pun kasus suap mantan atau bekas bendahara partai demokrat, nazaruddin yang merembet anggota anggota dpr lainnya. badan kehormatan dpr bersikap tebang pilih dalam penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik anggota dpr. pengaduan ketua dpr, marzuki alie tentang transaksi mencurigakan orang anggota dpr, segera ditindaklanjuti oleh badan kehormatan dengan penelusuran, sementara pengaduan masyarakat terhadap perilaku tidak terpuji anggota dpr terkatung katung. badan kehormatan dpr juga dianggap lemah dalam memberi sanksi kepada anggota dewan yang tersangkut kasus hukum. sebuah lembaga swadaya masyarakat, forum masyarakat peduli parlemen mencatat enam legislator yang masih menerima gaji anggota dpr, meski mereka ada yang berstatus terpidana maupun mengundurkan diri. tidak idealnya fungsi badan kehormatan dpr jelas nampak karena keanggotaannya dimonopoli oleh anggota dpr sendiri. badan kehormatan yang seharusnya mengawasi perilaku anggota parlemen secara lebih profesional justru menghambat pelaksanaan fungsi fungsi lembaga perwakilan itu sendiri. fungsi representasi mengejutkan distribution legislation karena melalui legislasi lembaga perwakilan mendistribusikan kepentingan kepentingan publik dan semuanya akan terganggu. bahwa wajar keanggotaan badan kehormatan dpr, dpd, maupun dprd juga mengakomodasi bukan anggota lembaga perwakilan rakyat. maka terbuka. pilihan para pembentuk undang undang sebaiknya tidak didudukkan badan kehormatan itu sebagai alat kelengkapan dan tidak lalu menjadi dikendalikan oleh fraksi fraksi. kalaupun masih dimungkinkan sebagai alat kelengkapan, tidak tertutup kemungkinan untuk keanggotaannya juga diisi dari bukan anggota dewan perwakilan rakyat, maupun dpd dan dprd.alah menjadi pemberi legitimasi bagi keterpilihan para anggota lembaga perwakilan. mengenai anggota dpr yang masih menjalankan affirm nya, dalam undang undang advokat jelas juga dilarang. artinya, sebagai advokat ketika dia menjadi anggota parlemen, tentu harus berhenti menjalankan praktik karena masing masing ini satu parliamentarian. profesi advokat adalah full time job, tentu majelis hakim tidak akan menerima orang yang berprofesikan ganda semacam itu. ikrar nusa bhakti bahwa badan kehormatan dewan perwakilan rakyat yang bersifat tetap dan hanya terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat sulit untuk menjadi badan yang independent karena: para anggota dewan memiliki jiwa korea atau dalam bahasa inggrisnya spirit the corps atau the corps, dan juga memiliki apa yang disebut dengan sense belonging atau pun rasa memiliki, sehingga dapat mempengaruhi para anggota badan kehormatan dpr dalam memberikan penilaian atau pun sanksi atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh anggota dpr. seorang anggota dpr yang dinilai atau diberi sanksi atas perbuatannya yang telah melanggar kode etik dewan tidak memiliki hak jawab secara adil jika anggota dewan tersebut telah diputuskan oleh fraksi atau partainya sebagai orang yang harus mendapatkan sanksi untuk dinonaktifkan atau pun mengalami pergantian antarwaktu, atau juga melakukan perbuatan yang lain, dewan perwakilan rakyat bukanlah institusi militer yang segalanya harus didasarkan pada jalur komando atau pelanggar hukum atas anggotanya dapat dilakukan oleh atasan hukum atau pun annum nya baik secara langsung atau pun melalui dewan kehormatan perwira. sebagai seorang wakil rakyat, seorang anggota dpr dipilih langsung oleh rakyat, karena itu keberadaannya dpr bukan saja terkait dengan fraksi atau partai politik dari mana anggota dpr itu berasal, melainkan juga ditentukan oleh konstituen atau rakyat pemilihnya. karena itu, dia tidak dapat diperlakukan secara semena mena oleh fraksi ataupun partainya untuk mengeluarkannya dari keanggotaan dewan dengan meminjam tangan badan kehormatan dewan, demi rasa keadilan bagi para anggota dewan dan juga tegaknya demokrasi indonesia, dibentuknya badan kehormatan dpr yang independent adalah suatu keniscayaan, independensi badan kehormatan dewan hanya dapat terjadi bila keanggotaan dalam. anggota tidak tetap dapat berasal dari kalangan akademisi, agamawan, wartawan ataupun orang orang yang ahli bidangnya sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh anggota dpr yang harus dinilai, dievaluasi, ataupun diberi sanksi oleh badan kehormatan dpr: sifat tidak tetap anggota yang bukan berasal dari dpr perlu ditekankan kembali untuk mencegah para anggota tidak tetap tersebut terkomputasi ataupun larut dalam jiwa korea ataupun rasa memiliki dari anggota tetap badan kehormatan dpr tersebut atau istilah umumnya biasanya disebut sebagai masuk angin atau terpengaruh: jika beberapa lembaga seperti kpu, kpk, dewan pers, dan sebagainya telah membuka diri atau melibatkan pihak luar sebagai anggota tidak tetap demi menjamin independensi aspek keadilan dan akuntabilitas kinerja badan kehormatannya, adalah suatu yang sangat baik pula bila dpr juga membuka diri untuk melibatkan pihak luar dan masyarakat sebagai anggota tidak tetap badan kehormatan dpr. bahwa persoalan rangkap jabatan anggota dewan memang sesuatu yang amat krusial bagi para anggota dpr.. selama ini hanya diatur bahwa anggota dpr tidak tidak boleh merangkap jabatan struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat ataupun pengacara, notaris, dan pekerjaan yang lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang para anggota dpr atau dprd, bahwa terbuka interpretasi mengenai apa yang dimaksud dengan pekerjaan lain yang berhubungan dengan tugas dan wewenang anggota dewan. sebagai contoh, apakah seorang anggota dewan dapat tetap aktif menjadi broker proyek pemilik perusahaan terbatas yang atasnamakan orang lain, menjadi bintang sinetron, pemain film, dan sebagainya. perlu suatu kriteria yang jelas mengenai pekerjaan apa saja luar aktivitasnya sebagai anggota dewan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh anggota dewan, agar anggota dewan dapat memfokuskan perhatiannya pada pekerjaannya sebagai anggota dewan dan juga mencegah digunakannya jabatan sebagai anggota dewan untuk memperkuat ataupun melainkan jalan bagi aktivitas pekerjaan yang lainnya yang sudah pasti akan terjadi konflik kepentingan: bahwa seorang anggota dewan tentunya lebih baik menanggalkan aktivitasnya sebagai bintang sinetron ataupun pembawa acara televisi ataupun radio karena akan mempengaruhi independensi dirinya sebagai wakil rakyat, dan juga sepatutnya tidak menjadi bintang iklan karena sebagai anggota dewan, pendapatannya tentunya sudah lebih dari cukup. andrinof chaniago bahwa melihat perilaku dan sikap sebagian anggota dewan yang seringkali ditemukan mengabaikan tanggung jawab moral dan tanggung jawab atas jabatan dan kedudukan mereka, dan melihat tidak berfungsinya badan kehormatan dpr saat ini dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan atas dugaan penyimpangan dan pelanggaran etika jabatan, bahkan pelanggaran moral oleh anggota dewan, maka jelas perlu pembenahan institusional dalam sistem politik maupun internal dewan untuk mengefektifkan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap anggota dewan yang mengabaikan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab moral mereka, bahwa berbagai jenis pengaduan kepada badan kehormatan dpr pernah dilakukan, dan berbagai kasus pelanggaran tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab moral dan etika anggota dewan telah pernah diungkap oleh media massa, namun publik sudah tahu bahwa penindaklanjutan atas pengaduan masyarakat dan pengungkapan media tentang sikap dan perilaku anggota dewan itu oleh badan kehormatan sangat tidak memuaskan dan tidak sesuai dilihat dari pemenuhan hak dan kepentingan warga negara sebagai pemberi mandat kepada para anggota dewan untuk menjalankan tanggung jawab publik secara fungsional jabatan maupun moral dan etika, bahwa pelanggaran tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab moral para anggota dewan tidak saja apa yang sudah disebut oleh pemohon, tetapi juga termasuk apa yang berulang ulang dijadikan headline berita media nasional, seperti tingkat disiplin anggota dewan yang rendah dalam menghadiri sidang, sikap anggota dewan dalam persidangan, sikap pamer kemewahan anggota dewan, sikap kurang tanggap terhadap kedatangan kelompok masyarakat kantor anggota dewan, dan sebagainya, sisi lain, para anggota dewan telah mengambil imbalan berupa honor honor, tunjangan, dan fasilitas tempat tinggal dan fasilitas kerja yang sangat memadai atas nama jabatan dan kedudukannya sebagai anggota dewan. dengan imbalan dan fasilitas fasilitas itu, para anggota dewan dan keluarganya jelas sudah bisa hidup nyaman jauh atas rata rata warga negara yang diwakilinya. dengan imbalan imbalan dan fasilitas fasilitas itu pula, semestinya para anggota dewan bisa bekerja penuh untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik yang menerima mandat dari warga negara, tidak dapat dipungkiri bahwa kita sudah menemukan segelintir anggota dewan yang telah menunjukkan kesungguhan mereka menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab, sekaligus menjaga perilaku mereka untuk tidak menyimpang dari nilai nilai moral dan etika, tetapi ukuran segelintir tadi tentu tidak memadai dilihat dari kepentingan publik dan kepentingan warga negara, apabila sebagian besar berada wilayah abu abu dan segelintir lainnya telah terbukti melakukan pelanggaran hukum, moral, dan etika. segelintir yang terakhir ini tentu sangat berpotensi membawa mereka yang berada wilayah abu abu tadi mengikuti perbuatan mereka yang secara terang terangan maupun belakang pemantauan public, tingkat penegakan moral dan etika adalah pantulan dari sikap tanggung jawab terhadap tugas tugas yang diamanatkan oleh pemberi mandat. jika dalam dunia swasta direksi yang cacat moral akan sulit dipercaya oleh pemegang saham untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka pejabat publik yang tidak berpegang pada moralitas dan etika publik lebih tidak bisa dipercaya dan tidak patut diberi mandat untuk menjadi pejabat publik. bahwa warga negara hanya bisa bertoleransi terhadap kemampuan profesional dewan yang rendah, meski sebaiknya mereka memiliki juga keahlian dalam pembuatan kebijakan, tetapi warga negara tidak mungkin bertoleransi atas moralitas dan etika publik yang rendah dari anggota dewan sebagai pejabat publik. karena sikap moral dan etik itu mencerminkan motivasi dan komitmen seseorang terhadap tugas yang dikembangkan kepadanya: setiap pilihan peran dan pekerjaan memiliki konsekuensi untuk mengikuti nilai nilai etik dan moral dan konsekuensi imbalannya sendiri. mereka yang memilih peran dan pekerjaan pimpinan dunia swasta berhak merasa puas karena imbalan materiil atau finansial yang besar atas karya dan tanggung jawabnya. dunianya, para pemimpin sektor swasta jelas punya standar etika dan moral sendiri yang akan menentukan, apakah mereka tetap diterima atau tidak secara sosial dunianya, tetapi menjadi bertambah kaya karena prestasi dunia swasta adalah sebuah hukum yang tidak perlu dipersoalkan. ketika mereka tidak lagi puas dengan menjadi kaya dan menginginkan juga kepuasan nonmateriil, yakni dengan membahagiakan orang lain, maka mereka harus mengorbankan kekayaan materialnya untuk melakukan kegiatan kegiatan sosial atau kegiatan kegiatan yang menyenangkan orang lain. pilihan peran dan pekerjaan menjadi pejabat publik memiliki konsekuensi bentuk imbalannya tersendiri, dalam sistem tata kelola urusan publik yang baik, kerja optimal dari sistem akan ditentukan oleh dua aturan dasar, yaitu: tidak boleh ada ruang kosong dalam kotak urusan, kotak kewenangan, dan kotak tanggung jawab. urusan, kewenangan, dan tanggung jawab itu harus berada kotak yang tepat. bahwa dua aturan dasar tersebut atas bisa dipastikan akan membuat sistem berjalan baik dan sisanya tergantung pada kualitas dan kecukupan sumber daya yang ada masing masing lembaga. bahwa sistem politik maupun sistem pemerintahan kita hingga saat ini bukan saja dibebani oleh persoalan tidak dipegangnya dua aturan dasar tersebut, tetapi juga dikacaukan oleh jurusan urusan, kewenangan kewenangan, dan tanggung jawab yang tidak perlu dalam tiap kotak. sementara isi kotak dan letak urusan, kewenangan, dan tanggung jawab yang diperlukan, sebagian dengan sengaja dibuang, tanggung jawab publik para pejabat publik tataran bernegara adalah menjamin tegaknya kedaulatan warga negara, dan mengantarkan warga negara, serta memberikan pelayanan kepada warga negara untuk mencapai tujuan bernegara. bagi warga negara republik indonesia secara konstitusional tujuan itu telah dituangkan dalam alinea keempat undang undang dasar tahun bahwa untuk mencapai tujuan bernegara secara optimal, maka diperlukan sistem tata kelola yang baik, yakni membuat daftar urusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, membagi kewenangan kewenangan dan lembaga secara horizontal dan vertikal untuk membuat urusan urusan berjalan efektif dan memberi hasil optimal, dan memberikan tanggung jawab terhadap setiap pejabat publik tiap lembaga. bahwa harus diakui banyak kemajuan dalam pembangunan tata kelola negara kita dalam tahun terakhir sejak tahun tetapi harus diakui juga masih banyak yang belum diperbaiki dan masih banyak terlihat kepanjangan kepanjangan dalam sistem tata kelola kita, ranah yudisial, mungkin sudah banyak kemajuan pembangunan kelembagaan, termasuk sistem penegakan etika bagi pejabat publik bidang ini. tetapi ranah eksekutif dan legislatif, hingga saat ini pembenahan tata kelola itu seperti tersandera oleh kekuatan tidak terlihat atau impossible hand, bahwa reformasi birokrasi ranah eksekutif malah memperlihatkan kecenderungan berbalik arah dengan makin membengkaknya organisasi kabinet era yang digembar gemborkan sebagai era otonomi daerah dan desentralisasi. semestinya organisasi pemerintah pusat makin ramping seorang sales promotion girl spg) bandung. badan kehormatan bk) dpr menolak untuk memproses kasus tersebut:dengan demikian mohon kepada mahkamah konstitusi untuk menerima dan menyatakan bahwa para pemohon telah memenuhi kedudukan hukum (legal standing) permohonan guo. alasan kerugian konstitusional para pemohon bahwa mengenai kedudukan hukum dan kerugian konstitusional para pemohon telah dibatasi dalam juncto putusan nomor puu dengan adanya otonomi daerah dan seharusnya yang diperbaiki adalah perbaikan inventarisasi urusan dan pengaturan kewenangan secara vertikal internal pemerintah, bukan menambah belasan pos wakil menteri, perkembangan stagnan ini terjadi ranah legislatif. satu sisi, para anggota dewan lebih lantang dan tangkas menyuarakan kepentingan kepentingan pribadinya, seperti meminta dibangunkan gedung mewah, meminta untuk punya program semi eksekutif seperti usulan program dana aspirasi, meminta dibangunkan rumah aspirasi tiap daerah, gigih membela studi banding dan kunjungan kerja yang jelas jelas tidak efektif dan tidak efisien, dan sebagainya. sisi lain, desakan dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja dan memperbaiki kelembagaan tata kelola dewan dan partai politik melalui sistem politik maupun internal lembaga dewan hampir tidak dihiraukan: perbaikan sistem pengawasan terhadap anggota dewan dan pencantuman tanggung jawab dewan terhadap rakyat atau warga negara adalah dua hal yang sangat perlu untuk mengoptimalkan fungsi dan peran anggota dewan dalam mencapai tujuan bernegara sesuai isi alinea keempat undang undang dasar berdasarkan kerangka logis tentang aturan dasar tata kelola yang baik tadi, maka adalah benar bahwa adanya pelanggaran etika yang tidak ditangani secara independent, dan objektif, serta adanya rangka pekerjaan yang sangat berpengaruh kepada produk produk pengawasan legislasi, dan pembahasan anggaran yang akan dihasilkan, para anggota dewan khususnya dan para politisi umumnya, hendaklah meninggalkan pemahaman yang keliru tentang apa itu urusan politik. pandangan yang melekat pada pikiran politisi tentang arti urusan politik itu hingga saat ini adalah bahwa politik adalah upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan, kedudukan, dan jabatan. pandangan ini jelas menyesatkan jika dilihat dari asal usul lahirnya urusan politik dan ide dasar pembentukan lembaga lembaga politik. urusan politik dan ide dasar lembaga lembaga politik lahir dari adanya urusan bersama atau sekurang kurangnya dari adanya urusan orang lain yang harus diperhitungkan dalam mencapai tujuan pribadi. ide dasarnya ini jelas berbeda dengan ide berlomba lomba mengejar kepuasan pribadi, atas kepemilikan kekuasaan, jabatan, dan kedudukan: dalam mengelola urusan bersama, kekuasaan, jabatan, dan kedudukan, hanyalah alat untuk mengerjakan urusan bersama dan tidak ada kekuasaan melalui jabatan dan kedudukan tanpa tanggung jawab dan tanpa pengawasan. fungsi dan tanggung jawab pengawasan itu adalah sebagai kendali agar pemilik kekuasaan melalui jabatan dan kedudukan itu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. masalah kelembagaan dewan saat ini antara lain terletak pada kekuasaan anggota dewan lewat kedudukan dan jabatannya yang besar, tetapi minim keharusan bertanggung jawab dan keharusan untuk diawasi oleh pihak lain: dpr adalah superbowl, sesungguhnya negara ini, untuk saat ini, karena lembaga inilah yang menjadi pemegang kekuasaan politik terbanyak dengan keharusan bertanggung jawab dan keharusan untuk diawasi yang sangat minim. selain memilki kewenangan anggaran, legislasi, dan pengawasan, dewan memiliki kewenangan dalam menyetujui atau tidak menyetujui langkah langkah presiden bidang tertentu, kewenangan memberikan pertimbangan kepada presiden sebelum presiden memutuskan sesuatu, kewenangan memilih anggota anggota dan pimpinan lembaga lembaga negara dan kuasi komisi negara, seperti bpk, kpk, kppu, kpu, ombudsman, dan lain lain. khusus bagi badan pemeriksa keuangan, dpr juga menjadi tempat wajib untuk melaporkan hasil pekerjaannya sebagai lembaga audit negara, alasan untuk menyebut dpr sebagai lembaga superbowl yang sesungguhnya karena dengan kewenangan kewenangannya yang sangat strategis itu, dpr dan anggota anggotanya tidak diwajibkan oleh undang undang untuk melaporkan peran, tugas, dan tanggung jawabnya kepada lembaga mana pun maupun kepada rakyat. dpr juga tidak memilki komisi etik dan komisi pengawas independen untuk menjamin tegaknya norma norma etik lembaga dan anggota dewan, kedudukan sebagai superbowl yang sesungguhnya ini bukan saja pertanggungjawaban etik dan moral yang sulit ditegakkan, tetapi bahkan tanggung jawab hukum dalam hal anggota dewan melakukan pelanggaran hukum secara konspirasi, bukan individual juga sulit ditegakkan oleh lembaga lembaga yudisial dan lembaga penegak hukum yang ada, potensi untuk melakukan praktik praktik konspirasi dalam sistem dan kondisi politik indonesia masih sangat besar. keterbatasan partai dalam membiayai kegiatan secara mandiri dan basis utama tempat berangkat menjadi elit politik negeri ini masih terbatas pada orang orang yang memiliki uang banyak atau dengan dukungan politik tradisional yang besar, telah membentuk secara facto kekuasaan yang bersifat oligarki dan elitis: struktur kekuasaan yang bersifat oligarki, elitis ini jelas punya kecenderungan memanipulasi nilai nilai demokrasi, ide kedaulatan rakyat, dan kepentingan publik. kita bisa melihat manipulasi nilai nilai politik ini dengan membelokkan arti dan makna politik sebagai cara meraih dan mempertahankan kekuasaan, memaknai demokrasi sebatas adanya prosedur pemilihan umum, dan menjadikan publik sebagai penerima kebijakan dari kalangan elit eksekutif dan legislatif. oleh karena itu adalah sangat penting merevisi segala hal yang menyimpang dan mengisi hal hal yang kosong dalam aturan dan undang undang yang mengatur hak dan kewajiban, tugas dan fungsi, dan sistem kelembagaan bagi para pejabat publikmenjadi pejabat publik adalah pilihan yang harus ditanggung dengan konsekuensi, tidak bisa menambah lonjakan kekayaan selama memegang jabatan tersebut, yang penting didapatkan secara materi oleh pejabat publik adalah imbalan dan fasilitas yang membuat bekerja tanpa diganggu oleh masalah, kekurangan biaya hidup untuk keluarga, dan kekurangan fasilitas dalam bekerja. konsekuensi materi ini harus diterima oleh mereka yang memilih peran dan pekerjaan sebagai pejabat publik. tetapi jika ada antara pejabat publik yang tetap berkeinginan melipatgandakan kekayaan selama memegang jabatan publik, maka berarti adalah orang yang salah memilih jalur peran dan pekerjaan. tempat untuk melipatgandakan kekayaan adalah dunia swasta yang membenarkan nilai moral mendapatkan untung sebesar besarnya. nilai moral dari peran dan pekerjaan ranah publik adalah mendapatkan kebahagiaan dengan cara membahagiakan orang lain sebagaimana diajarkan oleh aristotle melalui nicomachean ethics nya. oleh karena itu, anggota dewan harus konsisten dengan pilihan profesinya. kalau masih ingin mengambil pekerjaan lain karena ingin kaya, maka sebaiknya berhenti terlebih dahulu sebagai pejabat publik atau anggota dewan dan berkonsentrasi penuh menjalani pekerjaan lain dunia swasta guna mencari kekayaan sebanyak banyaknya. setelah nanti bosan menjadi kaya, silakan kembali masuk ranah politik untuk mengurus kepentingan publik. jalan seperti itulah yang dilakukan oleh para politisi negara yang sistem tata kelola urusan publiknya menjadi lebih baik: tuntutan agar anggota dewan memiliki komisi etik yang independent dan mencerminkan kedaulatan rakyat sangat perlu apabila kita bersungguh sungguh: tanggung jawab peran fungsi dan tanggung jawab moral sebagai pejabat publik harus ditegakkan secara efektif, untuk meletakkannya secara efektif adalah: pertama, semua urusan yang terkait dengan penegakkan moral dan etika harus tercantum dan hal hal yang tidak logis tidak boleh dicantumkan: kedua, untuk menegakkan norma dan etika itu sudah menjadi hukum organisasi bahwa pihak yang akan diawasi tidak boleh berasal dari pihak yang akan diawasi itu. oleh karena itu, komisi etik dpr, dpd, atau dprd haruslah berasal dari orang yang tidak punya kepentingan membela kepentingan pribadi dan kelompok anggota dewan tersebut. keberadaan badan kehormatan dpr dan dprd saat ini adalah suatu keganjilan dalam sistem tata kelola, terlebih tata kelola urusan publik. bentuk kelembagaan pengawasan sangat perlu diperbaiki, samping juga perlu dibuatkan keharusan keharusan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh dewan dan anggota dewan kepada warga negara dan kepada lembaga lain, kristiani bahwa kehidupan politik yang seharusnya mulia sudah terjebak kepada sesuatu yang sangat dangkal, sehingga mengabaikan kemuliaan politik itu sendiri. padahal sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa sebetulnya para pendiri negara dalam rangka pengelolaan negara yang maju dan modern, para pendiri negara sudah memberikan konstribusi yang sangat besar sekali bagi perkembangan bangsa depan. para pendiri negara terdiri dari berbagai macam unsur, bahkan mewakili berbagai macam suku bangsa telah dengan gigih membuat suatu pedoman hidup dan itu semua kita ketahui yang namanya pancasila, pancasila adalah sesuatu yang bisa dijadikan tuntunan bagaimana kita hidup bersama, dan ini sejalan dengan apa yang pernah dipikirkan oleh para pemikir pemikir politik pada masa lalu, seperti misalnya socrates yang juga mengatakan sebetulnya bahwa yang namanya politik itu atau dulu namanya police, semata mata bukan perkara kekuasaan, tapi bagaimana keseluruhan sistem kehidupan bersama itu diatur dengan baik. jadi memang berjuang selama hidupnya bahwa hidup bersama orientasinya adalah kodrat manusia. konsekuensi dari keyakinan keyakinan ini saya kira kita tahu semua bahwa socrates harus minum racun sherlock yang disampaikan secara resmi dalam cangkir resmi pemerintah dan harus meninggal karena keyakinan itu, bahwa dalam proses perjalanan sejarah, kita sudah bisa merasakan. bahkan nilai nilai yang kita jadikan sebagai perangkat spiritual untuk bisa menaungi bangsa ini depan, tidak mudah untuk dilaksanakan, karena ternyata yang menghambat dan bahkan melawan nilai nilai luhur yang menjadikan politk kita mulia dan politik kita bermartabat adalah kekuasaan itu sendiri, ilustrasi singkatnya adalah bahwa kalau kita sedikit menoleh belakang, perjalanan pemerintahan dan sistem tata negara kita, bagaimana tokoh tokoh besar bung karno dan berikutnya pak harto yang sebetulnya juga semula mencintai rakyat dan bangsanya, ternyata dia terjebak kepada kekuasaan, sehingga pancasila yang menjadi nilai yang luhur dijadikan sarana untuk berkuasa. karena apa? karena saya kira tingkat percepatan godaan kekuasaan tidak disertai dengan pembangunan sistem, sehingga para penguasa penguasa ini kemudian terjebak kepada sesuatu yang bisa menjatuhkan dan menggulung dirinya sendiri. dan dengan sangat menyesal, tentu kita semua bisa mengatakan bahwa jatuhnya pak harto dan jatuhnya bung karno karena juga banyak sekali retorika retorika pancasila, tetapi implementasi seperti itu sangat minimum: bahwa ternyata pergulatan bangsa indonesia dalam menjinakkan kekuasaan, yang dibuktikan dengan sejarah, sejalan juga dengan pergulatan manusia manusia pada umumnya, bagaimana mengerti kekuasaan dan bagaimana bisa menjinakkan kekuasaan, bisa dimulai dari yang paling akhir, ada satu buku yang sangat menarik yang ditulis oleh albert hirschman, judulnya the passion and the interests. dia menceritakan bahwa sebetulnya semua gejolak dunia ini bersumber kepada hasrat manusia. dan hasrat manusia terkandung hasrat ingin berkuasa, hasrat untuk kekuasaan politik atau kenikmatan duniawi, dan lain sebagainya, dan dia mengatakan bahwa ternyata yang namanya hasrat berkuasa, hasrat seksual, ternyata tidak bisa hanya dikendalikan oleh rasio manusia maupun oleh nilai nilai luhur semata, karena hasrat itu memang merupakan bagian dari karakter manusia. dia memberikan contoh yang sangat baik dan kemudian dia bisa memecahkan persoalan itu dengan mengatakan bahwa ternyata yang namanya hasrat, nafsu, bahkan nafsu kejahatan yang sudah irasional, hanya bisa dikalahkan dengan nafsu yang lain yang kurang buruk karena nafsu buruk harus dilawan juga nafsu yang agak kurang buruk, ada ilustrasi dalam pengantarnya yang sangat baik yang mengatakan bahwa seperti perfilman hollywood. film hollywood bisa menyajikan misalnya ada segerombolan zigot orang yang memang radikal yang hanya membunuh orang. karena orang itu berbeda karena hidungnya panjang, kulitnya hitam, atau cokelat. orang itu dikejar oleh para zigot pembunuh yang irasional itu untuk dibunuh gara gara karakter karakter ciri ciri fisiknya. orang yang dibunuh dia katakan, oh, dia membawa uang satu tas, dan uang itu kemudian disebar belakang. pembunuh yang sudah irasional yang sangat kalang kabut tidak jadi membunuh, tetapi orang itu mengumpulkan duit, albert hirschman mengatakan, mungkin dalam tataran individual kita hanya bisa mengatakan, oh, orang itu selamat karena punya duit yang bisa disebar sebar. dan mungkin juga dalam tataran individual, orang yang mau mengejar, mau membunuh ini mengatakan, kenapa mesti membunuh orang kalau saya juga bisa mendapatkan sesuatu yang bisa juga saya nikmati. tapi dia katakan, dalam tataran universal, itu menjadi teori bahwa ternyata kemauan orang untuk membunuh yang irasional pun itu bisa ditaklukkan oleh sesuatu namanya kepentingan interest yang kurang buruknya daripada nafsu membunuh itu. sebenarnya ungkapan ungkapan mengenai kekuasaan sangat bertebaran dalam buku buku, terutama dalam buku buku filsafat politik, misalnya yang paling kuno ungkapan ungkapan yang mengatakan bahwa kekuasaan cenderung korup, kekuasaan cenderung merusak, power tends corrupt absolute power corrupt absolutely. bahwa dalam sejarah katolik pernah terjadi gereja katolik tergoda oleh kekuasaan, sehingga gereja katolik mengalami apa yang disebut abad kegelapan. banyak sekali buku buku yang terbit seperti itu gramedia yang membuktikan bahwa lembaga agama, yang seharusnya steril dari kekuasaan, tetapi tidak bisa mengelakkan diri dari godaan kekuasaan, contoh yang lain adalah apa yang dikatakan oleh rudolf otto, politik itu ttemendum fascinosum. artinya mempesona dan sekaligus menggetarkan, yang berarti kalau orang sudah mempunyai niat untuk berkuasa, bisa berbuat sesuatu yang menggetarkan orang lain karena perbuatan itu dilakukan dengan segala macam cara, bahwa dengan ilustrasi seperti tersebut atas, menggambarkan bahwa perjuangan melawan kekuasaan itu tidak mudah, perjuangan untuk menaklukkan kekuasaan tidak mudah, perjuangan untuk mengatur kekuasaan tidak mudah. dan kemudian muncul teori teori lebih baru dari montesguieu, bagaimana dia mengatakan bahwa kalau kita mau membangun suatu kekuasaan yang mempunyai virtue, nilai, memang harus ada keterampilan. apa keterampilan itu? membangun sistem pemisahan kekuasaan, membangun yang kita sebut sekarang check and balances. apa yang disebutkan dalam bukunya the spirit law mengatakan, power stopped power. dia sangat jelas mengatakan itu, dan itu sudah menjadi bagian daripada pemahaman banyak kalangan, bahwa dewasa ini kita sebagai bangsa sebenarnya sudah mengalami sesuatu yang sangat baik. kita sudah mempunyai pilihan untuk hidup bersama berdasarkan nilai nilai hidup yang sudah bisa menjadikan kita bersama sama. dan nilai nilai itu sebetulnya tertuang juga dalam sistem yang kita sebut demokrasi, sistem demokrasi terletak bukan karena prosesnya, bukan karena sistemnya, bukan karena strukturnya, tapi situ ada nilai peradabannya. nilai nilai yang bagaimana kemudian tata kelola kekuasaan itu kalau dipraktikkan bisa semakin meningkatkan martabat manusia dan warganya. tapi perjuangan itu sangat tidak mudah. salah satu contoh saja bahwa ada suatu negara jerman) dianugerahi oleh pemikir pemikir yang sangat humanis, sangat mencintai kemanusiaan, ada peradaban yang kuat, tetapi ternyata juga bisa terperosok pada suatu zaman, ada suatu kekuatan kekuasaan yang bisa mengabaikan peradaban itu, sehingga muncullah apa yang disebut hitlerien yang kemudian juga bisa membunuh ratusan bahkan jutaan orang. kita bisa ambil sedikit pelajaran bahwa yang namanya peradaban itu perjalannya tidak linear, apalagi tidak ada parabola, ada puncak puncaknya, tapi kadang kadang muncul dengan terang, tapi juga bisa tenggelam. termasuk negara yunani dan roma yang begitu tinggi nilai nilai peradabannya bisa menjadi negara yang agar dan juga pernah hancur, bahwa kita sudah mencapai suatu tingkat yang sangat menggembirakan. artinya kita sekarang ada kebebasan untuk memuliakan politik kita yang sudah semakin keruh karena berbagai macam godaan godaan kekuasaan dalam bentuk yang namanya transaksi politik dan sebagainya. akibatnya sinar terang dari demokrasi, dari kebebasan, sinar terang yang bisa menerangi kita untuk maju depan seakan akan mengalami yang disebut gerhana peradaban. artinya, sinar terang peradaban dari nilai nilai luhur pancasila yang bisa menuntun kita depan, terhalang oleh keduanya politik, limbah politik yang sangat kotor karena politik yang sangat transaksional. bahwa upaya upaya beberapa teman yang ingin memberikan kontribusi bagaimana meluruskan pengelolaan kekuasaan dalam kasus, misalnya soal badan kehormatan dan juga dalam rangkap jabatansaya kira bahwa inibahwa dalam pergulatan bangsa ini, termasuk indonesia modern yang sekarang ini, kita betul betul memerlukan suatu kekuatan dalam masyarakat untuk bisa selalu menyampaikan sesuatu yang bisa mengganggu proses politik yang seharusnya mulia, kemudian sangat terdistorsi kepada kepentingan kepentingan pribadi. mohamad lica marzuki badan kehormatan dpr, dpd, dprd provinsi, dprd kabupaten kota mencederai kedaulatan rakyat dan bersifat diskriminatif.secara expresses verbs pada uud uud menetapbadan badan legislatif merupakan representasi kedaulatan rakyat namun undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd telah menutup partisipasi pengawasan rakyat banyak dalam komposisi badan badan kehormatan legislatif dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota) dimaksud. undang undang nomor tahun menetapkan, badan kehormatan dpr dibentuk oleh dpr dan merupakan alat kelengkapan dpr yang bersifat tetap. undang undang nomor tahun menetapkannjualnjualan masa keanggotaan dpr dan pada permulaan tahun sidang. menetapkan badan kehormatan dpd, sebagai berikut:mengenai tats cara pembentukan badan kehormatan diatur dengan peraturan dpd tentang tats tertib. huruf menetapkan badan kehormatan dprd provinsi, sebagai berikut: alat kelengkapan dprd provinsi sebagai berikut: a. b. c. d. e. badan kehormatan g. menetapkan alat kelengkapan dprd kabupaten kota, sebagai berikut: a. b. c. d. e. badan kehormatan g. komposisi badan badan kehormatan legislatif menutup keturutsertaan rakyat banyak, tidak meluangkan unsur masyarakat guna turut melaksanakan pengawasan, berupa penyidikan terhadap anggota dewan. rakyat pemegang kedaulatan tersingkir dari rumahnya sendiri.ara pemohon diberikan uud telah dirugikan oleh dan huruf huruf dan huruf yang menjelaskan tentang perlakuan hukum yang adil dan persamaan hadapan hukum dan prinsip prinsip kedaulatan rakyat. bahwa hak konstitusional para pemohon diberikan juga oleh uud yang mengatur tentang hak untuk memajukan bangsa dan masyarakat. hak konstitusional ini dilanggar oleh dan karena ketidakjelasan pengaturan rangkap jabatan berpengaruh pada kemajuan bangsa dan masyarakat yang sebagian kekuasaan dan tanggungjawab ada pada anggota dpr maupun dpd dan dprd. kerugian konstitusional dan potensi kerugian bahwakomposisi badan badan kehormatan legislatif terdiri belaka dari pars anggota dewan, antara para anggota dewan ("fraksi fraksi") mengawasi dirinya sendiri, tanpa mengikutsertakan unsur masyarakat ("konstituen") yang memilih mereka. hubungan konstitusional konstituen dengan anggota dewan yang dipilihnya adalah hubungan mandat, artinya tatkala seseorang anggota dewan terpilih maka anggota dewan bertindak untuk dan atas nama rakyat banyak yang memilihnya. mandataris bertindak untuk dan atas nama mandatory. hubungan mereka bukan hubungan atas dasar delegasi (delegation authority). tatkala terjadi pelimpahan kewenangan secara delegasi, pemberi delegasi kehilangan kewenangannya, semua beralih pada penerima delegasi. tidak demikian halnya dengan hubungan mandat. tidak layak menempatkan rakyat luar gedung the parliament, yang pada hakikatnya merupakan the real owner the house. badan badan legislatif tanpa partisipatif rakyat banyak menjadikan rumah rumah rakyat kian suspek, menghalang masuknya cahaya matahari pagi, sebagaimana digambarkan penyair bert schierbeek dalam der . een your die dicat deel van umur begrenst den ruimte. (. sebuah pintu tertutup adalah bagian dinding yang membatasi ruang luar sana). badan badan kehormatan legislatif seharusnya meluangkan unsur masyarakat secara partisipatif, melibatkan rakyat banyak berarti menyusupkan piece civil society pada house parliament, yang pada ketiganya mewujudkan suatu clean parliament yang terbuka, objektif dan demokratis. dalam pada itu, komposisi badan badan kehormatan legislatif yang tidak meluangkan masuk unsur eksternal pada hakikatnya merupakan diskriminatif. suatu bagian institusi yang hanya meluangkan kelompoknya seraya menutup diri pada kelompok lain merupakan diskriminasi. discrimination happens when someone treated worse ("less favourable legal terms) than another person the same situation equal opportunities commission, london, june community legal service). konstitusi melarang diskriminasi serta menjamin perlakuan yang sama hadapan hukum. uud menetapkan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serbs perlakuan yang sama hadapan hukum. il. sebaliknya, undang undang nomor tahunnamun masih memungkinkan mereka mengisi jabatan rangkap. dan undang undang nomor tahun secara berturut turut memuat larangan jabatan rangkap bagi anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota namun pembuat undang undang (de wetgever) memberikan loophole guna memegang jabatan rangkap, sepanjang dikatakan tidak ada hubungan dengan tugas dan wewenang dewan. tidak diatur larangan mengenai jabatan atau pekerjaan pada badan usaha swasta dan jabatan lain. seyogianya, para anggota dewan melepaskan seluruh jabatan mereka selain keanggotaan badan legislatif sebagai anggota dpr, dpd dan dprd, demi menghindari conflict interest secara normatifmpatkan (satu) orang dari unsur dpr (yang menangani bidang legislasi) sebagai anggota majelis kehormatan mahkamah konstitusi tanpa alasan pertimbangan yang jelas. mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu 1x bertanggal oktober menyatakan invasi huruf undang undang nomor tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dipandang bertentangan dengan uud saksi para pemohon permadi sulitnya anggota dpr dibawa depan badan kehormatan, banyak pelanggaran pelanggaran kode etik maupun tata tertib dpr dibiarkan begitu saja bawah pengetahuan semua anggota maupun pimpinan dpr. contohnya, ada peraturan yang mengatakan bahwa apabila seorang anggota tidak hadir dalam rapat sejenis tiga kali berturut turut, maka dapat dikenakan tindakan disipliner. komisi ada beberapa anggota yang absennya penuh, tapi orangnya tidak pernah datang rapat padahal tata tertib anggota dpr menyatakan, dilarang ditandatangani oleh siapa pun, kecuali anggota dpr. begitu juga pelanggaran yang bersifat pornografi. diketahui secara terbuka, banyak laporan dari para cleaning service bahwa mereka menemukan kondom kondom yang tercecer mana mana tanpa ada tindakan dari badan kehormatan maupun pimpinan dpr. contoh lainnya pada saat diambil keputusan mengesahkan undang undang, anggota yang hadir tinggal paling atau orang dan undang undang itu disahkan dengan persetujuan atau orang itu. sepertinya ada kesepakatan tidak tertulis bahwa kalau tidak tertangkap basah atau melakukan pelanggaran yang sangat berat. badan kehormatan tidak bersedia merundingkan atau membahas kesalahan anggota anggota itu dalam badan kehormatan. kasus pertama, ketika terjadi keributan karena pimpinan dpr tidak mampu memimpin sidang, terjadi pengeroyokan, hantam hantaman. ada dua orang anggota fraksi pdi perjuangan melompat atas meja dan lain sebagainya menerobos meja pimpinan. ketika yang bersangkutan diminta untuk diajukan badan kehormatan fraksi lain malah mengejek. tadinya badan kehormatan tidak bersedia untuk memberikan hukuman. tetapi setelah diperinci melanggar tata tertib dan kode etik, akhirnya badan kehormatan menerima usul agar yang bersangkutan dihukum dengan peringatan keras oleh pimpinan dpr. lalu pimpinan dpr juga harus dibawa sidang badan kehormatan setelah kesalahannya diperinci akhirnya dan mengadakan rapat seluruh anggota badan kehormatan sepakat untuk memberikan hukuman kepada pimpinan sidang pada waktu itu yang dipimpin oleh ketua dpr dan salah satu wakil ketua dpr. ketua badan kehormatan pada waktu itu dipimpin oleh salah satu anggota dpr dari fraksi terbesar, namun, seluruh anggota badan kehormatan ditelepon oleh ketua dpr agar masalahnya di pending atau dianggap tidak pernah ada. pengalaman kedua ada seorang anggota badan kehormatan yang pada saat kunjungan kerja sumatera barat meminta uang kepada bupati saksinya, sekda sumatera barat memberikan berbagai macam pembuktian. ketika dibawa badan kehormatan ditolak untuk diadili, peristiwa ketiga adalah tatkala setelah seorang anggota dpr dianggap melakukan impor ilegal beras dari thailand. semua sudah ditelepon agar pertanyaan pertanyaan tidak diarahkan sebagai tuduhan, melainkan permintaan konfirmasi. peristiwa yang keempat menyangkut saksi sendiri. pada suatu rapat paripurna dpr, ketua terus menerus mencabut keputusan, menaikkan lagi, mencabut lagi, sehingga saksi marah dan dalam sidang paripurna dengan permintaan maaf saksi mengatakan, saudara ketua dpr, anda jangan seperti orang nani, sudah naik turun, naik turun, akhirnya tidak ada keputusan. sikap ini diadukan badan kehormatan, tapi seluruh anggota badan kehormatan menolak untuk menyilangkan. karena anggota dpr tidak melaporkan sesama anggota dpr, maka anggota dpr terus terang menghimpun orang orang luar untuk mengadukan. ketika disidangkan, saksi dituduh melakukan pornografi. selama badan kehormatan anggotanya hanya anggota dpr yang dikirim oleh fraksi masing masing, tidak akan bisa bekerja secara maksimal. paling hal hal yang kecil atau atau hal hal yang tertangkap basah, baru bisa masuk. tetapi untuk hal hal yang undercover, sulit untuk diterima oleh badan kehormatan. menimbang bahwa pemerintah pada persidangan tanggal november telah memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa menurut para pemohon, pengaturan mengenai sifat dan keanggotaan badan kehormatan dpr, maupun dpd, dan dprd, sebagaimana diatur dalam dan huruf huruf dan huruf undang undang mpr, dpr, dpd, dprd yang menempatkan badan kehormatan dpr menjadi alat kelengkapan dpr menyebabkan dpr tidak berada pada posisi yang independent dalam menyelesaikan perkara perkara pelanggaran etik, sehingga hal ini bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa undang undang mpr, dpr, dpd, dan dprd pun konsultan sepanjang dengan tugas dan wewenang dewan. selain itu,, sehingga hal ini bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun tentang kedudukan hukum (legal standing) para pemohon. berkaitan dengan kedudukan hukumengan menilainya apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, atas berlakunya ketentuan dan huruf huruf huruf dan dan undang undang tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd. secara singkat, menurut pemerintah karena ketentuan guo mengatur mengenai susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd, dan dprd, sedangkan para pemohon bukanlah anggota mpr, dpr, dpd, dan dprd. selain itu, para pemohon dalam permohonannya semata mata menguraikan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan faktadan putusan nomor puu iii dan putusan nomor puu v undang undang dasar tahun menyatakan bahwa dpr adalah lembaga negara yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum., kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan telah diserahkan kepada dpr. hal ini telah sesuai dengan sistem representasi untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. dpr dalam menjalankan fungsi representasi bersifat independent, termasuk dalam kaitan perilaku atau etika anggota pengawasannya, dilakukan secara internal dengan membentuk satu alat kelengkapan yang khusus, yaitu badan kehormatan yang keanggotaannya terdiri dari anggota dpr. kendati demikian, dpr tetap harus dapat memastikan adanya ruang publik, transparansi pelaksanaan fungsi dan pertanggung jawaban kerja dpr kepada rakyat. bahwa masyarakat diberi peluang untuk melakukan pengawasan terhadap anggota dpr melalui badan kehormatan dpr sebagaimana diatur dalam undang undang tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd yang menyatakan setiap orang, kelompok, organisasi,, sebagaimana dimaksud dalam dan atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam lebih lanjut, ketentuan ini diatur dengan peraturan dpr nomor tahun tentang tata cara berbicara badan kehormatan dewan perwakilan rakyat republik indonesia, mana dinyatakan bahwa baik pengadu maupun saksi adalah setiap orang dan bukan terbatas kepada anggota dpr saja. selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan kepada anggota dpr, melalui saluran lain yang tersedia. misalnya melalui media, baik cetak, maupun elektronik, dan media lain sebagainya. berlakunya guo dalam undang undang tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd, menurut pemerintah sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau setidak tidaknya, jaminan, perlindungan, dan kebebasan hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam dan undang undang dasar tahun terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa keanggotaan badan kehormatan yang tidak melibatkan unsur dari masyarakat, yang dianggap berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan anggota dpr, maupun dpd, dan dprd, menurut pemerintah adalah tidak tepat. karena merupakan suatu kebutuhan bagi dpr sendiri guna melakukan pengawasan yang intensif terhadap anggota dpr yang dianggap melakukan tindakan korupsi atau tindakan tercela lainnya, maupun bagi anggota dpr yang melanggar tata tertib dpr itu sendiri. pemerintah sependapat dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix yang pada intinya menyatakan kehormatan majelis kehormatan selain dari unsur hakim mahkamah konstitusi adalah bertentangan dengan undang undang dasar tidak ada jaminan unsur selain anggota lembaga itu sendiri, bebas dari kepentingan sektoral, vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix halaman lebih lanjut dalam hal keanggotaan badan kehormatan terdiri dari unsur luar dpr, maka perlu dipertimbangkan mengenai aspek unsur eksternal mewakili siapa. setelah bagaimana mekanisme pemilihan dan pertanggungjawabannya, jika hal itu dijadikan pertimbangan, tentu ini tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma, tapi merupakan pilihan norma atau kebijakan oleh pembentuk undang undang, hal ini menurut pemerintah, bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi, tapi kewenangan pembentuk undang undang, yaitu dpr dan pemerintah. terhadap anggapan para pemohon bahwa ketentuan dan undang undang tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd, yangmenurut pemerintah, ketentuan ini justru sangat tegas setelah mengatur pelarangan terhadap anggota dpr untuk merangkap jabatan dan melakukan pekerjaan tertentu. menurut pemerintah, jika ketentuan yang dimohonkan untuk uji tersebut dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, justru dapat menciptakan suatu keadaan hukum baru yang membolehkan anggota dpr untuk melakukan rangkap jabatan atau melakukan pekerjaan tertentu lainhuruf huruf huruf dan dan undang undang tentang dpr, undang undang tentang mpr, dpr, dpd, dan dprdepan persidangan pada tanggal november dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh kepaniteraan mahkamah pada tanggal november menerangkan sebagai berikut: ketentuan undang undang tentang mpr, dpr, dpd dan dprdhuruf huruf huruf dan dan undang undang tentang mpr,dpr,dpd dan dprd terhadap dengan dan uud tahun adapun bunyi tersebut: badan kehormathuruf alat kelengkapan dpd terdiri atas: badan kehormatan, dan badan kehormatan dibentuk oleh dpd dan merupakan alat kelengkapan dpd yang bersifat tetap. huruf alat kelengkapan dprd provinsi terdiri atas: badan kehormatan, dan huruf alat kelengkapan dprd kabupaten kota terdiri atas: badan kehormatan,mpr,dpr,dirugikan oleh berlakunya guo undang undang tentang mpr, dpr, dpd dan dprd: bahwa, para pemohon berpendapathuruf huruf dan huruf undang undang guo maka para pemohon tidak akan mendapatkan perlakuan hukum yang adil oleh sebab keanggotaan internal badan kehormatan berpotensi membela kepentingan anggotanya dan perlakuan yang berbeda mana lembaga negara lain telah memasukan unsur masyarakat untuk terlibat dalam sidang etik agar menjunjung tinggi independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan pemberian sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran bahwa, menurut para pemohon badan kehormatan yang hanya menjadi alat kelengkapan dpr yang artinya hanya salah satu bagian yang berada dibawah dpr tidak berada pada posisi yang independen dalam menyelesaikan perkara perkara pelanggaran etik. huruf huruf dan huruf mengakibatkan para pemohon tidak akan mendapatkan perlakuan hukum yang adil mana ketentuan ini memiliki perbedaan dengan lembaga atau komisi negara lainnya, yang mengatur sifat organisasi dan memasukan unsur masyarakat untuk terlibat dalam badan kehormatan atau dewan etika atau majelis etik. bahwa kerugian dan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh dan anggota dpr maupun dpd dan dprd sebagai wakil rakyat dan wakil daerah tidak dapat secara penuh bekerja untuk kepentingan rakyat, terutama untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dikarenakan dimungkinkan ada pekerjaan lain selain menjadi anggota dpr maupun anggota dpd dan dprd. bahwa oleh karena itu pelanggaran etika yang tidak ditangani oleh keanggotaan anggota badan kehormatan yang berasal dari kelompok independen serta adanya tafsir rangkap pekerjaan yang cenderung memperbolehkan adanya pekerjaan lain, oleh anggota dpr, dpd, dan dprd. bahwa dengan terpenuhinya legal standing para pemohon, maka mahkamah konstitusi beralasan untuk memeriksa dan menyatakan dan huruf huruf huruf dan bertentangan dengan uud iii. alasan alasan permohonan sifat dan susunan keanggotaan badan kehormatan melanggar pada bertentangan dengan dan uud bahwa tujuan negaraalam suatu susunan bahwa, menurut para pemohon penegakan etika oleh badan kehormatan yang tidak melibatkan unsur dari masyarakat berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan anggota dpr maupun dpd dan dprd terhadap masyarakat dengan cara mendiamkan perkara perkara pelanggaran etika ataupun membuat proses pemeriksaan berlarut larut. bahwa, menurut para pemohon kerugian dan potensi kerugian yang ditimbulkan deh dan undang undang guo anggota dpr maupun dpd dan dprd sebagai wakil rakyat dan wakil daerah tidak akan bekerja untuk kepentingan rakyat, terutama untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara oleh karena adanya pekerjaan lain selain menjadi anggota dpr maupun anggota dpd dan dprd. bahwa adanya pelanggaran etika yang tidak ditangani secara independen dan obyektif serta adanya rangkap pekerjaan. berdasarkan dalil dalil tesebut atasundang undang guopermohonannya semata mata menguraikan berdasarkan asumsi bukan berdasarkan fakta para pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai perlakuan hukum yang tidak adil yang diderita oleh para pemohon dengan berlakunya ketentuan dan huruf huruf dan huruf undang undang tentang mpr,dpr,dpd, dan dprdpengujian tentang mpr,dpr,dpd dan dprdhuruf huruf huruf dan dan undang undang tentang mpr,dpr,dpd, dan dprd bertentangan dengan dan uudpr adalah lembaga negara yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilu, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam uud tahun. kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan telah diserahkan kepada dpr, ini sesuai dengan sistem representasi untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. dewan dalam menjalankan fungsi representasi bersifat independent termasuk dalam kaitan prilaku atau etika anggota pengawasannya dilakukan secara internal dengan membentuk satu alat kelengkapan yang khusus yang badan kehormatan yang keanggotaannya terdiri dari anggota dpr. kendati demikian dpr tetap harus dapatbahwa berlakunya guo undang undang tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd sama sekali tidak meng jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam dan uud tahun bahwa terhadap anggapan pemohon yang menyatakan bahwa jika anggota badan kehormatan berasal dari internal lembaganya saja tidak akan mungkin dapat bekerja secara independen dan tidak memihak kepada anggotanya, yang dalam praktek tetap tidak akan memberikan sanksi kepada anggotanya bahkan cenderung membela kepentingan korps dan mengabaikan kepentingan masyarakat. dpr tidak sependapat dengan pandangan sebagaimana yang disampaikan oleh para pemohon. sejak dibentuk badan kehormatan sebagai alat kelengkapan tetap dpr mulai masa keanggotaan sampai dengan masa keanggotaan badan kehormatan telah memberikan sanksi mulai dari teguran tertulis sampai dengan pemberhentian anggota dpr dan keputusan lain berupa teguran, rekomendasi dan rehabilitasi. dalam hal keanggotaan badan kehormatan terdiri dari unsur diluar dpr, maka perlu dipertimbangkan mengenai aspek unsur eksternal mewakili siapa? serta bagaimana mekanisme pemilihan dan pertanggungjawabannya? jika hal itu dijadikan pertimbangan tentu ini tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma tapi merupakan pilihan norma kebijakan oleh pembentuk undang undang. hal ini menurut dpr bukan merupakan kewenangan mk, tapi kewenangan pembentuk undang undang yaitu dpr dan pemerintah. bahwa masyarakat diberi peluang kepada untuk melakukan pengawasan terhadap anggota dpr melalui badan kehormatan dpr ri. sebagaimana diatur dalam peraturan dpr nomor tahun tentang tata tertib yang menyatakan setiap orang, kelompok, mana dimaksud dalam da atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam dan masyarakat juga dapat melakukan pengawasan kepada badan kehormatan dpr melalui media massa. dan undang undang tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd adalah pengaturan pelarangan terhadap anggota dpr untuk rangkap jabatan dan melakukan pekerjaan dan tertentu. jika tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan tidak berlaku maka justru akan menjadikan kekhawatiran para pemohon bahwa anggota dpr tidak dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya akan terjadi. berdasarkan pada dalil dalil yang telah kami kemukakan dpr berpandangan dan huruf huruf huruf ,dan dhuruf huruf huruf dan dan undang undang nomor tahun tetap mempunyai kekuatan hukum mengikaara pemohon adalah huruf hurufhingga saat ini, sedangkan pemohon iii adalah warga negara indonesia yang sejak menjadi mahasiswa dari tahun hingga saat ini selalu mengkritisi kebijakan pemerintah: i3.8dengan berlakunya yang mengatur mengenai keanggotaan badan kehormatantercantum dalam huruf huruf dan huruf dan yang mengatur mengenai larangan rangkap pekerjaan dalam yaitu dan yang menyatakan: badan kehormatan dibentuk oleh dpr dan merupakan alat kelengkapan dpr yang bersifat tetap:demi mewujudkan tujuan negara tersebut atas maka dibentuklah berbagai lembaga tinggi negara untuk menjalankan roda pemerintahan diantaranya kekuasaan eksekutif yang pelaksanaannya berada bawah presiden, kekuasaan yudikatif oleh mahkamah agung dan mahkamah konstitusi serta kekuasaan bidang legislatif berada parlemen atau dewan perwakilan rakyat. bahwa lembaga lembaga tinggi negara tersebut memiliki kewenangan dalam bidangnya masing masing dengan lembaga pengawas yang mendampinginya. kekuasaan presiden diawasi oleh dpr, kekuasaan yudikatif diawasi oleh komisi yudisial ky). hal ini mencerminkan check and balances kekuasaan pemerintahan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi abuse power. apalagi pasca reformasi tahun dan terjadinya perubahan uud mana ada pergeseran kekuasaan yang mengarah pada bertambahnya kewenangan dpr. kewenangan yang bertambah tersebut dan ditegaskan dalam uud sebagai bentuk dari keinginan melakukan memberikan penguatan pada dpr dan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kekuasaan dan kewenangan presiden yang begitu besar dalam uud kedudukan dpr yang kuat dan kewenangan yang begitu banyak dalam mengawasi jalannya pemerintahan diatur dalam uud adalah sebagai berikut: presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan dewan perwakilan rakyat a)huruf alat kelengkapan dpd terdiri atas: badan kehormatan: dan badan kehormatan dibentuk oleh dpd dan merupakan alat kelengkapan dpd yang bersifat tetap: huruf alat kelengkapan dprd provinsi terdiri dari atas: badan kehormatan: dan huruf alat kelengkapan dprd kabupaten kota terdiri atas: badan kehormatpara pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya yang dimohonkan pengujian, dengan alasan alasan sebagai berikut: para pemohon mendapat perlakuan yang tidak adil, karena tidak dilibatkan dalam mengawasi dan menegakkan kehormatan anggota dpr, dprd, dan dpd. berbeda dengan lembaga atau komisi negara lainnya yang memasukkan unsur masyarakat untuk terlibat dalam badan kehormatan atau dewan etik atau majelis etik: para pemohon juga dirugikan hak konstitusionalnya dengan tidak adanya larangan yang jelas dan lengkap mengenai rangkap jabatan angggota dpr, anggota dpd, anggota dprd provinsi dan anggota dprd kabupaten kota yang menyebabkan anggota dpr, dpd, dan dprd sebagai wakil rakyat bebas melakukan pekerjaan lainnya sehingga anggota dpr, anggota dpd, dan anggota dprd tidak dapat bekerja secara penuh untuk kepentingan rakyat maupun untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. akibat tidak jelasnya larangan tersebut, anggota dpr, dpd maupun dprd dimungkinkan melakukan pekerjaan lain yang pasti mengganggu tugasnya sebagai anggota dpr, dpd, maupun dprd, i3.9jhurufhuruf huruf huruf dan terhadap dan uud dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: huruf huruf huruf telah memberikan perlakuan yang berbeda dan tidak memberikan kepastian hukum, karena komposisi keanggotaan badan kehormatan dpr, dpd maupun dprd yang ada sekarang ini hanya diisi dari internal lembaga saja tanpa melibatkan pihak luar dan masyarakat yang berpeluang untuk ikut serta mengawasi pihak pelapor maupun pihak yang dilaporkan. menurut para pemohon keanggotaan badan kehormatan yang demikian tidak akan mungkin dapat bekerja secara independen dan sulit untuk tidak memihak kepada kepentingan anggotanya: dan tidak secara ketat membatasi dan melarang anggota dpr, dpd dan dprd menjalankan pekerjaan lain selain menjadi anggota dewan. frasa yang tercantum dalam tersebut seperti dalam yaitu frasa sebagai pejabat struktural , memberikan arti tidak diperkenankan menjadi pejabat struktural tetapi diperbolehkan menjadipendidikan non swasta, frasa yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang dpr serta hak sebagai anggota dpr , yang berartiersebut tidak berkaitan dengan tugas, wewenang, dan hak anggota dpr. demikian juga frasa yang terdapat dalam dan ketidakjelasan frasa dalam tersebut memunculkan pertentangan dengan jabatan yang melekat pada anggota dewan sebagai pejabat negara dan pejabat publik yanghli: herald kasasi: susunan dan keanggotaan badan kehormatan dalamdari persoalan persoalan serius yang dihadapinya, tidak ada penegasan mengenai larangan rangkap jabatan anggota dpr, dpd dan dprd dalam jabatan rangkap yang sekarang marak dijalankan para anggota dewan telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. rocky gerung: publik harus dimungkinkan mengakses badan kehormatan. akses yang paling bagus adalah kalau publik memiliki representasi dalam badan kehormatan. hal, darul falak:elainkan menjadi pemberi legitimasi bagi keterpilihan para anggota lembaga perwakilan: ikrar nusa bhakti: independensi badan kehormatan dewan hanya dapat terjadi bila keanggotaan:: andrinof chaniago:kristiani: upaya upaya untuk memberikan kontribusi bagaimana meluruskan pengelolaan kekuasaan, misalnya soal badan kehormatan dan rangkap jabatan adalahhal tersebutlica marzuki: badan kehormatan legislatif seharusnya meluangkan unsur masyarakat secara partisipatif. melibatkan rakyat banyak berarti menyusupkan piece civil society pada house parliament, yang pada akhirnya dapat mewujudkan suatu clean parliament yang terbuka, objektif, dan demokratis:melainkan masih memungkinkan mereka mengisi jabatan rangkap: saksi: permadi: selama anggota badan kehormatan hanya dari anggota dpr yang diutus oleh fraksi masing masing, maka tidak akan dapat bekerja secara maksimal. hanya hal hal yang kecil atau hal hal yang tertangkap basah, baru bisa masuk, namun untuk hal hal yang undercover, sulit untuk diterima oleh badan kehormatan.berlakunya mengenai badan kehormatan anggota dpr, dpd dan dprd dalam sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau, karena masyarakat tetap diberi peluang atau ruang publik untuk melakukan pengawasan terhadap anggota dpr, dpd dan dprd melalui badan kehormatan, ketentuan mengenai rangkap jabatan yang diatur dalam justru sangat tegas mengatur pelarangan terhadap anggota dpr, dpd, dan dprd untuk merangkap jabatan dan melakukan pekerjaan tertentukan keterangan pemerintah, membaca dan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari para pemohon, serta mendengarkan dan membaca keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa dpr, dpd, dan dprd (ketiganya disebut dewan) adalah lembaga negara yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum pemilu), sebagaimana yang diatur dalam juncto dan uud jika ditinjau dari aspek kekuasaan, rakyat melalui pemilu mendelegasikan kekuasaannya kepada wakilnya baik yang ada dpr, dpd, maupun dprd, sehingga anggota dewan merupakan representasi rakyat khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, i3. bahwa anggota dewan yang dipilih oleh rakyat, menjadi penghubung antara rakyat dengan pemimpinnya sekaligus mengemban tugas, amanah, dan harapan rakyat, sehingga anggota dewan harus menjadi panutan bagi rakyat terutama bagi konstituennya. oleh karena itu anggota dewan sebagai wakil rakyat, dituntut memiliki moralitas dan integritas yang tinggi sebagai orang yang dipercaya oleh konstituennya. anggota dewan yang terlibat dalam berbagai tindak kejahatan dan melanggar kode etik atau berperilaku tidak pantas dianggap telah mengkhianati rakyat sekaligus mengkhianati jabatannya yang merupakan jabatan kepercayaan. sinilah posisi penting badan kehormatan dewan untuk secara objektif dan efektif mengawasi perilaku anggota dewan dalam rangka menegakkan kehormatan jabatan anggota dewan sehingga dipercaya rakyat. untuk dapat menjalankan fungsi yang demikian, badan kehormatan harus merupakan sebuah badan peradilan untuk mengadili pelanggaran etika perilaku anggota dewan yang independen dan berwibawa, bahwa uud tidak secara tegas menentukan mekanisme pengawasan dan pemberhentian anggota dpr. uud hanyawalaupun demikian banyak norma yang terkandung dalam konstitusi yang secara implisit memberikan kemungkinan bagi setiap warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan (vide dan dan uud berdasarkan ketentuan tersebut setiap warga negara berhak ikut mengontrol jalannya pemerintahan termasuk berpartisipasi dalam menegakkan kehormatan dan martabat anggota dewan. bentuk dan cara partisipasi warga negara dalam pemerintahan diatur lebih lanjut dalam undang undang. sepanjang undang undang atau putusan pengadilan tidak menghilangkan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dalam hal ini mengawasi anggota dewan, undang undang yang demikian adalah konstitusional. demikian halnya bentuk pengawasan rakyat atas anggota dewan sebagai partisipasi dalam pemerintahan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yang dapat diatur dalam peraturan perundang undangan, bahwa untuk, masyarakat tetap diberi peluang melakukan pengawasan terhadap anggota dewan. peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor dpr ri tentang tata tertib memberi hak kepada semua orang untuk mengadukan anggota dpr kepada badan kehormatan. tersebut menyatakanmasyarakat telah diberi peluang untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap anggota dewan melalui badan kehormatan dpr dalam memperjuangkan haknya untuk ikut membangun masyarakat, bangsa dan negara yang dijamin oleh konstitusi, serta memberi. hal tersebut bersesuaian dengan keterangan tertulis dpr yang diterima oleh mahkamah pada tanggal november berdasarkan ketentuan tersebut, hal terpenting selanjutnya yang harus dilakukan oleh badan kehormatan dewan adalah memproses seluruh pengaduan yang diajukan kepadanya dan menyampaikan kepada pengadu dan kepada publik tindak lanjut laporan yang ada sebagai bentuk pertanggungjawaban badan kehormatan dewan kepada publik. bahwa adanya fakta selama ini dpr sering dianggap mengabaikan pengaduan karena yang diadukan menyangkut koleganya partai politik, maka dengan memasukkan unsur masyarakat dalam badan kehormatan dpr tidak menjamin semua pengaduan akan diselesaikan secara objektif dan transparan: sebagaimana ternyata terjadi pada institusi institusi yang memasukkan unsur masyarakat yang ternyata juga tidak selalu efektif. hal tersebut merupakan masalah lain seperti masalah moral, mekanisme kerja, dan sebagainya, menimbang bahwa komposisi anggota badan kehormatan dewan yang hanya diisi dari internal dewan tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa badan kehormatan itu menjadi tidak independen dengan alasan mereka akan saling melindungi dan menutupi kesalahan temannya yang diadili. menurut mahkamah, walaupun anggota badan kehormatan dewan hanya berasal dari internal, tetapi komposisi keanggotaan yang berasal dari utusan atau perwakilan dari berbagai fraksi dan representasi kekuatan politik yang berbeda memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda pula, sehingga akan terjadi saling kontrol antar kekuatan politik yang ada. samping itu, dasar untuk melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada anggota dewan adalah jelas dan memiliki ukuran objektif yaitu kode etik yang tertulis. meskipun dalam faktanya sering dianggap keharusan saling kontrol antarkekuatan politik itu menjadi saling melindungi dan saling berkompromi, tetapi jika hal tersebut bisa dibuktikan secara hukum sebagai tindakan kolusi yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka anggota badan kehormatan tersebut bisa dijatuhi sanksi berdasarkan hukum tersendiri. sepanjang proses pengawasan dan penyelesaian dilakukan secara objektif dan transparan terhadap setiap laporan yang diterima, independensi badan kehormatan dapat dibenarkan. menurut mahkamah, hal paling pokok adalah transparansi penyelesaian setiap laporan atas perilaku anggota dewan yang masuk pada badan kehormatan dewan. samping itu dengan sistem pemilu lima tahun sekali, proses pengawasan terhadap anggota dewan terjadi secara alamiah, yang apabila seorang anggota dewan berperilaku jelek dan memiliki rekam jejak buruk dalam masa jabatannya, maka yang bersangkutan seharusnya tidak dicalonkan dan atau tidak dipilih kembali. dalam kenyataannya sejak adanya badan kehormatan, khususnya badan kehormatan dpr, banyak anggota dpr yang dikenai sanksi oleh badan kehormatan yang hanya diisi oleh internal anggota dewan yang saksinya sampai pada pemberhentian sebagai anggota dewan. selain itu, pembentukan badan kehormatan dan keanggotaannya merupakan pilihan politik hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang undang. artinya, pembentuk undang undang dapat memilih memasukkan atau tidak memasukkan unsur masyarakat dalamnya. apa pun pilihannya adalah konstitusional. oleh karena itu, sebagai pilihan politik hukumterhadap dalil para pemohon mengenai rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam dan mahkamah berpendapat, bahwa ada dua aspek yang harus dinilai oleh mahkamah untuk menentukan boleh atau tidak olehnya rangkap jabatan pekerjaan anggota dewan yaitu (i) adanya potensi timbulnya konflik kepentingan dalam pekerjaan yang dilakukannya, (ii) adanya pengaruh pekerjaan yang mengganggu waktu dan tugasnya sebagai anggota dewan. berdasarkan kedua dasar pertimbangan tersebut menurut mahkamah larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam dan sudah tepat dan tidak bertentangan dengan konstitusi. larangan yang terlalu luas tanpa batas terhadap anggota dewan justru dapat menimbulkan pengaturan berlebihan dan tidak proporsional. pelanggaran pelanggaran etik dan perilaku yang dilakukan oleh anggota dewan atas kedua prinsip tersebut dapat dilakukan secara terus menerus oleh badan kehormatan dewan melalui laporan masyarakat. i3hurufperubahan atau pembentukan undang undang harus dengan persetujuan dewan perwakilan rakypresiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang uuddewan juga menerima hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan dari badan pemeriksaan keuangan. dewan perwakilan rakyat memilih anggota badan pemeriksa keuangan dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah dan diresmikan oleh presidemdan zelda, anwar usman, muhammad alim, dan ahmad fadli semadiakil mochtar ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd saiful anwar bahwa kemudian ide menggeser pusaran kekuasaan dari eksekutif legislatif yang diprediksikan akan mengimbangi kekuasaan eksekutif ternyata tidak imbang dengan pengawasan yang kuat pula terhadap kekuasaan legislatif. pengawasan terhadap kekuasaan legislatif yang ada sekarang sama seperti pengawasan terhadap pemerintahan pada masa sebelum uud amandemen dilakukan, mana pengawasannya dilakukan oleh masing masing lembaga, yang kecil kemungkinannya perilaku dan etika dapat ditegaskan dan diawasi. oleh karena itu untuk menjaga perilaku dan etika anggota legislatif yang mengemban kewenangan yang sangat besar pada saat sekarang maka dibutuhkan mekanisme pengawasan yang berdasarkan prinsip prinsip check and balances dalam uud mana antara lembaga tinggi atau antar kekuasaan dapat saling mengawasi satu sama lainnya. bahwa model pengawasan anggota dpr yang dianut dalam secara kelembagaan menyebutkan dilakukan oleh badan kehormatan bk). dalam disebutkan badan kehormatan bertugas untuk penyelidikan dan verifikasi terhadap pengaduan yang ditujukan kepada anggota dpr yang pada intinya bermaksud menegakkan moralitas, perilaku dan etika seluruh anggota dpr agar dalam melaksanakan tugas tetap memenuhi persyaratan sebagai anggota dpr, tidak melanggar hukum, tidak berbuat cela dan senantiasa bekerja untuk kepentingan rakyat. berikut bunyi yang sahdan atau |
sa,: tempat, tanggal lahir pasangan gianyar, mei pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil: kewarganegaraan indonesia: alamat jalan gandapura gang nomor denpasar timur bali: selanjutnya disebut sebagai . . pemohon, membaca permohoni yang menguraikan hal hal sebagai berikut: pemohon adalah sebagai warga negara indonesia pensiunan pegawai negeri sipil mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud sesuai dengan ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk tanggal juni dengan materi permohonan yaitu akan menguraikan permohonannya tentang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam nomor tahun yaituntara lain undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman khusus tentang sumpah janji jabatan, yang pelaksanaannya juga diatur dengan perpres nomor tahun untuk hal tersebut pemohon akan berusaha menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya (sebagaimana diuraikan dalam undang undang nomor tahun dan pemohon akan berusaha wajib menguraikan berusaha wajib menguraikan apa yang dimaksud dalam tersebut atas sebagaimana diuraikan dalam sebagai berikutadapun alasan alasan pemohon dalam menguraikan hal hal tersebut atas adalah sebagai berikut: bahwa pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang juga berfungsi sebagai pernyataan kemerdekaan declaration hviependence) indonesia terdiri dari (empat) alania yang perumusannya antara lain sebagai berikut: sebagai mana tersebut atas yaitu sumpah pemutus dan atau sumpah tambahan jelas ada saksinya malah pelaksanaannya mesjid, pura, gereja, kelenteng, dan lain lain atau tempat tempat suci yang dikeramatkan. jadi sumpah yang diatur dalam perundang undangan indonesia hanya sumpah jabatan pegawai negeri maupun sumpah pejabat lainnya dalam menjalankan tugas yang memerlukan penumpahan tidak disertai dengan mengucapkan saksinya (kena pasti, kutuk laktat) dari tuhan) bila melanggar sumpahnya. namun anehnya, sebelum penumpahan pejabat oleh atasannya saat akan pelantikan secara resmi terlebih dahulu (untuk disumpah umat hindu) sebagaimana diuraikan dalam judul buku himpunan hasil paman singgih parisadha hindu dharma indonesia provinsi bali tahun sampai dengan dimana dalam halaman dari buku tersebut dalam angka menguraikan penumpahan pegawai negeri sipil, (menurut ajaran hindu), dalam penumpahan pegawai negeri sipil kiranya yang dimaksud juga para pejabat lainnya yang dalam menjalankan tugasnya disumpah terlebih dahulu sebelum dilantik seperti notaris, advokat dan lain lain. saat dalam melaksanakan sumpahnya tersebut disertai rohaniawan pendamping saksi pengukur, singgih malaka pada dasarnya yang berwenang mengukuhkan mendampingi sumpah adalah singgih (pendeta), penumpahan yang didampingi disaksikan dikukuhkan oleh singgih dilaksanakan sebagai berikut: acara agama dilakukan sebelum acara resmi yaitu pengambilan sumpah oleh pejabat yang berwenang mengambil sumpah kantor yang bersangkutan. tempat pelaksanaannya depan pelinggih padmasana yang ada kantor tersebut atau tempat pura) lainnya yang disediakan: pelaksanaan sumpah pengukuhan tersebut meliputi tata upacara, sarana dan mantra yang pelaksanaannya meliputi: sarana upacara yang disediakan berupa peras, vaksin, ketupat kelainan, ajukan sopan dan canang sari, urutan urutan upacara meliputi pelaksanaan sebagaimana diuraikan dalam urutan pelaksanaan penumpahan pegawai negeri sipil yang diuraikan dari halaman huruf sampai halaman angka (foto copy terlampir dari buku tersebut atas bertanda b), antara lain dari urutan pelaksanaan sumpah pengukuhan tersebut dalam angka dari urutan tersebut atas diuraikan: nguncarang hari cendana" mantra: ong atah hyang parama wisata, ong indah kampung hyang hari cendana, atasnya bahari, kita prasina memaksa raina wengi, anodyani wang angka saksi mon yan tanduk bener olehnya kena pasti dintre, canggih sengsara ndan, sebalik anya yan tahu benar ulahnya kena saya ring rahayu , terjemahan bebasnya: yang widi yang maha besar dan maha kuasa, sang hyang hari handai (pranala hyang widi sebagai saksi perbuatan makhluk) serta bahari atasnya yang merupakan pengemban makhluk pada waktu siang dan malam serta menjadi saksi dari (mereka) yang melakukan sumpah. kalau tidak benar perbuatannya ajar (mereka) mengalami penderitaan yang datangnya tidak putus putus seperti air mengalir. tetapi jika benar segala perbuatannya semoga ia mereka dikaruniai kebahagiaan dan berhasil dalam karyanya , setelah selesai upacara penumpahan menurut agama hindu tersebut (bagi umat hindu) barulah dilaksanakan penumpahan saat akan dilantik kantornya yang bersumpah oleh pimpinan yang bersumpah dengan lafal sumpah sebagaimana diuraikan dan perpres nomor tahun dan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam demikian pula yang diatur dalam undang undang lainnya yang khusus mengatur tentang sumpah. jelas dalam undang undang nomor tahun tersebut diuraikan diantaranya mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya apakah sumpah sebagaimana diuraikan dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman sudah sesuai dengan ajaran agama dari masing masing penganut agama indonesia. pemohon kira apa yang diuraikan dalam dari undang undang yang mengatur tentang sumpah, belum sesuai dengan ajaran agama sebab dalam lafal sumpah hanya menekankan supaya berbuat bekerja dengan jujur sesuai dengan perintah undang undang tetapi tidak mengatur bila melanggar sumpahnya. sebagaimana sumpah pengukuhan dalam agama hindu bagi umat hindu yang disumpah sebagaimana diuraikan atas pemohon kira pengukuhan sumpah dalam agama lain juga menekankan tentang sanksi bila sang pejabat melanggar sumpahnya sebagai pembanding sumpah pocong jawa dan sumpah cor bali disamping sebagaimana diuraikan atas. sulit dapat dimengerti bagaimana sumpah pengukuhan memberikan sanksi (pembantu) atau kutuk kepada yang mengucapkan sumpah, bila melanggar sumpah (bagi umat hindu), tetapi sumpah resmi kantor disumpah oleh atasannya diucapkan dan ditemukan oleh yang bersumpah tidak berisi pasti sanksi bagi yang bersumpah yang melanggar sumpahnya, sehingga menurut pemohon undang undang yang mengatur tentang sumpah tersebut merugikan dengan berlakunya undang undang yang mengatur tentang sumpah yang tidak menguraikan sanksi tersebut. kerugian konstitusional tersebut potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi pelaksanaan sumpah pocong jawa dan sumpah cor bali yang secara tradisional telah dilaksanakan yaitu dilaksanakan tempat suci dari penganut agama yang bersangkutan mesjid maupun pura, pengukuhan sumpah dilaksanakan oleh orang sucinya ustad kiai bagi yang beragama islam, singgih pendeta), bagi yang beragama hindu) dan pelaksanaan sumpah dengan upacara sesuai dengan tradisi pelaksanaan sumpah yang sudah berjalan dari zaman dahulu: dengan pelaksanaan sumpah yang demikian pemohon yakin dan percaya (karena ini menyangkut kepercayaan) akan membawa akibat bagi yang bersumpah baik berupa pasti kutukan laktat dari tuhan bila melanggar sumpahnya dan sebaliknya akan mendapatkan kebahagiaan bagi mereka yang patuh dengan isi sumpahnya, sedang dalam pelaksanaan sumpah pemutus oleh majelis hakim lain lagi. dalam hal putusan majelis hakim akan mengucapkan putusannya dengan sumpah pemutus yang bagi umat hindu bali pelaksananya dengan sumpah cor, majelis hakim yang menangani perkara dengan sumpah cor tersebut terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela yang isinya menolak permohonan putusan dengan sumpah cor tersebut, kalau persyaratan teknis yang ditentukan untuk sumpah cor tidak dipenuhi atau hakim akan mengabulkan permohonan sumpah cor tersebut, bila persyaratannya dapat dipenuhi: bila persyaratan tersebut terpenuhi, maka putusan sela berisi hal hal hal sebagai berikut: menyatakan bahwa sumpah tersebut adalah sumpah yang menentukan dan menyelesaikan perkara (itis decissoir), memberikan ijin kepada pihak yang akan mengucapkan sumpah itu pada tempat, hari, dan waktu yang telah ditentukan dalam putusan sela tersebut, cc. menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir, selanjutnya dilaksanakan sumpah cor tersebut pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan tersebut dengan lafal sumpah yang telah ditentukan terlebih dahulu dan penumpahan dipimpin oleh seorang singgih pendeta rohaniawan: sumpah yang telah diucapkan dalam putusan sela tersebut kemudian dituangkan oleh hakim dalam putusannya untuk menentukan isi putusannya, jadi dalam hal sumpah pemutus maupun sumpah tambahan, sumpah yang diucapkan hanya sekali, kemudian lafal sumpah tersebut dituangkan dalam putusan pengadilan negeri. tidak demikian halnya dalam sumpah jabatan, disini sumpah dua kali dilaksanakan (untuk umat hindu bali) yaitu sumpah pura padmasana) dengan upacara agamanya yang dipimpin oleh singgih (rohaniawan) kemudian kantor yang akan mengucapkan sumpah dengan dipimpin oleh atasannya. saat akan dilantik lagi mengucapkan sumpah dalam bahasa indonesia yang ditemukan oleh yang mengucapkan sumpah dan selanjutnya dilanjutkan dengan pelantikan. tetapi sumpah yang diucapkan kantor tersebut tidak disertai dengan saksinya (kutuk laktat) dari tuhan yang maha esa bila yang mengucapkan sumpah tersebut nantinya dalam menjalankan tugasnya melanggar sumpahnya: lain lagi sumpah saksi baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana penyampaiannya mangan sidang pengadilan yang langsung dipimpin oleh ketua majelis hakim atau hakim yang ditunjuk untuk melaksanakan sumpah. apakah sumpah saksi tersebut tidak menyimpang dari ajaran agamanya masing masing yang bersumpah, bagaimanapun juga sumpah pelaksanaan menurut tradisi pelaksanaan menurut agama dipimpin oleh rohaniawan yang berwenang untuk itu dengan upacara agamanya tempat suci yang mengucapkan sumpah walaupun upacaranya dapat disederhanakan sesuai dengan petunjuk rohaniawan, misalnya setiap mangan sidang untuk umat hindu bali ada pelanggaran tempat menempatkan sesaji dan dalam setiap ada persidangan dipelangkiran tersebut ditaruh minimal vaksin yang sudah ada rupanya yang dihidupkan. dalam hubungannya dengan yang memimpin pelaksanaan sumpah akan tidak menyalahi ajaran agama dalam penerimaan seorang calon hakim juga dites ajaran agamanya dan saat pelantikan sebagai seorang hakim disamping disumpah menurut agamanya juga disiksa (disucikan) menurut agamanya masing masing sehingga seorang hakim akan memenuhi syarat disamping ahli hukum juga orang suci (rohaniawan). bukankah seorang hakim tersebut menjalankan tugas menegakkan kesucian kebenaran sehingga kesucian kebenaran hanya dapat ditegakkan bawah pimpinan orang suci yang jelas akan lebih mencerminkan kewibawaan: pelaksanaan sumpah sebagaimana dilaksanakan sekarang baik sumpah pejabat maupun sumpah saksi masih menimbulkan kesan asal asalan. apalagi sumpah saksi bagi umat hindu bali hanya dengan mengucapkan attach, drama wisata , saksi yang sudah kena pengaruh pihak ketiga kiranya tidak takut melanggar sumpahnya, disamping lafal sumpahnya menurut perpres nomor tahun tersebut atas maupun menurut undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman dan undang undang lainnya yang salah satu nya juga mengatur tentang sumpah dalam pelaksanaannya menyalahi ajaran agama sebagaimana diuraikan atas juga mengenai tempat pelaksanaan sumpah maupun yang memimpin penumpahan tersebut. sebab sebagaimana pemohon uraikan atas pelaksanaan sumpah pengukuhan sumpah sepertinya dilaksanakan oleh orang suci agama yang bersangkutan seperti ustad kiai agama islam, singgih pendeta) dalam agama hindu yaitu rohaniawan, bukan oleh pimpinan yang melaksanakan sumpah, demikian pula tempat pelaksanaan sumpah adalah tempat suci dari agama yang mengucapkan sumpah dalam hal ini mesjid bagi yang bersama islam, pura bagi yang beragama hindu yaitu tempat yang dikeramatkan yang tidak kalah pentingnya, pelaksanaan sumpah adalah menurut acara upacara dari pemeluk agama yang mengucapkan sumpah. hal hal tersebut atas untuk lebih meyakinkan supaya pelaksanaan sumpah lebih khidmat dan lebih meyakinkan dan masyarakat menganggap lebih sungguh sungguh menjamin orang yang bersumpah tidak berani berbohong. pelaksanaan sumpah yang demikian sudah mentradisi sesuai dengan budaya bangsa indonesia. tetapi dalam sumpah jabatan menurut agama hindu tersebut seperti terjadi dua kali penumpahan yaitu pengukuhan sumpah dengan acara upacara agama hindu pura dikukuhkan oleh seorang singgih dengan lafal sumpah yang ada pasti sanksi kutuk dari tuhan yang maha esa bagi yang melanggar sumpahnya, kemudian dilangsungkan dengan penumpahan kantor yang dipimpin oleh pimpinan yang mengucapkan sumpah, tetapi lafal sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam perpres nomor tahun maupun undang undang nomor tahun dan undang undang lainnya khusus mengatur tentang sumpah pejabat tidak mengatur sanksi bagi yang melanggar sumpah: dalam penumpahan jabatan tersebut sepatutnya lafal sumpah (bagi yang beragama hindu) baik yang diucapkan dalam pengukuhan sumpah yang dipimpin oleh singgih pura (padmasana) maupun yang diucapkan kantor tempat yang dipimpin oleh pimpinan yang mengucapkan sumpah tersebut sepatutnya sama dan oleh karena pimpinan yang mengucapkan sumpah bukan orang suci (rohaniawan). apakah sumpah jabatan tersebut sah menurut ajaran agama? kiranya sumpah jabatan tersebut pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan sumpah pemutus (sumpah cor dalam agama hindu), sumpah janji sebagaimana diuraikan atas tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran, salah satu cara untuk mengurangi kejahatan terutamanya suap korupsi sebab bagi pejabat yang saat dilantik mengucapkan sumpah janji yang ada saksinya (pasti) atau kutuk laktat dari tuhan yang maha esa sedikit banyak akan membuat sang pejabat akan berpikir dua kali akan melakukan kejahatan korupsi mengingat akan sanksi kutuk atas sumpah yang menimpa dirinya bila melanggar sumpah. sumpah yang diucapkan tempat sucinya dengan lafal sumpah yang ada saksinya dilaksanakan dengan upacara agamanya yang sudah mentradisi sebagaimana halnya dengan sumpah cor bali dan sumpah pocong jawa masih betul betul dipercaya oleh sebagian besar masyarakat beragama islam jawa dan masyarakat beragama hindu bali. suatu contoh bali dalam pemilihan gubenur karena ada isu money politik untuk pencalonan gubenur dan dikalangan anggota dprd puluhan tahun yang lalu sebagaimana diuraikan dalam salah satu harian seseorang wartawan mewawancarai seseorang singgih ida pedanda gede bang buruan manusia sekarang wakil ketua dharma adyaksa padi pusat bagaimana mengatasi money politik yang mungkin akan terjadi, ida pedanda menyarankan laksanakan penumpahan pura beralih untuk calon gubenur dan wakilnya dan anggota dprd yang akan memilihnya. dalam wawancara wartawan selanjutnya pada ketua dprd provinsi bali mengenai hal sumpah tersebut sang ketua dprd sangat mendukung bila rakyat menghendaki dan dilanjutkan dengan wawancara sekitar orang anggota dprd yang juga dengan antusias menyatakan persetujuannya tetapi kenyataannya sumpah jabatan untuk dilaksanakan pura beralih tersebut tidak lemah terwujud sebab sang ketua dprd maupun anggotanya yang mendapat wawancara tersebut tidak lemah menyampaikan saran pendeta tersebut, dalam forum dprd sebagai wakil rakyat mengapa demikian, tentu hal tersebut dapat ditebak oleh umum. demikianlah sumpah pura tersebut oleh seorang rohaniawan bagi masyarakat beragama hindu bali dipercayai diyakini betul akan membawa akibat negatif atau positif bagi yang mengucapkan sumpah, sehingga menurut pemohon perlu diadakan penyempurnaan baik dalam lafal sumpah, tempat penumpahan maupun upacara penumpahan supaya sesuai betul dengan ajaran agama apalagi dalam situasi dewasa ini semakin merajalelanya korupsi indonesia bahkan sampai dikatakan korupsi telah membudaya dan indonesia lemah mendapat gelar negara terkorosi asia tenggara. suatu hal yang sangat menyedihkan dan memalukan walaupun dewasa ini sudah dengan gencar dilaksanakan pemberantasan korupsi dengan dibentuknya badan badan seperti kpk, satgas pemberantasan mafia hukum dan lain lain, namun korupsi dan kejahatan lainnya tetap merajalela. dalam kaitannya dengan sumpahjjanji tersebut bukan hanya dikalangan pejabat yang sudah disumpah tersebut saja merajalela, juga kejahatan suap, baik dalam kuantitas maupun kwalitas semakin membesar, berkembang pelanggaran jalan raya (denda damai), jembatan timbang, judi, pengurusan surat, pungli dan lain lain semakin besar meluas termasuk pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan keluarga kawan golongan dengan segala biaya dari bensin sampai perbaikan bila rusak biaya negara, perjalanan dinas yang sudah dibiayai negara juga ditempat yang dituju semua dibiayai oleh yang menerima sang pejabat setidak tidaknya oleh daerah dibiayai lagi untuk service sehingga biaya negara dari pusat tersebut semuanya masuk kantong sang pejabat. untuk mengatasi segala kebocoran tersebut memang sudah diadakan peningkatan peningkatan sarana prasarana, pendidikan, latihan peningkatan kerja, penyempurnaan administrasi dan pelaksanaan peningkatan disiplin tetapi segalanya belum memberi hasil yang memadai. kiranya dalam pemberantasan korupsi suap tersebut atau setidak tidaknya untuk mengurangi jumlahnya adalah tidak kalah pentingnya penyempurnaan sumpah baik mengenai lafal sumpah, pelaksanaan, tempat penumpahan, pimpinan pengucapan sumpah maupun rentetan upacara penumpahan supaya betul betul dilaksanakan sesuai dengan tradisi pelaksanaan upacara penumpahan menurut agamanya masing masing sebagaimana diuraikan atas menimbulkan suasana khusus dan hikmat serta sakral saat penumpahan dilakukan, kalangan mereka pejabat yang melanggar sumpahnya karena tidak adanya sanksi pasti kutuk laktat dari tuhan yang diucapkan bisa ditafsirkan salah dengan berpedoman pada ajaran tuhan maha pengasih dan penyayang kesalahan dapat diampuni dengan yadnya, dunia, sedekah, dan lain lain. pada hal dalam ajaran agama hindu dikenal adanya hukum karmapala yang dapat dikatakan artinya apa yang dilakukan dikerjakan begitu pula dipetik hasilnya tetapi hukum karmapala ini dewasa ini telah menjadi hiasan bibir saja bagi kebanyakan sang pejabat, karena pergeseran cara hidup dan berpikir menjadi individual dan material: disamping sumpah janji untuk para pejabat sebagaimana diuraikan atas, sepatutnya diatur pula sumpah untuk calon pegawai negeri sipil, abri, polri dan calon pejabat lainnya waktu akan mengikuti testing supaya disumpah terlebih dahulu termasuk calon advokat, notaris, dan lain lain, saat akan testing untuk tidak mempengaruhi, memberi sesuatu kepada pejabat dan atau pihak yang melaksanakan testing atau yang terlibat dalam testing tersebut. demikian pula pihak pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan testing walaupun saat pelantikannya sudah disumpah supaya disumpah lagi dengan sumpah yang telah disempurnakan untuk lebih menjamin kejujurannya dalam menjalankan tugasnya bahkan sumpah tersebut bisa diucapkan setiap pejabat yang sudah disumpah tersebut dalam menjalankan tugasnya yang bersifat penting dan atau yang akan mengeluarkan biaya besar yang bukan hanya dengan tender, bahkan yang menang tender pun supaya disumpah supaya dalam mengerjakan bendera tidak terjadi kebocoran kebocoran, tetapi juga memantapkan dengan sumpah sebagaimana halnya hakim pengadilan sampai tingkat mahkamah agung dalam setiap mengucapkan putusannya selalu dimulai dengan demi berdasarkan tuhan yang maha esa", kalimat mana seharusnya ditambah lagi kami majelis hakim dalam memutuskan perkara ini bila menyimpang dari kebenaran kejujuran bersedia kena kutuk laktat dari tuhan yang maha esa . demikian pula setiap pertanggungan jawab apbn dan apbd dan jajaran yang terlibat dalam pertanggungan jawab alania ketiga: atasalania ketiga ini mengandung pernyataan kemerdekaan rakyat indonesia yaitu perwujudan dari proklamasi kemerdekaan. pernyataan ketiga ini menegaskan antara lain: tercapainya kemerdekaan bukanlah seolah olah hasil usaha manusia belaka tetapi berdasarkan pula atas karunia tuhan. selanjutnya dalam alania keempat antara lain diuraikan: terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia yang berkedalaman rakyatmewujudkan suatu keadilan sosial bagi rakyat indonesia: tetapi bagaimana pelaksanaan ajaran agama tersebut diterapkan dalam perundang undangan belum ada diatur secara jelas kecuali mengenai sumpah janji jabatan sebagaimana diatur dalam uud yaitu sebelum memangku jabatannya presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau demi allah dengan seluruh s jurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa , janji presiden wakil presiden) saya berjanji dengan sungguh sesungguhnya akan memenuhi kewajiban presidenundang undang dan peraturannya dengan seluruh jurusnya serta berbakti apbn dan apbd tersebut supaya kembali disumpah walaupun saat dilantik sudah disumpah yaitu sumpah yang dilaksanakan menurut ajaran agamanya masing masing masing, walaupun akan memakan waktu yang lebih lama panjang sebab masing masing pimpinan instansi yang terlibat mengucapkan sumpah ada agama yang berbeda dan yang menurut agama hindu bisa dibuatkan tempat darurat (pelinggih darurat dengan kayu dadap). penulis memprediksi dalam setiap pertanggungan jawab apbn apbd kiranya disajikan pula data data fiktif dan atau kwitansi palsu dalam melampaui pertanggungan jawabnya misalnya dalam setiap pembelian barang kiranya akan ada hadiah, dan lain lain: penerimaan calon pegawai negeri, abri dan pejabat lainnya sudah rahasia umum adanya suap, surat sakti, titipan calon dalam penerimaan calon calon tersebut atas, sehingga dalam setiap penerimaan calon baru terjadi penyuapan, dapat diprediksi bagaimana nantinya sang calon setelah menjadi pejabat walaupun telah disumpah saat pelantikannya akan menciptakan pejabat pejabat dari sebelum menjabat saja sudah berkecimpung dalam suap menyuap apalagi nantinya setelah menjadi pejabat penting tentu telah menjadi ahlinya dalam hal suap menyuap maupun kejahatan lainnya, walaupun sudah disumpah:, berdasarkan uraian pemohon tersebut atas, pemohon memohon kepada manakah konstitusi memberi putusan yang amannya sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk keseluruhannya, menyatakan hukum undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman khusus mengenai dan, demikian pula perpres nomor tahun yang mengatur tentang sumpah bertentangan dengan uud khususnya pembukaan uud atau setidak tidaknya kurang sempurna atau kurang lengkap dalam hal mengatur tentang hal sumpahjjanji sehingga dalam hal pengucapan sumpah janji sesuai dengan ajaran agama tentang hal sumpah janji sehingga dalam hal pengucapan sumpahjjanji sepatutnya dilengkapi ditambahkan dengan sanksi pasti kutuk laktat dari tuhan yang maha esa bila nantinya yang mengucapkan sumpah melanggar sumpahnya dalam setiap sumpah yang diucapkan supaya ada saksinya. demikian pula sebagaimana halnya sumpah para hakim saat mengucapkan putusannya supaya ada saksinya, demikian pula penumpahan menurut agamanya masing masing yang ada saksinya juga diucapkan oleh para calon testing sebelum testing dimulai untuk menjadi pegawai negeri sipil, abri, polri, pejabat lainnya seperti advokat, notaris dan sebagainya sesuai dengan sumpah menurut ajaran agama masing masing, demikian pihak panitia penerimanya juga supaya disumpah, menghukum pembuat undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, undang undang lainnya serta aturan lainnya khususnya mengatur tentang sumpah yang kurang sempurna atau masih perlu dilengkapi serta aturan sebagaimana tersebut dalam perpres nomor tahun karena tidak sesuai dengan pembukaan uud untuk menyempurnakan pelaksanaan sumpah sesuai dengan ajaran agamanya serta membayar biaya biaya untuk hal hal tersebut atas bila diperlukan akibat permohonan pemohon: menimbang bahwa pemohon dalam permohonan guo melampirkan surat tulisan berupa implementasi sumpah cor dalam praktik penegakan hukum penulis ida bagus putu made, s.h., mh., dan himpunan hasil parutan singgih:, pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah pengujian formil dan atau mater3j menimbang bahwa permohonan guo adalah mengenai pengujian undang undang cast dan pemohon dalam permohonan guo mendalilkan ketentuan mengenai sumpah janji sebagaimana diatur dan yang menyatakan: . dan sumpah janji yang diatur dalamrta sumpah janji yang diatur dalam undang undang lainnya yang tidak disertai dengan mengucapkan sanksi dari tuhan yang maha esa telah tidak sesuai atau menyalahi sumpah janji yang diatur dalam ajaran agama, sehingga bertentangan dengan uud khususnya pembukaan uud menurut pemohon sumpah janji yang diatur dalam perundang undangan indonesia, misalnya sumpah jabatan pegawai negeri sipil, sumpah pejabat lainnya seharusnya disertai dengan mengucapkan saksinya (kena pasti, kutuk laktat) dari tuhan) apabila melanggar sumpahnya. pelaksanaan sumpah pegawai negeri sipil dan sumpah jabatan masih menimbulkan kesan asal asalan. apalagi sumpah saksi bagi umat hindu bali hanya mengucapkan attach, drama wisata , sehingga saksi yang sudah terpengaruh orang lain tidak takut melanggar sumpahnya. samping itu, sumpahnya menurut perpres nomor tahun dan sumpah yang diatur dalam dan serta sumpah yang diatur dalam undang undang lainnya dalam pelaksanaan sumpahnya telah menyalahi ajaran agama, baik tempat maupun yang memimpin penumpahan tersebut. menurut pemohon seharusnya pelaksanaan sumpah pengukuhan sumpah tersebut dilaksanakan oleh orang suci agama yang bersangkutan, misalnya agama islam oleh ustad kyai, agama kristen oleh singgih pendeta) dan agama hindu oleh rohaniawan, dan bukan disumpah oleh pimpinan dari pegawai yang bersangkutan, i3.5j menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, mahkamah pada tanggal oktober memanggil pemohon untuk hadir persidangan mahkamah konstitusi pada hari kamis, tanggal oktober pukul wib dalam acara pemeriksaan pendahuluan. persidangan pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang menyatakan sebagai berikut:terhadap surat panggilan sidang tersebut, pemohon menyampaikan pemberitahuan kepada mahkamah melalui suratnya bertanggal oktober yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki biaya untuk berangkat dan menginap jakarta. oleh karena itu, pemohon memohon kepada mahkamah untuk dilakukan persidangan jarak jauh (video conference) fakultas hukum universitas udayana denpasar. mahkamah dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan sebagaimana yang diatur dalamgabulkan permohonan untuk melakukan pemeriksaan dalam perkara guo melalui persidangan jarak jauh (video conference) universitas udayana denpasar yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal oktober pukul wib, menimbang bahwa mahkamah pada tanggal oktober memanggil kembali pemohon untuk hadir dalam persidangan tanggal oktober pukul wib bertempat fakultas hukum universitas udayana jalan pulau bali nomor denpasar, namun pemohon tidak hadir dalam persidangan, menimbang bahwa persidangan tanggal oktober tersebut adalah persidangan untuk memenuhi permohonan pemohon sebagaimana dalam paragraf oleh karena itu ketidakhadiran pemohon pada persidangan tanggal oktober sebagaimana tersebut dalam paragraf yang tidak disertai alasan yang sah menurut hukum dan tanpa menunjuk wakilnya yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut, maka mahkamah menganggap pemohon tidak bersungguh sungguh. mahkamah juga mempertimbangkan adanya surat pemohon kepada mahkamah bertanggal november yang memohon agar pemohon dipanggil kembali, namun mahkamah berpendapat, panggilan panggilan sidang sebelumnya sudah dianggap cukup sesuai dengan hukum. oleh sebab itu maka permohonan pemohon harus dinyatakan gugur, menimbang bahwa karena permohonan pemohon gugur, maka kedudukan hukum (legal standing) pemohon, dan pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan, konklusi berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut atas, mahkamah berkesimpulan bahwa: i4. pemohon tidak sungguh sungguh dalam mengajukanrsyad sanusi, akil mochtartidak dihadiri oleh pemohon dan dihadiri oleh pemerintahrsyad sanusi akil mochtar ttd. ttd. maria farida indrawi hamdan zelda panitera pengganti, ttd. suwardi kepada nusa dan bangsa , sumpah janji presiden wakil presiden tersebut atas hanya meliputi aturan yang tertulis saja, tetapi aturan yang tidak tertulis belum terungkap dalam tersebut atas. jadi dalam perumusan sumpahjjanji tersebut tidak disebutkan dimana sumpah janji tersebut dilaksanakan sedang dalam sumpahjjanji mengandung sifat yang sakral sehingga mengenai tempat yang tepat adalah tempat suci, misalnya mesjid, pura, gereja dan lain lainnya seperti pelaksanaan sumpah pocong jawa adalah mesjid, pelaksanaan sumpah cor bali adalah pura. oleh karena itu pelaksanaan sumpah sepatutnya dalam aturan pelaksanaan dengan jelas diuraikan termasuk pasti (sanksi) atau kutuk dari tuhan maha esa, bahwa sumpahjjanji jabatan tersebut atas mengandung arti sangat luas menciptakan pokok pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan dari uud pokok pokok pikiran ini mewujudkan cita cita hukum yang menguasai hukum dasar negara baik hukum yang tertulis undang undang dasar) maupun hukum yang tidak tertulis dan bersifat singkat dan supel, jadi hanya memuat aturan aturan pokok saja termasuk hukum yang tidak tertulis dan aturan yang menyelenggarakan aturan pokok tersebut diserahkan kepada undang undang dan aturan pelaksanaan lainnya. yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut dan pelaksanaan sumpah dilaksanakan dilakukan dengan cara yang tidak tertulis lisan: demikian pula dalam hubungannya dengan sumpah janji jabatan dihubungkan dengan pengertian sumpah yaitu suatu pernyataan dengan penuh hikmat yang disampaikan atau diucapkan pada waktu mengucapkan sumpah atau janji atau keterangan yang mengikat kekuasaan tuhan yang maha esa dan diyakini siapa siapa memberi keterangan tidak benar (berbohong) akan kena sanksi (pasti) berupa kutuk laktat dari tuhan yang maha esa: bahwa sumpah itu bentuknya ada beberapa macam yang sifatnya ada yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana diatur dalam undang undang maupun diadakan dalam perpres nomor tahun sumpah jabatan yaitu sumpah yang diucapkan oleh seseorang saat mulai menjabat suatu jabatan sebelum dilantik misalnya sumpah berdasarkan undang undang nomor tahun dimana dalam dan mengatur tentang sumpah jabatan, juga dalam beberapa undang undang lainnya diantara nya juga mengatur sumpah jabatan, termasuk undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi dalam dan mengatur tentang sumpah jabatan termasuk perpres nomor tahun sumpah dalam hubungannya dengan sidang pengadilan dapat berupa: sumpah saksi dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam kurap: sumpah saksi dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam kuh perdata, disamping sumpah saksi dalam perkara pidana dan perkara perdata dikenal pula sumpah berkenaan dengan pembuktian yang dapat berupa sumpah pemutus dan sumpah tambahan hir juga bw): adapun sumpah sumpah tersebut atas mempunyai pengertian adalah suatu pernyataan lisan yang dikuatkan atas nama tuhan dengan tujuan: agar orang yang bersumpah dalam memberikan pernyataannya itu takut akan murka tuhan apabila berbohong: takut kepada murka tuhan atau sanksi dari tuhan, dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk berbuat menerangkan yang benar dan juga sebagaimana diuraikan atas: dalam kata pendahuluan pengambilan sumpah para pejabat dijelaskan bahwa sumpah yang diucapkan tersebut adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara republik indonesia: tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan pancasila dan uud serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri (yang disumpah) dan oleh semua yang hadir dalam penumpahan tersebutmanusia hanya dapat mengetahui dari kata kata dan perbuatan seseorang tetapi tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri seseorang yang disumpah. tuhan mengetahui keduanya apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati yang disumpah (termasuk nanti apa yang diperbuat oleh yang disumpah dalam menjalankan tugasnya) dan kepada tuhan itulah akhinya pertanggungan jawab akan diberikan. selanjutnya yang disumpah menirukan ucapan yang menyimpan, dengan demikian mereka mereka yang bersumpah sepatutnya mengikuti tujuan sumpah tersebut sebagaimana diuraikan atas. mengenai ucapan sumpah oleh orang orang tersebut atas baik sebagai pejabat, sebagai saksi dalam perkara pidana dan perkara perdata, maupun ucapan sumpah pemutus atau sumpah tambahan jelas dimaksudkan adalah dengan tujuan agar orang yang bersumpah berjanji tersebut dalam memberikan pernyataannya itu takut atas murka tuhan apabila berbohong, dalam pengucapan sumpah sumpah tersebut atas hanya sumpah jabatan yang tidak menyebutkan sanksi (pasti) tidak menyebutkan kesediaannya menerima sanksi (pasti, kena kutuk laktat) dari tuhan bila berbohong melanggar sumpahnya, berdasarkan uraian pemohon tersebut atas, pemohon sebagai warga negara indonesia mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud khususnya mengatur tentang sumpah sebagaimana diuraikan atas. sebagaimana diuraikan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk permohonan pengujian undang undang (khusus mengenai sumpah) meliputi pengujian pengujian formil dan atau pengujian materil, pengujian materil adalah pengujian yang berkenaan materi muatan dalam dan atau bagengujian formil adalah pengujian undang undang yang berkenaan proses pembentukan undang undang dan hal hal lainnya yang tidak termasuk pengujian materil sebagaimana dimaksud pada bahwa dalam hubungannya dengan pengujian formil dan atau materiil sehubungan dengan sumpah jabatan dihubungkan dengan sumpah saksi dalam sidang pengadilan disamping ada perbedaan, ada persamaannya dimana atas sumpah jabatan adalah sehubungan dengan sumpah yang diucapkan oleh seorang pejabat saat baru akan dilantik untuk memegang jabatan tertentu, sedang sumpah saksi disini adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang saksi saat akan memberikan keterangan muka sidang pengadilan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. kesamaan sumpah yang diucapkan baik oleh seorang pejabat yang akan dilantik maupun oleh seorang saksi dalam persidangan adalah sama sama diucapkan sebelum sang pejabat dilantik dan menjalankan tugasnya sedang untuk saksi sumpah diberikan sebelum saksi memberikan keterangan dalam persidangan muka hakim dengan tujuan menegakkan kejujuran kebenaran, hanya atas isi sumpah ada perbedaan yang menyolok dalam pengucapannya: sumpah jabatan pegawai negeri sipil (dan pejabat lain saat sebelum bertugas disumpah seperti notaris, advokat). isi sumpah yang diucapkan dengyaitu sumpah yang diucapkan oleh seorang pejabat pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut: sumpah jabatan pegawai negeri sipil: demi allah saya bersumpah (bagi umat islam) attach drama wisata (bagi yang beragama hindu) bahwa saya, pun juga : bahwa saya akan setia dan taat kepada negara republik indonesia: bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah hams saya rahasiakan:: bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara , tetapi undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman dalam menyatakan: sebelum memangku jabatanya hakim, panitera, panitera pengganti:, lafal sumpah atau janji panitera, panitera pengganti atau juru sita adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan, demikian pula undang undang lainnya yang dalam salah satu nya mengatur tentang sumpah, bunyi aturannya adalah bersesuaian dengan dari undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman dan atau perpres nomor tahun tidak demikian halnya tentang bunyi sumpah untuk saksi dalam sidang pengadilan. hal mana jelas terungkap dalam sumpah saksi umat hindu pengadilan negeri bali yang disebut sumpah ari cendana yang bunyinya sebagai berikut: pemastuning upe saksi among api katib ring . (nama yang disumpah) solid nie upe saksi metuiyang sejati sekali atur nie sane kauniayang ring ajeng pengadilan negeri. pengadilan negeri denpasar) yan tahu upe saksi tiba kelemahan mertua dhirgayusa wet urip yan angle ngawi atur tahu upe saksi tiba kelemahan wise input desire sang hyang hari cendana, asia berusaha bupati kadi mili are ketemu nie tan ketupat denis resi siwa sagara : (dikutip dari makalah yang ditulis ida bgs. putu made, sh.mh. praktisi hukum, hakim pengadilan negeri denpasar) terjemahan bebasnya: sumpah ini ditujukan kepada (nama orang yang disumpah) apabila saksi berkata yang benar depan sidang pengadilan negeri, saksi akan menemukan kebahagiaan dan panjang umur. apabila saksi berkata bohong, saksi akan menemukan kesengsaraan, kena kutuk dari tuhan yang maha esa selalu dalam kesengsaraan , dalam perkembangan yang sekarang dalam saksi mengucapkan sumpahnya yang dibirukan oleh saksi dimana penumpahan dipimpin oleh pimpinan majelis atau hakim yang ditunjuk dengan ucapan attach drama wisata, saya sebagai saksi akan menerangkan yang benar selain daripada yang tidak benar . apabila dibandingkan sumpah jabatan sebagaimana diuraikan atas dengan sumpah saksi sidang pengadilan walaupun sama sama diucapkan sebelum menjalankan pekerjaan yaitu yang pejabat menjalankan tugasnya yang ditugaskan kepadanya, sedang saksi sebelum memberikan keterangannya muka sidang tetapi pelaksanaan sumpahnya walaupun sama sama menekankan kejujuran adalah berbeda dimana sumpah jabatan pegawai negeri dan pejabat lainnya yang disumpah tidak ada mengucapkan saksinya (kena kutuk laktat dari tuhan yang maha esa) atau kena pasti bila melanggar sumpahnya yaitu tidak jujur atau melanggar sumpah dalam menjalankan tugasnya. tidak demikian halnya dengan sumpah saksi dalam sidang pengadilan, bila saksi tidak jujur dalam memberikan kesaksian, saksi mengucapkan bersedia kena pasti kutuk dari tuhan yang maha esa (yan angle ngawi atur tahu upa saksi tiba matemahan website singkat denira sang hyang hari cendana, asia berusaha bupati kadi mili lara ketemu nie tan asupan dintre resi siwa sonata) kalimat semacam tersebut atas yang diucapkan dalam sumpah saksi tidak ditemukan diuraikan dalam sumpah jabatan pegawai negeri sipil pejabat yang disumpah dalam menjalankan tugasnya. dalam hal ucapan sumpah pegawai negeri pejabat yang disumpah dalam menjalankan tugasnya tersebut atas pemohon berpendapat bahwa pemohon ada hak dan atau kewenangan konstitusi pemohon yang diberikan oleh uud sehingga pemohon berpendapat hak dan atau kewenangannya pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya perpres nomor tahun undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman khususnya dan maupun undang undang lainnya yang salah satu nya mengatur tentang sumpah, sebab menurut pemohon pengucapan sumpah yang dilengkapi dengan sanksi kena pasti, kena kutuk, laktat dari tuhan yang maha esa adalah potensial sebagaimana halnya dalam penumpahan saksi sidang pengadilan yang berisi sanksi dari tuhan bila saksi melanggar sumpahnya. demikian pula halnya dengan sumpahuhuarn0 00000n nun all uut. pemohon nama aroziduhueun uut. pemohon il: nama arosokhi n0n0 judul ell. pemohon iii: nama aronasokhi mega pekerjaan wirasw0n 00000n000nnn null all. pemohon iv: nama arozatul00000n nnnalal lll. pemohonsaat diundangkan kitab undang undang ini akan terpenuhi dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun ini. tetapi hanya berlaku sebagai acuan dalam undang undang hukum perdata, sehingga pembatasan masalah dasawarsa yang mengacu pada juncto kuh pidana menjadi satu hal yang melanggar hak konstitusional pemohon. bahwa dan kuh pidana kewenangan menuntut pidana hapus karena dasawarsa,. bahwa dan kuh pidana kewenangan menuntut pidana hapus karena dasawarsa, telah menimbulkan kerugian bagi pemohon yang saat ini semakin dikuasai oleh pelaku dan bersifat diskriminatif sehingga pemohon terhalang untuk mencari nafkah sehari harrsyaratan berupa bukti bukti yang telah diajukan oleh pemohon mulai dari s.d. menjadi kehilangan hak bagi pemohon dimana persyaratan tersebut telah diatur didalam huruf s.d.berbunyi, alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli: surat: petunjuk, keterangan terdakwa. bahwa dengan adanya pembatasan tersebut menghentikan dengan alasan telah dasawarsa, bagi kalangan masyarakat khususnya pemohon menjadi kehilangan hak dan bertentangan dengan uud bahwa dengan adanya pembatasan dihentikan dengan alasan dasawarsa bertentangan dengan karena pemohon tidak diberikan kesempatan yang lama guna mencapai persamaan dan keadilan. bahwa terhadap pemeriksaan pengaduan pemohon dalam. perkara tersebut berlangsung sejak tanggal mei sampaeriksaan telah dilengkapi oleh pemohon sebagaimana ketentuan kitab undang undang hukum acara pidana, maka pemohon memohon kepada majelis hakim konstitusi yang mulia mengabulkan permohonan pemohon. petit mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan dan undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum pidana lembaran negara tahun nomor khususnya frasa dasawarsa bertentangan dengan uud memerintahkan pemuatakta hibah nomor hb thb bertanggal september bukti fotokopi surat pernyataan haogoli mega, bertanggal januari bukti fotokopi surat pernyataan faogoaro mega, bertanggal januari bukti fotokopi surat pernyataan an. duhuaro mega dan aroziduhu mega, yang diajukan kepada badan pekerja harian majelis sinode bms) banua nia keris protestan bnk) nias, bertanggal januari bukti fotokopi surat keterangan kematian saradodo mega, yang dikeluarkan oleh kepala desa hilisaloohls bukti fotokopi surat keterangan kepala desa hilisaloo tanggal juli nomor hls bukti fotokopi surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kepala desa hilisaloo tanggal juli dengan nomor hls bukti fotokopi surat keterangan kematian faogoli mega, yang dikeluarkan oleh kepala desa hilisaloo tanggal agustus nomor hls sk bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama saradodo mega almarhum) nomor tanggal september bukti fotokopi surat jual beli tanah tanggal april bukti fotokopi foto kuburan saradodo mega almarhum) yang tertulis batu nisan meninggal mei bukti fotokopi surat perjanjian hibah tanah penyerahan hak milik) yang dibuat warga jemaat bnk lahir tanggal april bukti fotokopi putusan pengadilan negeri gunungsitoli nomor pdt.g pn.gs, bertanggal februari bukti fotokopi putusan pengadilan tinggi medan nomor register pdt pt mdn, bertanggal juni bukti fotokopi surat tanda penerimaan laporan polisi nomor style v ns tanggal mei bukti fotokopi surat kepolisian resor nias tanggal juli dengan nomor .a2 viiseptember dengan nomor .a3 1ix bareskrim, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, bukti fotokopi surat kepolisian resor nias tanggal oktober nomor .a4 x bareskrim, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelkepolisian resor nias tanggal oktober nomor xjanuari nomor rezim, perihal undangan gelar perkara, bukti fotokopi surat kepolisian resor nias tanggal januari nomor .a6april nomor .a ivapril nomor iv bareskrim, perihal undangan gelar perkara (lanjutan): bukti fotokopi surat kepolisian resor nias tanggal mei nomor .a. vjuli nomor .a1 vi1 bareskrim: bukti fotokopi surat kepolisian resor nias tanggal desember nomor .a5 x11 bareskrim: bukti fotokopi surat kepolisian resor nias tanggal februari nomor .a6 bareskrim: bukti fotokopi surat kepolisian resor nias tanggal maret nomor .a7 bareskrim: bukti fotokopi surat kepolisian resor nias tanggal maret nomor bareskrim: bukti fotokopi surat kepolisian resor nia.a8 iv bareskrim: bukti fotokopi surat kepolisian resor nias tanggal april nomor iv bareskrim: bukti fotokopi surat kepolisian resor nias tanggal mei nomor v bareskripara pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas frasa dasawarsa dalam dan terhadap dan uud para pemohon menguraikan dalam polita bahwa bunyi dari dan adalah sebagai berikut: isi! poin menyebutkabab viii undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum pidana sic! j ,:. bahwa selanjutnya dalam petit permohonan, para pemohon, antara lain, memohon kepada mahkamah untuk menyatakan dankhususnya frasa dasawarsa bertentangan dengan dan uud tahun menimbang bahwa terhadap dalil dalam polita dan petit tersebut atas, menurut mahkamah, para pemohon telah salah mencantumkan undang undang yang dimaksudkan untuk dimohonkan pengujiannya kepada mahkamah. danadapun permohonan pengujian konstitusionalitas dan sebagaimana dalil permohonan para pemohon dalam paragraf dan paragraf adalah yang terdapat dalam kitab undang undang hukum pidana kuhp), bumenurut mahkamah, permohonan para pemohon adalah kabur atauara pemohon kabur atau tidak jelas maka mahkamah tidak perlurabu, tanggal tigac atau privat:sebagai pemohon yang dirugikan hak konstitusional,danbahwa beberapa dalam uud yang merupakan hak hak konstitusional pemohon, yaitu: berbunyi setiapdengan tidak ada kembalinya'"''dengan berlakunya norma yang terdapat dalam junctotelah menjadi norma yang diskriminatif bagi setiap orang yang terlambat mengajukan keberatan pengaduan akan menimbulkan dasawarsa dan menjadi kerugian dalam kehilangan haknyaaat ini hanya seorang petani dan tidak menempuh pendidikan tinggi dan tidak juga mempunyai pengalaman untuk mengajukan pengaduan dan keberatan terhadap hak hak yang telah dirugikan selama inimasyarakat republik indonesia yang terlambat mengajukan pengakuannya atas dasar haknya yang telah dirampas oleh para penjahatingkat peradilantindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tanganpemalsn pemalsuan tanda tangan digolongkan sebagai kejahatan secara luar biasa, yang memerlukan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat untuk peduli terhadap pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan. . bahwa berdasarkan surat tanda penerimaan laporan pengaduan nomor style v ns, tanggal mei kantor polres nias gunungsitoli provinsi sumatera utara, mengenai pemalsuan akta hibah nomor hb thb tanggal september dan pemalsuan tanda tangan yang ada dalamnya, telah diterima dan diproses oleh pihak polres nias gunungsitoli, mulai tanggal mei sampai dengan tanggal mei bahwa selain pendaftaran pengaduan secara hukum pidana, pemohon melakukan upaya hukum lain secara hukum perdata pengadilan negeri gunungsitoli, mengajukan pendaftaran tanggal juli dengan nomor register nomor pdt.g pn.gs, dan telah diputus tanggal februari dengan amar putusannya yaitu: dalam provisi: menolak tuntutan provisi para penggugat seluruhnya, dalam konvensi: dalam eksepsi: menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat dan tergugat seluruhnya: dalam pokok perkara: mengabulkan gugatan para penggugat sebagian: menyatakan sah dan berharga tanah seluas hak orangtua para penggugat dan sekarang menjadi milik para penggugat: menyatakan tanah tempat keberadaan bangunan gereja bnk lahir adalah milik para penggugat: menyatakan tergugat dan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan akta hibah nomor hb thb yang dibuat tanggal september tidak mempunyai kekuatan hukum, menolak gugatan para penggugat yang lain dan selebihnya, dalam konvensi: menolak gugatan konvensi untuk seluruhnya: dalam konvensi dan rekonvensl: menghukum tergugat konvensi penggugat konvensi dan tergugat konvensi penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar rp. (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), bahwa lanjutan daripada putusan pengadilan negeri gunungsitoli, pengadilan tinggi medan telah memutuskan perkara tersebuti dengan register nomor pdt pt mdn, yang amar putusannya yaitu: menerima permohonan banding yang diajukan oleh para pembanding tergugat tersebut, memperbaiki putusan pengadilan negeri gunungsitoli tanggal februari nomor pdt.g pn gs yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: dalam konvensi: dalam eksepsi: menolak eksepsi para tergugat pembanding untuk seluruhnya, dalam pokok perkara: mengabulkan gugatan para penggugat berbanding untuk sebagian: menyatakan sah dan berharga tanah seluas adalah hak mink orang tua para penggugat berbanding dan sekarang menjadi milik para penggugat berbanding: menyatakan tanah tempat keberadaan bangunan gereja bnk lahir adalah milik para penggugat berbanding: menghukum para tergugat dan ii pembanding untuk menyerahkan tanah tempat bangunan gereja bnk lahir dalam keadaan baik dan kosong kepada para penggugat berbanding: menyatakan akta hibah tanggal september nomor hb thb adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, menolak gugatan para penggugat berbanding untuk yang lain dan selebihnya, dalam konvensi: menghukum para pembanding tergugat dan konvensi penggugat dan konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik yang timbul tingkat pertama maupun tingkat banding sebesar (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh konstitusi yakni,pemohon walaupun tidak berpendidikan tinggi dan tidak berkenaan. bahwa menurut prof. dr. jimmy asshiddjuncto kuh pidana,".norma yang terdapat dalam dan bab viii undang undang nomor tahun tentang kitabpidana lembaran negara tahunprof. dr. jimmy asshiddigie, sh: poin menyebutkan, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih darttbab v111 undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum pidanabertentangan dengan uud yang menganut prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. bahwa walaupun kewenangan menuntut pidana hapus karena dasawarsa, telah lazim dikenal dalam undang undang, seperti kuh, jika putusan menjadi tetap itu berasal dart hakim lain, putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dart tuntutan hukum, putusan berupa perdanakadaluwarsa. bahwa dasawarsa memang terdapat didalam kitab undang undang hukum perdata burgerlijk webbook bw) bab ketujuh bagian kelima berbunyi: dasawarsa dasawarsa yang sudah mulai berjalan sebelum kitab undang undang ini diundangkan, akan diatur menurut undang undang yang pads saat itu berlaku indonesia. namun demikian dasawarsa dasawarsa yang sudah mulai berlaku secara demikiurif saudi, s.h., m.h. tanggal lahir tulungagung, juli alamat debutan, semanggi xvi, pasar kliwon, surakarta, jawa tengah dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberi kuasa kepada sigit sudibyanto, s.h., m.h., dwi ardiansyah santoso, s.h., tejo kristanto, s.h., agus sudarso, s.h., utomo kurniawan, s.h., ahmad rizal muzakky, s.h., advokat dan advokat magang pada kantor kartika law firm , beralamat jalan alun alun utara nomor bangsal catalog), surakartabahwaahwa kedudukan uud sebagai hukum yang tertinggi dalam negara hukum indonesia, telah secara tegas ditetapkan sejak tap mars nomor i mars kemudian dimuat pula dalam tap mpr nomor ii mpr. terakhir hal itu dimuat lagi dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, yang berbunyikonsekuensi kedudukan uud sebagai hukum dasar yang merupakan hukum tertinggi, menyebabkan tidak diperkenankan adanya peraturan perundang undangan yang bertentangan dengan hukum dasar tersebut, karena sistem konstitusi dalam dirinya mengandung pengujian konstitusional norma norma yang dibentuk. ketika timbul benturan antara aturan konstitusi dntara, dengan konsekuensi bahwa aturan atau tindakan demikian dapat dibatalkan atau menjadi batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. jika hal ini diingkari maka peraturan perundang undangan demikian akan menyangkal kedudukan uud sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi, yang sekaligus merupakan sumber kewenangan lembaga negarajika dicermatidalam uud ketentuan yang melanggar asas persamaan tersebut terjadi saat kpu berupaya mengimplementasikan nomor tahun pelanggaran asas persamalembaga tentunya melanggar asas persamaan. isu ketidakadilan syarat pencalonan tersebut mengemuka ketika kpu menerapkan prinsip tersebut terhadap kepala desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif. kepala desa yang mendaftarkan diri sebagai caleg diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya. bahwa mencermati original intent penyusunan pemilu sebenarnya maksud diadakannya kewajiban mengundurkan diri bagi para pejabat dalam pendaftaran bakal calon legislatif tersebut untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan (conflict interest) dalam jabatan publik saat seorang pejabat mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif. namun, adanya kelemahan dalam konstruksi regulasi tersebut terkesan membuat pembedaan perlakuan terhadap jabatan jabatan tertentu dalam syarat pencalonan. semestinya logika pemikiran tersebut juga berlaku mutasi mutans terhadap para menteri yang kini mendaftarkan diri sebagai bakal caleg. kewajiban pengunduran diri bagi pejabat publik aktif dalam mekanisme pencalonan semestinya didasarkan atas logika kemungkinan penggunaan fasilitas negara daerah untuk kepentingan politik dalam pencalonan secara langsung atau tidak langsung yang bisa mengganggu netralitas dalam pemilu dan merugikan kepentingan publik rakyat. mendasarkan pada logika tersebut, maka kewajiban pengunduran diri bagi pejabat publik dalam mekanisme pencalonan semestinya ditafsirkan secara sama untuk seluruh pejabat publik, tidak terkecuali juga harus diberlakukan bagi para menteri yang mendaftarkan diri sebagai bakal caleg. dalam prinsip demokrasi konstitusional semestinya tidak boleh diberikan privilege tertentu kepada siapapun jika yang bersangkutan akan memperoleh keuntungan secara tidak wajar dari kelemahan sistem legislasi. bahwa sebagaimana dimaksud, bahwa oleh karena pejabat negara yaitu gubernur dan wakil gubernur berikut yang termasuk dalam definisi kepala daerah harus mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai salah satu syarat maju menjadi calon legislatif, maka demi asas persamaan dan asas keadilan sudah seharusnya menteri yang maju menjadi caleg diterapkan dengan peraturan yang sama, yaitu harus mengundurkan diri dari jabatannya. bahwa huruf nomor tahunbahwa dalam huruf nomor tahun sepanjang frase .daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. pemohon memahaminya sepanjang bakal calon anggota tersebut sebelumnya merupakan pejabat negara yang didanai atau pendapatannya bersumber dari keuangan negara, maka untuk mendaftar menjadi calon anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota harus mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembalketentuan pengunduran diri dalam pemilu legislatif supaya adanya persamaan hukum, rasa adil dan tidak ada diskriminasi apalagi tanggungjawab sebagai seorang menteri jauh lebih besar dari bahwa alasan menteri harus mundur karena tidak boleh eksekutif menyebrang legislatif dengan merangkap jabatan, mana menteri adalah jabatan eksekutif bawah presiden, sebagai contoh saat seseorang anggota dpr ditunjuk kemudian diangkat menjadi menteri oleh presiden, maka dia harus melepaskan jabatannya sebagai seorang anggota dpr dengan cara mengundurkan diri, begitu pula saat jabatan menteri ikut mencalonkan sebagai caleg maka sudah seharusnya mengundurkan diri sebagaimana bunyi huruf nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd. bahwa jabatan menteri adalah jabatan tunggal sehingga sehari hari harus konsentrasi penuh memimpin kementerian dan tidak bisa didelegasikan kepala staf bawahnya, sehingga tidak bisa mempertaruhkan jabatannya karena rentang waktunya yang hampir satu tahun lebih dengan demikian tidak cukup dengan istilah cuti. berbeda dengan anggota dpr sebagai jabatan majemuk, jabatan menteri merupakan jabatan tunggal. menteri mempunyai tanggung jawab dan beban kerja yang lebih besar darisehingga justrmundur ketika menjadi caleg, maka menteri pun juga harus mundur. bahwa dasar pemikiran tersebut, terdapat pernyataan dari partai yang mencalonkan menteri menterinya sebagai vote gather (pengumpul suara), dengan demikian niatnya menggunakan nama menteri tersebut beserta fasilitasnya untuk mengumpulkan suara, berarti ini jelas jelas penyimpangan terhadap jabatan, maka seorang menteri yang akan maju menjadi caleg harus mundur. bahwa mengenai penggunaan keuangan negara pemohon juga mendasari menurutrta berhubungan dengan bab undang undang nomor tahun tentang keuangan negarahal ini dapat dipahami jika seorang kepala bumn atau bumi harus mundur dari jabatannya dan tidak dapat ditarik kembali berdasarkan pemilu legislatif sebagai pengelola fiskal menteri keuangan sebagai atasan, maka menteri pun tidak boleh menjadi caleg, sebelum mengundurkan diri dari jabatannya dan tidak dapat ditarik kembali berdasarkan pemilu legislatif. selain itu dipahami seluruh keuangan negara yang digunakan adalah termasuk kepada sehingga jabatan menteri sesuai dengan sebagaimana yang telahdalam frase .anggarannya bersumber dari keuangan negara . maka dengan frase tersebut telah jelas merupakan satu kesatuan makna yang tidak dapat dipisahkan yaitu menteri tidak boleh menjadi caleg. bahwa kemudian berdasarkan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara yang berbunyi:apabila menteri menjadi caleg namun tidak mengundurkan diri dari jabatannya yang tidak dapat ditarik kembali berdasarkan pemilu legislatif, maka menteri tersebut tidak menjaga amanah, termasuk juga tidak amanah dalam menjaga keuangan negara. hal ini berkaitan kerugian pemohon adalah tidak maksimalnya pelayanan dan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat, dan sangat berpotensi timbulnya kerugian keuangan negara berupa penggunaan fasilitas negara, pengerahan pegawai negeri sipil, terlebih lagi adanya korupsi keuangan negara untuk membiayai dana kampanye.rdapat arti penyelenggara negara yang berbunyidan dalam meliputi: pejabat negara pada lembaga tertinggi negara: pejabat negara pada lembaga tinggi negara:sebagai dasar pemikiran pengaturan mengen terdapbersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. yang dapat dipahami dengan makna dalam pemilihan umum,oleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara. bahwa dasar adna sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. sistem keadilan pemilusebagai salah satu prasyarat dalam mencapai keadilan pemilu tersebut adalah melalui penyusunan kerangka hukum harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, dapat dipahami dan terbuka,dengan banyaknya menteri yang masih aktif menjabatapat sekedar dimaknai jabatan politik yang kewenangan besar (mengangkat dan memberhentikan) dimiliki oleh presiden, hal tersebut selain melanggar undang undang seperti yang telah dijelaskan atas, apabila dimaknai sebaliknya maka seluruh jabatan politis dapat merangkap jabatan sebagahal ini juga harus berlaku pada jaksa agung, gubernur bank indonesia ataupun kepala badan badan negara lainnya seperti badan intelijen negara republik indonesia bin), badan narkotika nasional republik indonesia bnn), badan pertanahan negara republik indonesia bpn). dengan demikian sudah semestinya pejabat negara yang dalam hal ini selaku pengguna anggaran pengguna barang negara lembaga yang dipimpinnya tidak dapat menjadi bakal calonsebelum. bahwa jika penerapan kewajibanuntuk mengundurkan diri saat mendaftarkan sebagai bakal caleg, semestinya hal yang sama juga dapat diterapkan untuk para menteri dengan menerapkan penafsiran luas (ekstensif) terhadap huruf dan huruf pemilu yang dalamnya mengharuskan kesediaan untuk tidak merangkap sebagai pejabat negara lainnya. untuk menerapkan asas persamaan (equality) dalam syarat pencalonan bagi semua pejabat publik tanpa kecuali. bahwa dengan segala ketentuan harus mundur itmudian menteri tidak mundur, makdan kepentingan konstitusionaljelas mencederai keadilan masyarakat. semestinya ketika mendaftar menjadi caleg, sehingga ketentuan pengunduran diri untuk menjadi caleg ditambah termasuk jabatan menteri. petit menerima permohonan pemohon seluruhnyatentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknatidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikatengkapnya berbunyi: mengundurkan diri sebagtanggal desember bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama arif saudi, s.h.: bukti fotokopi surat dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan kota surakarta nomor dpc.ppp ska, kepada komisi pemilihan umum, perihal: somasi, tanggal meukti fotokopi berita media online berjudul, budiman: menteri nyaleg, sama seperti kades nyaleg , tanggal april bukti fotokopi berita media online berjudul, formasi: menteri nyaleg berpotensi manfaatkan fasilitas negara , tanggal april bukti fotokopi berita media online berjudul, menteri berpotensi menyalahgunakan kewenangannya untuk kampanye , tanggal mei bukti fotokopi kliping media cetak solopos, berjudul jadi caleg, kades gebang mengundurkan diri , tanggal mei bukti fotokopi berita media online berjudul, kontroversi menteri ramai ramai daftar caleg pada pemiludengan pencalonannya sebagai anggota legislatif. menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, namun tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri, menurut pemohon juga berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya, dalil pemohon yang merasa akan dirugikan karena potensial tidak terlayani secara optimal oleh menteri yang disibukkan dengan kegiatan pencalonan dirinya sebagai anggota legislatif, dan potensial dirugikan jika menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif menyalahgunakan kekuasaan, dan memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pencalonannya.yaitua. b. dst. yang'setelah mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan pemohon dan bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: pendapat mahkamah i3oleh pemohon, bahwa mahkamah telah memutus pengujian huruf dalam putusan mahkamah nomor puu xi tanggal januari pukul wib: i3meskipun terdapat dasar pengujian konstitusionalitas yang berbeda antara permohonan guo dengan permohonan nomor puu x1 yaitu permohonan nomor puu xi menggunakan dan uud sebagai dasar pengujian, sedangkan permohonan pemohon menambahkan dan uud sebagai dasar pengujiannya, namun menurut mahkamah, norma yang terdapat dalam guo pada hakikatnya memiliki substansi yang sama, yaitu jaminan hak warga negara dalam berdemokrasi. oleh karena itu, dengan merujuk mk, menurut mahkamah permohonan guoanwar usman ttd arief hidmaterialis akbar panitera pengganti, ttd. yunita ramadanwarga negara indonesia yang hak hak konstitusionalnya sebagai warga negaraahkamah konstitusi. bahwa pemohon jelas merupakan warga negara indonesia yang secara khusus berusaha memperjuangkan kepentingan diri pribadi dan secara otomatis juga berusaha memperjuangkan kepentingan umum publik (public interest advocacy) karena huruf undang undang nomor tahun berlaku untuk seluruh warga negara indonesia hingga oleh karenanya pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohoyaitu:adalah warga negara indonesia yang sangat membutuhkan pelayanan dari menterinya dengan maksimal. bahwa dengan menteri bolehmaka kewajibannya sebagai seorangsebagai calon legislatif baik itu acara kampanye, kunjungan daerah sebagai calon legislatif, ataupun kegiatan kegiatan intern partainya. kerugian pemohon: bahwa dengan diterapkanngat berpotensi merugikan kepentingan konstitusional pemohon akibat tersebut dapat menimbulkan berbagai persepsi yang berbeda, tidak jelas dalam ketentuannya sehingga berpeluang ditafsirkan lain yang bertentangan dengan uud bahwa terdapat beberapa partai politik yang mengajukan bakal caleg menjadi anggota calon legislatif mana bakal caleg tersebut masih menjabat sebagai menteri dalam kabinet indonesia bersatu kib) jilid ii. bahwa bakal caleg yang saat ini masih menjabat sebagai menteri tersebut sangat berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon, mana pemohon akan sangat dirugikan apabila bakal caleg yang saat ini masih menjabat sebagai menteri diloloskan oleh komisi pemilihan umum maka pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, sebagaimana dikembangkan dalam uud tidak dapat terlaksana dengan baik. bahwa tidak ada jaminan para menteri yang menjadi bakal calon legislatif tidak akan menyalahgunakan jabatannya, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. bahwa tidak ada jaminan para menteri dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dan melayani masyarakat indonesia dengan baik ketika menteri tersebut disibukkan dengan berbagai rangkaian kegiatan sebagai calon legislatif. bahwa para menteri tersebut diangkat oleh presiden untuk membantu mengurusi pemerintahan dan melayani seluruh rakyat, bukan hanya segelintir golongan. jika para menteri menjadi caleg, ada dugaan para menteri aktidak hanya kemungkinan memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk kepentingan dalam hal pemilihan sebagai calon legislatif, para menteri yang menjadi caleg juga berpotensi mengalokasikan berbagai program kementeriannya daerah pemilihan atau daerah yang menjadi basis dukungan menteri tersebut. jika sudah demikian, pelayanan publik bisa terabaikan, karena mereka (lebih) mengurusi program pemilihan untuk menjadi anggota legislatif. padahal program kementerian seharusnya dialokasikan kepada masyarakat indonesia yang benar benar membutuhkan program tersebut tanpa disertai embel embel tujuan terselubung, misalnya tujuan untuk menarik simpati rakyat golongan masyarakat tertentu agar memilih menteri yang menjadi bakal calon legislatif tersebut. bahwa perlu diperhatikan, peraturan komisi pemilihan umum huruf angka menyatakan, bahwdilarang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif, mendatang. bahwa hal ini sangat diskriminatif dan tidak sesuai dengan asas keadilan yang diamanatkan dalam uud sebab, pejabat setingkat menteri yang beban kerja maupun tanggung jawabnya lebih besar dari kepala daerah justru dibolehkan mencalonkan diri sebagai caleg.konstitusional pemohon tidak terakomodir oleh undang undang yang diajukan untuk diuji materiil. bahwa sebagaimana diketahui, untuk menjaga amanah dari masyarakat, pemohon dalam pemilu mendatang, tidak mengajukan anggotanya yang masih menjabat sebagai menteri untuk maju menjadi caleg. ii. norma norma yang diajukan untuk diuji normaundang undang dasar yang menjadi penguji, yaitu: berbunyi: negara indonesia adalah negara hukum :sebagaimana dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.yang berbunyisebenarnyapada uud ketidakadilatau kepalatau kepala lembaga tentunya melanggar asas persamaanl tersebut sejalan dengan setiap orang atau badan hukum yang telah dibatasi perbuatannya berdasarkan undang undang maka orang atau badan hukum lain harus mendapatkan perlakuan dan hak yang sama. apalagi rakyat tidak boleh terganggu pelayanannya akibat ekses pemilu seperti menteri jadi caleg. iv. alasan alasan pengajuan uji materiil bahwa |
tp) pn, berkedudukan jalan teuku umar nomor menteng, jakarta pusat, yang diwakili oleh: nama drs. hadi suseno, pekerjaan ketua komisi perlindungan anak indonesia: disebut sebagai .oiooiiii uuu pemohon yayasan pusat kajian dan perlindungan anak medan, berkedudukan jalan abdul hakim nomor pasar satu setia budi, kelurahan tanjung sari, kecamatan medan selayang, kota medan, yang diwakili oleh: nama ahmad sopan, s.h., m.a pekerjaan ketua yayasan pusat kajian dan perlindungan anak medan, disebut sebagai . pemohon ii: berdasarkan surat kuasa khusus nomor kpai xi1 bertanggal november dan november memberi kuasa kepada: muhammad joni, s.h., m.h: irawan, s.h., m.h: desi yanti, s.h: ade irfan gulungan, s.h: ariani abdullah, s.h: amati kuliah, s.h. kesemuanya adalah advokat yang tergabung pada tim litigasi untuk penghapusan kriminalisasi anak, komisi perlindungan anak indonesia kpai) berkedudukan jalan teuku umar nomor menteng, jakart, membaca keterangan tertulis dpr, membaca dan mendengar keterangan ahli dari para pemohon dan pemerintah: memeriksa bukti bukti tertulis yang diajukan para pemohontentang latar belakang pengajuan permohonan anak adalah orientasi dan sekaligus motivasi bagi orangtua yang memancarkan energi kehidupan. tahlil gibran menampilkan anak sebagai sang busur yang melesat melewati zamannya. anak anakmu bukan milikmu, mereka putra putri kehidupan. pemikiran arif tradisional dikenal pula butir bernas yang memberi tempat anak sebagai buah hati sibilan tulang . begitu kuatnya dorongan dan orientasi orangtua kepada anak, seakan menjadi motivasi orangtua melakukan apa saja untuk anak. beralasanlah jika untuk kepentingan anak, dilakukan dengan progresif atau yang dikenal dalam international covenant economic, social and bahwa uud yang berbunyi,: bahwa uud yang berbunyi,pengadilan anak sebagaimana dimaksud dalam angka diatas, terhadap dan uud tentang kedudukan hukum m sepanjang mengenai frasa berbunyi "pidana atau , bertentangan dengan ketentuan dan uud dan menyatakan inkonstitusional bersyarat yang hanya berlaku secara konstitusi bersyarat dengan memperhatikan hak hak anak memperoleh prioritas tindakan bukan pidana, menyatakan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pengadilan anak sepanjang mengenai frasa berbunyi, 'pidana penjara , bertentangan dengan ketentuan dan uud dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyatakan ketentuan undang undang pengadilan anak sepanjang frasa "di lembaga pemasyarakatan anak , bertentangan dengan ketentuan dan uud dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, subsidi:mengajukan bukti bukti tertulis bukti sampai dengan bukti sebagai berikut: bukti fotokopi ketentuan bab undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak: bukti p 1a fotokopi ketentuan undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak: bukti fotokopi surat keputusan presiden nomor tahun tentang komisi perlindungan anak indonesia: bukti fotokopi akte pendirian yayasan pusat kajian dan perlindungan anak medan ypkpam) nomor tanggal agustus bukti p 3a fotokopi ketentuan angka akte pendirian yayasan pipa medan, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pengadilan anak, bukti fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopi majalah forum keadilan edisi nomor halaman tanggal juli bukti fotokopi tulisan harian kompas kpai hentikan pengadilan atas bocah: bukti fotokopi kegiatan komisi perlindungan anak indonesia: bukti fotokopi contoh kasus kegiatan pusat kajian dan perlindungan anak dalam melakukan perlindungan hak hak anak khususnya kawasan daerah provinsi sumatera utara, bukti p 10a fotokopi tulisan juri bulian apabila raju yang diburu , pondok edukasi, bantul halaman bukti fotokopi pendapat maruarar siahaan dalam bukunya yang berjudul hukum acara mahkamah konstitusi republik indonesia penerbit konstitusi press, jakarta halaman bukti fotokopi buku karya martian prodjohamidjojo halaman memahami dasar dasar hukum pidana perannya paramita, jakarta, bukti fotokopi buku karya e.y kantor, s.h dan s.r. santri, s.h, halaman asas asas hukum pidana indonesia dan penerapannya , storia grafika, jakarta, bukti p 13a fotokopi buku karya e.y. kantor, s.h dan s.r santri, s.h,halaman asas asas hukum pidana indonesia dan penerapannya , storia grafika, jakarta, bukti fotokopi buku karya mr. drs. utrecht, halaman hukum pidana i , pustaka tinta mas, surabaya , bukti fotokopi makalah prof. dr. lobby logan, s.h., m.h., perkembangan asas legalitas dalam hukum pidana indonesia , bukti fotokopi buku karya mr. j.m. bemmelen halaman hukum pidana hukum penitentier , binacipta, bandung bukti fotokopi buku panduan pemasyarakatan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sekretariat jenderal majelis permusyawaratan rakyat, jakarta, bukti fotokopi, bukti fotokopi wawancara wartawan bali dengan wakil ketua komisi dpr akil mochtar, s.h., m.h., sumber .html juli bukti fotokopi buku karya dr. syaiful bakeri, s.h., m.h halaman perkembangan stelsel pidana indonesia , total media, yogyakarta, bukti fotokopi buku karya dr. sholehuddin, s.h., m.h, halaman bukti p 21a fotokopi tulisan dr. sholahuddin, s.h., m.h, halaman sistem sanksi dalam hukum pidana ide dasar double tract system dan implementasinya , rajawali, jakarta bukti fotokopi tulisan ny. erna sofyan sjukrie, s.h halaman pemahaman visi dan misi pengadilan anak dalam sistem peradilan indonesia : bukti fotokopi rancangan undang undang tentang peradilan pidana anak mengganti undang undang nomor tahun tentang pengadilan anak, bukti fotokopi draf rancangan kitab undang undang hukum pidana ruu kuhp) bukti p 24a fotokopi tulisan), bukti fotokopi huruf konvensi pbb tentang hak anak kha), bukti p 25a fotokopi ketentuan konvensi pbb tentang hak anak kha), komite pbb tentang hak anak yang diberikan mandate kha mengevaluasi laporan negara country report) atas pelaksanaan kha negara meratifikasi indonesia: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia ham), bukti fotokopi tulisan hadi suseno, kriminalisasi anak , pokok pokok pikiran, pada tanggal juli tentang kekerasan tak terelakkan dari anak berkonflik hukum: bukti fotokopi surat lembaga bantuan hukum masyarakat nomor sk sbj vi tertanggal juni perihal permohonan audiensi, bukti fotokopi surat setara institut kepada kapolri tembusan komisi perlindungan anak indonesia, bukti fotokopi tulisan yang bersumber .htm tentang situasi buruk dalam pemidanaan sebagaimana fakta, bukti fotokopi surat perintah penahanan oleh pengadilan negeri staat, bukti fotokopi tulisan erna sofyan sjukrie, s.h, halaman perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum : bukti fotokopi tulisan bandar lampung maret tentang proses hukum bocah pencuri instan, sumber artikel.php?id bukti fotokopi tulisan agus raharjo, s.h., hum, problematika asas retroaktif dalam hukum pidana indonesia : bukti fotokopi tulisan bersumber index.php?option com content view article&id pusaka indonesia anak berkonflik dengan hukum harus dilindungi&catid itemid bukti fotokopi tulisan bersumber component journals index.php?option com journal review&id &task view tentangabfotokopi undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, bukti fotokopi tulisan ariani anak nakal dari terminologi sampai implementasi, majalah kalinya, edisi november desember pipa unicef halaman tentang situasi buruk dalam pemidanaan, bukti fotokopi tulisan bersumber pada indonesia id protection3146.html tentang, bukti fotokopi tulisan bersumberbersumber pada laporan penelitian lpa sulawesi selatan: bukti fotokopi tulis yogyakarta, halaman bukti fotokopi buku kompilasi hukum islam, penerbit fokusmedia, bandung, bukti fotokopi pidato pengukuhan jabatan guru besar fakultas hukum universitas diponegoro, paulus hadisuprapto, peradilan restoratif model peradilan anak indonesia masa datang , februari halaman bukti fotokopi buku karya prof. hari chand, modern jurisprudence , international law book services, bukti fotokopi buku karyafotokopi tulisan tentang kekerasan yang dialami anak dari laporan penelitian dpa sulawesi selatan, bukti fotokopi buku karya dr. andi hamzah, sistem pidana dan pemidanaan indonesia , perannya paramita, jakarta halaman bukti fotokopi kliping koran harian republika edisi rabu, desember anak bermasalah jangan dipenjara , kutipan penyataan dari menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia republik indonesia, bukti fotokopi kliping koran harian kompas edisi rabu, desember lapas anak minim guru ditemukan anak dibawah usia tahun, bukti fotokopi laporan need assessment anak berkonflik dengan hukum rutan dan lapas makassar, i2. menimbang bahwa pada persidangan tanggal maret telah didengar keterangan ahli pemerintah dr. mudzakkir, s.h., m.h yang pada pokoknyake huruf undang undang nomor tahun rumusan norma hukumbahwa hukum adalah norma (kaedah). norma tersebut dipahami sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang undangan, maupun norma yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum indonesia: bahwa pengakuan terhadap norma hukum yang tidak tertulis tersebut, menurut ahli, relevan dalam konteks masyarakat hukum indonesia yang bercorak heterogen yang oleh pendiri republik indonesia dipergunakan istilah masyarakat indonesia bhinneka tunggal ika : bahwa keberadaan norma hukum yang tidak tertulis menurut ahli, menjadi jiwa hukum nasional indonesia dan menjiwai hukum nasional yang tertulis. oleh sebab itu, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum indonesia undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman), bahwa batas usia anak dalam undang undang guo lebih ditujukan kepada kebijakan dalam perumusan legislatif kapan seseorang mulai dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. masing masing negara memiliki kebijakannya sendiri sendiri sesuai dengan konteks sistem hukum dan nilai budaya pada masing masing negara tersebut, bahwa committee rights komite hak hak anak pbb) merekomendasikan batas minimum tahun mulai dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan internasional tidak batas usia bawah tahun. namun demikian, batasan usia yang rekomendasikan oleh pbb tidak dapat dijadikan dasar untuk menafsirkan uud untuk menguji konstitusionalitas norma hukum yang mengatur tentang batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dan undang undang nomor tahun bahwa anak yang belum genap usia tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, tetapi penyidik diberi wewenang melakukan pemeriksaan dan menyatakan: anak yang masih dapat dibina oleh orang tua, atau orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. anak tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, makabahwa undang undang guo tidak mengatur secara eksplisit kapan seorang anak yang melanggar hukum pidana dapat dikenakan sanksi pidana pokok berupa sanksi pidana penjara. hal ini berarti, pilihan penjatuhan pidana penjara terhadap anak diserahkan kepada kebijakan hakim atau aparat penegak hukum, yang dalam doktrin hukum menjadi wewenang diskresionari aparat penegak hukum dan khususnya hakim, bahwa khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang undang guo ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang masih berumur (delapan) tahun sampai (dua belas) hanya dikenakan tindakan,didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak: bahwa bila sanksi pidana penjara dihilangkan, hakim tidak memiliki pilihan lain jika menghadapi perkara anak yang usianya sekitar tahun (rata rata sudah mahasiswa tahun pertama), melakukan tindak pidana yang sifat jahat tindak pidana sangat berat yang sama atau melebihi kejahatan orang dewasa atau dilakukan sama dengan orang dewasa yang termasuk kejahatan sangat berat atau luar biasa berat maka hakim masih memiliki alternatif pilihan pengenaan sanksi pidana yang tepat dan proporsional untuk anak yang bersangkutan, yaitu pidana penjara: bahwa keberadaan lembaga pemasyarakatan anak,yang cocok dan disediakan khusus untuk anak yang bersangkutan. walaupun namanya lembaga pemasyarakatan tetapi karena ada anak maka fungsi dan tujuannya tetap menghormati atau mengutamakan kepentingan kebaikan anak masa yang akan datang: bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara bagi anak dan kemudian dibina dalam lembaga pemasyarakatan anak sebagai pilihan yang terbaik untuk masa depan anak yang bersangkutan: i2. menimbang bahwa pada tanggal maret pemerintah telah menyampaikan keterangan tertulis kepaniteraan mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut: pokok permohonan bahwa menurut para pemohon ketentuan butir huruf pengadilan anak, sepanjang frasa, maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan", dianggap bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana positifs, dengan ketentuan guo berarti menormalkan kriminalisasi anak, dan pada gilirannya mengakibatkan anak anak dapat diajukan sidang anak yang selanjutnya dapat dijatuhi pidana, karenanya menurut para pemohon dianggap bertentangan dengan dan uud bahwa menurut para pemohon ketentuan pengadilan anak, sepanjang frasa, sekurang kurangnya (delapan) tahun" bertentangan dengan dan uud karenyang dijamin dalam uud hak tumbuh kembang anak melanggar, karena pemidanaan anak akan membawa anak sidang anak merupakan bentuk perampasan kemerdekaan dan tumbuh kembang anak, karena: batas usia tanggung jawab pidana anak terlalu rendah dibandingkan usia boleh bekerja. batas usia tanggung jawab pidana anak melanggar hak konstitusional anak atas pendidikan. usia tanggung jawab pidana anak dalam pengadilan anak jauh lebih rendah dibandingkan berbagai negara. sistem peradilan pidana anak, masih merupakan turunan dari sistem peradilan untuk orang dewasa. anak bukan pelaku tindak pidana otentik, namun terkait situasi lingkungan sosialnya., maupun instrumen internasional, bahwa menurut para pemohon ketentuan pengadilan anak, sepanjang frasa, belum mencapai umur (delapan) tahun" dianggap bertentangan dengan dberdasarkan amanat undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak perlindungan anak ) juncto keputusan presiden nomor tahun keppres nomor yang beralamat dan berkedudukan hukum jalan teuku umar nomor karena terlalu rendah dalam menentukan batas usia tersebut guna dilakukan proses hukum oleh penyidik. bahwa ketentuan pengadilan anak tetap mempersatukan perlakuan proses penyidikan seperti halnya penyidikan untuk "pro justicia' yang diajukan sidang anak (seperti pengadilan anak) dengan pemeriksaan penyidik untuk anak kurang tahun pengadilan anak) adalah sama saja karena yang diberlakukan adalah kurap juga oleh penyidik, bahwa menurut para pemohon ketentuan pengadilan anak, sepanjang frasa "pidana atau" bertentangan dengan dan uud dan karenanya berlaku secara inkonstitusional bersyarat, karena tidak memperhatikan tindakan sebagai prioritas bukan pemidanaan, karena terdapat situasi buruk dalam pemidanaan sebagaimana fakta antara lain: kekerasan: kecenderungan penahanan, kecenderungan penjatuhan pidana daripada tindakan: proses 'pro justicia' dan pidana bukan the last resort, penahanan atau pemenjaraan bersama orang dewasa, over capacity: ragam permasalahan pembinaan. bahwa menurut para pemohon ketentuan pengadilan anak, sepanjang frasa, lembaga pemasyarakatan anak" bertentangan dengan dan uud karenabahwa menurut para pemohon ketentuan huruf pengadilan anak adalah ketentuan yang a historis dan tidak memperhatikan rasa keadilan masyarakat, dimana terhadap anak bawah umur dapat dilakukan pendidikan paksa tersebut secara eksplisit dan bahan dengan mengesampingkan menjatuhkan pidana penjara. singkatnya menurut para pemohon ketentuan guo dianggap bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana positif yang mengandung unsur ex scripta, lex certa, non retroaktif, dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena itu menurut pemohon ketentuan guomateri muatan norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut atas, pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: terhadapbagai berikut: bahwa rumusan normadikonsepkan sebagai norma, baik yang tertulis maupun norma yang tidak tertulis. rumusan guo ditujukan kepada rumusan norma hukum yang tidak tertulis. hal yang sama juga dipergunakan dalam berbagai rumusan dalam hukum pidana, misalnya "melawan hukum", "bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat" dan lain lain, yang kemudian dikenal sebagai sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana. perbuatan yang tidak tertulis yang dapat dilakukan oleh anak, misalnya perbuatan vandalism yang tidak diatur secara eksplisit dalam kuhp. angka huruf pengadilan anak sebenarnya dimaksudkan untuk menjelaskan definisi tentang pengertian anak nakal yang berfungsi untuk menjelaskan sedemikian rupa suatu kata atau istilah sehingga tidak menjadi pengertian ganda, sehingga bila angka huruf dihilangkan maka justru akan menjadi tidak jelas lagi tentang pengertian anak nakal, sehingga sama sekali dapat dikemukakan sebagai berikut: bahwa frasa ini sebenarnya untuk menampung hukum positif yang berlaku indonesia yaitu samping hukum nasional namun juga ada hukum adat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat. atau dengan kata lain diakui sebagai "bhinneka tunggalikaan yuridis". norma hukum tidak tertulis adalah relevan dalam konteks masyarakat hukum indonesia, karena keberadaaan norma hukum tidak tertulis merupakan "given" yang berasal dari masyarakat sehingga tidak bertentangan dalam masyarakat, dan uud pun menghormati nila nilai budaya yang hidup dan berkembang masyarakat. keterkaitan dengan peraturan hukum tertulis, frasa ini sebenarnya sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, yang antara lain menyatakan bahwa pengadiladengan demikian putusan hukum yang ditetapkan oleh hakim tidak hanya berdasarkan asas legalitas, hakim harus menggali nilai nilai yang hidup dalam masyarakat termasuk sumber hukum tidak tertulis (hukum adat) dalam putusannya. bahwa salah kewenangan mahkamah konstitusi dalam uji materiil sebuah materi muatan norma dalam suatu undang undang termasuk pengadilan anak, maka sebagai batu ujian adalah uud sedangkan konvensi internasional dapat dijadikan bahan referensi yang bersifat ad informandum. karena itu pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang mengatakan bahwa angka huruf pengadilan anak dianggap bertentangan dengan asas legalitas yang dianut dalam sistim hukum indonesia, karena jika dihubungkan dengan sistem hukum indonesia, maka tidak hanya didasarkan pada hukum tertulis semata, tetapi juga terdapat hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang indonesia. terhadap frasa tahun sampai dengan sebelum usia tahun" sebagai berikut: penetapan batas usia anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada sidang anak yang telah ditetapkan oleh komite pbb untuk hak hak anak dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan sistem hukum dan nilai nilai budaya negara masing masing. sehingga penetapan batas usia anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya berbeda beda setiap negara: penetapan batas usia anak indonesia yang ditetapkan bawah (delapan) tahun sebagaimana termuat dalam pengadilan anak dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah dan dpr sebagai representasi dan wakil rakyat dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. hal ini tidak bersifat mutlak atau bersifat relatif dan dapat diubah berdasarkan perkembangan kecerdasan dan kemampuan pertanggungjawaban secara pidana rata rata anak indonesia. dengan demikian perubahan batas usia anak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya merupakan ranah pembentuk undang undang dpr bersama presiden) melalui mekanisme legislative review dan bukan melalui pengujian undang undang mahkamah konstitusi. dengan demikian apabila para pemohon ingin melakukan perubahan batas usia yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya sidang anak sebagaimana termuat dalam pengadilan anak dapat dilakukan dengan memberikan masukan kepada pembuat undang undang, agar batas usia anak (baik dalam perubahan pengadilan anak maupun ruu kuhp) diubah menjadi (dua belas) sampai dengan (enam belas) tahun. terhadap frasa, sanksi pidana penjara kepada anak nakal sebagai berikut: ada djenis sanksi bagi anak yaitu pidana atau tindakan tidak semua kenakalan anak dari usia tahun sampai dengan tahun dikenakan sanksi pidana penjara, tetapi adanya sanksi pidana penjara sebagai alternatif pilihan sanksi yang dihubungkan antara perbuatan jahat yang dilakukan (misalnya sama atau melebihi orang dewasa) dan sikap batin yang bersangkutan sehingga pengenaan sanksi pidana tepat untuk dikenakan kepada anak nakal. sanksi pidana penjara bagi anak ditempatkan sebagai ancaman sanksi yang terakhir atau ultimatum medium. jenis sanksi bersifat alternatif yang memberi peluang bagi hakim untuk memilih sanksi yang paling tepat, adil dan proporsional dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. dalam posisi rumusan sanksi dari yang terberat sampai dengan yang teringan tersebut, hakim diberi ruang (diskresi) untuk memilih sanksi yang paling tepat. jika sanksi pidana penjara dihilangkan, maka hakim tidak memiliki pilihan lain jika ada anak yang usianya tahun kurang sedikit, kemudian melakukan tindak pidana mana kejahatan yang dilakukan sama dengan orang dewasa atau bahkan melebihi kejahatan orang dewasa (melebihi batas normal kejahatan), maka hakim tidak memiliki alternatif pilihan untuk mengenakan sanksi pidana. hal ini untuk mengimbangi bahwa penjatuhan sanksi pidana bukan hanya menggunakan parameter kepentingan terpidana saja, tetapi juga untuk kepentingan keadilan bagi korban atau pihak yang menderita karena kejahatan. memberi daya cegah kepada calon pelaku atau orang yang berniat melakukan kejahatan untuk membatalkan niat jahatnya. dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak berlaku asas subsidiaries yang artinya bahwa aparat penegak hukum mempunyai ruang (diskresi) untuk memilih alternatif sanksi pidana dari yang paling ringan sampai yang paling berat, namun harus diutamakan yang paling ringan dan efektif serta menjadikan sanksi pidana penjara sebagai "ultimatum medium" atau pilihan terakhir yang dapat diberikan kepada anak. penjatuhan sanksi pidana seperti tersebut atas sesuai bila dikaitkan dengan peraturan hukum lainnya sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak yang menganut prinsip kepentingan terbaik dan prinsip pemidanaan sebagai upaya terakhir. dalam ruu kuhp tahun masalah kepentingan anak diatur dalam bab sampai dengan yaitu tentang pidana dan tindakan bagi anak". dalam disebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia tahun tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. adapun bentuk bentuk pemidanaan untuk anak yang terdapat dalam ruu kuhp antara lain berupa: pidana verbal: peringatan dan teguran keras: pidana dengan syarat: pembinaan diluar lembaga, pidana kerja sosial, dan pidana pengawasan: pidana denda: pidana pembatasan kebebasan: kurungan, penjara. pemberian sanksi kepada anak yang melakukan pelanggaran hukum yaitu sekurang kurangnya berusia tahun dan belum mencapai tahun jangan diartikan sebagai kriminalisasi terhadap anak tetapi lebih kearah pembinaan yang menjadi kewajiban negara agar anak anak tidak terjerumus lebih jauh dalam perbuatan yang tidak baik. selain itu pembinaan dilakukan secara adil dengan tidak memberikan sanksi hukum sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa, yang dijamin perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan hak hak anak. pembinaan terhadap anak lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan tidak mencabut hak hak anak dan tetap memperhatikan hak anak berupa hak hidup, tumbuh dan berkembang anak, dengan memberikan fasilitas fasilitas yang diperlukan seperti pendidikan dan keterampilan, pemberian layanan kesehatan, sarana prasarana bermain dan lain lain. dengan demikian pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh negara terhadap anak dianggap memberangus hak pendidikan anak, dan menyebabkan anak keluar atau putus sekolah, atau setidak tidaknya mengganggu pendidikan anak. pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa pemenjaraan anak melanggar hak anak untuk berkembang, karena pada kenyataannya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan memberikan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, dengan kata lain pembinaan tersebut dengan memperhatikan tumbuh kembang anak. terhadap frasa lembaga pemasyarakatan anak", sebagai berikut: jika anak dikenakan sanksi pidana, maka anak dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan anak yang berbeda dengan lembaga pemasyarakatan yang berlaku bagi orang dewasa, keberadaan lembaga pemasyarakatan tersebutkhusus untuk anak, bahwa pembentukan lembaga pemasyarakatan anak oleh negara adalah dalam rangka melaksanakan tugas negarpembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kalaupun ada kekurangan sana sini, hal in! disebabkan karenakedepan pemerintah akan melakukan upaya perbaikan dalam penanganan anak yang terkait dengan masalah hukum, juga pembinaan anak lembaga pemasyarakatan lebih ditingkatkan kualitasnya: bahwa argumen argumen yang diajukan para pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya sangat dipengaruhi dan dihantui adanya kekhawatiran yang berlebihan, seolah olah anak yang masuk dalam pembinaan lembaga pemasyarakatan dapat menyebabkan anak mengalami trauma, anak cap sebagai anak nakal, mengalami kekerasan dan lain sebagainya, karena itu pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah semata mata sebagai lembaga pemidanaan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum, karena pada kenyataannya lembaga pemasyarakatan lebih mengedepankan pembinaan sesuai dengan tumbuh kembang anak tersebutbutir huruf sepanjang frasapanjang frasa "sekurang kurang (delapan) tahun" sepanjang frasa "belum mencapai umur (delapan) tahun", sepanjang frasa "pidana atau", huruf sepanjang frasa "pidana penjara", sepanjang frasa "di lembaga pemasyarakatan anak" undang undang nomor tahun tentang pengadilan anaahli dari pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: dr. surastini, s.h., m.h bahwa penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus didasarkan pada beberapa asas antara lain asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak dan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak: bahwa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana ternyata memuat beberapa ketentuan yang tidak sejalan dengan asas asas tersebut atas. ketentuan ketentuan tersebut secara langsung maupun tidak langsung bertentangan dengan uud khususnya dan uud bahwa yang dimaksud angka huruf adalah hukum yang tidak tertulis, berupa hukum adat atau kebiasaan atau norma norma lain yang dianggap tidak pantas dilakukan oleh anak anak sehingga bila dibandingkan dengan orang dewasa, frasa tersebut memperluas seorang anak untuk dapat dijerat dengan sanksi pidana. hal ini dapat ditafsirkan bertentangan dengan asas legalitas yang tercantum dalam kuhp yang disebut sebagai asas null delicatus nulla pena sine praevia lege penari yang menyatakan seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan kekuatan undang undang yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan, bahwa batasan sebagaimana ketentuan dan uud bahwa merupakan ketentuan yang tidak sejalan meskipun anak itu tidak diajukan persidangan tetapi proses yang harus dijalani dalam sistem peradilan pidana sudah memberikan dampak psikologis dan tidak bisa diingkari adanya stigma negatif dari masyarakat apabila anak telah masuk dalam proses peradilan pidana meskipun hanya pada tahap penyidikan, oleh karenanya memproses anak yang berusia bawah tahun meskipun tidak diajukan sidang anak adalah bertentangan dengan dan uud bahwa penjatuhan pidana bagi anak bukanlah sesuatu yang tepat karena sanksi yang diberikan seharusnya bertujuan untuk membantu, menolong agar yang bersangkutan dapat lebih baik masa yang akan datang: bahwa huruf bertujuan untuk pembalasan atau penjelasan karena yang dilihat adalah apa yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan masa yang lalu. oleh karenanya seorang anak lebih tepat apabila dijatuhkan adalah tindakan akan tetapi seandainya harus dijatuhkan sanksi berupa pidana, maka selayaknya yang dijatuhkan bukanlah pidana pengekangan kemerdekaan, bahwa apabila hakim mengadili seorang anak, dapat menetapkan atau dapat menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan. apabila sanksi pidana atau tindakan sama sama ditempatkan lembaga pemasyarakatan anak merupakan perlakuan yang tidak adil dan bertentangan dengan uud penting nugroho, m.a., ph. bahwa pengujian materiil angka huruf huruf dan ahli menyoroti dari tiga aspek dengan pertimbangan masalah batas umur, aspek pidana dan lembaga pemasyarakatan anak:kembangnya secara maksimal, bahwa berdasarkan data dari direktorat jenderal pemasyarakatan departemen hukum dan ham ternyata membawa dampak jumlah narapidana anak meningkat, dan sekitar bergabung dengan tahanan orang dewasa karena ini memungkinkan terjadi: menteng, jakarta pusat: dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya yakni drs. hadi suseno, selaku ketua, yang bertindak untuk dan atas nama komisi perlindungan anak indonesia (vide bukti dan vide bukti bahwa berdasarkan undang undang perlindungan anak yang berbunyi, dalam rangka meningkatkan efektifbukti bahwa pemohon sebagai lembaga negara memiliki tugas yang tertera dalam undang undangmasukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam perlindungan anak bukti .a), bukti bahwaiamanatkan perlindungan anak bersama sama jaringan dan kpai daerah yang sudah terbentuk beberapa provinsi indonesia dan beberapa kabupaten kota pada berbagai prov, bahwa peradilan anak sudah selayaknyalahbahwa keputusan presiden nomor tahun tentang ratifikasi konvensi hak anak, menurut ahli ada hal yang agak janggal dengan guo sebab dikatakan negara negara pihak yang meratifikasi mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau diakui telah melanggar hukum pidana untuk diberlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak asasi manusia, dan kebebasan kebebasan dasar orang orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak, dan pengambilan anak pada peran konstruktif masyarakat: bahwa dengan penempatan anak lembaga pemasyarakatan agak menyimpang dengan paradigma perlindungan anak indonesia dewasa ini, i2. menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat pada tanggal april mengajukan keterangan tertulis kepaniteraan mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut: ketentuan pengadilan anakngkaa sekurang kurangnya (delapan) tahun", sepanjang frasa belum mencapai umur (delapan) tahun , sepanjang frasa pidana atau , huruf sepanjang frasa pidana penjara , dan sepanjang frasa di lembaga pemasyarakatan anak pengadilan anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: angka huruf anak nakal adalah: .. huruf pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah: pidana penjara hak dan atau kewenangan konstitusional yang dianggap pemohon dirugikan oleh berlakunya guo pengadilan anak bahwa pada pokoknya para pemohon dalam permohonan guo, mengemukakan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya angka huruf sepanjang frasa, belum mencapai umur (delapan) tahun , sepanjang frase, pidana atau , huruf sepanjang frase, pidana penjara , dan sepanjang frase, di lembaga pemasyarakatan anak pengadilan anak dengan dalil dalil sebagai berikut: bahwapemidanaan harus berdasarkan pada undang undang, menurut para permohonan guo bertentangan dengan hak konstitusional anak untuk tumbuh dan berkembang, perlindungan anak dari kekerasan karena secara faktual dan rasional anak anak yang dijatuhi pidana penjara atau ditahan dalam banyak kasus mengalami kekerasan fisik maupun psikis, bahwa batasan umur anak sekurang kurangnya (delapan) tahun yang dapat diajukan sidang anaksebagaimana dijamin uud menurut para pemohobahwa penentuan batas usia bawah tahun dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik adalah terlalu rendah pada usia bawah tahun untuk dilakukan proses hukum penyidikan yang sama seperti halnya anak yang telah berusia sekurang kurang tahun, yang secara faktual dan terbukti dalam banyak kasus mengakibatkan pelanggaran hak anak, kekerasan terhadap anak, dan berbagai kondisi yang tidak nyaman bagi anak yang menjalankan proses penyidikan tersebut. karena itu menurut para pemohon mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional anak atas tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk memperoleh hukum yang berkeadilan,berkembang, oleh karena fakta menunjukkan situasi buruk dalam pemidanaan seperti kekerasan, penahanan atau pemenjaraan bersama dengan orang dewasa, dan over capacity yang menyebar timbulnya berbagai masalah dalam pembinaan, bahwa penempatan anak nakal dalam lembaga pemasyarakatan sebagai anak negara pengadilan anak|, dengan melihat situasi, kondisi serta setting sosial dan empiris mengenai lembaga pemasyarakatan anak saat ini yang belum kondusif bagi pemenuhan hak konstitusional anak, maka dengan demikian guo mengabaikan hak konstitusional anak sebagaimana dijamin dalam uud bahwa menurut para pemohon adanya fakta fakta kerugian konstitusional anak sebagaimana diuraikan atas, dikaitkan dengan fungsi kelembagaan para pemohon dalam melakukan kegiatan advokasi dan perlindungan terhadap anak, adalah merupakan bentuk konkret dan kausalitas adanya kerugian konstitusional para pemohon, keterangan dprdalil para pemohon yang menyatakan dengan berlakunya guo menyebabkdirugikan, karena secara faktual banyak terjadi kekerasan fisik maupun psikis, dpr berpandangan hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma pengadilan anak, bahwa dpr berpandangan substansi materi yang dimohonkan uji materiil oleh para pemohon sama sekali tidak menghalang halangi para pemohon untuk melakukan kegiatan kajian, penelitian, advokasi dan perlindungan terhadap anak, oleh karena itu konstitusi yang menjadi dasar uji materiil yang didalilkan para pemohon sangat tidak relevan dengan jika dikaitkan dengan hak konstitusional para pemohon secara kelembagaanapabila ketua majelis hakim berpendapat lain berikut kami sampaikan keterangan dpr yang terkait dengan pokok perkara, pokok materi uji pengadilan anakpengadilan anak dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan kepada pertumbuhan dan perkembangan mental anak, oleh karena itu perlu ditentukan pembedaan perlakuan dalam hukum acara dan ancaman pidananya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, bahwa terhadap pendapat para pemohon yang menyatakan angka huruf yang dapat merugikan hak konstitusional anak, dpr berpandangan angka huruf bukan sebuah norma yang mengkriminalisasi anak, melainkan perumusan pengertian atau definisi anak nakal yang dirumuskan berdasarkan kenyataan sosiologis terdapat, bahwa dengan diumumkannya batasan, pengertian atau definisi anak nakal dalam angka tersebut justru untuk memenuhi asas legalitas, karena telah menjadi hukum positif yang menjadi dasar untuk menghadapi dan menangani anak nakal yang memang memerlukan penanganan khusus untuk menyelesaikan persoalan hukumnya: bahwa terhadap pendapat para pemohon yang menyatakadpr berpandangan bahwa penentuan batas usia tahun bagi anak nakal untuk dapat diajukan sidang anak adalah merupakan kebijakan pembuat undang undang dengan didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis, bahwa anak yang berusia (delapan) tahun dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (vide penjelasan umum pengadilan anak), bahwa dpr berpandangan pengadilan anak sudah secara komprehensif telah melindungi kepentingan kepentingan hak hak konstitusional anak yang sedang bermasalah dengan hukum (anak nakal), hal tersebut antara lain dapat dilihat dari: pada tahap penyidikan: penyidikan dilakukan oleh penyidik anak yang mempunyai syarat syarat yang ditentukan dalam pengadilan anak, tata cara penyidikan mewajibkan penyidik memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (vide (vide proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan (vide penahanan apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan maka dapat dilakukan penahanan dengan mempertimbangkan hal hal yang diatur dalam pengadilan anak yaitu::, tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. sanksi untuk anak nakal yang berusia sampai dengan tahun adalah berupa tindakan bukan pidana, dalam penjelasan umum pengadilan anak setelah secara tegas menyebutkan bahwa bahwa oleh karena pengadilan anak sudah secara komprehensif mengatur perlindungan terhadap kepentingan hak konstitusional anak yang mengalami persoalan hukum, maka jika dalam penerapannya menurut para pemohon secara faktual masih terjadi pelanggaran pelanggaran, hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma: bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut, dpr berpandanganlembaga pemasyarakatan anak pengadilan anakridak bertentangan dengan dan uudahwadalam: saksi dalam pengujian perfilman: pihak terkait dalam pengujian pornografi: dengan demikian pemohon terbukti secara konkre,kriminalisasi anak dalam beberapa tafsir undang undang nomor tahun tentang pengadilan anak pengadilan anak ), vide bukti yang dimohonkan untuk dilakukan uji materiil kepada mahkamah konstitusivinsi sumatera utaravinsi sumatera utara seperti penanganan kasusrsidangan pada tanggal mei telah didengar dan dibaca keterangan ahli pemohon baik lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: prof. bisma siregar asas pembangunan nasional,dijiwai dandal dan etika dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila, anak baru bertanggung jawab atas dirinya setelah dewasa, kedewasaan seorang anak tidak dinilai dari takaran tahun umurnya tetapi terjadinya peristiwa beda bagi anak perempuan dan laki laki. anak hanya mengenal hak, mengenal hak dari orang tuanya kewajiban baru terpukul dari dirinya sesudah dewasa. sebaliknya orang tua tidak mempunyai hak atas anak kecuali kewajiban ayah adalah iman bagi keluarganya, istri, anak yang berada bawah tanggung jawabnya, bahwa orangemerlukan kasih sayang dan pendidikan: kembalikan pancasila sebagai nilai dasar kegiatan pembangunan dijiwairal dan etika dalam rangka pembangunan nasional, sebagai pengamalan pancasila: wujud peraturan yang lebih menekankan pendidikan berdasarkan kasih sayang bukan sekadar formalitas dan rutinitas, hj. aisyah amini, s.h., m.h anak nakal yang dapat diajukan sidang adalah sekurang kurangnya berusia (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur tahun dan belum menikah . dalam usia ini mestinya anak anak menempuh pendidikan wajib (wajib belajar tahun). perlu ditinjau kembali tentang batas usia anak yang akan diminta pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang lakukan, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang jika memenuhi dua unsur yaitu adanya pengetahuan tentang perbuatan pidana dan adanya kebebasan bertindak, hukuman bagi anak sesuai tahap perkembangannya: tahun (belum mumayyiz), tidak dapat diminta pertanggungjawaban, tidak dijatuhkan hukum pidana, hanya dapat diberikan tindakan yang bersifat mendidik, tahun usia agil baligh, dikenakan hukuman yang bersifat mendidik, bukan hukum pidana, jika perbuatannya merugikan orang lain secara materil maka dimintakan ganti rugi melalui orang tua walinya: dewasa, usia al baligh al rasyid (agil baligh), dapat dikenakan sanksi pidana, dalam syariat islam, sistem peradilan belum berlaku bagi anak karena anak belum dikenakan beban hukum (taklim) dengan kata lain anak tidak termasuk subjek hukum pidana. oleh karena itu, anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat dikenakan sanksi pidana melainkan sanksi yang bersifat mendidik (edukatif dan rehabilitasi), dalam pandangan syariat islam, fase perkembangan manusia ada phase: sejak lahir sampai usia tahun merupakan phase seseorang belum mempunyai kemampuan berfikir (irak) dan ikhtisar. pada phase ini, seseorang tidak dapat dimintakan tanggung jawab apapun atas perbuatannya, usia atas tahun sampai baligh, seseorang sudah mempunyai kemampuan berfikir yang lemah. pada phase ini, seseorang sudah memikul tanggung jawab ta'diniyah, bukan pidana, usia baligh, seseorang sudah mempunyai kemampuan berfikir (irak) yang sempurna. pada phase ini, seseorang sudah memikul tanggung jawab pidana, batas usia baligh: menurut madzhab syafi,l adalah tahun (jika belum ikhtisar atau haid): menurut madzhab hanafi adalah tahun (jika belum ikhtisar atau haid), i2. menimbang bahwa pada persidangan tanggal oktober telah didengar keterangan ahli pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: adi fahrudin pemenjaraan anak yang dipraktikkan selama ini tidak efektif melakukan perbaikan dan pemulihan sosial anak. pemenjaraan anak dapat menimbulkan dampak buruk pada anak, antara lain trauma, eksploitasi, belajar kejahatan yang lebih ekstrim dari penjahat dewasa atau sesame anak, pemenjaraan anak tidak sesuai dengan hak hak anak berdasarkan tingkat perkembangan. menurut ahli community service order atau perintah layanan masyarakat, dapat dijadikan alternatif pengganti pidana atau penjara anak. community service order perlu diadopsi dan diadaptasi dalam konteks indonesia. persoalan anak terutama pidana ringan, tidak sepatutnya dihukum dengan memasukkan mereka dalam lembaga pemasyarakatan anak, tetapi mewajibkan mereka menjalani rehabilitasi dan kerja sukarela panti panti sosial milik pemerintah dan swasta yang ditetapkan oleh pengadilan: pilihan lain yang dirasakan terbaik adalah merehabilitasi mereka sepenuhnya dalam panti rehabilitasi sosial bawah kementerian sosial. untuk dapat melaksanakan hal itu terutama dalam hal konteks anak tanpa penjara, maka perlu dilakukan sinkronisasi perundang undangan yang ada. misalnya undang undang perlindungan anak, undang undang pengadilan anak, undang undang pemasyarakatan, undang undang ketenagakerjaan dan undang undang kesejahteraan sosial, agar tidak terjadi tumpang tindih: pemerintah dalam hal ini kementerian sosial harus mempersiapkan perangkat pelaksana, yaitu dengan penyiapan pekerja sosial profesional dan penyiapan infrastruktur panti rehabilitasi sosial yang dapat mengemban tanggung jawab dalam program rehabilitasi sosial anak, menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis melalui kepaniteraan tanggal november sedangkan pemerintah, dan dewan perwakilan rakyat tidak mengajukan kesimpulan tertulisangka huruf hurufanak) terhadapangka huruf undang undang nomor tahun tentang pengadilan anakpara pemohon terdiri dari dua badan hukum yakni komisi perlindungan anak indonesia kpai) sebagai pemohon dan yayasan pusat kajian dan perlindungan anak medan ypkpam) sebagai pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atau setidak tidaknya berpotensi memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya sejumlah dalam pengadilan anak, i3. menimbang bahwa pemohon adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan amanat undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak juncto keputusan presiden republik indonesia nomor tahun berdasarkan undang undang nomor tahun pemohon memiliki tugas, yakni melakukan sosialisasi, pengaduan, penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta memberikan pertimbangan kepada presiden dalam permasalahan perlindungan anak (vide bukti p 1a), sedangkan pemohon adalah badan hukum privat yang berdasarkan angka akta pendiriannya memiliki tujuan untuk : (vide bukti p 3a), menimbang bahwa para pemohon memiliki misi untuk menjalankan advokasi kepentingan publik (public interest advocacy) dalam hal kepentingan anak, sehingga berdasarkan putusan nomor puu i tentang pengujian undang undang migas yang telah mengabulkan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon sebagai lembaga swadaya masyarakat lsm), dikarenakan terbukti memiliki public interest advocacy atas permohonan yang diajukrasa dirugikan dengan berlakunya dalam undang undang guo yang dianggap berpotensi merugikan kepentingan dan misi para pemohon sebagai badan hukum yang bertujuan untuk melakukan perlindungan anak, sedangkan berdasarkan praktik yang dihadapi oleh para pemohon, keberadaan guo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidaknya berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional terhadap aktivitas perlindungan anak indonesia, menimbang bahwa melalui pandangan inilah, para pemohon memiliki hubungan sebab akibat (causal terbang) serta berpotensi untuk dapat dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam angka huruf huruf undang undang nomor tahun tentang pengadilan anak terhadap dan uud i3. menimbang bahwa meskipun para pemohon tidak memiliki kerugian langsung yang secara nyata, aktual, dan spesifik diderita disebabkan dengan berlakunya guo, namun keberadaan bukti p 1a dan bukti p 3a telah menunjukkan bahwa para pemohon memang merupakan badan hukum publik dan privat yang memiliki misi setidaknya untuk melakukan perlindungan dan advokasi perlindungan anak, menimbang bahwa berdasarkan prinsip kepentingan umum dan keadilan, maka kedudukan hukum para pemohon yang memiliki public interest advocacy dapat diskualifikasi sebagai pihak yang patut dipertimbangkan dalam perkara ini, i3 menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, menurut mahkamah,gadilan anak sehingga substansi permohonan pemohon sangat relevan dan harus dipertimbangkan secara cermat dan akurat dalam pokok permohonan: pokok permohonanpokok permohonan yang diajukan, yakni mengenai konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian harus dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum dan keadilan, i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan dalam pengadilan anak yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan uud atau setidaknya konstitusional bersyarat, yakni, angka. sepanjang frasa .sekurang kurangnya (delapan) tahun. sepanjang frasa .belum mencapai umur (delapan) tahun. sepanjang frasa .pidana atau. huruf sepanjang frasa .pidana penjara. sepanjang frasa .di lembaga pemasyarakatan anak. para pemohon mendalilkan bahwa tiga dari enam yang dimohonkan oleh para pemohon adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan uud sedangkan frasa lainnya yang terdapat dalam tiga lainnya, dimohonkan oleh para pemohon untuk ditafsirkan inkonstitusional bersyarat, jika proses penyidikan anak sudah menjamin perlindungan hak hak anak dengan memperhatikan hak hak anak memperoleh prioritas tindakan bukan pidana, ada pun tiga yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional dan bertentangan dengan uud adalah menyangkut isu hukum berikut: definisi anak nakal. para pemohon menyatakan bahwa definisi anak nakal sebagaimana terkandung dalam angka huruf pengadilan anak sepanjanghukum pidana indonesia. hal ini disebabkan, standar atas nilai nilai sosial yang hidup masyarakat tidak dapat dijadikan batu ukur yang menjamin kepastian hukum bagi anak. akibatnya, praktik kriminalisasi anak akan mudah terjadi yang disebabkan adanya kerancuan antara definisi tindak pidana dengan kenakalan anak . pencantuman frasa guo dalam definisi anak nakal dianggap oleh para pemohon sebagai bentuk pelanggaran hak hak anak yang dijamin oleh uud pidana penjara bagi anak nakal. para pemohon menyatakan bahwa pemberian alternatif pidana penjara bagi anak nakal sebagaimana yang tercantum dalam huruf dalam hal frasa pidana penjara adalah bertentangan dengan konstitusi karena melanggar hak hak anak. hal ini dikarenakan anak nakal tidak seharusnya diberikan pidana penjara, melainkan pendidikan atau tindakan paksa yang bersifat mendidik dan rehabilitasi. dalam hal ini, anak nakal masih dapat diberikan pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan yang lebih mendidik dan edukatif dibandingkan dengan pidana penjara yang cenderung memiliki pengaruh negatif bagi anak itu sendiri, anak nakal lembaga pemasyarakatan anak. para pemohon menyatakan bahwa anak nakal akan ditempatkan lembaga pemasyarakatan anak sebagai anak negara sebagaimana yang terkandung dalam pengadilan anak adalah bertentangan dengan konstitusi. penempatan anak nakal lembaga pemasyarakatan anak adalah penempatan yang salah atau keliru dikarenakan prinsip dari tindakan yang dapat diberikan kepada anak nakal yang diserahkan kepada negara adalah meliputi kegiatan pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja (vide pengadilan anak) mana hal tersebut tidak selayaknya diberikan pada anak, selain tiga yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional, para pemohon juga meminta kepada mahkamah untuk memberikan tafsiran inkonstitusional bersyarat bagi tiga lain dengan isu hukum sebagai berikut: batas usia anak. para pemohon menyatakan bahwa usia anak yang dapat diajukan sidang anak sebagaimana terdapat dalam pengadilan anak adalah terlalu rendah. hal ini dikarenakan batas usia pidana anak indonesia dianggap lebih rendah dibandingkan batas usia pidana anak negara negara lain. batas usia yang terlalu rendah ini akan menghambat sifat progresif pemenuhan pendidikan anak, serta mengancam hak anak untuk tumbuh dan berkembang. adapun pada replikanya, proses peradilan yang berlaku indonesia masih merupakan proses peradilan orang dewasa yang jauh dari perlindungan hak hak anak, para pemohon juga menyatakan bahwa batas usia anak untuk dapat dilakukan penyidikan sebagaimana tercantum dalam pengadilan anak juga dianggap terlalu rendah dengan alasan bahwa anak yang berkonflik cenderung mendapatkan kekerasan dalam masa penyidikan tersebut. hal ini didasarkan pada realitas dan praktik mana pada proses pemeriksaan, anak kerap mendapatkan kekerasan, seperti terjadinya penahanan bersama orang dewasa, permasalahan lingkungan disebabkan over capacity penjara indonesia hingga ragam masalah penahanan dan pembinaan lainnya: oleh karenanya, khusus untuk dua menyangkut batas usia anak, yakni sekurang kurangnya tahun dan para pemohon meminta mahkamah untuk menyatakan inkonstitusional bersyarat dan hanya dapat berlaku secara konstitusional jika proses penyidikan anak sudah menjamin perlindungan hak hak anak: pidana atau tindakan. para pemohon menyatakan bahwa alternatif pemberian hukuman bagi anak nakal sebagaimana tercantum dalam pengadilan anak, yakni tindakan atau pidana, harus diprioritaskan pada kasus kekerasan terhadap anak dan upaya pemenuhan hak anak lainnya dalam perlindungan anak, dengan berbagai kegiatan termasuk diantaranya perlindungan anak berkonflik dengan hukum dalam kasus anak yakni ri, bukti bahwa pemohon melakukan kegiatan perlindungan anak secara facto merupakan upaya melindungi kepentingan publik khususnya anak: bahwa secara formal dalam anggaran dasar pemohon secara jelas dan tegas disebutkan maksud dan tujuan serta upaya yang tertera dalam akte pendirian pemohon yakni dalam angka yang berbunyi ", bukti .a). bahwa berdasarkan yurisprudensi mahkamah konsil undang undang terhadap uud untuk itu perkenalkan pemohon mengemukakan bahan berikut inimahkamah konstitusikarenanya mahkamah konstitusi berpendapat, para pemohon pemberian hukuman tindakan . hal ini dikarenakan, hukuman pidana akan memberikan pengaruh yang jauh lebih buruk bagi anak dibandingkan dengan hukuman tindakan. hal ini didasarkan pada realitas dan fakta bahwa penjara memiliki ragam permasalahan yang sangat kompleks, mulai dari penahanan bersama orang dewasa, kelebihan kapasitas (over capacity), sarana, dan prasarana yang tidak memadai, sehingga secara keseluruhan akan menghambat hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, oleh karenanya para pemohon meminta kepada mahkamah untuk menyatakan frasa .pidana atau. pada pengadilan anak adalah inkonstitusional bersyarat dan hanya berlaku dengan memperhatikan hak hak anak untuk memperoleh prioritas tindakan dan bukan pidana, tersebut atas bertentangan dengan dalam uud yakni:nimbang bahwa, para pemohon juga mengajukan (lima) orang ahli, yaitu dr. surastini, s.h., m.h.: penting nugroho, m.a., ph. prof. bisma siregar, dan hj. aisyah amini, yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal april serta tanggal mei dan adi fahrudin dalam persidangan tanggal oktoberr. surastini, s.h., m.h.,: bahwa pengadilan anak, batasan usia sekurang kurangnya (delapan) tahun dinilai, bahwa pengadilan anak yang memungkinkan adanya penyidikan bagi anak bawah usia tahun tanpa diajukan persidangan akan memberikan dampak psikologis yang berpengaruh negatif bagi anak, bahwa dan pengadilan anak mengenai penjatuhan pidana serta penjatuhan hukuman penjarpengadilan anak tentang penjatuhan sanksi pidana atau tindakan yang sama sama ditempatkan lembaga pemasyarakatan anak merupakan perlakuan yang tidak adil, penting nugroho, m.a., ph.dan berkembang secara maksimal: bahwa peradilan anak sudah selayaknyaprof. bisma siregar bahwa orang asih memerlukan kasih sayang dan pendidikan dari lingkungannya: bahwa apabila ada anak yang salah, maka yang salah adalah orang tuanya yang telah salah mendidik anaknya: hj. aisyah amini bahwa anak usia tahun yang ikut dalam sidang anak akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan: bahwa dalam hukum islam, anak yang belum mencapai kesempurnaan akal (akil baligh) tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya sehingga belum bisa dikenai beban hukum (taklim): adi fahrudin bahwa pemenjaraan anak yang dipraktikan selama ini tidak efektif melakukan perbaikan dan pemulihan sosial anak karena dapat menimbulkan trauma, bahwa community service order atau perintah layanan masyarakat lebih sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan dapat dijadikan alternatif pengganti pengganti pidana atau penjara bagi anak, bahwa pilihan lainnya adalah merehabilitasi anak panti rehabilitasi sosial bawah kementerian sosial dengan menyiapkan pekerja sosial dan infrastruktur, bahwa untuk melakukan hal tersebut perlu dilakukan sinkronisasi perundang undangan yang ada, bahwa dari tinjauan psikososial anakanak usia tahun baru dapat dikenai pertanggungjawaban hukum, menimbang bahwa pemerintah telah memberikan keterangan tertulis pada tanggal maret dan telah mengajukan satu orang ahli, yakni dr. mudzakkir, s.h., m.h., yang telah didengar keterangannya pada tanggal maret yang selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya menyatakan hal halangka huruf pengadilan anak): bahwa meskipun komite hak hak anak pbbdan pengadilan anak: bahwahukuman tentunya didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak, pendapat mahkamah i3.20j menimbang bahwa isu hukum yang harus diberi penilaian oleh mahkamah adalah: apakah batas usia anak sekurang kurangnya (delapan) tahun merupakan batas usia yang terlalu rendah sehingga dapat melanggar hak hak konstitusional anak dan bertentangan dengan uud apakah penerapan hukum melalui peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat merupakan ketentuan yang bertentangan dengan asas legalitas hukum pidana dan bertentangan dengan uud apakah klausul anak nakal dapat dipidana penjara lembaga pemasyarakatan anak merupakan tindakan yang melanggar hak konstitusional anak yang bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa pada dasarnya sistem peradilan anak (juvenile justice system) merupakan sistem peradilan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kesesuaian antara kepentingan anak dan ketertiban umum secara adil dan seimbang. sistem peradilan anak ini diarahkan kepada penerapan keadilan khusus kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan lebih memperhatikan perlindungan sosial, mental, dan moral anak dibandingkan konsep pemidanaan (sentencing) semata mata, menimbang bahwa pendekatan pidana (penalty approach) yang ditujukan sistem peradilan anak adalah lebih pada proses rehabilitasi moral dan mental anak dibandingkan pada penerapan sanksi sich, menimbang bahwa keseimbangan dari sistem peradilan anak memiliki tiga filosofi yang secara bersama sama harus diterapkan yakni perlindungan masyarakat (community protection), kompetensi pembangunan (development competence) dan akuntabilitas (accountability). filosofi keseimbangan ini secara cermat juga harus diterapkan samping memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest the child): i3. menimbang bahwa mahkamah berpendapat keberadaan pengadilan anak ini seharusnya ditujukan untuk memberikan perlindungan terbaik pada anak untuk dapat menjamin hak hidup (rights life), hak kelangsungan hidup (rights survival), dan hak tumbuh kembang anak (rights develop). keberadaan pengadilan anak sebagai undang undang yang secara khusus ditujukan bagi kepentingan terbaik bagi anak adalah bentuk dari affirmative action bagi anak, menimbang bahwa setelah mencermati keseluruhan ketentuan perundang undangan tentang pengadilan anak, mahkamah memandang terdapat substansi atau materi undang undang guo yang perlu diperbaiki, seperti huruf yang menyatakan,: atau pidana pengawasan . sistematika rumusan tersebut seharusnya mendahulukan pidana pengawasan dan yang terakhir barulah pidana penjara dengan rasio hukum sebagaimana terurai dalam paragraf dan atas, menimbang bahwa dari enam yang dimohonkan untuk diuji, para pemohon meminta tiga dalam pengadilan anak untuk diputus bertentangan dengan uud dan oleh karenanya harus dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ketiga tersebut adalah angka huruf huruf pengadilan anak, menimbang bahwa selain ketiga yang dimohonkan untuk dicabut dan dinyatakan inkonstitusional, para pemohon juga meminta mahkamah untuk memberikan putusan inkonstitusional bersyarat. putusan inkonstitusional bersyarat memberikan arti bahwa sebuah dinyatakan bertentangan dengan uud secara bersyarat (conditional unconstitutional), kecuali dimaknai dengan pemahaman tertentu. dalam hal ini, tiga yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional bersyarat adalah dan pengadilan anak: menimbang bahwa pemohon memohon agar mahkamah mencabut, dalam angka huruf pengadilan anak. para pemohon mendalilkan bahwa keberadaan frasa tersebut telah memberikan beban pidana yang lebih berat dan sumur dalam mendefinisikan anak nakal . hal ini disebabkan frasa guo telah menimbulkan relativitas pemaknaan masing masing budaya dan lingkup masyarakat. pemohon menyatakan bahwa keberadaan klausul dalam angka huruf pengadilan anak bertentangan dengan asas legalitas hukum pidana dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak karena tidak adanya standar atau ukuran yang jelas mengenai apa definisi anak nakal menurut ukuran ukuran sosial yang amat beragam dan selalu berkembang, bahwa mahkamah telah mendengarkan ahli pemerintah, yakni dr. mudzakkir, s.h., m.h., yang menyatakan bahwa keberadaan klausul dalam angka huruf pengadilan anak tentang definisi anak nakal selain telah melakukan tindak pidana juga telah melakukan perbuatan terlarang menurut peraturan hukum lain yang berlaku masyarakat, adalah. hal tersebut memberikan bukti bahwa undang undang guo telah mengakomodasi heterogenitas yang dimiliki oleh masyarakat indonesia, bahwa sepanjang pendapat hukum ahli pemohon, dr. surastini, s.h., m.h., yang menyatakan. menurut mahkamah, pendapat hukum tersebut adalah tidak tepat menurut hukum karena ketentuan guo telah merupakan norma hukum (pidana) yang ditujukan tidak hanya kepada anak sich melainkan juga untuk semua pencari keadilan yang sesuai dengan asas legalitas vide kuhp): bahwa mahkamah berpendapat norma hukum indonesia tidak dapat diklasifikasi hanya sebatas pada norma norma hukum positif yang tertulis dalam undang undang. selain norma hukum yang telah ditetapkan dan ditulis oleh negara, berlaku pula norma hukum lain yang sejatinya telah mengakar dan berlaku secara kultural tengah masyarakat indonesia. norma norma hukum yang hidup dalam masyarakat inilah yang secara sosiologis dan historis lebih dahulu diakui oleh masyarakat indonesia dengan ragam budaya yang dimilikinya: bahwa mahkamah mengakui adanya norma hukum lain yang hidup dan mengikat dalam masyarakat indonesia, yakni norma hukum agama, norma hukum adat, dan norma hukum kesusilaan yang tidak kesemuanya dimuat dalam hukum positif indonesia, bahwa alasan hukum dalam pokok permohonan adalah timbulnya relativitas dan ukuran yang tidak jelas dengan berlakunya guo yang pada akhirnya dapat dibuktikan melalui proses hukum pengadilan. penafsiran bahwa seorang anak dapat dikategorikan sebagai anak nakal bukan merupakan proses tanpa prosedur dan dapat dijustifikasi oleh setiap orang. pemberian kategori anak nakal merupakan justifikasi yang dapat dilakukan melalui sebuah proses peradilan yang standarnya akan ditimbang dan dibuktikan muka hukum, sehingga pendapat para pemohon mengenai telah dianggapnya asas legalitas dalam hukum pidana adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum: i3. menimbang bahwa sepanjang isu hukum tentang frasa, .sekurang kurangnya (delapan) tahun. , pada pengadilan anak harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditional unconstitutional) dan hanya berlaku jika proses penyidikan, penahanan, penuntutan, dan sidang anak, serta pemasyarakatan anak dalam lembaga pemasyarakatan anak sudah menjamin perlindungan hak hak anak dan dengan adanya frasa, .belum mencapai umur (delapan) tahun. pada pengadilan anak agar dinyatakan bertentangan dengan uud dan menyatakan inkonstitusional bersyarat dan hanya berlaku jika proses penyidikan anak sudah menjamin perlindungan hak hak anak, bahwa para pemohon mendalilkan bahwa batas usia anak yang dibawa sidang anak adalah terlalu rendah, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan juga melanggar hak konstitusional anak. para pemohon membandingkan batas usia tanggung jawab pidana anak dengan batas usia anak yang diberlakukan sejumlah negara dan rekomendasi komite perserikatan bangsa bangsa pbb) untuk hak anak, sehingga memberikan kesimpulan tentang batas usia anak, yakni tahun sebagai batas minimal usia tanggung jawab pidana anak yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional (international customary law). selain itu, para pemohon juga mendalilkan bahwa dalam ruu kuhp telah dirancang batas usia anak yang belum mencapai usia tahun tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, bahwa para pemohon mendalilkan frasa, belum mencapai umur (delapan) tahun adalah terlalu rendah karena terhadap anak dalam usia tersebut dapat dilakukan proses hukum pro justicia oleh penyidik. para pemohon menyatakan bahwa dalam kenyataannya para penyidik tidak membedakan perlakuan dalam pemeriksaan penyidikan terhadap anak yang belum berusia tahun. para pemohon juga menyatakan fakta hukum bahw, bahwa para pemohon mendalilkan sejumlah permasalahan yang terjadi dalam proses pemeriksaan dan persidangan anak yang terjadi indonesia. proses pemeriksaan dan persidangan bagi anak usia tahun menurut para pemohon telah menyebabkan kerugian konstitusional yang diderita oleh anakbahwa ahli pemohon, penting nugroho, m.a., ph. memberikan keterangan bahwa usia anak tahun sampai tahun sangat rawan dikenakan pidana karena pada usia inilah, anak anak tumbuh dan berkembang secara maksimal. senada dengan pendapat ahli pemohon tersebut, dr. surastini, s.h., m.h, menyatakan bahwa batas. adapun ahli pemohon lainnya, prof. bisma siregar, menyatakan bahwa anak usia tahun belum dapat diminta tanggung jawab pidana dan orang tuanya yang lebih tepat bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. dalam perspektif hukum islam, ahli pemohon, hj. aisyah amini, menyatakan bahwa anak yang belum akil baligh atau belum sempurna akalnya belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. adapun ahli pemohon lainnya, adi fahrudin, menyatakan bahwa dari tinjauan psikososial anak,sebaliknya, dari keterangan ahli pemerintah, dr. mudzakkir, s.h., m.h. yang menyatakan meskipun komite hak hak anak pbb telahpada dan pengadilan anak, bahwa dari dua pandangan hukum baik ahli pemohon maupun ahli pemerintah, mahkamah memandang batasan umur telah menimbulkan pelbagai penafsiran dan kontroversi pemikiran sehingga perlu ada batasan usia yang serasi dan selaras dalam pertanggungjawaban hukum bagi anak yang terdapat dalam pengadilan anak dengan mendasarkan pada pertimbangan hak hak konstitusional anak. mahkamah menemukan adanya perbedaan antara batas usia minimal bagi anak yang dapat diajukan dalam proses penyidikan, proses persidangan, dan pemidanaan. pengadilan anak menyatakan bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan sidang anak adalah sekurang kurangnya (delapan) tahun. selanjutnya, pengadilan anak menyatakan dalam hal anak belum mencapai umur (delapan) tahun dapat dilakukan penyidikan, sedangkan dan pengadilan anak menyatakan bahwa apabila anak nakal belum mencukupi umur tahun melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau seumur hidup maka terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana diatur dalam pengadilan anak tidak dapat dilakukan apabila belum mencapai umur (dua belas) tahun. dari pengaturan hukum mengenai batas umur, baik dalam proses penyidikan, proses persidangan, dan pemidanaan tersebut merupakan jenis dan materi muatan dari pertanggungjawaban hukum (pidana) yang seharusnya ketiganya mengandung kesesuaian karena jenis dan materinya sama sehingga harus konsisten sesuai dengan asas asas hukum yang dituangkan dalam huruf undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan: bahwa mahkamah berpendapat, batas umur (delapan) tahun bagi anak untuk diajukan sidang dan belum mencapai umur (delapan) tahun dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, secara faktual benar, umur guo relatif rendah. penjelasan undang undang guo menentukan batas umur (delapan) tahun secara sosiologis, psikologis, pedagogis anak dapat dianggap lingkungan dalam undang undangmahkamah konstitusik asasi manusia, standing pemohon harus diperkenankan secara luas aman bukti il. alasan alasan permohonan dalil dalil bahwa undang undang pengadilan anak butir huruf sepanjang frasaketentuan butir undang undang pengadilan anak berbunyi sebagai berikut: anak nakal adalah: anak yang melakukan tindak pidana:butir huruf undang undang pengadilan anak yang berbunyi,sudah mempunyai rasa tanggung jawab. meskipun dalam undang undang pengadilan anak menerapkan pula asas praduga tak bersalah, menurut mahkamah, fakta hukum menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam proses penyidikan, penahanan, dan persidangan, sehingga mencederai hak konstitusional anak yang dijamin dalam uud oleh karenanya,, mahkamahimal bagi anak dalam pertanggungjawaban hukum. namun, mahkamah berpendapat bahwa instrumen hukum internasional dan rekomendasi pbb tidak dapat dijadikan batu uji sich dalam menilai konstitusionalitas batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak, bahwa penetapan usia minimal (dua belas) tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik sebagian negara negara sebagaimana juga direkomendasikan oleh komite hak anak pbb dalam general comment, februari dengan batasan usia (dua belas) tahun maka telah sesuai dengan ketentuan tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam dan pengadilan anak. penetapan batas umur tersebut. selain itu, penetapan batas umur tersebut sesuai dengan semangat revisi kuhp yang akan memberikan batasan usia yang lebih tinggi untuk menghindari adanya pelanggaran konstitusional anak sebagaimana didalilkan para pemohon yang sama dengan ruu peradilan anak yang memberikan batasan usia (dua belas) tahun. berdasarkan pandangan hukum atas, mahkamah berpendapat, batas umur minimal (dua belas) tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam uud dengan demikian, frasa sekurang kurangnya (delapan) tahun dalam pengadilan anak dan frasa belum mencapai umur (delapan) tahun dalam pengadilan anak adalah inkonstitusional bersyarat, artinya inkonstitusional kecuali harus dimaknai telah mencapai usia (dua belas) tahun sebagai ambang batas minimum pertanggungjawaban pidana: bahwa dengan perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah (dua belas) tahun maka mahkamah berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum (minimum age floor) bagi anak nakal (deliguent child) sebagaimana ditentukan dalam pengadilan anak yang. oleh karenanya, mahkamah berpendapat bahwa meskipun guo tidak dimintakan pengujiannya oleh para pemohon, namun guo merupakan jiwa atau ruh dari undang undang pengadilan anak, terutama dan pengadilan anak, sehingga batas umur minimum juga harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan uud yakni (dua belas) tahun. bahwa sejatinya, menurut mahkamah, bukan hanya pengadilan anak yang akan berpengaruh dengan dihapuskannya frasa, sekurang kurangnya (delapan) tahun dan pengadilan anak sepanjang frasa .belum mencapai umur (delapan) tahun. dalam pengadilan anak. penghapusan frasa guo ternyata juga secara mutasi mutans mempengaruhi keberadaan frasa guo pada lainnya. adapun menurut perhatian mahkamah, lain yang akan turut terpengaruh adalah angka bagian ketentuan umum yakni, dan penjelasan undang undang guo sepanjang terkait dengan batas umur tahun: bahwa meskipun yang dimohonkan pengujian hanya pengadilan anak sepanjang frasa, .sekurang kurangnya (delapan) tahun. dan pengadilan anak sepanjang frasa, .belum mencapai umur (delapan) tahun.oleh karena itu, norma norma yang lain dalam undang undang ini, yaitu angka dan penjelasan pengadilan anak sepanjang mengandung frasa sebagaimana disebutkan dalam dan pengadilan anak harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana telah dipertimbangkan atasnamun karena undang undang merupakan satu kesatuan sistem yang apabila sebagian nya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pasti akan berpengaruh terhadap lain yang tidak dimohonkan pengujian. oleh karena itu, pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat terhadap dan undang undang guo, berlaku pula terhadap angka serta penjelasan pengadilan anak sepanjang frasa, telah mencapai umur (delapan) tahun.bahwa sebagai the interpreter constitution , mahkamah dapat memberikan tafsir dalam penghapusan frasa .telah mencapai umur (delapan) tahun. pada angka frasa .sekurang kurangnya (delapan) tahun. pada dan frasa, .belum mencapai umur (delapan) tahun. pada pengadilan anak untuk selanjutnya hanya dapat dilaksanakan apabila ditafsirkan sesuai dengan batas umur minimum yang ditentukan oleh mahkamah yakni (dua belas) tahun: menimbang bahwa para pemohon memohon kepada mahkamah untuk menyatakan inkonstitusional bersyarat pengadilan anak sepanjang frasa .pidana atau. bertentangan dengan ketentuan dan uud dengan alasan bahwa untuk menjamin diperolehnya hak hak anak harus didahulukan pemberian tindakan daripada penjatuhan pidana: bahwa para pemohon mendalilkan, pengadilan anak mengenai pemberian pidana akan berdampak traumatik padamantan narapidana akan terus disandang oleh anak hingga keluar dari lembaga pemasyarakatan anak, bahwa guo tidak memberikan penekanan prioritas yakni upaya pemberian tindakan dan bukan pidana bagi anak sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi tumbuh kembang anak: bahwa dari keterangan ahli pemohon dr. surastini, s.h., m.h) yang menyatakan pengadilan anak mengenai penjatuhan pidansebaliknya dari keterangan ahli pemerintah yakni dr. mudzakkir, s.h., m.h: yang memberikan penekanan pada proses pemberian pidana penjara kepada anak merupakan ranah kebijakan hakim yang juga didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak dalam menerapkan hukum yang berbeda, bahwa dari pandangan hukum kedua ahli atas, mahkamah dapat menerima keterangan ahli pemerintah bahwa proses penjatuhan dan pilihan mengenai pidana bagi anak sepenuhnya merupakan kewenangan bagi hakim untuk memutuskan setiap perkara. hal ini dikarenakan setiap perkara dan kasus memiliki pertimbangan dan tindakan hukum yang berbeda pula sehingga alasan para pemohon tidak tepat menurut hukum dan harus dikesampingkan. menimbang bahwa para pemohon juga memohon pada mahkamah untuk mencabut frasa a. pidana penjara , pada huruf pengadilan anak dengan alasan bahwa penjatuhan pidana bagi anak merupakan pidana yang akan melanggar hak hak anak seperti hak atas pendidikan, hak atas rasa aman, hak atas makan, hak atas bebas dari kekerasan, hak atas berkumpul dengan keluarga dan hak atas hukum berkeadilan. pemohon mendalilkan bahwa pidana penjara indonesia telah memiliki sejumlah permasalahan tersendiri yang telah terbukti tidak akan efektif untuk memberikan pendidikan kesadaran atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang anak, bahwa ahli pemohon berpendapat bahwa keberadaan guo mengenai penjatuhan pidana serta penjatuhan pidana penjara bagi anak adalah suatu pilihan yang tidak tepat dan tidak membantu ataupun menolong anak untuk menjadi lebih baik masa yang akan datang: bahwa mahkamah dapat menerima keterangan ahli pemerintah, dr. mudzakkir, s.h., m.h., yang menerangkanpidana tentunya didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak: dari pandangan hukum atas, mahkamah berpendapat bahwa huruf pengadilan anak telah memberikan sejumlah alternatif pidana bagi anak nakal selain pidana penjara yakni pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. dalam hal ini, keberadaan pidana penjara bukan merupakan satu satunya pilihan pidana bagi anak sehingga tidak secara mutlak dapat merugikan hak konstitusional anak. keberadaan klausul pidana penjara merupakan bentuk pilihan yang keputusan akhirnya akan diserahkan pada hakim berdasarkan pertimbangan berat ringan tindakan pidana, kapasitas pribadi anak dan lain sebagainya. hal ini tentunya dengan melihat sejumlah prinsip keseimbangan antara kepentingan terbaik anak (the best interest child) dan ketertiban struktur sosial masyarakat, bahwa sepanjang menyangkut isu hukum berupa kasus kasus kekerasan yang diderita oleh anak dalam penjara merupakan tindakan secara sistematis terjadi disebabkan berlakunya norma dalam huruf pengadilan anak. mahkamah berpendapat, terjadinya kerugian yang dialami oleh anak dalam penjara bukan disebabkan berlakunya norma guo melainkan dalam tataran implementasi bukan tataran konstitusional yang sama sekali secara mutlak tidak menyebabkan kerugian bagi semua anak yang tinggal dalam lembaga pemasyarakatan anak sehingga huruf pengadilan anak adalah konstitusional: menimbang bahwa para pemohon mendalilkan bahwa frasa, .di lembaga pemasyarakatan anak. pengadilan anak dengan alasan bahwa penempatan anak nakal yang telah diputus oleh hakim dalam lembaga pemasyarakatan anak merupakan penempatan yang salah atau pemenjaraan yang keliru . para pemohon berpendapat bahwa anak nakal tidak semestinya dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan anak seharusnya mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana tercantum dalam huruf pengadilan anak, sebaliknya atas dalil para pemohon, pemerintah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan ketentuan mengenai adanya lembaga pemasyarakatan anak merupakan konsekuensi dari tindakan pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga harus ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan yang berbeda dengan lembaga pemasyarakatan orang dewasa. pemerintah memberikan keterangan bahwa pembentukan lembaga pemasyarakatan anak adalah dalam rangksamping itu pemerintah juga telah mengakui adanya permasalahan seperti pelanggaran hukum yang diderita oleh anak selama dalam lembaga pemasyarakatan anak. hal tersebut disebabkandalam hal ini, pemerintah mengaku juga telah melakukan upaya perbaikan dalam penanganan dan pembinaan anak lembaga pemasyarakatan anak: bahwa mahkamah berpendapat ketentuan yang terdapat dalam merupakan penegasan keberadaan lembaga pemasyarakatan anak dan keharusan aparat penegak hukum untuk tidak menempatkan anak nakal yang dinyatakan bersalah lembaga pemasyarakatan bagi orang dewasa. keberadaan guo telah mempertegas keberadaan lembaga pemasyarakatan anak sebagai wadah pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja bagi anak nakal yang diputus menjalani pidana lembaga pemasyarakatan anak, bahwa pada prinsipnya permasalahan permasalahan yang didalilkan oleh para pemohon mengenai lembaga pemasyarakatan anak merupakan permasalahan yang timbul karena penerapan hukum yang salah oleh aparat penegak hukum dan bukan disebabkan adanya norma yang bertentangan dengan uud oleh karenanya dalil para pemohon tidak tepat dan tidak berdasar hukum, i3. menimbang bahwa dari rangkaian pendapat mahkamah atas dalam kaitannya yang satu dengan yang lain para pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalil permohonannya, maka frasa frasa yang dimohonkan oleh pemohon yakni yang terdapat dalam angka huruf huruf undang undang nomor tahun tentang pengadilan anak tidak terbukti menurut hukum, sedangkan dalil pemohon mengenai dan undang undang pengadilan andalil dalil pemohon dalam pokok permohonan terbukti menurut hukum untuk sebagianaria farida indrawpada hari rabu,empat tahun dua ribu sebelasttd. ttd. achmad nowiki hamdan zelda ttd. ttd. akil mochtar hartono ttd. ttd. ahmad fadli semadi muhammad alim pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap putusan perkara ini terdapat (satu) orang hakim konstitusi yang pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu hakim akil mochtar, sebagai berikut: i6. pendapat berbeda dissenting opinion) hakim akil mochtar dissenting opinion hakim konstitusi akil mochtar terhadap angka huruf undang undang nomor tahun tentang pengadilan anak, saya memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: uud sebagai konstitusi negara menjamin negara hukum yang demokratis, prinsip tersebut ditetapkan secara tegas dalam. oleh sebab itu, semua produk yang dihasilkan oleh negara termasuk produk hukumnya harus ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat menuju masyarakat indonesia adil dan makmur. salah satu ciri yang diakui secara universal oleh negara hukum yang demokratis adanya pengakuan atas asas legalitas dalam segala bentuk. asas legalitas adalah asas yang dipakai untuk menjamin asas asas lainnya, antara lain asas pembatasan kekuasaan pemerintah dan hak hak asasi lunshotf), indonesia asas legalitas diatur dalam kitab undang undang hukum pidana kuhp) indonesia yang menyatakanlebih dahulu daripada perbuatan itu , yang dalam bahasa lainnya dikenal dengan sebutan null delicatus nulla pena sine praevia legi penari'. perumusan asas legalitas dalam kuhp tersebut mengandung makna asas lex emporis teliti, artinya undang undang yang berlaku adalah undang undang yang ada pada saat delik terjadi (nonretroaktif). asas legalitas adalah asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang dalamnya mengandung beberapa hal, yaitu prinsip lege praevia, artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa undang undang sebelumnya: prinsip lege scripta. artinya, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang undang tertulis, prinsip lege certa, artinya, tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan undang undang yang jelas: bersangkutan , menjadi hukum positif yang mengakibatkan anak diskualifikasi sebagai anak nakal apabila melakukan perbuatan yang diskualifikasi sebagai: (a) perbuatan tertentu, yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang undangan?: (b) perbuatan yang,tersebut menjadi dasar kriminalisasi anak, selain melakukan perbuatan terlarang karena perbuatan tersebut dilarang "menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan . jadi tidak hanya atas perbuatan yang merupakan tindak pidana butir huruf undang undang pengadilan anak), dan perbuatan yang terlarang menurut peraturan perundang undangan butir huruf undang undang pengadilan anak, bahwa ketentuan atas merupakan alasan mengapa anak nakal diajukan proses peradilan pidana, karena anak nakal termasuk dalam hal inidapat dibawa proses peradilan pidana, padahal anak tersebut tidak diskualifikasi melakukan perbuatan pidana. disinilah kausalitas dan dasar kriminalisasi anak yang melakukan perbuatan bukan perbuatan pidana: bahwa sesuai teori hukum, dalam hal mengenakan hukuman pidana kepada orang (subjek hukum) hanya dapat dijatuhkan kepada orang apabila sudah ditetapkan lebih dulu dalam undang undang, yang dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas. asas legalitas ini (sesuai doktrin, salah satunya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut) dijamin dalam uud bahwa asas legalitas dianut dalam kuhp, sehingga seorang tidak dapat dihukum apabila tidak ditetapkan terlarang menurut undang undang. oleh karena itu tidak dapat dijatuhi pidana apabila bukan merupakan tindak pidana (strafbaar feat) yang diatur secara tertulis dan disahkan lebih dan prinsip lege stricta. artinya, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang undang yang ketat. sesuai dengan asas lex certa maka perumusan hukum pidana harus mengutamakan kejelasan, tidak multitafsir, adanya kepastian hukum. asas lex certa menurut doktrin hukum pidana menganut prinsip: tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang undang: tidak ada penerapan undang undang pidana secara analogis, tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan, tidak diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku surut, tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang undang, penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang undang. hal yang demikian itu, bertolak dari nilai nilai untuk mencegah terjadinya kesewenang wenangan penegak hukum, menjamin adanya kepastian hukum, dan pidana yang dijatuhkan bersumber kepada hukum yang tertulis. sejak kelahirannya hukum pidana dibentuk untuk mengatur dan menerapkan sanksi pidana terhadap perbuatan seseorang (dead strafrecht), namun dalam perkembangannya kemudian dengan pengaruh gerakan humanisme maka hukum pidana juga diwajibkan mempertimbangkan seseorang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ketika perbuatan itu dilakukan yang bersangkutan bawah umur atau dalam keadaan gila, maka pemberlakuan ketentuan pidana dikecualikan terhadap yang bersangkutan, sehingga dalam doktrin hukum pidana muncul sebutan dead kader strafrecht. dengan demikian, sangat jelas agregat hukum pidana adalah perbuatan seseorang yang melanggar aturan pidana, dan bukan kepada status sosial atau status hukum orang yang bersangkutan (orang dewasa maupun anak) romli atmasasmita )|, putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv bertanggal juli terkait dengantelah memberikan pertimbangan terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil dalam undang undang guo yang bertentangan dengan prinsip asas legalitas, yang pertimbangannya adalah sebagai berikut: ..dst:. berdasarkan putusan mahkamah konstitusi guo, pelaksanaan asas legalitas yang termuat dalam kuhp merupakan suyang merupakan pengakuan dan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sesuai uud dengan demikian, dalam hal seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi saja mendapat perlindungan dan jaminan konstitusional, adalah ketidakadilan jika seorang anak indonesia yang kemudian diduga melakukan tindak pidana, tetapi tindakan tersebut tidak diatur secara rinci, pasti, dan cermat dalam undang undang, dijatuhi pidana yang hal tersebut merupakan tindakan mengkriminalisasi terhadap semua anak indonesia. padahal tujuan asas legalitas adalah untuk melindungi setiap orang dari tindakan sewenang wenang aparat penegak hukum dalam menangkap, menahan, atau menuntut seorang anak pengadilan tanpa menyebutkan ketentuan atau peristiwa pidana yang dilanggar: tujuan akhir dari hukum pidana adalah perlindungan tertib hukum sehingga jika interpretasi dilakukan berdasarkan tujuan yang kabur berarti kita mengganti bendungan dengan pagar yang tidak mampu memberikan batasan yang tegas, kita akan cenderung menerima prinsip yang berlaku rusia pada jaman stalin: perbuatan apapun yang secara sosial dipandang berbahaya akan dianggap sebagai tindak pidana jan remmelink, hukum pidana, maka berdasarkan uraian tersebut atas, menurut saya seharusnya mahkamah konstitusi menyatakan angka huruf undang undang nomor tahun tentang pengadilan anak sepanjang frasa, . maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan" bertentangan dengan uud panitera pengganti, ttd ida ria tambunan dahulu sebelum adanya perbuatan yang dilarang. relevan dengan itu, pakar hukum pidana, martian prodjohamidjojo, memahami dasar dasar hukum pidana indonesia perannya paramita, jakarta, halaman bukti bahwa asas legalitas adalah asas universal dalam hukum pidana yang menjadi dasar hukum dikenakannya penjatuhan hukuman pidana atau kriminalisasi pada orang termasuk anak, bahwa asas legalitas adalah bagian dari sistem hukum yang dibangun dari sejumlah asas asas hukum (legal principles) yang melahirkan sejumlah norma hukum (legal norms), dan norma hukum lah yang melahirkan aturan aturan hukum (legal rules), baik yang tertulis (peraturan) maupun tidak tertulis. namun, dalam perkara pidana, yang dijadikan dasar menuntut seorang dan menjatuhkan pidana seseorang hanyalah peraturan hukum (aturan hukum yang tertulis). hal ini dinamakan sebagai asas legalitas . bahwa asas legalitas merupakan salah satu asas hukum pidana yang sifatnya universal, yang artinya digunakan seluruh sistem hukum dunia modern. indonesia, asas legalitas secara tegas ditentukan dalam kuhp yaitu: suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan ketentuan perundang undangan pidana yang telah ada . dari tersebut, yurisprudensi dan doktrin (keduanya merupakan sumber hukum) menegaskan bahwa unsur dari asas legalitas itu ada empat, yaitu: (i) lex scripta, yang artinya harus dituangkan secara tertulis dalam suatu perundang undangan. contohnya, perbuatan mencuri dapat dipidana, karena tegas ancaman pidananya tertuang dalam kuhp: (il) lex certa, artinya perbuatan pidana yang dimaksud harus diuraikan unsur unsurnya oleh undang undang secara jelas dan lengkap. (iii) non retroaktif, artinya seseorang hanya boleh dipidana, jika perbuatan yang dilakukannya itu memang sebelumnya telah dilancarkan pidana dalam perundang undangan, sebelum perbuatan tersebut dilakukan. (iv) dilarang menggunakan konstruksi, termasuk analogi (memperluas atau mempersempit berlakunya suatu peraturan). bahwa pencantuman asas legalitas dan non retroaktif, untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negara, diatur dalam uud yang tidak memberikan peluang melakukan penyimpangan asas legalitas termasuk prinsip non retroaktif sebagai salah satu unsurnya. hak konstitusional ini sudah jelas ditegaskan dalam uud yang menyatakanketentuan butir huruf undang undang pengadilan anakataupun melampaui asas legalitas dalam hukum pidana kuhp yang dikenal dengan asas null delicatus nulla poenasine previa lege penari' dan karenanya bertentangan dengan uud maka beralasan jika asas legalitas ini tetap dipertahankan dalam kuhp dan sampai saat ini tetap diterapkan baik dalam teori hukum pidana maupun dalam hukum pidana positif, bahwa dengan demikian jelaslah ketentuan butir hurufoleh karena, frasa "asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa hukum pidana dan perumusan perbuatan pidana hanya bersumber pada undang undang yang disahkan lebih dahulu, yang disebut dengan asas legalitas. artinya pemidanaan harus berdasarkan undang undang (lege). hal ini berarti akan terdapat kepastian hukum bagi setiap pencari keadilanj), bahwa walaupun penyimpangan terhadap asas legalitas untuk kejahatan terhadap warga kolektif, atau kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), seperti dalam nurrenburg trials ang mengadili penjahat kemanusiaan nazi, akan tetapi terhadap kejahatan individu, penerapan asas legalitas masih berlangsung dalam hukum pidana positif. menurut mr. drs. utrecht, justru konsisten menganjurkan asas legalitas itu tetap dipertahankan terhadap delik individu: mr. drs. utrecht, hukum pidana ti , pustaka tinta mas, surabaya , halaman bukti p 14j: bahwa menurut prof. dr. lobby logan, s.h. m.h, prinsip legality merupakan karakteristik yang essential, baik dikemukakan oleh rule law' konsep, maupun oleh faham rechstaat dahulu, maupun oleh konsep socialist megalit . demikian misalnya larangan berlakunya hukum pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya asas null delirium dalam hukum pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip legality . bukti p 15j: bahwa mazhab klasik sekalipun, sebagaimana dikemukakan cesar beccarii bonekanya, yang pada tahun menerbitkan buku berjudul, dei teliti delle pen , yang berarti tentang kejahatan dan pidana, yang dicetak berpuluh puluh kali, disusul terjemahan dalam bahasa asing, cultural rights icsc) dengan istilah to achieving progressively the full realization . sudahlah orientasi kepada anak yang tumbuh subur dalam lingkup domestik keluarga itu, tumbuh subur juga luar rumah alias masyarakat atau sektor publik? sekolah? jalanan? pengadilan? penjara (anak)? dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?. sudahlah pemerintah sebagai kepala keluarga dan penanggung jawab atas nasib anak anak indonesia sektor publik alias dalam masyarakat bangsa dan negara, sudah sepenuhnya berorientasi kepada anak? sudahlah kepentingan anak menjadi motivasi utama pemerintah dalam menjalankan pemerintahan? pemikiran kepentingan anak sebagai orientasi utama bangsa dunia, dikumandangkan penulis ternama asal swedia, ellen key dengan karyanya tentang pendidikan barnes arhundrade (volume dan il, yang diterjemahkan menjadi the century the child upload archive publications thinkers df k eye.pdf. ellen key menulis buku terlaris internasional the century the child yang mengusung gagasan bahwa dunia anak anak harus menjadi pekerjaan utama masyarakat selama abad kedua puluh. meskipun tidak pernah berpikir bahwa "abad anak" akan menjadi kenyataan, pada kenyataannya hal itu jauh lebih resonansi daripada yang bisa bayangkan. karakteristik anak anak yang sedang dalam pertumbuhan atau mengalami proses evolusi kapasitas (evolving capacity) selaku insan manusia (human being), tidak semestinya tumbuh sendiri atau dibiarkan tanpa perlindungan. anak anak membutuhkan orangtua keluarga, masyarakat dan pemerintah serta negara selaku pembuat regulasi, pelaksana pemenuhan hak hak anak dan pengemban kewajiban negara (state obligation). kesadaran nasional atau justifikasi konstitusional melindungi anak sebagai urusan utama dalam berbangsa dan bernegara, tertuang dalam uud secara eksplisit telah menegaskan hak hak konstitusional anak yang berbunyi,mengemukakan bahwa prinsip terpenting ialah bahwa pidana harus ditentukan sebelumnya oleh undang undang . mr. j.m.van bemmelem, hukum pidana hukum penitentier , binacipta, bandung, halaman bukti bahwa berdasarkan ketentuan butir huruf undang undang pengadilan anakoleh karena: ketentuan dimaksud bertentangan dengan hak konstitusional anak yakni hak tumbuh dan berkembang oleh karena mengakibatkan anak dapat dijatuhi hukuman pidana penjara, sehingga terganggunya perkembangan anak, tercerabutnya hak pendidikan, hak berkumpul dengan keluarga dan hak tumbuh kembang anak lainnya, ketentuan dimaksud bertentangan dengan hak konstitusional anak atas perlindungan anak dari kekerasan oleh karena secara faktual maupun rasional anak anak yang dijatuhi pidana dalam penjara atau anak dalam yang ditahan dalam banyak kasus dan keadaan terbukti mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis: cc. ketentuan dimaksud bertentangan dengan hak konstitusional anak atas perlindungan anak dari diskriminasi oleh karena secara faktual maupun rasional anak anak yang kriminalisasi dan selanjutnya dijatuhi pidana dalam penjara atau anak berarti mengalami diskriminasi hukum, padahal semestinya anak tidak dijatuhkan pidana karena melakukanketentuan dimaksud selain melanggar hak konstitusional dalam uud juga melanggar hak konstitusional warga negara termasuk anak, yakni hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimanadimaksud bertentangan dengan hak konstitusional warga negara termasuk anak yakni hak atas tidak dijatuhi pidana atas perbuatan yang tidak merupakan tindak pidana, dan perbuatan melanggar peraturan perundang undangan, sesuai asas legalitas, hak asasi anak sebagai hak asasi manusia ham), secara eksplisit sebagai hak konstitusional, yang dalam pandangan konstitusi bukan saja wujud harmonisasi dan akomodasi pandangan dan instrumen ham sebagai isu global, namun pengakuan ham dalam konstitusi merupakan syarat negara hukum. bahwa ketentuan undang undang pengadilan anakdari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana positif berarti menormalkan kriminalisasi anak, karena: (a) mengacaukan antara tindak pidana dengan kenakalan anak. undang undang pengadilan anak butir huruf gagal membedakan atau memberikan batasan yang konsisten mana tindak pidana (straafbaar) yang dilarang dalam undang undang (dan karenanya dapat dilancarkan pidana), dengan mana yang hanya merupakan kenakalan anak anak (juvenile delinguency). undang undang pengadilan anak huruf dan 1b), memberikan batasan general karena anak nakal itu adalah anak yang melakukan tindak pidana. itu artinya anak yang melakukan delik sesuai dengan ketentuan legal formal berdasarkan asas legalitas. dan yang kedua anak nakal adalah anak yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan termasuk perbuatan yang dilarang menurut ketentuan adat istiadat, kebiasaan dan sebagainya. (b) melanggar hak konstitusional yakni asas legalitas. melanggar asas legalitas yang menjadi basis utama pengadilan pidana yang dijamin dalam uud ketentuan adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat bisa jadi malah merugikan anak, mengingat kultur masyarakat yang menempatkan anak bawah kendali orang tua. (c) mengakibatkan pemidanaan anak. dengan adanya tersebut telah nyata berakibat pada pemenjaraan anak dan berpotensi digunakan oleh masyarakat dan kepolisian untuk "mengadili" anak yang dianggap bersalah karena melanggar adat istiadat setempat. (d) melanggar hak asasi manusia. secara normatif ketentuan kovenan hak sipil dan hak politik dalam melarang situasi tersebut. tersebut berbunyi: tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional . (e) melanggar hak anak. adanya ketentuan butir huruf undang undang pengadilan anak melanggar hak anak, karena adanya larangan serupa dalam huruf kha yang menyatakan: tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan perbuatan itu dilakukan . bahwa dengan alasan tersebut atas maka frasa menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dimaksud bertentangan dengan hak konstitusional dalam uud yakni hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang tidak lain adalah unsur dari asas legalitas: hak atas hukum yang berkeadilan dan bahwa sesuai uud menjamin dan melindungi serta menganut asas legalitas, dan bahkan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahwa disisi lain dengan adanya ketentuan butir huruf dan huruf undang undang perlindungan anak sebagai hukum positif merupakan wujud dari norma undang undang yang bertentangan satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan perbedaan perlakukan hukum atau diskriminasi. adanya diskriminasi hukum ini bertentangan dengan hak konstitusional yang dijamin dan uud oleh karena: ketentuan butir huruf undang undang perlindungan anak mengakui asas legalitas, sementaraidak menganut asas legalitas, karena menormalkan perbuatan yang dinyatakan terlarang menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan yakni ketentuan hukum yang bukan hukum pidana positif, dengan demikian ada penamaan yang saling bertentangan yang mengakibatkan tidak terwujud kepastian hukum sesuai asas legalitas yang dianut dalam kuhp. bahwa sebagai negara hukum dimana keadilan dan moralitas menjadi esensi paling mendasar, maka pembentukan hukum tidak dapat mengabaikan konsistensi hukum dan pertentangan normatif dalam undang undang (apalagi hukum pidana) tidak lain adalah bentuk diskriminasi hukum. pembentukan hukum yang adil sebagaimana menurut lon fuller dalam bukunya the morality law (moralitas hukum), mengandung syarat antaranya tidak boleh bertentangan satu sama lain laws should not contradictory). brian bix, jurisprudence: theory and context , chapter understanding lon fuller , second edition, london, sweet maxwell, halamantii. jakarta: pustaka sinar harapan, halaman bahwa adanya norma hukum positif dalammerugikan kepentingan hukum anak dan melanggar hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, oleh karena: terjadinya kriminalisasi anak dengan adanya ketentuan dimaksud yang merupakan legalisasi penjatuhan hukum pidana pada anak sehingga defacto melanggar hak konstitusional anak anak yang dijamin uud apalagi batas usia tanggungjawab pidana anak (criminal responsibility the child) yang terlalu rendah dalam undang undang pengadilan anak sehingga semakin memastikan pelanggaran hak konstitusional anak. terjadinya kriminalisasi anak dengan adanya ketentuan dimaksud telah terbukti dengan pemidanaan anak anak yang hanya melakukan perbuatan yang secara otentik bukan perbuatan pidana namun hanya kenakalan anak (juvenile delinguency) seperti halnya kasus perkelahian anak sekolah yang dilakukan (vide bukti yang semestinya tidak perlu dibawa pengadilan. undang undang pengadilan anak gagal membedakan atau memberikan batasan yang konsisten mana tindak pidana (straafbaar) dengan mana yang merupakan kenakalan anak anak (juvenile). terjadinya penahanan anak (dan penjatuhan hukuman) dengan membawa anak pengadilan yakni dalam kasus anak jalanan penyair sepatu yang dituduh dan diadili melakukan permainan judi kuhp). padahal secara faktual, anak anak dimaksud masih dibawah umur, bahkan ada yang belum berumur tahun yang tidak dibenarkan dikenakan upaya paksa perampasan kemerdekaan anak. bahwa arah politik hukum pidana indonesia yang konsisten menggunakan asas legalitas terbukti dari perumusan rancangan undang undang kuhp (ruu kuhp) yang dalam menerangkan bahwa dalam hal anak yang dapat dijatuhi pidana hanya terhadap perbuatan piala yang dilakukan anak, tidak ada diterapkan perbuatan lain diluar tindak pidana. berikut ini dikutip bunyi ruu kuhp yakni. sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuantidak lagi memiliki justifikasi secara akademis, sosiologis, politik hukum, dan melanggar hak konstitusional anak: bahwa jaminan hak konstitusional anak atas perlindungan dari diskriminasi anak akibat kriminalisasi dimaksud adalah melanggar hak asasi manusia karenak asasi manusia internasional sehingga menjadi asas atau prinsip yang universal (universal principle), konvensi pbb tentang hak anak kha):.h.: .berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtstaat), transparansi dan kontrol sosial.,17j, bahwa berdasarkan alasan alasan atas, paradengan demikian berkenantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalil dalil bahwa undang undang pengadilan anak sepanjang frasa sekurang kurang (delapan) tahun , bertentangan dengan uud dan karenanya berlaku secara inkonstitusional bersyarat. danbahwa ketentuan undang undang pengadilan anak berbunyi sebagai berikut, bahwa ketentuan dimaksud mengandung norma bahwa hanya anak sekurang kurangnya (delapan) tahun dan belum mencapai (delapan belas) tahun yang dapat diajukan sidang anak: bahwa ketentuan dimaksud mengandung norma hanya anak usia sekurang kurangnya (delapan) tahun yang dapat diajukan sidang anak: bahwhak tumbuh kembang (rights development) anak uud melanggar, karena pemidanaan anak dan membawa anak sidang anak merupakan bentuk perampasan kemerdekaan dan tumbuh kembang anak, oleh karena: batas tanggung jawab pidana anak terlalu rendah dibandingkan usia boleh bekerja. batas usia sekurang kurangnya (delapan) tahun terlalu rendah sebagai batas usia tanggungjawab pidana anak (the age criminal responsibility), apabila dibandingkan dengan batas usia anak anak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu pada lembaga pekerjaan tertentu, diantaranya: lebih rendah dari usia pekerjaan ringan. melakukan perbuatan hukum diperbolehkan bekerja pada bentuk pekerjaan ringan (light work) berdasarkan undang undang ketenagakerjaan yakni pada usia sampai dengan tahun, sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan ketenagakerjaan? ): lebih rendah dari usia larangan pekerjaan terburuk. larangan melakukan pekerjaan berbahaya atau bentuk bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (the worst form child labor), berdasarkan undang undang ketenagakerjaan yakni pada usia bawah tahun, dengan demikian, fakta tersebut merupakan bentuk diskriminasi hukum dan perlakuan hukum yang berkeadilan terhadap anak nakal, sehingga melanggar hak konstitusional dalam dan, uud batas usia tanggung jawab pidana anak melanggar hak konstitusional anak atas pendidikan.oleh karena itu, negara republik indonesia secara konstitusional telah, hak atas tumbuh dan berkembang, dan: hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, (the granting social rights). selain alasan alasan yuridis konstitusional dimaksud, beberapa alasan perlindungan anak anak diuraikan secara lebih teknis praktis, yaitu: mengapa anak membutuhkan perlindungan? menurut ketentuan uud anak mempunyai hak konstitusional yang wajib dijamin dan dilindungi serta dipenuhi. sehingga,negara. selain alasan itu,:1945j, termasuk hak atas pendidikan dan pengajaran:i))|. dalam universal declaration human rights udh) ditegaskan: ). pemenjaraan anak mengancam hak atas makanan sebagai hak tumbuh dan kembang anak hasil penelitian berjudul, pembinaan anak pidana lembaga pemasyarakatan. sumber:http library.usu.ac.id index.php component journals index.ph p?option com journal review&id &task view| bukti p 18j. fakta dan bukti tersebutdalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat antaranyanya gizi, samping itu, faktanya, akil mochtar, s.h., m.h: ketika dicegat wartawanbukti keadaan ini melanggar hak konstitusional anak, karena negara kita mengakui hak hidup sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam uud bunyinya, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya . hak atas makan itu dijamin dalam minimum standar rules tentang perlakuan terhadap narapidana. dalam ditemukan, setiap orang yang dipenjarakan harus diberi oleh pengelola penjara pada jam jam yang bisa makanan yang bergizi cukup untuk kesehatan dan kekuatan, bermutu menyehatkan dan disiapkan serta disuguhkan dengan baik . dengan berbagai argumentasi konstitusional dan instrumen internasional itu, merupakan pelanggaran hak anak apabila negara mengabaikan hak atas makanan anak anak sehingga menyerahkan busung lapar anak anak. menjamin realisasi hak atas makanan bagi anak adalah menjamin hak hidup manusia. undang undang nomor tahun tentang pangan pangan ) menentukan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat mewujudkan ketahanan pandangan undang undang pangan|. pemerintah menyediakan ketersediaan pangan yang cukup baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam dan merata serta terjangkau daya beli masyarakat undang undang pangan). dengan demikian, fakta tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional anak untuk tumbuh dan berkembang sehingga melanggar hak konstitusional dalam uud selain itu, fakta tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin dalam uud usia tanggung jawab pidana anak dalam undang undang pengadilan anak jauh lebih rendah dibandingkan berbagai negara. dibandingkan dengan negara negara lain, batas usia tanggung jawab pidana anak indonesia dengan pengadilan anak guo terlalu rendah jika dibandingkan dengan negara negara lain bahkan yang sudah maju. jika dibandingkan dengan peradilan pidana anak pada negara negara lain, usia bertanggung jawab anak sebagai pelaku tindak pidana justru ada yang lebih tinggi misalnya pada usia tahun yang berlaku italia dan belanda, pada usia tahun berlaku austria, usia tahun denmark, dan swedia), usia tahun belgia), usia tahun spanyol). taxon, halaman dalamsistem peradilan pidana anak, masih merupakan turunan dari sistem peradilan untuk orang dewasa. perbedaan usia dapat bertanggung jawab secara hukum ini berkaitan dengan sistem peradilan anak yang diterapkan negara negara tersebut. skotlandia tidak memiliki pengadilan khusus bagi anak delinkuen, karena anak anak yang melakukan delinguency dibawa lembaga yang dikenal dengan children's hearing system yang tidak memiliki wewenang menjatuhkan sanksi untuk menghukum anak.halaman .|. inggris, anak yang melakukan delinguency dapat ditangkap polisi, namun hanya sebagian yang akhirnya dibawa pengadilan. swedia, anak anak yang terkena melakukan kriminal sebelum berusia tahun tidak boleh ditahan dengan hukum pidana (may not sentenced under the penal code). unicef, implementation handbook for the convention the rights the child", halaman negara republik arab syria, undang undang kenakalan anak juvenile delinguents act) membedakan pertanggungjawaban anak berdasarkan (tiga) tahapan masa childhood , yakni: pertama, usia anak anak tahun kebawah, dimana pada tahapan ini anak anak dibebaskan dari tanggung jawab kriminal. kedua, tahap kedua anak usia remaja yakni usia sampai dengan tahun, dimana anak pada usia ini dilakukan proses hukum (legal proceedings), namun pengadilan tidak dapat menjatuhkan pidana. ketiga, tahap anak usia antara sampai dengan tahun, yang mana anak dapat diproses depan pengadilan. bagaimana indonesia? penamaan dalam undang undang pengadilan anak tidak membuat pengadilan anak. dalam konsiderans ataupun dalam penjelasan umum undang undang pengadilan anak tidak ditemukan landasan filosofis, yuridis, dan gagasan membentuk pengadilan anak. pada bagian konsideran menimbang , huruf dari undang undang nomor tahun hanya disebutkan .penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus . undang undang pengadilan anak hanya menentukan bahwa pengadilan anak berada dibawah lingkungan peradilan umum pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada lingkungan peradilan umum . namun, undang undang pengadilan anak diperlebar hanya sebatas sidang anak saja undang undang pengadilan anak), yang berwenang memeriksa, memutuskan menyelesaikan perkara dalam undang undang pengadilan anak. kendatipun undang undang pengadilan anak mengatur tentang hakim dan wewenang sidang anak bab ii), pidana dan tindakan bab iii), petugas kemasyarakatan bab iv), acara pengadilan anak bab v), lembaga pemasyarakatan anak bab vi), namun ketentuan tersebut hanya lex specialis dari kurap dan kuhp yang diberlakukan bagi anak nakal. oleh karena itu, sidang anak hanyalah bermaksud membedakan sidang anak dengan sidang orang dewasa dengan berbagai kekhususan, misalnya, kekhususan dalam petugas penegak hukumnya, adanya alternatif pidana dan tindakan, masa tahanan yang lebih rendah, hukuman pidana yang dijatuhkan diturunkan menjadi maksimum hanya (sepeda) saja dari ancaman pelaku dewasa, hukum acara pidana sama dengan kurap dengan berbagai pengecualian. dengan demikian, hukum acara dalam sidang anak hanya turunan dari hukum acara dan sistem peradilan bagi orang dewasa. implikasinya, secara institusional perkembangan dan kemajuan sidang anak tidak berjalan efektif dan cenderung terabaikan. secara faktual banyak pengadilan tidak memiliki hakim anak, demikian pula jaksa penuntut umum, dan penyidik anak, sehingga lapangan kerap terjadi sidang anak masih dilakukan dengan memakai toga, seragam jaksa, tanpa disediakan penelitian kemasyarakatan limas) dari pembimbing kemasyarakatan pk) batas, dan tak jarang anak anak dikenakan upaya paksa berupa penahanan (kasus rj, pengadilan negeri staat), dan kasus anak tangerang yang didakwa bermain judi dan ditahan dalam masa panjang hari). untuk membangun pengadilan anak yang bukan turunan dari pengadilan orang dewasa dan bukan hukum acara untuk orang dewasa, maka gagasan dasarnya adalah dengan membuat norma hukum yang memerintahkan pembentukan pengadilan anak sebagai badan pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara anak. walaupun tetap berada bawah lingkungan peradilan umum. dengan demikian, terjamin pembinaannya oleh mahkamah agung sebagai pembina peradilan saat ini. hal ini merupakan kelemahan utama undang undang pengadilan anak sehingga belum efektif ditegakkan, walaupun hanya sekadar menjalankan sidang anak saja. kelemahan utama ini, terkait pula dengan berbagai kelemahan lain sebagai turunan (derivative) atas kelemahan utama yang bersumber dari tidak kokohnya eksistensi pengadilan anak indonesia berdasarkan undang undang pengadilan anak. anak bukan pelaku tindak pidana otentik, namun terkait situasi lingkungan situasinya. orang (termasuk anak) tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi watak pribadinya, namun dipengaruhi faktor faktor biologis dan lingkungan kemasyarakatannya. kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang abnormal. karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidanajustifikasi bahwa anak bukan pelaku tindak pidana yang otentik, dan mandiri bersesuaian denga, dan keagamaan yang ada. idr. sholehuddin, s.h., m.h., sistem sanksi dalam hukum pidana lde dasar double track system implementasinya , rajawali pers, jakarta, halaman bukti p 21j maupun instrumen internasional, bahwa dalam sejarah hukum pidana mengenai batas usia belum dewasa, justru memberi batasan usia lebih tinggi dan jauh atas usia tahun. menurut ahli hukum pidana, diperoleh rujukan dan fakta bahwa"model des onderscheid .y. kantor, s.h.,aj: bahwa dari penelusuran sejarah hukum pidana mengenai pertanggung jawab pidana anak, dapat dikemukakan kesimpulan antara lain: batas usia pertanggungjawaban pidana anak, jauh lebih tinggi dari tahun sebagaimana dianut dalam pengadilan anak, undang undang produk zaman kemerdekaan: terhadap anak yang tidak cakap karena tidak berakal, diprioritaskan tindakan berupa pendidikan paksa, bukan menjatuhkan pidana. batas usia anak boleh dipidana adalah tahun, yang berarti jauh lebih tinggi dari pengadilan anak yang mematok usia tahun atas dan pengadilan anak|, bahwa berdasarkan the beijing rules, ditentukan bahwa usia pertanggungjawaban pidana anak remaja tidak dapat ditetapkan pada usia terlalu rendah, mengingat kenyataan emosional, mental dan intelektual anak remaja. bahwa penetapan batas usia sekurang kurangnya tahun tidak memiliki justifikasi rasa keadilan maupun justifikasi yuridis, oleh karena: (a) penetapan usia tahun sebagai titik asumsi batas minimal pertanggungjawaban pidana menurut undang undang nomor tahun tentang pengadilan anak, berdasarkan pandangan komite hak anak committee the rights the child) terlalu rendah. berikut ini diajukan evaluasi objektif komite pbb tentang hak anak, yakni:. pandangan komite atas laporan negara indonesia pada sidang komite yang ke paragraph dan rekomendasi pada paragraph bukti (b) melegitimasi batas usia tanggung jawab pidana anak usia sekurang kurangnya tahun sebagaimana dalam pengadilan anak bersesuaian dengan rekomendasi komite pbb untuk(b)pandangan komite atas laporan negara indonesia berdasarkan ketentuan kha pada sidang komite yang ke paragraf dan rekomendasinya pada paragraf (vide bukti p 25j. (c) komite pbb tentang hak anak merekomendasikan agar negara indonesia menaikkan batasan usia minimal tanggung jawab kriminal sampai pada tingkat yang dapat diterima secara internasional. beijingaman secara psikologis, , hak hak anak tersebut tidak terpisah pisahkan antara satu dengan yang lainnya, yakniet, misalnya gangguan tumbuh dan berkembang anak yang terpencar akibat putusan pidana, maka terjadilah kerugian konstitusional anak untuk kelangsungan hidup dan hak tumbuh dan berkembang anak, walaupun sah menurut hukum formil.jrules menentukan hal yang serupa, paragraf menyatakan bahwa konsep usia pertanggungjawaban tindak pidana tidak dapat ditetapkan terlalu rendah, mengingat pertimbangan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual those legal systems recognizing the concept the age criminal responsibility for juvenile, the beginning that age shall not fixed too low age level, bearing mind the fact emotional, mental and intellectual maturity . (d) untuk dapat menentukan batas usia pertanggungjawaban tindak pidana yang diterima secara internasional dengan merujuk pada praktik praktik yang dijalankan oleh negara negara lain, (e) dalam berbagai peraturan negara negara dunia mengenai usia minimal tanggung jawab pidana (criminal responsibility) menunjukkan berlakunya hukum kebiasaan internasional yang menjadi parameter menentukan usia pertanggungjawaban pidana, yakni: austria tahun), belgia tahun), denmark tahun), inggris tahun), finlandia tahun), perancis tahun), jerman tahun), yunani tahun), irlandia tahun), italic tahun), luxemburg tahun), belanda tahun), irlandia utara tahun), portugal tahun), skotlandia tahun), spanyol tahun), swedia tahun). (f) berdasarkan fakta praktik praktik negara atas dalam menentukan usia minimal tanggung jawab pidana dapat disimpulkan bahwa rata rata negara tersebut menetapkan usia pertanggungjawaban pidana minimal atas tahun. dengan demikian, dapat dikatakan usia tahun sebagai batas minimal usia pertanggungjawaban tindak pidana telah menjadi hukum kebiasaan internasional (international customary law). praktik praktik tersebut telah meningkat pelaksanaannya berlaku secara universal karena banyak negara lagi yang telah menggunakannya sebagai kebiasaan. dengan kata lain, agar bisa menjadi suatu hukum kebiasaan internasional sehingga batas usia tanggung jawab pidana anak yang lebih tinggi sudah diterima negara negara menjadi kebiasaan internasional yang berkekuatan hukum. the un's general comment juvenile justice makes clear its view that minimum age criminal responsibility below the age not "internationally acceptable" and that all countries should raise their minimum age least and preferable ( . bahwa usia minimal tanggung jawab kriminal bawah usia tahun tidak "internasional dapat diterima" dan bahwa semua negara harus meningkatkan usia minimum untuk setidaknya dan lebih atau ). dalam dua komentar terbaru tentang masalah ini melalui kesimpulan pengamatan" pada pelaksanaan crc inggris, pbb meminta inggris (termasuk skotlandia) tahun menjadi "cukup meningkatkan usia minimum tanggung jawab kriminal" dan pada tahun untuk "meningkatkan usia minimum tanggung jawab pidana sesuai dengan komentar umum yaitu setidaknya usia tahun. its two most recent comments this issue through its concluding observations" implementation the crc the uk, the called for the (including scotland) "considerably raise the minimum age criminal responsibility" and "raise the minimum age criminal responsibility accordance with general comment least age (hh) penetapan usia minimal tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban pidana telah diterima dalam praktik sebagian negara negara, maka dapat menjadi sumber hukum internasional yang menjadi acuan bagi bangsa bangsa beradab: (i)) australia, sejak publikasi the age criminal responsibility urban beberapa jurisdiksi telah direvisi undang undang mereka, membenarkan tren selama tahun terakhir untuk keseragaman dalam batas umur tanggung jawab kriminal. australian capital territory, the criminal code div div kuhp sekarang berkaitan dengan tanggung jawab kriminal anak anak. dari tanggal juli victoria, usia jurisdiksi pidana pembagian pengadilan anak anak telah meningkat dari sampai tahun (the age jurisdiction the criminal division the children's court has increased from years). doli incaran berarti suatu anggapan bahwa anak adalah "tidak mampu kejahatan" ("capable crime") bawah undang undang atau hukum umum. australia baru baru ini tinjauan bradley dan crafts telah membahas mengamandemen praduga incaran doli termasuk membalikkan beban pembuktian dan mengubah penerapannya pada usia dua belas dan bawah. usia tanggung jawab kriminal wilayah hukum australia cannot maximum age for offence outh court under under under sumber: cth: (a) crimes act criminal code act s7. (b) crimes act s4n: criminal code act s7. act: 2l(a) criminal code s25: (b) criminal code s26: (c) children and young people act part ss7 and and s69 nsw: (a) children criminal proceedings) act s5: (b) common law doli incaran (c) children criminal proceedings) act nt: 4la) criminal code act s38(a): a(b) criminal code act s38: (c) juvenile justice act old: gla) criminal code act s29: s(b) criminal code act s29: s(c) juvenile justice act schedule sa: (a) young offenders act s5: (b) common law doli incaran (c) young offenders act s4: tas: 7la) criminal code act s18: (b) criminal code act s18: (c) youth justice act vic: (a) children and young persons act (b) common law doli incaran (c) children and young persons act wa: gla) criminal code act compilation act s29: glb) criminal code act compilation act s29: g(c) young offenders act committee rights the child komite pbb hak anak) menerbitkan concluding observations para yang menyatakan: the committee particularly concerned that the age which children enter the criminal justice system low with the age criminal responsibility still set years scotland years the rest the state party and the abolition the principle doli incaran. komite sangat prihatin bahwa usia mana anak anak memasuki sistem peradilan pidana adalah rendah dengan usia tanggung jawab kriminal masih ditetapkan pada tahun skotlandia sampai tahun lain pihak negara dan penghapusan prinsip doli incaran'). kk) committee rights child komite hak anak pbb) menerbitkan general comment february praised states with commendable high geof14 age below not internationally acceptable umur bawah "tidak bisa diterima internasional" dengan memperhatikan pandangan komite dan hukum kebiasaan internasional atas dapat dikatakan bahwa pengadilan anak bertentangan dengan hukum internasional, khususnya dalam penetapan usia pertanggungjawaban tindak pidana. konsekuensi yuridis dan politiknya, undang undang tersebut perlu segera diamandemen. huruf (a) kha menandaskan negara negara pihak harus berusaha meningkatkan pembuatan undang undang, prosedur prosedur, para penguasa dan lembaga lembaga yang berlaku secara khusus pada anak anak yang dinyatakan sebagai, dituduh, atau diakui melanggar hukum pidana, terutama, pembentukan umur minimum: mana bawah umur itu anak anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana, jika tidak dilakukan amandemen, maka rentang usia pertanggungjawaban pidana anak yang demikian luas (usia tahun) mempunyai implikasi hukum, yakni anak dengan rentang usia tersebut berpotensi dikenai hukuman pidana. kondisi ini jelas berkorelasi dengan meningkatkan angka kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. kha menetapkan kewajiban negara untuk menjamin tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang wenang. penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat. hal ini selaras dengan kovenan bahwa dalam kasus orang bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka. bahwa secara emosional mapun mental, batas usia anak usia sekurang kurangnya (delapan) tahun diajukan sidang anak terlalu dini mampu menghadapi situasi dalam penjara sebagai "balasan atas perbuatan delik anak. padahal jika dibandingkan dengan ketentuan hukum internasional mengenai batas usia anak yang dilarang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk (the most form child labor) sesuai dengan konvensi ilo nomor yang diratifikasi dengan adalah belum mencapai tahun. secara faktual, kondisi, situasi dan tingkat tekanan anak anak yang bekerja pada bentuk bentuk pekerjaan terburuk tersebut, tidak jauh lebih buruk dibandingkan dengan anak anak lembaga pemasyarakatan, bahwa adanya kesadaran sosiologis dan rasa keadilan yang terusik dengan adanya norma batas usia dapat diajukan sidang anak yang terlalu rendah berdasarkan pengadilan anak guo, sudah disadari dan dikoreksi pemerintah dalam rancangan undang undang guna mengganti pengadilan anak, sebagaimana terbukti dalam: (a) ruu tentang peradilan pidana anak yang dimaksudkan untuk mengganti undang undang nomor tahun tentang pengadilan anak pengadilan anak ), yang memberikan ketentuan batasan usia anak dapat diajukan sidang anak dinaikkan menjadi tahun bukti dan (b) dalam rancangan kitab undang undang hukum pidana ruu kuhp), disiapkan draf yang menaikkan batas usia bertanggung jawab anak menjadi tahun. berikut ini dikutip bunyi ruu kuhp'. departemen kehakiman dan hak asasi manusia direktorat jenderal hukum dan perundang undangan direktorat perundang undangan, rancangan undang undang republik indonesia nomor . tahun . tentang kitab undang undang hukum pidana , jakarta, bukti )|, (c) kajian tim penyusunan rancangan kuhp, yang telah mempelajari perkembangan baru dunia serta rekomendasi pbb seperti the standard minimum rule for the administration juvenile justice (dikenal pula sebagai beijing rules ) dan the rules for the protection juvenile deprived liberty tahun tim ruu kuhp menginginkan agar filosofi dan jenis pidana dan tindakan bagi anak tahun) berbeda dari yang berlaku untuk orang dewasa tahun atas00 moi zd1zb3 nhd grow5fu2 vra whc19 ujgafuivvxoevsf rilis |) bukti .aj: bahwa dengan demikian secara sosiologis dan rasa keadilan, diyakini tidak lagi memiliki justifikasi sosiologis sehingga tidak lagi memiliki justifikasi rasa keadilan masyarakat: bahwa dengan demikian, apabila diuji dengan uud adalah norma yang: bahwa penentuan batas usia anak sekurang kurangnya tahun yang dapat diajukan sidang anak, apabila ditelaah dalam penjelasannya hanya menyebutkan didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis bahwa anak yang belum tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. akan tetapi tidak ditemukan rasio logis, mengapa harus ditentukan sekurang kurangnya tahun? padahal (family unification). selain itu, usia tanggung jawab pidana sekurang kurangnya umur tahun dinilai tidak adil karena jauh lebih rendah dibandingkan batas usia anak boleh bekerja baik pada tempat berbahaya sekalipun tahun) ataupun anak bekerja pada pekerjaan ringan sampai dengan tahun), bahwa penentuan batas usia anak sekurang kurangnya tahun dapat diajukan sidang anak, mengakibatkan anak terpisah dengan keluarganya (separated children from their family), padahal tempat terbaik bagi anak adalah dalam keluarga sehingga mengutamakan unifikasi anak dalam keluarga (family unification) termasuk dalam situasi darurat sekalipun, oleh karena: (a) sesuai kha yang mengemukakan konsep orangtua (parent), dan konsep responsibilities for their child, dimana esensi parental direction and guidance adalah tidak tak terbatas (not unlimited) karena anak sedang berubah kehidupannya yang dikenal dengan evolving capabilities the child . (b) negara peserta mengupayakan hal terbaik agar prinsip bahwa kedua orangtua agar mampu memikul tanggung jawab bersama untuk membesarkan dan mengembangkan anak. (c) konsep pengakuan penyatuan (unifikasi) anak dalam keluarga sebagai lingkungan utama dan terbaik bagi anak ditegaskan dalam kha dimana dalam kha, negara menjamin hak anak yang terpisah dari orangtuanya (separated children) untuk mempertahankan hubungan pribadi (personal relations) dan hubungan langsung (direct contact) secara tetap dengan orangtuanya. bahwa dalam menentukan batas usia tanggungjawab pidana anak atas perbuatannya, sangat ditentukan kepada politik hukum dalam menentukan batas usia tanggung jawab pidana anak yang bervariasi atau berbeda beda pada setiap negara. namun semestinya ditemukan rasio logis yang jelas dan bersesuaian dengan instrumen konvensi internasional, termasuk hak anak untuk tidak mengalami pemidanaan atau kriminalisasi dalam usia dini dengan mematok batas usia rendah yakni sekurang kurangnya tahun. bahwa secara faktual dalam perkembangan hukum dunia, penentuan batas tanggung jawab hukum seorang anak sangat berbeda beda, yang karenanya menjadi alasan terciptanya diskriminasi dalam menentukan batas usia tanggungjawab hukum pada lembaga hukum tertentu, sebagaimana ditemukan faktanya oleh komite pbb untuk hak anak committee the rights the child). dalam melakukan evaluasi kemajuan pelaksanaan kha pada negara negara peserta (states parties), yang antara lain diminta menyediakan informasi yang relevan mengenai batas usia tanggung jawab hukum anak termasuk tanggung jawab pidana, yang terbukti berbeda beda pada setiap negara dan pada setiap lingkup lembaga hukum, termasuk diantaranya mengenai: hubungan seksual (sexual content), memperoleh konsultasi hukum dan medis tanpa izin orangtua (legal medical counseling without parental content): melakukan pekerjaan pekerjaan yang berbahaya (hazardous employment): melakukan pekerjaan paruh waktu (part time employment): melakukan pekerjaan purnawaktu (full time employment), menikah kawin (marriage): izin melakukan: secara sukarela masuk dalam angkatan bersenjata (voluntary enlistment into the armed forces), secara sukarela menjadi saksi pengadilan (voluntarily giving testimony court), batas usia untuk tanggung jawab kriminal (criminal responsibility), perampasan kemerdekaan (deprivation liberty): penjatuhan hukuman, penggunaan atau mengkonsumsi minuman beralkohol bahwa dengan adanya norma sedemikian yang menormalkan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang terlalu rendah yakni sekurang kurangnya tahun dapat diajukan sidang anak, secara faktual dan secara rasional mengakibatkan anak anak mengalami kekerasan akibat dari proses sidang anak, dan atau akibat dari tidak diberikannya perlindungan anak dari diskriminasi hukum yang dijamin dalam uud bahwa selain itu, perihal batas usia anak yang dapat diajukan sidang anak dalam usia sekurang kurangnya tahun guo bertentangan dengan rasa keadilan hukum yang secara eksplisit dijamin dalam uud padahal dalam sistem hukum pidana dikenalatau tidak relevan dengan adanya batas usia yang rendah anak dibawa sidang anak yakni sekurang kurangnya tahun, bahwa asas the last resort dimaksud, walaupun diterapkan untuk penahanan dan penangkapan ataupun pemenjaraan, namun asas the last resort dimaksud juga relevan dipergunakan untuk mencegah agar anak anak tidak terlalu dini memasuki sidang anak, dengan cara menormalkan batas usia tanggung jawab pidana anak (criminal responsibility) yang tidak terlalu rendah yang saat ini masih sekurang kurangnya tahun. hal ini dapat mengambil ide dalam huruf konvensi pbb tentang hak anak kha), yang menentukan bahwa: (a) bersesuaian dengan hukum: (b) the last resort, dan (c) untuk jangka waktu paing pendek (for the shortest possible time). bukti p 25j. bahwa asas the last resort juga bersesuaian pula dengan tentang hak asasi manusia ham ), sehingga merupakan justifikasi yuridis formal bahwa undang undang nasional juga mengakui dan memberlakukan asas the last resort dimaksud. bukti bahwa penambahan rumusan ham serta jaminan penghormatan: bahwa, masuknya rumusan ham ke. (vide bukti bahwa keadaan batas usia anak sekarang kurangnya tahun dapat diajukan sidang anak dimaksud menjadi alasan adanya dorongan normaerdasarkan ketentuan asasi anak sebagai warga dunia dan hak konstitusional anak sebagai warganegara indonesia yang dijamin uud pemenuhan hak konstitusional anak itu terganggu dan melanggar dengan kriminalisasi anak dalam usia terlalu dini, ataupun menempatkan anak negara (yang bukan anak pidana) dengan perlakuan yang sama seperti anak pidana dalam lembaga pemasyarakatan anak. angka kejahatan seperti pencurian yang dilakukan oleh anak indonesia setiap tahun berjumlah lebih dari anak. sembilan dari sepuluh anak anak ini akhirnya menginap hotel rodeo (penjara atau rumah tahanan) karena pada umumnya anak anak ini tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun pemerintah, dalam hal ini dinas sosial. steven allen kata pengantar dalam purnianti et.al. analisa situasi sistem peradilan pidana anak juvenile justice system) indonesia. indonesia: unicef, halamanmembawa masuk anak anak yang muda belia dalam proses peradilan yang selanjutnya dapat berlanjut menjadi faktor kriminalisasi anak, bahwa dalam hal perlindungan anak, maka untuk pemenuhan hak konstitusional anak sesuai: ruu tentang peradilan pidana anak (vide bukti p 23j,nomor tahun tentang hak asasi manusia (vide buktiuji materiil pada bagian ii. huruf tersebut atas, bahwa ketentuan yang diatur dalam undang undang pengadilan anak berlaku indonesia dan mengikat seluruh warga negara atau subjjek yang dilindungi hak konstitusionalnya, bahwa hal hal tersebut atas menjadi fakta adanya pelanggaran hak konstitusional anak terhadapan diskriminasi yang dijamin dalam uud bahwa dengan adanya norma hukum yang terlalu rendah membawa anak dalam proses peradilan anak yang kemudian menjadi kriminalisasi anak pada gilirannya secara rasional dan faktual mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional anak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana dijamin dalam dan uud bahwa dengan alasan dan dalil serta bukti bukti tersebut 1945j, dapat diperoleh fakta dan keadaan bahwa kriminalisasi anak dengan adanya undang undang pengadilan anak adalah bertentangan dengan hak konstitusional anak dalam dan uudadalahdalil dalil bahwa ketentuan sepanjang frasa berbunyi belum mencapai umur (delapan) tahun bertentangan dengan uud dan karenanya diberlakukan bahwa ketentuan undang undang pengadilan anak", bahwa ketentuan sepanjang frasa yang berbunyi, .anak belum mencapai umur (delapan) tahun , adalah terlalu rendah karena terhadap anak dalam usia itu dilakukan proses hukum pro justicia oleh penyidik. apalagi proses penyidikan sebagai proses pro justicia terhadap anak sebagaimana kurap maupun penjelasan undang undang pengadilan anak, sama seperti halnya melakukan penyidikan terhadap anak nakal umur tahun atas walaupun bedanya hanya untuk penyidikan saja, dan tidak untuk diajukan sidang anak, mengingat bahwa pertanggungjawaban anak dalam hukum pidana (toerekenvatbaarheid) atas pelanggaran pelanggaran hukum yang dilakukannya adalah belum sempurna seperti orang dewasa, maka perlu adanya ketentuan batas usia minimum bagi anak untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. bahwa ketentuan undang undang pengadilan anak ini tetap mempersatukan perlakuan proses penyidikan seperti halnya penyidikan untuk pro justicia yang diajukan sidang anak (seperti undang undang pengadilan anak). oleh karena pemeriksaan penyidik terhadap anak nakal berusia sekurang kurang tahun untuk diajukan sidang anak (dalam undang undang pengadilan anak) dengan pemeriksaan penyidik untuk anak kurang tahun undang undang pengadilan anak) adalah sama saja karena yang diberlakukan adalah kurap juga oleh penyidik. dengan demikian, maka: (a) tidak ada perbedaan perlakuan dalam pemeriksaan penyidik terhadap anak belum tahun undang undang pengadilan anak|, dengan pemeriksaan penyidik terhadap anak nakal (sekurang kurangnya berumur tahun) untuk diajukan sidang anak undang undang pengadilan anak|. sehingga tidak ada perbedaan perlakuan hukum dalam pemeriksaan oleh penyidik terhadap anak yang sudah memiliki tanggung jawab hukum pidana (criminal responsibility), yakni sekurang kurangnya tahun, dengan anak yang belum memiliki tanggung jawab hukum pidana (anak usia belum tahun). (b) dengan demikian, dalam hal proses pemeriksaan penyidik, seakan akan tidak ada gunanya dan tidak ada implikasi hukumnya, dan tidak ada perlindungan khusus bagi anak berusia belum tahun yang diduga melakukan tindak pidana. sebab, tetap saja pemeriksaannya oleh penyidik sama seperti pemeriksaan penyidik terhadap anak usia sekurang kurangnya tahun sebagaimana maksud undang undang pengadilan anak. (c) justru, ironisnya pada kenyataan lapangan diperoleh fakta dimana proses pemeriksaan anak usia kurang tahun guna kepentingan pro justicia oleh penyidik, secara faktual dan terbukti dalam banyak kasus mengakibatkan pelanggaran hak hak anak, kekerasan terhadap anak, dan berbagai kondisi yang tidak nyaman bagi anak, bahwa proses hukum pemeriksaan untuk kepentingan pro justicia oleh penyidik terhadap anak kurang tahun dimaksud undang undang pengadilan anak adalah proses yang dalam beberapa hal anak mengalami kekerasan, keadaan anak tidak nyaman dan kerap membuat terganggunya psikologis dan mental anak. fakta fakta adanyoleh penyidik tersebut dapat dikemukakan beberapa fakta dan data sebagai berikut: (a) kerasan terhadap anak berkonflik hukum. kekerasan tak terelakkan dari anak berkonflik hukum. lingkungan kepolisian, seakan akan penyidikan identik dengan kekerasan. kunjungan kpai sebuah lembaga pemasyarakatan anak menemukan, dari penghuni lembaga pemasyarakatan anak, orang dari orang mengaku selama penyidikan mengalami penyiksaan. hadi suseno, kriminalisasi anak , pokok pokok pikiran, pada diskusi publik kriminalisasi anak , yang diselenggarakan oleh komisi perlindungan anak indonesia kpai), pada tanggal juli bukti pada awal juli yang lalu, sepuluh anak yang sedang bermain macan buram" ditangkap polisi, dijemur atas rumput dalam terik matahari siang, ditahan, dan dipidanakan dengan tuduhan melakukan pelanggaran kuhp. lihat surat dari lembaga bantuan hukum masyarakat, kepada kpai, nomor sk sbj vi tertanggal juni perihal permohonan audiensi), bukti dalam sidang pengadilan tanggal juli anak tetap diputus bersalah, walaupun divonis dikembalikan kepada orang tua dengan pengawasan batas. ini bukan kali pertama anak anak indonesia mengalami tindakan sewenang wenang dari aparat hukum. ada kasus raju sumatera utara yang menjadi bahan perbincangan internasional, ada kasus joko dari depok yang disiksa polisi depan orang tuanya, dan banyak lagi tindakan abuses power oleh aparat kepolisian dengan korban anak anak. pengaduan terakhir dari setara institut" kepada kapolri, tembusan surat kpai|, bukti selain itu laporan mengenai kekerasan anak diperoleh fakta bahwa:ungkap andi dari divisi kajian dan pendidikan publik lama, jumat bandung.. dalam kasus raju, anak bawah umur yang dibawa sidang pengadilan pidana pada pengadilan negeri staat, sembari menanti pengadilan. bahkan diterbitkan surat perintah penahanan oleh pengadilan negeri staat. dari contoh kasus itu, ada kecenderungan melakukan penahanan pada anak. bukti. lihat juri bulian apabila, raju yang diburu , pondok edukasi, bantul, halaman sampai dengan bukti .a. (c) kecenderungan penjatuhan pidana daripada tindakan pidana. sepanjang bulan januari sampai dengan bul.diterapkan bukan sebagailalu.tahunbocah tersebut diketahui salah satu penjaga tambak sana dan ditangkap (sumber: bandar lampung, maret sumber: buktidiantaranya ditempatkan penjara dewasa. .html)untuk masalah over kapasitas dan kekurangan dana operasional belum ada upaya yang bisa dilakukan. khususnya masalah over kapasitas dikarenakan sumber penyebabnya adalah dari rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan kelas tanjung kusta medan. sebagai saran perlunya kepedulian semua pihak (pemerintah dan masyarakat) untuk memperhatikan kebutuhan anak pidana. bagi departemen hukum dan ham perlunya penambahan dana operasional lembaga pemasyarakatan, petugas wanita dan pembina yang profesional. kapasitas lembaga pemasyarakatan anak tanjung kusta saat ini sudah over kapasitas, mana yang selayaknya dihuni oleh orang tahanan dan napi, namun kini dihuni orang, dengan perincian, orang anak usia tahun bawah, dan orang usia sampai dengan tahun. content&view article &id :pusaka indonesia anak berkonflik dengan hukum harus dilindungi&catid itemid bukti (h: ?option com journal review&id &task view|, bukti fakta dan bukti tersebut menunjuantaranya: yaitu: pembinaan anak pidana yang hukumannya relatif rendah, peningkatan pembinaan anak pidana kebutuhan bidang pendidikan, sarana bangunan dilakukan pemisahan bagi anak pidana dan biaya operasional dari pemerintah dilakukan peningkatan kapasitas. bahwa sebagai negara peserta (state party) atas konvensi pbb tentang hak anak kha), komite pbb tentang hak anak yang diberikan mandat kha mengevaluasi laporan negara (country report) atas pelaksanaan kha negara meratifikasi indonesia, dengan memberikan beberapa penilaian dari anggota komite (yang terdiri atas ahli dari berbagai negara dunia), termasuk penilaian mengenai pelaksanaan sistem peradilan pidana anak indonesia, yakni: the committee very concerned the very large number children sentenced jail even for petty crimes and despite article law human rights, that these children are often detained with adults and poor conditions, even when detention centres for children , bukti p 25a. bahwa penentuan batas usia bawah tahun dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, yang dimaksudkan adalah proses pro justicia , seperti yang telah dijelaskan dimuka, terlalu rendah karena itu mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional anak atas tumbuh kembang, dan hak konstitusional atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi uud 1945j, dan melanggar hak konstitusional anak untuk memperoleh hukum yang berkeadilan uud karena sangat tidak adil pada usia anak belum tahun sudah dibenarkan diajukan pemeriksaan penyidik: bahwa untuk perlindungan hak anak dalamlebih tepat adalah lebih tinggi dari tahun yaknidata direktorat jenderal pemasyarakatan departemen hukum dan ham, mei keadaan ini menjadi relevan dan memiliki kausalitas bahwa kriminalisasi anak mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional anak dalam uud padahal disadari betul adanya kerugian dan dampak buruk penahanan anak bersama orang dewasa, sebagaimana ditegaskan dalam kha (artikel .c.) dan the beijing rules (butir berbagai bentuk kekerasan yang dialami anak, seperti halnya kasus peradilan anak anak yang dituduh bermain judi kawasan bandar udara soekarno hatta, yang justru sempat ditahan dalam masa hari (masa yang panjang). setelah sepuluh anak disergap polisi lantas dibawa kapolres, dan diwariskan. baju mereka disuruh dilepas. selama sekitar setengah jam, mereka dijemur tengah tariknya matahari. kepalanya disuruh mendengar atas. keringat berukuran. usai 'penghukuman itu, mereka menginap tahanan kapolres metro bsh . majalah forum keadilan, nomor juli halaman bukti mereka yang disidang masih duduk bangku dan smp. kesepuluh anak itu adalah tahun, tahun, tahun, ag. tahun, tahun, tahun, ar. tahun, arah. tahun, ir. tahun, tahun. kesepuluh anak sekolah yang bekerja kawasan bandara soekarno hatta menjadi penyair sepatu untuk membantu ekonomi keluarganya karena berasal dari keluarga miskin itu, anehnya, secara tidak adil justru dijerat kasus perjudian kuhp) setelah dibekuk oleh polisi sektor bandara sedang bermain judi kawasan bandara soekarno hatta, tangerang, banten pada bulan juni padahal sebagian dari anak tersebut belum berusia atas tahun yang menurut undang undang pengadilan anak tidak dapat dijatuhi pidana. namun, bagaimana logika hukumnya sehingga anak anak itu dikenakan upaya paksa penahanan dalam masa hari?: masa dan usia wajib belajar tahun sebagai salah satu program dari pemerintah: masukundang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia (vide bukti bahwa segenap argumentasi terhadap anak nakal yakni sekurang kurangnya berusia tahun sekalipun menurut dalil para pemohon tidak tepat dan melanggar hak konstitusional anak, maka dengan demikian secara rasional anak yang berusia belum tahun dapat diajukan pemeriksaan penyidik (menurut undang undang pengadilan anak), adalah sama juga melanggar hak konstitusional anak sebagaimana dalil dalil, argumentasi dan bukti yang dikemukakan para pemohon dalam permohonan ini angka huruf b),huruf tersebut atas:belum mencapai umurpengadilan anak sepanjang frasa berbunyi, belum mencapai umur (delapan) tahu: dalil dalil bahwa pengadilan anaksepanjang frasa yang berbunyi, pidana atau bertentangan dengan uud dan karenanya berlaku secara inkonstitusional bersyarat dan hanya berlaku secara konstitusional bersyarat dengan memperhatikan tindakan sebagai prioritas, bukan pidana: bahwa ketentuan pengadilan anak" bahwa dengan demikian terhadap anak nakal dapat dijatuhkan alternatif pidana (strait) atau tindakan (matregelen): bahwa pengadilan anak menormalkan anak nakal sebagai subjek hukum belum dewasa, namun dapat dijatuhi pidana atau tindakan sebagaimana dalam pengadilan anak: bahwa meskipun pemidanaan adalah merupakan upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan menjadikan kembali sebagai warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, namun terhadap anak nakal, lebih tepat dan lebih baik dikenakan pembinaan dengan menjatuhkan tindakan sebagai upaya perbaikan (restoration justice) dan bukan penghukuman atau pemidanaan karena penghukuman atau pemidanaan akan menimbulkan dampak traumatik yang berkepanjangan terhadapeks narapidana yang nantinya akan disandangnya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan lapas), bahwa pembinaan yang dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan lapas) merupakan nama pengganti dari penjara , tidak mengatasi pendapat bahwa lembaga pemasyarakatan lapas) adalah tempat penyiksaan maupun berkumpulnya penjahat. begitu bukannya gambaran lembaga pemasyarakatan lapas) dimata masyarakat, sehingga lembaga pemasyarakatan lapas) diakui juga menyimpan misteri dan kenangan bagi orang yang pernah menjadi penghuni maupun mengunjunginya. dan masyarakat tetap beranggapan bahwa dalam lembaga pemasyarakatan lapas) pun narapidana tidak dapat disadarkan, mengingat berkumpulnya penjahat pemula maupun yang berpengalaman dari berbagai latar belakang. oleh karena itu, sisi buram dari lembaga pemasyarakatan lapas) mengharuskan berjalan bagaikan kapal tua yang sarat penumpangbahwa gambaran lembaga pemasyarakatan lapas) yang tidak terlepas dari beban dan tekanan masyarakat itu merupakan hambatan pokok mengingat kepercayaan masyarakat adalah salah satu penunjang keberhasilan pembinaan . cara kekerasan memperlakukan narapidana justru membenarkan penilaian buruk dari masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan lapas) meskipun itu adalah tindakan dari oknum petugas pemasyarakatan. seringnya terjadi keributan dan saling memeras antar sesama warga binaan pemasyarakatan serta tidak tentaranya narapidana sewaktu menjalani pembinaan, serta keterbatasan fasilitas pembinaan memperkuat dugaan akan suratnya masa depan narapidana, oleh karena itu semakin lama dipenjara, semakin mungkin seseorang itu menjadi terprisonisasi. hal ini sangat relevan seperti yang dikatakan oleh irwin dan presse, yang mengatakan terdapatnya budaya umum penjara, yang terdiri dari tiga sub kultur, yaitu: subkultur penjahat, yaitu apabila narapidana mengikuti kehidupan yang ada penjara, subkultur pencuri, yaitu apabila narapidana mengi kultur jahat dari luar, subkultur yang benar, yaitu apabila narapidana mengikuti norma yang benaraj. bahwa, kehendak narapidana untuk tetap mengikuti pola pola yang diinginkan oleh pembina, sering berbenturan dengan apa yang dilihat dan dialami selama berintegrasi dengan sesama narapidana. pada kesempatan ini narapidana yang menjalani hukuman lebih lama, sering memanfaatkan narapidana dengan masa pidana lebih singkat agar dijadikan sahabat yang menguntungkan untuk tidak mematuhi peraturan. ketidakberhasilan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, tampak pada saat kembalinya narapidana melakukan kejahatan setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. hal inilah yang menyebabkan anggapan bahwa lembaga pemasyarakatan lapas) itu dicap sebagai sekolah kejahatan:b.kembang sebagaimana uud oleh karena situasi buruk dalam pemidanaan sebagaimana fakta antara lain: (a) kekerasan., bukti (c) kecenderungan penjatuhan pidana daripada tindakan. sepanjang januari sampai dengbukanmereka diketahui salah satu penjaga tambak sana dan ditangkapsumber id divide bukti p 33jantaranya ditempatkan penjara dewasa. .html| divide bukti p 30j(9g php?option com journal review&id &task view| bukti p 36j,diantaranya:. (h) akil mochtar, s.h m.h. nyaris seluruh yang ada indonesia, kini tercatat menampung penghuni yang melebihi kapasitas sebenarnya. ada yang over capacity lebih dari 50xp.html juli (vide bukti (i)) masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak yang dibuktikan dengan data dan fakta. berikut ini hanya gambaran kekerasan yang dialami anak dari laporan penelitian lpa sulawesi selatanjakarta, halaman bukti bahwa adalah secara norma pemidanaan utamanya pemenjaraan tidak menghilangkan hak hak perdata dan hak sipil sebagai warga negara, namun pada kenyataannya dengan situasi dalam menjalani pidana anak anak kerapkali tak terhindar kehilangan hak perdata atau hak sipil diantaranya hak pendidikan. semestinyalah pemenjaraan anak tidak menghambat sifat progresif pemenuhan hak pendidikan. akan tetapia) hak pendidikanb) hak atas pendidikan merupakan harmonisasi dan kha yang dipertegas lagi dalam perlindungan anak, serta berbagai kewajiban pemerintah dalam sampai dengan perlindungan anak. (cd: (esama, untuk merealisasikan hak hak dalam icsc tersebut. bahwa keadaan buruk dalam pemenjaraan anak indonesia mendapatkan sorotan dan sesuai penyesuaian untuk memenuhi hak anak. perbaikan keadaan dimaksud lebih tepat daripada penjatuhan pidana anak, sehingga yang tepat adalah memberikan perawatan (restorasi) dengan mengedepankan restoration justice yakni dengan prioritas menjatuhkan tindakan, bukan pidana karena situasi buruk dalam pemidanaan anak. pandangan komite hak anak committee the rights the child) yang mengevaluasi kemajuan pelaksanaan hak anak, memberikan rekomendasi untuk anak berkonflik dengan hukum diantaranya: (a) memastikan anak yang ditahan terpisah dari orang dewasa, perampasan kemerdekaan anak hanya sebagai upaya terakhir (the last resort), untuk jangka waktu paling pendek (shortest time period). berikut ini diajukan evaluasi objektif komite pbb tentangre(lihat pandangan komite atas laporan negara indonesia pada sidang komite yang ke lihat paragraph dan rekomendasi paragraph bahwa selain itu, perihal memberikan prioritas tindakan kepada anak nakal bersesuaian dengan pemenuhan hak atas rasa keadilan hukum yang secara eksplisit dijamin dalam uud selain itu memberikan prioritas tindakan kepada anak nakal bersesuaian pula denganataupun penjatuhandengan memberikan prioritas tindakan kepada anak nakal: bahwa ketentuan sepanjang frasa pidana atau tersebut yang menjustifikasi pidana bagi anak nakal, bukan saja merupakan. sejak zaman kolonial sekalipun, terhadap anak dibawah umur sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana namun dilakukan pendidikan paksa dengan mengesampingkan menjatuhkan pidana. bahwa justifikasi sosiologis mencegah pemenjaraan anak dengan member prioritas tindakan kepada anak nakal, merupakan bentuk pembinaan anak yang diutamakan. hal ini diterapkan dalam kuhp nasional belanda, yaknikomisi perlindungan anak indonesia kpai) mengecam persidangan anak bawah umur yang disangka melakukan perjudian. ketua kpai hadi suseno menilai, tidak seharusnya anak anak itu disidangkan. menurut undang undang perlindungan anak, langkah pemidanaan merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan kasus anak yang melakukan tindak pidana. undang undang perlindungan anak yang menyatakan penindakan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir, apalagi anak anak itu tidak merugikan orang lain. kpai mendesak, pengadilan dan proses hukum terhadap bocah bocah tersebut harus dihentikan. penyidik mengenakan tentang perjudian pada ke anak itu. padahal, ada sebuah unsur yang tidak ditemukan pada tindakan bocah tersebut. itu menyebutkan, perjudian yang dilakukan digunakan untuk mata pencaharian. (harian kompas, kpai: hentikan pengadilan atas bocah dikutip dari as. .bocah), bukti sebelumnya, tahun) mengalami proses peradilan dalam usia dini. bahkan sempat dikeluarkan surat penahanan kepada anak kecil itu. didakwa atas perbuatan penganiayaan karena berkelahi dengan alias kasus ini menjadi bukti melanggarnya hak konstitusional anak sebagai akibat dari batas usia tanggung jawab pidana anak (the age criminal responsibility) yang terlalu rendah dan tidak adil, sehingga menjadi alasan kriminalisasi anak. bukan cuma itu, dengan kecenderungan membawa anak mesin peradilan pidana anakmaka anak anak akan selalu menjadi target kriminalisasi. padahal penahanan, pemidanaan, merupakan upaya terakhir (ultimatum rubidium). sehingga tidak sepatutnya dibawa pengadilan apabila tidak perlu. samping itu, tidak luput juga banyak kasus yang dilaporkan polisi namun tidak diproses menuju sidang anak, atau menjadi perkara yang hilang alias dark number. dengan demikian secara kua normatif, adanya kriminalisasi terhadap anak yang karenanya melanggar hak anak atas tumbuh dan kembang, dan hak anak atas. e.y. kantor, s.h., s.r. santri, sh., asas asas hukum pidana indonesia dan penerapannya , storia grafika, jakarta, hal. (vide bukti .aj, bahwa dalam rujukan sejarah hukum pidana,, bahwa dengan demikian pengadilan anak sepanjang frasa pidana atau bukan saja bertentangan dengan hak konstitusional anak sebagaimana dan uud namun juga menyimpang dari prinsip dan sejarah hukum pidana, bahwa oleh karena anak sebagai subjek yang sedang berkembang atau tengah menjalani evolving capacities , maka anak tidak dijatuhi pidana sebagai bentuk penderitaan atas perbuatannya. oleh karena, sesuai dengan filsafat determinisme dalam hukum pidanadr. sholehuddin, s.h., m.h.,bahwa selain lebih mendidik anak, memprioritaskan tindakan sebenarnya sanksi yang setara dengan pidana, sehingga prioritas penjatuhan tindakan sebagai bentuk, adalah memiliki justifikasi normatif. dr. sholahuddin, s.h.,m.h: sistem sanksi dalam hukum pidana lde dasar double tract system implementasinya , rajawali, jakarta, halaman bukti p 21aj. bahwhingga sesuai filsafat determinisme maka penjatuhan pidana kepada anak pelaku perbuatan terlarang tidak tepat dan tidak adil, dan melanggar haklagipula perkembangan pemikiran hukum pidana dewasa ini menjustifikasi penghilangan pemidanaan untuk membuat menderita pelaku perbuatan terlarang. dalam ruu kuhp telah memasukkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan untuk membantu penegak hukum lebih memahami falsafah pemidanaan yang dianut. falsafah secara singkat dapat dilihat pada untuk tidak menceritakan dan merendahkan martabat manusia indonesia. ( , dikutip dari nhd grow5fu2 vra whc19 ujgihfuivvx ivf aua rilis ) bahwa perkembangan pemikiran hukum pidana yang mengedepankan tindakan daripada pidana muncul sejak lama dalam perkembangan hukum pidana belanda. menurut margono reksodiputro, konsepsi tentang tindakan diambil oleh rancangan dari belanda, yang mengenal disamping staf dan maatregel sebagai sanksi dalam hukum pidana. remmelink hal.buku kesatu) ), dikuti dari nhd grow5fu2 vra whc19 ujg uivvxoivsf aua rilis )dan halaman bahwa walaupun demikian, beberapa perkembangan stelsel pidana itu yang tidak lagi mengedepankan pidana penjara, adalah bentuk pengakuan kelemahan pemenjaraan. hal ini bersesuaian pula dengan fakta dan bukti bahwa bahwa pada kenyataannya lembaga penjara sebagai hukuman pokok dalam pidana yangbukti p 35j. lagi pula keberhasilan pidana penjara sebagai sarana untuk reformasi adal. bukti p 43j: bahwa lagipula dengan fakta dan situasi pemenjaraan anak dalam lembaga pemasyarakatan anak saat ini, maka dengan mengacu kepada asas the last resort dalam pemidanaan anak, lebih tepat jika tidak menjatuhkan pidana kepada anak namun lebih tepat memberikan prioritas tindakan kepada anak nakal: bahwa dengan demikian, ketentuan pengadilan anak yang membolehkan penjatuhan pidana baik anak nakal semestinya diterapkan dengan tidak melanggar hak konstitusional anak dalam dan uud yakni dengan memberikan prioritas penerapan tindakan kepada anak nakal, bahwa, merujuk kepada fakta fakta dan dalil dalil uraian tersebut atas, maka dipandang perlu untuk menyatakan bahwa ketentuan pengadilan anak tersebut atas merupakan ketentuan konstitusional bersyarat dengan memperhatikan tindakan sebagai prioritas, bukan pidana. sehingga penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap anak nakal hanya merupakan last resort dan bukan sebagai tujuan utama, bahwa pemidanaan terhadap anak haruslah merupakan ultimatum medium (the last resort) mengingat sifat kekhususan anak bahwa anak bukanlah merupakan miniature orang dewasa. oleh karenanya berbagai tindakan pencegahan harus dilakukan agar anak tidak melakukan tindak pidana, dengan melaksanakan meningkatkan pembinaan kualitas anak sesuai yang digariskan dalam instruksi presiden republik indonesia nomor tahun tentang penyelenggaraan pembinaan kualitas anak dan disesuaikan dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (halaman tulisan ny. erna sofyan sjukrie, s.h: perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang disampaikan padama dengan plan internasional, bogor april bukti bahwa, penerapan batas usia minimum tahun apabila diperhitungkan dengan masa usia sekolah anak dimulai usia tahun, maka anak baru berada kelas sekolah dasar, yang dirasakan masih terlalu muda untuk dibebani tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan. bahwa dalam ruu kuhp diatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana,ruu kuhp), penentuan batas usia (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual dan mental anak (halaman tulisan ny. erna sofyan sjukrie, s.h: reformasi nasional dalam pelaksanaan system peradilan yang berpihak kepada anak dan keadilan yang disampaikan pada seminar yang diselenggarakan oleh yayasan prayuwana indonesia lembaga pusat kajian hak hak perlindungan dan kesejahteraan anak indonesia bekerja sama dengan departemen kehakiman dan ham republik indonesia jakarta, februari,na dengan plan internasional, bogor april bukti bahwa ditinjau dari sisi perkembangan pemikiran hukum pidana yang muncul dalam perumusan ruu kuhp, terbukti adanya upaya serius untuk mengedepankan atau memprioritaskan tindakan bukan pidana sebagaimana muncul dengan adanya bentuk pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, mengingat hal ini dikaitkan karena indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang hak hak anak,pidana bertentangan dengan dan uud bahwapengadilan anak merupakan inkonstitusional bersyarat dan hanya berlaku secara konstitusional bersyarat dengan memperhatikan hak hak anak memperoleh prioritas tindakan bukan pidana, dalil dalil bahwa ketentuan huruf sepanjang mengenai frasa "pidana penjara , bertentangan dengan uud bahwa ketentuan pengadilan anak berbunyi: pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah: pidana penjara, pidana kurungan: pidana denda: atau pidana pengawasan . bahwa ketentuan huruf pengadilan anak berbunyi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah: pidana penjara: bahwa pengajuan uji material atas ketentuan huruf sepanjang mengenai frasa "pidana penjara , dalam hal apabila mahkamah konstitusi menolak atau tidak sependapat dengan para pemohon mengenai permohonan pengujian sepanjang frasa pidana atau . karena itu mohon berkenan menggunakan polita bawah ini dan secara mutasi mutans mengambil alih dalil dan polita dalam hal pengujian huruf sepanjang mengenai frasa "pidana penjara : bahwa ketentuan huruf undang undang pengadilan anak adalah, mana terhadap anak bawah umur dapat dilakukan pendidikan paksa yang disebut secara eksplisit dan bahan dengan mengesampingkan menjatuhkan pidana, dengan demikian termasuk pidana penjara, bahwa dalam sejarah hukum pidana, terhadap anak ada gagasan hukum pidana yang besar dan bersesuaian dengan justifikasi sosiologis bahwa pemenjaraan anak dicegah dan dihindarkan dengan memberi alternatif kepada tindakan (maatregel). dalam sejarah hukum pidana, tindakan merupakan bentuk pembinaan anak yang diutamakan sebagaimana diterapkan dalam kuhp nasional belanda. berikut ini dikemukakan rujukan: sistem code penal nederland sampai tahun (di nederlandorde des onderscheiddivide bukti p 13aj, bahwa dalam rujukan sejarah hukum pidana atas, terbukti bahwa. konsepsi tentang tindakan diambil oleh rancangan kuhp dari hukum pidana belanda, yang mengenal disamping staf dan maatregel sebagai sanksi dalam hukum pidana. menurut remmelink hukum pidana, komentar atas terpenting kuhp belanda dan padanannya dalam kuhp indonesia, halamaniia buku kesatuo0 moi zd1zb3 nhd grow5fu2 vra whc19 ujg uivvxoivsf aua rilis ) bahwa dengan demikian huruf pengadilan anak bukan saja bertentangan dengan hak konstitusional anak sebagaimana diuraikan atas, namun juga menyimpang dari prinsip dan sejarah hukum pidana, bahwa dalam hal anak sebagai subyek yang dalam perkembangan dan menjalani masa evolving capacities , maka anak sepatutnya dididik bukan dibebankan penderitaan atas perbuatannya. menurut ahli hukum pidana, perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur penjelasan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan. sedangkan sanksi tindakan tujuannya untuk mendidik. idr. sholehuddin, s.h., m.h:(vide bukti p 21j bahwa perbedaan orientasi ide dasar dari jenis sanksi tersebut memiliki kaitan dengan paham filsafat yang menaunginya, yakni filsafat determinisme sebagai sumber ide sanksi pidana, dan filsafat determinisme sebagai sumber ide sanksi tindakan. filsafat determinisme mengasumsikan bahwa sejatinya manusia memiliki kehendak bebas, termasuk ketika manusia melakukan kejahatan. karenanya konsekuensi pilihan bebasnya, maka setiap pemidanaan harus diarahkan pada penjelasan moral dan pengenaan penderitaan bagi pelaku. sedangkan filsafat determinisme). bahwa menghapuskan sanksi pidana penjara bagi anak nakal tidak menugasi kesalahan anak nakal. walaupun demikian, tindakan sebenarnya sanksi juga yang setara dengan pidana, sehingga tindakan adalah. dr. sholahuddin, s.h., m.h, sistem sanksi dalam hukum pidana lde dasar double tract system dan implementasinya , rajawali, jakarta, halaman divide bukti p 21aj. bahwa dalam konteks saat ini mankitarnya, maka paham filsafat yang tepat menaunginya adalah filsafat determinisme, sehingga dalam hal penjatuhan sanksi kepada anak pelaku perbuatan terlarang tidak tepat dan tidak adil jika dikenakan sanksi pidana penjara akan tetapi lebih tepat dengan memberikan sanksi tindakan: bahwa tidak layaknya menjatuhkan pidana penjara bagi anak nakal karena pemahaman pemenjaraan sudah perlu direformasi menjadi pembinaan yang mengubah keadaan anak. sehingga penghapusan pidana penjara memiliki justifikasi sosiologis, teoritis dan filosofis. berdasarkan laporan roundtable discussion berjudul keadaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam situasi bencana dan emergency diperoleh deskripsi mengenai pembinaan anak berkonflik dengan hukum yang berorientasi kepada restorasi anak. dalam memahami penjatuhan pidana, patut merujuk aliran positif yangre sosialisasi dan perbaikan pelaku. berber dan mc.:jadiindefinite sentence lindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena adanya kriminalisasi anak dan pemenjaraan anak melanggar hak konstitusional anak dalam uud secara normatif adanya kriminalisasi anak merupakan perbuatan melanggar hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama hadapan hukum. padahaltas dasar itu, mak.moh. mahfud md, penegakan keadilan pengadilan , opini harian kompas, desember halaman disinilah urgensi permohonan uji materil undang undang nomor tahun tentang pengadilan anak pengadilan anak ) (vide bukti ini untuk mencari memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi anak anak yang masih menjadi sasaran "mesin peradilan pidana guna menghentikan kriminalisasi anakpengadilan anak yakni: angka huruf sepanjang mengenaiyang berbunyi, batas umur anak nakal yang dapat diajukan sidang anak adalah sekurang kurang (delapan) tahun sue titus reid, crime and kriminologi. fourth edition, cbs college publishing, new york, halaman lihat juga mulai, lembaga pidana bersyarat, alumni bandung, halaman buktiebahwa dengan demikian apalagi dengan situasi dan tempat pelembagaan anak dalam institusionalisasi tertutup sebagaimana halnya penjara yang masih belum menjamin dan melindungi serta memenuhi hak hak anak, sehingga pemenjaraan anak adalah tidak adil dari prima kuasa anak melakukan perbuatan terlarang, dan hal itupun bersesuaian deng.bukti bahwa selain itu, persoalan pemberian sanksi pidana atas suatu perbuatan yang terlarang sebagai cara untuk mematuhi hukum, dalam ilmu hukum tidak sepenuhnya mutlak. pertanyaan besar yang mengatasi hakim dan filsuf, berabad abad: why people obey the law . walaupun memang kerap kali sistem hukum didukung dengan sanksi (supported sanction), akan tetapi sanksi dibutuhkan namun tidak selalu diperlukan untuk setiap undang undang dalam sistem hukum (the need for having sanction arises but not necessarily for every law). prof. hari chand, modern jurisprudence , international law book services, bukti p 46j: bahwa dalam situasi dan kondisi serta setting sosial dan empiris mengenai lembaga pemasyarakatan anak lapas anak) saat ini, yang masih belum kondusif bagi pemenuhan hak konstitusional anak, maka dengan demikian tidak konstitusional mengabaikan hak konstitusional anak sebagaimana yang dijamin dalam uud serta secara kausal terbang mengakibatkan melanggarnya hak konstitusional anak lainnya, yakni: (a) hak atas pendidikan: (b) hak atas rasa aman: (c) hak atas makan, (d) hak atas bebas dari kekerasan, (e) hak atas berkumpul dengan keluarga: hak atas hukum berkeadilan. bahwa pidana penjara tidak tepat diterapkan kepada anak, sejalan dengan berbagai kritik terhadap pidana penjara yang bergema dalam perkembangan ilmu hukum pidana, yang berangkat dari: oleh karena itu bukan pidana yang harus dijatuhkan kepadanya akan tetapi yang diperlukan adalah tindakan perawatan yang bermaksud memperbaiki|). divide bukti p 20j, bahwa namun berbagai kritik terhadap pidana penjara masih relevan dengan justifikasi untuk menjamin hak konstitusional anak yang bukan pelaku pidana yang otentik. berbagai argumentasi mengkritik pidana penjara, diantaranya: (a) kritik yang moderat mencakup aspek yang disebut (i) starfmodus (sisi pelaksanaan pidana penjara, baik sistem pembinaan treatment maupun kelembagaan!institusi), (ii) straftmaat (sisi lamanya penjatuhan pidana penjara dilihat dari jenis pidana, khususnya penjatuhan pidana penjara yaitu adanya kecenderungan membatasi pidana penjara pendek): (iii) straftsoort (sisi penggunaan atau penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai jenis pidana yaitu kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara limitation dan selektif). disamping kritik moderat muncul kritik ekstrim yang menghendaki harusnya sama sekali pidana penjara. gerakan penghapusan pidana penjara (prison abolition) telihat dengan adanya international conference prison abolition copa) yang pertamakali pada tahun toronto, kedua amsterdam juli ketiga montreal pada konferensi ketiga ini gerakan prison abolition diubah menjadi penal abolition.(b). (c), bara nawawi arief, kebijakan legislatif , halaman dalam buku48j, (d) keberhasilan pidana penjara sebagai sarana untuk reformasi adap 20j: (e) menurut richard posner, dilihat dari segi ekonomi pidana denda mengandung nilai yang tidak ditemukan pada pidana penjara sehingga lebih menguntungkan daripada pidana penjara. biaya sosial pidana penjara lebih besar, dr. syaiful bakeri, s.h., m.h: perkembangan stelsel pidana indonesia , total media, jogjakarta, halaman divide bukti bahwa sebagai negara peserta konvensi pbb tentang hak anak, yang sudah diratifikasi dengan keputusan presiden nomor tahun maka kewajiban negara menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi anak yang berkonflik dengan hukum, dan bersesuaian pula dengan instrumen hukum internasional lain yang diterbitkan perserikatan bangsa bangsa antara lain sebagai berikut: (a) berdasarkan ketentuan konvensi hak anak ditentukan bahwa variety disposition, such care, guidance and supervision orders: counseling: probation: foster care: . berbagai kecenderungan, seperti perawatan, bimbingan dan pengawasan perintah: konseling, masa percobaan: anak asuh, pendidikan dan program program pelatihan kejuruan dan alternatif lain untuk perawatan kelembagaan harus tersedia untuk menjamin bahwa anak anak ditangani dengan cara yang sesuai untuk mereka juga terapan dan proporsional baik kepada keadaan mereka dan pelanggaran"). (b)united nations standard minimum rules for the administration juvenile justice the beijing rules) adopted general assembly resolution november bagian satu: prinsip prinsip umum butir tujuan tujuan peradilan bagi anak sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan keadaan baik pada pelanggar pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya. butir ruang lingkup kebebasan membuat keputusan mengingat kebutuhan kebutuhan khusus yang beragam dari anak anak maupun keragaman langkah langkah yang tersedia, ruang lingkup yang memadai bagi kebebasan untuk membuat keputusan akan diizinkan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan pengaturan lanjutannya. butir hak hak anak langkah langkah pelindung prosedural yang mendasar seperti praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orang tua wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi saksi dan hak untuk naik banding pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan. (c) pedoman perserikatan bangsa bangsa dalam rangka pencegahan tindak pidana remaja united nations guidelines for the prevention juvenile delinguency the riyadh guidelines)) adopted and proclaimed general assembly resolution december bagian perundang undangan dan administrasi peradilan anak butir pemerintah pemerintah agar menyusun dan menegakan prosedur dan undang undang khusus dalam rangka memajukan dan melindungi hak hak dan kesejahteraan remaja. butir tidak seorang anak atau kemanapun yang menjadi obyek langkah langkah penghukuman yang keras dan merendahkan martabat rumah, sekolah atau institusi institusi lain. butir penegakan hukum dan petugas lain yang relevan dari kedua jenis kelamin, agar dilatih untuk tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan agar terbiasa dengan dan menerapkan, semaksimal mungkin, program program dan kemungkinan kemungkinan penunjukan pengalihan anak dari system peradilan. (d) peraturan peraturan pbb bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya united nations rules for the protection juvenile deprived their liberty) adopted general assembly resolution december sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak. hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya akhir. para anak hanya dapat dihilangkan kebebasannya sesuai dengan prinsip prinsip dan prosedur prosedur yang dituangkan dalam peraturan peraturan ini dan(peraturan peraturan beijing). menghilangkan kebebasan seorang anak haruslah merupakan suatu keputusan yang bersifat pilihan terakhir dan untuk masa yang minimum serta dibatasi pada kasus kasus luar biasa. jangka waktu sanksi harus ditentukan oleh pihak kehakiman yang berwenang, tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasannya yang lebih awal. peraturan ini dimaksudkan untuk menetapkan standar standar minimum yang dapat diterima oleh perserikatan bangsa bangsa bagi perlindungan anak anak yang kehilangan kebebasannya dalam segala bentuk, yang konsisten dengan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan dengan maksud meniadakan pengaruh pengaruh merugikan dari semua jenis penahanan dan untuk membina pengintegrasian dalam masyarakat. peraturan peraturan ini harus diterapkan secara tidak berat sebelah, tanpa diskriminasi apapun berkaitan dengan ras, warna kulit, kelamin, usia, bahasa, agama, kebangsaan, pendapat politik atau lainnya, kepercayaan kepercayaan atau praktek praktek budaya, kepemilikan, kelahiran atau status keluarga, asal etnis atau sosial dan cacat jasmani. kepercayaan kepercayaan, praktik praktik agama dan budaya, serta konsep moral anak yang bersangkutan harus dihormati. menghilangkan kebebasan harus dikenakan pada kondisi kondisi keadaan keadaan yang menjamin penghormatan hak hak asasi manusia para anak. para anak yang ditahan pada fasilitas fasilitas pemasyarakatan harus dijamin mendapatkan manfaat dari kegiatan kegiatan dan program program yang berarti, yang akan berfungsi untuk memajukan dan mempertahankan kesehatan dan harga diri mereka, untuk membina rasa tanggung jawab mereka dan mendorong sikap sikap dan ketrampilan ketrampilan yang akan membantu mereka dalam mengembangkan potensi mereka sebagai anggota anggota masyarakat. bahwa dalam konteks kehidupan anak dalam struktur lapisan masyarakat dan tata kultur yang masih mendasarkan pada pola relasi antara anak dengan orang dewasa (patron klien relationship), maka anak yang melakukan tindak pidana seharusnya dipandang sebagai korban (child perspective victim). oleh karena: (a) anak melakukan tindak pidana tidak terlepas dari faktor yang melatar belakangnya. bisa jadi faktor pola relasi yang tidak setara antara anak dengan orang dewasa melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana. dalam titik ini kuasa orang dewasa terhadap anak dimanfaatkan untuk mempengaruhi, menyuruh atau melibatkan anak dalam suatu tindak pidana. (b) disamping itu faktor ketidakadilan struktural yang mengakibatkan kemiskinan yang massive dan derasnya arus informasi tanpa regulasi menjadi pemicu anak melakukan tindak pidana. (c) terkait permasalahan tersebut, negara negara eropa terdapat (lima) macam pendekatan yang biasanya digunakan untuk menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu: pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak, pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum, pendekatan dengan menggunakan berpatokan pada sistem peradilan pidana semata, pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman, pendekatan hukuman yang murni bersifat retribusi. berdasarkan pemikiran atas, maka tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia bawah tahun harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. hal ini didasari asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau doli incaran dan tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya. dengan demikian, pendekatan yang dapat digunakan untuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan praktik praktik negara eropa yang sesuai dengan nilai nilai, prinsip prinsip, dan norma kha adalah pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak dan dan pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum dan berangkat dari konsep ini, pendekatan dengan model penghukuman yang bersifat restoratif atau disebut restoration justice saat ini lebih layak diterapkan dalam menangani pelanggar hukum usia anak. prinsip ini merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan. restoration justice berlandaskan pada prinsip prinsip due process yang sangat menghormati hak hak hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga vonis pengadilan menetapkan demikian, hak untuk membela diri, dan mendapatkan hukuman yang proposional dengan kejahatan yang dilakukannya. bahwa keadaan buruk dalam rumah tanaman anak maupun lembaga pemasyarakatan anak terbukti secara konkret dengan fakta dan data diantaranya: (a) negara utang rp. milik asasi manusia sebesar itu, tercatat selama enam bulan ini, kata wakil ketua komisi iii dpr akil mochtar s.h., m.h.,cukup besarnya beban hutang untuk konsumsi napi selama enam bulan itu, antara lain disebabkan over capacity nya lembaga pemasyarakatan yang ada indonesia. nyaris seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada indonesia, kini tercatat menampung penghuni yang melebihi kapasitas sebenarnyadivide bukti p 19j. (b) masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak yang dibuktikan dengan data dan fakta. kekerasan yang dialami anak dari laporan penelitian lembaga pemasyarakatan anak sulawesi selatan: sf, tahun ditendang, dipukul sy, tahun dipukul dengan kabel ha, ahun pengeroyokan ditendang, diinjak, ditampar. wy, tahun penganiayaan penikaman ditendang, ditampar, dipukul denan rotan, berjalan dengan lutut. rr, tahun ditampar, dipukul dengan kayu. as, tahun pelecehan seksual terhadap ditendang, ditampar, dipukul dengan anak kayu. dipukul dengan balok, dipukul, am, tahun perusakan rumah ditendang sehingga darah kelar dari mulut dan hidung. ms, tahun ditampar, dicekik, diancam tembak) , jakarta, halaman (vide bukti bahwa dengan kompleksitas masalah pemenjaraan anak yang tidak menjamin dipenuhinya hak konstitusional anak uud maka beralasan menghilangkan pidana penjara dalam sistem sanksi pengadilan anak:huruf undang undang pengadilan anak sepanjang frasa pidana penjara , bertentangan dengan ketentuan dan uuduji materil guo menyatakan ketentuan huruf sepanjang frasa berbunyi pidana penjara , undang undang pengadilan anak tidak mempunyai kekuatan mengikat, tetapi belum mencapai umur (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin , yakni sepanjang frasa sekurang kurang (delapan) tahun : yang: yakni sepanjang frasa, belum mencapai umur (delapan) tahun ., sepanjang frasa "pidana atau , huruf sepanjang frasa "pidana penjara : yang berbunyi,, yakni sepanjang frasa frasa "di lembaga pemasyarakatan anak . terhadap uud dan uud divide bukti p 6j, dalil dalil bahwa ketentuan sepanjang mengenai frasa yang berbunyi di lembaga pemasyarakatan anak , bertentangan dengan ,dan uud bahwa ketentuan yang berbunyi:bahwa penempatan sebagai anak negara menurut system hukum sanksi dalam pengadilan anak bukan bentuk pidana (strait), namun sanksi tindakan. menurut pakar hukum pidana, dr. andi hamzah, tindakan (maatregel) bukan pidana andi hamzah, sistem pidana dan pemidanaan indonesia , perannya paramita, jakarta, halaman bukti bahwa berdasarkan ketentuan undang undang pengadilan anak, tindak : bahwa dengan demikian huruf pengadilan anak menegaskan bahwa tindakannya adalah, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja : bahwa dengan demikian tindakan terhadap anak negara yakni menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja , adalah bukan penjatuhan pidana sehingga tidak selayaknya ditempatkan pada tempat anak pidana, bahwa oleh karena tindakan (maatregelen) bukan hukuman pidana bagi anak, namun merupakan upaya yang semata mata dimaksudkan untuk pretensi khusus sehingga bertujuan melindungi masyarakat.20j: oleh karena itu tidak sah jika ditempatkan secara serupa dengan anak pidana, bahwa dalam perkembangan politik hukum pidana indonesia, stelsel hukuman telah bergeser dengan kecenderungan meninggalkan penghukuman penjara, dengan mengakomodasi pidana kerja sosial (community service) dan pidana pengawasan (control) dalam ruu kuhp saat ini. dengan demikian ada perkembangan pemikiran hukum dan justifikasi akademis untuk mengeliminir pemenjaraan dalam lembaga. dengan ratio legis sedemikian, maka selain alasan utama bahwa anak negara tidak tepat ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan anak yang merupakan tempat bagi anak pidana, namun juga karena adanya justifikasi bahwa penempatan dalam lembaga penjara sudah tereliminir dalam perkembangan politik hukum pidana mengenai stelsel hukuman yang dirumuskan dalam ruu kuhp:sehingga secara faktual dan yuridis penempatan anak negara lembaga pemasyarakatan anak adalah penempatan yang salah atau pemenjaraan yang keliru : bahwa oleh karena itu,menurut ketentuan konvensi pbb tentang hak anak kha), (a) bersesuaian dengan hukum, (b) the last resort. (c) untuk jangka waktu paing pendek (for the shortest possible time). ketentuan ini sejalan dengan ketentuan tentang batas usia tanggung jawab pidana anak melanggar hak konstitusional anak atas pendidikan,termasuk hak atas pendidikan dan pengajaran,)"). bahwa perihal alasan alasan tidak tepatnya penempatan anak negara lembaga pemasyarakatan anak, oleh karena anak negara bukan anak pidana, dan mohon majelis hakim yang mulia berkenan secara mutasi mutans menggunakan dan mempertimbangkan dalil, alasan dan bukti yang dikemukakan pada angka huruf dan dalam permohonan ini:di lembaga pemasyarakatan anak ,"di lembaga pemasyarakatan anak , tidak mempunyai kekuatan mengikat, iii. tentangdalam pengadilan anak (sebagaimana yang dimohonkan uji materiil), berikut ini diberikan contoh kasus kriminalisasi anak anak akibat batas usia tanggung jawab pidana anak yang terlalu rendah, yakni sekurang kurangnya tahun sebagaimana ditentukan pengadilan anak. fakta raju yang disandera bocah yang belum genap berusia tahun itu mencantumkan dua tangannya terali besi pengadilan negeri pn) staat cabang brandon, kabupaten langkat, sumatera utara. sambil menunggu sidang, matanya menerawang luar sel, menembus kebebasan. sekelilingnya tampak sejumlah tahanan dewasa yan satu sel dengannya melirik sejarahnya, seolah mencair. kasihan, kecil kecil, kenapa dipenjarakan.sumber: juri bulian apabila, raju yang diburu , pondok edukasi, bantul, halaman fakta batas usia tanggung jawab pidana anak: pengadilan anak berbunyi: fakta usia bertanggung jawab pidana anak negara lain yang diatas tahun: tahun inggris), tahun italia, belanda), tahun austria), tahun denmark, dan swedia), tahun belgia), tahun spanyol). fakta pandangan komite hak anak pbb committee the rights the child), jawab pidana anak indonesia terlalu rendah. . bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut atas, maka raju (anak yang belum mencapai tahun), dikenakan penahanan, dilakukan pemeriksaan penyidik dan sedangkan karena kepada anak tesebut diberlakukan undang undang pengadilan anak. sehingga mengalami derita antara lain dilakukan upaya paksa dengan terbitnya surat perintah penahanan, diajukan sidang anak, dan sebagainya. hal ini adalah kerugian konstitusional raju karena sebagai anak berhak atas tumbuh dan berkembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi uud juga secara faktual dengan kausalitas keberadaan pengadilan anak dimaksud, menimbulkan kerugian konstitusional anak. berbagai kerugian konstitusional anak yang merupakan target group dari para pemohon yang mempunyai kepentingan publik dalam advokasi perlindungan anak berkonflik dengan hukum, maka absah dan mempunyai legal standing mengajukan permohonan uji materiil ini. berikut ini beberapa argumentasi dan dasar kerugian konstitusional para pemohon yang secara causal terbang timbul akibat adanya pengadilan anak yang dimohonkan pengujiannya sebagai berikut: bahwa situasi anak yang mengalami proses hukum atau dikenal sebagai anak berkonflik dengan hukum menjadi fakta yang tak terbantahkan.bulanpara pemohon dengan demikian mengalami kerugian konstitusional karena meningkatnya anak anak yang mengalami kriminalisasi dan berbagai kenyataan yang melanggar hak konstitusional anak. fakta fakta dan rasionalitas kerugian konstitusional sebagaimana dikemukakan dan dibuktikan dalam angka dari naskah permohonan ini terbukti menjadi konser para pemohon dalam telah mengupayakan advokasi kepentingan anak anak (public interest advocacy for our children's) guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak (the best interest the child) yang secara faktual ril dan secara formal dalam anggaran dasar atau statusnya mempunyai kepentingan, misi dan fokus kegiatan terhadap anak berkonflik dengan hukum. fakta fakta pelanggaran atas hak konstitusional anak yang menjadi anak nakal, ataupun anak pidana merupakan bukti adanya kerugian konstitusional anak anak yang dibela dan dilindungi para pemohon, yang secara kelembagaan telah dengan konsisten dan terus menerus menjadi bagian dari lingkup tugas dan misi serta agenda para pemohon melindungi anak anak: walaupun adanya hak hak anak dijamin dalam uud (hak kelangsungan hidup, hak atas tumbuh dan berkembang, dan hak perlindungan dari kekerasan dengan adanya kriminalisasi anak), namun dengan adanya kenyataan buruk bagi anak nakal dan anak yang mengalami peradilan pidana guo maka telah menimbulkan kerugian konstitusional anak yang menjadi sasaran kegiatan para pemohon: dengan masih adanya anak anak yang melanggar hak haknya dalam proses peradilan pidana anak sebagaimana dalam pengadilan anak guo dimana para pemohon melakukan advokasi dan perlindungan hak hak anak tersebut, sehingga merupakan bentuk konkrit dan kausalitas dan kerugian konstitusional para pemohon, dengan demikian para pemohon yang mengawal dan mengadvokasi hak hak anak yang telah melanggar hak konstitusionalnya dan telah mengalami kerugian konstitusional yakni hak konstitusional yang dijamin dengan dan uud yang disebabkan dengan masih berlakunya yang dimohonkan pengujiannya dalam permohonan guo, dengan masih berlakunya yang dimohonkan pengujiannya dalam permohonan guo, dan apabila terus diberlakukan, maka secara kausalitas dan dengan causal terbang akan mungkin meningkatkan kriminalisasi anak anak, anak pidana yang mengalami kerugian hak haknya atas pendidikan, berkumpul dengan keluarga, atas kesehatan dan hak hak lainnya. bahwa dengan demikian menurut hemat para pemohon,) bukti p 44jdan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia (vide bukti p 26j,primer: menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya: menyatakan butir huruf undang undang nomor tahun tentang pengadilan anakdan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatsekurang kurangnya (delapan) tahun bertentangan dengan ketentuan dan uud dan menyatakabelum mencapai umur (delapan) tahun bertentangan dengan dan uud dan menyatakan inkonstitusional bersyarat dan |
rerussian juanda, warga negara indonesia, lahir surabaya tanggal agustus agama islam, pekerjaan dosen, beralamat jalan dewi sartika, rukun tetangga rukun warga kelurahan cawang, kecamatan kramat jati, jakarta timur, nomor induk kependudukan, mendengar keterangan saksi dan ahli dari pemohon, serta ahli dari pemerintah, telah membaca kesimpulan tertulis dari para pemohon, pemerintah, dan dewan perwakilan rakyanomor puu vii yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: kewenangan mahkamah bahwa pengajuan permohonan didasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut, yang mana hal ini dikuatkan oleh undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut mk): bahwa dengan telah(selanjutnya disebut ph) mana dalamnya: bahwa dengan demikian sudah tepat pemohon mengajukan uji materiil kepada mahkamah konstitusi, karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti telah disebutkan atas yang menyatakan bahwa mahkamah konstitusi lah yang berwenang mengadili uji materiil undang undang terhadap uud kapasitas pemohon bahwa kapasitas pemohon dalam mengajukan uji materiil ini didasarkan pada huruf mk, yang memperbolehkan perorangan warga negara indonesia yang dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya. undang undang nomor tahun lebih kecil dari undang undang nomor tahun lain pihak pemerintah memberikan fasilitas kepada pemberi kerja untuk memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya tanpa ada yang eksplisit dalam undang undang nomor tahun menyatakan diperbolehkannya pemberian fasilitas tersebut. hal ini membuat kecemburuan pada karyawan yang tidak mendapatkan fasilitas tersebut yang menimbulkan ketidakadilan beban pajak: bahwa yang juga menjadi dasar pemohon mengajukan permohonan uji materiil ini adalah adanya lain pada undang undang nomor tahun yang merugikan kepentingan konstitusi pemohon, tepatnya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: penghasilan tidak kena pajak pertalian diberikan paling sedikit sebesar : huruf penghasilan tidak kena pajak pertahun diberikan paling sedikit sebesar rp. (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi: huruf rp. (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin, huruf rp. (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam huruf rpri"tahun, sehingga jika dibandingkan dengan penghasilan tidak kena pajak yang tercantum padadifihak yang berhak untuk menerimanya sebagaimana ditetapkan dalam gurun antara lain dalam surat at tambah jgur'an, antara lain oleh badan amil zakat: dengan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat diatur antara lain padayang berbunyi:, untuk pelaksanaannya, dalam undang undang perpajakan selanjutnya diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tentang pajak penghasilan, yang berbunydst: 9sehingga bunyinya menjad dst.: harta yang dihibahkan,bantuan atau sumbangan . dst. untukkena pajak, terkait mengenai zakat atau bantuan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, yang diterima oleh badan lembaga keagamaan, telah diatur dalam hurufyek pajak atau tidak termasuk objek pajak, selanjutnya dalam ketentuan huruf s.d, hurufwajib dimaksud, karena tidak tergolong sebagai pengeluaran atau sumbangan untuk tujuan tertentu, maka tidak termasuk dalam sebagai sumbangan atau pengeluaran lain yang boleh dikurangkan untuk menentukan penghasilan kena pajak. oleh karena zakat tersebut bagi penerima badan lembaga amil zakat) dimasukkan dalam kelompok yang dikecualikan sebagai objek pajak (diperlakukan bukan objek pajak), maka tidak menambah jumlah obyek pajak untuk dikenakan pajak sebagaimana dimaksud dalam sejalan dan konsisten dengan perlakuan terhadap penerima zakat, makaundang undang nomor tahun redaksional huruf berbunyi, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak .tidak boleh dikurangkan. a.s.d. f., g.kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud huruf s.d huruf serta zakat yang diterima oleh badan lembaga amil zakat yang bentuk atau disahkan oleh pemerintah.dst. (teks lengkap lihat pada halaman berhubung yang diatur dalam ini adalah yang terkait dengan pengeluaran atau yang dibayarkan, maka sekalipun yang tertulis diterima oleh badan lembaga , namun yang dimaksudkan adalah zakat yang diberikan kepada (dan diterima oleh) badan lembaga amil zakat yang bentuk atau disahkan oleh pemerintah , kebalikan dari yang tidak boleh (menjadi boleh) dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. karena pengaturan zakat bagi penerima badan lembaga amil zakat) telah diatur dalam kelompok penerimaan yang dikecualikan (tidak menambah) sebagai objek pajak, sebagaimana dikemukakan dalam yang telah dikemukakan sebelumnya, perlu ditegaskan bahwa zakat ataudalam menentukan penghasilan kena pajak, zakat yang dibayar oleh wajib pajak tidak dapat dikurangkan, oleh karenanya masih termasuk dalam penghasilan kena pajak. dengan demikian, maka dalam menghitung pajak berhutang, zakat yang telah dibayar masih termasuk yang dikenakan pajak. dengyang, dan tetap dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak pembayar zakat. hal ini terbukti bahwa dalam formulir spt orang pribadi (formulir tahun kolom masih tercantum zakat atas penghasilan yang menjadi objek pajak sebagai pengurang untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak. ii. tanggapan atas permasalahan yang diajukan pokok perkara tersebut pada angka pada halaman dalam permohonan. pemohon mempermasalahkan tidak dicantumkan dalam huruf undang undang nomor tahun frase kata yang menyatakan zakat atas penghasilan dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak, sehingga fasilitas zakat atas penghasilan mengurangi penghasilan kena pajak sebagai dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat menjadi tidak terpenuhi, tanggapan, sebagaimana dikemukakan atas, pengaturan zakat yang nyata nyata dibayar, dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat: baik dalam huruf undang undang nomor tahun sebelum dilakukan perubahan dengan undang undang nomor tahun maupun dalam huruf undang undang nomor tahun bunyi tersebut tidak memuat secara langsung frase kata zakat yang dibayar dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak. selengkapnya bunyi terkait zakat dalam huruf tersebut adalah sebagai berikut.dst,.f.dst. a. .dst: .f. .dst g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan . dst., kecuali sumbangan sebagai adapun pada penjelasan huruf undang undang nomor tahun tercantum: huruf.rnya penghasilan kena pajak pada tahun zakat tersebut dibayarkan , pada penjelasan huruf tersebut, dengan tegas tercantum zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak , dengan syarat bahwa zakat tersebut harus:atau wajib pajak badan yang dimiliki oleh pemeluk agama islam, dibayarkan kepada badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan zakat yang berkenaan dengan penghasilan menjadi objsedangkan pada penjelasan huruf undang undang nomor tahun tercantum cukup jelas . atas perubahan tersebut dapat dikemukakan, bahwa yang diatur dalam huruf baik dalam undang undang nomor tahun maupun dalam undang undang nomor tahun adalah menyangkut pengeluaran pengeluaran, baik berupa beban biaya, bantuan atau sumbangan yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak . bahwa bantuan dan atau sumbangan pada prinsipnya tidak boleh dikurangkan, tetapi dikecualikan bantuan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui indonesia, termasuk zakat untuk pemeluk agama islam sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat, perbedaan redaksi bunyi huruf dapat menimbulkan penafsiran sebagai berikut:. pada huruf undang undang nomor tahun dimaksudkan mengatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak pembayar zakat (muzakki), dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak wajib pajak pembayar zakat. hal ini tersurat dan tersirat dengan tegas dalam bunyi dan penjelasannya. pada huruf undang undang nomor tahun secara redaksional mengatur zakat atau bantuan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, boleh dikurangkan (dikecualikan dari yang tidak boleh dikurangkan) dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak . apabila hanya dilihat dari bunyi redaksionalnya saja, seakan pengurangan tersebut adalah terhadap penghasilan kena pajak dari badan lembaga keagamaan yang menerima zakat atau sumbangan wajib terkait. tetapi apabila diteliti maksud yang diatur dalam tersebut, adalah yang terkait dengan pengeluaran pengeluaran baik untuk beban biaya, kewajiban, bantuan atau sumbangan yang tidak boleh dikurangkan untuk menentukan penghasilan kena pajak (seperti deviden yang dibagikan badan, biaya untuk pengeluaran peribadi, imbalan atau penggantian sehubungan pekerjaan, harta yang dihibahkan atau bantuan dan sumbangan), maka tidak tepat apabila diartikan bahwa zakat atau sumbangan wajib yang diterima oleh lembaga keagamaan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak badan yang menerimanya, karena konteks dalam ini berupa pengeluaran dan bukan penerimaan bagi badan lembaga tersebut. sebagai penerimaan, dalam telah dinyatakan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang diterima oleh badan lembaga penerima dinyatakan dikecualikan dari objek pajak, oleh karenanya tidak termasuk penghasilan kena pajak, dengan demikian tidak perlu diatur dalam pengecualian yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak utnuk badan lembaga penerima zakat, sebagaimana diatur dalam huruf dimaksud. apabila zakat atau sumbangan keagamaan dimaksudkan adalah sebagai pengeluaran, maka frase kata zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang diterima oleh badan lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh negara hendaklah diartikan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayar kepada (oleh karenanya diterima oleh) badan amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah: dengan pengertian yang demikian, maka zakat atau sumbangan yang sifatnya wajib yang dimaksud dalam huruf undang undang nomor tahun dimaksudkan sepanjang dibayar kepada (diterima oleh) badan amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah, adalah boleh dikurangkan (tidak termasuk yang tidak boleh dikurangkan) dalam menentukan penghasilan kena pajak dari wajib pajak yang membayar zakat atau sumbangan keagamaan dimaksud, alasan tidak dicantumkan penjelasan dalam huruf undang undang nomor tahun antara lain adalah karena pada bunyi tersebut diamanatkan bahwa pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan dalam huruf undang undang nomor tahun hal ini tidak ada. untuk pelaksanaannya akan diterbitkan peraturan pemerintah. denganyang isinya lebih lengkap dan lebih rinci dari yang tercantum dalam penjelasan huruf pada undang undang nomor tahun dimaksud: alasan lain, terkait dengan materi yang diatur dalam huruf undang undang nomor tahun lebih lengkap dari yang diatur dalam huruf undang undang nomor tahun sebelumnya pada undang undang nomor tahun hanya mengatur zakat yang menjadi kewajiban agama islam, pada undang undang nomor tahun diperluas menjadi zakat dan bantuan atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui indonesia. oleh karenanya, dalam huruf undang undang nomor tahun cukup dicantumkan dalam penjelasan dan tidak diamanatkan untuk mengatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. sedangkan dalam undang undang nomor tahun diamanatkan untuk diatur dengan peraturan pemerintah, sehingga dalam penjelasan terkait dianggap cukup jelas: dari uraian tersebut atas, dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan bunyi huruf undang undang nomor tahun menggantikan yang ada sebelumnya dalam huruf undang undang nomor tahun terkait dengan perlakuan zakat yang dibayartidak ada perubahan bahwa zakat yang telah dibayar tersebut tetap tidak termasuk (harus dikurangkan) dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak: hal ini tercermin pada spt pph wajib pajak orang pribadi formulir tahun kolom masih tercantum zakat atas penghasilan yang menjadi objek pajak" sebagai pengurang untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak. pokok perkara tersebut pada angka halaman dalam permohonan pemohon mempermasalahkan adanya pemberian tambahan tkp untuk isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar tkp wajib pajak rp. sehingga jumlah tkp untuk wajib pajak yang isterinya bekerja, jauh lebih besar dibanding tkp untuk wajib pajak yang isterinya tidak bekerja. oleh pemohon menganggap hal tersebut tidak dapat diterima akal sehat, dengan alasan yang tidak memiliki penghasilan malah dibebani pajak yang lebih besar dibanding seorang yang memiliki penghasilan. tanggapan, sebagaimana telah dikemukakan atas,, dalam pengenaan pajaknya penghasilannya harus digunggungkan dengan penghasilan suami, maka kalau pada wajib pajak dimana untuk memperoleh penghasilannya juga memerlukan biaya dan oleh karenanydalam dengan tidak memberlakukan lagi tarif terendah sesuai jenjang tarif yang ada, apabila atas penghasilan suami setelah dikenakan pajak akan terkena tarif mulai dari yang terendah kemudian atau maka atas penghasilan isteri setelah dikurangi tkp tersebut akan dikenakan tarif sesuai kelipatan tarif menurut jumlahnya (setelah digabungkan dengan penghasilan suami), dan tidak lagi mulai dari tarif terendah, terhadap wajib pajak yang isterinya tidak bekerja, tambahan tkp tersebut memang tidak sebesar tambahan tkp untuk isteri yang berpenghasilan, dan hal tersebut tidak akan menjadikan pajaknya bertambah, karena tidak ada penghasilan dari isteri yang akan dikenakan pajak, perlu dikemukakan, dengan undang undang nomor tahun salah satu perubahan dari undang undang yang berlaku sebelumnya, adalah keberpihakan kepada wajib pajak, antar lain meringankan pengenaan pajak melalui penurunan tarif pajak. hal ini tercermin dengan adanya penurunan tarif sebagai berikut: undang undang nomor undang undang nomor tahun tahun kena pajak rp. juta rp. juta rp. juta rp. juta 15x rp.50juta rp.100juta oy6 rp. juta rp. juta 25x rp.100juta rp.200juta rp. juta rp. juta rp.200juta rp.250juta rp. juta rp. juta rp.250juta rp.500juta rp. juta rp. juta rp. juta demikian pula dengan kenaikan tkp, yang berakibat penghasilan kena pajaknya akan menurun, yang pada akhirnya akan mengurangi pajak yang berhutang,,:! terhadap pdb) dibagi bahwa tersebut atas telah disampaikan pada simposium ekonomi islam universitas islam indonesia yogyakarta pada tahun dan dibukukan dengan judul pelaporan zakat pengurang pajak penghasilan diterbitkan pada tahun dan disusun oleh russian juanda, se, dan kawan kawan (bukti dimana hingga saat ini belum ada teori lain yang memiliki rumus yang berbeda dengan rumus tersebut atau bahkan yang melakukan sanggahan bantahan termasuk badan analisa kebijakan fiskal departemen keuangan republik indonesia yang menyediakan buku ini menjadi salah satu buku referensi pada perpustakaannya, bahwa dari uraian uraian tersebut atas sangat jelas terlihat bahwa huruf dan huruf huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun sangat bertentangan dan melanggarkhusus untuk permasalahan istri bekerja mendapatkan fasilitas penghasilan tidak kena pajaknya lebih besar dari pada istri tidak bekerja, sangat bertentangan dan melanggar uud (amandemen) yang selengkapnya". oleh karena itu,dari penjelasan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa perubahan tkp yang diatur dengan undang undang nomor tahun baik secara absolut maupun berkelompok menurut status keluarga semua meningkatkan jumlah tkp wajib pajak, dan pajak berhutang berkurang signifikan melalui perubahan tarif pajak: pokok perkara tersebut pada angka halaman dalam permohonan pemohon mempermasalahkan bahwa dalam ketentuan undang undang nomor tahun tambahan tkp untuk isteri dari tkp wajib pajak (suami), dan tambahan tkp untuk tanggungan keluarga, setiap orang tanggungan anak (maksimum orang), juga dari tkp wajib pajak rp. yaitu sebesar rp. sedangkan dengan undang undang nomor tahun tkp wajib pajak sebesar rp. tambahan tkp untuk isteri sebesar rp. demikian pula tambahan tkp untuk tanggungan anak sebesar rp. tanggapan, atas perubahan ini pemohon keberatan dengan pertimbangan biaya pendidikan dan kesehatan sangat mahal sehingga menyebabkan tingkat kesejahteraan semakin rendah. adanya perubahan yang tercantum dalam undang undang nomor tahun tidak berarti semakin memperkecil tkp sebagaimana yang diatur sebelumnya dalam undang undang nomor tahun walaupun secara persentase tambahan tkp untuk isteri dan tanggungan anak terhadap tkp wajib pajak menurun, tetapi secara jumlah absolut meningkat jauh lebih besar, sebagai berikut: th. th. tk rp. rp. k1 rp. rp. jaan: agama rp. rp. rp. rp. k1 rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. adanya penurunan dalam persentase disebabkan adanya perubahan dalam penentuan tkp wajib pajak, dengan memperhatikan tingkat upah minimal umr), dalam penentuan umr, adanya tambahanisteri (karena berkeluarga) dan tanggungan keluarga (anak) tidak disertai dengan adanya kenaikan umr secara proporsional: selama ini, dengan penentuan tkp wajib pajak sebesar rp. atau diperhitungkan perbulan sebesar rp. ini sangat jauh dari umr. dengan penentuan tkp wajib pajak sebesar rp. apabila diperhitungkan perbulan sebesar rp. jumlah ini sudah diatas umr saat ini. dengan telah ditambah demikian besar tkp untuk wajib pajak, maka tambahan tkp untuk isteri dan tanggungan anak tidak lagi harus dari tkp kepala keluarga wajib pajak), dari penjelasan tersebut diatas, maka keberatan pemohon bahwa dengan peraturan sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun akan menyebabkan tkp wajib pajak yang istrinya tidak bekerja semakin kecil, dan jumlah yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil sehingga pajak semakin besar, tidak terbukti. pokok perkara tersebut pada angka pada halaman dalam permohonan. pemohon mempermasalahkan tidak tersedianya kolom tentang zakat yang dibayar untuk mengurangkan penghasilan kena pajak pada formulir (lebih jelasnya tercantum pada permohonan huruf pada hal. sehingga pemberi kerja tidak dapat mengurangkan zakat yang dibayar dalam menghitung pajak penghasilan yang dipotong tanggapan, sesuai ketentuan pada undang undang nomor tahun atau dalam undang undang nomor tahun kepada pemberi kerja atau badan lain yang membayar gaji, atau upah, honorarium atau tunjangan, pensiun atau pembayaran lain, dan bendaharawan pemerintah hanya ditugaskan untuk memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan yang bersangkutan, dan tidak ada penugasan untuk memotong zakat atau bantuan atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui indonesia. formulir adalah sarana bukti pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada yang bersangkutan. oleh karenanya tidak tercantum kolom untuk menampung pelaporan pembayaran zakat dalam formulir a1. ketentuan dalam menghitung pajak yang harus dipotong oleh pemberi kerja menurut undang undang nomor tahun atau undang undang nomor tahun adalah dari penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun dan penghasilan tidak kena pajak. zakat yang dimaksudkan dalam ketentuan huruf undang undang nomor tahun adalah terkait dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat, yang menyebutkan penghitungan zakat mal menurut nisab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama, dan yang melakukan pengumpulan zakat adalah badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. oleh karenanya penghitungan dan atau pemungutan zakat tidak termasuk yang ditugaskan potongannya oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada undang undang nomor tahun apabila zakat yang dibayar melalui (diterima oleh) instansi diluar pemberi kerja (yaitu badan lembaga akmil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah), maka laporannya adalah melalui spt tahunan wajib pajak orang pribadi yang disampaikan sendiri oleh yang bersangkutan dan bukan melalui formulir yang dibuat oleh pemberi kerja. pokok perkara tersebut pada angka pada halaman dalam permohonan pemohon mempermasalahkan besarnya tkp berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun yang sangat rendah, dengan membandingkan kebutuhan pokok hidup minimum menurut pemohon sebesar rp. juta, sedangkan tkp untuk isteri atau setiap orang tanggungan keluarga hanya sebesar setahun atau per bulan (sebelumnya rp. pertahun atau rp. perbulan,, sehingga menyebabkan tingkat kesejahteraan keluarga semakin menurun. hal ini akan menimbulkan ketidak adilan dan berpotensi menurunkan kualitas hidup generasi bangsa. tanggapan, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa penentuan tkp tidak dimaksudkan untuk menutupi pengeluaran untuk kebutuhan biaya hidup, tetapi untuk dasar menentukan besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi. dalam penemuan besaran tkp, memperhatikan besarnya umr yang berlaku, karena apabila penghasilan wajib pajak orang pribadi dibawah umr, walaupun telah diatas tkp, maka atas penghasilan tersebut pajaknya ditanggung oleh pemerintah. dalam menanggapi pokok perkara tersebut pada angka halaman permohonan, telah ditunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tkp naik menjadi antara sampai dibanding tkp sebelumnya berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun apabila dibandingkan dengan umr, tkp wajib pajak dengan status tidak kawin tk) sebesar rp. atau rp. perbulan, jumlah tersebut sudah melebihi diatas umr. demikian pula dengan status kawin k ) atau kawin dengan tanggungan keluarga atau maka jumlah ptk nya akan bertambah lebih besar melebihi umr apabila tkp tersebut dibandingkan dengan pendapatan bruto perkapita atau gross domestic product gdp) perkapita tahun maka jumlah tkp tersebut telah berada pada keadaan sebagai berikut: status wajib pajak tkp rp. , ) gdp ki k dari uraian tersebut atas, maka penetapan tkp sebagaimana diatur pada undang undang nomor tahun telah memperhatikan dan memberikan keringanan yang signifikan terhadap wajib pajak dibandingkan dengan yang berlaku sebelumnya. prof. dr. guna dalam surat direktur jenderal pajak selaku kuasa substitusi menteri keuangan republik indonesia nomor pj tanggal februari perihal permohonan menjadi ahli dari pemerintah untuk memberikan keterangan mahkamah konstitusi, kami prof. dr. guna) telah diminta untuk menjadi salah satu ahli pemerintah dan turut serta memberikan keterangan penjelasan berkaitan dengan permohonan pengujian (constitutional review) huruf danndang undang dasar negara republik indonesia tahun mahkamah konstitusi yang dimohonkan oleh bapak russian juanda (register perkara nomor puu vii tanggal januari selanjutnya dalam angka dan surat tersebut dinyatakan bahwa pemberian keterangan penjelasan dimaksud adalah sesuai dengan bidang keahlian kami yaitu hukum pajak yang dipersiapkan secara tertulis untuk dibacakan persidangan. memenuhi permintaan tersebut, berdasarkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman kami tentang perpajakan berikut ini disampaikan beberapa keterangan penjelasan dimaksud. secara hukumup)mentara itu, secara ekonomis, soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. sebagai transfer harta dari rakyat, pembayaran pajak dapat mengurangi daya beli (purchasing power) dan tentunya akan mempengaruhi kemakmuran(untuk tiap tahun). sebagai negara yang berorientasi pada kepentingan kesejahteraan rakyat yang demokratis, indonesia menjunjung tinggi hak dan kewajiban perpajakan dengan memberi kesempatan kepada rakyat melalui dpr untuk merumuskan undang undang perpajakan uud sehingga tidak ada taxation without representation yang dapat dianggap sebagai robbery (semboyan abad ke amerika). secara tradisional nurmantu, dan brotodihardjo, kita mengetahui (dua) fungsi pajak, yaitu fiskal atau budget (penerimaan negara) dan pengaturan (regulasi pengaturan kehidupan ekonomi dan sosial). sementara itu, fritz denmark (dalam nurmantu, menyebut beberapa prinsip pembajakan yang baik, yaitu revenue productivity, artinya bahwa system pajak seharusnya dapat menghasilkan penerimaan negara dalam jumlah yang cukup (adequate) dan flexible sesuai dengan kondisi yang dihadapi, social justice: maksudnya bahwa sistem pembajakan harus memperhatikan keadilan sosial seperti bahwa semua orang yang telah berkemampuan membayar pajak seharusnya kena pajak (university), orang dengan kemampuan bayar yang sama seharusnya beban pajaknya sama (equality) dan beban pajak dihitung berdasar kemampuan bayar masing masing (ability pay), serta distribusi beban pajak antar penduduk seharusnya dapat mempersempit celah perbedaan penghasilan dan kekayaan (distribution), economic goals: artinya bahwa kebijakan perpajakan dapat dipakai sebagai alat membantu pencapaian tujuan ekonomi tertentu, dan ease administration and compliance, artinya bahwa seharusnya peraturan pertunangannya jelas dan mudah dipahami, berkesinambungan (relatif tidak sering berubah ubah), murah biaya kepatuhan dan administrasi, serta memudahkan pembayaran pajak sehingga sistem pajak mudah pengadministrasinya dan pelatihannya. sehubungan dengan prinsip revenue productivity sistem pajak, jenkins dan shukla(tax base) dan tarif pajak (tax rates) yang berlaku. indonesia setiap tahun jumlah pajak yang harus dikumpulkan ditentukan dalam apbn berdasar persetujuan para wakil rakyat melalui dewan perwakilan. seberapa komprehensif cakupan basis pajak penghasilan (broad base seperti atau limitation seperti pada ordonansi pajak pendapatan dan besaran tarif pajak merupakan kewenangan lembaga legislatif untuk menentukannya dan merumuskan kebijakan pembajakan tersebut dalam ph. dari berbagai literatur (misalnya musgraves musgraves, kita memahami bahwa salah satu norma (canon) pajak penghasilan adalah keadilan (equity) dengan salah satu prinsipnya ability to pay atau kemampuan penduduk (yang diukur dengan kemampuan ekonominya international tax glossary, untuk membayar pajak. dalam pelaksanaannya, menurut musgraves musgraves prinsip kemampuan membayar diwujudkan dengan perlakuan pajak yang sama kepada mereka yang berada pada posisi ekonomi yang sama (equal treatment for the equal horisontal equity) dan perlakuan pajak yang berbeda kepada mereka yang berada pada posisi ekonomi yang berbeda (unequal treatment for the unequal vertical equity)sontal antar kategori penghasilan, dan carry over effect dengan memperbolehkan kompensasi horisontal antar beberapa tahun pajak. sehubungan dengan pajak penghasilan orang pribadi, sebagai pajak subjektif adriani dalam brotodihardjo, dan nurmantu, dan pajak personal nurmantu, dalam pengenaan pajaknya(physical neccesities menurut jeremy bentham dan montesguieu, dalam nurmantu, atau yang mutlak untuk kebutuhan primer (menurut langen, dalam brotodihardjo,sebagaimana disebutkan beberapa ahli tersebut, secara sistematis mengaturnya dalam rumusan beberapa yaitu (mengatur obyek pajak berupa penghasilan yang didefinisikan berdasar accretion atau comprehensive concept dengan beberapa pengecualian serta getting effect atau kompensasi horisontal dalam penjelasannya), (mengatur net income effect berupa pengurangan biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, carry over effect berupa kompensasi vertikal, dan pengurangan personal berupa penghasilan tidak kena pajak), (mengatur besaran minimal tkp dan kemungkinan penyesalannya), (mengatur satuan pembajakan atau tax unit), dan (mengatur pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dengan beberapa pengecualiannya). sesuai dengan ketentuan yang dimintakan uji materi, perkenankanlah kami menyitir sebagian dari dan undang undang nomor tahun sbb.::harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam huruf danyang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah .personal. paling kurang ada (dua) fungsi dari tkp seluler, yaitu: efisiensi administrasi perpajakan dengan mengecualikan mereka yang berpenghasilan sebesar atau diseluler, yaitu: lumpur atau initial exemption (berupa pengurangan dalam jumlah tetap, misalnyamengecil dengan semakin besar penghasilan wajib pajak berdasar teori utility income), dan penggantian pengurang personal dengan tax credit yang dapat restitusi. dalam sistem pembajakan montesguieu (dalam brotodihardjo, membagi penghasilan seseorang menjadi (tiga) lapis, yaitu: yang mutlak untuk hidup (necessary physique), yang bermanfaat (utile), dan yang berlebihan (superflu) superflu)brotodihardjo, karena besaran tkp dapat mengurangi potensi penerimaan pajak orang pribadi dalam apbn, beberapa unsur yangdiatas minimum kehidupan rasanya negara tidak mudah untuk membebaskan kebanyakan penduduk dari pajak. sebaliknya apabila banyak warga yang berpenghasilan tinggi, negara akan leluasa melindungi warga yang berpenghasilan rendah dan sedang), dan daya beli uang (seharusnya besaran tkp disesuaikan dengan fluktuasi daya beli uang)sofyan, dan fachruddin, jasagenting atau mendesak dan belum ada ketentuannya dalam peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif marbun sf, dalam fachruddin, )|. dalam perpajakan, sebagai perwujudan dari asas fries ermessen, terdapat (tiga) fungsi administrasi negara syarat basah, dalam sofyan, yaitu menerbitkan peraturan perundang undangan yang dapat mengikat masyarakat, menjalankan tindakan administrasi negara dalam rangka mencapai tujuannya, dan menjalankan fungsi peradilan sebagai upaya administratif. berdasar uraian tersebut atas, menurut pemahaman kami pemberian tkp dalam dapat dijelaskan sbb.jektif bmp)., bahwa dengan demikian pemohon dapat menyimpulkan para pembentuk undang undang tidak memperhatikan hukum tertinggi negara republik indonesia dalam membentuk undang undang, bahwa pada prinsipnya pemberlakuan huruf dan huruf huruf huruf dan hurufemohon untuk membatalkan huruf dan huruf huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tersebut serta menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. alasan pemohon: dengan: dihapuskannya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada huruf pada undang undang nomor tahun besarnya penetapan penghasilan tidak kena pajak tkp) pada undang undang nomor tahun tidak berdasarkan kebutuhan hidup minimum, tkp untuk istri tidak bekerja seperti tercantum pada huruf undang undang nomor tahun lebih rendah dibanding tkp istri bekerja seperti tercantum pada huruf undang undang nomor tahun agregat yang diberikan kepada keluarga sebagai tax unit, bukan kepada anggota keluarga karena tidak menerapkan individu sebagai tax unit. karena besaran tkp berpotensi mengurangi penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadianyak pertimbangan selain kebutuhan fisik minimalkenapa untuk tanggungan dibatasi maksimal tiga orang.rasional apabila tidak ada pemberian penghasilan tidak kena pajak. namun demikian berdasar asas fries ermessen dalam rangka menyesuaikan besaran tkpasas fries ermessen itupun tidak dilakukan secara bebas karenasemua. ketentuan tentang perlakuan zakat dalam diatur dalam huruf (a) angka (mengecualikan dari obyek pajak atas bantuan atau sumbang), huruf (g) (), d(c), huruf (d), huruf (e), dan huruf (g). menurut pemahaman kambb. walaupun kalau membaca rumusan huruf (g) . (untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan|.kecuali.dibawah ini keraguan tersebut mungkin dapat berubah. brotodihardjo,(g) terdapat pengecualian pengeluaran) dari yang tidak boleh dikurangkan, antara lainsecara sistematis(mustahil) sesuai dengan huruf (a)(g)(g) dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak wajib pajak yang bersangkutan.huruf (g) undang undang nomor tahun yang menyatakan.kecuali zakat.yang nyata nyata dibayarkan oleh wajib pajak.kepada amil zakat atau.. apabila suatu ketentuan ambigu,putusan tersebut apabila ketentuan (g).(g)bs.jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fisik melainkan oleh mereka yang berpenghasilan selebihnya yaitu pada tingkat utile dan superfludikit mungkin. keterangan saksi pemerintah dra. rachman rahman uno diawal tahun 80an, sebagai seorang istri, ibu rumah tangga dengan dua anak yang masih kecil, memang suatu kondisi yang penuh tantangan apalagi keadaan ekonomi yang belum mapan , sehingga memerlukan usaha dan energi yang lebih banyak dalam mengayuh biduk rumah tangganya. saya memberi tanda kutip pada kata "mapan karena kata mapan akan sangat tergantung siapa dan sejauh mana kebutuhan seseorang selanjutnya, saya sebagai pendidik etiket dan kepribadian dan sebagai pemikir yang selalu diundang oleh publik secara umum, perusahaan, media massa, kelompok kelompok ibu dan para pakar, institusi institusi yang sangat memperhatikan etika melayani pelanggan, tokoh publik, para elit politik, untuk mendapatkan berbagai ilmu etika, baik etika berpakaian, etika berbicara, dan sebagainya. oleh karena itu, saya seringkali dipertemukan dengan banyak orang, ada ibu yang bekerja, ada wanita single yang bekerja, ada wanita yang tidak bekerja, atau malah ada ibu yang bekerja dan mengurus rumah tangga sebagai istri, maupun sebagai istri yang karyawati dsb. sebetulnya dalam ribuan orang yang sudah menjadi murid saya jarang ditemukan pribadi yang merasa kesulitan dengan peran ganda sebagai istri dan ibu dari putra putrinya dan sebagai wanita pekerja yang bertanggung jawab dalam profesinya. saya tidak melihat ada masalah pada wanita pekerja dalam hal mengurus anak, suami dan rumah tangganya. sebagai pendidik tentunya saya mempunyai penghasilan yang akan dipotong pajak penghasilan. sebagai warga negara yang memiliki integritas dan ingin melihat negaranya maju dan sejajar dengan tetangganya insyaallah setiap penghasilan saya dipotong pajak yang pada ahir tahun akan dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan suami saya. karena pada saat itu isteri turut kepada npp suami.) dalam hal keberadaan saya dalam forum yang mulia ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, dan pada pemohon yang menyatakan bahwa pemikiran yang digunakan pembuathuruf yaitu penghasilan tidak kena pajak sebesarluar rumah. selanjutnya pemohon juga menyatakan, bahwa khusus untuk permasalahan istri bekerja mendapatkan fasilitas penghasilan tidak kena pajak lebih besar daripada istri bekerja, sangat bertentangan dan melanggar undang undang dasar (amandemen) yang selengkapnya . oleh karena itu. mempertentangkan kondisi istri bekerja dan tidak bekerja dalam hubungannya dengan pembentukan kualitas generasi penerus (anak) merupakan sesuatu yang tidak relevan. telah banyak contoh istri yang bekerja namun kualitas anak anaknya tidak diragukan dan dapat melahirkan generasi penerus yang tangguh baik dari sisi fisik, tingkat emosi maupun tingkat spiritualnya. bagaimana hal tersebut dapat terwujud? salah satunya adalah bagaimana menyikapi dan secara bijak membuat dan menetapkan skala prioritas dalam hal satu sisi pada saat yang bersamaan, keluarga (anak) membutuhkan perhatian seorang wanita (ibu) dan perusahaan atau instansi tempat bekerja membutuhkan tenaga dan perhatian karyawannya. selain itu terdapat hal hal positif lainnya berkenaan dengan istri bekerja, yakni: keuntungan finansial dengan adanya dua sumber pendapatan, setidaknya penghasilan keluarga bertambah dan kebutuhan keluarga dapat lebih terjamin. perkembangan kebebasan suami dan istri yang sama sama bekerja mempunyai kebebasan untuk berkembang dan mengekspresikan diri sehingga merasa puas dan dapat mengabdikan diri dengan lebih baik dalam interaksi keluarga (suami dengan istri dan anak anaknya). perkembangan emosional apabila suami istri bekerja, mereka dapat sama sama terlibat dalam tugas mengurus rumah tangga, sehingga dapat saling menghargai. suami dan istri akan menganggap tugas perawatan anak sebagai kewajiban dan usaha kerja sama. suami dan istri akan terlibat dengan anak anak secara seimbang, sehingga keterikatan yang berlebihan dari anak kepada ibu dapat dihindari. selain itu suami dan istri akan lebih siap menghadapi masa ketika anak anak sudah mandiri dan meninggalkan rumah untuk membangun rumah tangga sendiri. karena kedua orang tua bekerja, anak anak akan turut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan rutin rumah tangga. hal ini menyebabkan mereka memiliki pandangan dan sikap yang sehat tentang kerja. dengan seringnya saya bertemu ibu yang bekerja maupun istri tidak bekerja menurut saya tidak perlu dipertentangkan, karena dari pengalaman saya sebagai pendidik yang bertemu dengan ribuan orang ternyata isteri, ibu bekerja tidak ada masalah sesuai dengan yang saya uraikan diatas bahwa isteri bekerja dapat mendidik anak dan mendampingi suami lebih baik, serta menjadi pegawai lebih baik, karena suami adalah mitranya dalam mengarungi biduk rumah tangga. dalam hal adanya keberatan dan isteri bekerja mengurangi waktu dan ada keengganan itu manusiawi, namun suami adalah mitra yang dapat membuat perhitungan keuangan dan perencanaan keuangan atau investasi untuk pendidikan anak anak dan hari tua kami. atas dasar itu, maka pertentangan itu dapat dihindarkan. hendaknya kita selalu dapat membedakan yang mana yang menjadi hak warga negara dan mana yang menjadi hak negara. intervensi yang berlebihan terhadap hak warga negara hanya akan merugikan negara itu sendiri. demikianlah pandangan pandangan dan keterangan kami sebagai wajib pajak, ibu, isteri dan wanita yang bekerja. semoga majelis hakim konstitusi dapat mengambil keputusan dengan jernih dan berpihak kepada konstitusi. menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, pemerintah telah mengajukan bukti tertulis (bukti pem sampai dengan pem sebagai berikut: bukti pet fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun beserta amandemen: bukti pet fotokopi undang undang nomor tahun tentang perubahan keempat atas undang undang nomor tahun1983 tentang pajak penghasilan: bukti pet fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu tanggal maret tentang kpk terhadap uud bukti pet fotokopi keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang penyesuaian besaran penghasilan tidak kena pajak. bukti pet fotokopi peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang penyesuaian besaran penghasilan tidak kena pajak. bukti pet buku dasar dasar ilmu politk , oleh prof. miriam budiardjo: mengutip dari pendapat harold laki yang menyatakan bahwa .negara mempunyai wewenang yang bersifat memaksa, termasuk dalam hal pajak. bukti pet buku dasar dasar ilmu politk , oleh prof. miriam budiardjo menyatakan bahwa . negara dapat menuntut ketaatan warga negaranya pada peraturan perundangan undangan. : bukti pet buku pemikiran politik barat ahmad sehelai mengutip pendapat j.j. rousseau yang berpendapat bahwa . negara merupakan sebuah produk perjanjian sosial. bukti pet, bukti pet pendapatjo, s.h. halaman menyatakan bahwa, bukti pet leroy beauties, dalam bukunya traits' science des finances , tahun yang dikutip dari buku pengantar ilmu hukum perpajakan oleh r.santoso brotodiharjo, s.h. halaman menyatakan bahwa impor est contribution,pensesdu gouvernement , bukti petimposed way fine penalty (e.g.for non compliance with the law) except some cases where related total related offences pajak adalah kontribusi wajib kepada negarakemakmuran rakyat : bukti pet data upah minimum provinsi papua: bukti pet formulir a1, bukti pet formulirtahun menimbang bahwa dpr yang diwakili oleh soekarno hadi soewiryo, s.h. mantan pimpinan pansus ruu) pada persidangan tanggal febr, keterangan lisan dpr keterangan dpr republik indonesia,dalam perkara nomor puu vii sehubungan dengajukan oleh gustav juanda, pemohon dalam permohonannya mengemukpemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atasyaitu huruf dan huruf serta huruf undang undang pphpenghasilan dianggapdan karenanya bertentangan dengan dan undang undang dasar menurut pemohon, dengan berlakunya undang undang penghasilan akan semakin menambah berat beban kehidupan pemohon dan juga warga negara indonesia lainnya yang disebabkan kecilnya fasilitas pengurangan pajak yang diterima pemohon sebagai wajib pajak. bahwa terhadap dalil dalil pemohon guo dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut:ketentuan berdasar ini menjelaskanharus lah tkp tanggungan seperti tercantum pada huruf undang undang nomor. ketidakadilan dalam pembebanan pajaknomor (buktiada kenyataan tunjangan pajak ini sangat dirasakan manfaatnya oleh level top manajemen: pemberian fasilitas tunjangan pajak ini tidak ada yang eksplisit pada undang undang nomor tahun petit oleh karena itu kiranya ketua mahkamah konstitusi c.g. majelis hakim yang terhormat memberikanhuruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun menyatakan ayah huruf dan huruf huruf huruf dan undang undang nomor tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ataumemenuhi syarat syarat yang pada pokoknya yaitu adanya hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud, penjelasan yangdalam permohonan guo,pph oleh karena itupph dalam hal ini terhadap dalil dalil pemohon guo, dpr tidak sependapat dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa dpr berpandangan, pada kenyataannya pemohon tidak dapat menunjukkan kerugian yang secara nyata sudah dialaminya atau kerugian yang potensial karena memang tidak ada clausa terbang ataupun kerugian yang dimaksud dengan dan kerugian yang dikemukakan pemohon hanya kekhawatiran dan perkiraan perkiraan yang sifatnya asumsi saja. oleh karena itu, tidak ada kerugian konstitusional potensial bagi pemohon. dua, bahwa pemohon dalam permohonannya mempertentangkan undang undang pph dengan undang undang pph serta dipertentangkan juga dengan peraturan yang dikeluarkan dirjen pajak bahwa hal ini bukanlah persoalan konstitusionalitas norma tetapi soal harmonisasi dan sinkronisasi antarundang undang. karena itu, bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksanya. dengan demikian, permohonan guo bukanlah persoalan konstitusionalitas norma dan tidak terdapat kerugian konstitusional yang nyata nyata atau tidak adanya potensi kerugian yang akan timbul, maka pemohon tidak memenuhi legal standing. dengan demikian, sudah sepatutnya jika mahkamah konstitusi menyatakan permohonan pemohon ini tidak dapat diterima. pengujian materil atas. terhadap dalil dalil pemohon tersebut, dpr tidak sependapat karena itu memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa sebagaimana diatur dalam undang undang dasar pajak dan gugatan lain yang sifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang undang. karena itu, hal hal yang berkaitan dengan peraturan pajak termasuk guo adalah menjadi kewenangan negara untuk menjamin tercapainya tujuan negara sesuai amanat pembukaan undang undang dasar perlu diatur undang undang, bahwa pajak pajak yang diperoleh dari masyarakat, justru sebagaimana diamanatkan dan undang undang dasar akan digunakan oleh negara untuk menjalankan program pembangunan nasional guna memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak, memberikan pendidikan dan kesehatan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat seluruhnya: bahwa perlu dipahami, secara universal, tidak semua penghasilan dikenakan pajak. artinya penghasilan sampai batas tertentu dapat ditetapkatau tkp, bahwa dpr berpandangan bahwa besarnya tkp secara keseluruhan menurut undang undang penghasilan tahun adalah lebih besar daripada tkp menurut undang undang pph tahun yang besarnya dapat disesuaikan melalui penetapan keputusan menteri keuangan sebagaimana diamanatkan dalam undang undang penghasilan tahun bahwa dpr juga menolak dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemberlakuan ketentuan huruf undang undang penghasilan tahun telah menghapuskan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. vide permohonan pemohon pada alinea dua, halaman lima. terhadap dalil permohonan ini dapat dijelaskan bahwa rumusan huruf undang undang penghasilan tahun secara jelas ditentukan bahwa zakat boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak. huruf undang undang penghasilan tahun menyatakan bahwa, tidak boleh dikurangkan. harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, dan warisan, sebagai(baz), atau lembaga amil zakat yang bentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, pemeluk agama yang diakui indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa perubahan ketentuan mengenai zakat telah membawa akibat tidak dapatnya zakat dijadikan pengurang untuk menghitung penghasilan kena pajak pemohon. vide permohonan pemohon pada alinea dua, halaman lima karena pada prinsipnya secara substansial, perlakuan atas zakat dalam perhitungan kena pajak menurut tahun dan tahun tidak ada perbedaan: bahwa ketentuan guo justru memberikan keuntungan berupa pengurangan beban kewajiban pembayaran pajak bagi setiap orang, termasuk pemohon itu sendiri. yang mana ketentuan guo yang mengatur tkp yang lebih besar jika dibandingkan dengan tkp yang diatur dalam undang undang nomor tahun selanjutnya disebut undang undang penghasilan, dijamin oleh tahun bahwa dpr berpandangan adalah tidak benar dan tidak tepat. kecuali jika ketentuan guo telah memberikan perlakuan dan pembatasan dan per, bahwa dapat dijelaskan ketentuan guo tidak diskriminatif karena diberlakukan kepada setiap orang diseluruh indonesia sebagai wujud perlindungan umum, general prevention, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan uud yang menyatakan bahwanegara indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut penertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. berdasarkan uraian tersebut atas, dpr ri berpendapat bahwa ketentuan huruf tahun tidakperlakuan yang adil, dan nondiskriminatif terhadap setiap orang, termasuk pemohon itu sendiri, dan karenanya puldpr ri memohon kepada yang mulia ketua majelis mahkamah konstitusi republik indonesia dapat memberikan keputusan sebagai berikut menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, legal standing. menolak permohonan pengujian pemohon, seluruhnya atau setidak tidaknya,, tidak bertentangan dengan ketentuan dan uud1945maretpengujian undang undang terhadap uud menimbang bahwa permohonan pemohon adalah untuk menguji huruf huruf huruf dan huruf serta huruf terhadap uud yang menjadi salah satu kewenangan mahkamahbahwa pemohon mendalilkan ketentuan dalam undang undang nomor tahun yaitu huruf huruf huruf dan huruf serta huruf bertentangan dengan dan uud yaitu: huruf huruf huruf dan huruf yang berbunyi, pajak. (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawinorang untuk setiap keluarga. terhadap keberatan adanya huruf huruf huruf dan huruf tersebut, pemohon memberikan alasan sebagai berikut: tidak berdasarkan kebutuhan hidup minimum, karena pemohon berpenghasilan tetap: isteri bekerja mendapat fasilitas pengurang pajak lebih besar dari pada isteri tidak bekerja: tkp atas tanggungan tkp yang rendah masih dibebani pajak yang tinggi karena adanya tanggungan hanya dibatasi orang, pemerintah memberikan fasilitas pemberi kerja untuk memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya, menimbulkan kecemburuan terhadap karyawan yang tidak mendapatkan fasilitas: penetapan tkp tidak berdasarkan kebutuhan minimum pokok.terhadap keberatan adanya huruf tersebut pemohon mengemukakan alasan sebagai berikut: merugikan pemohon karena zakat yang telah disetorkan oleh pemohon kepada baitul mal tidak dapat dikurangkan kepada besarnya penghasilan kena pajak, hal itu dikarenakan tidak adanya kolom tentang zakat untuk mengurangkan penghasilan kena pajak formulir spt a1, walaupun demikian hal itu masih dimungkinkan melakukan pengurangan terhadap pajak penghasilan seperti keputusan dirjenpemohon mendalilkan bahwa kedua tersebut atas dianggap bertentangan dengan uudntuk memperkuat dalil dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti bukti surat, keterangan para ahli dan keterangan para saksi yang selengkapnya terdapat dalam duduk perkara yang pada pokoknya keterangan tersebut adalah sebagai berikut: ahli rudi bambang risiko, s.e., m.m. bahwa pendapatan perkapita tahun dki adalah sehingga per bulan , . penghasilan tidak kena pajak dki sekarang , . ahli drs. mansur ma'mun, m.a. bahwa berdasarkan undang undang telah diakomodir zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. pada yang diakomodir bukan kepada wajib pajaknya, tetapi kepada lembaga yang memungut zakatnya. artinya, bukan pengurang penghasilan kena pajak, sehingga yang untung mungkin amil zakatnya. ahli hendra khalid, m.a. bahwa huruf, sehingga yang mendapat fasilitas pengurangan pajak ialah penerima zakat bukan menyetor pajak. saksi imam suhani bahwa yang mendapatkan penghasilan tanpa dipotong pajak hanya pimpinan tepi dan wakilnya saja. saksi almuzamil, s.h. bahwa kebijakan pembedaan pemberian tunjangan hanya kepada pimpinan dan bukan pada karyawan sangat berdampak pada karyawan. saksi prasetyo bahwa saksi memberikan ilustrasi atau gambaran gaji yang terima setahun, penghasilan yang dikenakan pajak, serta anak keempat yang tidak mendapat tunjangan. menimbang bahwa terhadap keberatan pemohon atas huruf huruf huruf dan huruf pemerintah dan dpr menjelaskan sebagai berikut: bahwa huruf huruf huruf dan huruf adalah merupakan pelaksanaan uud yakniaturan tersebut merupakan pilihan kebijakan negara yang adil dan tidak bersifat diskriminatif. bahwa terhadap keberatan dan dalil pemohon atas huruf pemerintah dan dpr memberikan keterangannya sebagai berikut:, hal ini tercantum dalam huruf yaitu dalam frasa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak .tidak boleh dikurangkan .kecuali .: mengenai pengurangan zakat dari penghasilan bruto dapatditempatkan pada formulir akan terjadi duplikasi pengurangan: bukti fotokopi formulir spt 1721a1, bukti buku pelaporan zakat pengurang pajak penghasilan, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat, bukti fotokopiajak penghasilan, selain itu, pemohon juga mengajukan tiga orang ahli dan tiga: keterangan ahli pemohon ahli rudi bambang risiko, s.e., m.m. bahwa dengan produk domestik bruto trilyun, pendapatan nasional yang paling rendah trilyun, rasionya adalah rasio pendapatan nasional, atau dibagi pdb hasilnya bahwa dari tahun sampai tahun rasionya masih tetap sama yaitu jadi rasio pendapatan nasional terhadap pdb itu angka rpp ini nanti akan digunakan untuk mengukur tkp, bahwa pada tahun dki, pdrb nonmigasnya juta tahun pdrb nonmigas dki bahwa rasio dikalikan dengan pdrb perkapita dki diketemukan pendapatan per kapita setelah dikalikan rasio adalah bahwa tahun dan tahun pertumbuhan rata rata pertahun ditemukan sehingga tahun diperkirakan pendapatan per kapita tahun dki adalah kalau diperbulankan bahwa tkp dki ribu yang sekarang adalah ahli drs. mansur ma'mun, m.a. bahwa berdasarkan undang undang diakomodir zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak: bahwa undang undang yang baru tahun yang diakomodir bukan bahwa tunjangan pajak. menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya, pemerintah mengajukan para ahli dan para saksi yang mengemukakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli prof. dr. guna bahwayrp. ahli drs. ashari tonga, s.h., m.h. bahwa penjelasan huruf tersebut, dengan tegas: (ii) dibayarkan kepada badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah:terhadap huruf huruf huruf dan huruf dapat dijelaskan bahwa dalam pengenaan pajak penghasilannya harus dilangsungkan dengan penghasilan suami. jika wajib pajak untuk memperoleh penghasilannya juga memerlukan biaya sehinggpada dengan tidak memberlakukan lagi tarif terendah sesuai jenjang tarif yang ada. ahli prof. robert arthur simanjuntak, s.e., sc. bahwa pajak apapun memang semestinya adil (fair), apalagi pajak langsung seperti pajak penghasilan perorangan. dengan pendekatan ability pay approach tetapi dari seberapa jauh kemampuan individual tersebut membayar. menurut prinsip tersebut maka unequal should treated unusually, while equals were treated equally. saksi hj. rahman rahman uno bahwa tidak perlu mempertentangkan isteri yang bekerja dengan isteri yang tidak bekerja, karena pengalaman saksi sebagai pendidik yang bertemu dengan ribuan orang ternyata telah banyak isteri yang bekerja namun kualitas anaknya tidak diragukan dan dapat melahirkan generasi penerus yang tangguh baik sisi fisik, tingkat emosi, maupun spiritualnya. uraian keterangan para ahli dan saksi pemerintah telah diuraikan selengkapnya pada uraian duduk perkara dalam putusan ini. pendapat mahkamah menimbang bahwa mahkamah telah membaca, mendengar dan memperhatikan baik keterangan pemohon, pemerintah, dan dpr, bukti bukti, saksi dan ahli, kesimpulan pemohon, pemerintah dan dpr, mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut: bahwa keberatan pemohon atas huruf huruf huruf dan huruf yang mengatur penghasilan tidak kena pajak pertahun, mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah (legal policy) yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah yang diwajibkan kepada setiap warga negara tanpa dikaitkan dengan upah minimum (regional). adapun tunjangan pajak yang: dengan demikian keberatan pemohon terhadap bunyi huruf huruf huruf dan huruf yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya tidak terbukti bertentangan dengan uud sehingga keberatan pemohon tidak beralasan: bahwa huruf: tersebut telah menyatakan dengan jelas bahwa penghasilan kena pajak bagi wajib pajak tidak boleh dikurangkan, kecuali zakat yang diterima oleh badan amil zakat. ahli drs. ashari tonga, s.h., m.h., (ii) dibayarkan kepada badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah,bahwa dalil pemohon yang menyatakan, tidak adanya kolom zakat dalam spt untuk mengurangkan penghasilan kena pajak formulir spt yang menyebabkan tidak diperhitungkannya zakat sebagai komponen pengurang dalam penghitungan penghasilan kena pajak adalah tidak benar. pengurangan zakat dari penghasilan brutokolom pengurangan komponen zakat untuk penghasilan kena pajak ditempatkan pada formulir maka akan terjadi duplikasi pengurangan, bahwa menurut mahkamah, dan uud yang pada pokoknya berisi hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah,yang dipakai untuk menilai konstitusionalitas huruf huruf huruf dan huruf serta huruf adalah tidak tepat. yang diuji tersebut tidak bertentangan dengan uud atas, karena tidak mengandung unsur ketidakadilan dan telah dikeluarkan sesuai dengan prosedur serta tidak melampaui kewenangan pembuat undang undang. dengan demikian, keberatan pemohon terhadap bunyi huruf karena merasa dirugikan hak konstitusionalnya tidak terbukti bertentangan dengan uud sehingga permohonan pemohon tidak beralasan. konklusi berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum tersebut atasmohon bahwa huruf huruf huruf dan huruf serta huruf bertentangan dengan dan uud tidak terbukti, sehingga oleh sebab itu permohona tanggal tujuh belaspuluh maretrsyad sanusi, akil mochtar, maruarar siahaan, dan maria farida indrawirsyad sanusi ttd. ttd. maruarar siahaan akil mochtar ttd. maria farida indrawi panitera pengganti ttd. ina zuchriyah tando kepada wajib zakatnya tetapi kepada lembaga yang memungut zakatnya, bahwa zakat sebagai pengurang pajak artinya bukan pengurang penghasilan kena pajak tetapi zakat pengurang pajak yang berlaku seperti malaysia dan singapura: bahwa tepi pernah diadakan survey, hasilnya umat islam lebih menyukai membayar zakat daripada membayar pajak: bahwa malaysia setelah diberlakukan zakat pengurang pajak, ada peningkatan yang berlipat lipat pembayar pajak karena dengan diberlakukan seperti itu, yang selama wajib pajak itu tersembunyi maka ketika peraturan itu atau kebijakan itu diberlakukan maka wajib pajak itu menjadi terbuka, bahwa malaysia, database nya sama antara pembayar zakat maupun pajak, bahwa malaysia ada pergerakan dari pembayar pajak setelah kebijakan ini diberlakukan: bahwa setelah diberlakukan zakat sebagai pengurang pajak, indonesia juga akan mengalami apa yang terjadi malaysia karena wajib zakat itu lebih banyak daripada wajib pajak dan itu masih banyak yang tersembunyi karena umumnya orang menghindari daripada pajak, bahwa zakat orang tidak mungkin menghindari malah menyampaikan apa adanya dan ketika membayar zakat itu menjelaskan secara transparan kekayaan seperti apa perhitungannya: bahwa data ini nanti dapat menjadi data pihak pengelola pajak dan itu akan terjadi seperti malaysia dimana ada penggelembungan dana yang naik setiap tahunnya dalam ringgit: bahwa negara yang non muslim yang mengakomodir masalah pajak adalah singapura dan terkenal sebagai suaranya pembayar pajak karena singapura mengakomodir bukan zakatnya tapi pembayaran lain seperti charity masuk sebagai pengurang pajak, bahwa dalam undang undang sebelumnya yang dikenakan pengurang penghasilan kena pajak menyebutnya pengurang penghasilan kena pajak, bahwa dalam undang undang yang baru yang dikenakan adalah pemungut pajaknya seperti upz: bahwa dalam undang undang nomor tahun siapa yang bayar zakat kepada lembaga amil zakat yang disahkan akan menjadi pengurang, bahwa lembaganya atau orang yang membayar zakat bisnis maka dapat mengurangkan pajak tersebut, bahwa itu merupakan usulan yang kedua sebagai pengurang pajak, bukan pengurangan penghasilan kena pajak: bahwa dalam undang undang sebelumnya hal tersebut lebih menguntungkan kepada wajib zakat akan tetapi yang sekarang ini, wajib zakat tidak mendapat untung apa apa yang untung mungkin lembaga amil zakatnya: bahwa undang undang yang sekarang memang dituntut lembaga amil zakat untuk lebih profesional, terbuka, sehingga siapa pun yang melakukan pembayaran lembaga tersebut harus dilaporkan kepada lembaga pajak, bahwa dalam undang undang sebelumnya jelas wajib zakat itu akan memproses sendiri pembayaran pajaknya zakat yang dikurangkan kepada penghasilan kena pajak: bahwa sekarang wajib zakatnya itu harus lembaga amil zakat: ahli hendra khalid, m.a. bahwa zakat itu sebagai komponen pengurang pajak, bahwa secara substansi pajak dan zakat itu dua kewajiban yang berbeda, pertama zakat itu kewajiban agama dan pajak adalah kewajiban warga negara terhadap negara dan kedua duanya adalah merupakan dua instrumen yang pada akhirnya bermuara kepada alat menyejahterakan masyarakat: bahwa zakat dan pajak ini penting dan harus diatur dan dikelola secara bersamaan, bahwa huruf undang undang nomor tahunbahwa dalam hurufahwa kalau dibandingkan dengan undang undang nomor tahun maka sini yang menjadi keberatan pemohon terhadap perubahan undang undang karena tidak mencantumkan kata kata: bahwa akan terjadi multi tafsir lapangan karena tidak secara tegas mengatakan seperti layaknya undang undang nomor tahun bahwa abad vii masehi ada seorang @odi hakim konstitusi yang membuat suatu buku yang sangat fundamental dalam ekonomi islam yang dikenal dengan kitab al kara. kitab al kara itu adalah kitab pajak pertama dalam konteks dunia islam yang dibuat abu yusuf atas permintaan harun al rasyid,: bahwa huruf menyatakan,melainkan hanya mengatur tentang pengurangan penghasilan kena pajak bagi penerima zakat: bahwa: bahwa dengan tidak adanya fasilitas zakat sebagai pengurangan pajak penghasilan maka beban hidup masyarakat bertambah berat karena harus membayar pajak dan zakat: bahwa komponen zakat bisa mengurangi pajak namun secara tertulis dalam undang undang tidak ada: bahwa undang undang nomor tahun huruf menyatakanhuruf dan kecuali zakat atas penghasilan orang pribadi yang nyata nyata dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga sini tidak terjadi multi tafsir bagi siapapun yang menerapkan ketentuan ini, bahwa penjelasan dijelaskan juga zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak, bahwa sumber dan penggunaan dana baitul mal pada masa rasulullah dan khulafaurrasyidin (fiskal) ada kara, ada zakat. perpaduan antara kara yang dikenal dengan pajak dan zakat sudah terjadi masa itu, bahwa untuk malaysia, tabel pendapatan zakat dan pajak malaysia dalam ringgit dari laporan tahunan pusat pungutan zakat malaysia tahun dapat dikatakan tabel tersebut membuktikan secara empiris bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang pajak dapat menjadi stimulus untuk menaikkan pendapatan kedua instrumen tersebut, bahwa secara stimulan dapat disimpulkan berdasarkan pengalaman malaysia hubungan antara zakat dengan pajak adalah berbanding lurus dan bukan berbanding terbalik, ini mungkin sudah disepakati: bahwa instrumen zakat pengurangan pajak penghasilan dapat digunakan pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. keterangan saksi pemohon saksi imam suhani bahwa sebelum tahun tepi mempunyai kebijakan yang memberikan tunjangan pajak terhadap semua karyawan: bahwa karyawan menerima pendapatan tidak dipotong pajak karena institusi yang membayarkan pajak tersebut: bahwa setelah tahun ada kebijakan baru, setiap karyawan akan mendapatkan potongan pajak tetapi kebijakan institusi tersebut juga memberikan kepada pimpinan dan wakil pimpinan tunjangan pajak: bahwa yang mendapatkan penghasilan tanpa dipotong pajak adalah hanya pimpinan dan wakil saja: saksi almuzamil, s.h. bahwa kebijakan tersebut sangat berdampak sekali kepada karyawan karena ada perbedaan perbedaan hak terhadap pemberian pajak yang ditunangkan kepada seorang pimpinan dan kepada karyawan, bahwa ini juga berdampak kepada karyawan yang bekerja suami istri karena dibebankan pajak tersebut: bahwa seharusnya pajak suami istri itu bisa dialihkan berdasarkan undang undang pajak dimana potongan pajak tersebut dimasukkan salah seorang suami atau istri, bahwa perusahaan tersebut suami istri yang bekerja itu dianggap masih lajang: bahwa status lajang menjadi beban bagi orang yang betul betul bekerja sendiri dan istrinya rumah, tidak bekerja, bahwa komponen komponen, faktor faktor pengurang tkp perlu dibicarakan bersama karena nilai pajak itu menjadi naik, bahwa besarnya nilai tkp istri tidak bekerja itu hanya sedangkan kalau istri bekerja itu , . saksi prasetyo bahwa gaji setahun jumlahnya dengan biaya jabatan ditemukan pendapatan sebesar bahwa tkp adalah dan dalam tkp tersebut statusnya menikah sehingga jumlahnya adalah , : bahwa tkp tiga orang anak dan tahun ini pada tanggal januari setelah anak yang empat dalam undang undang pajak masih belum dapat diakui karena baru akan diakui tahun bahwa anak yang mendapat tunjangan hanya anak ketiga dan untuk anak keempat tidak mendapat tunjangan, bahwa penghasilan sebesar sehingga jumlah pengurang pajak adalah , . dengan demikian, penghasilan yang dikenakan pajak adalah dan ph nya dalam setahun dan untuk dibayar pada bulan januari ini adalah , : bahwa tkp untuk status kawin yang sangat rendah dan tkp untuk anak yang empat, bahwa anak yang empat tidak ditanggung: menimbang bahwa pada persidangan tanggal februari dan tanggal maret pemerintah yang diwakili oleh sri mulyani menteri keuangan), denny indralaya, sh., ll.m., phd, staf khusus presiden), mulya kepentingan pemohon bahwa permohonan ini diajukan berdasarkkepentingan pemohon berkenaan dengan permohonan uji materiil ini adalah karena pemohon sebagai warga negara indonesia diberi hak untuk hidup layak dan sejahtera sebagaimana tertulis dalam uud,bahwa dengnasution sekretaris jenderal departemen keuangan), muslimin abdi kabar litigasi), prof. mardiasmo dirjen perimbangan keuangan), indra surya biro hukum departemen keuangan)pagi staf biro hukum departemen keuangan), indra surya biro hukum departemen keuangan) sendi direktorat jenderal pajamerintah sehubungan dengan permohonan pengujian (constitutional review)ahun yang dimohonkan oleh russian juanda untuk selanjutnya disebut pemohon, sesuai registrasi kepaniteraan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal januari pemerintah menyampaikan penjelasan singkat (opening statement) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keterangan lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh pemerintah, sebagai berikut: bahwa merujuk pada permohonan pemohon, pada intinya pemohon menyatakan bahwa ketentuan huruf huruf huruf dan huruf sertatkp untuk istri tidak bekerja seperti tercantum pada huruf tahun lebih rendah dibanding tkp istri bekerja seperti tercantum pada huruf tahun tkp tanggungan seperti tercantum pada huruf:1. per tahun atau per ago dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon, pemerintah akan menjelaskan terlebih dahulu apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian huruf huruf huruf dan huruf serta huruf tahun kepada mahkamah konstitusi. pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa dalam tahun, menurut pemerintah, permohonan yang diajukan oleh pemohon didasarkan pada kekeliruan pemohon dalam menafsirkan memahami ketentuan huruf tahun yang menyimpulkan bahwa dalam tahun zakat tidak lagi menjadi pengurang untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak. apabila dibaca secara utuh ketentuan tersebut pada dasarnya sama sekali tidak berbeda dengan ketentuan yang tercantum dalam tahun yaitu zakat merupakan faktor pengurang penghasilan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, selain itu, pemohon juga telah menyatakan bahwa penghasilan tidak kena pajak mengalami penurunan dengan berlakunya tahun pada kenyataannya, tidak terdapat penurunan besarnya penghasilan tidak kena pajak, bahkan besarnya penghasilan tidak kena pajak mengalami kenaikan dengan berlakunya tahun dapat ditegaskan pula bahwa ph, baik tahun maupun. oleh karena itu, perubahan terhadap besaran penghasilan tidak kena pajak merupakan kewenangan menteri keuangan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa penetapan besarnya penghasilan tidak kena pajak merupakan implementasi dari undang undang dalam bentuk peraturan menteri keuangan sebagai instrument policy (kebijakan instrumen), yang bukan merupakan objek yang dapat diajukan pengujian mahkamah konstitusi, terhadap dalil pemohon yang menyatakan adanya perubahan kebijakan manajemen tepi yang tidak lagi memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya sehingga memberatkan beban kehidupan pemohon, menurut pemerintah, dalil tersebut sangat prematur, tidak berdasar, dan bahkan cenderung mengada ada, tanpa dasar alur pemikiran yang logis karena tidak menunjukkan adanya relevansi dengan permasalahan konstitusionalitas suatu peraturan perundang undangan: berdasarkan hal tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini.adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan mk, pemerintah juga mempertanyakan kepentingan pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan huruf huruf huruf dan huruf serta huruf tahun lebih lanjut pertanyaannya adalah siapa yang sebenarnya dirugikan atas berlakunya ketentuan tersebutdengan demikian, pemerintah berpendapat bahwa sesungguhnya permohonan pengujian tahun yang diajukan oleh pemohon tidak sepatutnya untuk diterima karena kenyataannya pemohon saat ini secara bebas, tidak terganggu, atau setidak tidaknya pemohon tidak terhalangi dalam menjalankan aktivitasnya sebagai dosen tepi. atas dasar itu pula, selanjutnya pemerintah memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard): sungguhpun telah kami sampaikan terdahulu bahwa permasalahan permasalahan yang lebih bersifat interpretatif ataupun implementasi atas ketentuan ago tidaklah patut untuk diuji konstitusionalitasnya sebagaimana dalam sidang yang mulia ini, namun pada kesempatan ini pula secara ringkas pemerintah sampaikan argumen argumen alur penalaran logis, sehingga dapat ditarik pada satu kesimpulan bahwa sesungguhnya ketentuan guo secara substantif sama sekali tidaklah mencerminkan ketidakadilan, atau menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat, apalagi bertentangan dengan uud pemerintah dapat menjelaskan bahwa ketentuan guo berlaku terhadap setiap orang seluruh indonesia sebagai wujud perlindungan umum (general prevention) sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan uud yang menyatakan bahwaberdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi negara terutama adalah untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran rakyat, melaksanakan ketertiban, pertahanan dan keamanan dan menegakkan keadilan. dalam menjalankan fungsinya tersebut, negara harus mempunyai sumber daya yang cukup dari sumber sumber yang disetujui oleh seluruh rakyat indonesia melalui mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif dalam bentuk undang undang yang disahkan oleh dpr. terlebih dahulu, yang tentu saja tingkat kelayakan tersebut bersifat relatif antara seseorang dengan orang lain: berkaitan dengan kewajiban perpajakantersebut merupakan representasi dari kewenangan negara untuk mengatur dalam rangka mempertahankan eksistensinya sebagai negara. hal hal yang berkaitan dengan pengaturan pajak termasuk redistribusi pendapatan adalah murni kewenangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah selaku eksekutif untuk menjamin tercapainya tujuan negara, oleh karena itu, pembayaran pajak merupakan kewajiban kenegaraan bagi seluruh masyarakat indonesia sebagaimana diamanatkan dalam uud1945 guna memperoleh sumber daya yang cukup dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. pada gilirannya, pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada rakyat untuknegara mempunyai kewenangan mengambil pajak yang lebih besar dari warga masyarakat yang lebih mampudengan tarif progresif tersebut digunakan untuk memberi subsidi dan transfer langsung seperti bantuan operasional sekolah bos), bantuan langsung tunai blt) kepada masyarakat berpenghasilan rendah, secara universal tidak semua penghasilan dikenakan pajak dalam arti bahwa sampai dengan batas tertentu ditetapkan sejumlah penghasil(personal exemption)oleh karena itu penetapan besarnya penghasilan tidak kena pajak bukan dimaksudkan untuk mencukupi seluruh kebutuhan biaya wajib pajak atau menunggu wajib pajak mencapai kesejahteraannya, melainkan untuk memberikan batasan penghasilan sampai dengan jumlah tertentu untuk tidak dikenakan pajak: tentunya perhitungan penghasilan tidak kena pajak selain didasarkan kepada pertimbangan penerimaan negara, juga tidak terlepas dari pertimbangan sosial masyarakat secara umum yang telah dipikirkan secara mendalam yang merupakan keputusan bersama antara pemerintah dengan rakyat melalui dpr, lebih lanjut menurut pemerintah, ketentuan guo justru memberikan keuntungan berupa pengurangan beban kewajiban pembayaran pajak terhadap setiap orang termasuk pemohon itu sendiri yang mana ketentuan undang undang nomor tahun mengatur jumlah penghasilan tidak kena pajak yang lebih besar dibandingkan dengan penghasilan tidak kena pajak yangselanjutnya disebut dijamin oleh tahun dengan demikian menurut pemerintah, pemohon tidak dapat menjelaskan adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional atas berlakunya ketentuan guo sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan mk. penjelasan pemerintah terhadap materi muatan yang dimohonkan pengujian oleh pemohon sebagai berikut: terhadap ketentuan tahun pemerintah menolak pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa penetapan besarnya penghasilan tidak kena pajak dalam tahun telahyang akan datang (vide permohonan pemohon halaman lima alinea kedua): pemerintah berpendapat bahwa besarnya penghasilan tidak kena pajak berdasarkan tahun baik secara sendiri sendiri maupun secara keseluruhan mengalami kenaikan dibandingkan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan tahun yang besarnya telah diubah dengan keputusan menteri keuangan berdasarkan ketentuan tahun dengan demikian, pemberlakuan ketentuan tahun tidak menambah berat beban kehidupan pemohon, terkait dengan pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa besaran penghasilan tidak kena pajak seharusnya didasarkan pada kebutuhan pokok minimum sebesar per tahun (vide permohonan pemohon halaman tiga belas alinea ketiga), pemerintah dapat menjelaskan bahwa dengan peningkatan besaran penghasilan tidak kena pajak minimum (yaitu untuk seorang wajib pajak tanpa tanggungan) dari per tahun menjadi per tahun telah terjadi kehilangan penerimaan pajak negara sebesar triliun pada tahun kehilangan dimaksud berarti pada saat diberlakukan penghasilan bersih wajib pajak orang pribadi meningkat sebesar triliun, berdasarkan hal tersebut dapat dibayangkan apabila diterapkan penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan pendapat pemohon, maka jumlah kehilangan penerimaan pajak negara akan jauh lebih besar. lebih jauh pemerintah mempertanyakan apa dasar pemohon yang menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak didasarkan pada kebutuhan pokok minimum sebesar per tahun. apa yang menjadi dasar atau referensi pemohon menggunakan angka dalam menetapkan besarnya penghasilan tidak kena pajak. patut dicatat bahwa besarnya upah minimum prov, terhadap ketentuan huruf tahun pemerintah menolak dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemberlakuan ketentuan huruf tahun telah menghapuskan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (vide halaman lima alinea kedua), permohonan pemohon), sebab pemerintah berpendapat bahwa dari rumusan huruf tahun secara jelas dan terang benderang ditentukan bahwa zakat merupakan pengurang dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. penjelasan atas hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: huruf tahun menyatakan bahwak?"zakat"pemerintah juga tidak sependapat dengan argumen pemohon yang menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan perpajakan adalah diskriminatif terhadap fasilitas pengurang pajak penghasilan dimana zakat yang sudah jelas dasar hukumnya tidak diberi wadah dalam formulir spt nomor sedangkan tunjangan pajak yang tidak ada dasar hukumnya mendapat wadah formulir spt a1, menurut pemerintah, formulir merupakan sarana pertanggung jawaban pemberi penghasilan sebagai pemotong pajak, dengan demikian semua penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan termasuk tunjangan seperti tunjangan anak, tunjangan istri maupun tunjangan pajak harus dipertanggungjawabkan pemotongan pajaknya melalui sarana formulir tersebut: sementara zakat yang dibayarkan oleh orang pribadi pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat merupakan kewajiban individual yang tidak terkait dengan pemberi kerja. sehingga sangat logis bahwa zakat tidak dapat dialihkan pertanggung jawabannya kepada pemberi kerja dalam formulir a1. mekanisme pelaporan zakat tersebut bersama dengan penghasilan selain penghasilan yang telah dipertanggungjawabkan pemberi kerja, harus dilaporkan oleh wajib pajak yang bersangkutan melalui formulir atau formulir surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi) dan bukan melalui formulir a1: pemerintah berpendapat, adalah tidak benar dan tidak tepat, kecuali jika ketentuan ag, berdasarkan uraian tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan dan huruf tahun tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap pemohon. justru ketentuan guo telah memberikan jaminan perlakuan yang adil dan nondiskriminatif terhadap setiap orang termasuk pemohon itu sendiri, dan karenanya pulpemerintah memohon kepada yang mulia ketuabahwa pemohon sebagai dosen tepi school business and management, beralamat kampus tepi jalan tmp. kalibata, jakarta selatan mengalami kondisi bahwa ternyata zakat yang disetorkan kepada baitul maal muamalah yaitu sebuah lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah tidak dapat dikurangkan kepada besarnya penghasilan kena pajak. hal tersebut atas terjadi sehubungan adanya alasan dari bendaharawan, sebagai pemotong pemungut pajak penghasilan karyawan tepi yang mengatakan tidak adanya kolom tentang zakat untuk mengurangkan penghasilan kena pajak formulir spt (bukti jadi dapat dikatakan implementasi fasilitas zakat pengurang pajak penghasilan seperti diamanatkan undang undang nomor tahun sulit dilakukan. namun demikian, masih memungkinkan melakukan pengurangan terhadap pajak penghasilan, walaupun tidak (seluruhnya). hal itu disebabrnya penghasilan kena pajak", artinya, zakat dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak sesuai amanat undang undang nomor tahun dilanggar olehpendahuluan permohonan bahwa permohonan yang diajukan pemohon, pada intinya menyatakan bahwa ketentuan huruf dan huruf huruf huruf danpenghasilan tidak kena pajak untuk istri tidak bekerja seperti tercantum pada huruf tahun lebih rendah dibanding penghasilan tidak kena pajak istri bekerja seperti tercantum pada huruf tahun penghasilan tidak kena pajak tanggungan seperti tercantum pada huruf tahun yaitu hanya dari penghasilan tidak kena pajak wajib pajak lebih rendah dibanding penghasilan tidak kena pajak,rp. (enam puluh juta rupiah)hal hal sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya:dan undang undang nomor tahun menyatakan huruf dan huruf huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahwa menurut pemerintah, permohonan yang diajukan pemohon adalahlegal policy pembuat undang undang dag:permohonan tersebut merupakan lingkup kewenangan mahkamah konstitusi atau bukan dengan uraian sebagai berikutadalah kebijakan instrumental (instrumental policy): tahun merupakan pelaksanaan amanat uud uud sebelum amandemen),(bukti pet.seluruh rakyat indonesia, termasuk diri pemohon, melalui perwakilannya dpr (selanjutnya disebut dpr) sebagai representasi seluruh rakyat indonesia, dalam membentuk tahun presiden bersama dengan dpr telahyang pada gilirannya dituangkan dalam materi ph, antara lain yaitu: siapa yang dikenakan kewajiban pajak: apa yang dapat dikenakan pajak: batasan pengenaan pajak: bagaimana mekanisme pengenalannya, kapan kewajiban pajak tersebut harus dipenuhi: apa sanksi bagi yang tidak melaksanakan kewajiban pajak, dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola pajak, bahwahuruf huruf huruf dan huruf serta huruf tahun tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan mahkamah konstitusi (bukti pet. hal ini sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu i tanggal maret (bukti pet.pr ,i:: pemohon menyatakan bahwa penetapan besarnya penghasilan tidak kena pajak dalam huruf huruf huruf dan huruf tahun telah merugikan hak konstitusional pemohon. mengenai hal tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penetapan besarnya penghasilan tidak kena pajak tersebut dapat disesuaikandikonsultasikan dengan dpr sebagai representasi seluruh rakyat indonesia: berdasarkan hal tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa materi yang diajukan pemohon adalah bukan merupakan objek yang tepat diajukan pengujian mahkamah konstitusi. ketentuan huruf tahun mengatur bahwa zakat merupakan pengurang untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak menurut pemohon ketentuan huruf tahun zakat bukan merupakan pengurang penghasilan. menurut pemerintah, pernyataan pemohon tersebut telah keliru, mengada ada, tidak tepat, dan berlebihan dalam memahami isi ketentuan huruf tahun yang sebenarnya tidak memerlukan kajian yang mendalam untuk memahaminya. berdasarkan hal tersebut, pemerintah berpendapat bahwa permohonan pengujian huruf tahun yang didasari adanya kesalahan penafsiran undang undang tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan mahkamah konstitusi, bahwa menurut pemerintah, seandainya pemohon belum memahami secara benar dan ingin mengetahui lebih jauh substansi tersebut, seharusnya pemohon meminta penjelasan kepada pemerintah melalui direktorat jenderal pajak departemen keuangan republik indonesia, sehingga pemohon tidak perlu repot repot mengajukan permohonan pengujian ketentuan guo mahkamah konstitusi. dengan demikian, dapat dilakukan penghematan dari berbagai hal seperti pemerintah tidak perlu mengorbankan berbagai sumber daya dan menyita banyak waktu dan tenaga untuk menanggapi permohonan pemohon tersebut, berdasarkan uraian ataspemerintah mempertanyakan apakah benar bahwa dengan diberlakukannya guo telah menimbulkan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon. pemerintah juga mempertanyakan kepentingan pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan guo. lebih lanjut pertanyaannya adalah siapa yang sebenarnya dirugikan atas berlakunya ketentuan guoyang terjadi atas berlakunya ketentuan ago, karena pemohon dalam permohonannya hanya mengajukan argumen argumen atau alasan alasan yang sangat sumur, dangkal, dan sangat tidak berdasar, selanjutnya, pemerintah dapat menjelaskan bahwa ketentuan guo, yang merupakan pelaksanaan amanat uud berlaku terhadap setiap orang seluruh indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan olehupaya untuk mewujudkan terciptanya tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam pembukaan uud merupakan tanggung jawab bersama antara negara dengan seluruh rakyat indonesia. satu sisi, negara memiliki tujuan antara lain untuk mencapai kesejahteraan serta memberikan kemakmuran bagi rakyat, menjaga ketertiban, pertahanan dan keamanan serta menegakkan keadilan. sisi yang lain, warga negara dalam rangka ikut serta mencapai tujuan negara tersebut memiliki kewajiban konstitusional, yaitu kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lain yang diamanatkan oleh ketentuan uud dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara yang diamanatkan oleh ketentuan uud pemenuhan kewajiban konstitusional tersebut sangat terkait erat dan tidak terpisahkan dengan tujuan negara, uud mengatur bahwa pajak harus berdasarkan undang undang yang merupakan persetujuan antara pemerintah dengan dpr yang merupakan representasi seluruh rakyat indonesia, termasuk diri pemohon. dengan demikian negara, dalam hal ini pemerintah, diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari rakyat berdasarkan cara yang telah disepakati bersama dengan seluruh rakyat indonesia yang ditujukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional agar rakyat dapatpemerintah mengelola pajak pajak yang meliputibea meterai, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait dengan pajak penghasilan, pemerintah membatasi penjelasan hanya yang terkait dengan pajak penghasilan: objek pajak penghasilan adalah setiap penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun. dengan demikian, sekecil apapun tambahan kemampuan ekonomis termasuk yang tidak disadari oleh orang yang mendapatkannya, merupakan objek pajak penghasilan bagi penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang merupakan keputusan bersama antara pemerintah dengan rakyat melalui dpr. oleh karena itu, pemenuhan kewajiban seseorang untuk membayar pajak tidak perlu harus menunggu sampai yang bersangkutan sejahtera. hal ini dilandasi pada filosofi bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban kenegaraan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional guna mewujudkan tercapainya tujuan bersama dalam berbangsa dan bernegara: baik, adapun ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak diatur dalam ph.tahun dibandingkan dengan tahun tabel perbandingan rumusan tahun dengan tahun undang undang undang undang nomor tahun nomor tahun penghasilan tidak kena pajak per penghasilan tidak kena pajak per tahun diberikan sebesar: tahun diberikan paling sedikit sebesar: (dua juta (lima belas delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri wajib ribu rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi, pajak orang pribadi,wajib tambahan untuk wajib pajak pajak yang kawin: ang kawin: (dua juta (lima belas delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang seorang isteri yang penghasilannya digabung penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam dan dansetiap tambahan untuk setiap anggota anggota keluarga sedarah dan keluarga sedarah dan keluarga keluarga semena dalam garis semena dalam garis keturunan lurus serta anak keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling tanggungan sepenuhnya, banyak (tiga) orang untuk paling banyak (tiga) orang setiap keluarga. untuk setiap keluarga. penerapan ditentukan oleh penerapan ketentuan sebagaimana keadaan pada awal tahun pajak dimaksud pada ditentukan atau awal bagian tahun pajak. oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. penyesuaian besarnya penyesuaian besarnya penghasilan penghasilan tidak kena pajak tidak kena pajak sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam dimaksud pada ditetapkan ditetapkan dengan| dengan peraturan menteri keputusan menteri keuangan. keuangan setelah dikonsultasikan dengan dpr. berdasarkan pada tabel tersebut atas, materi yang diatur dalam kedudidi(bukti pet. dan peraturan menteri keuangan nomor pmk. (eee kmk. pmk. tambahan untuk seorang suamiberikut aturan pelaksanaannya:ph,ago), yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan isu konstitusionalitas: lebih lanjut, dapat pemerintah jelaskan bahwa besaran penghasilan tidak kena pajak tidak didasarkan pada kebutuhan biaya hidup seseorang. ketentuan mengenai penetapan besaran penghasilan tidak kena pajak merupakan kebijakan yang lazim dikenal dan diberlakukan berbagai negara secara hal yang lebih memberatkan pemohon adalah undang undang nomor tahun tidak mencantumkan lagi kata kata yang menyatakan bahwa menyetor pembayar zakat mendapatkan fasilitas pengurangan pada besarnya penghasilan kena pajak, pada undang undang nomor tahun tepatnya pada huruf tersebut, sehingga fasilitas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan tidak ada lagi tanpa memberikan alasan penghapusan secara konstitusional. hal ini tentu menambah beban berat kehidupan pemohon dan seluruh wajib pajak yang selama ini menggunakan fasilitas tersebut harus menanggung beban pajak dan zakat secara keseluruhan: fakta lain:, hal lain yang menambah berat kehidupan pemohon adalah adanya perubahan kebijakan manajemen tepi yang tidak lagi memberikan tunjangan pajak pada karyawannya. pemberian tunjangan pajak ini tidak ada dasar hukum berupa yang menyatakan hal tersebut, tetapi formulir spt nomor memberikan wadah untuk itu. oleh karena itu, peraturan pelaksanaan perpajakan diskriminatif terhadap fasilitas pengurang pajak penghasilan yaitu zakat sudah sangat jelas dasar hukumnya dipersulit pelaksanaannya sedang tunjangan pajak tidak mempunyai dasar hukum dalam undang undang perpajakan diberikan fasilitas pengurang: universal. besarnya penghasilan tidak kena pajak setiap negara berbeda tergantung pada kebijakan dan pertimbangan masing masing pemerintah dan dpr yang bersangkutan. apabila dibandingkan dengan beberapa negara, besarnya penghasilan tidak kena pajak indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. hal ini dapat dilihat dari besarnya perbandingan antara penghasilan tidak kena pajak dengan pendapatan per kapita beberapa negara sebagaimana disajikan pada tabel berikut. tabel perbandingan antara penghasilan tidak kena pajak dengan pendapatan per kapita beberapa negara wajib status status status status kawin kawin kawin kawin negara tanpa dengan dengan dengan sendiri tanggungan tanggungan tanggungan tanggungan indonesia wage enam saat oaw gore penganan tos gaon| san| aon san| sie aru were dome oma comm| are| ore sumber diolah dari: asia pacific tax publication edisi default.aspx), dan basic data selection fast.asp) dari tabel tersebut, terlihat bahwa besarnya perbandingan antara penghasilan tidak kena pajak dengan pendapatan per kapita indonesia nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara berkembang, seperti: laos, mesir, malaysia, thailand, dan filipina. bahkan, dibandingkan dengan beberapa negara maju, seperti: kanada, selandia baru, amerika serikat, jepang, australia dan singapura, besarnya perbandingan penghasilan tidak kena pajak dengan pendapatan per kapita indonesia juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara negara tersebut. sebagai contoh, rasio antara penghasilan tidak kena pajak (dengan status kawin dan tanggungan tiga orang) dengan pendapatan per kapita indonesia adalah sebesar rasio tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rasio negara lain seperti thailand, filipina, dan singapura, yaitu masing masing hanya sebesar x5, ,9y4, dan yo, sehubungan dengan permasalahan mengenai ketentuan huruf tahun dapat dijelaskan bahwa ketentuan tersebut mengatur mengenai pengeluaran atau biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, dengan beberapa pengecualian antara lain pengeluaran berupengan perkataan lain, pengeluaran berupa zakat merupakan pengurang penghasilan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, ketentuan tersebut secara substansi adalah sama dengan ketentuan huruf tahun yang mengatur bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. berdasarkan hal tersebut, pemohon telah keliru dalam menafsirkan memahami ketentuan huruf tahun berdasarkan uraian tersebut atas, telah jelas bahwa tidak terdapat pertentangan antara ketentuan huruf huruf huruf dan huruf serta huruf tahun dengan dan uud sehingga tidak mengakibatkan timbulnya kerugian konstitusional pemohon tetapi justru memberikan manfaat yang lebih kepada wajib pajak termasuk pemohon,ll. tinjauan umum tentang pajak serta hak dan kewajiban kenegaraan hak dan kewajiban kenegaraan dalam suatu negara minimal terdapat unsur unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. negara merupakan suatu organisasi masyarakat yang merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama, yang dituangkan dalam suatu konstitusi, yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warganya. tujuan bersama suatu negara pada prinsipnya adalah untuk menjamin perlindungan hak hak warga negara dengan menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan, sehingga hak hak masyarakat akan dapat terpenuhi. dalam rangka mewujudkan tujuan bersama tersebut negara diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk memutuskan cara cara yang harus dilakukan guna mencapai tujuan bersama tersebut. beberapa ahli berpendapat mengenai kewenangan negara sebagai berikut: harold laki sebagaimana dikutip oleh prof. miriam budiarjo dalam bukunya berjudul dasar dasar ilmu politik pada halaman bukti pet. mengatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa . : prof. miriam budiardjo dalam bukunya tersebut atas berpendapat bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistik dari kekuasaan yang sah (bukti pet. j.j. rousseau sebagaimana dikutip oleh ahmad sehelai dalam bukunya yang berjudul pemikiran politik barat berpendapat bahwa negara merupakan sebuah produk perjanjian sosial (bukti pet. individu individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak hak, kebebasan dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama. kekuasaan bersama ini kemudian dinamakan negara, kedaulatan rakyat, kekuasaan negara atau istilah istilah lain yang identik dengannya, tergantung darimana kita melihatnya. dengan menyerahkan hak hak itu, individu individu itu tidak kehilangan kebebasan atau kekuasaannya, bahwa tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia telah dirumuskan dalamterwujudnya tujuan berbangsa dan bernegara adalah tanggung jawab bersama negara dan seluruh rakyat indonesia. tanggung jawab negara diwujudkan dalam bentuk adanya jaminan dan perlindungan kepada seluruh warga negara untuk dapat memperoleh hak haknya sebagai warga negara. uud dengan tegas mengamanatkan bahwa negara menjamina):emenuhan tanggung jawab atas terwujudnya tujuan bersama bagi warga negara juga diamanatkan dalam uud berupa kewajiban bagi warga negara diantaranya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negaran tidak ada kembalirangka memenuhi tanggung jawab tersebut, negara diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang menunjang upaya tercapainya tujuan bersama. (bukti pet. demikian juga disampaikan oleh prof. miriam budiardjo dalam bukunya dasar dasar ilmu politik yang mengemukakan bahwa ada (dua) hal mengenai negara yang berkaitan dengan pajak. pertama, adanya sifat memaksa, yakni bahwa setiap warga negara harus membayar pajak dan orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda. kedua, sifatnya yang mencakup semua, yakni bahwa semua peraturan perundang undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, uraian tersebut atas menunjukkan bahwa pada dasarnya negara mempunyai hak dan wewenang untuk membuat atau melakukan sesuatu terhadap warga negaranya, antara lain melakukan pemungutan pajak, untuk membiayai segala keperluan negara. kewenangan negara untuk memungut pajak dari warga negaranya didasarkan pada persetujuan rakyat melalui mekanisme penyusunan undang undang oleh pemerintah dan dpr yang merupakan representasi seluruh rakyat indonesia.oleh karena itu, memenuhi kewajiban membayar pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan kewajiban konstitusional bagi seluruh masyarakat indonesia sebagaimana diamanatkan oleh uud pengertian dan manfaat pajak pengertian pajak beberapa ahli memberikan pengertian atau definisi dari pajak, sebagai berikut:djo, s.h. halaman menyatakan bahwa (bukti pet.), halaman mengatakan (bukti pet. ::bukti pet. dari beberapa pengertian atau definisi tersebut atas maka ada beberapa ciri yang melekat pada pajak yaitu: dipungut berdasarkan undang undang, dapat dipaksakan: tidak ada kontraprestasi langsung, digunakan untuk membiayai pengeluaran negarabukti pet. definisi pajak berdasarkan kup tersebut pada dasarnya sama dengan definisi yang disebut dalam literatur oleh ahli ahli bidang perpajakan dan menjadi sangat jelas bahwa kewajiban membayar pajak adalah merupakan kewajiban kenegaraan dan kewajiban konstitusional bagi setiap orang. manfaat pajak manfaat pajak bagi masyarakat dan negara antara lain merupakan: sumber utamapembangunan infrastruktur, dan biaya pemeliharaan:(seperti bantuan langsung tunai blt, bantuan operasional sekolah bos) kepada masyarakat berpenghasilan rendah:negara memerlukan sumber daya yang tidak sedikit sehingga membutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat. untuk itu, pemerintah bersama sama dengan dpr telah menyusun dan mengesahkan berbagai macam undang undang perpajakan yang antara lain adalah ph, pemungutan pajak ataskeseragaman pemahamantahun adalah: orang pribadi: warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan: bentuk usaha tetap. mengingat pokok permasalahan yang diajukan pemohon terkait dengan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi maka penjelasan pemerintah selanjutnya lebih ditekankan pada wajib pajak orang pribadi, objek pajak penghasilan objek pajak penghasilan adalah semua penghasilan. namun demikian, dalam menghitung jumlah pajak penghasilan terdapat beberapa jenis penghasilan (objek pajak) yang dikecualikan, artinya penghasilan tersebut seharusnya dikenakan pajak tetapi undang undang menggariskan agarpemberian bea siswa, sisa lebih dari lembaga non profit yang bergerak bidang pendidikan dan penelitidengan ada dan bertambahnya pengecualian objek pajak tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah telah dan semakin memberikan keringanan pembayaran pajak kepada masyarakat wajib pajak, biaya yang merupakan pengurang penghasilan dalam menghitung kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, biaya merupakan faktor pengurang dari penghasilan. hal ini berarti semakin besar biaya yang diperkenankan dalam menghitung kewajiban pajak maka semakin kecil kewajiban pajak yang harus dibayar untuk setiap penghasilan yang sama. dalam tahun biaya yang diperkenankan sebagai pengurang dari penghasilan dalam rangka menghitung kewajiban pajak menjadi lebih luas dibandingkan dengan tahun perluasan tersebut antara lain berupa boleh dikurangkannya pemberian sumbangan bea siswa dalam menghitung penghasilan kena pajak. untuk mendorong peran serta masyarakat, pengeluaran wajib pajak berupa bea siswa kepada siapapun, sepanjang memenuhi peraturan perundangan, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dimasukkan sebagai unsur pengurang dari penghasilan, tarif pajak penghasilan dalam tahun pemerintah menurunkan tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu dari tarif tertinggi sebesar menjadi selain itu, lapisan penghasilan kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi diperluas dari kisaran sampai dengan menjadi sampai dengan untuk batasan tarif sebelum tarif yang tertinggi. sebagai contoh, wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan kena pajak sebesar per tahun, berdasarkan ketentuan tahun termasuk dalam lapisan tarif sedangkan berdasarkan tahun menjadi masuk dalam lapisan tarif secara rinci penjelasan mengenai perubahan tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi tersebut akan diuraikan sendiri dalam bagian pokok pokok perubahan tahun penghasilan tidak kena pajak dalam menghitung kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi, pemerintah bersama dpr yang merupakan representasi dari seluruh rakyat indonesia sepakat untuk memberikan insentif dalam jumlah tertentu yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan pemerintah dalam bentuk penghasilan tidak kena pajak. insentif tersebut diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan mengurangkan sejumlah penghasilan yang seharusnya dihitung dalam memenuhi kewajiban pajak tetapi dapat digunakan untuk konsumsi wajib pajak. perkembangan besaran penghasilan tidak kena pajak sejak berlakunya tahun sampai dengan berlakunya tahun adalah sebagai berikut:, bahwa dengan demiki. pokok perkara bahwa dengan telah disahkan, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal januari undang undang nomor tahun terutama pada huruf dan huruf huruf huruf dan huruf telah merugikan hak konstitusional pemohon, bahwa huruf undang undang nomor tahun yang isinya adalah sebagaivbahwa pada huruf tersebut atas tidak mencantumkan kata kata yang menyatakan bahwa penghasilan kena pajak tersebut dapat dikurangkan dari hasil penyetoran, melainkan hanya mengatur tentang pengurangan penghasilan kena pajak bagi penerima zakat. dengan perkataan tabel perubahan besaran penghasilan tidak kena pajak berdasarkan tahun dan tahun (dalam rupiah) tea kmk. pmk. tambahan untuk seorang suami dari tabel tersebut atas nampak bahwa berdasarkan tahun penghasilan tidak kena pajak meningkat dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya sebagaimana diatur dalam tahun juncto peraturan menteri keuangan nomor pmk. besarnya penghasilan tidak kena pajak berdasarkan ketentuan sebelumnya adalah bagi wajib pajak dengan status tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan. besaran tersebut berdasarkan ketentuan tahun meningkat menjadi untuk kondisi wajib pajak yang berbeda, yaitu wajib pajak kawin atau mempunyai tanggungan akan mendapatkan tambahan penghasilan tidak kena pajak sejumlah tertentu. besaran tambahan penghasilan tidak kena pajak tersebut jika dibandingkan antara ketentuan yang berlaku saat ini dengan ketentuan sebelumnya terdapat peningkatan dari (untuk status kawin dan setiap tambahan tanggungan maksimal orang) menjadi jika wajib pajak memiliki status kawin dan istri tidak bekerja serta tanggungan maksimal (tiga) orang, maka jumlah keseluruhan penghasilan tidak kena pajak meningkat dari menjadi dalam hal istri wajib pajak bekerja, maka menurut tahun akan mendapatkan tambahan besaran penghasilan tidak kena pajak sebesar rp15. jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang diperkenankan pada ketentuan sebelumnya, yaitu sebesar hal yang perlu diketahui bahwa konsep pengenaan pajak bagi wajib pajak orang pribadi negara kita menganut satuan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi dan suami sebagai kepala keluarga. adanya batasan maksimal jumlah tanggungan yang diperkenankan dalam menghitung besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah didasarkan kepada fungsi pajak untuk mengumpulkan dana bagi negara. dengan demikian, perlu adanya pembatasan jumlah tanggungan yang dapat diberikan dalam menghitung besarnya penghasilan tidak kena pajak. apabila tidak ada pembatasan jumlah tanggungan, maka dapat mengakibatkan jumlah pembayar pajak menjadi berkurang yang pada akhirnya penerimaan pajak juga menurun. bahkan dapat berakibat pada meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk memiliki keluarga yang besar guna menghindari kewajiban membayar pajak. hal ini juga akan menyulitkan negara karena harus menyediakan barang publik (sarana dan prasarana) yang lebih banyak, sedangkan jumlah pembayar pajak menjadi semakin berkurang. iv. penjelasan argumentasi pemerintah28b dan 28h undang undang dasar negara republik indonesia tahun perubahan alasan perubahan pemungutan pajaksecara rinci, proses perubahan tersebut adalahbahwa perubahan terhadap tahun sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi yang semakin pesat sebagai hasil pembangunan nasional dan efek globalisasi, serta reformasi berbagai bidang, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional. perubahan dimaksud tetapbahwa arah dan tujuan penyempurnaaningkatkan keadilan pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak, lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan, lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi, dan lebihpokok pokok perubahan bahwa pada prinsipnya perubahan atas tahun menjadi tahun sebagaimana diuraikan tersebut atas, dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, memberikan kemudahan, kesederhanaan administrasi perpajakan, kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi dalam rangksertabahwa secara garis besar dapat kami sampaikan pokok pokok perubahan tahun menjadi tahun sebagai berikut: kemudahan bagi seluruh perusahaan: bagi wajib pajak berbentuk badan, tarif menjadi tarif tunggal. tarif yang semula terdiri dari (tiga) lapisan yaitu dan 30x, menjadi tarif tunggal tahun dan menjadi mulai tahun pajak wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka memperoleh penurunan tarif sebesar dari tarif wajib pajak badan yang berlaku sepanjang memenuhi syarat: paling sedikit dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan bursa efek indonesia: persyaratan tertentu lainnya. dalam undang undang sebelumnya tidak terdapat kemudahan sebagaimana tersebut atas. pengecualian dari objek ph. penambahan pengecualian objek yang pada undang undang sebelumnya belum ada adalah: sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui indonesia,lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu (empat) tahun: danperluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. dalam perubahan ini, pemerintah dan dpr bersepakat untuk menambah biaya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai berikut: sumbangan yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional: sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan indonesia, sumbangan fasilitas pendidikan dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga: bantuanlembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintahiaya pembangunan infrastruktur sosial. perluasan bidang usaha wajib pajak yang dapat melakukan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, yang semula hanya mencakup pembentukan atau pemupukan danadiperluas dengan: cadangan piutang tak tertatih untuk badan usaha lain yang menyalurkan kredit, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang, cadangan untuk bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial: cc) cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan: cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. mempermudah syarat untuk membiasakan piutang yang nyata nyata tidak dapat ditagih melalui perubahan ini, syarat untuk membiasakan piutang yang nyata nyata tidak dapat ditagih dipermudah menjadi: telah dibiasakan perjanjian tertulis dengan debitur yang bersangkutan: atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau ada pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan. syarat nomor tidak berlaku bagi piutang debitur kecil yang dihapuskan. kemudahan bagi usaha mikro kecil dan menengah bagi wajib pajak badan yang masuk kategori usaha mikro, kecil dan menengah diberikan insentif berupa pengurangan tarif sebesar dari tarif badan yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan apabila dibandingkan dengan undang undang lama, aturan ini memberikan rasa keadilan yang lebih besar karena membedakan tarif pajak berdasarkan skala usaha wajib pajak. lebih lanjut dalam perubahan ini, pembebasan utang untukkemudahan bagi wajib pajak orang pribadi penurunan tarif bagi wajib pajak orang pribadi tarif tertinggi diturunkan dari 35x menjadi dan menghapus lapisan tarifs.d. s.d. kenaikan batasan penghasilan tidak kena pajak kemudahan untuk wajib pajak orang pribadi juga dapat dinikmati melalui peningkatan penghasilan tidak kena pajak. untuk penghasilan tidak kena pajak diri wajib pajak orang pribadi, ditingkatkan sebesar dari () menjadi sedangkan penghasilan tidak kena pajak untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar dari menjadi dengan paling banyak (tiga) tambahan penghasilan tidak kena pajak untuk setiap keluarga: penurunan tarif dividen wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima dividen dikenakan tarif hanya sebesar (sepuluh persen) dan bersifat final. pajak penghasilan atas dividen ini semula sebesar (tiga puluh lima persen) yang mekanismenya melalui pemotongan oleh pembayar dividen dengan tarif (lima belas persen) dan dikreditkan dalam spt tahunan wajib pajak orang pribadi tersebut. penambahan batasan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk menentukan penghasilan neto dalam rangka penghitungan pajak penghasilan. batasan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto tersebut ditingkatkan yang semula kurang dari (enam ratus juta rupiah) menjadi kurang dari (empat miliar delapan ratus juta rupiah). pembebasan pembayaran fiskal luar negeri dalam tahun pembayaran fiskal luar negeri oleh wajib pajak yang akan pergi luar negeri dibebaskan apabila wajib pajak telah memiliki nomor pokok wajib pajak npp). penetapan angsuran untuk pengusaha tertentu wajib pajak orang pribadi yang menjadi pengusaha tertentu, besarnya ditetapkan paling tinggi sebesar dari peredaran bruto. hal ini dilakukan untuk membantu meringankan beban pajak bulanan dan untuk meningkatkan likuiditas wajib pajak tertentu tersebut dengan cara memperkecil jumlah yang dibayar tiap bulan. berdasarkan hal hal tersebut atas, jelas tahun lebih memberikan manfaat yang lebih besar kepada wajib pajak dibandingkan dengan tahun termasuk yang dimohonkan pengujian oleh pemohon. argumentasi pemerintah berkenaan dengan pengujian huruf huruf huruf dan huruf tahun pemohon mempermasalahkan mengenai perubahan atas besarnya penghasilan tidak kena pajak, hal mana menurut pemohon bahwa penghasilan tidak kena pajak sebagaimana diatur dalam tahun khususnya untuk tambahan bagi wajib pajak yang kawin dan tambahan bagi anggota keluarga adalah lebih rendah dibandingkan dengan penghasilan tidak kena pajak sebagaimana diatur dalam tahun mengenai hal tersebut, pemerintah berpendapat bahwa pernyataan pemohon tidak berdasar dan mengada ada dengan uraian sebagai berikut: bahwa tahun seperti halnya dengan tahun juga mengatur mengenai batasan penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi sebagai pengurang penghasilan dalam menentukan penghasilan kena pajamk. pmk. barat tambahan untuk jati fas ten |samanya| sawo sana| taman dengna tia merk asian ton menelan mene tak men met soko mantan tambahan untuk seorang istri yang digabung dengan penghasilan suami tambahan untuk serba soon sam menata memasak ease macan mensen men bensin mandi keterangan: kenaikan (kolom ) kenaikan (kolom sebagai pelaksanapenghasilan tidak kena pajak untuk diri wajib pajak adalah sebesar.:lain. dengan tidak adanya fasilitas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, maka beban hidup pemohon dan wajib pajak lainnya bertambah berat, bahwa dalam undang undang sebelumnya wajib pajak yang menyetorkan atau membayar zakat dapat dikurangkan kepada penghasilan kena pajaknya seperti tercantum dalam undang undang republik indonesia nomor tahunzakat atas penghasilan orang pribadi yang nyata nyata dibayarkan oleh wajib pajak pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimil": bahwa lebih tegas lagi dalam penjelasan huruf menyatakan,, bahwama penghasilan kena pajak pada tahun zakat tersebut dibayarkan. undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat pada berbunyi, zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atan lembaga amil zakat dikurangkan dari laba pendapatan sisa tahun telah disesuaikan dari per orang, berdasarkan tahun menjadiper orang, berdasarkan uraian atas, pemerintah menegaskan bahwa pendapat pemohon yang menyatakan bahwa besarnya penghasilan tidak kena pajak menurut tahun adalah lebih rendah dibandingkan dengan penghasilan tidak kena pajak menurut tahun adalah tidak benar dan tidak berdasar karena besaran penghasilan tidak kena pajak baik secara sendiri sendiri maupun secara keseluruhan justru mengalami kenaikan. apabila dilihat kenaikan secara keseluruhan, maka penghasilan tidak kena pajak berdasarkan tahun mengalami kenaikan sebesar (vide tabel perlu ditegaskan juga bahwa pemerintah lebih memandang wajib pajak sebagai satu keluarga daripada proporsi antara diri wajib pajak dengan jumlah tunggangannya secara parsial. pemerintah berpendapat dampak keekonomian dari perubahan penghasilan tidak kena pajak akan dirasakan oleh wajib pajak secara keseluruhan mengingat dalam suatu keluarga selalu terdapat penghasilan tidak kena pajak diri wajib pajak sebagai dasarnya. kebijakan pemerintah tersebut, tetap konsisten untuk masa selanjutnya yang orientasinya adalah jumlah penghasilan tidak kena pajak secara keseluruhan yang faktor utamanya adalah penghasilan tidak kena pajak diri wajib pajak tersebut, berdasarkan hal hal tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa alasan alasan yang diajukan oleh pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak karena tidak berdasar dan sumur. selain itu, pemerintah juga berpendapat bahwa hal permasalahan penghasilan tidak kena pajak tersebut sama sekali tidak terkait dengan masalah konstitusional. sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon ditolak: namun demikian, untuk memberikan pencerahan kepada pemohon terkait dengan hal hal yang dipermasalahkan, perlu kiranya pemerintah menjelaskan hal hal sebagai berikut: bahwa pernyataan pemohon dalam halaman alinea yang menyimpulkan, adalah sangat tidak berdasar, karena tidak dilandasi fakta yang riil yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar pernyataannya: pemerintah berpendapat bahwa pada dasarnya fungsi negara adalah untuk menjamin kepastian bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan haknya. salah satu hak warga negara yang dipermasalahkan pemohon adalah hak untuk hidup layak untuk menjaga kelangsungan kualitas hidup generasi penerus bangsa:, yang jelas bersifat relatif, terlebih dahulu, terkait dengan kebijakan perpajakan yang dituangkan dalam undang undang perpajakan merupakan suatu kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat, termasuk diri pemohon melalui wakilnya dpr, negara menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan persamaan perlakuan dalam perpajakan. perlakuan tersebut terkait dengan kewajiban perpajakan bagi para wajib pajak selaku kewajiban konstitusional warga negara, berdasarkan penjelasan sebelumnya melalui perubahan terlihat bahwa pemerintah selalu memperhatikan kepentingan rakyat sebagai suatu kesatuan dan tidak hanya memperhatikan kepentingan individu rakyat tertentu: dalam ph, bagi wajib pajak orang pribadi diberikan besaran tertentu yang tidak dikenakan pajak yaitu penghasilan tidak kena pajak yang merupakan jumlah tertentu yang tidak dikenakan pajak penghasilan yang berlaku bagi seluruh wajib pajak orang pribadi dalam menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan, berdasarkan ketentuan perundang undangan perpajakan, besaran penghasilan tidak kena pajak tersebut dapat disesuaikan oleh menteri keuangan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi setelah berkonsultasi dengan dpr. bahwa atas pernyataan pemohon pada halaman butir dan pada pokok perkara halaman sampai yang pada intinya adalah dengan diberlakukannya tersebut atas khususnyafakta (halaman huruf b): dengan demikian istri bekerja mendapat fasilitas pengurang pajak lebih besar dari pada istri yang tidak bekerja, karena penghasilan tidak kena pajak istri bekerja rp. sedangkan istri tidak bekerja penghasilan tidak kena pajaknya hanya sebesar rp. terhadap pendapat pemohon tersebut, pemerintah memandang bahwa tidak ada perlakuan yang diskriminatif terhadap istri bekerja dan istri tidak bekerja dalam hal pemberian penghasilan tidak kena pajak. hal ini disebabkan, pada saat wajib pajak memiliki status kawin (memiliki istri), baik istrinya berkerja maupun tidak bekerja, kepada wajib pajak tersebut tetap diberikan penghasilan tidak kena pajak karena status kawin tersebut, yaitu sebesar menurut tahun namun demikian,terhadap istri yang bekerja oleh undang undang diberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak karena yang bersangkutan memperoleh penghasilan yang juga dikenakan pajak. jadi, bagi wanita kawin (istri yang bekerja) diberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak, dalam penghitungan pajak penghasilan suami pada akhir tahun, maka penghasilan sang istri dan penghasilan tidak kena pajak nya harus digabungkan kepada penghasilan dan penghasilan tidak kena pajak suami, sehingga menjadi satu kesatuan. dalam menghitung penghasilan suami, jika istri bekerja selain dari satu pemberi kerja (yang pajaknya dipotong oleh pemberi kerjanya) maka tarif pajak akan dihitung berdasarkan gabungan dari penghasilan tersebut, dengan kata lain penghasilan istri tersebut tidak akan menikmati tarif yang terendah apabila penghasilan suami berada pada tingkatan tarif yang lebih tinggi: sedangkan terkait pendapat pemohon pada halaman paragraf yang menyatakan bahwa menuru , pemerintah berpendapat bahwa dalam persidangan yang sangat terhormat ini sangat tidak tepat apabila seseorang menggunakan alasan yang bersifat subjektif untuk mengubah suatu peraturan perundang undangan yang telah disusun bersama antara pemerintah dan wakil rakyatnya setelah melalui kajian yang mendalam: pemerintah juga tidak setuju dengan pendapat pemohon sebagaimana dinyatakan pada halaman huruf yang menyatakan, : terhadap pendapat pemohon tersebut, pemerintah memberikan tanggapan bahwa penghasilan tidak kena pajak adalah pengurang terhadap penghasilan neto sebelum dikenakan pajak. dalam menghitung atau orang pribadi, selain penghasilan tidak kena pajak masih ada komponen lain, yakni biaya jabatan, maupun iuran kepada pihak ketiga: adalah sikap yang kurang fair dari pemohon apabila dalam menghitung pajak, pemohon hanya melihat besaran penghasilan tidak kena pajak saja, padahal biaya jabatan meningkat tinggi dari semula per tahun menjadi per tahun. sehingga dalam menghitung pajak seyogianya tidak hanya melihat besaran penghasilan tidak kena pajak, apabila berhitung dengan besaran prosentase penghasilan tidak kena pajak tanggungan dibandingkan dengan diri wajib pajak maka berdasarkan tabel yang telah dijelaskan sebelumnya, besaran tkp untuk diri wajib pajak orang pribadi yang mengalami kenaikan pada tahun menjadi menyebabkan prosentase kenaikan penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak kawin dengan istri tidak bekerja dan tanggungan (tiga) orang anak meningkat menjadi demikian pula kenaikan penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak kawin dengan istri bekerja dan tanggungan (tiga) orang anak meningkat menjadi bahwa pemohon sebenarnya telah membawa persoalan ini kepada perbedaan perlakuan penghasilan tidak kena pajak dalam tahun dengan tahun sebagaimana dinyatakan dalam surat permohonannya pada halaman yang mengatakan bahwa sini terlihat pada undang undang nomor tahun penghasilan tidak kena pajak atas tanggungan sebesar dari penghasilan tidak kena pajak wajib pajak, sedangkan pada undang undang nomor tahun penghasilan tidak kena pajak atas tanggungan hanya sebesar dari penghasilan tidak kena pajak wajib pajak. jadi penghasilan tidak kena pajak atas tanggungan pada undang undang nomor tahun lebih kecil dari undang undang nomor tahun sehubungan dengan pernyataan pemohon tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai penyesuaian besaran penghasilan tidak kena pajak adalah kewenangan menteri keuangan berdasarkan sehingga bukan merupakan objek yang dapat dilakukan pengujian mahkamah konstitusi karena tidak bertentangan dengan konstitusi: bahwa hal lain yang menjadi keberatan pemohon pada surat permohonannya halama , terhadap pernyataan pemohon tersebut, pemerintah berpendapat bahwa penetapan besarnya penghasilan tidak kena pajak merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan pengurangan sejumlah tertentu kepada warga negara dalam memenuhi kewajiban perawakannya. mengingat pajak merupakan sumber utama dana bagi negara untuk mempertahankan eksistensinya maka perlu adanya pembatasan dalam penentuan besaran penghasilan tidak kena pajak tersebut: pernyataan pemohon pada surat permohonannya halaman huruf yang menyatakan . selanjutnya dalam pokok perkara pada halaman dinyatakan tahun, sehingga jika dibandingkan dengan penghasilan tidak kena pajak yang tercantum pada : terhadap pendapat pemohon tersebut, pemerintah berpendapat bahwa penetapan besarnya penghasilan tidak kena pajak pada dasarnya tidak sama dengan penetapan besarnya kebutuhan pokok minimum, melainkan hanya merupakan sejumlah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah bersama sama dengan dpr sebagai jumlah yang tidak dikenakan pajak: dapat disampaikan bahwa penghasilan tidak kena pajak berbagai negara lain pun tidak didasarkan pada kebutuhan pokok minimum negara yang bersangkutan sebagaimana digambarkan dalam tabel dalam surat permohonannya halaman pemohon menyampaikan, terhadap pdb dibagi terhadap pendapat pemohon tersebut, pemerintah berpendapat bahwa perhitungan kebutuhan pokok minimum yang disampaikan oleh pemohon adalah kurang tepat dan absurd karena pemohon menghubungkan kebutuhan pokok minimum dengan pendapatan, sementara itu kebutuhan pokok minimum seharusnya dihubungkan dengan pengeluaran minimum. oleh karena itu, kalaupun hendak dihubungkan dengan kebutuhan pokok minimum maka jauh lebih tepat apabila pemohon menggunakan data besaran upah minimum. patut dicatat bahwa besarnya upah minimum prop. berdasarkan data upah minimum provinsi ump) pada tahun untuk daerah papua (merupakan provinsi dengan ump tertinggi) adalah per bulan atau per tahun (bukti pet. oleh karena itu, penetapan besaran penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi sebesar per tahun sudah lebih tinggi dari pada besaran ump tertinggi indonesia. selain itu, apabila besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah sebesar per tahun sesuai dengan permohonan pemohon, maka akan berakibat potensial loss yang sangat besar bagi penerimaan negara. argumentasi pemerintah berkenaan dengan pengujian huruf tahun mengenai pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa huruf tahun tidak dapat menjadi pengurang penghasilan, pemerintah berpendapat bahwa pemohon telah keliru, bahkan salah kaprah dalam memahami ketentuan huruf tahun pengaturan atas perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan untuk menghitung penghasilan kena pajak telah dimulai sejak berlakunya tahun yaitu dalam huruf. dst sampai dengan huruf ketentuan tersebut mengalami perubahan dengan berlakunya tahun menjadrumusan tersebut atas, baik dalam tahun maupun tahun secara substansi mengatur hal yang sama, yaitu: mengatur mengenai jenis pengeluaran biaya tertentu yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi pihak yang mengeluarkan atau membayarkan. hal ini ditunjukkan dengan rumusan frasa yang sama, yaitu. . dengan demikian, rumusan ini mengatur dari sisi wajib pajak yang mengeluarkan biaya, mengatur mengenai pengecualian dari pengeluaran biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan. hal ini ditunjukkan dalam rumusan huruf dengan frasa: .zakat mengenai argumentasi yang diajukan pemohon bahwa pengurangan zakat dari penghasilan bruto seharusnya dapat dilakukan dalam formulir adalah keliru. sebagai seorang dosen, seharusnya pemohon menyadari bahwa wajib pajak orang pribadi tidak seluruhnya adalah pegawai sehingga sarana untuk mengatur mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan tidak dapat ditempatkan dalam formulir namun ditempatkan dalam formulir spt tahunan orang pribadi, yaitu formulir (bukti pet. atau formulir (bukti pet. yang menjadi kewajiban semua wajib pajak orang pribadi, perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa apabila dalam formulir diberikan tempat untuk pengurangan penghasilan, maka pada formulir spt tahunan orang pribadi akan terjadi duplikasi pengurangan. selain itu, kewajiban pengisian formulir adalah menjadi kewajiban pemberi kerja yang memiliki kewajiban memotong pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, sementara itu pembayaran zakat dilakukan secara pribadi oleh wajib pajak. pemberi kerja dalam hal ini tidak mengetahui informasi lengkap mengenai jumlah zakat yang akan dibayarkan oleh wajib pajak karena perhitungan zakat tidak hanya didasarkan pada penghasilan setiap bulan yang diterima oleh wajib pajak, lebih lanjut, dalam permohonannya, pemohon juga membandingkan zakat dengan fasilitas tunjangan pajak yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang undang tetapi ada pada formulir a1. fasilitas tunjangan pajak penghasilan menurut pemohon juga dianggap merupakan sebuah": bahwa ternyata motivasi dapat dikurangkannya pembayaran zakat terhadap penghasilan kena pajak secara eksplisit ada pada penjelasan undang undang nomor tahun tersebut atas, yang berbunyi,": hal ini berarti justru instrumen zakat pengurang pajak penghasilan dapat digunakan pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. bukti empiris telah terjadi negara malaysia dalam tahun terakhir penerimaan pajak meningkat dengan diterapkannya instrumen zakat pengurang pajak secara penuh bukan seperti indonesia dalam pelaksanaannya hanya mengakomodasi sebagian. negara lain yang mengakomodasi donasi sebagai pengurang pajak adalah amerika serikat dan libya. dari ketiga negara tersebut ternyata pendapatan nasional tumbuh bahkan kesejahteraan masyarakat lebih tinggi dibanding indonesia yang mempunyai kekayaan negara melimpah tetapi tergolong negara miskin. hal ini terjadi berhubung realisasi terhadap undang undang tersebut atas telah dikeluarma penghasilan kena pajak ketidakadilan dalam pembebanan pajak secara rill yang dirasakan bagi pegawai yang tidak mendapat fasilitas. pendapat tersebut tidak memiliki argumentasi yang jelas dan sangat bersifat subjektif. menurut pemohon, tunjangan pajak sangat dirasakan manfaatnya oleh level top management, terhadap pernyataan pemohon tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa fasilitas tunjangan pajak penghasilan adalah salah satu komponen dari penghasilan bruto sama seperti halnya uang lembur. adalah kewenangan dari masing masing institusi untuk memberikan tunjangan pajak penghasilan, termasuk kepada siapa tunjangan tersebut akan diberikan. dengan demikian, seharusnya pemohon memahami bahwa struktur remunerasi yang diberikan oleh pemberi kerja kepada masing masing level karyawannya sepenuhnya merupakan kewenangan dari pemberi kerja yang bersangkutan: berdasarkan uraian tersebut atas, sekali lagi pemerintah berpendapat bahwa hal hal yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah menyangkut masalah yang bersifat teknis operasional dan implementasi undang undang sehingga sama sekali tidak terkait dengan masalah konstitusional. seandainya pemohon belum memahami secara benar dan ingin mengetahui lebih jauh mengenai ketentuan tersebut, seharusnya pemohon terlebih dahulu meminta penjelasan kepada pemerintah melalui dirjen pajak departemen keuangan republik indonesia, sehingga tidak perlu mengajukan permohonan pengujian ketentuan guo mahkamah konstitusi. huruf huruf huruf dan huruf serta huruf tahun tidak bertentangan dengan dan uud pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa huruf huruf huruf dan huruf serta huruf tahun bertentangan dengan ketentuterhadap anggapan alasan pemohon tersebut atas, pemerintah menyampaikan hal hal sebagai berikut: huruf huruf huruf dan huruf tahun huruf huruf huruf daidalamnya termasuk mengatur mengenai batasan penghasilan tidak kena pajak. dengan demikian,(vide halaman angka romawi ii, huruf angka bahwa baik secara sendiri sendiri maupun secara keseluruhan, besaran penghasilan tidak kena pajak yang diatur dalam huruf huruf huruf dan huruf tahun lebih besar dari pada besaran penghasilan tidak kena pajak yang diatur dalam tahun bahwa ketentuan mengenai besarnya penghasilan tidak kena pajak menurut huruf huruf huruf dan huruf tahun harus memperhatikan ketentuan mengenai perubahan besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diatur dalam keputusan menteri keuangan sebagai pelaksanaan tahun (vide tabel lebih lanjut, besaran penghasilan tidak kena pajak dapat diubah sesuai dengan perkembangan kondisi yang adaterlebih dahulu berkonsultasi dengan dpr: peningkatan besarnya penghasilan tidak kena pajak tersebut telah memberikan nilai lebih kepada wajib pajak orang pribadi, yaitu menyebabkan beban pajak yang harus dipikul wajib pajak menjadi lebih kecil sehingga meningkatkan pendapatan bersih (disposable income) wajib pajak, dengan demikian, pemberlakuan tahun telah sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat dan undang uud dan tidak merugikan merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon. huruf tahualamnya mengatur bahwa zakat merupakan pengurang penghasilan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. oleh karenanya, pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa zakat tidak dapat dikurangkan dari penghasilan adalah keliru karena menurut pemerintah zakat tetap sebagai pengurang dari penghasilan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, bahwa huruf baik pada tahun maupun tahun mengatur mengenai jenis pengeluaran biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan dengan pengecualian atas beberapa jenis pengeluaran yang antara lain adalah zakat. dengan demikian, menurut ketentuan tersebut zakat merupakan pengurang penghasilan dalam menentukan penghasilan kena pajak (vide halaman s.d mengingat permohonan pengujian huruf tahun terhadap dan uud didasarkan karena adanya kesalahan dan kekeliruan pemohon dalam memahami ketentuan huruf maka hal tersebut bukanlah materi yang dapat diajukan pengujian mahkamah konstituspemerintah yang diwakili oleh denny indralaya, s.h.,llm., d., staf khusus presiden, memberikan keterangan secara lisan yang menguraikan sebagai berikut: keterangan ini telah menjadi satu kesatuan satu hal yang terkait dengan legal standing yang pemerintah ingin sampaikan adalah mengacu pada putusan mahkamah konstitusi, pemerintah tidak melihat adanya kejelasan causal terbang yang diajukan oleh pemohon dalam permohonannya: salah satunya karena dalam permohonan, sebenarnya yang menjadi dasar keluarnya ini tentu merupakan kewajiban konstitusional dan pemohon lebih banyak mengacu kepada undang undang yang dipertentangkan undang undang dasar sebagai yang sebenarnya adalah hak konstitusional. jadi situ ada missed menurut pemerintah: sebagaimana telah disampaikan oleh dpr, pemerintah juga sepakat bahwa dalam persidangan tanggal februari nyata nyata pemohon mempertentangkan yang lama dan yang baru, yang tentunya bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi. juga pemohon tidak cermat, dimana telah dipaparkan sangat panjang oleh menteri keuangan memahami bahwa zakat sebenarnya adalah komponen pengurang pendapatan kena pajak, pemerintah dan dpr tentu punya kewenangan untuk menerbitkan kebijakan. ini yang tadi belum sempat legal policy justru untuk meringankan kewajiban konstitusional jadi pajak titik titik tertentu justru kewajiban konstitusional warga negara. undang undang guo yang diuji terkait dengan tkp dan perlakuan zakat dalam penghitungan penghasilan kena pajak adalah bentuk nyata legal policy itu. terkait dengan konsep ketatanegaraan, pemerintah ingin menegaskan bahwa beberapa ketentuan ini terkait dengan undang undang guo menjadi konstitusional salah satunya bila ada delegasi. memberikan delegasi karena situ sangat jelas uud mengatajadi delegasinya sangat jelas, terkait dengan legal policy merupakan fasilitas personal exemption dan ini, sebenarnya ini merupakan tkp merupakan income threshold sebagaimana threshold threshold lain yang diuji hadapan mahkamah konstitusi yang ada kaitannya dengan tata negara electoral threshold, political party threshold, local leader, dan seterusnya, dan yang terakhir tentang presidential threshold. maka tkp sebenarnya dari kacamata konsep pajak merupakan income threshold yang sebagaimana putusan putusan threshold yang mestinya konstitusional, yang terkait dengan keadilan diskriminasi, yang sudah dijelaskan dan ditegaskan dalam putusan mahkamah konstitusi dan di refer. misalnya putusan mahkamah konstitusi nomor tahun salah satunya dan pemerintah sepakat betul dengan putusan itu,, putusan mahkamah konstitusi nomor tahun tentang diskriminatif, banyak sekali putusan yang dapat di refer. terkait dengan itu, antaranya adalah putusan mahkamah konstitusi nomor tahun yang secara singkat mengatakan diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. dan sebaliknya, bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda dan seterusnya, begitu juga dengan zakat, delegasinya jelas sekali dapat refer pada uud hal ini sudah dijelaskan oleh menteri keuangan secara lebih panjang lebar, pemerintah memang berpendapat pemohon tidak memiliki legal standing oleh karenanya pemerintah berharap permohonan tidak dapat diterima. kalau memang majelis kemudian memeriksa dan masuk substansi permohonan pokok perkara, pemerintah tetap berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada dalam undang undang yang diuji yang bertentangan dengan undang undang dasar, terutama terkait dengan dan undang undang nomor tahun yang dimaksudkan dalam permohonan. selain itu, untuk menguatkan keterangannya, pemerintfebruariprof. dr. guna secara yuridisdangkan secara ekonomis pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. sebagai transfer harta, pembayaran pajak dapat mengurangi daya beli dan tentunya akan mempengaruhi: secara tradisional kita mengenal (dua) fungsi pajak, yaitu fiskal dan regulasi. sementara itu, beberapa prinsip pembajakan yang baik, menurut fritz denmark adalah revenue productivity, social justice, economic goals dan ease administration and compliance, sehubungan dengan revenue productivity dari sistem pajak, jenkinsdan tarif pajak yang berlaku. seberapa komprehensif cakupan basis pajak penghasilan apakah broad base seperti dalam atau limitation seperti pada ordonansi pajak pendapatan tahun dan besaran tarif pajak merupakan kewenangan lembaga legislatif untuk menentukannya dan memutuskannya dalam ph: dari berbagai literatur kita memahami bahwa salah satu norma (maxim) daripada pajak penghasilan adalah keadilan dengan salah satu prinsipnya adalah ability pay atau kemampuan penduduk yang diukur dengan kemampuan ekonominya untuk membayar pajakzontal antar kategori penghasilan, dan carry over effect dengan memperbolehkan kompensasi vertikal antar beberapa tahun pajak. sebagai pajak subyektif dan personal dalam pengenaan pajak penghasilan orang pribadiatau yang mutlak untuk kebutuhan primertersebut, secara sistematis mengaturnya dalam rumusan beberapa yaitu dan sesuai dengan ketentuan yang dimintakan uji materi, ahli menyitir sebagian dari dan undang undang nomor tahun sebagai berikut: mengatur besaran tkp minimal dan kemungkinan penyesuainnya. kemudian mengatur beberapa pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dan pengecualiannya,bahasadan personal. paling kurang ada (dua) fungsi dari tkp yaitu efisiensi administrasi perpajakan dengan mengecualikan mereka yang berpenghasilan sebesar atau yaitu: lumpur atau initial exemption (berupa pengurangan dalam jumlah tetap,semakin mengecil dengan semakin besarnya penghasilan wajib pajak berdasar teori management utility income), dan penggantian pengurang personal dengan tax credit yang dapat restitusi. untuk tujuan pembajakan montesguieu membagi penghasilan seseorang menjadi (tiga) lapis, yaitu yang mutlak untuk hidup, yang bermanfaat, dan yang berlebihankarena besaran tkp dapat mengurangi potensi penerimaan pajak dalam apbn, beberapa pertimbanganatas minimum kehidupan rasanya kalau tidak mau banyak kehilangan tunjangan pajak, negara tidak mudah untuk membebaskan kebanyakan penduduk dari pajak. sebaliknya apabila warga negara yang berpenghasilan tinggi banyak, negara akan leluasa melindungi warga yang berpenghasilan rendah dan sedang), dan daya beli uang, besaran tkp dapat disesuaikan dengan fluktuasi daya beli uangasasmendesak dan belum ada ketentuannya dalam peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif sebagai perwujudan dari asas fries ermessen dalam perpajakan terdapat (tiga) fungsi administrasi negara yaitu menerbitkan peraturan perundang undangan bawah undang undang yang dapat mengikat masyarakat, menjalankan tindakan administrasi negara dalam rangka mencapai penerimaan apbn, dan menjalankan fungsi peradilan sebagai upaya administratif, berdasar uraian tersebut atas, menurut pemahaman ahli pemberian tkp dalam dapat ahli jelaskan sebagai berikut: pemberian tkp secara teoritis menunjukkan karakter bahwa pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak subj:agregat yang diberikan kepada keluarga sebagai tax unit, bukan kepada anggota keluarga satu persatu karena tidak menerapkan individu sebagai tax unit, karena besaran tkp berpotensi mengurangi penerimaan pajakerbagai pertimbangansehingga kenapa misalnya untuk tanggungan haknya dibatasi maksimal orang,cukup rasional apabila sebagai konsekuensinya juga tidak ada pemberian penghasilan tidak kena pajak selain tkp atas wajib pajak yang kawin: oleh karena itu dapat dikatakan keputusan dirjen pajak tersebut atas menyimpang dari undang undang yaitu zakatbukan dikurangkan dari penghasilan kena pajak seperti diamanatkan undang undang nomor tahun huruf,., contoh: wajib pajak mempunyai seorang istri dengan tanggungan (empat) orang anak. apabila istma penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada wajib pajak adalah sebesar rp. rp. rp. rp. sedangkan untuk istrinya, pada saat pemotongan pajak penghasilan oleh pemberi kerja maka penghasilan tidak kena pajak sebesar rp. apabila penghasilan ist. rp. rp. bahwa dengan demikian sesuai dengan huruf huruf huruf dan huruf beserta penjelasannya tersebut atas dapat ditarik kesimpulan bahwa istri bekerja mendapat fasilitas pengurang pajak lebih besar dari pada istri tidak bekerja, karena penghasilan tidak kena pajak apabila kemudian sesuai dengan keadaan besaran tkp dianggap kurang pas berdasar asas fries ermessebesarnya tkp pelaksanaan asas fries ermessen itupun tidak dilakukan secara otomatis karena ada rambu rambutnya yaitujuga. ketentuan tentang perlakuan zakat dalam diatur dalam huruf angka yaitu mengecualikan dari objek pajak atas bantu, huruf , ini kami baca teks dalam undang undangnya begitu dan mengatur penghitunghuruf huruf dan huruf jadi sekali lagi bahwa pada ini pengecualian pada huruf itu dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, menurut pemahaman ahlebagai berikut: walaupun kalau membaca rumusan huruf bawah ini keraguan tersebut mungkin dapat berubah:.terdapat pengecualian atas pengeluaran dari yang tidak boleh dikurangksesuai dengan huruftermasuk zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak wajib pajak yang melakukan pengeluaran,yaitu huruf undang undang nomor tahun yang menyatakan antara lain kecuali zakat yang nyata nyata dibayarkan oleh wajib pajak kepada amil zakat dan seterusnya: menurut suatu internet best practices apabila suatu ketentuan bersifat mendua atau ambiguamar putusan tersebut apabila ketentuan huruf dianggap meragukan,ang bersangkutan,dengan jumlah tkp melainkan hanya oleh mereka yang berpenghasilan selebihnya sajadia menyatakansedikit mungkin. prof. ashari tonga pandangan atas permasalahan yang diajukan dalam rangka permohonan uji materiil huruf dan huruf huruf huruf dan hurufyang diajukan oleh russian juanda tanggal november pada prinsipnya pada singkatnya adalah, permasalahan yang diajukan adalah terkait dengan huruf khususnya mengenai perlakuan atas zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada atau: dan ketentuan dalam huruf huruf huruf dan huruf. sehubungan dengan itu perkenalkan kami buat keterangan sedikit mengenai historisnya bahwa reformasi perpajakan indonesia yang dimulai pada tahun dengan memberlakukan seperangkat undang undang yang diberlakukan dengan uud uud mengatakan bahwa pajak harus berdasarkan undang undang dan aturan peralihan yang menyatakan bahwa sebelum ada undang undang yang dimaksudkan uud maka semua undang undang dan badan tetap berlaku. dan oleh karena itu khusus mengenai pajak penghasilan, maka pajak yang berlaku sebelumnya ordonansi pajak penghasilan tahun ordonansi pajak pendapatan tahun pajak bunga dan royalti tahun dan pajak yang mengatur tata cara pembayaran pps, ppd dan pajak kekayaan nomor tahun itulah yang diganti dengan nomor tahun dalam reformasi perpajakan yang paling mendasar adalah perundang undangan untuk upaya untuk menata dan memberlakukan sistem perpajakan yang baik indonesia dengan berpedoman pada bunyi uud (asas kegotong adalah sebagai sumber penerimaan untuk keperluan negara (fungsi budget), danif, merupakan perwujudan kegotong , if dalam sebagaimana telah dilakukan undang undang nomor tahun dan itu terus berlaku dengan beberapa kali perubahan yang pertama tahun lalu tahun dan dituangkan dalam undang undang nomor tahun terkait kedua permasalahan itu maka ada dua pembahasan yang harus diperhatikan, pertama bahwa dalam membahas kedua masalah itu perlu diperhatikan antara lain untuk kepastian hukum maka prinsip prinsip pajak harus dipertahankan secara konsisten: kedua, dalam sumbangan membaca teks undang undang apabila ada yang kurang jelas atau ada keraguan hendaklah memperhatikan yang pertama interpretasi sistematis yaitu atau mengkaitkan antara yang terkait dengan undang undang yang sama atau mengkaitkan dengan undang undang yang diatur dengan undang undang lain yang terkait karena ini menyangkut dengan zakat dimana harus terkait dengan undang undang nomor tahun yang mengatur bahwa zakat dikurangi dari penghasilan sisa kena pajak dalam undang undang itu dari penghasilan sisa kena pajak. yang kedua interpretasi historis yaitu yang matahari dalam pembentukan undang undang itu sendiri, yang matahari undang undang khusus untuk huruf adalah dengan keluarnya khusus untuk huruf mengenai pajak mengenai zakat adalah dengan keluarnya undang undang nomor tahun dimana sebelumnya bahwa zakat itu tidak dikaitkan dengan pajak tetapi dengan keluarnya undang undang nomor tahun diatur bahwa zakat boleh dikurangkan dari penghasilan sisa kena pajak, terkait dengan tkp,umr), dengan pertimbangan karena penentubawah umr, maka atas penghasilan :pada awal tahun,e(50x: ketentuan untuk mer:pihak yang berhak untuk menerimanya sebagaimana ditetapkan dalam al gurun antara lain dalam surat at tambah al gur'an, antara lain oleh badan amil zakat, dengan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat diatur antara lain dalamdan ini merupakan kaitannya dengan zakat disebut: sini disebut sisa ini historisnya ini yang saya katakan dikaitkan yang historis sebab sisa kena pajak yang dimaksudkan adalah terpikir dalam pembahasan itu dulu apabila pendapatan yang dikenakan zakat yang tidak masuk dalam pkp maka zakat yang dibayar itu bisa menjadi restitusi karena digunggungkan nanti sebagai pengurang, itulah maka dalam undang undang nomor tahun jelas bahwa pendapatan dari pajak penghasilan itu historisnya nanti kita lihat lebih lanjut: untuk pelaksanaannya, dalam undang undang perpajakan selanjutnya diatur dalam huruf dan undang undang nomor tahun tentang pajak penghasilan, saya tidak sebutkan kalimatnya, intinya adalah harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan seterusnya, kecuali zakat atas penghasilan bahwa untuk menentukan besarnya pajak bagi pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan jadi pada prinsipnya yang diatur dalam itulah yang tidak boleh dikurangkan kecuali zakat atas penghasilan yang nyata nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadtadinya undang undang nomor tahun dimana ada perubahan, perubahannya adalah yang tadinya secara singkat tidak ahli bacakan lagi yang tadinya hanya mengatur terhadap zakat, terhadap agama islam, sekarang dirubah zakat dajadi tegasnya singkatnya sebagian adalah harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan seterusnya. jadi kalimatnya situ adalah menjadi dikecualikan dari yang tidak boleh dikurangkan istri bekerja rp. sedangkan istri tidak bekerja penghasilan tidak kena pajaknya hanya sebesar rp. bahwa hal tersebut sangat tidak dapat diterima akal sehat, bahwa seseorang yang tidak memiliki penghasilan malah dibebani pajak yang lebih besar dibandingkan seseorang yang memiliki penghasilan. pemikiran yang digunakan pembentukyaitu penghasilan tidak kena pajaknya sebesar rp.,: bahwa hal lain yang menjadi keberatan pemoho. bahwa pembebanan pajak yang memberatkan pemohon juga terjadi nilai tkp atas tanggungan yaitu pada undang undang nomor tahun huruf dan huruf besarnya tkp atas tanggungan hanya sebesar rp. dan tkp wajib pajaknya sebesar sedangkan pada undang undang nomor tahun huruf dan huruf besarnya tkp atas tanggungan sebesar rp. dan tkp wajib pajaknya sebesar rp. , : bahwa sini terlihat pada undang undang nomor tahun tkp atas tanggungan sebesar dari tkp wajib pajak, sedangkan pada undang undang nomor tahun tkp atas tanggungan hanya sebesar dari tkp wajib pajak. jadi tkp atas tanggungan padapajak: sinilah terkait dengan interpretasi sistematis, interpretasi sistematis ahli maksudkan dalam pph diatur menyangkut subjek, adalah menyangkut objek sedangkan dalam adalah menyangkut objek dibagi menyangkut objek, dikenakan pph final sedangkan adalah yang dikecualikan. dalamjek pajak atau tidak termasuk objek pajak. jadi jelas zakat dikecualikan sebagai objek. kemudian dalam yang boleh mengurangi pkp (penghasilan kena pajak), dalamtidak bergolongan dalam tersebut karena dalam jelas jelas yang mengurangi penghasilan kena pajak dalam arti sesuai ketentuan untuk usaha adalah untuk mendapatkan memelihara dan menagih sedangkan yang lain sumbangan tetapi yang terkait dengan fasilitas (public services) dan (public utilities) oleh karenanya zakat tidak dimasukkan dalam tersebut: sejalan dan konsisten dengan perlakuan terhadap penerima zakat yang saya katakana tadi harus konsisten mengatur prinsip prinsip pajak, maka perlakuan bagi penerima zakatsingkatnya adalah menyangkut penghasilan. penghasilan itu bagi yang menerima zakat adalah amil atau mustahil istilah lain mustahil itu alilin yang menjadi badan amil, dia dikatakan bukan penghasilan tapi yang dikecualikan dalam asas matching costs against revenue undang undang prinsip pajak apabila bukan penghasilan bagi yang menerima maka tidak boleh biaya bagi yang membayar. dengan demikian kalau berdasarkan ini maka dia tidak boleh dibiasakan bagi yang membayar yang diatur dalam karena itu yang boleh dikurangkan, jadi tidak boleh masuk karena tidak boleh dibiasakan, karena sesuai dengan bukan penghasilan: oleh karena itu dimasukkanlah dalam adalah tadi sudah dijelaskan, adalah mengatur yang terkait dengan yang tidak boleh dikurangkan tetapi diutuslah karena zakat memang bukan biaya untuk mendapatkan dan memperbolehkan, jadi sebenarnya konsisten bagi badan amil tidak boleh tidak menjadi penghasilan, jadi sebenarnya pada pembayar tidak boleh dikurangkan maka dibuatlah menjadi huruf menjadi dikecualikan yang tidak boleh dikurangkan kecuali yang tidak boleh menjadi boleh, perlu ditegaskan bahwa zakat atasidakyang terakhir diubah menjadi undang undang nomor tahun zakat tidak mengurangi penghasilan tidak kena pajak oleh karenanya zakat tetap kena pajak. dengan keluarnya undang undang nomor tahun dimana zakat dibuat mengurangi dari penghasilan sisa kena pajak itulah yang diperhatikan dengan dicantumkannya huruf undang undang nomor tahun dengan demiki dan tetap dapat mengurangi penghasilan kena pajak. terkait dengan spt bahwa apabila zakat yang dibayar oleh orang pribadi maka itu dicantumkan tetap dalam dimana dalam kolom masih tercantum zakat atas penghasilan yang menjadi wajib pajak sebagai pengurang untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak. prof. robert arthur simanjuntak, s.e., sc. mengenai penghasilan tidak kena pajak itu memang konsep atau istilah yang lazim dijumpai dalam sistem perpajakan berbagai negara dunia terutama dalam kaitannya dengan pajak penghasilan orang pribadi (personal income tax). nah, penghasilan kena pajak atau table income adalah penghasilan setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak dan berbagai exemption atau allowance atau deduction macam macam istilahnya seperti indonesia ini adalah biaya jabatan, iuran pihak ketiga dan zakat yang dari tadi didiskusikan. negara negara lain, jenis pengurang ini dapat sangat beragam, mulai dari anggaran untuk kesehatan (medical expenses), donasi untuk charity, student grants, modernity allowance, interest from savings, savings tertentu. masing masing negara itu memiliki cara dan pertimbangan sendiri sehingga memang dapat sangat berbeda antara satu dengan lainnya: berbagai literatur ekonomi publik dan keuangan negara memang menunjukkan bahwa penentuan penghasilan kena pajak (table income) merupakan masalah praktis dalam implementasi suatu sistem pajak penghasilan. dengan kata lain, ini merupakan salah satu upaya untuk menerjemahkan berbagai prinsip perpajakan yang merupakan masalah konseptual (taxation principles) dalam bentuk atau sistem yang sortable. dan ini adalah salah satu fungsi dari sektor publik atau lebih tegasnya sini adalah pemerintah: adanya berbagai potongan atau pengurangan dalam penentuan penghasilan kena pajak bagi pajak penghasilan perorangan ini secara teoretis dimaksudkan untuk meningkatkan vertical equity dengan mengecualikan mereka yang berpendapatan rendah (orang miskin), sekaligus juga merupakan cara mudah untuk menjamin bahwa pajak tersebut progresif, walaupun misalnya diterapkan single flat rate tax. tingkat progresivitas ini akan bertambah jika diterapkan pula tarif pajak yang meningkat terhadap lapisan penghasilan (income brackets) yang lebih tinggi, sebagaimana yang berlaku indonesia dan banyak negara lainnya. karena dimaksudkan untuk menciptakan sistem pajak penghasilan yang adil, maka konteks dan kondisi negara yang bersangkutan itu menjadi sangat penting: pajak apapun memang semestinya adil (fair). apalagi pajak langsung seperti pajak penghasilan perorangan. dalam kaitan ini, literatur modern menyoroti dua prinsip perpajakan yang sebenarnya sudah lama sekali digunakan dan pertama kali dipakai atau digunakan dan pertamakali digunakan oleh adam smith dan john stuart mill abad yaitu benefit principle dan ability pay approach. sini saya akan lebih menggarisbawahi prinsip yang kedua yaitu ability pay approach karena untuk public finance modern inilah yang lebih banyak digunakan dengan modifikasi sana sini, tapi pada prinsipnya filosofinya itu tetap. ability pay approach ini, tetapi dari seberapa jauh kemampuan individual tersebut membayar. menurut prinsip ini: unequal should treated unusually while equals were treated equally. inilah prinsip dasar yang sudah dikemukakan sejak abad ke yang lalu yang sampai sekarang itu masih dipakai dengan modifikasi sana sini. pendekatan inilah yang kemudian memunculkan sistem proportional taxation dan lebih lanjut, progressive taxation. meskipun dianggap lebih memberikan keadilan dari benefit principle, tapi memang the ability pay approach juga mengandung sejumlah kelemahan terutama dalam kaitannya dengan ukuran kriteria adil itu sendiri yang bahkan dewasa ini masih belum ada general agreement atau konvensi mengenai apa itu yang dimaksud dengan apa itu definisi adil karena persepsi yang begitu beragam. namun demikian saya akan garis bawahi sini sampai sekarang, dengan berbagai modifikasi, prinsip ini tetap dianut oleh banyak negara dalam sistem perawakannya, bahkan tidak jarang dengan kombinasi dengan benefit principle, dalam kaitannya dengan penentuan penghasilan tidak kena pajak untuk memperoleh penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan orang pribadi maka prinsip ability pay atau kemampuan membayar itu menjadi krusial. sinilah pendapatan per kapita pdb per kapita) menjadi sangat penting terutama sebagai acuan awal dalam penentuan penghasilan tidak kena pajak. untuk indonesia yang masih dalam kategori negara berkembang, jumlah penduduk dengan dengan pendapatan atas minimum threshold atau dalam bahasa terangnya adalah jumlah penduduk yang penghasilannya dapat dijajaki itu relatif kecil sedikit. ini belum melihat jumlah wajib pajak yang tentunya jauh lebih sedikit lagi. oleh karena itu, penerimaan dari pajak penghasilan perorangan indonesia juga relatif kecil terhadap total penerimaannya dibanding negara negara lain, terutama negara maju tentu saja seperti jepang dan as. bahkan rasio total penerimaan terhadap pdb indonesia dibandingkan negara lain pun masih jauh bawah. maka agar supaya penerimaan pajak penghasilan perorangan cukup signifikan, dibutuhkan jumlah penduduk middle class yang signifikan pula, data distribusi pendapatan indonesia yang kami olah dari susunan badan pusat statistik tahun menunjukkan bahwa penduduk terkaya indonesia menguasai pendapatan nasional pdb), sementara penduduk termiskin hanya menguasai pdb. apabila kondisi ini kita asumsikan masih berlangsung sampai misalnya, maka dengan simulasi sederhana dengan menggunakan penghasilan tidak kena pajak juta rupiah setahun hanya sekitar hampir dari penduduk yang penghasilannya table. ini bukan dengan demikian mengatakan itulah jumlah mereka yang memiliki npp. ini proporsi yang relatif rendah dibanding negara negara lain, khususnya tentu saja negara negara maju. oleh karena itu pemikiran untuk menaikkan tkp ini pasti akan berdampak mengurangi penerimaan orang pribadi samping tentu saja jumlah pembayar pajak akan semakin berkurang. semakin tinggi kenaikan tkp maka semakin merosot pula penerimaan orang pribadi karena turunnya jumlah pembayar pajak. kecuali mungkin sebagai stimulus fiskal yang sekarang sedang kerap dibicarakan dalam krisis ekonomi, samping penurunan tarif, kenaikan tkp itu bisa dibuat. namun ini mesti dikaji benar manfaat dan biayanya sehingga kami berpendapat bahwa alternatif kenaikan tkp yang sudah ditetapkan dalam undang undang nomor tahun nampaknya tidak diperlukan. apalagi melihat kenyataan bahwa tkp tersebut cukup besar sekitar relatif dibandingkan dengan pdb perkapita yang besarnya adalah juta rupiah per tahun dan dibandingkan dengan banyak negara lainnya, bahkan seandainya tkp tersebut dibandingkan dengan pdb yang dihitung dengan berdasarkan istilahnya itu purchasing power parity yang artinya kira kira karena seribu dolar indonesia dengan seribu dolar amerika itu berbeda barang dan jasa yang dapat diperoleh, dapat diperoleh dengan memanfaatkan seribu dolar yang sama maka harus ada adjustment harus ada penyesuaian. nah, kalau pdb itu kita adjust kita sesuaikan dengan metode atau dengan cara purchasing power parity ini pun indonesia rasio tkp nya terhadap pdb yang sudah di adjust itu masih tetap tinggi dibandingkan dengan banyak negara negara lain, dengan uraian ringkas ini, kami berpendapat bahwa seyogianya fokus kita tetap kepada upaya ekstensifikasi untuk menambah jumlah wajib pajak, karena sesungguhnya dari penduduk yang berpenghasilan table sebagaimana yang telah kami tunjukkan dalam distribusi pendapatan sebelumnya itu masih sedikit porsi mereka yang memiliki npp sehingga fokus mestinya sini tidak lagi membicarakan atau bukan membicarakan bagaimana menaikkan atau menurunkan tkp. lalu fokus berikutnya adalah bagaimana memanfaatkan dana penerimaan pajak tersebut untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan tentu saja kesejahteraan masyarakat. berbagai indikator kesejahteraan masyarakat seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, dan indeks pembangunan manusia atau hdi human development index) dalam beberapa tahun terakhir ini memang tidaklah buruk. walaupun saat itu tax ratio kita dalam konteks ini penerimaan orang pribadi itu masih sangat rendah tetapi indikator indikator ini relatif baik. semuanya cenderung meningkat, walaupun tidak pesat. dapat kita bayangkan akan terjadi percepatan perbaikan indikator indikator ini seandainya dana yang tersedia dari pajak melonjak karena partisipasi aktif dari sebagian besar anggota masyarakat. keterangan tertulis ahli pemerintah drs. ashari tonga, s.h. m.h. tanggapan umum permasalahan yang diajukan dalam permohonan uji materiiladalah yang terkait dengan: ketentuan dalam huruf khususnya mengenai perlakuan atas zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak, ketentuan dalam (selanjutnya dalam paparan ini disingkat tkp ). pendahuluan reformasi perpajakan indonesia yang dimulai tahun dengan diundangkannya seperangkat undang undang perpajakan yang baru, salahsatu diantaranya undang undang nomor tahun tentang pajak penghasilan pph), menggantikan ordonansi pajak perseroan ordonansi pajak pendapatan tahun undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun tentang pajak atas bunga, deviden dan royalty, yang diberlakukan berdasarkan dan aturan peralihan uud perubahan yang paling mendasar dalam perundang undangan hasil pembaharuan tersebut, adalah upaya untuk menata dan memberlakukan sistim perpajakan yang baik indonesia,. berpedoman pada bunyi undang undang dasar kegotong, adalah sebagai sumber penerimaan untuk keperluan negara (fungsi budget),disive, merupakan perwujudan kegotong (fungsi sosial demokrasi). ketentuan mengenai tkp disive dalam nomor tahun sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan undang undang nomor tahun adalah dalam rangka mewujudkan pemungutan pajak yang memperhatikan unsur keadilan, pemerataan beban sesuai kemampuan, dan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan pembangunan, sesuai yang tersirat dalam penjelasan umum tersebut:(umr), dengan pertimbangan karena menentukdibawah umr, maka atas penghasilan di.di.i, ketentuan untuk meng. |
rupara pemohon perkara nomor puu v edith yunita santri, beralamat jalan wijaya kesuma kelurahan depok jaya, kecamatan pancoran mas, depok, sebagai pemohon rani andriana melissa aprilia), beralamat jalan prof. moh. yamin gg. edy cianjur, jawa barat, sebagai pemohon ii: myuran sukumaran, pemegang passport m1888888, beralamat woodville rd, granville, sydney, sebagai pemohon iii: andrew chan, pemegang passport l3451761, beralamat beaumaris field, sydney, sebagai pemohon iv: berdasarkan surat kuasa khusus masing masing bertanggal dan oktober memberi kuasa kepada dr. tudung mulya lubis, s.h., ll.m., ir. alexander lay, s.h., ll.m., dan arief susijamto wirjohoetomo, s.h., m.h., dan memilih domisili hukum kantor kuasa hukum tersebut, beralamat mayapada tower (d h wisma bank dharma), lantai jalan jenderal sudirman kav. jakarta selanjutnya disebut sebagai para pemohon i1. pemohon perkara nomor puu v scott anthony rush, tempat tanggal lahir umur brisbane australia, desember tahun, agama kristen katolik, pekerjaan buruh, kewarganegaraan australia, alamat lembaga pemasyarakatan keroyokan, jalan angkutan perahu, denpasar (dahulu greenwood st. helmer, brisbane, australia). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari memberi kuasa kepada denny kailimang, s.h., m.h., harry onto, s.h., ll.m., robert khurana, s.h., benny onto, s.h., m.h., victor saved neno, s.h., m.h., m.a., dan drs. ketut ngastawa, s.h., kesemuanya advokat yang bertindak untuk dan atas nama pemohon, berkantor pada kantor advokat kailimang onto, menara kuningan, lt. jalan rasa said blok kav. jakarta selanjutnya disebut sebagai . pemohon ii: i1. telah membaca permohonan dari para pemohon dan pemohon ii: telah mendengar keterangan dari para pemohon dan pemohon ii: telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari pemerintah: telahbadan narkotika nasional, telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari komisi nasional hak asasi manusia, telah mendengar keterangan dari mantan anggota pah badan pekerja majelis permusyawaratan rakyat: telah mendengar keterangan dari tim penyusun kuhp baru: telah mendengar keterangan para ahli yang diajukan oleh para pemohon pemohon ii, pemerintah, dan badan narkotika nasional maupun ahli yang dipanggil oleh mahkamah konstitusi: telah memeriksa bukti bukti: telah membaca kesimpulan tertulis yang diajukan oleh para pemohon pemohon ii, pemerintah, dan pihak terkait langsung badan narkotika nasional, apa makna tersebut? karena penjelasan universal declaration human rights tidak pernah ada, maka para pembuat universal declaration human rights tersebut adalah sumber penjelasan yang paling tepat. eleanor roosevelt dan rene cassini, dua antara para perumus universal declaration human rights, mengatakan bahwa hak untuk hidup tak mengenal pengecualian, dan tujuan hak untuk hidup itu adalah agar kelak hukuman mati bisa dihapuskan. memang, makna 'non derogable human rights' itu dimulai dengan sikap roosevelt dan cassini yang tegas tentang hak untuk hidup. indonesia juga sudah meratifikasi international covenant civil and political rights occur) yang dalam berbunyi:memang, occur masih memiliki ruang untuk hukuman mati terutama negara negara yang masih menjatuhkan hukuman mati pada the most serious crimes', terutama yang berkaitan dengan kejahatan genosida. hanya saja kalau occur dibaca secara keseluruhan kita akan melihat bahwa hak untuk hidup adalah semangat yang utama yang harus terus dihormati sampai nanti betul betul menjadi hak asasi yang absolut, yang sifatnya 'non derogable' dalam keadaan apa pun. tentu saja kita tidak mengingkari bahwa indonesia belum meratifikasi second optional protocol yang secara tegas melarang hukuman mati, tetapi penafsiran otentik historis dari para pembuat instrumen hak asasi manusia mau tidak mau akan membawa kita kepada semangat melawan hukuman mati. dalam kaitan ini mungkin perlukah kita melihat teori hukum internasional yang sudah membuat semua dokumen hak asasi internasional seperti universal declaration human rights dan occur pun dewasa ini sudah mengikat (binding) karena sudah menjadi customary international law. kecenderungan menghapuskan hukuman mati ini adalah kecenderungan peradaban dunia sebagai kelanjutan dari pemikiran cesar beccarii. dalam kaitan ini, adalah menarik untuk melihat resolusi pbb dan resolusi pbb yang mengambil sikap tegas arah penghapusan hukuman mati sebagai tujuan universaltidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diputuskan oleh mahkamah konstitusi.bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda pii sampai dengan pii serta telah didengar dua orang ahli bernama prof. andrew barnes dan rachman nashidik yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal april dan mei sebagai berikut: bukti pll surat kuasa khusus tertanggal januari bukti pll paspor nomor m2456566 yang dikeluarkan brisbane pada tanggal april atas nama pemohon: bukti pllnomor bukti putusan mahkamah agung republik indonesia nomor pid tanggal agustus bukti pllbukti pll undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, bukti pllbukti pll sarah joseph, jenny schultz, dan melissa casta, the international covenant civil and political rights, cases, materials, and commentary, oxford university press, bukti pll imperial, jalan panjang menghapus hukuman mati, jakarta: imperial, bukti pll prof. dr. jimmy asshiddigie, sh., pengantar ilmu hukum tata negara jilid il, jakarta: sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi republik indonesia, halaman bukti pll irmanputra sidin, pendapat berbeda mahkamah konstitusi, berita mahkamah konstitusi nomor februari halaman bukti wawancara dengan hakim konstitusi dewa gede laguna, sh., mh., mengontrol secara tidak langsung dpr dan presiden, berita mahkamah konstitusi nomor februari halaman bukti pll debat mengenai hukuman mati amerika, tanggal april keterangan rachman nashidik. bahwa berdasarkan makna dan sejarah dari non derogable rights, maka bila dibandingkan tiga perangkat ham yaitu yang international covenant civil and political rights, european convention human rights dan american convention human rights, jenis dari non derogable rights dapat berbeda beda. dalam occur ada tujuh jenis non derogable rights yang diakui, dalam european convention human rights ada empat dan itu pun sudah dimaksudkan dalam international covenant civil and political rights, dan dalam american convention human rights ada sebelas jenis hak yang diakui sebagai non derogable rights: bahwa agak sulit untuk mengindentifikasi karakter dari non derogable rights berdasarkan satu pemahaman yang bersifat gitaris atau satu pemahaman yang tunggal, misalnya ketika ingin mengindentifikasi non derogable rights dari perspektif ius cogens bahwa dia adalah norma yang memiliki status ius cogens dalam international customary law, maka akan sangat sulit menerima konsekuensi logonya terhadap satu hak yang diakui sebagai non derogable rights dalam international covenant civil and political rights, yaitu hak untuk bebas dari hukuman dalam perkara hutang piutang dan agak sulit bagi negara negara yang tergabung dalam pbb untuk menerima konsekuensi bahwa hak tersebut memiliki status ius cohen, bahwa dalam american convention human rights, ada jenis hak yang disebut hak untuk mendapatkan nama, hak untuk berkeluarga, dan hak untuk berpartisipasi, mana ketiga hak tersebut tidak ada dalam international covenant civil and political rights. hal ini memperlihatkan bahwa dalam pendefinisian non derogable rights ada aspek history background dari setiap negara berdasarkan pengalaman yang khas dalam sejarah peradabannya, kemudian urutan pengalaman buruk yang dalam sejarah peradaban negara tersebut selanjutnya memastikan tindakan tindakan atau perbuatan perbuatan apa yang dianggap sangat penting untuk dihindari dan tidak boleh terulang masa depan, bahwa. penambahan non derogable rights dapat dilakukan akan tetapi tidak dapat mengurangi apa yang telah diterima oleh masyarakat internasional international customary law sebagai the core rights dari non derogable rights, mana ada empat hal yaituempat hak tersebut adalah inti dari hukum humanitarian international atau dapat dikatakan bahwa seluruh hukum humanitarian international bersifat non derogable rights. kemudian dalam hukum internasional ada empat jenis hak asasi manusia yang sama sekali tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun termasuk dalam keadaan perang adalah empatdalam satu keadaan perang saja empat core right tersebut tidak boleh dilanggar, kemudian apakah kita mempunyai alasan untuk melakukan pengurangan dalam keadaan damai, mana tidak ada keadaan khusus yang memungkinkan hak hak tersebut ditunda. indonesia dapat saja melakukan perbedaan dari jenis jenis hak itu seperti yang tertuang dalam undang undang dasar hasil amandemen dengan yang tercatat dalam international covenant civil and political rights, akan tetapi itupun juga mengakui empat hak tersebut sebagai bagian dari core right dari non derogable rights yang sama sekali tidak boleh ditunda pembunuhannya dalam keadaan apapun, bahwa menurut ahli, terhadap hak hak yang dikualifikasikan sebagai non derogable rights tidak dapat dilakukan pembatasan. dalam universal declaration human right memang ada semacam pernyataan umum yang menyatakan bahwa hak hak tersebut dapat ditunda pembunuhannya dalam keadaan tertentu, namun harus berdasarkan kebutuhan dari penanganan keadaan tersebut, seperti right freedom traveling dan right freedom expression, dalam suatu keadaan bencana alam yang dalam penanganannya telah direalisasikan semacam keadaan darurat maka hak tersebut dapat ditunda. kedua hak tersebut dapat ditunda karena tidak termasuk dalam non derogable. namun terhadap non derogable rights hal itu tidak dapat dilakukan, bahwa dalam occur seperti yang dikatakan oleh prof. philip aston ada semacam bukan dispensasi tetapi masih ada ketegangan beberapa negara tetap tidak dapat menerima, sehingga dalam klausa internasional covenant civil and political rights tidak secara tegas mengatakan bahwa hukuman mati harus dibantah, tetapi pada dasarnya non derogable rights tidak dapat ditunda sama sekali pembunuhannya dan tidak bisa dikurangi sama sekali berdasarkan kehendak dari gerakan hak asasi manusia internasional pbb, bahwa karena non derogable rights mempunyai satu ius cogens dan sebagai norma tertinggi dalam customary international law maka merupakan kewajiban negara negara pbb untuk memerangi setiap pelanggaran terhadap hak hak tersebut, yang disebut sebagai obligasi era omnes, mana ditentukan bahwa setiap manusia terlepas dari kewarganegaraannya (untitled) terhadap non derogable rights tersebut, sehingga dimanapun dia mengalami pelanggaran terhadap hak tersebut harus diperlakukan sebagai subjek hukum internasional daripada subjek hukum dari kewarganegaraan satu bangsa, karena hak asasi manusia adalah bagian dari hukum internasional, hak asasi manusia menjadikan pribadi atau individu sebagai subjek dari hukum tersebut. sehingga dari pengertian tersebut, menurut ahli hal tersebut dibenarkan: bahwa telah ada semacam praktik seleksi dalam penerapan dakwaan hukuman mati yang berakibat the right life hanya dinikmati sekelompok masyarakat tertentu saja. pada sisi yang lain terlihat bagaimana orang orang yang melakukan kejahatan kejahatan umum atau kejahatan kecil baik secara langsung maupun tidak, juga telah menghadapi hukuman mati, kematian bukanlah sesuatu yang diumumkan kepada mereka yang telah divonis bersalah dalam pengadilan dalam kasus kasus narkotika misalnya, tetapi juga bagi para penjahat kecil petty criminal yang dikirim penjara dan kemudian mati pelan pelan karena keadaan sana demikian buruk. kita tahu belakangan ini bagaimana berita berita yang sangat mengagetkan tentang media massa tentang keadaan perlindungan minimal atau standar dari kesejahteraan dalam penjara yang mengakibatkan banyak narapidana mengalami kematian karena penyakit: bahwa sebagai the guardian the constitution mahkamah konstitusi harus mengambil langkah yang benar untuk memastikan bahwa right life menjadi hak yang dinikmati semua orang dengan memastikan bahwa hak tersebut adalah suatu hak yang benar benar harus dipenuhi dalam setiap pengambilan keputusan hukum indonesia, keterangan prof. andrew. barnes bahwa mengenai kedudukan hukum warga negara asing untuk menggugat undang undang negara indonesia sesuai dengan international law harus memiliki perlakuan yang sama antara warga negara indonesia dan yang bukan warga negara indonesia, kecuali ada perbedaan yang memang diharuskan dan perbedaan tersebut harus proporsional, lain halnya dengan kasus hak politik, tentu dapat dibedakan antara non citizen dan citizen. akan tetapi dalam hal yang fundamental seperti hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup, international law membutuhkan hak yang sama pula untuk diperluas, dan hal tersebut juga disadari oleh bangsa indonesia bahwa secara fundamental hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang yang kemudian dicantumkan dalam amandemen uud1945 tahun oleh karena itu, ahli berasumsi dari uud hak untuk hidup dalam yuridiksi indonesia adalah untuk warga negara indonesia atau bukan warga negara indonesia. bahwa human rights committee bawah covenant telah menetapkan dalam penjelasan umumnya paragraf setiap orang memiliki hak untuk tidak diskriminasi baik untuk orang warga negara sendiri ataupun orang warga negara asing dan kemudian secara singkat dalam ketentuan occur menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh hak yang ada dalam covenant tanpa diskriminasi, termasuk dalamnya hak untuk kualitas dan non diskriminasi khususnya sidang pengadilan, ketentuan dimaksud juga termuat dalam occur. bahwa menurut international law orang yang diberikan hukuman mati harus mendapatkan faith trial dihadapan pengadilan, mereka harus mendapatkan banding hadapan pengadilan tinggi serta mendapatkan grasi atau clement. sedangkan halnya dengan indonesia, terdapat tambahan lain karena dari dissentiences berdasarkan konstitusi berada atas minimum hak yang dibutuhkan, sebagaimana yang ditentukan dalam international law, yaitu: jika akan memberikan lebih dari hak minimum karena satu kelompok orang maka harus memberikan hak pada semua orang yang ada dalam posisi yang sama, yang menurut analisa ahli termasuk citizen dan non citizen (warga negara). sehingga jika ada diskriminasi berdasarkan rasionalitas, hal tersebut merupakan pelanggaran dari search convention. guna merangkum itu semua, identical treatment merupakan cara awal mula different should treatment yang harus dijustifikasi oleh negara dan negara harus menunjukkan bahwa perlakuan yang berbeda pertama tama harus mencapai tujuan yang sah, kedua berdasarkan kriteria yang objektif, dan ketiga harus memiliki secara proporsional keterkaitan terhadap tujuan dari harapan yang dicapai tersebut. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka dari perspektif international law undang undang mahkamah konstitusi mengenai perbedaan hak citizen dan non citizen dalam berbicara sidang mahkamah konstitusi, hal tersebut tidak dapat memuaskan non discrimitory treatment dari occur atau search convention. menurut ahli dalam pandangan internasional, undang undang mahkamah konstitusi kalau memang diaplikasikan secara tertulis adalah dengan tidak memberikan kesempatan kepada non citizen sementara citizen mendapatkan akses, maka akan melanggar dari occur dan dari search convention serta juga akan melanggar occur. bahwa kemudian terhadap inventions yang diciptakan oleh dari undang undang narkotika tahun masuk dalam kategori the most serious crime yang tercantum dalam occur atau tidak? pertama, sebagaimana diketahui, occur membuka peluang untuk menerapkan hukuman mati hanya untuk kasus dalam kategori the most serious crime. kedua, apakah posisi dari death penalty secara umum atau untuk kasus kasus khusus atau kasus individual. mengenai hal dimaksud, frase yang menyebut sebagai the most serious crime, standarnya internasional dalam hal treaty yang ada tidak diberikan kepada masing masing individual negara untuk mendefinisikan the most serious crime, karena masing masing negara memiliki pandangan yang berbeda tentang the most serious crime, akan tetapi hukum international cukup jelas telah secara bijaksana mempersempit pengertian berkait dengan hukuman yang tehadap yang dianggap sebagai serious crime. oleh karena itu, menurut ahli, sesuai occur, hukuman mati hanya dapat dikenakan sebagai tindakan yang terakhir terhadap kejahatan yang menyebabkan kematian, hal demikian senada dengan pendapat prof. philip aston seorang reporter pbb mengenai pandangannya tentang hukuman mati yang disampaikan pada sidang pbb bulan januari tahun pada paragraf bahwa hukuman mati harus dikenakan kepada suatu tindakan yang memang mengsengajakan orang lain mati, pandangan prof philip aston tersebut merupakan pandangan yang sama dengan pandangan ahli. kemudian yang juga termasuk dalam kategori the most serious crime adalah tindakan tindakan atau kejahatan kejahatan yang melibatkan niat untuk melakukan pembunuhan yang mematikan. sedangkan mengenai drugs offense atau pengedaran narkoba tidak termasuk dalam kategori the most serious crime, sehingga hukuman mati tidak dapat dikenakan kepada kejahatan narkoba. bahwa menurut komisi hak asasi, meskipun dikatakan ini negara negara lain pengedar narkoba dianggap termasuk dalam most serious crime, namun tidak terbuka bagi indonesia maupun pihak pihak lain yang sudah meratifikasi occur, karena sudah dicabut oleh covenant tersebut, lagi pula drugs offences bukan merupakan serious crime. pihak pihak negara dapat saja menggunakan hukuman hukuman lain seperti hukuman seumur hidup, selain hukuman mati. bahwa wilayah asia tenggara terdapat negara yang mempertahankan hukuman mati untuk pengedar narkoba yaitu indonesia, singapura, dan malaysia. indonesia merupakan salah satu dari negara yang menjadi bagian dari perjanjian covenant internasional occur), sehingga menurut ahli, indonesia tidak dapat lagi menggunakan hukuman mati. hal ini berbeda dengan singapura dan malaysia karena kedua negara tersebut tidak terikat dengan ketentuan dari covenant internasional occur). dengan demikian ahli berkesimpulan, bahwa indonesia yang mengenakan hukuman mati pada pengedaran narkoba akan merupakan suatu pelanggaran terhadap ikatannya dengan perjanjian tersebut bawah occur. bahwa semua atau kebanyakan dari analisa yudisial dan analisa akademisi menunjukkan tidak ada efek jera yang unik, oleh karena itu, berarti secara umum death penalty adalah arbitrary karena dianggap sebagai efek jera, sehingga death penalty tidak dapat dikatakan sebagai upaya yang rasional dan proporsional untuk mencapai legitimate goal atau tujuan yang sah untuk dapat menghentikan pelanggaran pelanggaran narkoba. bahwa menurut ahli, hukuman mati tidak memiliki efek jera sama sekali, pendapat ahli tersebut senada dengan pendapat profesor pagan dan profesor roger hood, termasuk dalam keterkaitan efek jera terhadap pelanggaran narkoba. bahwa yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah kejahatan dengan suatu keinginan untuk melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian, akan tetapi berkait dengan pengedaran narkoba dan hal tersebut bukan merupakan suatu kejahatan yang seperti itu. namun tidak berarti pengedaran narkoba bukan suatu kejahatan yang berbahaya, karena permasalahan sesungguhnya adalah bagaimana menghentikan pengedaran narkoba? bahwa hukuman mati tetap banyak dilakukan karena dengan alasan ingin membalas dendam, namun apakah hal demikian dapat dikatakan suatu justifikasi yang dapat diterima sehingga membenarkan negara untuk membunuh seseorang dan mencabut hak haknya sebagai warga negara dan hak manusia. bahwa selanjutnya berkait dengan warga negara asing mengajukan pengujian undang undang negara lain menurut ahli dibagi menjadi dua, pertama, warga negara asing tidak dapat mengajukan pengujian undang undang negara lain seperti indonesia, singapura, srilanka dan beberapa negara lain. kemudian ada satu bagian negara. kedua warga negara asing dapat mengajukan pengujian undang undang negara lain, seperti amerika serikat. menimbang bahwa pada persidangan tanggal maret pemerintah yang diwakili oleh menteri hukum dan ham serta jaksa agung, telah memberikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan, masing masing mengemukakan hal hal sebagai berikut: keterangan pemerintah menteri hukum dan ham) umum pembangunan nasional indonesia bertujuan mewujudkan manudibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, selainlagimemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena tindak pidana, dan sangat rahasia. samping itu, tindak pidana, lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaydan keselarasan dalam berkehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi,undang undberatuntuk mencegah dan memberantas perdagang, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. dalam rangka memberi efek psikologitermasuk ancaman hukuman mati, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. selain itu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat mengancam dewasa ini jumlah negara yang termasuk dalam kategori abolisionis terhadap hukuman mati sudah mencapai angka dengan perincian negara yang abolisionis untuk semua kejahatan (abolisionis for all crimes), negara untuk kejahatan biasa (abolisionis for ordinary crimes only) dan negara yang melakukan moratorium hukuman mati (abolisionis practice). bandingkan dengan jumlah negara resepsionis yang berjumlah negara. statistik ini menunjukkan bahwa kecenderungan peradaban dunia sekarang ini adalah menghargai hak untuk hidup atas hak hak lain, terutama sehubungan dengan hukuman mati. pengujian materiil judicial review) yang dilakukan ini adalah dalam rangka memulihkan kembali hak untuk hidup dari ancaman hukuman mati yang tersebar berbagai produk peraturan perundang undangan. argumentasinya adalah bahwa semua peraturan perundang undangan yang hierarkinya bawah uud mesti tak boleh bertentangan dengan prinsip hak untuk hidup yang dijamin oleh dan uud maka dalam konteks pengujian materiil, mahkamah konstitusi bertindak sebagai the guardian the constitution' atau 'the sole interpreter the cons situation' dalam bahasa justice marshall dalam kasus marburg madison yang terkenal itu. tangan sembilan hakim mahkamah konstitusi inilah uud dipisahkan untuk dijaga agar jangan subversi oleh produk peraturan perundang undangan yang meskipun lahir secara demokratis sesuai dengan suara mayoritas tetapi bisa saja tidak konsisten atau "in conflict dengan uud pengujian materiil terhadap undang undang uu) nomor tahun tentang narkotika adalah bagian dari kepercayaan kami terhadap kemampuan mahkamah konstitusi dalam menjaga integritas, semangat dan jiwa uud bahkan, sesungguhnya mahkamah konstitusi yang berwenang melakukan pengujian materiil juga berkewajiban menjaga agar setiap produk peraturan perundang undangan bukan saja harus taat asas terhadap uud tetapi juga menjamin hak hak fundamental. sinilah sekali lagi penting untuk menggarisbawahi bahwa dalam negara hukum konstitusional setiap produk hukum baik itu undang undang dasar maupun produk peraturan perundang undangan bawahnya haruslah melindungi hak hak asasi manusia. inilah tes bagi sebuah negara yang mengaku dirinya memiliki rule law dan demokrasi. dan merusak generasi muda kedalam lembah kehancuran, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kematian yang sia sia. untuk lebih menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, telah diadakan sebuah badan koordinasi tingkat nasional diolisian, kepabeanan, psikotropika dan pertahanan keamanlebih lanjut para pemohon juga mengajukan permohonan pengujian huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, yangl hal sebagai berikut terhadap pemohon edith yunita santri dan rani andriana melissa aprilia), perorangan warga negara indonesia,, pengadilan tinggi dan mahkamah agung, dalam perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang undang narkotika, dan yang bersangkutan dijatuhi hukuman mati, dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde). terhadap putusan tersebut dapat dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (vide s.d kurap), maupun permohonan pengampunan (grasi) kepada presiden (vide undang undang nomor tahun tentang grasi). karena itu pemerintah berpendapat rentetan proses pemeriksaan persidangan terhadap terpidana telah sesuai dengan proses cara cara pemeriksaan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (due process law). sehingga kalaupun pada akhirnya hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika (memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika dengan permufakatan jahat yang terorganisir), maka hal tersebut merupakan putusan yang dianggap wajar dan adil bagi terpidana maupun rasa keadilan masyarakat. juga kalaupun putusan hukuman mati yang didasarkan pada ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang narkotika, tidak diterapkan oleh hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung) adalah semata mata merupakan pertimbangan dan keyakinan hati nurani hakim itu sendiri, danyang semestinya dilakukan oleh para pemohon maupun kuasanya adalah melakukan pembelaan secara komprehensif, menghadirkan ahli dan saksi, mengajukan bukti bukti yang dapat meringankan dan atau mematahkan tuntutan penuntut umum jaksa) pada saat persidangan pengadilan, dan pada gilirannya penuntut umum tidak menuntut mati terhadap terdakwa (para pemohon), sehingga hakim dengan keyakinannya dan memperhatikan fakta fakta persidangan diharapkan tidak memberikan vonis mati terhadap terdakwa (para pemohon), karena hakim bukan hanya sebagai corong undang undang dalam menegakkan hukum dan keadilan. pemerintah berpendapat bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakuterpidana dan karenanya putusan tersebut dianggap telah bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pada kenyataannya para pemohon edith yunita santri dan rani andriana melissa aprilia)), sampai saat ini masih hidup dan menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya, dan kedepan bukan tidak mustahil apabila para pemohon mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (herziening) atau mengajukan grasi kepada presiden ri, atau terjadi perubahan sistem pemidanaan, maka dapat dimungkinkan pelaksanaan hukuman mati tersebut dapat ditinjau ulang atau dirubah dengan hukuman yang lain. terhadap myuran sukumaran, pemegang passport m1888888, beralamat woodville rd, granville, sydney, andrew chan, pemegang passport l3451761, beralamat beaumaris field, sydney, (para pemohon perkara nomor puu v dan scott anthony rush, tempat tanggal lahir brisbane australia, desember agama kristen katolik: pekerjaan buruh: kewarganegaraan australia, alamat greenwood st. helmer, brisbane, australia pemohon perkara nomor puu v kesemuanya adalah warga negara asing. bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, secara jelas dan tegas mempersyaratkan pihak pihak yang dapat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi pemohon dalam pengujian undang undang terhadap undang undang dasarsyaratan tersebut diatas pada huruf (perorangan warga negara indonesia) dianggap telah menimbulkan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon dirugikan derintah berpendapat bahwa frase setiap orang berhak . dst" sebagaimana tercantum dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun harus paralel dihubungkan dengan frase setiap orang wajib tunduk .dst' yang tercantum dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun sehinggtetapi juga setiap orang juga wajib tunduk pada pembatasan pembatasan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa pembatasan hanya terhadap perorangan warga negara indonesia dan bukan menunjuk kepada yang lain, yang dapat menjadi pihakjustru dapat mewujudkan adanya kepastian hukum (rechtszekerheid), karena ketentuan guo telah secara cermat dan tegas memberikan rambu dan batasan batasan.menurut pemerintah justru akan menghilangkan kesempatan kepada setiap orang (warga negara indonesia) menjadi pihak yang mempunyai. karena itu pemerintah meminta kepada para pemohon maupun kuasanyatentang narkotikaatau materi muatan dan atau bagian dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika, yaitu huruf yang menyatalima belas) tahun dan denda paling banyak (satu milyar rupiah) . huruf yang menyatakan . huruf yang menyatakan . huruf yang menyatakan . huruf yang menyatakan arena menurut para pemohon ketentuan guo telah menimbulkan hal hal sebagai berikut bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang mendasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) sebagaimana diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun karenanya ancaman hukuman mati yang terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika, dianggap merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak hidup seseorang. bahwa terdapat fakta sistem peradilan pidana tidaklah sempurna (criminal justice system not infallible), yang dalam pelaksanaannya dapat saja keliru dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak bersalah, dan jika kekeliruan tersebut berkaitan dengan hukuman mati maka akibatnya sangatlah fatal, karena orang yang sudah dihukum mati tidaklah mungkin untuk diperbaharui atau dihidupkan kembali. bahwa penerapan ancaman hukuman mati seperti yang terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika, tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan indonesia, yang dianggap hanya menekankan pada aspek balas dendam semata, tanpa memberikan kesempatan untuk kembali jalan yang benar dan kembali kepada masyarakatpengaturan hukuman mati indonesia. kitab undang undang hukum pidana kuhp)idalam revisi kuhp indonesia yang ada dan berlaku saat ini, dan dalam rancangan revisi kuhp:undang undang nomor ps yang tetap berlaku sampai saat ini. :untuk terpidana mati kasus tindak pidana narkoba sebanyak orang dan telah dieksekusi mati orang, sehingga yang masih menunggu sebanyak orang. walau kini telah antri orang terpidana mati kasus tindak pidana narkoba, belum juga dieksekusi. padahal waktu putusan hukuman itu telah kita patut bersyukur bahwa uud memberikan jalan bagi terciptanya checks and balances, antara lain melalui mekanisme pengujian materiil judicial review) seperti yang ditulisnomor tahun tentang narkotika adalah produk peraturan perundang undangan yang menurut kami mengandung materi muatan yang bertentangan dengan uud dan karena itu kami memohonkan untuk dinyatakan batal dan tak mempunyai daya kekuatan hukum. materi muatan yang dimaksud adalah yang mengandung hukuman mati yang nanti akan diuraikan secara lebih rinci dalam bagian pokok (substansi) permohonan ini. namun sebelum memasuki substansi permohonan ini, ada satu persoalan yang kami hadapi, yakni 'eligibility' sebagian pemohon. menurut huruf (a) nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, pemohon pengujian materiil hanya dibatasi pada perorangan warga negara indonesia bersama kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat dan lembaga negara sementara perorangan warga negara asing tidak memiliki eligibility' sekalipun jika mereka mempunyai kepentingan hukum (belakang) yang sangat kuat secara manifes dan laten. misalnya, pada pengujian materiil narkotika ini kita melihat bahwa sejumlah warga negara asing dijatuhi hukuman mati. sementara, sebagaimana kita pahami betul bersama, sebuah hukum harus menjamin hak setiap orang yang menjadi subjek hukumnya baik warga negaranya maupun warga negara asing untuk memperoleh due process law, yang merupakan hak asasi yang fundamental. uud dengan tegas dan gamblang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan . untuk menyelenggarakan peradilan ., sedangkan yang sama dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung . dan oleh sebuah mahkamah konstitusi . dengan demikian, jelaslah sepuluh tahun yang lalu, berarti sepanjang tahun masyarakat menanti keadilanapi diberlakukannya kembali), amerika serikatberikut dijelaskan perbedaan pendapat dan pandangan tentang pro dan kontra tentang hukuman mati, sebagai tersebut para pihakyang lebih lanjut diatur(grundnorm), itu haruslah menjadi pedoman bagi segenap aturan hukum dibawahnya. selainhukuman mati dianggap mana telah diadopsi dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun lebih lanjutkalipihak yang tidak setuju adanya hukuman mati, bahwa tidak terdapat korelasi antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan, artinya menurut para pemohon berdasarkan fakta fakta yang dikemukakan (vide permohonan hal hukuman mati ternyata tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan tindak pidana narkotika dan psikotropika indonesia, tetapi juga harus diyakini bahwa ada terdapat hukuman mati indonesia, para pengedar, penjual dan distributor narkotika dan psikotropika indonesia semakin merajalela baik secara kualitas maupun kuantitas. para pihak(ultimatum rubidium): keadilan, kepastian hukum dan manfaat kegunaan. dari aspek keadilan, maka penjatuhan hukuman mati seimbang dengan tindak pidana yang dilakukannya (terorisme, perdagangan narkoba, pembunuhan berencana, dan lain sebagainyayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde)negakan hukum. lebih lanjut dengan mengacu pada hukum islam (yang dipandangnya sebagai salah satu sumber hukum dunia, disamping sistem eropa kontinental, common law system, sosialis maupun asia timur) yangbahwa tindak pidana pembunuhan, narkoba, terorisme adalah perbuatan yang merusak, menyengsarakan dan merugikan banyak pihak. maka hukuman yang pas bagi pelakunya adalah hukuman mati. berkaitan dengan hak asasi manusia, bagi pihak yang setuju adanya hukuman mati, mengemukakan bahwa disampingbaginya bukan sesuatu yang perlu untuk dibela dan dipertahankandianggapdapat disampaikan bahwa selama kurun waktu tahun dari data statistik, orang yang menjalani hukuman mati ternyata jumlahnya hanya sedikit (tidak signifikan)yang serius terhadap kehidupan indonesia. tindak pidana narkotika dan psikotropika narkoba) indonesia tahun s.d menyikapi perkembangan permasalahan narkotika dan psikotropika narkoba) indonesia, dari tahun tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dan mengkhawatirkan dalam kurun waktu (enam) tahun terakhir, seperti data kasus narkoba dibawah ini. data kasus tindak pidana narkoba indonesia tahun (november) berdasarkan jumlah kasus tahun jumlah kasus was m06t1) total narkotika lob psikotropika hazel bahan adiktif jumlah kenakan da3 das jus pas das sumber dit narkoba, desember berdasarkan jumlah kasus jumlah narkotika bagi tan psikotropika age 2g) (bahan adiktif b21 kenaikan sumber dit iw: narkoba, desember berdasarkan jenis kelamin (belum jelas jumlah pria dan wanitanya tahun jumlah jenis kelamin pria wanita za3 una 19ti3 bad jumlah sumber dit iv: narkoba, desember berdasarkan usia tam jumlah |. toma thn las thn thn bsi s09 thn iai thn ati sumber dit i#: narkoba, desember berdasarkan tingkat pendidikan tahun jumlah pendidikan #evo tora parit lea slip iog7 sa16 (sta ehi sy) noa05 bagi ipt l09h jumlah dad enak sumber dit narkoba, desember berdasarkan jenis pekerjaan jumlah pns polri tni kak bgt swasta inda wiraswasta fine) 1s06 did tani ads buruh lai am) mahasiswa kap (pelajar pengangguran ib1 melati sumber dit iw: narkoba, desember berdasarkan jumlah barang bukti narkotika barang bukti! mma narkotika ganja gni ordo grasnagso1 basatosai) 1sg11. teo hon skj bagi aaa tut.dal rgs aza lahan sense hai nan iai senja iri ade .6ali kerdil iri bf2uni as790 4st kokain dari 3ua2063| s1as b4. ikashish iri set .p2 so, candu iri tube morphine iri berdasarkan jumlah barang bukti psikotropika barang bukti mampu psikotropika jesstascy italic 224i ditaati boo) so6 ga) ish4bl iri der rudal 2e5 serasa) ines 1s05676 daftar italic nam apes rap sumber dit narkoba. desember berdasarkan jumlah barang bukti bahan adiktif miras barang bukti irman bhn adiktif miras istri 4yb ktm uang migas istri sal sumber dit narkoba. desember #fifa5 berdasarkan jumlah clandestine laboratory yang diungkap ima sumber dit narkoba. desember aids pada periode tahun telah diungkap clandestine lab. pada tahun ditemukan land. lab. terbesar dunia kiss ang kim soil pada tahun ditemukan sland. lab. terbesar ke dunia kiss cimande!, setelah china fiji kasus baru aids dari idu's (penyalahguna narkoba suntik tahun" kategori jumlah salsa jib halts aki3 uus kenaikan sea sr3s tar joo sumber ditjen ppmspl, depkes ri, desember ulis pada periode tahun telah ditemukan korban aids, dimana adalah ilu's prosentase perbandingan jumlah total aids dengan aids dari berdasarkan rekapitulasi jumlah tahanan narapidana khusus narkotika suntik) dan napi des ihnkayen ber ithnnsnapi suntik ana beku rose task sin sumber dien pas, lekuk hati. napi umum dengan tahanan& napi narkoba dari beberapa tabel diatas, menunjukkan permintaan dari pemakai dan penawaran dari pemasok pengedar dan produsen narkotika dan psikotropika (narkoba) merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan, seperti halnya yang lazim terjadi pada hukum pasar yaitu ada permintaan dan penawaran (suplai and demand), bagi pihak pemasok pengedar dan produsen yang dipikirkan hanyalah keuntungan sebesar besar tanpa memperhitungkan akibat dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika narkoba), jutaan pemuda tunas bangsa putus sekolah dan kehilangan masa depan, bahkan tidak terhitung jumlahnya yang mati sia sia karena kecanduan narkoba. karena itu pemerintah berpendapat sudah sepatutnyalah jika terhadap para pemasok pengedar dan produsen diberikan hukuman yang seberat beratnya dan jika perlu diberikan hukuman mati sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika maupun undang undang nomor tahun tentang psikotropika (seperti vonis hukuman mati yang dijatuhkan terhadap para pemohon). hukuman mati berbagai, kongo, arab saudi, iran dan amerika serikat. tahun amerika serikat mengeksekusi orang dewasa. hampir orang menunggu pelaksanaan hukuman mati berbagai penjara amerika serikat. seperti dijelaskan atas,kan menurut imperial the indonesian human rights watch), saat ini indonesia tidak kurang orang yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati, sementara seluruhhap. y" era ng: keterangan: hijau dihapus untuk kejahatan biasa tetapi tidak untuk luar biasa (perang) pescara meantika dan psikotropika narkoba) dapat menghancurkan masa depan suatu bangsa dengan membunuh secara perlahan akibat akibat negatif lainnya. mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan baik oleh korban penyalahgunaan narkoba maupun oleh pemerintah dalam rangka pemberantasan pengedaran narkotika dan psikotropika, maka seluruh masyarakat dan seluruh dunia mengutuk dan menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. seluruh bangsa dunia, dibawah koordinasi undip yaitu organisasi yang menangani kejahatan narkotika dan psikotropika (narkoba) internasional, mengajak seluruh bangsa belahan dunia manapun untuk menyatakantika dan psikotropika (narkoba): sehingga, sebagai sebuah lembaga peradilan, bila akses terhadapnya dibatasi bagi orang tertentu, kami berpendapat telah terjadi pelanggaran terhadap hak atas due process law yang sangat fundamental ini. akan merupakan pengkhianatan terhadap keadilan (justice) jika ada seorang subjek hukum tak memiliki hak akan due process law hanya karena kebetulan bukan warga negara indonesia. dapatkah kita membayangkan seorang warga negara indonesia yang diadili luar negeri dan dijatuhi hukuman mati tak dapat membela dirinya karena due process law kepadanya tak diberikan semata mata hanya karena dia berkewarganegaraan indonesia? kedua warga negara australia yang ikut mengajukan permohonan pengujian materiil kali ini tidak memohon agar hak hak politik diberikan kepada mereka. kedua warga negara australia ini, myuran sukumaran dan andrew chan, tidak mengajukan permohonan pengujian materiil ini untuk bisa ikut memilih dalam pemilihan umum atau pilkada. mereka mengajukan permohonan pengujian materiil ini untuk memperjuangkan hak asasi mereka yang seyogianya dijamin oleh produk peraturan perundang undangan kita sesuai dengan uud dan memang telah dijamin uud maupun prinsip prinsip hak asasi manusia universal yang juga sudah menjadi bagian dari iaw the land? karena keanggotaan indonesia pbb dan karena kita juga mengadopsi banyak hak asasi manusia uud termasuk antaranya dari occur. sudah sewajarnya dan selayaknya warga negara asing bisa mengajukan permohonan pengujian materiil karena adanya kepentingan hukum yang berdasar dan tak terbantahkan, sepanjang kepentingan hukum itu tak berkaitan dengan hak hak politik warga negara indonesia, sebagaimana juga warga negara asing bisa memiliki legal standing sebagai pemohon mahkamah konstitusi jerman dan beberapa negara lain. mahkamah konstitusi akan membuktikan diri sebagai bukan saja the guardian the constitution dan the sole interpreter the constitution sebagaimana dikatakan oleh justice marshall dalam madison marburg, tetapi sekaligus juga sebagai the guardian human rights. terobosan mahkamah konstitusi dalam the age rights' sekarang ini adalah terobosan yang akan bersifat historispentingnya memberlakukan hukuman mati bagi pelaku (pengedar produsen) tindak pidana narkoba..prasad chamber harus menerima hukuman mati? mari kita renungan bahwa dengan mili gram heroin, makaseorang ayodhya prasad ini. sampai saat ini masih ada orang yang masih nyaman menikmati hidup dan kehidupannya, karena belum dilaksanakan eksekusi hukuman mati, dilain pihak korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika satu per satu mati karena over dosis. juga triliunan rupiah uang negara dan rakyat habis untuk membiayai, merehabilitasi para korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika akibat tindakan tindakan para pengedar dan para pemasokpendapat pakar hukum terhadap pelaksanaan hukuman mati. pendapat dr. rudy satrio mukantardjo, dosen hukum pidana universitas indonesia).pelaksanaan hukuman mati indonesia masih perlu diterapkan, utamanya terhadap tindak pidana terorisme, pembunuhan sadis dan berencana dan kejahatan perdagangan narkoba. berikut beberapa pendapat para pakar hukum tentang hukuman mati sebagai berikut:.an sebagainya. tetapi. lombroso dan garofalo (bapak kriminologi) .pendapat dr. muhammad amrun, sh. bahwa segenap ketentuan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun harus dilihat dalam konteks memberlakukan suatu norma dasar secara hukum yang mengikat setiap warga negara dan setiap orang dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia, dan sebagai norma dasar, maka peraturan perundang undangan bawah konstitusi tidak beroleh bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun doktrin hierarki perundang undangan tersebut bersifat universal sebagaimana diuraikan dalam stufenbau theories yang diperkenalkan oleh pemikir hukum terkemuka hans kersen. sebagaimana diketahui undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, juga mengatur hierarki norma tersebut. pemahaman tentang pentingnya hak hidup (the right life) tidak dapat dipungkiri, yang merupakan norma hukum sebagaimana diatur dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun namun, yang sesungguhnya terjadi para pemohon telah paham terhadap ketentuan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang dikaitkan dengan diberlakukan ketentuan huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang narkotika.. hukuman mati sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika harus dilihat dalam konteks perlindungan hak hidup masyarakat luas. sesungguhnya para penjahatpendapat prof. dr. achmad ali, guru besar fakultas hukum universitas hasanuddin). bahwa penerapan'sehinga menurut achmad ali, pelaksanaan hukuman mati tidak dilarang dan bertentangan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa memang benar ada undang undang dasar negara republik indonesia tahutetapi undang undang dasar negara republik indonesia tahun harus dilengkapi juga dengan memahami apa yang terkandungundang undang dasar negara republik indonesia tahunan lain laintindak pidana narkotika dan psikotropika sebagai kejahatan internasional.terdistribusi ,, untuk membawa indonesia depan pintu peradaban baru yang mengedepankan hak asasi manusia. i2. alasan alasan pengajuan permohonan pengujian materiil terhadap huruf uuk huruf uuk bertentangan dengan uud khususnya 28d hurufst. pertanyaan yang timbul adalah apakah hak konstitusional hanya dimiliki oleh warga negara indonesia sehingga hanya warga negara indonesia saja yang dapat bertindak sebagai pemohon? penjelasan uuk mengaturika mengacu pada uud maka terlihat bahwa hak hak yang diatur dalam uud tidak hanya hak hak warga negara (citizen rights) tetapi juga hak hak asasi manusia (human rights). hak hak asasi manusia dimiliki oleh setiap manusia, tanpa memperdulikan kewarganegaraan mereka. ketika mengacu pada human rights, uud menggunakan kata kata setiap orang , bukan setiap warga negara , sedangkan untuk citizen rights digunakan kata kata setiap warga negara , tiap tiap warga negara , segala warga negara , dan seluruh rakyat . catatan: dalam permohonan ini, istilah hak hak asasi manusia (human rights) kami gunakan dalam arti sempit untuk membedakannya dengan hak hak warga negara (citizen rights). dalam arti luas, hak hak asasi manusia (human rights) juga mencakup hak hak warga negara. hal ini dapat dilihat, misalnya, pada judul bab uud yaitu hak asasi manusia. bab xa, samping mengatur tentang hak hak asasi manusia dalam arti sempitpentingan negara dalam penegakan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.kiberdasarkan penjelasan dan uraian atas, maka ancaman hukuman mati seperti tercantum dalam dan undang undang nomor tahun tentang narkotika masih perlu dan relevan diberlakukan bagi pengedar, pemasok dan distributor narkotika dan psikotropika indonesia, hal ini didasari atas pertimbangan pertimbangan sebagai berikut bahwa persoalan pro dan kontra terhadap hukuman mati bukan hal yang baru, bagi pihak yang menjadi korban jelas akan mendukung pidana mati tersebut, mengingat kekejaman dan akibat yang ditimbulkan dari tindakan pelaku. kemudian bagi pelaku maupun pihak pihak yang kontra maka hukuman mati dianggap bertentangan dengan konstitusi undang undang dasar negara republik indonesia tahun maupun). bahwa sebagaimana diketahui,sebagainya. singkatnya akibat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika telah menimbulkan akibat yang sangat buruk bagi korbannya, tidak demikian halnya dengan para pengedar, pemasok maupun para distributor narkoba, yang dapat menarik dan memperoleh keuntungan milyaran bahkan triliunan rupiah. bahwapikir dan budi manusia dirusak secara masal untuk kepentingan pribadi dan golongan. dengan tindak pidanatertentu atau penjara seumur hidup?bahwabahwa ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun, pada dasarnya bukanlah ketentuan yang melarang sama sekali hukuman mati diterapkan indonesia. bahwa dalam memahami ketentuan harus pararel dan mencermati ketentuan yang terkandung dalamsaja, maka memang terdapat kesan seolah olah konstitusi melarang hukuman mati , tetapi bila membaca dan mencermati ketendengan perkataan lain, sesungguhnya para penjahat tindak pidanabahwoyang harus ditanggung oleh negara dan masyarakatara pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian (constitutional review) undang undang nomor tahun tentang narkotika. para pelaku pengedar narkotika pada dasarnya telah menghilangkan hak untuk hidup masyarakatara,bahwa peredaran dan perdagangan gelap narkotika tidak terlepas dari kejahatan transnasional dan kejahatan internasional, dan dapat(pengedar, pemasok dan distributor),kuhp), yang merupakan bagian daripihak lain yang orang lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran bagisehingga tidak muncul pedagang, pengedar, distributor narkotika dan psikotropika (narkoba) lain dikemudian hari, memperdagangelaku pengedar, pemasok dan distributor narkotika dan psikotropika (narkoba) telah menimbulkan dampak ketergantunganemerintah sangat menghargai upaya konstitusional para pemohon principal (para terpidana mati) maupun para kuasa hukum untuk mengajukan permohonan pengujian (constitutional review) undang undang mahkamah konstitusi, disisi lain pemerintah berpendapat kalaupun permohonan pengujian dan undang undang nomor tahun tentang narkotika dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, cast yang berkaitan dengan ancaman hukuman mati, niscaya dapat menimbulkan kekacauan hukum dan ketidakpastian hukum (unrechtszekerheid), karena norma ancaman hukuman mati tidak hanya terdapat dalam undang undang narkotika saja undang undang nomor tahun tentang narkotika), melainkan tersebar dalam beberapa undang undang lainnya, antara lain: undang undang nomor tahun tentang psikotropika, undang undang nomor tahun tentang pengadilan hak asasi manusi, dan kitab undang undang hukum pidana kuhp). sifat putusan mahkamah konstitusi hanya mengikat terhadap materi muatan dan atau bagian undang undang yang dimohonkan untuk diuji. karena itu jika permohonan pengujian undang undang yang berkaitan dengan hukuman mati dikabulkan, maka tidak serta merta (mutasi mutans) menyatakan norma ancaman hukuman mati yang terdapat dalam undang undang lain juga dianggap bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan karenanya menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pula. pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (intact vangewisjde) dapat terganggu, karena putusan tersebut dapat dijadikan sarana untuk melakukan perlawanan perlawanan yuridis maupun non yuridis, padahalundang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi), dengan perkataan lain eksekusi hukuman mati terhadap para pemohon tetap dilaksanakan. dapat dijadikan entry point bagi para terpidana mati lainnya, termasuk terpidana mati atas kejahatan terorisme yang dianggap sebagai musuh (misalnya dan yang mengatur tentang hak untuk hidup) juga mengatur tentang hak hak warga negara (misalnya yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan ). pembedaan human rights dan citizen rights terlihat, misalnya, pada dan serta uud menjamin bahwa: setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,. lebih lanjut, mengatur bahwa: setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. ketentuan ketentuan tersebut dipertegas olehdangkan, uud mendefinisikan penduduk. dengan demikian, jelaslah bahwa uud menjamin human rights dalam hal beragama tidak hanya untuk warga negara indonesia, tetapi juga untuk warga negara asing. ini merupakan salah satu contoh hak konstitusional warga negara asing dalam konstitusi indonesia. maka, ketika undang undang tertentu melanggar hak beragama bagi warga negara asing tertentu, misalnya, maka warga negara asing tersebut mengalami constitutional loss atas haknya yang dilindungi dan dijamin oleh uud dan dengan demikian memiliki legal standing untuk memohon pengujian materiil terhadap undang undang tersebut. terkait dengan permohonan guo, pemohon iii dan adalah warga negara australia yang telah dipidana mati berdasarkan narkotika. umat manusia diseluruh dunia bom bali dan ii, bom kuningan, bom marriott, dan lain sebagainya), untuk mengajukan permohonan pengujian (constitutional review) undang undang terorisme mahkamah konstitusi ri. atas hal hal tersebut atas, pemerintah berpendapat, alangkah lebih baik dan bijak apabila keberatan keberatan maupun sumbang saran untuk merubah menghilangkan norma hukuman mati terhadap semua peraturan perundang undangan yang berlaku indonesia dapat disampaikan kepada pembuat undang undang pemerintah dan dewan perwakilan rakyat) melalui mekanisme legislative review. dari uraian tersebut diatas, pemerintah berpendapat bahw, tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya para pemohon, dan tidak bertentangan dengan ketentuhuruf huruf huruf huruf huruf huruf tidak bertentangan dengan dan dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun s5. menyatakan huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf undang undang nomor tahun tentang narkotika dan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstituketerangan pemerintah jaksa agung) berkait dengan pemohon scott anthony rush, sebagai pemohon dalam perkara nomor puu v pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:uraian lebih lanjut dalam tersebut yaitubertentangan dengan dan uud uud setiap orang berhak untuk hidup sertalegal standingrsyaratan formal legal standing pemohon sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi dijabar . bahwa pemohon sebagaimana dinyatakan pada halaman permohonan pemohon yang menyebutkan kewarganegaraan pemohon adalah warga negara australia, dengan demikian telah jelas bahwa pemohon bukan perorangan warga negara indonesia sehingga tidaknomor tahun tentang narkotika terhadap uud bahwa pemohon saudara scott anthony rush, kewarganegaraan australia tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemohon perorangan warga negara indonesia. bahwa dalil pemohon pada halaman butir permohonannya adalah tidak tepat yang mencampuradukkan antara berlakunya undang undang terhadap semua orang yang berada indonesia (penduduk) dengan hak hak warga negara indonesia yang ditentukan oleh undang undang itu (vide undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi). s5. dalil pemohon adalah tidak tepat yang dinyatakan dalam halaman butir dan permohonannya, bahwa . pemohon berhak mengajukan segala upaya hukum yang tersedia, termasuk mengajukan permohonan ini. karena itu pula, pembatasan seperti tersebut dalam huruf uuk tidak boleh diberlakukan terhadap pemohon . bahwa hukum acara pidana mengenal (dua) jenis upaya hukum yaitu upaya hukum biasa (vide s.d. undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap)) dan upaya hukum luar biasa (vide s.d. kurap). upaya hukum biasa terdiri dari pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan untuk kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. dengan demikian permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang narkotika bukan merupakan upaya hukum dalam hukum acara pidana yang menjadi hak setiap terdakwa terpidana. dengan demikian, berdasarkan kualifikasi pemohon yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemohonad). bantahan pemerintah terhadap alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya. bahwamaupun dengan occur. menurut pemohon dalam permohonannya menganggap kewenangannya dirugikan dengan dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut penjatuhan hukuman mati bertentangan dengan konstitusi indonesia yang mengakui adanya hak hidup, sebagaimana termaktub dalam dan uud indonesia merupakan negarayang telah meratifikasi dalam undang undang nomor tahun pada bagian iii occur menyata tiada yang dapat mencabut hak tersebut, ketentuan huruf a,a huruf huruf huruf huruf huruf huruf undang undang nomor tahun telah merugikan kepentingan pemohon dalam memperoleh hak hidupnya. terhadap dalil pemohon tersebut pemerintah menolak secara tegas dengan alasan sebagai berikut alasan bahwa "pemidanaan mati adalah melanggar hak asasi manusia ham) dan karena itu harus dihapuskan", adalah tidaklah tepat. sebab, bukan hanya hukuman mati, melainkan seluruh jenis pemidanaan pada hakikatnya adalah pelanggaran ham, tetapi kemudian menjadi sah karena diperkenankan oleh hukum yang berlaku. dalam hal penahanan tidak didasarkan pada suatu ketentuan hukum yang berlaku dapat pula disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tidak hanya hukuman mati, tetapi semua jenis hukuman pidana pada hakikatnya merampas atau melanggar ham dari terpidana, namun kemudian sah karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. bahwa penerapan sanksi pidana mati tepat untuk diterapkan pada tindak pidana narkotika, dengan alasan sebagai berikut sanksi pidana mati telah diatur sebagai pidana pokok dalam kitab undang undang hukum pidana yang memiliki kekuatan hukum mengikat serta berlaku umum:dengan ancaman pidana yang terberat sebagai bentuk pretensi negara terhadap dampak ancaman destruktif dari tindak pidana narkotika: penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku bukan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia bangsa indonesia, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda dimasa yang akan datang, bahwa secara filosofis hukuman mati bertujuan untuk kepentingan pretensi umum, agar masyarakat tidak melakukan kejahatan tersebut. bahwa pemohon pada halaman butir permohonannya menyatakan, pemohon adalah warga negara australia yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terorganisir tanpa hak mengekspor narkotika golongan dan telah dijatuhi hukuman pidana mati oleh mahkamah agung republik indonesia dalam putusannya nomor pid tanggal agustus dengan demikian penjatuhan hukuman mati terhadap pemohon telah memenuhi syarat yaitu, spesifik merupakan hukuman mati dalam tindak pidana narkoba dan secara selektif pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan pengadilan bersalah melakukan tindak pidana narkoba. bahwa uud hasil amandemen, sama sekali tidak melarang hukuman mati.bahwa pemaknaan uud harus dilengkapi dengan memahami apa yang terkandung dalam". bahwa pelaksanaan hak dalam uud tersebut harus dibatasi: sesuai dengan undang undang: sesuai dengan pertimbangan moral, cc. sesuai dengan nilai agama, sesuai dengan keamanan dan ketertiban umum. dengan demikian pengecualian akan jaminan hak yang ada pada tersebutbahwa hukuman mati tetap diperlukan karena tindakan dari pelaku yang tidak memperhatikan aspek kehidupan yang berperikemanusiaan sila kedua pancasila) dan kehidupan yang penuh dengan berkeadilan sosial sila kelima pancasila). article universal declaration human rights general assembly resolution (ii) decemberhak atas penghidupan tidak dijamin sebagai hak mutlak. misalnya, menurut konvensi eropa, pencabutan nyawa tidak bertentangan dengan hak atas penghidupan, apabila pencabutan ini diakibatkan oleh tindakan tertentu yang sudah ditetapkan. konvensi eropa mensyaratkan hukuman mati dikenakan oleh suatu pengadilan, sesudah memperoleh keyakinan mengenai suatu kejahatan yang karena keputusannya ditetapkan oleh undang undang. bahkan occur juga tidak secara mutlak melarang hukuman mati, dimana hanya memberikan batasan hukuman mati diperbolehkan pada kejahatan yang berat , dan hanya boleh dikenakan dengan suatu keputusan final suatu pengadilan yang berwenang sesuai undang undang. lebih lanjut occur melarang pengenaan hukuman mati pada orang dibawah usia delapan belas tahun pada saat melakukan kejahatan, dan melarang eksekusinya pada wanita hamil. sebagaimana yang dikemukakan dalam butir diatas, occur juga tidak melarang keberadaan hukuman mati atau death penalty suatu negara sebagaimana yang dinyatakan dalam article occur. article occurbahwa article the international covenant civil and political rights occur) menyebutkan, "in". the human rights committee menetapkan dalam menafsirkan ketentuan dalam occur tersebut, "ihe expression 'most serious crime' must read restrictive mean that the death penalty should guide exceptional measure". bahwa kejahatan narkotika merupakan most serious crime indonesia, karenadan keamanan nasional. bahwa filosofi diberlakukannya ancaman pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana narkoba juga dinyatakan dalam penjelasan umum undang undang nomor tahun tentang narkotika yang menyatakan perlu memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika. berdasarkan alasan alasan tersebut diatas dengan hormat kami memohon kiranya majelis hakim mahkamah konstitusi yang terhormat berkenan: menyatakan menolak permohonan pengujian pemohon dalam perkara nomor puu v untuk seluruhnya, menyataktidak bertentangan dan uud adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat serta berlaku umum. dalam halmaret badan narkotika nasional yang diwakili oleh kepala pelaksana harian made bangku pastikan, mengemukakan hal hal sebagai berikut: sisi lain, "hak untuk hidup pemohon iii dan dijamin oleh. ini dipertegas olehggunaan kata setiap orang pada dan kata "hak asasi manusia pada jelas menunjukkan maksud dari uud untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia, termasuk dalamnya hak asasi warga negara asing untuk hidup. adalah dapat dimengerti dan diterima apabila, misalnya, warga negara asing suatu negara memiliki hak yang berbeda dalam hal pemerintahan negara tersebut. misalnya, tidak memiliki hak untuk menjadi calon presiden negara tersebut atau tidak memiliki hak suara dalam pemilihan umum negara tersebut. akan tetapi sulit ditemukan alasan (rationale) yang dapat menjelaskan mengapa warga negara asing memiliki hak yang lebih rendah atau lebih terbatas daripada warga negara dalam hal hak untuk hidup serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. uraian tersebut atas menunjukkan bahwa uud tidak menghendaki diskriminasi terhadap warga negara asing. bahkan uud secara tegas menolak diskriminasi terhadap siapa pun jugpalagi, sementara satu sisi uud mengatur demikian dan uud menjamin human rights bagi setiap orang di sisi keterangan badan narkotika nasional pendahuluan isu dan kontroversi mengenai hukuman mati indonesia kembali menghangat, setelah masyarakat semakin menyadari betapa dahsyatnya ancaman bahaya narkoba, sehingga dengan gencar mempertanyakan kesungguhan pemerintah, dengan menunjuk pelaksanaan eksekusi mati pada agustus yang lalu, terhadap terpidana mati ayodhya prasad chamber yang tidak kunjung dilaksanakan walau rasanya telah ditolak oleh presiden tahun isu dan kontroversi terus berkembang menjelang pelaksanaan dan setelah pelaksanaan eksekusi mati tersebut yang penuh dengan lika liku hukum. yogal tersebut tidak hanya terjadi indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula sejumlah negara eropa yang telah membatalkan hukuman mat sesama. menurut herbert spencer, setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari lain orangbadan narkotika nasional mengungkapkan bahwa penduduk yang menjadi pengguna narkoba semua ibu kota provinsi rata rata sudah atas persennamun jika dilihat dari sudut pandang berbeda, seseorang yang melakukan tindak kejahatan berat telah melanggar hak banyak orang. penyelundupan heroin seberat telah menghancurkan masa depan rakyat indonesia. jika heroin sebanyak itu dikonsumsi oleh jutaan remaja indonesia, satu generasi penerus bangsa akan rusak. seseorang yang mengkonsumsi heroin tidak jarang berakhir dengan kematian, sehingga heroin seberat dapat membunuh jutaan rakyat indonesia. hal tersebut menjadikan pemberlakuan hukuman mati bagi penyelundup, penjual, maupun pemasok narkoba sangat layak untuk dilakukan agar tidak muncul ayodhya yogya lainnya bumi indonesia. disusul dengan penolakan grasi pemerintah terhadap terpidana mati kasus narkoba lainnya pada saat upacara peringatan hari anti narkoba internasional hani), tanggal juni istana negara, beberapa waktu yang lalu. setiap penolakan grasi oleh presiden atau pada saat sidang pengadilan yang menjatuhkan vonis mati atau pada saat pelaksanaan hukuman mati terhadap seorang terpidana mati dalam kasus besar selalu menarik perhatian publik. karena negara kita adalah negara hukum (rechstaat), dengan kondisi penegakan hukum yang masih sangat memerlukan penataan yang sungguh sungguh (kalau tidak disebut sebagai memprihatinkan) ditengah tengah gejolak politik yang sangat dinamis, maka tidak urung kontroversi tidak hanya berkembang wilayah hukum , tetapi juga memasuki wilayah politik dengan berbagai interpretasi dan dugaan dugaan. adanya perbedaan, kontroversi, bahkan timbulnya berbagai interpretasi dan dugaan dugaan, sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar dalam kehidupan masyarakat plural yang mulai belajar berdemokrasi. bahkan sebenarnya, kita harus menganggap dan menerimanya sebagai kekayaan dan suatu keharusan, bukan saja untuk memperluas wawasan dalam khasanah demokrasi tetapi juga sebagai sarana kontrol agar tidak terjadi kesemua menahanetapi diberlakukannya kembali), aspenjelasan bawah ini mencoba menggambarkan perbedaan pendapat dan pandangan tersebut:dan juga terangkat dalam amandemen ke uudgrundnorm), itu haruslah menjadi pedoman bagi segenap aturan hukum dibawahnya. sampingdengan demikian, hukuman mati jelas jelasmana telah diadopsi dalam amandemen uud selanjutnya.000xkelompok ini, tidak ada korelasi antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan. kelompok ini juga mengemukakan bahwa penolakan grasi sebenarnya sudah merupakan hukuman tambahan bagi terpidana mati maupun mereka yang masih dalam proses hukum, berupa: gangguan kejiwaan, stress, kekecewaan karena telah sekian lama mendekam penjara, tetapi juga tetap menjalani hukuman mati, histeris sebelum hukuman mati dilaksanakan dan beban psikologis berat bagi keluarganya. keadilan, kepastian hukum, dan manfaat kegunaan. dari aspek keadilan, maka penjatuhan hukuman mati seimbang dengan tindak kejahatan yang dilakukannya (terorisme, narkoba, pembunuhan berencana, dllmerintah penegak hukum. bagi kelompok ini yang khusus mengacu pada hukum islamtindak kejahatan pembunuhan, narkoba, terorisme adalah perbuatan yang merusak apa yang harus dan wajib dipelihara. maka hukuman yang pas bagi pelakunya adalah hukuman mati. berkaitan dengan hak asasi manusia, kelompok ini mengemukakan bahwadia bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan dan dibelaabdul rahman menjelaskan bahwaterhadap kehidupan indonesia. pelaksanaan hukuman mati tidak bertentangan dengan uud alasan mempertahankan pidana mati karena berbagai produk telah menetapkan secara eksplisit ancaman maksimal pidana mati dalam kitab undang undang hukum pidana kuhp), tindak pidana korupsi, narkotika psikotropika, terorisme dan pengadilan ham. membaca uud tidak bisa sepotong sepotong, tetapi harus secara utuh. memang menurut uud menyebutkan, hak setiap orang untuk hidup", akan tetapi jika dibaca isi uud secara eksplisit mengatakan: "kebebasan setiap orang harus dibatasi oleh uu. isi lengkap uud tersebut, antara laitu berarti, bahwa penerapan pidana mati berbagai undang undang tersebut adalah merupakan pengejawantahan dari uud artinya bahwa penerapan pidana mati indonesia tidak bertentangan dengan uud oleh karena itu, pencantuman pidana mati berbagai undang undang tersebut termasuk dalam ruu kuhp mendatang telah mempunyai legitimasi konstitusional. karena penerapan pidana mati telah mempunyai legitimasi konstitusional, maka pemberlakuan hukuman mati indonesia pun tidak melanggar hak asasi manusia ham) terpidana mati, sebab kriteria atau elemen unsur unsur kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) telah secara eksplisit diatur dalam nomor tahun tentang pengadilan ham. sekalipun penerapan pidana mati bukan jaminan terjadinya efek jera para penjahat kriminal, namun penerapan pidana mati negara indonesia yang beraneka ragam suku, ras, agama, setidaknya akan dapat meminimalisir berbagai angka kejahatan indonesia. menyikapi penerapan hukuman mati indonesia, kita tidak boleh berpandangan sempit hanya tertuju kepada kepentingan terpidana mati saja, tetapi juga harus melihat kepentingan secara nasional, khususnya pihak korban yang terbunuh secara sadis, biadab, yang tidak berperikemanusiaan itu. bayangkan saja kalau malapetaka kejadian itu tertuju kepada pihak pendukung dihapuskannya pidana mati tersebut, seperti pembunuh berdarah dingin, hingga menelan nyawa satu keluarga dalam rumah tangga, peledakan bom hingga mematikan banyak korban yang tidak berdosa, pengedar narkoba bertaraf trans nasional internasional yang mengakibatkan rusaknya moral dan mental masyarakat. apakah penjahat semacam itu masih perlu dibiarkan hidup? apakah terdakwa semacam ini tidak melanggar hak hidup orang lain yang justeru dapat dikualifisir melanggar ham. jika disebut pemerintah melakukan pelanggaran ham saat mengeksekusi terpidana mati adalah keliru, karena pemerintah melaksanakan eksekusi terpidana mati telah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde). namun, sekalipun undang undang menentukan adanya pidana mati, bukan berarti hakim seenaknya menjatuhkan ancaman maksimal pidana mati kepada terdakwa tersebut. hakim harus melihat secara cermat dan hati hati, fakta hukum yang terungkap persidangan, siapa otak intelektualnya, apakah hanya turut membantu atau yang disuruh melakukan kejahatan tersebut. jika putusan hakim tingkat pertama masih dirasa kurang adil, masih bisa diperbaiki oleh hakim tingkat banding, hakim kasasi dan hakim peninjauan kembali mahkamah agung. ingat, sekali hakim salah menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang terdakwa yang sebenarnya vonis itu tidak pantas dijatuhkan kepadanya, dosa hakim yang memvonis hukuman mati tersebut tidak akan terapung oleh tuhan yang maha benar dan maha adil, sebab putusan hakim disini menyangkut pencabutan "nyawa manusia" ciptaan tuhan. data tindak pidana narkoba indonesia tahun dengan menyoroti permasalahan narkoba indonesia, suatu permasalahan yang tidak boleh dipandang enteng, karena keadaannya yang semakin memprihatinkan. berikut data kasus narkoba indonesia dalam tahun terakhir. data kasus tindak pidana narkoba indonesia tahun (november) berdasarkan jumlah kasus kasus jumlah narkotika psikotropika bahan adiktif loo jumlah 3ns1) o1t4o) te252| iso9) sa.tag| kenaikan sumber dit iw' narkoba, desember berdasarkan jenis kelamin (belum jelas jumlah pria dan wanitanya) jumlah ras aa. pria wanita sumber dit iw narkoba, desember berdasarkan usia usia tahun jumlah total 1x18 thn thn .bbd thn thn thn batu jumlah sumber dit iv' narkoba, desember berdasarkan tingkat pendidikan tahun jumlah pendidikan so| powo kan ite, isd slip sta 1pt jumlah sumber dit iv narkoba, desember berdasarkan jenis pekerjaan jumlah bae aan men bea del ipni (polri tni swasta wiraswasta tani (buruh mahasiswa pelajar pengangguran sumber dit narkoba, desember berdasarkan jumlah barang bukti narkotika barang bukti jumlah narkotika daun ganja (gr) bagatondd pohon gnj (btg) tat add lahan ganja haj biji ganja (grj (heroin (gr) (kokain (gr) (ihashish (gr) candu (gr) tube morphine (gr) berdasarkan jumlah barang bukti psikotropika barang bukti jumlah psikotropika ecstasy (bl) 2si.0resol shabu tar) daftar (tbl) sumber dit iv narkoba, desember berdasarkan jumlah barang bukti bahan adiktif miras barang bukti jumlah bhnadiktif miras ttl) miras (ltr) sumber dit iv narkoba, desember berdasarkan jumlah clandestine laboratory yang diungkap jenis jumlah ojo senen jumlah. sumber dit iv narkoba, desember pada periode tahun telah diungkap clandestine lab. pada tahun ditemukan land. lab. terbesar dunia (kss ang kim sei) pada tahun ditemukan land. lab. terbesar ke dunia (kss cimande), setelah china fiji lain uud sama sekali tidak mengatur bahwa hanya warga negara indonesia yang memiliki legal standing mahkamah konstitusi. pengaturan demikian hanya terdapat pada huruf uuk. oleh karena itu, pembatasan yang diterapkan oleh huruf uuk tersebut jelas bertentangan dengan uud khususnya selain itu, dipandang dari segi asas asas hukum yakni asas perlindungan, asas keadilan, dan asas perlakuan yang sama hadapan hukum bagi setiap orang huruf uuk ini jelas sekali telah melanggar asas asas tersebut. satu sisi, undang undang indonesia, yang merupakan pengejawantahan dari konstitusi indonesia, dapat diberlakukan kepada warga negara asing, namun sisi lain perlindungan yang diberikan oleh uud tidak dapat diberlakukan bagi mereka dengan alasan. ini adalah suatu kontradiksi dan inkonsistensi. bila memang benar, maka seharusnya undang undang negara tersebut, yang merupakan pengejawantahan dari konstitusi negara tersebut, juga hanya diperuntukkan bagi warga negaranya dan tidak berlaku bagi warga negara asing. oleh karena itu, dengan mengacu pada definisi hak konstitusional sebagaimana diatur dalam penjelasan uuk:menjadi jelas bahwasecara kasus baru aids dari idu's (penyalahguna narkoba suntik jumlah aids faktor idu's 'kenaikan 9isj sumber ditjen ppm&pl, depkes ri, desember pada periode tahun telah ditemukan korban aids, dimana adalah idu's prosentase perbandingan jumlah total aids dengan aids dari idu's berdasarkan rekapitulasi jumlah tahanan narapidana khusus narkotika (suntik) jenis tahanan tahun jml akhir pantai 0es2006 then napi (tani thnvanapi baru hmngmapi suntik thnnsnapi baru prosentase sumber ditjen pas, septum ham,& napi umum dengan tahanan& napi narkobanggapan lainnya, kendati polisi sudah berulangkali menembak mati setiap pelaku kriminal yang tidak kooperatif atau bahkan membahayakan nyawa para penegak hukum itu, toh kenyataan menunjukkan tindakan tegas itu tidak cukup signifikan mengurangi angka kejahatan. sementara kenyataan lainnya, kendati kehidupan balik buih tidak pernah lepas dari cerita cerita yang menyeramkan dan menyedihkan, namun catatan menunjukkan jumlah tahanan tidak pernah berkurang. para kelompok yang anti hukuman mati itu berpandangan bahwa peninjauan kembali terhadap hukuman mati sangat diperlukan dengan adanya pro kontra itu. setidaknya dimaksudkan, selain agar tepat sasaran, hukuman mati harus tetap mengacu pada kaidah kaidah hukum lainnya dan mengindahkan prinsip kemanusiaan. nah, hal tersebut sangat terkait dengan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. dalam hal ini tidak dapat dipungkiri, profesionalisme tampak belum sepenuhnya dipenuhi. hukuman mati dan dasar hukumnya hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati: dipancung, ditembak mati, digantung, diserut pada kursi listrik, dan disuntik nasional indonesia juga memiliki mekanisme hukuman mati. dan saat ini masih diakui sebagai bagian dari hukum pidana dalam kuhp. dalam kuhp, terdapat dua ancaman hukuman mati yaitu tentang kejahatan terhadap keamanan negara atau makar dan tentang pembunuhan berencana. disadari bahwa kuhp yang dahulu bernama webbook van strafrecht wv. warisan peninggalan kolonial belanda yang disahkan pada januari setelah dilakukannya unifikasi terhadap seluruh hukum pidana bagi golongan bangsa tertentu yang kemudian wvs berlaku bagi seluruh golongan penduduk hindia belanda. sementara pada saat penerapan ancaman hukuman mati dikuatkan dalam kuhp, beberapa tahun sebelumnya pemerintah belanda telah mencabut ancaman hukuman mati pada sistem hukumnya. penguatan pasca hukuman mati oleh pemerintah kolonial belanda indonesia hindia belanda) adalah politik kolonial untuk menerapkan ancaman itu bagi kalangan bumi putra sebagai instrumen, dengan memutuskannya dalam kuhp, yaitu kejahatan terhadap keamanan negara. presiden megawati soekarnoputri menyatakan mendukung tindakan segera melakukan eksekusi atas para terpidana mati. langkah itu dijelaskan sebagai upaya mempercepat pelaksanaan eksekusi terhadap sejumlah orang yang telah dijatuhi pidana mati oleh pengadilan. eksekusi terhadap terpidana hukuman mati akan dilaksanakan dihadapan regu tembak sesuai dengan undang undang nomor pnas tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. hukuman mati manca dan amerika serikat. tahun amerika mengeksekusi orang dewasa. hampir orang menunggu pelaksanaan hukuman mati berbagai penjara amerika. berdasarkan catatan berbagai lembaga ham internasional, indonesia termasuk salah satu negara yang masih menerapkan ancaman hukum mati pada sistem hukum pidananya. angka mereka yang dihukum mati indonesia termasuk cukup tinggi setelah cina, amerika serikat, kongo, arab saudi dan iran. bahkan ironisnya, upaya membangun demokratisasi dan penghormatan ham yang menjadi agenda reformasi bidang hukum, justru menerbitkan ketentuan hukum yang menerapkan pidana mati. yaitu undang undang nomor tahun tentang pengadilan ham, dan perpu ruu pemberantasan tindak pidana terorisme yang diajukan dpr pada awal tahun ini. menurut jaksa agung ri,. perdebatan soal hukuman mati sudah ada sejak puluhan tahun lalu, tetapi hanya jalan tempat. penerapan hukuman mati indonesia mempunyai efek jera dan hal ini masih digunakan beberapa negara dunia. menurut imperial, the indonesian human rights watch, saat ini indonesia tidak kurang orang yang sedang menunggu eksekusi, sementara seluruh merekaketerangan: hijau dihapus untuk kejahatan biasa tetapi tidak untuk luar biasa (perang) wil dataset aan studi banding hukuman mati amerika amerika melarang pelaksanaan hukuman mati selama enam tahun pada awal tahun 1970an, tetapi sejak itu telah mengeksekusi orang. beberapa trend menunjukkan berkurangnya dukungan pada hukuman mati amerika. jumlah vonis hukuman mati turun lebih dari persen, dan eksekusi turun persen sejak tahun pro death penalty activist peggy harris tahun persen warga amerika mendukung hukuman mati. tahun jumlahnya turun menjadi persen. kalau responden diberi opsi vonis hukuman penjara seumur hidup, maka dukungan untuk hukuman mati hanya persen. satu alasan yang mungkin mempengaruhi pendapat warga amerika mengenai hukuman mati adalahtidak mengherankan bahwa semakin banyak orang amerika memilih hukuman yang masih dapat dibalikkan, tidak seperti hukuman mati. sebagian besar hukuman mati amerika dilaksanakan empat negara bagian. sebaliknya, karena setiap negara bagian amerika boleh membuat undang undang sendiri, negara bagian telah melarang hukuman mati. tahun negara bagian new york menyatakan hukuman mati melanggar konstitusi. bahkan negara bagian texas, yang telah mengeksekusi orang narapidana sejak tahun orang mulai bertanya tanya. argumen lama bahwa hukuman mati menjadi penangkal, yang membuat orang berpikir dua kali sebelum membunuh orang lain, dipertanyakan dengan serius. angket gallup menunjukkan bahwa persen warga amerika tidak berpendapat bahwa hukuman mati dapat menjadi penangkal. delapanpuluh lima persen dari semua hukuman mati amerika dilaksanakan negara negara bagian selatan. tetapi tingkat pembunuhan negara negara bagian itu paling tinggi amerika. mahkamah agung amerika sejak lama membahas isu ini. tahun mahkamah agung menaikkan batas umur orang yang dapat dihukum mati menjadi tahun. sekarang, batas itu telah dinaikkan menjadi tahun. tahun orang yang cacat mental dinyatakan tidak dapat dijatuhi hukuman mati. seorang tokoh keagamaan amerika belum lama ini menyatakan keyakinan bahwa tidak lama lagi, hukuman mati akan dilarang amerika. hukuman mati indonesia kuhpalam revisi kuhp indonesia yang ada dan berlaku saat ini,nomor tahun tentang narkotika, nomor tahun tentang psikotropika, nomor tahun tentang pengadilan ham, nomor tahun nomor tahun tentang pemberantasan korupsi dan nomor tahun tentang tindak pidana korupsi. artinya, ancaman hukuman mati dalam ketentuan perundang undangan indonesia masih jelas ada, bahkan semakin dikukuhkan dengan terbitnya beberapa undang undang yang diberlakukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang indonesia, walaupun tidak terbebas dari tudingan, bahwa itu semua dilakukan sebagai langkah kompensasi politik akibat ketidakmampuan pemerintah membenahi sistem hukum yang koruplain. mengingat besarnya harga yang harus dibayar oleh kasus narkoba, maka semua bangsa menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.:kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. setiap peluru yang dipergunakan untuk mengeksekusi, harus ditebus oleh keluarga pelaku. pemerintah malaysia dan singapura, yang negaranya strategis jalur peredaran narkoba segitiga emas dan bulan sabit emas, setiap pengguna yang kedapatan membawa lebih dari gram heroin (sebuah kadar untuk pengguna) dijatuhi hukuman mati dengan digantung atau dihukum cambuk. walau daftar antri hukuman mati itu panjang, tetap tidak menyurutkan angka kejahatan tersebut. cc. pemerintah thailand, mengeluarkan peraturan antara lain barangsiapa membawa narkoba lebih dari gram meskipun dengan resep dokter atau untuk keperluan medis akan dihukum mati. pemerintah jepang juga memberlakukan hukuman mati bagi pelaku narkoba dan mewajibkan para bankir dan akuntan untuk melaporkan jika ada transaksi narkoba pemerintah belanda, walau dianggap paling liberal bebas terhadap peredaran narkoba, pengedar narkoba dikenai hukuman kerja paksa. pentingnya memberlakukan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba kejahatanharus menerima hukuman mati? dengan mg,orang ayodhya prasad ini. nah, bayangkan masih ada orang yang masih nyaman menikmati hidupnya, sementara korbannya satu per satu mati over dosis. triliunan uang negara dan rakyat habis oleh akibat tindakan tindakan mereka, namun pemerintah membalasnya dengan menunda nunda eksekusinyasesamhierarki peraturan perundang undangan, tidak dimungkinkan suatu undang undang bertentangan dengan undang undang dasar demikian pula bila ditinjau dari segi prinsip hak setiap orang atas due process law. uuk jelas telah melanggar prinsip tersebut. uud dengan tegas dan gamblang menyatakan bahwa. sedangkan yang sama dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung . dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. dengan demikian, jelaslah, yang berarti merupakan sebuah lembaga peradilan. sesuai dengan prinsip due process law, setiap lembaga peradilan adalah legal course yang sama bagi setiap orang dalam mencari keadilan. dalam hal dua orang warga negara asing yang menjadi pemohon dalam perkara guo, sekalipun telah memperoleh akses hingga mahkamah agung republik indonesia, hak mereka atas legal course sebagaimana yang dimaksud dalam prinsip due process law melanggar bila mereka tidak memiliki akses mahkamah konstitusi, karena, sebagaimana nyata dalam dan uud negara republik indonesia ini lembaga peradilan bukan hanya mahkamah agung melainkan juga mahkamah konstitusi. sedangkan lembaga peradilan merupakan tempat orang mencari legal course. memang, pada titik ini muncul pertanyaan: dapatkah warga negara asing mempermasalahkan undang undang suatu negara? dapatkah warga negara asing mempermasalahkan legal policy suatu negara? kami berpendapat jawabannya adalah dapat, sepanjang memiliki kepentingan hukum dengan undang undang atau legal policy tersebut. kepentingan hukum sini dapat diukur dengan setidaknya dua parameter:meskipun demikian, pemberlakuan hukuman mati tidak akan berjalan efektif jika tidak diikuti oleh pembenahan sistem hukum dan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang hukum. kelemahan sistem hukum indonesia dapat dilihat ketika seorang terpidana mati akhirnya dapat melenggang bebas setelah melakukan beberapa kali banding atau ketika kejaksaan agung mengurangi hukuman mati yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri pn) dan pengadilan tinggi (pt). bahkan, hakim yang menjatuhkan hukuman mati tingkat dan malah dimutasi daerah daerah yang cukup jauh. pembenahan hukum indonesia tidak bisa dibebankan pada salah satu pihak tertentu saja, namun hal ini merupakan tugas seluruh rakyat indonesia untuk mengembalikan citra hukum sebagai suatu punishment yang harus dihormati dan tidak dapat diperjualbelikan. posisi badan narkotika nasional dalam proses hukuman mati badan narkotika nasional sebagai lembaga non struktural pemerintah, dalam posisinya sebagai focal point bidang ketersediaan upaya p4gn, seharusnya menjadi ujung tombak pemrakarsa hukuman mati bagi penyalahguna dan pengedar gelap narkoba yang sudah diputuskan oleh pengadilan. kata seharusnya sengaja ditempatkan pada kata atas, karena selama ini usaha yang dilakukan tidak optimal. berbagai pendekatan telah dilakukan oleh bnn, dalam mempengaruhi pemerintah presiden) agar menolak grasi terpidana kasus narkoba. hal itu telah berhasil dilakukan dengan berhasilnya dieksekusi orang terpidana mati. namun apakah cukup sampai disitu? tentu rakyat sangat menunggu wujud langkah langkah strategis dan taktis bidang penegakan hukum. begitu sulitkah bnn membantu memuaskan rasa keadilan rakyat yang peduli akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba? nampaknya untuk sampai tahun depan hal itu belum akan terealisasikan manakala strategi yang dipakai masih jalan tempat. kurang komitmen dan koordinasi antara anggota bnn khususnya komunitas penegakan hukum yang selalu menjadi hambatan jalan tempat tersebut. ada beberapa alternatif yang ingin penulis sampaikan dalam tulisan ini, yang berkaitan dengan percepatan eksekusi hukuman mati, yaitu tingkat lahar bnn. pada kesempatan hari internasional melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun ini, pertama, ketua dan kalahkan bnn mengadakan kunjungan kerja lembaga yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan eksekusi yaitu kejaksaan agung. kunjungan kerja itu dilakukan untuk melihat sejauhmana tingkat hambatan hambatan yang mempersulit pelaksanaan eksekusinya. hasil dari kunjungan kerja itu disampaikan melalui press release berbagai media massa, agar rakyat mengetahui usaha dan kesulitan eksekusi. kedua, melalui pendekatan kepada parlemen dengan menggunakan perpanjangan dpr, agar memberikan masukan yang konstruktif kepada presiden melalui kejaksaan agung sebagai pelaksana eksekusi. tingkat anggota bnn, kalahkan bnn mengundang komunitas penegak hukum untuk membicarakan tema khusus percepatan pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba. komunitas ini nantinya menjadi semacam panitia khusus (pansus) percepatan eksekusi hukuman mati. hasil penelitian menyoroti permasalahan narkoba indonesia tidak terlepas dari kondisi global penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan kecenderungan terus meningkat. menurut estimasi badan dunia bidang narkoba united nations office drugs and crime unodc) pada world drug report angka prevalensi setahun terakhir penyalahguna narkoba dunia sebesar dari populasi dunia (kurang lebih juta jiwa) dengan rinciannya yaitu penyalahguna ganja juta jiwa, ats juta jiwa (terdiri dari shabu juta jiwa dan ekstasi juta jiwa), kokain juta jiwa, opat juta jiwa (dimana heroin sebesar juta jiwa). menurut survey bnn dan puslitkes diketahui angka prevalensi penyalahguna narkoba indonesia sebesar dari total populasi juta jiwa). dari jumlah tersebut, pecanduv). sedangkan angka kematian pecandu sebesar mati per tahun atau orang per hari. berdasarkan survey nasional penyalahgunaan narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa yang dilakukan bnn dengan puslitkes angka prevalensi penyalahguna narkoba tingkat pelajar dan mahasiswa provinsi sebesar lingkungan kerja berdasarkan survey nasional penyalahgunaan narkoba pada kelompok pekerja formal dan informal yang dilakukan bnn dengan bps angka prevalensi penyalahguna narkoba kalangan pekerja formal dan informal sebesar dari juta pekerja indonesia) dan lingkungan pemukiman berdasarkan survey nasional penyalahgunaan narkoba pada kelompok rumah tangga dan rumah kos yang dilakukan bnn dengan puslitkes angka prevalensi penyalahguna narkoba kelompok rumah tangga sebesar dan kelompok rumah kos sebesardengan penggambaran ini, jelas pendapat atas termasuk kelompok yang setuju dan sangat mengharap agar hukuman mati terhadap pengedar dan produsen tetap dipertahankan dan dilaksanakan secara konsisten. dari sudut teori pembentukan hukum. paul bohongan mengemukakan teori re institutionalization norm (pelembagaan hukum berganda). teori ini mengemukakan, bahwa hukum yang berlaku suatu negara diambil dari nilai nilai yang hidup dalam masyarakatnya, kemudian dirumuskan diramu oleh pemerintah lalu kemudian diberlakukan kepada masyarakat itu. dihampiri semua etnis indonesia dikenal hukuman mati, juga didalam ajaran islam (yang dianut oleh mayoritas masyarakat indonesia) juga dikenal hukuman mati. maka dalam berbagai ketentuan hukum dan perundang undangan indonesia, tercantum hukuman mati. penetapan semua undang undang itu, telah melalui pembahasan dpr yaitu oleh para wakil rakyat, sebagai representasi dari seluruh rakyat indonesia. maka apabila hukuman mati itu tidak disetujui lagi, maka rakyatlah yang harus menghapusnya, bukan para ahli apalagi pihak lain negara lain. dari sudut ideologi dan politis sebagaimana uraian atas, betapa terancamnya masa depan bangsa ini karena begitu banyaknya generasi muda indonesia yang telah menjadi korban dan akan menjadi korban dalam kesia siaan akibat penyalahgunaan narkoba. secara bombastis sering kita dengar pernyataan, akan terjadi lost generation, untuk menggambarkan betapa mengkhawatirkannya keadaan yang kita hadapi saat ini. memang mereka (pemakai) adalah pihak yang meminta, tetapi pasti tidak akan terjadi transaksi kalau tidak ada yang menawarkan (memasok supplier). oleh karena itu, sepantasnya kita menyebut bahwa para pengedar dan produsen narkoba sebagai pembunuh massal , karena perbuatan mereka telah mengakibatkan kematian demi kematian, sehingga mencapai angka kematian dalam jumlah besar. maka untuk menyelamatkan masa depan bangsa indonesia, cara yang paling tepat adalah dengan cara menjatuhkan hukuman yang seberat beratnya termasuk hukuman mati kepada para perusak atau pembunuh massal itu, disamping melakukan upaya upaya pencegahan (pembinaan, penyuluhan, pelatihan, dll) secara terencana dan berlanjut. dari sudut hak asasi manusia. hak asasi haruslah proporsional, karena hak asasi bukan tanpa batas, sebagaimana dikemukakan oleh kelompok yang setuju hukuman mati. hak hidup para laktat pengedar dan produsen narkoba, bukanlah hal yang patut lagi dipersoalkan, bila dibandingkan dengan hak hidup sekian juta anak anak bangsa yang telah jatuh menjadi korban penyalahgunaan narkoba. dari sudut tujuan hukum. kita bisa memahami aspirasi dari kelompok yang setuju hukuman mati, baik dari aspek keadilan, kepastian hukum, maupun dari aspek manfaat kegunaan. tentulah akan sangat mewakili rasa keadilan masyarakat terutama para orang tua yang putra putrinya telah menjadi korban, apabila kepada para laktat pengedar dan produsen dijatuhi hukuman mati. dari sudut efektifitas untuk menurunkan angka dan kualitas kejahatan narkoba. hal ini sulit dijawab dan perlu penelitian, sebab adalah hal yang mustahil untuk menggambarkan, sejauh mana efektifitas penjatuhan hukuman mati terhadap penurunan angka dan kualitas kejahatan narkoba, hanya dengan berdasarkan (dua) kali pelaksanaan eksekusi mati dalam kurun waktu (sepuluh) tahun. namun sebagai bandingan, dengan tindakan yang tegas dan keras oleh pemerintah thailand, maka batu loncatan exit point produk heroin dari daerah bulan sabit emas dan daerah segitiga emas telah bergeser dari bangkok manila. pendapat dr. rudy satrio mukantardjo dosen hukum pidana hui) tentang amandemen terhadap pidana mati? sb. tetapi .bapak kriminologi lombroso dan garofalo"achmad ali,masih menurut achmad ali, uud hasil amandemen, sama sekali tidak melarang hukuman mati. memang benar adatetapi uud harus dilengkapi dengan juga memahami apa yang terkandungjika hanya bermodalkany0)).,1y6. diketahui pada rumah tangga biasa, penyalahguna adalah idu's dan 7y6 masih aktif memakai jarum suntik. rumah kos, penyalahguna adalah idu's dan 11y5idana mati dalam tinjauan islam pemikir hukum pidana islam indonesia, daud rasyid, terkait dengan pidana mati menyatakan, untuk memahami sanksi sanksi pidana dalam perspektif islam, kita sebaiknya terlebih dahulu melihat islam dalam acuan berfikir yang global. hal ini penting, agar kita terhindar dari kekeliruan dalam memahami konsep islam yang menganut sistem universal dan holistik. memandang islam dalam sudut vonis' semata, tanpa mengaitkannya dengan aspek lain yang sesungguhnya tak boleh terpisah, dapat memberikan kesan yang tidak positif tentang agama islam. dalam prinsip akidah islam', yang berhak menetapkan hukum untuk mengatur kehidupan manusia, hanyalah allah. prinsip ini lazim dikenal dengan al hakimiyatu billah'. hal ini sangat rasional, sebab yang lebih mengetahui tentang seluk beluk manusia, kelebihan dan kelemahannya, adalah pencipta manusia itu sendiri. oleh karenanya, dialah yang berhak menetapkan hukum yang benar dan adil untuk manusia. falsafah hukuman' dalam islam dalam konsep filosofis pidana islam, hukuman' atas sesuatu perbuatan haruslah 'setimpal' dengan kejahatan yang dilakukan. atas dasar ini, kita melihat bahwa membunuh orang lain, hukumannya yang setimpal adalah dengan membunuh pelaku. menyakiti atau memotong bagian tubuh orang lain, hukumannya yang setimpal adalah dengan perbuatan serupa. sebab jika pembunuh diganjar dengan penjara enam atau tujuh tahun saja, selain terasa tidak setimpal, juga dapat menimbulkan kejahatan baru, mana keluarga sepanjang undang undang atau legal policy tersebut juga berlaku bagi dirinya (warga negara asing), dengan kata lain, juga merupakan subjek undang undang atau legal policy tersebut, sepanjang undang undang atau legal policy tersebut menyangkut hak hak asasi manusianya yang paling mendasar, yakni hak hak yang universal yang tidak dibatasi atau dibedakan berdasarkan kewarganegaraan: dengan kata lain, hak hak yang melekat pada ke manusia an, bukan pada ke warganegara an. sebagai contoh untuk membuktikan adanya kepentingan hukum warga negara asing dalam undang undang atau legal policy suatu negara berdasarkan kedua parameter atas: bagaimana kalau suatu ketika diberlakukan undang undang atau legal policy yang mengatur bahwa hanya warga negara indonesia yang memiliki legal standing semua lembaga peradilan indonesia? bagaimana kalau suatu ketika diberlakukan undang undang yang mengatur bahwa semua warga negara asing tidak boleh pulang negara asalnya? dalam kedua contoh ini walaupun agak ekstrim), jelas terlihat bahwa warga negara asing pun dapat memiliki kepentingan hukum dengan undang undang atau legal policy suatu negara, dalam hal ini republik indonesia. selain itu, diakuinya legal standing warga negara asing hadapan mahkamah konstitusi juga diakui beberapa negara lain yang secara khusus mempunyai mahkamah konstitusi dalam sistem hukum mereka, misalnya mahkamah konstitusi jerman bukti p 14a 14b) dan mahkamah konstitusi mongolia bukti p 14c). samping itu, bagi negara negara yang tidak memiliki mahkamah konstitusi yang terpisah dengan mahkamah agung, misalnya australia, tidak ada ketentuan pembatasan secara spesifik terhadap warga negara asing untuk mengajukan pengujian materiil atas suatu undang undang. negara negara tersebut, yang dilihat adalah apakah warga negara asing tersebut mempunyai kepentingan hukum. sepanjang mempunyai kepentingan hukum, maka warga negara asing tersebut dapat memiliki legal standing untuk mengajukan pengujian materiil. terbunuh tidak merasa puas atas hukuman itu. akibatnya pelampiasan rasa dendam tak dapat dihindari untuk membunuh pelaku pembunuhan. masalahnya tidak berakhir sampai sini. masing masing pihak saling menuntut pembalasan yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan berkesinambungan. hal ini pernah terjadi jawa timur. tapi, jika sejak awal hukum gishash' dijatuhkan kepada pembunuh. masing masing pihak tidak lagi menyimpan rasa dendam. karena hukumannya setimpal, sesuai dengan ketentuan allah swt dan yang menjatuhkannya adalah negara, bukan salah satu pihak yang bertikai. barangkali sebagai contoh dari asas 'setimpal' ini dapat kita simak kasus pembantaian sadis cibubur, jaktim, terhadap satu keluarga yang terdiri dari seorang ibu dan tiga anak anaknya yang masih kecil oleh seorang tetangganya bernama philips. sesungguhnya pidana mati diundangkan allah swt dalam hukumnya yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kelangsungan hidup manusia secara umum. dalam hukum @shah itu terdapat jaminan yang cukup besar bagi perlindungan terhadap hak asasi manusia. betapa tidak, dengan menjalankan @shah, tak setetes darahku yang tumpah, dapat diabaikan begitu saja. hak hidup manusia terjamin dengan sebenar benarnya. adapun dalam keadaan mana hukum syari'at tidak dijalankan, maka nyawa manusia lebih murah dari nyawa seekor ayam. kemudian 'hukuman' harus sesuai dengan 'rasa keadilan . rasa keadilan sini yang dijadikan sebagai parameter adalah rasa keadilan tuhan. salah satu tujuan hukuman 'setimpal' adalah untuk menanamkan rasa takut kepada setiap orang yang ingin melakukan perbuatan tersebut. jika kejahatan 'membunuh' dihukum dengan gishash' (pembalasan), maka setiap orang, barangkali akan berfikir berkali kali ketika akan melakukan pembunuhan. namun karena hukuman atas kejahatan ini terasa ringan, tambahan lagi proses penegakan hukum mungkin masih bisa ditawar tawar, membuat orang orang yang lemah imannya tidak takut melakukan pembunuhan. padahal dalam pandangan islam, menghilangkan nyawa orang lain hanya boleh karena dua faktor kehendak allah, dan konsekuensi penegakan hukum nya (eksekusi atas putusan hakim). atas dasar itu, konsep hukum islam menetapkan perbuatan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan yang melanggar hukum (karimah), dan karenanya diancam dengan hukuman ( diubah). klasifikasi perbuatan pidana dalam islam tindak pidana dalam islam dapat dibagi atas tiga bagian aidan, abdul karim, prof. dr., al mahal dirawat as syari'at al islamiyah , terbitan dar umar ibn al hatta, alexandria, mesir, hal. tindakan pidana yang diancam dengan hukuman tertentu dan mutlak (al hubud) yang mencakup kejahatan kejahatan berat seperti: hubungan seks yang tidak legal (zina), menuduh orang berzina (gaza), meminum benda benda yang memabukkan (syura al khamir), pencurian (sarinah), perampokan yang disertai dengan pembunuhan (kerabat), merekayasa huru hara subversi (al bahu) dan murtad dari agama islam (iddah). kelompok pertama ini merupakan kejahatan berat yang mengganggu ketertiban umum dan ketenangan dalam masyarakat. karenanya, dikategorikan sebagai hak allah swt. artinya, jika kasus atas telah terpenuhi persyaratannya secara lengkap, maka hakim tidak berhak merubah hukuman yang telah ditetapkan. tetapi jika persyaratan yang diminta tidak terpenuhi, maka hakim tidak boleh menerapkan hukuman hubud. umpamanya empat orang saksi yang harus menyaksikan langsung kasus perzinahan, jika tidak terpenuhi (misalnya kurang satu orang), maka hukum had tidak dapat diterapkan. tindakan pidana yang diancam dengan hukuman pembalasan setimpal (al @shah) dan ganti rugi (ad diyat). kelompok kedua ini agak berbeda dari yang pertama, karena sini terdapat perpaduan antara hak allah dan hak manusia. contohnya dalam masalah pembunuhan. hukuman yang pertama adalah gishash dengan menjatuhkan hukuman mati bagi pembunuh setelah terbukti dan terpenuhi syarat syaratnya. tetapi dalam keadaan ahli waris terbunuh memberikan maaf, maka hukuman alternatif adalah membayar diyat (sejenis ganti rugi) yang besarnya seratus ekor unta, atau dua ratus ekor sapi. inilah yang dimaksud dengan perpaduan hak allah dan hak manusia. tindakan pidana yang hukumannya diserahkan kepada keputusan hakim (at wazir). misalnya berduaan dengan lawan jenis yang tidak halal, merugikan harga diri kehormatan orang lain, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya. ancaman 'pidana mati' dalam pidana islam mencakup empat kejahatan: perbuatan zina bagi yang telah bersuami istri dengan dirajam (konsep hukuman mati yang tertulis dalam teks @uran) sampai mati: perampokan dan subversi, pembunuhan (menghilangkan nyawa orang lain) dalam hal tidak mendapat kematian dari ahli waris, pengkhianatan terhadap agama (murtad). hukuman mati menurut syariat islam dalam syariat islam, konsep hukuman dikenal dengan istilah gishash dan diyat. @shah menurut bahasa artinya pembalasan yang sepadan, membalas atau mengambil balasan. gishash menurut pengertian syari adalah pembalasan untuk pelaku kejahatan setimpal dengan kejahatannya. bila melakukan pembunuhan, maka pelaku akan dihukum mati, bila melukai anggota tubuh korbannya, maka pelaku akan mendapatkan balasan dengan dilukai anggota tubuhnya seperti luka yang diterima korbannya. sedang diyat artinya denda adalah sejumlah uang tebusan yang diberikan kepada ahli waris korban karena pembunuhan atau pelukan. ketentuan gishash dan diyat ini dapat ditemukan dalam gurun, antara lain as. bayaran isra' kaidah dan beberapa hadist rasulullah saw. ada dua macam perbuatan pelanggar hukum yang bakal dikenai gishash, yaitu da) dilakukan terhadap orang yang pembunuhan yang sebenarnya tidak layak dibunuh (pembunuhan tanpa hak), yaitu pembunuhan dengan sengaja, beberapa orang membunuh satu orang dan orang merdeka membunuh budak dan ahli kitab membunuh wanita muslimah. pencederaan terhadap anggota badan tanpa hak. sedang pembunuhan yang tidak perlu gishash, antara lain: pembunuhan agak sengaja pembunuhan tidak sengaja pembunuhan tidak langsung muslim membunuh kafir mimpi orang tua membunuh anaknya atau sebaliknya suami membunuh istrinya yang selingkuh atau sebaliknya narkoba jaman rasulullah saw memang tidak dikenal, tetapi khamir (minuman keras miras) dan segala yang memabukkan, menurunkan fungsi berfikir, mengubah daya pikir, memperlemah produktivitas berpikir adalah diharamkan, bahkan disebut sebagai bidangnya maksiat yang menimbulkan malapetaka. padahal narkoba pengaruhnya ribuan kali berbahaya dari miras. kejahatan tindak pidana narkoba yang tidak hanya membawa malapetaka rusaknya umat dan generasi muda bangsa, dari sisi hukuman mati menurut gishash dan diyat mengandung dua polemik yaitu gishash dan diyat. demikian sasaran yang ingin dicapai balik penerapan hukum islam, adalah terwujudnya keamanan, ketenteraman dan sekaligus kebahagiaan dalam kehidupan manusia, dunia dan akhirat. apakah alat penghilang nyawa orang hanya sekadar pisau, cetakan. pukulan atau tembakan jawabannya itu hanyalah sebagian kecil dari yang ada. sementara telah beredar masyarakat luas dan menjadi ancaman buat kehidupan kita semua, tidak terkecuali penerima kuasa dari empat pemohon pengujian terhadap nomor tahun tentang narkotika, dan yang sangat menghantui setiap orang tua, penghancur cita cita dan kehidupan setiap manusia, perusak baik fisik dan atau mental secara masal dan sekaligus sebagai pembunuh yaitu narkotika. dari kenyataan tersebut pidana mati bagi pengedar narkotika juga merupakan salah satu solusi guna menjawab keindahan kita semua. masalah pidana dan pemidanaan penegasan berlakunya asas tiada pidana tanpa kesalahan" (tiada pidana tanpa kesalahan) adalah asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat karena telah melakukan tindak pidana. hal ini merupakan penegasan lebih lanjut dari hak asasi berupa resumption innocence. dalam hubungan antara ham, dan sanksi (pidana dan tindakan), maka dalam hal ini perkembangan nampak dari hal hal sebagai berikut: perumusan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus. pidana ini hanya dijatuhkan terhadap tindak pidana yang berat. pengaturan semacam ini juga terdapat dalam international covenant civil and political rights. usaha untuk selalu mengembangkan alternative prison ment. hal ini sesuai dengan standard minimum rules for non custodian measures dan line dengan perkembangan pelbagai negara dunia, sebagaimana terungkap dalam congress crime prevention and the treatment offenders. cc. penegasan tujuan pemidanaan, baik atas dasar tujuan pretensi sosial, pretensi general, penyelesaian konflik maupun pembebasan rasa bersalah. pernyataan bahwa pidana tidak boleh menceritakan dan tidak boleh merendahkan martabat manusia, conform dengan declaration against torture and other cruel, inhuman degrading punishment. tindak pidana narkotika sebagai kejahatan internasionalmendistribusi::bijakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika pemerintah indonesia memutuskan dan menetapkan undang undang, pada tanggal maret berdasarkan lembaran negara r.i. tahun nomor berdasarkan orientasi pada kebijakan sosial itulah, maka dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, khususnya tindak pidana narkotika harus diperhatikan hal hal yang pada intinya sebagai berikut: tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegamencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spiritual atas warga masyarakat yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (overbelasting). samping itu, beberapa para sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah: untuk menakut nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut nakuti orang banyak (generale preventif), maupun secara menakut nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan,ka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik habitatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. cc. untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara masyarakat dan penduduk, yakni untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, untuk menghilangkan noda noda yang diakibatkan oleh tindak pidana, penggunaan upaya hukum termasuk dalamnya hukum pidana merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya merupakan problema sosial saja tetapi juga merupakan masalah kebijakan. kepentingan negara dalam pemberantasan tindak pidana narkotikas(lmasalah penerapan sanksi pidana matidanmasing masing mengemukakan hal hal sebagai berikut: perkara nomor puu v kewenangan mahkamah konstitusi salah satu kewenangan mahkamah konstitusi mk ) adalah melakukan pengujian vumsemua uraian atas, pemohon guo dengan ini memohon agar mahkamah konstitusi memutus bahwa huruf uuk bertentangan dengan uud dan dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga berikutnya pemohon dapat meminta mahkamah konstitusi menguji dan memutus mengenai permohonan pengujian materiil terhadap narkotika. i2. alasan alasan pengajuan permohonan pengujian materiil terhadap narkotika hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh 28a dan 28i uud hak untuk hidup dijamin dan dilindungi olehlebih lanjut, uud menegasara pemohon adalah para terpidana mati yang dihukum atas pelanggaran ketentuan ketentuan yang diatur dalam narkotika yang ancaman hukuman maksimumnya berupa pidana mati. narkotika yang memberlakukan hukuman mati adalah sebagai berikut (vide bukti huruf atau menyediakankesimpulan(hukuman mati masih diperlukan indonesia, karena masa depan bangsa indonesia menjadi taruhannya. soal kontroversi biarkanlah tetap ada, sebagai warna dari hidup dan kehidupan. terselamatkannya masa depan bangsa ini tergantung kepada kita bangsa indonesia bukan kepada pihak lain. maka mari kita nagari negeri ini dengan sistem hukum yang baik (hukum, lembaga hukum, aparat penegak hukum), serta dilandasi oleh komitmen yang tinggi terhadap masa depan indonesij menimbang bahwa pada persidangan tanggal april telah didengar keterangan para ahli yang diajukan pemerintah dan pihak terkait langsung badan narkotika nasional, bernama dr. rudi satrio mukantarjo, s.h., m.h., prof. dr. ahmad ali, s.h., m.h., brigjen pol. purn) jean mandagi, s.h., dan krh. henry yosodiningrat, s.h., sebagai berikut: keterangan dr. rudi satrio, s.h., m.h. bahwa terkait dengan persoalan efek dari pidana mati, menurut pendapat ahli, kalau kemudian mengesampingkan hal yang berhubungan dengan efek pembalasan dan hal yang berhubungan dengan efek penjelasan dari satu sanksi, maka ibaratnya kita hidup dalam dunia yang maya karena sudah dapat dipastikan kalau kemudian seseorang dihukum maka pasti sebagai bagian dari persoalan mewakili pembalasan dari pihak korbannya, bahwa berbicara soal pidana mati, dalam undang undang narkotika, sudah pasti kita sangat berharap sekali dengan adanya sanksi pidana mati atau ancaman pidana mati yang ada dan kemudian ancaman tersebut dapat dilaksanakan, efek penjelasannya pasti akan dirasakan pada masyarakat secara umumnya. tidak terbayang kalau pidana mati kemudian dihilangkan. betapa lemahnya penegakan hukum yang akan terjadi indonesia, lebih khusus lagi bicara soal sedemikian banyaknya korban korban yang langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan persoalan narkotika: bahwa terkait dengan persoalan filosofi dari pemasyarakatan. filosofi pemasyarakatan dengan lembaga pemasyarakatannya dalam literatur yang ahli baca berkaitan dengan persoalan sanksi dalam bentuk pidana penjara, tidak terkait dengan persoalan sanksi pidana mati: bahwa masalah rancangan kuhp yang dalamnya menempatkan pidana mati tempat yang berbeda, tempat yang terpisah dari sanksi sanksi pidana yang ada, tidak harus diartikan sebagai menghilangkan pidana mati dalam kuhp, karena eksistensinya tetap ada hanya saja tentang masalah pelaksanaannya itu kemudian lebih diperjelas, lebih dipertegas dan kepastian masalah waktunya yaitu ditunda sampai dengan sekian tahun kalau kalau dapat dinilai sebagai satu kebaikannya maka tidak menutup kemungkinan akan diubah tentang masa pendanaannya dari pidana mati mungkin sampai dengan menjadi pidana seumur hidup, bahwa berkait petrus dan matius (penembakan misterius dan membunuh secara misterius), jika diperhatikan persoalan hukuman mati, dengan persoalan petrus dan matius sama sama berharap tentang masalah efek deterjen nya atau efek efek yang kemudian bisa meredam orang terhadap satu tindak pidana. tapi suatu hal yang jelas berbeda, petrus dan matius, penembakan secara misterius dan membunuh secara misterius, jelas kedua duanya suatu tindakan yang melanggar ham dan suatu tindakan yang melanggar hukum. sedangkan pidana mati memang ada dasar hukum yang merupakan prinsip asas legalitas dalam undang undang. sehingga tidak memungkinkan menyamakan orang mati karena hukuman pidana mati dengan orang mati karena penembakan secara misterius, hal tersebut merupakan suatu konsep yang jauh berbeda, bahwa manfaat sosiologis sosial dari persoalan pemidanaan, yang ahli kutip dari posisi, pertama, pemeliharaan tertib masyarakat. kedua perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain. ketiga memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum, kecuali untuk pidana mati. keempat,, menurut ahli adalah hal yang tidak mungkin menolak hukuman mati, jika melihat sedemikian banyaknya korban dan calon calon korban dari kasus kasus narkotika: keterangan prof. dr. ahmad ali, s.h., m.h. bahwa judicial review bukan dimaksudkan untuk menguji undang undang dasar, tetapi dimaksudkan untuk menguji undang undang bawah undang undang dasar, apakah bertentangan dengan undang undang dasar atau tidak. oleh karena itu, tidak usah lagi menguji misalnya seperti apa yang dikemukakan sebelumnya, karena sudah jelas merupakan perkecualian terhadap dan oleh sebab itu, ahli berpendapat, berdasarkan maka tidak ada satu maupun termasuk hak untuk hidup yang tidak mengenal pembatasan sesuai syarat pembatasan seperti apa yang dicantumkan oleh uud bahwa berkait dengan kaum abolisionis menurut ahli, ketika kaum abolisionis menentang pidana mati untuk kejahatan kejahatan yang serius termasuk pengedar narkoba misalnya, ahli menganggap kaum abolisionis konsisten. karena, kaum abolisionis mengatakan, hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat dalam keadaan apapun, maka seharusnya saat ini kaum abolisionis meminta supaya tni dan kepolisian dibubarkan, dan meminta juga kepada pbb untuk membubarkan seluruh angkatan bersenjata yang dunia dan memusnahkan seluruh senjata yang dimiliki, baik oleh tentara maupun polisi yang ada dunia karena semuanya itu diperuntukkan untuk menghilangkan nyawa orang lain yang dapat dianggap sebagai mengambil hak untuk hidup, jika hal tersebut dianggap absolut. dalam kenyataannya memang ada perkecualian dan perkecualian itu memang dimungkinkan. sehingga pemikiran pemikiran yang konsisten yang harus diluruskan: bahwa dalam pembukaan uud melekat pancasila,. sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa dan sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. dimulai dari sila pertama ketuhanan yang maha esa, artinya kita mengakui ajaran agama yang dianut oleh rakyat indonesia, dimulai dengan islam yang dianut oleh mayoritas bangsa indonesia, dalam surat al kaidah yang artinya, adapun hukuman yang memerangi allah dan utusannya serta berbuat kerusakan muka bumi, mereka harus dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan mereka atau kaki mereka berselang seling atau dipenjara. inilah kehinaan bagi mereka dunia dan akhirat kelak, mereka akan diganjar dengan siksaan yang dahsyat . kemudian mengapa allah swt memberikan hak kepada manusia untuk terpidana mati bagi pelaku kejahatan berat? hal itu dijawab sendiri oleh allah dalam surat al bayaran yang artinya, dan dalam pidana gishash itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu hai orang orang yang berakal agar kamu bertakwa . kemudian dalam ajaran agama kristen banyak sekali surat, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru yang membenarkan pidana mati. salah satu contohnya dalam bilangan mana ditegaskan bahwa pembunuh sudah pasti harus dibunuh. sehingga dengan kata lain pidana mati bukan saja tidak bertentangan dengan pancasila khususnya ketuhanan yang maha esa, bahkan merupakan penerapan dari pancasila terutama ketuhanan yang maha esa menurut ajaran agama, bahwa kalau pidana mati dihapuskan dalam undang undang narkotika ahli tidak dapat membayangkan betapa mengerikan keadaannya, karena sebagian besar negara asean menganut pidana mati. kemudian antara negara asean itu indonesia adalah paling banyak penduduknya. berarti indonesia adalah yang paling banyak konsumennya dalam pandangan sindikat pengedar narkoba internasional. dengan demikian apabila pidana mati itu dihapuskan untuk pengedar narkoba indonesia maka tentu saja sindikat pengedar narkoba internasional akan jauh memilih masuk mengedarkan indonesia yang konsumennya begitu banyak dan ancaman pidananya juga lemah dibanding malaysia. oleh karena itu, mohon agar majelis hakim mahkamah konstitusi benar benar mempertimbangkan apa yang akan terjadi dalam bangsa kita kalau pidana mati dalam undang undang narkotika dihapuskan: kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dari segi keadilan jelas sekali bahwa kalau kita berada pada sebuah timbangan yang menempatkan para korban kejahatan yang serius dan pelaku kejahatan itu sendiri. kita harus berani dan mempunyai kekuatan untuk menempatkan diri kita pada posisi korban, jangan selalu posisi penjahat, jangan hanya hak asasi manusianya penjahat yang kita perhatikan. oleh karena itu, pemidanaan harus mengandung kesetaraan dengan kejahatannya, sebab jika tidak maka sepanjang itu pula akibatnya keadilan akan lemah dan sakit parah. dengan demikian tidak ada alternatif pidana lain selain hanya pidana mati bagi pelaku kejahatan serius termasuk pengedar narkoba, bahwa adalah keliru, kalau para kaum anti pidana mati menganalogikan pemerintah atau pengadilan memvonis pidana mati sama dengan pembunuhan, karena, itu sama saja dengan menganalogikan tindak pidana penjara dengan penculikan atau kemudian hukuman denda sebagai perampasan atau pencurian. menurut, ahli hal itu merupakan dua hal yang tidak dapat dianalogikan karena satu dilakukan berdasarkan undang undang yang sah, sedangkan lainnya merupakan benar benar merupakan kejahatan: bahwa ada pandangan yang selalu dikumandangkan oleh yang anti pidana mati, yaitu, pidana mati tidak menurunkan kejahatan. menurut ahli hal tersebut tergantung hasil penelitian apa yang mau digunakan, statistik apa tentu yang menguntungkan bagi kelompok mereka. tapi coba kita lihat juga statistik yang menunjukkan bahwa pidana mati jelas menurunkan kejahatan. beberapa contoh dapat ahli kemukakan, ketika inggris menghapuskan pidana mati pada tahun kurva tingkat pembunuhan naik secara signifikan. kemudian ketika afrika selatan menghapuskan pidana mati pada tahun dan pada saat damai kurva tingkat kejahatannya meluncur setinggi langit. selanjutnya negara bagian texas, harris county yang berpenduduk lebih dari tiga juta yurisdiksi eksekusi yang paling aktif amerika serikat, tingkat kejahatannya telah turun sejak eksekusi diterapkan kembali pada tahun dari per ribu pada tahun menjadi per ribu pada tahun penurunan tersebut tidak ada bandingannya amerika serikat. perlu ahli ingatkan bahwa amerika serikat terdiri dari negara bagian, negara bagian masih mempertahankan pidana mati, hanya negara bagian yang tidak mengenal pidana mati. artinya masih lebih banyak yang pro pidana mati daripada yang anti pidana mati khususnya amerika serikat, bahwa kurva tingkat kejahatan amerika serikat yang merosot selama seluruh tahun an pada saat tingkat eksekusi meningkat. penelitian baru dari profesor getting berkesimpulan, bahwa setiap eksekusi amerika serikat mencegah dan menghindari lima atau enam pembunuhan tambahan, dengan perbandingan sembilan banding satu. kemudian penelitian profesor david philip dalam sebuah penelitiannya memperlihatkan, pidana mati dalam sepekan selepas eksekusi dan pekan pekan berikutnya mempunyai efek pencegahan, dalam hal ini efek pencegahan umum, keterangan brigjen pol. purn) jean mandagi, s.h. bahwa masalah narkotika bukan saja masalah nasional suatu negara tetapi masalah internasional dari semua negara dunia, oleh karenanya negara negara dunia telah berkumpul pbb untuk merumuskan suatu konvensi guna mengatasi dan memberantas kejahatan narkotika, yaitu dengan lahirnyadalam preamble nya tertuang pendapat anggota anggota pbb, yang ahli kutip adalah bagian pentingnya saja, yaitu, the parties this convention deeply concern the magnitude and rising trend illicit production demand for and traffic narcotic drugs and psychotropic substantive which posed serious threat the health and welfare human being and adverse affect the economic cultural and political foundation society deeply concern also the steadily increasing into various social groups made illicit traffic narcotic drugs and psychotropic substantive and particularly the fact that children are used many parts the world, illicit drugs consumer market and for purposes illicit production, distribution, and trade narcotic drugs and psychotropic substantive which details danger incalculable gravity. recognizing the links between illicit traffic and other related organized criminal activities, which undermine the legitimate economies and certain stability, security, and sovereignty state. recognizing also that illicit traffic international criminal activity. the suppression which demand urgent attention and the highest priority. aware that illicit traffic generate large financial profit and wealth enabling trans national criminal organization penetrasi, contaminated, and corrupt the structure government, legitimate commercial and financial business and society all its level . dari preambule tersebut dapat digambarkan betapa dahsyat ancaman narkotika terhadap manusia, masyarakat, bangsa, dan suatu negara, termasuk indonesia, bahwa dalam kaitannya dengan undang undang nomor tahun adalah merupakan penjabaran dariundang undang nomor tahun bahwa dalam konvensi tersebut tidak akan menyebut berapa hukuman dari suatu negara akan diberikan, tetapi hanya mengatur hal hal seperti termuat dalam article paragraph the united nations convention against the illicit traffic narcotic drugs and psychotropic substantive yaitu each parties shall make the commission the offences established accordance with paragraph i yaitu yang trafficking, dan lain lain of this article liable sanction which take into account the grave nature these offences such imprisonment (dipenjarakan), other form deprivation liberty (bentuk bentuk lain perampasan kemerdekaan), peculiar sanction (hukuman denda), and confiscation (penyitaan), embracement, other form deprivation liberty, peculiar sanction, and confiscation. kemudian article dari paragraph menyatakan uraian panjang lebar terakhir, there need meter the commission such offences. kemudian article dari konvensi tersebut yang paling membenarkan, party may adopt more strict severe measure than those provided this convention if, yang kami sebut tadi ituberhubung dengan ini maka pemerintah republik indonesia dan dpr sepakat untuk mencantumkan hukuman mati dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dari undang undang nomor tahun dan karena undang undang ini masih berlaku dengan sah maka hukuman mati yang dijatuhkan berdasarkan undang undang ini tentu saja adalah sah: bahwa berkaitan dengan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar maka kita tidak boleh menafsirkan undang undang dasar secara sepotong sepotong, tetapi harus dibaca secara utuh, misalnya, setiap orang mempunyai hak untuk hidup sebagaimana tertera dalam dan uud harus dibaca dan ditafsirkan dalam kesatuan dengan uud sebab kalau tidak demikian maka berarti undang undang dasar kita bertentangan: bahwa dalam international covenant civil and political rights disinggung mengenai jaminan hak hidup, kemudian membolehkan adanya hukuman mati. permasalahannya adalah hukuman mati hanya dibolehkan untuk the most serious crime, seperti yang sudah diutarakan, . hurufnarkotika yang memberlakukan hukuman mati tersebut jelas bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dan dilindungi oleh uud dan uraian secara detail mengenai konstitusionalitas hukuman mati akan dilakukan pada bagian bagian berikut ini. (a) hukuman mati merupakan pengingkaran terhadap hak untuk hidup . uud tidak memberikan kualifikasi terhadap hak untuk hidup (the right life). kualifikasi ini diberikan oleh yangoleh ahli profesor philip aston, dalam menafsirkan the most serious crime yaitu, that the scope crimes subject the death penalty should not beyond intentional crime which lethal other extremely grave consequences . dengan kata lain crime which lethal other extremely grave consequences termasuk, kategori the most serious crime, sehingga boleh dikenakan hukuman mati. kejahatan narkotika merupakan kejahatan dengan extremely grave consequences, akibat buruk yang dahsyat dan oleh karenanya hukuman mati dapat saja diberikan: bahwa berdasarkan kepada jiwa atau preambule konvensi tersebut yang menjadi salah satu dasar undang undang narkotika dimaksud menganggap peredaran gelap narkotika berakibat buruk terhadap pondasi masyarakat bidang ekonomi, budaya, dan politik serta mengancam stabilitas keamanan dan kedaulatan negara negara: bahwa menurut ahli profesor philip aston, hukuman mati harus ditiadakan untuk drugs related crime atau drugs related offences. drugs related offences adalah tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba seperti pencucian uang dan lain lainnya. sedangkan tindak pidana narkotika disebut drugs offences crime. sehingga tindak pidana narkotika dapat saja dikenakan hukuman mati karena tidak termasuk dalam pengertian drugs related offences, bahwa sindikat narkotika bekerja sangat tertutup dan rahasia dengan sistem sel terputus, sehingga sulit menangkap pimpinan dan anggota anggota lainnya. setiap penugasan kurir, seperti para pemohon terpidana mati, mereka diawasi oleh seorang controller, pengawas yang dikirim oleh sindikat yang mereka tidak kenal. sehingga mereka tidak mengetahui bahwa mereka sedang diawasi oleh controller sindikat. setiap penyelewengan yang terjadi oleh kurir diketahui oleh controller dan diimpor pimpinan, dan mereka yang menyeleweng, oleh sindikat langsung dimusnahkan tanpa ampun, sel itu dihapus, sehingga tidak membahayakan sindikat. walaupun ancaman hukuman mati mereka tahu, mereka fkh mau saja. jika ditanya kepada yang ditangkap pada saat diperiksa, kenapa masih mau, sedangkan sudah tahu ada hukuman mati. jawab mereka, sebelum kita tertangkap, kita semua berpendapat bahwa kita tidak akan tertangkap, karena banyak sekali yang lolos , dan itu benar. kemudian bayarannya tinggi, kurir kalau untuk satu trip dibayar uang kita juta rupiah untuk satu trip saja. samping itu, dia berpendapat hukuman mati ada yang membela, untuk menghapus hukuman mati seperti yang terjadi sekarang ini, bahwa sindikat beroperasi dengan sistem sel terputus, berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih yang melakukan permufakatan jahat, karena kejahatan narkotika tersebut adalah organized crime, tidak dapat dilakukan only one person. hanya sayangnya undang undang nomor tahun merumuskan permufakatan jahat secara sempit yaitu, , perumusan dimaksud tidak akan dapat menjerat mereka dalam arti anggota sel sel lain, dengan demikian mereka pun akan tetap berjaya, sehingga perlu diadakan perumusan permufakatan jahat yang jauh lebih luas yang akan menghancurkan organized crime, oleh karena itu, saat ini sedang dalam proses pembuatan undang undang narkotika yang baru, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika adalah ancaman yang dahsyat bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. oleh karena itu, hukuman mati dalam undang undang nomor tahun harus dipertahankan dan tidak bertentangan dengan undang undang dasar keterangan krh. henry yosodiningrat, s.h. bahwa terlebih dahulu ahli merasa perlu untuk menjelaskan fakta bahwa dalam undang undang tentang narkotika berupa ancaman hukuman mati, adalah hanya diberlakukan, atau ditujukan kepada para pelaku yang terorganisir atau yang diawali dengan permufakatan jahat, bahwa dari yang ahli pelajari, ternyata ancaman dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika indonesia. karena berdasarkan fakta, setidaknya empat juta orang anak bangsa indonesia yang mengalami ketergantungan akan narkotika dan setiap hari setidaknya orang anak bangsa indonesia meninggal secara sia sia. kesemuanya itu disebabkan oleh peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika, yang peredarannya dilakukan oleh para sindikat narkotika: bahwa fakta dari hasil penelitian, dana masyarakat yang dibelanjakan untuk membeli narkotika dan uangnya dibawa oleh sindikat setiap tahunnya adalah triliun rupiah, dengan perhitungan empat juta orang, rata rata satu orang membelanjakan ribu rupiah, maka satu hari miliar rupiah jumlahnya, dikali satu tahun hari, bahwa informasi yang ahli peroleh dari pemerintah, hampir seluruh lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan negara, sedikitnya seluruh indonesia terdiri dari atau dihuni oleh pelaku pelaku kejahatan narkotik, baik sebagai pengedar maupun sebagai penyalahguna, bahwa berdasarkan fakta saat ini tidak ada satupun kabupaten, bahkan ahli berani mengatakan tidak ada satupun kecamatan republik ini yang terbebaskan dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, bahkan seluruh penjuru tanah air, seluruh pelosok tanah air, narkotika sudah diedarkan oleh para sindikat dengan cara yang sangat sangat sistematis, dengan cara cara yang sangat konvensional, dengan modus operandi yang sangat sangat selalu berubah ubah dengan mobilitas mereka yang sangat tinggi, bahwa ancaman hukuman mati yang ada dalam undang undang tentang narkotika bertujuan atau maksudnya adalah untuk menyelamatkan bangsa indonesia dari kehancuran sebagai akibat dari peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh para sindikat, bahwa secara hukum ahli menyatakan, ketentuan undang undang dasar tidak boleh dipahami secara mandiri, tetapi sedemikian rupa harus dihubungkan dengan ketentuan ketentuan lain, seperti kemudian ketentuan dan sebagainya, yang pada pokoknya dalam pelaksanaan atau dalam melaksanakan hak asasi manusia dibatasi atau diatur sedemikian rupa dengan maksud untuk menjamin hak asasi manusia yang lain. termasuk antaranya undang undang tentang narkotika, bahwa dengan pembatasan pembatasan tersebut, artinya dengan menghubungkan dengan ketentuan dengan kemudian uud maka harus juga memperhatikan ketentuan ketentuan dalam undang undang tentang hak asasi manusia. dalam undang undang tentang ham sendiri mengakui adanya hukuman mati. artinya, terdapat pengecualian, misalnya dalam hal aborsi, meskipun hak untuk hidup melekat pada bayi yang masih berada dalam kandungan, tetapi demi keselamatan ibu, maka hukuman mati masih dibenarkan: bahwa berdasarkan keterangan ahli prof. philip aston dan dikaitkan dengan occur, maka hukuman mati tergantung dari penafsiran atau kebutuhan dari masing masing negara atau setiap bangsa, bahwa ketentuan ketentuan dalam occur yang merupakan ketentuan hak asasi manusia, jika dikaitkan dengan pelaksanaan hukuman mati terhadap para pemohon, maka terhadap para pemohon sudah diadili berdasarkan ketentuan undang undang yang berlaku dalam artian yang tidak berlaku surut. para pemohon diadili dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan diberikan kesempatan untuk melakukan upaya banding, kasasi, dan sebagainya. sehingga ahli berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman mati sangat sangat tidak bertentangan dengan undang undang dasar serta tidak pula terhadap occur: menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal maretnarkotika yang dimohonkan untuk diuji materiil adalah huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang dimohonkan untuk diuji materiil adalah hurufnarkotika, yakni dalam ketentuan sebagai berikut: huruf yang berbunyi:: huruf yang berbunyi. ilmahkamah konstitusi, yakni dalam ketentuan hurufyang . keterangan dpr ri atas dasar permohonan pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa tujuan pembangunan nasional indonesia adalah untuk mewujudkan manusia indonesia seutuhnya dan masyarakat indonesia yang adil, makmur, sejahtera, tertib, dan damai berdasarkan pancasila dan undang undang dasar salah satu usaha dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang sejahtera antara lain dengan cara peningkatan secara kontinyu terhadap usaha usaha bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. bahwa penyalahgunaan narkotika menimbulkan akibat yang merugikan dan membahayakan kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta melemahkan ketahanan nasional indonesia. bahwa melihat dampak negatif yang sangat serius terhadap penyalahgunaan narkotika maka dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika diatur tentang pidana mati. bahwa pemohon mendalilkan hukuman mati yang terdapat dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan hurufbahwa ketentuan hukuman mati dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika adalah sebagai upaya pencegahan dan pemberian sanksi (prevention and punishment) kepada pelaku karena penyalahgunaan narkotika sudah merupakan tindak pidana yang serius (serious crime). karena dampaknya dikhawatirkan dapat melemahkan dan menghancurkan sendi sendi kehidupan masyarakat baik secara individu, sosial maupun kehidupan bernegara. penyalahgunaan narkotika indonesia sudah sampai kepada tingkatan berbahaya karena sudah pada tingkatan kejahatan yang terorganisir (organized crime) yang dapat mengancam generasi muda dan kehidupan berbangsa masa datang. data dari studi biaya sosial dan ekonomi akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada tahun yang dilakukan badan narkotika nasional bnn) menunjukkan bahwa estimasi jumlah penyalahguna narkoba sebesar juta dari populasi penduduk) dimana 79y6 kategori pecandu dan y6 kategori pemakai teratur, atau mayoritas pemakai ganja. jumlah biaya sosial dan ekonomi sebesar rp.tahun. untuk itu penanganan masalah penyalahgunaan narkotika juga membutuhkan penegakan hukum yang tidak main main termasuk salah satunya adalah dengan adanya ancaman sanksi berat berupa hukuman mati. indonesia bukan satu satunya negara dunia yang menerapkan hukuman mati. selain cina, malaysia, singapura, thailand, jepang bahkan amerika serikat pun masih menerapkan hukuman mati. tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang memiliki aspek (unsur) internasional dan disebut sebagai kejahatan terhadap masyarakat internasional (delicatus juris gentium). masyarakat internasional mengakui penyalahgunaan narkotika sebagai tindak pidana hosts humanis generis (musuh umat manusia) yang tindakannya berdampak sangat berbahaya bagi lebih dari satu negara. kita tentu tidak mau bangsa ini hancur dan tidak mempunyai masa depan akibat merajalelanya penyalahgunaan narkotika terutama kalangan kaum muda yang pundaknyalah kelak digantungkan nasib bangsa ini masa depan. kita juga tentu tidak mau negara indonesia menjadi surga bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing karena lemahnya sanksi hukum menyangkut narkotika. s5. bahwa dalil pemohon yang menyatakan hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun karena telah merampas hak untuk hidup sebagaimana diatur dalamketentuan dalam tidak dapat dipahami secara mandiri tetapi harus dikaitkan dengan ketentuan dalam begitu pula halnya denga. men suatu masyarakat demokratis . pembatasan mengenai penggunaan hak asasi manusia dalam kasus narkotika sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika. pada dasarnya penggunaan hak asasi tidak mutlak, dalam pelaksanaannya karena orang lain pun akan menuntut kebebasan yang sama dalam melaksanakan hak aslinya. pembatasan terhadap hak asasi disamping diatur dalam juga diperkuat oleh bunyiari bunyi tersebut jelaslah bahwa pelaksanaan hak asasi tetap harus diatur dalam peraturan perundang undangan yang ada sehingga menjamin pelaksanaan hak asasi itu sendiri secara baik dan tertib serta tidak berbenturan deyang merasa telah dilanggar hak konstitusionalnya berdasarkan sesungguhnya telah diberikan hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum. hal tersebut telah dibuktikan bahwa pemohon telah menjalani proses persidangan dan perlakuan yang sama hadapan hukum serta telah mendapat kesempatan pembelaan dan telah pula mendapatkan putusan pengadilan. pemberian hak yang sama mata hukum juga telah bersesuaian dengan international covenant civil and political rights occur) yang menegaskan bahwa setiap orang yang dijatuhi hukuman pidana mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bahwa dia bersalah dan yang mengatur bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana diberikan jaminan untuk keberadaan frasa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun pada merupakan bukti bahwa uud tidak menghendaki pembatasan terhadap hak untuk hidup. dengan kata lain, secara implisit dapat disimpulkan bahwa uud tidak menghendaki adanya hukuman mati, karena hukuman mati merupakan suatu bentuk pengingkaran atas hak untuk hidup. hubungan antara hak untuk hidup dan hukuman mati secara eksplisit dapat dijumpai pada international covenant civil and political rights occur engesahan occur ) bukti ini, samping mengatur tentang hak untuk hidup juga mengatur tentang pembatasan penerapan hukuman mati s.d. hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut (vide bukti article5memperoleh informasi secara tepat dan jelas tentang hukuman yang dijatuhkan dalam bahasa yang dimengerti serta akibatnya, disediakan waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan dan mengadakan konsultasi dengan konsultasi atas pilihannya sendiri. begitu pula dengan bunyi undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa . bunyi tersebut menjadi legitimasi hukum dapatnya dijatuhi pidana hukuman mati kepada pemohon dengan menggunakan undang undang nomor tahun tentang narkotika yang telah ada sebelum amandemen undang undang dasar" tafsiran undang undang dasar negara republik indonesia tahun tersebut adalah bahwa negara indonesia adalah negara hukum artinya dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan indonesia harus berdasarkan hukum, yaitu berdasarkan hukum positif yang berlaku indonesia menurut undang undang dasar negara republik indonesia tahun dalam hal pelaksanaan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum sebagaimana dimaksud pada tersebut adalah dengan menjunjung tinggi nilai nilai atau norma norma hukum. hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang antara lain menyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum dijamin dengan ketentuan ketentuan yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan. hal tersebut untuk menjamin agar dalam pelaksanaannya tidak mengesampingkan hak asasi orang lain. oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak asasi manusia setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa menurut ketentuan kitab undang undang hukum pidana dalam huruf angka yang berbunyi pidana terdiri atas pidana pokok pidana mati, berdasarkan ketentuan tersebut, indonesia mengakui dan menganut penjatuhan hukuman pidana mati dalam sistem pemidanaan. selama ketentuan hukuman mati yang terdapat dalam kuhp tersebut belum dihapus maka tetap berlaku sebagai hukum positif dan undang undang nomor tahun tentang narkotika tidak lepas pendanaannya dari sistem pemidanaan yang dianut kuhp. meratifikasinya occur olehtidak serta merta menghapuskan pemidanaan hukuman mati bagi indonesia. dalam ketentuan occur dinyatakan bahwa bagi negara negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya diperuntukkan bagi kejahatan yang paling serius sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tidak bertentangan dengan occur dan convention prevention and punishment the crime genocide. meskipun komisi ham pbb telah menganggap narkotika tidak termasuk tindak pidana (kejahatan) yang sangat serius, tetapi bagi indonesia penyalahgunaan narkotika termasuk kejahatan atau tindak pidana serius yang dampaknya dapat merusak sendi sendi kehidupan umat manusia dan membahayakan jiwa manusia. bahwa mengenai hak konstitusional pemohon berdasarkan yang dilanggar akibat diberlakukannya ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, dapat dijelaskan bahwa huruf secara tegas menentukan bahwa yang dapat mengajukan hak uji materiil adalah warga negara indonesia. hal demikian sudah tepat dan sesuai dengan yang dinyatakan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahuri bunyi tersebut dipahamidan diantara pemohon sebagian masih berkewarganegaraan asing sehingga permohonan judicial review terhadap undang undang nomor tahun tentang narkotika yang diajukan oleh pemohon yang bukan warga negara indonesia seharusnya ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan huruf undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. memang benar adanya sifat universal hak asasi manusia yang diperuntukkan bagi setiap orang dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun tetapi menyangkut hak mengajukan judicial review terhadap undang undang indonesia masih dibatasi hanya untuk warga negara indonesia. namun demikian hak hak menyangkuperti dalam tidak dibatasi bagi warga negara asing dalam pencarian keadilan peradilan umum dan pemohon sudah mendapatkan hak haknya tersebut. berdasarkan uraian keterangan dpr tersebut atas, maka ketentuan huruf huruf huruf huruf huruf hurufmei telah didengar keterangan tertulis yang dibacakan persidangan dari komisi hak asasi manusia yang diwakili oleh abdul hakim garuda nasution, ketua komisi hak asasi manusia, sebagai berikut: pengantar indonesia masih menganut adanya hukuman mati sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang undangan. hingga akhir terdapat setidak tidaknya peraturan perundang undangan indonesia yang masih mengandung ancaman hukuman mati. dalam hal ini memang layak dipermasalahkan konstitusionalitas apakah hukuman mati indonesia mengingat bahwa, sebagaimana ditetapkan dalam nomor tahun tentang hak asasi manusia, hak untuk hidup adalah ham yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. il. pengaturan hak hidup dalam hukum nasional beberapa peraturan perundang undangan yang masih mengatur hukuman mati antara lain kuhp, kuhp, pengadilan ham, dan narkotika. selain itu terdapat juga sejumlah peraturan perundang undangan yang melarang adanya hukuman mati. antara peraturan peraturan tersebut, terdapat (dua) peraturan perundang undangan yang melarang hukuman mati, yakni: undang undang dasar sebagai sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang undangan indonesia, uud sebagai konstitusi bangsa indonesia melarang hukuman mati. hal ini tercermin dalamtentang hak asasi manusia. sebagai payung hukum dari peraturan perundang undangan bidang hak asasi manusia, undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia menyebutkan: haoleh siapapun". ill. hukuman mati ditinjau dari hukum internasional. patut dicatat bahwa makin banyak negara dunia yang tidak lagi menerapkan atau membatasi hukuman mati untuk hal hal tertentu saja seperti keadaan perang atau keadaan gawat lainnya. protokol opsional kedua kovenan internasional tentang hak sipil dan politik, pada prinsipnya melarang hukuman mati kecuali dalam keadaan tertentu, seperti dalam keadaan gawat lainnya. namun demikian, masih harus dipertanyakan, apakah hukuman mati merupakan pelanggaran ham menurut hukum internasional? kovenan internasional hak sipil dan politik disp) yang sudah diratifikasi oleh indonesia, (non derogable rights). pengecualian hak atas hidup dalam kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik terkait dengan masalah hukuman mati, ada beberapa yang mengaturnya. tidak melarang hukuman mati, namun demikian dan meletakkan sejumlah pembatasan pada penerapannya. lima pembatasan spesifik terhadap hukuman mati bisa diidentifikasi dari ketentuanketentuan pasa16 dan yaitu: pertamajadi, meskipun tidak menghapuskan hukuman mati, tetapi membatasi penerapannya pada 'kejahatan yang paling serius' dan komite hak asasi manusia menegaskan kebutuhan negara negara pihak pada kovenan untuk meninjau ulang hukum pidana mereka dalam masalah ini. menurut joseph, schultz dan casta 'tampaknya hanya pembunuhan terencana atau percobaan pembunuhan, atau penyiksaan terencana yang menimbulkan derita jasmani yang besar, bisa berakibat pada hukuman mati menurut komite hak asasi manusia juga mengamati bahwa ketentuan ketentuan dan mengisyaratkan keinginan mengabolisi hukuman mati dalam hukum internasional. bagaimanapun, belum ada kata mufakat antara negara negara dunia tentang abolisi hukuman mati. walaupun sebagian negara dianggap sebagai negara negara abolisionis', sebagian lain dianggap sebagai negara negara non abolisionis' berkenaan dengan hukuman mati. sebagian besar negara muslim termasuk dalam negara negara non abolisionis'. selain republik azerbaijan, dan belakangan turki, tidak ada negara muslim lain yang mengabolisi hukuman mati atau menjadi pihak dalam protokol opsional kedua kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik tahun yang secara khusus bertujuan mengabolisi hukuman mati. mengingat al gurun secara spesifik memerintahkan hukuman mati untuk sejumlah kejahatan, para ahli gigih islam akan mempertimbangkan semua legislasi langsung yang menggugurkan loyalitasnya sebagai berada luar kewenangan legislasi manusia dalam syariat. sebagian besar negara muslim yang menerapkan hukum pidana islam berupaya mengindari hukumandengan hukuman mati. sudan mengemukakan dalam pertimbangan laporan berkala keduanya seputar kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik bahwa, '. sejak .eksekusi selalu bisa dihindari dalam perkara perkara yang melibatkan hukuman mati, baik lantaran pengadilan tinggi atau presiden tidak mengonfirmasi hukuman tersebut ataupun lantaran dia telah dibayarkan sebagai gantinya'. nabi muhammad juga dirikan telah menganjurkan penghindaran hukuman mati sebisa mungkinmesti tidak sampai menjadi penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. juga, perampasan kehidupan mesti tidak bertentangan dengan konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida, sehingga secara yudisial melarang penjatuhan hukuman mati yang mungkin merupakan kejahatan genosida (sebagaimana yang terjadi dengan pengadilan pengadilan nazi). larangan hukuman mati yang bersifat genosida dalam kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik juga sepenuhnya sesuai dengan kesucian nyawa dalam hukum islam. (b) deklarasi kairo organisasi konferensi islam tentang hak asasi manusia dalam islam menetapkan bahwa, dilarang mempergunakan sarana yang berakibat pada pemusnahan genosida umat manusia'syarat ini juga bertujuan mencegah perampasan kehidupan yang sewenang wenang dan menjamin keadilan sebagaimana juga merupakan kepatuhan pada proses hukum yang seharusnya. hal ini sejalan penuh dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana islamhak atas pengampunan, keringanan hukuman, atau pemberian amnesti muncul setelah putusan dan penghukuman akhir oleh pengadilan tinggi. ini terkait dengan pelaksanaan hukuman setelah pemeriksaan peradilan yang tidak berpihak dan proses hukum yang semestinya. kuasa ini lazimnya dipegang oleh kepala negara. itulah tindakan prerogatif pemberian grasi dan karena itu tunduk pada pertimbangan pertimbangan non legal dan non yudisial. merupakan jalan terakhir untuk mengindari hukuman mati, mana kepala negara negeri negeri yang masih menerapkan hukuman mati berwenang untuk menghindarkan pelaksanaan putusan hukuman matidengan pembatasan ini, kovenan secara mutlak melarang penghukuman mati remaja bawah tahun terhadap kejahatan apapun, termasuk 'kejahatan paling serius'. dalam kasus wanita hamil, mereka bisa dijatuhi hukuman mati atas 'kejahatan paling serius', tapi hukuman tidak bisa dilangsungkan sampai kelahiran bayinya. kedua kasus itu adalah sebuah konsekuensi terhadap penghargaan ketakberdosaan anak anak. dalam perkembangannya,,"negara negara yang telah meratifikasi protokol kedua sepakat untuk menghapus penggunaan hukuman mati untuk kejahatan biasa. negara yang telah meratifikasi protokol kedua hanya dapat melakukan pengecualian kalau sudah dengan jelas membuat reservasi terhadap protokol tersebut, dan pengecualian itu hanya untuk kejahatan yang dilakukan "pada saat perang untuk kejahatan yang paling berat yang bersifat kejahatan militer" hingga juni hanya negara yang masih menerapkan praktik hukuman mati, termasuk indonesia, dan lebih dari setengah negara negara dunia telah menghapuskan praktik hukuman mati. ada negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, negara negara melakukan moratorium (de facto tidak menerapkan) hukuman mati, dan total negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati. sampai saat ini indonesia belum meratifikasi protokol kedua disp, walaupun pada beberapa kali kesempatan, komnas ham merekomendasikan agar pemerintah indonesia segera meratifikasi protokol pertama dan kedua konvensi internasional hak sipil dan politik. iv. pendapat komnas ham berkenaan dengan hukuman mati komisi nasional hak asasi manusia komnas ham) sebagai institusi independen yang mempunyai mandat untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia indonesia, pada kenyataannya berkenaan dengan penerapan hukuman mati indonesia terdapat (dua) pendapat yang berbeda, yakni ada yang pro dengan hukuman mati dan ada yang tidak setuju dengan hukuman mati. alasan yang setuju hukuman mati: suatu tindak pidana yang sangat kejam atau yang menimbulkan banyak penderitaan (seperti perkosaan disertai pembunuhan) atau kerusakan manusia generasi bangsa (seperti narkotika) perlu ada hukuman mati bagi pelakunya. juga terhadap kejahatan yang sangat membahayakan keamanan negara. alasan yang anti hukuman mati: mati hidup ada tangan tuhan. hanya dia yang dapat menentukan, memutuskan seseorang harus mati. dari segi kepastian hukum bagi terhukum bisa menimbulkan masalah yang secara absolut tidak mungkin dibetulkan, diperbaiki lagi untuk selama lamanya. yaitu apabila kemudian terbukti secara hukum bahwa terhukum mati tersebut sudah terlanjur menjalani eksekusi tembak mati. kesimpulan konstitusi indonesia atau uud secara tegas telah mengatur bahwa hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights). sementara itu, kovenan internasional hak sipil dart politik juga menyatakan bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (non derogable rights). oleh karena itu, penerapan hukuman mati, harus diterapkan dengan beberapa pembatasan pembatasan sebagai berikut: pertama,",ada kecenderungan negara negara dunia untuk menghapus hukuman mati. menimbang bahwa pada persidangan tanggal mei telah didengar keterangan dari tim penyusun kuhp baru, yang diberikan oleh prof. dr. nyoman serikat putrajaya, s.h., dan dr. mudzakir, s.h., m.h., pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut: keterangan prof. dr. nyoman serikat putrajaya, s.h. bahwa penyusunan ruu kuhp didasarkan pada tiga persoalan pokok dalam hukum pidana, perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi. berdasarkan hal tersebut ruu kuhp mengalami perubahan, menjadi dua buku, buku satu mengenai ketentuan umum dan buku dua mengenai tindak pidana, sedangkan dalam kuhp terdiri dari tiga buku, buku satu ketentuan umum, buku dua kejahatan, dan buku tiga pelanggaran, bahwa khusus mengenai pidana terdiri dari pidana pokok berupa pidana penjara, pidana kerja sosial, dan pidana denda. selain pidana pidana pokok dalam buku dua tersebut, dirumuskan pula yang dilancarkan hanya pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda, sedangkan pidana pengawasan, pidana kerja sosial tidak pernah dirumuskan, karena dipandang sebagai alternatif dari tindak pidana mati atau pidana penjara atau denda sebagai alternatif, bahwa pidana mati dikeluarkan dari paket pidana pokok, seperti yang terdapat dalam kuhp sekarang. pidana pokok dalam kuhp yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan satu pidana tutupan yang ditambahkan berdasarkan undang undang nomor tahun dalam konsep pidana mati dijadikan jenis pidana yang sifatnya khusus, bahkan dalam ruu kuhp ditentukan pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. dengan demikian inti dari pidana mati sebenarnya juga untuk mengayomi masyarakat, bahwa dimasukkannya atau dipertahankannya pidana mati dalam ruu kuhp adalah tidak serta merta, tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan antara universitas diponegoro dengan kejaksaan agung mengenai ancaman pidana mati dalam pemidanaan. ternyata dari hasil penelitian tersebut terdapat pro dan kontra, dengan persentase lebih menyatakan setuju pidana mati dipertahankan, juga dalam hal tujuan pemidanaan pada tingkat akhir adalah memberikan perlindungan kepada individu dan sekaligus memberi perlindungan pada masyarakat: bahwa landasan teori yang dapat dipergunakan, mengapa pidana mati masih tetap dipertahankan walaupun sifatnya secara khusus, adalah untuk memberikan saluran kepada masyarakat yang mau membalas dendam, kalau seandainya tidak ada saluran melalui perundang undangan dalam hal ini hukum pidana, dikhawatirkan masyarakat akan mengambil tindakan main hakim sendiri. sehingga jelas dengan diatasnya pidana mati terdapat saluran apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan genosida, harus dipahami, bahwa tidak satu pun dalam ini yang memberikan kewenangan pada negara yang menjadi pihak dalam kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam konvensi tentang pencegahan dan hukuman bagi kejahatan genosida. setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus. s5. hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.sistematika occur menunjukkan bahwa hukuman mati tidak kompatibel (incompatible) dengan hak untuk hidup. walaupun semangat occur adalah menghendaki dihapuskannya hukuman mati, occur masih memperbolehkan dilakukannya hukuman mati dengan memberikan batasan batasan yang sangat ketat dalam penerapannya s.d. kehendak untuk menghapus hukuman mati tercermin pada paragraf general comment article right life) occur yang diterbitkan saluran yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk melampiaskan balas dendamnya, emosinya melalui peraturan perundang undangan: bahwa mengenai pidana denda juga diatur dalam konsep ruu kuhp tetapi tidak dilancarkan dalam buku dua secara nominal, melainkan dengan kategori, yaitu kategori satu sampai kategori enam: bahwa mengenai pidana bersyarat dalam konsep ruu kuhp, khususnya dalam tetapi hal itu merupakan porsi untuk hakim. menurut ahli, pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, sehingga hakim pada waktu memilih pidana mati, melihat kondisi kondisi yang terdapat dalam boleh ditunda sampai sepuluh tahun, kalau dalam sepuluh tahun menjadi lebih baik, maka hukumannya diubah. kalau tidak menjadi lebih baik baru dilaksanakan, tapi harus tetap mendapat persetujuan dari presiden: bahwa dalam buku dua ruu kuhp, pidana mati tersebut selalu dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara jangka waktu tertentu, dua puluh tahun. dengan demikian polanya masih sama dengan kuhp yang menyebutkan pidana penjara yaitu pidana penjara untuk jangka waktu seumur hidup dan jangka waktu tertentu, bahwa dalam ruu kuhp pidana mati dan pidana penjara seumur hidup mengalami fleksibilitas manai ada modifikasinya sesuai dengan pertimbangan pertimbangan dalam pedoman penjadwalan pidana dan pelaksanaan pidana, namun hal tersebut tetap ada ancaman pidana, bahwa ide sebenarnya dalam ruu kuhp adalah unifikasi semua perundang undangan pidana luar kuhp, bahkan ada ide untuk mengantisipasi sehingga ketentuan ketentuan konvensi internasional yang menyarankan untuk mengadakan kriminalisasi juga sudah dimasukkan dalam buku dua ruu kuhp. sehingga perundang undangan luar kuhp yang sifatnya court crime artinya normalnya tidak digantungkan pada norma norma hukum administrasi misalnya, dimasukkan dalam ruu kuhp, dan memang tim perumus tidak mengadakan revisi ancaman pidananya, tetapi tetap mengikuti seperti yang ada dalam undang undang luar kuhp: bahwa dalam buku dua ruu kuhp tindak pidana tindak pidana yang termasuk misalnya bab bab ii, digolongkan berdasarkan hukum yang dilanggar. kemudian ruu kuhp dimaksudkan untuk mengakomodir perasaan keadilan masyarakat daerah tertentu, karena perancang tersebut menganggap selama ini pidana pidana yang dijatuhkan hanya berdasarkan kuhp: bahwa perlu ditambahkan, selain memuat pidana pokok ruu kuhp juga memuat pidana tambahan seperti termuat dalam kuhp sekarang, tetapi ada tambahannya yaitu membayar ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat. dengan demikian terdapat sanksi adat yang harus dijatuhkan, kalau memang masyarakat adat tersebut sanksi dimaksud memang harus diutamakan. selain itu, salah satu alasan juga mengapa tetap mencantumkan pidana mati adalah untuk menghindari extra legal execution: bahwa mengenai penjatuhan pidana secara kumulatif, dalam ruu kuhp masih tetap menggunakan itu tetapi ada pedomannya buku satu. oleh karena itu, dalam buku kedua ruu kuhp hanya ada ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, penjara, atau denda, sedang pidana lainnya seperti pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana kerja sosial sebagai alternatif yang dapat dijatuhkan oleh hakim: bahwa keseluruhan tim perumus ruu kuhp dalam berpendapat bahwa sumber hukum pidana yang jadi dasar untuk dapat dibidangnya perbuatan samping berdasarkan undang undang juga berdasarkan hukum tidak tertulis, bahwa dalam ruu kuhp juga telah diatur mengenai narkotika, akan tetapi berbeda dengan undang undang narkotika. dalam undang undang narkotika dibedakan golongan golongan dan golongan sedangkan dalam ruu kuhp tidak dibagi dalam golongan golongan maupun golongan tetapi dalam perumusannya terdapat ancaman pidana mati, bahwa apa yang telah diatur dalam buku satu tidak diatur dalam buku dua. karena dalam buku satu sudah ditentukan, setiap tindak pidana dilakukan dengan sengaja, kecuali ditentukan secara khusus, keterangan dr. mudzakir, s.h., m.h. bahwa ada beberapa elemen dalam pembentukan sistem hukum pidana nasional, yaitu ada nilai atau aspek kehidupan manusia yang hendak dilindungi dalam hukum pidana, ada prinsip prinsip asas hukum yang menjadi landasan pengaturan hukum pidana dan ada sistem pengaturan perbuatan yang dilarang atau yang disebut sebagai tindak pidana dan sistem pengancaman sanksi pidana. singkatnya apa yang terjadi dalam praktik selama ini masih ada dan tersebar dalam satu doktrin yang semuanya masuk dalam buku kesatu sebagai ketentuan umum, serta tujuan hukum yang hendak dicapai yang ditegakkan melalui proses hukum pidana untuk masyarakat hukum indonesia, bahwa prinsip dalam penyusunan ruu kuhp polanya adalah buku kesatu akan dijadikan induk dari semua hukum atau ketentuan umum hukum pidana masa yang akan datang sebagai asas umum, baik mengenai perbuatan, pemidanaan, baik pemidanaan terhadap anak, terhadap korporasi dan seterusnya. sehingga semua itu diadopsi dari atau sistematisasi atau direstrukturisasi dari peraturan perundang undangan luar kuhp dengan asas atasnya dihimpun dalam buku kesatu. sedangkan buku kedua, ini merupakan perubahan dari kuhp yang lama kepada yang baru adalah kalau dulu ada tiga buku sekarang menjadi dua buku dengan catatan bahwa isi dari buku kedua dan buku ketiga itu digabung dan setelah diadakan evaluasi atau kajian, yang tidak relevan dibuang, dan muatan dari isi buku kedua juga adalah merupakan kebijakan untuk memasukkan semua ketentuan pidana luar kuhp dalam kuhp termasuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkotika dan seterusnya, dengan demikian buku kedua memuat tindak pidana secara keseluruhan: bahwa kebijakan tim dalam menyusun ruu kuhp masa depan adalah induknya hukum pidana adalah kuhp, untuk menghindari hukum pidana yang ada luar kuhp. namun demikian, hal tersebut agak sulit karena ada bagian bagian perkembangan hukum maka terdapat catatan yaitu memungkinkan toleransi dalam hukum pidana administratif. tetapi sejauh yang menyangkut hukum pidana inti atau generic crime nya itu ada dalam buku kedua sehingga dengan demikian semua ketentuan yang ada dalam tindak pidana luar kuhp sekarang sudah dimasukkan dalam buku kedua termasuk kejahatan ham. sehingga asas asas dalam buku kesatu harus menjadi dasar umum terhadap semua tindak pidana yang ada dalam buku kedua yang dalamnya merupakan himpunan atau formulasi dari semua aturan aturan tindak pidana luar kuhp. kemudian menurut undang undang nomor tahun peraturan daerah perda) boleh mengatur tindak pidana atau hukum pidana atau memuat sanksi pidana, ini berarti dalamnya juga akan mendasari hukum perda: bahwa hal hal yang khusus adalah terhadap otonomi khusus, yang kemudian menjadi pokok persoalan adalah karena diberi kewenangan khusus, terutama daerah aceh yang memberlakukan hukum pidana islam. atas dasar itu, khusus menyangkut persoalan pemidanaan, maka dikembangkan filsafat pemidanaan yang terkait dengan konteks indonesia. pertama, adalah pengenaan sanksi pidana mana terhadap pelanggar hukum pidana diberi tujuan, yang sebelumnya tidak. tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. kemudian bagian yang lain adalah tentang pembenaran pidana yakni, pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. tim perumus mencoba mengembangkan ukuran justice dalam konteks pidana. bahwa filsafat keadilan dalam hukum pidana yang kuat pengaruhnya secara umum, juga dipertimbangkan oleh tim perumus, dalam konteks ini ada dua, yakni retributive justice dan restoration justice. hukum pidana umum yang ada sekarang ini berlaku retributive. kemudian hukum pidana khusus luar kuhp ada yang bercorak retributive dan ada juga yang bercorak restoration. tindak pidana korupsi retributive, tetapi juga ada yang bercorak restoration, misalnya ham berat masa lalu dengan kkr yang telah dinyatakan tidak mengikat oleh mahkamah konstitusi, bahwa ketika tim perumus ruu kuhp mengkaji tentang beberapa ketentuan hukum pidana yang ada dalam peraturan hukum tersebut, tim perumus ruu kuhp mengambil kebijakan pemidanaan. pertama, adanya pedoman penjatuhan pidana yang sebelumnya tidak ada. sehingga kriteria kriterianya sudah diberikan, yaitu dimungkinkan adanya perubahan pidana dalam pelaksanaan pidana terhadap putusan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. kedua, ditemukannya ketentuan pidana denda, pidana kerja sosial dan pidana tindakan, yang merupakan pidana baru. ketiga, kebijakan politik pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus, bahwa tujuan pemidanaan dimuat dalam ruu kuhp yaitu, pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan hingga menjadi orang yang baik dan berguna, ketiga,dan yang keempat adalah membebaskan rasa bersalah pada terpidana, bahwa bentuk pidana terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial, yang merupakan pidana pokok. dalam konteks ini, tidak disebutkan sini pidana pokok, sedangkan pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu dilancarkan secara alternatif, yaitu penjara seumur hidup, paling lama tahun. meskipun tidak dimasukkan sebagai pidana pokok, pidana mati tetap diakui sebagai bentuk pidana pokok yang bersifat khusus. oleh sebab itu tempatnya tidak dijadikan satu, tetapi ditempatkan pada bagian yang lain, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan beberapa hal, pertama, adalah kesalahan pembuat tindak pidana, motif tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana? cara melakukan tindak pidana atau modus operandi? sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana? riw hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana? pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban, hal tersebut merupakan pengaruh perbuatan tindak pidananya, dampaknya terhadap korban dan masyarakat. kemudian itu dijadikan dasar pertimbangan, pemakaman dari korban dan atau keluarganya dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan: bahwa selanjutnya dalam perkembangan diskusi tentang pidana mati, paling tidak ada tiga pendapat tentang pidana mati. pertama, pidana mati dihapuskan sebagai salah satu bentuk sanksi pidana. kedua, pidana mati tetap menjadi salah satu bentuk sanksi pidana sebagai pidana pokok dan yang ketiga adalah. dari tiga pendapat tersebut ruu kuhp mengambil posisi yang ketiga. oleh sebab itu, tentang ancaman pidana mati dirumuskan sebagai sesuatu yang bersifat atau ancaman pidana yang bersifat khusus, bahwa rumusan draft ruu kuhp telah mengalami beberapa kali perubahan hingga terakhir draft final dari rumusan draft final tersebut sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk dengan undang undang dasar yang telah diamandemen tersebut, dan seterusnya kemudian setelah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tim perumus mengambil kesimpulan bahwa ancaman pidana mati dalam konteks hukum pidana indonesia masih diperlukan, diantaranya dengan mempertimbangkan beberapa hal dalam praktik hukum dan khususnya nilai justice dalam kehidupan masyarakat. sebab filsafat masyarakat indonesia menyatakan utang pati sur pati . hal demikian, jika tidak ada sarana yang diatur dalam hukum pidana maka membahayakan, artinya akan melahirkan suatu reaksi reaksi terhadap pelaku tindak pidana yang akan dimatikan terlebih dulu daripada diproses pengadilan yang hukumannya lebih ringan. hal tersebut merupakan policy dari pemidanaan yang termuat dalam ruu kuhp, bahwa dalam ruu kuhp diakuinya hukum adat atau hukum yang tak tertulis yang hidup dalam masyarakat tetapi dibatasi. hal tersebut sesungguhnya untuk mencegah kemungkinan terjadi kalau hukum yang hidup masyarakat ancamannya berat dan luar biasa berat, sehingga harus sesuai dengan kebijakan nasional hukum pidana. dalam kaitannya dengan itulah maka konstruksi hukuman mati yang dimasukkan dalam buku kesatu sudah dipertimbangkan dari segala hal termasuk antaranya adalah beberapa undang undang yang berlaku selama ini. kemudian mengenai persoalan metode eksekusinya, hal tersebut masih dapat diperdebatkan, bahwa tim perumus mencoba mengelaborasi dari yang ketat terhadap pidana mati kepada pidana mati yang bersifat lunak dengan prinsip tidak menghapuskan pidana mati tetapi bagaimana pidana mati itu tetap juga menjadi bagian dalamnya, sehingga unsur keadilan (justice) dalam kehidupan masyarakat tetap. dalam perkembangan perbandingan secara internasional, landasan indonesia menjatuhkan pidana mati, sebab terdapat banyak hal pidana mati tetap dipertahankan karena memang masyarakat menghendaki demikian. ada juga karena faktor faktor riset yang menunjukkan bahwa efek jera pidana mati mungkin juga ada sehingga pidana mati dipertahankan. selain itu juga dengan pertimbangan pertimbangan filsafat pancasila, nilai nilai agama dan seterusnya, bahwa mengenai yang dijatuhi dengan pidana mati, tim ruu kuhp praktis tidak mengubah apa yang sudah diuraikan, sudah dicantumkan dalam yang telah ada pidana mati. misalnya tentang pembunuhan yang direncanakan atau berencana, tetap diancam dengan pidana mati, termasuk juga narkoba dan psikotropika yang dimuat dalam yang termuat dalam bab tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. dalam bab tersebut dimuat dua ancaman pidana mati yang ditujukan kepada setiap orang yang tanpa hak dan secara melawan hukum memproduksi, menyediakan narkotika. kedua, adalah tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual dan seterusnya itu yang diancam pidana mati. khusus untuk psikotropika juga hampir sama, memproduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi dan seterusnya diancam dengan pidana mati, bahwa mengenai penjara seumur hidup tanpa remisi, tidak terdapat dalam ruu kuhp, karena dalam sistem pemidanaan indonesia tidak penganutnya, mengingat, sejauh itu adalah pidana penjara maka hal tersebut dapat berubah. sehingga ada kemungkinan dari pidana seumur hidup dapat berubah tergantung pada proses perkembangan terpidana dalam proses pembinaan: kesimpulan dari pengancaman pidana mati dalam ruu kuhp bahwa ruu kuhp menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus atau istimewa. pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu. ruu kuhp condong untuk tidak menggunakan pidana mati sebagai jenis pidana utama dan diutamakan.baik sekarang maupun masa yang akan datang atau keamanan negara: bahwa orientasi hukum pidana dan pemidanaan berhubungan dengan penjatuhan pidana. pertama, hukum pidana ada yang berorientasi kepada perbuatan, dalam bahasa belanda disebut sebagai dead staf recht. kedua, hukum pidana yang berorientasi kepada pelaku (header staf recht). ketiga, hukum pidana yang berorientasi baik kepada pelaku maupun kepada perbuatan (dead header staf recht), bahwa politik hukum pidana yang ada dalam ruu kuhp lebih menekankan pada, konsekuensinya adalah pidana mati juga masuk yang spesial. kemudian, ada perkembangan yang menarik ketika diskusi mengenai proses penyusunan ruu kuhp adalah adanya perkembangan orientasi hukum pidana dalam pemidanaan, yakni dipengaruhi oleh viktimologi dan filsafat restoration justice. hukum pidana itu menjamin dan memberi perlindungan hukum kepada setiap orang, konkret atau nyata tidak simbolik. pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak orang dan pihak yang dirugikan dari perbuatan pelanggaran hukum pidana dalam konteks ini korban kejahatan, maka lahirlah perspektif atau orientasi dalam hukum pidana yang semula hanya pada perbuatan dan pelaku, tetapi juga dalamnya terhadap korban, ini yang disebut sebagai dead header slachtoffer staf recht. bahwa ruu kuhp sudah mempertimbangkan bagaimana dampak kejahatan kepada korbannya. oleh sebab itu dalam beberapa bagian mengenai pengancaman pidana sudah dicantumkan juga tentang hak hak korban, seperti kemungkinan untuk menutup ganti kerugian: bahwa hukum pidana yang berorientasi baik kepada perbuatan maupun kepada pelaku, maka ciri ciri dalam sistem hukumnya adalah pertama, modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak, dipengaruhi oleh patologi ketidakmampuan penyakit jiwa atau keadaan yang lain yang dalam konteks ini diperhitungkan dalam proses penjatuhan pidana, serta diterima berlakunya keadaan keadaan yang meringankan. kedua, modifikasi doktrin pertanggungjawaban untuk meringankan pidana dan masuknya kesaksian ahli dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban. aliran klasik tersebut, merupakan aliran yang paling banyak dianut oleh negara negara dunia termasuk juga yang dipakai dalam pengembangan sistem pemidanaan dalam ruu kuhp. bahwa penekanan asas asas dalam penyusunan perumusan tindak pidana adalah: menekankan kepada basic ideas pancasila yang terkandung dalamnya adalah nilai keseimbangan tingkat moralitas, yaitu moralitas individual, moralitas sosial, dan moralitas institusional. saya kira ini sudah sering disosialisasikan oleh tim ruu kuhp. moral religious atau ketuhanan yang maha esa. kemanusiaan atau humanism. kebangsaan nasionalisme. kerakyatan demokrasi dan keadilan sosial. dalam penyusunan ruu kuhp tersebut, pancasila ditempatkan sebagai margin appreciation mempengaruhi perumusan tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana, pengaturan tindak pidana atau perbuatan pidana bersifat melawan hukum, pengaturan kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, dan pengaturan stele pidana dan tindakan. dalam mengembangkan kebijakan kriminalisasi termasuk mempertahankan tindak pidana tertentu yang telah ada, ruu kuhp mempertimbangkan prinsip yang umumnya diterima dalam pembentukan hukum pidana, yakni asas subsidiaries, aspek viktimologis persoalan korban, menjauhkan sifat hoc, prinsip cost and benefit analysis, dukungan masyarakat, efektifitas, asas lex certa dan precision dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang, serta prinsip diferensiasi terhadap kepentingan yang dirugikan dan unsur sub sosialitas, bahwa pada bagian yang lain ada semacam kualifikasi tindak pidana, kriteria tindak pidana yang bersifat umum atau generic crime yang diserap dalam ruu kuhp adalah merupakan perbuatan jahat yang bersifat independen, misalnya terjadi tindak pidana tidak tergantung pada pelanggaran hukum administrasi dalam undang undang yang bersangkutan, sebagai sifat jahatnya perbuatan sudah melekat kepada perbuatan yang bersangkutan. bahwa, ancaman hukumannya lebih dari satu tahun pidana perampasan kemerdekaan. bahwa materi dalam ruu kuhp mengandung sistem hukum pidana materil beserta asas asas hukum pidana yang mendasarinya disusun dan diformulasikan dengan berorientasi kepada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar keseimbangan yang antara lain mencakup keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum masyarakat dan kepentingan individu, yang menurut ahli, merupakan bagian dari filsafat yang dikembangkan dalam penyelenggaraan negara. keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, keseimbangan antara faktor objektif atau perbuatan lahiriah dan subjektif orang batinnya (dead header straat recht) sebagai policy dalam pengaturan hukum pidana. keseimbangan antara kriteria formal dan material, keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan elastisitas atau fleksibilitas dan keadilan, dan keseimbangan nilai nilai nasional, nilai nilai global, international atau universal, bahwa pengancaman pidana mati dalam perumusan tentang tindak pidana dalam ruu kuhp ditempatkan dalam satu konteks sebagai hukum pidana pokok yang bersifat khusus, setelah dipertimbangkan instrumen internasional yang terkait dengan persoalan pidana mati dan perbandingan dengan negara negara lain yang telah juga mengembangkan hukum pidana mati serta pertimbangan pertimbangan lain dalam konteks masyarakat hukum indonesia terutama dalam konteks hukum adat. bahwa mengenai narkotika kaitannya dengan perubahan perubahan yang terjadi sekarang, dalam penyusunan konsep tentang tindak pidana yang masuk dalam ruu kuhp, hanya dipilih bagian bagian tertentu yang dianggap sebagai tindak pidana yang mempunyai sifat crime. kalau sekarang sudah ada perkembangan baru yang belum masuk, menurut ahli, hal itu merupakan kesempatan untuk bisa dimasukkan, dan tidak menjadi masalah. selama ini tim perumus mencoba melihat antara yang dimuat dalam tindak pidana narkotika yang dapat dimasukkan dalam ruu kuhp, dan mana yang cukup diatur dalam undang undang. mengenai narkotika dimuat dalam sampai dengan yang dalamnya termasuk juga misalnya setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika, perluasan dan seterusnya, permufakatan jahat dan segalanya sudah masuk dalamnya, sedangkan untuk psikotropika dimuat dalam sampai dengan bahwa tim perumus mencoba untuk merumuskan tindak pidana hanya dalam buku kedua, dengan harapan agar mudah untuk mengetahui mana perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tidak dilarang. saat ini ada sekitar hingga peraturan undang undang yang dalamnya memuat tindak pidana. hal ini kurang bagus dalam politik hukum masa depan, bahwa tim perumus ternyata telah menemukan bahwa penyimpangan asas asas hukum pidana luar kuhp yang ternyata dipandang sebagai sesuatu oleh human rights committee yang merupakan suatu badan yang dibentuk berdasarkan occur general comment occur ). berikut kutipan paragraf tersebutdari uraian atas dapat disimpulkan bahwa hukuman mati merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap hak untuk hidup. dan hukuman mat(b) hak untuk hidup. tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun . sudah menjadi ketentuan umum dalam traktat traktat hak asasi manusia (human rights treaties) bahwa dalam keadaan darurat negara dapat mengurangi kewajibannya (untuk memajukan atau melindungi hak asasi) yang diatur berdasarkan traktat traktat tersebut. namun hal ini tidak dapat diterapkan pada semua jenis hak asasi. ada sejumlah hak asasi yang sangat penting yang tidak diizinkan dilakukan pengurangan kewajiban walaupun negara dalam keadaan darurat sekalipun. hak hak asasi tersebut dikenal dengan istilah non derogable rights. 1o. dalam occur ada sejumlah hak asasi yang dikategorikan sebagai non derogable rights. termasuk dalamnya adalah hak untuk hidup. united nations human rights committee menegaskan bahwa hak untuk hidup (the right life) adalah the supreme right" yang penyimpangan yang serius terhadap hak hak tersangka, karena asas umumnya saja tidak mengatur. sehingga ada kecenderungan legislatif untuk menempatkan sesuatu penyimpangan sebagai lex specialis, yang dari sisi hukum pidana tidak baik. dalam perkembangan yang akan datang standar hukum harus sama. orang itu diproses melalui proses yang sama, dasar hukumnya sama, kalau dapat, melalui pengadilan yang sama, namun saat ini karena aturan lex specialis tersebut orangnya berbeda, pelanggarannya sama, orangnya berbeda diproses berbeda, lembaga memproses berbeda, berbeda pula hukumannya, berbeda prosedurnya, ukuran justice tidak ada. hal ini berbahaya untuk penyelenggaraan negara hukum yang akan datang. bahwa diharapkan melalui kebijakan ruu kuhp, semua standarnya ada dalam buku kedua yang merupakan hukum materialnya, sedangkan ketentuan umumnya ada dalam buku kesatu. oleh karena itu, tekanan bukan pada hukumnya, akan tetapi menurut ahli, tekanannya kepada aparat penegak hukum seberapa mampu untuk mencegah melakukan kejahatan narkotika. bahwa sebagai perbandingan, negara negara lain ternyata berbeda beda juga dalam menempatkan ancaman pidana mati, dan terdapat pro kontra tentang pengancaman pidana mati. seperti, ada negara negara yang menekankan pada most serious crime itulah yang banyak diancam pidana mati dengan mengutip article occur, ada negara yang menekankan kejahatan terhadap negara dan ketertiban umum. selanjutnya ada juga yang mengancam pidana mati terhadap perdagangan narkoba secara gelap, dan ada juga kaitannya dengan penolakan agama, yang diancam dengan pidana berat, misalnya negara negara muslim dalam konteks delik agama berat dapat diancam pidana mati, seperti mesir, iran, libya, pakistan, atau juga tindak pidana lainnya yang diancam pidana mati ada yang penculikan ada yang pembunuhan dengan pemberkatan, pembakaran, dan seterusnya. sehingga masing masing punya policy untuk negara yang bersangkutan, bahwa filsafat yang berkembang pidana mati tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang balas dendam, tetapi pidana mati itu sesungguhnya pidana dalam konteks balancing justice. artinya, adalah sebagai keadilan yang seimbang. oleh sebab itu, pidana mati sebaiknya tidak akan dijatuhkan bagi orang orang yang tidak menimbulkan akibat kematian kepada orang lain. bahwa ahli sependapat dengan teori efektifitas hukum pidana yaitu hukum pidana letaknya bukan pada pidananya itu sendiri. menurut john carol efektifitas hukum pidana tergantung kepada apakah orang yang melanggar hukum itu ditegakkan atau tidak? dengan urutan urutan, apakah orang yang melanggar hukum itu ditangkap oleh aparat penegak hukum atau tidak? kemudian orang yang ditangkap tersebut ada kepastian atau tidak akan dibawa pengadilan. kepastian tersebut dibagi tiga yaitu, orang yang melakukan pelanggaran hukum pasti ditangkap, setiap orang yang ditangkap pasti diproses secara hukum pengadilan dan kepastian yang ketiga adalah apabila dibawa pengadilan pasti akan dijatuhi pidana. sehingga menurut john carol tiga kepastian tersebut sesungguhnya yang mempengaruhi orang itu melanggar hukum atau tidak, bahwa mengenai ruu kuhp, yang dimaksud adalah tindak pidana menurut adapt, dan bukan pidana adat. sehingga selain ada ditulis dalam peraturan perundang undangan yang tertulis, dimungkinkan juga adalah kalau jika hukum adat itu mengatakan bahwa hal itu adalah tindak pidana, untuk jelasnya, ahli mengutip yaitu, ketentuan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidupam peraturan perundang undangan . yang selanjutnya harmonisasi antara kepentingan internasional atau kepentingan lokal, sebagaimana termuat pada yaitu, berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud. dengan demikian pemberlakuan hukum adat dimaksud dibatasi secara prinsip: menimbang bahwa pada persidangan tanggal mei dan juni telah didengar keterangan para ahli yang dihadirkan oleh mahkamah konstitusi bernama drs. lukman hakim saifuddin dan materialis akbar, s.h., (para mantan anggota pah mpr), serta para ahli dari perguruan tinggi indonesia bernama prof. dr. arief sidharth., prof. dr. kento wikis, prof. dr. ronald. titahelu., prof. dr. margono reksodiputro, s.h., m.a., prof. dr. bambang purnomo, s.h., dr. arief abdullah, s.h., hum., dr. arif rosita., dr. didik enero purwa laksono, s.h., hum., dr. mahmud mulyadi, s.h., hum., pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut: keterangan drs. lukman hakim saifuddin mantan anggota pah mpr), bahwa pertama tama akan disampaikan kronologis atau latar belakang dari lahirnya yang ada dalam undang undang dasar kita sejak sampai 28j, yang merupakan yang ada dalam bab yang baru sama sekali yang sebelumnya tidak ada dalam undang undang dasar. pada tahun dalam perubahan kedua, maka disepakati adanya bab baru yang berjudul hak asasi manusia yang terdiri dari sepuluh lahirnya ini memang tidak begitu saja. diawali dengan adanya tap mpr nomor xvii tahun dalam sidang istimewa mpr pada bulan november tahun beberapa saat setelah lahirnya reformasi, maka tuntutan terhadap perlunya pengaturan yang lebih menyeluruh terhadap jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia perlu diatur dalam wadah hukum kita. itulah mengapa kemudian tuntutan tersebut diadopsi oleh majelis permusyawaratan rakyat dalam sidang istimewanya pada tahun dengan melahirkan tap xvii mpr tentang hak asasi manusia. tetap ini terdiri dari tujuh yang memuat dua hal mendasar, yaitu pertama, berkaitan dengan pandangan dan sikap bangsa indonesia terhadap hak asasi manusia dan yang kedua berkaitan dengan piagam hak asasi manusia itu sendiri. dalam dua naskah yang tidak terpisahkan dengan tap xvii dimaksud maka pada bagian pertama menyangkut pandangan dan sikap bangsa indonesia terhadap hak asasi manusia pada pendahuluan, pada draft terakhirnyabahwa dalam butir yang merupakan landasan, dinyatakan, bahwa bangsa indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenaindang undang dasar selanjutnya dalam butir sejarah pendekatan dan substansi hak asasi manusia yang kemudian terurai dalam piagam hak asasi manusia dalam tap xvii mpr tentang hak asasi manusia, dinyatakan, masyarakat terdiri dari individu individu yang mempunyai hak asasi. bahwa dalam piagam hak asasi manusia, sebelum memasuki demi pada pembukaan, terdiri dari beberapa paragraf. pada serta menghormati hak asasi manusia orang lain. berangkat dari tap xvii mpr tentang hak asasi manusia tersebut, kemudian pada tahun lahir undang undang nomor tahun undang undang tentang hak asasi manusia. dalam undang undang itu juga dinyatakan beberapa hal substansinya senapan dan sejalan tap xvii mpr bab menyangkut pembatasan dan larangan dalam undang undang nomor tahunalam penjelasan menyatakan bahwadalam tanda kurung (non derogable rights). bahwa dan undang undang nomor tahun yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan haksetiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya . penjelasan mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan dalam keadaan apapun termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan keadaan darurat. sementara penjelasan menyatakan, bahwaatau kondisi tersebut masih dapat diizinkan. hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi. bahwa dengan demikian, lahirnya bab hak asasi manusia dalam undang undang dasar kita sejak sampai itu dilatarbelakangi dengan lahirnya tap xvii tahun dan undang undang nomor tahun sehingga ketika menyangkut adanya sebenarnya pembahasan yang terjadi dalam panitia hoc tidak terlalu mendalam, karena sudah langsung memindahkan saja dari tap xvii tahun yaitu non derogable right yang hakikatnya memang ada dalam declarations human rights dan juga lahirnya bahwa khusus menyangkut lahirnya menyangkut pembatasan bahwa padalahirnya sesungguhnya adalah sejalan dengan semangat yang mendasari tap xvii tahun dan undang undang nomor tahun bahwa hak asasi manusia yang dianut oleh bangsa ini adalah hak asasi manusia yang bukan sebebas bebasnya, tetapi yang dimungkinkan dibatasi sejauh perbatasannya itu ditetapkan dengan undang undang. jadi hanya undang undang sajalah yang boleh membatasi kebebasan hak dan kebebasan orang lain. bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan orang lain dan undang undang itupun dalam memberikan batasan batasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan orang lain harus untuk memenuhi salah satu dari dua hal yang menjadi syarat dari adanya pembatasan itu. pertam, semata mata, dengan demikian jelas ham yang dianut oleh bangsa indonesia. bahwa uud sebenarnya ada tambahan penyempurnaan redaksional yang juga sebenarnya substansi, karena kalau dikaitkan dengan tap mpr nomor xvii tahun atau undang undang nomor tahun pembatasan dengan undang undang dengan maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil yang sebelumnya hanya tiga hal saja yang menjadi pertimbangan, yaitu pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum. tetapi ketika akan dipindahkan dalam undang undang dasar menjadi kemudian ditambah nilai nilai agama. bahwa ketika itu ada perdebatan mana hamdan zelda menyatakan pembatasan hukuman mati tidak cukup hanya dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum, sehingga perbatasannya harus ditambah dengan undang undang. kemudian a.m lutfi perlunya masuk nilai nilai agama menjadi salah satu pertimbangan, selain pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum, karena kalau undang undang akan membatasi pelaksanaan hak hak dan kebebasan, bahwa khususnya dan tidak hanya semata mata berkaitan dengan melainkan sejak sehingga sejak dan seterusnya, seluruh ikhtiar atau upaya untuk menjalankan hak dan kebebasan sebagaimana yang dijamin oleh sampai dimungkinkan dibatasi oleh undang undang, bahwa yang ada dalam undang undang dasar tersebut tidak dibahas secara mendalam, karena seingat ahli, pembahasan hanya terhadap yang menyangkut dua hal, pertama, hukuman mati dan ketentuan berlaku surut, dan secara tegas ahli dapat mengatakan panitia hoc tidak memisah disahkan hal itu karena pembahasannya juga tidak mendalam ketika itu, tetapi khusus menyangkut hukuman mati dan berlaku surut itu memang cukup mendalam karena diilhami atau dilandasi dengan adanya tap mpr nomor xvii mpr dan undang undang nomor tahun yang intinya bahwa hak asasi manusia dan kewajiban tersebut adalah dua hal yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. oleh karenanya ketika merumuskan khususnya yang menyangkut hak untuk hidup dalam kaitannya dengan hukuman mati dan kebebasan orang lain itu adalah adanya batasan batasan yang tunduk dengan pembatasan yang diatur atau ditetapkan dengan undang undang. dengan demikian keberadaan adalah, satu satunya yang terdiri dari dua yang justru berbicara tentang kewajiban asasi manusia, dan sengaja ditaruh yang paling akhir sebagai kunci dari sampai kewajiban tersebut dalam rangka melindungi dan menjamin pelaksanaan hak dan kebebasan orang, bahwa pengertian tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana yang selama ini dipahami oleh kita semua, namun demikian tetap saja ada kunci yang dimungkinkan diatasnya oleh tersebut. dengan demikian pembatasan tersebut dimungkinkan tapi bersyarat yaitu harus dengan undang undang, dan pembatasan dengan undang undang tersebut juga harus memenuhi satu dari dua hal, pertama apakah untuk memenuhi penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain atau yang kedua untuk memenuhi tuntutan yang adil, semata mata dengan pertimbangan nilai agama, moral, ketertiban umum, dan keamanan, bahwa undang undang dasar harus dilihat secara komprehensif karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, tidak saja nya tetapi juga pembukaannya, karena undang undang dasar negara kesatuan republik indonesia sejak perubahan, terdiri dari pembukaan dan dan itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. oleh karenanya tidak dapat hanya dilihat sepotong sepotong tetapi harus secara menyeluruh: bahwa dikaitkan dengan nilai nilai agama, maka nilai nilai agama inilah yang cukup menonjol pembahasannya dalam panitia hoc ketika berbicara sebagai pertimbangan tambahan selain yang sudah terdapat dalam tap mpr nomor xvii mpr yaitu pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum, dan undang undang nomor tahun yaituengan demikian, maka nilai agama memang merupakan sesuatu yang kental, dan cukup kuat melatarbelakangi serta mendasari lahirnya uud bahwa berkait dengan apakah constitutional right dapat dikesampingkan dengan undang undang. intinya adalah undang undang dasar itu sendiri yang memerintahkan atau memungkinkan adanya pembatasan yang dilakukan oleh undang undang, dengan demikian bukan undang undang yang mengesampingkan apa yang ada dalam undang undang dasar. karena memang disadari betul bahwa kewenangan membentuk undang undang ada pada dpr dan presiden. karena, dpr merupakan representasi dari seluruh rakyat yang dipilih dalam pemilu dan presiden yang dalam gambaran pah ketika merumuskan tersebut juga memiliki legitimasinya yang sangat kuat karena juga dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu atau kalaupun masih menggunakan asumsi yang lama dipilih oleh mpr juga merupakan mandataris dari mpr. dua institusi negara tersebutlah yang memiliki kewenangan membentuk undang undang sehingga dimungkinkan undang undang dasar memberikan kewenangan kepada presiden dan dpr yang memiliki kewenangan membentuk undang undang untuk membatasi semua itu. dalam membahas seluruh perubahan undang undang dasar khusus menyangkut bab xa, 28a sampai 28j semuanya dengan aklamasi. satu satunya voting dalam perubahan undang undang dasar ada dalam undang undang dasar. keterangan materialis akbar, s.h. mantan anggota pah mpr) bahwa masalah bab yang berkenaan dengan hak asasi manusia dalam undang undang dasar yang dimasukkan dalam perubahan kedua tahun terdapat sepuluh yang sangat lengkap berbicara masalah hak asasi manusialingkungan hak manusia yang harus dilindungi oleh negara kita. bahwa pada dasarnya hak asasi manusia tersebut merupakan pengakuan eksistensi terhadap hak asasi manusia yang juga berlaku secara umum. namun dalam hak asasi manusia yang dirumuskan dalam uud tidaklah bersifat universal dalam artian tidaklah bersifat sebebas bebasnya, dimana dalam pelaksanaan hak asasi manusia juga ditentukan bagaimana tata cara melaksanakan hak asasi manusia itu, yang dalam pelaksanaannya diberikan pembatasan pembatasan oleh konstitusi itu sendiri. seperti dinyatakan dalamdanengan demikian peraturan perundang undangan merupakan wadah yang diberikan oleh negara untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia tersebut. bahwa dalamtinya kalaupun kita mempunyai hak asasi, dan akan melaksanakan hak asasi tersebut, maka hak asasi yang dimiliki dilaksanakan tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. yang kedua, dalam yang berbunyi. sehingga jelas bahwa dalam pelaksanaan hak asasi manusia tidak boleh melanggar hak orang lain, dengan mengikuti aturan aturan yang ditetapkan dengan undang undang dan dengan tetap memperhatikan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat, bahwa khususnya mengenai uud perlu ditegaskan, tersebut merupakan kunci dari sembilan hak asasi manusia dan termasuk pertimbangan tuntutan yang adil, serta tuntutan sesuai dengan pertimbangan moral. sehingga dalam pembahasan pada waktu itu, komisi terdapat sedikit elaborasi, meskipun tidak terlalu dalam, misalnya bagaimana pertimbangan moral tersebut. kemudian mengenai nilai nilai moral, dan nilai nilai agama yang juga mempertimbangkan persoalan persoalan hukum yang tumbuh dan hidup dalam agama masing masing, dan pada waktu itu pembahasan persoalan agama cukup alot komisi mana ada sebagian yang berpendapat tidak perlu, tetapi ada sebagian yang berpendapat harus, bahwa ahli sebagai salah seorang dari komisi menyuarakan agar nilai nilai agama tetap dimasukkan, karena pembatasan ham tanpa nilai nilai agama, maka ham tersebut akan bersifat universal. nilai nilai agama termasuk persoalan persoalan hukum yang oleh agama tersebut dimaksudkan adalah agar nilai nilai agama tersebut yang harus diterapkan. bahkan dalam pembahasan, selalu dikaitkan dengan persoalan persoalan, keamanan dan ketertiban umum, dan pelaksanaan ham berkaitan dengan masalah adanya faktor interaksi dengan antar manusia lainnya, oleh karena itu, nilai keamanan dan ketertiban juga digunakan. dengan demikian tersebut pada waktu pembahasan memang sebagai kunci, sedangkan mengenai non derogable, atau derogable, tidak dibeda bedakan dan tidak dibahas secara panjang: bahwa dalam perubahan undang undang dasar, salah satu dari kesepakatan badan pekerja mpr pada waktu itu adalah tidak melakukan perubahan terhadap pembukaan undang undang dasar, karena sudah dianggap komprehensif, sempurna dan cukup baik dan tidak ada masalah dalam penyelenggaraan kenegaraan. bahwa bukan undang undang yang mengesampingkan undang undang dasar, tetapi diperintahkan oleh undang undang dasar itu sendiri dalam sehingga kalaupun ada pengecualian pengecualian, hal itu dilandasi oleh undang undang dasar. bahwa mengenai bab tentang hak asasi manusia memang dibicarakan sangat serius beberapa kali beberapa tempat, dan sejauh yang ahli ketahui memang tidak ada pemungutan suara tetapi bulat seutuhnya, pengurangan kewajiban (decoration) terhadapnya tidak diizinkan, dalam keadaan darurat sekalipun (paragraf general comment occur) (vide bukti p 16a dan p 16b). dalam uud non derogable rights diatur dalamni menggunakan frasa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagai terjemahan dari non derogable rights. pada occur, non derogable rights diatur dalam menurut occur, dalam keadaan darurat, negara negara yang menjadi pihak dapat mengambil langkah langkah untuk mengurangi kewajiban kewajiban mereka berdasarkan occur. menyatakan (vide buktiterjemahan resmibahwa bab mengenai hak asasi manusia antara lain, dilatarbelakangi hak asasi manusia dalam tap mpr nomor xvii mpr dan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, namun bukan berarti menjadi rujukannya melainkan hanya sebagai background, dan bukan pula sebagai yuridis formal, dan mengenai hak asasi manusia tersebut juga dilatarbelakangi masukan masukan masyarakat serta perkembangan perkembangan yang ada. hal yang dengan semacam hak asasi manusia adalah masalah otonomi daerah dengan tugas tugas pembantuan yang juga diambil dari undang undang pemerintahan daerah, karena ketika dipelajari merupakan hal yang bagus, dan cocok, maka bagian tersebut digunakan: bahwa bab mengenai hak asasi manusia tersebut tidak merupakan perdebatan yang keras, karena pada waktu itu ham dianggap sudah banyak yang paham dan mengenai ham tidak terlalu lama dibicarakan dalam badan pekerja mpr, berbeda halnya dengan politik sangat lama sekali pembahasan dan pendekatannya, terlebih lagi bentuk dan sistem ketatanegaraan merupakan format yang luar biasa, keterangan prof. dr. arief sidharth, sh., pada masa kini pemakaian narkoba secara salah semakin hari semakin meningkat.itu pengedaran narkoba secar. untuk memberantas pengedaran narkoba itu, maka pengejarnya perlu diancam dan dijatuhi hukuman yang berat atau seberat mungkin. singapura dan malaysia menetapkan hukuman mati. juga indonesia dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika menetapkan ancaman hukuman mati bagi pelanggar undang undang tersebut yang memenuhi syarat syarat tertentu huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf ajhukuman mati. ahli bahkan berpendapat bahwa sebaiknya hukuman mati untuk jenis kejahatan apapun sebaiknya dihapuskan, dan diganti dengan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh remisi. alasannya adalah sebagaimana tertera bawah ini. bagian analisis filosofia terhadap hukuman mati indonesia pendahuluan. kaburnya, kemudian tertangkap kembali, dan pada akhirnya dilaksanakannya hukuman mati terhadap kuni kasut pada akhir tahun tujuh puluhan, telah menjadi causa celebra (pemicu) terjadinya polemik lagi yang cukup hangat tentang pro dan kontra tetap dipertahankannya hukuman mati. baik pihak yang pro tetap dipertahankannya hukuman mati (kaum resepsionis), maupun pihak yang kontra yang menghendaki dihapuskannya hukuman mati (kaum abolisionis), telah mengemukakan berbagai argumen, mulai dari yang paling emosional sampai pada yang paling rasional. kini, setelah lewat lebih dari duapuluh lima tahun, pada kesempatan kita akan menetapkan kitab undang undang hukum pidana yang baru, kita perlu secara rasional memutuskan apakah kita akan mempertahankan keberadaan hukuman mati dalam sistem hukum pidana kita. masalah pro dan kontra dipertahankannya hukuman mati bukanlah masalah baru. masalah ini sudah lama diperdebatkan orang. dalam dunia pemikiran ilmiah, masalah ini pada umumnya dibahas dan diperbincangkan dalam rangka teori pengalaman pengadaan dan pengenaan hukuman atau sanksi pidana. tentang masalah pengalaman pengadaan dan penjatuhan hukuman pidana, telah dikembangkan berbagai pandangan atau teori. dalam bukunya hukum pidana gramedia, jan remmelink berturut turut memaparkan antara lain pandangan pandangan: kant, segel, herbert, etika kristen, plato, sepeda, feuerbach, bentham, muller, van been, langemeijer, von list, gratis, rossi, aquinas, dan rij. secara umum, pandangan pandangan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga tipe pendekatan meuwissen), yakni: teori perbaikan (treatment theory punishment), ajaran pretensi (deterrence theory punishment) dan teori pembalasan (retaliation theory punishment). pengelompokkan lain secara kronologi memaparkan berturut turut: teori pembalasan (absolut, retribusi), teori tujuan (relatif), dan teori gabungan. berdasarkan teori teori itu, orang mencoba membenarkan pengadaan hukuman mati. teori perbaikan menyatakan bahwa delinguent dapat dan harus dididik (diperbaiki) dengan bersaranakan hukuman pidana. ajaran pretensi mengemukakan bahwa hukuman diperlukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian lebih jauh, dan untuk mencegah delinguent melakukan lebih banyak perbuatan pidana. pendekatan teori perbaikan dan teori pretensi tentang hukuman pidana adalah pendekatan berdasarkan perspektif instrumentalist. hukuman dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak luar hukuman itu sendiri, yakni perbaikan pelaku atau perlindungan masyarakat. sifat dan modalitas dari hukuman harus disesuaikan pada tujuan yang mau dicapai. jadi, hal menjatuhkan hukuman tidak memiliki makna dalam dirinya sendiri, melainkan memperoleh nilainya dari sesuatu yang lain, yakni dari tujuan itu. implikasinya adalah bahwa jika hukuman hanya dipandang sebagai sarana, maka pada dasarnya dapat diganti dengan sarana sarana lain yang mungkin lebih efisien. teori hukuman instrumentalist mengimplikasikan penghapusan hukuman. ajaran pembalasan yang modern bertolak dari pandangan bahwa perbuatan yang mewujudkan peristiwa pidana itu dapat dipersalahkan kepada seorang pribadi yang bebas yang dapat dinyatakan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. hukuman itu mengandaikan kebebasan bertindak pada pelaku dan pertanggung jawaban untuk perbuatan yang dilakukan dalam kebebasannya. jadi, jika negara menghukum seseorang berarti bahwa negara mengakui orang tersebut sebagai manusia yang bebas dan bertanggung jawab. pertanggungjawaban tersebut sejalan dengan derajat kebebasan pada saat perbuatan terkait dilakukan. jadi, hukuman itu pantas dijatuhkan kepada orang untuk perbuatan yang telah dilakukannya dalam kebebasan. jika perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam kebebasan, maka yang layak dijatuhkan adalah bukan hukuman sebagai pembalasan, melainkan tindakan pendidikan dan tindakan perlindungan. ajaran pembalasan mendekati masalah sanksi pidana dengan perspektif keadilan. s5. dalam perjalanan sejarah, kemudian banyak orang yang merasakan, bahwa pengadaan hukuman mati berdasarkan teori pembalasan yang kuno (lex talionis: eye for eye, tooth for tooth) adalah kurang memenuhi citra perikemanusiaan. terhadap teori relatif, pihak abolisionis mengemukakan, bahwa hukuman mati dalam kenyataan tidak berhasil mencapai tujuannya. dengan data statistik, para abolisionis menunjukkan bahwa hukuman mati tidak mempengaruhi jumlah terjadinya kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. khususnya indonesia, orang menunjuk pada sejarah pembentukan kitab undang undang hukum pidana, yakni pada motivasi dan pertimbangan pembentuk undang undang hindia belanda) untuk tetap mempertahankan hukuman mati indonesia, yakni untuk mematahkan perjuangan bangsa indonesia mencapai kemerdekaan. dalam hal terakhir, abolisionis indonesia mengemukakan bahwa motivasi dan pertimbangan itu pada saat sekarang sudah tidak relevan lagi. tentang berbagai pendapat mengenai hukuman mati, j.e. sahetapy, dalam disertasinya yang berjudul ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana telah memasarkannya dengan sangat jelas dan baik sekali. disertasi itu dan tulisan tulisan lain tentang hukuman mati yang sempat ahli baca menunjukkan bahwa pembahasan yang serius (yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah) tentang hukuman mati itu cenderung bergerak dalam (pada level atau tataran) ilmu ilmu positif, khususnya ilmu hukum pidana positif, kriminologi, sosiologi dan mungkin juga psikologi. sejalan dengan itu, pihak pihak yang pro dan kontra dipertahankannya hukuman mati akan mendasarkan diri pada hasil hasil studi dalam bidang ilmu ilmu positif itu tadi. sedangkan renungan atau analisis dari sudut filsafat tampak kurang mendapat tempat. demikianlah sahetapy dalam disertasinya itu mengemukakan, pemikiran secara filosofis dan metafisis tentang arti dan tujuan pidana mati sudah kurang mendapat pasaran . (halaman perlunya tinjauan filosofia. analisis dari sudut ilmu ilmu positif itu cenderung memperlihatkan pertimbangan gramatikal dalam membahas persoalan hukuman mati. hal ini dapat mendorong orang untuk berpikir yang ditemukan pada asas tujuan membenarkan segala cara (the end justified the means). demikianlah, berdasarkan teori relatif, orang dijatuhi hukuman mati (artinya: dengan sengaja dihilangkan nyawanya atau dibunuh) sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain. hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah digunakannya manusia sebagai sarana (alat) untuk mencapai tujuan lain yang bukan dirinya sendiri dapat dibenarkan atau dipertanggungjawabkan? pertanyaan ini sudah melampaui batas batas wilayah berkiprah studi ilmu ilmu positif. pertanyaan itu adalah pertanyaan dalam bidang renungan kefilsafatan. dalam kaitan yang dikemukakan terakhir, dapatlah dikemukakan hal yang berkenaan dengan fakta yang dikonstalasi oleh sahetapy. dalam disertasinya mengemukakan bahwa pendukung pandangan para abolisionis semakin lama semakin luas. hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya negara yang menghapuskan hukuman mati, atau membatasi hukuman mati hanya pada perbuatan kejahatan tertentu saja. tentang amerika serikat diperlihatkan adanya negara bagian yang telah menghapuskan hukuman mati, tetapi negara bagian telah menghidupkannya lagi, dan kemudian dari itu negara bagian telah menghapuskan lagi. sementara itu, akhir akhir ini amerika serikat dan eropa mulai terdengar lagi suara yang menghendaki agar hukuman mati dihidupkan lagi. tidakkah semuanya itu menunjukkan bahwa pengadaan hukuman mati itukiranya akan menjauhkan kita dari terombang bimbingan oleh pengaruh dari luar indonesia. kesulitannya adalah bahwa dalam pemikiran kefilsafatan itu sendiri terdapat bermacam ragam aliran yang tersimpan siur. tetapi bagi kita tidaklah terlalu sulit untuk menentukan pilihan. sebab, para pendiri negara republik indonesia sudah memberikan : menetapkan pancasila sebagai asas negara. dengan demikian,. pokok permasalahannya. dipandang dari sudut filsafat, maka mempersoalkan hukuman mati berarti mempertanyakan, apakah adanya hukuman mati dapat dibenarkan atau dipertanggungjawabkan? pertanyaan ini dapat dikemukakan dengan cara lain: apakah hukuman mati mempunyai tempat dalam gagasan tentang hukum itu sendiri? jadi, dalam menentukan dapat atau tidak dapat dipertahankannya hukuman mati dalam sistem hukum pidana nasional kita, maka harus diukur dengan menggunakan pancasila sebagai norma kritiknya (jika kita konsisten menerima pancasila sebagai landasan kefilsafatan penyelenggaraan kehidupan bernegara kita). eksistensi manusia dalam pancasila. jika pancasila dipandang sebagai suatu kesatuan dari lima sila yang saling berkaitan, yang dalamnya sila sila itu saling membatasi dan saling memperkaya makna masing masing sila, dan kemudian memasarkannya sebagai suatu keutuhan, maka kita akan memperoleh suatu gambaran tentang eksistensi manusia yang dapat disebut pandangan hidup pancasila. bawah ini akan dicoba secara singkat memaparkan suatu pandangan hidup yang direkonstruksi berdasarkan lima sila dari pancasila sebagai suatu keseluruhan, dengan merujuk pada tulisan prof. mr. soedirman kartohadiprodjo kumpulan karangan, pt. pembangunan, jakarta, pandangan hidup pancasila berpangkal pada kenyataan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada dalamnya yang merupakan suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh tuhan yang maha esa. tidak sesuatu pun yang ada dalam alam semesta yang berdiri sendiri terlepas dari perhatiannya dengan isi alam semesta yang lainnya. setiap realitas yang ada adalah suatu bagian dari realitas yang lebih besar dan yang meliputinya, dan pada gilirannya juga merupakan bagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar lagi, dan demikian seterusnya infinity. realitas yang ada adalah unik, tetapi hanya mempunyai makna dalam kaitannya dengan hal hal lainnya yang masing masing juga unik. tiap realitas mempunyai kedudukan tertentu dalam kerangka suatu kelompok realitas dan dalam keseluruhan realitas. karena itu, asas dari eksistensinya adalah kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan soedirman kartohadiprodjo). asas lainnya adalah: setiap hal yang ada serta keseluruhan alam semesta bergantung pada tuhan. juga manusia diciptakan oleh tuhan dan tujuan akhir kehidupannya adalah untuk kembali kepada sumber asalnya, yakni tuhan. tiap manusia individual dilengkapi dengan akal budi dan nurani yang memungkinkan manusia untuk, dan dengan itu manusia individualkarena itu, tiap manusia individual bertanggung jawab untuk perbuatan yang telah atau akan dilakukannya. adanya akalbudi dan nurani itu menjadi landasan dari kebermartabatan manusia. artinya, karena akal budi dan nuraninya itu maka satu pihak manusia individual bertanggung jawab untuk perbuatan apapun yang lakukan dalam kebebasannya, dan lain pihak manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. pada sisi lain, manusia juga diciptakan dengan kodrat dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam berkaitan dengan isi alam semesta lainnya sebagai suatu keseluruhan. dalam keberadaannya itu, tiap manusia memiliki kepribadian yang unik yang membedakan yang satu dari yang lainnya. keseluruhan pribadi pribadi dengan keunikannya masing masing itu mewujudkan suatu kesatuan, yakni kemanusiaan. karena itu, keseluruhannya disebut umat manusia. dalam masing masing pribadi yang unik itu terjalin kemanusiaan. karena itu, kehadiran manusia dalam keberadaannya memperlihatkan kodrat adanya kesatuan atau kesamaan (yakni: kemanusiaan) dalam pribadi pribadi yang unik (yang berbeda). jadi, kesatuan dalam perbedaan. sebaliknya, kebersamaan itu memperlihatkan kodrat kepribadian yang unik (perbedaan) dalam kesatuan kemanusiaan, jadi, perbedaan dalam kesatuan. kodrat kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan dari eksistensi manusia itu dirumuskan (terungkapkan) dalam seloka bhinneka tunggal ika . (lihat lebih jauh karya karya soedirman kartohadiprodjo dalam kumpulan karangan , bhinneka tunggal ika dapatlah dipandang sebagai asas pertama atau titik tolak dalam menentukan pendirian tentang kedudukan tiap manusia individual dalam masyarakat. manusia adalah subjek yang memiliki kepribadian yang unik sebagai kodratnya yang tidak dapat disangkal tanpa meniadakan kemanusiaannya. karena itu setiap manusia untuk dapat tetap menjadi manusia harus mengakui dan menerima adanya kepribadian tersebut, termasuk kepribadian manusia manusia lain sebagai konsekuensi kodrat keberadaannya. pengakuan dan penerimaan kepribadian manusia itu mengimplikasikan juga pengakuan dan penghormatan atas martabat kemanusiaan dari setiap manusia d.f. shelters) yang meliputi juga pengakuan dan penghormatan terhadap the sanctity (human) life . kesemuanya itu membawa pengakuan terhadap hak setiap manusia untuk merealisasikan dirinya secara penuh sepenuh mungkin. apa yang dikemukakan tadi berlaku juga bagi masyarakat. untuk tetap mempertahankan eksistensinya sebagai masyarakat manusia yang perikemanusiaan, maka masyarakat harus mengakui dan memelihara serta melindungi kepribadian masing masing warganya, yakni manusia manusia konkret melalui siapa kemanusiaan diwujudkan (direalisasikan). jadi, masyarakat sebagai suatu kesatuan berkewajiban menciptakan dan memelihara kondisi yang memungkinkan setiap manusia merealisasikan diri. sebaliknya hal itu tidak berarti bahwa masing masing individu manusialah yang terpenting, dan karena itu kepentingan tiap manusia secara tersendiri harus didahulukan dari masyarakat (seperti pada individualisme). sebab, terbawa oleh kodrat kehadiran manusia dalam kebersamaan dengan sesamanya, manusia hanya dapat merealisasikan dirinya secara otentik (utuh) dalam masyarakat yang dalamnya setiap manusia menjadi warga atau anggotanya. terbawa oleh struktur kehadiran manusia dalam kebersamaan dengan sesamanya, maka sifat hubungan antar manusia dan antara setiap manusia dengan masyarakat dilandasi dan dijiwai oleh cinta kasih. sifat cinta kasih yang terbawa oleh kodrat kebersamaan itu bersumber pada (cinta kasih) tuhan yang maha esa. sifat hubungan manusiawi yang dijiwai cinta kasih itu dapat dinamakan juga kekeluargaan. karena itu pandangan hidup pancasila juga dapat disebut pandangan hidup kekeluargaan. makna dan tujuan hukum dalam pancasila. telah dikemukakan bahwa eksistensi manusia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya. dengan demikiandalam masyarakat. untuk dapat merealisasikan dirinya secara wajar, manusia memerlukan adanya ketertiban dan keteraturan (berekenbaarheid, prediktabilitas, hal dapat diperhitungkan terlebih dahulu) dalam keberadaannya itu. ketertiban diwujudkan dalam perilaku manusia. untuk mewujudkan ketertiban itu, manusia memunculkan keharusan keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah hukum. kaidah hukum menetapkan bahwa jika terjadi situasi tertentu, maka subjek tertentu dalam hubungannya dengan subjek lain harus bertindak (melakukan perilaku) dengan cara tertentu. jadi, pada hakikatnya kaidah hukum menetapkan hubungan antara syarat dan apa yang seharusnya terjadi jika syarat itu dipenuhi. jika apa yang diharuskan itu dalam kenyataan ditaati (dilaksanakan) maka akan terwujudlah ketertiban dalam masyarakat. tetapi, ketertiban dan kaidah hukum yang diperlukan manusia adalah ketertiban dan kaidah hukum yang secara otentik mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia secara wajar dapat merealisasikan dirinya secara utuh penuh. ketertiban dan kaidah hukum yang demikian hanya mungkin terwujud, jika yang menjadi titik tolak dan tujuan penyelenggaraan ketertiban adalah pengakuan dan penghormatan atas martabat manusia dalam keberadaannya, yang secara implisit memuat pengakuan atas the sanctity life . dengan demikian, pengertian hukum berdasarkan pancasila meliputi keseluruhan proses proses pengaturan dan penyusunan struktur tata kehidupan dan pergaulan hidup manusiawi yang fungsional bagi upaya manusia untuk dalam rangka kebersamaan dengan sesamanya secara wajar merealisasikan diri secara utuh dan penuh. terbawa oleh kodrat kebersamaan dengan sesamanya itu maka hukum harus bersifat kekeluargaan. sebab, ketertiban yang dikehendaki seperti dikemukakan atas haruslah juga merupakan ketertiban dan keteraturan yang bersuasana ketenteraman batin, kesenangan bergaul antar sesama, keramahan dan kesejahteraan yang memungkinkan terselenggaranya interaksi antar manusia yang otentik. karena titik tolak dan tujuan penyelenggaraan ketertiban itu adalah penghormatan atas martabat manusia, maka tujuan hukum berdasarkan pancasila adalah pengayoman terhadap manusia (di dalam kebersamaan dengan sesamanya) dalam arti baik pasif maupun aktif. dalam arti pasif meliputi upaya mencegah tindakan sewenang wenang dan pelanggaran hak. dalam arti aktif meliputi upaya menumbuhkan kondisi sosial yang manusiawi dan mendorong manusia merealisasikan diri sepenuh mungkin. tujuan hukum itu meliputi juga pemeliharaan dan pengembangan budi pekerti kemanusiaan dan cita cita moral yang luhur berdasarkan ketuhanan yang maha esa. kesemuanya itu hanya mungkin ada maknanya jika secara fundamental the sanctity life diakui, dihormati, dan dilindungi. sanksi hukum. telah dikemukakan bahwa hukum menetapkan apa yang harus dilakukan manusia dalam situasi konkrit tertentu. jadi, hukum yang ditimbulkan oleh manusia itu dalam aktualisasinya menguasai hidup dan kehidupan manusia. sebaliknya, manusia individual konkret tidak hanya sekedar hadir dunia, melainkan menghadirkan diri (ke) dalam situasinya. manusia menentukan situasinya sendiri dengan memberikan nilai dan makna terhadap situasi yang dalamnya hadir bagi dirinya. ini berarti, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap terhadap situasinya, manusia mempunyai kemauan bebas. dalam kaitan ini, manusia juga mengi kehadiran hukum sebagai bagian dari situasinya. karena itu, manusia juga akan menentukan sikap terhadap hukum, yakni untuk mentaati atau tidak mentaati apa yang diharuskan oleh hukum. tetapi, demi terwujudnya tujuan hukum itu sendiri, maka penataan terhadap hukum tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada kemauan bebas masing masing manusia. untuk mempengaruhi kemauan bebas itu, maka hukum menetapkan kaidah hukum yang merumuskan apa yang seharusnya terjadi jika kemauan bebas manusia individual tertentu memutuskan dan mewujudkan tindakan yang menyimpang dari apa yang diharuskan. apa. namun tidak semua kewajiban yang diatur dalam occur dapat dikurangi. occur secara tegas melarang pengurangan (decoration) kewajiban negara meskipun negara tersebut sedang dalam keadaan darurat. berikut bunyi occur (vide bukti decoration from articles (paragraphs and and may made under this provision. terjemahan resmi: pengurangan kewajiban atas dan dan sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini. hak hak asasi manusia (yang wajib dilindungi dan dimajukan oleh negara) yang diatur pada yang disebutkan pada occur tersebut, dalam khazanah human rights treaties , dikenal dengan istilah non derogable rights atau hak hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam keadaan darurat sekalipun. 1s. hak hak asasi yang digolongkan sebagai non derogable rights menurut occur sangat mirip dengan hak asasi manusia yang diatur dalam uud perbandingan antara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel perbandingan antara non derogable rights yang terdapat pada uud dan occur. 28l occur hakuntukhidup: hakuntukhidup hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat: hak atas kebebasan berpikir, pikiran dan hati nurani: berkeyakinan, dan beragama: yang seharusnya terjadi ini disebut sanksi hukum. jadi, sanksi hukum itu sendiri adalah kaidah hukum, artinya dihadirkan atau ditampilkan dalam wujud kaidah hukum. karena itu, sanksi hukum juga harus berdasarkan dan tidak bertentangan dengan pengakuan dan penghormatan atas martabat manusia, inklusif pengakuan dan penghormatan atas the sanctity (human) life nya. hal ini berlaku bagi semua jenis dan bentuk sanksi hukum. sanksi pidana dan hukuman mati. sanksi pidana adalah salah satu bentuk dari sanksi hukum, yakni akibat tertentu yang dapat (seharusnya). perbuatan yang memenuhi syarat syarat tertentu itukarena itu, sanksi pidana (biasa disebut hukuman) adalah berupa pengenaan penderitaan atau hal yang dirasakan sebagai hal yang tidak enak (merugikan) bagi yang dikenai.pertama tama sanksi pidana itu harus merupakan pernyataan secara konkrit tentang penilaian masyarakat terhadap perbuatannya yang dilakukan oleh terpidana: bahwa perbuatan itu buruk, menindas martabat sesamanya dan membahayakan eksistensi masyarakat manusia yang sehat. kedua, sanksi pidana harus merupakan peringatan agar orang menjauhi perbuatan yang dapat membawa akibat pengenaan pidana itu (perbuatan yang dinilai buruk, dst.). ketiga. hukuman mati sebagai sanksi pidana tidak memenuhi aspek ketiga yang harus ada pada sanksi pidana seperti yang dikemukakan atas. jadi, hukuman mati hanya memenuhi aspek pertama dan aspek kedua. aspek kedua menyatakan bahwa hukuman mati dimaksudkan untuk moneter (menangkal) orang lain agar jangan melakukan perbuatan yang menyebabkan terpidana dikenakan hukuman mati. jadi, pada hakikatnya, hukuman mati menetapkan manusia hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang bukan manusia yang dikenalnya itu sendiri. ini berarti bahwa hukuman mati itu mendegradasi atau mereduksi manusia hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan lain yang bukan dirinya, dan dengan demikian secara langsung bertentangan dengan titik tolak dan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni penghormatan atas martabat manusia dalam keberadaannya. hukum mati menafikan the sanctity human life. dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukuman mati tidak mempunyai tempat dalam gagasan hukum berdasarkan pandangan hidup pancasila kekeluargaan). bagian reputasi terhadap hukuman mati hukuman mati dirasakan kejam. hukuman mati sebagai sanksi pidana adalah penghilangan nyawa seseorang yang diputuskan dan dilaksanakan oleh negara karena perbuatan yang telah dilakukan orang itu yang memenuhi syarat syarat yang ditetapkan dalam aturan hukum pidana tertentu. jadi, hukuman mati itu adalah suatu gejala dalam kegiatan senegara yang sah karena diatur dalam hukum positif. sebagai suatu sanksi pidana, hukuman mati itu diri atau dipandang sebagai sanksi pidana yang paling berat. dalam bahasa inggris, death penalty disebut juga capital punishment. pada masa sekarang, hukuman mati sering dirasakan sangat kejam (semakin lama semakin banyak orang yang merasakan demikian). sebenarnya, kematian adalah peristiwa biasa dan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan (setiap) manusia. tetapi, kematian yang tidak disebabkan oleh pelaksanaan hukuman mati pada dasarnya tidak dapat diketahui terlebih dahulu dengan kepastian tentang saat dan cara bagaimana wujud terjadinya. tidak demikian halnya pada hukuman mati. antara saat dijatuhkan dan saat dilaksanakannya hukuman mati (biasanya) terdapat jangka waktu yang harus dijalani oleh terhukum (kadang kadang lama). saat menunggu dilaksanakannya hukuman mati itu menimbulkan rasa takut dan siksaan (batin) yang luar biasa bagi terhukum, karena mengetahui dengan cara bagaimana dan kapan akan dibunuh (mengakhiri atau diakhiri hidupnya). terhukum mengetahui bahwa his death will ritualized killing other people, symbolyzing his ultimate rejection the members his community jonathan glover). kesadaran, perasaan dan pengetahuan itu mewujudkan suatu additional horror bagi terhukum. karena itu, bagi banyak orang pada saat sekarang, hukuman mati itu dirasakan sebagai horrible business long premeditated killing . hukuman (sanksi pidana) sebagai sarana sosialisasi. telah dikemukakan bahwa maka masalah hukuman mati hanyalah masalah sejauh mana negara mampu melaksanakannya dan sejauh.itu itu, maka dalam interaksi antar sesamanya manusia sepanjang perjalanan sejarah telah memunculkan berbagai institusi sosial. keseluruhan proses proses kemasyarakatan itu pada dasarnya adalah proses sosialisasi. gejala negara adalah salah satu bentuk proses kemasyarakatan sebagai salah satu cara manusia menghadirkan diri dunia pada tingkat perkembangan tertentu. dengan demikian, definisi tentang negara berubah menjadi suatu pandangan tentang masyarakat sebagai proses terus menerus dari sosialisasi. senegara adalah proses sosialisasi. karena itu, semua tindakan kenegaraan pada dasarnya (harus) dipandang sebagai tindakan sosialisasi, termasuk tindakan mengenakan sanksi pidana. hukum positif, sebagai suatu sistem pengendalian sosial yang berlaku (harus) dapat dipaksakan demi terwujudnya ketertiban yang adil manusiawi, juga merupakan proses sosialisasi yang terus menerus. sebagaimana halnya dengan negara, juga hukum positifpun merupakan jawaban manusia terhadap tantangan dan permasalahan hidup manusia,ari apa yang dikemukakan tadi, seyogianya jika hukuman (sanksi pidana) bertujuan: sosialisasi pelanggar hukum, yakni untuk memungkinkan pelanggar agar dapat berpartisipasi lagi dalam proses proses interaksi kemasyarakatan, dalam hal ini, maka hukuman ditujukan untuk mengendalikan ketaatan orang yang telah melanggar hukum, sedemikian sehingga dapat diintegrasikan dalam masyarakat: tujuan ini disebut juga tujuan reformasi. melindungi masyarakat dan para warganya. tujuan hukuman yang dikemukakan tadi didasarkan pada asumsi, bahwa hukuman juga melibatkan interaksi antara individu (warga masyarakat) dan masyarakat. karena itu, maka hukuman harus memperhitungkan juga hari esok dari pelanggar (delinguent) dan masyarakat. dengan demikian, adanya hukuman mati tidak konsisten dengan pengertian tujuan hukuman yang dikemukakan tadi. hukuman mati, solidaritas dan cinta kasih. sejalan dengan yang dikemukakan terdahulu, masyarakat juga harus memperhitungkan semangat solidaritas, juga terhadap pelanggar sebagai manusia, mengingat manusia tidak dapat mengelakkan kodrat kebersamaan dengan sesamanya. ini berarti bahwa tiap perbuatan manusia individual selalu terjadi dalam konteks kemasyarakatan. kenyataan kemasyarakatan tersebut akan mempengaruhi pilihan perbuatan dan cara melakukannya oleh manusia individual secara perorangan. karena itu, hingga derajat tertentu, masyarakat juga ikut bertanggungjawab (ikut bersalah) untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan. dalam kaitan ini, masyarakat juga harus ikut mempertimbangkan ketertiban pada tanggung jawab sehubungan dengan asal usul pertumbuhan kejahatan. faktor solidaritas ini juga mendorong diakhirinya penggunaan hukuman mati. selain itu, hukuman mati juga tidak konsisten dengan cinta kasih sebagai sikap dasar yang menjiwai hubungan antarmanusia, respek terhadap (martabat) pribadi manusia dan kemahamurahan ilahi. perlu juga dipertimbangkan, bahwa hukuman mati membawa akibat negatif bagi keluarga terhukum dan orang orang yang terlibat pada proses penjatuhan dan pelaksanaan hukuman mati. dalam kaitan ini dapat dikemukakan, bahwa hukuman mati dapat mengobarkan naluri naluri primitif yang tidak konsisten dengan pengertian dan makna hukuman itu sendiri. hukuman mati mencerminkan sikap pesimistis, seolah olah tidak ada cara lain untuk menanggulangi penjahat dan kejahatan. hukuman mati sebagai faktor deterensi data data yang sudah terkumpul menunjukkan, bahwa korelasi yang meyakinkan antara adanya (tidak adanya) hukuman mati dan kurva murder rate tidak tampak. dari fakta itu dapat disimpulkan antara lain: hukuman mati bukanlah faktor deterensi yang lebih kuat ketimbang hukuman penjara. kita tidak dapat mengetahui dengan pasti, bahwa hukuman mati mampu berfungsi sebagai faktor deterensi. dengan demikian, mempertahankan dan melaksanakan hukuman mati dapat berarti gambling with human life . hukuman mati dan sejarah peradaban kebudayaan sejak dari permulaan manusia selalu dihadapkan pada pelbagai tantangan dan rintangan sebagai masalah hidupnya. manusia harus, akan dan telah berusaha untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan masalah masalah yang dihadapinya itu. kesemuanylah, manusia memunculkan pelbagai institusi yang terus menerus mengalami perkembangan dan perubahan dalam jenis, kuantitas dan kualitasnya. apa yang pada suatu kurun waktu tertentu dianggap wajar dan perlu, pada titik perkembangan tertentu dirasakan tidak wajar (dan atau tidak perlu) lagi dan harus (perlu) ditinggalkan atau diubah. demikianlah, institusi janda ikut dibakar pada waktu diselenggarakan pembakaran suaminya, kini dirasakan tidak wajar dan sudah tidak dilakukan lagi. apa yang dirasakan sebagai wajar adalah hasil tertinggi yang telah dicapai pada tingkat perkembangan tertentu. demikian juga halnya dengan hukum dan hukum pidana termasuk sanksi pidananya. kini tampaknya orang sudah merasakan bahwa hukuman mati sebagai hal yang tidak wajar lagi. selain itu, diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati dapat mempunyai efek demoralisasi dalam masyarakat. dalam kaitan yang dikemukakan tad: dan golongan minoritas. (eksekusi) hukuman mati adalah suatu tindakan kekerasan, dan kekerasan cenderung memancing kekerasan lagi. ccevokabel. hukuman mati dan uud. uud. menetapkata kata hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun pada bagian akhir dari uud tersebut menunjukkan bahwa hak untuk hidup termasuk dalam kelompok hak asasi manusia yang non derogable. berdasarkan asas lex superior derogat legi inferior , maka semua ketentuan perundang undangan yang memuat hukuman mati, baik yang tercantum dalam kuhp maupun dalam perundang undangan pidana luar kuhp, adalah inkonstitusional, dan karena itu sejak berlakunya uud tidak lagi memiliki kekuatan hukum (jadi, tidak memiliki pemberlakuan formal lagi). dalam penciptaannya, tiap manusia dilengkapi oleh tuhan dengan akalbudi dan nurani yang memungkinkan manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah, baik dari buruk, yang jahat dari yang tidak jahat, yang adil dari tidak adil, yang manusiawi dari tidak manusiawi. berdasarkan keyakinan tentang benar salah dan baik buruk itulah manusia akan menentukan sendiri tentang apa yang harus dan akan dilakukannya atau tidak, dan manusia bertanggung jawab sepenuhnya berkenaan dengan pilihan tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya. artinya, manusia memiliki kebebasan untuk berkemauan dan bertindak sesuai atau tidak sesuai dengan kehendaknya itu. jadi, ketika para pembentuk undang undang memutuskan untuk menetapkan ancaman hukuman mati, maka itu adalah kehendak dan putusan manusia yang terlibat dalam pengambilan putusan itu. juga ketika seorang hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati sesuai dengan undang undang yang berlaku, maka itupun adalah putusan hakim tersebut, bukan kehendak dan putusan tuhan. hanya kematian yang terjadi secara alami saja yang dapat dikatakan sebagai kehendak tuhan. pada analisis terakhir, masalah hukuman mati itu langsung berkenaan dengan manusia dengan segala ketidaksempurnaan dan kekurangannya. sehubungan dengan ini, dalam melaksanakan perundang undangan pidana dan dalam rangka meninjau kembali bentuk bentuk hukuman dalam ruu kuhp, mungkin ada gunanya bagi kita untuk sejenak merenungkan ucapan sir thomas noon balfour (dalam the family mar ): iii the seats justice with good men, not absolute goodness forget what human faulty is . keterangan prof. dr. kento wikis masalah pelaksanaan hukuman mati yang kita hadapi sekarang ini, sebenarnya masalah yang sangat fundamental yang implikasi konsekuensinya baik yang ditolak maupun yang dilaksanakan itu sangat luas dan mendalam, baik dalam arti manusia pribadi, masyarakat, atau bangsa. dengan demikian sebetulnya yang kita hadapi itu adalah suatu masalah kaustik dua hal yang sama benarnya dan sama mulanya tetapi kita harus memilih satu antara dua itu dengan mengorbankan yang lain. dua hal yang sama baiknya dan sama mulanya ialah mereka yang pro pelaksanaan hukuman mati dengan mindset membela masyarakat yang sudah terlalu lama, terlalu jauh mengalami pengorbanan bagaimana siksaan menjaganya, berkembangnya, menyebarnya narkoba. samping korban yang begitu luas yang saya tengara terutama saya sebagai dosen yang sekian lama hidup dalam kampus itu, semakin hari semakin banyak mahasiswa yang terlibat, jatuh dalam kesenangan berekspansi mencari pelarian melalui narkoba ini, inilah yang perlu kita bela, sehingga mereka itulah dengan alasan yang mulia membela perlunya pelaksanaan hukuman mati demi atas nama mereka itu. sebaliknya mereka yang menentang, kita sudah mempunyai informasi yang lengkap dari tim yang begitu lengkap bersalaman halaman menunjukkan yang mendukung tidak disetujuinya hukuman mati. hukum kadang kadang, kepastian hukum tidak memberikan keadilan, itu yang kita rasakan. kalau sekarang kita ingin memilih bagaimana whatever putusan hukum nanti, keadilan siapa yang kita menangkan? kalau kita memilih keadilan masyarakat, maka masyarakatlah yang mengalami suatu kebahagiaan dari ratusan ribu, jutaan masyarakat indonesia yang akan merasa lega. mudah mudahan dengan diadakannya pengembangan atau penyebaran narkotik itu masyarakat itu bisa ditolong setidak tidaknya. tetapi bagi mereka yang menolak hukuman mati keadilan mereka adalah keadilan nuwun sewu hanya segelintir manusia yang telah memiliki satu sindikat keuntungan finansial yang sekian miliar yang tidak tahu untuk apa miliaran yang mereka miliki itu. apakah untuk membangun? tidak, pasti mereka transfer untuk kekayaan yang lain. jadi kalau demikian, saya akan memilih kepastian hukum apapun keadilan yang kita cari adalah keadilan mayoritas. dengan kata lain maka satu pilihan inilah yang menantang majelis yang mulia, sanggupkah, berangkat atas dasar apakah keputusan yang perlu diambil? tapi menurut saya adalah demi dan atas masyarakat bangsa yang lebih luas daripada segelintir, sekelompok sindikat untuk meraih keuntungan finansial dan sebagainya. kemudian kalau kita bicara tentang pancasila, majelis yang saya tuliskan. pancasila itu sekarang sudah muttitafsir, darimana kita ingin menggunakannya? darimana kita ingin memanfaatkannya? tetapi ahli akan kembali kepada pokok pokok pikiran dalam pancasila dan pembukaan tujuan mulia dari para founding father kita itu adalah menyelamatkan bangsa ini, mencerdaskan bangsa ini. itu yang kita pegang, kalau situasi dimana situasi sekarang itu kontraproduktif dari kecerdasan masyarakat atau kemakmuran masyarakat, maaf, salah satu sebabnya disamping sebab lain adalah penyebaran narkoba. inilah alasan ahli, maka sekali lagi apa yang dikatakan pancasila adalah tidak menyetujui adanya penyebaran narkoba berarti implikasi konsekuensinya penyebaran narkoba harus ditentang dengan konsekuensi hukum yang tepat dan sesuai. pendapat mengenai pro dan kontra tentang pelaksanaan hukuman mati dalam konteks penyebaran narkoba dalam masyarakat luas menghadapkan kita pada suatu kaustik mana suatu pilihan konkrit harus diambil dalam menghadapi dua masalah yang sama baik atau sama pentingnya dengan mengorbankan salah satu daripadanya. dengan uraian singkat itu dapat diterangkan bahwa: satu pihak mereka menentang penerapan hukumanpun. pihak lain mereka yang pro dan setuju penerapan hukuman mati mendasarkan diri atas pertimbangan kenyataan empirik. kesemuanya itu merupakan akibat ulah sekelompok sindikat yang moral menimbun kekayaan dengan cara memproyeksikan, mengedarkan barang haram yang disebut narkoba.uatu yang mul. kesimpulan dalam menentukan sikap dalam pro atau kontra terhadap penerapan hukuman mati, depan bangsa dan negara kita keterangan prof. dr. ronald. titahelu. pembukaan uud yang rujukannya tidak pernah berubah sejak semula sampai saat ini, dan dalam batang tubuh uud yang telah mengalami empat kali perubahan resmi (formal amendment) senantiasa memiliki hubungan yang berarti. walaupun batang tubuh uud telah mengalami perubahan resmi sebanyak empat kali, akan tetapi makna yang terdapat dalam pembukaan uud tetap memberi arti atau jiwa terhadap batang tubuh uud sehingga kedua duanya tetap memiliki hubungan atau dapat pula dikatakan merupakan kesatuan yang tidak dapat dilepaspisahkan. dalam pembukaan uud terdapat nilai maupun moral yang merupakan struktur dasar (fundamental struktur) serta arah dari tujuan hukum indonesia, termasuk terhadap ketentuan ketentuan dasar yang tersusun dalam dalam batang tubuh. mengikuti pemahaman antony allow tentang tipografi hukum berupa hukum. hukum, dan hukum, maka menurut hemat saya nilai maupun moral hukum dalam pembukaan uud memiliki kedudukan sebagai hukum, sedangkan dalam batang tubuh uud memiliki kedudukan sebagai hukum yang dengan sendirinya mengandung nilai maupun moral yang ada dalam pembukaan uud sedangkan semua ketentuan ketentuan lain yang berada bawahnya secara konsisten mengikuti prinsip dasar yang ditetapkan sebelumnya. tipe "hukum" yang secara faktual berlaku yang dirumuskan dalam berbagi peraturan perundangan serta praktik praktik dalam hukum adat, maupun tipe hukum" yang berisi ketentuan umum (general rules) dalam pada batang tubuh uud termasuk konvensi konvensi ketatanegaraan indonesia, berada dalam cakupan nilai dan hak untuk tidak hak untuk tidak diperbudak diperbudak: slavery): diperlombakan (servitude): hak untuk diakui hak untuk diakui sebagai sebagai pribadi pribadi hadapan hukum: hadapan hukum: hak untuk tidak dituntut hak untuk tidak dituntut atas atas dasar hukum yang dasar hukum yang berlaku berlaku surut. surut (asas non refractive): hak untuk tidak dipenjara karena tidak dapat memenuhi kewajiban berdasarkan suatu kontrak: tabel menunjukkan bahwa hak hak asasi yang dikelompokkan dalam uud dan hak hak asasi yang digolongkan sebagai non derogable rights menurut occur mempunyai banyak kesamaan. mengingat bahwa occur juga merupakan acuan majelis permusyawaratan rakyat ketika membahas amandemen kedua uud pada tahun adanya kemiripan tersebut dapat dimengerti. oleh karena itu, ketentuan occur yang terkait dengan non derogable rights sangat relevan untuk dijadikan sebagai acuan dalam menafsirkan frasa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun yang terdapat dalam uud uraian mengenai logika keberadaan non derogable rights dalam instrumen internasional, misalnya occur, dapat dilakukan sebagai berikut: instrumen instrumen internasional tentang hak asasi manusia mengatur berbagai jenis hak asasi manusia, dalam keadaan darurat, misalnya dalam keadaan perang, negara yang menjadi pihak dari instrumen tersebut diperbolehkan untuk melakukan langkah langkah yang dapat mengurangi (decoration) kewajiban mereka dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia, namun instrumen instrumen tersebut, misalnya occur, membatasi bahwa pengurangan kewajiban tersebut tidak dapat dilakukan untuk moral yang terdapat dalam "hukum" pada pancasila yang ada pada alinea pembukaan uud maupun yang merefleksikan sebelumnya pada alinea line dan iii. keberadaan atau eksistensi dari hukum". "hukum" memperoleh otoritas dari hukum". oleh karena itu kewibawaan dalam batang tubuh uud adalah kewibawaan yang mengandung nilai nilai moral dan etika yang ada dalam pembukaan uud ketentuan ketentuan yang merupakan substansi yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan, seluruhnya memperoleh wibawa dari yang ada dalam batang tubuh uud dan juga dari nilai nilai moral dan etika dalam pembukaan uud dalam hubungan inilah, maka arti dari maupun 28j uud khususnya yang berhubungan dengan persoalan hukuman mati hendak dibicarakan. nilai nilai moral dan etika dalam pembukaan uud pembukaan atau preambule, mukadimah, menurut pendapat ahli bukanlah sekedar suatu pendahuluan atau pengantar (introduction). dalam pembukaan uud dirumuskan terlebih dahulu pikiran pikiran dasar, karakter karakter dasar (preambule) yang menjadikan ketentuan ketentuan yang dibentuk kemudian mengikuti pikiran pikiran dasar ataupun karakter dasar yang telah ditetapkan terlebih dahulu itu. penentuan aturan aturan saja tidak berarti apa apa, selain memiliki karakter, pikiran sebagai arah, jalur, jalan bagi dilaksanakannya aturan aturan tersebut. dalam pembukaan uud terdapat nilai nilai moral dan etika yang terutama dirumuskan dalam pancasila. yang disebut kemudian sebagai dasar negara. dalam lingkup pernikahan hukum, apa yang disebut sebagai dasar negara ini adalah juga pikiran dasar, karakter dasar, arah dan jalur bagi dilaksanakannya aturan aturan yang ada dalam batang tubuh uud pikiran dasar, karakter dasar, arah dan jalur tersebut berkaitan erat dengan nilai nilai moral dan etika. mengartikan makna dan nilai moral dan etika dalam pembukaan uud senantiasa bersifat tetap tetapi menghadapi fakta yang berbeda dengan fakta pada masa masa perjuangan membebaskan diri dari penjajahan pada masa lampau. dengan kata lain, fakta fakta yang dihadapi bisa berbeda, tetapi nilai moral dan etika yang diberikan terhadap fakta adalah tetap. penjelasannya adalah sebagai berikut. butir butir pancasila yang dipertegas dalam alinea pembukaan uud sudah mulai tampak sejak alinea yakni butir tentang "kemerdekaan", "hak segala bangsa". "perikemanusiaan" dan "berkeadilan". arti dari nilai moral dan etika tentang "kemerdekaan" pada masa kini memperoleh arti tidak semata mata pada fakta kemerdekaan politik suatu bangsa, agar bebas dari kolonialisme, kemudian membentuk diri dalam satu negara. tetapi nilai dan etika "kemerdekaan" saat ini harus diartikan sebagai keadaan yang bebas dari pengaruh dan campur tangan pihak luar, termasuk keadaan yang bebas untuk menentukan berlaku atau tidak berlakunya ilmu hukum, teori hukum, maupun ketentuan ketentuan hukum yang berasal dari luar. sekaligus dalam nilai kemerdekaan ini adalah "kemerdekaan memiliki nilai moral dan etika milik bangsa indonesia sendiri", termasuk kebebasan untuk menyerap atau menolak nilai moral dan etika yang berasal dari luar bangsa indonesia. kemerdekaan sebagai nilai moral clan etika terwujud juga dalam arti kemerdekaan dari rasa takut, kemerdekaan dari ancaman bahaya, kemerdekaan menikmati hidup dan kehidupan, bahkan juga kemerdekaan dari ancaman kematian. arah inilah tujuan kemerdekaan itu mengandung makna yakni "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia", yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. nilai moral dan etika tentang "kemerdekaan" berkaitan dengan "hak segala bangsa". menurut pendapat ahli, hak adalah kemauan dan kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dibenarkan (terutama) oleh hukum. adalah bermoral dan beretika untuk memberikan hak kepada setiap bangsa dalam satu kesatuan, maupun individu dari bangsa apapun. dalam pola ini, adalah beretika dan bermoral untuk memberikan hak hidup, menikmati hidup dan kehidupan, oleh karena hak hidup, hak menikmati hidup dan kehidupan adalah hak hak yang berpangkal pada hukum. artinya, hak ini adalah hak yang secara universal diakui sebagai hak yang dikaruniai oleh tuhan yang maha kuasa, yang secara kodrati melekat pada manusia. nilai nilai sedemikian berefleksi dalam alinea maupun alinea iii yang menyangkut nilai nilai moral dan etika tentang bersatu, berdaulat maupun adil dan makmur. nilai moral dan etika tentang kehidupan kebangsaan yang bebas, dan kemerdekaan sekali lagi diyakini sebagai sesuatu yang terjadi berkat rahmat tuhan yang maha kuasa, dan terjadi karena dorongan yang luhur dari bangsa indonesia sendiri. kehidupan kebangsaan yang bebas, saat ini perlu diartikan juga sebagai kehidupan yang bebas dari campur tangan pihak luar. termasuk dalam pengertian ini adalah kehidupan kebangsaan yang bebas dari ancaman, termasuk ancaman dari narkoba, ancaman kematian, ancaman terhadap keutuhan bangsa, negara dan tanah air, dan sebagainya. nilai kemanusiaan terhadap individu dan masyarakat berdasar tahanan yang maha kuasa dan nilai serta moral kemanusiaan yang "adil" dan "beradab", menghasilkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat ataupun keluarga korban yang menderita akibat kejahatan yang dilakukan seseorang pelaku kejahatan, sedangkan lain pihak kepentingan untuk tetap hidup dari seseorang pelaku kejahatan sekalipun berada dalam keadaan terhukum. nilai dari kehidupan adalah sesuatu yang sangat diagungkan, karena kehidupan adalah anugerah tuhan yang maha kuasa. keagungan dan keluhuran tuhan yang maha kuasa tidak bisa diambil alih oleh negara. oleh karena itu alinea pembukaan uud yang menyatakan eksistensi kehadiran negara yang diyakini sebagai suatu berkat dan rakhmat allah yang maha kuasa, dan sebagai bentuk dari keinginan luhur rakyat indonesia untuk berada dalam keadaan "berkehidupan kebangsaan yang bebas", pada hakekatnya mengartikulasikan adanya sifat, watak. karakter negara dan bangsa yang berbudi luhur dan bermartabat. oleh karena itu penguasa negara perlu senantiasa mengedepankan sifat, watak dan karakter yang berbudi luhur, dan bermartabat. keluhuran budi dan martabat ini dinyatakan antara lain dalam bentuk peniadaan perbuatan korup dan lain sebagainya termasuk peniadaan ancaman pidana mati, ataupun penghapusan pelaksanaan pidana mati. nilai dan moral yang bersumber pada pancasila sebagaimana termaktub dalam alinea pembukaan uud menegaskan seluruh makna tersebut atas berdasar nilai nilai dalam sila sila yang satu sama lain tidak terpisahkan. konstelasi faktual tentang kehidupan individu maupun kelompok berdasarkan nilai moral dan etika tentang individu dan masyarakat sebagaimana dikemukakan atas, maka konstelasi faktanya adalah eksistensi atau keberadaan hidup dan kehidupan kelompok maupun eksistensi atau keberadaan hidup dan kehidupan individual tetap harus terjamin secara berkeseimbangan. artinya, pemenuhan kepentingan hidup dan kehidupan kelompok tidak boleh mengorbankan kepentingan hidup dan kehidupan individual. sebaliknya, pemenuhan kepentingan hidup dan kehidupan individual juga tidak boleh mengorbankan kepentingan hidup dan kehidupan kelompok. secara faktual, ancaman terhadap hidup kehidupan kelompok memerlukan penangkalan ataupun penanganan yang menjamin keselamatan, kemerdekaan dan kenyamanan menikmati hidup, dan kehidupan kelompok. adalah adil juga untuk menangani individu yang melakukan tindakan kejahatan sekalipun, agar memiliki jaminan keselamatan dan juga jaminan menikmati hidup. hal ini tidak berarti bahwa pelaku yang melakukan kejahatan bebas dari tindakan atau perlakuan yang bertujuan agar tidak melakukan kejahatan. kejahatan pelaku tetap harus dikenai hukuman. namun penghukuman yang dikenakan tidak perlu mengandung elemen kematian sehingga pelaku tidak dapat menikmati hak hidup dan kehidupannya. penghukuman hendaknya merupakan prasarana dan atau sarana yang mempunyai tujuan membebaskan, atau memerdekakan. makna membebaskan atau memerdekakan menghendaki agar pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat yang keliru, melainkan harus dibebaskan dari kenyataan sosial tempat dibelenggu. adalah benar bahwa dalam pengenaan penghukuman terdapat unsur penderitaan, akan tetapi penderitaan yang dikenakan adalah untuk membebaskan pelaku dari "dosa" dan kesalahan, bukan demi penderitaan yang harus dialami pelaku agar menjadi takut atau merasa sebagai suatu pembalasan dendam. meniadakan hidup dan kehidupan individu penjahat demi kepentingan hidup dan kehidupan kolektif, tidak mengedepankan nilai budi yang luhur serta martabat. sebaliknya, ancaman terhadap hidup dan kehidupan kolektif tidak perlu dilakukan dengan meniadakan hidup pelaku kejahatan. kejahatan sudah hadir setua kehadiran manusia. hukuman pidana mati sekalipun, tidak pernah dapat menghapuskan adanya kejahatan. keinginan masyarakat untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas yang didasarkan pada berkat dan rahmat tuhan yang maha kuasa, yang mengedepankan pelaksanaan tanggung jawab negara secara berbudi luhur dan bermartabat, tidak harus menjadikan ancaman hukuman mati sebagai cara untuk meniadakan kejahatan tertentu. penanggulangan terhadap pelaku pelaku kejahatan tertentu dilakukan secara bermartabat yang memperlihatkan keluhuran budi bangsa dan negara. dosa yang terwujud dalam kejahatan memperlihatkan kematian rohani manusia. kematian rohani manusia masih dapat diperbaiki sehingga manusia memperoleh kembali kehidupan rohani yang sesuai dengan kehendak tuhan yang maha kuasa. kesempatan untuk memperoleh kehidupan rohani yang sesuai dengan kehendak tuhan yang maha kuasa, tidak akan terlaksana jika jiwa pelaku kejahatan telah diambil. padahal tuhan yang maha pengasih, maha pengampu, maha penyayang masih senantiasa memberi jalan baginya untuk menerima kembali kehidupan rohani yang penuh berkat, konstelasi hukum terhadap kejahatan dan sanksi oleh karena itu, konstelasi hukum terhadap kejahatan dan sanksi yang dapat disusun adalah: tiada kejahatan yang tidak dapat dihukum. tiada hukuman yang mengakibatkan kematian. tiada ancaman hukuman yang mengancam hak hidup dan hak menikmati kehidupan. setiap penghukuman adalah untuk membebaskan dari kesalahan dan "dosa". oleh karena itu, setiap peraturan perundangan yang memuat sanksi berupa hukuman mati sebagaimana tercantum dalam kuh pidana dan berbagai ketentuan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang undang." pembatasan tidak harus diartikan sebagai ancaman dan perlakuan adanya pidana mati. pelanggaran terhadap hak dan kewajiban tertentu yang ditujukan agar setiap orang menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana diatur dalam uud tidak mengandung makna adanya otoritas kepada negara untuk mencabut hak hidup dan kehidupan pelaku yang tidak menghormati hak asasi orang lain. uud juga menegaskan kewajiban setiap orang untuk tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang undang. namun, sekali lagi pembatasan dalam undang undang tidak mengandung otoritas meniadakan hidup pelaku kejahatan tertentu. membatasi perbuatan seseorang atau sekelompok orang bukan dilakukan melalui perbuatan, "mencabut hak hidup dan kehidupan orang lain". membatasi perbuatan perbuatan tertentu yang dilakukan melalui perintah dan larangan, hanya dapat diikuti dengan sanksi yang berpangkal pada konstelasi atas yaitu tiada kejahatan yang tak dapat dihukum, tiada hukuman yang mengakibatkan kematian, tiada ancaman hukuman yang mengancam hak hidup dan hak menikmati kehidupan, dan setiap penghukuman adalah untuk membebaskan dan kesalahan dan "dosa". karena itu, uud tidak bisa dipandang sebagai ketentuan eksepsional. hak hidup dan kehidupan dalam hak asasi manusia negara tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara hak hidup dan kehidupan setiap orang. hak hidup dan kehidupan yang disuarakan hak asasi manusia, khususnya dalam kovenan internasional hak hak sipil dan politik occur), justru tidak bertentangan dengan nilai nilai dan moral yang dianut negara dan bangsa indonesia, yang bersumber pada pancasila. karena itu pula negara memiliki kewajiban untuk menaruh penghargaan, melindungi dan mengisi kewajiban untuk memelihara hak hidup dan kehidupan. negara memiliki generic obligation yakni. kewajiban ini adalah kewajiban mutlak (absolute obligation) yang dikarakterkan oleh nilai moral dan etika yang disebutkan atas. makna uud tidak merupakan eksepsi terhadap maupun uud international convention civil and political rights occur) yang diratifikasi oleh pemerintah republik indonesia melalui undang undang nomor tahun memuat ketentuan ketentuan dalam serta yang yang secara normatif meniadakan ketentuan tentang hukuman mati. hukuman mati adalah peniadaan hak untuk hidup yang melekat pada setiap perang. hukuman mati adalah juga sebagian dari hukuman yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. walaupun mengedepankan ketentuan bahwa negara negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius (most serious crime) sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut,.", namun ketentuan sedemikian harus dikesampingkan oleh karena bertentangan dengan nilai yang dikandung oleh pancasila yang dinyatakan dalam pembukaan uud setelah occur diratifikasi melalui undang undang nomor tahun hukum yang terkandung dalamnya tunduk bawah hukum yang ada dalam uud baik pada pembukaan maupun batang tubuh, khususnya yang bersangkutan dengan maupun uud seperti telah dikedepankan atas, makna uud tidak merupakan eksepsi terhadap maupun oleh karena itu, frasa dalam yang berbunyi:".setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang." hanya boleh diartikan sedemikian rupa pada perbuatanperbuatan yang dilarang undang undang. tetapi sanksi berupa hukuman mati tidak dapat dikenakan. memahami arti kaidah menurut antony allow yaitu sebagai pernyataan hukum yang terdiri dari dua ruas, yaitu ruas pertama berupa ruas apoapsis yang berisi pernyataan tentang kejadian atau peristiwa tertentu yang tidak dikehendaki (sebagai misal sebuah rumusan jika mencuri. .") yang berfungsi sebagai syarat, diikuti dengan pernyataan tentang tindakan hukum yang dikehendaki, yang terbentuk dalam pernyataan yang merupakan akibat (sebagai misal sebuah rumusan ". dihukum .). sanksi adalah sesuatu yang dikehendaki oleh manusia. oleh karena itu. sanksi berupa pengenaan hukuman mati akibat adanya perbuatan tertentu bukanlah tindakan yang menunjukkan keluhuran harkat dan martabat suatu bangsa. pemahaman sedemikian didasarkan pada pendapat yang umum bahwa setiap ketentuan, ataupun nilai nilai, bahkan teori senantiasa beranjak dari filosofi tentang manusia dan kemanusiaan. teori teori hukum pidana seperti retributive, pembalasan, utilitas, penjelasan dan sebagainya memiliki pangkal filosofi sendiri sendiri. sebaliknya, nilai nilai dalam filsafat tentang hidup dan kehidupan manusia menentukan sistem hukum dan teori teori hukum. hukuman mati dapat dipandang sebagai hasil dari politik praktis yang memperlihatkan sisi yang tidak memperlihatkan keluhuran harkat dan martabat. hukuman mati yang dipandang sebagai gagasan yang mungkin dianggap adil, justru merupakan pekerjaan yang spekulatif dan telah dibuktikan bahwa hukuman mati tidak bisa mengatasi kejahatan. penutup dengan adanya pengajuan perkara ini hadapan mahkamah konstitusi yang mulia ini. maka sudah waktunya generic obligation dari negara hak hidup dan kehidupan dalam keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, tanpa ada pencabutan hak hidup dan kehidupan setiap orang. standard tertinggi untuk meniadakan hukuman mati sudah waktunya dilaksanakan oleh bangsa dan negara indonesia. secara filsafat apakah kematian melalui hukuman mati bukan dianggap sebagai pekerjaan tuhan: apa perbedaan filosofinya antara cara mati melalui hukuman mati bukan dianggap kehendak tuhan dan matinya seseorang secara alami? apa yang membedakan secara filsafat ketika seor, yang kedua duanya sama sama bawah negara? mengapa dalam hukum humaniter (hukum perang) hal itu bisa dibenarkan? adalah benar bahwa tuhan berkuasa atas hidup mati seseorang. tuhan memiliki cara untuk mengambil hidup manusia. tetapi pengambilan nyawa atau jiwa orang yang dilakukan oleh negara melalui pidana mati, bukanlah cara yang tuhan kehendaki. tuhan tidak pernah memberi otoritas bagi negara untuk mengambil nyawa orang melalui hukuman mati. perbedaan dasar filosofi tentang kematian bukan menurut kehendak tuhan dengan kematian secara alami adalah sebagai berikut: kematian karena hukuman mati, bahkan juga kematian yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau kelompok orang kepada orang atau sekelompok orang lain, bukanlah kematian yang didasarkan atas kehendak tuhan tetapi kematian yang didasarkan atas kehendak manusia. tuhan menciptakan manusia dalam bentuk batiniah jasmaniah, dan diberi jiwa dan roh. manusia berada dalam keadaan bertubuh yang diberi jiwa agar hidup. manusia memiliki roh yang berarti antara lain sebagai 'pendorong yang dominan', atau sebagai 'sesuatu yang bekerja secara khusus'. kematian menurut kehendak tuhan terjadi pada diri manusia adalah berbeda dengan kematian secara alami. sekalipun kematian merupakan peristiwa yang lazim karena merupakan akhir dari kehidupan, dan manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, akan tetapi jika dihadapkan dengan maut, maka kematian adalah sesuatu yang ditakuti. ini disebabkan karena maut memiliki anti yang lebih dahsyat dari sekedar mati badani, oleh karena hal itu berkaitan dengan penghakiman dan penghukuman yang tuhan kenakan pada waktunya. dalam keadaan jasmaniah, atau secara biologis kematian manusia adalah suatu keniscayaan bahkan suatu keharusan yang berjalan bawah kehendak tuhan, tetapi oleh manusia sering disebut sebagai kematian secara secara alami. akan tetapi kematian manusia tidak sama seperti kematian hewan. tuhan yang maha kuasa sangat sering disebut sebagai tuhan yang maha pengasih, tuhan yang maha pemurah, tuhan yang maha pengampu, tuhan yang maha penyayang dan sebagainya. karena itu kehadiran negara sebagai berkat dan rahmat tuhan pada hakikatnya merefleksikan sifat sifat tuhan yang maha kuasa, sehingga disebut sebagai negara yang berharakat dan bermartabat yang luhur. kematian badani manusia yang berlangsung secara wajar karena kehendak tuhan terjadi pada siapa saja, baik orang yang melakukan banyak kesalahan maupun orang yang disebut saleh sekalipun. konsisten dengan pemikiran atas, cara hidup manusia banyak sekali mengingkari cara hidup yang dikehendaki tuhan yang maha kuasa. oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara kematian yang terjadi karena hukuman mati, maupun kematian yang terjadi dalam peperangan. negara maupun manusia tidak pernah menerima otoritas dari tuhan yang maha kuasa untuk mengambil jiwa orang, baik melalui pembunuhan, pidana mati atau pembunuhan dalam peperangan melalui hukum perang. hanya pandangan manusia dan sifat kemanusiaan saja yang membenarkan adanya pengambilan nyawa atas nama hukum perang. tuhan yang maha kuasa menghendaki perdamaian antara sesama manusia. sifat tidak mau mengalah, nafsu serakah. dan haus kekuasaan dari manusia membuat manusia saling bertengkar, bahkan saling membunuh. sehingga, pembenaran dalam hukum humaniter hukum perang) bukanlah pembenaran dari tuhan, tetapi pembenaran yang diciptakan oleh manusia sendiri berdasar rasa kemanusiaan manusia sendiri. hal yang sama terhadap pengambilan nyawa atas nama hukum berdasar pidana mati, tidak pernah memperoleh pembenaran dari tuhan yang maha kuasa. hanya kekerasan hati manusia saja yang mau bertindak untuk mengambil nyawa orang dan menamakannya atas kehendak tuhan yang maha kuasa". pertama yang ingin kami lihat bahwa kami menanggapi atau menjawab apa yang diinginkan oleh mahkamah konstitusi, yaitu kita hanya berbicara mengenai substansi hukuman mati, karena tadi sudah ada suatu pembatasan tidak membicarakan lebih jauh tentang hukuman mati yang dikaitkan dengan narkoba. kalau kita melihat apa yang terdapat dalam uud secara keseluruhan, mulai pembukaan sampai kepada nya, ahli ingin mengatakan bahwa pada bagian awal daripada pembukaan uud terdapat meta norms walaupun sifatnya adalah vague, akan tetapi terdapat dalamnya nilai nilai yang sangat luhur yang harus diperhatikan dengan baik. pembicaraan banyak bertitik tumpu mulai pembicaraan tentang pancasila, tetapi ahli mau mulai pembicaraan tentang kemerdekaan. bahwa kemerdekaan dalam persoalan ini bukan sekedar satu kemerdekaan politik yang sudah dijalankan tahun yang lalu, lebih daripada tahun yang lalu tapi kemerdekaan yang kita inginkan kali ada juga satu kemerdekaan dari tindakan semena mena dari kekuasaan yang lebih besar. dalam pengertian ini, jikalau negara adalah satu organisasi kekuasaan negara juga mempunyai kemampuan tindakan semena mena, saya katakan dulu demikian, terhadap serta merta menjatuhkan hukuman mati adalah tidak dapat dibenarkan, kenapa? pada alinea pertama itu dikatakan kita bisa melihat kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termasuk hak bangsa indonesia, hak daripada orang yang bukan bangsa indonesia yang ada indonesia merdeka untuk tidak mati dibunuh secara ilegal. oleh karena itu, ahli dapat menerima nilai yang terkandung dalamnya itu terkandung apa yang disebut bertentangan dengan perikemanusiaan dan berkeadilan dan ahli tertarik penjelasan dengan multitafsir daripada pancasila. mungkin kita akan bisa mengarahkan sana, ahli tidak terlalu banyak. jadi nilai kemerdekaan bukan sekedar kemerdekaan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jikalau pada masa lalu kita bisa melihat hukuman mati misalnya dalam kuhp pidana, yaitu merefleksikan sebenarnya suatu nilai yang pada umumnya nilai yang berhubungan dengan upaya mempertahankan posisi dan kedudukan penguasa. oleh karena itu pemerintah belanda kalau ada eksepsi terhadap tidak boleh mati misalnya lewat overzicht itu dalam hubungan horizontal, tetapi tidak dalam hubungan vertikal terhadap negara misalnya mengenai makar, itu pasti akan bisa dikenakan dengan hukuman mati dan kita lihat indonesia banyak hal itu telah terjadi. semua hak asasi. ada sejumlah hak asasi yang sangat penting yang tidak dapat dikurangi perlindungan dan pembunuhannya dalam keadaan apa pun, termasuk dalam keadaan perang sekali pun. hak hak asasi ini dikategorikan sebagai non derogable rights. termasuk dalamnya adalah hak untuk hidup, logika berpikir ini jika diterapkan pada penafsiran akan berbentuk sebagai berikut: bab uud mengatur tentang berbagai jenis hak asasi manusia, dalam keadaan tertentu, memungkinkan dilakukannya pembatasan atas hak hak asasi yang diatur dalam bab tersebut: namun, uud mengatur bahwa tidak semua hak asasi yang terdapat dalam bab dapat dibatasi (dikurangi perlindungan atau pembunuhannya). hak hak asasi yang tidak dapat dikurangi (dalam keadaan apa pun) tersebut disebutkan secara terperinci pada termasuk antaranya adalah hak untuk hidup . 1s. dari uraian atas menjadi jelaslah pengertian hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun yang terdapat dalam uud sesuai dengan occur, istilah ini ditujukan untuk hak hak asasi yang tidak dapat dikurangi pembunuhannya atau perlindungannya oleh negara, dalam keadaan darurat sekalipun. yurisprudensi sehubungan dengan hak untuk hidup yang diatur dalam telah membahasnya dalam putusanada putusan ini (hal. dengan suara bulat berpendapat bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang sangat penting, sehingga uud menegaskan hak jadi kemerdekaan untuk bebas dari kematian dilakukan oleh negara supaya kewenangan negara sebagai satu organisasi yang kekuasaan yang besar tidak akan terjadi. persoalannya sekarang adalah arti daripada eksistensi hak hidup manusia yang melekat secara kodrati, maupun yang melekat karena pemberian tuhan, apakahhal semacam ini berkaitan dengan kaidah. kalau kita tahu kaidah terdiri dari dua frasa, rotasi dan apoapsis,mengandung nilai nilai martabat yang merujuk kebesaran martabat bangsa indonesiadi ada istilah, terhadap peristiwa peristiwa yang diancam dengan hukuman mati ataupun juga meniadakan hukuman mati. ahli ingin mengatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa hukuman, tetapi tidak perlu hukuman harus semata mata hukuman mati atau tidak perlu ada hukuman berupa hukuman mati. jadi dalam konteks ini kami ingin mengatakan tidak perlu ada hukuman dalam bentuk hukuman mati, sini dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai memajukan kesejahteraan umum. kesejahteraan umum bukan pengertian sebagai kesejahteraan kolektif tetapi kesejahteraan umum baik kolektif maupun individual dalam keseimbangan even which, satu suatu keseimbangan antara kepentingan orang yang dirugikan dan kepentingan orang yang dikatakan melakukan tindakan yang membuat orang lain menjadi korban, ini keadilan sosial. berarti ada nilai yang memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia. dalam pembukaan itu jelas adanya nilai yang memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia, ini kemudian dijelaskan kembali dalam pancasila. jadi pembentukan negara indonesia yang didasarkan kepada kemerdekaan adalah juga untuk melindungi mereka segenap bangsa memang itu ditujukan kepada warga negara, tetapi juga karena menganut nilai nilai yang sangat universal, bukanlah mustahil bahwa penerapan nilai nilai universal tentang hak hidup itu bisa dipertahankan. inilah nilai utama yang mengedepankan prinsip menempatkan nilai hidup manusia baik secara kolektif maupun individual, ada suatu keseimbangan. oleh karena itu kepentingan kolektif kalau kita hanya berbicara tentang kepentingan kolektif yang dilindungi, maka makna dari berbagai peraturan perundangan yang mengancam hukuman mati seperti yang diatur oleh kuhp, apa yang diatur tentang senjata api, perpres nomor tahun dan sebagainya, bahkan pun sampai yang terakhir undang undang nomor tahun terhadap tindak pidana terorisme, keseluruhannya itu juga untuk menjaga eksistensi kolektivitas tapi tidak akan ada keseimbangan terhadap konsep bagaimana manusia itu dimodelkan kembali, bagaimana manusia itu dimartabatkan kembali. kalau memang tidak bisa diisolasikan, tapi bukan ditiadakan hak hidupnya, itu yang ingin kami dikedepankan. jadi hukuman mati bukanlah suatu jalan keluar untuk itu. dalam kaitan ini maka kami coba melihat dalam kemudian kalau intinya, kalau nilainya sudah ada dalam pembukaan pada batang tubuhnya sudah tidak lagi value norms, walaupun itu bukan merupakan satu norms dalam pengertian yang sesungguhnya substantive norms tetapi dalamnya sudah ketentuan general proposition, satu ketentuan yang bersifat hak hidup adalah hak setiap orang. ada satu pernyataan apa yang terjadi pada saat ini sini? yaitu hak untuk mempertahankan hidup karena itu mereka mengajukan permohonan untuk meninjau kembali undang undang itu, ini sudah mulai dijalankan dalam lembaga ini. nah oleh karena itu kaidah mempertahankan hak hidup dan hak untuk mempertahankan hidup yang ada kemudian dalam itu dijelaskan tidak dapat derogat dengan cara apa pun, itu justru meyakinkan bahwa ada suatu prinsip absolutisme terhadap apa yang ada dalam pembukaan undang undang dasar sehingga dengan demikian memang situ ada kaidah sepertinya ada eksepsi, tetapi eksepsi sini bukan eksepsi untuk memberlakukan hukuman mati, situ klausul itu menurut ahli, klausul ternyata tunduk pada ketentuan hukum, tetapi ketentuan hukum yang mengandung saksi dengan general will yang semata mata karena empirical general will, bukan pada satu morale general will, itu akan bertentangan dengan makna yang ada atasnya. oleh karena itu, sifat dari penghukuman tidak bisa ditiadakan tetapi jenis daripada penghukuman tidak masuk pada lingkup hukuman mati. kalau melihat yang terdapat dalam sampai dengan khusus yang menyangkut mengenai hak hak tersebut, mengandung apa yang disebut generate obligation dari negara. obligation protect, obligation respect and obligation fulfill. majelis mahkamah konstitusi adalah bagian dari pada aparat negara mempunyai obligation fulfill, mengenai perlindungan hak hidup orang lain. pemerintah mempunyai obligation fulfil, karena ada suatu respect, ada pula satu upaya untuk mem protect. oleh karena itu, sekali lagi pendapat kami, kami memohon majelis mahkamah konstitusi yang terhormat ini dan sangat mulia ini dalam menentukan kehidupan berbangsa ini bernegara depan dapat menerima permohonan dari para pemohon yang berkaitan dengan tuntutan mereka penghapusan. jadi kalau dilihat dari keilmuan hukum, asas hukum yang terdapat didalam pembukaan undang undang dasar mendapatkan implementasinya dalam kaitannya yang walaupun merupakan general proposition, tetapi akan lebih tertuang dalam asas substantif atau kaidah kaidah yang lebih substantif, untuk inilah pencabutan terhadap hukuman mati itu memang sangat dibutuhkan. keterangan prof. dr. margono reksodiputro, s.h., m.a. pidana mati dalam konsep rancangan kuhp da) rujukan akan dilakukan pada rancangan kuhp versi ke yang diterbitkan dan disosialisasikan direktorat perundang undangan, ditjen hukum dan perundang undangan, departemen hukum dan perundang undangan, pada tahun (anggaran) konsep ini selanjutnya akan disebut konsep versi ke untuk membedakan dari konsep versi ke yang diserahkan oleh tim penyusun (yang diketuai oleh ahli) kepada menteri kehakiman ismail saleh: pada bulan maret konsep versi ke tidak jauh berbeda (khususnya mengenai tentang pidana) dari versi ke diskusi tentang pidana mati pada waktu penyusunan versi ke memang cukup lama dan alot. debat menyangkut apakah akan tetap dipertahankan ataukah dihapuskan. mereka yang mempertahankan mendasarkan diri bahwa pidana mati masih diperlukan indonesia, untuk menangkal (for deterrence) khususnya kejahatan pembunuhan (menghilangkan jiwa korban)."nyawa dibalas nyawa"). mereka yang menolak pidana mati berargumentasi antara lain bahwa pidana ini tidak manusiawi, bertentangan dengan moral dan mengandung bahaya. suatu putusan pengadilan yang keliru (seperti kasus terkenal sengon dan karta) tidak dapat lagi diperbaiki, kalau terpidana sudah mati. argumentasi lain yang diajukan adalah bahwa belanda sendiri (yang pernah menjajah indonesia melalui pemerintahan hindia belanda) pidana mati sudah dihapuskan sejak tahun juga dibanyak negara pidana mati sudah dihapuskan karena alasan "sifat menangkapnya" tidak pernah dapat dibuktikan. ingin diingatkan pula bahwa melalui menteri kehakiman rahardjo,(melalui konsep pemasyarakatan narapidana). akhirnya tim memutuskan menjadikan pidana mati merupakan "pidana yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif" ruu kuhp, versi ke dan dikeluarkan dari tentang jenis pidana pokok dikatakan dalam penjelasan pidana mati dicantumkan dalam tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar benar bersifat istimewa. . oleh karena itu, harus selalu diancam secara alternatif. bukti tim sepakat bahwa pidana mati ini memang "bersifat istimewa" dan harus dipergunakan secara hati hati, terlihat dari beberapa dalam ruu kuhp (versi ke sebagai berikut: ". sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat" pelaksanaan . terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda ." ". baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak presiden" pelaksanaan . dapat ditunda dengan masa percobaan selama tahun ." jika selama masa percobaan . menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka . dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana paling lama tahun, dengan keputusan menteri." jika permohonan grasi .. dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan menteri." pemikiran tim seperti atas adalah sejalan dengan apa yang (pada waktu itu)(di milan, september dalam resolusi nomor telah diputuskan ketentuan bawah judul safeguard guaranteeing protection the rights those, facing the death penalty"," selanjutnya dalam dokumen pbb tersebut juga dijelaskan bahwa kesembilan ketentuan tersebut mencakup "basic guarantees" tentang hak pelaku yang diancam pidana mati, antara lain "the right benefit from lighter penalties under certain conditions". hal inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim dalam sampai dengan ruu kuhp atas, untuk melengkapi ruu kuhp. dalam penjelasan antara lain dikemukakan: ". pidana mati bukan sebagai salah satu jenis pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus. kekhususan ini ditunjukkan bahwa pidana mati dilancarkan dan dijatuhkan secara sangat selektif. . hakim pertama pertama selalu mempertimbangkan secara mendalam apakah dapat diterapkan pidana alternatif, penjara seumur hidup ataupun penjara tahun. . dalam ketentuan ini dibuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat. dalam hal syarat syarat dipenuhi oleh terpidana selama masa penundaan tahun, maka menteri dapat mengubah . menjadi salah satu pidana alternatif. dengan pola ini . kuhp ini ingin membatasi pelaksanaan pidana mati sesuai dengan perasaan keadilan yang berkembang dalam masyarakat." kesimpulan pendapat ahli untuk indonesia perdebatan tentang pidana mati sudah berlangsung sejak sebelum tahun (penyerahan rancangan kuhp versi ke pada menteri kehakiman ismail saleh, sh). misalnya dapat dilihat pada disertasi dr. j.e. sahetapy tahun sebelum itupun fakultas hukum universitas indonesia pernah diperdebatkan pendapat hukum islam tentang pidana mati. (a. dengan prof. daud ali, sh, alm, dan prof. dr. rasjid, alm). menurut pendapat ahli ada kemungkinan melihat permasalahan pidana mati tetap mempertahankan, namuncontohnya adalah dengan merujuk pada pemikiran dan perumusan dalam konsep rancangan kuhp versi ke (seperti diuraikan sebelumnya). selanjutnya menyarankan agar segera disusun undang undang khusus tentang pidana mati untuk melengkapi ketentuan dalam kuhp sebelum ruu kuhp menjadi hukum positif indonesia, atau menentukan bahwa pidana mati bertentangan dengan uud konstitusi) r.i. dan karena itu semua perundang undangan indonesia harus diselaraskan dengan ketentuan itu. begitu pula harus diselaraskan, kasus pengadilan yang memutus pidana mati, tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui putusan mahkamah agung, atau menentukan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan uud konstitusi) ri,eksama kemungkinan penggunaan alternatif samping pidana mati, dan hkan mempergunakan persyaratan dan pertimbangan tersebut atas. dan untuk putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada mahkamah agung dipersilahkan untuk memerintahkan penundaan pelaksanaan hukuman mati (dengan kesepakatan jaksa agung ri) selama tahun. ditambah ketentuan bahwa apabila terpidana dalam masa 'percobaan" selamatahun dengan keputusan menteri kehakiman dan ham (lihat rancangan kuhp versi ke ahli juga mencatat, bahwa sejarah pidana indonesia adalah sebagai berikut: dihapuskan belanda dengan wet tahun untuk hukum pidana bagi orang sipil (burgerliike strafrecht), tetapi untuk hukum pidana militer tetap dipertahankan. untuk hindia belanda indonesia) melalui webbook van strafrecht tahun kuhp yang sekarang masih berlaku) total diadakan pidana mati sub a.l. kuhp). menurut hazewinkel sering dalam bukunya tahun inleiding tot studie van nederlandse strafreeht), hat. dengan k.b. dec. s.d. condensed be.shirt) pidana mati dihidupkan kembali dalam hukum pidana, sipil diberlakukan bagi pelaku kejahatan berat (aware depicted) tertentu, yang dilakukan semasa belanda diduduki jerman, pelaku ini dinamakan penjahat perang (oorlogmisdadigers) . hukum pidana dalan masa perang wet oorlogsstrafrecht) juli telah meneruskan ancaman pada kejahatan tertentu semasa perang. pembatasan ketentuan pidana mati ini juga dilakukan dengan mensyaratkan bahwa harus disetujui oleh para hakim dengan suara bulat. . dengan demikian tanggung jawab pribadi para hakim terberat, kemungkinan putusan yang saling bertentangan diperbesar". lihat juga jan remmelink, hukum pidana gramedia, hal, yang menjelaskan bahwa dengan amandemen konstitusi belanda pebruari ditetapkan, bahwa pidana, mati oleh hakim tidak dapat lagi dijatuhkan. dengan demikian perundang undangan bawah konstitusi belanda harus diselaraskan dengan larangan tersebut. penyelarasan ini sudah menjadi kenyataan, juga dalam hukum pidana militer. adapun rumusan rancangan kuhp versi ke adalah sebagai berikut: pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama (sepuluh) tahun, jika: a.reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, b.terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untul diperbaiki, kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting, dan ada alasan yang meringankan. jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam menunjukan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri hukum dan perundang undangan. jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung. keterangan prof. dr. bambang purnomo, s.h. pendahuluan proklamasi kemerdekaan indonesia merupakan pernyataan eksplisit mengenai eksistensi bangsa dan negara indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan undang undang dasar merupakan kepribadian, tujuan, dan pandangan hidup bangsa, yang lebih terkenal sebagai landasan ideologi dan konstitusional dalam pengembangan bangsa dan negara indonesia. memperjuangkan kelestarian bangsa dan negara perlu adanya perspektif masa depan merupakan suatu keharusan yang amat panting. secara sadar perlu pemikiran dan rencana masa depan sehingga terlaksana suatu kemajuan dan pertumbuhan bangsa dan negara dalam suasana kestabilan masyarakat yang didukung oleh ketertiban, keamanan, dan keadilan sosial. ledakan kependudukan, tingkat pendidikan yang setiap tahun tumbuh persoalan, pertumbuhan kemakmuran ekonomi yang belum maju secara seimbang, dan permasalahan yang dihadapi secara komplek itu turut berpengaruh sebagai faktor penghambat yang menentukan keberhasilan atau tidaknya pengembangan bangsa dan negara. oleh karena itu, kebijakan, strategi, dan operasional dalam pengembangan bangsa dan negara pada umumnya ditempuh pendekatan dan prakondisi melalui bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. berkenaan dengan adanya faktor pendukung dan penghambat seperti tersebut atas, peranan hukum sangat diperlukan guna menjamin kejelasan, kepastian, dan kontinuitas dalam rangka menyusun kebijakan, strategi, dan operasional untuk pengembangan bangsa dan negara. ketentuan ketentuan hukum pada umumnya dan sanksi hukum pidana pada khususnya harus mempunyai kekuatan untuk mendorong peningkatan faktor pendukung, dan memperkecil pengaruh faktor penghambat yang ada dalam lingkungan masyarakat. sanksi hukum pidana yang mempunyai sifat istimewa, tidaklah mustahil menempuh sikap keras, baik yang berupa pidana penjara yang berat maupun pidana mati. pidana penjara yang berat tidak jarang mengakibatkan kematian identitas pribadi manusia dan penderitaan manusia untuk seumur hidup, bahkan seringkali mencari jalan keluar untuk lebih baik mati seperti yang dilakukan oleh pelarian pelarian. sedangkan pidana mati memang bukanlah pidana ringan, akan tetapi apabila diperlukan ada juga manfaatnya baik bagi kemanfaatan individu maupun bagi kemanfaatan masyarakat. telah banyak tulisan yang mengemukakan tentang pandangan yang kontra terhadap eksistensinya pidana mati dalam hukum pidana indonesia. sebagai bahan pembanding kiranya perlu diajukan pandangan lain yang bersifat pro pidana mati, dengan harapan, untuk diserahkan kepada kebijaksanaan pihak yang berwenang agar menjadi bahan politik hukum guna menyusun undang undang hukum pidana baru kemudian hari. seperti seorang guru menguji murid yang masih kemenakannya atau seorang hakim mengadili terdakwa yang pernah menjadi teman seperjuangan, maka pandangan yang pro tentang pidana mati ini dikemukakan dengan keikhlasan. lebih lebih dalam rangka menghadapi timbulnya kejahatan kejahatan dalam bentuknya sebagai terror, penyalahgunaan narkotika dan lain lainnya. filsafat hukum, sosiologi hukum dan ilmu pengetahuan hukum lainnya dalam perkembangannya telah menunjukkan kepada suatu arah yang didasarkan teori dari kenyataan sosial. para ahli dalam penyelidikannya telah sampai pada dasar teori bahwa bukan lagi masalah individu akan tetapi telah beralih pada masalah sosial. roscoe pound adalah seorang ahli filsafat hukum yang mengemukakan uraiannya, bahwa pada akhir abad ke tumbuh satu cara pemikiran yang baru, mana sarjana sarjana hukum tidak lagi berbicara tentang kemauan manusia pribadi akan tetapi mulai berfikir dalam istilah kebutuhan manusia dalam masyarakat, dan tujuan hukum dihubungkan dengan tujuan sosial. sinilah mulai tumbuh apa yang dinamakan tujuan atau fungsi hukum se bagai "law tool social engineering" yaitu bahwa fungsi hukum telah beralih tidak saja hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, melainkan juga sebagai alat yang dapat membantu proses perubahan masyarakat. dalam sosiologi hukum yang diperkenalkan oleh georges gurvitch menyatakan, bahwa betapa besar kemungkinannya sosiologi dan hukum dapat saling berdekatan dalam suatu pertalian yang dinamakan sosiologi hukum sebagai bagian dari ilmu sosiologi yang mempelajari kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum. sinilah dituntut perubahan pandangan yang klasik menjadi pandangan yang fungsional dalam ilmu hukum yang menghendaki para ahli hukum harus selalu ingat adanya hubungan antara hukum dan kenyataan sosial. hukum dihargai sebagai jaminan sosial atau jaminan sosial psychologist yang atasnya ditegakkan keefektifan semua undang undang, dalam arti dengan perantaraan undang undang terdapat kekuatan efektif terhadap pengawasan sosial serta bertambah efektif sanksi saksinya. pengertian hukum digambarkan suatu usaha untuk mewujudkan dalam suatu lingkungan sosial dengan cita keadilan. dalam sosiologi hukum secara teoritis dikenal bahwa hukum berfungsi "social engineering", mana terdapat berbagai aliran, misalnya sociological jurisprudence, legal realism, social utilitarian dan lain sebagainya. ilmu pengetahuan hukum jurisprudence) juga bertendensi meninggalkan teori teori yang tradisional dan menuju kepada teori kenyataan sosial. pandangan ini tidak mulai dengan suatu konsepsi orang sebagai individu yang memandang hak haknya terhadap masyarakat, akan tetapi memikirkan manusia hidup tengah tengah masyarakat yang terikat oleh kepentingannya sendiri (masing masing atau kelompok) untuk turut serta dalam kehidupan bersama. maka yang menjadi dasar dari hukum bukanlah hak individu, melainkan yang pokok kebutuhan penghidupan masyarakat. hukum timbul karena manusia hidup bersama dan hanya dapat hidup bersama, dan hukum itu tidak tergantung pada kehendak penguasa. untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun . berikut kutipannya buktiadapun arti frasa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun juga sudah pernah dibahas oleh para hakim konstitusi pada putusan putusan sebelumnya. dalam putusan nomor puu i (hal. tentangpuu ), dengan mengacu pada pendapat ahli dr. maria farida indrawi, s.h. (sekarang profesor), (dengan suara mayoritas) berpendapat bahwa pembatasan atas hak asasi manusia sebagaimana diatur oleh uud tidak dapat diberlakukan pada hak hak asasi manusia yang diatur dalam uud karena adanya frasa dalam keadaan apapun bukti menimbang bahwa uud itu mengukuhkan peraturan perundang undangan sebelumnya dan menempatkan asas ag negara tidaklah dapat menugasi uud, karena jika demikian halnya, niscaya konstitusi telah men ny dagingnya sendiri (de constitute snijdt zijn eigen lees). dengan mengacu pula kepada pendapat ahli dr. maria farida indrawi, s.h., m.h. maka ketentuankarena adanya anak kalimat (frasa) dalam keadaan apapun . menimbang bahwa dengan demikianhukum pidana pengaruh pandangan yang demikian itu menimbulkan aliran hukum pidana modern, yaitu susunan hukum pidana itu harus sedemikian rupa untuk melindungi individu perorangan dan sekaligus masyarakat terhadap kejahatan. dan dengan memperhatikan hasil perkembangan kriminologi tentang kejahatan dan keadaan penjahat yang memperhatikan faktor manusia sebagai individu dan sosial. pandangan hukum pidana modern itu menentang pandangan yang klasik yang menyusun hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa negara belaka. dalam pandangan hukum pidana yang bertujuan melindungi individu sekaligus masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat itu, haruslah disertai penentuan tujuan pemidanaan yang tidak klasik dengan pidana tidak hanya semata mata sebagai pembalasan. perlu dijelaskan, bahwa sebagaimana diketahui sesudah teori pembalasan ditinggalkan, beralih kepada teori relative yang bersifat pretensi dan teori gabungan antara pembalasan dan pretensi. ternyata teori teori baru yang timbul itu dalam perkembangannya tidak dapat menghindarkan unsur pembalasan dalam hal hal tertentu. seperti dikemukakan oleh vos dan yang nampaknya menganut van hamel, bahwa tujuan pidana samping mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan) juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan (afschrikking), memperbaiki (verbetering), dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (onschadelijkmaking), sehingga tidak mungkin tercapai tujuan pidana dengan murni satu teori, yang oleh karenanya dinamakan teori relative. (h.b. vos apalagi terhadap teori gabungan, yang diberikan arti sesuai dengan istilahnya, sehingga mencerminkan semua sendi pidana yang terkandung dalamnya sehingga tidak terlepas sama sekali dari pembalasan. dan apabila lebih mengutamakan teori relative juga dapat diartikan bahwa dalam hal hal tertentu untuk kejahatan yang tidak mungkin diterapkan tujuan pidana yang lain maka akan sampailah pada penentuan pidana membinasakan (onschadeiijkmaking). perkembangan teknologi pada dewasa ini memang pesat sekali, dan sudah selayaknya teknologi itu memperoleh tempat pada masalah masalah dan cara memecahkan pidana badan yang menyangkut menyempurnakan pidana penjara atau kurungan atau penahanan. sistem "treatment offenders" yang secara khusus kondisional indonesia dinamakan "pemasyarakatan" adalah suatu petunjuk kemajuan teknologi yang terletak pada pidana penjara, kurungan dan penahanan. teknologi dalam bentuk sistem pemasyarakatan, tidaklah mengherankan kemajuannya karena sebagian terbesar sanksi pidana yang berat dalam hukum pidana adalah pidana penjara atau kurungan. sistem pemasyarakatan indonesia adalah perkembangan yang tidak dapat dihindarkan karena kenyataan masyarakat telah merasakan eksistensi, pengaturan, dan pelaksanaan pidana penjara atau kurungan atau penahanan yang tidak sesuai lagi, namun kenyataan masyarakat tidak menghapuskan sama sekali, melainkan menyempurnakan terhadap jenis pidana itu. perkembangan pidana penjara yang antara lain diubah menjadi pidana membatasi kemerdekaan dengan tidak menista badan secara lahiriah serta tidak melupakan unsur menakutkan dan mendidik. jadi adanya pidana penjara atau kurungan yang mengandung kelemahan kelemahan itu tidak dihapuskan sama sekali melainkan disesuaikan dan disempurnakan. il. konsepsi tentang pidana mati berbicara masalah pidana mati indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah pancasila sampai saat sekarang ini adalah merupakan suatu pembicaraan yang dapat menimbulkan problema, karena masih banyak antara para ahli yang mempersiapkannya. hal ini disebabkan antara lain karena perbedaan pandangan dan tinjauan. para ahli hukum meninjau masalah pidana mati dari segi perundang undangan dan perkembangan hukum pidana pada negara negara yang sudah maju dan negara negara modern. pidana mati adalah merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan indonesia. pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman, namun sampai saat sekarang ini belum diketemukan alternatif lain sebagai penggantinya. landasan utama eksistensi ancaman pidana mati berdasarkan norma yang ditetapkan oleh syari'at islam dengan dekrit allah swt yang sama sekali tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga. ditinjau dari sejarah pemidanaan, bahwa pidana mati itu lahir bersama sama dengan lahirnya manusia muka bumi ini, dengan budaya hukum "realisme" bagaikan serigala memakan serigala. pada masa itu berlaku pidana berdasarkan pada teori pembalasan mutlak. suatu kekhususan dari pidana mati ini ialah bahwa pidana mati itu sampai saat sekarang ini belum dapat diganti dengan jenis pidana yang lain. dapat diperkirakan seandainya pidana mati ini dapat diganti dengan jenis pidana lain yang sama beratnya mungkin tidak ada masalah. akan tetapi masalahnya sekarang ialah apakah pidana mati harus dihapuskan, ataukah perkembangan pidana mati ini masih tetap akan dipertahankan dari susunan sanksi pidana dengan disesuaikan menjadi sanksi hukum yang bersifat eksepsional dan selektif indonesia? pidana mati diadakan dengan maksud antara lain sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang dibahayakan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang modern yang menyusun pidana untuk tujuan melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan yang menjadi korban dari kejahatan dan penjahat, yang berarti setelah melalui peninjauan berbagai segi yang terkandung dalam aliran ini, tidak mustahil apabila alternatif pidana telah sampai pada sikap terakhir putusan pidana mati. maka hal itu tidak bertentangan antara titik berat perlindungan kepentingan umum dengan sila tahanan, sila perikemanusiaan yang adil dan beradab, sila kebangsaan indonesia), sila kerakyatan, dan sila keadilan sosial. pertalian tujuan hukum pidana yang modern vas. pope bemmeien mana dalam aliran modern ini mengandung aspek aspek ilmu pengetahuan yang sifatnya berorientasi dan tidak hanya bersifat normatif saja. apalagi jika hukum pidana juga memperhatikan aspek kriminologi dan politik kriminal serta hubungannya dengan unsur unsur yang tersirat dalam pancasila dengan lebih menonjolkan pada garis kemanfaatan bagi kepentingan umum serta masyarakat dan bagi kepentingan individu sekaligus. kedua pola kepentingan itu komposisi penggunaannya memang tidak mudah apabila kepentingan itu bersama sama memerlukan jaminan. dalam menghadapi kesukaran yang demikian itu kita tidak boleh melupakan arti pentingnya jurisprudence atau rechtswetenschap" yang dapat membantu memecahkan, bahwa pencegahan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan merupakan suatu tindakan menjatuhkan pidana demi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan dan kepentingan individu sekaligus. jika kita ingin membenarkan sesuatu kepentingan atas kepentingan yang lain, terdapat suatu kecenderungan untuk menyebut suatu kepentingan yang bersifat kemasyarakatanlah yang tertinggi, dan bekerjanya tertib hukum yang efisien akakepentingan yang lain tak dapat dilaksanakan. atas dasar kepentingan kemasyarakatan seperti telah diuraikan atas, apabila terhadap pelaku kejahatan tidak ada harapan untuk diperbaiki dan tidak ada pilihan lain lagi, lebih baik dikenakan pidana mati agar kepentingan masyarakat dapat terlindung dan diselamatkan. ill. tinjauan tentang pidana mati pidana mati ditinjau dari segi agama agama islam ditinjau dari segi agama islam yang menyangkut syari'at islam sudah menjadi jelas bahwa pidana mati itu adalah pidana yang ditetapkan oleh syariah islam dengan dekrit allah swt yang sama sekali tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga. hanya yang perlu kita pelajari dalam hal ini ialah syarat syarat pelaksanaannya agar tidak dengan mudah menjatuhkan putusan hukuman itu t.m. hashi ash shiddiegy hal ini berarti bahwa menurut tinjauan agama islam, maka pidana mati itu adalah merupakan pidana yang secara resmi perlu diadakan. pidana mati yang dilakukan menurut ketentuan ketentuan islam yang "benar" adalah tidak bertentangan dengan falsafah negara, tidak berlawanan dengan jiwa dasar negara, dan tidak berlawanan pula dengan unsur unsur tahanan yang maha esa, karena syari'at islam merupakan syari'at yang berdasarkan tahanan yang maha esa. meninjau masalah pidana mati dari syari'at islam yang menurut kepercayaan umat islam yang konsekuen, adalah suatu syari'at yang kekal abadi yang terus menerus bersesuaian dengan perkembangan perkembangan masa dan kemaslahatan kemaslahatan umat manusia segala tempat, yang universal, sebagaimana diwahyukan oleh allah kepada rasul nya, muhammad saw sebagai suatu rahmat dan keutamaan daripada nya. sikap ini adalah wajar bagi orang muslim. maka setiap orang muslim haruslah tetap sebagai orang muslim, baik dia seorang yuris, ataupun dia seorang ulama ahli gigih. secara khusus ancaman pidana mati masih dipertahankan sesuai dengan jalan pemikiran yang dogmatis mengingat kepentingannya dan dalam kedudukan sebagai ancaman. sejak dari lahirnya islam atas bumi beberapa abad lamanya, syari'at islam adalah menjadi penyuluh masyarakat. ulama ulama dahulu telah memberikan perhatian yang sempurna kepada syari'at islam. mereka mempelajari falsafah falsafah syari'at (hukum islam) secara mendalam dan membahas rukun syari'ah secara ijma dan secara topikal. mereka mengemukakan syari'at islam secara ilmiah kedalam gelanggang internasional sebagai suatu syari'at yang tak ada caranya. baiklah kita meninjau masalah ini dalam bidang yang agak luas sedikit dengan tidak terbatas pada pandangan yang pro dan kontra saja. syari'at islam mempunyai jalan tersendiri dalam membagi perbuatan perbuatan dan reaksi reaksi pidana. perbuatan perbuatan pidana dalam istilah high, disebut dengan jara im". jara im itu, menurut ta'rif para ahli high ialah perbuatan perbuatan yang dilarang syara' yang dilancarkan oleh allah dengan hukuman had, atau hukuman ta' zmir, atau hukuman gishash. dasar eksistensi pidana mati ialah firman allah swt dalam bayaran, kaidah: dan beberapa hadits mengenai gishash. perbuatan pidana menurut syari'ah islam ini dibagi menjadi tiga bagian: pertama perbuatan pidana yang akibatnya dijatuhkan pidana had, yaitu penyiksaan yang terbatas dan tertentu yang dilaksanakan sebagai hak allah tabigimul dagang iii tari'at jiwa jul islam kedua perbuatan pidana yang mengakibatkan dijatuhkan hukuman gishash atas orang yang berbuat yaitu penyiksaan yang terbatas, dan tertentu setimpal dengan yang diperbuat, sebagai hak pribadi, sebagai hak orang yang modulus (orang yang teraniaya), oleh korban atau oleh walinya, dan mereka ini boleh memberikan maaf, apabila mereka menghendaki. dengan diberi maafnya itu guguran reaksi pidana yang seharusnya dijatuhkan. t.m. hashi ash shiddiegy, ketiga perbuatan pidana yang mengakibatkan dijatuhi hukuman ta'zir, yaitu penyiksaan yang tidak terbatas dan tidak tertentu yang diserahkan kepada pertimbangan pertimbangan hakim. agama budha. menurut suharto, h.s. ketua perwalian umat budha indonesia), yang mengatakan bahwa orang budha tak akan kaget kalau ada orang dihukum mati. hal tersebut adalah sebagai suatu hal yang semestinya karena ada perbuatan yang sudah dilakukannya. dalam pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa agama budha dapat menyetujui atau setidak tidaknya tidak melarang adanya pidana mati indonesia. aliran kepercayaan. menurut said susanto, tokoh aliran kepercayaan dan bekas kapolri, bahwa hukuman mati indonesia pada saat sekarang ini masih perlu, karena kondisi sini belum baik. kriminalitas sudah berubah menjadi teror. lembaga pemasyarakatan masih seperti penjara, said susanto mengatakan bahwa hukuman mati boleh ditiadakan tetapi nanti, sekarang masih terlalu pagi. dalam pernyataan inipun menunjukkan masih lemahnya efektivitas jenis jenis ancaman pidana, sehingga dianggap perlu untuk mencegah kejahatan yang besar itu disediakan ancaman pidana mati. tinjauan pidana mati menurut kepustakaan ilmu pengetahuan. ditinjau dari segi sikap naluriah manusia yang secara sosiologis mempunyai bentuk watak "scope goat" suka menentukan sikap untuk bereaksi apabila memperoleh serangan tertentu. atas dasar pemikiran ini, lebih baik ancaman pidana mati itu dilembagakan daripada sana sini terjadi penuntutan pembalasan mati sebagai hukuman yang liar, demi untuk kebenaran dan ketertiban masyarakat. secara kriminologi pada umumnya para ahli berpendapat dalam klasifikasi dan diferensiasi kejahatan menggolongkan jenis penjahat yang tidak dapat diperbaiki (permanent offenderlincorreiegeble habitat offender) dan tidak dimungkinkan dengan upaya "treatment", sehingga merupakan suatu pengecualian apabila pilihannya terakhir perlu dikenakan pidana mati. sedangkan untuk golongan kejahatan lain masih dapat dikenakan upaya berupa treatment". landon menyatakan bahwa "sentence death hanging may imposed upon conviction for murder, treason, rape" c.w.h. landon l.b. carbon juga menyebutkan bahwa "carried conviction the penalties death and exists today cases picard and treason" (lb. cur son j.e. workers mengemukakan pendiriannya bahwa salah satu keberatan terhadap hukuman mati yang sering diajukan adalah apabila sudah dilaksanakan ada kekeliruan dalam putusan hakim, lalu tidak dapat diberikan pemulihan hak yang sesungguhnya, paling banter namanya diperbaiki terhadap sanak keluarganya. selanjutnya diajukan keterangan, bahwa meskipun cara yang demikian itu dalam tiap kejadian sangat disesalkan, tetapi tidak benar untuk menarik kesimpulan berdasarkan alasan itu lalu menjadi pidana mati tidak dapat diterima. j.e. jones, putusan hakim biasanya berdasarkan atas alasan alasan yang benar, sedangkan kesesatan dalam putusan hakim yang tidak setiap hari atau jarang terjadi itu tidak boleh merupakan ukuran untuk begitu saja menghapuskan manfaat dan kebenaran suatu pidana yang dilancarkan dan dijatuhkan. seperti halnya, peranan suatu operasi oleh dokter juga tidak dihapuskan begitu saja, berdasarkan pertimbangan bahwa operasi itu mungkin tidak berhasil karena dibuat suatu kesalahan. memang dalam menjalani suatu pidana apapun yang dikenakan secara tidak adil, selalu ada sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. didasarkan atas pertimbangan budaya atau peradaban bangsa, penulis tidak berani untuk mengatakan budaya atau peradaban bangsa bangsa sekitar negara asia tenggara menjadi rendah karena mengancam dan menerapkan pidana mati. seperti halnya negara amerika serikat sana belumlah ada hasil penyelidikan ilmiah bahwa budaya atau peradaban bangsanya menjadi merosot, dan jelas tidak ada keraguan sanalah kehidupan hak asasi dijunjung tinggi, namun dalam kejahatan kejahatan yang telah memenuhi klasifikasi tertentu diancam dan dijatuhi pidana mati kursi listrik atau kamar gas. dalam uraian tersebut atas, menurut pendapat penulis dapat tarik kesan perlunya pidana mati diperuntukkan bagi kejahatan tertentu, kejahatan yang terberat, dan merupakan sanksi yang bersifat sangat diperlukan. pidana mati dapat dilancarkan pada perbuatan pidana yang diaturror, dan kejahatan kejahatan bertaraf internasional termasuk piracy, genocide dan hijacking. susunan ancaman pidananya dikenakan secara alternatif antara pidana denda atau penjara atau mati. dalam hukum pidana militer karena memang keadaan dan sifat perbuatan kejahatan kalangan militer, hampir tidak terdapat persoalan mengenai ancaman pidana mati yang berlaku kalangan militer sesuai dengan politik hukum militer. dalam mengajukan perkara pidana yang dapat diancam dengan pidana mati kiranya perlu diperhatikan juga ketentuan berbicara yang dikembangkan oleh praktik peradilan terutama mengenai penunjukannya agar terdiri atas tim jaksa yang mendampingi penuntut umum agar dapat menghindari perasaan emosi, dan kecermatan tehnis yuridis lebih terpelihara. sedangkan persidangan ditangani oleh majelis hakim yang sedapat dapatnya dipimpin oleh ketua pengadilan sendiri. tidak dapat dilupakan pula tersedianya penasihat hukum yang dapat berfungsi lebih baik, dan terdiri atas tim penasihat hukum yang dalamnya dapat diikutsertakan tenaga ahli dari universitas yang meliputi sarjana hukum dan dibantu sarjana dari disiplin ilmu yang lain. hendaknya mulai dapat dilepaskan faham tentang penasihat hukum hanya terdiri atas sarjana hukum melulu, sehingga bekerjanya tim penasihat hukum bawah pimpinan sarjana hukum dengan didampingi oleh sarjana sarjana dari disiplin lain. kesemuanya itu dimaksudkan untuk memperoleh segala segi pertimbangan yang akan mendukung keputusan menurut hukum pidana. kebijaksanaan dalam praktik berbicara peradilan yang demikian itu, dapat memadai untuk menjamin putusan yang adil dari pengadilan pada waktu sekarang. bukankah hakim mendapat kepercayaan untuk menjadi pelaksana hukum terakhir, atau juga dinamakan sebagai petugas penegak hukum tempat tumpuan harapan keadilan dan benteng terakhir pertahanan keadilan hukum. dalam menghadapi perkara pidana yang diancam dengan pidana mati, agar sesudah keputusan hakim pertama dimanfaatkan upaya upaya banding, kasasi, dan grasi. cara pelaksanaan pidana mati telah beberapa kali diubah, yaitu menurut dilaksanakan dengan digantung, menurut osamu kunrei nomor tanggal maret dilaksanakan dengan ditembak mati, menurut juncto. nomor dilaksanakan seperti dalam acara militer dengan ditembak mati, dan menurut kuhp juncto. nomor tahun nomor tahun dan pen pres nomor tahun dilaksanakan dengan ditembak sampai mati. cara pelaksanaan pidana mati inilah pada waktu sekarang justru yang diperlukan pemikiran tersendiri sebagai "masalah baru" untuk mendapatkan cara cara yang lebih baik daripada yang telah lampau, dan cara yang terbaik belumlah ada. sama halnya dalam pelaksanaan pidana penjara yang dianggap lebih ringan daripada pidana mati, juga sampai sekarang begitu selesai kongres tentang "treatment offender" setiap tahun sekali selalu timbul resolusi penyempurnaan, perubahan, atau pembaharuan pelaksanaan. beberapa negara yang dahulu telah meninggalkan eksistensi jenis pidana mati itu, sesudah perang dunia kedua kemudian mulai menghidupkan kembali pandangan tentang pidana mati yang sudah barang tentu pemikirannya lebih maju dari masa yang lampau, seperti irlandia dan filipina. sikap ahli terhadap pendapat yang kontra pidana mati, dengan rasa hormat menganggap sebagai gema lonceng yang berbunyi untuk membuat bisikan, bukan dalam arti petugas penegak hukum terutama hakim untuk lari dari tugasnya dalam melaksanakan hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam menerangi kejahatan kejahatan tertentu, melainkan mempunyai makna dengan bisikan itu harus dapat menjalankan tugas menurut hukum dengan keputusan yang adil dan setempat tepatnya, apalagi dalam hal menjatuhkan pidana mati. masalah pidana mati bukan menjadi monopoli sarjana hukum untuk berbicara secara final untuk menentukan sikap dipertahankan atau dihapuskan dari hukum pidana umum maupun dalam hukum pidana khusus. dan pendekatan antara pandangan yang pro dan yang kontra pidana mati, hanyalah dimungkinkan atas bantuan para ahli lain dalam bidang sosiologi, teknologi, dan lain lainnya untuk meninjau bersama sama dari berbagai segi atas perlu atau tidaknya pidana mati sebagai jenis pidana dalam keadaan istimewa. tinjauan pidana mati dari sudut dasar negara pancasila pancasila sebagai dasar falsafah negara dan dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum kiranya dapat ditarik garis pada teori kemanfaatan. apabila ada pertentangan atas dua jalur kepentingan, maka memakai sandaran bahwa demi bekerjanya tertib hukum yang efisieyang lain tidak dapat dilaksanakan. samping itu apabila diperlukan suatu pembenaran hukum untuk pencegahan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kejahatan adalah berpegang pada suatu kepentingan umum bagi masyarakat yang mempunyai sifat sifat lebih tinggi. tujuan hukum pidana dan pemidanaan tidak dapat dilepaskan sama sekali dari unsur unsur tentang pidana yang berupa pembalasan, tujuan umum, tujuan khusus pendidikan, menakutkan dan membinasakan bagi kejahata. lebih lanjut, uuktentang narkotika narkotika ) diundangkan pada tanggal september dan dimuat dalam lembaran negara republik indonesia nomor tahun berdasarkan ketentuan uuk maka terhadap narkotika tidak dapat dilakukan pengujian. namun uuk tersebut telah diuji oleh dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. hal ini dilakukan melalui putusan perkara konstitusi nomor puu 1dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian undang undang terhadap uud sebagaimana dimaksud dalam uuk demi hukum dinyatakan tidak berlaku lagi. berdasarkan hal hal tersebut, berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan judicial review guo. il. legal standing para pemohon pendapat senada dapat dijumpai pada dissenting opinion pada putusan nomor puu ii (hal. dalam perkara pengujian undang undang nomor tahun tentang pengadilan hak asasi manusia putusan puu ii ). pada putusan ini hakim konstitusi achmad roestandi, s.h. berpendapat buktij .(seharusnya ij. dengan kata lain untuk apa (seharusnypada putusan nomor puu tertanggal februari pada perkara permohonan(hal. hakim konstitusi achmad roestandi, s.h. menegaskan pendapatnya tentang penafsiran uud sebagai berikut bukti indonesia, berdasarkan uudtentang hak asasi manusia, kecuali terhadap hak hak yang tercantum dalam yaitu: hak hidup. (ii) hak untuk tidak disiksa. (iii) hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. iv) hak beragama. (v) hak untuk tidak diperbudak. (vi) hak untuk diakui sebagai pribadi depan hukum. (vii) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. konsistensi pendapat hakim konstitusi achmad roestandi terhadap penafsiran frasa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun juga tertentu, mana masing masing tujuan itu dipergunakan secara efektif menurut keperluannya sesuai dengan peristiwanya. pancasila yang perumusannya masih luwes seperti sekarang ini, dan dengan pengharapan janganlah hendaknya dirumuskan secara lain dengan akibat malah pengertiannya menjadi sempit dan kaku. maka mengenai pandangan yang pro pidana mati berdasarkan falsafah negara pancasila kiranya tidak berlebihan apabila memandang watak pancasila yang luwes itu mendalilkan bahwa eksistensi pidana mati berdasarkan falsafah pancasila. pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam negara pancasila yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dan kebenaran hukum berdasarkan tahanan yang maha esa. dengan demikian ahli mencoba untuk memandang dari sisi yang lain dalam hubungannya pidana mati dengan falsafah pancasila. menurut susunan sanksi pidana dalam kuhp, urutan pidana mati ditempatkan yang paling atas, maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa pidana mati itu adalah merupakan pidana yang terberat antara pidana pidana yang lainnya. maksud pembentuk undang undang pada mulanya mencantumkan pidana mati dalam kuhp ialah karena keadaan yang khusus indonesia (sebagai bekas jajahan belanda) mana bahaya terganggunya ketertiban hukum disini lebih besar dan lebih mengancam, keadaan penduduk yang beraneka ragam, serta keadaan geografi sebagai negara kepulauan yang terpencar. berdasarkan keadaan keadaan tersebut atas, maka menjadi alasan tidak dapat menghapuskan pidana mati itu, karena sebagai senjata untuk ketertiban hukum yang paling ampuh untuk politik kriminal dari pemerintah pada masa lalu. pidana mati masih perlu dicantumkan dalam kuhp sebagai salah satu pidana pokok. penentuan dasar hukum mengenai pidana mati pada masa sekarang ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu mencantumkan pidana mati dalam kuhp, akan tetapi dilengkapi dengan undang undang yang menentukan ukuran pemberian pidana mati dan pelaksanaan pidana mati. tidak dicantumkan dalam kuhp akan tetapi diatur tersendiri sebagai undang undang pelengkap yang menentukan tentang alternatif atau kumulatif pidana mati. seperti misalnya kuhp yang dilengkapi dengan undang undang nomor tahun yang menentukan pemberkatan ancaman pidana kuhp. pandangan dunia internasional terhadap adanya pidana mati. telah disinggung atas bahwa salah satu jenis pidana yang paling tua ialah pidana mati, dengan kemungkinan akan dikatakan bahwa pidana mati sudah diragukan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. eropa ternyata masih dikenal alat pelaksanaan pidana mati dengan guillotine dan grote yang terdapat perancis dan spanyol. bahkan menurut laporan role starling dalam majalah belanda panorama tanggal november yang mengungkapkan bahwa narapidana amerika serikat sekaligus menunggu nasibnya kursi listrik yang berkekuatan volt. afrika selatan yang masih dipengaruhi tradisi eropa barat dan britania raya tetap mempertahankan hukuman gantung, dan bahan tali untuk menggantung harus sering diganti karena sering dipakai. dipandang dari kaca mata "apartheid" tidak banyak problema yang timbul, karena yang diadili itu pada umumnya dari orang yang berkulit hitam dan berwarna. pada tahun yang digantung ada orang, setelah tahun itu jumlahnya berkurang. tetapi pada tahun tercatat orang yang digantung. tiang gantungan afrika selatan itu diperuntukkan bagi para pembunuh, penghianat bangsa, pelanggar pager ayu, penolong, dan juga kejahatan kejahatan lainnya yang memberatkan. pidana mati yang lebih menarik adalah negara cengkeh tanzania mana telah terjadi ada orang pidana mati karena menyelundupkan cengkeh. pangeran muda faisal ibn aziz, pada waktu yang lalu membunuh pamannya raja faisal dari saudi arabia, sehingga menjalani pidana mati. pada waktu matahari terbenam dipenggal kepalanya dengan pedang emas, dan kemudian tubuhnya yang sudah tidak berkepala itu lalu ditancapkan atas tiang yang lancip disaksikan rakyat serta dengan serentak berseru allah akbar". syria putusan pidana mati dilaksanakan dengan digantungkan tanda ditutupi mukanya. republik iran, banyak sekali para menentang politik yang dihukum gantung atau ditembak mati. pidana mati juga ada israel, tetapi dalam hal hal tertentu pidana mati tersebut diganti dengan pidana seumur hidup. pada zaman kekaisaran tiongkok, pidana mati dilaksanakan dengan memotong tubuh terpidana menjadi beberapa potong. kemudian ada perubahan hanya dibunuh dengan kapak. namun bagaimana rrc sekarang kurang terang. seperti kebanyakan negara komunis eropa para terpidana biasanya dimasukkan dalam kamar dengan mengalami proses likuidasi. sesudah akhir abad dan permulaan abad sebenarnya mulai usaha usaha meninggalkan pidana mati, karena anggapan pidana tersebut ternyata gagal dalam memberantas kejahatan, apalagi setelah timbulnya gerakan perikemanusiaan yang menganggap pidana mati adalah kuno, kejam dan bengis max runut, dalam abad ini, memang usaha usaha meninggalkan pidana mati tadi tetap hangat. austria mulai tahun sudah menghapus adanya pidana mati, negeri belanda tahun pidana tersebut terakhir dilaksanakan leads port bagi orang orang sipil. gerakan ini lalu diikuti oleh negara negara lain, walaupun ada yang masih ragu ragu. italia tahun jerman barat tahun belgia guillotine masih bertahan sampai akhir tahun tetapi pada tahun belgia dan luxemburg menghidupkan adanya pidana mati terhadap "actiegezeling . pada tahun inggris menghapus pidana gantung (mati), akan tetapi bagi mereka yang menjadi penghianat kaliber besar masih terkena pidana berat. namun pada waktu adanya hujan bom ira, maka pidana mati dihidupkan kembali dengan cara lain. dalam hukum pidana perancis masih tertulis pidana mati dengan dipenggal kepalanya dengan guillotine, dan menurut hukum yang dapat menghalang halangi terlaksananya pidana tersebut adalah presiden. presiden yang sekarang discord resting mengutuk adanya pidana mati, dan kabarnya pelaksanaan pidana mati tidak lagi dipakai alat guillotine. sekarang amerika serikat pun ada usul yang berusaha menghapus pidana mati, yaitu baby hill. sesungguhnya memang sulit untuk menghapus pidana mati tersebut biarpun ada anggapan bertentangan dengan perikemanusiaan. hal tersebut nampak antara negara anggota perserikatan bangsa bangsa pbb) yang masih mendukung adanya pidana mati sebanyak negara. reaksi dari pejabat pejabat pbb lazimnya mengatakan bahwa memang soalnya ini tidak menyenangkan, namun sayang sekali, in! dibutuhkan masa kini. usaha penghapusan pidana mati banyak diusahakan oleh beberapa sarjana hukum indonesia. dr. boediono mertokusumo, sh., dalam disertasinya tahun yang berjudul sejarah peradilan perundang undangan indonesia sejak tahun dan apakah manfaatnya bagi kita bangsa indonesia", dalam salah satu lampiran dalil mengatakan bahwa pidana mati agar dihapuskan karena bertentangan dengan dasar negara republik indonesia pancasila. pandangan yang kontra dan pro pidana mati prof. mr. rowspan saleh guru besar hukum pidana) berpendapat bahwa tidak setuju adanya pidana mati indonesia karena: kalau ada kekeliruan putusan hakim tidak dapat diperbaiki lagi. mendasarkan landasan falsafah negara pancasila, maka pidana mati itu dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan. prof. soeharto rektor undip semarang dan guru besar hukum pidana), tidak setuju adanya pidana mati, dengan alasan: karena manusia tidak berhak mencabut nyawa orang lain, apalagi bila diingat bahwa hakim bisa salah menjatuhkan hukuman. tidak benar hukuman mati untuk menakut nakuti agar orang tidak berbuat jahat, karena nafsu tidak dapat dibendung dengan ancaman. yap than hien, sh. pengacara jakarta) mengatakan "saya gembira kalau hukuman mati dikeluarkan dari semua undang undang baik kuhp maupun pidana khusus". allah melarang membunuh manusia. dan hukuman mati tidak lain pembunuhan yang dilegalisir. pemidanaan, menurut falsafah hukum modern, tidak untuk membalas dendam. tetapi untuk mendidik dan memperbaiki manusia yang rusak. kalau sudah mati tidak lagi bisa tobat, itu .tidak sesuai dengan kehendak tuhan. hukuman mati hanya menunjukkan ketidakmampuan mendidik narapidana. dr. j.e. sahetapy, sh., pada mulanya ingin menghapuskan pidana mati, tetapi ternyata dalam disertasinya agak mengendurkan sikap, yaitu hanya terhadap ancaman delik pembunuhan berencana yang perlu dihapuskan pidana matinya, tanpa menyinggung pada kejahatan makar dan penganiayaan berat berencana, begitu pula terhadap delik delik khusus seperti korupsi, subversi, dan ekonomi. samping ini masih banyak pandangan para ahli yang kontra terhadap eksistensi pidana mati dengan berbagai bagai alasan. golongan yang pro terhadap eksistensi pidana mati juga lebih banyak dengan berbagai bagai alasan yang cukup mantap. sikap ahli berdasarkan pertimbangan hasil penelitian mengenai praktik pelaksanaan pidana penjara tahun) yang diderita dalam waktu yang lama oleh sekelompok narapidana nusakambangan dan berdasarkan pertimbangan landasan filosofis pancasila yang tidak menutup pintu terhadap eksistensi ancaman pidana mati, memperoleh kesimpulan bahwa daripada mempergunakan cara proses likuidasi kehidupan seseorang dalam ruang senapan akan lebih baik masih perlu ancaman pidana keras dengan pidana mati, terutama terhadap kejahatan berat, kejahatan makar, kejahatan korupsi, dan kejahatan penyelundupan. pada saat hendak menjatuhkan putusan pidana mati dan pelaksanaannya harus berhati hati berdasarkan pemikiran bahwa pidana mati harus dipandang sebagai "noodrecht" dan dalam rangka pemikiran hukum pidana sebagai sarana hukum "ultimatum rubidium". juga ancaman pidana mati masih diperlukan bagi kejahatan yang menyerang terhadap kehidupan manusia yang dilakukan secara bengis tempo pebruari untuk mengontrol kejahatan masih diperlukan ancaman pidana yang keras seperti halnya dengan hukuman mati. terhadap kejahatan makar, korupsi atau penyelundupan misalnya"). sehingga pidana mati dalam hukum pidana masih perlu dengan alasan: baik dalam hal pelaksanaan pidana mati maupun pidana penjara, apabila terjadi kekeliruan putusan hakim menurut kenyataan ternyata tidaklah mudah untuk memperbaikinya, baik menurut gambaran secara teoritis maupun menurut fakta terhadap narapidana nomor l.p. nusakambangan. berdasarkan landasan pancasila yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum harus ditarik garis pemikiran pemanfaatannya demi kepentingan umum bagi masyarakat lebih didahulukan baru kemudian bagi kepentingan individu. manakala ada pertentangan atas dua pola kepentingan, maka memakai sandaran cara berfikir bahwa bekerjanya tertib hukum yang efisien lebih baik mulai bertitik tolak kepada kepentingan masyarakat yang menjadi dasar atas kepentingan kepentingan lain, dalam arti apabila tidak terdapat ketertiban hukum, maka kepentingan yang lain tidak dapat dilaksanakan. samping itu, dasar pembenaran hukum pidana untuk pencegahan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kejahatan adalah alasan subsociale merupakan alasan dibahayakannya suatu kepentingan umum bagi masyarakat yang mempunyai sifat lebih tinggi. dalam hal berbicara tentang budaya dan peradaban bangsa indonesia tidaklah mungkin berselogan melambung tinggi melampaui kenyataan dari peradaban bangsa bangsa lain, terutama terhadap negara tetangga yang dalam kenyataan peradabannya tidak menjadi rendah karena masih mengancam dan menjatuhkan pidana mati. ilmu pengetahuan tentang tujuan hukum pidana dan pemidanaan tidak dapat melepaskan sama sekali sikap alternatif pidana dari unsur unsur yang berupa pembalasan, tujuan umum, tujuan khusus, pendidikan, menakutkan, dan membinasakan bagi kejahatan kejahatan tertentu, mana masing masing tujuan itu dipergunakan secara selektif dan efektif menurut keperluan sesuai dengan peristiwanya. pidana mati dapat dilancarkan pada perbuatan perbuatan pidana yang menyangkut golongan kejahatan yang berat dalam kuhp, danor dan kejahatan kejahatan bertaraf internasional mimbar hukum fakultas hukum ugm tahun hal. apabila kita sanggup merenungkan secara mendalam antara golongan yang kontra dan yang pro pidana mati itu, berangkat dari cara pemikiran yang berbeda, akan tetapi tiba ditempat terakhir pada titik yang sama yaitu agar atas bumi ini menghindari adanya pembunuhan tanpa hak. ahli berpendapat, seandainya ancaman pidana mati benar benar efektif dan disadari bagi setiap orang, sehingga dapat menghindari pilihan untuk tidak melakukan kejahatan tertentu yang berakibat dikenai ancaman pidana mati, maka akan tercapai titik akhir yang dimaksudkan tersebut atas. bahkan korban atau pihak yang lain tidak akan berpikir menuntut pertumpahan darah atau kekejaman yang lain karena menyadari arti pentingnya pidana mati yang akan mengancamnya. pidana mati seharusnya diatur dalam undang undang, sebagai ancaman pidana yang dituntut muka pengadilan, diputuskan oleh hakim dengan pemeriksaan secara cermat, dan semua unsur yang bekerja dalam persidangan berfungsi dengan baik, serta pelaksanaannya diri sebagai hak negara menurut ketentuan hukum yang berlaku. studi tentang pidana mati sudah pernah diselenggarakan dengan cara angket jakarta, medan, denpasar, padang, surabaya, madiun, yogyakarta, semarang dan bandung yang dimuat dalam majalah tempo tanggai februari pertanyaan dibuat sederhana, dan yang ingin diketahui adalah sikap masyarakat tentang ancaman, hukuman mati bagi tiga jenis kejahatan subversi, korupsi dan pembunuhan yang direncanakan. hasil angket cukup menarik yaitu tidak setuju hukuman mati, setuju dan setuju salah satu dari jenis kejahatan subversi, korupsi dan pembunuhan berencana. selebihnya tidak memberi jawaban yang jelas, samping ada juga yang takut menjawab. dalam angket yang didukung oleh kalangan mahasiswa banyak yang setuju hukuman mati bagi kejahatan pembunuhan berencana dengan alasan teori pembalasan setimpal dan agar kejahatan tidak terulang sehingga masyarakat tenteram. sejumlah mahasiswa ternyata setuju dan tidak setuju, dan seorang tidak peduli dengan alasan bukan urusan ahli, lebih penting urusan perut. pendapat tentang ancaman pidana rati yang dikumpulkan secara angket tersebut, dapat menunjukkan jalan pemikiran sebagian besar masyarakat indonesia cenderung untuk menyetujui ancaman pidana mati yang diatur dan diterapkan menurut persyaratan hukum sesuai dengan perkembangan zaman. iv. penutup berdasarkan uraian tersebut atas yang meliputi dasar politik hukum pidana, ilmu teknologi atau kriminologi, dan tinjauan secara internasional, serta dari berbagai pandangan yang mendukung, pada saat sekarang ini negara kita masih perlu ancaman pidana yang keras untuk mengawal proses pembangunan negara, maka pidana mati masih perlu dipertahankan eksistensinya dalam susunan sanksi pidana indonesia. dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya harus hati hati dan secara selektif diperuntukkan terhadap kejahatan kejahatan khusus, kejahatan kejahatan yang berat, dan kejahatan yang membahayakan keamanan negara. pengadilan yang memeriksa perkara dengan ancaman pidana mati diselenggarakan oleh hakim majelis, tim penuntut umum, dan tim penasihat hukum. setiap putusan pidana mati diberikan prioritas untuk upaya banding, kasasi, dan grasi. perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana tumbuh pesat baik melalui pendekatan secara kodifikasi yang dirumuskan berorientasi dengan hasil hasil ilmu ilmu lain (ilmu sosial tentang perilaku manusia) maupun pendekatan konseptual dan rasional terhadap hukum(hukum pidana) yang dapat dibagi menjadi a). hukum pidana materiel tentang larangan kategori delik dengan sanksi pidana sebagai ancaman terhadap larangan delik dengan jenis pidana denda, pidana penjara, dan pidana mati serta dibeberapa peraturan lain dengan jenis pidana kurungan, hukum pidana formil disebut juga hukum acara pidana tentang peraturan prosessual berperkara serta kebijakan putusan hakim untuk penerapan atau tidak menerapkan secara konkrit sanksi pidana, c). hukum pidana pelaksanaan kebijakan penerapan pidana (di jerman, malaysia dan lain lain negara maju) yang dalam hal ini indonesia belum ada. berlanjut tumbuh berkembang berdasarkan standar hukum secara universal lingkungan internasional dan atau nasional berlandaskan pada asas asas human rights dan social welfare yang direkomendasikan oleh piagam perserikatan bangsa bangsa dan deklarasi ham serta prinsip standar hukum telah dirumuskan dalam pembukaan undang undang dasar termasuk amandemen terhadap uud. konsekuensi dari standar hukum tersebut harus menjadi dasar hukum seluruh peraturan perundang undangan indonesia baik melalui ilmu interpretasi maupun kebijakan penerapan hukum dengan sanksi hukum. merujuk pokok pikiran ad. dan ad. tersebut atas seharusnya undang undang nomor tahun diterjemahkan dalam arti dibaca menjadi dua bagian sistematika: bagian tentang larangan dan sanksi penggunaan dan penyalahgunaan narkotika sedemikian rupa sehingga norma hukum dan sanksi hukum sesuai dengan hasil ilmu pengetahuan lain yang memberlakukan hukum secara preventif dan hukum kuratif, sebagaimana sudah dikenal dengan kebijakan rehabilitasi dan sosialisasi yang telah dikembangkan oleh ajaran hukum dari criminal policy, social policy, penal policy yang diselenggarakan menurut doktrin atau teori hukum sesuai dengan konstruksi pemberlakuan hukum secara legal, extra legal, contra legum" yang relevan dengan crime without victim" bagian tentang perdagangan bertentangan dengan hukum, atau perdagangan gelap narkotika yang dilakukan setiap orang atau kelompok orang, atau badan usahaftidak termasuk kategori .ad.a) yang melakukan perbuatan white color social economic crime sebagai golongan the most serious crimes atas dasar article the international covenant civil and political rights, pada kesempatan yang akan datang pembentuk undang undang supaya memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan hukum (khusus hukum pidana) menghindari pembentukan hukum asal asalan ada bentukan undang undang yang bersifat "sweeping legislation tujuan pemidanaan yang berkembang menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dibedakan a). ajaran ahli buku dalam literatur atau tulisan ilmiah, dan b). kesepakatan internasional dari masyarakat beradab yang dihimpun oleh perserikatan bangsa bangsa sejak tahun telah membentuk instrumen lembaga the prevention crime and the treatment offenders pct) menggunakan konsep tujuan pemidanaan the based community treatment. literatur dari pustaka tujuan pemidanaan sudah banyak beredar toko toko buku, pada kesempatan kali ini tidak perlu diuraikan, karena secara klasik sudah banyak ditulis oleh beberapa ahli untuk para pembaca yang mulai menekuni keunikan hukum pidana. dalam kongres ke kyoto, agustus pct merumuskan kesepakatan internasional dari program social defence policies diputuskan bersama bahwa seluruh negara harus mengambil langkah langkah yang efektif untuk mengkoordinasikan dan mengintensifkan usaha usaha pencegahan kejahatan (prevention crime and treatment offenders) harus dikaitkan dengan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. halaman dan jurnal ecos, council commission for development, march tersimpan the view that social defence planning should integral and essential part planning for national development was generally accepted. calls upon all government take effective steps coordinate and intensive their crime prevention and treatment offenders efforts within the context the economic and social development which country envisages for self. filosofi pada uraian ad. tersebut atas yang diadaptasi oleh ilmu pengetahuan hukum pidana mengembangkan dasar pemikiran bahwa rumusan ancaman pidana mati(death penalty capital punishment) dalam undang undang secara internasional dengan tegas tidak dilarang, akan tetapi restriksi hukum mengenai penerapan hakim dapat dilakukan kebijakan abolisi facto . sebagian besar para ahli hukum pidana dan filsafat hukum yang berkembang dari negara negara maju banyak bertolak dari pandangan hukum neo klasik yang memperhatikan tidak hanya aspek perbuatan pidana saja (dead strafrecht) tetapi sungguh sungguh memperhatikan aspek pelaku pembuat (kader strafrecht)yang telah melahirkan berbagai kebijakan pidana dalam lingkup criminal policy, social policy, penal policy, etc mencakup diberlakukan keadaan yang meringankan atau memodifikasi penerapan pidana mati yang bersifat indeterminate sentence atau indefinite sentence melalui upaya abolition facto, abolition practice, abolition peace time . dapat dilihat pada buku yang berjudul menjaga denyut konstitusi, refleksi satu tahun mahkamah konstitusi konstitusi press, halaman yang pada intinya menyatakan bahwa uud secara tegas menyatakan hanya (tujuh) hak saja yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun , yaitubukti selain itu, pada putusan nomor puu ii (hal. hakim konstitusi prof. dr. h.m. lica marzuki, sh, berpendapat bahwa (vide bukti .: lebih lanjut, pada perkara yang sama (hal. hakim konstitusi prof. abdul mukti fadjar, sh, m.s., mempunyai pendapat yang sama dengan hakim konstitusi achmad roestandi, s.h. dan prof. dr. h.m. lica marzuki, yang pada intinya mengatakan bahwa pembatasan yang dilakukan oleh tidak dimaksudkan untuk membatasi hak asasi manusia yang diatur dalam tetapi ditujukan untuk hak asasi lainnya yang juga diatur pada bab dari uud tentang hak asasi manusia. berikut kutipan pendapat hakim konstitusi prof. abdul mukti fadjar, sh, m.s. (vide bukti .k asasi manusia. uud adalah untuk keterangan dr. arief abdullah, s.h., hum. pendahuluan kejahatan narkotika sebagai kejahatan yang mendunia, sebagaimana yang dikemukakan dalam dokumen pbb nomor e conf. tanggal agustus telah masuk dalam kelompok kegiatan organisasi organisasi kejahatan transnasional activities transnational criminal organizations) yang meliputi the drug trafficking industry, smuggling illegal migrants, arms trafficking, trafficking nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking women and children, trafficking body parts, theft and smuggling vehicles, money laundering, dan jenis jenis kegiatan lainnya. kejahatan kejahatan tersebut sangat memprihatinkan masyarakat internasional. adanya keprihatinan tersebut, tentunya, sangat beralasan, sebab apabila dikaitkan dengan ancaman atau akibat yang ditimbulkannya sangat dahsyat (insidious s). kejahatan tersebut dapat mengancam berbagai segi atau bidang, baik keamanan, stabilitas nasional maupun internasional, dan merupakan ancaman utama (frontal attack) terhadap kekuasaan politik dan legislatif, dan ancaman bagi kewibawaan negara. samping itu, kejahatan tersebut juga mengganggu dan mengacaukan lembaga lembaga sosial dan ekonomi, menyebabkan longgarnya penegakan proses demokrasi, merusak pembangunan dan menyelewengkan hasil hasil yang sudah dicapai, mengorbankan penduduk, mempergunakan kesempatan atas kelemahan manusia sebagai sasarannya, memerangkap dan bahkan memperbudak golongan golongan masyarakat. adapun tujuan utama dilakukannya jenis kejahatan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan, baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut. mengenai narkotika tersebut telah disebutkan dalam the united nations convention against illicit traffic narcotic drugs and psychotropic substances, sehubungan dengan itu, indonesia telah meratifikasi konvensi, tersebut dengan undang undang nomor tahun lembaran negara tahun nomor dengan telah meratifikasinya konvensi pbb itu, berarti masalah narkotika merupakan bagian dari permasalahan indonesia, khususnya yang berkaitan dengan illicit traffic narcotic drugs and psychotropic substances dalam annex convention against transnational organized crime, telah diberi batasan sebagaimana tercantum dalam article tentang use terms. dalam huruf (a) dinyatakan bahwa kelompok kejahatan terorganisasi berarti sebuah kelompok yang terstruktur (structured group) dari tiga atau lebih orang, keberadaannya untuk periode waktu tertentu dan bertindak bersama sama (ir concert) dengan tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan kejahatan yang berat (serious crime) atau melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam konvensi ini, dengan maksud untuk mendapatkan baik langsung atau tak langsung keuangan atau keuntungan material lainnya. mengingat operasi kegiatan kejahatan terorganisasi tidak hanya dalam skala lokal nasional, tetapi juga internasional, sehingga penyebutannya pun menjad organisasi kejahatan transnasional (transnational criminal organization) penggunaan istilah transnational untuk criminal organization tersebut pada umumnya, digunakan untuk menunjuk kepada pergerakan informasi, uang, barang, orang, barang berwujud, dan tak berwujud lainnya yang melintasi batasbatas negara. kegiatan organisasi kejahatan tersebut antara lain adalah the drug trafficking. uang yang diperoleh dari perdagangan gelap obat terlarang sebagian besar masuk kepada organisasi organisasi perdagangan gelap tersebut. munculnya industri perdagangan gelap obat terlarang sebagai sebuah multtibillion dollar setiap tahun, kegiatan tersebut telah memberikan dorongan yang besar bagi pengembangan organisasi kejahatan transnasional. kejahatan narkotika yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya,narkotika itu tentunya sangat beralasan karena ruang lingkup dan dimensinya begitu luas sehingga kegiatannya mengandung ciri ciri sebagai organized crime, white collar crime, corporate crime, dan transnational crime. bahkan, dengan kemajuan teknologi informasi, kejahatan narkotika dapat menjadi salah bentuk dari cyber crime. mengingat karakteristik yang demikian maka indonesia merasa perlu menanggulanginya dalam undang undang, yaituii. pidana mati dalam undang undang nomor tahun untuk mengetahui tujuan dibuat dan diundangkannyperlu memperhatikan bagian menimbang dari undang undang tersebut., c.d.bahwa mengimpor, meng e.sesuai dengan konsideran tersebut, maka untuk melindungi kepentingan hukum nasional yang lebih besar, yaitu sebagaimana", maka membentuk undang undang nomor tahun merasa perlu mencantumkan ancaman pidana yang berat berupa pidana mati dalam huruf huruf dan huruf huruf dan huruf huruf huruf menentu: menentukan: barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:bas) tahun dan denda paling banyak(lima ratus juta rupiah): cc.(dupenjara paling singkat (dua) tahun dan paling lama (delapan belas) tahun dan denda paling sedikit (seratus juta rupiah) dan paling banyak (dua milyar rupiah): huruf dipidana dengan pidana penjara paling lama (dua bebas bebas) tahun dan denda paling banyak (satu milyar rupiah), huruf dipidana dengan pidana penjara paling lama (sembilan. menentukanlpaling banyak (satu milyar rupiah)denda paling banyak (dua milyarjan remrnelink adalah untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.. kebijakan hukum pidana demikian ini masih tetap dipertahankan dalam ruu kuhp, dan sebagaimana yang dikemukakan oleh bara nawawi arief, bahwa pokok pemikiran yang menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat, maka wajar ruu kuhp masih tetap mempertahankan jenis sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati. ill. pidana mati dalam undang undang nomor tahun dan dan 28j uud penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika, telah memunculkan pandangan pro kontra, yaitu dalam kaitannya dengan isu hak asasi manusia ham). sehubungan dengan itu, yang menjadi pertanyaan, apakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah melanggar ham? atau bertentangan dengan uud menurut para pemohon bahwa pencantuman pidana mati dalam huruf huruf dan huruf huruf dan huruf huruf huruf undang undang nomor tahun bertentangan dengan dan pasa uud uud menentukan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya'. selanjutnya, uud menentukan: hak untuk hidup (penebalan dari penulis), hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.penebalan dari penulis) . dan, memang sebagaimana dikemukakan oleh bara nawawi arief bahwa. hak tersebut menurut bara nawawi arief, sangat asasi karena diberikan langsung oleh tuhan kepada setiap manusia. oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mempertahankan atau membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya. mengingat hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lai apabila dilakukan sewenang wenang, tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku. apa yang dikemukakan oleh bara nawawi arief tersebut, sudah jelas arahnya, bahwa penjatuhan pidana mati pada hakikatnya merupakan pelanggaran ham, yaitu apabila dilakukan sewenang wenang atau tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku. )adi, yang dilarang itu jika dilakukan tanpa dasar hukum atau dilakukan secara sewenang wenang, dan dalam teori perjanjian masyarakat pun hal itu diperkenankan, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh @kinney. menurut kinney, konsep hukum pidana dikembangkan ketika kesalahan pribadi dan masyarakat digantikan oleh asas, bahwa negara dirugikan ketika antara masyarakat diserang. hak masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan salah telah diambil alih oleh negara sebagai wakil masyarakat. dengan demikian, negara bertindak sebagai sarana hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. sesuai dengan pendapat @kinney atas, margono reksodiputro yang melihat pada sejarah perkembangan hukum pidana, menulis: pada mulanya reaksi terhadap pelanggaran, adalah sepenuhnya hak (dan kewajiban) korban. akibat dari dendam (darah) yang sering tidak berkeputusan, telah timbul keadaan, bahwa lambat laun ganti rugi oleh pelanggar dapat dibayar dengan harta. selanjutnya, dirasakan pula bahwa pelanggaran ini tidak hanya merupakan hubungan (urusan) pelaku dan korban. pelaku pelanggaran dianggap juga mengganggu keseimbangan ketertiban dalam masyarakat, sehingga yang terjadi adalah juga gangguan dalam keseimbangan antara pelaku dan masyarakatnya. rupanya, pada akhirnya gangguan yang terakhir inilah yang lebih diperhatikan sehingga masyarakat (negara) merasa sebagai satu satunya yang berhak untuk menuntut pelaku. karena itu, sebagaimana ditulis oleh. undang undang nomor tahun yang mencantumkan ketentuan pidana mati dalam huruf huruf dan huruf huruf dan huruf huruf pada dasarnya sesuai dengan teori perjanjian masyarakat serta sesuai pula dengan pandangan bara nawawi arief tersebut. karena itu, adalah relevan mengkaitkan ketentuan dan uud dengan uud uud menentupa yang telah ditentukan dalam dan uud tersebut keberlakuannya dibatasi oleh ketentuan uud hal itu sesuai bila dikaitkan dengan ancaman dan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan narkotika yang begitu dahsyat itu, yaitu sebagaimana pernyataan komjen. pol. made bangku pastikan, bahwa dalam lima tahun terakhir, setiap tahun terjadi peningkatan perkara narkoba sebesar persen, dan setiap tahun (lima belas ribu) orang indonesia mati karena narkoba, yang berarti (empat puluh satu) orang setiap had mati, baik karena overdosis maupun hiv aids akibat narkoba. berdasarkan data tersebut, maka yang menjadi pertanyaan: apakah seimbang antara tuntutan agar pidana mati dalam huruf huruf dan huruf huruf dan huruf huruf huruf undang undang nomor tahun dihapuskan karena dipandang berdentang dengan ham? dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, atau dengan kata lain apakah perbuatan pelaku yang dijatuhi pidana mati itu tidak dianggap sebagai pelanggaran ham?. karena itu, untuk melindungi kepentingan hukum nasional yang lebih besar, tentunya dalam memahamitidak bisa hanya melihat pada satu atau dua dalam hal ini dan uud yang lebih menonjolkan perhatian kepada pelaku semata, seharusnya perlu juga memperhatikan kepentingan korban, sehingga ada keseimbangan antara perhatian terhadap pelaku tindak pidana dengan korban akibat dari pelaku tindak dana tersebut. karena itu, jika tidak dilakukan demikian, dikhawatirkan akan menimbulkan bias, akibatnya kesimpulan yang akan diambilkan akan bias pula. demi untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara, maka relevan dikemukakan pendapat mulai yang menyatakan bahwa dalam memetakan berbagai kawasan dunia menjadi sangat menarik jika dikaji adanya berbagai kelompok pemikiran, baik yang berkaitan negara negara maupun kelompok kelompok yang bersifat non pemerintah. menurut mulai, pada dasarnya paling sedikit dapat diperinci ada (empat) kelompok pandangan: mereka yang berpandangan universal absolut, yang melihat ham sebagai nilai nilai universal, mereka tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing masing bangsa. mereka yang berpandangan universal relatif, mereka ini samping memandang persoalan ham sebagai masalah universal, tetapi juga ada perkecualian yang didasarkan atas asas asas hukum internasional. sebagai contoh adalah ketentuan universal declaration human rights: "di dalam menjalankan hak hak dan kebebasannya setiap orang harus tunduk hanya kepada pembatasan perbagi hak hak dan kebebasan kebebasan orang lain, untuk memenuhi syarat syarat benar dari kesusilaan, tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokratis". mereka yang berpandangan partikularistik absolut, yang melihat ham sebagai persoalan masing masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen dokumen internasional, pandangan ini bersifat egois, defensive dan pasif tentang ham. restriksi terhadap sejumlah ham luar apa yang secara limitation telah disebutkan dalam berdasarkan uraian atas dapat disimpulkan bahwa: hak untuk hidup adalah hak asasi yang sangat penting (the supreme right) sehingga digolongkan dalam hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun , sebagaimana diatur dalam uud bahkan, penempatan hak untuk hidup urutan pertama dari tujuh hak yang digolongkan dalam hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun merupakan suatu bukti pentingnya hak untuk hidup . keberadaan frasa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa uud tidak menghendaki pembatasan atas hak hak asasi manusia yang disebutkan secara spesifik dalam uud pada prinsipnya, jikalau dikehendaki adanya pembatasan atas hak asasi manusia maka konstitusi akan menyatakannya secara tegas dalam konstitusi itu sendiri. karena secara tegas menyatakan bahwa ketujuh hak asasi manusia tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun , maka logikanya adalah bahwa uud tidak menghendaki adanya pembatasan terhadap hak untuk hidup dan hak hak asasi manusia lainnya yang disebutkan secara spesifik pada dengan melakukan penafsiran secara sistematis, terlihat bahwa keberadaan lebih tepat ditujukan sebagai pembatasan terhadap hak hak asasi manusia lainnya (yang termasuk dalam bab uud tentang hak asasi manusia), selain tujuh hak asasi yang secara spesifik disebutkan dalam da. kalaupun ada yang berpendapat bahwa tidak mutlak sifatnya, mungkin hal ini terkait dengan penerapan asas non refractive . ketidaksepakatan antara hakim konstitusi mengenai penerapan asas non refractive terlihat pada putusan nomor puu i dan putusan nomor puu ii kontroversi mereka yang berpandangan partikularistik relatif, yang memandang ham samping sebagai masalah universal, juga sebagai masalah nasional masing masing bangsa. berlakunya dokumen dokumen internasional harus diselaraskan, dioperasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam dalam budaya bangsa. pandangan ini tidak sekedar defensive, tetapi juga secara aktif berusaha mencari perumusan dan pembenaran tentang karakteristik ham yang dianutnya. berdasarkan dari keempat pandangan tersebut, manakah yang akan kita pilih. menurut mulai, sikap bangsa indonesia sudah jelas, bahwa yang kita anut adalah pandangan partikularistik relatif, dengan berusaha menemukan titik dialog antara empat pandangan tersebut atas dasar pancasila dan uud tanpa mengesampingkan substansi dokumen dokumen internasional tentang ham. jika yang diacu adalah pancasila dan uud maka seharusnya menyeimbangkan nilai nilai pancasila, yang meliputi nilai ketuhanan (asas keadilan berdasarkan ketuhanan yme, objektif, diskriminatif, non favoritisme), nilai kemanusiaan (asas persamaan muka hukum), nilai kemasyarakatan (asas keadilan, asas demokrasi, asas persatuan). karena itu, dalam memahami ketentuan pidana mati dalam huruf huruf dan huruf huruf dan huruf huruf huruf undang undang nomor tahun seharusnya dilihat dalam konteks keseimbangan tersebut. mengingat tuntutan para pemohon, samping agardihapuskan, dengan alasan karena bertentangan dengan ham. juga, para pemohon mengemukakan bahwa pidana mati dianggap tidak mempunyai efek jera sebagaimana diyakini oleh para pendukung pemberlakuan pidana mati, terbukti kejahatan narkoba setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. mengenai isu yang kedua tersebut (apa yang diyakini oleh para pemohon bahwa pidana mati tidak mempunyai efek jera), dapat dikaitkan dengan pendapat sudarto. menurut sudarto,. ini berarti, apabila ancaman pidana yang berat tidak diimbangi dengan penjatuhan pidana yang sesuai dengan ketentuan undang undang, maka untuk selanjutnya akan melemahkan semangat yang melatarbelakangi dibentuknya undang undang yang bersangkutan. karena, pencantuman pidana yang berat menjadi tidak mempunyai efek pretensi, baik bagi pelaku maupun calon pelaku. akibat selanjutnya, melemahkan perlindungan hukum terhadap korban. sehubungan dengan itu, sudarto memberikan contoh yaitu mengenai pelanggaran pada penarikan cek kosong undang undang nomor tahun yang sekarang sudah dicabut), berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga kriminologi universitas diponegoro, sebagian besar pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri semarang adalah pidana bersyarat, sehingga peraturan itu tidak atau sedikit mempunyai pengaruh pencegahan umum. kalau suatu peraturan diremehkan oleh rakyat, maka menurut sudarto hal itu akan mengurangi kewibawaan penguasa pula. bertolak dari pandangan sudarto tersebut, berarti hakim dalam memeriksa perkara kasus narkoba sudah seharusnya menjatuhkan pidana yang berat sebagaimana diatur dalam undang undang. memang, dalam konteks internasional sebagaimana yang dikemukakan oleh jan remmelink bahwa beberapa tahun belakang muncul kembali gerakan gerakan untuk menghapuskan pidana mati seluruh dunia. selain itu, majelis dewan eropa melalui resolusinya tanggal april menghimbau negara negara anggota untuk mengupayakan penghapusan pidana mati, juga sidang majelis umum pbb tanggal desember mendorong negara negara untuk membatasi penjatuhan pidana mati hanya untuk kasus kasus khusus saja. dan, pada tanggal april beberapa negara eropa: belanda, belgia, republik federasi jerman, denmark, prancis: luxemburg: norwegia, austria, portugal, spanyol, swedia, swiss menandatangani protokol ke perjanjian eropa tentang hak asasi manusia, dengan mana ditetapkan kewajiban negara negara bersangkutan untuk menghapuskan pidana mati, kecuali tehadap kejahatan kejahatan yang dilakukan pada masa perang. dengan paparan yang demikian itu, remmelink berkesimpulan, bahwa sebenarnya baik( protokol ke perjanjian eropa maupun international covenant civil and political rights occur) tidak melarang pidana mati, akan tetapi hanya saja seperti belanda yang berkenaan dengan protokol ke tersebut mengkaitkan daya berlakunya secara universal. dan, memang dalam occur ditentukan: negara negara yang belum menghapus hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari kovenan ini serta konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan pemusnahan (suku) bangsa. hukuman tersebut hanya boleh dilaksanakan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang". iv. penutup kehendak untuk menghapuskan pidana mati dalam huruf huruf dan huruf huruf dan huruf huruf huruf undang undang nomor tahun terkait dengan vonis pidana dalam kasus narkotika, pada dasarnya lebih menonjolkan pada faktor orang daripada perlindungan masyarakat yang menjadi korban kejahatan narkotika. dan, seolah ketentuan dan uud adalah mutlak, padahal ketentuan itu dibatasi keberlakuannya berdasarkan ketentuan uud karena itu, demi untuk melindungi kepentingan nasional yang lebih besar, maka seharusnya ketentuan pidana mati tetap dipertahankan dalam sistem hukum pidana nasional, dan itu, sesuai dengan konstitusi. keterangan dr. arif rosita. usaha usaha menghapus hukuman mati dari peraturan perundang undangan yang secara holistik luas lingkup. menghapuskan hukuman mati pada hakikatnya permasalahan manusia yang beraspal mental, fisik, sosial. itu berarti dikaitkan, kalau nanti mau diteliti perkembangan jiwa pendidikan agama dan sebagainya dari bagian mental. lalu fisik, perkembangan badan, sandang, pangan, papan, dan sebagainya. dan sosial, perkembangan masyarakat, termasuk hukum, teknik, dan pembangunan. kemudian perlu dipelajari sejarah adanya peraturan perundang undangan yang mengandung hukuman mati. antara lain negara belanda menghapuskan hukuman mati. pemerintah hindia belanda meneruskan adanya hukuman mati kuhp untuk menghukum mati pribumi sebabnya ingin mengusahakan ketertiban dan keamanan hindia belanda. orang belanda yang datang hindia belanda sedikit, sedangkan jumlah pulaunya adalah pusing. kemudian pemerintah jepang indonesia meneruskan adanya hukuman mati. kemudian republik indonesia mempertahankan adanya hukuman mati peraturan perundang undangan, ada dua belas kalau tidak salah yang mengatur hukuman mati. kemudian pada saat ini sudah negara menghapuskan hukuman mati. apa sebabnya negara menghapuskan hukuman mati? pertama, hukuman mati berdasarkan hukum adalah suatu viktimisasi oleh manusia terhadap sesama manusia, merugikan menimbulkan korban satu sama lain. hukuman mati adalah perwujudan tidak melindungi manusia. kemudian apa sebab republik indonesia mempertahankan hukuman mati? ini perlu diteliti benar. tidak semua warga negara indonesia mengi asas bangsa pancasila. kemudian mempunyai undang undang dasar tetapi tidak mengi undang undang dasar ini dengan baik. apa sebab republik indonesia sebaiknya menghapuskan hukuman mati? pertama, mempunyai dan mengi asas bangsa pancasila dalam menghukum manusia sesama bangsa jugaila pancasila.d pancasila. dengan demikian, maka semua sila pancasila harus dipahami, diri, dan dilaksanakan setiap warga negara dan pejabat pemerintah. kemudian mempunyai dan mengi undang undang dasar dalam penghukuman manusia sesama bangsa harus juga melaksanakan pokok pokok pikiran undang undang dasar dalam pembukaan seperti yang berkaitan dengan persatuan yang meliputi indonesia seluruhnya, segenap bangsa.kan atas ketuhanan yang maha esadan lain lain, lembaga penyelenggaraan. apa akibat menghapuskan hukum mati? berkembanglah kebenaran, keadilan, kerukunan, dan kesejahteraan rakyat indonesia. hal hal yang perlu dilakukan juga pembinaan dan melindungi yang hukum dengan menghapus hukum mati. kemudian, penelitian mengenai masalah menghapus hukum mati pengadaan dana untuk usaha usaha menghapus hukum mati. penyertaan keluarga dalam menghapus hukum mati, penyertaan masyarakat dalam penghapusan hukuman mati, penyertaan pemerintah dalam menghapus hukum mati, pernyataan pejabat dalam hukum mati. pembuatan peraturan perundangan undangan yang menghapus hukuman mati. kemudian reformasi perundangan undangan mengandung hukuman mati, sosialisasi peraturan perundangan yang mengandung menghapus hukum mati. korporasi dalam menghapus hukuman mati yang bersangkutan, koordinasi, sinkronisasi, amplifikasi dalam menghapus hukuman mati yang bersangkutan. amplifikasi itu artinya supaya diserap oleh warga negara, supaya dimengerti. kemudian penting juga laporan mengenai masalah menghapuskan hukuman mati indonesia. realita hukuman mati adalah suatu viktimisasi yang tidak melindungi korban, saksi dan pelaku dan keluarga sebagai realitas ham berat. pelaksanaan hukuman mati, pertama adalah perwujudan penyalahgunaan hukum, kedua tidak diri kepedulian terhadap sesama manusia bangsa. ketiga salah ajar tentang hak dan kewajiban manusia. hal yang perlu dikemukakan lalu peran keyakinan untuk menghapus hukuman mati adalah suatu hasil interaksi unsur unsur sosial yang nonstruktural dan struktural, mempunyai sistem tersendiri yaitu apa? kepentingan individu, kelompok lembaga lembaga sosial nilai sosial adat kebiasaan norma hukum. nah, ini lapangan kita, status peran berbahaya kalau kita mempunyai status lalu mempunyai kekuasaan dan kekuatan. dikhawatirkan disalahgunakan dan peran mengadili tidak benar. apa akibatnya orang dihukum mati, kalau itu kesalahan dari hakim pengadilan dan yang tersangkut apakah kita kalau itu salah bisa telepon sorga. mana rumahnya dan mana harus kembali, kalau bisa. jadi mohon perhatikan membuat keputusan itu yang baik, positif menghapuskan hukuman mati adalah usaha usaha yang disetujui dan tidak disetujui pihak pihak tertentu, bergantung pada wawasan keyakinan positif orang tertentu. menghapus hukuman mati adalah suatu perjuangan bersama demi melaksanakan yaitu, kebenaran, keadilan, kerukunan dan kesejahteraan rakyat. selanjutnya tujuan pembuatan peraturan perundangan adalah pada hakikatnya adalah mengembangkan kebenaran, keadilan, kerukunan dan kesejahteraan rakyat. oleh sebab itu harus ada pedoman membuat peraturan perundang undangan yang mengembangkan kebenaran, keadilan, kerukunan dan kesejahteraan rakyat. kalau tidak mengembangkan tadi tersebut harus direvisi atau dicabut. perlu adanya kemauan, keberanian indonesia untuk merevisi suatu peraturan perundangan yang tidak mengembangkan kebenaran, keadilan, kerukunan dan kesejahteraan rakyat. untuk apa? kepentingan rakyat bangsa negara? peraturan perundangan undangan yang menjadi dasar penghapusan hukuman mati, perlu juga diperhatikan kepentingan politik. zaman dulu pemerintah hindia belanda, pemerintah jepang dan sekarang. perlu diperhatikan langkah langkah menghapuskan hukuman mati luar negri sudah negara menghapuskan hukum mati, indonesia kapan? demi kebenaran, keadilan, kerukunan, dan kesejahteraan rakyat. undang undang dasar mengatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. penerapan hukuman mati dalam undang undang narkotika pada akhirnya bertentangan dengan undang undang dasar tidak mempunyai kekuasaan, kekuatan hukum mengikat dan harus dihapus. kemudian kebijakan menghukum manusia, menilai sesuatu dan melaksanakan sesuatu harus secara luas lingkup, holistik, dan positif demi kepentingan diri sendiri dan orang lain. oleh sebab itu segala sesuatu yang kita lihat baca dan dengar sebaiknya harus dimengerti, dipahami, diri dan dilaksanakan dan diketahui hasilnya demi kebenaran keadilan, kerukunan dan kesejahteraan rakyat. sayangnya, usaha usaha ini tidak dianggap penting oleh seseorang dan kelompok tertentu. menghukum manusia perlu kebijakan, menghukum yang berkaitan dengan aspek mental, fisik sosial. aspek mental berkaitan dengan perkembangan jiwa seseorang, aspek fisik berkaitan dengan perkembangan fisik seseorang, aspek sosial berkaitan dengan perkembangan lingkungan sosial dan perkembangan hukum peraturan perundang undangan masyarakat. perlu manusia positif dan negatif, perilaku manusia positif dan negatif adalah suatu hasil interaksi antara unsur unsur sosial, fenomena yang ada dan mempengaruhi tindakan individu dan kelompok. unsur unsur sosial ini struktural dan non struktural yang utama adalah kepentingan lembaga sosial, nilai sosial, norma, kedudukan dan peran seseorang masyarakat. kebijakan menghukum manusia supaya dikaitkan dengan hukum tuhan yang berbunyi kasihanilah tuhan allah dengan segenap hatimu, dan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan segenap kekuatanmu. dan hukum yang kedua berbunyi kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri. tuhan yang menciptakan hidup manusia dunia ini, oleh sebab itu jangan dimatikan manusia yang hidup didunia ini, karena hidup manusia dunia ini adalah ciptaan tuhan jangan sok berdasarkan hukum mematikan manusia demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. dalam menghukum manusia sesama bangsa yangemua sila sila. dalam menghukum manusia, sesama bangsa harus juga melaksanakan pokok pokok pikiran undang undang dalam pembukaan itu menarik seperti yang berkaitan dengan persatuan yang meliputi indonesia seluruh segenap bangsa, atas tuhan ymesebagai penyelenggara negara dan lembaga swasta lain untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita cita moral rakyat. berdasarkan pokok pokok pikiran atas maka menghukum manusia dengan hukum, sesama manusia dan adanya pelaku kejahatan secepatnya mengumpulkan peraturan undang undang yang mengatur hukuman mati dengan tujuan menghapuskan rumusan hukuman mati berdasarkan hukum, serta mungkin menjelaskan bahwa hukuman mati tidak ada manfaatnya dalam sosialisasi peraturan perundang undangan kepada masyarakat dan aparat negara. menghukum manusia adalah suatu hasil interaksi antara unsur unsur sosial, kepentingan lembaga sosial, keluarga masyarakat pemerintah aparat negara perusahaan, lembaga pendidikan, lembaga agama dan sebagainya. nilai nilai sosial termasuk adat kebiasan norma peraturan perundang undangan dan kedudukan status lalu peran rule yang mempengaruhi dan mengarahkan tindakan atau sikap seseorang atau kelompok. usaha usaha individu swasta dan pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan rumah, pendidikan, perusahaan, penjara dan sebagainya harus bertujuan melindungi yang bersangkutan secara kualitatif setiap waktu dan mana saja. dalam pelaksanaan usaha pembinaan, pelayanan, penghukuman, yang utamakan adalah para objek bukan para subjek pelaksana. jadi usaha ini harus dilaksanakan secara holistik bersama sama dengan memperhatikan sebab, akibat, dan manfaat usaha kita demi kepentingan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. usaha kita harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak tuhan. keterangan dr. didik enero purwa laksono, s.h., hum. masalah ketentuan ancaman pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana narkotika, sekarang ini mendapat batu ujian. hai ini nampak dengan diajukannya permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang narkotika (untuk selanjutnya disingkat narkotika) terhadap undangundang dasar negara republik indonesia tahun untuk selanjutnya disingkat uud isu hukum yang diajukan yaitu apakah pidana mati yang tercantum dalam narkotika bertentangan dengan dan sebelum mengkaji atas isu hukum atas perlu dikemukakan hal hal yang terkait dengan beberapa kasus narkotika yang dapat diungkap jajaran kepolisian republik indonesia baru baru. hal ini perlu dikemukakan terlebih dahulu untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dalam rangka penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana narkotika. penggerebekan pabrik narkotika "rutan medang" "tangkap orang, sita narkoba m", demikian berita yang sangat mengejutkan harian jawa pos, tanggal mei dalam harian tersebut diberitakan, dalam penggerebekan besar besaran rutan medang, sidoarjo, jawa timur, pada jumat malam, tanggal mei petugas berhasil menyita barang bukti narkoba cukup banyak. diantaranya, sabu sabu ss), butir ekstasi, dan ganja kering. penggerebekan yang dilakukan oleh tim gabungan jajaran polwiltabes surabaya dan petugas rutan medang tersebut menindaklanjuti penemuan tempat produksi narkoba dalam rutan klas tersebut. dalam kasus penemuan pabrik narkoba dalam rutan medang tersebut aparat kepolisian menetapkan orang tersangka. nama blok status ditangkap polda jatim desember status jain, thn, warga (terpidana tahun bulan. lima bulan menganti, gresik medang. ditangkap polsek gunung april status sono, thn, warga (terpidana tahun bulan. mei mendatang kalimat, mojokerto bebas. ditangkap polsek kembangan maret ser kantor, dan, f status masih tahanan (belum vonis). gan, baru sebulan medang. ditangkap polsek benowo agustus adi candra thn, status terpidana tahun. agustus warga kembangan, sby mendatang bebas. ditangkap polresta kp3 tanjung pera man thn., warga f januari status terpidana bulan, juli gempol, pasuruan mendatang dijadwalkan bebas achmad h., ditangkap polsek tamansari maret thn, warga kemayoran, status masih tahanan dan baru satu sby bulan medang. ditangkap polsek tegalsari november ed! waluyo, thn, . status terpidana bulan. juni warga wonorejo, sby mendatang bebas. berdasarkan apa yang dipaparkan atas ada beberapa catatan penting yang perlu dikemukakan sini yaitu: peredaran narkoba masih marak jawa timur khususnya, dan tidak menutup kemungkinan indonesia, para pelaku tindak pidana narkotika merupakan aktor aktor lama, mereka meskipun sedang dalam rumah tahanan, tetap sengaja mengedarkan narkotika, tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang terorganisir secara rapi, hal ini nampak dari kasus kasus yang ditangkap merupakan kerja jaringan, baik yang ada dalam rutan maupun !uar rutan. modus komando terputus, artinya antara satu pelaku dengan pelaku yang lain, cukup rumit lika lakunya. hal ini juga nampak bahwa aparat polwiltabes surabaya, masih agak kesulitan untuk mengungkap siapa aktor besar dibalik ditemukannya pabrik narkotika rutan atas. hal lain, dapat diinformasikan sini bahwa pabrik yang ditemukan rutan medang merupakan pabrik yang kesekian kalinya yang dapat diungkap jajaran kepolisian indonesia. dengan dapat dianggapnya jaringan jaringan pelaku tindak pidana narkotika, apalagi dapat diungkap pabrik narkotika, maka hal ini menunjukkan bagi bangsa, negara dan rakyat indonesia, masalah narkotika merupakan masalah yang harus tetap mendapat perhatian, penegakkan hukum yang ekstra panting dari semua komponen bangsa. yang utama adalah komponen penegak hukum yaitu aparat kepolisian, aparat kejaksaan, hakim, petugas lembaga memasyarakat, para penasihat hukum. mereka harus bersatu padu menyelamatkan generasi muda indonesia dari cengkeraman peredaran narkotika. fungsi, sifat dan tujuan hukum pidana berdasarkan kepustakaan, hukum pidana merupakan hukum publik, oleh karena: penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum. pelaksanaannya sepenuhnya ditangan pemerintah. mengatur hubungan antara individu dengan negara. merujuk sifat dari hukum pidana atas, maka nampak bahwa fungsi hukum pidana ada yaitu: fungsi secara khusus dari hukum pidana yaitu secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan, tindakan atau aktivitas atau kegiatan yang membahayakan. yang dimaksud dengan kepentingan hukum itu sendiri yaitu .kepentingan hukum terhadap nyawa manusia. maknanya sini yaitu bahwa siapapun tidak boleh melakukan perbuatan, kegiatan, aktivitas yang membahayakan atau melanggar kepentingan hukum yang berupa nyawa manusia. bagi siapa saja yang membahayakan atau melanggar kepentingan hukum terhadap nyawa manusia, dapat dijerat dengan ketentuan kuhp, misalnya kuhp, kuhp, kuhp. .kepentingan hukum terhadap badan atau tubuh manusia. ketentuan yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindakan atau perbuatan yan membahayakan atau melanggar kepentingan hukum ini dapat dimaklumi karena satu sisi asas non refractive merupakan suatu asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, namun sisi lain penyimpangan terhadap asas ini secara sangat terbatas pernah dilakukan oleh dunia internasional, khususnya dalam mengadili para pelaku kejahatan yang sangat berat misalnya kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan genosida (genocide). dalam kaitannya dengan hak untuk hidup, kami berpendapat bahwa kontroversi serupa tidak ada. bahkan, sebagaimana diuraikan pada bagian d lll dan d iv permohonan ini, dunia internasional justru menghendaki dilakukannya penghapusan terhadapbertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dan dilindungi oleh dan uud (c) mengenai hak untuk hidup , uud menerapkan standar yang lebih tinggi dari occur. uudkeberadaan frasa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun merupakan bukti bahwa mengenai hak untuk hidup , uud menerapkan standar yang lebih tinggi dari occur. kesimpulan ini diambil dengan membandingkan uud dengan occur yangterhadap badan atau tubuh manusia, yaitu antara lain, kuhp, kuhp. .kepentingan hukum terhadap kehormatan. kehormatan seseorang dijamin oleh peraturan perundang undangan pidana. dengan demikian, jika ada orang yang melakukan perbuatan atau tindakan atau aktivitas yang melanggar kehormatan orang lain, maka pelanggar tersebut dapat dijerat telah melanggar kuhp. jika disertai dengan ancaman, maka dapat dijerat dengan ketentuan kuhp. .kepentingan hukum terhadap kemerdekaan. demikian juga dengan kemerdekaan, siapapun tidak boleh merampas kemerdekaan orang lain. perampasan kemerdekaan ini, jika dilakukan bukan oleh aparat penegak hukum, apalagi tidak ada alasan berdasarkan undang undang, maka pelaku perampasan kemerdekaan ini dapat dijerat dengan kuhp. .kepentingan hukum terhadap harta benda harta benda seseorang, dilindungi oleh undang undang. dengan demikian, bagi siapa saja tanpa alasan berdasarkan undang undang, melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan melanggar harta benda orang lain, antara lain dapat dikenakan kuhp, kuhp. dari uraian atas, dapat juga dikemukakan bahwa kepentingan hukum dapat diringkas menjadi kepentingan hukum yaitu: .kepentingan hukum terhadap negara. yang dimaksud dengan kepentingan hukum terhadap negara sini yaitu bahwa negara perlu mendapat perlindungan dari perbuatan atau aktivitas atau tindakan yang merongrong, merendahkan, membahayakan, menggulingkan pemerintahan yang sah. termasuk sini perbuatan, tindakan, aktivitas atau kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. .kepentingan hukum terhadap masyarakat. masyarakat harus dilindungi dari setiap orang yang melakukan perbuatan atau aktivitas atau tindakan yang membahayakan kehidupan masyarakat. .kepentingan hukum terhadap individu. seperti sudah diuraikan atas, maka individupun has diberi perlindungan atas perbuatan atau aktivitas atau tindakan dari setiap orang yang membahayakan kepentingan hukumnya. kembali kepada masalah tindak pidana narkotika, dapat dijelaskan bahwa tindak pidana narkotika, melanggar atau membahayakan ketiga kepentingan hukum atas yaitu kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum individu. dengan demikian, sangatlah wajar kepada'pelaku tindak pidana yang membahayakan tiga kepentingan hukum atas dijatuhi pidana mati, sesuai dengan ketentuan dalam dalam narkotika yang mengatur ancaman pidana mati. fungsi secara umum dari hukum pidana yaitu mengatur kehidupan kemasyarakatan. sedangkan tujuan dari hukum pidana yaitu: untuk menakut nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik yang ditujukan: menakut nakuti orang banyak (generale preventif): menakut nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatanbaik habitatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. cc. menurut wirjono prodjodikoro, kedua tujuan tersebut merupakan tujuan yang bersifat tambahan sekunder, dan menurut dia melalui tujuan tersebut, akan berperan dalam meluruskan neraca kemasyarakatan yang merupakan tujuan primer. terkait dengan sifat, fungsi, dan tujuan hukum pidana, masalah pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang undangan, dikenal apa yang disebut dengan istilah ultimatum rubidium dan primum rubidium. ultimatum rubidium. makna ultimatum medium, bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi sanksi yang lain sudah tidak berdaya. dengan perkataan lain, dalam suatu undang undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif. primum rubidium. dalam makna primum rubidium ini, sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali dilancarkan dalam suatu ketentuan undang undang. sanksi hukum pidana yang alam inilah yang membedakan dengan sanksi sanksi dalam hukum hukum yang lain. apakah pidana mati yang tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika bertentangan dengan 28a dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menjawab isu hukum tersebut, perlu dikemukakan hal hal sebagai berikut: ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika yang mengancam dengan ancaman pidana mati tertuang dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf ketentuan dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pada hakikatnya menyangkut bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. jika dianalisis melalui penafsiran gramatikal, dengan jelas bahwa keberadaan ancaman pidana mati dalam undang undang nomor tahun seakan akan bertentangan dengan ketentuan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun analisis akan lebih sempurna jika juga pasarkan kepada politik perundang undangan dari pemerintah maupun landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, serta maksud dan tujuan dari pembentukan undang undang yang bersangkutan. untuk memahami landasan serta maksud dan tujuan dari pembentukan undang undang, selain dapat dilihat dari konsideran menimbang, dapat juga dilihat dalam penjelasan umum. terhadap undang undang baru, hal tersebut dapat dilihat dalam naskah akademiknya. sah sah saja membandingkan keadaan indonesia dengan negara negara lain. perlu diingat, bahwa masing masing negara mempunyai sejarah hukum yang berbeda beda. sebagaimana yang sudah pernah dinyatakan oleh von saving bahwa hukum bersumber kepada jiwa bangsa". sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh von saving bahwa manusia dunia terdiri dari berbagai bangsa (rakyat) dan tiap tiap bangsa mempunyai semangat jiwa (volkgeist) nya sendiri yang berbeda beda menurut tempat dan. waktu. semangat jiwa (volkgeist) bangsa ini terwujud dalam bahasa, adat istiadat dan organisasi sosial masyarakat. dengan demikian dengan adanya adanya perbedaan semangat jiwa (volkgeist) antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, membawa akibat perbedaan hukum bagi bangsa bangsa itu sendiri dan termasuk didalamnya perbedaan pandangan tentang keadilan. pada akhinya isi hukum satu bangsa ditentukan oleh sejarah masyarakat manusia tempat dan waktu hukum itu berlaku tepat sekali pandangan mazhab sejarah ini yang menyatakan bahwa tidak mungkin ada hukum yang berlaku untuk semua bangsa yang sifatnya kekal dan abadi, tidak berubah menurut tempat dan waktu dengan demikian, membahas masalah pengaturan sanksi pidana mati dalam narkotika, yang pertama kali perlu dicermati adalah landasan filosofis berlakunya narkotika. hal ini dapat dilihat dari bunyi konsiderans huruf dan yang berbunyi: huruf bahwa mengimpor, men sangat besar bagi kehidupan manusia masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional indonesia". kemudian dilanjutkan dalam huruf dari konsideran narkotika tersebut menyatakan "bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang:. jika dicermati lebih lanjut, pencantuman hak hidup sebagaimana diatur dalam dan uud maksudkan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan, tindakan, kegiatan pembunuhan baik dilakukan oleh penguasa maupun oleh masyarakat itu sendiri. hal ini mengandung makna bahwa pencantuman hak hidup dalam dan uud tidaklah diperuntukkan bagi orang yang melakukan tindak pidana, termasuk sini pelaku tindak pidana narkotika. dengan demikian tidaklah tepat jika ketentuan dan uud digunakan oleh pelaku tindak pidana narkotika untuk menguji narkotika. sisi yang lain, batang tubuh uud juga sebenarnya sudah memberikan pengecualian atas pemberlakuan uud yaitu dengan diatasnya uud dilihat dari letak tata urutan penamaannya, sudah menunjukkan bahwa uud merupakan pengecualian dari uud apalagi uud berbunyi: setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain da'perlu disadari juga bahwa ancaman pidana mati yang tertuang dalam ketentuan narkotika, merupakan salah satu sarana untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan masyarakat dari bahaya yang mengancam dari perbuatan, tindakan, aktivitas atau kegiatan para pelaku pelaku pengedar, yang memproduksi narkotika. tindak pidana narkotika merupakan tidak pidana yang cukup menonjol dan meresahkan masyarakat. baik dari segi dampak jangka pendek maupun jangka panjang. sisi yang lain, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara akan terancam jika generasi penerus bangsa sudah terkena wabah narkotika. berdasar data yang dapat diungkap oleh mabes polri, pada tahun dan para pelaku tindak pidana bidang narkotika, baik bandar gede maupun bandar kecil, dapat dilihat merupakan pelaku pelaku lama. justru mereka ini, para bandar gede mengendalikan peredaran narkotika dari balik jeruji besi (lihat uraian sebelumnya tentang digerebeknya pabrik narkotika rutan medang).dapat mengendalikan kegiatan bisnis narkotika dari balik jeruji lembaga pemasyarakatan, apalagi begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka masih kembali berkecimpung melakukan tindak pidana narkotika. satu satunya cara memutus mata rantai peredaran narkotika, yaitu bagi mereka bandar gede, apalagi residivis, yaitu dengan jalan dijatuhi pidana mati. 1s. dengan perkataan lain ancaman pidana mati dalamperlu dipertahankan oleh karena: demi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara indonesia, sudah merupakan kewajiban negara untuk melindungi tumpah darah warganya dari rongrongan para pelaku tindak pidana narkotika: keberadaan dan tidak tepat diberikan kepada para pelaku tindak pidana narkotika, khususnya mereka mereka yang melakukan tindak pidana sebagaimana sudah diancam dengan pidana mati oleh narkotika. para pelaku tindak pidana narkotika tersebut sudah melakukan perbuatan perbuatan yang merusak, membawakan kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara republik indonesia, sehingga perbuatannya sudah bertentangan undang undang dasar negara republik indonesia tahun oleh karena itu tidak perlu dilindungi oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang amat serius akibat yang menyertainya, sehingga sesuai dengan konsep pemidanaan berdasarkan teori gabungan, maka bagi para pelaku tindak pidana narkotika yang sudah tidak dapat dibina, perlu dibinasakan. sebagaimana juga sudah dikemukakan oleh bara nawawi arief, dengan merujuk kepada pandangan nigel walker, sentencing rational society, penguin books, bahwa hukum pidana jangan digunakan untuk: )tujuan pembalasan: )terhadap perbuatan yang tidak menimbulkan korban kerugian, )bilamana masih ada sarana lain yang lebih efektif dengan kerugian yang lebih sedikit dalam menanggulangi perbuatan yang dianggap tercela, )bila dampak negatif pidana lebih besar daripada tindak pidana, s)apabila tidak mendapat dukungan publik yang kuat, e)apabila sudah diperhitungkan tidak akan berhasil tidak akan dapat dilaksanakan. maka dengan mengingat keseriusan, dampak yang ditimbulkan, juga perilaku pelaku tindak pidana narkotika yang cenderung sebagai residivis, maka secara contrary pengenaan pidana mati lebih pas atau tepat bagi pelaku tindak pidana narkotika yang diancam dengan atas. hal ini disebabkan: i)tujuan pengenaan pidana sesuai dengan teori gabungan dan pelaku sudah tidak dapat dibina kembali (melakukan berulang ulang), )korban dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana narkotika, tidak sekedar kepada korban saja, tetapi mengancam generasi penerus bangsa, sehingga dapat mengancam belangsung hidup dan kehidupan bangsa dan negara indonesia. sudah tidak ada sarana yang yang lebih efektif, sebab mereka sudah dibina. lembaga pemasyarakatan dan justru dari lembaga ini pula mereka masih melakukan kegiatan tindak pidana narkotika dan pada saat keluar kembali sebagai pengerat narkotika. melalui pidana mati, maka pelaku sudah tidak dapat melakukan tindak pidana lagi, sehingga dampak dari perbuatannya sudah dapat diputus. publik sangat mendukung pengenaan pidana mati kepada pengedar narkotika, apalagi sebagai residivis, hal ini nampak dari komentar komentar yang bernada protes pada saat para pengedar justru hanya dijatuhi pidana yang cukup ringan. justru dengan hanya dijatuhi pidana penjara tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku yaitu mereka masih melakukan lagi tindak pidana narkotika, sehingga perlu dijatuhi pidana mati. jika menurut pemohon ternyata dengan ancaman pidana mati tidak menyurutkan nyali pelaku pelaku tindak pidana narkotika, artinya masih banyak pelaku tindak pidana narkotika, maka yang terjadi adalah justru mereka dijatuhi pidana yang cukup ringan. secara contrary, justru yang terjadi adalah para bandar gede jarang dijatuhi pidana mati, sehingga tidak menimbulkan efek jera. mereka masih dapat melakukan ataupun mengendalikan dari balik lembaga pemasyarakatan. kesimpulan dari uraian atas, ancaman pidana mati masih tepat dan layak serta sangat perlu dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana diancam dengan atas. hal ini tidak dapat dilepaskan juga bahwa negara indonesia disinyalir sebagai tempat untuk memproduksi, transit para pengedar narkotika secara internasional. yang tidak kalah pentingnya, bahwa keberadaan sanksi pidana, baik berupa ancaman pidana penjara maupun pidana mati, pada hakikatnya dalam rangka melindungi kepentingan hukum (a) negara dan (b) masyarakat. dari sudut hukum perundang undangan, pencantuman ancaman hukuman mati sebagai alternatif terakhir masih bisa dibenarkan. hal itu bukan dimaksudkan untuk balas dendam, melainkan sebagai pengingat agar manusia tidak melakukan tindak pidana yang oleh negara dikategorikan sebagai tindak pidana yang sifatnya luar biasa. luar biasa baik dari segi bahaya maupun dampak yang menyertai tindak pidana narkotika tersebut. implikasi putusan mahkamah konstitusi tentang pidana mati: jika mengabulkan permohonan pemohon, dalam anti pidana mati narkotika bertentangan dengan uud dengan demikian ancaman pidana mati dalam narkotika tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, hal ini membawa konsekuensi bahwa seluruh ketentuan perundang undangan indonesia yang mengatur pidana mati, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku. dengan demikian, termasuk ancaman pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, pengadilan ham. dengan perkataan lain, implikasi putusan mahkamah konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon, akan berdampak secara langsung terhadap sistem pemidanaan indonesia. sulit dibayangkan apa yang akan terjadi, jika ancaman pidana mati dihapuskan dari sistem pemidanaan indonesia. bagaimana tanggung jawab, seluruh komponen bangsa dan negara, serta rakyat indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan, tumpah darah, generasi penerus bangsa, kelangsungan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, manakala masalah narkotika semakin semarak indonesia. juga jika terorisme menyebar kemana mana, dengan ancaman pidana penjara yang tidak berat. dengan ancaman pidana mati saja, pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana narkotika masih sangat ringan, tidak setimpal dengan perbuatannya yang merusak generasi bangsa dan mengancam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, apalagi jika ancaman pidana mati dihapuskan. dengan perkataan lain, dengan masih dicantumkannya ancaman pidana mati saja, peredaran narkotika masih semarak dan dilakukan oleh para pelaku pelaku lama, apalagi mereka tahu bahwa ancaman pidananya tidak akan dikenakan pidana mati. mereka pasti akan lebih bersemangat untuk mengedarkan narkotika. para pelaku tindak pidana narkotika, apalagi yang residivis, bandar, pengedar, membawa banyak narkotika, tidak ada cara lain untuk dibina kecuali dijatuhi pidana mati. sinilah fungsi hukum pidana sebagai primum medium yang merupakan ciri khas dari hukum pidana harus ditegakkan. pelaku tindak pidana narkotika telah melanggar sila sila pancasila, sehingga tidak perlu mendapat perlindungan berdasarkan pancasila. mereka telah menginjak ginjal harkat dan martabat warga negara, bangsa dan negara indonesia. tidak pantas mendapat tempat bumi indonesia. mereka harus diberantas, termasuk aparat yang terlibat didalamnya harus dilihat, sehingga bangsa, negara dan rakyat indonesia dapat dibebaskan dari cengkeraman obat obatan yang haram tersebut. kesalahan dalam melakukan penyidikan, dakwaan, penuntutan, pembelaan dan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, misalnya dengan akhir vonis pidana ringan dan apalagi justru membebaskan, oleh karena mendapat iming iming uang, mereka yang terlibat harus sadar bahwa perbuatannya merupakan termasuk pengkhianatan terhadap cita cita luhur bangsa dan negara indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan uud yang tidak kalah pentingnya mari direnungkan dan jawab pertanyaan pertanyaan ini dapatkah kita bayangkan seandainya mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pengaturan hukuman mati yang diatur dalam narkotika bertentangan dengan ketentuan dan uud apakah akan ada jaminan indonesia akan terjadi penurunan tindak pidana narkotika? bagaimana kalau justru sebaliknya? apa yang harus negara lakukan? bagaimana tanggung jawab negara dalam rangka melindungi tumpah darah dari tindak pidana narkotika? bagaimana kalau alasan menghilangkan ancaman hukuman mati demi kepastian hukum?. hanya orang jahat saja yang menyatakan itu demi keberlangsungan tindak kejahatannya keterangan dr. mahmud mulyadi, s.h., hum. untuk melihat apakah pidana mati yang tercantum dalam narkotika masih layak diterapkan indonesia dan bertentangan atau tidak dengan pancasila dan uud terutama maka dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan filosofis, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. pendekatan filosofis secara filosofis, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan telah menjadi perdebatan sepanjang sejarah kehidupan. perdebatan ini berkaitan dengan apa yang hendak dicapai oleh hukum pidana melalui penerapan pemidanaan. persoalan yang muncul dalam judicial review ini adalah apakah pidana mati bertentangan dengan konsep pemasyarakatan karena pidana mati berpijak pada tujuan balas dendam (retribusi), dengan demikian, fokus perdebatan ini menyangkut tujuan pemidanaan. dankemudian diteruskan oleh aliran social defence radikal yang dikembangkan oleh gramatika. metode treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalahargumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation). walaupun terdapat batasan batasan yang sangat ketat (sebagaimana diatur dalam s d impor masih memberikan peluang bagi negara yang menjadi pihak dari occur untuk menerapkan hukuman mati, sepanjang penerapan hukuman mati tersebut tidak dilakukan secara sewenang wenang (vide bukti hal ini berbeda dengan uud yang tidak mengenal pengecualian tersebut. jikalau dikehendaki pengecualian, tentunya lebih tepat kalau uud berbunyi: hak untuk hidup.adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi secara sewenang wenang. penerapan standar yang lebih tinggi oleh hukum nasional dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup , oleh negara yang menjadi pihak dimungkinkan oleh occur (vide buktilesser extent. terjemahan resmi:occur menjamin eksistensi hukum nasional negara yang menjadi pihak untuk menerapkan hak asasi manusia dengan standar yang lebih tinggi dari pada yang diatur dalamaliran positif lahir pada abad ke yang dipelopori oleh casarse lombroso enrich ferri dan rafael garofalo mereka menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk mengkaji kejahatan dengan mengkaji karakter pelaku dari sudut pandang ilmu biologi, psikologi dan sosiologi dan objek analisisnya adalah kepada pelaku, bukan kejahatannya. aliran positif berkembang pada abad ke yang dihasilkan oleh perkembangan filsafat empirisme inggris sebagaimana yang ditemukan dalam ajaran locke dan hume, teori darwin tentang "biological determinisme", teori sociological positivism dari comte dan teori ekonomi karl marx. akhinya perkembangan filsafat atas membawa pengaruh bagi lakinya paham behaviorisme, experimental psychology, psychological psychology dan objectivity. aliran positifsosialisasi dan perbaikan pelaku. secara lebih rinci, reid mengemukakan ciri ciri aliran positif ini sebagai berikut: rejected legal definition crime: let the punishment fit the criminal: doktrin determinism: abolition death penalty, empirical research, induction method: indeterminate sentence. berber dan anand menyatakan bahwa munculnya aliran treatmenttreatment ini disebut juga sebagai paham rehabilitionist.,"indefinite sentence"jadi aliran ini menolak pandangan adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. aliran positif melihat kejahatan tidak dari sudut pandang perbuatannya, melainkan pelakunya sendiri yang harus dilihat dan didekati secara nyata dan persuasif. tujuan pendekatan kepada pelaku ini adalah untuk mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sepanjang masih dapat dibina dan diperbaikteknologi danaliran positif menolak setiap dasar pemikiran aliran hukum pidana klasik dan menurut aliran ini masyarakat perlu mengganti standar hukum, pertanggungjawaban moral dan kehendak bebas (free will) dengan treatment dan perhatian digeser dari perbuatan pelakunya. menurut toby, perbaikan terhadap pelaku kejahatan merupakan gelombang besar dari gerakan konformis yang dipengaruhi oleh tuntutan humanisme dan menggunakan pendekatan keilmuan dalam ilmu pemidanaan yang lebih konstruktif dan pada penghukuman. sebagian besar dari argumen paham ini adalah penentangan terhadap pidana mati, pidana penjara dan bentuk bentuk lain dari pemidanaan dalam kepustakaan penjara singkat. aliran ini secara tegas menyatakan bahwa pemidanaan (punishment) bertentangan dengan perbaikan (rehabilitation) berber danpositif yang mengusung metode treatment sebagai tujuan pemidanaan menginspirasi lahirnya aliran social defence. aliran ini berkembang setelah dengan tokoh terkenalnya adalah filling gramatika, yang pada tahun mendirikan pusat studi perlindungan masyarakat. dalam perkembangan selanjutnya, pandangan social defence ini setelah kongres ke tahun terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (ekstrim) dan aliran yang moderat (reformis). pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh gramatika, yang salah satu tulisannya berjudul the fight against punishment' lot'ta contra pena). gramatika berpendapat bahwa: hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. gerakan yang dipelopori oleh gramatika ini melahirkan gerakan yang menghendaki penghapusan hukum pidana (abolisionis). jadi dalam hal ini bukan hanya menghendaki penghapusan pidana mati semata, melainkan seluruh bentuk pemidanaan. penggunaan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan ditentang secara radikal oleh kaum abolisionis. hukum pidana dalam perspektif kaum abolisionis dirasakan sebagai sesuatu yang kurang manusiawi, oleh karena itu pemidanaan tidak perlu dan harus dihapuskan, serta diganti dengan hukum kerja sosial. paham abolisionis mulai dikembangkan oleh look hukuman dari belanda ketika menjadi ketua hukum pidana dan kriminologi universitas erasmus, rotterdam pada tahun arah pemikiran hukuman yang secara eksplisit memiliki perspektif abolisionis tampak nyata dalam sebuah pidato wisatanya yang berjudul handhaving van recht the maintenance justice). dalam pidatonya ini sangat memperhatikan aspek kemanusiaan yang dipandangnya dapat luntur oleh keadilan yang dicapai melalui pelaksanaan hukum pidana. metode treatment sebagai tujuan pemidanaan dalam perjalanannya tidak semulus yang diperkirakan karena paham ini juga banyak menuaikritikan kedua,nmenurut lewis sebagaimana yang dikemukakan oleh berber mc. anand bahwatidak dapat merehabilitasi seseorang yang mempunyai sikap anti sosial. berdasarkan uraian atas, maka lewis dan pengkritik lainnya menyatakan bahwa rehabilitasi bukanlah tujuan yang valid dari masyarakat, namun adanya penegasan bahwa harus ada suatu pembenaran (justifikasi) lain yang sifatnya lebih fundamental untuk memberi dukungan dan pemahaman mengenai apa yang disebut pemidanaan. pencarian mengenai justifikasi pemidanaan ini juga harus disertai dengan adanya pembatasan yang jelas, mana pelaku pelaku kejahatan yang dapat dipaksakan dan mana yang tidak bisa menjalani pemidanaan tersebut demi kebaikan mereka. jadi pembatasan ini dimaksudkan untuk melakukan pemilahan terhadap pelaku kejahatan dalam suatu klasifikasi tertentu sehingga pemidanaan yang dijalankan sesuai untuk kebaikan pelaku tersebut. pembatasan ini juga dimaksudkan supaya program yang dijalankan bukanlah program uji coba, sebagaimana yang dikemukakan oleh solving bahwa orang orang jahat bukanlah kelinci percobaan (even 'bad people' are not the same token experimental rabbits). suatu usaha memformulasi prinsip pembatas ini dikemukakan oleh morris yaitu penguasaan atas kehidupan pelaku kejahatan tidak diperlakukan berlebihan, bilamana perbaikan pelaku tersebut tidak menjadi pertimbangan dan tujuan dari pemidanaan. beberapa tujuan dari pemidanaan seperti yang telah diuraikan atas telah menjadi suatu dilema dalam hal pemidanaan. tujuan pidana dalam pandangan retribusi dianggap terlalu kejam dan bertentangan dengan nilai nilai kemanusiaan. sedangkan tujuan pemidanaan sebagai deterrence dianggap telah gagal dengan fakta semakin meningkatnya jumlah pelaku yang menjadi residivis. sementara tujuan pemidanaan rehabilitasi telah kehilangan arahnya. jeffrey menguraikan kegagalan sistem pemidanaan ini sebagai berikut: the failure prison system and treatment ideology has suddenly been discovered politician and the lay public. research project martins and his associates reveals, for example, that therapeutic programs, with few exceptions, are total failures rehabilitation criminal. critical look rehabilitation was provided article francia allen allen, law professor and former dean the law school the university michigan, argue that the "rehabilitation ideal" had dominated the criminal justice system with its social we fare programs place penal measures. such rehabilative philosophy corrupted the criminal justice system and left the criminal the mercy the therapist. justice was replaced with compulsory therapeutic, and the criminal was left without protection". kenyataan atas menyebabkan adanya usaha usaha untuk melihat kembali pada posisi hukum pidana klasik dan berpindah dari program treatment pada tahun cohen mengusulkan untuk mengkaji kembali penolakan terhadap paham retributive dengan alasan bahwa. kemudian jerome hall melakukan pembelaan paham retribusi dari serangan paham rehabilitasi yang dinyatakan dalam bukunya berjudul the general principles criminal law. tesisnya dipusatkan pada kualitas moral dari perbuatan pidana, yaitu maksud (intent) pelaku untuk menyerang atau melukai orang lain. seorang filosof hukum berkebangsaan inggris, yaitu hart, telah mengajukan suatu konsep pemidanaan yang didasarkan pada retribusi atau penerapan penderitaan kepada pelaku kejahatan yang secara moral bersalah. konsepnya tentang pemidanaan ini meliputi mens rea, free will, moral blameworthiness dan individual responsibility. hart menyatakan bahwa retribusi merefleksikan tingkat beratnya secara moral dari suatu kejahatan, misalnya pembunuhan lebih serius dari pencurian dan hart menyimpulkan bahwa pemidanaan diperlukan kembali, bahkan jika terlalu penting untuk mencegah pengulangan terjadinya kembali tindak pidana. hart menolak ide dari paham utilitarian bahwa penderitaan atau hukuman dari pemidanaan harus ditujukan untuk deterrence dan bahwa jumlah sebanyak banyaknya pemidanaan tidak diperlukan untuk mencegah pembunuhan dari pada perampokan. pendapat yang utama dari hart adalah bahwa seseorang boleh dikenakan pemidanaan jika seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang secara moral bersalah. pemidanaan yang dijatuhkan ini harus sesuai dengan tingkat kejahatan dari perbuatan tersebut. pembenaran pemidanaan disandarkan pada argumen bahwa pembalasan penderitaan kepada moral seseorang yang jahat dilakukan secara sukarela, yang pada dalamnya pelaku tersebut mempunyai moral yang baik. herbert packer tidak seperti hart yang mengusulkan pentingnya kembali paham retribusi dalam hal pemidanaan, packer lebih cenderung untuk kembali mengkaji aliran klasik dengan tujuan deterrence karena menurutnya lebih berguna sebagai starting point untuk mengkaji secara kejahatan dan pemidanaan secara rasional serta lebih integral. penentangan terhadap ide penghapusan pemidanaan (termasuk pidana mati) juga diungkapkan oleh marc angel yang penganut paham social defence moderat. marc angel menamakan alirannya sebagai defence sociale nouvelle" atau new social defence atau perlindungan sosial baru". menurut angel, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosialbeberapa konsep pandangan moderat: pandangan moderat bertujuan mengintegrasikan ide ide atau konsepsi konsepsi perlindungan masyarakat da!am konsepsi baru hukum pidana. perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, dan ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri: dalam menggunakan sistem hukum pidana, aliran in! menolak penggunaan fiksi fiksi dan teknis teknis yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. ini merupakan reaksi terhadap regime dari aliran klasik. berdasarkan uraian atas maka ide penghapusan segala bentuk pidana (termasuk pidana mati) yang dikembangkan oleh kaum abolisionis merupakan ide yang telah gagal karena cenderung salah arah sehingga para pakar pun mulai menoleh kembali kepada aliran retribusi dan aliran deterrence sebagai alas philosophy tujuan pemidanaan. kamulah pidana mati dianggap bersumber dari fi!saat pembalasan, yaitu aliran retribusi, maka perlu diingat makna pembalasan pada aliran retribusi tidak bermakna sebagai balas dendam, melainkan pembalasan yang sesuai (proporsional) dengan kesalahan pelaku kejahatan. pemidanaan menurut teori retribusi merupakan morally justified (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum pelaku, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. tindakan pembalasan setimpal ini dilandaskan pada pemikiran bahwa setiap individu bertanggung jawab dan mempunyai kebebasan penuh secara rasional dalam mengambil keputusan. sedangkan dasar pemikiran secara politik disandarkan bahwa setiap individu berhak atas penghargaan dan harga diri yang sama. seorang pelaku kejahatan dalam kondisi ini tidak kehilangan haknya atas penghukuman tersebut, dan mempunyai hak untuk tidak dihukum secara tidak proporsional terhadap kejahatan yang dilakukannya. proporsional merupakan kunci dari konsep teori pembalasan setimpal. ukuran yang utama dari proporsionalitas ini adalah semua ukuran dari tingkatan pemidanaan ini tidak boleh melewati batas secara kesesuaian dengan keseriusan suatu perbuatan. ciri khas teori retribusi ini terutama dari pandangan immanuel kant dan segel adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tidak berguna. pandangan arahkan pada masa lalu dan bukan masa depan dan kesalahan hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. kant melihat dalam pemidanaan terdapat suatu "imperatif kategoris , yang merupakan tuntutan mutlak dibidangnya seseorang karena telah melakukan kejahatan. sedangkan segel memandang bahwa pemidanaan adalah hak dari pelaku kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri. hal ini seperti yang dikemukakan oleh segel: punishment the right criminal. act his own will. the violation right has been proclaimed the criminal his own right. his crime the negation right punishment the negation his negation, and, consequently affiliation right, sofsited and forced upon the criminal him self," jadi dapat disimpulkan bahwa pidana mati tidak berakar dari falsafah batas dendam, melainkan bersumber dari proporsionalitas antara perbuatan pelaku dengan hukuman yang layak diterimanya. oleh karena itulah penjatuhan pidana mati yang dirumuskan dalam narkotika tidak bertentangan dengan alas filosofis keadilan yang hendak dicapai melalui tujuan pemidanaan. hal ini karena ancaman pidana mati yang dirumuskan pada narkotika atas ditujukan kepada perbuatan perbuatan yang membawa akibat luar biasa bagi kelangsungan kehidupan bangsa indonesia, terutama generasi muda, yaitu: memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan huruf aj, tindak pidana atas didahului permufakatan jahat huruf aj, tindak pidana atas dilakukan secara terorganisir huruf aj, tindak pidana dalam pasa! huruf dilakukan secara terorganisir huruf s5. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan huruf aj, permufakatan jahat melakukan perbuatan pada huruf huruf aj, perbuatan pada huruf (a) dilakukan secara terorganisir. pendekatan yuridis muncul pertanyaan yang sangat krusial dalam hal ini, yaitu apakah pidana matiketurunan yme ini membuktikan bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang agamis dan tidak memberi tempat bagi orang orang yang tidak beragama. hal ini juga dibuktikan dengan pengakuan negara atas beragam agama yang dianut oleh masyarakat serta adanya jaminan dari negara atas kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing masing (via uud oleh karena itu pembicaraan pidana mati dalam kaitannya dengan pancasila tidak akan terlepas dari pembicaraan dalam perspektif keagamaan. dengan demikian bahasan apakah pidana mati bertentangan dengan pancasila dan uud sekaligus menjawab apakah pidana mati bertentangan denganaspek kemanusiaan, termasuk mencabut nyawa seseorang dari kehidupannya karena yang menentukan hidup atau matinya seseorang hanyalah tuhan yang maha esa. oleh karena itulah hak untuk hidup merupakan hak asasi yang diberikan oleh allah swt kepada semua manusia muka bumi. hak ini juga telah dicantumkan dalam uud menyatakan "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidupnya." menegaskan lebih lanjut bahwa "hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." kembali kepada pertanyaan awal, dengan demikian apakah memang pidana mati merupakan penentangan terhadap hak tuhan yme sekaligus bertentangan dengan pancasila yang sila pertamanya mengakui keberadaan tuhan yme dalam kehidupan masyarakat indonesia dan uud pertanyaan ini hanya bisa dijawab dalam perspektif keagamaan karena pada hakikatnya yang diatur dalam pancasila dan uud atas merupakan bahasan yang berperspektif keagamaan. sebagai orang yang beragama, maka kita diwajibkan mengetahui dan memahami makna agama yang kita anut serta mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. oleh karena itu, walaupun saya bukan tergolong ahli dalam hal agama, namun karena tuntutan bahwa kita diwajibkan mengetahui dan memahami agama kita masing masing, maka saya berkewajiban membahasnya dalam perspektif agama yang saya anut, yaitu agama islam. saya sepakat bahwa setiap manusia tidak berhak menentukan hidup atau matinya seseorang karena yang berhak untuk menentukan hidup atau matinya seseorang adalah allah swt. jadi dapat ditegaskan bahwa hanya allah swt yang berhak untuk menentukan hidup atau matinya seseorang. tetapi menurut saya bahwa cara untuk hidup atau matinya seseorang, bukan allah swt yang menentukan, terulang kepada manusia itu sendiri dalam menentukan cara kehidupannya dan cara matinya dalam kehidupan dunia ini. hal ini dilandaskan pada argumen bahwa dalam agama islam, seorang muslim terdapat dalam occur, yang masih memungkinkan dilakukannya hukuman mati. ii. hukuman mati bertentangan dengan 28i uud sudah menjadi pengetahuan kalangan para ahli hukum bahwa criminal justice system not infallible. sistem peradilan pidana tidaklah sempurna. peradilan pidana dapat saja keliru dalam menghukum orang orang yang tidak bersalah. polisi, jaksa penuntut umum, maupun hakim adalah juga manusia yang bisa saja keliru ketika menjalankan tugasnya. berkaitan dengan hukuman mati maka kekeliruan tersebut dapat berakibat fatal karena penerapan hukuman mati bersifat ireversibel. orang yang telah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan lagi walaupun kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana merupakan suatu keniscayaan karena merupakan hasil karya manusia . bahkan negara maju sekali pun seperti amerika, kegagalan sistem pidana, untuk tidak menghukum orang yang tidak bersalah, cukup sering terjadi. menurut staff report, house judiciary subcommittee civil constitutional rights, oct (dengan updates dari death penalty information center), sejak tahun lebih dari (seratus dua puluh) orang yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati dibebaskan karena ditemukan bukti bahwa ternyata mereka sama sekali tidak bersalah bukti kegagalan sistem hukum pidana untuk tidak menghukum orang yang tidak bersalah juga terjadi indonesia, misalnya pada kasus sengon dan karta tahun pada kasus ini sengon dan karta masing masing telah divonis bersalah atas tindak pidana perampokan disertai dengan pembunuhan. ketika sedang menjalani hukumannya, pembunuh yang sebenarnya mengakui perbuatannya bukti sengon dan karta kemudian mengajukan peninjauan kembali dan dikabulkan oleh mahkamah agung. apa yang terjadi misalnya kalau sengon dan karta divonis dengan hukuman mati diwajibkan mempercayai rukun iman yang salah satunya adalah percaya kepada @haho dan @ada (atau yang biasa dikenal dalam masyarakat sebagai takdir yang baik dan takdir yang buruk). ghana dapat diterjemahkan sebagai "standar umum" yang bermuara kepada apa yang disebut sebagai "sunatullah". sunatullah merupakan suatu ketetapan dari allah swt yang secara hakikat memang ditentukan sejak awal penciptaannya. sebagai contoh sebagai berikut: air akan mengalir tempat yang lebih rendah. manusia past akan mati. dalam surat al aniaya ke disebutkan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. sedangkan gambar dapat diterjemahkan sebagai "takaran" atau "ukuran" atau juga bisa disebut sebagai suatu "standar khusus". @azhar akan bermuara kepada apa yang disebut sebagai takdir". takdir ini baru dapat kita ketahui setelah suatu peristiwa menimpa kita. diantara @azhar dan takdir terdapat "ikhtiar" yang berarti pilihan, bukan berarti "usaha" karena kata "ikhtiar" berasal dari kata "akhtar" yang berarti pilihan. dalam rangka melakukan "pilihan", maka disitulah ada "usaha". jadi suatu usaha baru muncul ketika manusia akan melakukan pilihan pilihan untuk menentukan kelangsungan hidupnya. sebagai contoh: allah swt secara hakikatnya (sunatullah) telah menentukan bahwa air akan mengalir dari tempat yang tinggi tempat yang rendah. tetapi sebagai ikhtiar (pilihan) yang diusahakan manusia melalui ilmu pengetahuan, maka air dari tempat yang rendah bisa mengalir tempat yang tinggi (lihat teori archimedes), sehingga air bisa dialirkan gedung gedung yang menjulang tinggi dan mendatangkan manfaat bagi ummat manusia. begitu juga bahwa secara sunatullah, allah swt yang berhak menentukan kematian seseorang karena telah legitimasi dalam gurun bahwa setiap makhluk yang membawa pasti akan mati. tetapi cara manusia memilih kematian, apakah mati dalam keadaan baik (khuznul khootimah) atau justru mati dalam keadaan buruk usul khootimah), maka manusialah yang memilih. allah swt hanya telah menyampaikan melalui rasul hasilnya dan al gurun dan al hadist bahwa kalau manusia mau mati dalam keadaan baik maka turut perintah nya dan jauh larangan nya. perintah allah dalam al gurun sudah sangat jelas: tertolong tolonglah kamu dalam kebaikan dan tawa serta jangan tertolong tolong dalam kejahatan alamiah: )." allah swt telah melarang ummat manusia untuk melakukan kejahatan dalam bentuk apapun karena setiap kejahatan pasti akan mendatangkan kerugian pada ummat manusia lainnya. misalnya, seorang perampok pada hakikatnya telah sadar bahwa perbuatannya pasti mendatangkan kerugian dan dilarang oleh agama. dengan demikian secara sadar juga bahwa dia akan mendapat resiko hukuman, bahkan resiko kematian bila pada saat melakukan kejahatan dia berhadapan dengan aparat penegak hukum dan tetap tidak mau menyerah, bahkan melakukan perlawanan. akhinya aparat terpaksa melakukan tindakan tegas dengan melakukan penembakan. maka dalam hal ini orang tersebut telah sadar memilih jalan hidupnya sebagai perampok sehingga pada akhinya tadinya menemui kematian atau masuk penjara. jadi dapat dikatakan bahwa yang memilih cara kematian berupa ditembak oleh aparat adalah pilihan sadar dari orang tersebut. begitu juga bagi melakukan pelanggaran terhadap dalam narkotika yang diancam dengan pidana mati, maka secara sadar mereka memilih melakukan perbuatan perbuatan tersebut. dengan demikian apabila pidana mati dijatuhkan kepada mereka atas kejahatannya, maka bukan berarti negara yang mencabut hak untuk hidup mereka, melainkan mereka sendirilah yang memilih jalan atau cara kematian tersebut. oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan agama, sekaligus tidak bertentangan dengan pancasila yang pada sila pertama meyakini dan mempercayai ketuhanan yang maha esa. bahkan allah swt memerintahkan pelaksanaan hukum gishash sebagaimana yang dirumuskan dalam surat al isra dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. sesungguhnya adalah orang orang yang mendapat pertolongan. uraian atas melegitimasi penjatuhan gishash berupa pidana mati bagi seorang pembunuh yang telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan. namun apabila ahli waris korban mau memaafkan pelaku, maka pidana mati tidak boleh diterapkan dan pelaku harus membayar diyat (denda atau ganti rugi) sebagaimana yang telah ditetapkan. kemudian apakah pidana mati bertentangan dengan uud (hasil amandemen)? pertanyaan ini muncul karena kuasa para pemohon dalam judicial review ini menyatakan bahwa penjatuhan pidana mati dalam perkara narkotika adalah bertentangan dengan konstitusi, yaitu uud yang berisbatasan sebagaimana dimuat dalam tidak berlaku untuk alasannya, karena sudah ditegaskan dalam yaitu "tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun". bahwa ancaman pidana mati dalam undang undang narkotika adalah bentuk pembatasan atau pengurangan terhadap hak hidup seseorang yang dimuat dalam 28l maka harus dinyatakan inkonstitusional. pemaknaan terhadap dan uud (hasil amandemen) tidak bisa hanya parsial semata, tetapi harus holistik. merupakan suatu pembatasan dari ketentulaku kejahatan narkotika yang diancam pidana mati secara langsung atau tidak langsung telah melakukan pelanggaran atas hak asasi manusia, terutama "hak untuk hidup" sebagaimana yang diatur dalam hal ini karena kejahatan yang mereka lakukan berupa memproduksi, mengedarkan dan lain lain mempunyai dampak yang luar biasa dan bersifat massal, bahkan mengakibatkan kematian secara masa. kejahatan narkotika merupakan mesin pembunuh yang tidak pandang bulu, baik dewasa, remaja, bahkan pada anak sekalipun. dengan demikian kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang bisa ditarik wilayah kejahatan kemanusiaan. dengan demikian, pelaku kejahatan narkotika yang diancam pidana mati ini telah melakukan pengabaian terhadap kewajibannyauud selain itu juga perbuatan pelaku kejahatan narkotika ini tidak akan dapat pembenaran dari sisi pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan dan ketertiban umum uud menurut mahfud sejak era reformasi terjadi pembelokan dan bahkan pembalikan arus dalam pergulatan penegakan ham indonesia, dari yang semula penuh pelanggaran dan sangat represif oleh aparat negara menjadi lebih berpihak kepada perlindungan ham. pembelokan ini satu sisi membawa kemajuan, namun pada sisi lain muncul kesan bahwa upaya memperjuangkan ham tidak disertai oleh upaya memenuhi kewajiban asasi manusia. upaya memperjuangkan ham menjadi timpang dengan hanya meminta perhatian pada hak asasi seseorang tanpa orang tersebut melaksanakan kewajiban aslinya. ada kesan bahwa terjadi kesenian politik ketika banyak orang bisa dan berani berteriak melakukan kritik atas nama perjuangan ham, namun mereka tidak mau secara jujur melaksanakan kewajiban aslinya sebagai manusia yang menjadi warga dari suatu negara dan sebagai warga negara yang hidup, berinteraksi dengan warga negara lainnya. ada orang yang memperjuangkan ham hanya berdasarkan sikap sepihak tentang klaim atas kebenaran dan hak, tanpa mau memperhatikan hak orang lain. padahal hak asasi seseorang menjadi kewajiban asasi bagi orang lain untuk menghormatinya. disinilah hukum diperlukan untuk meletakkan secara adil dan benar pertentangan antara hak bagi seseorang dan kewajiban bagi orang lain itu, serta hukum itu harus dihormati. berdasarkan uraian atas, kehadiran beberapa peraturan perundang undangan yang masih merumuskan adanya sanksi pidana mati bagi pelanggannya, termasuk narkotika bertujuan. untuk meletakan secara adil dan benar antara hak asasi dengan kewajiban asasi seseorang. oleh karena pembatasan sanksi pidana mati yang dirumuskan dalam narkotika merupakan perumusan yang tepat dan dijamin secara konstitusional melalui uud (hasil amandemen). dengan demikian ketentuan pidana mati dalam narkotika tidak bertentangan dengan uud pembatasan seperti ini juga diakui dalam instrumen hukum internasional, yaitu dalam occur international covenant civil and political rights) yang menyatakan bahwa: di" pendekatan sosiologis pendekatan sosiologis membawa kita kepada fakta dewasa ini bahwa kejahatan narkotika telah merasuki seluruh lini kehidupan masyarakat indonesia. kejahatan narkoba adalah permasalahan yang menjadi ruang lingkup nasional, regional dan internasional. sampai saat ini tidak satu negara, dunia ini yang berhasil memberantas kejahatan narkoba ini sampai kekar karya. negara adidaya seperti amerika serikat pun tidak mampu melawan kejahatan ini secara efektif karena hingga saat ini masih terdapat juta pengguna aktif narkoba dan oleh karenanya harus menanggung ongkos miliaran dolar pertahunnya. berdasarkan estimasi badan dunia bidang narkoba united nations office drugs and crime undocs) pada world drug report angka prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba dunia sebesar dari populasi dunia (kurang lebih juta jiwa) dengan perincian sebagai berikut: penyalahgunaan ganja juta jiwa, ats juta jiwa (terdiri dari shabu juta jiwa dan ekstasi juta jiwa, kokain juta jiwa, opat juta (dimana heroin sebesar juta jiwa). sedangkan indonesia, menurut survey bnn dan puslitkes diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar dari total populasi masyarakat indonesia juta jiwa). dari jumlah tersebut, terdapat sekitar pecandu yangw. sedangkan angka kematian pecandu narkoba sebesar jiwa pertahun atau jiwa perhari, lingkungan kerja dan lingkungan pemukiman.berdasarkan data ditjen pemasyarakatan data hunian narapidana kejahatan narkoba kurun waktu dua tahun terakhir menduduki angka tertinggi secara nasional dibandingkan dengan jumlah narapidana kasus kejahatan lainnya (disusul oleh kejahatan pencurian dan perjudian). pada tahun jumlah narapidana indonesia kasus kejahatan narkoba sebanyak orang dan tahun sebanyak orang. dengan demikian pada tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan narapidana kasus kejahatan narkoba dibandingkan dengan tahun yaitu orang napi). memperhatikan fakta fakta atas, maka kejahatan narkoba merupakan monster yang sangat menakutkan dan mendatangkan keresahan dalam masyarakat. kejahatan narkoba merupakan mesin pembunuh yang menghancurkan harapan masa depan generasi muda bangsa indonesia. oleh karena itu hukum pidana harus mampu menjadi salah satu alat untuk meminimalisir kejahatan narkoba ini, salah satunya dengan penerapan pidana mati bagi para pengedar narkoba. lebih lanjut achmad ali menegaskan"beyond reasonable doubt)"menyatakan" bertakwalah sebagai pelakunya. kesimpulan berdasarkan uraian atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: ide penghapusan semua bentuk pemidanaan (termasuk pidana mati)ce radikal merupakan ide yang telah gagal karena aliran ini dihadapkan pada beberapalsangat sulit dapat merehabilitasi seseorang yang mempunyai sikap anti sosial kegagalan aliran positif ini membuat para sarjana menoleh kembali kepada falsafah retribusi dan deterrence yang sebelumnya juga telah dianggap gagal. usaha melihat kembali falsafah tujuan pemidanaan retribusi dan deterrence ini didasarkan pada beberapa alasan:: penjatuhan pidana sesuai dengan kualitas moral dari perbuatan pidana seseorang, yaitu maksud (intent) pelaku untuk menyerang atau melukai orang lain, pembenaran pemidanaan disandarkan pada argumen bahwa dijatuhkannya sanksi pidana sebagai pembalasan penderitaan kepada moral seseorang yang jahat, yang pada dasarnya pelaku tersebut mempunyai moral yang baik, semua masyarakat mendambakan adanya tertib sosial dalam kehidupannyapemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat. perlindungan ini sangat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku kejahatan., kualitas moral dari perbuatan kejahatan (moral blameworthiness) dan pertanggungjawaban individu atas perbuatan kejahatanpancasila sebagai landasan ideal bangsa indonesia telah menempatkan pengakuan berketurunan yang maha esa" sebagai sila pertama. ini berarti bangsa indonesia adalah bangsa yang agamis, saling mengasihi dan saling menghormati, serta tidak saling menyakiti. makna berketurunan yme ini salah satunya diwujudkan dalam dan yang intinya adanya jaminan atas "hak untuk hidup" yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. jaminan terhadap "hak untuk hidup" ini juga disandarkan pada argumen bahwa hanya bukanlah yang berhak menentukan "hidup atau matinya seseorang . hidup dan matinya seseorang memang telah ditentukan oleh tuhan, tetapi cara untuk hidup dan cara untuk matinya seseorang, itu ketika seseorang dijatuhkan pidana mati oleh negara atas kejahatan yang diatur dalam narkotika, maka tidak berarti negara yang menentukan hidup atau matinya orang tersebut. justru cara mati yang demikian dipilih secara sadar oleh orang tersebut, yaitu dengan melakukan kejahatan narkotika yang tahu pasti mendapat ancaman pidana termasuk pidana mati. dengan demikian pidana mati tidak bertentangan dengan agama dan pancasila dan uud da. pembatasan yang dirumuskan pada uud berlaku pada ketentuan pemaknaan "hak untuk hidup" sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun harus diiringi dengan "kewajiban asasi" karena dimana ada hak pasti ada kewajiban. kewajiban asasi setiap orang dalam rangka memberikan perhatian pada "hak hidup" orang lain dirumuskan dalam yaitu "setiap orang wajib menghormati ham orang lain". bentuk kewajiban penghormatan kepada hak asasi ini merupakan implementasi dari kewajiban asasi seseorang, termasuk hak untuk hidup. pelanggaran terhadap kewajiban untuk menghormati ham orang lain ini maka tentu saja akan mendapat sanksi hukuman. pelaku kejahatan narkotika yang diancam pidana mati pada hakikatnya telah melanggar kelas:bannya untuk memberikan penghormatan terhadap hak asasi orang lain, termasuk hak untuk hidup karena akibat kejahatan narkotika ini sangat besar dan menimbulkan kematian. kejahatan narkotika ini merupakan mesin pembunuh berdarah dingin yang sangat jelas melanggar ham berupa menghilangkan "hak untuk hidup" orang lain. oleh karena pembatasan dalam berlaku untuk dan sanksi pidana mati yang dirumuskan dalam narkotika tidak bertentangan dengan uud kekuasaan tuhan salah satunya adalah menentukan hidup dan matinya seseorang karena telah digariskan oleh tuhan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. ahli kurang sependapat apabila dikatakan bahwa tuhan dapat menggunakan macam macam cara untuk mengambil kematian seseorang. menurut ahli cara kematian seseorang bukanlah tuhan yang menentukan, melainkan seseorang itu sendiri yang memilih cara matinya (penjelasan lebih lanjut telah saya tuangkan dalam makalah ahli pada saat memberikan keterangan ahli mahkamah konstitusi pada tanggal juni sepanjang pemahaman ahli, maka kematian secara alami yang dimaksudkan adalah kematian seseorang akibat suatu penyakit yang dideritanya atau juga kematian akibat usia seseorang yang sudah lanjut yang tentu saja pada usia lanjut ini, manusia pasti dihinggapi berbagai penyakit yang pada akhirnya menyebabkan seseorang itu mati. dengan demikian ahli simpulkan bahwa kematian secara alami adalah kematian akibat penyakit yang diderita seseorang. ada persamaan dan perbedaan antara kematian karena hukuman mati dan kematian karena proses secara alami. persamaannya adalah seseorang tersebut sama sama mati. sedangkan perbedaannya terletak pada cara (sebab) dari kematian tersebut. satu mati karena dihukum mati dan satunya mati karena penyakit. apakah kedua cara kematian yang saling berbeda ini telah ditentukan oleh tuhan karena kekuasaannya? menurut ahli tidak, karena kalau ditentukan oleh tuhan bahwa akan mati dengan cara hukum mati dan ditentukan mati dengan cara sakit, maka tuhan telah berbuat ketidakadilan. hidup dan mati ini juga menganut hukum kausalitas (sebab akibat). sebagai contoh seseorang yang rajin menjaga kesehatan dan pola makannya (sebab) maka kemungkinan besar akan panjang usia hidupnya (akibat). sebaliknya seseorang yang tidak menjaga kesehatan dan pola makannya (sebab), maka kemungkinan besar cepat terserang penyakit yang akhirnya mengakibatkan kematian (akibat). oleh karena itu tergantung pilihan pilihan yang diambil oleh seseorang itu sendiri dalam mengarungi kehidupannya. bila ingin cepat mati, maka tidak usah memperhatikan kesehatan dan pola makannya. bila ingin panjang umur, maka perhatikanlah kesehatan dan pola hidup sehatnya. terserah mau pilih yang mana.!!!! dengan demikian tuhan tidak menentukan cara matinya seseorang. dan hukuman tersebut telah dieksekusi? apa yang terjadi seandainya pembunuh yang sebenarnya tidak mengakui perbuatannya? peristiwa yang serupa dengan kasus sengon dan karta terulang kembali bekasi bukti peristiwa tersebut digambarkan oleh tajuk rencana harian kompas, tanggal juli sebagai berikut (vide bukti tragedi kehidupan yang dialami sengon dan karta pada tahun begitu menyentuh hati. siapa nyata tahun kemudian peristiwa serupa terulang lagi. pada tahun budi hartono dipaksa aparat kepolisian resort metropolitan bekasi untuk mengaku bahwa dirinyalah yang membunuh ayahnya, ali harta winata, menyusul adanya kasus pembunuhan terhadap pemilik toko material tribus itu. ibunya, sri eni, dan pembantu rumah tangga, singgih, dipaksa juga untuk membenarkan skenario yang dibuat oleh polisi. enam bulan budi harus mendekam dalam penjara dengan segala perlakuan buruk yang harus terima. beruntung kebenaran akhirnya tiba juga. pembunuh yang sebenarnya tertangkap oleh polisi sehingga berakhirlah penderitaan budi. peristiwa yang menimpa sengon karta dan budi hartono merupakan suatu contoh bahwa sistem peradilan pidana tidaklah immune terhadap kesalahan. pada kedua kasus tersebut, mereka kemudian dibebaskan. namun pada kasus hukuman mati yang telah dieksekusi, kelemahan ini menjadi fatal, karena hukuman mati bersifat ireversibel. orang yang telah dieksekusi tidak dapat dihidupkan kembali. pemerintah yang walaupun mengetahui tentang kelemahan sistem hukum pidana dan irreversibilitas dari hukuman mati, namun tidak mengambil tindakan untuk menghapus hukuman mati (dan misalnya menggantikannya dengan hukuman seumur hidup) dapat dianggap melanggartuhan dalam agama manapun pasti menganjurkan supaya manusia selalu berbuat kebaikan karena kebaikan akan selalu mendatangkan kemaslahatan (kemanfaatan) dalam kehidupan. sebaliknya, tuhan selalu melarang manusia untuk melakukan perbuatan kejahatan karena setiap kejahatan akan membawa kemudhoratan (tidak bermanfaat) atau bahkan menceritakan dalam interaksi kehidupan. setiap kebaikan akan dinilai oleh tuhan sebagai pahala dan manusia yang melakukan kebaikan akan ditempatkan surga. sedangkan setiap kejahatan akan dinilai oleh tuhan sebagai dosa dan manusia yang banyak dosanya akan tempatkan neraka. dalam konteks ini terserah manusia yang memilih, mau menuruti perintah tuhan dengan melakukan kebaikan yang akan mendapat imbalan surga atau mau membangkang perintah tuhan, yaitu melakukan kejahatan dengan imbalan neraka. terserah manusia yang memilih.!!! disinilah letak keadilan dan demokratisnya tuhan terhadap ciptaan nya. oleh karena itu sekali lagi tidak adil bila seseorang ditentukan oleh tuhan bahwa cara mati karena hukuman mati atau karena sakit. manusialah yang menentukan cara kematiannya karena cara mati karena hukuman mati akan berbeda nilainya hadapan tuhan dari kematian karena sakit, walaupun keduanya belum tentu masuk surga atau neraka. seseorang yang dipidana mati atas kejahatan yang dilakukannya, maka cara kematian demikian bukan tuhan yang menentukan, melainkan seseorang itu sendiri yang memilihnya. seseorang tersebut bisa saja memilih untuk tidak melakukan kejahatan (misalnya pengedar narkotika) sehingga tidak dihukum dan dipidana mati. jadi kematian seseorang yang disebabkan oleh ancaman pidana mati, pada hakikatnya dipilih secara sadar oleh seseorang tersebut bahwa cara kematiannya melalui pidana mati. dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut: cara kematian melalui hukuman mati dan cara kematian secara alami bukanlah pekerjaan tuhan yang menentukannya, akan tetapi manusia itu sendiri yang menentukan dengan mengambil pilihan pilihan dalam hidupnya. secara filsafat perbedaannya terletak pada cara yang dipilih oleh seseorang, yaitu yang satu memilih kematian dengan hukuman mati dan yang satunya memilih kematian secara alami. tentu saja cara kematian yang dipilih ini mempunya nilai yang berbeda mata tuhan dan juga berbeda dalam pandangan masyarakat secara umum. dalam khazanah ilmu ketatanegaraan, maka dikenal beberapa teori tentang kedaulatan kekuasaan, yaitu teori kedaulatan tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum. teori kedaulatan tuhan menganggap bahwa bukanlah yang berkuasa atas kehidupan suatu pemerintahan. oleh karena tuhan tidak dapat memerintah secara langsung, maka pada saat itu muncullah kekuasaan gereja sebagai wakil tuhan muka bumi. namun akhirnya kekuasaan gereja atas nama tuhan ini cenderung salah arah dan tidak terkontrol sehingga muncul tirani yang dijalankan oleh gereja. kemudian muncul teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa majalah yang berhak memerintah karena raja juga merupakan kepanjangan tangan tuhan bumi. akhirnya juga terjadi tirani kekuasaan oleh para raja. selanjutnya muncul teori kedaulatan negara yang diawali dengan adanya kontrak sosial. masyarakat bersepakat memberikan haknya kepada seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin untuk menjalankan pemerintahan. seorang pemimpin ini berkewajiban mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan memberikan dan mengatur hak hak setiap masyarakat tersebut. dalam perkembangannya juga sering terjadi tirani kepemimpinan oleh pemimpin tersebut dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diamanahkan oleh masyarakat. teori selanjutnya yang muncul adalah teori kedaulatan hukum. teori menganggap bahwa hukuman yang berdaulat dalam suatu negara. melalui hukum, maka kekuasaan kekuasan diatur sedemikian rupa dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. kekuasaan diterjemahkan dalam pengaturan berbagai tugas dan kewajiban lembaga lembaga negara yang secara hirarkis diatur dan harus mentaati aturan hukum yang telah ditetapkan. salah satu ciri negara hukum ini adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. uraian keterkaitan berbagai teori atas dirangkai oleh mahfud dalam tulisannya berikut ini moh. mahfud membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. jakarta: lp3es, hal. pembicaraan tentang adanya kekuasaan kehakiman yang bebas tak dapat dilepaskan dari ide negara hukum. sebab, gagasan tentang kebebasan yudikatif lahir bersamaan dengan gagasan negara demokrasi dan negara hukum menyusul abad pencerahan eropa barat. seperti diketahui gagasan demokrasi itu telah ada zaman yunani kuno (abad ke sampai dengan abad ke sm) yang dapat dirujuk pada negara (polis) athena dan pikiran pikiran aristotle, plato, dan sebagainya. namun, gagasan demokrasi ini kemudian lenyap dari dunia barat sejak romawi dikalahkan oleh eropa barat dan dikuasai oleh agama nasrani yang membangun pemerintahan otoriter dan menindas kebebasan rakyatnya. barat pada waktu itu dikembangkan pemikiran bahwa kehidupan sosial dan spiritual rakyat harus tunduk kepada paus gereja) dan pejabat agama. sedangkan kehidupan politik harus tunduk kepada raja. kegelapan dunia barat ini kemudian dipecahkan oleh munculnya zaman renaissance yang menimbulkan minat pada pemunculan kembali sastra dan budaya yunani munculnya renaissance tidak terlepas dari peristiwa perang salib yang berlangsung tidak kurang dari dua abad dalam perang yang panjang itu komunikasi ide antara islam dan barat terjadi, sebab islam yang pada awal perang salib sedang berada puncak kejayaannya telah memancing kesadaran orang orang barat.timbul gagasan kalangan orang orang barat tentang perlunya kebebasan dan hak hak rakyat serta menggalakkan pengembangan ilmu pengetahuan seperti yang ketika itu berkembang dunia islam. gagasan seperti ini cepat menyebar dan dalam waktu yang tidak terlalu lama orang orang eropa barat memasuki abad pemikiran yang menuntut penabrakan atau kemerdekaan pikiran rakyat dari pembatasan pembatasan yang ditentukan oleh gereja. pada gilirannya timbullah gagasan bidang politik bahwa manusia itu mempunyai hak yang tidak bisa diselewengkan oleh pemerintah dan absolutisme dalam pemerintahan haruslah ditabrak. rasionalitas yang mendasari perkembangan tersebut adalah teori kontrak sosial yang pada dasarnya menyatakan bahwa pemerintah itu berkuasa karena ada perjanjian masyarakat yang memberikan kekuasaan dan rakyat akan mematuhinya selama hak hak rakyat tidak diselewengkan. teori tersebut mendorong secara cepat kegiatan penabrakan atas absolutisme dari pemerintahan untuk kemudian digantikan dengan demokrasi. pada intinya, ada kehendak agar rakyat menentukan sendiri jalannya pemerintahan yang menjamin hak hak aslinya. pemerintahan absolut harus ditabrak dan karenanya kekuasaan pemerintah harus dibatasi. kekuasaan pemerintah yang harus tunduk kepada kehendak rakyat (demokrasi) itu harus dibatasi dengan aturan aturan hukum yang pada tingkatnya yang tertinggi disebut sebagai konstitusi. dengan demikian adanya konstitusi dalam negara demokrasi dan negara hukum dimaksudkan untuk memberikan pembatasan pembatasan atas kekuasaan pemerintah. berdasarkan uraian atas, maka hadirnya negara hukum dengan mengedepankan konstitusi dimaksudkan untuk memberikan batasan bagi kekuasaan pemerintah sehingga pemerintahan bisa berjalan pada alur yang telah disepakati bersama oleh keseluruhan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan, keamanan dan ketentraman hidup masyarakat. konsep negara hukum ini telah menjadi konsep universal dan dianut oleh berbagai negara dunia ini, termasuk negara indonesia. indonesia telah memproklamirkan dirinya sebagai negara hukum (rechtstaat) dan bukan negara kekuasaan (machstaat). dengan demikian kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia harus tunduk pada aturan aturan hukum sebagai kesepakatan bersama yang telah ditetapkan. oleh karena itu hukum harus menjadi panglima yang mengawal proses pemerintahan indonesia dan mengatur sikap tindak masyarakat indonesia dalam berperilaku. dalam lapangan hukum pidana, maka hukum telah menyediakan berbagai aturan dan sanksi terhadap pelaku kejahatan yang mengancam tujuan kehidupan masyarakat, yaitu keamanan, kesejahteraan dan ketertiban. sanksi yang telah disepakati salah satunya adalah sanksi pidana mati untuk berberapa kasus kejahatan yang dianggap serius dan berat. hukum juga telah memberikan wewenang kepada untuk menegakan aturan aturan ini melalui aparaturnya yang tergabung dalam criminal justice system. oleh karena negara diberi hak untuk menegakan aturan ini sebagai amanah dari hukum itu sendiri. hak negara untuk menjatuhkan sanksi pidana ini disebut sebagai ius opened (lihat hukum pidana yang dikarang oleh satelit kartanegara, utrecht dan lain sebagainya). oleh karena itu, secara filsafat hukum tidak ada perbedaan antara seseorang y. justru kesamaan keduanya adalah adanya legalitas hukum dalam ancaman pidana mati pada tindak pidana tertentu dan pidana mati atas nama hukum perang. dengan demikian hukum telah menetapkan dan pengakuan atas legalitas pidana mati pada kedua tindak pidana tersebut dan sanksi pidana mati pada kedua tindak pidana tersebut dapat dibenarkan atas nama hukum. menimbang bahwa para pemohon pemohon ii, pemerintah menteri hukum dan ham dan jaksa agung), serta badan narkotika nasionaljuli juli dandalam perkara ini edith yunita santri wni, pemohon i), rani andriana melissa aprilia, wni, pemohon il), myuran sukumaran wna, pemohon iii), dan andrew chan wna, pemohon iv) melalui kuasa hukumnya dr. tudung mulia lubis, s.h., ll.m., dan kawan kawan serta pemohon dalam perkara nomor puu scott anthony rush wna) melalui kuasa hukumnya denny kailimang, s.h., m.h., dan kawan kawan: bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian huruf huruf dan huruf huruf serta huruf huruf dan hurufkeseluruhan narkotika atas memuat ketentuan mengenai hukuman mati, yang menurut para pemohon bertentangan dengan dan uud yang menjamin hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable): bahwa selain itu, pemohon iii dan pemohon perkara nomor puu juga memohon pengujiyang menentukan bahwa hanya warga negara indonesia wni) yang boleh mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud karena, menurut para pemohon, hak konstitusional atau hak asasi manusia ham) bukan hanya hak wni, tetapi juga berlaku untuk warga negara asing (wna) sehingga huruf bertentangan dengan uud menimbang bahwa ada tiga persoalan hukum yang harus dipertimbangkanmengingat bahwa undang undang yang dimohonkan pengujian adalah undang undang yang diundangkan sebelum perubahan uud tanggal oktoberkonstitusionalitas ketentuan pidana mati dalam narkotika yang dimohonkan pengujian dan konstitusionalitas mk,yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon adalah narkotika yang diundangkan pada tanggal september sebelum perubahan pertama uud tanggal oktober akan tetapi, karena beserta penjelasannya yang dapat menjadi penghalang pengujian narkotika tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan mahkamah nomor puu ii6j menimbang bahwa dua orang wni sebagai pemohon dalam perkara nomor puu v yakni edith yunita santri dan rani andriana melissa aprilia) mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh dan uud (hak untuk hidup yang bersifat non derogable) yang secara aktual dirugikan oleh adanya ketentuan pidana mati dalam narkotika, sebab kedua pemohon guo telah dijatuhi pidana mati oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tinggal menunggu eksekusi. dengan demikian, kedua pemohon tersebut memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian narkotika, menimbang bahwa oleh karena, sebagaimana telah diuraikan atas, permohonan guo juga diajukan oleh tiga orang warga negara asing wna), yaitu scott anthony rush, myuran sukumaran, dan andrew chan, maka mahkamah terlebih dahulu harus juga dengan kata lain, para pemohon wna telah keliru menafsirkan penjelasan huruf yaitu bahwa, para pemohon guo, oleh karena tidak ada kata indonesia pada penjelasan huruf tersebut, maka berarti wna pun memiliki kedudukan hukum untuk menguji undang undang terhadap uud karena para wna dimaksud termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. pendapat pemohon yang demikian telah keluar dari konteks penjelasan huruf mk. karena yang dijelaskan oleh penjelasan huruf tersebut adalah pengertian kata perorangan dalam huruf yang berbunyi, a. perorangan warga negara indonesia . sehingga, yang dimaksud oleh kalimat termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dalam penjelasan huruf adalah kelompok orang warga negara indonesia yang mempunyai kepentingan sama. menimbang bahwa dengan demikian, karena para pemohon warga negara asing tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan guo, maka mutasi mutans pokok permohonan pemohon iii dan pemohon untuk pengujian huruf tidak perlu dipertimbangkan, sehingga permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), pokok permohonan menimbang bahwa karena dua orang pemohon wni pemohon dan pemohon ii) dalam perkara nomor puu v memiliki legal standing, maka lebih lanjut pokok permohonan yang diajukan yakni mengenai konstitusionalitas ketentuan pidana mati dalam narkotika harus dipertimbangkan. sedangkan untuk perkara nomor puu v karena pohonnya tidak memiliki legal standing, maka pokok permohonannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut: i3. menimbang bahwa pemohon dan perkara nomor puu v (selanjutnya disebut para pemohon) telah mendalilkan narkotika yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan uud yakni. dipidana dengan pidana mati . hal jual beli, atau menukar dahulu. . i3. menimbang bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh para pemohon adalah sebagai berikut: pidana mati bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh dan uud menurut para pemohon, keberadaan frasa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dalam uud adalah bukti bahwa uud tidak menghendaki pembatasan terhadap hak untuk hidup. dengan kata lain, menurut para pemohon, uud tidak menghendaki adanya pidana mati karena pidana mati merupakan pengingkaran atas hak untuk hidup. para pemohon juga mendasarkan argumentasinya tentang hubungan antara hak untuk hidup dan pidana mati pada sistematikyang kemudian membawa para pemohon tiba pada kesimpulan bahwa pidana mati tidak kompatibel (incompatible) dengan hak untuk hidup. kemudian, setelah mempertandingkan non derogable rights dalam ketentuan ketentuan occur dengan ketentuan dalam uud para pemohon ketentuan ini mewajibkan negara (terutama pemerintah) untuk secara aktif melindungi hak asasi manusia. fakta bahwa sistem peradilan pidana tidaklah sempurna, yang manaill. instrumen instrumen hak asasi manusia internasional menghendaki penghapusan hukuman mati.universal declaration human rights deklarasi universal hak hak asasi manusia dunam )j dan instrumen instrumen internasional lainnya yang mengatur tentang hak hak asasi manusia, seperti ccp lampiran angka ketetapan mpr tentang hak hak asasi manusia). bentuk penghormatan ini kemudian diwujudkan dalam pembahasan amandemen kedua uud pada tahun dalam pembahasan tersebut, dunam, occur, dan instrumen instrumen internasional lainnya tentang hak asasi manusia dijadikan sebagai acuan oleh mpr dalam menyusun bab uud tentang hak asasi manusia bagian angka penjelasan pengesahan occur)kita juga mengacu pada instrumen instrumen internasional tersebut. (a) dunam dunam merupakan instrumen internasional yang sangat penting dan oleh sebagian kalangan dikatakan sebagai cornerstone contemporary human rights . dunam telah menjadi sumber inspirasi berkesimpulan bahwa keduanya banyak kesamaan. bahkan, para pemohon berpendapat bahwa uud cast menerapkan standar yang lebih tinggi dari occur. pidana mati bertentangan dengan uud dalam hubungan ini para pemohon mendasarkan dalilnya pada argumentasi perihal ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana. sebagai akibatnya, selalu terdapat kemungkinan hukumnya orang orang yang tidak bersalah. sementara itu, pidana mati bersifat irreversible, sehingga seseorang yang telah dijatuhi pidana mati dan telah dieksekusi bila kemudian orang itu ternyata tidak bersalah, kekeliruan demikian menjadi fatal karena tidak mungkin lagi untuk diperbaiki. adanya fakta bahwa sistem peradilan pidana tidak sempurna yang dapat (dan telah terjadi) menghukum orang yang tidak bersalah, sementara uud mewajibkan negara (terutama pemerintah) untuk secara aktif melindungi hak asasi manusia, maka menurut para pemohon, penerapan pidana mati merupakandalamnya termasuk hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam dan uud instrumen instrumen hak asasi manusia internasional menghendaki penghapusan pidana mati. dalam hubungan ini para pemohon mengemukakan sejumlah ketentuan dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, seperti universal declaration human rights, international covenant civil and political rights, dan berbagai instrumen internasional lainnya yang menurut para pemohon, menghendaki dihapuskannya pidana mati. dari situ para pemohon kemudian membangun argumentasinya sebagai berikut:berbagai instrumen internasional hak asasi manusia tersebut, bentuk penghormatan dimaksud kemudian diwujudkan dalam pembahasan amandemen kedua uud dalam pembahasan tersebut, instrumen instrumen hak asasi manusia internasional itu dijadikan sebagai acuan oleh mpr dalam menyusun bab uud tentang hak asasi manusiadilakukan dengan mengacu pada instrumen instrumen internasional tersebut. dunia internasional cenderung menghendaki penghapusan pidana mati. dalam hubungan ini, para pemohon mengemukakan data data yang menunjukkan semakin meningkatnya jumlah negara negara yang dari tahun tahun menghapuskan pidana mati. berdasarkan data data tersebut para pemohon berkesimpulan bahwa indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, sudah seyogianya pula mempertimbangkan fakta fakta tersebut untuk kemudian menghapus pidana mati dari sistem hukum indonesia. hukuman mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan indonesia. setelah terlebih dahulu merujuk pada salah satu pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu i undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan, dan pendapat ahli, pemohon mengutarakan argumentasi bahwa (a),, (b) pemidanaan adalah, (c)efek jera pidana mati dalam menurunkan jumlah tindak pidana diragukan. dalam hubungan ini para pemohon memaparkan data data statistik, baik dari dalam maupun luar negeri, yang pada akhirnya membawa para pemohon pada kesimpulan bahwa pidana mati tidak membawa efek jera. dengan kata lain, pendapat yang menyatakan hukuman mati akan menimbulkan efek jera, menurut para pemohon, hanyalah spekulasi. karena itu, tidaklah bertanggung jawab untuk mempertahankan pidana mati dengan mendapatkannya pada spekulasi semata. i3.pl s.d. pi 53b) yang daftar selengkapnya sudah dimuat dalam uraian mengenai duduk perkara, dan selain alat bukti tertulis para pemohon juga menghadirkan para ahli yang memberikan keterangan bawah sumpah yaitu: ahli prof. dr. j.e. sahetapy, s.h., m.a.: menolak pidana mati, karena pidana mati bertentangan dengan weltanschauung pancasila yang tidak hanya menjadi jetstar kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi sumber segala sumber hukum, sehingga pidana mati tidak mempunyai raison d'etre dalam kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia: pidana mati tidak bisa dijelaskan dari segi hukum pidana, apalagi secara megalitik positivistik, baik dari segi retribusi maupun deterjen , melainkan harus dilihat dari segi kriminologi dan viktimologi yang justru akan menolak raison d'etre pidana mati: ahli prof philip aston new yorkbahwa occur sesungguhnya menolak pidana mati, namun masih mentoleransi adanya negara negara yang menganut hukuman mati, meski dibatasi hanya untuk kejahatan yang sangat serius (most serious crime). ahli pemohon nomor puu v rachman nashidik direktur eksekutif imperialgak sulit untuk mengidentifikasi karakter dari non derogable rights dengan pemahaman yang tunggal, karena mengenai apa yang termasuk dalamnya berbeda beda antara yang dimuat dalam international covenant civil and political rights occur) menyebutkan tujuh macam, dalam european convention human rights chr) cuma ada empat macam, sedangkan dalam american convention human rights ach) ada sebelas macam. menurut ahli, yang benar benar merupakan non derogable yang merupakan intinya hanya empat, yakni hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat dan hak untuk tidak dianiaya, hak untuk diakui sebagai subjek hukum dan setara depan hukum, serta hak untuk tidak diadili oleh hukum yang berlaku surut (post facto law): uud tidak dapat membatasi, meniadakan, bahkan menunda pemenuhan ham yang termasuk non derogable tersebut, dalam keadaan perang pun tidak, apalagi dalam keadaan damai, bahwa hak untuk hidup harus benar benar bisa dinikmati oleh setiap orang, sehingga harus berani menghapuskan pidana mati indonesia, ahli pemohon prof. william schabbas national university irelandari perspektif hukum internasional, pidana mati merupakan pelanggaran hak untuk hidup, bukan sekedar pembatasan atau pengecualian atas hak untuk hidup, bahwa ada kecenderungan jumlah negara negara yang menghapuskan pidana mati semakin banyak jika dibandingkan dengan negara negara yang masih mempertahankan pidana mati, bahwa memang benar occur masih memberikan kemungkinan pengecualian pidana mati bagi kejahatan kejahatan yang paling serius (most serious crime), tetapi kejahatan perdagangan narkotika (drugs trafficking) secara internasional bukan termasuk kategori most serious crime, da. bahwa dari sudut efek jera (deterjen effect), pidana mati berdasarkan berbagai kajian ilmiah tidak berhasil menimbulkan efek jera: bahwa dari sudut hukum konstitusi, konstitusi indonesia berbeda dengan occur telah menempatkan hak untuk hidup (rights life) bersifat non derogable, sehingga sudah sepantasnya pidana mati dihapuskan dalam semua perundang undangan indonesia: ahli pemohon prof. jeffrey pagan columbiadari berbagai kajian ilmiah menunjukkan hukuman mati (death penalty) tidak berpengaruh terhadap efek jera (diterran effect), juga dalam hal drugs crimes pada umumnya dan drugs trafficking khususnya: bahwa tidak bisa dijamin presisi atau akurasi putusan hakim dalam penjatuhan hukum mati, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan cukup besar, bahwa life sentence without parole lebih efektif menimbulkan efek jera (diterran effect), ahli pemohon perkara nomor puu v prof. andrew barnes university new south wales, australia),da dua isu dalam sidang ini, yaitu pertama equality issue tentang hak warga negara asing (bukan wni) untuk mengajukan permohonan judicial review, dan kedua death penalty issue untuk drugs offences termasuk drugs trafficking: bahwa terhadap isu pertama, indonesia terikat kepada hukum dan kewajiban internasional, sehingga yang mendiskriminasi antara wna dan wni untuk menjadi pemohon dalam perkara ini seharusnya dikesampingkan, bahwa terhadap isu kedua, yakni tentang pidana mati jelas bertentangan dengan hak untuk hidup yang juga dilindungi dalam konstitusi indonesia, i3. menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat dpr) memberikerorangan warga negara asing tidak mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud karena sudah secara jelas dan tegas bahwa hanya perorangan wni yang dimungkinkan, dan hal itu sudah sesuai dengan prinsip persamaan depan hukum dan pemerintahan yang dimuat dalam uud bahwa kejahatan narkotika indonesia sudah termasuk kejahatan serius, sehingga sudah tepat jika diancam dengan pidana mati, bahwa selama sistem pemidanaan dalam kuhp yang merupakan hukum positif kita masih menganut pidana mati sebagai salah satu pidana pokok, maka pidana mati masih sah berlaku indonesia, bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh uud karena sesuai dengan ketentuan hak tersebut tidak mutlak, tetapi dapat dibatasi, bahwa oleh karena itu, mahkamah harus menolak permohonan para pemohon, i3. menimbang bahwa pemerintsudah secara jelas dan tegas menentukan pihak pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan pengujian undang undang terhadap uud salah satunya adalah perorangan warga negara indonesia, sehingga wna tidak memiliki legal standing. selain itu, apabila permohonan pengujian guo dikabulkan, justru akan menutup hak warga negara indonesia untuk mengajukan pengujian undang undang terhadap uud oleh karena itu, pemerintah mengharap mahkamah menolak permohonan guo, bahwa kejahatan tindak pidana narkotika dan psikotropika (narkoba) adalah kejahatan kemanusiaan yang bertujuan membunuh dan memusnahkan umat manusia secara perlahan tetapi pasti, sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat serius (serious crime). oleh karena itu, sudah tepat apabila pelakunya diancam dengan hukuman yang sangat berat termasuk ancaman pidana mati, bahwa memang ada kecenderungan banyak negara yang menghapus pidana mati, tetapi juga banyak negara yang masih mempertahankan pidana mati, termasuk yang menghidupkan kembali pidana mati setelah sebelumnya pernah menghapus: da. bahwa eksistensi pidana mati indonesia tidak hanya terdapat narkotika, tetapi juga tersebar banyak undang undang, sehingga apabila permohonan dikabulkan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sebab mahkamah tidak mungkin menghapuskan hukuman mati undang undang lainnya yang tidak dimohonkan pengujian: bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan dan uud tentang hak untuk hidup, karena dalam memahami ketentuan tersebut harus dikaitkan dengan yang dapat mengecualikan, membatasi, mengurangi, dan bahkan menghilangkan hak dimaksud, asalkan sesuai dengan undang undang, sesuai dengan pertimbangan moral, sesuai dengan nilai agama, dan sesuai dengan keamanan dan ketertiban umum, i3. menimbang bahwa badan narkotika nasional bnn) selaku pihak terkait langsunghukuman mati dalam narkotika diperuntukkan kepada pihak pengedar, produsen narkotika, dan psikotropika golongan baik yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi, bahwa kejahatan tersebut huruf merupakan tindak pidana yang digolongkan sebagai extra ordinary crime,kejahatan itu sendiri dan untuk deterjen effect bagi yang lainnya, bahwa pelaku kejahatan narkotika tidak hanya menghilangkan hak untuk hidup orang lain (kematian pecandu sebesar per tahun atau orang per hari), namun juga meresahkan masyarakat, merusak generasi muda anak bangsa. narkotika narkoba dapat menghilangkan hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, agama, dan hak untuk tidak diperbudak, da. bahwa peredaran gelap narkoba sebagian besar berasal dari luar negeri, sehingga betapa besarnya uang yang melayang atau hilang sia sia yang bisa berakibat bangkrutnya keuangan negara, bahwa oleh karena itu, hukuman mati untuk kejahatan guo masih sangat diperlukan dan harus dipertahankan dan penerapannya secara proporsional dengan memperhatikan kepentingan nasional, khususnya pihak korban yang terbunuh secara sadis, biadab, dan tidak berperikemanusiaan, i3. menimbang bahwa pihak terkait badan narkotika nasional bnn) mengajukan ahli yang memberikan keterangan lisan dan tertulis, selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai duduk perkara, yang pada pokoknya masing masing ahli menyatakan sebagai berikut: ahli prof. dr. ahmad ali, s.h., m.h. guru besar unhas anggota komnas ham): bahwa menurut ahli uud adalah merupakan perkecualian terhadap dan uud maka tak ada satu hak pun termasuk hak untuk hidup yang tidak mengenal pembatasan, dengan syarat pembatasan sebagaimana tercantum dalam uud bahwa kaum abolisionis ketika mereka menentang pidana mati untuk kejahatan yang serius, termasuk pengedar narkoba misalnya, menurut ahli mereka itu konsisten, karena mengatakan hak untuk hidup itu tidak dapat diganggu gugat dalam keadaan apa pun, maka mestinya mereka minta supaya tni dan polri dibubarkan dan juga minta kepada pbb agar semua angkatan bersenjata (tentara dan polisi) seluruh dunia dihapus. dengan demikian, memang perkecualian itu dimungkinkan, termasuk ketika dokter harus memilih menyelamatkan anak atau ibunya dan juga suatu tindakan membunuh karena overmachit, bahwa pembukaan uud yang dalamnya melekat pancasila, menurut ahli, yakni sila ketuhanan yang maha esa dalam mana semua agama mengenal pidana mati dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang berarti harus ada keseimbangan dalam keadilan (balancing justice) dengan memperhatikan posisi korban kejahatan narkotika, jangan hanya memperhatikan penjahatnya. semua negara asean masih mempertahankan pidana mati, sehingga tak terbayangkan jika hanya indonesia yang menghapuskan hukuman mati, bahwa adalah keliru anggapan kaum anti pidana mati yang menganalogikan vonis pidana mati sama dengan pembunuhan, yang berarti sama saja dengan menganalogikan pidana penjara dengan penculikan atau hukuman denda disamakan dengan perampasan atau pencurian, bahwa apa yang selalu dikumandangkan oleh kaum anti pidana mati yang menurut penelitian mereka pidana mati tidak menurunkan kejahatan, namun penelitian lain menunjukkan bahwa pidana mati jelas menurunkan kejahatan. misalnya ketika inggris menghapuskan pidana mati pada tahun kurva tingkat pembunuhan naik secara signifikan, demikian pula afrika selatan ketika pidana mati dihapuskan pada tahun tingkat kejahatan menaik secara drastis, dan juga harris country texas amerika serikat kejahatan menurun drastis ketika eksekusi hukuman mati diterapkan kembali pada tahun perlu diketahui bahwa as, dari negara bagian (states) states masih mempertahankan pidana mati. dengan demikian, pidana mati mempunyai efek pencegahan umum: ahli dr. rudi satrio, s.h., m.h. dosen hukum pidana ui) menyatakan: bahwa bicara tentang efek pidana mati atau pemidanaan lainnya dengan mengesampingkan efek pembalasan dan efek jera, ibaratnya hidup dalam dunia maya, karena hal itu pasti tak terhindarkan dalam perspektif korban atau pelaku, sehingga sifatnya selalu subjektif. khusus tentang pidana mati dalam narkotika, tentu diharapkan akan menimbulkan efek jera dalam masyarakat, sungguh tak terbayangkan jika pidana mati dihapuskan dari narkotika: bahwa antara pidana mati dan filosofi pemasyarakatan tidak ada hubungan, karena filosofi pemasyarakatan kaitannya adalah dengan pidana penjara, bahwa penempatan pidana mati yang terpisah dari sanksi sanksi pidana pokok lainnya dalam rancangan kuhp baru, tidaklah berarti bahwa pidana mati dihilangkan dari kuhp, melainkan tetap eksis dan hanya masalah pelaksanaannya yang diperjelas, dipertegas, dan waktunya dapat ditunda tahun jika terpidana baik bisa diubah menjadi penjara seumur hidup, bahwa pidana mati tidak dapat dianalogikan dengan petrus (penembakan misterius) dan matius (mati misterius) karena keduanya melanggar hukum dan ham dalam persoalan efek eranya: bahwa dari manfaat sosiologis, pemidanaan termasuk pidana mati, adalah untuk pemeliharaan tertib masyarakat, perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya bahaya yang dilakukan orang lain: memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum (kecuali untuk hukuman mati), dan. terlebih lagi untuk kejahatan narkotika yang sudah sedemikian hebatnya, pidana mati harus dipertahankan: ahli krh. henry yosodiningrat, s.h. advokat, ketua granat) menyatakan: bahwa ketentuan hukuman mati dalam narkotika berupa ancaman hukuman yang hanya diberlakukan atau ditujukan kepada para pelaku yang terorganisasi atau yang diawali dengan permufakatan jahat, yang dimaksudkan sebagai upaya mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika indonesia yang telah membawa korban sekitar orang per hari meninggal dunia. selain itu, dana masyarakat yang dibelanjakan sekitar triliun per tahun, karena jika ada juta korban dan masing masing membelanjakan ribu rupiah per hari, perbulan milyar, serta penyebaran perdagangan gelap narkotika yang sudah sedemikian luas, bahwa hak hidup yang diatur dalam uud tidak dilanggar oleh adanya ketentuan pidana mati dalam narkotika, karena uud tidak dapat dipahami tanpa dikaitkan dengan ketentuan dan uud yang membatasi hak tersebut, bahwa dalam nomor tahun tentang hak asasi manusia juga dikenal tentang pidana mati, demikian juga sebagaimana dikemukakan oleh ahli dari pemohon, yakni prof. aston, occur masih memungkinkan penerapan pidana mati untuk kejahatan yang sangat serius yang setiap negara berhak untuk menafsirkannya, .4j ahli dari bnn brigjen pol purn) jean mandagi, s.h., menyatakan: bahwa masalah narkotika bukan saja masalah nasional suatu negara, tetapi merupakan masalah internasional dari semua negara dunia, maka mayoritas anggota pbb telah menyepakatnomor tahun dan nomor tahun merupakan penjabaran lebih lanjut dari konvensi tidak saja bagi badan badan perserikatan bangsa bangsa pbb ) tetapi juga bagi badan badan lainnya, termasuk pengadilan, baik itu dalam level nasional, regional maupun internasional. dunam telah menjadi inspirasi bagi diterbitkannya instrumen instrumen hak asasi manusia yang diprakarsai oleh pbb seperti occur maupunsecond optional protocol ). diterimanya dunam secara luas dunia internasional maupun indonesia sebagai sumber inspirasi bidang hak asasi manusia telah memperkuat posisi dunam sebagai hukum kebiasaan internasional (customary international law). hal ini menyebabkan negara negara dunia, termasuk indonesia, terikat pada ketentuan ketentuan yang terdapat dalam dunam. oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat internasional, pandangan dunam dan instrumen instrumen hak asasi manusia yang diilhami oleh dunam mengenai hak untuk hidup , menjadi sangat relevan bagi indonesia. dunam menyatakan bukti p 25a): everyone has the right life, liberty and security person. terjemahan resmi bahasa indonesia bukti p 25b): setiap orang memunyai hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan diri. ini tidak secara spesifik mengatur tentang hukuman mati. namun, dalam perkembangan selanjutnya, dunam ditafsirkan secara implisit menghendaki penghapusan hukuman mati. hal ini dibuktikan dengan diikutinya dunam dalam konsiderans dari instrumen instrumen internasional yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati, seperti misalnya bagian konsiderans second optional protocol yang disponsori oleh pbb bukti p 26a):tersebut. sudah barang tentu, sebagaimana konvensi pada umumnya, beratnya hukuman atas kejahatan guo diserahkan kepada masing masing negara dan indonesia mencantumkan hukuman mati dalam narkotika yang karena masih berlaku, maka adalah sah: bahwa kaitannya dengan uud kita tak boleh menafsirkan uud secara sepotong sepotong, yakni dalam membaca dan tentang hak untuk hidup harus ditafsirkan dalam satu kesatuan dengan yang merupakan perbatasannya, bahwa occur menjamin hak untuk hidup, tetapi membolehkan adanya pidana mati untuk kejahatan yang sangat serius, yakni termasuk kejahatan dengan extremely grave consequences, yang menurut ahli kejahatan narkotika termasuk kategori kejahatan yang sangat serius dengan akibat buruk yang dahsyat, da. bahwa oleh karena itu, ahli berpendapat pidana mati dalam narkotika harus dipertahankan dan juga karena memang tidak bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa pihak terkait langsung komisi nasional hak asasi manusia komnas ham) yang diwakili ketuanya abdul hakim garuda nusantara, s.h., ll.m., menyampaikan keterangan yangbahwa indonesia masih menganut adanya pidana mati sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan (kurang lebih undang undang). dalam hal ini memang layak dipersoalkan konstitusionalitas ketentuan pidana mati tersebut, mengingat bahwa hak untuk hidup menurut uud juncto tahun tentang ham merupakan hak yang bersifat non derogable rights, bahwa ditinjau dari hukum internasional, patut dicatat bahwa semakin banyak negara dunia ini yang tidak lagi menerapkan atau membatasi hukuman mati untuk hal hal tertentu saja, seperti keadaan perang atau keadaan gawat lainnya. protokol optional kedua occur tahun pada prinsipnya melarang pidana mati kecuali dalam keadaan tertentu. namun masih harus dipertanyakan apakah pidana mati merupakan pelanggaran ham menurut hukum internasional. konvensi internasional hak sipil dan politik occur) tahun yang sudah diratifikasi oleh indonesia. pengecualian hak untuk hidup oleh occur terkait dengan pidana mati ada beberapa yang mengaturnya, yakni tidak melarang hukuman mati, tetapi dan meletakkan sejumlah pembatasan dalam penerapannya. lima pembatasan spesifik terhadap pidana mati dapat diidentifikasi dari ketentuan dan yaitu: pembatasan pertama, pidana mati tidak bisa diterapkan kecuali pada kejahatan paling serius dan sesuai dengan hukuman yang berlaku pada saat kejahatan berlangsung. jadi, meskipun occur tidak menghapuskan pidana mati, tetapi membatasi peranannya pada kejahatan yang paling serius, pembatasan kedua, pidana mati dalam occur,yang tidak sampai menjadi penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, pembatasan ketiga, bahwa pidana, pembatasan keempat, atau keringanan hukum: pembatasan kelima: dari sudut hukum islam, karena indonesia merupakan negara muslim yang besar yang masih menjalankan pidana mati, maka ketua komnas ham mengutip pengamatan seorang sarjana muslim bidang ham, yaitu mashup bayern dalam bukunya international human rights and islamic law yang menyatakan bahwa sebagian besar negara muslim yang menerapkan hukum pidana islam berupaya menghindari pidanapada pidana mati, mengenai apakah produk hukum indonesia yang masih menganut pidana mati mempunyai landasan konstitusional atau tidak, lingkungan komnas ham masih ada dua pendapat, yakni mayoritas berpendapat bahwa hukuman mati tidak ada landasan konstitusionalnya, yakni produk hukum yang demikian telah pranala sukma, hukum yang tak bersuka, sedangkan sebagian anggota komnas ham masih menyetujui pidana mati, dengan argumentasi bahwa suatu tindak pidana yang kejam memang selayaknya dihukum mati: i3. menimbang bahwa mahkamah telah menghadirkan mantan pah mpr tahun yang diwakili oleh materialis akbar, sh. dan drs. lukman hakim saifuddin yang diposisikan sebagai ahli untuk memberikan keterangan mengenai sejarah perumusan ham dalam uud dan kaitannya dengan pidana mati yang pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut: materialis akbar, s.h menyatakan hal hal sebagai berikut: perubahan kedua uud merumuskan (sepuluh) yang sangat lengkap tentang hak asasi manusia ham),ham yang harus dilindungi oleh negara kita: bahwa meskipun pada dasarnya merupakan pengakuan eksistensi ham secara umum, namun ham yang dirumuskan dalam uud tidaklah bersifat universal, dalam artian tidaklah bersifat sebebas bebasnya, melainkan ditentukan bagaimana tata cara pelaksanaannya dan diberikan pembatasan pembatasan oleh konstitusi itu sendiri. dalam pelaksanaannya,jadi, peraturan perundang undangan sebagai wadah yang diberikan oleh negara untuk menegakkan dan melindungi ham. bahwa meskipun dalam sembilan s.d. mengatur ham secara universal, tetapi pelaksanaan ham tersebut dibatasi oleh uud itu sendiri, yaitu oleholeengan demikian, kalau kita punya hak asasi pelaksanaannya tidak boleh melanggar hak asasi orang lain dan konstitusi membatasi pelaksanaannya dengan undang undang ybeberapa pertimbangan, yakndrs. lukman hakim saifuddin menyatakan hal hal sebagai berikut: bahwa lahirnya (sepuluh) ham dalam perubahan kedua uud sampai dengan tidak begitu saja, tetapi diawali dengan adanya ketetapan mpr nomor xvii mpr tentang hak asasi manusia pada sidang istimewa mpr tahun yang terdiri dari tujuh yang memuat dua hal mendasar, pertama berkaitan dengan pandangan dan sikap bangsa indonesia terhadap ham dan yang kedua berkaitan dengan piagam hak asasi manusia yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan: bahwa bagian pertama tap mpr nomor xvii mpr tersebut yang memuat pandangan dan sikap bangsa indonesia terhadap ham pada bab pendahuluanlalu dalam butir landasan, dinyatakan bahwa bangsa indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hamud. selanjutnya dalam butir sejarah, pendekatan, dan substansi ham yang nantinya diuraikan dalam piagam hak asasi manusia, dinyatakan bahwa masyarakat terdiri dari individu individu yang mempunyai hak asasi,, bahwa dalam piagam hak asasi manusia, sebelum memasuki demi pada pembukaan terdiri dari beberapa paragraf yang dalam, serta menghormati ham orang lain,,, da. bahwa berangkat dari tap mpr nomor xvii mpr tersebut kemudian pada tahun dikeluarkan nomor tahun tentang hak asasi manusia ham) yang dalam beberapa hal substansinya senapan dan sejalan dengan tap mpr nomor xvii mpr pada bab tentang pembatasan dan larangan dalampenjelasan ham menyatakan,dalam ham ditidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun . sedangkan penjelasannya menyatakan, yang dimaksud dengan 'dalam keadaan apapun termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat, yang dimaksud dengan 'siapapun' adalah negara, pemerintah dan atau anggota masyarakat . hak untuk tidak disiksa. ham menyatakan setiap orang berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan penjelasannya berbunyi,untuk hidup dapat dibatasi . dengan demikian, menurut ahli, sejak semula memang ham yang dianut oleh bangsa indonesia memang mengenal pembatasan pembatasan, sebagaimana dimaksud tap mpr nomor xvii mpr ham, dan bahkan oleh uud sendiri, yakni oleh dan yang mencakup pembatasan semua ketentuan tentang ham yang tercantum dalam sampai dengan uud i3. menimbang bahwa mahkamah juga telah mendengar keterangan ahli dari tim revisi kuhp yang diwakili oleh dr. mudzakir, s.h., m.h. dan prof. dr. nyoman serikat putrajaya, s.h. sebagai berikut: ahli dr. mudzakir, s.h., m.h. mengemukakan hal hal yang untuk singkatnya dikutip mengenai pidana mati dalam ruu kuhp sebagai berikut: bahwa dalam perkembangan diskusi tentang pidana mati, paling tidak ada tiga pendapat, yakni pertama yang berpendapat pidana mati dihapuskan, kedua berpendapat pidana mati tetap menjadi salah satu bentuk sanksi pidana pokok, dan yang ketiga berpendapat pidana mati tetap menjadi salah satu bentuk sanksi pidana tetapi bersifat khusus yakni dengan syarat syarat khusus. rumusan pidana mati dalam draft ruu kuhp mengambil posisi yang ketiga yang merupakan kompromi antara dua aliran yang menyetujui dan yang menolak pidana mati, bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat, jadi untuk memberi proteksi pada asas perlindungan kepada masyarakat. dalam hal pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak, tidak muka umum, terhadap perempuan hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan atau orang sakit jiwa tersebut sembuh, dan pidana mati baru bisa dilaksanakan setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh presiden, bahwa tim ruu kuhp mencoba merespon jangan sampai orang yang dijatuhi pidana mati terus menunggu terlalu lama yang bisa menambah penderitaan terpidana dengan merumuskan ketentuan bahwa pidana mati pelaksanaannya dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, apabila reaksi masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa penyesalan, dan ada harapan untuk bisa diperbaiki: dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik hukum tentang pidana mati dalam draft ruu kuhp adalah: menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus atau istimewa, pidana mati dapat diubah jadi pidana seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu setelah melalui masa percobaan selama sepuluh tahun: condong untuk tidak menggunakan pidana mati sebagai jenis pidana utama (pokok) dan diutamakan,atau keamanan negara: pelaksanaan pidana mati dapat ditangguhkan dengan pemberian masa percobaan sepuluh tahun, untuk perempuan hamil menunggu sampai melahirkan, dan untuk orang sakit jiwa hingga terpidana sembuh. ahli prof. dr. nyoman serikat putrajaya, s.h mengemukakan keterangan mengenai pidana mati dalam draft ruu kuhp sebagai berikut: bahwa pidana mati dalam konsep ruu kuhp dikeluarkan dari paket pidana pokok sebagaimana yang dalam kuhp sekarang dimuat, yakni bahwa pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan yang ditambahkan berdasarkan nomor tahun dalam konsep pidana mati dijadikan jenis pidana yang sifatnya khusus, bahkan dalam draft ruu kuhp dinyatakan pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat, jadi, inti dari pidana mati sebenarnya juga untuk mengayomi masyarakat. dipertahankannya pidana mati dalam draft ruu kuhp sebenarnya tidak serta merta, karena berdasarkan hasil penelitian universitas diponegoro dengan kejaksaan agung mengenai ancaman pidana mati dalam pemidanaan ternyata lebih dari menyatakan setuju pidana mati dipertahankan dalam rangka melindungi individu dan sekaligus mengayomi masyarakat, landasan teori yang bisa dipergunakan mengapa pidana mati masih tetap dipertahankan walaupun sifatnya khusus adalah untuk memberikan saluran kepada masyarakat yang ingin balas dendam. sebab jika tidak ada saluran lewat perundang undangan yakni lewat hukum pidana, dikhawatirkan masyarakat akan mengambil tindakan main hakim sendiri. i3. menimbang bahwa mahkamah juga telah menghadirkan para pakar berbagai disiplin ilmu dari sejumlah perguruan tinggi indonesia untuk memberikan pendapatnya mengenai hukuman atau pidana mati indonesia sebagai ahli bawah sumpah sebagai berikut: dr. didik enero purwa laksono, s.h., hum. (ahli hukum pidana dari universitas airlangga surabaya) menyampaikan hal hal sebagai berikut: ahli meninjau dari fungsi hukum pidana secara khusus dan secara umum. secara khusus fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan umum, dalam hal ini tindak pidana narkotika telah membahayakan tiga kepentingan yang harus dilindungi tersebut, sehingga sangatlah wajar jika pelaku tindak pidana dimaksud dijatuhi pidana mati. sedangkan secara umum, fungsi hukum pidana adalah untuk menakut nakuti dan mendidik, sehingga dalam hukum pidana sanksi pidana ada yang bersifat ultimatum rubidium (dipergunakan sebagai jalan terakhir manakala sanksi sanksi lain yang non pidana tak berdaya) dan primum rubidium (sebagai alat pertama untuk mengatasi tindak pidana). mengenai apakah ketentuan pidana mati yang tercantum dalam narkotika bertentangan atau tidak dengan dan uud memang kalau dilihat secara gramatikal nampak bahwa keberadaan ancaman pidana mati dalam narkotika seakan akan bertentangan dengan dan uud namun demikian, kalau ditinjau dari segi politik hukumnya, landasan filosofis, landasan sosiologis, maksud dan tujuan pembentuk undang undang, jelaslah bahwa dan tidak dimaksudkan untuk melindungi pelaku tindak pidana yang telah membahayakan hak hidup negara, masyarakat, dan individu yang menjadi korban tindak pidana narkotika, bahwa membandingkan keadaan indonesia dengan negara lain sah sah saja, tetapi harus diingat bahwa setiap bangsa memiliki sejarah hukumnya sendiri, semangat, jiwa, dan pandangan setiap bangsa tentang keadilan tentu berbeda beda, sehingga tidaklah tepat untuk selalu membandingkan masalah pidana mati ini dengan apa yang dianut negara lain, bahwa batang tubuh uud sendiri, yakni telah membatasi ham yang dirumuskan dalam uud termasuk yang dicantumkan dalam danbisa mengendalikan kegiatan bisnis narkotika dari balik jeruji lembaga pemasyarakatan, sehingga satu satunya cara memutus mata rantai peredaran narkotika oleh bandar besar atau residivis adalah dengan dijatuhi pidana mati. dengan kata lain, pidana mati dalam narkotika tidak bertentangan dengan uud terhadap pendapat bahwa pidana mati tidak menyurutkan nyali nyali pelaku tindak pidana narkotika (dalam arti tidak mempunyai efek jera), secara contrary dapat dikemukakan bahwa diancam pidana mati saja tidak jera, apalagi jika hukumannya ringan: bahwa jika permohonan para pemohon dikabulkan akan berimplikasi bahwa semua peraturan perundangan yang memuat ketentuan pidana mati juga harus dihapuskan dari sistem pemidanaan indonesia, hal ini berarti akan membahayakan segi segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara indonesia. dr. arief abdullah, s.h., hum. ahli hukum pidana dari universitas negeri jember) mengemukakan hal hal sebagai berikut,bentuk narkotika merasa perlu mencantumkan ancaman pidana yang berat berupa pidana mati dalam huruf huruf huruf huruf dan huruf huruf dan huruf narkotika: bahwa kebijakan hukum pidana yang tercantum dalam draft ruu kuhp yang menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat, maka wajar jika tetap mempertahankan sanksi pidana mati: bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika memang memunculkan pandangan pro dan kontra, yaitu dalam kaitannya dengan isu ham, dalam hal ini apakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah melanggar ham dan atau bertentangan dengan uud memang menurut bara nawawi arif,, sangat asasi karena langsung diberikan oleh tuhan kepada setiap manusia. oleh karena itu, mengingat hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain terjemahan resmi bahasa indonesia bukti p 26b):internasional tentang hak hak sipil dan politik yang disahkan pada tanggal desember (b) occur berbeda dengan dunam yang merupakan hukum kebiasaan internasional (customary international law), occur merupakan suatu binding treaty , yang terhadapnya negara negara yang menjadi pihak secara formal mengikatkan diri (melalui ratifikasi atau aksesi). sejak tanggal desember (seratus lima puluh tujuh) negara telah menjadi pihak dalam occur (berdasarkan data pada tanggal january bukti sebagaimana telah dijelaskan atas, pada tahun indonesia telah mengesahkan occur melalui pengesahan occur. oleh karena itu, bagi indonesia kekuatan mengikat occur telah sama seperti kekuatan mengikat sebuah undang undang. berbeda dengan dunam, selain mengatur tentang hak untuk hidup, occur juga secara eksplisit mengatur tentang hukuman mati. occurlebih lanjut, bagi negara negara yang belum menghapus hukuman mati, occur (vide bukti masih memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati, namu, apabila dilakukan dengan sewenang wenang tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku, dengan demikian, yang dilarang itu adalah apabila pidana mati itu dijatuhkan tanpa dasar hukum atau dilakukan secara sewenang wenang. apabila dikaitkan dengan teori perjanjian masyarakat, maka hanyalah undang undang yang mencerminkan perjanjian masyarakat dan pembuat narkotika yang mencantumkan ketentuan pidana mati pada dasarnya telah mewakili seluruh masyarakat. oleh karena itu, adalah relevan untuk mengkaitkan dan uud dengan pembatasan yang diberikan oleh dan karena akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan narkotika begitu dahsyat, sehingga tidaklah tepat jika hanya berorientasi pada pelaku, tetapi mengabaikan korban narkotika: bahwa pendapat para pemohon agar pidana mati dihapuskan karena bertentangan dengan ham dan dianggap tidak mempunyai efek jera, maka dengan mengutip pendapat sudarto bahwa, maka agar menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana narkotika harus dijatuhi pidana yang berat yakni pidana mati, bahwa memang dalam konteks internasional, belakangan ini menurut rekening muncul kembali gerakan gerakan untuk menghapuskan pidana mati, namun demikian occur sendiri tidak melarang pidana mati, meski hanya untuk kejahatan yang sangat serius. maka untuk melindungi kepentingan nasional yang lebih besar seharusnya ketentuan pidana mati tetap dipertahankan dalam sistem hukum pidana nasional dan hal itu sesuai dengan konstitusi. dr. mahmud mulyadi, s.h., hum. ahli hukum pidana dari usu medan) menyatakan hal hal sebagai berikut: bahwa dalam falsafah tujuan pemidanaan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam hukum pidana yang dianut berbagai negara dan juga ilmu, yaitu pertama retribusi, kedua detterent, ketiga treatment, keempat yang merupakan varian dari treatment yakni social defense, dan yang sekarang akan berkembang adalah restoration justice dalam hukum pidana,, sertaini kemudian dilanjutkan oleh aliran social defense radikal oleh philippe gramatika. metode treatment menyatakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya, sehingga arahnya adalah memberikan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) pelaku kejahatan sebagai pengganti penghukuman, dengan alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit, maka membutuhkan perawatan dan legitimasi. metode treatment telah menginspirasi lahirnya aliran social defense, baik yang radikal maupun yang moderat yang ingin menggantikan hukum pidana dengan hukum perlindungan sosial. dalam kenyataannya, metode treatment tidak mulus dan banyak menuai kritik karena hanya sedikit negara yang punya fasilitas untuk menerapkan program rehabilitasi dan dinilai mengundang tirani individu dan menolak ham: bahwa adanya berbagai aliran pemidanaan memang menjadi dilema dalam hal pemidanaan. tujuan pemidanaan dalam aliran retribusi dianggap terlalu kejam dan bertentangan dengan nilai nilai kemanusiaan, sedangkan tujuan pemidanaan sebagai deterjen dianggap telah gagal dengan fakta semakin meningkatnya jumlah pelaku kejahatan yang menjadi residivis, sementara aliran treatment dengan program rehabilitasi dan mengusung penghapusan pidana termasuk pidana mati telah kehilangan arahnya. oleh karena itu, kemudian aliran retribusi dan detterent menguat kembali yakni untuk mengakomodasi secara legal kecenderungan alami manusia untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang telah membuat penderitaan. penentang terhadap aliran abolisionis juga datang dari paham social defense moderat (new social defense), dari sisi pendekatan yuridis, muncul pertanyaan yang sangat krusial, apakah pidana mati dalam tindak pidana narkotika atau undang undang lainnya luar kuhp, ketuhanan yang maha esa membuktikan bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang beragama, sehingga pembicaraan pidana mati dalam perspektif pancasila dan uud tidak akan terlepas dari pembicaraan dalam perspektifkemanusiaan termasuk mencabut nyawa seseorang dari kehidupannya, karena yang menentukan hidup dan mati hanyalah tuhan yang maha esa. oleh karena itulah hak untuk hidup yang dimuat dalam dan uud merupakan hak asasi manusia yang diberikan oleh allah swt kepada semua manusia muka bumi. menurut ahli, yang menentukan hidup atau matinya seseorang hanya tuhan yang maha esa, tetapi cara untuk hidup dan cara matinya seseorang bukan allah yang menentukan, melainkan berdasarkan pilihan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, sehingga ketika seseorang dijatuhi pidana mati atas perbuatannya bukan berarti bahwa negara yang menentukan hidup atau matinya, tetapi caranya mati yang telah dipilih secara sadar oleh pelaku kejahatan: dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: ide penghapusan pidana matise radikal merupakan ide yang telah gagal, karena kenyataannya hanya sedikit negara yang mampu memfasilitasi program rehabilitasi, menimbulkan tirani individu, dan semua ilmu tak mampu merehabilitasi seseorang yang mempunyai sikap anti sosial: kegagalan ini akhirnya menyebabkan para ahli kembali aliran retribusi dan detterent dengan alasan bahwa secara alami manusia cenderung kepada balas dendam sehingga perlu dilegalkan, penjatuhan pidana sesuai dengan kualitas moral dari perbuatan pidana seseorang, melindungi tertib sosial, dan melindungi individu dan masyarakat:), kualitas moral dari perbuatan kejahatan (moral blameworthness) dan pertanggungjawaban individu atas perbuatan jahatkarena hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yang tercantum dalam dan uud sesungguhnya didasarkan atas argumentasi bahwa hidup mati seseorang memang telah ditentukan oleh tuhan, tetapi cara untuk hidup dan cara untuk matinya, ketika seseorang dijatuhi pidana mati oleh negara atas kejahatan yang diatur dalam narkotika, tidak berarti bahwa negara yang menentukan hidup matinya seseorang, melainkan bahwa orang tersebut telah menentukan sendiri secara sadar cara untuk matinya: pembatasan yang dirumuskan dalam uud berlaku pula untuk ketentuan karena hak asasi seseorang harus diimbangi kewajiban asasi untuk menghormati hak asasi orang lain, termasuk hak untuk hidup orang lain, sehingga kalau melanggar harus dihukum dan oleh karena itu pidana mati tidak bertentangan dengan uud prof. dr. bambang purnomo, s.h. ahli hukum pidana dari universitas gajah mada yogyakarta) mengemukakan hal hal sebagai berikut: ahli memisahkan antara ancaman pidana mati, penerapan pidana mati, dan eksekusi pidana mati, dalam hal mana ancaman adalah rumusan dalam undang undang, penerapan adalah putusan hakim, sedangkan eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa. hal itu sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang meliputi tiga dimensi, yaitu dimensi pertama hukum pidana materiil yakni ancaman pidana mati, dimensi kedua hukum acara pidana yakni penerapan pidana mati oleh hakim, dan dimensi ketika adalah hukum eksekusi pidana yang dalam kasus pidana mati timbul kritik kritik tajam karena eksekusinya memakan waktu lama, ahli beranjak dari beberapa teori pemidanaan, yaitu: teori pidana secara alternatif, sehingga ada ajaran bahwa pidana mati itu pilihan terakhir, kalau ada alternatif lain, jatuhkanlah pidana yang lain, bukan pidana mati: konsep yang kedua adalah statemen pbb sejak tahun dengan tema the prevention crime dan the treatment offender yang sudah menyisihkan konsep lama tentang repression crime dan the punishment offender yang sudah mulai terbelakang, diganti dengan the treatment, konsep yang menyatakan bahwa sanksi pidana itu termasuk kategori sanksi yang sifatnya noodrecht dalam rangka pemikiran hukum pidana sebagai sarana hukum ultimatum medium bukan primum medium, bahwa indonesia termasuk negara yang mengakui pidana mati (pro pidana mati) sejak tahun walaupun negara belanda sudah menghapuskan pada tahun sehingga negara yang pro pidana mati disebut detective country atau negara yang mengakui pidana mati secara jure dan facto. sementara itu masyarakat internasional cenderung menolak pidana mati (abolisi) bahkan completely abolisionis : ahli tidak tertarik pada persoalan pro dan kontra pidana mati karena hal itu tidak ada isinya dalam hukum. ahli lebih tertarik pada konsep abolisionis facto , abolisionis practice abolisionis peace time , sebagaimana kecenderungan masyarakat internasional bahwa pidana mati diterapkan hanya untuk kejahatan yang paling serius atau the most serious crime, seperti rumusan dalam occur, bahwa terkait permohonan pengujian narkotika, para pemohon mempersoalkan bahwa ketentuan pidana mati dalam narkotika bertentangan dengan ketentuan hak untuk hidup yang tercantum dalam dan uud ada pemikiran kemungkinan dipertimbangkan bahwa penerapan pidana mati indonesia untuk dilakukan keputusan abolisi dalam arti abolition facto atau abolition practice in peace time , sesuai dengan perkembangan internasional, bahwa penggunaan narkotika, seperti halnya judi dan seks adalah termasuk kategori crime without victim , sehingga yang penting bukanlah peradilan pidana yang menerapkan pidana berat atau pidana mati, tetapi yang lebih penting lagi untuk dikembangkan adalah model masyarakat anti narkoba secara intensif seluruh pelosok tanah air dan penduduk indonesia. dr. arif rosita universitas indonesia) mengemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa ketentuan tentang pidana mati dalam peraturan perundang undangan indonesia banyak sekali, kurang lebih ada dua belas, oleh karena itu usaha usaha menghapus pidana mati dari peraturan perundang undang harus bersifat holistik. negara belanda telah menghapuskan pidana mati dari kuh nya, tetapi kuhp hindia belanda masih mempertahankan pidana mati, karena tujuannya memang untuk menghukum orang orang pribumi dalam mengusahakan ketertiban dan keamanan hindia belanda. pada saat ini sudah negara menghapus pidana mati, pidana mati perlu dihapuskan, karena pidana mati berdasarkan hukum adalah suatu viktimisasi oleh manusia terhadap sesama manusia, merugikan dan menimbulkan korban satu sama lain, tidak melindungi manusia, indonesia masih mempertahankan pidana mati, karena meskipun memiliki pancasila dan uud tetapi tidak menghina dengan baik. oleh karena itu, jika hukum indonesia harus sesuai dengan pancasila dan uud pidana mati harus dihapuskan, demi 4k, yakni kebenaran, keadilan, kerukunan, dan kesejahteraan rakyat: penerapan pidana mati dalam narkotika pada dasarnya bertentangan dengan uud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dihapus, karena bertentangan dengan hak untuk hidup yang tercantum dalam menghukum manusia dengan pidana sesama manusia: prof. margono reksodiputro, s.h., m.a. universitas indonesia) menjelaskan dua hal, dari konsep rancangan kuhp dan pendapat ahli tetang pidana mati sebagai berikut: pidana mati dalam konsep rancangan kuhp (versi ke tahun dalam diskusi terdapat pendapat yang mempertahankan pidana mati yang mendasarkan diri bahwa pidana mati masih diperlukan indonesia untuk menangkal (for deterrence) khususnya kejahatan pembunuhan (menghilangkan jiwa korban) dannyawa dibalas nyawa). samping itu ada yang menolak pidana mati dengan argumentasi antara lain bahwa pidana mati tidak manusiawi, bertentangan dengan moral dan mengandung bahaya akan adanya suatu putusan pengadilan yang keliru yang tidak dapat diperbaiki kalau terpidana sudah mati. argumentasi lain bahwa belanda sendiri pidana mati sudah dihapus sejak tahun dan juga dibanyak negara pidana mati dihapuskan karena sifat menangkapnya' tidak pernah dapat dibuktikan, serta perlu diingat bahwamelalui konsep pemasyarakatan narapidana. tim akhirnya memutuskan bahwa pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif : sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat, pelaksanaannya terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda: baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak presiden: pelaksanaan dapat ditunda dengan masa percobaan selama tahun: jika selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana paling lama tahun dengan keputusan menteri: dan jika permohonan grasidapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan menteri, pemikiran tim atas sejalan dengan apa yangmilan, yang dalam resolusi nomor telah ditentukan ketentuan bawah judul safeguard guaranteeing protection the rights those facing the death penalty : pendapat ahli tentang pidana mati menawarkan tiga alternatif sebagai berikut: tetap mempertahankan pidana mati, tetapimisal dengan merujuk rumusan dalam konsep rancangan kuhp: menentukan bahwa pidana mati bertentangan dengan uud dan karena itu semua perundang undangan indonesia harus diselaraskan dengan ketentuan tersebut. begitu pula harus diselaraskan kasus pengadilan yang memutus pidana mati tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui putusan mahkamah agung: menentukan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan uud makaaksama kemungkinan penggunaan alternatif samping pidana mati dan kekan mempergunakan persyaratan dan pertimbangan tersebut atas dan untuk putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada mahkamah agung dipersilakan untuk memerintahkan penundaan pelaksanaan pidana mati dengan kesepakatan jaksa agung selama sepuluh tahun ditambah ketentuan bahwa apabila terpidana dalam masa percobaan selama sepuluhdua puluh tahun dengan keputusan menteri hukum dan ham. prof. dr. kento wibisono ahli filsafat pancasila dari ugm yogyakarta): bahwa menghadapi persoalan pro dan kontra penerapan hukuman mati dalam kejahatan penyebaran narkoba, kita harus menjatuhkan pilihan yang mungkin sama baik atau sama penting dengan mengorbankan salah satu daripadanya. satu pihak, mereka yang menentang penerapan pidana pun. pihak lain mereka yang pro atau setuju penerapan pidana mati mendasarkan diri atas pertimbangan kenyataan empirik bahwa, bahwaesuatu yang mut: bahwa oleh karena itu, dalam menentukan sikap terhadap pro atau kontra penerapan pidana mati,a depan bangsa dan negara kita: dari perspektif pancasila, meskipun sekarang ini pancasila itu sudah mutltitafsir tergantung dari mana kita ingin memanfaatkannya, tetapi ahli mengajak kembali kepada pokok pokok pikiran dalam pancasila dan pembukaan uud dalam hal mana tujuan mulai dari para founding fathers kita itu adalah menyelamatkan bangsa ini, mencerdaskan bangsa ini, mana kondisi buruk sekarang ini selain karena sebab sebab lain, juga disebabkan penyebaran narkoba. maka pancasila tidak menyetujui adanya penyebaran narkoba, yang berarti implikasi atau konsekuensinya penyebaran narkoba harus ditentang dengan konsekuensi hukum yang tepat, dengan demikian, terhadap dua pilihan tersebut, menurut ahli kepastian hukum dan keadilan mayoritaslah yang yang harus diutamakan, demi dan atas nama masyarakat bangsa yang lebih luas, dari pada kepentingan segelintir, sekelompok sindikat untuk meraih keuntungan finansial dan sebagainya. prof. dr. ronald titahelu, s.h., m.s. universitas pattimura, ambon): bahwa ahli akan meninjau masalah hukuman mati secara umum, tidak terkait dengan narkoba, dari nilai nilai yang terkandung dalam uud secara keseluruhan, mulai dari pembukaan sampai nya, dan perlu dikatakan bahwa pada bagian awal dari pembukaan uud terdapat meta norms, walaupun sifatnya adalah vague, namun dalamnya terdapat nilai nilai yang sangat luhur yang harus diperhatikan dengan baik. ahli melihat dari nilai kemerdekaan yang bukan sekedar kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan untuk menentukan nilai nilai dan hukumnya sendiri, termasuk membebaskan dari adanya ketentuan pidana mati yang diwariskan oleh kolonial yang tujuannya memang untuk melestarikan kekuasaan: persoalannya sekarang adalah apakah eksistensi hak hidup manusia yang melekat secara kodrati maupun yang melekat karena pemberian tuhanmenurut ahli, hal itu berkaitan dengan kaidah yang terdiri dari dua frasa, yakni rotasi dan apoapsis.nilai nilai martabat yang merujuk kebesaran martabat bangserhadap peristiwa peristiwa dan perbuatan perbuatan yang diancam dengan hukuman mati, atau juga meniadakan hukuman mati: memang bahwa tiada kejahatan tanpa hukuman, tetapi tidak perlu bahwa hukuman harus semata mata pidana mati, atau tidak perlu ada pidana mati. kalau dikaitkan dengan kesejahteraan umum, bukan dalam arti kesejahteraan (a) legal standing pemohon iii dan sebagaimana diuraikan pada bagian awal permohonan ini, pemohon ill dan adalah warga negara australia yang sedang menjalani hukuman lembaga pemasyarakatan keroyokan, kuta, kabupaten badung, bali, terkait dengan tindak pidana yang diatur dengan narkotika. sisi lain, huruf (a) uuk memberikan batasan bahwa perorangan yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara pengujian materiil undang undang terhadap uud adalah warga negara indonesia. berikut bunyi huruf st. pembatasan yang diterapkan oleh huruf tersebut jelas sangat merugikan kepentingan pemohon iii dan iv, karena pembatasan tersebut menyebabkan pemohon iii dan tidak dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara pengujian materiil dengan ancaman pidana mati yang terdapat dalam narkotika terhadap uud walaupun pemohon iii dan telah dijatuhi hukuman mati berdasarkan narkotika (vide bukti s.d. pembatasan yang dilakukan oleh huruf (a) tersebut jelasiii dan terlebih dahulu memohon agar menguji ketentuan yang terdapat dalam huruf uuk yang membatasi hak pemohon iii dan dalam mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap narkotika. dan memutus bahwa huruf (a) uuk bertentangan dengan uud dan dengan demikian tidak penerapannya dibatasi hanya untuk kejahatan yang sangat serius (the most serious crimes. terjemahan resmi:. selain itu, occur mengatur (vide buktiterjemahan resmi:dari ketiga ketentuan tersebut atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: pertama: occur mengatur tentang hukuman mati sebagai suatu bentuk pembatasan atas hak untuk hidup, namun occur lebih menghendaki agar hukuman mati dihapuskan. hal ini tersirat pada ketentuan dan atas. kehendak untuk menghapus hukuman mati juga dapat dilihat pada paragraf general comment occur. berikut kutipan paragraf tersebut (vide(videkolektif saja, tetapi kesejahteraan kolektif dan kesejahteraan individual secara seimbang. kepentingan orang yang dirugikan dan kepentingan orang yang menimbulkan korban harus diperlakukan seimbang, itulah keadilan sosial. hal ini berarti bahwa pembukaan uud mengandung nilai yang memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia dan kemudian dijelaskan kembali dalam pancasila, yang tidak hanya diberikan kepada warga negara, tetapi juga karena nilai nilai tersebut universal maka berlaku secara universal untuk semua umat manusia, pidana mati bukanlah suatu jalan keluar untuk menjaga eksistensi kolektivitas tanpa adanya keseimbangan dengan eksistensi individu. dan uud nilainya sudah ada dalam pembukaan, namun tidak lagi bersifat value norms, tetapi sudah merupakan substantive norms yang dalamnya mengandung general proposition, suatu ketentuan tentang hak hidup setiap orang yang tidak dapat derogat dengan cara apa pun, termasuk oleh uud oleh karena itu, pencabutan pidana mati dalam berbagai peraturan perundang undangan indonesia memang sangat dibutuhkan: i3. .9j prof. dr. arief sidharth, s.h. universitas parahyangan, bandung): bahwa pemakaian narkoba secara salah semakin hari semakin meningkat dantu, pengedaran narkob, sehingga untuk memberantasnya maka pengejarnya perlu diancam dan dijatuhi hukuman yang berat seberat mungkin, misalnya pidana mati seperti yang yang dianut singapura, malaysia, dan juga indonesia lewat narkotikapidana mati. ahli bahkan berpendapat bahwa sebaiknya pidana mati dihapuskan untuk jenis kejahatan apapun dan diganti dengan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh remisi, dengan alasan dari sudut filsafat berikut ini. selama ini analisis mengenai pidana mati, baik oleh yang setuju maupun tidak setuju, cenderung bergerak dalam tataran ilmu ilmu positif, khususnya ilmu hukum pidana positif, kriminologi, sosiologi, dan mungkin juga psikologi, yang kecenderungannya memperlihatkan pertimbangan gramatikal yang bisa mendorong arah asas tujuan menghalalkan cara dan menjadikan manusia sebagai alat. sedangkan renungan atau analisis dari sudut filsafat tampak kurang mendapat tempat, pada hal pandangan filsafat justru memasalahkan apakah menempatkan manusia sebagai sarana alat dan secara filsafat pidana mati dapat dipertanggungjawabkantermasuk hukum pidana dengan stelsel pidananya, pemikiran kefilsafatan yang dapat menghasilkan sikap yang fundamental terhadap pidana mati kiranya akan menjauhkan kita dari terombang bimbingan oleh pengaruh dari luar indonesia. dalam hal ini, walaupun dalam filsafat terdapat berbagai macam aliran filsafat, tetapi kita tak terlalu sulit untuk menentukan pilihan, karena pendiri negara telah memberikan 'patokan', yakni menetapkan pancasila sebagai asas negara. maka wajar apabil, khusus dalam hukum pidana, mengenai sanksi pidana merupakan salah satu bentuk dari sanksi hukum, yakni akibat tertentu yang dapat yangoleh karena itu, sanksi pidana atau hukuman yang berupasanksi pidana harus: merupakan pernyataan secara konkrit tentang penilaian masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, bahwa perbuatan itu buruk, menindas martabat sesamanya, dan membahayakan eksistensi masyarakat manusia yang sehat: merupakan peringatan agar orang menjauhi perbuatan yang dapat membawa akibat pengenaan pidana itu, pidana mati sebagai sanksi pidana tidak memenuhi aspek yang ketiga, tetapi hanya memenuhi aspek yang pertama dan aspek yang kedua yang berarti hanya mereduksi manusia sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan. dengan demikian, pidana mati pada hakikatnya tidak mempunyai tempat dalam gagasan hukum berdasarkan pancasila. pidana mati juga dirasakan kejam dan dipandang sebagai sanksi pidana yang paling berat, menimbulkan rasa takut dan siksaan yang luar biasa bagi terhukum karena mengetahui kapan dan dengan cara apa akan diakhiri hidupnya, hal yang berbeda dengan kejadian kematian biasa yang tidak bisa diprediksi, sehingga mewujudkan suatu additional horror: bahwa berdasarkan uud hak untuk hidup merupakan salah satu ham yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable), sehingga berdasarkan asas lex superior derogat legi inferior maka semua peraturan perundang undangan yang memuat ketentuan tentang pidana mati adalah inkonstitusional dan tidak memiliki pemberlakuan formal lagi. i3. menimbang bahwa baik para pemohon, pemerintah, dan pihak pihak terkait telah menyampaikan kesimpulan terakhirnya yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing masing, pendirian mahkamah terhadap pokok permohonan i3. menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil dalil permohonan dan kesimpulan para pemohon, alat alat bukti tertulis, keterangan para ahli, keterangan tertulis dpr ri, keterangan dan kesimpulan dari pemerintah, keterangan dan kesimpulan para pihak terkait, maka mahkamah sampai pada pendirian mengenai isu pokok permohonan guo, yakni apakah ketentuan pidana mati (death penalty: capital punishment) sebagaimana tercantum dalam huruf huruf dan huruf huruf serta huruf huruf dan huruf narkotika bertentangan dengan uud ketentuan narkotika tersebut masing masing berbunyi sebagai berikutmenurut para pemohon ketentuan dalam narkotika tersebut atas bertentangan dengannyatakan pendiriannya perihal konstitusional tidaknya hukuman mati atau pidana mati, cast yang tercantum dalam narkotika, penting bagi mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal berikut: bahwa mahkamah ini, sesuai dengan ketentuan dan uud adalah bertugas untuk menyelenggarakan peradilan bukan saja untuk menegakkan hukum tetapi juga keadilan. dalam hubungannya dengan isupidana atau pidana mati itu sendiri, kejahatan yang diancam dengan pidana mati,berbicara tentang pidana matidalam kaitannya dengan permohonan guo, tampak nyata bahwa hampir seluruh dalil pemohon dibangun atas argumentasi yang bertolak semata mata dari perspektif hak untuk hidup (right life) orang yang dijatuhi pidana mati. kelemahan yang tak mudah untuk dielakkan oleh pandangan demikian adalah: pandangan demikian akan dipahami sebagai pandangan yang mengisikan, bahkan menitipkan, kualitas sifat jahat dari perbuatan atau kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut. padahal, kejahatan kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu adalah kejahatan kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung menyerang hak untuk hidup (right life) dan hak atas kehidupan (right life), yang tak lain dan tak bukan adalah hak yang justru menjadi dasar pembelaan paling hakiki dari pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati tersebut. pertanyaan yang timbul kemudian adalah manakah letak perbedaan hakiki antara hak untuk hidup dari pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut dan hak untuk hidup dari mereka yang menjadi korban kejahatan itu, sehingga yang satu harus dimulakan (dalam hal ini hak untuk hidup pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana mati) sedangkan yang lain dapat dinisbatkan, bahkan dinihilkan (dalam hal ini hak untuk hidup korban), setidak tidaknya diabaikan dari pertimbangan para penyokong penghapusan pidana mati. dengan rumusan kata kata yang berbeda, bagaimanakah penjelasan yang dapat diterima oleh akal sehat dan rasa keadilan bahwa hak hidup dari pelaku kejahatan pembunuhan berencana, pelaku kejahatan genosida, pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, pelaku kejahatan terorisme sekadar untuk menunjuk beberapa contoh harus dimulakan dengan mengabaikan hak untuk hidup korban dari kejahatan kejahatan itu. kegagalan untuk memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh akal sehat dan rasa keadilan atas pertanyaan tersebut mengakibatkan seluruh bangunan argumentasi yang disusun atas landasan pembelaan atas hak untuk hidup sebagai hak mutlak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun menjadi sangat problematis. ii) pandangan demikian juga menitipkan rasa keadilan pihak keluarga korban, sekaligus rasa keadilan masyarakat pada umumnya. dengan tetap menghargai pendirian mereka yang menentang pidana mati seperti pendapat cesar beccarii, sebagaimana dikutip para pemohon dalam permohonan guo, bahwa capital punishment , pendapat ini sama sekali belum menjawab pertanyaan bagaimanakah memulihkan kepedihan hati dari suatu keluarga yang kehilangan salah seorang anggota keluarga yang dicintainya yang telah menjadi korban pembunuhan berencana, atau korban kejahatan genosida, atau korban kejahatan terorisme. apa yang dapat dan harus diperbuat oleh hukum terhadap mereka. oleh karena keadaan semacam itu dapat terjadi pada keluarga mana pun dalam suatu masyarakat, maka pertanyaan itu juga dapat dirumuskan menjadi, apa yang dapat dan harus dilakukan oleh hukum terhadap masyarakat. dengan berlindung balik argumentasi restoration justice, yang semata mata melihat pelaku kejahatan (yang diancam dengan pidana mati itu) sebagai orang sakit yang perlu disembuhkan , pandangan ini telah mengabaikan fakta bahwa setiap kejahatan sehingga, pertanyaannya kemudian adalah mungkinkah harmoni sosial dalam masyarakat dipulihkan hanya dengan merestorasi pelaku kejahatan yang menimbulkan disharmoni tersebut, sebagaimana yang diyakini oleh mereka yang menentang pidana mati iii) pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati yang didasarkan pada alasan ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana sehingga memungkinkan terjadinya kekeliruan, yaitu dijatuhkannya pidana mati terhadap orang yang tak bersalah, tidak sepenuhnya dapat diterima, setidak tidaknya karena dua alasan. pertama, dengan tetap mengakui ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana, menghapuskan pidana mati yang satu pihak tetap tidak serta merta membuat sistem peradilan pidana jadi sempurna, lain pihak penghapusan pidana mati itu sudah pasti mencederai rasa keadilan masyarakat karena tidak terestorasinya harmoni sosial yang ditimbulkan oleh terjadinya kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu. kedua, dengan menonjolkan kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam penjatuhan pidana mati kepada orang yang tak bersalah, atau telah terjadinya kekeliruan pada beberapa kasus, tanpa mengajukan fakta fakta yang menunjukkan persentase kekeliruan yang telah terjadi dalam penjatuhan pidana mati dalam suatu rentang waktu tertentu, pandangan ini sulit menghindar dari kecurigaan akan adanya kesengajaan untuk membentuk suasana hiper realitas (hyper reality) sehingga pesan yang ditangkap oleh publik menjadi bias karena orang akan terpaku pada kekeliruan itu dan melupakan substansi perdebatan yang sesungguhnya yakni mengapa pembelaan hak untuk hidup terhadap pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana mati menjadi lebih bernilai daripada pembelaan terhadap hak untuk hidup dari korban kejahatan itu. iv) pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati dengan argumentasi bahwa pidana mati telah gagal membangun efek jera dengan mengajukan data data statistik yang menunjukkan bahwa pidana mati tidak menurunkan kuantitas kejahatan, diragukan kecukupan (sufficiency) nilai argumentatifnya guna mendukung gagasan penghapusan pidana mati, setidak tidaknya karena dua alasan. pertama, dalam hal negara yang telah menghapuskan pidana mati, data data tersebut tidak menjawab pertanyaan bagaimana jika pada saat yang sama pidana mati diberlakukan negara negara itu, apakah angka angka kejahatan kejahatan yang diancam pidana mati itu menurun atau meningkat. kedua, terhadap data data statistik yang menyangkut tindak pidana narkotika dan obat obatan terlarang indonesia sepanjang tahun yang dari tahun tahun menunjukkan adanya peningkatan kuantitas (vide permohonan hal. pertanyaan yang timbul adalah: data data statistik tersebut bukan data yang secara spesifik berkenaan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika yang diancam dengan pidana mati, melainkan juga mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tidak diancam dengan pidana mati. oleh karena itu, muncul pertanyaan, meskipun kuantitas tindak pidana narkotika dan psikotropika tersebut terlihat meningkat, apakah kuantitas tindak pidana narkotika yang diancam pidana mati juga meningkat atau justru sebaliknya menurun. data data statistik tersebut juga tidak menjawab pertanyaan, bahwa jika dalam keadaan pidana mati masih diberlakukan juga ternyata terjadi peningkatan kuantitas sedemikian, apalagi jika pidana mati tersebut dihapuskan. pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati dengan alasan karena pidana mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan indonesia, menurut mahkamah, pandangan ini telah menyamaratakan semua jenis kejahatan dan sekaligus menyamaratakan pula kualitasnya. yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah dengan pemberlakuan pidana mati serta merta berarti mengubah filosofi pemidanaan indonesia, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. mahkamah berpendapat, filosofi tersebut adalah prinsip yang bersifat umum. artinya, hanya berlaku terhadap kejahatan kejahatan tertentu dan dalam kualitas tertentu yang memang masih mungkin untuk dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelakunya. sehingga, penerapan pidana mati terhadap jenis dan kualitas kejahatan tertentu tidaklah serta merta mengubah filosofi pemidanaan indonesia. selain itu, dalam hukum pidana, sangatlah sulit untuk menghilangkan sama sekali adanya kesan retribusi (pembalasan) pemidanaan itu karena aspek retribusi tersebut memang melekat pada sifat sanksi pidana itu sendiri jika semata mata dilihat dari perspektif orang yang dijatuhi sanksi pidana dan korban tindak pidana. namun, kesan demikian akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali apabila pengenaan suatu sanksi pidana, termasuk pidana mati, dilihat dari perspektif upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu sebagai akibat dari adanya suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. dengan demikian, pendapat para pemohon dalam permohonan guo yang mengatakan teori balas dendam an eye for eye (vergeldingstheorie, lex taliones) dengan adanya ancaman pidana mati dalam narkotika mendapatkan legitimasi, sehingga bertentangan dengan tujuan pemidanaan indonesia, tidaklah tepat. vi) dengan uraian pada angka atas, tidaklah berarti mahkamah menutup mata terhadap fakta yang menggambarkan kecenderungan negara negara dunia saat ini untuk menghapuskan pidana mati, yaitu negara yang abolisionis untuk semua kejahatan (abolisionis for all crimes), negara hanya terhadap kejahatan biasa (abolisionis for ordinary crimes only), dan negara melakukan moratorium (abolisionis practice). namun, bagi mahkamah, yang menjadi pokok soal dalam hal pidana mati bukanlah angka angka statistik yang menggambarkan kecenderungan itu melainkan apakah pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan kejahatan tertentu yang termasuk dalam kualifikasi kejahatan kejahatan yang paling serius (the most serious crimes), adil serta dapat dibenarkan oleh uud hal mana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya dari putusan ini. i3. menimbang untuk selanjutnya, secara lebih spesifik terhadap dalil dalil para pemohon yang menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan uud mahkamah berpendapat sebagai berikut: berdasarkan argumentasi yang dibangunarkotikaharusnya pidana mati dalam seluruh ketentuan perundang undangan indonesia. ada dua alasan mendasar yang diajukan semangat occur yang lebih menghendaki penghapusan hukuman mati juga dapat dilihatkehendak untuk menghapus hukuman mati ini kemudian dimanifestasikan dalam second optional protocol occur, aiming the abolition the death penalty. second optional protocol merupakan suatu instrumen internasional yang disponsori oleh pbb yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati dalam keadaan apapun, baik dalam masa damai maupun dalam masa perang. kedua:atau beberapa kejahatan yang sangat serius. occur tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang definisi the most serious crimes , namun paragraf general comment occur menegaskan bukti p 28a): the committee human rights committee| the opinion that the expression most serious crimes must read restrictive mean that the death penalty should guide exceptional measure. terjemahan resmi bahasa indonesia bukti p 28b): komite komite hak hak asasi manusia) berpendapat bahwa ungkapan kejahatan kejahatan yang paling serius harus dibaca dalam arti yang terbatas. ini berarti hukuman mati seharusnya merupakan suatu upaya yang sangat luar biasa. oleh para pemohon sebagai landasan pembesarnya, yaitu bahwa, menurut para pemohon, (i) pencantuman pidana mati dalam narkotika bertentangan dengan uud secara khusus dengan dan uud (ii) pencantuman pidana mati dalam narkotika bertentangan dengan keberadaan indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang menghendaki dihapusnya pidana mati. terhadap kedua hal tersebut mahkamah berpendapat bahwa kendatipun yang relevan untuk dipertimbangkan oleh mahkamah ini hanyalah pertimbangan pertimbangan yang terkait dengan alasan pembesar para pemohon pada angka (i), namun mengingat fakta bahwa indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional adalah benar adanya, maka menjadi penting pula bagi mahkamah untuk juga menyatakan pendiriannya dalam kaitan dengan alasan yang diajukan para pemohon pada angka (ii) atas. berkenaan dengan persoalan apakah pidana mati bertentangan dengan uud argumentasi pokok yang diajukan para pemohon adalah bahwa pidana mati bertentangan dengan hak untuk hidup (right life), sementara itu oleh karena hak untuk hidup, menurut rumusan uud dikatakan sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun maka, menurut para pemohon, pidana mati bertentangan dengan uud terhadap argumentasi para pemohon ini mahkamah berpendapat: bahwa menurut sejarah penyusunan uud sebagaimana diterangkan pada persidangan tanggal mei oleh lukman hakim saifuddinyang pada intinya menerangkan bahwa tatkala merumuskan bab hak asasi manusia) rujukannya atau yang melatarbelakanginya adalah ketetapan mpr nomor xvii mpr dari ketetapan mpr tersebut kemudian lahir undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. semangat keduanya ketetapan mpr nomor xvii mpr dan undang undang nomor tahun adalah sama yaitu menganut pendirian bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batasketerangan senada juga disampaikan oleh materialis akbar, mantan anggota pah mpr lainnya, pada persidangan yang sama. dari jawaban jawaban kedua mantan anggota pah mpr atas pertanyaan kuasa pemohon, pemerintah, pihak terkait badan narkotika nasional, dan hakim konstitusi dalam persidangan, hal penting yang didapat adalah bahwa hak hak asasi manusia yang diatur dalam uud tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam uud . kembali saya tegaskan bahwa keberadaan ini adalah satu satunya yang terdiri dari dua yang justru bicara kewajiban, padahal babnya hak asasi manusia. dan sengaja ditaruh yang paling akhir sebagai kunci dari sampai i , demikian ditegaskan oleh lukman hakim saifuddin. dengan seluruh uraian pada angka atas, tampakilihat dari sejarah perkembangan konstitusionalisme indonesia, sebagaimana tercermin dalam konstitusi konstitusi yang pernah berlaku, yakni uud sebelum perubahan, konstitusi ris uud dan uud sesudah perubahan, juga tampak adany, sebagai berikut: (a)untukemanusiaan yang adil dan beradab : (b) konstitusi ris memuat ketentuan tentang pembatasan hak hak dan kebebasan kebebasan dasar manusiaumum dalam suatu persekutuan yang demokrasi : (c) : (d) uud pasca perubahan, melalui nampaknya melanjutkan faham konstitusi (konstitusionalisme) yang dianut oleh konstitusi konstitusi indonesia sebelumnya, yakni melakukan pembatasan tentang hak asasi manusia sebagaimana telah diuraikan atas, sejalan dengan pandangan konstitusionalisme indonesia tentang hak asasi manusia sebagaimana diuraikan pada angka, termasuk hak untuk hidup, sebagai berikut: tap mpr nomor xvii mpr selain memuat pandangan dan sikap bangsa terhadapkan pada pancasila dan uud dalam piagam hak asasi manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya , ham dalam dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup dan dalam ditentukan bahwa hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. namun penjelasan ham menyatakan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi dalam dua hal, yaitu dalam hal aborsi untuk kepentingan hidup ibunya dan dalam hal pidana mati berdasarkan putusan pengadilan. selain itu, ham juga memuat ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusiaindonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia dan juga anggota organisasi konferensi islam oki) secara moral perlu memperhatikan isi deklarasi cairo mengenai hak hak asasi islami yang diselenggarakan oleh oki yang dalam huruf deklarasi tersebut menyatakan, kehidupan adalah berkah tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. adalah tugas dari individu, masyarakat dan negara negara untuk melindungi hak hak ini dari setiap pelanggaran apa pun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat. sehingga, menurut pandangan negara negara anggota oki, pencabutan hak untuk hidup yang tidak didasarkan atas hukum yang bersumber dari syariat itulah yang dilarang, mahkamah telah pernah menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian undang undang yang mendasarkan dalil dalil pengujiannya pada uud yaitu dalamselengkapnya dapat dibaca dalam putusan nomor puu ii yang pada intinya menegaskan bahwa haruslah dibaca bersama sama dengan sehingga mahkamah berpendirian bahw hak untuk hidup juga termasuk dalam kelompo, maka pertimbangan hukum dan pendirian mahkamah tersebut berlaku pula terhadap dalil para pemohon berkenaan dengan hak untuk hidup (right life) dalam permohonan guo: bukti lain yang menunjukkan ketidakmutlakan hak untuk hidup (right life), baik yang berwujud ketentuan ketentuan yang membolehkan diberlakukannya pidana mati dengan pembatasan pembatasan tertentu ataupun ketentuan ketentuan tentang penghilangan nyawa secara absah, dapat ditemukan dalam sejumlah instrumen hukum internasional yang mengatur tentang atau berkait dengan hak asasi manusia, antaranya, international covenant civil and political rights occur),rome statute international criminal court,american convention human rights,. occur, menyatakan, countries which have not abolishedyang populer disebut protokol menyatakan, the maximum extent feasible, the parties the conflict shall endeavour avoid the pronouncement the death penalty pregnant women mothers having dependent infants, for offence related the armed conflict. the death penalty for such offences shall not executed such women , sementara itu dalam dari instrumen yang sama dikatakan, the death penalty offence related the armed conflict shall not executed persons who had not attained the age eighteen years the time the offence was committed yang populer disebut protokol il, menyatakan, the death penalty shall not pronounced persons who were under the age eighteen years the time the offence and shall not carried out pregnant women mothers young children , rome statute international criminal court, ditegaskan, nothing this part the statute affects the application states penalties prescribed their national law, nor the law states which not provide for penalties prescribed this part . dengan ketentuan ini berarti, rome statute tidak melarang jika hukum nasional negara negara peserta statuta ini memberlakukan pidana mati.menyatakan, deprivation life shall not regarded inflicted contraception this article when results from the use force which more than absolutely necessary: (a) defence any person from unlawful violence: (b) order effect lawful arrest prevent the escape person lawiully detained, (c) action lawful taken for the purpose selling riot insurrection . dengan ketentuan ini, meskipun tidak mengatur tentang pidana mati, jelas bahwa jika hak untuk hidup benar bersifat mutlak maka tentu tidak perlu ada penegasan sebagaimana disebut pada huruf (a), (b), (c) atas, khususnya huruf (b) dan (c). american convention human rights, dalam nya berbunyi, every person has the right have his life respected. this right shall protected law and, general, from the moment conception. one shall arbitrary deprived his life. countries that have not abolished the death penalty, may imposed only for the most serious crimes and pursuant final judgement rendered competent court and accordance with law establishing such punishment, enacted prior the commission the crime. the application such punishment shall not extended crimes which does not presently apply. the death penalty shall not established states that have abolished it. case shall capital punishment inflicted for political offences related common crimes. capital punishment shall not imposed upon persons who, the time the crime was committed, were under years age over years age, nor shall apply pregnant women. every person condemned death shall have the right apply for amnesty, pardon, computation sentence, which may granted all cases. capital punishment shall not imposed while such petition pending decision the competent authority. ketentuan dalam american convention human rights atas, meskipun jelas arahnya adalah pada penghapusan pidana mati, masih membuka kemungkinan pemberlakuan pidana mati, dengan pembatasan pembatasan yang cukup ketat. dengan kata lain, konvensi tersebut tidak menempatkan hak untuk hidup sebagai hak yang bersifat mutlak. protocol number, menyatakan, state may make provision its law for death penalty respect acts committed time war imminent threat war: such penalty shall applied only the instances laid down the law and accordance with its provisions. the state shall communicate secretary general the council europe the relevant provisions that law . dengan ketentuan ini tampak nyata bahwa bahkan protokol yang secara tegas dimaksudkan untuk menghapus pidana mati pun masih memungkinkan diberlakukannya pidana mati menurut hukum nasional negara negara pesertanya. ketentuan ketentuan dalam berbagai instrumen hukum internasional ataspersyaratan atau pembatasan pembatasan yang ditentukan. artinya, penghapusan pidana mati belum menjadi norma hukum yang berlaku umum yang diterima oleh masyarakat internasional secara universal. yang dapat dikatakan sebagai norma hukum demikian adalah pembatasan pembatasan terhadap pemberlakuan pidana mati tersebut. berdasarkan uraian pada angka sampai dengan atas, telah nyata bahwa pengertian tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dalam uud tersebut tidaklah bersifat mutlak. berkenaan dengan argumentasi para pemohon bahwa indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional, sementara masyarakat internasional cenderung menghapuskan pidana mati, maka menurut para pemohon sudah seyogianya indonesia juga melakukan tindakan yang sama. terhadap argumentasi para pemohon ini mahkamah berpendapat bahwa, secara hukum, mengingat sifat hakikat hukum internasional yang merupakan tertib hukum koordinatif, tanpa membantah pernyataan para pemohon bahwa masyarakat internasional cenderung menghapuskan pidana mati, maka relevansi argumentasi para pemohon ini baru akan mempunyai nilai hukum apabila dapat dibuktikan bahwa dengan tetap mencantumkan ketentuan tentang pidana mati dalam undang undang nasionalnya, indonesia telah melanggar suatu kewajiban internasional yang lahir dari perjanjian internasional. jika tidak, maka argumentasi para pemohon ini haruslah diperlakukan dan diterima sebagai seruan moral belaka.. konvensi wina yang berada bawah titel internal law and observance treaties, berbunyi,his rule without prejudice article sedangkan konvensi wina yang ditunjuk oleh tersebut berbunyi, pada nya, state may not invoke the fact that its consent bound treaty has been expressed violation provision its internal law regarding competence conclude treaties invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned rule its internal law fundamental importance .(fundamental importance). dengan demikian, seandainya pun suatu negara terbukti tidak memenuhi ketentuan suatu perjanjian (failure perform treaty) sepanjang pelanggaran demikian bersifat nyata dan berkenaan dengan ketentuan hukum nasional negara bersangkutan yang secara mendasar sangat penting (fundamental importance), hal demikian dikecualikan dari ruang lingkup pelanggaran perjanjian internasional. occur, yang oleh para pemohon dijadikan sebagai instrumen hukum penting untuk mendukung dalil dalilnya, walaupun benar semangatnya adalah menghapuskan pidana mati, tidaklah melarang negara negara pihak (state parties) untuk memberlakukan pidana mati meskipun dibatasi yaitu hanya terhadapvide iccpri. hal mana juga diakui oleh para pemohon sendiri (vide permohonan hal. dan hal. artinya, dengan memungkinkannya suatu negara untuk memberlakukan pidana mati, meskipun dengan pembatasan pembatasan, hal itu merupakan bukti bahwa hak untuk hidup tidaklah bersifat mutlak. dengan demikian, dari sudut pandang bahwa occur masih membolehkan negara negara pihak memberlakukan pidana mati arti dari frasa the most serious crimes kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf report special rapporteur e cn. tanggal desember bukti p 29a): addition, paragraph the safeguard guaranteeing protection the rights those facing the death penalty, approved the economic and social council its resolution may states that the scope crimes subject the death penalty should not beyond intentional crimes with lethal other extremely grave consequences. the special rapporteur concludes from this, that the death penalty should eliminated for crimes such economic crimes and drug related offences. terjemahan resmi bahasa indonesia bukti p 29b): selain itu, safeguard upaya upaya perlindungan) yang menjamin perlindungan hak hak orang orang yang menghadapi hukuman mati, yang disahkan oleh dewan ekonomi dan sosial dalam resolusinya tanggal mei menyatakan bahwa kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati harus dibatasi hanya pada kejahatan kejahatan yang disengaja, yang menimbulkan akibat akibat yang mematikan atau dampak dampak lainnya yang benar benar sangat serius. dari ini, special rapporteur tersebut menyimpulkan bahwa hukuman mati harus dihapuskan untuk kejahatan seperti kejahatan kejahatan ekonomi dan pelanggaran pelanggaran yang berhubungan dengan obat obat terlarang. dari uraian tersebut atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan kejahatan yang terkait dengan. dan dengan sendirinya bertentangan dengan uud yang menjamin dan melindungi hak untuk hidup tanpa pengecualian (lihat pembahasan pada bagian d i permohonan ago). (c) instrumen instrumen internasional dan regional yang bertujuan menghapus hukuman mati selain occur, juga terdapat instrumen instrumen internasional maupun regional yang secara khusus bertujuan untuk menghapus hukuman mati dunia. instrumen instrumen tersebut adalah sebagai berikut: dalam undang undang nasionalnya, indonesia tidaklah melanggar suatu kewajiban internasional yang lahir dari perjanjian. namun, bagaimanakah halnya jika dilihat dari perspektif bahwa kebolehan untuk memberlakukan pidana mati itu adalah terbatas pada). adakah indonesia telah melanggar suatu kewajiban internasional dengan memberlakukan pidana mati pada sejumlah tindak pidana tertentu dalam narkotika. hal ini sangat bergantung pada jawaban atas pertanyaan apakah kejahatan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo termasuk dalam pengerti" dalam occur. dengan kata lain, apakah tindak pidana dalam narkotika yang diancam dengan pidana mati, yaitu" huruf ajbj,lakukan secara terorganisasi huruf aj, tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitolakukan secara terorganisasi huruf merupakan kejahatan kejahatan yang tergolong dalam pengertian ). terhadap pertanyaan tersebut mahkamah berpendapat: frasa kejahatan yang paling serius ( the most serious crimes ) dalam occur atas tidaklah boleh dibaca terpisah dengan frasa berikutnya, yaitu sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan ( in accordance with the law force the time the commission the crime ). permohonan guo adalah permohonan pengujian narkotika terhadap uud oleh karena itu, apakah kejahatan kejahatan sebagaimana disebut pada angka sampai dengan atas termasuk dalam pengertian kejahatan paling serius , hal itu harus dikaitkan dengan hukum yang berlaku terhadap kejahatan kejahatan narkotika tersebut pada saat dilakukan, baik hukum nasional maupun internasional . pada saat para pemohon melakukan kejahatan narkotika, yang berakibat pada dijatuhkannya pidana mati terhadap para pemohon, tingkat nasional hukum yang berlaku adalah narkotika, sementara itu tingkat internasional hukum yang berlaku (selanjutnya disebut konvensi narkotika dan psikotropika), mana indonesia merupakan negara pihak (state party) yaitu melalui ratifikasi dengan undang undang nomor tahun narkotika adalah implementasi kewajiban hukum internasional yang lahir dari perjanjian internasional, cast konvensi narkotika dan psikotropika, sebagaimana ditegaskan pada konsiderans mengingat angka dan penjelasan umum alinea ke narkotika. salah satu kewajiban hukum internasional yang timbul dari keikutsertaan indonesia dalam konvensi narkotika dan psikotropika tersebut ditegaskan dalam konvensi dimaksud yang menyatakan, the parties shall endeavour ensure that any discretionary legal power under their domestic law relating the prosecution persons for offences . kejahatan kejahatan yang dimaksud oleh konvensi narkotika dan psikotropika tersebut tercantum dalam yang selengkapnya menyatakan, the parties shall ensure that their domestic: (a) the involvement the offence organized criminal group which the offender belongs: (b) the involvement the offender other international organized activities:: the victimization use minors: (g),domestic law party sementara itu, (paragraph yang ditunjuk oleh atas menyatakan, antara lain,the production, manufacture, extraction, offering, offering for sale, distribution, sale, delivery,, lilabove, lthe organization, management financing any offences enumerated ii), iii) iv) above: db). anna dardalam kejahatan kejahatan yang sangat serius (particularly serious). penafsiran sebagaimana disebut pada huruf (d) atas adalah sesuai dengan ketentuan umum penafsiran (general rule interpretation) perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam konvensi wina yang pada nya berbunyi, treaty shall interpreted good faith accordance with the ordinary meaning given the terms treaty their context and the light its object and purpose (suatu perjanjian internasional harus ditafsirkan dengan itikad baik sesuai dengan pengertian sehari hari yang diberikan terhadap istilah istilah dalam suatu perjanjian internasional sesuai dengan konteksnya dan dengan mengingat objek dan tujuan perjanjian internasional tersebut). konteks dari konvensi narkotika dan psikotropika terlihat dari pembukaan preamble) konvensi dimaksud, alinea pertama dan kedua, yang menyatakaaries affect the economic, cultural and political foundationthe purposes . jika kejahatan kejahatan yang dalam konvensi narkotika dan psikotropika dikatakan sebagai kejahatan kejahatan yang sangat serius (particularly serious) diperbandingkan dengan kejahatan kejahatan yang selama ini telah diterima sebagai kelompok kejahatan paling serius (the most serious crimes), seperti kejahatan genosida (genocide crime) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), maka secara substantif tidak terdapat perbedaan diantara kedua kelompok kejahatan itu. karena, baik kejahatan kejahatan yang tergolong dalam the most serious crimes maupun kejahatan kejahatan yang dalam konvensi narkotika dan psikotropika disebut sebagai kejahatan kejahatan yang particularly serious tersebut sama sama adversaries affect the economic, cultural and political foundation society dan sama sama pula membawa danger incalculable gravity . berdasarkan uraian pada huruf (a) sampai dengan (f) atas, telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa kejahatan kejahatan sebagaimana diatur dalam huruf huruf dan huruf huruf serta huruf huruf dan huruf narkotika adalah tergolong dalam kelompok kejahatan yang paling serius baik menurut narkotika maupun menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku pada saat kejahatan tersebut dilakukan. dengan demikian, kualifikasi kejahatan pada narkotika atas dapat disetarakan dengan the most serious crime menurut ketentuan ccp. bahwa, berdasarkan uraian pada huruf (a) sampai dengan (g) atas, tidak terdapat kewajiban hukum internasional apa pun yang lahir dari perjanjian internasional yang dilanggar oleh indonesia dengan memberlakukan pidana mati terhadap kejahatan kejahatan yang diatur dalam huruf huruf huruf huruf serta huruf huruf dan huruf narkotika. sebaliknya, pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan kejahatan dimaksud justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan indonesia dalam konvensi narkotika dan psikotropika sebagaimana diatur dalam konvensi, yang intinya bagi negara pihak dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitan dengan tindak pidana yang berkait dengan narkotika dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud (to), sebagaimana telah diuraikan pada huruf (c) atas. bahwa pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan kejahatan yang diatur dalam narkotika yang dimohonkan pengujian, samping sebagai konsekuensi indonesia sebagai negara pihak (state party) seperti diuraikan pada huruf (h), juga didukung oleh ketentuan konvensi narkotika dan psikotropika yang menyatakan,dengan kata lain, dalam hubungannya dengan permohonan guo, jika menurut indonesia sebagai negara peserta konvensi langkah langkah yang lebih keras, dalam hal ini ancaman pidana mati, dipandang diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan kejahatan tadi, maka langkah langkah demikian bukan hanya tidak bertentangan tetapi justru dibenarkan dan disarankan oleh konvensi dimaksud. artinya indonesia sebagai negara pihak yang menganut sistem pidana mati bagi pelaku kejahatan narkotika tertentu berhak menetapkan pidana mati bagi para pelaku kejahatan narkotika tersebut. demikian pula jika pada suatu ketika indonesia akan mengadopsi gagasan ancaman pidana penjara seumur hidup tanpa pengurangan (life sentence without parole) seperti yang didalilkan para pemohon, maka hal demikian juga tidak bertentangan dengan konvensi. konsekuensi yang lahir dari keikutsertaan indonesia dalam konvensi narkotika dan psikotropika untuk mengambil langkah langkah secara nasional yang lebih keras dalam upaya memberantas kejahatan narkotika secara hukum adalah lebih tinggi derajat kekuatan mengikatnya dilihat dari sudut pandang kualifikasi sumber hukum internasional, sebagaimana diatur dalam statuta mahkamah internasional statute international court justice), dibandingkan dengan pendapat komisi ham pbb yang berpendapat bahwa kejahatan yang berhubungan dengan obat obatan terlarang tidak termasuk dalam kejahatan yang paling serius (most serious crime).: internasional yang menyangkut narkotika, khususnya konvensi pbb dilancar: sebagai perbandingan bawah ini disandingkan ancaman pidana mati tiga negara yaitu indonesia, malaysia, dan singapura terhadap pelaku kejahatan narkotika. import, eksport jumlah narkotika tidak atau lebih atau lebih, mak. atau perdagangan disebut, pidana mati pidana mati. dan pr. gelap candu atau seumur hidup atau mak. dan gr, min. dan pr. denda mak. rp. 50jt. seumur hidup atau min. dan pr. import, eksport: atau lebih, mak. atau perdagangan pidana mati min. pr. gelap morphine ditto pidana mati. 309r. seumur lebih dari hidup atau min. pr. import, eksport atau perdagangan gelap heroin. ditto ditto ditto lebih. import, eksport: jumlah tak disebut. lebih, atau lebih mak. perdagangan seumur hidup atau pidana mati. 30th gelap: ganja mak. dan denda mak. rp. jt. min. 20th pr. import, eksport atau lebih atau perdagangan gelap hashi dau ditto ditto ditto cannabis resin produksi gelap mak. dan denda atau lebih. pidana mati. morphine atau mak. rp. jt. pidana mati. garamnya atau turunannya produksi gelap heroin (diamorphine) atau ditto ditto ditto garamnya atau turunannya memiliki secara ganja atau coca: mak. atau mak. atau gelap bahan mak. dan denda denda m.$ denda atau narkotika mak. rp. jt. atau keduanya. keduanya narkotika lainnya: minimal atau mak. atau denda denda atau mak rp. jt. keduanya. penyalahgunaan ganja atau coca: 2th mak. 2th atau mak. atau atau penggunaan denda denda secara tidak sah, narkotika lainnya: bahan narkotika atau keduanya. pemilikan secara mak. atau mak. atau denda tidak sah alat alat denda atau untuk atau keduanya. keduanya. penyalahgunaan narkotika (pipa jarum suntik, dll kultivasi gelap ganja atau coca: seumur hidup mak. atau tanaman ganja, mak. dan denda dan pr. dan denda atau coca dan paper mak. rp. penyitaan keduanya. somniferum tanahnya. paper somniferum: kana tau denda mak. dan denda kedua yan mak. rp. jt. any penyitaan tanahnya. perdagangan gelap pidana mati atau mak. atau class: narkotika lainnya seumur hidup atau denda mak. 20th (narkotika sintetis) mak. dan denda atau keduanya. min. 5th pr. rp. jt. class: mak. #10pr min. 3th pr. class: mak. 10th min. 2th pr. impor, atau eksport class: gelapnarkotika mak. lainnya (narkotika min. 5th pr. sintetis) ditto ditto class: ditto class: mak. min. 3th pr. menghambat mak. dan denda mak. atau mak. atau denda pelaksanaan tugas rp. 10jt denda m$. atau para penyidik atau keduanya keduanya. min. bln atau denda atau keduanya. tidak memberikan mak. atau denda memberi mak. atau dan mak. atau mak. atau denda keterangan palsu rp. denda atau atau keduanya keduanya. catatan: pr. pukulan rotan: dolar malaysia, s$ dolar singapura. sumber: romli atmasasmita, i3.26j second optional protocol, yang diadopsi dan dideklarasikan melalui resolusi majelis umum pada tanggal desember bukti sebagaimana occur, second optional protocol merupakan instrumen internasional yang disponsori oleh pbb. secara bersama sama, dunam, international covenant economic, social and cultural rights occur, optional protocol occur dan second optional protocol membentuk the international bill human rights piagam internasional tentang hak hak asasi manusia) bukti yang merupakan instrumen instrumen inti mengenai hak asasi manusia. sesuai dengan namanya, second optional protocol bertujuan untuk menghapus hukuman mati. protocol ini merupakan perwujudan dari semangat dunam dan occur yang secara implisit menghendaki penghapusan hukuman mati. kehendak untuk menghapus hukuman mati ditegaskan negara negara yang menjadi pihak dalam protokol ini,: i3. berdasarkan seluruh pertimbangan atas telah nyata bahwa huruf huruf huruf huruf serta huruf huruf huruf narkotika tidak bertentangan dengan uud dan juga tidak melanggar kewajiban hukum internasional indonesia yang lahir dari perjanjian internasional. oleh karenanya, telah nyata pula bahwa permohonan para pemohon tidak beralasan, konklusi menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut atas, maka mahkamah berpendapat: i4. para pemohon yang berkewarganegaraan indonesia memiliki kedudukan hukum (legal standing), sedangkan para pemohon yang berkewarganegaraan asing tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing): pemohon iii dan pemohon dalam perkara nomor puu v yang berkewarganegaraan asing (yaitu myuran sukumaran dan andrew chan) dan pemohon perkara nomor puu v (yaitu scott anthony rush) tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga permohonan para pemohon guo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),pidana mati, tidak bertentangan dengan dan uud sehingga permohonan pengujian guo tidak beralasan dan oleh karena itu permohonan para pemohon harus ditolakib5. menyatakan permohonan pemohon dan pemohon dalam perkara nomor puu v ditolak untuk seluruhnya: menyatakan permohonan pemohon iii dan pemohon dalam perkara nomor puu v tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), menyatakan permohonan perkara nomor puu v tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim konstitusi pada hari selasa oktober oleh kami, jimmy asshiddigie sebagai ketua merangkap anggota, abdul mukti fadjar, h.a.s. jayabaya, dewa gede laguna, soedarsono, hartono, achmad roestandi, h.m. lica marzuki badan narkotika nasional,dewa gede laguna soedarsono ttd. ttd. hartono achmad roestandi ttd. ttd. lica marzuki maruarar siahaanmempunyai pendapat berbeda (dissenting opinions). hakim konstitusi hartono khusus mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon warga negara asing. achmad roestandi mempunyai pendapat berbeda mengenai pokok permohonan. sedangkan h.m. lica marzuki, dan maruarar siahaan mempunyai pendapat berbeda baik mengenai kedudukan hukum (legal standing) maupun pokok permohonan, yang selengkapnya sebagai berikut: hakim konstitusi hartono: bahwa antara pemohon dalam perkara guo terdapat warga negara asing yaitu: myuran sukumaran, dan andrew chan dalam perkara nomor puu serta scott anthony rush dalam perkara nomor puu v dalam permohonan nomor puu v pemohon warga negara asing wna) memohon agar mahkamah menyatakan bahwa huruf uuk bertentangan dengan uud karena guo menyatakan bahwa yang mempunyai kualifikasi sebagai pemohon dalam pengujian undang undang terhadap uud adalah perorangan warga negara indonesia. dengan adanya ketentuan huruf uuk akan menyebabkan pemohon yang berstatus wna tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud kepada mahkamah. pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam uud yang mengatur hak asasi manusia memberikan hak kepada wna, karena wna termasuk dalam pengertian setiap orang yang haknya dijamin dalam dalam uud dalam ketentuan tentang hak asasi manusia bab uud bab uud tentang hak asasi manusia menggunakan kata setiap orang dalam menyebutkan hak hak yang diakui secara konstitusional yaitu hak hak dalam s.d. 28j. adalah jelas bahwa dengan disebutnya setiap orang maka pengakuan hak tersebut diberikan kepada setiap orang, yang artinya setiap manusia artinya termasuk dalamnya orang yang berstatuskan warga negara asing. namun demikian tidak berarti bahwa dalam sistem hukum negara indonesia secara otomatis setiap orang diperlakukan dan mendapatkan hak yang sama tanpa mempertimbangkan status kewarganegaraannya. praktik dibuatnya perjanjian internasional antar negara yang bersifat bilateral yang dalam perjanjian tersebut dicantumkan perlindungan terhadap warga negara dari negara lain membuktikan bahwa ada masih adanya pembedaan hak antara warga negara sendiri dengan warga negara asing.. dalam kaitannya dengan pengujian undang undang terhadap uud ketiga macam undang undang tersebut mempunyai karakteristik berbeda. sebuah undang undang yang semata mata dimaksudkan berlaku untuk warga negara tentulah tidak beralasan apabila ada seorang warga negara asing yang memasalahkan kesalahannya depan mahkamah konstitusi, karena jelas wna yang bersangkutan tidak mempunyai kepentingan. undang undang yang semata mata ditujukan kepada warga negara asing, apabila ada warga negara asing yang memasalahkan kesalahannya maka hal tersebut akan berkaitan dengan dua hal, pertama adalah menyangkut ada tidaknya hak warga negara asing tersebut, dan yang kedua berkaitan dengan kedaulatan negara untuk membuat aturan yang diperlakukan wilayahnya. aturan aturan yang berkaitan dengan imigrasi yang dalamnya terdapat legal policy (kebijakan hukum) yang memang semata mata ditujukan kepada imigran tentulah tidak dapat dipersoalkan kesalahannya oleh wna meskipun wna tersebut tidak diuntungkan oleh aturan tersebut, karena memang aturan tersebut ditujukan kepadanya dan kewenangan negara merupakan pencerminan dari sebuah kedaulatan negara yang ditujukan luar. adanya hak warga negara asing untuk mempersoalkan undang undang yang khusus ditujukan untuk orang asing dapat saja timbul oleh adanya ketentuan lain yaitu adanya perjanjian internasional baik bersifat bilateral maupun multilateral antara negara asal wna tersebut dengan pemerintah negara indonesia. pada undang undang yang substansinya berlaku baik terhadap warga negara indonesia dan warga negara orang asing maka apabila substansi undang undang tersebut merugikan warga negara asing berarti secara otomatis juga akan merugikan warga negara indonesia. dalam pengujian undang undang, sebuah putusan mahkamah bersifat era omnes, artinya, apabila sebuah undang undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal demikian tidak hanya berlaku terhadap pemohon saja tetapi juga berlaku terhadap semua orang yang dirugikan oleh undang undang yang diuji yang termasuk dalamnya adalah warga negara indonesia. materi undang undang yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon wna dalam perkara guo adalah materi yang berlaku baik untuk warga negara asing maupun untuk warga negara indonesia. apabila terdapat suatu permohonan yang diajukan oleh wna sedangkan terhadap subtansi yang dimohonkan juga terdapat kepentingan warga negara indonesia, tetapi mahkamah menolak hanya atas dasar semata mata pohonnya adalah wna hal demikian akan menimbulkan tertundanya kepastian hukum karena harus menunggu sampai ada warga negara indonesia yang mengajukan permohonan dan untuk dapat diperiksa oleh mahkamah pemohon tersebut harus memenuhi syarat syarat baik kualifikasi maupun legal standing. dengan berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya mahkamah memberikan status legal standing kepada pemohon wna dalam kasus guo. pemberian status legal standing tersebut dapat dilakukan oleh mahkamah tanpa harus mengabulkan permohonan pemohon untuk menyatakan sebagai bertentangan dengan uud tetapi cukup dengan melakukan penafsiran secara luas terhadap mk. hakim konstitusi achmad roestandi: perdebatan pro dan kontra tentang penjatuhan pidana mati telah berlangsung selama berabad abad dan hingga kini masih terus berkembang. oleh karena itu, dalam pendapat berbeda ini, saya akan memfokuskan analisis pada masalah konstitusionalitas, dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa para pemohon beranggapan materi muatan dan atau bagian dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika yang berkaitan dengan pidana mati, yang dimuat dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf bertentangan dengan uud terhadap dalil para pemohon itu saya berpendapat sebagai berikut: uud berbunyi: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. dalam uud ditegaskan hak hidup itu merupakan salah satu hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. frasa "yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun artinya mutlak, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikurangi, dan tidak dapat ditunda. dengan demikian pembatasan yang dimungkinkan oleh tidak bisa diberlakukan terhadap hak hidup. tujuan utama dari pidana mati adalah mencabut hak hidup seseorang dengan sengaja. oleh karena itu secara terang benderang bertentangan dengan juncto penjatuhan pidana mati berbeda dengan terbunuhnya seseorang dalam peperangan, atau terbunuhnya seseorang dalam rangka menangkap penjahat. tujuan utama dari tindakan yang dilakukan oleh tentara dalam peperangan atau pembunuhan yang dilakukan oleh polisi dalam menangkap penjahat, bukan dengan niat sengaja untuk membunuh, tetapi untuk melumpuhkan musuh atau penjahat. sekiranya dalam pencapaian tujuan utama (yaitu melumpuhkan musuh atau penjahat) itu terjadi pembunuhan, maka pembunuhan itu bukan merupakan tujuan utama, melainkan merupakan suatu kejadian yang bersifat ekstensif. kita bisa menggunakan instrumen internasional, semisal international covenant civil and political rights occur), sebagai salah satu alat pembanding dalam rangka menemukan penafsiran yang paling tepat atas namun sejak awal seyogyanya diwaspadai bahwa ada berbagai perbedaan antara dengan occur, yaitu: istilah yang digunakan: menggunakan istilah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (right that cannot limited under any circumstances occur menggunakan istilah non derogable rights jumlah hak yang disebut: hanya menyebut buah hak asasi occur menyebut buah hak asasi. hak asasi yang kedelapan adalah hak untuk tidak dipenjara semata mata atas contracta obligations cc. sistematika pengaturan: dari hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun yang disebut dalam ada beberapa hak yang tidak disebut secara spesifik dalam lain dari uud dan tiba tiba muncul dalam yaitu hak untuk tidak diperbudak dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. keseluruhan (kedelapan) hak asasi manusia (non derogable rights) yang disebut dalam occur secara spesifik disebut dalam lain dari occur gradasi (tingkat) pembatasan: dalam larangan pembatasan terhadap ketujuh hak asasi itu bersifat mutlak, artinya tidak boleh diadakan pembatasan dalam keadaan apa pun. oleh karena itu pembatasan yang dimungkinkan oleh tidak dapat diberlakukan terhadap hak asasi yang disebut dalam dalam disebutkan bahwa pembatasan terhadap hak asasi pada umumnya bisa dilakukan "dengan syarat syarat keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan negara tetapi syarat keadaan darurat itu tidak dapat diberlakukan (non derogable) terhadap hak asasi yang disebut dalam pembatasan terhadap dan dan masih mungkin dilakukan dengan alasan lain yang secara tegas disebutkan dalam tersebut. sementara itu pembatasan tidak boleh dilakukan terhadap hak untuk tidak disiksa (vide hak untuk tidak diperbudak dan diperlambat (vide hak untuk diakui sebagai pribadi hadapan hukum (vide dan hak untuk tidak dipenjara karena tidak mampu memenuhi kontrak atas dasar uraian tersebut diatas, saya berpendapat bahwa larangan pembatasan terhadap tujuh jenis hak asasi manusia yang tercantum dalam adalah bersifat mutlak. pembatasan sebagaimana diatur oleh tidak dimungkinkan terhadap ketujuh jenis hak asasi tersebut. sebab jika pembatasan dalam berlaku juga terhadap hak hak yang disebut dalam maka perumus uud gua non, telah memuat yang sia sia atau tidak berguna. saya berpendapat bahwa instrumen internasional bisa digunakan sebagai salah satu acuan, dan dapat digunakan sebagai bandingan untuk memperkaya cakrawala penalaran dalam menafsirkan undang undang dasar. tetapi manakala terdapat perbedaan yang tegas antara instrumen internasional itu dengan uud sebagai hakim konstitusi, saya harus mengutamakan uud sebab, sebagai hakim konstitusi, saya diberikan amanat dan wewenang konstitusional untuk menguji undang undang terhadap uud bukan tugas saya untuk menguji undang undang terhadap instrumen internasional. lebih lebih lagi bukan tugas saya untuk menguji uud terhadap instrumen internasional. sebagai pemeluk agama islam, saya bukan hanya memahami tetapi meyakini kebenaran mutlak yang tersurat dalam seluruh kandungan kitab suci al gurun, termasuk bahwa untuk jenis kejahatan yang sangat terbatas (yaitu perampokan dan pembunuhan) dapat dijatuhi pidana mati. untuk pembunuhan, pidana mati merupakan alternatif terakhir, setelah keluarga korban tidak bersedia menerima ganti kerugian (diyat). bagi saya ketentuan pidana islam merupakan hukum suci (divine law atau lex divina) dan sekaligus merupakan hukum yang dicita citakan (ius constituendum) yang seyogianya membimbing pelaksanaan hukum positif. namun ada perbedaan paradigma antara pelaksanaan hukum positif dengan hukum (norma) agama, sebagai akibat dari sifat yang berbeda antara keduanya. hukum positif (norma hukum) bersifat eksternal, sedangkan norma agama bersifat internal. norma hukum dianggap telah sempurna dilaksanakan apabila telah dilaksanakan secara lahiriah. sementara itu norma agama baru dianggap telah sempurna dilaksanakan, jika selain telah dilaksanakan secara lahiriah, juga dilandasi oleh motivasi (niat) yang ikhlas dari hati nurani manusia dibalik pelaksanaan lahiriah tersebut. jika dilihat dari hukum positif, pelaksanaan pidana mati memang sangat mencemaskan, karena setelah pidana mati dilaksanakan tidak ada lagi upaya yang terbuka untuk memperbaikinya. hal ini sungguh dapat dipahami karena hukum positif tidak mempertimbangkan penghinaan kembali yang akan terjadi hari akhirat nanti. hukum positif hanya mengatur kehidupan duniawi (undang). sedangkan hukum agama selain mengatur kehidupan duniawi juga berkaitan dengan kehidupan ukhrowi (transendental). oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma agama, bukan hanya dirasakan sebagai kejahatan (crime) yang mengganggu ketertiban sosial semata, tetapi juga dirasakan sebagai dosa (sin) yang akan tetap diperhitungkan hari pembalasan (yaumiddin) atau hari perhitungan (aumur hisab) nanti. putusan pengadilan dunia, bukan berarti penyelesaian tuntas yang menjamin keadilan sepenuhnya bagi mereka yang beriman kepada hari akhirat. kesalahan penjatuhan pidana mati diyakini tetap akan diperhitungkan kembali diakhiri nanti. oleh karena perbedaan paradigma itulah, saya dapat memahami bahwa norma agama membolehkan penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan tertentu. namun demikian, masyarakat indonesia adalah masyarakat yang pluralistik, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. bangsa yang pluralistik itu telah mengadakan kesepakatan (konsensus) nasional, yang tertuang dalam pancasila dan uud sebagai hukum dasar (fundamental law) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. fundamental law itulah yang merupakan hukum positif tertinggi yang harus dijadikan pegangan tertinggi oleh semua warga negara, termasuk oleh saya selaku hakim konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang undang. uud menyatakan bahwa hak hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, oleh karena itu pidana mati yang tujuan utamanya dengan sengaja mencabut hak hidup seseorang bertentangan dengan uud kesimpulan berdasarkan alasan alasan yang telah dikemukakan diatas, saya berpendapat bahwa permohonan para pemohon guo seharusnya dinyatakan dikabulkan. hakim konstitusi hm. lica marzuki: para pemohon edith yunita santri wni). rani andriana melissa aprilia) wni). myuran sukumaran wna). andrew chan wna) dan pemohon ii, scott anthony rush wna), memohonkan pengujian huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf undang undang nomor tahun tentang narkotika (selanjutnya disebut narkoba) sepanjang kata kata 'pidana mati atau' terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud narkoba yang dimohonkan pengujian undang undang oleh para pemohon dan dimaksud, berbunyi sebagai berikut huruf narkoba, baranginternasional tentang hak hak sipil dan politik yang disahkan pada tanggal desembermeyakini bahwa semua upaya penghapusan hukuman mati harus dianggap sebagai kemajuan dalam penghormatan terhadap hak untuk hidup, berkeinginan untuk melaksanakan sebuah komitmen internasional untuk menghapus hukuman mati, telah menyetujui sebagai berikut: dalam upayanya untuk menghapus hukuman mati, second optional protocol menerapkan standar yang lebih tinggi daripada occur. second optional protocol bertujuan untuk menghapus hukuman mati secara total, tanpa pengecualian berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan. bahkan second optional protocol membatasi bahwa reservasi hanya dapat dilakukan awal, ketika ratifikasi atau aksesi dilakukan dan reservasi ketika ratifikasi atau aksesi dibatasi hanya untuk hukuman mati terhadap kejahatan kejahatan yang sangat serius yang terkait dengan militer masa perang. dengan demikian, kejahatan yang terkait dengan narkotika tidak termasuk dalam kategori yang dapat dipreservasi. reservasi yang bersifat sangat terbatas ini menunjukkan trend internasional yang sangat kuat untuk menghapus hukuman mati. sampai dengan tanggal january telah (enam puluh) negara meratifikasi mengakses protocol ini buktbukti sejak tanggal april protocol terbuka untuk ditandatangani oleh negara negara yang hendak masuk sebagai pihak. protocolprotocol bertujuan untuk menghapus hukuman mati, kecuali dalam masa perang. puluh) tahun dan denda paling banyak rp. (satu milyar rupiah): huruf narkoba,narkoba,huruf narkoba,para pemohon dan memandang narkoba dimaksud bertentangan dengan uud setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannyaertama tama, perlu kiranya dipertimbangkan, apakahdalam perkara ini. para pemohon myuran sukumaran dan andrew chan, dan pemohon ii, scott anthony rush, adalah warga negara australia, bukan warga negara indonesia. huruf nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, mensyarat. merujuk huruf tersebut, niscaya para pemohon dimaksud yang notabene berstatus warga negara asing (wna) tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang undang. namun tatkala narkoba yang dimohonkan pengujian itu berpaut dengan hak untuk hidup (right life) bagi setiap orang, sebagaimana dijamin oleh konstitusi, vide uud dan uud niscaya suatu ketentuan undang undang, wet, geser, seperti halnya cast huruf mk, tidaklah dapat menghambat upaya permohonan pengujian terhadap undang undang yang berpaut dengan the matter life and death itu, termasuk bagi orang orang yang berstatus warga negara asing negeri ini. hak untuk hidup (right life) adalah basic right. basic right merupakan inherent dignity yang melekat dalam diri setiap manusia karena dia adalah manusia. suatu basic right tidak dapat disimpan oleh undang undang, wet, geser. dalam pada itu, konstitusi menjamin perlakuan yang sama bagi setiap orang hadapankata 'setiap orang'. putusan bundesverfassungsgericht jerman, bertanggal mei mengabulkan permohonan constitutional complaint verfassungsbeschwerde') dari seorang mahasiswa asing, berkebangsaan maroko, yang menganggap upaya pencegahan data screening rasterfahnundung), yang diadakan oleh the federal policy agency bundeskriminanilamt') guna mengantisipasi bahaya teroris sesudah peristiwa september bertentangan dengan the right for informational self determination yang dijamin oleh grundgesetz republik federasi jerman. dalam pada itu, mahkamah konstitusi mongolia, lazim disebut constitutional sets (atau sets) mengakui hak warga negara asing dan mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan, yang tidak tinggal secara sah wilayah negara mongolia mengajukan permohonan justicia kepada constitutional sets atau sets dimaksud majalah konstitusi, november desember halaman memberlakukan huruf dalam perkara ini berarti menghambat upaya setiap orang guna memohonkan pengujian undang undang terhadap suatu basic right yang dijamin konstitusi. memberlakukan huruf berarti mengingkari konstitusi, cast uud oleh karena itu, beralasan kiranya apabila huruf dikesampingkan (optik legged, put aside, exception dillegalite), khusus dalam perkara ini. mahkamah konstitusi pernah menyambungkan dalam putusan perkara nomor puu i tanggal desember a.n. pemohon machi hendra, sh, sebelum mahkamah menyatakan seterusnya dinyatakan tidak mengikat secara hukum, berdasarkan putusan perkara nomor puu ii tanggal april a.n pemohon dr. elias tobing dan dr. rd. nama gunawan, mm, mba. pada saat ini termasuk negara yang masih memberlakukan pidana mati, atau hukuman mati (doodstraf, death penalty, capital punishment), sebagaimana cast dalam narkoba yang dimohonkan pengujian. terdapat negara yang tergolong negara abolisionis. yang telah menghapuskan pidana mati. pada perubahan kedua uud tepatnya pada tanggal agustus diberlakuk', disamping uud berbunyi, hak untuk hidup, dst,dst, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun'. kedua konstitusi dimaksud mengatur hak untuk hidup (right life) bagi setiap orang. frasa uud yang berbunyi, hak untuk hidup . adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" mempernyatakan bahwasanya hak untuk hidup atau right life tergolong non derogable rights, atau non derogable human rights. hak untuk hidup (right life) tidak dapat disimpan, dikesampingkan, apalagi di negasi, termasuk tidak dapat dibatasi oleh suatu kaidah hukum yang lebih rendah. hak untuk hidup (right life) merupakan basic right, tidak dapat dibatasi oleh undang undang, wet, geser yang derajatnya lebih rendah. uud dan article udh tidak dapat diberlakukan. basic rights mengikat langsung ketiga bidang kekuasaan negara guna menaati dan menghormatinya. article grundgezet republik federal jerman, berbunyi, . basic rights are binding legislature, executive and judiciary directly valid law'. tatkala pidana mati atau hukuman mati masih dipertahankan berarti terjadi suatu contradiction (tegenspraak zich self) terhadap basic right itu sendiri. beralasan kiranya, agar huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf narkoba sepanjang kata kata 'pidana mati atau' dinyatakan tidak mengikat secara hukum, karena bertentangan dengan uud dan uud depan, pidana mati, atau hukuman mati (doodstraf, death penalty, capital punishment) seharusnya tidak diberlakukan lagi terhadap semua kejahatan (abolisionis for all crimes). lagi pula, pidana mati, atau hukuman mati (doodstraf, death penalty, capital punishment) tidak dapat dipulihkan (herself met vorige toestand) tatkala terhukum kelak tidak ternyata bersalah. contoh klasik, kala abad jean calls dijatuhi pidana mati oleh pengadilan toulouse, perancis karena didakwa membunuh puteranya sendiri. dia tidak terbukti melakukan pembunuhan yang dibawakan namun telah menjalani eksekusi. marches cesar bonekanya beccarii ahli hukum dan pemikir berkebangsaan italia mencatat tragedi jean calls itu dalam bukunya dei teliti delle pen beccarii mengutuk pidana mati dan penyiksaan. baginya, pencegahan kejahatan adalah melalui upaya pendidikan. pidana mati dipandangnya bertentangan dengan contract social. negara tidak berhak mexicana mati seseorang. cesar beccarii mempertanyakan, what the right whereby men presume slaughter their fellow? doc. hidup adalah karunia allah, tidak dapat dicabut oleh siapapun. article the cairo declaration human rights islam berbunyi, life god given gift and the right life guaranteed every human being. the duty individuals, societies and states protect this right from any violation, and prohibits take away life except for shari'ah prescribed reason'. hanya allah jua yang dapat mencabut hidup dan kehidupan seseorang, melalui titah nya. article (c), the cairo declaration berbunyi, the preservation human life throughout the term killed god prescribed shari'ah'. shari'ah secara harfiah bermakna jalan setapak menuju mata air. mata air dalam konteks shari'ah bermakna bersumber pada allah (lebih jauh, murid, dar el machen sari, beirut, lebanon, wer hat dir, center, diese macht uber mich gegen', kata gretchen dalam drama karier gustav radbruch, siapa gerangan, wahai sang algojo, yang memberimu kewenangan ini guna mengakhiri hidup saya? berdasarkan pertimbangan atas, seyogianya mahkamah mengabulkan seluruh permohonan para pemohon dan dalam perkara ini. hakim konstitusi maruarar siahaan: legal standing adanya pemohon yang berkewarganegaraan asing, yaitu myuran sukumaran, dan andrew chan pada perkara nomor puu v serta scott anthony rush, pada perkara nomor puu v memerlukan pertimbangan sebelum memasuki substansi permohonan, yang menyangkut kedudukan hukum bagi pemohon yang dipersyaratkan oleh mk, yaitu pemohon pengujian undang undang terhadap uud dalam kualifikasi perorangan harus seorang warga negara indonesia. persyaratan yang disebut dalam tersebut dilihat dalam konteks permohonan sekarang, memerlukan tafsiran sebagai berikut: bahwa diadopsinya hak hak asasi manusia dalam uud sebagai hukum tertinggi (basic norm), memiliki konsekuensi tersendiri, yaitu hak asasi manusia tersebut ikut serta menjadi tolok ukur dalam menilai konstitusionalitas undang undang yang mempengaruhi dan menyangkut harkat dan martabat manusia yang berada diwilayah hukum negara, cast republik indonesia. sehingga oleh karenanya hak konstitusional yang diartikan dalam meliputi juga hak fundamental atau hak asasi manusia yang tidak semata mata memiliki daya laku nasional, melainkan juga universal. ratifikasi international covenant civil and political rights, dan beberapa instrumen ham international lain, menyebabkan adanya kewajiban international indonesia untuk terikat memberi perlindungan terhadap setiap orang yang berada wilayahnya secara sah dan untuk diakui sebagai pribadi didepan hukum. occur merumuskan bahwa, everyone shall have the rights recognition everywhere person before the law . rumusan kata everyone dan everywhere memperjelas bahwa seorang manusia harus diakui haknya sebagai pribadi hukum, sehingga memiliki hak hak hukum baik negaranya maupun dinegara lain. covenant menentukan bahwa tiap negara pihak pada covenant wajib menghormati dan menjamin bagi setiap orang wilayahnya dan yang tunduk pada yurisdiksinya, hak hak yang diakui dalam covenant tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan atau asal usul sosial, kelahiran dan status lainnya. kewajiban untuk memberikan national treatment sebagai minimum standard mengikat negara dalam pergaulan internasional berkenaan dengan posisinya sebagai pihak dalam kovenan dimaksud. pendekatan perlakuan yang sama dalam uud yang mengatur tentang perlakuan yang sama, juga memberi kewajiban kedudukan hukum demikian, yang dapat ditarik dari perkataan "tiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. . . perlindungan ham dalam bab uud yang diberikan pada setiap orang dan meratifikasinya occur dengan undang undang nomor tahun pada tanggal oktober telah melahirkan kewajiban konstitusional negara r.i. untuk menjunjung tinggi kewajiban internasionalnya sebagaimana ditentukan dalam occur tersebut, sehingga dengan demikian, secara yuridis mengandung implikasi perubahan terhadap tahun perubahan mana juga secara sah mempunyai akibat terhadap penerapannya sedemikian rupa sehingga mengakibatkan diperlukannya legal standing dalam mengajukan permohonan pengujian undang undang, sepanjang yang didalilkan menyangkut hak asasi manusia sebagai tolok ukur pengujian, sehingga oleh karenanya bunyi tersebut, dalam hal hal tertentu telah diperluas mencakup orang asing yang bukan warga negara. akan tetapi dengan pernyataan demikian, tidak harus diartikan bahwa hak asasi seorang warga negara asing menjadi sama dengan hak asasi seorang warganegara, sehingga boleh mempersoalkan kebijakan kebijakan negara yang menyangkut warga negara. memang pemuatan hak hak asasi manusia secara lengkap dalam bab xa, dengan rumus "setiap orang berhak. tanpa melakukan pembedaan antara hak asasi seorang warga negara dengan orang asing, dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kekhawatiran, meskipun tidak beralasan. konstitusi india secara tegas membagi fundamental rights dalam bab iii, menjadi dua bagian, yaitu (a) yang hanya ada bagi warga negara, dan (b) yang ada bagi semua orang termasuk bagi orang asing, yang meliputi (i) hak atas perlindungan yang sama didepan hukum, (ii) hak untuk tidak dituntut dengan hukum pidana yang berlaku surut, double jeopardy (diadili kembali setelah adanya putusan yang berkekuatan), (iii) hak untuk hidup dan hak atas kebebasan pribadi, dan lain lain durga das basu, akan tetapi tanpa penegasan atas pembedaan demikianpun, dari sifat hakekat dan hubungan warganegara dengan negaranya, meskipun uud menggunakan rumus setiap orang , dapat diketahui dengan jelas bahwa tidak dengan sendirinya semua hak asasi yang terdapat dalam bab tersebut berlaku juga terhadap orang asing. hak hak politik yang sangat erat berhubungan dengan kewajiban warganegara terhadap negaranya, mengakibatkan dengan sendirinya dapat dipahami bahwa hak sipil dan politik warga negara yang hanya dapat diperoleh karena kedudukannya sebagai warganegara, tidak sama dengan hak hak asasi dari orang asing, yang juga memperoleh perlindungan sama depan hukum indonesia. warga negara memperoleh hak yang dijamin untuk turut serta dalam pemerintahan, untuk dipilih dan memilih, menduduki jabatan publik dan pekerjaan tertentu, serta hak hak lain yang terkait erat dengan posisinya sebagai warga negara indonesia, yang secara alamiah tidak diperoleh orang asing. praktik khususnya praktik peradilan melalui putusan putusannya, akan memperjelas pembedaan hak hak asasi yang hanya untuk warganegara dan hak hak asasi yang juga dimiliki oleh warganegara asing, yang harus dijamin dan dilindungi oleh sistem hukum dan peradilan indonesia. khusus pemohon yang berkewarganegaraan asing dalam permohonan guo, yang menyangkut pengujian undang undang nomor tahun tentang narkotika, untuk menguji ancaman pidana mati yang telah dijatuhkan terhadap mereka dalam perkara pidana oleh hakim peradilan umum, terhadap dalam uud mengenai hak untuk hidup, hemat kami merupakan hak asasi yang termasuk dalam ruang lingkup setiap orang , yang tidak terbatas hanya kepada warga negara, melainkan juga orang asing yang bukan warga negara. hal tersebut timbul bukan hanya karena indonesia telah menerima keterikatan dengan occur yang meletakkan kewajiban internasional demikian, akan tetapi juga karena komitmen indonesia dalam ikut memelihara ketertiban dunia melalui perlindungan ham yang diakui bersifat universal. keikutsertaan indonesia dalam konvensi ham internasional, secara timbal balik juga melahirkan hak secara yuridis dan moral pada negara indonesia untuk meminta pelaksanaan kewajiban internasional negara lain, peserta covenant atau bukan, untuk melindungi dan menjamin ham warganegara indonesia luar negeri secara sama dengan minimum standard national treatment, yang kasusnya cukup banyak. praktik negara negara lain yang menerima locus stand bagi orang asing untuk memperoleh access justice melalui mekanisme peradilan, dalam rangka upaya memperoleh perlindungan hak hak asasi orang asing yang dilanggar oleh peraturan perundang undangan negara yang menerima orang asing tersebut, baik yang tinggal sementara maupun yang bukan, cukup kaya. terlepas dari data dalam keterangan tertulis yang diajukan ahli pemohon menyangkut access non citizens court procedure involving constitutional review legislation beberapa negara, yang boleh jadi dilihat lebih merupakan constitutional complain dari pada judicial review dalam perspektif kewenangan mahkamah konstitusi republik indonesia, kita juga dapat menemukan beberapa putusan atau peraturan yang memberi akses demikian dalam praktik peradilan negara negara lain. sakura city seattle, menyangkut keluhan penggugat warga negara jepang pengusaha rumah gadai, yang tinggal seattle, mengajukan pengujian terhadap peraturan kota yang melarang orang asing untuk berusaha bidang rumah gadai, dan hanya memberi izin semacam itu terhadap warga negara. peraturan tersebut membatalkan peraturan sebelumnya, yang memberi izin usaha semacam itu juga kepada warga negara jepang, yang didasarkan perjanjian internasional antara jepang dengan amerika serikat. cabello chavez saldo, u.s. menyangkut pengujian seorang bukan warga negara atas (a) cal. govt ann, yang mensyaratkan bahwa public officers employees declared law peace officers, haruslah warga negara amerika. meskipun mahkamah agung membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan peraturan itu inkonstitusional, tetapi legal standing pemohon tidak ditolak. salim ahmed hamdan donald rumsfeld, secretary defense, ct. yang menyangkut legalitas dari pengadilan militer yang dibentuk dengan presidential order untuk mengadili perkara tahanan guantanamo, diajukan oleh hamdan, seorang tawanan yang tertangkap ketika amerika menyerbu afghanistan untuk menyerang rejim taliban yang dianggap membantu ganda bersama tawanan lain yang kemudian ditahan penjara guantanamo. menurut konstitusi dominica tahun dinyatakan bahwa orang asing adalah person ,within the preview s.100fa), and entitled judicial review under eventhough has been barred from entering territory the country| application karena, lrc const) dom)| durga das basu, catatan kaki ,hal masih banyak kasus lain, yang tidak perlu dikutip lagi, tetapi menunjuk pada praktik internasional bahwa konstitusi dan praktik peradilan negara negara lain tidak menutup akses pengujian konstitusionalitas undang undang yang menyangkut hak asasi manusia, yang secara universal diakui dan dilindungi, meskipun terbatas pada hak hak yang menurut sifatnya tidak menyangkut hubungan warga negara dengan negara, dan yang menuntut kesetiaan yang timbul dari kewajiban akibat kedudukan sebagai warga negara tersebut. oleh karenanya, menyangkut pengujian undang undang nomor tahun tentang narkotika, yang memuat ketentuan pidana mati yang telah dijatuhkan pada para pemohon, yang dianggap merugikan hak untuk hidup (the right life) yang diatur dan dilindungi dalam instrumen internasional dan diakui secara universal, dimana indonesia merupakan pihak juga terhadap perjanjian internasional tersebut, menyebabkan pengertian undang undang nomor tahun tentang legal standing pemohon depan mahkamah konstitusi ri, harus dipahami dalam konteks kewajiban konstitusional dan internasional indonesia, telah berubah dengan undang undang nomor tahun yang mulai berlaku tanggal oktober undang undang nomor tahun tidaklah dapat dipahami secara berdiri sendiri, terlepas dari kaitannya dengan undang undang lain yang berkaitan secara erat, melainkan dibaca sebagai bagian dari satu sistem yang lebih luas, yang akhirnya berpuncak pada uud jikalau timbul keadaan bahwa hukum yang dilahirkan bukan menciptakan order (ketertiban), memang harus diakui ketidak sebagian antara satu undang undang dengan undang undang sampai dengan tanggal january protocol telah diratifikasi diakses oleh (empat puluh lima) dari (empat puluh enam) negara yang termasuk dalam council europe bukti hanya federasi rusia yang belum meratifikasi protocol walaupun telah menandatanganinya. protocol the convention for the protection human rights and fundamental freedoms, concerning the abolition the death penalty all circumstances protocol bukti sejak tanggal mei protocol terbuka untuk ditandatangani oleh negara negara yang hendak masuk sebagai pihak. serupa dengan protocol protocol jugaberbeda dengan protocol protocol bertujuan untuk menghapus hukuman mati baik dalam masa damai maupun masa perang. hal ini tercermin dari frase the abolition the death penalty all circumstances yang terdapat pada judul protocol sampai dengan tanggal januari protocol telah diratifikasi oleh (tiga puluh tujuh) dari (empat puluh enam) negara yang termasuk dalam council europe bukti sedangkan sebanyak tujuh negara telah menandatangani protocol tetapi belum meratifikasinya. da. protocol the american convention human rights abolish the death penalty protocol ach ) bukti protocol ach diadopsi pada tanggal juni sebagaimana halnya second optional protocol, protocol ach bertujuan untuk menghapus hukuman mati secara total, baik itu pada masa damai maupun pada masa perang. protocol ach merupakan instrumen yang bersifat regional dan berlaku negara negara yang terdapat benua amerika. sampai dengan tanggal januari protocol ach telah diratifikasi diakses oleh (delapan) negara benua amerika. bukti selain protocol protocol tersebut atas, trend untuk menghapus hukuman mati juga dapat dijumpai pada tribunal tribunal yang lain dapat terjadi, karena hukum, melalui undang undang yang terbentuk dalam waktu yang berbeda, dapat juga menimbulkan systematic law (disorder). akan tetapi justru menjadi tugas hakim untuk menafsirkannya melalui spirit the con situation dan asas perundang undangan, sehingga dapat diterapkan secara logis dan sistematis, dengan uraian demikian menurut pendapat saya, para pemohon, myuran sukumaran, andrew chan dan scott anthony rush memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian ini. pokok permohonan sebelum sampai pada proses pengujian undang undang yang dimohonkan terhadap uud maka terlebih dahulu ditentukan beberapa instrumen yang relevan dan penting untuk diperhatikan dalam proses pengujian ini, terutama dalam mencoba memahami pengertian didalam uud yang dijadikan sebagai hukum dasar untuk menguji konsistensi produk perundang undangan dibawahnya, yaitu: cita hukum dalam pembukaan uud sebagai pandangan hidup atau dasar falsafah berbangsa dan bernegara. pengaruh instrumen ham international yang relevan dan tafsiran yang digunakan pbb melalui united nations human rights committee maupun united nations council for human rights, untuk digunakan sebagai alat penolong dalam comparative study interpretation terhadap dan 28j serta hasil hasil penelitian dan kajian ilmiah secara kriminologi dan sosiologis tentang tujuan dan falsafah pemidanaan serta efektivitas doktrin deterrence atau prevention yang dilakukan didalam negeri maupun negara lain. merupakan hal yang utama untuk terlebih dahulu bagi mahkamah meninjau struktur uud sebagai hukum dasar atau tertinggi, dengan empat kali perubahan, untuk dapat melihat cita hukum yang akan mendasari dan menjiwai pembuatan undang undang negara republik indonesia, dengan juga melihat pokok pokok pikiran yang menggambarkan pandangan hidup bangsa tersebut. cita hukum dan falsafah hidup bangsa yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, yang dikatakan sebagai negara hukum tersebut, harus juga memiliki fungsi kritis dalam menilai kebijakan hukum (legal policy), atau dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan policy making) dibidang hukum dan perundang undangan, maupun dibidang sosial, ekonomi dan politik. pembukaan uud mewujudkan cita hukum (rechtsidee) tersebut, yang tidak lain adalah panca sila. cita hukum ada dalam cita bangsa indonesia, yang berupa gagasan, rasa, cipta, karsa dan pikiran yang berkaitan dengan nilai nilai yang dianut dalam kehidupan berbangsa, dan sekaligus juga menjadi tujuan berbangsa dan bernegara. cita hukum dapat dipahami sebagai kontruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita cita yang diinginkan dan dituju. cita hukum yang demikian berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat relatif dan konstruktif, sehingga tanpa cita hukum demikian maka hukum yang dihasilkan akan kehilangan makna. para pengambil keputusan dalam pembentukan hukum akan melakukan kesadaran dan penahan akan nilai nilai tersebut, tanpa mana akan terjadi kesenjangan antara cita hukum dengan norma yang dibentuk. cita hukum pancasila yang termuat dalam pembukaan uud sekaligus sebagai norma fundamental negara, harus mewarnai norma hukum yang dibentuk dari sumber otoritas demikian dan norma hukum yang dibentuk dari norma fundamental tersebut juga harus menerima aliran nilai nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut. hukum sebagai system diartikan bahwa hukum harus merupakan instrumen yang sarat nilai, yang serasi dengan sumbernya. oleh karenanya berbeda dengan perdebatan dunia sepanjang abad tentang pidana mati, yang banyak melihat dari teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan, maka pengujian konstitusionalitas norma yang memuat ancaman pidana mati dalam nomor tahun harus diuji terhadap yang relevan dalam batang tubuh uud yang dipahami dan dilihat bertitik tolak secara filosofis dari pancasila dalam pembukaan uud sebagai pandangan hidup bangsa. masalahnya adalah apakah pidana mati tersebut konstitusional menurut uud atau tidak. untuk menentukan konstitusionalitas norma yang diajukan untuk diuji, saya dapat menyetujui pandangan ahli prof dr. arif sidharth dalam keterangan tertulisnya, yang menyatakan bahwa: .hukuman mati itu. bagi indonesiaakan menjauhkan kita dari terombang bimbingan oleh pengaruh luar indonesia. sebab para pendiri negara republik indonesia sudah memberikan ": singkatnya menetapkan pancasila sebagai asas senegara. dengan demikian . meskipun nilai nilai dan konsep hak asasi yang diadopsi dalam uud dalam sejarahnya telah lebih awal dari universal declaration human rights, tetap memiliki universalitas yang relevan, walaupun kemudian nilai dan konsep ham dalam perkembangan lanjutan, melalui instrumen ham internasional mempengaruhi pelembagaannya secara lebih lengkap didalam sistem hukum dan konstitusi indonesia, dimana satu dengan yang lain justru saling bersesuaian. oleh karenanya dalam melakukan tafsir atas ketentuan dalam batang tubuh uud perkembangan dan pemahaman atas konsep konsep yang relevan patut menjadi perhatian. apalagi setelah ratifikasi instrumen ham seperti occur dan icsc dan duduknya republik indonesia dalam united nations human rights council, yang menimbulkan keterikatan indonesia atas kewajiban internasional yang lahir dari perjanjian internasional dan partisipasi dalam organisasi internasional, juga akan memberi warna bagaimana mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang kompeten untuk itu, harus memahami kaidah kaidah konstitusi dalam uud setelah empat kali perubahan uud kesepakatan yang diambil telah menghapus penjelasan uud akan tetapi nilai nilai dan pemahaman yang terkandung didalamnya, tetap bermanfaat dalam tafsir historis, terutama karena memang ketentuan yang bersifat normatif dalam penjelasan diadopsi dan dirumuskan sebagai ketentuan dalam batang tubuh uud sebagai dokumen historis, penjelasan tersebut dapat menggambarkan jiwa bangsa yang dibentuk dengan uud tersebut, yang dikatakan sebagai semangat para penyelenggara, yang tentu saja diharapkan akan sepenuhnya sadar akan nilai nilai luhur yang termuat dalam uud baik yang termuat dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh. panca sila yang menjadi pandangan hidup dan jiwa dari negara dan bangsa yang dibentuk melalui proklamasi yang dikumandangkan keseluruh dunia tersebut, mengikat seluruh warganegara, penyelenggara negara dan setiap orang yang berada diwilayah negara r.i. dan sekaligus mana kala perlu dipandang sebagai hak istimewa atau privilege untuk memperoleh perlakuan yang bermartabat dalam bentuk kebebasan yang merupakan hak segala bangsa, yang berupa kebebasan yang dibatasi oleh hukum yang dijabarkan dari pandangan hidup bangsa itu. nilai utama yang relevan dengan pengujian ini adalah apa yang diwariskan para founding fathers sebagai nilai keadilan dan kemanusiaan yang tinggi dalam kalimat pembukaan uud berikut .disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam s. . nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana termuat dalam pembukaan uud merupakan azas kerohanian yang menjadi jiwa, semangat dasar, pedoman dan cita cita dari semua aturan hukum yang dibentuk sebagai kaidah yang operasional yang diturunkan dari uud yang memandang manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang sangat berharga dan memiliki martabat yang tinggi karena dikarunia akal dan budi. cita hukum demikian yang memandang manusia makhluk ciptaan tuhan yang sangat berharga dengan martabat dan harganya yang tinggi, merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau staatsfundamentalnorm yang harus mendasari dan tercermin dalam kaidah kaidah atau aturan hukum yang mengikat bagi seluruh warganegara, yang secara operasional dijabarkan dalam batang tubuh uud sebagai norma dasar sebagaimana tertuang dalam tentang hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidup, dan tentang hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dengan mana harus diartikan perlindungan dan pemenuhan terhadapnya merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. negara yang mendasarkan perlakuan terhadap setiap orang warganegara atau bukan dengan didasari satu peradaban bangsa yang tinggi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai bagian dari keluhuran budi manusia pancasila, mengandung arti bahwa manusia sebagai sesama dalam kehidupan sosial, bangsa dan negara diletakkan dalam satu kedudukan yang luhur. sebagai subjek yang tinggi nilainya, baik dalam kedudukan sebagai warga yang diperintah atau dalam kedudukan sebagai penyelenggara negara yang berkuasa, dalam keseluruhan kualitasnya demikian harus merefleksikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berdasar ketuhanan yang maha esa. pembukaan uud mengandung substansi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang menghormati martabat dan harkat manusia sebagai keadaan bangsa yang dipedomani teguh dan sebagai cita cita moral rakyat yang luhur. rechtsidee ini menguasai hukum dasar negara, sebagai kerohanian uud yang akan menjadi ukuran bagi konstitusionalitas kaidah pelaksanaan dalam undang undang yang diturunkan dari undang undang dasar dengan suasana kebatinan demikian, pembukaan dan batang tubuh uud yang sarat dengan prinsip prinsip moralitas konstitusi, adalah merupakan nilai yang dipedomani dalam membaca konstitusi kita sebagai batu ujian( moral reading the constitution) yang kemudian harus direfleksikan oleh ketentuan perundang undangan indonesia. dengan sikap konsisten berpegang pada prinsip budi pekerti kemanusiaan yang luhur, kita dapat melihat hakikat dan makna dari "hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam dan uud hak untuk hidup yang merupakan terjemahan "the right life dalam praktek internasional memperoleh dua tafsiran: pandangan sempit, yang membatasi perlindungan dimaksud terhadap pidana mati, aborsi dan eksekusi secara ekstra yudisial. pandangan yang lebih luas, yang merupakan perkembangan terakhir yang mencoba memperkenalkan substansi yang bersifat ekonomi dan sosial, yaitu hak untuk hidup meliputi hak atas makanan, pekerjaan, pengobatan, dan lingkungan hidup yang sehat william sahabat, the right lite diartikan sebagai hak untuk suatu kualitas yang membedakan manusia sebagai makhluk yang bermartabat, yang sangat vital dan fungsional dibandingkan dengan satu tubuh atau barang yang mati, sementara the right live diartikan sebagai hak untuk terus hidup atau memiliki penghidupan. tampaknya pandangan yang luas tersebut juga diadopsi dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. hak untuk hidup, baik untuk meneruskan eksistensi kehidupannya maupun hak untuk memperoleh bahan makanan dan perawatan untuk mempertahankan hidup, dipandang sebagai hak yang diberikan kepada manusia yang menempati posisi yang tinggi, karena hidup manusia sangat berharga dengan segala martabat dan harganya, yang merupakan pendirian yang didasari budi pekerti luhur yang diperintahkan uud karenanya sebagai hak yang paling mulia dan tinggi yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan manusia sebagai pemberian tuhan, hukum dan undang undang yang berlaku seyogianya juga menempatkan hidup manusia dalam posisi yang berharga, baik dalam peran dan posisi maupun dalam tanggung jawab sosial atau tanggung jawab hukumnya, dan juga menyangkut hak maupun kewajiban kewajibannya. nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai refleksi budi pekerti luhur bangsa indonesia, yang menempatkan hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia tertinggi, melahirkan konsekuensi logis dan dengan sendiri bahwa memperlakukan pidana mati merupakan sesuatu yang menunjukkan pertentangan dalam dirinya serta tidak serasi dengan nilai dasar serta pengakuan atas hak untuk hidup tersebut. pandangan dan pendirian demikian, sebagai nilai dan cita hukum tidak dengan sendirinya membebaskan manusia indonesia dari tanggung jawab hukum, karena sebagai negara hukum dan berdasarkan konstitusi yang memperlindungi ham seluruh warganegara, secara timbal balik juga mengandung kewajiban konstitusional untuk menghormati ham manusia lain, dengan segala konsekuensi yuridis yang timbul dari cita hukum keadilan bagi seluruh indonesia. jaminan perlindungan konstitusional atas hak untuk hidup yang diatur dalam yang oleh uud dinyatakan sebagai salah satu non derogable rights, akan tetapi secara kontradiktif berdasar 28j dikenai pembatasan, yang oleh sebagian pihak diartikan bahwa hak untuk hidup tidak bersifat mutlak, sehingga diartikan pula bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi. saya dapat memahami pengertian demikian timbul dari ketidak tegalan perumusan hubungan antara hak untuk hidup dalam dan dengan diperbolehkan tidaknya pidana mati dalam sistim hukum indonesia. pemahaman hak untuk hidup sebagai salah satu non derogable rights yang dipahami dalam pengertian instrumen ham internasional, sebagaimana dikemukakan oleh pihak dan ahli pemerintah dan pihak terkait bahwa occur masih membolehkan diterapkannya pidana mati untuk the most serious crime. demikian pula preambule convention against illicit traffic narcotic, drugs and psychotropic substances dimana dikatakan bahwa kejahatan narkotika menjadi ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia, serta merongrong dasar ekonomi dan politik masyarakat, terutama karena anak juga dilibatkan, sehingga negara pihak diperkenankan untuk mengadopsi tindakan yang lebih keras daripada hukuman penjara, denda, penyitaan hasil kejahatan dan lain lainnya, telah diartikan pula sebagai pembenaran untuk sahnya pidana mati. tetapi keduanya memerlukan pengujian lebih jauh. terlepas dari pendirian yang kita setujui bahwa kejahatan narkotika telah menimbulkan penderitaan dan ancaman yang merugikan bagi masa depan bangsa, yang secara riil juga dapat menimpa tiap keluarga indonesia, dan terlepas dari definisi yang kita inginkan bahwa kejahatan demikian merupakan the most serious crime, meskipun tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan secara internasional untuk membenarkan diterapkannya pidana mati, hendaknya dapat diajukan analisis yang tepat, tanpa melibatkan amarah, kekecewaan dan kebencian serta kecurigaan, yang mampu melihat permasalahannya secara objektif dan jernih. perang melawan narkotika yang merupakan kejahatan terorganisasi secara internasional, memerlukan kebijakan negara yang integral dan komprehensif secara jelas, dengan keterlibatan seluruh institusi negara dan aparatur negara dari yang tertinggi sampai yang terendah bersama sama dengan seluruh unsur masyarakat secara terpadu. perdagangan narkotika yang sifatnya sekarang melampaui batas negara, telah merupakan ancaman terhadap keamanan yang tidak bersifat militer, dengan wilayah indonesia yang merentang terbuka dan sulit diawasi, merupakan pintu yang lebar bagi drug trafficking untuk hanya diatasi dengan kebijakan crime control yang berdiri sendiri secara tradisional. oleh karenanya, argumentasi secara parsial untuk dijadikan pembenaran pidana mati, karena dianggap memiliki deterjen effect yang kuat, yang ternyata tidak didukung oleh studi kriminologi dan sosiologis, dapat dianggap sebagai salah satu kebijakan yang tradisional demikian, yang untuk wilayah indonesia tidak memberi jawaban yang memuaskan. penyebab meningkatnya kejahatan narkotika, tidak dapat semata mata digantungkan pada ada tidaknya pidana mati dalam sistim hukum kita. sebagaimana telah diutarakan terdahulu, kondisi wilayah yang terbuka, mobilitas manusia secara global dengan membawa segala gagasan termasuk gagasan dan pengaruh, termasuk yang buruk, kegagalan kita menanggapi perubahan yang terjadi secara cepat segala bidang, baik sosial, budaya, ekonomi dengan kemiskinan struktural yang dihadapi, harus dilihat sebagai bagian dari penanganan yang dilakukan. menggantungkan pemecahan semata mata pada pidana mati, akan terlalu menyederhanakan masalah. jika persoalannya adalah benar demikian, maka yang harus menjadi fokus adalah kebijakan dan aksi (policy and action), dan bukan diterapkan tidaknya pidana mati. tidak disangkal bahwa pidana mati akan dapat menjamin bahwa penjahat yang dihukum itu tidak akan pernah lagi mengulang kejahatannya, dan akan memberi pengaruh pada calon pelaku lain. akan tetapi tidaklah dapat disangkal pula bahwa hal itu bukan satu satunya cara. jenis hukuman lain akan dapat mencapai tujuan yang sama tanpa mengorbankan kemanusiaan kita. oleh karenanya efektivitas aksi didasarkan pada kebijakan terpadu, dengan memanfaatkan seluruh kekuatan aparatur penegak hukum, keamanan, dan seluruh unsur masyarakat, dengan memanfaatkan disiplin keilmuan yang relevan merupakan pilihan yang rasional. keterangan ahli, tentang pengalaman amerika serikat, menyatakan bukan beratnya hukuman yang mengurangi atau mencegah kejahatan narkoba, akan tetapi bagaimana cara terbaik mengurangi problem berat narkotika melalui perawatan dan rehabilitasi pelaku yang akan memperkecil pasar dan permintaan narkoba yang akan mematikan usaha peredaran narkoba. pertimbangan hakim chaskalson dari mahkamah konstitusi afrika selatan dalam perkara makwanyane dapat mendukung pendirian tersebut, dengan kata katanya, yang relevan dikutip sebagai berikut ini: the need for strong deterjen violent crime end the validity which not open question. all societies there are laws which regulate the behaviour people and which authorises the position civil criminal sanctions those who act unlawftully. this necessary for the preservation and protection society. without law, society can not exist. without law individuals society have rights. the level violent crime has reached farming proportions. poses threat the transition democracy, and the creation development opportunities for all, which are primary goals the constitutions. the high level violent crime matter common knowledge and apply borne out the statistics provided the commissioner police. the power the state impose sanctions those who break the law can not doubled. fundamental importance the future our country that respects for the law should restored, and that dangerous criminals should apprehended and dealt with firmly. nothing this judgment should understood detecting any way from that proposition. but the question not whether criminals should free and allowed escape the consequences their anti social behaviour. clearly they should not: and equally clearly those who engaged violent crime should met with the full figur the law. the question whether the death sentence.can legitimate made part that law. the greatest deterjen crime the likelihood that offenders will apprehended, convicted and punished. that which presently lacking our criminal justice system: and this level and through addressing the causes crime that the state must seek combat lawlessness.s sanctions the limitation rights affected thereby. dalam sejarah pengalaman pemidanaan, detterent effect pidana mati, tidak juga berhasil mengurangi sepenuhnya tindak pidana yang ingin diperangi. bukti ilmiah yang klasik maupun modern, sebagaimana diterangkan oleh para ahli, merupakan hal yang sesungguhnya tidak terbantahkan. akan tetapi fakta yang dikemukakan ahli yang diajukan pemerintah dan pihak terkait, bahwa karena sebagian (besar) negara asean masih memperlakukan pidana mati, maka kalau indonesia menghapuskan pidana mati, akan menyebabkan indonesia akan menjadi pasar bagi narkoba. hal itu disertai ungkapan, masih ada ancaman pidana mati saja, tingkat peredaran narkoba telah demikian tinggi apalagi kalau dihapus. untuk ini kita harus merujuk kembali hasil penelitian ilmiah yang dilakukan, dan pertimbangan mahkamah konstitusi afrika yang telah dikutip atas, bahwa bukan kerasnya hukuman, melainkan efektif dan tepat tidaknya penegakan hukum yang dilakukan. bukti kongkrit negara yang menghapus pidana mati dapat dijadikan rujukan, apakah kekuatiran akan kehancuran bangsa dan negara benar terjadi setelah pidana mati dihapus, dengan mengambil contoh negara negara eropa dan mempertandingkan negara negara bagian amerika serikat yang telah menghapus pidana mati dengan yang tidak. oleh karenanya titik tolak dalam pengujian yang dilakukan seyogianya harus kembali pada penilaian secara filosofis menurut jiwa dan moralitas konstitusi yang termuat dalam pembukaan uud dan kemudian melakukan tafsiran terhadap 28j yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan termasuk hak untuk hidup dalam dan uud yang bersifat non derogable terikat pada pembatasan pembatasan yang ditetapkan oleh undang undang, yang harus dibaca menurut prinsip prinsip, jiwa dan moralitas sila sila pancasila yang termuat dalam pembukaan uud dan yang berkaitan dalam batang tubuhnya. sila sila dalam pancasila membentuk kesatuan pandangan hidup pancasila, yang bertolak dari pandangan bahwa alam semesta dan segala sesuatu yang ada didalamnya yang terjalin secara harmonis adalah ciptaan tuhan yang maha esa. tiap realitas adalah unik, tetapi hanya mempunyai makna dalam kaitan dengan realitas lain yang juga unik. karenanya eksistensinya membentuk asas "kesatuan dalam perbedaan , dan "perbedaan dalam kesatuan . setiap realitas dan keseluruhan alam semesta bergantung pada tuhan. arif sidharth, naskah keterangan tertulis, refleksi tentang pidana mati, sila sila yang merupakan satu kesatuan tersebut yang masing masing saling membatasi dan saling memperkaya, mana manusia yang diciptakan tuhan dengan tujuan akhir kembali asalnya yakni tuhan. manusia dilengkapi dengan akal budi dan nurani yang memberi kemampuan untuk membedakan yang baik dengan yang buruk, manusiawi dan tidak. akal budi dan nurani tersebut menjadi landasan martabat manusia, karena akal budi dan nurani manusia menyebabkan seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya dan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri. manusia yang diciptakan dalam kodrat kebersamaan dengan manusia dan realitas lain dalam semesta alam, dengan keunikan kepribadiannya masing masing, membentuk satu kemanusiaan. setiap manusia untuk dapat tetap menjadi manusia, harus mengakui dan menerima adanya kepribadian unik tersebut sebagai konsekuensi kodrat kebersamaan. pengakuan dan penerimaan pribadi manusia berimplikasi lahirnya pengakuan dan penghormatan atas martabat manusia, yang juga meliputi pengakuan dan penghormatan akan "the sanctity (human) life. arif sidharth struktur kehidupan manusia dalam kebersamaan dengan sesama, dilandasi pandangan hubungan kekeluargaan. tertib hukum yang diperlukan oleh manusia adalah yang mampu untuk menciptakan dan membangun kondisi yang memungkinkan manusia secara wajar dapat merealisasikan diri secara utuh dan penuh, dan hal demikian hanya terwujud jika titik tolak dan tujuan penyelenggaraan ketertiban adalah pengakuan dan penghormatan atas martabat dan kehormatan manusia dalam kebersamaan yang menyiratkan pengakuan atas the sanctity life. oleh karenanya tujuan hukum berdasar pancasila adalah pengayoman terhadap manusia dalam kebersamaan dibentuk oleh pbb untuk mengadili para pelaku kejahatan yang sangat luar biasa misalnya genosida (genocide) atau kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). hal ini dapat dilihat pada ketentuan yang terdapat pada statuta statuta berikut ini: statute the international criminal court membatasi bahwa hukuman maksimum adalah hukuman seumur hidup bukti p 39a): subject article the court may impose one the following penalties person convicted crime referred article this statute: imprisonment for specified number years, which may not exceed maximum years: term life imprisonment when justified the extreme gravity the crime and the individual circumstances the convicted person. terjemahan resmi bahasa indonesia bukti p 39b): tunduk pada pengadilan dapat menjatuhkan salah satu dari hukuman hukuman berikut pada seorang yang dipidana karena melakukan salah satu tindak pidana yang disebut dalam statuta ini: hukuman penjara selama jangka waktu tertentu, yang tidak boleh melampaui tahun, atau hukuman penjara seumur hidup, apabila kejahatan yang bersangkutan sedemikian beratnya sehingga menghendaki hukuman demikian, dan apabila kondisi kondisi pribadi terpidana memungkinkan hukuman demikian. statute the international criminal tribunal for the former yugoslavia bukti p 40a) membatasi bahwa hukuman hanya dalam bentuk hukuman penjarathe former yugoslavia. terjemahan resmi bahasa indonesia bukti p 40bekas yugoslavia. dengan sesamanya, yang meliputi pemeliharaan dan pengembangan budi pekerti manusia dan cita cita moral yang luhur berdasar ketuhanan yang maha esa. jikalau juga hukum agama membenarkan penerapan pidana mati karena adanya prinsip pembalasan yang setimpal (an eye for eye), maka hal demikian harus juga dilihat secara hermeneutika, yaitu teks yang diturunkan ada dalam konteks tingkat kemampuan dan perkembangan masyarakat manusia saat itu dalam mengelola kehidupan bersama yang tertib menurut hukum yang dapat dipahami dan tingkat kompleksitas kelembagaan yang ada pada saat itu. akan tetapi sekaligus juga tuhan memberi manusia akal budi dan pengetahuan tentang hal yang baik dan buruk untuk mengembangkan diri dan kemanusiaannya. sejak manusia memakan buah pengetahuan lewat adam dan hawa, sejak itu manusia harus hidup berbekal pengetahuannya, untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. secara terus menerus dia dipaksa harus mengambil pilihan. dalam melakukan pilihan ini manusia berpaling kepada pengetahuan jujur suriasumantri, akal budi dan pengetahuan demikian, adalah privilege yang diberikan allah kepada manusia dan tidak kepada mahluk yang lain. kesadaran serta kepercayaan (tauhid) kepada allah ini akan menentukan kualitas progresivitas sains. raharjo, akal budi dan pengetahuan yang menghasilkan sains serta kepercayaan kepada tuhan tersebut menurut hemat saya, membimbing manusia untuk menuju kekuasaan yang lebih baik dalam konteks situasi dan tingkat perkembangan masyarakatnya. pilihan yang didasarkan pada akal budi dan pengetahuan tersebut telah memungkinkan ditutupnya pertanggungjawaban hukum seorang pelanggar tersebut dengan cara yang lebih meningkatkan harkat martabat manusia ciptaan tuhan, tanpa mengurangi rasa adil, ketertiban dan kemanan, kenyamanan masyarakat. akal budi dan pengalaman empirik manusia untuk menghadapi tantangan kemasyarakatan yang mengalir secara historis dalam proses penegasan dan penciptaan teori, yang tunduk pada mekanisme pengujian dan penyangkalan (kalsifikasi), menempa manusia mampu untuk mengembangkan peradabannya secara bertahap melalui ilmu pengetahuan dengan segala metodologinya, untuk semakin lama semakin tinggi dan semakin kompleks. dalam proses saling mempengaruhi diantara masyarakat manusia, tingkat peradaban yang tinggi dengan penghargaan dan penilaian pada nilai kemanusiaan yang menjunjung hak hak asasi manusia, sebagai cerminan harkat dan martabatnya yang tinggi tersebut, dalam sejarah umat manusia adalah merupakan hal yang tidak pernah ditolak oleh akal budi manusia. meskipun kadang kadang karena alasan yang sering kali emosional dan irasional, dan alasan alasan sosial,politik dan ekonomi, penghargaan dan pandangan yang positif terhadap peradaban dunia yang lebih maju justru dianut tanpa objektivitas. sejarah peradaban umat manusia sebagaimana tampak dari segala bukti empirik yang tersaji dihadapan mahkamah, baik dalam instrumen instrumen hukum internasional ham, bukti empirik studi studi sosial, falsafah pidana dan tujuan pidana yang melihat faktor deterrence sebagai pembesar pidana mati, serta studi perkembangan pidana mati diseluruh dunia, menunjukkan dengan jelas kepada kita, bahwa peradaban manusia sedang menuju penghapusan pidana mati tersebut. oleh karenanya juga beralasan untuk mengutip keterangan ahli, abdul hakim garuda nusantara sh.ll.m, ketua komisi nasional hak asasi manusia saat itu, yang merujuk pada proses perubahan yang terjadi,dengan keterangannya secara ringkas sebagai berikut pengamatan seorang sarjana muslim dibidang ham yaitu mashup bayern dalam bukunya international human rights and islamic law, menemukan bahwa sebagian besar negara islam yang masih menjalankan hukum pidana islam berupaya menghindari hukuman mati melalui ketentuan prosedural atau keringanan procedural and commutative provisions yang tersedia dalam syariat ketimbang pelarangan langsung. nabi muhammad saw juga dirikan menganjurkan penghindaran pidana mati sebisa mungkin. hanya terdapat negara sampai bulan juli tahun yang masih menerapkan pidana mati, dan lebih dari setengah dari negara negara didunia telah mengharuskannya untuk seluruh kategori kejahatan. sebelas negara menghapus pidana mati untuk kategori kejahatan biasa, tiga puluh negara melakukan moratorium facto tidak menerapkan pidana mati dan total seratus dua puluh yang melakukan abolisi terhadap pidana mati. saat ini indonesia belum meratifikasi protokol kedua occur walaupun komnas ham telah beberapa kali merekomendasikan agar protocol tersebut diratifikasi. dalam diskusi komnas ham, tidak ada lagi landasan konstitusional pidana mati, dan produk yang demikian sudah percaya sukma, hukum yang tidak bersuka. hukum yang percaya itu memang bisa dihidupkan oleh keniscayaan kekuasaan, karena tekanan emosi publik yang acap tidak rasional dan tidak tercerahkan. memang diakui masih ada sebagian komnas ham yang masih menyetujui pidana mati, khususnya bagi tindak pidana yang kejam. dengan berpegang teguh pada uud dengan semangat serta nilai nilai yang terkandung dalamnya yang membentuk moralitas konstitusi bangsa, kita akan dapat memahami bahwa hak untuk hidup yang disebut sebagai salah satu non derogable rights yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, melahirkan simpulan bahwa uud tidak memberi hak pada negara untuk mengakhiri hidup seseorang bahkan seorang yang melakukan pelanggaran hukum yang berat sekalipun dengan pidana mati yang dilancarkan dalam undang undang yang dibentuk oleh negara. tafsir bahwa manusia yang diakui sebagai mahluk ciptaan tuhan yang memiliki harkat martabat dan sanctity life, yang jauh lebih berharga dibanding dengan mahluk lainnya, tidak diperkenankan untuk diperlakukan secara kejam dengan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. interpretasi demikian telah pula diwujudkan dengan keikutsertaan republik indonesia dalam konvensi internasional menentang hukuman yang kejam dan tidak manusiawi pada tanggal september dengan u). pidana mati sebagai bentuk kekejaman yang dilakukan oleh negara atas nama hukum tidak bisa diartikan lain sebagai hukum yang kejam dan tidak manusiawi (inhuman) serta tidak berperikemanusiaan (inhumans). dengan mengutip kembali ungkapan hakim chaskalson, saya juga melihat bahwa kematian merupakan bentuk hukuman yang paling ekstrim, yang sifatnya final dan tidak dapat ditarik kembali, yang akan mengakhiri bukan hanya hak untuk hidup itu sendiri, tetapi juga semua hak hak lainnya. dalam arti demikian, tidak diragukan lagi bahwa pidana mati merupakan hukuman yang kejam. sekali dihukum mati, terpidana akan menantikan kematiannya sementara proses banding, kasasi dan maupun grasi diajukan. selama itu pula terpidana mati tidak merasa pasti akan nasibnya, apakah hukumannya akhirnya akan diperankan atau bahkan dibebaskan sama sekali. pidana mati juga tidak berpori kemanusiaan, karena dari sifat hukuman itu sendiri, pidana mati merupakan penolakan perikemanusiaan, dan bersifat menghinakan (kemanusiaan) karena melucuti seluruh martabat terpidana dengan memperlakukannya sebagai benda yang harus disingkirkan. dengan demikian terpidana sebagai anggota ras manusia diperlakukan sebagai objek yang akan dibuang atau disingkirkan. hal demikian tidak serasi dengan nilai dan moralitas yang dianut dalam panca sila sebagai cita hukum uud yang menghormati dan melindungi hidup dan martabat serta kehormatan kemanusiaan terpidana, yang juga dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan secara keseluruhan, termasuk kemanusiaan dari pembuat undang undang, penegak hukum yang menjatuhkannya serta pelaksana atau eksekutor, yang pada saat proses penentuan dan pelaksanaan pidana mati, juga telah kehilangan kemanusiaannya. pemusnahan manusia secara sengaja oleh negara tidak memanusiakan manusia dan sangat menghinakan terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri, yang oleh dasar negara dihormati. pembatasan yang diatur dalam uud tidak pula dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang membenarkan pidana mati yang membatasi hak untuk hidup dalam kedudukan dan merupakan satu ketentuan yang bersifat umum yang menegaskan bahwa hak hak asasi yang disebut dalam sampai dengan 28i, tidak bersifat mutlak karena merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain, dan dapat juga dibatasi secara khusus. dengan demikian tidaklah dimaksudkan secara khusus untuk membatasi khususnya yang digunakan menjadi dasar pembesar pidana mati, karena hak untuk hidup yang diartikan secara luas sebagaimana diuraikan diatas, menyebabkan pembatasan hak untuk hidup tidak dapat diartikan dengan menghilangkan kehidupan itu sendiri. original intent pembuat perubahan uud tentang hal ini tidak dapat dilihat dengan jelas dari risalah yang ada, untuk menentukan apakah memang pembatasan pada 28j tersebut dimaksudkan secara eksplisit mengandung pembenaran pada pidana mati. dari risalah juga tidak ditemukan fakta apakah pembicaraan tersebut berkaitan dengan diperbolehkan tidaknya pidana mati tersebut dalam sistem pidana indonesia. meskipun sejarah perubahan uud menyangkut pemuatan rangkaian hak asasi manusia dalam bab uud dilakukan melalui perubahan kedua,dengan mengadopsi dan mengangkat materi dalam tahun tentang hak asasi manusia. penjelasan guo menyebutkan bahwa, aborsi dan pidana mati masih dapat diizinkan. pidana mati dan aborsi yang disebut sebagai pengecualian dalam undang undang ago, tidaklah menggunakan ukuran melalui norma dalam uud itu sendiri, dan seandainya hal itu menjadi maksud pembuat perubahan uud tentu penjelasan yang sudah merupakan norma demikian seharusnya diadopsi menjadi bagian kaidah konstitusi. oleh karena uud tersebut merupakan pembatasan yang berlaku terhadap seluruh hak asasi yang diatur dalam bab xa, telah ternyata pula kepada kita, bahwa bobot dari hak hak yang diatur tersebut tidak sama, sehingga logis juga bahwa cara membatasinya juga tidak sama. ada pembatasan yang diartikan sebagai penundaan sementara misalnya hak untuk mengeluarkan pendapat dan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak untuk memilih tempat tinggal, dapat dibatasi dengan ditunda sementara karena keadaan perang atau bencana alam. tetapi bagi hak untuk hidup, tidak terdapat petunjuk yang menyatakan pembatasan hak itu dapat dilakukan dengan menghilangkan hidup itu sendiri, meskipun diakui dan telah menjadi bagian dari hak asasi orang lain yang harus pula dihormati, hak untuk hidup boleh dibatasi karena hukum membutuhkan keadilan untuk mengembalikan keseimbangan yang dicederai oleh pelanggaran yang dilakukannya berupa pembatasan ruang geraknya dengan ditempatkan dalam tempat khusus serta menjalani pembinaan pembinaan tertentu yang diwajibkan. oleh karenanya seandainyapun dipahami bahwa hak untuk hidup tidak diartikan bersifat mutlak dan karenanya dapat dibatasi, maka pembatasan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai hak negara untuk menghilangkan hidup itu sendiri, dan oleh karenanya tidak dapat pula diartikan sebagai pemberian kewenangan bagi pemerintah dan pembuat undang undang untuk mengatur dan menjatuhkan pidana mati tersebut terhadap seorang terpidana yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berat tertentu. sekali lagi pidana mati: deterrence preventif? argumen ini telah secara luas dikemukakan ahli,baik yang diajukan oleh pemerintah maupun beberapa ahli yang diundang mahkamah, serta secara intensif dikemukakan oleh pemerintah dan bnn, bahwa pidana mati memiliki daya tangkal terhadap pelaku kejahatan, dan sangat dibutuhkan untuk mencegah semakin merasa lamanya kejahatan narkoba, yang telah membawa korban yang besar jumlahnya, serta membahayakan masa depan bangsa. dikatakan juga bahwa dalam keadaan pidana mati masih berlakukan, tingkat kejahatan narkoba masih demikian tinggi, dan indonesia akan menjadi surga bagi pengedar narkoba jika pidana mati dihapuskan. tidak disangkal bahwa tingkat kejahatan narkoba dan akibat akibat yang ditimbulkannya kepada generasi muda, sangat memprihatinkan, bahkan telah mencapai batas kesabaran banyak keluarga, yang menimbulkan kemarahan dan emosi yang tinggi, sehingga boleh jadi kita terjebak dalam keinginan akan adanya konsep penanggulangan yang diwarnai kekerasan. juga tidak disangkal pidana mati, seperti jenis hukuman lain, pasti memiliki tangkal (deterrence) tertentu terhadap penjahat potential secara individual, maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan. akan tetapi masalah deterrence tidaklah semata mata hasil yang hanya dapat dicapai dengan pidana mati. penyelesaian dan cara yang cenderung membenarkan sikap kekerasan yang hendak diperlakukan terhadap pelaku kejahatan (narkoba) sebagai metode yang efektif, justru akan menghadapkan kita pada ujian sejarah dalam mencapai peradaban bangsa yang tinggi. meskipun argumen tingkat kesalahan (error) dalam penjatuhan pidana mati, dalam sejarah hukum pidana sangat dikenal, dan untuk kejahatan narkoba hal demikian mungkin dapat dihindarkan dengan proses peradilan bertingkat dalam criminal justice system yang memungkinkan check and check, bagi kita bukanlah hal demikian yang menjadi pokok permasalahan. masalah pokok sekarang adakah bukti bukti empirik secara ilmiah untuk mendukung dalil bahwa pidana mati tersebut merupakan faktor deterrence satu satunya yang sungguh efektif luar biasa, yang tidak dapat dicapai dengan metode lain, sehingga kita dapat menundukkan argumen filosofis dalam hukum dasar sebagai hukum tertinggi terhadap argumen utilitarian spekulatif tersebut, meskipun bersifat sementara. argumen ilmiah yang dikemukakan para ahli didepan persidangan mahkamah tentang ketidakmutlakan efektifitas pidana mati sebagai deterrence,yang dapat dirujuk pada para ahli yang telah dihadapkan didepan mahkamah konstitusi, justru mengemukakan hal hal yang sebaliknya. titik tolak perdebatan yang sesungguhnya telah berlangsung berabad abad tersebut, dan terulang dalam pengujian konstitusionalitas ini, meskipun secara keilmuan tetap dipandang penting, namun bukan lagi menjadi fokus atau titik tolak berpikir. perspektif filosofis dengan batu ujian uud yang sarat dengan nilai moral dan etika dalam pembukaan yang memberi warna pada batang tubuh uud yang relevan, harus menjadi pedoman bersama dalam uji konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan. keterangan ahli jeffrey pagan bersesuaian dengan pendirian kita, yang pada pokoknya telah menerangkan hal hal sebagai berikut tidak terdapat bukti ilmiah bahwa hukuman yang keras menangkal perdagangan narkotik, dan tingkat peredaran nya tetap tinggi meski sudah lebih dari satu juta orang dipenjarakan karenanya. dinegara yang lebih sering menerapkan pidana mati tidak tampak hubungan antara pidana mati dengan tertangkapnya peredaran narkotik tersebut, tidak terjadi dampak yang mengurangi peredaran maupun perubahan harga narkoba. harga merupakan faktor yang paling sensitif, dengan tingginya risiko yang harus diambil, maka harganya akan menjadi tinggi. sebaliknya fakta menunjukkan dinegara dimana pidana mati tidak diterapkan harganya justru lebih tinggi. dalam studi pbb( officer drugs and crime), dilaporkan tiga negara bertetangga yang memiliki kebijakan yang sangat berbeda dalam eksekusi dan tingkat penggunaan atau konsumsi narkoba. antara tahun indonesia melaksanakan eksekusi pidana mati (tujuh) orang, singapura dan malaysia orang. dari laporan tersebut dapat terlihat bahwa harga cocaine dan heroine jauh lebih mahal indonesia dari pada singapura dan malaysia. seharusnya jika daya tangkal(deterrence) berpengaruh sangat kuat, yang terjadi adalah sebaliknya. analysis ekonomi dalam hukumnilai sosial dari aturan hukum tertentu. konsep manusia sebagai maximizer yang rasional dari kepentingannya sendiri,yang didasarkan pada asumsi bahwa pelaku kejahatan mengambil keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat adalah berdasarkan pertimbangan cost and benefit. dia tidak akan melakukan kejahatan tersebut jika keuntungan yang diharapkan dari kejahatan lebih kecil dibanding biaya yang akan timbul. dalam hal ini, terdapat dua cost kejahatan yang harus dipertimbangkan, yaitu: kemampuan aparat untuk menangkap dan mengadili penjahatnya. p)probability adjudicatel. hukuman maksimum yang diharapkan s)action). perkalian faktor faktor inilah yang membentuk biaya (cost) yang diperhitungkan akan timbul bagi seorang pelaku kejahatan. seandainya biaya disebut maka adalah (kemampuan aparat untuk menangkap dan mengadili) dikalikan (hukuman maksimum yang diharapkan). sehingga berdasarkan dalil tersebut, maka kebijakan crime control dapat diarahkan dengan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya kejahatan atau meningkatkan sanksi, sehingga cost yang lebih tinggi dari hasil akan dapat mencegah pelaku secara rasional untuk tidak melakukan kejahatan. perhatian harus diarahkan pada biaya atau anggaran dari criminal justice system, termasuk biaya anggaran operasi untuk mendeteksi atau menangkap pelaku kejahatan dan biaya sanksi. biaya (cost) ini merupakan variable penting jika dilakukan pertukaran antara peningkatan kemungkinan terdeteksinya kejahatan atau peningkatan hukuman maksimum. sebagai contoh jika sama dengan dan sama dengan maka biaya yang akan ditanggung pelaku kejahatan (cost) adalah dengan meningkatkan hukuman maksimum maupun meningkatkan kemungkinan terdeteksinya kejahatan misal dua kali lipat, maka ongkos kejahatan yang harus dipikul penjahat akan berlipat dua, c c2). akan tetapi kedua cara untuk mencapai hasil ini tidak sama mudah. boleh jadi dengan kebijakan meningkatkan hukuman maksimum akan mengakibatkan kurangnya usaha untuk meningkatkan kemungkinan tertangkapnya pelaku. oleh karena itu muncul argumen bahwa meninggikan biaya (cost) kejahatan dengan variable s(action) dibanding dengan peningkatan kemungkinan tertangkapnya penjahat (p), akan membutuhkan beban anggaran biaya yang lebih sedikit bagi negara, dan akibatnya bahwa peningkatan sanksi maksimum yang dipandang akan mengarah pada daya tangkal (deterrence) yang tinggi dan tetapi tingkat deteksi yang rendah, karena anggaran operasional yang rendah dianggap menguntungkan dilihat dari segi anggaran biaya yang diperlukan bagi crime control yang dipandang cukup memadai. oleh karenanya kebijakan menetapkan pidana mati sebagai sanksi maksimum yang didalilkan sebagai deterrence, memberikan harapan yang tinggi akan efektivitas penegakan hukum yang dianggap sudah cukup dengan anggaran minimum sesungguhnya melemahkan tingkat probabilitas penangkapan dan adjudikasi penjahat narkotika tersebut, yang menurut ahli telah dibuktikan dalam penelitian secara ilmiah, sesungguhnya justru menjadi instrumen yang lebih utama dalam pencegahan dan pengurangan kejahatan narkotika tersebut. oleh karenanya tidak terdapat pembenaran dari segi deterjen effect yang diharapkan dari pidana mati secara rasional, proporsional dan masuk akal yang dapat dijadikan dasar menyimpang dasar filosofis moral konstitusi yang dikandung dalam uud yang tidak memberi wewenang pada negara bagi penjatuhan pidana mati tersebut. atas dasar uraian pertimbangan demikian, secara berbeda saya berpendapat bahwa pidana mati, bukan hanya yang terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika, tetapi menyangkut semua undang undang luar maupun dalam kuhp yang mengandung pidana mati, bertentangan dengan undang undang dasar yang seyogianya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. namun harus dipahami bahwa pernyataan demikian mempunyai implikasi yang luas, sehingga seandainya hal ini menjadi pendirian mahkamah, diperlukan waktu yang cukup bagi pembuat undang undang untuk menceraikan banyak hal dalam sistim hukum pidana indonesia. jika pidana mati itu akan dihapuskan, maka perubahan kuhp harus dilakukan, yang menyangkut stelsel pidana yang tidak menggunakan sistem absorpsi dalam penjatuhan pidana, melainkan menggunakan sistem kumulatif, pemberkatan maksimum ancaman pidana lebih dari tahun untuk tindak pidana yang serius, memungkinkannya penjatuhan pidana hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh reissue, penambahan jenis hukuman pokok dengan kerja sosial, hukuman tambahan berupa perampasan seluruh harta pelaku kejahatan yang dianggap berasal dari kejahatan narkotika, serta beberapa penyesuaian lain yang relevan. semua itu untuk menunjukkan sikap yang keras dalam menanggulangi kejahatan narkoba melalui serangkaian kebijakan crime control yang tepat dan terpadu, tanpa mewajibkan negara untuk melakukan kekerasan melalui penjatuhan pidana mati. dengan demikian, indonesia akan membuktikan diri benar benar menghargai harkat dan martabat manusia serta menjunjung tinggi the sanctity life, yang dapat menjadi panutan bagi generasi penerus bangsa menuju masyarakat yang dicita citakan. kita juga harus menunjukkan keseluruh dunia bahwa kita konsisten untuk mewujudkan nilai nilai dan pandangan hidup pancasila, sebagai dasar untuk membangun peradaban manusia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan martabat manusia masa depan. membangun peradaban yang tinggi dengan menghapuskan peredaran narkoba, atau setidak tidaknya mengurangi secara drastis, membutuhkan sikap keras dan disiplin, akan tetapi sikap keras tidak identik dengan kekerasan (violence). dengan itu juga, kita berharap bahwa indonesia akan memiliki dasar moral yang tinggi untuk meminta perlindungan bagi warga negaranya yang tersebar seluruh dunia, yang banyak antaranya mengalami pelanggaran atas hak aslinya, termasuk dalam bentuk ancaman pidana mati, yang justru menjadi kewajiban negara respect, protect, and fulfill. kita telah meletakkan komitmen membangun masa depan dengan pengakuan akan harkat dan martabat manusia sebagai bagian atau esensi hak untuk hidup, oleh karenanya doktrin penghormatan atas kehidupan dan martabat manusia adalah merupakan pedoman bagi negara untuk memanusiakan manusia dalam masyarakat indonesia. pidana mati yang tidak sesuai dengan ukuran kemanusiaan yang adil dan beradab harus dihapuskan. boleh jadi dimasa lalu hukuman demikian dianggap tidak melanggar perikemanusiaan, akan tetapi saat ini hal itu harus juga dilihat dari kepekaan yang tumbuh dari perjalanan peradaban kita ditengah peradaban dunia, yang seharusnya kita pasarkan pada moralitas dan pandangan hidup bangsa dalam pembukaan uud hilangnya ii. statute the international criminal tribunal for rwanda juga membatasi bahwa hukuman hanya dalam bentuk hukuman penjara. bukti p 41a)rwanda. terjemahan resmi bahasa indonesia bukti p 41rwanda. iv. hal yang sama juga dijumpai pada statute the special court for sierra leone bukti p 42a) menyatakan: the trial chamber shall impose upon convicted person, other than juvenile offender, imprisonment for specified number years. determining the terms imprisonment, the trial chamber shall, appropriate, have course the practice regarding prison sentences the international criminal tribunal for rwanda and the national courts sierra leone. terjemahan resmi bahasa indonesia bukti p 42b): terhadap seorang terpidana, majelis hakim harus menjatuhkan hukuman berupa hukuman penjara selama sejumlah tahun tertentu, kecuali apabila terpidana masih bawah umur. dalam menentukan lamanya masa hukuman penjara, majelis hakim harus, sebagaimana mestinya, mengacu kepada praktek yang berlaku pengadilan pidana internasional untuk rwanda dan pengadilan pengadilan nasional sierra leone. berdasarkan uraian tersebut atas, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa keberadaan instrumen instrumen international dan regional tersebut atas dan pengeluaran hukuman mati sebagai bentuk penghukuman dari tribunal tribunal yang disponsori oleh pbb menunjukkan makin menguatnya trend dunia internasional yang menghendaki penghapusan hukuman mati dunia. kecenderungan (trend) dunia internasional menghendaki penghapusan hukuman mati. samping makin maraknya instrumen instrumen internasional yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati dari sistem hukum negara negara dunia, trend dunia internasional untuk menghapus hak untuk hidup dari seorang korban (victim), terjadi karena kesadaran atau nilai nilai perorangan (pelaku kejahatan) secara individual, yang sebenarnya tidak menjadi dasar dan nilai yang diambil untuk meletakkan pemulihan harmonisasi dalam masyarakat akibat kejahatan yang dilakukan. justru kesadaran bangsa secara bersamaan yang harus membentuk nilai yang berlaku sebagaimana termuat dalam pembukaan dan batang tubuh uud panitera pengganti ttd. sholihin nasir hukuman mati juga dapat dilihat pada semakin meningkatnya jumlah negara negara yang telah menghapus hukuman mati. data tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini. diagram jumlah negara dan penerapan hukuman mati abolisionis for all crimes abolisionis for ordinary crimes only abolisionis practice total abolisionis law practice retentionist sumber: amnesty international, oktober bukti keterangan: sejumlah (delapan puluh delapan) negara dan teritori telah menghapus hukuman mati untuk semua jenis tindak pidana abolisionis for all crimes). bukti sejumlah. negara negara tersebut masih memberlakukan hukuman mati hanya untuk kejahatan kejahatan luar biasa seperti kejahatan kejahatan yang dilakukan dalam keadaan keadaan luar biasa, misalnya dalam keadaan perang. bukti sejumlahbukti sejumlah (enam puluh delapan) negara masih mempertahankan hukuman mati retentionist). bukti diagram menunjukkan bahwa jumlah negara yang telah menghapus hukuman mati jauh melampaui jumlah negara yang masih mempertahankan hukuman mati. jumlah negara atau teritori yang telah menghapuskan hukuman mati dalam hukumnya atau dalam praktiknya (total abolisionis law practice) telah mencapai (seratus dua puluh sembilan) dari (seratus sembilan puluh tujuh) negara atau teritori yc). sedangkan jumlah negara (termasuk indonesia) yang masih mempertahankan hukuman mati (retentionist) adalah (enam puluh delapan) negara atau yo. (vide bukti selain itu, dari negara atau teritori atas (yang tergolong total abolisionis law practice), sebanyak negara telah secara eksplisit menghapus hukuman mati dalam peraturan perundang undangannya untuk semua jenis tindak pidana abolisionis for all crimes),, dan(vide bukti s.d. sebagai bagian dari masyarakat internasional, sudah sepantasnya indonesia bergabung dengan trend dunia internasional dalam menghapus hukuman mati. karena hak asasi manusia, termasuk dalamnya hak untuk hidup, bersifat universal. lebih lanjut, data mengenai perkembangan jumlah negara yang telah menghapus hukuman mati sejak tahun sampai dengan tahun dapat dilihat pada tabel tentang jumlah negara yang telah menghapus hukuman mati dari tahun s d dan diagram tentang trend dunia internasional dalam menghapus hukuman mati bawah ini. memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga berikutnya pemohon iii dan dapat meminta mkri menguji dan memutus mengenai pokok perkara permohonan ago. adapun alasan alasan pengujian materiil terhadap huruf uuk akan kami berikan pada bagian selanjutnya dari permohonan guo. (b) legal standing para pemohon para pemohon dalam perkara tindak pidana yang diatur dengan narkotika wilayah hukum negara republik indonesia. berdasarkan putusan putusan tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung bukti s d para pemohon dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana mati. adapun dakwaan dan penjatuhan pidana mati tersebut dilakukan berdasarkan dengan ancaman pidana mati yang terdapat pada narkotika yang akan diuraikan pada pokok permohonan guo. meskipun putusan hukuman mati tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in yacht van gewijsde), namun terhadap diri para pemohon belum dilaksanakan eksekusi. dan saat ini para pemohon masih menjalani hukuman lembaga pemasyarakatan khusus wanita dewasa) tangerang pemohon dan ii) dan lembaga pemasyarakatan keroyokan denpasar pemohon iii dan iv).yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu uud dengan dijatuhi hukuman pidana mati maka hak untuk hidup para pemohon yang secara tegas dijamin keberadaannya oleh dan uud telah dilanggar. dengan demikian, para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pihak atau pemohon dalam tabel jumlah negara yang telah menghapus hukuman mati, menghapus hukuman mati hukuman mati melalui sistem hukum untuk semua tindak pidana maupun praktek abolisionis for all crimes) total abolisionis law practice) sumber: amnesty international bukti diagram trend dunia international dalam menghapus hukuman mati, total abolisionis yara practice na) tea: abolisionis ko. sa) ka) ka) kei ken kasi kei kes red desa keju hal tahun keterangan: data diolah dari tabel atas. abolisionis for all crimes: negara yang menghapus hukuman mati untuk semua jenis tindak pidana, total abolisionis law practice: jumlah negara yang menghapuskan hukuman mati dalam hukumnya atau dalam praktiknya, tabel dan diagram atas menunjukkan bahwa jumlah negara yang menghapus hukuman mati terus meningkat dari tahun tahun. dalam tahun terakhir sampai jumlah negara yang tergolong abolisionis for all crimes meningkat secara signifikan dari menjadi negara atau teritori. peningkatan ini sangat signifikan, sekitar (vide bukti hal yang sama juga terjadi pada negara atau teritori yang termasuk dalam kategori total abolisionis law practice. tahun terdapat negara dalam kategori ini, namun tahun jumlahnya meningkat menjadi negara atau teritori. peningkatannya sekitar (vide bukti data tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa dunia internasional menghendaki agar hukuman mati dihapuskan dari sistem hukum negara negara dunia. indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional seyogianya juga mempertimbangkan fakta tersebut untuk kemudian menghapus hukuman mati dari sistem hukum indonesia. hukuman mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan indonesia bangsa indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk dalamnya adalah hak hak para terpidana. berkaitan dengan hak hak terpidana, timbul pemikiran pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar menekankan pada aspek pembalasan (retributive), akan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. sistem pemidanaan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam.filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan tersebut tidak lagi menjadi acuan utama indonesia. hal ini ditegaskan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu i (hal. (vide bukti bahwa asas non retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (retributive), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan negara kita yang lebih merujuk kepada asas preventif dan edukatif. hal ini jugamenurut pendapat prof. dr. andi hamzah, s.h. dalam bukunya sistem pidana dan pemidanaan indonesia (dari retribusi reformasi) , halaman buktijuga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (expiration) atau retribusi (attribution), . yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk bentuk: pendekatan (deterjen), . perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, dari uraian atas dapat disimpulkan bahwa::oleh karena itu, sangat jelas terlihat bahwavi. diragukan, efek jera hukuman mati dalam menurunkan jumlah tindak pidana secara teoritis dapat dikatakan bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan efek jera (deterjen effect) yang sangat tinggi. efek jera hukuman mati tersebut merupakan faktor penting dalam menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. hal ini pada gilirannya akan menurunkan jumlah tindak pidana terkait. secara logika argumen ini masuk akal, namun tidak terdapat data statistik (empiris) dan riset yang secara meyakinkan mendukung kesimpulan tersebut. yang terjadi justru sebaliknya. sebagai contoh, jumlah tindak pidana narkotika dan psikotropika indonesia justru meningkat dari tahun tahun walaupun narkotika dan undang undang nomor tahun tentang psikotropika memberlakukan hukuman mati. perkembangan jumlah tindak pidana narkotika dan psikotropika dapat dilihat pada tabel dan diagram bawah ini. tabel data kasus pidana narkotika dan obat obatan terlarang indonesia tahun tahun (narkotika |psikotropika ben dra ika sumber: dit iv narkoba, badan narkotika nasional bnn), februari bukti diagram perkembangan jumlah kasus narkotika psikotropika man 7tool pantotica nya toko o00 . oo tahun catatan: data diagram diolah dari tabel atas. meskipun data pada tabel dan diagram atas menunjukkan kasus narkotika dan psikotropika secara umum, tanpa membedakan antara produsen, pengedar, dan pemakai (pemakai tidak diancam dengan hukuman mati), namun data tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa efek jera hukuman mati diragukan dalam mengurangi jumlah tindak pidana terkait. secara logika, jumlah pemakai yang terus meningkat antara lain disebabkan karena meningkatnya jumlah produksi dan pasokan. meningkatnya jumlah produksi dan pasokan tersebut menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati tidak secara signifikan menimbulkan efek jera kepada produsen dan pemasok (perantara pengedar) narkotika psikotropika. selain data atas, data yang dipublikasikan oleh british home office juga menegaskan keefektifan efek jera yang seringkali diasosiasikan dengan hukuman mati. data tersebut (lihat diagram menunjukkan bahwa laju pembunuhan (murder rate, jumlah pembunuhan tiap orang) amerika serikat yang masih mempertahankan hukuman mati jauh melampaui (lebih dari tiga kali lipat) laju pembunuhan negara negara eropa yang telah menghapus hukuman mati. diagram perbandingan laju pembunuhan eropa dan amerika serikat jerman inggris italia po perancis belanda swedia amerika serikat jumlah pembunuhan tiap orang (rata rata setiap tahun, sumber: death penalty information center: deterrence news and developments previous years bukti lebih lanjut, data tentang jumlah pembunuhan negara negara bagian amerika serikat juga menunjukkan bahwa efek jera hukuman mati diragukan kelahirannya. hal ini dapat dilihat pada tabel dan diagram bawah ini. tabel laju pembunuhan amerika serikat, tiap orang penduduk) tahun laju pembunuhan negara laju pembunuhan negara negara bagian yang menerapkan negara bagian yang telah hukuman mati menghapus hukuman mati sumber: death penalty information center, deterrence: states without the death penalty fired better over past decade bukti diagram perbandingan jumlah pembunuhan negara negara bagian amerika, (tiap orang) f c sma dalam naa meme elemen keluar tata din lan) (ap) tp) ice) leo) (an) (ap) lan) lan) lan) lan) lan) lan) lan) lan) lan) lan) negara negara bagian yang memberlakukan hukuman mati negara negara bagian yang telah menghapus hukuman mati catatan: data diolah dari tabel atas. data pada tabel dan diagram atas menunjukkan bahwa dari tahun s d (dalam tahun), laju pembunuhan (jumlah pembunuhan tiap orang) negara negara bagian amerika serikat yang masih memberlakukan hukuman mati secara konsisten melampaui laju pembunuhan negara negara bagian amerika serikat yang telah menghapus hukuman mati. fakta tersebut merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa hukuman mati tidak menimbulkan efek jera sebagaimana diyakini oleh para pendukung pemberlakuan hukuman mati. walaupun disadari bahwa meningkatnya jumlah tindak pidana kejahatan tidak dapat dilihat semata mata dari satu faktor saja, seperti misalnya ancaman hukuman mati, namun untuk perkara permohonan judicial review ini cukuplah untuk menyimpulkan bahwa ancaman hukuman mati bukanlah faktor utama dan bukan merupakan indispensable factor (faktor yang tidak tergantikan) dalam upaya mengurangi tindak pidana narkotika dan psikotropika ataupun tindak pidana lainnya. selain itu, tidak terdapat bukti bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan efek jera yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan efek jera hukuman pidana penjara lainnya, misalnya hukuman penjara seumur hidup. hal ini secara lugas disampaikan oleh hakim konstitusi chaskalson dari afrika selatan dalam perkara makwanyane (paragraf dalam perkara ini mahkamah konstitusi sementara afrika selatan menyatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan konstitusi sementara afrika selatan bukti p 53a): sanctions the limitation rights affected thereby. terjemahan resmi bahasa indonesia bukti p 53b): dalam perdebatan mengenai efek jera dari hukuman mati, masalahnya adalah kadang kadang seolah olah pilihannya hanyalah antara pembunuh dihukum mati atau, kalau tidak, tidak dikenai hukuman sama sekali. padahal, tentu saja bukan demikian kenyataannya. yang benar, pilihannya adalah antara hukuman mati dan hukuman penjara dalam jangka waktu panjang, yang, bila perlu, bisa saja berupa hukuman seumur hidup. kedua duanya sama sama memiliki efek jera, dan pertanyaannya adalah apakah dibandingkan dengan kemungkinan dikenakan hukuman seumur hidup, kemungkinan dikenakan hukuman mati memiliki efek jera yang nyata nyata lebih tinggi, dan apakah konstitusi membolehkan terjadinya pembatasan hak hak tertentu sebagai dampak dari hukuman seumur hidup. data dan uraian atas membuktikan bahwa efek jera hukuman mati diragukan signifikansinya. signifikansi efek jera hukuman mati merupakan suatu indikasi yang sangat kuat bahwa hukuman mati dapat digantikan dengan jenis hukuman lainnya, misalnya hukuman penjara seumur hidup, tanpa secara signifikan mempengaruhi efektivitas pemberantasan tindak pidanahukuman mati merupakan alasan yang sangat kuat untuk menghapus hukuman mati. kesimpulan berdasarkan uraian atas, dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:hukuman mati merupakan suatu bentuk pengingkaran (pengurangan pembatasan) terhadap hak untuk hidup. dan hal inoccur mengatur tentang hukuman mati sebagai suatu bentuk pembatasan atas hak untuk hidup: namun occur lebih menghendaki agar hukuman mati dihapuskan.(kejahatan yang sangat serius luar biasa). kejahatan kejahatan yang terkait dengan permohonan judicial review guo2. pernyataan pembuka (opening statement) konstitusionalitas hukuman mati perubahan kedua undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud tahun melahirkan bab yang secara khusus mengatur tentang hak asasi manusia. kelahiran bab ini mengangkat uud sejajar dengan konstitusi negara negara lain dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusimenegaskan bahwa hak untuk hidup (the right life), bersama dengan sejumlah kecil hak asasi lainnya (limitation), adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights). kelahiran uud seharusnya menjadi lonceng kematian bagi hukuman mati indonesia. namun perdebatan masih terus berlangsung. hukuman mati masih juga terus dijatuhkan. baru baru ini tiga orang sudah dieksekusi, dan masih banyak lagi yang menunggu eksekusi hukuman mati. majelis hakim konstitusi yang terhormat, tidakkah kita bertanya tanya: mengapa hal ini masih terus terjadi? mengapa pengingkaran konstitusi ini terus terjadi? permohonan pengujian materiil ini dilakukan atas dasar jaminan konstitusional terhadap "hak untuk hidup" yang diberikan oleh uud khususnya dan atas hak untuk hidup yang dijamin oleh uud dan, dengan sendirinya, dan uud yang sama sekali tidak mengizinkan dikarangnya hak untuk hidup. occur menjamin eksistensi hukum nasional dari negara yang menjadi pihak untuk menerapkan hak asasi manusia dengan standar yang lebih tinggi daripada yang diatur padaterdapat dalam occur, yang masih memungkinkan dilakukannya hukuman mati. fakta bahwa sistem peradilan pidana tidaklah sempurna, yangkeberadaan instrumen instrumen internasional dan regional yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati maupun tribunal tribunal yang disponsori oleh pbb yang telah meniadakan hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi atas kejahatan kejahatan yang luar biasa seperti genosida (genocide) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) merupakan bukti yang sangat kuat bahwa dunia internasional menghendaki penghapusan hukuman mati. selain itu, jumlah negara yang menghapus hukuman mati terus meningkat secara signifikan dari tahun tahun. data tersebut merupakan indikasi yang tidak terbantahkan bahwa dunia internasional secara mantap bergerak menuju penghapusan hukuman mati.dari hukuman mati merupakan alasan yang sangat kuat untuk menghapusyang diberlakukan dalam narkotika bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dan dilindungi oleh dan uud meskipun uraian dalam permohonan ini membuktikan bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh dan uud dan konsekuensi logis dari hal tersebut adalah dinyatakannya hukuman mati sebagai inkonstitusional, namun kami dibatasi oleh kuasa yang diberikan para pemohon untuk hanya mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap narkotika. oleh karena itu kami percayakan kepada mahkamah konstitusi untuk memutuskan mengenai konstitusionalitas hukuman mati yang tersebar pada berbagai peraturan perundang undangjudicial review) para pemohon menyatakan bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi bertentangan dengan undang undang dasar khususnya menyatakan bahwa hurufbertentangan dengan dan undang undang dasartidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumbukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda pi sampai dengan pi 53b, serta telah mengajukan empat orang ahli bernama prof. philip aston, prof. dr. je. sahetapy, sh., ma., prof. william sahabat, dan prof. jeffrey pagan, yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal april dan mei sebagai berikut: bukti pi undang undang nomor tahun tentangkti pi salinan putusan pengadilan negeri tangerang nomor pid.b pn.tng., tertanggal desember yang telah menjatuhkan putusan pada tingkat pertama terhadap pemohon bukti pi salinan putusan pengadilan tinggi jawa barat bandung nomor pid pt.bdg., tertanggal maret yang telah menjatuhkan putusan pada tingkat banding terhadap pemohon bukti pi salinan putusan mahkamah agung nomor pid tertanggal agustus yang telah menjatuhkan putusan pada tingkat kasasi terhadap pemohon bukti pi salinan putusan pengadilan negeri tangerang nomor pid.b pn.tng., tertanggal agustus yang telah menjatuhkan putusan pada tingkat pertama terhadap pemohon ii: bukti pi salinan putusan pengadilan tinggi bandung nomor pid pt.bdg., tertanggal oktober yang telah menjatuhkan putusan pada tingkat banding terhadap pemohon ii: bukti pi salinan putusan mahkamah agung nomor pid tertanggal april yang telah menjatuhkan putusan pada tingkat kasasi terhadap pemohon ii, bukti pi salinan putusan mahkamah agung nomor pk pid tertanggal april yang telah menjatuhkan putusan pada tingkat peninjauan kembali terhadap pemohon ii: bukti pi salinan putusan pengadilan negeri denpasar nomor pid.iiiiii: bukti pi salinan putusan pengadilan negeri denpasar nomor pid.bvvv: bukti yang disahkan dan diberlakukan pada tanggal september yang dimuat dalam lembaran negara nomor tahun bukti pl 16a kutipan paragraf general comment article right life) occur., sumber: 84ab9690ccd81fc7c12563ed004 fae3? opendocument, diakses pada tanggal oktober bukti pl 16b terjemahan resmi dalam bahasa indonesia kutipan paragraf general comment occur: bukti pi salinan putusan mahkamah konstitusipi salinan putusan mahkamah konstitusi nomor puu i perihal, bukti pi salinan putusan mahkamah konstitusi nomor puu i1 perihal pengujian undang undang nomor tahun tentang pengadilan hak asasi manusia: bukti pi salinan putusan mahkamah konstitusi nomor puu tertanggal februarbukti pi kutipan pendapat hakim konstitusi achmad roestandi, sh. sumber: buku menjaga denyut konstitusi, refleksi satu tahun mahkamah konstitusi , penerbit konstitusi press halaman bukti pi data staff report, house judiciary subcommittee civil constitutional rights, oct (updates from death penalty information center). sumber: staff report, house judiciary subcommittee civil constitutional rights, oct website death penalty information center: factsheet.pdf, diakses pada tanggal januari bukti pi pemberitaan harian kompas, tanggal november sumber: harian kompas edisi november bukti pi tajuk rencana harian kompas, tanggal juli sumber: website harian kompas: opini .htm, diakses pada tanggal oktober bukti pl 25a kutipan deklarasi universal hak asasi manusia perserikatan bangsa bangsa dunam). sumber: diakses pada tanggal oktober bukti pi 25b terjemahan resmi dalam bahasa indonesia kutipan dunam: bukti pl 26a kutipan bagian konsiderans second optional protocol occur. sumber: opt2.htm, diakses pada tanggal oktober bukti pi 26b terjemahan resmi dalam bahasa indonesia kutipan bagian konsiderans second optional protocol occur, bukti pi daftar nama (seratus lima puluh tujuh) negara negara yang telah meratifikasiimengaksesi international covenant civil and political rights occur) sejak tanggal desember (berdasarkan data pada tanggal september sumber: website office the high commissioner for human rights: ns, diakses pada tanggal januari bukti pl 28a kutipan paragraf general comment occur. sumber: general comment the right life website office the high commissioner for human rights: doc.ns# symbol) 84ab9690ccd81fc7c12563ed0046fae3? pendoa ment, diakses pada tanggal november bukti pi 28b terjemahan resmi dalam bahasa indonesia kutipan paragraf general comment occur: bukti pi 29a kutipan paragraf report special rapporteur e cn. tertanggal desember sumber: report special rapporteur e icn. (http: fortherecord1997 documentation commission e cn4 .htm, diakses pada tanggal november bukti pi 29b terjemahan resmi dalam bahasa indonesia kutipan paragraf report special rapporteur e cn. tertanggal desember bukti pi second optional protocol yang diadopsi dan dideklarasikan melalui resolusi majelis umum perserikatan bangsa bangsa, tertanggal desember sumber: second optional protocol the international covenant civil and political rights website united nations high commission for human rights: opt2.htm, diakses pada tanggal oktober bukti pi the international bill human rights piagam internasional tentang hak asasi manusia) yang merupakan instrumen instrumen inti mengenai hak asasi manusia. sumber: the international bill human rights website office the high commissioner for human rights: diakses pada tanggal januari bukti pi daftar nama (enam puluh) negara yang telah meratifikasiimengaksesi second optional protocol. sumber: website office the high commissioner for human rightstertanggal apritreaties html .htm, diakses pada tanggal november bukti pi daftar nama (empat puluh limaprotocotreaties html .htm, diakses pada tanggal november bukti pi daftar nama (tiga puluh tujuhamerican convention human rights abolish the death penalty protocol ach). sumber: protocol the american convention human rights abolish the death penalty website organization american states: diakses pada tanggal november bukti pi daftar nama (delapan) negara negara benua amerika sampai dengan tanggal oktober yang telah meratifikasiimengaksesi protocol ach. sumber: website amnesty international: treaties eng, diakses pada tanggal januari bukti pi 39a kutipan statute the international criminal court icc statute) tentang pembatasan hukuman maksimum adalah hukuman seumur hidup. sumber: statute the international criminal court website international criminal court: statute en.pdf, diakses pada tanggal november bukti pi 39b terjemahan resmi dalam bahasa indonesia kutipan icc statute: bukti pi 40a kutipan statute the international criminal tribunal for the former yugoslavia ictythe former yugoslavia website international criminal tribunal for the former yugoslavia: http: e basic statut statute feb o06 e.pdf, diakses pada tanggal november bukti pi 40b terjemahan resmi dalam bahasa indonesia kutipan icty statute, bukti pl 41a kutipan statute the international criminal tribunal for rwanda ctrrwanda website office the high commissioner for human rights: diakses pada tanggal november bukti pi 41b terjemahan resmi dalam bahasa indonesia kutipan ctr statute, bukti pi 42a kutipan statute the special court for sierra leone schl statute) tentang pembatasan hukuman hanya dalam bentuk hukuman penjara selama sejumlah tahun tertentu. sumber: statute the special court for sierra leone website special court for sierra leone: documents statute.html, diakses pada tanggal november bukti pi 42b terjemahan resmi dalam bahasa indonesia kutipan schl statute, bukti pi data amnesty international yang berjudul facts and figures the death penalty yang pada pokoknya menerangkan bahwa lebih dari setengah negara yang ada dunia (seratus dua puluh sembilan) dari (seratus sembilan puluh tujuh) negara) telah menghapus hukuman mati, baik dalam sistem hukum maupun dalam praktiknya abolisionis law practice) dibandingkan tersebut, kami mohon majelis hakim konstitusi yang terhormat untuk menyatakan bahwa penerapan hukuman mati, khususnya berdasarkan narkotika, bertentangan dengan uud argumen kami didasarkan pada prinsip bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi (the supreme law the land). dan jika ada ketentuan peraturan perundang undangan bawahnya yang bertentangan dengannya maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. argumen utama didasarkan pada bunyi yang secara tegas menyatakan bahwa "hak untuk hidup . adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun . ketentuan ini telah menegaskan keberadaan hukuman mati dalam sistem hukum indonesia. lahirnya uud tidak bisa tidak berakibat pada inkonstitutionalitas hukuman mati. konsekuensi logis dari pola pikir atas adalah bahwa semua produk peraturan perundang undangan yang berada bawah uud haruslah mengalami perubahan dalam arti hukuman mati dihilangkan. menurut hemat kami, hukuman mati yang lahir sebelum perubahan uud seharusnya secara tegas dicabut dan dinyatakan tidak berdaya kekuatan hukum, dan selanjutnya tidak ada lagi produk peraturan perundang undangan yang baru yang mencantumkan hukuman mati. bagi indonesia seharusnya sejak tahun ketika bab itu dilahirkan, perdebatan mengenai hukuman mati sudah selesai. ketika rumusan hak untuk hidup (the right life) bersama dengan hak hak asasi manusia lainnya dicantumkan dalam uud banyak pihak menyambutnya dengan gembira. banyak pihak menyambutnya sebagai anak kandung reformasi. ya, dalam rangka reformasi, hak asasi manusia secara komprehensif mesti dicantumkan dalam uud ada political euphoria. tapi yang tak kalah menariknya adalah adanya political fashion. barangkali keinginan untuk punya hak asasi manusia yang komprehensif itu dikaitkan dengan kehendak untuk masuk dalam klub negara negara maju yang demokratis dan hormat terhadap hak asasi manusia. hanya itu. tak terpikirkan dengan (enam puluh delapan) negara yang masih mempertahankan hukuman mati retentionist). sumber: facts and figures the death penalty website amnesty international: diakses pada tanggal oktober bukti pi data amnesty international yang berjudul death penalty development sumber: death penalty development website amnesty international: web.nsf prinfdeathpenalty development2005ordinary crimes only. sumber: abolisionis and retentionist countries: abolisionis for ordinary crimes only website amnesty international:practice. sumber: abolisionis and retentionist countries: abolisionis practice website amnesty international: deathpenalty abolisionis3. sumber: abolisionis and retentionist countries website amnesty international: http web.amnesty.org web web.nsf print deathpenalty abolisionis1all crimes. sumber: abolisionis and retentionist countries: abolisionis for all crimes website amnesty international: web.nsf print deathpenalty abolisionis1 eng, diakses pada tanggal oktober bukti pi kutipan pendapat ahli prof. dr. andi hamzah, sh. sumber: buku sistem pidana dan pemidanaan indonesia (dari retribusi reformasi) , karya prof. dr. andi hamzah, penerbit perannya paramita, halaman bukti pi data badan narkotika nasional bnn) yang berjudul data kasus tindak pidana narkoba indonesia tahun sumber: data kasus tindak pidana narkoba indonesia tahun dit iv narkoba, bnn, februari website bnn: http: statistik k&mn &smn g, news and developments previous years. sumber: deterrence news and developments previous years website death penalty information center: did: states without the death penalty fired better over past decade. sumber: deterrence: states without the death penalty fired better over past decade website death penalty information center: ?scid &did diakses pada tanggal november bukti i 53a kutipan pendapat hakim konstitusi afrika selatan chaskalson dalam putusan perkara makwanyane. sumber: website mahkamah konstitusi afrika selatan: org.za site thencourt history.htm#cases, diakses pada tanggal november bukti pi 53b terjemahan resmi dalam bahasa indonesia kutipan pendapat hakim konstitusi afrika selatan chaskalson dalam putusan perkara makwanyane, keterangan ahli prof. philip aston the south african constitutional court stated that article six tolerated but does not provide justification for the dead penalty. fact the provision article favors abolition but they leave open for political reason the fact that will take time for government eliminate the dead penalty. the provision article six favors abolition the dead penalty but leaves open the possibility the dead penalty recognition the fact that will take time for any states eliminate first the covenant clearly points the direction abolition the dead penalty. the same time leaves open the possibility that some states will temporarily retain the dead penalty. view that article needs examined primarily term the restriction that imposes upon the dead penalty. article needs interpreted light the considerable limitation which imposes upon the dead penalty, the first point that the objective the provision limit carefully possible the range number crimes for which dead penalty can imposed. the objective this phrase impose strict limitation, the range crimes for which the dead penalty can imposed: common technique human right treaties adopt general language which assumes that the detail meaning the provision will developed through the processes interpretation adopted international bodies well domestic court. the used the general phrase most serious crime was intentionally left open. what has been happened since when the covenant was adopted what happens all international human right norms. other words the challenges before bodies such the united nation commission human right, and the human right committee which operate under the covenant interpret what does provision means practice. the human right committee has effectively rejected every case which death has not been involved. other words its requirements fact most serious crime must involve death. the other technique which always used the international level the adoption the general assembly interpretive statement which reflects the emerging consensus government. the economic and social council and the general assembly the un, adopted what called the united nation safeguard. the safeguard are guarantee the protection the right those who facing the death penalties. those safeguard include the following provision, the most serious crime should not beyond intentional crime with lethal other extremely grave consequences. with lethal that means involving death other extremely grave consequences. the result these safeguard combined with the jurisprudence generated the united nations committee too arrived objective statement what are the most serious crime, the result the safeguard and the work human rights committee the adoption and objective standard important acknowledge that individual state must permitted adopt their own approach. only far consistent with the international standard. over the pass two decades, various individual state have tried interpreted the most serious crime include very abroad range offences. some those offences are moral, other word the death penalty for homosexuality for adultery, some the standards have been economic other words the death penalty for corruption extortion, some the crime have related public order issues, the result that all these different crimes were accepted being among the most serious crime, would able imposed the death penalty for literary hundred different crimes. all that different reason were accepted, would then legitimate impose the death penalty for literary hundred different crimes, therefore the international community has agreed that essential for that common standard which does not permit the individual preferences state dictated the international standard. the result the urgent the standard which required that the crime should result the lost life, view that many different states would nominate their own particular crime which their view the most serious and gave the example before adultery for example. economic crimes and the case indonesia drug trafficking. international law want leave each state identify what the most serious crime the international standard would have content andat would limit. for that reason, that the single international standard would have content. and theey would limit. for that reason that the single international standard requires the lost life, clear that drug trafficking does not per says, not directly involved the lost life. and therefore view, does not constitute one the most serious crime, the last fifteen years, during the time when the various international criminal tribunals has been established, there was generally debate over whether the death penalty should included. the case the tribunal for yugoslavia and rwanda was agreed that the death penalty should not applied. and there were very view state which objectid that decision. however, the rome conference when the international criminal court statue was adopted, there was much more rigorous debate about the maintenance the death penalty: was agreed ultimately however that the inclusion the death penalty would make impossible for many state, the majority the state fact, ratify the statue because they had clearly abolished would not prepared use the death penalty. result, none the international tribunal able impose the death penalty even for the most serious crime which does involved killing: think the developments united nations itself are very clear. there strong trend toward the abolition the death penalty term the policy statement consistently adopted united nation bodies. however, some way that less interesting than observe what happening among individual state and for indonesia, what particular interest what happening asia. generally considered that asia the most tolerant region term permitting the death penalty. europe finished death penalty. latin america being largely eliminated. africa there now strong trend toward abolition that leave the middle east, asia, and course the united state the region which tend differ, however extremely important look more closely what happening asia. first all, there are countries, from the asia pacific region which have abolished the death penalty. second, there have been very important recent development, the most significant the definitive abolition the government philippines the death penalty june south korea there have been various proposal and seems likely that they will abolish the death penalty. china very often criticize because execute more people than any other country, but very important note first all, that correspondent with pre assessors, the chinese government has noted that the ultimate worldwide abolition the death sentences will the inevitable consequences historical development, other words, the official position expressed china, that course one day the death penalty will universally abolish. china there very active debate among judges and law reformers about the need adopt much more restrictive approach the concept the most serious crime. and finally would mention singapore because singapore course what would call the heart liner asia. the chinese government open discussion: the government singapore will listen discussion. last week, the law society singapore made official submission the government urging that the mandatory the death penalty should abolish. they argue that necessary humanis the law singapore and reflect the evolving standard defence singapore society. now important note that they are not drawing upon international standard because that not what singapore wants do, wants make own decision. but, they are clearly under very strong pressure spite the denial their government move towards significant change their policy. conclusion your honor, would that even within asia there now strong push towards the abolition the death penalty. would like add, may one other dimension which important. when met with the foreign minister the philippines just few week ago, emphasize that the philippines was very conscious the problem faced its migrant workers the gulf region particular. there are many philippines just there are many indonesian who have been sentenced death the middle east. the feeling philippines that the government which asked that own citizen should not executed the middle east has credibility maintain the death penalty home, sowan see that there strong link between the standard that would like demand other countries and the standard which adopt for ourselves. and the decision the indonesian court, this case, will have very important implication for the possibility trying reduce the used the death penalty imposed indonesian citizen overseas, with the respect the first question, international law these area determine the same way other area the practice state very important the decision adopted intergovernmental body are important and are the interpretation adopted legal bodies such the human rights committee. important however not restrict international law the category customary law general principles law. were that, would arrive extremely restrictive definition what actions are not permitted international law. instead country like indonesia, which has ratified the international treaty don't worry about customary law general principles instead relied directly provision applicable treaty and those provision that are now seek interpret: term the being the word arbitrary article paragraph which state that one shall arbitrary deprived his life that word which designed emphasized that the death probation life need take place the basis respect for the various principle which are reflected the remain the provision article and also respect the covenant whole. and the emphasized avoiding arbitrary death probation life then refer back the definition what the most serious crimes. other word, the probation imposing the death penalty for crime which lower ranks than those most serious crimes. that view the role played the word arbitrary this context, the third question was, think mainly concern with the role played the constitutional court relation the death penalty. there actually very substantial tradition constitutional court particularly democratic society such indonesia, adopting very clear approach, which seek limit all perhaps abolished the death penalty. the most famous case perhaps that magwanyani isi!l the south african constitutional court case the constitution drafted south africa deliberately left opens the question whether the death penalty was compatible with the human rights principles contain the constitution. the court undertook very detail examination international standard, but also particularly south african standard and tradition and concluded that the death penalty was longer permit able: two years earlier, the supreme court zimbabwe which that time was functioning effectively also declared the death penalty unconstitutional. european context one the most important decision far has been the touring case adopted the european court human rights which held not permit able for european country extrait person country which they would face the death penalty. all these judicial interpretation the relevant international and domestic standard. finally might note again that china the trend towards significantly limiting the used the death penalty has been persuade primarily giving overall responsibility the supreme court beijing review very case very carefully. now expecting that the chinese supreme court will begin develop jurisprudence which likely much more restrictive and limiting than that which has been persuade the various regional court. the final question concern the situation which death result from crime involving drugs. many ways, this perhaps the most important non legal question least, course has important legal dimension, but when the viewed express the member the public, the opinion would that deportation the trafficking drugs leads significant number deaths, because are the individuals will consumed those drugs and will die result. think extremely important emphasize that non position the death for drugs trafficking does not need any way understand the severity the crime drugs trafficking, other words, drugs trafficking criminal offense which deserves very strong punishment because the effect that has within society. however, there are number different crimes which lead other people, other individual things their own free will which will lead their death, but not than said that the person who committed the original act some way directly responsible for action taken other individual their own free will. and view would that drug trafficking while crime which deserve heavily punish nota crime which can reasonably interpreted one which literary involved the killing person the accused. understanding that drug trafficking needs punish severely but that does not need the necessary test solely for the purposes the death penalty being the most serious crime because does not directly death, but just repeat that way suggest that serious punishment not appropriate. suggest however that death not appropriate respond the crime drug trafficking: keterangan ahli prof. dr. j.e. sahetapy, s.h., ma. bahwa pidana mati bertentangan dengan pancasila dan ahli tetap berkeyakinan sampai saat ini menentang pidana mati, berdasarkan penelitian ahli, belanda tahun pidana mati sudah dihapuskan, bahkan dalam abad xvii inggris ketika seorang pencopet digantung, menurut ahli, deterjen effect nya tidak ada kalau dibilang bohong, dapat dibaca sejarah dari buku buku bahasa inggris yang ditulis pada waktu itu, bahwa perdebatan yang paling hebat itu yang dikatakan oleh simon yaitu dari kleine isi! menolak pidana mati karena indonesia ini menurut beliau kalau pidana mati yang dipakai secara megalitik positivistik, karena indonesia adalah sebuah negara yang luar biasa luasnya, dan polisi masih begitu begitu saja, tidak bisa apa apa. ahli tidak heran kalau polisi tetap setuju pidana mati, dimana mana seluruh dunia tidak ada polisi yang menentang pidana mati. pidana mati yang ada sekarang ini, terlepas dari narkotika dan terorisme kalau terorisme itu patah tumbuh hilang berganti menurut hemat ahli, dibunuh besok ada lagi penyelesaiannya tidak boleh begitu, demikian pula dengan narkotika, sehingga menurut ahli deterjen effect nya tidak ada, berdasarkan penelitian ahli ketika amerika, tahun terdapat dua negara mana bagian yang satu setuju dengan hukuman mati dan yang satu abolish menentang. tren pidana mati bertahun tahun sama saja hampir tidak ada pengaruh antara yang satu mempertahankan pidana mati dan yang lain mengambil sikap abolisi. sehingga kalau kita bicara pidana mati dari segi hukum pidana, pasti seperti itu, bahwa perdebatan antara bekend kristen, terutama leo pollock, retributive juridische vertaling menurutnya tidak adil, terhadap hal tersebut, ahli berpikir adalah tidak benar. ada banyak sekali contoh, jan ellen kemudian bekerja sudah menulis tahun mengenai pidana mati, bahwa masalah pidana mati bukan masalah apa yang terdapat dalam undang undang atau megalitik positivistik sebagaimana yang dikatakan oleh montesgiue tetapi harus juga dilihat dari segi kriminologi, ada banyak sekali literatur yang menentang pidana mati, seperti van bemelen dahulu setuju pidana mati, sekarang sudah berubah. kalau kita semakin hari semakin humanistik terlepas daripada kekecewaan yang terjadi dunia ini karena pertimbangan politis, hal itulah yang ahli tidak sepakat. oleh karena itu, menurut hemat ahli kita harus membawa misi kedamaian, misi pengampunan, atau misi apapun, dan hukum pidana itu bukan saja cruel and punishment tetapi juga tetap masih bertentangan dengan pancasila, bahwa pada zaman orde baru ada petrus (penembakan misterius) yang kemudian diikuti dengan matius (mati misterius) juga tidak membawa ketakutan apa apa. kalau pun ada physiological effect sedikit sekali, sayangnya indonesia tidak ada orang yang mengembangkan hukum penintensier, apalagi teknologi dan viktimologi, bahwa deterjen effect, kemudian retributive memang indah kalau dibaca dalam literatur tetapi doesn't make any effect whatsoever dalam praktik. kalau betul apa yang ahli baca, kebanyakan pertimbangan pertimbangan dalam pidana mati itu juga sangat tidak menyentuh esensi yang sebenarnya, bahwa mengenai narkotika, seperti yang ahli baca dalam media massa, mana ibu ibu rumah tangga juga ikut menjual narkotika, dengan demikian terdapat faktor kemiskinan dan bukan faktor karena mereka ingin menghancurkan generasinya, bahwa yang terpenting yang harus kita garap sekarang adalah sistem stelsel nya, bukan kuhp nya, dengan demikian tetap tidak akan menyelesaikan persoalan, bahwa pidana mati tidak compatible dengan filosofi pemidanaan indonesia, karena kalau ingin mempertahankan pidana mati, maka harus mengganti terlebih dahulu nama lembaga pemasyarakatan, sebab lembaga pemasyarakatan berarti orang yang dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan adalah untuk memasyarakatkan, kalau mau dijatuhkan pidana mati mau memasyarakatkan dimana? hal tersebut lah yang disebut kontradiksi dan bukan hanya kontradiksi interwikis tetapi juga kontradiksi alecto. sehingga straat stelsel kita itu harus perlu dikaji kembali, bahwa sekarang ini sudah ada pidana yang diintroduksi seperti jerman, tetapi kita masih tetap pidana tutupan yang sebenarnya sekarang ini tidak lagi diterapkan, yang ada adalah pidana denda dan pidana penjara dan mungkin kalau masih oleh masih sementara orang dianggap mati. dalam rencana kuhp bahwa uud yang menjadi supreme law the land mewajibkan pula semua untuk tidak bertentangan dengan uud para pemohon berpendapat dalam gelombang hak asasi manusia yang demikian kencang, perdebatan mengenai hak asasi manusia ini selayaknya sudah selesai. apalagi sejak tahun pun suara yang menghendaki harusnya hukuman mati sudah bergema. cesar beccarii dalam bukunya crimes and punishment menulis uraian yang bagus: capital punishment,. argumen beccarii sangat menarik dan ada benarnya. pembunuhan banyak terjadi dan masih akan terus terjadi. penjatuhan hukuman mati oleh negara akan memberi justifikasi terhadap serangkaian tindak pembunuhan yang dilakukan oleh orang orang partikelir. jadi teori balas dendam, eye for eye, mendapatkan legitimasi. untuk konteks pemidanaan, teori balas dendam ini sudah dianggap ketinggalan zaman, dan tujuan pemidanaan indonesia juga sebetulnya bukanlah balas dendam tetapi rehabilitasi, edukasi dan reintegrasi masyarakat. terpidana diberi fasilitasi untuk dituntut dan untuk memperbaiki diri mereka. salah satu sebab hukuman mati dihapuskan berbagai negara dunia adalah kenyataan bahwa hukuman mati dianggap merupakan suatu bentuk hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia (cruel, inhuman, degrading treatment punishment). kejamnya hukuman mati dilukiskan oleh mahkamah konstitusi afrika selatan ketika menghapus hukuman mati dari sistem hukum afrika selatan dalam kasus makwanyane dalam kasus ini (paragraf ketua mahkamah konstitusi afrika selatan, hakim chaskalson mendeskripsikan hukuman mati sebagai berikut: death the most extreme form punishment which convicted criminal can subjected. its execution final and irrevocable. puts end not only the right life itself, but all other personal rights which had vested the deceased under chapter three the constitution. yang baru pidana mati sudah dicopot dari sudah ditempatkan tempat lain. dengan catatan itu merupakan suatu pertimbangan tersendiri, bahwa kalau kita tetap ingin mempertahankan hukuman mati agar diberikan raison d'etre yang baru, karena kalau tidak, over cook sudah basi namanya,. ahli yakin bahwa sewaktu waktu pidana mati itu akan menjadi masa lampau: keterangan ahli prof. jeffrey pagan bahwa secara internasional jumlah angka hukuman mati semakin menurun baik dalam norma dan pemikiran, namun dunia, capital punishment masih diterapkan, dan banyak pakar telah menggunakan bukti ilmiah untuk menunjukkan dengan lebih banyaknya eksekusi hukuman mati, maka akan dapat menyelamatkan lebih banyak orang, akan tetapi banyak juga yang menentang kredibilitas ilmiah tersebut. dengan adanya perbedaan pendapat mengenai hukuman mati, menunjukkan hal tersebut secara bukti ilmiah dimaksud tidak dapat diyakini, dan banyak juga scholar (sarjana) yang menolak implikasi semacam itu: bahwa berdasarkan perkembangan dan yurisprudensi dari hukuman mati dikaitkan dengan apakah keputusan hukuman mati dapat membuat efek jera untuk masalah kriminalitas drugs crimes. tidak ada bukti hukuman mati membuat efek jera untuk drugs traffic king dan juga drugs crime lainnya. negara negara yang telah melaksanakan hal ini telah melakukan dengan tingkat yang sangat tinggi dari upaya untuk mengontrol drugs traffic king dan juga drugs crime lainnya lewat hukuman mati, bahwa hukuman mati membutuhkan aplikasi yang lebih baru dan setiap pengadilan dunia harus berhati hati terhadap hukuman mati dan pelaksanaannya kemudian hari. death penalty itu final dan tidak dapat dikoreksi lagi, kematian bukan hanya menutup akurasi dan kesalahan tetapi juga kesalahan dari orang orang muda dan menutup realisasi dari kemanusiaan dan pengembangan kemanusiaan. dengan demikian risiko dari capital punishment dan efektivitas sebagai efek jera sangat berbiaya tinggi bagi pengadilan dan masyarakat dan akan menutup pelayanan dalam bidang help care dan pendidikan. oleh karena itu, disarankan harus memiliki kebijakan publik yang memiliki prioritas untuk menolak adanya hukuman mati: bahwa berdasarkan pengalaman ahli amerika serikat, mengenai efek jera terhadap hukuman mati dan pelanggar drugs dengan jumlah satu juta, yang mungkin dapat diaplikasikan dengan situasi yang ada saat ini. pertama, tidak ada bukti ilmiah bahwa keputusan hukuman mati akan menurunkan angka pembunuhan. amerika serikat dari seluruh studi yang dilakukan sampai kepada konklusi, ada yang mengatakan hukuman mati mempunyai efek jera dan ada yang tidak. kedua, bahwa tingkat kesalahan reverse hukuman mati amerika serikat tiga puluh tahun sangat tinggi dibandingkan pengadilan lainnya, tergantung dari studi dan tergantung dari penyidik, sampai dari hukuman mati dapat reverse oleh right court, yaitu satu dari lima orang yang dijatuhi sanksi hukuman mati akhirnya dibebaskan dari tuduhan. ketiga, tidak ada bukti ilmiah yang menyebutkan hukuman mati akan membuat jera drugs trafficking. bahwa setiap kali orang ditangkap karena masalah drugs crime, orang baru akan masuk dalam distribusi, kalau melihat negara negara tetangga yang menggunakan hukuman mati, tidak terlihat jumlah orang yang berkurang menggunakan drugs dan harga drugs tersebut juga tidak menurun. kemudian kalau kita akan menggunakan death penalty lebih sering agar membuat drugs trafficking menjadi jera, hal ini akan membuat morale hazel yaitu resiko kesalahan semakin tinggi dan semakin banyak orang yang tidak bersalah akan dieksekusi dan ini tidak dapat ditolerir, bahwa apakah death penalty akan membuat jera pembunuhan? amerika serikat, tahun seorang ekonom eksak terbit mempublikasikan beberapa studinya mengenai analisa dari execution read untuk jangka waktu tahun sampai tahun dengan konklusi bahwa untuk setiap orang yang dieksekusi delapan pembunuhan tidak akan terjadi. namun studi tersebut kemudian dikritik dengan konklusi yang kontradiksi, yaitu pembunuhan yang tidak akan menjadi jera (classic crime passion). bahwa dari studi yang menyatakan hukuman mati memiliki efek jera, menurut ahli, mereka mengabaikan faktor bahwa pengadilan kriminal yang sangat efektif dapat menangkap, menuduh dan memenjarakan kriminal adalah yang memiliki tingkat pembunuhan yang rendah dan jarang menggunakan hukuman mati, serta mengabaikan pengaruh live without parole hidup tanpa pembebasan bersyarat seperti california: bahwa sistem keputusan hukuman mati itu berbeda beda, ada ratusan orang yang dipenjarakan tanpa pembebasan bersyarat (live without parole), karena telah melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati. tetapi tidak ada yang secara langsung menguji masalah efek jera dari hukuman mati, bahwa dengan dipublikasikannya eksekusi hukuman mati apakah akan ada drugs trafficker atau calon calon pembunuh yang menyadari tentang hal tersebut, seorang periset dalam salah satu studinya dengan melihat jumlah announcement surat kabar state texas, melihat respon perubahan terhadap eksekusi dan melihat perubahan perubahan tingkat pembunuhan, menemukan bahwa tidak terdapat efek sama sekali dari publisitas yang luar biasa dengan eksekusi yang telah dijalankan terhadap tingkat eksekusi dengan tingkat pembunuhan, bahwa berdasarkan studi yang telah ahli lakukan bersama kolega, dalam mengevaluasi hukuman mati amerika serikat mulai tahun sampai tahun dari keputusan hukuman mati, ditemukan dari putusan hukuman mati direvert, kemudian sampai kepada titik mana pengadilan, memiliki rasa ragu ragu terhadap keputusan yang mereka lakukan, diberikan hukuman yang bukan hukuman mati. hanya yang betul betul dieksekusi dan kemudian dibebaskan tanpa syarat, dan dibebaskan dari segala tuduhan. selanjutnya ada salah satu faktor lain tentang eksekusi amerika serikat dan harus diperhatikan antara tahun sampai saat ini adalah orang sudah dibebaskan dari upaya hukuman mati dan mereka dibebaskan. pada periode yang sama dari orang, ada orang yang dieksekusi, hal ini berarti untuk eksekusi maka orang akhirnya dibebaskan dari death rows, angka tersebut merupakan angka luar biasa yang akan membuat orang memikirkan tentang masalah hukuman mati. selain itu dalam hal homicide atau murder ada juga orang yang dibebaskan dari hukuman: bahwa menurut ahli, mengapa banyak hukuman mati dan mengapa banyak reform sources apa yang salah dengan pengadilan dan criminal justice dalam memutus. menurut ahli, dari pertanyaan tersebut, proporsinya kadang sama antara negara negara yang menerapkan hukuman mati dan yang tidak, sehingga masalahnya sini adalah, jika seseorang membuat kesalahan kemudian dihukum dengan death penalty, orang tersebut dapat kehilangan nyawanya, dan tidak ada peluang untuk dapat mengoreksi kesalahan tersebut, hal ini bukan untuk mengatakan bahwa para penuntut, polisi yang terlibat dalam kasus ini menjalankan kejahatan sendiri dengan kesalahan yang mereka lakukan. akan tetapi hal dimaksud merupakan human eror yang terjadi didalam sebuah criminal justice yang kadang tidak dapat dihindarkan. terdapat sesuatu yang tidak dapat dihindari dan hal ini dapat menjadi opsi karena kesalahan dalam keputusan hukuman mati memiliki konsekuensi yang fatal. keraguan terhadap hukuman mati beberapa tahun terakhir ini amerika serikat sampai kepada penurunan dalam jumlah keputusan hukuman mati. tahun menurunnya sentences sebesar hal itu merupakan perubahan yang luar biasa besar untuk periode yang pendek dan jumlah eksekusi juga berkurang pada saat ini: bahwa sangat penting untuk dicatat pada periode tersebut angka pembunuhan turun, dengan demikian semakin sedikit keputusan hukuman mati, berdampak dengan menurunnya tingkat pembunuhan. sehingga ada bukti ketidakmampuan keputusan hukuman mati berdampak pada efek jera pembunuhan: bahwa tidak pernah dilakukan studi amerika serikat dan dimanapun dunia terhadap drugs crimes, dan tidak ada bukti yang menyarankan bahwa dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan hukuman mati. hal ini karena kesulitan dengan administrasi dalam death penalty, oleh karena itu, eksperimen tidak ingin dilakukan, tetapi hal tersebut dapat hampir mendekati dengan ide eksekusi, yaitu apakah ada bukti yang sangat kuat bahwa capital punishment membuat efek jera untuk drugs crime, yang ternyata tidak juga membuat efek jera. amerika serikat dan seluruh dunia, traffickers akan digantikan oleh orang lain kalau tertangkap, mereka ingin masuk dalam perdagangan narkoba dan hal tersebut tidak akan berubah dari waktu yang akan berjalan. bahwa sesuai data data yang berasal dari drugs report dan amnesti internasional, terlihat tiga negara wilayah asia tenggara yang memiliki kebijakan yang berbeda mengenai eksekusi hukuman mati, serta urutan atau jumlah yang berbeda. indonesia antara tahun hingga sudah mengeksekusi tujuh orang. singapura mengeksekusi orang, dan malaysia mengeksekusi orang. namun harga atau nilai narkoba dari negara negara tersebut tidak turun, indonesia lebih tinggi dari singapura dan malaysia, meskipun tidak ada atau lebih kurang eksekusinya. jika efek jera dari hukuman mati sangat kuat, maka akan terlihat harga narkotika berbalik turun, akan tetapi yang terjadi adalah kebalikannya, yang merupakan kebalikan dari teori ekonomi. bahwa sebagaimana yang telah ahli utarakan sebelumnya, setelah bertahun tahun dan berminyak milyar dollar serta studi yang sangat intensif, bahkan negara negara barat diketahui bahwa strategi atau cara yang terbaik untuk mengurangi dan mengontrol masalah narkoba yaitu dengan mengurangi pasar dan mengurangi permintaan, hal ini tidak ada bedanya dengan komoditas pasar lainnya, kalau permintaan market atau pasar dikurangi maka narkotika akan kolaps dan akan hilang. sehingga disimpulkan bahwa, apakah lebih baik mengurangi permintaan daripada mengurangi sumber sumbernya. memberikan hukuman seperti cambuk dan sebagainya atau memberikan rehabilitasi yang baik: bahwa terdapat banyak dampak dari hukuman mati, yang dilihat secara regional, diketahui hukuman mati tidak akan membuat jera apapun dan siapapun. meningkatnya jumlah eksekusi untuk menciptakan efek jera bahkan menciptakan morale hazel dari mengeksekusi orang yang tidak bersalah. riset amerika serikat menunjukan hal tersebut telah terjadi dan hal tersebut tidak boleh terjadi indonesia. death penalty yang tidak efektif dan tidak fair serta memberi hukuman kepada orang yang tidak bersalah tidak memiliki peluang untuk mengkoreksi berbagai kesalahan yang besar. kalau melihat drugs abuse yang terjadi abad dan xxi, diketahui bahwa ada cara yang baik untuk memproteksi orang dari masalah narkoba, yaitu dengan memproteksi hak mereka, membuat redaksi dari masyarakat yang berurusan dengan narkoba dan memperkuat masyarakat tersebut setiap harinya: bahwa sebagai bahan perbandingan, negara bagian seperti california, lebih dari enam ratus orang dipenjara atas kasus pembunuhan dihukum dengan life without parole. california jarang sekali eksekusi hukuman mati dilakukan, demikian pula negara bagian pennsylvania, jarang melakukan eksekusi hukuman mati dan tingkat penggunaannya juga turun, ada dua ratus orang yang menjalani life without parole. hal ini berbeda dengan negara texas mana eksekusi yang sangat tinggi dan tidak memiliki life without parole angka kejahatan terlihat datar, sampai akhirnya satu tahun yang lalu sekitar bulan september, texas mengesahkan lewat undang undang mengenai life without parole. dari perbandingan tersebut, menurut ahli, antara menerapkan hukuman mati dan tidak, ditemukan bukti bahwa life without parole (hukuman seumur hidup tanpa remisi) lebih membuat jera, bahwa setelah ahli melakukan riset selama puluhan tahun, tidak dapat mencari bukti bukti ilmiah bahwa hukuman mati dimaksud dapat memberikan efek jera, mungkin saja dapat menyebabkan efek jera, tetapi sebagai ahli sosial dan profesor hukum, ahli tidak dapat mengidentifikasi informasi positif hukuman mati menimbulkan efek jera untuk kejahatan narkoba. miliaran dollar digunakan untuk melakukan riset riset yang dilakukan oleh para ahli baik ekonomi, statistics dan sebagainya. tetapi sayangnya tidak atau belum ditemukan efek jera bagi para pengedar narkoba. oleh karena itu, tidak ada data secara sistematis apakah ada dampak efek jera terhadap para pengedar narkoba, bahwa jika melihat negara negara seperti singapura misalnya, yang mempertahankan hukuman mati untuk waktu yang lama, mana orang akan berharap hukuman mati akan mengakibatkan efek jera, sehingga akan mengubah atau mengurangi pengedaran narkoba, tetapi ketika mereka terus melakukan hukuman ini secara lebih sering, kenyataannya tidak menunjuk perubahan bahkan menunjukkan pengedaran narkoba terus berlangsung. singapura yang merupakan salah satu wilayah dunia, dimana orang dapat melakukan riset scientific, dan berdasarkan riset wilayah negara singapura tersebut belum ditemukan adanya suatu dampak atau efek jera dari kejahatan narkoba, bahwa mengenai beberapa kegagalan dari penjara seumur hidup tanpa remisi terhadap drugs trafficker atau pengedar narkoba, yang dapat saja aktif ketika mereka masih dalam tahanan dan melakukan pengedaran narkoba melalui para pekerja atau staf atau kolega yang masih beredar dalam masyarakat. amerika serikat seperti diketahui ada pengedaran narkoba dalam penjara yang dilakukan oleh mereka yang sudah dijatuhi hukuman dan mereka melakukan trafficking terhadap mereka yang sudah dihukum untuk berbagai kejahatan kejahatan lainnya seperti money laundering dan sebagainya, kenyataan yang terjadi adalah penjara tidak menghentikan trafficking. adanya kenyataan yang demikian, bukan berarti tidak berlaku penjara tanpa remisi (parole), yang juga berlaku untuk kejahatan kejahatan lainnya. penjara tanpa remisi tidak akan menghentikan drugs trafficking. drugs trafficking terjadi karena adanya suatu permintaan masyarakat, dan drugs trafficking akan tetap berlangsung, baik mereka dalam tahanan atau tidak, bahwa dampak biaya bagi mereka yang hukum dengan hukuman mati dan hukuman seumur hidup. ahli dapat mengatakan, bahwa jika penahanan dilakukan dengan mengikuti standar internasional, maka biaya penahanan yang digunakan sama dengan negara berkembang lainnya. sedang untuk biaya eksekusi akan sangat mahal, karena prosesnya melalui suatu sidang tingkat pertama, banding kemudian juga ada biaya dari representasi, biaya dari saksi saksi, serta pakar yang mungkin saja akan lebih mahal daripada tahanan atau penjara tanpa remisi (parole). bahwa menurut ahli, sebagian besar hukuman mati masih digunakan, karena mereka yang menggunakannya memiliki rasa dendam, yang marah terhadap sebagian dari masyarakat. hukuman mati bukan suatu yang akan hilang dalam semalam, tetapi kenyataannya memang hukuman mati akan pelan pelan menghilang. sampai saat ini memang hukuman mati masih tetap berlaku dan terjadi negara negara lain, namun berdasarkan data yang ahli miliki ternyata jumlah angka dari hukuman mati sudah berkurang secara dramatis. kurang lebih dari dan bahkan dari hukuman mati dan untuk hukuman penjara seumur hidup, dengan demikian memang ada perubahan yang berlangsung. oleh karena itu, untuk selanjutnya harus dibicarakan mengenai hukuman mati tersebut dalam lima tahun depan, yang mungkin pada saat itu hukuman mati sudah tidak ada lagi atau mungkin tidak akan hilang sama sekali, tetapi akan menghilang dan tidak digunakan lagi: bahwa dengan harusnya hukuman mati, apakah kejahatan narkoba akan berkurang? menurut ahli, berdasarkan riset, jumlah tahanan yang sedikit atau yang memiliki tahanan yang lebih banyak negara negara bagian amerika serikat, dan negara negara lain terhadap masalah narkoba tidak terdapat perbedaan. artinya, adanya hukuman terhadap kejahatan tidak berdampak terhadap insiden yang terjadi, bahwa amerika serikat orang hanya dapat dijatuhi hukuman mati karena kejahatan kejahatan tertentu yang disebut sebagai felony murder atau pembunuhan felony, yaitu sekitar hingga persen. sebagian besar dari kejahatan felony adalah orang orang yang dengan sengaja melakukan kejahatan, dengan niat untuk mendapatkan uang, kekuatan, kekuasaan atas seseorang atau untuk merendahkan orang tersebut. sedangkan dalam kejahatan pengedaran narkoba, adalah orang yang berniat untuk melakukan kejahatan, tetapi mereka tidak peduli berapa orang yang mereka bunuh dalam rangka mendapatkan keuntungan dan mereka melakukan suatu tindakan yang secara tidak langsung membunuh seseorang. dengan demikian perbandingannya cukup jelas antara kejahatan pembunuhan dengan kejahatan narkoba, bahwa berdasarkan studi melalui appeal atau proses perbandingan, amerika berasal dari kesalahan kesalahan yang dilakukan pada tingkat banding, dan mayoritas berdasarkan poll dan sebagainya, orang yang tidak bersalah kadangkala memang ada yang eksekusi. namun berbeda halnya dengan indonesia, karena indonesia dalam posisi yang sangat unik, yaitu dapat mengambil upaya untuk mencegah terjadinya kesalahan semacam itu: dalam life without parole sebagai efek jera ini sangat penting, karena dalam banyak hal banyak sekali tertuduh yang biasanya menginginkan atau memilih prospek untuk kematian saat ini melawan prospek untuk dihukum untuk jangka waktu yang tidak diketahui. ketika meng interview atau mewawancarai orang dalam penjara, mereka bicara tentang prospek tentang life without parole sama dengan dikubur hidup hidup, mereka seperti ditaruh plastik kepalanya dan mereka tidak bisa bernafas, bahwa perubahan fundamental dalam beberapa tahun terakhir ini berkait dengan hukuman mati amerika serikat, khususnya negara bagian new york menghapus hukuman mati melalui keputusan pengadilan pada tahun kemudian tahun dan tahun legislatif negara bagian sampai sejauh ini tidak ingin merestorasi lagi hukuman mati, bahwa kemudian negara bagian new york dan nort carolina berkembang mengenai hukuman mati dengan lethal injection. namun pelaksanaannya ditunda, karena baru baru ini terdapat suatu studi kritik yang dilakukan oleh para dokter dan kelompok independen mengenai lethal injection yang menyampaikan, ada bukti medis lethal injection sangat sakit sekali dan merupakan sebuah hukuman yang sangat menyiksa dan diharapkan negara bagian lainnya juga akan melakukan penundaan terhadap lethal injection. keterangan ahli prof. william sahabat bahwa terdapat kategori negara berkait dengan hukuman mati, kategori pertama adalah yang mempertahankan hukuman mati, sedangkan kategori lainnya, adalah negara negara yang abolisionis. bahwa terdapat dua model konstitusi berkait dengan hak untuk hidup. model pertama adalah konstitusi yang lebih condong terhadap alasan yang membatasi secara umum hak untuk hidup. model konstitusi yang kedua adalah lebih mengakui bahwa hak untuk hidup tidak dibatasi. bahwa terdapat negara yang memiliki konstitusi yang hampir mirip dengan indonesia, telah menghapuskan hukuman mati melalui mahkamah konstitusi, karena bertentangan dengan konstitusi yaitu, hongaria pada tahun afrika selatan pada tahun dilanjutkan oleh negara lituania, ukraina, dan albania. bahwa norma norma right life atau hak untuk hidup yang terdapat dalam konstitusi pada umumnya berasal dari sumber yang sama, yaitu berasal dari universal declaration human right, khususnya yang intinya mengatur mengenai hak untuk hidup, memperoleh kebebasan dan keamanan bagi seseorang. kemudian menyebutkan bahwa dalam melaksanakan hak haknya maka setiap orang mempunyai batasan batasan. kedua dimaksud digunakan dalam perubahan uud bahwa sejarah pembuatan human right adalah berdasarkan sidang pbb, yang secara eksplisit memasukkan hukuman mati dalam proposal universal declaration human right sebagai pengecualian dari hak untuk hidup, namun hal tersebut ditolak. bahwa pada saat ini negara negara seluruh dunia masih mempertahankan hukuman mati, dikarenakan para perancang undang undang menganggap yang terdapat dalam universal declaration human right merupakan sebuah standart umum instrumen yang akan berevolusi berdasarkan waktu, dan pada tahun lewat sidang umum pbb para perancang universal declaration human right membuat komitmen terhadap ide bahwa hukum internasional akan berevolusi terhadap upaya menghapus hukuman mati. bahwa universal declaration human right bukan merupakan sebuah treaty melainkan merupakan sebuah resolusi dari hasil sidang umum pbb dan universal declaration human right tersebut tidak pula dianggap sebagai upaya untuk menjadi sebuah norma yang mengikat. selanjutnya pada tahun dari international covenant civil political rights. bahwa tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya sewenang sewenang. akan tetapi banyak dari ketentuan dalam occur telah memiliki klausul klausul batasan batasan sendiri seperti dari universal declaration human right yang diadopsi dalam uud indonesia. pembatasan hanya dapat diterapkan terhadap klausul klasifikasi umum, tetapi untuk right life, para pembuat tidak ingin mempunyai klausul terhadap pembatasan right life tersebut, melainkan right life dianggap sebagai arbitrary. bahwa berkait dengan occur, bagi negara negara yang belum menghapuskan hukuman mati, maka putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling serius atau the most serius crime, bahwa pada paragraf dari occur, menunjukkan arah para abolisi dalam hukum internasional tanpa sebuah norma yang mengikat, menyatakan bahwa tidak ada satupun dalam dimaksud yang memberikan kewenangan pada negara yang menjadi pihak dalam covenant ini untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah bebaskan. bahwa ahli telah melakukan perbandingan antara occur dengan konstitusi indonesia, yang hasilnya, pertama, bahwa konstitusi indonesia berbeda dengan occur tidak mengakui hukuman mati sebagai eksepsi sebagai the right life. kedua, antara konstitusi indonesia dan occur dalam ketentuan lainnya menyatakan bahwa tidak ada delegasi atau substansi dari right life, yang diperkenankan atau diizinkan. ketiga, terdapat animasi hak untuk hidup yang serupa dengan uud dan adanya batasan right life, yang tercantum dengan menggunakan arbitrary, sementara uud berbicara mengenai restriksi atau larangan yang saya rasa ini ada fenomena yang sama dan serupa. keempat, hukuman mati (death penalty) dalam occur memiliki pengecualian dalam namun hal tersebut tidak ada egualivalennya dalam uud kelima, decoration the right life yang berkaitan dengan hukuman mati dalam uud lebih progresif dan lebih maju daripada occur. leaves nothing except the memory others what has been and the property that passes the deceased's heirs. the ordinary meaning the words, the death sentence undoubtedly cruel punishment. once sentenced, the prisoner waits death row the company other prisoners under sentence death, for the processes their appeals and the procedures for clement carried out. throughout this period, those who remain death row are uncertain their fate, not knowing whether they will ultimately retrieved taken the gallows. death cruel penalty and the legal processes which necessarily involve waiting uncertainty for the sentence set aside carried out, add the cruelty. also inhuman punishment for .involves, its very nature, denial the executed person's humanity firman georgia, u.s. brennan, j., concerning), and degrading because strips the convicted person all dignity and treats him her object eliminated the state. terjemahannya adalah sebagai berikut: kematian adalah bentuk hukuman yang paling ekstrim yang dapat dijatuhkan terhadap seorang terpidana. begitu dieksekusi, hukuman ini langsung bersifat final dan tidak dapat diubah lagi. hukuman tersebut mengakhiri tidak hanya hak untuk hidup itu sendiri, tetapi juga semua hak pribadi lainnya yang telah melekat pada almarhum berdasarkan bab tiga konstitusi. hukuman mati itu tidak meninggalkan apa apa kecuali ingatan pada orang orang lain mengenai apa yang telah terjadi serta harta benda yang diwariskan kepada para ahli waris almarhum. singkatnya, tidak diragukan lagi bahwa hukuman mati adalah bentuk hukuman yang kejam. sekali dijatuhkan, terpidana pun berada dalam barisan penunggu kematian, dengan ditemani oleh terpidana terpidana mati lainnya, menjalani proses banding hingga grasi. selama periode ini, mereka, orang orang yang berada dalam barisan penunggu kematian, digantung dalam ketidakpastian sang nasib, tanpa mengetahui akankah hukuman mereka ditangguhkan ataukah mereka akhirnya benar benar diseret tiang gantungan. kematian adalah sebuah hukuman yang kejam, dan proses proses hukum untuk menentukan dibatalkan atau dilaksanakannya hukuman, yang membuat terpidana menunggu dalam ketidakpastian, semakin menambah kekejaman tersebut. hukuman mati juga berada luar batas perikemanusiaan, karena . dengan sendirinya merupakan pengingkaran terhadap kemanusiaan yang bersangkutan . hukuman mati juga merendahkan harkat yang bersangkutan karena hukuman mati menghapus segala harkat dan martabat apapun yang dimiliki terpidana. diperlakukan sebagai objek yang harus dieliminasi oleh negara. sebagai bagian dari komunitas internasional dan anggota perserikatan bangsa bangsa pbb), indonesia seharusnya sudah sejak awal menghapuskan hukuman mati karena indonesia secara etis dan organisatoris harus tunduk pada universal declaration human rights yang dalam mengatakan: everyone has the right life, liberty and security person. bahwa human right committee yang terdiri atas anggota telah melakukan interpretasi terhadap occur dengan keputusan bahwa capital punishment melanggar dari occur, kemudian muncul perdebatan dalam sebuah kasus kanada antara judge melawan kanada, mana judge dan kanada diminta untuk melakukan ekstradisi karena melakukan capital offence, atas hal tersebut kemudian kanada melakukan petisi kepada human right committee bahwa occur tidak melarang hukuman mati, sehingga tidak ada masalah dengan ekstradisi. akan tetapi human right committee mengatakan,yang dilakukan kanada salah, karena kanada tidak akan dapat terlepas dari sebab occur untuk negara negara yang belum menghapuskan hukuman mati, sementara kanada sudah menghapuskan hukuman mati, sehingga tidak dapat menggunakan occur. bahwa jika dibaca occur terdapat keterkaitan dengan konstitusi indonesia, adanya satu norma abolisionis, yaitu abolisi dari hukuman mati. sehingga kesimpulan ahli berdasarkan case law dari human right committee bahwa the right life atau hak untuk hidup harus diproteksi sampai yang tertinggi, hingga tidak ada imitasi terhadap right life atau hak untuk hidup. bahwa sebagai concluding observation dari human right committee yang berkaitan dengan thailand, human right committee yang merupakan interpreter otoratative dari covenant mengatakan, bahwa pelanggaran narkoba atau drugs trafficking tidak termasuk dalam most serious crime. bahwa prof. roger hood dari oxford university mengatakan, negara negara yang belum menghapuskan hukuman mati, maka hukuman mati hanya mungkin diberlakukan untuk the most serious offences dari pembunuhan. saat ini ada sekitar negara yang menjalankan hukuman mati saat ini, tetapi hanya sebagian kecil yang menentukan hukuman mati untuk pengedar narkoba. bahwa pemahaman ahli dari mempelajari literatur dan laporan mengenai hukuman mati terhadap pengedaran narkoba, memang berlaku untuk negara negara asia tenggara dan iran. sedangkan negara negara barat, kolombia dan negara negara seperti trinidad, tidak mengenakan hukuman mati. bahwa the most serious crime memang dengan sengaja disisakan agar tidak jelas dan sedikit tidak jelas. tahun dibahas mengenai the most serious crime namun tidak mendapatkan suatu kata persetujuan untuk hal dimaksud, oleh karena itu, most serious crime dibiarkan terbuka sampai sekarang, perkara nomor puu v i2. kewenangan mahkamah konstitusi: kewenangan mahkamah konstitusi republik indonesia mk ) diatur dalam perubahan ketigapada perubahan ketiga uud itu ditegaskan kembali dalam huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusitelah dikesampingkan dan kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh dalam putusannya nomor puu ii tertanggal april sebelumnya, melalui putusannya nomor puu i tertanggal desember telah menyatakan pendiriannya mengenai keberadaan sekalipun pemohon dalam perkara tersebut tidak mempermasalahkannya. permohonan ini diajukan guna menguji dan narkotika, khususnya sepanjang mengenai hukuman pidana mati, terhadap uud berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dalam tiga alinea sebelumnya, sekalipun narkotika diundangkan tahun berwenang mengadili permohonan ini. i2. kedudukan hukum legal standing) pemohon sebagai pihak yang berkepentingan: perubahan kedua uud menentukan bahwa,erdasarkan dan uud hak hidup pemohon, yangmerupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi indonesia. dengan demikian, pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh uud jaminan pada setiap orang akan hak untuk hidup ini kemudian juga diatur lebih lanjut dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia ham bukti setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. kenyataan bahwa pemohon memang memiliki hak konstitusional dapat dilihat dari perbandingan berikut ini: uud menyebutkan, penduduk ialah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal indonesia. dan uud yang termasuk dalam bab menggunakan kata warga negara . uud menggunakan kata setiap orang . dan uud menggunakan kata setiap orang , sedangkan menggunakan kata warga negara . kontras dalam penggunaan kata dan status antara setiap orang dengan warga negara adalah penting untuk menunjukkan adanya kebijakan indonesia yang jelas tentang hak hak konstitusional mana yang diberikan kepada warga negara dan hak hak konstitusional mana (khususnya hak asasi manusia dasar) yang diberikan kepada setiap orang yang secara fisik berada indonesia (sekalipun orang tersebut warga negara asing). artinya, uud juga menjamin perlindungan bagi setiap penduduk tanpa melihat apakah dia warga negara atau orang asing. sekalipun uud menjamin hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sejumlah ketentuan hukum indonesia masih memberlakukan ancaman pidana mati. dalam hal ini, berdasarkan narkotika yang masih memuat ancaman pidana mati, pemohon telah dijatuhi dipidana mati oleh mahkamah agung republik indonesia mari ) dalam putusannya nomor pid tanggal agustus bukti karena itu, pemohonio. huruf memang menyebutkan bahwa yang dapat menjadi, tidak satupun ketentuan dalam uud yang membatasi hak pemohon guna mengajukan permohonan ini. bahkan, huruf tersebut bertentangan dengan uud yang menjamin hak pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum seperti tersebutri uraian dan ketentuan tersebut pada alinea sebelum ini, dapat disimpulkan dan ini berarti bahwa indonesia diwajibkan oleh uud untuk memberikan perlindungan atas persamaan kedudukan dalam hukum pada setiap orang tanpa membedakan kewarganegaraan orang tersebut. pada oktober indonesia telah mensahkan meratifikasi occur ) dengan undang undang nomor tahun occur bukti occur menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi depan hukum. occur selanjutnya menyebutkan bahwatidak boleh ada diskriminasi terhadap pemohon juga dijamin oleh ham yang menyebutkan bahwa setiap orang (bukan hanya warga negara indonesia)hadapan hukum. dari ketentuan perubahan kedua uud jo. dan occur jo. ham, jelas subjeknya adalah setiap orang semua orang, yang berarti juga siapa saja dan bukan hanya warga negara indonesia. dengan demikian, huruf jelas bertentangan dengan uud pemohon telah dijatuhi hukuman dipidana mati oleh mari dalam putusannya nomor pid tanggal agustus bukti padahal hak pemohon untuk hidup dijamin oleh uud karena itu, pemohon jelasdalam hal ini, pemohon sedang memperjuangkan hak untuk hidup pemohon, yang dilindungi dan 28i uud berdasarkan uraian uraian atas, tentu cukup beralasan jika tidak memberlakukan secara absolut huruf terhadap pemohon. dalil pemohon ini cukup beralasan dimana secara bijaksana pernah mengesampingkan pemberlakuan dalam putusannya nomor puu i sebelum tersebut secara resmi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam putusan nomor puu ii pengeyampingan ini memiliki nilai kemanfaatan, ketika ham dapat terlindungi dan memajukan dengan dilepaskannya pasangan menuju terkreasinya harmoni vertikal dan horizontal bernegara melalui uji undang undang selanjutnya, juga diberi kewenangan untuk bertindak secara account prejudiciality, yaitu manakala harus menguji peraturan yang bersangkutan pada saat menangani suatu perkara lain yang terkait. permintaan pemohon seperti tersebut pada alinea sebelumnya adalah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam uud dan sejalan dengan pertimbangan dalam putusannya nomor puu ii (huruf halaman yang menyatakani2. materi pengujian narkotika terhadap uudn uud perubahan kedua uud menentukan bahwa:ari ketentuan dan tersebut atas, berarti bahwa hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya tidak hanya berlaku untuk warga negara indonesia melainkan berlaku juga bagi setiap orang yang ada indonesia (dalam hal ini termasuk pemohon). hak hidup yang dimaksud dalam kedua dalam uud tersebut berlaku secara universal. ketentuan mengenai ham telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam uud dan salah satu materi yang sudah diadopsi dalam uud antara lain adalah bahwa negara dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup. hak hidup seseorang hanya dapat dicabut oleh tuhan, bukan oleh manusia, atau sebuah lembaga peradilan, termasuk para penegak hukum dalam hal hukuman mati diberlakukan. artinya, manusia telah mengambil hak tuhan karena tuhan lah yang mempunyai hak untuk menghidupkan atau mencabut nyawa seseorang. karena itu setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak hidup menjadi tanggung jawab negara. karena itu, jaminan akan hak hidup untuk setiap orang diakui dalam dan uud sebaliknya, melalui narkotika, huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf malah diatur ketentuan untuk mencabut nyawa seseorang melalui hukuman mati. hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan dan perubahan kedua uud penjatuhan hukuman mati sangat kontras dengan konstitusi indonesia yang mengakui adanya hak hidup, sebagaimana termaktub dalam dan uud apalagi indonesia telah pula menjadidengan diundangkannya nomor tahun pada bagian iii occur disebut, serta tiada yang dapat mencabut hak tersebut. hukuman mati memang masih diatur dalam sejumlah undang undang sebagai salah satu hukuman pidana pokok, dalam hal ini adalah narkotika. namun, secara mutasi mutans ketika perubahan uud mengakui hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights), secara legal hukuman mati sudah tidak dapat lagi diberlakukan indonesia. diberlakukannya ketentuan huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf narkotika, selain bertentangan dengan ketentuan dan uud juga telah merugikan kepentingan pemohon dalam memperoleh hak hidupnya. pada kenyataannya, pengadilan telah menjatuhkan hukuman mati kepada pemohon (yang pada waktu itu baru berusia sekitar tahun), walaupun pemohon hanya sebagai korban dari sebuah sindikat. mohon menjadi perhatian bahwa eksekusi pidana mati tidak bisa diperbaiki (irrevocable), tidak bisa diubah kalau ada kesalahan. padahal dalam sistim peradilan yang paling bersih sekalipun, eksekusi hukuman mati terhadap orang yang salah tetap saja mungkin terjadi. adanya kemungkinan salah tersebut juga dapat dilihat bahwaoccur memang menyatakan bahwatergolong paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu dan tidak bertentangan dengan kovenan ini dan convention prevention and punishment the crime genocide. namun, komisi hak asasi manusia perserikatan bangsa bangsa pbb) telah mengkonfirmasikan bahwa kejahatan yang berhubungan dengan obat obat terlarang (seperti halnya yang dituduhkan kepada pemohon) tidak termasuk dalam most serious crime (kejahatan paling serius). patut pula dipertimbangkan perkembangan dunia internasional belakangan ini. bahkan terhadap pelanggaran ham berat (gross violation human rights), masyarakat internasional menyadari kesalahan mereka dalam menerapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan nuremberg pasca perang dunia kedua. karena itu, ketika terjadi kekejaman yang sama bekas yugoslavia dan rwanda, dua mahkamah yang dibentuk dengan resolusi dewan keamanan pbb, yaitu international tribunal for the former yugoslavia dan international tribunal for rwanda, tidak memasukkan pidana mati sebagai pidana maksimum dalam statusnya. semangat menghapus hukuman mati juga terlihat saat pembentukan international criminal court icc) dengan diadopsinya the rome statute international criminal court pada juli roma, italia. icc yang mulai berlaku pada juli mengatur kewenangan mengadili kejahatan paling serius yang dilakukan individu, yang terdiri dari empat jenis kejahatan, yaitu the crime genocide (pemusnahan etnis suku bangsa), crime against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan), war crimes (kejahatan perang): dan the crime aggression (agresi). pada keempat kategori kejahatan ini, ancaman hukuman mati sama sekali tidak dimasukkan dalam statuta icc. kejahatan narkotika sangat membahayakan jiwa manusia. namun penerapan hukuman mati pada kenyataannya tidak merupakan satu satunya jalan yang dapat menekan kejahatan narkotika. apalagi, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki mental, moral serta perilaku seseorang, bukan bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. sejalan dengan tujuan pemidanaan tersebut, sudah sepatutnya hukuman seumur hidup merupakan hukuman yang paling maksimal yang dapat dijatuhkan kepada seseorang, bukan hukuman mati. tambahan pula, sampai dengan saat ini tidak pernah terbukti bahwa penjatuhan hukuman mati lebih efektif dalam memberikan efek jera dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. pemohon berpandangan bahwa sebagai penafsir konstitusi tertinggi (the ultimate interpreter the constitution) dapat melihat bahwa dan perubahan kedua uud merupakan prinsip dasar yang bersifat universal, mana negara harus menjamin hak hidup setiap orang. karenanya, patut menyatakan bahwa ketentuan dalam dan narkotika, sepanjang mengenai hukuman pidana mati, telah bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diputuskan mk. sesuai dengan pertimbangan dalam putusannya nomor puu ii (huruf (f) halaman disebutkan bahwa kedudukan undang undang sebagai pelaksanaan undang undang dasar, apalagi yang bersifat membatasi pelaksanaan undang undang dasar. dalam pertimbangan yang sama disebutkan bahwa:berdasarkan uraian tersebut atas, mohon kiranya mahkamah konstitusi dapat memutus perkara sebagai berikut: mengabulkan seluruh permohonan pemohon.bertentangan dengan dan perubahan kedua undang undang dasar negara republik indonesia tahunince sondakh (ahli waris pieter sondakh), beralamat bsd blok ua sektor rt. rw. rawa buntu, serpong, tangerang, yang diwakili oleh shinta marghiyana, s.h., donatur errend, s.h., ahmad muazin, s.h., dan datang frans, mba, berdasarkan surat kuasa khusus nomor i lbh df kpu tanggal januari pada hari rabu tanggal februari dengan registrasi perkara nomor puu ix yang menurut surat permohonan resmi yang diajukan disebut sebagai (mengenai) pengujian undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria atas putusan pengadilan negeri tangerang nomor pdt. pn.tng, tanggal desember bahwa pokok permohonan pemohon adalah terkait dengan putusan pengadilan negeri tangerang nomor pdt. pn.tng, tanggal desember yang mengabaikan dan tidak mempertimbangkan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria juncto huruf peraturan pemerintah nomor tahun tanggal dua puluh tiga bulan februari tahun dua ribu sebelas, ternyata permohonan guo merupakan penerapan undang undang terhadap kasus konkret, sehinggajunctioahmad fadli semadi hamdan zelda panitera pengganti ttd. sholihin nasirnama fahrudin pekerjaan wiraswasta alamat blok cilandeuh, desa suniabaru, kecamatan banjaran, kabupaten majalengka, jawa barat sebagai non nnn0n0nn ll. pemohon nama jaenudin, a.m. pekerjaan petani alamat kampung sumur batu, desa boven wetan, kecamatan subang, kabupaten pandeglang, banten sebagai 22n02n0n ll. pemohon il, nama suara bin jasmine pekerjaan petani alamat kampung pembuangan, rt rw desa pasir gadung, kecamatan pati, kabupaten pandeglang, banten, sebagai n ninnin0nn .l.ll1. pemohon ill, asosiasi produsen perbenihan hortikultura, dalam hal ini diwakili oleh: nama afrizal window pekerjaan swaslamat jalan niaga blok rt rw kelurahan bojong rawa bumbu, kecamatan rawa bumbu, kota bekasi, jawa barat sebagai nnn nnn nenek ana uauaauaeaeee pemohon ivtaufik bahari, s.h., hum., ll.m., mirza roy pizza, s.h., m.h., juliana dewi, s.h., nur annisa rizki, s.h., lana teresa siahaan, s.h., dan albert aries, s.h., m.h., para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum taufik bahari associates law office, yang berdomisili hukum griya ros building 2nd floor, jalan k.h. abdullah syafii nomor lapangan ros casablancadengar keterangan ahli para pemohon, presiden, dan pihak terkait serta saksi para pemohon, presiden, dan pihak terkait: mendengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh mahkamah, memeriksa bukti bukti para pemohon dan pihak terkait, membaca kesimpulan para pemohon, presidenpahaman dalam merumuskan norma undang undang. sehubungan dengan hal tersebut atas, maka yang diuji dalam permohonan ini adalah dan hortikultura. adapun bunyi dari hortikultura adalah sebagai berikut: besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak (tiga puluh persen). sedangkan bunyi dari hortikultura adalah sebagai berikut:dasar pengujian yang dipergunakan untuk menguji norma hortikultura tersebut adalah dan serta uuduud berbunyi sebagai berikut: setiap orang berhakmemberi ruang yang lebih besar kepada produsen dan pemulia benih lokal. saksi pihak terkait ketut cantika saksi adalah petani berasal dari desa tua, kecamatan marga, kabupaten tabanan: sejak kecil sejak tahun an telah melakukan kegiatan bercocok tanam. dalam hal bercocok tanam, pertama yang dilakukan adalah setelah panen adalah menyisihkan hasil panen kita sebagai bibit dan bibit tersebut dikembangkan, setelah masuk bibit dari pabrikan petani lupa bahwa dia memiliki bibit yang spesifik lokasi. artinya bibit yang memang cocok yang sudah beradaptasi lahannya sendiri: untuk mengantisipasi hal tersebut saksi sebagai petani sudah mengelompokkan diri dan berusaha, paling tidak mempertahankan bibit yang masih ada kelompok kami. kalau memungkinkan untuk mendapatkan lagi bibit yang ada yang cocok tempat kami dengan membentuk suatu wadah atau organisasi kelompok yang disebut lumbung benih mandiri yang lebih luas lagi tingkat kecamatan dan kabupaten dengan membentuk bank benih mandiri. tujuan kami adalah mencukupi kebutuhan atas bibit yang cocok untuk daerah kami, bukan cocok daerah orang lain. kami berkemauan bahwa bibit yang kami adakan adalah bibit yang kami produksi adalah sesuai dan beradaptasi dengan lingkungan kami: sampai saat ini tidak ada satupun bibit yang dapat beradaptasi dua musim, misalnya bibit musim kemarau tidak mungkin ditanam pada musim penghujan. tetapi dengan kreativitas petani sendiri dapat mengawinkan, menyilangkan, atau menyambung suatu tanaman yang disebut teknologi drafting dimana suatu tanaman yang memang buahnya berkualitas tentu saja tidak akan tahan ditanam pada musim yang tidak sesuai. oleh karena itu dicari tanaman yang memang sesuai yang tahan terhadap genangan air, tahan terhadap layu bakteri, dan tahan terhadap pusarium tanaman tersebut yang sejenis dapat melakukan penyambungan. dengan teknologi penyambungan yang sangat sederhana membutuhkan waktu cuma detik. saksi sendiri dapat melakukan penyambungan tersebut sebanyak pohon perdalil menambah investasi karena kekurangan benih. benih pun yang dihasilkan petani sangat berkualitas kecuali menambah investasi sosial, seperti mengadakan pelatih pelatihan, mengadakan pendekatan terhadap petani, menjalin hubungan antara petani dan meningkatkan peran semua komponen yang ada indonesia ini yang sesuai dengan posisinya. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, mahkamah telah mendengar keterangan lima orang ahli yang dihadirkan oleh mahkamah dalam persidangan tanggal oktober yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: dada efendi institut pertanian bogor) institut pertanian bogor ipb) sudah beberapa kali mengadakan focus group discussion untuk pengembangan perbenihan indonesia. pada intinya data data yang ada didapat sudah melibatkan berbagai pihak bahwa indonesia, para perusahaan perusahaan mdn dan juga penangkap penangkap benih, kami rasa sanggup untuk memenuhi sebagian besar benih benih yang dapat diproduksi indonesia, termasuk benih yang berbentuk biji untuk sayur sayuran. kemudian benih buah buahan yang berbentuk bibit itu semuanya dipenuhi oleh penangkap lokal. untuk benih benih biofarma itu juga dipenuhi oleh perusahaan perusahaan ataupun penangkap penangkap lokal. untuk benih benih sayuran, memang ada beberapa yang tidak bisa diproduksi indonesia, seperti kubis, brokoli, kubis china. karena persyaratan kondisi iklim yang dibutuhkan tidak memungkinkan untuk diproduksi indonesia. untuk benih benih, kubis, kembang kol, brokoli, kubis china mungkin harus diimpor. kalau kembang kol masih bisa diusahakan dan benih benih yang lain, yang tropikal seperti cabai, terong, tomat, kacang panjang, dan berbagai macam sayur tropikal lainnya itu sudah mampu. bahkan produktivitas perusahaan perusahaan ataupun penangkap penangkap lokal itu sudah melebihi dari apa yang dilakukan oleh pada. perkembangan akhir akhir ini juga semakin banyak yang terlibat dalam produksi benih itu. kami sendiri juga memproduksi, bekerja sama dengan penangkap. kami mempunyai pepaya yang disebut pepaya salina yang sudah termasuk produksi pepaya indonesia. kami mengkerjasamakan produksi benih tersebut dengan penangkap local, yaitu jogja hosti lestari dengan ibu sumpah. ibu sumping berinteraksi dengan perguruan tinggi, seperti kami untuk mendapatkan plasma nutfah unggul. dia juga sebagai pemulia dan praktisi produksi benih. jadi, intinya depan industri benih hortikultura indonesia itu kami kira akan berkembang dengan sangat baik didasari dengan meningkatnya perusahaan perusahaan penanaman dalam negeri. kemudian untuk mendukung pemuliaan dan produksi benih itu, tentu dibutuhkan juga yang sangat penting adalah peningkatan plasma nutfah dan peningkatan plasma nutfah tersebut dengan kerjasama antar lembaga riset, baik riset institusi pemerintah maupun yang perguruan tinggi. kemudian juga perlu peningkatan sdm pemulia maupun produsen praktisi benihnya dan ini peran kami perguruan tinggi adalah untuk membantu meningkatkan tadi plasma nutfah dan juga membantu meningkatkan kapasitas atau capacity building dari tenaga tenaga pemulia maupun produsen benih. kami sendiri pusat kajian hortikultura sangat mampu untuk melakukan hal tersebut. jadi secara singkat saja, mungkin tidak terlalu panjang bahwa dari padangan kami, bahwa benih holtikultura akan bisa diproduksi dengan kemampuan breeder breeder lokal maupun perusahaan perusahaan penangkap lokal. wawan hermawan universitas pajajaran) indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman terbesar dunia kedua, termasuk tanaman holtikultura tropis. sampai saat ini, jumlah aksesi tanaman holtikultura yang baru dapat dikoleksi oleh balai penelitian indonesia sebanyak aksesi dan spesiesnya berjumlah keanekaragaman jenis tanaman holtikultura termasuk tanaman sayuran, obat obatan, buah buahan, tanaman hias, jamur, dan lumut seharusnya dimanfaatkan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat indonesia. kebutuhannya yang sangat besar dalam ragam jenis tanaman holtikultura berimbas kepada berkembangnya usaha tani perbenihan, baik petani penangkap sampai perusahaan benih nasional maupun penanaman modal asing. perkembangan bioteknologi dan biologi sintetik memerlukan modal dasar yang penting yaitu keanekaragaman dan pengetahuan tradisional terkait pemanfaatan sumber daya genetik. dasar usaha agribisnis beragam jenis tanaman hortikultura tropis, sudah selayaknya menempatkan plasma nutfah asli indonesia sebagai landasan agri bisnis perbenihan. upaya pencarian jenistau upaya perbaikan genetik melalui pemilihan tanaman melalui teknologi terkini sudah merupakan keharusan bagi semua stakeholder. kelemahan mendasar bidang plasma nutfah asli indonesia adalah belum adanya sistem data base plasma nutfah yang terkoneksi dan dapat diakses semua peneliti dan pebisnis menyebabkan duplikasi kegiatan serta tidak keefisienan pengelolaan plasma nutfah, keanekaragaman penanaman hortikultura tropika indonesia sangat berpotensi dikembangkan menjadi agroindustri terkemuka dunia. kesiapan harus dimulai meliputi dari pre breeding, pemetaan potensi wilayah, serta perbenihan, sampai dengan jaringan pemasarannya. untuk itu, mutlak indonesia memiliki world map. pengelolaan plasma nutfah tanaman hortikultura dari hulu sampai hilir secara terintegrasi, walaupun dalam pelaksanaanya dapat secara desentralisasi. peran lembaga pendidikan tinggi dalam litbang dan litbang setiap kementerian terkait pengelolaan keanekaragaman sudah selayaknya dilaksanakan dalam bentuk kemudahan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian plasma nutfah dan akses data terutama untuk penelitian. indonesia telah meratifikasi konvensi pbb tentang keanekaragaman menjadi undang undang nomor tahun konvensi tersebut diratifikasi tidak hanya untuk mencapai tiga tujuan utama dari konvensi tersebut, yaitu konservasi keanekaragaman hi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan keanekaragaman hi, tetapi juga konvensi tersebut sejalan dengan jangka panjang rencana pembangunan jangka panjang indonesia. selain itu, meratifikasinya protokol nagoya mengenai undang undang nomor tahun telah memperkuat bahwa bahwa negara berdaulat atas keanekaragaman yang dimilikinya. tiga hal pokok dari protokol tersebut menekankan adanya kesepakatan bersama dalam pemanfaatan keanekaragaman hi, prosedur akses dan informasi yang awal keanekaragaman dan pembagian keuntungan yang adil dalam pemanfaatan keanekaragaman hi. oleh karena itu, undang undang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya genetik perlu direalisasikan untuk melengkapi penguatan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman dan sumber daya genetik. secara facto, indonesia memiliki kekayaan plasma nutfah tanortikultura tropis besar yang siap menjadi tuan rumah negara sendiri. jenis jenis tanaman hortikultura subtropis dapat digunakan sebagai pengkayaan atau pelengkap saja. pengkayaan atau pelengkap saja. indonesia juga sudah memiliki pakar memadai teknologi, serta sistem pengelolaan pemasaran agribisnis, sehingga secara teoritis mampu mengelola agribisnis tanaman hortikultura secara mandiri. oleh karena itu, seharusnya bangsa indonesia mampu memenuhi permintaan beragam jenis tanaman hortikultura dengan mendukung penguatan industri benih nasional. walaupun demikian ada kendala, selain dari keanekaragaman sedikit dimanfaatkan dalam bidang pangan, kesehatan (suara tidak terdengar jelas) hortikultura merupakan bagian dari keanekaragaman tersebut mempunyai nilai strategis untuk bangsa indonesia. komoditi sayur sayuran dan buah buahan merupakan kelompok komoditas pertanian, yang dikategorikan bernilai tinggi bagi produsen dan konsumennya, dibanding tanaman pangan dan perkebunan. selain itu, komoditas sayuran dan buahan memiliki keunggulan komparatif yang didukung oleh kondisi tanah, iklim tropis, dan kedekatan geografis merupakan faktor penentu keunggulan komparatif indonesia dalam menghasilkan sayuran dan buah. produksinya dari tahun tahun, sampai hari ini laju produksi dari tahun selalu menujukkan relatif stabil, laju produksi sayuran data tahun kurun waktu tersebut mengalami pertumbuhan per tahun, sedangkan laju produksi buah mengalami pertumbuhan negatif sebesar dan penurunan laju produksi buah tahun disebabkan perubahan iklim yang ekstrim. keunggulan komoditi sayuran dan buah indonesia ditunjukkan oleh permintaan pasar yang cukup tinggi, baik pasar domestik maupun pasar ekspor. kondisi tersebut diperlihatkan dengan kondisi sayuran dan buah masyarakat indonesia yang sudah saya katakan tadi per kapita per tahun pada tahun dan konsumsi sayuran dan buah tersebut berpotensi mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya pendapatan dan kesadaran kesehatan masyarakat. selain itu permintaan pasar domestik yang tinggi juga diperlihatkan dengan semakin meningkatnya impor produk hortikultura yang didominasi oleh impor buah buahan pada periode yakni sebesar ,06dangkan untuk pasar ekspor hortikultura yang didominasi sayuran dan buah pada kurun waktu mengalami pertumbuhan sebesar dari bps. nilai pasar industri sayuran dan buah domestik diperkirakan mencapai triliun pada menurut martin tahun dari potensi pasar tersebut, pemerintah berupaya mengembangkan program perikanan ekspor sayuran dan buah berbagai pasar mancanegara, dan pertumbuhan nilai ekspor sayuran dan buah rata rata setahun sebesar atau setara dengan pada tahun kualitas merupakan tuntutan utama produk hortikultura dan pemilihan benih yang bermutu dari komoditas yang akan ditanam menentukan keberhasilan usaha penanaman komoditas tersebut. tuntutan konsumen terhadap kualitas terus meningkat. saat ini indonesia tuntutan tersebut meningkat dan berkembang cepat, sehingga dibutuhkan benih baru dalam jumlah yang memadai. hal ini menuntut berkembangnya industri perbenihan indonesia. benih unggul hortikultura baik dari varitas berlari bebas maupun varitas hibrida merupakan hasil dari pemuliaan tanaman. pemuliaan tanaman hortikultura merupakan proses merakit, memuliakan sumber daya genetik tanaman dengan menggunakan teknologi konvensional atau konvensional untuk menghasilkan varitas baru yang dibutuhkan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan manusia. secara garis besar tahapan pemuliaan tanaman hortikultura meliputi free breeding, kemudian breeding, seleksi, dan evaluasi, dan pelepasan varitas. tahapan tersebut dapat dilakukan apabila tersedia sumber daya sebagai berikut, pertama koleksi plasma nutfah dan memungkinkan untuk melakukan rekomendasi rekomendasi karakter yang dibutuhkan. kedua adalah pemuliaan tanaman yang kompeten dalam merakit varitas unggul hortikultura dengan teknologi konvensional ataupun konvensional. sarana dan prasarana seperti kebun percobaan, rumah kaca, dan sebagainya dan indonesia sendiri memiliki fasilitas, seperti batan jakarta yang dapat digunakan untuk merakit kultivar hortikultura melalui mutation breeding. kesemua sumber daya yang dibutuhkan dalam memuliakan varitas unggul baru dapat tersedia dalam negeri, sehingga semua tahapkitan varitas unggul tersebut sudah dapat dikerjakan oleh pemulia tanaman indonesia yang berasal dari perguruan tinggi dan badan penelitian pertanian, serta perusahaan benih yang memiliki research dan development yang memadai. pada tahapan kegiatan tersebut tidak membutuhkan teknologi tingkat tinggi yang berasal dari negara negara yang dianggap sudah maju bidang ini. pemuliaan indonesia sendiri dihasilkan paling sedikit oleh delapan universitas indonesia, dari mulai jenjang program strata sampai s3, dan rata rata per tahun peminat program studi pemuliaan tanaman berjumlah orang. para pemulia tersebut bekerja industri, baik mdn maupun pma dan telah menghasilkan berbagai jenis varitas unggul. selain itu untuk mendidik para sarjana dilakukan juga pelatihan pelatihan tenaga peneliti dan berbagai kalangan, baik instansi pemerintah maupun petani itu sendiri. saat ini jumlah produsen benih perorangan, penangkap benih hortikultura terdiri dari petani, kelompok tani dan umkm berjumlah lebih dari pelaku. produsen benih hortikultura aktif berbadan usaha berjumlah yang terdiri atas benih penanaman. modal dalam negeri dan produsen benih dengan penanaman modal asing. hak perlindungan varietas tanaman dari perusahaan benih mdn, saya sebutkan parasit, africa, makmur pertiwi, agri makmur pertiwi, benih pelita asing, dan prima seed andalan utama tahun sampai berjumlah sedangkan tahun sampai berjumlah atau total varitas. perusahaan benih pma busy, isles, seed isi!) tahun sampai berjumlah sedangkan tahun sampai berjumlah dua atau total varietas. perlindungan varitas tanaman tahun dari data dirjen hortikultura tahun ini menunjukan bahwa jumlah varitas dari tanaman sayuran tropis dalam kurun waktu tahun dari sampai oleh produsen dalam negeri berjumlah sedangkan penanaman modal asing sebesar pelepasan varitas hasil pelepasan varitas hasil oleh produksi dalam negeri sebesar sedangkan oleh perusahaan pma sebesar sejak tahun istilah pelepasan varitas diganti dengan pendaftaran varitas tanaman. jumlah varitas yang didaftarkan oktober sampai maret oleh perusahaan benih dalam negeri sebanyak sedangusahaan benih penanaman modal asing sebanyak pendaftaran varitas hasil oleh produsen dalam negeri sebesar sedangkan oleh produsen pma sebesar hal ini menunjukkan adanya keberhasilan produsen benih mdn dalam menghasilkan varitas sejak tahun yang akan terus meningkat dalam kurun waktu dua tahun terakhir. data selanjutnya dari dirjen hortikultura menunjukan bahwa persentase kapasitas industri benih mdn indonesia sebelum diberlakukan undang undang nomor tahun lebih rendah sebesar dari pma yang besarnya 55x. capaian pendaftaran varitas oleh produsen benih mdn setelah diberlakukannya undang undang menunjukan persentase yang lebih tinggi, yaitu dari produsen benih mdn, sedangkan produksinya benih pma atau dua kali lipat lebih banyak dari yang dilakukan industri benih pma. kapasitas pemulia tanaman indonesia setelah diberlakukan undang undang hortikultura varitas yang dihasilkan dalam negeri lebih tinggi dibandingkan sebelum diberlakukannya undang undang hortikultura sebesar baik oleh industri pma maupun mdn. sejalan dengan itu nilai impor benih sayuran juga menurun pada sebesar dibandingkan dengan tahun yaitu juta ribu ratus (suara tidak terdengar jelas) usd menjadi usd5. upaya yang perlu dilakukan untuk pemanfaatan yang dimiliki indonesia adalah meningkatkan kerja sama pengguna upah sejalan dengan protocol nagoya melalui undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun agar dapat lebih memberikan manfaat untuk masyarakat, produsen, dan negara. selain itu pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam industri pembenihan indonesia, dukungan pemerintah dalam mengembangkan industri benih perlu terus ditingkatkan dalam sumber daya manusia, termasuk dalamnya peneliti, pelaku, pebisnis, petani, penangkap, dan petani pengguna. peneliti lembaga penelitian atau balitbang harus lebih berorientasi bisnis dalam menciptakan varietas. sebagai penutup, berdasarkan uraian atas, undang undang nomor tahun tentang hortikultura telah mampu mendorong kemajuan industri benih indonesia, terutama industri benih mdn. sumber daya manusia, pemulia tanaman dalam negeri telah berkembang pesat dalam menghasilkan beras unggul dan telah membawa indonesia suatu kemampuan mandiaan benih varietas unggul hortikultura yang mampu bersaing dengan varietas introduksi, lingkungan tropika dengan ekosistem yang beragam merupakan lingkungan yang sangat baik untuk menjadi basis pengembangan varietas unggul bagi kawasan tropical lainnya. potensi agar benih hortikultura indonesia yang sangat besar dan sedang berkembang merupakan peluang para produsen benih, industri pembenihan dalam negeri dapat memenuhi pemenuhan pasar produk hortikultura. seni resting universitas pajajaran) industri pembenihan hortikultura sebetulnya untuk indonesia kita sudah siap untuk mandiri. hal tersebut ditunjukkan dengan berkembangnya perusahaan yang menghasilkan varietas baru itu semakin banyak, sehingga itu menunjukkan indonesia siap. kedua, dari sisi sumber daya manusia, perguruan tinggi menghasilkan para pemulia. kemudian selain itu kami juga sebetulnya melatih masyarakat petani atau tenaga tenaga peneliti balai balai yang oleh unpad dilakukan pada tahun dan tahun kemudian dididik s2, dan sebagian melanjutkan ipb dan sekarang bekerja balai balai dan aktif juga menghasilkan varietas baru. kemudian selain itu balai balai pun nampaknya sudah siap memiliki pubs yang menghasilkan memproduksi benih. kalau hortikultura mungkin balita itu sudah siap memproduksi benih dan benih benih yang dihasilkan, varietas yang dihasilkan oleh balita salah satunya adalah, misalnya cabai tanjung yang sampai sekarang diterima oleh pasar dan benihnya diproduksi oleh balita. suseno amien universitas pajajaran) ada beberapa hal yang perlu ditambahkan terkait dengan kemampuan teknologi kita untuk mempercepat produksi varietas varietas unggul baru terkait dengan tanaman hortikultura. tahun sampai tahun bahwa perkembangan bioteknologi, khususnya untuk membantu percepatan penemuan varietas baru semakin meningkat terkait dengan sdm dan peralatan yang dibutuhkan. oleh karena itu bahwa bagian penting untuk mendorong pemahaman terhadap bagaimana prioritas prioritas itu dapat diciptakan secara cepat dan efisien. kemudian terkait pelatihan tersebut kita juga mendorong pelatihan pelatihan baru untuk itu dan keterbatasan kendala kendala beberapa substansi yang masih diimpor juga kita atasi untuk menggunakan rhesus yang ada dalamudian yang kedua adalah kita juga mendorong beberapa universitas mengenai proses pemandangan terkait hak kekayaan intelektual terutama ppt dan indikasi beberapa juga menjadi bagian penting apa yang ada atau kita miliki indonesia ini karena negara negara yang lain yang sebetulnya keanekaragaman yang umumnya masih bawah kita. hal ini sebetulnya sangat memerlukan kita, dan kita baru yang teridentifikasi, sedangkan yang merupakan satu hal yang harus menjadi tantangan kita untuk mengoptimalkan kekayaan kita. tomy perdana universitas pajajaran) perkenalkan kami menambahkan apa yang telah disampaikan oleh ketua lppm dari sisi perspektif hilirnya. kami ingin menyampaikan bahwa permintaan industri benih hortikultura nasional itu merupakan permintaan turunan dari permintaan pasar produk hortikultura, jadi produk akhirnya. perlu kami sampaikan bahwa dalam perkembangannya beberapa tahun ini, permintaan pasar produk hortikultura meningkat sangat cepat. jadi, kami sudah beberapa tahun ini lebih dari tahun kami memfasilitasi pasar dan petani kecil untuk bekerja sama. jadi, dalam perkembangannya baik itu pasar modern, seperti supermarket baik yang dimiliki oleh perusahan lokal ataupun asing, kemudian juga eksportir, distributor dan importir, yang selama ini mendatangkan produk hortikultura impor dari luar, semuanya menginginkan mendapatkan produk hortikultura dari lokal. kami sudah fasilitasi selama tahun para petani karena jumlah petani hortikultura nasional itu lebih dari juta orang, data terakhir tahun sebagian besar itu adalah petani kecil, rumah tangga petani kecil. tetapi, uniknya hortikultura itu dengan luas lahan yang kecil mereka bisa mendapatkan pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tanaman pangan, termasuk juga dengan perkebunan dengan luas lahan yang kecil. oleh karena itu, permintaan tadi direspon oleh petani dan ini yang menjadi fundamentalnya adalah benih karena produk yang bagus, yang diminta oleh pasar hanya bisa dipenuhi oleh benih yang bagus juga, juga berkualitas, konsisten dari sisi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. sekarang, sebagian besar karena pasarnya meminta produk hortikultura lokal, dan benihnyapun diminta adalah dari loklasan alasan pengujian materiil bahwa hortikulturhortikulturasudah hortikultura ini berlaku. artinya, dalam jangka waktu (empat) tahun sesudah undang undang inimaksud dan tujuan disusunnya hortikultura, tertuang dalam holtikultura yang berbunyi sebagai berikutdari maksud dan tujuan tersebut atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara khusus politik hukum pembentukan holtikultura adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada petani holtikultura, pelaku usaha holtikultura dan konsumen hortikultura nasional. bahwa selain itu dalam hortikultura terdapat asas asas penyelenggaraan hortikultura sebagaimana tertuang dalam hortikultura, yaitu asas kedaulatan, asas kemandirian,udian kami juga memfasilitasi perkembangan industri benih lokal mana ada kelompok penangkap, ada industri benih lokal dan yang lainnya supaya dapat memenuhi permintaan pasar. jadi, kalau dilihat secara keseluruhan dari perspektif pasar buah, kita mampu untuk melakukan baik memenuhi pasar dalam negeri untuk ekspor dan substitusi impor. jadi, benih kita sudah siap dan terus berkembang sampai saat ini. menimbang bahwa mahkamah telah menerima kesimpulan para pemohon, presiden, dan pihak terkait yang diterima kepaniteraan mahkamah masing masing pada tanggal oktober oktober danhortikultubesarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30x (tiga puluh persen) .dan asosiasi produsen benih hortikultura,telah berlaku. artinya, dalam jangka waktu (empat) tahun setelahterkait dengan norma juncto dapat dilihat bahwa keinginan dari pembentuktersebutn jika dikaitkan dengan.pokok permohonan i3.10tertulis presiden, keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat, keterangan tertulis pihak terkait, mendengar keterangan saksi dan ahli para pemohon, mendengar keterangan saksi dan ahli presiden, keterangan saksi dan ahli pihak terkait, keterangan ahli yang dihadirkan oleh mahkamah, bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh para pemohon dan pihak terkait, serta membaca kesimpulan para pemohon, presidedalam sistem ketatanegaraan indonesia menurut uud pembukaan uud merupakan norma fundamental negara yang memberi landasan sekaligus arahan tentang bagaimana sistem ketatanegaraan indonesia itu harus dibangun dan diselenggarakan. pembukaan uud adalah pengejawantahan lebih lanjut dari proklamasi kemerdekaan indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat yang antara lain menegaskan, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesikarenakan sifat fundamental pembukaan uud itulah majelis permusyawaratan rakyat tidak hendak melakukan perubahan terhadapnya. hal tersebut dapat dibaca dalam dan uud yang masing masing menggunakan frasa usul perubahan , setiap perubahan , putusan untuk mengubah , untuk mengubah . dari frasa yang dikutip atas ternyata pembentuk uud hingga kini tidak menghendaki perubahan pembukaan uud adapun isi uud seperti kita ketahui bersama telah berubah beberapa nya. adapun khusus terhadap bentuk negara kesatuan republik indonesia, sebagaimana dimuat dalam uud oleh uud ditegaskan nkri tidak dapat dilakukan perubahan. oleh karena itu, dalam memahami uud tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadaplinea keempat pembukaan uud tegas menyatakan, antara lain, bahwabagian anak kalimat dalam alinea keempat uud yang dikutip tersebut menunjukkan bahwa warga negara dan bangsa indonesia lebih diutamakan untuk memperoleh perlindungan dari pada setiap orang yang berada indonesia. hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam bab yang berjudul hak asasi manusia yang menggunakan kata setiap orang yang tercantum dalam dan uud yang dijadikan dasar pengujian oleh para pemohon: bahwa adanya pembedaan perlakuan warga negara sendiri dengan orang asing dalam batas batas tertentu, adalah sesuatu yang lazim. contohnya dalam hal pajak. pajak yang dipungut dari warga negara, dalam hal tertentu, tidak sama dengan pajak yang dipungut dari warga negara asing. pembedaan demikian, kalaupun dikatakan sebagai pembatasan terhadap hak asasi manusia merupakan pembatasan yang dibenarkan bukan saja dari perspektif uud tetapi juga dari perspektif. hukum internasional sepanjang pembatasan itu dilakukan dengan undang undang. uud menegasoleh karena itu, pembedaan atau pembatasan semacam itu bukanlah suatu bentuk diskriminasi: bahwa mengenai dasar pengujian lainnya yang dikemukakan oleh para pemohon yakni uud tidak ada relevansinya dengan norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohotelah jelas bahwa uud adalah mengatur tentang hak warga negara sedangkan mengenai pembatasan penanaman modal asing untuk penyediaan bibit hortikultura tidak dimaksudkan untuk warga negara, hanya membatasi modal asing. adapun yang dimohonstitusionalitasnya oleh para pemohon adalah pembatasan penanaman modal asing dalam sektor penyediaan bibit hortikultura, yang termasuk dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya, terlebih hal itu berkaitan dengan kepentingan asing, bahwa mengenai dasar pengujian yakniara pemohon mendalilkan bahwa prinsip kemandirian sebagaimana termuat dalam tersebut harus dibaca dalam satu nafas dan dimaknai secara utuh. menurut mahkamah, maksud yang terkandung dalam rumusan uud khususnya berkenaan dengan prinsip kemandirian adalah agar perekonomian nasional tidak selalu tergantung dengan asing bahkan diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri sejauh negara telah mampu melaksanakannya. berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh presiden, dewan perwakilan rakyat, serta keterangan ahli dan saksi saksi yang diajukan oleh presiden dan pihak terkait, serta ahli yang dihadirkan oleh mahkamah, telah dapat meyakinkan mahkamah bahwa dalam penyelenggaraan penyediaan benih hortikultura telah mampu dilaksanakan sendiri oleh bangsa indonesia, bahwa selain itu sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya mata pencariannya adalah bertani, maka bibit hortikultura menurut mahkamah termasuk dalam kategori cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan mengusai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara divide uud bahwa karena negara seharusnya menguasai cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak maka penanaman modal asing yang dibatasi paling banyak (tiga puluh persen) tersebut sebagaimana ketentuan dan keharusan bagi penanaman modal asing yang sudah mendapat izin menyesuaikan dengan dan tersebut (vide 2010j tidak bertentangan dengan uudpihak terkait kuasanya, tanpa dihadiribermanfaatan, asas keterpaduan, asas kebersamaan, asas keterbukaan, asas keberlanjutan, asas efisiensi berkeadilan, asas kelestarian fungsi lingkungan, dan asas kearifan lokal. bahwa terkait dengan norma juncto hortikultura, dapat dilihat bahwa keinginan dari pembuatini. apabila dilihat dari semangat memajukan pelaku usaha lokal nasional maka norma tersebut memiliki tujuan yang baik. pemohon tidak mempermasalahkan semangat ini dan turut mendukungnya. namun ternyata terdapat permasalahan mendasar dari norma undang undang ini yang tidak disadari pembuat undang undang, yakni melakukan menetralisir atau menyamaratakan seluruh industri hortikultura untuk tunduk dan terikat pada ketentuan pembatasan modal tersebut. bahwa dalam hortikultura disebutkan: usaha hortikultura meliputi: perbenihan: budidaya: cc. panen dan pascapanen: pengolahan, distribusi, perdagangan, dan pemasaran: penelitian, dan wisata agro dari ketentuan tersebut, pembuat undang undang memasukkan usaha perbenihan sebagai bagian dari usaha hortikultura. selanjutnya menjelaskan mengenai usaha perbenihan sebagaimana dimaksud dalam hortikultura:atau materi indukwilayah negara republik indonesia. usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelakuusaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badanusaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihandengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melaluimutu benih sebagaimana dimaksud pada ,dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan untukdipergunakan sendiri dan atau terbatas dalam (satu)penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimanadimaksud pada diatur dengan peraturan menteri. merujuk pada ketentuan hortikultura telah dijelaskan bahwakemudian terdapat syarat ketat berupa sertifikat kompetensi bagi pelaku usaha perbenihan dengan berbagai ketentuan ketat lainnya yang harus dipenuhi. syarat dan ketentuan yang ketat ini menunjukkan tidak sembarang pelaku usaha dapat menjalankan usaha perbenihan. dibutuhkan kompetensi khusus, pengalaman serta dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai untuk dapat terjun sektor ini. sementara itu, jika dan hortikultura tersebut atas dikaitkan dengan hortikultura,hortikulturapersdisadari pembuat undang undang, ketentuan ini akan mematikan industri hortikultura. mengapa demikian? pemohon akan menjelaskan pendapat para ahli dan penelitian mengenai industri perbenihan dalam hortikultura dan kaitannya dengan industri hortikultura secara keseluruhan dan perekonomian nasional. bahwa untuk memahami permasalahan dasar dari permohonan ini, para pemohon terlebih dahulu harus menjelaskan mengenai apa dan bagaimana usaha hortikulturadan usaha perbenihan itu dan mengapa penerapan dan hortikultura pada usaha perbenihan dapat mematikan usaha hortikultura sektor lainnya bahkan mengganggu perekonomian nasional. usaha hortikultura merupakan agrobisnis dari bunga, sayur, dan buah buahan. agrobisnis hortikultura tersebut terdiri dari subsistem: aek alat mesin eng beni sop petani (petai yang farm menggunakan benih) hilir didalamnya adaprosesing (pabrikipengolahan) pengembangan. keempat subsistem tersebut saling bersinergi dan terintegrasi, dimana benih merupakan blue print. bisnis hortikultura sangat tergantung pada benih. meskipun nilainya kecil, sumbangsihnya terhadap hilir sangat besar prof. dr. bundaran saragih: bukti benih merupakan hasil dari penemuan (invention) ataupun pemuliaan yang sangat erat dengan ilmu (penelitian) dan teknologi. oleh karena itu, perusahaan benih harus memproteksi hak kekayaan intelektual dari penemuan benih tersebut (varietas tanaman). proses perbenihan dimulai dari penemuan, diperbanyak, baru kemudian dijual kepada para petani subsistem farming). bahwa keuntungan yang didapat dari perusahaan benih adalah dari penemuan benih itu sendiri, kalau penanaman modal untuk industri benih dibatasi menjadi persen maka perusahaan benih akan sangat terganggu dan bisa mundur. jika perusahaan benih dibatasi, investor lebih memilih melakukan investasi negeri lain, maka industri perbenihandan akibatnya kita harus mengimpor benih dan saypenelitian yang dilakukan oleh balai penelitian dr. trofik sigung basuki dan dr. kimono adiposa, peneliti senior balai penelitian tanaman, telah disimpulkan bahwa berdasarkan wawancara dengan para personel perusahaan benih, hal yang terjadi apabila hortikultura diberlakukan pada ini adalah para investor asing terpaksa memindahkan investasinya negara lain. dampaknya adalah segala manfaat yang selama ini dapat oleh para petani, pemulia tanaman, dan pekerja sector benih, akan hilang. lebih jauh, sekitar benih hibrida dari berbagai sayuran atau benih hibrida kangkung, sawi, timun dan tomat yang tadinya diproduksi dalam negeri akan diganti dengan benih impor. (bukti jika para investor asing memindahkan investasinya negara lain, sayuran dan buah tertentu seperti tomat dan cabai yang berkualitas yang selama ini dikonsumsi rakyat indonesia, tidak lagi bisa didapatkan karena benihnya bukan lagi benih unggul. benih unggul yang tadinya bisa diproduksi sendiri dalam negeri menjadi tidak lagi diproduksi dalam negeri. akhirnya kita harus melakukan impor untuk mendapatkan benih unggul bahkan juga untuk dapat mengkonsumsi sayuran dan buah berkualitas. sektor perbenihan berbagai belahan dunia memang merupakan sektor lintas batas, lintas negara. penemuan dan pengembangan benih membutuhkan pengalaman dan sumber daya yang lintas batas. industri benih bukan sekedar usaha komersil semata tetapi juga memiliki dasar dan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. negara negara yang maju dalam produksi hortikulturanya seperti thailand dan negara negara amerika selatan, tidak pernah melakukan pengembangan sektor benih secara sendirian. mengapa? karena tidak ada negara yang secara lengkap memiliki gen benih yang unggul secara lengkap, pasti ada kekurangan atau kekosongan yang harus diisi dengan melakukan budi daya atau pemuliaan benih. karena itulah maka sektor perbenihan berbagai negara selalu menjadi sektor yang lintas batas, karena masing masing negara butuh belajar dan butuh gen unggul dari negara lain untuk dikembangkan negaranya sendiri. kemampuan suatu negara untuk memproduksi benih tidak dapat dilakukan selama beberapa tahun saja, tetapi dibutuhkan proses yang amat ngga hitungan satu generasi. proses pembelajaran, penyiapan teknologi, pelaksanaanya pengembangan lanjutan butuh waktu bertahun tahun lamanya. jika ketentuan undang undang membatasi modal asing yang membuat investor pindah negara lain, maka hal tersebut sama saja bunuh diri karena belum adanya kemampuan untuk memproduksi benih dengan kondisi riil saat ini akan dapat mematikan industri hortikultura dari hulu hilir. bahwa perbenihan memiliki karakteristik khusus yang berbeda, termasuk yang berkaitan dengan perekonomian nasional, sebagaimana yang disampaikan karen tambang, ketua komite tetap pengembangan pasar pertanian, kamar dagang industri kadin), antara lain (bukti pengembangan satu jenis varietas membutuhkan waktu sangan lama kurang lebih tahun bahkan lebih pengembangan benih hortikultura membutuhkan. tekhnologi khusus (high tech), sementara trend masyarakat yang berubah setiap saat membutuhkan teknologi inovasi, pengetahuan dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengembangkannya. selain itu faktor cuaca yang bertambah ekstrem membutuhkan tanaman tanaman yang lebih resistant. perusahaan benih hortikultura baru akan mendapatkan keuntungan (laba) setelah berinvestasi kurang lebih tahun pengembangan industri benih hortikultura membutuhkan investasi yang besar dan tidak diminati oleh investor dalam negeri karena kondisi kondisi atas pengembangan benih hortikultura indonesia tergantung sepenuhnya pada sumber benih hortikultura yang saat ini hanya dimiliki oleh perusahaan pma dari uraian karakteristik atas, dapat terlihat bahwa kebijakan untuk membatasi penanaman modal asing sektor perbenihan dapat mengganggu ketersediaan benih unggul indonesia. investasi yang dipindah negara lain akan membuat indonesia terpaksa memakai benih unggul impor bahkan akan membuat keterbatasan ketersediaan buah dan sayurnurut ahli pertanian prof. (riset) dr. sukarno, kemajuan produksi sayuran (dan buah buahan) indonesia sangatlah bergantung pada ketersediaan benih yang diproduksi oleh perusahaan benih swasta (benih asal impor), hal mana dengan adanya ketersediaan benih tersebut telah memampukan petani sayuran indonesia untuk dapat menghasilkan sayuran dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih unggul dari negara negara asia lainnya, misalnya malaysia, thailand, taiwan, china, jepang, dan lain lain. sebaliknya, jika industri benih swasta tidak memiliki eksistensi, maka kebutuhan aneka sayuran indonesia terpaksa harus diimpor dari luar negeri, (bukti bahwa menurut ahli prof. (riset) dr. sukarno hampir sembilan puluh persen) sayuran yang dipasarkan pasar tradisional dan pasar modern indonesia, sebagai contoh, misalnya jenis sayuran dataran tinggi, seperti: wortel, seledri, selada brokoli dan daun bawang bukanlah merupakan tanaman asli indonesia, melainkan merupakan tanaman asing yang dibawa masuk .(atau diintroduksikan) indonesia atas prakarsa dan andil dari perusahaan benih swasta, bahwa benih yang diperoleh petani sayuran dari perusahaan benih swasta tersebut adalah benih dengan kualitas yang unggul dan dapat menghasilkan sayuran dengan kualitas mutu yang baik. hal ini dikarenakan benih tersebut telah dikembangkan oleh para ahli pemulia tanaman (plant breeder) dengan dukungan dari ahli genetika, ahli penyakit tanaman, ahli hama tanaman: ahli mutu hasil nutrisionis, dan kepemilikan sumber daya genetik (plasma nutfah), yang semuanya itu telah diusahakan diupayakan oleh perusahaan benih swasta dengan pendanaan yang besar dan dalam waktu yang lama (mencapai puluhan tahun). oleh karena itu, kepemilikan, produksi, dan pemasarannya secara komersial dilindungi oleh hukum sebagai salah satu hak kekayaan intelektual (vide undang undang nomor tahun tentang perlindungan varietas tanaman), bahwa masih menurut prof (riset) dr. sukarno, satu sisi, usaha perbenihan sayuran swasta nasional yang baru mulai dirintis pada awal tahun masih tergolong sebagai bidang usaha yang sangat baru indonesia. hal ini juga sekaligus menjadi gambaran bahwa peningkatan mutu genetik dari sumber daya genetik plasma nutfah) indonesiuh tertinggal dari negara lain, seperti thailand, taiwan, jepang, belanda, yang sudah memulai usaha perbenihan sayuran sejak awal abad (sekitar tahun disisi lain, perusahaan benih sayuran swasta multi nasional sudah beroperasi jauh lebih lama, memiliki pengalaman, pengetahuan, keahlian, jaringan internasional dan strategi untuk menciptakan dan mengembangkan varietas unggul. bahwa memaksa pengambilalihan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam budi daya dan industri perbenihan tanpa transfer ilmu dan alih teknologi yang cukup dapat membuat industri perbenihan mati dan akan mengguncang perekonomian nasional. akibatnya, para petani, kelompok petani, para pelaku usaha nasional, bahkan rakyat indonesia selaku konsumen dari hasil hortikultura akan dirugikan. hal ini juga memunculkan keresahan karena jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi petani menjadi terganggu serta jaminan kesempatan warga negara dan demi kesejahteraan rakyat menjadi berpotensi terhalangi. berdasarkan penelitian yang dilakukan agung pemudi atas dampak pembatasan investasi pada industri benih, melalui tesis yang diuji fakultas ekonomi universitas indonesia pada bulan juli berjudul analisis dampak kebijakan investasi asing terhadap perkembangan dan persaingan pada industri benih hortikultura indonesia , diperoleh kesimpulan yang pada intinya adalah bahwa penerapan hortikultura sektor perbenihan ini berpotensi mengurangi dan merugikan kesejahteraan konsumen benih hortikultura pasar (petani dan masyarakat) sebagai akibat dari penurunan produksi dan keanekaragaman benih hortikultura pasar, sehingga menyebabkan kenaikan atau lambungnya harga benih hortikultura pasar, yang dapat memaksa pemerintah atau pengusaha lokal untuk melakukan impor benih hortikultura (sumber: file?file digital t31081 analisis20 dampak.pdf) (bukti dari kesimpulan tesis atas menunjukkan bahwa penerapan hortikultura berpotensi menimbulkan kerugian yang dampaknya akan dialami oleh berbagai pihak termasuk petani (para pemohoita mengkaitkan kesimpulan tesis tersebut dengan penerapan hortikultura maka potensi dampak kerugian yang ditimbulkan akan lebih besar lagi karena akan terjadi ketidakstabilan kondisi industri hortikultura, khususnya sektor benih. perusahaan perusahaan, yang telah menanamkan modalnya dengan perhitungan tertentu dan dengan mengukur jangka waktu yang panjang, akan menarik investasinya indonesia dan mengalihkannya negara lain yang memiliki iklim investasi yang lebih memberikan kepastian hukum. dengan demikian, sekali lagi maksud dan tujuan atau manfaat dari dibentuknya norma undang undang dalam hortikultura pada akhirnya tidak tercapai dan malah menjadi bertentangan (kontradiktif).hortikulturajamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. sementara itu, menurut dan uud kewajiban negara untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak hak asasi warga negara diatur dalam undang undang. artinya, norma undang undang yang dibentuk tidak boleh sampai mengurangi jaminan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. bahwa apabila suatu penerapan norma undang undang berakibat atau berpotensi menghalangi, menyulitkan, mengurangi kesempatan, mengurangi kualitas kehidupan yang layak, maka norma undang undang tersebutcto tahun tentang hortikultura, hortikultura terhadap uud maka mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadilsuatudari penelitian balai penelitian tanaman sayuran atas, penerapan hortikultura pada ini berpotensi membuat para investor asing akan memindahkan investasinya negara lain. tidak hanya pekerjaan dan penghasilan dari para petani dan pekerja yang akan hilang atau berkurang tetapi jugadari uraian atas terlihat hubungan sebab akibat antara potensi kerugian konstitusional hak pemohon pemohon ii, pemohon iii selaku petani dengan dampak diberlakukannya ketentuan dan hortikultura pada usaha perbenihan. hal ini tidak diperhitungkan oleh pembuat undang undang ketika merumuskan tersebut karena menyatakan usaha perbenihan dengan sektor usaha hortikultura lainnya. oleh karena itu maka ketentuan dan hortikultura berpotensi melanggar konstitusi apabila diterapkan juga pada sektor usaha perben28d uud bahwa uud memiliki norma bahwa prinsip prinsip hukum suatu negara harus dijalankan, termasuk juga bagaimana norma hukum yang dibentuk oleh dapat mewujudkan tujuan hukum. adapun tujuan hukum yang dimaksud adalah untuk memenuhi terlaksananya asas hukum yakni asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. bahwa norma uud memberikan jaminan perlindungan kepada warga negara agar tidak ada norma undang undang yang dapat menciptakan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan ketidakmanfaatan. pemberlakuan dan hortikultura, terhadap sektor perbenihan sebagaimana telah diuraikan atas, berpotensi menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan ketidakmanfaatan. para pemohon, baik sebagai petani maupun pelaku usaha yang bergerak sektor usaha perbenihan, mendapatkan ketidakadilan karena usaha perbenihan yang memiliki karakteristik berbeda dengan sektor tengah dan hilir dalam hortikultura ternyata diperlakukan sama dengan sektor usaha hortikultura lainnya akibat ketidakpahaman pembuat undang undang. para pemohon mendapatkan ketidakpastian hukum, karena dengan memasukkan usaha perbenihan dalam skema dan hortikultura, para pemohon mendapatkan ketidakjelasan mengenai keberlangsungan usahanya depan. para petani yang kepentingannya diwakili pemohon pemohon dan pemohon iii kehilangan mitranya yakni perusahaan perbenihan karena tutup atau memindahkan investasinya negara lain, padahal untuk menjalankan usaha perbenihan dibutuhkan syarat kompetensi yang ketat. bahwa memasukkan usaha perbenihan dalam skema dan hortikultura juga dapat menimbulkan kebingungan dan permasalahan mendasar mengenai hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pengembangan serta pemuliaan benih selama ini. sektor benih, yang berbeda dengan sektor lain btidak hanya menjalankan usaha pembuatan dan pemasaran semata, namun lebih dari itu, banyak unsur unsur penelitian, pengembangan serta pemberdayaan petani juga melalui pendidikan pendidikan, serta menghasilkan produk produk baru yang melekat hak kekayaan intelektualnya. bahwa selain itu, norma uud juga memberikan jaminan agar aturan perundang undangan yang dibentuk memenuhi semua asas perundang undangan, termasuk asas non retroaktif dalam penerapan undang undang sebagai bagian dari asas legalitas. hortikultura yang memerintahkan penanam modal asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha untuk menyesuaikan modalnya, merupakan pelanggaran asas legalitas pula. komposisi modal yang telah memperhitungkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu harus diubah akibat adanya perubahan yang baru muncul setelah perusahaan tersebut berjalan dan beroperasi. mengingat investasi jangka panjang yang dilakukan sektor perbenihan yang dalam prosesnya membutuhkan penelitian bertahun tahun, maka tentu jika perubahan kebijakan yang diberlakukan retroaktif seperti ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum. uud juga mengandung prinsip kemanfaatan sebagai tujuan hukum. jika penerapan dan hortikultura diterapkan juga pada sektor perbenihan dan pada akhirnya menimbulkan guncangan perekonomian nasional sebagaimana diuraikan atas, maka tentunya norma tersebut menimbulkan kemudharatan. dalam hortikultura terdapat tujuan dibentuknya hortikultura yakniapabila penerapan dan hortikultura juga diterapkan pada sektor usaha perbenihan yang mengakibatkan kita harus mengimpor benih, mengimpor beberapa sayuran dan buah berkualitas, para petani kehilangan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan dirinya, riset tidak berjalan, dan bahkan mengguncang perekonomian nasional, maka justru tujuan undang undang sebagaimana dimaksud hortikultura tersebut jauh panggang dari api, atau tidak terwujud sesuai harapan. dengan adanya ketidaksesuaian antara maksud dan tujuan undang undang dengan dampak penerapan dan hortikultura pada usaha perbenihan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. bahwa para pemohon memiliki hak konstitusional terhadap terpenuhinya asas kepastian hukum yang adil dan asas manfaat tersebut. karena tidak terpenuhinya asas asas tersebut maka para pemohon secara khusus dan rakyat indonesia secara umum berpotensi dirugikan hak konstitusionalnyaselanjutnya, uud memberikan jaminan perlindungan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya.demikian, karena negara, khususnya pemerintah, bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakhak asasi manusia sertmaka undang undang harus menjamin tidak ada hak asasi manusia yang melanggar atau potensi melanggar akibat norma undang undang tersebut (vide uud bahwa para pemohon, khususnya pemohon pemohon dan pemohon ii, akan berpotensi kehilangan jaminan dan kesempatan untuksebagaimana diuraikan atas, usaha perbenihan bukan sekadar memproduksi dan menjual produknya, tetapi juga memiliki titik berat dalam hal penelitian terus menerus, pengembangan teknologi, transfer ilmu dan teknologi dan berbagai hal lain untuk meningkatkan kualitas benih dan kemampuan para petani meningkatkan produksinyaerdasarkan uraian atas, jelas bahwa sektor usaha perbenihan memiliki karakteristik berbeda dengan sektor usaha lainnya bidang hortikultura khususnya dalam hal penggunaan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi. berkurangnya investasi asing pada usaha perbenihan dan perginya investor negara lain akan berpotensi hilangnya kesempatan para petani memperoleh kesempatan mendapatkan manfaat ilmu dan teknologi dari pengalaman berbagai negara. padahal ilmu dan teknologi yang diperoleh selama ini dapat meningkatkan taraf kehidupan para petani yang kepentingannya diwakili oleh pemohon pemohon dan pemohon iii. oleh karena itu, cukup alasan untuk menyatakan bahwa menerapkan dan hortikultura pada sektor usaha perbenihan berpotensi melanggar hak hak konstitusional sebagaimana dimaksud dan uuduud memberikan amanat kepada pembuat kebijakan agnorma konstitusi ini memberi pesan agar kebijakan bidang ekonomi harus disusun secara rasional dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan tidak hanysaja. aspek kelangsungan pekerjaan dan jaminan kualitas penghidupan para petani sebagai akibat dari suatu kebijakan yang dibentuk oleh undang undang harus benar benar diperhatikan. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional harus dihitung secara akurat sehingga tidak ada politik hukum yang keliru yang malah berdampak negatif bagi perekonomian nasional. karenanya, untuk menguji norma undang undang maka kajian kajian yang terukur dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi sangat penting. uud tidak dapat diartikan bahwa kemandirian yang dimaksud berarti kita menutup diri dengan kerjasama pihak lain, menutup diri dengan investasi negara lain, menutup diri dengan kenyataan kenyataan bahwa terdapat sektor sektor tertentu yang memiliki karakteristik lintas batas.tersebut harus dibaca dalam satu nafas. sehingga semangat kemandirian pun harus memperhitungkan aspek aspek lain sehingga tidak melanggar prinsip prinsip yang lainnya. bahwa dalam kajian hukum dan ekonomi berdasarkan analisis ekonomi terhadap hukum, maka tujuan dibentuknya hukum secara ekonomis yakni hukum haruslah efisien, yakni meminimalisir kerugian yang ditimbulkan dari suatu pembentukan hukum. kerugian yang dimaksud tidaklah semata kerugian dari segi ekonomi namun lebih dari itu, yaitu dalam hal kemanfaatan (utility). yang menjadi persoalan, apakah berlakunya norma juncto hortikultura untuk sektor perbenihan telah memperhitungkan aspek efisiensi dalam hal kemanfaatan bagi kelompok petani, petani dan konsumen hortikultura? dari segi hukum bisnis, ketentuan ini tidak masuk akal karena suatu perusahaan dipaksa untuk mengubah komposisi sahamnya bukan berdasarkan aspek bisnis namun berdasarkan pada pembatasan undang undang. investor (asing) yang telah memiliki jumlah modal tertentu diwajibkan melepaskan modalnya begitu saja kepada pihak lain tanpa ada ukuran perhitungan bisnis yang menguntungkan. apakah investor asing merugi? pastinya, ya. apakah investor dalam negeri. diuntungkan? jawabannya, belum tentu. apakah pasar dan konsumen dirugikannya, ya. kenapa? karena investor yang merugi tentu tidak bergairah lagi untuk melanjutkan usahanya atau melakukan peningkatan kapasitas usahanya, terlebih lagi dengan dipindahkannya investasi negara lain terdapat kekosongan benih unggul indonesia dan mengakibatkan kita harus impor benih. sementara itu, pengalihan modal yang sudah dimiliki dari investor asing investor dalam negeri tidak memberikan kepastian kestabilan pasar hortikultura indonesia. kemudian pembatasan yang mengakibatkan keterpaksaan pengalihan modal itu juga tidak menjamin bahwa hal tersebut merupakan syarat mutlak bagi kedaulatan sumber daya alam khususnya bidang hortikultura sebagaimana maksud dan tujuan hortikultura. ketika suatu norma undang undang dibuat tanpa dilandasi pada hal yang logis tentunya akan membuat norma tersebut tidak memiliki legitimasi yang kuat bahkan cenderung rapuh dan berpotensi menimbulkan dampak dampak negatif. bahwa selanjutnya, uud juga memberikan norma konstitusi berupa pedoman bagi pemerintah agar perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas prinsip berkelanjutan. pembuat tidak menyadari ketika memasukkan usaha perbenihan dalam skema pembatasan modal asing menurut dan hortikultura justru akan berpotensi mematikan usaha hortikultura lainnya. sebagaimana yang telah diuraikan atas, akibat berpindahnya investasi asing negara lain maka petani akan kehilangan kesempatan memperoleh benih unggul yang diproduksi dalam negeri sehingga harus impor benih, petani kehilangan kesempatan memperoleh manfaat dari ilmu dan teknologi, menurunnya kualitas dan produktivitas tanaman hortikultura tingkat nasional, yang kesemuanya mempengaruhi menganggu keberlanjutan perekonomian nasional. usaha perbenihan yang merupakan investasi jangka panjang dan sedang berupaya membangun pengembangan sektor hortikultura menjadi terhenti tengah karena larinya investasi negara lain. akibatnya negara lain mendapat kesempatan untuk maju sementara indonesia malah menjadi tertinggal. pada akhirnya, prinsip keberlanjutan dalam perekonomian nasional menjadi terganggu dan indonesia memulai dari awal lagi membangun industri hortikulturaderita kerugian tidak hanya para pemohon, tetapi juga seluruh rakyat indonesia. dari uraian atas menunjukkan bahwa penerapan dan hortikultura terhadap sektor usaha perbenihan yang berpotensi menimbulkan guncangan perekonomian nasional tentunya melanggar prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi berkeadilan dan prinsip keberlanjutan sebagaimana dijamin oleh uud pemberlakuan hortikultura pada tanggal november sebagaimana dimaksud hortikultura pada sektor perbenihan berpotensi merugikan hak hak konstitusional para pemohon bahwa penerapan hortikultura yang akan berlaku secara efektif pada tanggal november jika diterapkan pula pada sektor perbenihan sangat berpotensi merugikan hak hak konstitusional para pemohon, karena terdapat fakta yang sulit terbantahkan bahwa sampai dengan saat ini indonesia masih sangat bergantung pada kemampuan riset dan teknologi yang dimiliki oleh investor asing dalam menghasilkan benih hortikultura yang berkualitas. bahwa tujuan pemerintah dalam menetapkan hortikultura adalah memajukan penanaman modal bidang hortikultura dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri mdn), yang akan menarik minat pengusaha lokal untuk membentuk perusahaan yang akan memproduksi benih hortikultura. akan tetapi ketika hal ini juga diterapkan pada sektor perbenihan, justru tujuan ini menjadi tidak masuk akal (absurd) dan bersifat kontradiktif dengan ketidaksiapan pengusaha lokal dalam bidang riset dan teknologi untuk menghasilkan benih hortikultura yang berkualitas. semestinya yang perlu dikedepankan oleh pemerintah adalah aturan mengenai kewajiban yang disertai sanksi bagi investor asing yang lambat dalam melakukan transfer management dan teknologi yang bermanfaat untuk para pemohon. bahwa dimasukkannya sektor perbenihan dalam penerapan hortikultura ini juga kurang memperhatikan ketentuan undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tannomor tahun tentang perbenihan tanaman yang pada intinya mewajibkan produsen benih baik lokal maupun asing untuk melindungi konsumennya yaitu masyarakat dan petani secara khusus, yaitu dengan cara menyediakan benih yang berkualitas. pelaksanaan pembatasan modal asing pada termasuk bagi perusahaan perusahaan yang telah lama bergerak dapat berdampak secara signifikan terhadap eksistensi produsen industri benih. dengan beberapa alasan, investor asing akan mengalami kesulitan untuk menerima aturan dan memutuskan untuk tidak melanjutkan investasi mereka indonesia dan pindah negara lain. iapun masih bertahan, hal itu terjadi karena tidak ada investor lokal yang tertarik untuk berinvestasi, namun akibatnya kegairahan melakukan usaha dan pengembangan industri bibit jauh akan menurun. pada industri benih hortikultura, investasi asing amat dibutuhkan untuk menciptakan dan memproduksi benih unggul. mahalnya biaya riset sektor ini, termasuk kebutuhan teknologi tinggi yang memenuhi kebutuhan pasar dengan cepat dalam penciptaan benih memerlukan investasi yang besar. investasi asing biasanya disertai dengan adanya transfer pengetahuan dan teknologi serta manajemen pada perusahaan penerima investasi asing tersebut, sehingga akan lebih mudah dalam pencapaian efisiensi, sehingga produk yang dihasilkan juga akan memiliki harga yang relatif murah atau terjangkau. investasi asing sektor usaha hortikultura juga dapat meningkatkan persaingan antar perusahaan yang bergerak sektor industri benih hortikultura. dalam hal persaingan harga, justru akan menguntungkan masyarakat atau petani akibat semakin rendah atau tertangkapnya harga benih hortikultura pasar, serta keragaman varietas benih pasar. sebaiknya, dengan adanya pembatasan investasi asing sektor usaha hortikultura cenderung akan memperkecil peluang masuknya pelaku usaha benih hortikultura baru, bahkan lebih jauh dapat membatasi perkembangan industri benih hortikultura indonesia. selain itu, kualitas dan kuantitas benih unggul hortikultura yang dihasilkan oleh industri benih tidak terlepas dari dukungan teknologi yang digunakan dan tingkat pengetahuan dalam penciptaan benih hortikultura.mohonan ini. il. kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional para pemohon bahwa berdasarkan mahkamah konsahkamah konstitusi menyatakan sebagai berikut: yang dimaksud dengan 'hak konstitusional" adalah hak hak yang diatur dalam uunjelasan mengenai para pemohon bahwa pemohon pemohon dan pemohon iii adalah pemohon perorangan sebagaimana yang dimaksud dalam hurufhal ini, investasi asing yang masuk dalam industri hortikultura secara langsung diiringi dengan peningkatan pengetahuan dan teknologi pada industri benih hortikultura nasional, akan berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas benih unggul hortikultura yang dihasilkan. dalam transfer pengetahuan dan teknologi juga akan terjadi peningkatan inovasi pada kegiatan penciptaan benih unggul hortikultura melalui kegiatan penelitian dan pengembangan sektor benih atau varietas hortikultura. apabila investor asing yang sudah menginvestasikan uang, waktu, tenaga kerja, dan teknologi dalam mengembangkan perusahaan benih selama bertahun tahun, merasa merugi kemudian memindahkan investasi mereka negara negara lain maka tindakan tersebut berimplikasi kepada petani dan konsumen. segala keuntungan yang selama ini telah dinikmati oleh para petani akan hilang. ketersediaan buah dan sayur berkualitas karena dikembangkan dari benih unggul yang berasal dari produksi dalam negeri akan berkurang. lebih lebihlagi, benih benih hibrida yang telah terlebih dahulu diproduksi negara ini lama kelamaan akan tergantikan dengan benih benih yang harus diimpor dari luar negeri karena ketidakmampuan untuk mengembangkannya akibat keterbatasan teknologi. semestinya, pembuat undang undang mempertimbangkan faktor faktor atas ketika menciptakan norma undang undang. kenyataannya lapangan, pengembangan benih unggul membutuhkan teknologi tinggi dengan riset bertahun tahun, serta membutuhkan proses pengembangan dan perawatan kualitas. alih teknologi tidak dapat dilakukan dalam waktu hitungan beberapa tahun, namun harus dipersiapkan dengan sangat matang. oleh karena itu jika maksud dan tujuan pembuat undang undang adalah agar terwujud kedaulatan dan kemandirian bidang hortikultura maka tidak berarti harus dengan melakukan pembatasan modal asing kepada perusahaan perusahaan yang telah lama bergerak, tapi dapat berbentuk perintah dengan peraturan perundang undangan yang mewajibkan adanya alih teknologi besar besaran. perintah melakukan alih teknologi sudah termuat dalam hortikultura. jika tujuan yang hendak dicapai adalah kedaulatan dan kemandirian, maka semestinya penjabaran lebih lanjut terhadap norma ini dapat dilakukan, bukan semata dengan cara pembatasan modalnyataannya, alih teknologi justru sulit dilakukan ketika investor asing tidak lagi bergairah untuk mengembangkan usaha akibat dipaksa untuk melepas modalnya tanpa perhitungan bisnis. justru dengan menjaga agar investasi tetap berjalan dan industri, pasar dan kompetisi tetap berkembang, maka pengaturan yang dilakukan pemerintah lebih dititikberatkan agar terdapat pemberdayaan para petani dan pelaku usaha lokal untuk siap menerima alih teknologi dan atau mengembangkan kemampuannya dalam jangka yang panjang. persiapan mengambil alih pengembangan industri hortikultura, khususnya bidang benih, tidak dapat dilakukan sekejap dalam waktu beberapa tahun saja. butuh suatu strategi jangka panjang yang mempertimbangkan pula keadilan bagi semua pihak, jaminan kepastian hukum dan manfaat yang dapat diperoleh bagi setiap pemangku kepentingan bidang hortikultura, yakni pelaku usaha, petani, konsumen dan pemerintah. kesalahpahaman sektor usaha perbenihan dalam skema dan hortikultura berpotensi merugikan hak hak konstitusional para pemohon karenanya harus diberikan penafsiran konstitusional berdasarkan uraian tersebut atas, maka kekeliruan kesalahpahaman pembentuk undang undang yang memasukkan sektor perbenihan sebagai sektor yang juga harus dibatasi permodalan asingnya dalam jangka waktu tahun setelah diundangkan sebagaimana dimaksud dan hortikultura berpotensi merugikan hak hak konstitusional para pemohon. bahwa pembatasan modal asing pada sub sistem tengah (farming), hilir (processing), penunjang (perdagangan dan pengembangan) berbeda dengan sub sistem hilir (perbenihan). berpindahnya investasi perbenihan negara lain dapat mengakibatkan hilangnya ketersediaan benih unggulan yang diproduksi dalam negeri, naiknya impor benih, naiknya impor buah dan sayuran tertentu, lagunya pasar hortikultura, hilangnya pekerjaan para petani yang selama ini mempergunakan bibit unggul, turunnya produktivitas para petani yang selama ini mempergunakan bibit unggul, hilangnya kesempatan para petani untuk mendapatkan pembelajaran, pelatioalan mempergunakan benih, merawat dan mengembangkannya, dan yang paling penting dapat berdampak negatif pada perekonomian nasional. dengan fakta bahwa sektor perbenihan sebagai sektor paling hulu dari sub sistem hortikultura yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan sektor lainnya sebagaimana telah diuraikan atas, yang ternyata tidak secara komprehensif dipertimbangkan oleh pembuat undang undang, maka cukup alasan bagi pemohon untuk memohon agar dibuat pengecualian penerapan dan hortikultura khusus sektor perbenihan. agar norma tersebut menjadi konstitusional, maka perlu penafsiran konstitusional dari mahkamah konstitusi dengan menyatakan bahwa ketentuan dan hortikultura tidak berlaku bagi sektor usaha perbenihan. berdasarkan seluruh uraian atas, maka mohon agar mahkamah konstitusi dapat memutus dan menyatakan bahwa dan hortikultura adalah inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai berlaku juga bagi sektor usaha perbenihan yarat sepanjang dimaknai berlaku juga bagi sektor perbenihan : memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia. atau, jika majelis hakimortikultura, bukti fotokopi kartu tanda penduduk, atas nama fahrudin: bukti fotokopi kartu tanda penduduk, atas nama jaenudin am, bukti fotokopi kartu tanda penduduk, atas nama suara, bukti fotokopi, s.h., notaris jakarta, bukti fotokopi kliping koran suara pembaruan, januari hal cabai tingkatan kesejahteraan petani : bukti fotokopi makalah prof. dr. ir. bundaran saragih, ec., benih unggul: kunci pengembangan hortikultura tropis : bukti fotokopi hasil penelitian balai penelitian tanaman, oleh basuki dan adiposa: bukti fotokopi makalah karen tambang, ketua komite tetap pengembangan pasar pertanian kadin, membangun hortikultura nasional berkelanjutan : bukti fotokopi makalah prof. (riset) dr. sukarno, sc., karakteristik agribisnis dan industri benih sayuran hortikultura indonesia , bukti fotokopi tesis penelitian pada fakultas ekonomi universitas indonesia berjudul analisis dampak kebijakan pembatasan investasi asing terhadap perkembangan dan persaingstri benih hortikultura indonesia , bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman, bukti fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang perbenihan tanaman: bukti fotokopi laporan akhir penelitian antisipasi pelaksanaan undang undang hortikultura terhadap struktur pasar industri benih hortikultura , oleh pusat analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, balitbang kementerian pertanian, bukti fao corporate document repository: grain storage techniques evolution and trends developing countries: modern warehouse'. bukti fotokopi artikel berjudul perbenihan sayuran indonesia: kondisi terkini dan prospek bisnis benih sayuran , bukti fotokopi paper berjudul kebijakan investasi langsung vietnam dan thailand: pelajaran apa bagi indonesia? direct investment policy vietnam and thailand: what lesson for indonesia?): bukti fotokopi paper berjudul the vegetable sector thailand review : bukti fotokopi paper berjudul glance thailand's seed sector , bukti fotokopi paper berjudul legislation for seed @quality regulation india : bukti fotokopi paper berjudul building successes african agriculture : bukti fotokopi paper berjudul assessment the factors influencing foreign direct investment inflow kenya's hortikultura industry : bukti fotokopi paper berjudul the economics the food system revolution , bukti fotokopi paper berjudul five inter linked transformations the asian agrifood economy: food security implications, bukti fotokopi paper berjudul urbanization, diet change, aformation food supply chains asia , bukti fotokopi paper berjudul daya saing indonesia dalam menarik investasi asing : bukti fotokopi paper berjudul study seed industry vietnam . selain itu, para pemohon mengajukan enamapril dan juli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli para pemohon bundaran saragih hortikultura adalah salah satu pangan penting. pangan ini menjadi persoalan yang sangat rumit selalu, tidak hanya pada level nasional tetapi juga pada level global. tambahan penduduk, penambahan income membuat permintaan terhadap pangan meningkat sepanjang masa dan kalau kita lihat sejarah, banyak terjadi kelaparan mana mana pada waktu waktu yang lalu karena kegagalan pertanian. tadi ahli mendengarkan kritik terhadap revolusi hijau, kritik terhadap modernisasi pertanian dari pihak terkait ada benarnya, tetapi tidak semua benar. tanpa revolusi hijau, tanpa modernisasi pertanian, sebagian besar penduduk afrika dan asia barangkali sudah tidak ada lagi. kalau kita mau mempertahankan cara bertani yang diwariskan oleh nenek moyang kita, tidak akan mampu menjawab tantangan peningkatan kebutuhan pangan karena peningkatan penduduk dan juga peningkatan pendapatan. belajar dari sejarah dan pengalaman pribadi juga, kita menghormati yang lalu tetapi tidak bisa kita pakai cara yang lalu untuk menyelesaikan masa sekarang dan masa yang akan datang. kelaparan bisa kita cegah adalah karena benih, benih yang unggul, benih yang modern, benih yang dihasilkan dengan teknik teknik yang menggunakan ilmu dan teknologi yang terus berkembang yang lebih baik. kalau kita gunakan dengan cara yang lama, kita idealisasi masa lalu, nampaknya heroik, tetapi dalam realita hidup banyak orang yang akan mati kelaparan. jadi benih itu sangat penting sekali dalam pengembangan pangan. sesudah kemerdekaan, bangsa kita berusaha untuk menyiapkan biji bijian, sereal, padi, jagung, dan lain lain. itu sudah hampir dapat kita baik. kemudian kita meningkat kepada peternakan dan perikanan. kalau sereal untuk kalori, peternakan dan perikanan untuk protein dan lemak. sekarang kita karena sudah meningkat, maka kebutuhan kita tidak cukup hanya untuk kalori, protein dan lemak, kita membutuhkan lebih banyak lagi vitamin dan mineral. vitamin dan mineral kita peroleh lebih banyak dari hortikultura, sayuran, buah buahan, dari herbal, dan lain lain. bahwa pada masa yang akan datang akan ada permintaan yang luar biasa besarnya terhadap produk produk hortikultura dalamnya, karena penduduk kita bertambah. kemudian pendapatan kita makin tambah, dan elastisitas pendapatan terhadap hortikultura jauh lebih tinggi daripada untuk tanaman pangan dan peternakan. oleh karena itu, pertumbuhan terhadap permintaan hortikultura akan luar biasa besarnya pada masa yang tidak terlalu dekat. sekarang sudah kelihatan impor yang berjudul untuk negeri kita karena permintaan yang luar biasa besarnya dalam negeri. sama dengan tanaman pangan, benih juga menjadi sangat penting sekali. ahli sudah baca undang undang hortikultura, excellent. ahli kagum terhadap orang orang yang mempersiapkan itu, cuma ada yang kurang. dalam penjelasan sudah detail, tetapi sewaktu dalam ada hal hal yang kurang pas seolah olah hortikultura itu salah saja semuanya, padahal hortikultura ini terdiri dari suatu sistem yang terdiri dengan subsistem subsistemnya. ada subsistem hulu, farm, hilir dan jasa penumpangnya. kalau farm itulah yang pertanian, kalau hilir itu pabrik processing, kalau hulunya itu ada macam macam juga, pupuk, obat obatan, alat alat dan yang paling penting adalah perbenihannya. karakter dari setiap subsistem ini berbeda, kalau kita buat undang undangnya sama untuk semua subsistem itu, kita akan mengalami kesulitan. kita harus buat peraturan untuk farmer agribisnis tidak perlu lagi perusahaan asing, tidak perlu, kita mampu dan kita bisa buat itu, untuk servis bisa juga. tetapi, ahli mengingatkan bahwa berdasarkan pengalaman ahli, untuk benih tidak bisa atau tidak bijaksana pada saat sekarang ini, tidak tahu tahun yang akan datang, tetapi pada saat sekarang kalau kita terapkan akan merugikan kita sendiri. yang kita tolong bukan hanya petani, yang kita tolong bukan hanya para pengusaha, yang kita tolong adalah konsumen indonesia yang jumlahnya juta. mereka butuh produkyang bermacam macam yang jumlahnya terus meningkat. kalau kita lakukan dengan cara yang tradisional, dengan cara yang modern, dengan cara yang pakai teknologi yang mutakhir saja, kita selalu kebocoran apalagi kalau kita paksaan. ahli mendengarkan dari pihak terkait, barangkali dalam masa yang akan datang sudah benar, tapi dalam jangka masa sekarang, kalau kita salah membuat kebijakan dalam perbenihan maka kita akan kesulitan, kita akan menjadi pasar yang luar biasa dari negara lain dan kita menjadi tidak mandiri nampaknya. tadi dikatakan soal kemandirian, soal kedaulatan. kita semua untuk mandiri, kita semua untuk kedaulatan, tetapi kita tidak mau kemandirian dan kedaulatan yang membuat kita tetap miskin, sengsara, dan terbelakang. kita mau kemandirian dan kedaulatan yang membawa kita kepada kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan. rupanya kita hanya terlalu menekankan kepada kemandirian dan kedaulatan, tetapi terlalu mengabaikan soal soal tadi kemajuan. memang kita harus kerja keras. tadi pihak terkait sudah mengatakan bagaimana peranan pemerintah, itu sudah benar, saya setuju itu, tetapi kalau untuk perbenihan, ahli melihat untuk jangka menengah kalau salah policy kita dengan melarang penanaman modal asing atau pun sudah melarang kalau kita katakan hanya sama dengan melarang sebenarnya itu untuk benih. mereka pergi vietnam kamboja. kita nanti pengimpor benih, kalau pengimpor benih masih mending, kalau kita menjadi pengimpor produk akhir itu yang luar biasa buruknya. oleh karena itu, menurut ahli usulan pemohon masuk akal. paling sedikit katakanlah tahun yang akan datang. menurut ahli masuk akal juga dengan pihak terkait, tetapi bukan sekarang. kalau sekarang itu bunuh diri. kita mau kemandirian dan kedaulatan yang maju, yang progresif. kita tidak perlu melarang. kita justru harus dapat bekerja sama dengan siapa pun untuk memecahkan masalah kita jangka pendek dan kita harus yakin sebagai orang yang mandiri dan yang berdaulat bahwa kita dapat kerja sama dan belajar dari orang lain. ahli ingat ajarannya almarhum jenderal simatupang. kita mengalahkan belanda bukan dengan cara yang tradisional. sisingamaraja cara tradisional, diponegoro cara tradisional, kita kalah katanya.lahkan belanda dengan cara yang modern, dengan cara yang maju. begitu juga dalam soal teknologi pertanian, begitu juga dengan perbenihan. kita mau menang dalam perbenihan bukan dengan cara yang lama, tetapi cara baru yang sama sekali dan yang lebih penting lagi dikatakan kalau kita mau mengalahkan belanda, kita harus tahu cara belanda. kalau kita mau mengalahkan negara lain, kita harus tahu cara itu. tidak hanya tahu bikin cara yang lebih baik. perbenihan ini pemuliaan alat bidang yang sangat rendah. pemuliaan bukanlah bidang studi yang disukai waktu generasi ahli, tidak ada orang yang mau belajar pemuliaan makanya perbenihan kita seperti ini terus. sekarang sudah mulai baik, tetapi kita harus menunggu beberapa tahun lagi supaya anak anak muda ini benar benar bisa tidak hanya menguasai teknologi pengetahuan itu, tetapi juga bisa menggunakan itu dalam bisnis. ini masih jangka menengah. jangka pendek, itu belum dapat kita harapkan. oleh karena itu, jangan kita tidak izinkan itu. mari kita kerja sama, mari kita belajar bersama sama. nanti kalau yang muda muda ini sudah ikut dalam proses itu, akan bersama sama dengan perusahaan asing. perusahaan asing itu perlu persaingan itu juga terbuka. kalau dia tidak terbuka juga, kalau anak anak kita sudah pintar, dia lihat saja, dia sudah tahu tanpa diajari. tetapi kalau tidak ada sini, dia tidak bisa belajar. menurut pendapat ahli, apa yang diminta oleh pemohon sudah benar dari kacamata orang yang bertanggung jawab bagaimana menyediakan pangan yang lebih baik dan lebih cukup buat bangsa dan negara. ada ketakutan terhadap penanaman modal asing bidang benih. ahli pikir, tidak benar, dikatakan tadi monopoli. tidak mungkin monopoli itu. dia memang monopoli untuk produk yang dihasilkan, tetapi benih itu bukan hanya produk yang dihasilkan. antara pengusaha juga banyak yang menghasilkan benih, mereka ada bersaing. contohnya jagung. perusahaan jagung ini dari multinasional juga. mereka bersaing satu sama lain, terpaksa menghasilkan jagung yang bermutu tinggi dengan harga yang kompetitif. begitu juga untuk hortikultura, tidak usah kita tautkan. kemudian mengenai pemulia petani, dan mengenai perusahaan nasional, dalam pemilihan, mari kita bantu sebagai bangsa dan negara. tadi sudah jelas, sudah bagus disampaikan oleh pihak terkait bagaimana pemerintah bertanggung jawab danitu tanggung jawab pemerintah untuk membantu para pemulia, petani pemulia dan juga pengusaha multinasional. karena itu adalah bidang yang sangat strategis sekali, bidang yang sangat strategis sekali, daripada beli bibit seperti dikatakan tadi, lebih baik dibantu saja pemulia dan pengusaha pengusaha ini. ahli setuju sebagai seorang ahli mengenai bagaimana mengembangkan industri. sukarno petani hortikultura indonesia dalam usaha memproduksi sayuran yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen yang memerlukan persyaratan kualitas prima, hanya dapat dipenuhi dengan penanaman varietas unggul atau hibrida, hasil dari pemuliaan tanaman pada perusahaan benih atau balai penelitian. oleh tersedianya benih varietas unggul hortikultura sayuran yang bermutu internasional telah mendorong tumbuhnya agribisnis hortikultura sayuran nasional, sejajar dengan produksi sayuran negara negara lainnya dan bahkan indonesia telah mampu mengekspor produksi sayuran pasar internasional. hal yang demikian tidak dimungkinkan apabila petani hanya menanam benih dari hasil ladangnya sendiri. oleh tersedianya benih hortikultura yang bermutu tinggi dan menguntungkan petani, maka agribisnis hortikultura, sayuran khususnya dalam negeri telah berkembang dengan pesat, sehingga mampu menyediakan sayuran bagi penduduk indonesia. kemajuan ini telah didorong oleh adanya penyediaan benih oleh perusahaan benih hortikultura, pma. dengan konsumsi rata rata sayuran per kapita per tahun, indonesia memerlukan sekitar ton sayuran setahun yang bernilai triliun. perusahaan benih hortikultura pma diperkirakan menyediakan sekitar dari benih sayuran yang ditanam petani, yang berarti ikut menggerakkan ekonomi produktif pedesaan yang bernilai sekitar triliun per tahun. kemajuan agrobisnis hortikultura, nya ditentukan oleh mutu benih dan varietas yang digunakan. untuk menghadapi persaingan pasar bebas internasional, petani hortikultura sayuran harus menanam benih varietas yang bermutu internasional yang pada waktu kini disediakan oleh perusahaan benih hortikultura pma. dengan demikian, perusahaan benemohon dan pemohon iii merupakan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai petani. bahwa dalam menjalankan profesinya, pemohon pemohon dan pemohon iii telah melakukan kegiatan usaha penanaman benih hortikultura dengan cara membeli benih hortikultura yang berkualitas baik atau dengan menggunakan benih asal secara alami, kemudian mengolah benih dengan kemampuan dan pengetahuan mengenai tata cara pengolahan benih unggul untuk menghasilkan produksi yang optimal. bahwa pemohon fahrudin, adalah seorang petani cabai yang berhasil dan tercatat pernah menerima penghargaan sebagai petani terbaik tingkat provinsi jawa barat dan kabupaten majalengka karena kesulitannya mengembangkan tanaman cabai (bukti bahwa kunci keberhasilan pemohon adalah berkat kerja kerasnya, kemauannya untuk belajar memahami karakter tanaman cabai dan penggunaan benih hibrida yang berkualitas. berdasarkan pengalamannya, jika menggunakan benih non hibrida maka tanaman cabai hanya menghasilkan ton per hektar sementara jika menggunakan benih hibrida produksinya bisa mencapai ton per satu hektar. suara pembaruan, hal. bukti bahwa pemohon ii, jaenudin am, adalah seorang petani yang bergabung dan memimpin kelompok tani bunga mekar desa boven wetan, kecamatan sedang, kabupaten pandeglang, banten, yang beranggotakan sekitar petani. dengan jumlah anggota orang petani, pekerjaan produksi yang dilakukan para petani tersebut setiap musimnya menyerap lebih dari orang tenaga kerja pollinators (membuat hibrida), sehingga bisa menyerap tenaga kerja boven dan sekitarnya.(bukti bahwa pemohon iii, suara, adalah petani yang bergabung dengan kelompok tani pasir gadung, desa pasir gadung, kecamatan pati, kabupaten pandeglang, banten, yang beranggotakan sekitar petani. setiap musimnya, pekerjaan pemohon iii dan kawan kawan dapat menyerap lebih dari orang tenaga kerja pollinators (membuat hibrida). (bukti bahwa sama seperti pemohon kunci keberhasilan produksi pemohon dan pemohon iii adalah kemauan bekerja keras, belajar, mempelajpma telah berperan nyata dalam membantu petani sayuran dalam bersaing dalam pasar internasional. perusahaan benih hortikultura pma telah merintis tumbuhnya industri perbenihan modern hortikultura indonesia sehingga petani berkesempatan untuk menggunakan benih unggul sejajar dengan petani hortikultura negara negara lain. hal tersebut telah berkontribusi nyata dalam memajukan agribisnis hortikultura indonesia khususnya pada komoditas sayuran. perusahaan benih hortikultura pma telah memberikan inspirasi untuk tumbuhnya industri perbenihan hortikultura nasional oleh mdn yang mengakibatkan pelayanan benih terhadap petani menjadi semakin baik atas dasar kompetisi mutu dan pelayanan. penggunaan benih oleh petani semata mata atas dasar keuntungan yang mereka peroleh dan kepercayaan atas kualitas benih dan bukan atas dasar monopoli. indonesia tidak kaya plasma nutfah untuk semua jenis tanaman, termasuk tanaman hortikultura sayuran yang banyak dikonsumsi masyarakat karena tanaman sayuran tersebut memang bukan tanaman 'asli indonesia. keberadaan perusahaan benih hortikultura pma telah banyak memasukkan plasma nutfah sayuran dari luar negeri, untuk dirakit menjadi varietas varietas modern yang dapat ditanam petani, termasuk varietas hibrida, varietas unggul tahan penyakit virus, seperti pada tomat, kacang panjang, melon, dan lain lain. plasma nutfah baru tersebut selain menghasilkan varietas unggul yang sesuai untuk kondisi indonesia, juga menambahkan kekayaan sumber daya genetik atau plasma nutfah nasional. dalam industri perbenihan, pemilikan sumber daya genetik unggul berasal dari hasil penelitian berpuluh puluh tahun yang berfungsi sebagai parents stock atau calon varietas unggul, merupakan hak atas kekayaan intelektual pada perusahaan benih hortikultura pma, ketersediaan sumber daya genetik unggul tersebut selain diperoleh dari penelitian yang sudah berjalan sangat lama, juga didapatkan dari jaringan penelitian internasional yang dilakukan bekerja sama dengan perusahaan induk atau parent company luar negeri, dengan diperolehnya plasma nutfah unggul yang berasal dari seluruh dunia, hal ini merupakan menguntungkan baghortikultura atau pma sepenuhnya menggunakan tenaga ahli dari dalam negeri, mendidik tenaga kerja tersebut dengan berbagai keahlian khusus luar negeri dan mendatangkan konsultan ahli dari luar negeri secara berkala, serta melatih budaya kerja cermat, jujur, tekun, bertanggung jawab, yang menjadi persyaratan keberhasilan industri perbenihan. perusahaan benih hortikultura pma juga menjadi tempat praktik magang bagi para mahasiswa. lapangan, perusahaan benih hortikultura pma melatih petani untuk teknik budaya sayuran yang benar dan menjadi konsultan gratis bagi petani sayuran. dengan demikian, perusahaan benih hortikultura pma telah ikut aktif meningkatkan keahlian bidang hortikultura sayuran yang sangat bermanfaat bagi kemajuan agribisnis hortikultura indonesia dalam menghadapi persaingan pasar bebas. industri perbenihan hortikultura indonesia tergolong masih sangat muda bila dibandingkan dengan industri benih hortikultura negara negara lain seperti thailand, jepang, korea, china, atau belanda, yang mereka itu telah berkembang lebih dari tahun lamanya, sejak sekitar tahun sebelum adanya benih perusahaan hortikultura pma pada awal tahun an, kebutuhan benih sayuran harus diimpor dari luar negeri dengan risiko membawa bibit hama penyakit, setelah berkembang perusahaan benih hortikultura pma yang kemudian diikuti juga oleh perusahaan benih hortikultura mdn, impor benih sayuran menurun secara signifikan. industri perbenihan bukanlah suatu industri yang bersifat ekstraktif atau eksploitatif sebagaimana halnya industri pertambangan atau penangkapan ikan laut. pembuatan benih unggul sayuran, menggunakan hanya satu atau dua biji plasma nutfah yang tersedia seluruh dunia, termasuk juga dari indonesia, dirakit menjadi varietas unggul atau hibrida yang sesuai dengan kondisi indonesia, untuk kemajuan agribisnis sayuran indonesia. namun demikian, apabila ada petani yang tetap memilih untuk menanam benihnya sendiri, tidak ada sesuatu hal pun yang menghalanginya. keberadaan perusahaan benih hortikultura pma dan mdn akan berkompetisi secara sehat dalam melayani kebutuhan benih unggul petani, sehingga petani justru pada pihak yang diunthal hal yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan keberadaan perusahaan benih hortikultura pma memberikan dukungan terhadap perkembangan agribisnis hortikultura indonesia, dalam menghadapi persaingan pasar internasional, memberikan keuntungan bagi petani, dan berperan nyata dalam mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan nasional berasal dari hortikultura sayuran. oleh karena itu, perusahaan benih hortikultura pma perlu diberikan hak yang layak bagi kemajuan perusahaannya agar dapat meningkatkan lagi pelayanan benih dengan mutu internasional. beroperasinya perusahaan benih hortikultura pma seperti yang telah berjalan selama ini tidak ada pihak pihak yang dirugikan, justru memberikan keuntungan bagi petani, masyarakat, bangsa, dan negara. karen tambang kebutuhan akan produk hortikultura meningkat terus dan gaya hidup masyarakat berubah untuk hidup lebih sehat. konsumsi buah dan sayur indonesia saat ini masih bawah standar fao, yaitu konsumsi sayur sebesar kg kapita per tahun, yang distandarkan oleh fao. buah kg kapita per tahun, sementara indonesia saat ini masih berada pada kg kapita per tahun, untuk sayur dan untuk buah baru kg kapita per tahun, artinya situ terjadi suatu kelangkaan. melihat kebutuhan tersebut, dibutuhkan effort yang luar biasa untuk membangun industri dalam negeri hortikultura yang kuat dan berkelanjutan, agar indonesia tidak tergantung pada produk segar impor dan dapat menghasilkan produk hortikultura yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. untuk membangun industri hortikultura lokal dibutuhkan penelitian, pengembangan, dan investasi yang sangat besar terutama industri benihnya, agar dapat memproduksi benih yang berkualitas dan mempunyai daya saing. adapun untuk memproduksi benih yang baik dan berkualitas dibutuhkan teknologi yang tinggi, dan sdm yang terlatih, dan untuk mendapatkan teknologi atau transfer technology, saat ini kami harapkan yaitu dari pma yang sedang berada indonesia. lain pihak, produksi dalam negeri saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan domestiknya dan sebagai informasi, petani yang terserap untuk buah dan sayur hortikultura kurang lebih juta dannya juta petani yang terlatih, yang telah mendapatkan pendampingan dari pma, dalam kurun waktu kurang lebih sampai tahun. petani hortikultura rata rata mempunyai pendapatan lebih besar daripada petani padi, sepuluh kali lebih besar dari petani padi. kemudian petani yang menggunakan benih pma mempunyai pendapatan lebih besar daripada petani yang menggunakan benih lokal. ini hasil riset dari balita, februari selama ini seluruh perusahaan benih multinasional juga menggunakan sumber daya manusianya dari dalam negeri. pada tanggal april ada petani sayuran dari sejumlah sentra produksi saat itu tengah resah dengan rencana pemberlakuan pembatasan investasi asing industri benih hortikultura. asosiasi produsen perbenihan hortikultura saat itu hortindo dalam keterangannya tertulis jumat, april mengungkapkan bahwa mereka khawatir akan aturan tersebut yang justru akan membuat produksi salurannya anjlok karena pasar benih unggul berkualitas akan menjadi langka. petani cabai asal majalengka mengaku khawatir akan ketersediaan benih unggul yang berkualitas akan terbatas, padahal selama ini petani merasakan bahwa penggunaan varitas unggul dapat meningkatkan produksi hingga tiga sampai empat kali. sebagai petani awalnya hanya mampu memproduksi cabai sebesar ton hektare dan seragam. sekarang hasilnya jauh bertambah. para petani majalengka juga mendapat bimbingan teknis dari petugas lapangan perusahaan asing pma) untuk menjamin produksi yang lebih optimal. pma mempunyai genetic resources dan dalam pengembangan varietasnya, mereka ada hak kekayaan intelektual dalam bentuk pemilikan sumber daya genetik. apabila peraturan ini diberlakukan, negara negara tetangga seperti vietnam, malaysia, dan thailand akan lebih diuntungkan dan mereka akan siap masuk indonesia sebagai pengimpor. perusahaan asing atau pma telah membawa teknologi dan memperkenalnya kepada petani. sebagai informasi bahwa sebagian dari pemilik perusahaan benih lokal adalah mantan pekerja pma. jadi, transfer technology itu ada. sehingga jika ketentuan undang undang nomor diberlakukan, industri tersebut akan hengkang. hal tersebut akan berdampak juga pada hilangnya kesempatan kerjnya. kita baru berbicara petani, kita belum berbicara penjual dirilisnya, pedangnya. dan juga kita akan kehilangan pengembangan teknologi benih yang berdampak pada pengembangan jenis varietasnya. hilangnya lapangan pekerjaan petani, ekspor hortikultura yang diharapkan padinya naik menjadi salah satu primadona dari sub sektor pertanian akan hilang. dan important benih dari berbagai penjuru dunia tanpa dapat diseleksi kualitasnya yang akan membahayakan mutu pangan nasional, kesenjangan produksi sayur dalam negeri seperti yang saya sebutkan tadi, dan yang jelas adalah hilangnya peluang ekonomi dalam negeri. benny kesini ahli sebagai petani juga sebagai eksportir produk produk hortikultura: yang artinya dibatasi sampai dengan modal asing masuk indonesia, bagi ahli bukan sesuatu hal yang istimewa, bukan juga sesuatu hal yang patut dilarang, dan sebagainya. karena melihat kenyataan lapangan, contoh, berantai, kerinci, lampung, jawa barat dan sekitarnya, jawa tengah, jawa timur, ntb, ahli mengalami kesulitan kalau ingin mengekspor produk hortikultura, produksi indonesia dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang bagus: sampai saat ini kita masih mengimpor produk hortikultura lebih kurang usd1, miliar. tetapi potensi untuk ekspor sebetulnya peluang cukup besar untuk indonesia dan kalau kita tidak lakukan dari sekarang persiapan, yaitu bagaimana kita memenuhi kebutuhan produk hortikultura, sayur sayuran dan buah buahan. menurut pandangan ahli sangat membahayakan depan bangsa indonesia. kenapa? karena dengan penduduk sekarang, pertumbuhan dengan penduduk indonesia tahun akan mencapai orang, tahun akan mencapai orang, tahun akan orang, dan tahun akan menjadi atau ini who yang akan menyampaikan data data tersebut: dalam perspektif kepentingan bangsa adalah bagaimana kita bisa memajukan sektor hortikultura kita dengan benih yang berkualitas, benih yang mempunyai produktivitas yang tinggi, dan mendapatkan sustainable supply untuk para peahli, janganlah gara gara tersebut kita buang buang waktu tetapi mari kita lihat dari perspektif nasional kita,bagaimana dengan penduduk tersebut perlu dipenuhi dengan namanya kebutuhan makanan yang berbentuk sayur dan buah buahan, ahli banyak datang daerah dan datang mancanegara. sebetulnya banyak sekali peluang ekspor, tetapi sangat disayangkan, jepang sampai saat ini membutuhkan ton sayuran beku, dan itu diambil dari cina. sekam ahli adalah profesional bidang pertanian sejak tahun usaha pertanian merupakan cabang usaha ekonomi yang disinyalir paling banyak melibatkan dan menjadikannya sumber nafkah bagi para petani. bidang pertanian kita bersifat subsistem atau berproduksi hanya untuk kebutuhan pangan keluarga. tetapi sekarang pertanian lebih banyak bersifat komersil. artinya, berproduksi untuk dijual pasar. artinya bahwa pasar menjadi sangat penting dalam hal ini karena para petani harus tepat dalam melakukan kegiatan produksi. untuk itu, maka negara harus menjaga agar produksi pertanian kita berhasil. kemudian produksinya atau produknya tersebut menjadi mata dagangan atau komoditi yang kompetitif pasar: dalam rangka usaha tani atau mungkin dalam rangka usaha pertanian atau agribisnis, pasar merupakan subsistem agribisnis yang bersubsidi hilir, yang memiliki peran sejajar, kemudian saling membutuhkan, bersama dengan subsistem lain hulu, mulai dari penyedia benih, penyedia sarana produksi, kemudian kegiatan subsistem produksi budi daya yaitu para petani itu sendiri dan subsistem pascapanen atau pengelolaan hasil. peranan subsistem pasar sangat penting dalam sistem agribisnis ini karena pasar merupakan representasi dari kebutuhan dan keinginan konsumen dengan daya belinya. produksi pertanian dengan tujuan untuk dijual pasar, harus berdasarkan kebutuhan, keinginan, kesukaan, dan daya beli konsumen. produsen yang berproduksi menyimpang dari kesukaan konsumen akan beresiko besar, yaitu produknya mungkin akan berharga rendah pasar, bahkan hingga tidak lakuduk pertanian segar hortikultura, mempunyai umur yang sangat terbatas atau mudah rusak. agar konsumen terpenuhi kebutuhannya dan harga tidak jatuh, maka pasokan pasar harus memperhatikan jumlah, kemudian juga selalu tersedia dan mutu dari produk itu sendiri secara tepat, awal dari kualitas dari produk hortikultura adalah jenis yang tepat, kemudian dalam memilih jenis tersebut, maka peranan benih unggul bermutu sangat penting. pasar sayur dan buah indonesia saat ini kenyataannya diisi oleh dua kelompok produk. produk domestik dan produk impor yang bersaing secara terbuka. pemenangnya ditentukan oleh para konsumen sebagai penentuan. para petani kita adalah produsen produk sayur dan buah domestik. jenis sayur dan buah yang diusahakan oleh petani kita ini benihnya atau bibinya berasal dari dua kelompok, benih lokal atau buatan petani yang mutunya asalan dan yang kedua adalah benih buatan pabrik. benih buatan pabrik tersebut banyak disenangi karena mutunya lebih baik. sekarang para petani hortikultura banyak bergantung pada benih buatan pabrik karena pertimbangan mutu yang lebih baik dan jenis yang disukai oleh konsumen. kalau suatu ketika benih sayur dan buah pabrikan yang mutunya baik atau jenisnya disukai konsumen itu tidak ada, maka dapat terjadi dua kemungkinan. pertama, petani akan menanam dengan benih sayur dan buah seadanya, baik mutu maupun jenisnya. namun akibatnya pasokan pasar oleh petani akan seadanya juga, sehingga kalau jenis produk itu tidak disukai pegangan dan konsumen, maka harga jualnya akan rendah. akibatnya para petani akan turun pendapatannya atau yang kemungkinan kedua pasar akan diisi oleh pemasok lain yang memiliki komoditi yang jenisnya disukai pedagang atau konsumen. usaha pertanian memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi menuju kedaulatan pangan. untuk itu ada dua hal penting yang perlu dilakukan. pertama adalah membenahi sektor produksi. sektor produksi harus diubah dari individual korporasi atau kelompok, kemudian kelompok memproduksi komoditi komoditi yang disenangi konsumen, efisien, berdaya saing, sehingga nanti produk petani tersebut dapat diterima pasar dan mereka dapat merebut peluang pasar yang ada dalam negeri. dimungkinkan untuk dapat diekspor, tetapi sebaikntrasi dulu untuk produksi dalam negeri. kedua adalah membenahi sektor distribusi. saat ini distribusi kita melalui pasar pasar induk. sekarang sedang merancang pasar induk seluruh indonesia dan untuk itu setelah nanti terbentuk dan mulai sekarang pun sudah bekerja sama dengan korporasi petani dalam membantu mereka menjual produk pertaniannya, sehingga nanti konsumen tercukupi, harganya stabil, kemudian juga para produsen juga untung, dan nanti terjangkau oleh konsumen. dalam sistem perdagangan dunia yang semakin terbuka sekarang, semua subsistem agribisnis dari hulu sampai dengan hilir sebaiknya diberi ruang lebih terbuka, adil, dan beradab dalam melakukan persaingan secara profesional. dengan begitu iklim usaha pertanian indonesia akan lebih kondusif, sehingga usaha pertanian indonesia akan lebih maju dan cita cita kedaulatan pangan indonesia yang mensejahterakan petani dan melayani konsumen dengan baik akan cepat tercapai. glenn pardede ahli sebagai ketua sindo, yaitu asosiasi bunga indonesia yang sudah lebih dari tahun ada indonesia. ahli juga berkecimpung dalam dunia benih sayuran dan bunga lebih dari sekitar tahun produksi hortikultura dunia, sekitar usd11 miliar dan menjadi usd miliar tahun dan rata rata pertumbuhan besar sekali, dan kalau dilihat sekarang ada sekitar usd80 miliar. kontribusi indonesia dalam dunia hortikultura hanya sekitar usd12 juta. sebagai ahli bidang pemuliaan varietas tanaman, ahli menyampaikan bahwa siklusnya sebenarnya terlihat sangat sederhana, dimulai dari info pasar, apa yang diinginkan pasar karena semuanya harus yang diinginkan oleh pasar. petani tidak akan dapat produksi kalau pasarnya tidak mau beli: seleksi persilangan tersebut ada konvensional dan konvensional. kalau zaman dulu, kita bisa silang silang secara konvensional, membuat varietas tersebut dengan konvensional, banyak perusahaan indonesia sebenarnya membeli varietas luar negeri, mereka lompat langsung uji adaptasi. jadi benihnya yang diimpor, diuji adaptasi, varietas baru, kemudian dijualyang benar adalah mereka melakukan seleksi persilangan indonesia, sehingga produk yang dihasilkan tersebut sangat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani dan pasar, juga sesuai dengan iklim yang ada indonesia. petani akan menanam sesuai benih yang memang sudah dikembangkan dan dibilang hilangkan tanah indonesia, seleksi persilangan membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga dapat diciptakan sebuah varietas yang benar benar sempurna, sehingga petani dapat menanam baik petani produksi ataupun petani konsumsi dapat menanam untuk mendapatkan hasil yang tinggi: sebuah perusahaan benih yang ada indonesia harus memproduksi benihnya indonesia karena menurut peraturan kita yang sudah sangat baik bahwa perusahan bila sudah melepas varietas baru indonesia setelah dua tahun harus bisa produksi dalam negeri, tidak boleh impor. untuk perbanyakan benih sayuran indonesia perusahaan perusahaan benih harus bekerja sama dengan petani produksi, menurut ahli undang undang hortikultura sudah bagus. dengan adanya undang undang hortikultura, petani hortikultura merasa mendapatkan sebuah wadah. akan tetapi, menurut ahli tidak menguntungkan buat petani indonesia dan tidak menguntungkan untuk pasar. memang menguntungkan untuk perusahaan benih lokal, tetapi tidak untuk juta petani indonesia. saksi para pemohon aston bin tama saksi sebagai petani, penanam kacang, terong, dan ketimun. karena belum tahu benih yang berkualitas, saksi membuat benih sendiri dan tidak ada yang membina, jadi kurang maksimal. bahkan setelah tumbuh, kacang kacangan tersebut terkena virus. saksi pada awalnya mencoba pembibitan, menyemai, dan studi bandingnya menggunakan teknologi lapangan. ternyata pertumbuhan sampai pembungaan dan pembuahan prosesnya benar benar berbeda. saksi mendapat bimbingan dari petugas panah merah east west seed panah merah). jika kekurangan pengalaman dibawa studi banding dan dibiukses sebagai petani. saksi perjuangkan sejak tahun sampai sekarang saksi mendapat permintaan dari daerah kabupaten indramayu sampai sampai karawang. kadang saksi bingung kalau kehabisan benih yang berkualitas dari pasar dan dealer. kalau benihnya asal asalan saksi ketakutan kurang dipercaya oleh para petani. sikap saban saksi memproduksi sayuran dan bermitra dengan panah merah sejak tahun saksi menanam sayuran tetapi bukan diambil buahnya melainkan bijinya. biji tersebut dijual kepada panah merah: menanam sayuran, terutama yang pertama harus bisa memilih lahan untuk menanam sayur dan mengetahui cara penyematan untuk bisa mengetahui jantan atau betinanya sampai dengan cara memanen: saksi selalu mengikuti perintah perintah petugas lapangan panah merah sehingga dapat berhasilsampaikan dalam persidangan tanggal juli dan september yang pada pokoknya sebagai berikut: pokok permohonan para pemohon bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan dan pasai hortikultura yang dianggap bertentangan dengan dan serta uud bahwa anggapan para pemohon dalam undang undang guo mengenaihal ini akan mematikan industri hortikultura: berlakunya pembatasan modal sektor pembenihan tersebut akan mengganggu ketersediaan benih unggul indonesia karena belum mampu untuk memproduksi benih unggul sendiri, bahkan akan membuat indonesia terpaksa memproduksi benih unggul impor yang tentunyknologi pertanian, mempelajari karakteristik tanaman dan menggunakan benih unggul berupa benih hibrida. berdasarkan pengalaman pemohon pemohon dan pemohon iii, belajar dan bekerja merupakan hal yang penting bagi petani untuk menjadi sukses. pemohon pemohon dan pemohon iii, bermitra dengan perusahaan perusahaan perbenihan untuk memperoleh benih hibrida. kemudian mereka mendapatkan pembelajaran, pelatihan mengenai teknologi pertanian, penggunaan pupuk yang baik, pengetahuan mengenai karakteristik tanaman untuk meningkatkan hasil produksi tanaman sayur dan buah yang dihasilkannya. jadi, hubungannya tidak sekedar jual beli benih, tapi juga pembelajaran, pelatihan dan pengetahuan. bahwa pemohon iv, adalah badan hukum privat, berbentuk perkumpulan yang terdiri dari beberapa badan badan hukum privat, bernama asosiasi produsen perbenihan hortikultura untuk selanjutnya disebut hortindo , yang didirikan dengan suatu akta notaris, sebagaimana dimaksud dalam huruf mahkamah konstitusi,. bahwa pemohon adalah suatu organisasi produsen perbenihan hortikultura indonesia yang didirikan berdasarkan sh, notaris jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh ir. afrizal window, dalam kedudukannya sebagai pengurus pusat sekaligus ketua umum, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama hortindo. berdasarkan angka ad art hortindo, pengurus pusat yang dipimpin oleh ketua umum berwenang mengambil segala kebijaksanaan untuk melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam dan art, keputusan keputusan kongres dan rapat konsultasi. (bukti bahwa berdasarkan akta notaris nomor tertanggal november tersebut, maksud dan tujuan pendirian hortindo adalah untuk menjadi wadah yang menggalang persatuan dan kesatuan antara produsen perbenihan hortikultura indonesia serta bertujuan untuk melindungi, membina, meningkatkan berbagai usaha bidang perbenihan hortikultura indonesia dalam arti yangbatasan akan ketersediaan buah serta sayuran berkualitas,lmbenihan dan akan mengguncang perekonomian nasional: secara tidak langsung bentuk pengalihan sahara menjadi (tiga puluh persen) tanpa mekanisme perusahaan yang pasti, tentunya akan rnernbuat. investor asing berpikir ulang untuk melakukan investasi indonesia dan memilih untuk berinvestasi negara lain, seharusnya pemerintah tidak mengatur mengenai pembatasan modal tersebut, tetapi sanksi bagi investor asing yang lambat dalam melakukan transfer managemen dan alih teknologi yang bermanfaat bagi para pemohon, penerapan dan pasaiil. tentang kedudukan hukum (legal standing) para pemohon bahwa pasaidasar negara republik indonesia tahunyang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. atas dasar hal hal tersebut atashortikultura. apakah kerugian konstitusional para pemohon yang dimaksud apabilaspesifik (khusus)guo yang dimohonkan untuk diuji, dan jika memang ada kerugian konstitusional guaerjadi lagi. untuk selanjutnypenjelasan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji indonesia merupakan salah satu negara megabiodiversity yang memiliki kekayaan flora yang terbesar dunia. hal ini dapat menjadi modal dasar dalam pengembangan produk pertanian tropis, termasuk produk hortikultura yang terdiri atas tanaman buah buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman obat. dibandingkan komoditas pertanian lainnya, produk hortikultura memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. dengan demikian pengembangannya diharapkan berdampak nyata terhadap pendapatan masyarakat, penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. dalam rangka merebut pasar global produk hortikultura nasional perlu mendapatkan sentuhan inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing. potensi pasar produk hortikultura sangat cerah, baik pasar domestik maupun ekspor. merahnya prospek pasar domestik ditunjang oleh tingginya jumlah penduduk dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. namun kenyataannya pangsa pasar domestik yang besar tersebut belum memanfaatkan dengan maksimal, seperti tercermin pada tingkat konsumsi produk sayuran dan buah buahan yang masih jauh bawah rekomendasi fao. ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pasar domestik tersebut dimanfaatkan oleh negara lain dengan mengekspor produk hortikultura tanah air. hal inigantungan masyarakat terhadap produk impor yang dalam jangka panjang akan menguras cadangan devisa. untuk mengoptimalkan potensi dan prospek hortikultura nasional diperlukan arah dan kebijakan pengembangan hortikultura secara holistik dan terpadu sejak sektor hulu mulai dan penyediaan sarana prasarana pendukung, benih, modal, dan sdm yang memadai, diikuti oleh pembenahan sistem produksi, distribusi, pemasaran, dan peningkatan konsumsi hortikultura, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). peran utama pemerintah ialah membangun iklim usaha, sebagai motivator, fasilitator, regulator, dinamisator, dan pemantauan serta pengawasan, sehingga masing masing pelaku dapat bekerja dan berinteraksi secara maksimal berdasarkan prinsip hanan sistematis. latar belakang lahirnya hortikultura, antara lain sebagai berikut: karakteristik pengembangan usaha hortikultura yang berbeda dengan tanaman pangan maupun perkebunan, khususnya menyangkut pola pengusahaan, penanganan produksi dan pasca panen, kebutuhan sarana dan prasarana, tata niaga dan kelembagaan. komoditas hortikultura pada umumnya cepat rusak, memakan tempat dan pemanfaatannya bernilai tinggi dalam bentuk segar. komoditas hortikultura sangat berorientasi pasar konsumen, bahkan sebagian sangat ditentukan preferensi konsumen. oleh karena itu pengembangan komoditas hortikultura harus memperhatikan dinamika selera konsumen yang beragam dalam fanatisme dan perubahannya. komoditas hortikultura termasuk dalam kelompok cash crop sehingga pengembangannya mendukung program pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi kerakyatan. usaha budidaya sebagian jenis komoditas hortikultura perlu dilakukan bawah kondisi rumah lindung dengan modifikasi lingkungan fisik yang bersifat spesifik komoditas. oleh karena itu diperlukan penanganan khusus dalam pembudidayaannya. komoditas hortikultura sangat potensial dikembangkan sebagai komoditas ekspor. berbagai negara, seperti belanda, thailand, dan taiwankan komoditas hortikultura sebagai penghasil devisa terbesar yang memberi kontribusi nyata terhadap nilai pdb. peran subsektor hortikultura dalam perekonomian nasional belur cukup signifikan seperti yang diharapkan, karena terkendala oleh berbagai faktor antaranya (a) belum mendapat prioritas pengembangan yang memadai, (b) belum tersedianya ruang permanen yang representatif bagi usaha budidaya skala komersial, (c) belur tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai, (d) belum berkembangnya investasi dalam negeri, (e) belum tersedianya skim pembiayaan yang kompetitif bagi pelaku usaha, (f) belum tersedianya sister informasi, dan data base yang dapat diakses dengan cepat, (g) belum berkembangnya tata niaga produk hortikultura yang berkeadilan (h) belum berkembangnya industri pendukung (agroinput, industri olahan, industri hilir, jasa transportasi dan perdagangan), serta (i) belum tersedianya kelembagaan yang mandiri. dengan lahirnya hortikultura maka permasalahan hortikultura yang sangat kompleks dapat dikelola secara sistemik dan sistematis. melalui undang undang ini diharapkanberkaitan dengan itu penyelenggaraan hortikultura berasaskansi, dengan cc.esehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon:n pasaiemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:ngejawantahan dari amanat yang menyatakan bahwa pemerintah mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman roda dalam negeri". dalam hal ini pemerintah mendorong penanaman modal dalam usaha hortikultura harus mengutamakan penanaman modal dalam negeri, yang merupakan penerapan asas kedaulatan dan kemandirian sebagaimana huruf dan huruf pada undang undang guokedaulatan dan kemandirian itu dapat direalisasikan melalui dunia usaha yang mengutamakan kekuatan sumber daya nasional baik berupa sumber daya genetik dan sumber daya alam lainnya, sumber daya manusia maupun sumber daya finansial asas kedaulatan dan kemandirian pada usaha hortikultura sangat pentdemikian halnya dengan jangka waktu (empat) tahun setelah pemberlakuan undang undang guo mewajibkan penanam roda asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha memenuhi ketentuan guo. pemerintah bermaksud agar pengalihan saham milik asing kepada pelaku usaha nasional tidak melampaui pembangunan (lima) tahun. namun demikian menurut pemerintah permohonan pengujian kedua tersebut tidak relevan. anggapan adanya kerugian konstitusional para pemohon sebagaimana diuraikan dalam seluruh permohonannya tidak tepat dan tidak terbukti, karena hal demikian terkait erat dengan kebijakan pembentuk undang undang open legal policy) yang menjadi pilihannya. apabila dikemudian hari pilihan kebijakan tersebut diubah, ditambah, atau dikurangi maka perubahannya melalui mekanisme legislatif review. dengan perkataan lain seluruh dalil argumentasi para pemohon menurut pemerintah sama sekali tidak terkait dengan isu (masalah) konstitusional pemberlakuan norma dalam undang undang guo yang dianggap bertentangan dengan uud pemerintah memandang perlunya pengaturan hortikultura sebagaimana yang termuat dalam hortikultura, secara khusus agar dapat mendorong kreatifpasai dan ddan tujuh orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal juli agustus dan september yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli presiden firman subagyo undang undang hortikultura nomor tahun tentang hortikultura merupakan usul inisiatif dpr yang menjadi undang undang lex specialist didasari pada landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. landasan filosofis yang mendasari undang undang ini adalah undang undang dasar negara republik indonesia tahun khususnyap tersebut mengandung arti bahwa kegiatan penyelenggaraan perekonomian nasional menggunakemandirian menjadi penting dalam prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional karena pengutamaan, kemampuan produksi dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. bahwa indonesia sangat kaya tentang yang terkait dengan masalah varietas varietas lokal. namun varietas lokal kita tidak bisa berkembang karena memang kita belum mempunyai sebuah payung hukum. oleh karena itu, munculnya undang undang ini memberikan perlindungan dan payung hukum dari pengembang hortikultura. adapun landasan sosiologis yang mendasari lahirnya undang undang nomor tahun tentang hortikultura adalah permasalahan dalam kegiatan penyelenggaraan hortikultura, baik permasalahan dari faktor internal dalam negeri dan faktor eksternal luar negeri. permasalahan yang berasal dari dalam negeri indonesia justru terkait dengan potensi yang dimiliki, seperti yang kami sampaikan depan. indonesia sebagai salah satu negara mega biodiversity yang memiliki kekayaan hortikultura yang sangat besar dunia dan memiliki jumlah penduduk nomor dunia merupakan pasar komoditas hortikultura yang sangat besar dan seharusnya mampu mencukupi kebutuhan komoditas hortikultura sendiri. permasalahan dari faktor eksternal merupakan permasalahan yang muncul akibat adanya sejumlah perjanjian internasional yang membuat pemerintah menjadi sulit mengendalikan masuknya produk impor hortikultura. seperti kita ketahui bersama, akhir akhir ini kita dibanjiri dengan produk produk hortikultura impor. kedua, ahli juga memahami tadi yang disampaikan oleh pengembang daripada bunga bungaan kita. undang undang ini kita juga melakukan studi banding beberapa negara, salah satunya adalah belanda. belanda itu sangat luar biasa, memproteksi benihnya. mana benih yang dijadikan komoditi andalan, pemasukan devisa negara terbesar, itu diatur sedemikian rupa. sedangkan kita indonesia, kalau kita bicara tentang pertanian kita, kenapa swasembada pangan tidak tercapai? kalau kita ingat era tahun an sampai an, kita mampu berswasembada, kita masih mengenal yang namanya benih benih tertentu, seperti seberang, sepernya rojolele, dan sebagainya. namun, hari ini ludes semuanya, kita harus dipaksakan menanam yang namanya hibrida yang semuanya adalah dari impor. tentunya ini menjadi persoalan mendasar, apa penyebabnya? karena kita belum mempunyai sebuah payung hukum yang mengatur tentang hortikultura dan benih benih tanaman pangan lainnya. inilah dasar kita untuk menyusun undang undang kita. adapun landasan yuridis yang mendasari lahirnya undang undang nomor tahun tentang hortikultura adalah masih tersebarnya peraturan perundang undangan yang mengatur, menyelenggarakan hortikultura dalam beragam undang undang. selain itu, beragam peraturan tersebut dipandang tidak optimal, mengingat masih permasalahan yang dihadapi dalam kaitan penyelenggaraan hortikultura indonesia. adapun dan merupakan norma penting dalam penyelenggaraan hortikultura indonesia. justru inilah yang menjadikan undang undang kita menjadi undang undang lex specialis. tersebut merupakan upaya nyata yang lahir dalam pembahasan undang undang nomor tahun tentang hortikultura dan berkait erat dalam upaya menciptakan kedaulatan dan kemandirian pangan, sebagaimana diamalkan dalam undang undang nomor tahun tentang pangan, serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. undang undang nomor tahun tentang hortikultura kami tegaskan, tidak melarang penanaman modal asing, tetapi yang dilakukan adalah pembatasan. dengan pembatasan tersebut bermaksud berkeinginan supaya perusahaan perusahaan nasional kita mampu menjadi salah satu produsen benih tingkat lokal dan kemudian bisa international karena kita maunya berbagai varietas yang bisa diandalkan. oleh karena itu, untuk melakukan pembatasan terhadap penanaman modal asing dalam penyelenggaraan hortikultura indonesia, dpr menyadari betul bahwa benih benih unggul lokal mampu memberikan hasil optimal dan berdaya saing dalam upaya meningkatkan produksi hortikultura nasional. namun, kuatnya modal asing dalam industri pembenihan telah membuat kehadiran benih unggul lokal menjadi interior dibandingkan benih benih impama ini perusahaan perusahaan yang tergabung dalam hortindo berperan aktif untuk mengembangkan kemampuan para petani melalui pengenalan teknologi, pembelajaran mengenai karakteristik tanaman dan membantu para petani meningkatkan produksinya dengan penggunaan benih unggul. bahwa perusahaan perusahaan perbenihan tidak hanya memproduksi benih kemudian memasarkannya, tetapi lebih dari itu, perusahaan perbenihan juga melakukan penelitian terus menerus dalam jangka panjang untuk menghasilkan benih berkualitas disesuaikan dengan kondisi tanah dan iklim indonesia serta melatih dan memberi pendidikan kepada petani untuk dapat meningkatkan produksinya dengan menggunakan benih unggul. bahwa pemohon pemohon dan pemohon iii sebagai perorangan warga negara indonesia serta pemohon sebagai badan hukum privat berupa perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum indonesia, memiliki hak konstitusional yang dilindungi oleh uud pemohon pemohon dan pemohon iii adalah petani sayuran yang menggunakan bibit unggul, bibit hybrida, yang diperoleh dari perusahaan perusahaan perbenihan yang memproduksi benih unggul lokal indonesia melalui proses penelitian panjang ditunjang dengan ilmu dan teknologi tinggi. perusahaan perusahaan benih ini membutuhkan investasi asing dalam memproduksi benih unggul lokal indonesia karena dalam hal memuliakan benih dibutuhkan pula gen gen benih dari berbagai negara untuk diolah, dipadukan, disesuaikan dengan kondisi alam, cuaca, tanah dan berbagai karakteristik khas indonesia lainnya. apabila pemohon pemohon ii, pemohon iii kehilangan sumber benih unggul yang selama ini mereka pergunakan akibat perusahaan perbenihannya memindahkan modalnya negara lain, maka pemohon pemohon dan pemohon iii terpaksa harus menggunakan bibit non unggul yang artinya akan menurunkan produktivitas atau menggunakan bibit unggul impor yang artinya harus mengeluarkan biaya lebih besar. meskipun pemohon pemohon dan pemohon iii merupakan petani yang tidak termasuk usaha besar hortikultura, sehingga tidak termasuk yang dapat dilakukan investasi asingini penindasan sebuah negara tidak lagi dilakukan secara spesifik, tetapi membuat sebuah negara menjadi tidak berdaulat dan bergantung kepada negara lain. begitu juga dengan ketergantungan negara kepada benih benih impor. dalam penyelenggaraan hortikultura, benih merupakan sarana hortikultura mendasar yang sangat penting. pembatasan terhadap penanaman modal asing dimaksudkan agar petani pemulia tanaman dan industri perbenihan nasional maupun lokal semakin berkembang dan menghasilkan benih unggul lokal yang dapat diserap oleh pasar, sehingga mereka akan menjadi tuan negeri sendiri. apalagi jika mengingat bahwa sebagian besar petani pemulia tanaman dan industri perbenihan nasional atau lokal adalah pelaku usaha menengah dan kecil yang sangat perlu mendapat dukungan negara untuk dilindungi dari berbagai tekanan dalam pengembangan usahanya. oleh karenanya pembatasan terhadap penanaman modal asing hortikultura termasuk dalam usaha perbenihan adalah juga sebagai upaya untuk melindungi para petani pemuliaan tanaman dan industri perbenihan nasional, lokal tersebut dalam pengembangan usahanya. ahli melakukan kunjungan kerja beberapa daerah. keluh kesah daripada pembunuh pembunuh lokal karena belum adanya sebuah payung hukum. oleh karena itu, keterpaksaan untuk ikut bersaing dalam kancah pemasaran, baik lokal maupun global, mau tidak mau, suka tidak suka dia harus menggunakan benih benih yang diproduksi oleh para investor asing. namun, untuk kepentingan ekonomi ini semua hanya untuk mengedepankan atau memberikan kesempatan peluang sebesar besarnya hanya untuk investor asing. itulah prinsip hidup dasar kenapa investasi harus dibatasi. kedua, tentunya kita menyadari bahwa untuk petani holtikultura yang sebagian mayoritas adalah masyarakat kalangan menengah bawah. oleh karena itu, prinsip daripada undang undang ini adalah untuk memberikan kekuatan kepada pemerintah, penguatan kepada pemerintah dengan payung hukum ini, maka pemerintah bisa meningkatkan penelitian penelitian bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan varietas varietas lokal sehingga kita bisa menjadi bangsa yang mandiri. pembatasan penanaman modal asing sebagaimana disebut dalam tidaklah bertentangan dengan dasar karena undang undang nomor tahun tentang hortikultura tidak melakukan pelarangan bagi investor asing untuk menanamkan modal dalam industri hortikultura. dengan demikian, ketentuan dan tidak dapat dikatakan inkonstitusional. sedangkan waktu transisi selama tahun bagi penanam modal asing untuk melakukan divestasi sebagaimana dimaksud dalam dirasakan cukup diberikan agar pelaku perbenihan nasional dalam bidang litbang dan petani mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan benih unggul hortikultura. apabila dibatasi terlalu lama akan membuat ketergantungan bangsa ini terhadap penanaman modal asing bukan saja untuk benih tetap juga untuk keseluruhan segmen dalam usaha hortikultura akan semakin terus terjadi. ahmad dimyati latar belakang sejarah gagasan pembentukan undang undang hortikultura adalah keinginan untuk memperbaiki peraturan perundangan undangan mengenai perbenihan seperti diatur oleh undang undang nomor tentang sistem budidaya tanaman. maupun memiliki keterkaitan dengan lain dalam undang undang guo, sehingga penerapan ketentuan dalam tersebut harus dilihat dari perspektif keseluruhan undang undang tersebut. keseluruhan dan dan secara spesifik merupakan pengejawantahan dari asas kedaulatan dan kemandirian, seperti tersurat dalam huruf dan huruf serta tidak bertentangan dengan bunyi dan maksud undang undang dasar baik baik usaha perbenihan hortikultura secara umum maupun secara khusus, usaha perbenihan tanaman sayuran dan tanaman buah semusim tidak dapat dan tidak perlu dikecualikan dari ketentuan dan undang undang tersebut. apabila dan diterapkan, tidak akan menyebabkan hal hal yang dikhawatirkan oleh para pemohon sebagai dikatakan sebagaan serta kehilangan kesempatan bekerja bagi para petani, dan mitra usaha. keseluruhan undang undang guo memiliki semangat untuk menjadikan penyelenggaraan hortikultura sebagai satu wahana untuk mencapai berbagai tujuan yang termaksud pada antara lain mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal bertanggung jawab dan lestari: meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas nilai tambah daya saing dan pangsa pasar, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, dan meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat. dua asas penting penyelenggaraan hortikultura itu adalah kedaulatan dan kemandirian, samping asas asas lainnya yang tertuang pada harus dipahami bahwa usaha mencapai tujuan yang dilandasi berbagai asas tadi, harus dilakukan dalam setiap aspek dari lingkup pengaturan penyelenggaraan hortikultura yang diuraikan pada uraian singkat ini mencoba menjelaskan bagaimana menyikapi dan sebagai suatu ketentuan mengenai penanaman modal asing pada usaha hortikultura dalam perspektif pencapaian berbagai tujuan dengan mematuhi atas asas tersebut. dalam ungkapan yang lebih spesifik, pembatasan saham asing sebanyak 30x dalam setiap usaha hortikultura dimaksudkan untuk mengejawantahkan asas kedaulatan dan kemandirian dalam mendorong terjadinya pengelolaan dan pengembangan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, seraya meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. dan harus dilihat dari aspek aspek yang menyangkut sumber daya genetik, prasarana, sarana, inovasi teknologi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pembiayaan penjaminan permodalan yang keseluruhannya ada diuraikan dalam undang undang tersebut. untuk mendukung pendapat pokok kedua yaitu keseluruhan dan merupakan pengejawantahan dari asas kedaulatan dan kemandirian, serta tidak bertentangan dengan bunyi dan ngejawantahan dari berbagai uraian yang ada lingkup pengaturan undang undang hortikultura baik menyangkut sumber daya alam, sumber daya genetik, sumber daya manusia, usaha penanaman modal, dan semua lingkup ini memenuhi asas asas undang undang hortikultura terutama asas kedaulatan dan kemandirian yang merupakan pengejawantahan dari undang undang dasar baik usaha perbenihan hortikultura maupun usaha perbenihan tanaman sayuran dan tanaman buah semusim, tidak dapat dan tidak perlu dikecualikan dari ketentuan dan undang undang guo. untuk menyampaikan dukungan atas pendapat pokok ini, perkenalkan saya memperlihatkan pada slide berikutnya bahwa definisi hortikultura, tanaman hortikultura, benih hortikultura, usaha hortikultura jauh lebih luas dari lingkup usaha perusahaan benih bermodalkan penanaman modal asing yang berkonsentrasi pada benih tanaman sayuran dan tanaman buah semusim yang diperbanyak melalui biji generatif. kalau kita mengecualikan ketentuan perbenihan hortikultura dari dan berarti ketentuan tersebut juga akan mempengaruhi berbagai kegiatan usaha perbenihan yang dilakukan oleh para petani penangkap benih yang masih jauh dari status industri perbenihan seperti yang dilakukan oleh para penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri dalam industri perbenihan ini. mari kita lihat sebagai contoh bahwa untuk berbagai jenis tanaman hortikultura, kita harus paham definisi hortikultura yang tidak hanya menyangkut sayuran dan buah saja, tapi juga menyangkut tanaman obat, tanaman florikultura, bahkan jamur lumut dan tanaman yang bisa berfungsi sebagai tanaman obat atau sayuran atau tanaman hias juga termasuk dalam kategori hortikultura ini, padahal kepentingan para penanam modal asing sampai sejauh ini hanya pada benih generatif untuk memperbanyak tanaman sayuran dan tanaman buah semusim saja. kalau kita lihat jenis jenis bahan perbanyakan pada tanaman hortikultura, itu ada yang keseluruhan tanamannya, ada yang hanya stek batang, ada yang cangkok cabang, ada yang sambung atau okupasi, stek akar, stek daun, umbi, tunas, dan baru biji. berarti kepedulian atau kepentingan dari para pemohon sebenarnya lebih menyangkut pada tanaman tanaman yang diperbanyak dengan biji secara generatif ini, sedangkan yang lainbelum disentuh oleh perusahaan perusahaan tadi. tidak akan terjadi hal hal yang dikhawatirkan sepertpendapatan serta kehilangan kesempatan bekerja. dan mulai november efektif diberlakukan dan seandainya ada kemungkinan penanam modal asing akan meninggalkan indonesia, maka tentu penanaman modal tadi tidak akan beroleh keuntungan dan malah penanam modal dalam negeri akan dapat mengisi kesenjangan, sehingga mereka akan diuntungkan dan petani dan mitra kerja tetap beruntung karena peran yang tadinya ditinggalkan oleh penanam modal asing itu akan diisi oleh penanam modal dalam negeri. pihak lain, kalau pma itu mengambil opsi divestasi maka pma tetap dapat keuntungan dan mdn juga tetap bersaing dengan pma sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada. jadi dalam hal ini, mau mengambil opsi hengkang atau mau mengambil opsi divestasi industri perbenihan dalam negeri dan petani serta mitra kerja akan tetap diuntungkan, tidak dirugikan sama sekali. sampai saat ini, perbandingan jumlah varietas yang dilepas atau didaftar oleh mdn dengan pma itu perbandingannya masih jauh lebih banyak yang didaftarkan atau dilepas oleh mdn untuk kebanyakan tanaman yang diperbanyak dengan cara generatif tadi. jadi, dari kinerja usaha, sebenarnya mdn tidak kalah oleh penanam modal asing. demikian juga dalam jumlah varietas yang dikomersialkan pasar, sebenarnya juga tidak jauh berbeda antara kapasitas yang dimiliki oleh penanam modal asing dengan yang dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. beberapa fasilitas yang sudah dimiliki oleh mdn karena pada kesempatan sebelumnya, ada keterangan keterangan yang mengatakan bahwa mdn akan menghadapi kesulitan dalam kepemilikan sumber daya genetik untuk bahan pemuliaan. nah, ini salah satu perusahaan, kami memperlihatkan ada sudah memiliki seed banks yang merupakan koleksi dari sumber daya genetik yang diperlukan itu dan ini tidak hanya pada satu perusahaan. pada perusahaan perusahaan mdn yang lainnya pun mereka memiliki sumber genetik yang diperlukan tadi. ketentuan dan tidak perlu dikecualikan untuk usaha perbenihan tanaman sayur dan buah semusimidang usaha dari para pemohon utama, apalagi untuk usaha perbenihan hortikultura. para pemilik modal asing dapat memenuhi kedua dimaksud dan tidak perlu membawa usahanya keluar indonesia karena akan memperoleh banyak keuntungan, antara lain tadi termasuk akses kepada sumber daya genetik tropis, yang menjadi keunggulan indonesia depan. seluruh komponen industri hortikultura bekerja keras memajukan industri perbenihan hortikultura dan industri hortikultura nasional. sopir pemuliaan tanaman itu berdasarkan standar internasional dikatakan sebagai seni, ilmu, dan teknologi. jadi saya katakan pemuliaan tanaman itu ada seni, ada ilmu, ada teknologi, tidak semata mata teknologi maupun ilmu, sehingga kemampuan kita yang tahu persis mengenai bangsa kita ini akan lebih tinggi dibandingkan para pemulia asing, walaupun barangkali mereka memiliki teknologi barangkali lebih tinggi dibandingkan kita. tetapi secara nyata kita lebih mengenal alam kita, lebih mengenal karakter kita, sehingga pemulia dalam indonesia, saya percaya, lebih mampu memenuhi kebutuhan varietas yang ada dalam negeri. indonesia memiliki sumber daya genetik yang tinggi. dari sumber daya genetik yang tinggi ini sebenarnya pada tahap awal kita tinggal bisa memilih, lalu kita seleksi dan evaluasi. ketika yang kita inginkan tidak ada alam, maka kita membuat perakitan keragaman. perakitan keragaman tersebut itu kita bisa bedakan menjadi tiga. yang pertama adalah dengan persilangan biasa yang kita katakan sebagai pemuliaan konvensional dan ingin saya sampaikan sini bahwa perusahaan benih seluruh dunia pun sebagian besar menggunakan teknik ini, mungkin varietasnya menggunakan teknik ini dan kita semua dapat melakukan. kedua adalah dengan cara nonkonvensional, misalnya dengan mutasi buatan, variasi somaklonal, dan embryo rescue. ahli katakan, baik perguruan tinggi maupun beberapa perusahaan mdn, sekarang sudah mulai melakukannya dan itu proven, dapat kita lakukan sejajar dengan perusahaan multi nasional. ketiga adalah transformasi genetik untuk sifat sifat yang sederhana, tetapi ternyata pendekatan ini sekarang ditentang oleh banyak konsumen, sehingga tidak banyak berkembang. perusahaan perusahaan asing pun ternyata tidak meneruskan program pada pendekatan ini. selanjutseleksi dan evaluasi. ahli sampaikan bahwa depan kondisi indonesia ini adalah tropika dan berbeda dengan negara negara sub tropika. oleh karena itu, ketika membuat varietas tentunya harus beradaptasi dengan kondisi agroklimat indonesia yang tropis. jepang itu ada sebuah varietas tomat yang sangat luar biasa terkenal namanya varietas momotaro. tetapi ketika ditanam indonesia musim pertama tidak dapat berproduksi karena iklimnya berbeda. jadi, sesuatu varietas yang dikembangkan luar negeri, negara negara sub tropis belum tentu bisa indonesia. kedua adalah sesuai dengan preferensi konsumen indonesia, preferensi konsumen indonesia berbeda dengan preferensi konsumen luar negeri. ketiga, barangkali yang sangat penting yang ahli sampaikan adalah indonesia kita bisa menanam tiga kali dalam satu tahun sehingga prosesnya seleksi dalam satu tahun bisa tiga generasi, sementara negara subtropika seperti belanda tanam itu hanya satu kali dalam satu tahun sehingga proses pemuliaan yang belanda dibutuhkan waktu tahun. indonesia bisa di short cut barangkali menjadi tahun, itu sebabnya banyak perusahaan indonesia, ini mpa sini tujuannya bukan semata mata untuk membuat varitas untuk indonesia, tetapi mempercepat proses proses yang ada sana. ini barangkali perlu ahli sampaikan bahwa lama untuk dilakukan subtropis itu beda dengan lama yang dilakukan indonesia, sehingga kriteria lama tersebut tidak disamakan. tidak ada dunia yang memiliki keragaman ekosistem sekian besar, dengan iklim yang lembab memiliki potensi yang sangat genetik yang sangat tinggi. luas area kita sebenarnya hanya dari luas dunia, tetapi keragaman genetik kita adalah nomor setelah brasil, yaitu sekitar tetapi berbeda dengan brazil, brazil itu luas lahannya sangat tinggi, sedangkan indonesia luas lahannya hanya sehingga indeks keragaman genetik kita adalah lebih, itu tertinggi dunia. bidang yang tadi bersaing antara perusahaan benih hortikultura, mdn dengan pma, sebenarnya indonesia memiliki perusahaan benih jenis sayur berbiji dan buah berbiji, itu kita punya produsen benih dengan penanaman modal dalam negeri dan produsen benih dengan penanaman modal asing yang dikatakan oleh ahli sebelumnya perusahaan sudah hengkang dari indonesia. tetapi, ternyata tidak ada efek apa apnihan indonesia. kita juga tidak boleh menggeneralisir seluruh sayuran indonesia karena ada beberapa sayuran indonesia yang memang benihnya bukan sayuran biji, walaupun dia ditanam sangat luas, misalnya bawang merah, kentang, itu berupa umbi umbian, dan kubis. jadi, kalaupun ada perusahaan mengklaim bahwa benih kita tergantung nanti dengan kubis enggak apa apa karena kalau perusahaan pma tidak mengimpor, akan diimpor juga khusus untuk benih kubis ini oleh perusahaan perusahaan mdn yang nanti berkarier dengan benih benih lain untuk diekspor luar negeri. saksi presiden mulyono herlambang saksi selaku pelaku usaha perbenihan hortikultura nasional, sebelum saksi bergerak dan pensiun dari dinas pertanian, saksi adalah penyuluh pertanian, sehingga mengetahui dengan persis kapan mulainya diperkenalkan dan dikembangkan benih hortikultura yang notabene hybrid, yaitu sejak tahun dan mulai saat itu berkembang penggunaan benih hybrid hortikultura oleh para petani, sehingga sampai sekitar tahun memang mayoritas benih yang digunakan adalah eks impor. namun, mulai sekitar tahun perusahaan perusahaan nasional telah bangkit dan melakukan kegiatan industri perbenihan, industri perbenihan nasional sudah mempunyai kemampuan, yaitu ada aspek kemampuan. pertama adalah kemampuan melakukan and (resource and development) dengan teknologi breeding untuk merakit dan menciptakan varietas varietas baru yang unggul, sedangkan teknologi breeding itu sendiri pada dasarnya adalah menggunakan tiga ilmu dasar, yaitu yang pertama adalah iptek genetika, kedua adalah iptek budi daya tanaman, ketiga adalah iptek seleksi tanaman. bagi kami yang sebagai breeder ditambah lagi dengan hati karena tanpa hati, pelaksanaan breeding yang memakan waktu yang relatif lama. adapun untuk melakukan breeding ditempuh dengan berbagai langkah. langkah pertama yang terutama adalah pengumpulan plasma nutfah. sering teman teman kami jepang iri, kadang kadang minta pare yang panjang, takut kalau nanti global warming sana panas pare dia mungkret menjadi kecil, pendek, diperlukan plasma nutfah yang pare panjang. dari pengumpulan plasma nutfah itu adalah pengumpulan plasma nutfkumpulkan sejak dari sumatera bagian utara sampai selatan, jawa bagian barat sampai timur, seluruh pulau pulau indonesia termasuk dari pulau timor leste. terkumpul pada suatu tempat yang kita beri nama sebuah seed bank. dari plasma nutfah yang ada seed bank inilah kita menuju langkah yang kedua, yaitu dengan langkah pengaturan. pengaturan adalah untuk mendapatkan galur murni yang superior yaitu dengan uji lapangan dari plasma nutfah yang ada digelar lahan. pengelompokan sesuai jenis tanaman, perkawinan sedarah atau disebut selling. kemudian, pengamatan, pendataan, seleksi, baik lahan maupun setelah panen. kemudian adalah penanaman kembali galur yang sudah terseleksi dengan baik yang pegang nominator diulang kembali generasi generasi berikutnya sehingga sampai ditemukan yaitu galur murni superior sebagai bakal calon bahan baku. kemudian langkah berikutnya adalah test cross, yaitu dari galur murni galur murni yang superior diuji coba, disilangkan antara satu sama lain sehingga memang dalam pengaturan test cross ini ada ratusan nomor yang digelar lahan. kemudian, diadakan pengamatan, pendataan, dan sebagainya. kemudian, dilakukan seleksi, eliminasi sehingga akan diperoleh bakal calon hybrida. varietas itu dapat diakui oleh pemerintah dalam hal ini kementerian pertanian dengan persyaratan kalau dahulu pelepasan varietas, sekarang istilahnya pendaftaran varietas. untuk lolos pendaftaran varietas, perusahaan breeder harus melakukan uji keunggulan dan uji keseragaman, maka langkah yang saksi ambil sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu melakukan uji keunggulan yaitu pengujian calon varietas baru dengan membandingkan varietas varietas yang sudah ada, yang sudah didaftar atau dilepas, sehingga varietas baru yang kami lahirkan adalah varietas yang memenuhi standar yaitu bus. bus sini adalah baru, unggul, unik, seragam, stabil. tetapi bagi perusahaan, kami terutama, kami tambah yaitu marketable. ketersediaan lahan produksi yang luas, iklim yang menguntungkan, breeding bisa dilakukan sepanjang tahun. melimpahnya tenaga kerja indonesia, industri perbenihan dapat dilakukan untuk pada karya. kemudian jumlah penduduk yang perlu kedaulatan pangan., kami berharap undang undang nomor tahun tentang hortikultura bisa menjadikan payung hukum bagi setiap pihak yang berbuat baik demi kemajuan pertanian untuk bangsa ini. bin isyana saksi sebagai petani dari tahun sampai sekarang. seringnya dengan waktu, pada tahun terbentuklah gabungan petani sayur. selama bertani tidak ada bimbingan dari pihak perusahaan manapun dan menggunakan benih benih yang ada, dimanfaatkan yang ada benih lokal. pada tahun saksi bertemu dengan salah satu petugas dari perusahaan local dan melakukan kerja sama sampai sekarang, sinilah saksi banyak mengalami bimbingan mengenai tata cara penanaman yang baik dan benar, juga sering mengadakan templat dan studi banding antara petani yang satu dengan petani yang lain, adapun jenis tanaman yang saya tanam para petani kami, antaranya kacang panjang, timun, cabai, dan tomat. adapun harga penjualan pasar induk tidak ada yang membedakan masalah harga, antara produk benih lokal dengan benih multinasional, adapun keuntungan bagi kita mengunakan produk benih lokal antaranya. pertama, benih lokal bisa menyesuaikan dengan lingkungan dan juga pemeliharaannya lebih mudah. kedua, benih lokal lebih murah dibanding dengan produk multinasional. ketiga kualitas benih lokal sudah bagus dan mudah didapat kios kios terdekat. keempat, petugas produk benih lokal selalu memantau tanaman bagi para petani kami. pandang haryadi keputusan saksi untuk belajar budidaya bidang pertanian tidaklah asal asalan, tetapi ditunjang dengan kenyataan yang ada daerah tempat saksi tinggal yaitu daerah pertanian. kondisi alam itulah yang pada akhirnya membuka manfaat dan cara pandang saksi, untuk mencoba menggeluti bidang pertanian. ada pun jenis tanaman yang saksi coba dibudidayakan yaitu jagung manis produk multinasional. produk multinasional itu saksi pelajari melalui masa tanam, perawatan, sampai panen. hasil dari pengalaman produk multinasional dan ditambah dari kontak tani dan penyuluh saksi jadikan sebagai pelajaran untuk proses budayanamun pemohon pemohon ii, pemohon iii, memiliki kaitan langsung dengan usaha besar hortikultura dalam hal perbenihan. benih unggul yang digunakan para petani untuk mendapatkan produksi yang optimal dan berkualitas diperoleh dari perusahaan perbenihan yang merupakan usaha besar hortikultura. selain itu, para petani membutuhkan pelatihan, pendidikan, pemahaman dan penggunaan teknologi untuk mengolah benih dengan baik menjadi tanaman yang berkualitas. apabila para petani tidak dapat memperoleh bibit unggul yang diproduksi dalam negeri sehingga harus menggunakan bibit impor, kehilangan kesempatan untuk memperoleh pelatihan dan pendidikan akibat perginya perusahaan perbenihan, maka para petani mengalami kerugian. oleh karena itulah maka pemohon pemohon dan pemohon iii memiliki kepentingan terhadap yang diajukan pengujian dalam permohonan ini. bahwa para pemohon memiliki hak untuk mendapatuud para pemohon, khususnya pemohon pemohon dan pemohon iii juga memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud uuddemi meningkatkan kualitas hidupnya sebagaimana dimaksud uuddalam uud bahwa ditetapkannya undang undang hortikultura yang memberlakukan ketentuan dan hortikultura bagi usaha perbenihan, telah berpotensi melanggar hak konstitusional para pemohon bahwa akibat kesalahpahaman pembuat undang undang dalam merumuskan dan hortikultura, dengan memasukkan juga sektor perbenihan untuk mengikuti mekanisme norma yang dibentuk kedua tersebut, mengakibatkan persoalaman tersebut ternyata produk nasional memiliki daya tumbuh yang lebih baik dan merata. tanamannya lebih kokoh, tahan terhadap serangan penyakit, produksi bisa bersaing, dan harga jual lebih tinggi dengan perbedaan selisih sekitar per kg. ada pun perbedaan antara budidaya tanam jagung manis menggunakan benih produk multinasional dengan produk nasional adalah sebagai berikut. benih produk multinasional benih susah didapat kios terdekat. harga benih produk multinasional lebih mahal dengan perbedaan harga benih produk multinasional per kg, sedangkan harga benih produk nasional kg: tanaman tumbuh kurang merata, petugas produsen benih lapangan keberadaannya sulit untuk dihubungi: tanaman lebih tinggi dengan ketinggian sampai apabila terjadi hujan lebat ditambah angin cukup kencang maka tanaman jagung manis akan terjadi rebah atau roboh bahkan banyak diantara tanaman yang patah akibatnya akan terjadi penambahan modal produksi sedangkan produksi akan terjadi penurunan: tanaman tidak tahan terhadap penyakit bulai: daunnya tidak tahan serangan penyakit karat daun yang mengakibatkan produksi akan menurun, ongkos produksi lebih tinggi, daya simpan pascapanen tidak tahan lama, benih produk nasional benih mudah dapat kios terdekat: harga benih produk nasional lebih murah dibanding dengan harga benih produk multinasional dengan perbedaan selisih kg: tanaman tumbuh dengan rata. petugas produsen benih lapangan ada, apabila petani mendapatkan kesulitan, maka petugas akan memberikan arahan kepada petani tentang tata cara budi daya tanam jagung manis yang baik dan benar. tanaman tahan terhadap penyakit buunnya tahan terhadap serangan penyakit karat daun. tanaman lebih pendek dengan ketinggian sampai dan kokoh, apabila terjadi hujan dan angin, tanaman tersebut tidak mudah roboh atau rebah. ongkos produksi lebih ekonomis atau murah. daya simpan pasca panen tahan lama. berdasarkan pengalaman saya pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa budidaya tanam jagung manis menggunakan benih produk nasional lebih menguntungkan dibandingkan dengan produk multinasional. dahlan saksi berasal dari kabupaten sukabumi, jawa barat. saksi mulai terjun sebagai petani sejak tahun sampai sekarang. selain saksi menanam padi sebagai tanaman pokok, saksi juga menanam tanaman sayuran dan buah buahan, yaitu semangka, timun, yong (gambar), dan lain lain. selain petani saksi juga berdagang yang berhubungan dengan pertanian secara umum, baik sarana dan prasarana pertanian maupun jual beli hasil pertanian. mengenai penggunaan benih, bagi petani bibit merupakan tumpuan dan harapan untuk mencapai keberhasilan dalam usaha taninya, maka harus diawali dengan pemilihan bibit yang baik. pengolahan lahan dan perawatan tanaman yang baik didukung oleh cuaca dan iklim yang baik, petani dapat menghasilkan produk pertanian atau panenan yang baik. hasil panenan inilah jika pasar menerima dengan baik, baru petani mendapatkan hasil yang baik. dari rangkaian kegiatan tersebut, pemilihan bibit merupakan awal dari rencana keberhasilan bagi seorang petani, sehingga prioritas pemilihan bibit bagi kami adalah pertama yang diterima oleh pasar atau yang disesuaikan dengan permintaan pasar. kedua, mempunyai kualitas hasil yang baik dan produktivitasnya yang tinggi. ketiga, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, dan keempat, mudah didapat dan harganya terjangkau. dari sinilah rekomendasi bimbingan, arahan, dan kedekatan antara petani, pedagang, dan produsen benih sangat diperlukan guna memberi informasi, transfer teknologi, serta bimbingan secara teknis dalam menyikapi dan menyesuaikan perkembangan dan permintaan zaman. petani kita pada umumnya masih sangat memerlukan arahan, bimbingan teknis, dan informasi mengenai teknologi, pasar, dan lain lain. agar dapat mandiri secara ekonomi, dan mampu bersaing, dan terus maju mengikuti perkembangan, dan kemajuan pertanian secara global. oleh karena itu, kepedulian baik dari pemerintah maupun dunia usaha yang lain sangat diperlukan bagi kemajuan petani kita. mengawali pekerjaan saksi sebagai petani, saksi tidak begitu paham terhadap bibit bibit yang saksi tanam. bahwa bibit yang saksi pakai ada yang diproduksi dari perusahaan asing atau yang didatangkan dari negara lain. setelah terjadi keterlambatan bahkan sampai tidak muncul lagi dan harganya yang terlalu tinggi, baru mengetahui bahwa ternyata bibit bibit itu didatangkan dari luar negeri. namun ada pula bibit yang saksi tanam yang diproduksi oleh perusahaan perusahaan bibit dalam negeri. seiring berjalannya waktu dan berkembangnya dunia pertanian kita, ada hal yang dapat saksi rasakan, mulailah bermunculan perusahaan benih nasional kita yang ditandai dengan banyak beredarnya benih benih yang diproduksi dalam negeri. jika produksi benihnya dalam negeri, sudah barang tentu akan sesuai dengan kondisi iklim dan keadaan yang sama dengan areal atau lahan pertanian kita dan sinilah mulai adanya sosialisasi oleh perusahaan perusahaan benih nasional kita. sebagai contoh perusahaan nasional kita yang sampai saat ini bibinya saksi pakai adalah perusahaan benih citra asia cap bintang asia atau lebih dikenal dengan perusahaan bibit bca yang berasal dari jember, jawa timur. saksi sering menanam semangka, termasuk petani yang ada sekitar saksi. sekitar lima tahun yang lalu, sebagian dari kami menggunakan bibit bibit yang berasal dari luar negeri, seperti halnya dari taiwan itu ada dragon, dari noys. sunflower itu dari jusingsit. dari thailand, siataisit. dari india itu nina namanya, dari perusahaannya numbers. dari jepang, sekata, dan lain lain. bibit bibit itu saksi dapatkan ada yang melalui bandar, ada juga yang dari toko, namun ada yang kami rasakan bahwa barang barang tersebut tidak stabil ketersediaan maupun harganya, sehingga terkadang kami kesulitan pada saat mau memakainya. dengan mulai tumbuh berkembangnya perusahaan benih nasional kita beberapa tahun terakhir ini sungguh sangat memberi manfaat yang baik bagi kami. beberapa kemudian yang dapat saksi rasakan baik dari tertangkapnya harga, ketersediaan barangnya,nya, pelayanan para petugasnya dalam memberi informasi dan transfer teknologi, cepat penanganannya jika ada masalah dan yang sangat saksi rasakan adalah adanya jalinan silaturahmi antara petani, penyalur, dan perusahaan produsen bibit nasional kita. hal inilah yang tidak kami rasakan dengan perusahaan perusahaan benih yang dari luar. dengan nilai nilai silaturahmi itulah petani dan produsen benih nasional dapat menjalin hubungan yang baik dan dapat memupuk rasa memiliki terhadap perusahaan produsen benih nasional sehingga ini dapat melaju perkembangan dunia pertanian kita. pada suatu hari kami bersama sama dengan tim rnd dari perusahaan benih bintang asia dengan para petani sekitar kami melakukan uji tes secara terbuka, saksi bandingkan produk semangka dari perusahaan bintang asia dari jenis made dengan semangka nina dari perusahaan numbers dari india. keduanya diambil dari tanaman petani yang ada pada saat itu dan hasilnya ternyata perusahaan benih nasional kita tidak kalah dari rasa, warna, ketahanan pecahnya, tingkat produksinya made lebih baik. sementara nina memang memiliki kelebihan daya tumbuh awal yang lebih serempak, namun jika dibandingkan dengan kemudahan mendapatkannya dan selisih harganya made jauh lebih menguntungkan. pada bulan juni yang lalu petani dan penyalur bibit dari bintang asia diundang oleh perusahaan benih citra asia untuk mengikuti kegiatan ekspor nasional. dalam kegiatan tersebut, kami diperlihatkan karya karya anak bangsa ini berupa contoh contoh tanaman yang bibinya diproduksi oleh perusahaannya sendiri dan diperlihatkan bagaimana proses menyiapkan benih sayuran dan buah buahan untuk petani seluruh indonesia. sungguh menjadi penyemangat bagi kami ketika mendengarkan testimoni para petani pengguna benih ini dari indonesia bagian barat hingga indonesia bagian timur sehingga semarak dan semangat kami untuk mewujudkan kebangkitan perbenihan nasional kita terus menggelora. jika ada benih yang diproduksi oleh produsen benih nasional kita lebih baik, alasan apa lagi bagi kami untuk tidak menggunakannya karena jika perusahaan benih nasional kita bangkit dan maju, saksi yakin dengan sepenuh hati akan berdampak kepada kemajuan para petani indonesia. karena apa? karena perusahaan benih nasional kita adanyya allah tidak akan bocor dan terus akan berkembang rumahnya sendiri, indonesia. sini hadir para pemilik perusahaan benih nasional kita, mudah mudahan hari ini dapat menjadi tonggak sejarah sehingga dapat menjadi penyemangat dan dapat memberikan pelajaran rasa memiliki dan memupuk rasa nasionalisme kita semuanya. syamsul arif saksi sebagai ketua kelompok tani citra yang memproduksi benih holtikultura wilayah kecamatan umbulsari, kabupaten jember, binaan pt. benih citra asia. sebagai anak petani, saksi bertekad terjun pertanian sejak tahun awal mula saksi belajar tanam kedelai satu hektar, jagung satu hektar, dan padi satu hektar. pada tahun saksi bercocok tanam cabai hektar dan kacang panjang satu hektar untuk dijual sayur segarnya. kerja sama kemitraan benih sudah saksi jalani dengan perusahaan sampai sekarang, antara lain: pt. east west seed indonesia, pada tahun untuk tanaman kacang panjang seluas dua hektar. pt. tanin bisa, pada tahun sampai saksi menangani tanaman semangka satu hektar, cabai satu hektar, dan kacang panjang satu hektar. pada tahun saksi menjadi ketua kelompok tani citra yang memproduksi benih tanaman holtikultura, bekerja sama dengan pt. benih citra asia, jember. tanaman hortikultura yang pernah saksi tanam bersama anggota saksi yang mencapai anggota adalah tahun kacang panjang seluas hektar. tahun kacang panjang seluas hektar, pare hektar, dan mentimun hektar. tahun kacang panjang hektar, pare hektar, mentimun hektar, dan semangka hektar. tahun kacang panjang hektar, pare hektar, mentimun hektar, dan semangka hektar. tahun kami tanam mentimun hektar, kacang panjang hektar, buncis hektar, jagung hektar, cabai hektar, dan tomat hektar, terong hektar, semangka hektar, pare hektar, mentimun hektar. tahun kami tanam produksi benih kacang panjang hektar, semangka hektar, pare hektar, mentimun hekapa saksi memilih pt. benih citra asia dalam kerja sama kemitraan produk benih? karena pertama, pt. benih citra asia adalah perusahaan asli pribumi yang memberikan bantuan teknis dan bantuan kerja tanpa bunga. kedua, produknya menguntungkan petani dan hasilnya lebih bagus lapangan. sebagai contoh, banyak petani rugi menanam milik perusahaan multinasional karena tanamannya terserang virus, tetapi milik pt. benih citra asia tidak terserang virus. sebagai petani yang mewakili anggota orang, perkenalkan saksi menyampaikan kesiapan kami bahwa saksi dan anggota siap dan mampu memproduksi benih kebutuhan nasional melalui kerja sama dengan pt. benih citra asia yang ada jember. slamet sulistiyono saksi sebagai ketua presidium ikatan produsen benih hortikultura ipb) dan juga sebagai pengusaha industri perbenihan nasional yang bernama benih citra asia. sejalan dengan adanya payung hukum perundang undangan bidang hortikultura, telah menumbuhkan dengan pesat industri perbenihan nasional. keanggotaan ipb yang awal mulanya hanya perusahaan pada tahun kini telah menjadi perusahaan dan kami optimis semakin bertambah banyak karena masih banyak yang belum bergabung dengan kami. bukanlah hal yang sulit untuk jadi pengusaha bidang perbenihan, bahkan beberapa petani penangkap benih sudah mampu mempunyai perusahaan bidang perbenihan. saksi akan menjelaskan perkembangan perusahaan kami hingga kini. benih citra asia adalah perusahaan yang bergerak bidang industri perbenihan tanaman hortikultura yang didirikan oleh putra bangsa yang mempunyai obsesi, yaitu mewujudkan kebangkitan perbenihan nasional sebagai sumber varietas unggul dunia. perusahaan ini dikenal pasar dengan merek bintang asia yang merupakan hasil pemuliaan tanaman atau plant breeding yang sudah dimulai sejak tahun jawa tengah. benih citra asia, didukung oleh sumber daya manusia staf dan staf yang tersebar seluruh indonesia dan mereka sudah berpengalaman lebih dari hingga tahun. organisasi tersebut lengkap dari hulu, hilir, mulai dari research and development yang tugasnya merarietas baru. kemudian, pds product development support) yang melakukan intelegensi pasar sampai mendaftarkan varietas baru kementerian pertanian. marketing (stock sheet production) yang siap memproduksi benih sumbernya. kemudian, quality assurance yang siap mengawasi dan melakukan uji mutu benih, produksi, plant atau pabrik, engineering, hrd, dan finance. secara umum kami telah mampu berkiprah perbenihan nasional dengan menghasilkan produk produk unggul yang lebih produktif, adaptif, stabil, dan tahan penyakit. prestasi ini kami dapatkan karena aspek bisnis perbenihan sudah kami bangun sesuai dengan standar nasional maupun internasional. junaidi singkong saksi selaku pelaku industri benih dan sebagai profesional selama tahun pertanian dan pensiun pada akhir tahun bahwa harga benih ternyata terus meningkat. perusahaan benih nasional belum terlalu berkembang, maka kami bersama beberapa kawan mendirikan agri makmur pertiwi pada tahun khusus bergerak bidang perbenihan, tanaman pangan, dan hortikultura dari penelitian, produksi, sampai pemasaran. karyawan pada tahun ada orang tetap dan adalah dari sampai s3. samping ada tenaga yang bekerja pabrik, lahan research, orang. varietas hosti sudah kami lepas varietas, luas pabrik hektare, lahan litbang ada hektare yang menjadi milik kami. kemudian, hortikultura, kami mempunyai petani kerja sama ditahun sebanyak benih yang diproduksi ton pada tahun itu adalah hortikultura, dan tahun kemudian kami sudah tidak defisit, jadi sudah seperti banyak dibicarakan bahwa benih ini investasinya panjang betul, risetnya panjang tetapi belum tentu perlu defisit terus. pada tahun kami bisa menyetorkan pph, milyar dan tahun ini pasti lebih, pengembangan pasar tidak hanya dalam negeri karena kalau kami hanya bergerak riset, untuk pasar lokal saja tentunya riset lama lama akan kurang aktif jadi kita harus mulai melihat perkembangan luar indonesia dan tahun ini saksi merencanakan ton hosti yang akan kami produksi dan seluruhnya bekerja sama dengan petani. nomor undang undang nomor tahun sangat memberikan manfaat kepada industri benih nasional. menurut hemat kisa menjadi partner yang saling menguntungkan bagi industri yang sudah sangat besar eksis dari luar negeri. bisa menjadi pendorong kemajuan pertanian nasional, bisa memanfaatkan sumber yang maksimal, kemudian juga bisa mengembangkan jaringan jaringan pemasaran negara lain. benih adalah produk komitmen. kita tanam hari ini mungkin empat bulan baru memberikan apa betul. sehingga kita masuk satu negara pun prosesnya panjang. adalah lazim dunia negara mana pun termasuk indonesia bahwa kerja sama dalam industri benih ini selalu dapat berupa jual beli benih induknya. bisa berupa kerja sama penelitian dan teknologi, sistem bagi hasil, membayar royalti atau pun jasa produksi dan distribusi, dan ini sangat lazim dan kami juga melakukan itu. saksi siap mengambil, melaksanakan amanat dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kapasitas kami untuk turut mendukung undang undang tersebut dan pada suatu seminar. berdasarkan seluruh kesaksian yang saksi sampaikan dapat dijelaskan bahwa undang undang nomor tahun tentang hortikultura perusahaan multinasional tidak perlu khawatir untuk berinvestasi maupun bekerja sama dengan perusahaan nasional. dengan kata lain, menurut saksi, sebagai saksi yang menekuni bidang perbenihan bertahun tahun bahwa undang undang ini tidaklah salnovemberketentuan dan hortikultura yang berbunyiberanggapan dan hortikultura dan hortikultura bertentangan dengan dan sertaortikultuhortikultura dengan alasan alasan yang pokoknya sebagai berikut: bahwa para pemohon dalam permohonannya berpendapatakan mematikan industri hortikultura dan akan mengganggu ketersediaan benih unggul indonesia sehingga akan mengakibatkan indonesia terpaksa memakai benih unggul impor yang tentunya menyebabkan keterbatasan akan ketersediaan buah serta sayuran berkualitas:frbenihan dan akan mengguncang perekonomian nasional: penerapan dnomor tahun tentangokok pengujian hortikultura bahwa uud mengamanatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. tanaman hortikultura sebagai kekayaan merupakan salah satu sumber kekayaan alam indonesia yang harus dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup bangsa indonesia. bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi dan prospek hortikultura nasional diperlukan arah dan kebijakan penerbangan hortikultura secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), sehingga masing masing pelaku dapat bekerja dan berinteraksi secara maksimal berdasarkan prinsip pridan sistematis. terbentuknya undang undang nomor tahun tentang hortikultura diharapkan permasalahan hortikultura yang sangat kompleks dapat dikelola secara sistemsar yang tidak hanya melanggar hak konstitusional para pemohon tetapi juga berpotensi merugikan rakyat indonesia sebagai penikmat akhir sayur sayuran dan buah sebagai bahan pangan penting. kesalahpahaman pembuat undang undang ini akan diuraikan dalam pokok perkara. bahwa sektor perbenihan sebagai sektor hulu bidang hortikultura memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor tengah dan hilir. karakteristik inilah yang semestinya dipertimbangkan pembuat undang undang dalam membuat norma, sehingga ketika norma tersebut diterapkan, sudah didasarkan pada perhitungan yang akurat. namun kenyataannya penerapan norma dan hortikultura tidak mempertimbangkan karakteristik khusus dari perbenihan ini sehingga berpotensi melanggar prinsip prinsip hukum dan konstitusi serta menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon. berdasarkan hal hal tersebut atashortikultura terhadap undang undang dasar ill. pokok pokok permohonan bahwa hortikultura mendefinisikan hortikultura sebagaieragaman fungsi dari tanaman dan produk hortikultura tersebutmerupakan potensi ekonomi yang sangat besar untuk menggerakkan rodaperekonomian yang dapat menciptakan pendapatan, peluang usaha,kesempatan kerja, serta keterkaitan hulu hilir dan dengan sektor lain (vide penjelasan hortikultura). bahwa indonesia adalah negara agraris yang kaya akan keanekaragaman hi, yang salah satunya adalah berupa tanaman hortikultura. namun demikian dalam usaha pembudidayaan hortikultura untuk memproduksi benih hortikultura dengan kualitas yang baik, indonesia masih tertinggal jauh dari negara negara lain khususnya dalam bidang riset dan teknologi serta management pengembangan dan produksi hortikultistematis. melalui undang undang ini jugaterkait dengan materi yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon dpr memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa huruf dan huruf holtikultura memuat prinsip bahwa penyelenggaraan holtikultura berdasarkan asas kedaulatan dan kemandirian. asas kedaulatan dan kemandirian salah satunya dapat wujud kan dengan pengutamaan modal dalam negeri dalam agribisnis holtikultura.rwujudan dari amanat huruf dan huruf holtikultura, termasuk dalamnya pengutamaan modal dalam negeri, dimana holtikultura secara tegas menyatakan "pemerintah mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri. asas kedaulatan dan kemandirian pada usaha hortikultura sangat pentingketentuan holtikulturjangka waktu (empat) tahun setelah pemberlakuan undang undang guo yang mewajibkan penanam modal asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha untuk memenuhi ketentuan dan adalah salah satu bentuk kebijakan pembentuk undang undang legal policy) guna memberikan kepastian hukum bagi terlaksananya asas kedaulatan dan kemandirian dalam usaha hortikultura. berdasarkan uraian uraian tersebut atas, dpr melihat perlunya pengaturan hortikultura sebagaimana yang termuat dalam hortikultura khususnya yang diuji materi oleh para pemohon yaitu dan hortikultura, dimaksudkan agar dapat mendorong kreativoleh karenanya dpr berpendapat ketentuan dan holtikultura telah sejalan dengan konstitusi khususnya uuddan mengambil putusan sebagai berikut:dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan bahwa ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang hortikulturaterhadap permohonan para pemohon,yampaendahuluan bahwa undang undang nomor tahun tentang hortikultura disahkan dan diundangkan jakarta pada tanggal november oleh presiden republik indonesia, lembaran negara republik indonesia tahun nomor bahwa pada bagian menimbangnya, undang undang nomor tahun tentang hortikultura menyatakan undang undang guo merupakan produk hukum yang mengejawantahkan uud diman. bahwa tanaman hortikultura sebagai kekayaan merupakan salah satu kekayaan alam indonesia yang sangat penting sebagai penganekaragaman sumber pangan yangoleh perusahaan industri benih baik nasional maupun internasional. bahwapengetahuan petani yang telah turun temurun dihilangkan dari praktik pertanian, dan petani semakin tergantung pada industri pertanian (semenjak dimulainya revolusi hijau yang kemudian menjadi basis pembentukan produk hukum negara negara berkembang,bahwa negara republik indonesia merupakan negara mega biodiversity, atau negara yang memiliki kekayaan alam terkait benih yang sangat luar biasa banyaknya. bahwa, seperti undang undang sistem budidaya tanaman. yang berbeda dengan undang undang guo adalah adanya pengaturan tentang pembatasan penanaman modal asing dalam hortikultura. bahwa pembatasan modal asing dalam hortikultura memang diperlukan untuk mengurangi monopoli dan dominasi perusahaan transnasionalnya para pihak terkait memandang perlu untk melakukan intervensi terhadap permohonan para pemohon dalam perkara guo. bahwa inti dari permohonan para pemohon adalah mempersoalkan isi dari dan undang undang nomor tahun tentang hortikultura, yang isinyamempertentangkan guo dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yaitu terhadapnya pada intinya memintakan kepada mahkamah untuk: dan hortikultura. bahwa alasan alasan dari para pemohon uji materiil undang undang guo yang termaktub dalam risalah sidang selasa, maret dalam perkara nomor puu xii menyatakan: ketika memasukkan sektor perbenihan dalam konsep pembatasan modal asing ini, akan berdampak sektor taringnya, akan berdampak sektor hilirnya, sampai penumpangnya, yang kerugiannya antara lain: investasi dan atau investor investor asing keluar dari indonesia, para investor akan memindahkan investasinya negara negara lain: kita harus mengimpor benih dan kita harus mengimpor sayuran dan buah buahan. dalam pokok perkara bahwa bunyi dari dan aat undang undang hortikultura berbunyi: penanaman modal besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30x (tiga puluh persen). ketentuan peralihanermohonan para pemohon yang meminta pembatasan terhadap penanaman modal asing untuk tidak diberlakukan untuk sektor perbenihan hortikultura, justeru bertentangan dengan prinsip prinsip hak menguasai negara atas kekayaan alam (benih hortikultura) untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, prinsip perlindungan dan pemberdayaan petani untuk memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak, serta prinsip jaminan kepastian hukum bagi petani dan pelaku usaha perbenihmasukkan usaha perbenihan dalam skema dan hortikultura konstitusional dengan uud bahwapara pemohon pada halaman permohonannya mendalilkan: .bahwa pembatasan modal asing sektor hortikultura sebesar akan melindungi dan memenuhi penghidupan dan kehidupan petani dan pekerja industri perbenihan nasional. bahwa secara turun temurun, petani telah melakukan pemuliaan tanaman semenjak adanya pertanian. ketergantungan petani terhadap benih perusahaan justeru diciptakan oleh kebijakan negara melalui revolusi hijau, pemberlakuan undang undang sistem budidaya tanaman, serta adanya liberalisasi pertanian dan pangan. bahwa hal tersebut atas mengakibatkan terjadinya monopoli oleh segelintir perusahaan benih trans nasional bidang benih, yaitu antara lain east west seed. monsanto, carroll, syngenta, pont, bayer, dan lainnya. bahwa pasar global perdagangan benih tahun diperkirakan bernilai trilyun dolar etc: sepuluh perusahaan benih teratas menguasai persen pasar global, persentase ini meningkat dari perseniga perusahaan benih terbesar, yaitu monsanto as), dupont as) dan syngenta swiss) menguasai persen pasar benih dunia. bahkan monsanto, perusahaan benih terbesar dunia, menguasai lebih dari seperempat pasar benih komersial, yaitu persen. benih benih yang dijual perusahaan perusahaan tersebut juga dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, baik oleh paten dan atau perlindungan varietas tanaman. bahwa masa lalu, benih berada tangan para petani. saat ini perusahaan perusahaan benih multinasional telah menggunakan hukum hak kekayaan intelektual seperti paten dan perlindungan varietas tanaman untuk memperdagangkan, mengendalikan peredaran dan menguasai benih. ini merupakan strategi untuk memaksimalkan profit sekaligus menguasai benih dari tangan petani dengan mengeliminasi hak hak petani. bahwa sebelumnya, upaya para petani dalam memuliakan benih untuk memenuhi kebutuhan benih pertanian keluarga skala kecil terhalangi oleh praktek diskriminasi dan kriminalisasi yang dilakukan negara berdasarkan undang undang sistem budidaya tanaman. bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu x atas uji materiil undang undang sistem budidaya tanaman telah memberikan kesempatan kepada para petani untuk menciptakan dan mengedarkan benih idaman bagi pertanian keluarga skala kecil. bahwa adanya anggaran apbn yang mencapai lebih dari satu trilyun rupiah per tahun untuk perbenihan nasional lebih banyak dialokasikan untuk membeli benih kepada perusahaan transnasional tidak dialokasikan untuk pemberdayaan perbenihan nasional berbasis usaha perbenihan kerakyatan. bahwa apbn terkait anggaran perbenihan sebaiknya dialokasikan untuk mendukung para petani pemulia tanaman dan pembangunan lumbung benih nasional. bahwa setiap daerah bahkan pada setiap rumah tangga petani, para petani mempuyai kemampuan untuk memuliakan benih sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing masing, sehingga apabila perusahaan asing bidang perbenihan hengkang dari indonesia, dipastikan indonesia tidak akan kekurangan benpabila perusahaan transnasional atau penanaman modal asing bidang perbenihan hengkang, tidak akan berdampak serius terhadap ketersediaan benih kalangan petani, karena, indonesia mempunyai kerangka rakaman yang luar biasa banyaknya dan dapat dikembangkan menjadi benih. petani terbiasa tukar menukar benih: dan petani memiliki kemampuan untuk mengembangkan benih sendiri. bahwa kebijakan impor hortikultura selama ini juga bersumber dari kebijakan pemerintah, bukan akibat dari ketidak mampuan petani dalam memproduksi benih dan menghasilkan produk hortikultura yang berkualitas. bahwa sudah saatnya negara memberikan dukungan kepada para petani pemulia tanaman dan membatasi perusahaan transnasional bidang benih. bahwa tidak benar selama ini perusahaan transnasional telah melakukan transfer teknologi bidang perbenihan, justru yang ada adalah sebaliknya yaitu mereka mengambil plasma nutfah dan benih serta pemuliaan tanaman dari petani untuk dikembangkan sendiri oleh perusahaan dan didaftarkan sebagai varietas baru milik mereka, bahkan pengembangan benih dan usaha perbenihan yang dilakukan oleh perusahaan dalam praktek lapangannya sesungguhnya dikerjakan oleh petani. jadi perusahaan perbenihan lebih banyak menjalankan kegiatan pengemasan dan pemasaran produk perbenihan, serta mempengaruhi kebijakan perbenihan nasional. bahwa impor produk hortikultura juga pernah menimbulkan insiden politik indonesia, contohnya pada tahun telah mengakibatkan demonstrasi petani kentang dan menyebabkan terjadinya pergantian menteri perdagangan. bahwa industri nasional bidang benih juga tidak akan mati karena ditinggal hengkang investasi asing selama mereka mau bekerja sama dengan para petani pemulia tanaman. bahwa berdasarkan uraian atas tidak terbukti dan tidak beralasan dan undang undang guo inkonstitusional, justeru akan melindungi dan lebih meningkatkan peran serta petani dan pelaku usaha pangan nasional dalam mewujudkanasukkan usaha perbenihan dalam skema dan hortikultura konstitusional dengan 28d uud bahwa isiominasi dan monopoli perusahaan transnasional dalam bidang perbenihan telah mengakibatkan ketiadaan kedaulatan nasional atas perbenihan. oleh karenanya negara perlu melakukan pengaturan untuk membatasi penanaman modal asing dalam bidang perbenihan untuk melindungi para petani yang merupakan mayoritas rakyat indonesia. bahwa pengaturan pembatasan penanaman modal asing hortikultura maksimal merupakan upaya untuk melindungi kepentingan petani hortikultura dan pelaku usaha perbenihan nasional. bahwa pembatasan tersebut tidak berlaku mendadak tetapi diberi kesempatan selama tahun sejak undang undang guo diundangkan, hal ini dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku penanaman modal asing bidang perbenihan berserta mitranya. bahwa pembatasan terhadap penanaman modal asing dan perlindungan terhadap petani adalah upaya mewujudkan keadilan dalam pemanfaatan kekayaan alam. bahwa undang undang guo merupakan ketentuan peralihan dalam undang undang guo yang bertujuan menjadi panduan tentang masa transisi pengaturan permodalan asing dalam hortikultura termasuk dalamnya perbenihan, dengan memberikan jangka waktu tahun masa transisi sejak undang undang guo diundangkanat ini indonesia sedang memulai untuk mengembangkan budidaya dan menghasilkan benih benih hortikultura yang baik. sama halnya seperti negara negara lain yang telah berhasil dalam mengembangkan hasil holtikulturanya, diperlukan kerjasama dan pembelajaran dari negeri negeri lain untuk dapat melakukan riset, benih apa yang cocok untuk dikembangkan indonesia. untuk memperoleh hasil produksi yang baik, maka benih sebagai sumber awal dari produksi hortikultura haruslah benih yang unggul yang telah disesuaikan dengan kondisi tanah dan cuaca indonesia. oleh karena itulah maka diperlukan riset dan teknologi serta kerja sama dengan para ahli. bahwa pemohon menyadari hortikultura dimaksudkan untuk memberikan payung hukum bagi pelaksanaan budi daya dan industri hortikultura indonesia yang melindungi dan memberi kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan bidang hortikultura yakni para petani, pelaku usaha serta penanam modal dalam negeri dan luar negeri, konsumen dalam hal ini seluruh warga negara indonesia. namun demikian, dalam dunia industri hortikultura, perlakuan terhadap industri benih tidak dapat disamaratakan dengan industri hortikultura lainnya. oleh karena itu, dalam hal membuat aturan norma yang mengatur industri hortikultura haruslah dipahami bagaimana industri hortikultura ini bekerja dan sub sistem apa saja yang terdapat dalam agrobisnis hortikultura. bahwa terkait permodalan, untuk industri benih secara khusus tidak dapat disamakan dengan industri hortikultura lainnya. jika perlakuan terkait modal asing untuk industri benih disamakan dengan industri hortikultura lainnya maka akan berdampak pada kerugian konsumen yakni warga negara indonesia, kerugian industri hortikultura secara keseluruhan yang berdampak pada perekonomian nasional, kerugian bagi para petani dan pekerja sektor benih serta menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku pelaku usaha hortikultura. oleh karena itulah maka permohonan pengujian undang undang ini meminta agar mahkamah dapat memberikan penafsiran konstitusional terhadap pengaturan mengenai penanaman modal asing agar kerugian konstitusional karena kacaunya perekonomian nasionaltur hal hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara bahwa berdasarkan ketentuan tersebut atas, undang undang guo telah sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturanbahwa ketentuan undang undang guo telah sesuai dengan asas asas yang tercantum dalam undang undang guo, antara lain adalah: penyelenggaraan hortikultura berdasarkan asas: kedaulatan, kemandirian: keberlanjutan: kearifan lokal. bahwa berdasarkan asas kedaulatan, undang undang guo harus meletakkan kepentingan bangsa dan negara republik indonesia dalam pelaksanaan dan penerapan undang undang guo, sehingga penanaman modal asing memang harus dibatasi dalam rangka menjamin kepentingan bangsa dan negara dalam hal penguasaan usaha perbenihan. bahwa berdasarkan asas kemandirian, undang undang guo harus mengutamakan penggunaan dan pemanfaatan produk dan jasa hortikultura dalam negeri, sehingga pembatasan permodalan telah sesuai dengan asas kemandirian ini. bahwa berdasarkan asas keberlanjutan,, sehingga telah sesuaikan pembatasan permodalan asing dalam bidang holtikultura ini. bahwa berdasarkan asas kearifan lokal, dengan adanya pembatasan modal asing telah sesuai karena terlihat adanya pertimbangan terhadapyang telah melakukan usaha perbenihan semenjak adanyabahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi atas, jelas bahwa kepentingan rakyat indonesia harus utamakan daripada kedudukan perusahaan transnasional ataupun penanam modal asing. bahwa berdasarkan semua uraian atas, terbukti alasan para pemohon dalam permohonannya tidak beralasan secara hukum, justeru terbukti undang undang guo telah menjamin kepastian hukum masyarakat indonesiaisi darimohonannya mendalilkan sebagai berikut: bahwa para pemohon, khususnya pemohon pemohon il.dan pemohon ii, akan berpotensi kehilangan jaminan dan kesempatan untuahwa alasan dari para pemohon tersebut tidak beralasan sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. bahwa mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu x halaman menyatakan:bahwa dalam putusannya, mahkamah konstitusi mengakui petani telah melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sejak dahulu dan bahkan melestarikannya. plasma nutfah ini kembangkan menjadi berbagai jenis bibit bibit berkualitas sesuai dengan keinginan para petajelas petani juga mempunyai teknologi yang terintegrasi kedalam budi dan budayanya yang mana telah ikut menjaga dan melestarikan lingkungan hiduprtanian berkelanjutan ialah suatu cara bertani yang mengintegrasikan secara komprehensif aspek lingkungan hingga sosial ekonomi masyarakat pertanian. suatu mekanisme bertani yang dapat memenuhi kriteria: keuntungan ekonomi, keuntungan sosial bagi keluarga tani dan masyarakat, dan konservasi lingkungan secara berkelanjutan. bahwa pertanian berkelanjutan bertujuan untuk memutus ketergantungan petani terhadap input eksternal dan penguasa pasar yang mendominasi sumber daya agraria. pertanian berkelanjutan merupakan tahapan penting dalam menata ulang struktur agraria dan membangun sistem ekonomi pertanian yang sinergis antara produksi dan distribusi dalam kerangka pembaruan agraria. bahwa pelaksanaan pertanian berkelanjutan bersumber dari tradisi pertanian keluarga yang menghargai, menjamin dan melindungi keberlanjutan alam untuk mewujudkan kembali budaya pertanian sebagai kehidupan. bahwa van der hide memberikan kriteria berkelanjutan dari suatu perkembangan pola tanam, dengan menitikberatkan pada usaha pengendalian masalah lingkungan pada tingkat lokal, regional dan nasional global, menyatakan: tingkat lokal (petanat mempertahankan sumber alam sebagai penunjang produksi tanaman untuk jangka panjang, dengan cara: mengontrol erosi dan memperbaiki struktur tanah, mempertahankan kesuburan tanah dengan cara menjaga keseimbangan hara, mengusahakan diversifikasi tanaman lahannya dapat mempertahankan produktivitas lahan dengan tenaga kerja yang cukup: swa sembada penyediaan pangan, kayu bakar dan hasil sampingan lainnya dapat mengatasi risiko gagal panen akibat musim yang kurang cocok, hama, penyakit, gulma dan turunnya harga pasaran, melalui mempertahankan diversifikasi (setiap komponen dengan kelebihannya masingmasing) mampu bertahan bila mengalami kegagalan dalam produksi dapat menyediakan dan memberikan peluang untuk perbaikan dan pengembangan: penelitian pada tingkat petani untuk mendapatkan teknologi yang dibutuhkan paket teknologi yang cocok untuk berbagai kondisi tingkat regional (desa) tidak ada efek negatif terhadap lingkungan, misalnya: tidak ada erosi atau pengendapan dan pendangkalan pada sungai dan danau tidak ada pencemaran air tanah maupun air permukaan tidak terjadi pencemaran yang berkaitan dengan agroindustri tidak terdapat 'kelaparan' tanah (yang berkaitan dengan dan bj): tidak ada perambahan terhadap sumber daya hutan dan suaka alam tingkat nasional global tidak ada ketergantungan terhadap sarana produksi yang berasal dari industri ataupun bahan import tidak menimbulkan masalah emisi gas yang dapat merubah komponen iklim. bahwa keberlanjutan dari perbenihan nasional dan pertanian hortikultura hanya bisa bertumpu kepada pertanian keluarga skala kecil yang tidak tergantung dari benih dan pupuk yang dihasilkan industri atau perusahaan pertanian dan pangan. bahwa prinsip dari demokrasi ekonomi indonesia bersumber dari hak menguasai negara atas kekayaan alam untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. yang artinya negara harus. melakawasan (toezichthoudendaad) atas perbenihan untuk melindungi tujuan sebesar besar kemakmuran rakyat. bahwa selanjutnya mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu berpendapat:ahwa berdasarkan kutipan putusan mahkamah konstitusi nomor puu diatas, terlihat pembatasan investasi asing bidang perbenihan sangat diperlukan untuk menghindari monopoli dan dominasi perusahaan transnasional atas perbenihan nasional, serta justeru akan melindungi kesejahteraan para petani. bahwa pembatasan penanaman modal asing bidang hortikultura adalah bentuk dari pengaturan negara untuk melindungi pertanian berkelanjutan sebagai soko guru perekonomian nasional indonesia yang merupakan negara agraris. keberlanjutan dan keberhasilan pertanian akan mampu memenuhi tujuan sebesar besar kemakmuran rakyat. kesimpulan berdasarkan uraian atas, dan daftar bukti yang diserahkan kepada yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi, dapat disimpulkan bahwa: para pihak terkait mempunyai kedudukan hukum dan legal standing terhadap permohonan nomor puu xii dan undang undang nomor tahun tentang hortikultura konstitusional terhadap uud karena tidak berpotensi merugikan penghidupan dan kehidupan petani, tidak melanggar prinsip hak menguasai negara untuk melindungi tujuan sebesar besar kemakmuran rakyat dan demokrasi ekonomi, dan telah memenuhi jaminan kepastian hukum bagmenolak permohonan para pemohon pengujian dan undang undang hortikulturanyatakan dan undang undang hortikulturortikultura, bukti pt fotokopi anggara dasar pihak terkait indonesia human rights committee for social justice ihas), bukti pt foto kopi anggaran dasar pihak terkait ii, farmer initiatives for ecological livelihoods and democracy field): bukti pt fotokopi anggaran dasar pihak terkait iii, aliansi petani indonesia api): bukti pt fotokopi anggaran dasar pihak terkait iv, koalisi rakyat untuk kedaulatan pangan kkp): bukti pt fotokopi anggaran dasar pihak terkait indonesia for global justice igj), bukti pt fotokopi anggaran dasar pihak terkait vi, asosiasi bank benih tani indonesia abbr): bukti pt fotokopi anggaran dasar pihak terkait vii, serikat petani indonesia st fotokopi anggaran dasar pihak terkait viii, yayasan bina desa sadajiwa bina desa): bukti pt fotokopi anggaran dasar pihak terkait ix, perkumpulan sawit watch. selain itu, pihak terkaitoktober yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli pihak terkait elisha kartini tenalema salmon kalau kita bicara mengenai masalah perbenihan, khususnya hortikultura indonesia, sesungguhnya dalam beberapa tahun belakangan kita sempat melihat bahwa indonesia memang pernah mengalami krisis benih karena ketika kebutuhan dalam negeri meningkat, tetapi ada sejumlah regulasi yang membatasi produsen dan pemulia benih lokal untuk dapat melakukan penangkaran dan distribusi benih secara luas. hal ini menyebabkan nilai impor benih indonesia, termasuk tinggi. data dari ditjen hortikultura sendiri pada tahun menunjukkan betapa impor benih hortikultura untuk buah buahan itu mencapai usd. juta dan untuk sayuran bahkan lebih tinggi mencapai usd. juta. ditambah dengan hortikultura totalnya, total nilai impor benih hortikultura indonesia dalam tahun itu mencapai kurang lebih us$ ahli ingin menyampaikan fakta menarik, bahwa ahli membandingkan periode tahun dan pada periode tahun kita melihat impor dari produk hortikultura sangat tinggi, sampai impor. kemudian, walaupun kita masih mampu untuk melakukan ekspor sekitar kurang lebih kg. namun, yang menarik adalah pada tahun terjadi penurunan impor yang luar biasa besar hingga hanya menjadi juta kg. jadi, ada penurunan kurang lebih impor benih hortikultura. sementara ekspor hanya menurun sedikit, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. apa yang menjadi penyebabnya? adalah kita melihat terkait erat dengan penurunan nilai impor ini dipengaruhi oleh peraturan baru pada waktu itu yang memperketat pintu masuk untuk buah dan sayuran impor, benih buah dan sayuran impor hanya pelabuhan belawan, sumatera utara, pelabuhan makassar, kemudian tanjung perak, dan bandara soekarno hattasan impor hortikultura tersebut kemudian kembali dicabut pascakonsultasi atas protes amerika terhadap indonesia wto. jadi, ahli menunjukkan perbandingan tersebut bahwa sesungguhnya produksi dalam negeri itu mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, bahkan tetap dapat untuk ekspor pada periode sampai ketika terjadi pembatasan impor. sekadar menjadi gambaran besar adalah industri benih hari ini kita boleh katakan sudah sangat dimonopoli. sepuluh besar perusahaan multinasional itu telah mengontrol pasar benih komersial dunia, dibandingkan hanya tahun hal ini sangat difasilitasi oleh liberalisasi perdagangan dan investasi yang dibuka pasca wto tahun sehingga kita melihat betapa dominasi perusahaan perusahaan asing masuk dan mengambil plasma nutfah berbagai negara, termasuk indonesia. bahwa bukan saja dia mengontrol perdagangan, tetapi perusahaan perusahaan benih tersebut telah mengambil paten terhadap kekayaan intelektual benih benih sesungguhnya yang beredar masyarakat. indonesia hari ini telah mengesahkan apa yang disebut sebagai international treaty plant genetic resources for food and agriculture atau lebih dikenal sebagai traktat benih melalui undang undang nomor tahun dalam traktat benih, salah satu nya, yaitu itu mengakui hak dan kemampuan petani untuk melestarikan dan mengembangkan benih benih lokal. jadi, ketika perusahaan perusahaan internasional ini mengambil paten terhadap benih benih tersebut, kemampuan petani, kemampuan produsen, dan penangkap lokal itu menjadi sangat dibatasi. kebetulan ahli sebagai salah satu perwakilan masyarakat sipil traktat benih fao dan dalam beberapa tahun yang terakhir. ahli sempat melakukan kajian dan kita melihat dalam tahun terakhir, petani sesungguhnya telah menyumbangkan juta varietas benih bank bank benih seluruh dunia. sementara dalam kurun waktu yang sama periode tersebut, perusahaan benih hanya mampu menyumbangkan varietas. jadi, kita lihat ketika bank bank benih dibuka, justru perusahaan mengambil keuntungan besar ketika mereka dapat mengakses benih benih petani, sementara dalam prosesnya petani tidak pernah dikonsultasikan ketika kemudian benih benih itu dipategah sistem pertanian indonesia hari ini yang sudah semakin mengarah arah industrialisasi pertanian dengan lahan yang terbatas dan ketika mereka semakin dibatasi juga dalam misalnya tidak dapat memproduksi benihnya, terjadi peningkatan biaya produksi ketika mereka harus membeli benih, dan benih benih hibrida itu biasanya dijual pakatan. jadi, dia harus beli benihnya, kemudian dia harus beli pupuk, dan beli pestisidanya. sehingga biaya biaya produksi menjadi sangat tinggi. peran undang undang hortikultura dalam peningkatan produksi benih nasional itu sangat nyata. pasca dikeluarkannya undang undang hortikultura hanya dalam tiga tahun terakhir kita melihat peningkatan dari usaha benih hortikultura dalam negeri menjadi perusahaan tahun dan seperti yang tadi ahli ungkapkan awal bahwa usaha benih hortikultura dari penanaman modal asing sebagian besar yang mereka lakukan hanya mengimpor dan mendistribusikan tanpa melakukan riset dan pemuliaan dalam negeri. dalam kerangka keanekaragaman hi, undang undang hortikultura juga berperan dalam melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman varietas lokal. dalam tiga tahun terakhir pasca dikeluarkannya undang undang hortikultura, kita melihat ada terjadi pelepasan sebanyak jenis varietas baru produk hortikultura. sementara kalau kita bandingkan dalam periode dari tahun sampai tahun itu hanya jumlah varietas yang dilepas itu hanya varietas. jadi, ketika industri dengan penanaman modal dalam negeri diberikan ruang baik tingkat lokal maupun tingkat nasional, mereka melakukan riset dan pengembangan benih benih lokal yang kemudian menjadi semakin melestarikan keanekaragaman benih hortikultura indonesia. menghadapi peningkatan kebutuhan benih hortikultura hari ini dengan sudah divisinya undang undang nomor tahun yang memberikan ruang yang lebih luas kepada para petani dan produsen penangkap kecil harus terus didukung dengan pendidikan dan pelatihan penyimpanan untuk pengembangan benih benih lokal dengan meningkatkan kerja sama antara organisasi tani dengan akademisi. upaya ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas benih agar terus membaik, sehingga menjadi penting agar khususnya undang undang nomor tahun yang membatasi investasi asing sebesar sektor inihaji agus ali pekerjaan direktur utama pt. gata jaya perdana alamat gedung data script lantai kemayoran, jakarta pusat berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberikan kuasa kepada wahyudi harsowiyoto, s.h., adalah advokat dari kantor hukum wahyudi harsowiyoto partners beralamat gedung istana pasar baru lantai nomor jalan pintu air raya nomor jakarta pusatdibawahnya dan ole: keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan: dan atau cc.,,,:,:: bahwa alasan pemohon mengajukan pengujian dalam undang undang guo adalah untuk mengetahui apakah tersebut masih relevan dijadikan dasar dalam, karena putusan pengadilan negeri batam nomor pdt.g pn.btm, putusan pengadilan tinggi riau nomor pdt pt.riau, dan putusan mahkamah agung nomor k pdt dalam pengalihan saham mendasarkan pada surat kesepakatan bersama. menurut pemohon putusan mahkamah agung tersebut telah melanggar hak konstitusional pemohon karena bertentangan dengan dan menimbang bahwa setelah mencermati dalil pemohon guo, mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak menguraikan secara jelas kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya dalam undang undang guo. iapun benar pemohon mengalami kerugian, maka kerugian tersebut diakibatkan oleh putusan pengadilan sebagaimana dalil pemohon. selain itu, menurut mahkamah permohonan pemohon tidak jelas dan kabur karena terdapat ketidaksinkronan antara polita dan petit pemohon. pemohon dalam polita permohonannya mendalilkan bahwa putusan mahkamah agung bertentangan dengan dan namun dalam petitumnya pemohon memohon kepada mahkamah agar putusan mahkamah agung nomor k pdt dinyatakan sah dan mengikat sebagai landasan hukum, sedangkan dalam permohonan yang sama pemohon juga memohon kepada mahkamah untuk membatalkan dan hal demikian menyebabkan permohonan pemohon menjadi tidak jelas dan kabur: i3 menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak jelas dan kabur sertpemoho: permohonan pemohon tidak jelas dan kabur sertilsyaratkan adanya pemenuhan atas asas asas dalam membentuk: bahwa dalam penjelasannya disebutkan,meliputi pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, ke bhinneka tunggal ika dalam penjelasan disebutkngadili uji materiil atas penjelasan dan undang undang nomor tahun tentang perseroan perseroan, kedudukan hukum legal standing) dan kepentingan konstitusionalhadap badan usaha, terutama perseroan terbatas, terlebih bagi perseroan terbatas yang telah berstatus terbuka (perusahaan publik), sebagaimana diketahui sebelumnya selama hampir tiga abad atau sejak jaman kolonial belanda, perseroan terbatas indonesia diatur berdasarkan kitab undang undang hukum dagang webbook van koophandel staadsblad kemudian baru pada tahun tepatnya tanggal maret untuk pertama kalinya sejak indonesia merdeka undang undang tentang perseroan terbatas lahir dan disahkan menjadi undang undang menggantikan kitab undang undang hukum dagang, yaitu undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, namun setelah lebih dari satu dasawarsa ternyata undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan dunia usaha itu sendiri. oleh karena itu pada tahun lahir dan disahkan undang undang tentang perseroan terbatas yang baru menggantikan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, yaitu undang undang nomor tahun dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai perseroan terbatas baik berupa penambahan, perbaikan, penyempurnaan maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan: bahwa pemohon berdasarkan dan uud mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian materiil mahkamah konstitusi, bukti pemohon merupakan warga negara indonesia yang dibuktikan dari kartu tanda penduduk, bukti dengan ini mengajukan uji materiil terhadap keberadaan dan apakah masih relevan atau sudah tidak berlaku lagi dalam persyaratan: karena: berdasarkan putusan perkara nomor pdt.g pn.btm pengadilan negeri batam juncto, putusan pengadilan tinggi riau nomor pdt pt.riau juncto, putusan mahkamah agung nomor yang menyebutkan bahwa surat kesepakatan yang isinya pemohon tergugat akan menjual saham pt. gata jaya perdana kepada david oktarevia penggugat tanpa menyebutkan berapa lembar saham dan berapa harga setiap lembar saham yang akan dijual: oleh mahkamah agung, dijadikan dasar beralihnya saham milik pemohon menjadi milik david oktarevia penggugat: bahwa putusan tersebut oleh pemohon dianggap telah melanggar hak konstitusional pemohon karena bertentangan dengan sampai dengan dan konsekuensinya adalah dimaksud harus dibatalkan: bahwa hukum itu logis dan hukum itu sendiri tidak statis melainkan dinamis yaitu mengikuti budaya manusia itu sendiri. contohnya sebelum tahun tidak ada undang undang merek, kemudian sebelum tahun tidak dikenal istilah mahkamah konstitusi dan lain lain: bahwa wakil tuhan dunia adalah orang tua, kemudian juga para hakim yang bertugas mewakili tuhan dalam tugasnya dunia ini, tidak sedikit orang tua yang tidak melaksanakan tugas mulia itu dengan menyia nyiakan anak anak yang dititipkan tuhan dan juga tidak sedikit para wakil tuhan yaitu para hakim juga tidak melaksanakan tugas kesehariannya dengan baik, antara lain membuat keputusan yang tidak sesuai dengan undang undang dan peraturan yang berlaku negara ini, bahwa pemohon kurang memahami persyaratan persyaratan mahkamah konstitusi meskipun sebelumnya pemohon sudah minta keterangan petunjuk dari petugas yang ada lantai dasar gedung mkri dan permohonan pemohon ternyata banyak yang tidak memenuhi cara cara yang berlaku mkri: bahwa pemohon berkeyakinan bahwa kalau saja pemohon mengajukan peninjauan kembali mahkamah agung, maka tidak akan ada hakim agung yang berani membatalkan putusan yang diputuskan oleh ketua mahkamah agung arifin jumpa, sh: bahwa pemohon sebagai warga negara yang baik mencoba untuk minta mahkamah konstitusi untuk mempertimbangkan bahwa yang dimohonkan pemohon untuk ditinjau ulang dengan keluarnya putusan mahkamah agung, tersebut dan dibatalkan: petit berdasarkan alasan alasan tersebut atas, pemohon memohon kepada ketua mahkamah konstitusi untuk mengadili permohonan guoutusan mahkamah agung, nomor k pdt sah dan mengikat sebagai landasan hukum, membatalkan dan undang undang perseroan terbatas nomor tahun memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlakutelah diberi tanda bukti sampai dengan bukti sebagai berikut: bukti fotokopi sebagian dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu tanda pengenal sebagai advokat dari perawi atas nama wahyudi, s.h: bukti fotokopi putusan nomor pdt. pn.btm, tanggal november bukti fotokopi putusan nomor pdt pt.r, tanggal juni bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor pdt tanggal mei bukti fotokopi surat kesepakatan bersama tanggal juni bukti fotokopi pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas pt. gata jaya perdana nomor bukti fotokopi risalah rapat umum luar biasa para pemegang saham pt. gata jaya perdana: bukti fotokopi surat perjanjian kerjasama antara huang shu zhong dan haji agus ali pemohon) tanggal juli bukti fotokopi kwitansi pembayaran uang wajib tahunan otorita batam6 mengenai: kedudukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam mk: kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohonpemohon dalam permohonan guo mengklarifikasi dirinya sebagai warga negara indonesia, sehingga berdasarkan pemohon dapat mengajukan pengujian undang undang guo terhadap uuddalam permohonan guo mengajukan pengujian dan yang menyatakan:::,:, dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:yang diajukan oleh: nama anthony melkianus namun, s.t.: pekerjaan anggota wakil ketua dprd kabupaten kupang: alamat jalan tari nomor kelurahan naokoten kecamatan bobo, kota kupanglisan dari pemerintah:pada tanggal februari dan registrasperorangan warga negara indonesia, yang berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun kabupaten kupang ntt, terpilih dan tetapkan sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten kupang periode asal partai hati nurani rakyat hanura) kabupaten kupang, melalui keputusan komisi pemilihan umumdan keputusan gubernur nusa tenggara timur ntt) tapi penerapan kaitkan dengan undang undang nomor tahun memungkinkan itu sedangkan mekanisme perolehan kursi partai politik adalah melalui mekanisme pemilihan umum yang kemas dalam tahapan penyelenggaraan pemilu dalam hal ini merujuk pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilu yang merupakan ketentuan khusus tentang pemilu, sehingga pemohon berpendapat penetapan perolehan kursi partai politk dengan dasar norma umum dalam hal terjadi pembentukan kabupaten kota sebelum pemilu adalah bertentangan dengan asas hukum lex spesialis logat generali norma khusus menyambungkan norma umum), hal ini tegaskan pula dalam undang undang nomor tahun yang menyatakan,makna dari ini bahwa anggota dprd kabupaten kupang dipilih melalui pemilihan umum dan ditetapkan melalui penetapan hasil pemilu dalam kerangka tahapan penyelenggaraan pemilu yang dalamnya terdapat perolehan kursi partai politik. bahwa amar putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii tanggal agustus pada perkara pengujian undang undang nomor dikaitkan dengan ketentuan peralihan, menyatakanputusan mahkamah konstitusi era omnes (berlaku untuk umum) bagi yang mempunyai kesamaan dengan kasus guo (a). letak kesamaan ada pada pembentukan kabupaten sabu raijua tahun dan tangerang selatan tahun pada tanggal november (b) pengisian kursi dprd nya menggunakan dasar hukum yang sepatutnya dalam hal pembentukan kabupaten kota setelah pemilu tahun sedangkan fakta yuridisnya (melalui pertimbangan mahkamah) terungkap bahwa tangerang selatan terbentuk sebelum pemilu namun karena kaitkan ketentuan peralihan yang mengatur pengisian kursi dprd yang terbentuk sebelum pemilu menggunakan maka pengisian kursi dprd kabupaten pemekaran juga terhadap pengisian kembali kursi dprd induk kabupaten kupang) serta merta menggunakan dasar hukum kaitkan dengan undang undang nomor tahun sedangkan dprd kabupaten kupang sebagai kabupaten induk telah terbentuk berdasarkan pada undang undang tahun yang selanjutnya merupakan dasar rujukan penetapan alat kelengkapan dprd kabupaten kupang antaranya penetapan pimpinan dprd kabupaten kupang periode yang berdasar pada norma umum undang undang nomor tahun penegasan putusan mahkamah terbatas pada mempunyai arti bahwa dprd kabupaten kupang sebagai kabupaten induk pembentukannya berdasar tidak dapat dirubah lagi sepanjang pembentukan kabupaten sebelum pemilu dengan memperhatikan asas hukum tidak berlaku surut, dalam hal terjadi pembentukan kabupaten kota setelah pemilu berarti terjadi perubahan komposisi dprd kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada undang undang nomor tahun asas hukum lex spesialis logat generali, norma khusus menyambungkan norma umum perolehan kursi terbanyak lembaga dprd kabupaten kupang undang undang nomor tahun berhak atas kursi unsur pimpinan dprd kabupaten kupang periode yang telah tetapkan melaluirtinya perolehan kursi itu dengan berdasar pada norma khusus undang undang tahun tidak pada norma umum dikaitkan yang telah diterapkan dalam hal pembentukan kabupaten kota sebelum pemilu tahun dan dinyatakan bertentangan dengan uud serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui putusan mahkamah tanggal agustus penafsiran undang undang nomor tahun perolehan kursi terbanyak lembaga dprd kabupaten kupang berdasar norma umum dikaitkan dengan undang undang nomor tahun bukan pada norma khusus undang undang nomor tahun makna dari putusan mahkamah konstitusi tersebut atas, menguatkan kedudukan hukum pemohon sebagai pimpinan dprd kabupaten kupang periode karena pemohon mencalonkan diri sebagai anggota dprd kabupaten kupang hingga tetapkan menjadi anggota dprd kabupaten kupang periode selanjutnya ditetapkan menjadi pimpinan dprd kabupaten kupang periode berdasarkan pada aturan aturan: nomor tahun tentang pemilu undang undang nomor tahun perolehan kursi terbanyak hasil dari undang undang nomor tahun tentang pemilu bahwa putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu vii tanggal februari pada perkara pengujian undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dprd khususnya pimpinan dprd kab kota) dalam pertimbangan hukum sebagai berikut. . bahwa pemohon menyadari putusan mahkamah tersebut sebagai tafsir final dan mengikat serta berlaku untuk umum dan pada prinsipnya sebagai salah satu sumber hukum (yurisprudensi) yang telah berlaku republik indonesia, perihal penetapan pimpinan dprd kabupaten kota ditetapkan berdasarkan perolehan kursi terbanyak partai politik dalam pemilihan umum, tidak dengan mekanisme voting sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon pada perkara atas, sehingga pemohon berpendapat bahwa frasa kata dalam pemilihan umum" bermakna serangkaian kegiatan sekali pemilu yang diselenggarakan lima tahun sekali dengan tahapan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada undang undang nomor tahun tentang pemilu, dalam hal perolehan kursi lembaga dprd merupakan bagian dari tahapan pemilu penetapan perolehan kursi partai politik) dalam pemilihan umum sebagaimana diuraikan dalam undang undang tahun pimpinan dprd kabupaten kupang telah ditetapkan sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut telah menerapkan ketentuan ketentuan undang undang nomor tahun yakni perolehan kursi terbanyak lembaga dprd kabupaten kupang sebagaimana merupakan manifestasi dari hasil dalam tahapan pemilu, sehingga diterbitkannyatau untuk (lima) tahun bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah mengacu pada ketentuan undang undang nomor tahunini menekankan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah apabila memenuhi kuota perolehan kursi atau perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota dprd daerah bersangkutan, ketentuan ini mengisyaratkan bahwa 15x kuota dari perolehan kursi dan suara itu merupakan penetapan hasil pemilu undang undang nomor tahun tentang pemilu) sebagai bagian dari tahapan pemilu atau dalam hal ini pemilu tanggal april tahun yang netapan kursi akibat pengalihan kabupaten kota yang terbentuk sebelum pemilu tahun katakan dengan undang undang nomor tahun apabila ketentuan ini dihubungkan dengan perolehan kursi partai politik dprd kabupaten kupang pasca dialihkan kabupaten sabu raijua yang dimekarkan sebelum pemilu tahun dalam hal partai politik yang memenuhi ketentuan sesuai penetapan perolehan suara sah dan kursi partai politik undang undang nomor tahun sedangkan kursi dan akumulasi suaranya terpilih mewakili daerah pemekaran telah kurang karena dialihkan kabupaten pemekaran tersebut, maka otomatis prosentase kursi dan suaranya telah berkurang atau tidak lagi memenuhi ketentuan karena adanya penetapan perolehan suara dan kursi partai politik dprd kabupaten induk dalam hal terjadi pembentukan kabupaten ota setelah pemilu tahun dikaitkan dengan undang undang nomor tahun maka secara yuridis partai politik akan mengusulkan pasangan calon kepala daerah sesuai karena sebagai ketentuan khusus yang mengatur mekanisme pencalonan kepala daerah yang mempunyai relevansi dengan undang undang tahun tentang pemilu, sekalipun dengan penerapan dikaitkan dengan ketentuan undang undang nomor tahun akumulasi kursi dan suaranya telah tidak memenuhi jika hal ini dibiarkan ketertiban dan kepastian hukum penyelenggaraan pemilu kepala daerah tidak tercapai. bahwa mekanisme pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi lembaga dprd mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang bantuan keuangan kepada partai politik yang menyatakanketentuan ini mengisyaratkan bahwa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tersebut perhitungannya berdasar pada jumlah perolehan suara hasil pemilu dpr, dprd provinsi, dprd kabupaten kota, berarti dalam hal ini hasil pemilu tanggal april menjadi acuan sebagaimana dirolehan suara akibat pengalihan kursi dan suara kabupaten kota yang terbentuk sebelum pemilu tahunitujukan kepada partai demokrat kabupaten kupang yang posisi jumlah kursinya tetap kursi berdasarkan hasil keputusan pleno kpud kabupaten kupang nomor sk kpu kpg!!(setelah pengalihan) agar mengusulkan nama calon wakil ketua dprd kabupaten kupang untuk menggantikan pemohon yang berasal partai hanura kabupaten kupang, dasar hukum usulan penggantian pimpinan dprd kabupaten kupang wakil ketua) merujuk pada undang undang nomor tahunsedangkan penetapan pimpinan dprd kabupaten kupang definitif telah diselenggarakan dengan merujuk pada undang undang nomor tahun atau kursi terbanyak dan suara terbanyak berdasarkan penetapan pemilu tahun kabupaten kupang yang merujuk pada norma khusus undang undang nomor tahun tentang pemilu. bahwa alasan yang diangkat untuk mengganti posisi pimpinan dprd kabupaten kupang wakil ketua) yang dijabat oleh pemohon adalah karena jumlah kursi partai hanura terjadi pengurangan karena pengalihan dprd kabupaten sabu raijua maka partai demokrat yang kursinya tetap sehingga perlu diganti dengan partai politik yang memperoleh urutan kursi terbanyak pertama, kedua, ketiga setelah pengalihan kursi dprd kabupaten sabu raijua, apabila demikian pemohon sebagai perorangan warga negara republik indonesia yang berkedudukan sebagai pimpinan dprd asal partai hanura menjadi terancam posisinya, selanjutnya menurut pemohon makna adalah multitafsir karena tidak menguraikan atau menjelaskan bahwa perolehan kursi terbanyak itu apakah sesuai hasil pemilu yang selenggarakan berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilu undang undang nomor tahun ataukah perolehan kursi terbanyak karena ada penetapan hasil pemilu luar dari tahapan penyelenggaraan pemilu disebabkan pembentukan kabupaten kota sebelum pemilu tahun kaitkan undang undang nomor tahun menurut konvensi atau kebiasaan hukum tata negara republik indonesia mengisyaratkan bahwa partai politik memperoleh kursi lembaga dprd adalah melalui mekanisme pemilihan umum beserta tahapan tahapannya atau dengan berdasar pada ketentuan undang undang pemilu, apabila terjadi pembentukan kabupaten kota sebelum pemilu maka pengisian kembali kursi lembaga dprd adalah kembali pada tahapan pemilu yang telah dilewati sedangkan apabila terjadi pembentukan kabupaten kota setelah pemilu perhitungan perolehan kursi partai politik lembaga dprd kabupaten induk menggunakan dasar hukum dalam ketentuan undang undang susuk karena apa yang ditetapkan sebagai bagian dari tahapan pemilu telah valid dan memperhatikan asas hukum tidak berlaku surut. sehingga pemohon berpendapat perlu dilakukan pengujian norma untuk mendapatkan penafsiran yang tepat, sesuai dengan asas asas hukum dan tentunya menjamin kedudukan hukum setiap warga negara sebagaimana jamin dalam uud sehingga tidak ada lagi penafsiran yang muttitafsir atau berdasarkan pada pendapat sendiri, namun sepatutnya berdasarkan pendapat lembaga penafsir undang undang mahkamah konstitusi republik indonesia. surat ketua dprd kabupaten kupang nomor dprd tanggal maret dengan klasifikasi rahasia yang tujukan kepada bupati kupang, pada pokoknya meminta kepada bupati kupang agar meneruskan usulan penggantian wakil ketua dprd kabupaten kupang yang sementara dijabat saudara anthony namun, asal fraksi partai hati nurani rakyat dengan saudara matches liu asal fraksi partai demokrat. surat tersebut adalah prematur dan tergesa gesa karena tidak berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, karena tanpa suatu mekanisme kelembagaan dprd dalam hal usulan penggantian melalui surat tersebut tidak pernah paripurnakan dalam lembaga dprd kabupaten kupang untuk ditetapkan dalam keputusan dprd tentang pemberhentian dan penggantian pimpinan dprd kabupaten kupang wakil ketua), selain itu alasan pemberhentian pimpinan dprd kabupaten kupang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.: bahwa untuk pengujian norma hukum atasisibahwa apabila majelis hakim mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan pemohon, maka potensial kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh pemohon tidak lagi terjadi. pokok permohonan bahwa pemohon berpendapat perlunya diadakan uji norma hukum atas atau inkonstitusional bersyarat sepanjang ditaksir perolehan kursi terbanyak lembaga dprd kabupaten kota berdasarkan hasil penetapan perolehan kursi dprd kabupaten kota (setelah seluruh tahapan pemilu lewati) karena dialihkan keanggotaan dprd kabupaten induk dprd kabupaten kota yang terbentuk sebelum pemilu tahun dapat merugikan hak konstitusi pemohon sebagai warga negara sebagaimana dijamin oleh uud terutama sekali dan adapunngat jelas bahwemohon mengajukan permohonan dalam perkara guo karena apabila yang multitafsir membuka ruang atau cela penafsiran yang berlaku surut dan tidak beralaskan hukum dapat berdampak secara langsung terhadap kedudukan hukumbahwapemberhentian pimpinan dprd diganti dengan anggota dprd asal fraksi partai yang sama tidak dengan partai politik yang lain.an surat nomor dprd tanggal maret dengan klasifikasi rahasia merupakan upaya ilegal dan sebagai bentuk tindakan aparat negara tidak mematuhi atau menjunjung tinggi hukum dalam hal usulan pengisian kursi wakil ketua dprd kabupaten kupang menganggap bahwa hal ini telah terselenggarakan hingga terbitnya surat keputusan gubernur nttperoleh kursi dan suara terbanyak lembaga dprd kabupaten kupang,undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dprd lembaran negara republik indonesia tahun nomor menyatakan, pimpinan dprd kabupaten kota terdiri dari hurufpenentuan kursi wakil ketua dprd kabupaten kotamenyatakan:jamin dalam uud setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama hadapan hukum": dengan penerapan norma dikaitkan dengan dprd kabupaten kupang mengakibatkan serta merta penafsiransedangkamultitafsir dan berlaku surut serta tidak beralaskan hukum yang dengan demikian hak konstitusi pemohon sebagai warga negara tidak diakui, tidak terjaminkan dan tidak dilindungi kedudukannya secara hukum serta perlakuan tidak adil hal demikian tentu bertentangan dengan uud setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan : bahwa multitafsir dan berlaku surut) tahun menjadi sirna tengah jalan memasang hak konstitusi pemohon sebagai warga negara dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan untuk masa jabatan (lima) tahun, hal ini jelas mengarah pada ketidakadilan terhadap pemoho: bahwa apabila sepanjang ditafsirkannyadalam rentan waktu yang singkat akibat dari penerapan yang berlaku surut, dengan begitu melecehkan nama baik pemohon sebagai pribadi yang sepatutnya mendapat pengakuan dan jaminan depan hukum. yang multitafsir dan berlaku surut selainalam huruf dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan,undang undang tahun menyatakan:, ketertiban dan dalam hal terjadi pembentukan kabupaten sebelum pemilu tahun sehingga makna dari tersebut tidak mengandung keterbukaan dengan demikian lahir penafsiran yang berlaku surut sehingga mengakibatkan dalam hal ini pemohon sebagai warga negara republik indonesia tidak dijamin kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan menciptakan ketidakpastian hukum pemohon sebagai warga negara yang berkedudukan sebagai pimpinan dprd kabupaten kupang wakil ketua) periode sehingga mengarah pada ketidakadilan. pemohon memohon agar majelis hakim mahkamah konstitusi mempertimbangkan asas universal yaitu bilamana ada penerapan aturan hukum yang berdasar pada aturan hukum yang berlaku surut dan inkonstitusional, maka diberlakukan aturan yang menguntungkan bagi pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemohon perkara guo, atau mahkamah konstitusi menyatakan tersebut tidak diberlakukan bagi pemohon sepanjanghal terjadi pembentukan kabupaten sebelum pemilu tahun mahkamah konstitusi diharapkan tidakberdasarkan uraian tersebut atas, maka pemohon mengajukan permohonan guo,kesimpulan pimpinan dprd kabupaten kupang periode terbentuk sebagai manifes atau cerminan dari tahun tentang pemilu karena esensi perolehan kursi lembaga dprd adalah melalui mekanisme pemilu sebagaimana ditegaskan pada undang undang tahun pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota hasil dari tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut ditetapkan alat kelengkapan dprd kabupaten kupang antaranya pimpinan dprd kabupaten kupang periode sebagaimana merupakan perwujudan dari undang undang tahun tentang pemilu (norma khusus) dan berdasar (norma umum), dikaitkan dengan merupakan norma umum yang menyatakan perolehan kursi partai politik dalam hal pembentukan kabupaten kota setelah dan sebelum pemilu menggunakan norma umum hal ini jelas bertentangan dengan asas hukum lex spesialis logat generali (aturan khusus menyambungkan aturan umum) dan asas hukum non retroaktif hukum tidak berlaku surut), penerapan norma umum berdampak pada kelembagaan dprd kabupaten kupang yang terbentuk berdasarkan (norma khusus) dalam hal penerapan aturan secara berlaku surut, mengurangi jumlah kursi yang telah ditetapkan berdasar norma khusus, juga merombak posisi pimpinan dprd kabupaten kupang yang telah definitif untuk periode dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pemilu sela dengan norma umum pengaruhnya pada kelembagaan dprd kabupaten kupang juga merugikan hak konstitusinya jamin dalam uud khususnya dan berdasarkan hal atas pemohon sebagai warga negara republik indonesia merasa perlu mengajukan permohonan kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian dan atau memberi tafsir terhadap pimpinan dprd kabupaten kota ditetapkan berdasarkan perolehan kursi terbanyak partai politik lembaga dprd, sepatutnya ditaksir terbanyak berdasarkan hasil dari tahapan penyelenggaraan pemilu yang terselenggarakan berdasarkan pada norma khusus yang mengatur itu dalam hal ini undang undang nomor tahun tentang pemilu, sebaliknya jikakursi sejumlah kursi dprd kabupaten kota dalam hal terjadi pembentukan kabupaten kota sebelum pemilu tahun atau merupakan dampak dari penerapan dikaitkan dengan yang sebenarnya bukan norma khusus yang mengatur perolehan kursi partai politik dalam hal terjadi pembentukan kabupaten kota sebelum pemilu tahun dinyatakan bertentangan dengan uud khususnya dan serta dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. merupakan kelemahan peraturan perundang undangan yang mana tidak mengatur secara jelas bahwa pimpinan dprd kabupaten kota yang telah tetapkan dapat diberhentikan dan ganti dalam hal terjadi perubahan kursi unsur pimpinan dprd kabupaten kota, dengan demikian menciptakan multitafsir terhadap tersebut yakni pimpinan dprd kabupaten kota dapat diberhentikan dan ganti dalam satu periode dengan anggota dprd asal fraksi partai politik yang berbeda, hal demikian berlaku surut atau meniadakan suatu keadaan hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum, jaminan terhadap hak hak konstitusi warga negara republik indonesia yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pimpinan dprd untuk masa jabatan (lima) tahun provisi bahwa mengingatproses penggantian pemohon sebagai wakil ketua dprd kabupaten kupang sebagaimana melalui surat ketua dprd kabupaten kupang dengan dasar hukum yang belum pasti penafsirannya atau sementara uji konstitusinalitasnya tahun terhadap uud sampai adanya putusan mahkamah yang berkekuatan hukum tetap, final, dan mengikatberdasarkan hal atas, maka adalah sangat tepat apabila mahkamah memerintahkan untuk pejabat yang berwenang dalam menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dprd adalah gubernur nusa tenggara timur menghentikan sementara serangkaian tindakan atau upaya melalui proses yang sementara berjalan untuk menggantikan posisi pemohon sebagai wakil ketua dprd kabupaten kupang periode berdasarkan aturan hukumnya kini sedang ditaksir atau diuji oleh mahkamah konstitusi, sampai adanya putusan mahkamah yang berkekuatan hukum tetap, final, dan mengikatupaya penggantian pemohon sebagai wakil ketua dprd kabupaten kupang terus berjalan dengan tetap berpedoman pada norma yang multitafsir dan sedang diuji, maka hak konstitusional pemohon secara terus menerus dilanggar secara sengaja. petit berdasarkan uraian atas beserta bukti bukti terlampir, pemohon memohon agar majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memberikan putusan yang kamarnya sebagai berikut: dalam provisi: menerima permohonan provisi pemohon memerintahkan kepadatanggal januari perihal pengisian kursi wakil ketua dprd kabupaten kupang dan surat nomor dprd tanggal maret dengan klasifikasi rahasia, yang berdasar pada norma undang undang tahun sebagaimana sementara diuji konstitusionalitasnya setidak tidaknya sampai ada putusan mahkamah konstitusi dalam perkara guo yang berkekuatan hukum tetap: memerintahkan komisi pemilihan umum agar mengembalikan jumlah kursi dprd kabupaten kupang kembali pada jumlah yang tetapkan pada bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu tahun kabupaten kupang kursi kursi kembali semula tetapkan terdahulu dengan memperhatikan asas hukum tidak berlaku surut (non retroaktif), memerintahkan kepada gubernur nusa tenggara timur apabila proses dari lembaga dprd kabupaten kupang tetap lanjutkan sepanjang proses pengujian undang undang ini berlangsungmohon seluruhnya: menyatakan undang undang nomor tahun sepanjang ditafsirkadalah bertentangan dengan uud khususnya dan serta menyatakan undang undang nomor tahun sepanjang tafsirbukti fotokopi undang undang nomor tahun bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten sabu raijua provinsi ntt bukti fotokopi undang undang tahun tentang pemilu bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perubahan ke atas nomor tahun tentang pemerintahan daerah bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundangan bukti fotokopi nomor tahun tentang mahkamah konstitusi bukti fotokopi nomor tahun tentang peraturan tata tertib dprd bukti fotokopi nomor tahun tentang bantuan keuangan kepada partai politik dan laporannya tabel perhitungan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang ada lembaga dprd kabupaten kupang bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon bukti fotokopbukti fotokopi lampiran surat keputusan gubernur nttbukti fotokopi surat lembaga dprd kabupaten kupang nomor dprd tanggal oktober perihal: permintaan calon wakil ketua dprd kabupaten kupang periode bukti fotokopi surat dewan pimpinan cabang partai hanura kabupaten kupang nomor: dpc hanura kab kpg x tanggal oktober, perihal usulan nama calon wakil ketua dprd kabupaten kupang periode bukti fotokopi suratbukti fotokopi keputusan kpu kabupaten kupang nomor sk kpu kpg i1ukti fotokopi pertimbangan mahkamah dan amar putusan mahkamah konstitusi pada perkara nomor. puu viii tanggal agustus pada perkara pengujian undang undang nomor tahun dikaitkan dengan bukti fotokopi surat lembaga dprd kabupaten kupang nomor dprd tertanggal januari tentang hasil pengisian kursi wakil ketua dprd kabupaten kupang periode bukti fotokopi berita media harian terbitan kupang tertanggal februari dengan perikop theos liu ganti anthony namun jadi wakil ketua dprd kabupaten kupang bukti fotokopi pernyataan ketua sementara dprd kabupaten kupang tanggal oktober berkaitan dengan pembentukan kabupaten sabu raijua pengaruhnya terhadap jumlah kursi dprd kabupaten kupanghal mengenai kedudukan hukum atau legal standing dalam penjelasan undang unddalam perkara guo, pemohon adalah anggota dprd yang merasa dirugikan dengan keberadaan guo. mengenai kedudukan hukum pemoho. apakah benar pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum: bahwa tentang materi pengujian undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dprd. negara kesatuan, persamaan kedudukan hadapan hukum, segala tindakan negara harus berdasar atas hukum dan melalui proses hukumterhadap upaya mewujudkan tujuan bernegara untuk membangun kesejahteraan umum, bahwa menurut pemohon, guo bertentangan dengan uud antara lai. setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, menyatakan: ketua dan wakil ketua dprd kabupaten kota diresmikan dengan keputusan gubernur. terdapat tiga partai politik yang menempati perolehan kursi terbanyak pertama, kedua, ketiga sesuai penetapan hasil pemilu atau hasil dari tahapan penyelenggaraan pemilu tahun kabupaten kupang, untuk itu partai hanura kabupaten kupang sebagai partai politik peraih kursi dan suara terbanyak peringkat ketiga diminta oleh lembaga dprd kabupaten kupang melalui surat nomor dprd tanggal oktober perihal permintaan calon wakil ketua dprd kabupaten kupang periode yang ditandatangani oleh ketua sementara dprd kabupaten kupang bapak melitus ataukah, s.h., si, agar mengusulkan nama calon wakil ketua dprd kabupaten kupang sesuai ketentuan undang undang nomor tahun dan sebagai balasan terhadap surat tersebut partai hanura kabupaten kupang mengusulkan pemohon anthony melkianus namun, s.t. untuk mendapat penetapan sebagai pimpinan dprd wakil ketua) kabupaten kupang periode bahwa sesuai uraian pada poin gubernur ntt menerbitkan surat keputusanadapun nama nama anggota dprd kabupaten kupang asal partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama, kedua, dan ketiga yang ditetapkan sebagai pimpinan dprd kabupaten kupang periode melitus ataukah, s.h.,m.si sebagai ketua maria saku, s.h. sebagai wakil ketua anthony melkianus namun, s.t sebagai wakil ketua selanjutnya pengucapan sumpah dan janji pimpinan dprd kabupaten kupang periode laksanakan pada tanggal desember dengan dipandu ketua pengadilan negeri kupang. terhitung tanggal pengucapan sumpah janji tersebut pemohon menjalankan tugas, tanggung jawab sebagai wakil ketua dprd kabupaten kupang periode masa jabatan pimpinan dprd adalah terhitung sejak pengucapan sumpah dan janji, serta berakhir bersamaan berakhirnya masa jabatan anggota dprd. bahwa pemohon menyampaikan asumsi asumsi yang menghubungkan antara objek permohonan guo dengan kedudukan pemohon yang beralih dari wakil ketua dprd menjadi anggota dprd kabupaten kupang sebagai bentuk kerugian konstitusional yang dihadapkan antara undang undang guo dengan undang undang dasar dan padahal jika diteliti lebih lanjut, perubahan status pemohon bukan akibat dari pemberlakuan objek permohonan guo melainkan akibat dari berlakunya undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten samurai jua, yaitu pemekaran dari kabupaten kupang, bahwa setelah dipelajari ternyata permohonan yang diajukan oleh pemohon, menurut pendapat pemerintah adalah sama sekali tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar karena terhadap objek permohonan guo justru merupakan amanat dari dan undang undang dasar yaituahwa berdasarkan undang undang nomor tahun dibentuklah kabupaten samurai jua sebagai kabupaten pemekaran dari kabupaten kupang, mengingat jangka waktu antara pembentukan kabupaten samurai jua dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun tidak lebih dari bulan maka berdasarkan undang undang nomor tahun yang menyatakan, pengisian dprd provinsi tidak dilakukan bagi kabupaten kota yang dibentuk setelah pemilihan umum, yang dibentukmurai jua, yang berasal dari pemilu kabupaten kupang, bahwamurai jua, khususnya untuk partai hanura yang semula kursi berkurang menjadi kursi: bahwa menurut pemerintahhal ini menyebabkan pemohon tidak memenuhi syarat untuk menduduki unsur pimpinan dprd dan kehilangan jabatan sebagai wakil ketua dprd kabupaten kupang, sehingga menurut pemerintah, bahwa norma yang berbunyimerupakan pilihan kebijakan dari pemerintah anggappenentuan siapakah yang menjadi pemenang pemilu, maka, bahwa oleh karena itu, apabila terjadi pemekaran wilayah atau pembentukan kabupaten baru akan memulaibahwandang undang dasar namun dalam hal penyebarannya dalam undang undang, pemerintahanndang undang dasarbahwa norma norma yang ada dalam undang undang dasar, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut atas,pr, dpr, dpd, dprdundang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dprd tidak bertentangan dengan dyang berasal dari partai hati nurani rakyat hanura) kabupaten kupang, dengan berdasarkan keputusan komisi pemilihan umumtanggal mei dan berdasarkantanggal agustus bahwadan berdasarkan hal tersebut, pemohon ditetapkan sebagai pimpinan wakil ketua) dprd kabupaten kupang periode dengan masa jabatan (lima) tahun sesuai dengan ketentuan bahwa dalam rangka pembentukan pemerintahan kabupaten sabu raijua sebagai pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten sabu raijua yang disahkan tanggal november komisi pemilihan umum kabupaten kupang melakukan pengisian jumlah kursi dprd kabupaten sabu raijua pada tanggal februari dpemilu legislatif terpilih mewakili daerah pemilihan sabu raijua dprd kabupaten sabu raijua. akibat pengalihan kursi tersebut, berdampak pada perubahan komposisi jumlah kursi partai politik dprd kabupaten kupang yang ditetapkan dalam keputusan kputanggal mei sehingga jumlah kursi partai hanura yang merupakan partai dari pemohon juga berkurang dari kursi menjadi kursi. oleh karena adanya perubahan komposisi perolehan kursi tersebut maka jumlah kursi partai hanura menjadi berkurang sehingga berdasarkan ketentuan posisi unsur pimpinan dprd kabupaten kupang yang telah ditetapkan juga menjadi berubah dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemohon, sehingga merugikan hak konstitusional pemohon, bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon tersebut, menurut mahkamah, pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya sehinggmohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas terhadap uudpemohon mengajukan alasan alasan pokok sebagai berikut:' menurut pemohon, multitafsir sehingga membuka ruang atau celah penafsiran yang berlaku surut dan tidak beralasan hukum dan dapat berdampak secara langsung terhadap kedudukanyang sama, tidak diganti dengan anggota partai politik yang lain. bahwantang hal pengisian kursi wakil ketua dprd kabupaten kupang periode bertanggal januari dan surat nomor dprd bertanggal maret dengan klasifikasi rahasia, merupakan upaya ilegal dan sebagai bentuk tindakan aparat negara yang tidak mematuhi atau menjunjung tinggi hukum. ketentuan yang merupakan usulan pengisian kursi wakil ketua dprd kabupaten kupang tersebut menganggap. hal ini telah terselenggarakan hingga terbitnya surat keputusan gubernur nusa tenggara timuryang memperoleh kursi dan suara terbanyak lembaga dprd kabupaten kupang.dijamin dalam uudenerapan norma dikaitkan dengan dprd kabupaten kupang mengakibatkan terjadinya perubahan penafsiran tentangadapubersifat multitafsir dan diberlakukan secara surut sehingga tidak konstitusional karena.,dangkan uud menyatakan, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan : bahwa karena mutltitafsir dan berlaku surutnya tahun menjadi sirna tengah jalan sehingga hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang dijamin konstitusi untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan untuk masa jabatan (lima) tahun tidak terlindungi: apabila sepanjang ditafsirkan,menurut pemohon, selain multitafsir dan berlaku surut yangimaksud dalamhuruf dan huruf menyatakan,: ketertiban danmaka kabupaten sabu raijua resmi terbentuk, bahwa sabu raijua pada penyelenggaraan pemilu tahun masih tergabung dalam wilayah hukum kabupaten kupang. berikut diuraikan bagian tahapan penyelenggaraan pemilu kabupaten kupang, dalam kaitan dengan pembentukan kabupaten sabu raijua sebagai berikut: dapil dan alokasi kursi oleh kpu kabupaten kupang pada bulan juni alokasi dapil dan kursi sabu raijua termasuk dalam dapil tersebut dengan alokasi kursi) sesuai jumlah penduduk sebagaimana ditentukan dalam huruf undang undang nomor tahun tentang pemilu: pengajuan calon anggota dprd kabupaten kupang oleh partai politik peserta pemilu agustus s.d september penetapan daftar calon tetap dct) anggota dprd kabupaten kupang oleh kpu kabupaten kupang pada bulan oktober pembentukan kabupaten sabu raijua secara yuridis formalpemilu serentak provinsi ntt pada tanggal april penetapan hasil pemilu tahun kabupaten kupang dilaksanakan pada tanggal mei oleh kpu kabupaten kupang, pengucapan sumpah dan janji anggota dprd kabupaten kupang hasil pemilu tahun pada tanggal september tahapan pemilu atas merujuk pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilu junctoengan terbentuknya kabupaten sabu raijua, komisi pemilihan umum kabupaten kupang berwenang melakukan pengisian jumlah kursi dprd kabupaten sabu raijua deng, bahwa pemohon mohon agar mahkamah konstitusi menyatakan tersebut tidak diberlakukan bagi pemohon sepanjang ditafsirkandalam hal terjadi pembentukan kabupaten sebelum pemilu tahun dan menyatakantanggal mei yang pada pokoknya menyatakan bahwa: menurut pemerintah, guo sama sekali tidak bertentangan dengan dan uud karena terhadap objek permohonan guo justru merupakan amanat dari dan uud yaitu memberierdasarkan undang undang nomor tahun dibentuklah kabupaten sabu raijua sebagai kabupaten pemekaran dari kabupaten kupang. mengingat jangka waktu antara pembentukan kabupaten sabu raijua dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun tidak lebih dari bulan, maka berdasarkan yang menyatakanbu raijua, yang berasal dari pemilu kabupaten kupang,yang mendapat jatahbu raijua, khususnya untuk partai hanura yang semula kursi berkurang menjadi kursi: menurut pemerintah,menyebabkan pemohon tidak memenuhi syarat untuk menduduki unsur pimpinan dprd yaitu sebagai wakil ketua dprd kabupaten kupang, sehingga menurut pemerintah,: bahwa norma yang menyatakan, merupakan pilihan kebijakan dari pemdianggap pemerintahhal menentukan siapakah yang menjadi pemenang pemilu,: oleh karena itu, apabila terjadi pemekaran wilayah atau pembentukan kabupaten baru akan mengubah,ud,norma norma yang ada dalam uud: dengan demikian menurut pemerintah, tidak bertentangan dengan dan uud pendapat mahkamahkepada:perihal pengisian kursi wakil ketua dprd kabupaten kupang, tanggal januari dan surat nomor dprd tanggal maret dengan klasifikasi rahasia, yang berdasar pada norma karena tersebut sedang diuji konstitusionalitasnya: komisi pemilihan umum dimohon agar mengembalikan jumlah kursi dprd kabupaten kupang pada jumlah yang ditetapkan pada bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu tahun kabupaten kupang kursi)) kursi kembali semula (ditetapkan terdahulu dengan memperhatikan asas hukum tidak berlaku surut (non refractive), gubernur nusa tenggara timur apabila proses dari lembaga dprd kabupaten kupang tetap dilanjutkan sepanjang proses pengujian undang undang ini berlangsung dimohonyang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara guo: i3 menimbang bahwa terhadap permohonan provisi pemohon, menurut penilaian. oleh karena itu, mahkamah tidak. dalamimpinan sebagaimana dimaksud dalam berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak dprd kabupaten kota yang menurut pemohon bertentangan dengan uudurut pemohon, tersebut multitafsir sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas non refractive (larangan berlaku surut) serta tidak memenuhi asas asas pembentukan peraturan perundang undangan:mengemukakan hal hal sebagai berikut: kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar (vide uud 1945j): anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah dipilih melalui pemilihan umum (vide d: pemekaran suatu daerah adalah aspirasi dan kehendak dari rakyat yang berdaulat, i3, i3 menimbang bahwa menurut mahkamah, ada juga kemungkinan bahwa dengan terjadinya pemekaran daerah, maka pimpinan dprd yang sudah ditetapkan berdasarkan urutan perolehan kursi ternyata berasal dari daerah pemilihan yang kemudian keluar dari daerah induk. dalam keadaan demikian, maka yang bersangkutan tak mungkin tetap bertahan untuk menjadi wakil rakyat daerah induk, sehingga kepastian hukum tentang jabatan yang melekat padanya harus diakhiri pula: i3 menimbang bahwa mahkamah berpendapat terjadinya pemekaran daerah bisa saja secara ekstrem menyebabkan terjadinya kekosongan kursi dprd dari satu parpol yang semula mendapat kursi pimpinan dprd tersebut. hal ini mungkin terjadi jika diasumsikan bahwa kantong pemilih satu partai tertentu hanya terpusat satu lokasi yang kemudian keluar dari daerah induk dan masuk daerah yang dimekarkan. dalam keadaan demikian adalah tidak mungkin atas nama kepastian hukum bagi masa jabatan yang sudah diperoleh, seorang pimpinan dprd berasal dari parpol yang tidak lagi mempunyai kursi daerah yang bersangkutan atau urutan perolehan kursinya menjadi lebih sedikit dari perolehan kursi parpol lainnya tetap menduduki jabatan sebelumnya, menurut mahkamah, ketentuan itulah yang justru sesuai dengan kepastian hukum yang adil, sekaligus perlakuan yang sama hadapan hukum (vide uud yakni bahwa parpol yang sebelum pemekaran daerah urutan perolehan kursinya kurang dari parpol lainnya tetapi kemudian sebab adanya pemekaran daerah urutan perolehan kursinya menjadi lebih banyak berhak menduduki jabatan pimpinan dprd. sebaliknya parpol yang urutan perolehan kursinya menjadi berkurang dan tidak lagi menempati urutan perolehan kursi terbanyak harus diberhentikan dari jabatan pimpinan dprd. hal tersebut bersesuaian pula dengan ketentuan uud yang memberikan kepada setiap warga negara kesempatan yang sama dalam pemerintahan, i3. menimbang bahwa mengenai dalil pemohon bahwa bertentangan dengan uud yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, khususnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, menurut mahkamah dalam hal pemberhentian pimpinan dprd yang sebelumnya urutan perolehan kursi paspornya terbanyak, kemudian karena pemekaran daerah lalu sebagian kursi dari parpol beralih daerah baru (pemekaran) sehingga tidak lagi menempati urutan perolehan kursi terbanyak dan oleh karena itu harus diberhentikan dari jabatan pimpinan dprd, mahkamah berpendapat, makna kata kata tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah berlaku mutlak bidang hukum pidana karena hal itu bertentangan dengan asas legalitas. adapun dalam hubungan dengan permohonan pemohon, pemberhentian dari jabatan, bukan dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, melainkan berdasarkan perubahan urutan perolehan kursi parpol pemohon karena adanya perpindahan kursi anggota dprd parpol pemohon sehingga perolehan kursi parpol pemohon tidak lagi menempati urutan terbanyak: i3. menimbang bahwa semua anggota dprd, mewakili para pemilih yang memilih mereka. jikalau para pemilih yang berdaulat sudah tidak lagi termasuk dalam wilayah daerah induk, melainkan telah termasuk dalam wilayah daerah pemekaran, maka anggota dprd yang masih tetap wilayah daerah induk sudah tidak mewakili pemilih yang sudah termasuk wilayah daerah pemekaran. dengan demikian, setiap ada pemekaran daerah dan ada pemindahan kursi dprd daerah pemekaran akan mengubah konfigurasi dukungan pemilih yang berdaulat kepada parpol tertentuaria farida indrawi muhammad alim pendapat berbeda (d dissenting opinion) terhadap putusan perkara ini, (empat) hakim konstitusi yaitu hamdan zelda, akil mochtar, maria farida indrawi dan anwar usman, mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: isu utama yang dipersoalkan oleh pemohon dalam permohonan guo adalah adanya ketidakpastian hukum atas haknya sebagai pimpinan dprd yang diangkat untuk masa jabatan tahun karena adanya pengisian anggota dprd daerah pemekaran setelah penetapan pimpinan dprd hasil pemilu. situasi ini berimplikasi pada perubahan komposisi kursi bagi partai politik daerah induk yang mengubah komposisi pimpinan dprd daerah induk. oleh karena itu, isu hukum yang dipersoalkan yaitu mengenai adanya pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin konstitusi. pemilu legislatif terpilih mewakili daerah pemilihan lima) sabu raijua dprd kabupaten sabu raijua, pengisian juga berlaku bagi dprd kabupaten kupang dengan mengisi kembali jumlah kursi dengan dasar hukum dikaitkan dengan undang undang nomor tahun (sebagaimana telah dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui amar putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii tanggal agustus perkara pengujian norma dan undang undang nomor tahun tentang mpr,dpr,dpd,dprd), pengisian diselenggarakan melalui rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten kupang tanggal februari dituangkan dalam keputusan pleno komisi pemilihan umum kabupaten kupang nomor sk kpu kpgerikut partai politik yang memperoleh kursi lembaga dprd kabupaten kupang sebelum dan setelah pengalihan keanggotaan dprd kabupaten sabu raijua: hasil dari tahapan penyelenggaraan pemilu tahun norma khusus undang undang tahun tentang pemilu) ditetapkan: partai golkar kursi partai pdi p kursi partai hanura kursi suara) partai demokrat kursi suara)kursi partai pelopor kursi total kursi kursi kepastian hukum (legal certainty) adalah prinsip universal bagi negara hukum. prinsip kepastian hukum dimaksudkan untuk memberi jaminan bagi warga negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan predictable, yaitu dampak atau implikasi suatu keadaan dapat diprediksi dan diperkirakan secara pasti sehingga subjek hukum terhindar dari ketidakpastian dan untuk melindungi subjek hukum dari penggunaan kekuasaan secara sewenang wenang. dalam sistem hukum civil law seperti yang dianut indonesia, kepastian hukum didefinisikan dan diukur dari tindakan pejabat yang dapat diprediksi secara maksimum. kepastian hukum merupakan nilai yang mendasar bagi legalitas dari tindakan tindakan legislatif maupun administratif yang dilakukan oleh para pejabat publik. uud menjamin perlindungan dan pemenuhan prinsip kepastian hukum bagi setiap warga negaracara tegas menentukan masa jabatan pimpinan dprd. walaupun demikianmemberikan jaminan bahwa pimpinan dprd diangkat untuk masa jabatan tahun setelah pengucapan sumpah divide dan hal ini dikukuhkan secara administratif dengan surat keputusan pengangkatan oleh gubernur (vide jaminan masa jabatan tahun itu diperkuat lagi dengan ketentuan mengenai pemberhentian pimpinan dprd yang hanya bisa dilakukan sebelum masa jabatan berakhir karena: a). meninggal dunia, b). mengundurkan diri sebagai pimpinan dprd: c). diberhentikan sebagai anggota dprd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: atau d). diberhentikan sebagai pimpinan dprd. pemberhentian pimpinan dprd menurut huruf tersebut hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan: a). melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik dprd berdasarkan keputusan badan kehormatan: atau b).diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundang undangan. ketentuan tersebut juga mengatur apabila pimpinan dprd tersebut berhenti tengah masa jabatannya, maka hanya dapat diganti oleh pimpinan yang diusulkan oleh fraksi partai politik yang bersangkutan. (vide dan )j. bahwa dari berbagai ketentuan tersebut, hukum memberi jaminan masa jabatan pimpinan dprd adalah lima tahun dan tidak ada mekanisme untuk pemberhentiannya tengah masa jabatan kecuali berdasarkan ketentuan oleh karena itu, alasan yang digunakan untuk mengganti posisi salah satu pimpinan dprd kabupaten kupang yang dijabat oleh pemohon dengan alasan jumlah kursi partai hanura berkurang setelah pengalihan sebagian anggota dprd kabupaten sabu raijua akibat pengisian anggota dprd daerah pemekaran adalah tidak adil bagi pemohon karena menyalahi ketentuan mengenai alasan alasan pemberhentian pimpinan dprd tengah masa jabatan. tidak ada satupun mekanisme hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan untuk memberhentikan pimpinan dprd karena perubahan komposisi jumlah kursi akibat pemekaran daerah, sehingga hukum harus memberi jaminan bagi seseorang yang sudah diangkat menjadi pimpinan dprd untuk masa jabatan lima tahun dan tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya tanpa alasan yang sudah diatur dengan jelas. apabila penafsiran diterapkan dalam kasus pemekaran daerah sehingga seorang pimpinan dprd yang telah mendapatkan jabatan tersebut atas dasar perolehan kursi dari hasil pemilu menjadi kehilangan jabatan karena diberhentikan tengah masa jabatan luar alasan alasan yang sudah ditentukan sebelumnya, maka hal itu merupakan bentuk perlakuan hukum yang tidak adil dan pelanggaran atas prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi. mekanisme penentuan pimpinan dprd bukanlah persoalan konstitusional, tetapi persoalan legal policy dan politik hukum pembentuk undang undang. artinya, apakah pimpinan dprd ditentukan berdasarkan peringkat perolehan kursi partai politik ataukah peringkat jumlah kursi dprd atau pemilihan oleh anggota dprd hanyalah cara dan pilihan politik semata mata dan bukan persoalan konstitusi. oleh karena itu, dalam kasus ini persoalan legal policy tidak boleh mengorbankan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi cast hak seseorang yang telah diangkat untuk menduduki jabatan pimpinan dprd selama tahun yang telah dijamin oleh hukum yang telah ada sebelumnya. oleh karena itu, untuk mencegah pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin konstitusi, maka penafsiran tersebut perlu dibatasi dan ditegaskan oleh mahkamah. dalam hal ini seharusnya mahkamah mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan adalah inkonstitusional bersyarat (conditional unconstitutional), yaitu inkonstitusional sepanjang tidak ditafsirkan: komposisi pimpinan dprd tidak berubah walaupun terjadi perubahan komposisi jumlah kursi masing masing partai politik akibat pengisian anggota dprd daerah pemekaran dari kabupaten kota yang terjadi setelah penetapan pimpinan dprd kabupaten kota induk berdasarkan hasil pemilihan umum , panitera pengganti, ttd. hani dhani berhubung dengan pengisian keanggotaan dprd kabupaten sabu raijua, maka salah satu caranya mengalihkan keanggotaan yang terpilih dari dapil (lima) sabu raijua pada pemilu jumlah kursi partai politik yang dialihkan dprd kabupaten sabu raijua partai golkar kursi partai pdi p kursi partai hanura kursi partai pkb kursi partai pdk kursi partai pelopor kursi total kursi kursi keputusan pleno kpud kabupaten kupang nomor sk kpu kpg inorma umum dikaitkan dengan ketentuan undang undang nomor tahun partai golkar kursi partai pdi p kursi partai demokrat kursi partai hanura kursipipi kursi pengisian kekosongan partai pkpi kursi pengisian kekosongan total kursi kursi berdasar pada. dikaitkan dengan undang undang nomor tahubahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum mahkamah pada perkara pengujian kaitkan dengan undang undang nomor tahun menyatakan bahwapengisian kembali kursi dprd kabupaten kupang sebagai kabupaten induk juga menggunakan ketentuan kaitkan dengan nomor tahun (setelah pemilu tahun dengan penerapan dasar hukum itu menyebabkan: pengurangan alokasi kursi dari yang ditetapkan terlebih dahulu adalah kursi alihkan kursi, diisi kembali kursi sehingga jumlah kursi dprd kabupaten kupang kini adalah kursi, hal ini bertolak belakang dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilu: pemilu dilaksanakan lima tahun sekali tahapan penyelenggaraan pemilu. bahwa pengaturan undang undang pemilu mengisyaratkan bahwa pemilu sekali dalam lima tahun dengan tahapan tahapannya artinya sekali pemilu hanya sekali pula tahapan itu, sedangkan kabupaten kupang semua tahapan pemilu telah dilalui, karena ada pembentukan kabupaten sabu raijua sebelum pemilu tahun maka dikurangi jumlah alokasi kursi berdasar ketentuan dikaitkan undang undang nomor tahun yang mengatur pengisian kembali kursi kabupaten induk dalam hal pembentukan kabupaten kota setelah pemilu, sedangkan secara fakta dan yuridis bahwa sesungguhnya kabupaten sabu raijua terbentuk sebelum pemilu sama dengan kota tangerang selatan berarti pengisian kembali kursi dprd kabupaten induk yang telah ditetapkan itu adalah inkonstitusional dan menghancurkan kepastian hukum penyelenggaraan pemilu. pengurangan jumlah kursi dprd kabupaten kupang sebagai dampak dari penerapan ketentuan dikaitkan undang undang nomor tahun (pembentukan kabupaten kota setelah pemilu) berdampak jumlah kursi partai politik yang sesuai hasil penetapan pemilu (tahapan penyelenggaraan pemilu) atau yang ditetapkan dalamkursi yang diperoleh mewakili daerah pemilihan sabu raijua dialihkan untuk pengisian kursi dprd kabupaten sabu raijua, terjadi pengurangan kursi pada komposisi fraksi murni partai politik secara kelembagaan dprd yang terbentuk berdasarkan pada penetapan hasil pemilu atas, juga berpengaruh pada posisi partai politik yang berhak atas unsur pimpinan dprd kabupaten kupang periode yang ditetapkan sebelum pengalihan kursi dprd kabupaten sabu raijua melaluisesuai undang undang nomor tahun adalah partai hanura kabupaten kupang yang pada pemilu meraih kursi (peringkat ke kursi dan suara terbanyak sesuai penetapan hasil pemilu) pengisian kembali kursi dprd kabupaten kupang dengan dasar hukum kaitkan undang undang nomor tahun mengakibatkan posisi pada unsur pimpinan dprd kabupaten kupang menjadi tidak pasti. partai politik yang sesuai dengan hasil pemilu tahun tidak mendapatkan kursi sebagaimanamemperoleh kursi bukan melalui melalui tahapan penyelenggaraan pemilu, alasannya semua tahapan penyelenggaraan pemilu telah selesai |
sdan undang undang nomor tahun tentang penertiban perjudian terhadap undang undang dasar negara republik indonesia yang diajukan oleh: i1. nama sujud, pekerjaan buruh: alamat jalan intan nomor kelurahan sumur batu, kecamatan kemayoran, jakarta pusat: nama liem dat kui: pekerjaan wiraswasta: alamat jalan industri iii nomor gunung sehari utara, jakarta pusat: berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret memberi kuasa kepada farhat abbas, sh., mh., muh. burhanuddin, sh., rakhmat jaya, sh., mh., moh. laser arafat, sh., dan lihat hutabarat, sh., para advokat pada kantor hukum farhat abbas rekan beralamat kantor jalan mampang prapatan nomor jakarta selatanri para pemohon: membaca kesimpulan tertulis dari paraebutdan kuhp dan bis dan kuhp serta nomor tahun tentang penertiban perjudian. kedudukan hukum legal standingmelainkan hegemoni kekuasaan kepada hukum, sehingga melawan uud yang menganut kekuasaan hukum. bahwa akibat kondisi korupsi kuhp, isi nomor tahun tentang penertiban perjudian selaku bosnya, juga malfunction dan manipulatif, pada sebagai berikut sinya diatur oleh kuhp. bahwa dalam menentukan pemidanaan terhadap suatu perbuatan seseorang harus memperhatikan nilai kerugian korban yang dalam hal ini adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai yang mengalami penderitaan, sedangkan dalam perbuatan judi, tidak ada korban (tidak ada victim), sehingga tidak timbul kerugian. bahwa wacana perdebatan tentang perjudian, kembali menjadi sesuatu yang menarik karena dibicarakan dilarung kopi oleh berbagai kalangan mulai strata terbawah sampai strata teratas, seperti wacana perlunya judi ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak melanggar hukum (kriminalisasi) lahir dari kajian ilmiah berupa disertasi doktor muhammad azis syamsuddin dengan judul kegiatan perjudian sebagai predikat offence tindak pidana pencucian uang dalam sistem hukum pidana indonesia , fakultas hukum universitas pajajaran, bandung. menurut azis upaya yang dilakukan pemerintah adalah kriminalisasi perjudian yaitu suatu proses menghilangkan sifat dilarang dan diancam pidana dari suatu tindakan pidana yang semula merupakan tindak pidana menjadi tindakan yang tidak dilarang dan tidak diancam pidana. pemerintah harus segera mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan perjudian dengan membatasi melalui lokalisasi aktivitas perjudian tempat tempat tertentu dengan pengawasan ketat dan pengelolaan yang baik, sehingga perjudian yang tadinya berdampak negative dapat memberikan pengurus positif bagi seluruh masyarakat indonesia, karena hasil dari perjudian berupa pajak dapat dialokasikan untuk pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. bahwa secara ilmiah atau naskah akademik masalah perjudian sudah dibahas azis syamsuddin dalam disertasinya tersebut diatas dengan merujuk teori hukum pembangunan dengan mengutip pendapat prof. mochtar kusumaatmaja yang menyatakan bahwa hukum harus dipandang sebagai sarana pembaruan masyarakat, meski hukum dibangun untuk menciptakan ketertiban, hukum harus memberi ruang gerak untuk perubahan, bukan malah menghambat pembaruan demi mempertahankan nilai nilai lama yang sudah ditinggalkan. bahwa kegiatan perjudian harus dilihat secara komprehensif yang akanre. industri judi dijadikan salah satu daya tarik wisata yang disesuaikan dengan kebudayaan, kebiasaan yang berlaku secara internasional seperti halnya beberapa negara islam atau beberapa negara maju seperti hongkong, singapura, amerika. bahwa masyarakat indonesia dengan semangat pluralisme, transparansi, supremasi hukum dan demokratisasi yang saat ini sudah berkembang, sehingga pandangan (paradigma) atas masalah perjudian dapat dilurustidak melepaskan diri dari ikatan substansial agama. bahwa kiranya mahkamah konstitusi dapat melakukan terobosan hukum dengan melakukan penafsiran atau terobosan hukum terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia atau melakukan terobosan hukum dengan pembatasan bersyarat berkaitan dengan dan bis kuhp dan undang undang nomor tahun tentang penertiban judi yang dimohonkan pengujian dengan hak konstitusional yang dijamin uud yaituemohon untuk seluruhnya. menyatakan dan bis kuhp dan undang undang nomor tahun tentang penertiban judtau setidaknya menyatakan dan bis kuhp dan undang undang nomor tahun tentang penertiban judi dilakukan pembatasan bersyarat dengan dikecualikan bagi warga negara dimana permainan judi sudah merupakan tradisi atau kebiasaan atau permainan judi dilokalisir ditempat tertentu yang diberi izin atau larangan permainan judi bagi pemeluk agama yang mengharamkan judi atau larangan permainan judi ditempat yang tidak mendapat izindihnertiban perjudian: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemberantasan kegiatan subversi: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pencabutan nomor pnas tahun tentang pemberantasan kegiatan subversi: bukti fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan nomor tahun tentang penertiban perjudian, bukti fotokopi keputusan presiden nomor tahun bukti fotokopi petikan keterangan pidana juncto kurap nomor pid. pn.jkt.pst, surat tuntutan nomor pdm258 https surat dakwaan nomor reg perak pdm https bukti fotokopi berkas artikel artikel dari internet yang berkaitan dengan kuhp dan nomor tahun bukti fotokopi buku sayur emas, penulis farhat abbas, berkas penangguhan penahanan atas nama tersangka, kartu keluarga lim dat kui dan ktp lim dat kui, bukti fotokopi berkas penangguhan penahanan atas nama tersangka sujud, bukti fotokopi berkas penangguhan penahanan atas nama tersangka santo, bukti fotokopi kartu keluarga liem dat kui, bukti fotokopi ktp liem dat kui, selain itu, pemohon juga telah mengajukan satu orang saksi yang bernama endah danaksi endah bahwa pemohon yang bernama sujud pada tahun ditahan karena iseng bermain gale pasar pada saat akan bekerja pasar, bahwa bermain judi yang dilakukan oleh sujud bukan mata pencaharian tetapi hanya merupakan iseng karena mata pencaharian tetap sujud adalah kuli tukang sayur, bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penangguhan penahanan, tetapi ditolak oleh polres jakarta pusat, bahwa menurut saksi, sujud adalah motor penggerak ekonomi rumah tangga sehingga ketika sujud penjara maka mata pencaharian keluarga menjadi hilang: bahwa sujud bermain judi pasar sumur batu dan imbasnya hanya karena iseng bermain judi sujud ditahan berbulan bulan, yang menurut saksi hal tersebut tidak setimpal dengan jumlah uang yang dipakai dalam permainan judi tersebut: i2pemohonjkt.pst, dengan pidana penjara selama (empat) bulan (satu) minggu, karena dianggap melanggar ketentuan bis kuhp, karena itu ketentuan menurut pemohon dengan berlakunya ketentuan dan bis kuhp dan undang undang nomor tahun tentang penertiban judi, dianggap telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya: bahwa akibat dari putusan tersebut pemohon beserta keluarganyhanya seka, dan hal demikian merupakan potret dan kebiasaan masyarakat dari mulai strata terendah sampai strata tertinggi: bahwa begitu pula terhadap pemohon ii, yang menganggapditempat tempat perjudian kelas bawah, untuk skala besar, para tukang membangun "imperium""setoran pengamanan". permainan olahraga kerap pula dijadikan ajang taruhan seperti pada olahraga sepakbola, golf, tinju dan sebagainya, yang seharusnya mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin oleh konstitusi, bahwa menurut pemohon perjudian yang digambarkan seolah olah akan menghancurkan generasi bangsa adalah tidak benar,as mengakibatkan ambruknya mental, budaya dan perekonomian bangsa, te: bahwa menurut pemohon secara tinjauan hukum positif, isi kuhp yang mengatur pidana perjudian adalah yang bersifat malfunction yang korupsi, ringkasan substansinya bahwa "barangsiapa melakukan perjudian, . kalimat "barangsiapa" melakukan perjudian, melainkan hegemoni kekuasaan kepada hukum, sehingga melawan uud yang menganut kekuasaan hukum, bahwa menurut pemohon, akibat kondisi korupsi kuhp, maupun undang undang nomor tahun tentang penertiban perjudian, juga malfunction dan manipulatif, sebagaimana disebutkan pada pasa! sebagai berikut ""zinnya diatur oleh kuhp, bahwa menurut pemohon, equality (persamaan hak muka hukum dan pemerintahan) maka ketentuan tersebut bersifat diskriminatif, dan jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia" yang dijamin oleh uud sehingga tiap warg, singkatnya menurut pemohon, norma yang terdapat dalam umemperhatikan ketentuan ketentuan tersebut atas, dan berdasarkan putusan putusan mahkamah konstitusi sebelumnya, berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon yang berkedudukan selaku buruh dan wiraswasta merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya dan bis kuhp dan undang undang nomor tahun tentang penertiban judi, maka dalam hal ini pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia ketua majelis hakim konstitusi untuk menilainya, apakah pemohon mempunyai kedudukan hukum atau tidak dalam permohonan pengujian dan bis kuhp dan undang undang nomor tahun tentang penertiban judi tersebut, sebagaimana ditentukkuhp, bis dan kuhp, undang undang nomor tahun tentang penertiban perjudian sehubungan dengan anggapan pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan dan bis kuhp dan undang undang nomor tahun tentang penertiban judi bertentangan dengan uud khususnya undang undang dasar negara republik indonesia tahun menurut pemerintah adalah tidak tepat sebab alasan utama pemohon mengajukan permohonan hak uji materiil ini hanyalah karena pemohon telah jatuh hukuman penjara (empat) bulan dan (satu) minggu oleh pengadilan negeri jakarta pusat, sehingga pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya. pemohon tidak dapat memerinci korelasi pemberlakuan dan bis kuhp dan undang undang nomor tahun tentang penertiban judi dengan kerugian yang ditimbulkannya terhadap hak hak konstitusionalnya pemohon yang terdapat dalam uud ketentuan yang dimohonkan para pemohon untuk diuji berbunyi sebagai berikut: kuhpnjelasan nomor tahue: negara indonesia adalah negara hukum . dan negaranya .nomor tahun berbunyi menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. nomor tahun berbunyi merubah ancaman hukuman dalam kuhp, merubah ancaman hukuman dalam kuhp: merubah ancaman hukuman dalam kuhp: merubah sebutan menjadi bis. nomor tahun berbunyi pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud undang undang ini, berbunyi pelaksanaan ini diatur dengan peraturan perundang undangan. nomor tahun berbunyinomor tahun berbunyi undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ketentuan tersebut diatas oleh pemohon dianggap bertentangan dengan serta undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang berbunyi sebagai berikut negara indonesia adalah negara hukum.ii diwilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.mendalilkan dan bis kuhp dan undang undang nomor tahun tentang penertiban judi, bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun adalah tidak tepat. selain argumentasi para pemohon terhadap dalil yang dikemukakan para pemohon sendiri tidak jelas dan kabur (obscura libel), pemohon juga tidak memerinci secara tepat dan lengkap dasar hukum larangan timbulnya kerugian terhadap hak hak konstitusionalnynegara republik indonesia tahun lebih tegas pemohon tidak menjelaskan secara rinci dalam hal apa dan bagaimana bentuk pertentangan (kontradiksi) tersebut terjadi: mengapa hanya pemohon yang merasa hak konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, untuk kemudian menyatakan peraturan yang dimohonkannya dianggap bertentangan dengan uud perlu diingat bahw dan tidak bertentangan dengan uud perubahan kedua uud menegaskanl ini berarti apabila para pemohon merasa dibatasi hak dan kewajibannya dalam bermain judi karena bermain judi itu dilarang berdasarkan ketentuan yang dimohonkan para pemohon, hal tersebut dapat dibenarkan karena ternyata bukan hanya hak dan kewajiban pemohon saja yang dibatasi dengan diberlakukannya peraturan yang dimohonkan para pemohon dan hal ini adalah sejalan dengan bunyi uud (perubahan kedua),, konsekuensi diberlakukannya suatu ketentuan larangan, dalam hal ini undang undang tentang perjudian, adalah logis apabila terhadap setiap orang yang melanggarnya dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang dalam suatu negara hukum berwenang untuk menjatuhkannya sebagaimana yang dialami oleh pemohon pertama. penjatuhan hukuman terhadap pemohon pertama dengan pidana penjara selama bulan dan minggu karena terbukti melakukan tindak pidana perjudian putusan jakarta pusat nomor: pid. pn.jkt.pst) tidak berarti hak konstitusionalnya dirugikan akibat pemberlakuan tentang penertiban perjudian sehingga pemohon pertama mengklaim dirinya beserta keluarganya mengalami gangguan, tekanan dan kehilangan pendapatan pekerjaan sehari hari. pemohon pertama tidaklah akan mengalami hal seperti yang disebutkannya itu apabila pemohon pertama dalam perilaku kehidupannya sehari hari selalu taat hukum. apabila cara berpikir pemohon pertama ini diikuti, maka mahkamah konstitusi akan penuh dengan permohonan uji material perundang undangan pidana manapun karena menghukum setiap pelaku tindak pidana. hak konstitusional pemohon pastilah terjamin dan tidak dirugikan oleh uud dan dan nomor tahun tentang penertiban judi bila pemohon pertama tidak melakukan pelanggaran hukum, sebagai norma hukum, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan dan bis kuhp dan undang undang nomor tahun tentang penertiban judijustru dengan memberi contoh persamaan dengan melokalisasi psk pekerja sek komersial) dalam suatu area akan menyebabkan masyarakat dating berbondong bondong tempat lokalisasi psk: bagaimanapun hal ini akan terjadi apabila perjudian dilokalisasi dalam suatu area atau kawasan, anggota masyarakat akan berbondong bondong datang karena hasrat ingin tahu tentang permainan judi apa saja yang dipermainkan: maka akan dapat diperkirakan, sebagian besar anggota masyarakat dari semula hanya sekedar ingin tahu atau ingin mencoba permainan judi, setelah mencoba dengan memasang terusan uang ala kadarnya, lama kelamaan akan menjadi penasaran dan ingin mengulangi lagi peruntungannya dengan harapan bisa menang, keadaan inilah yang kemudian dapat membuat masyarakat menjadi pemalas dan tidak ingin bekerja karena selalu mengharapkan keuntungan atau penghasilan tanpa harus bekerja keras, tidak ingat bekerja untuk memberi nafkah anak dan istri, atau yang kerap terjadi adalah penjudi tidak segan segan untuk menjual harta benda yang diperoleh dengan kerja keras untuk digunakan sebagai modal bermain judi dengan pengharapan keuntungan besar tanpa usaha keras, lupa pulang kerumah dan mengabaikan keharmonisan dan keutuhan keluarga pada akhirnya akan membuat rumah tangga sebagian besar masyarakat indonesia menjadi berantakan. pemerintah berpendapat, apabila pemohon berkeinginan untuk bermain judi mengapa tidak melakukannya saja malaysia atau singapura dan bukan malah membuka wacana perdebatan yang tidak perlu, karena harus menguras tenaga dan pemikiran terhadap hal yang sudah baik, dengan melakukan pengajuan permohonan uji material perundang undangan tentang penertiban perjudian saat ini yang dikuatkan akan menimbulkan demo pro dan kontra yang sesungguhnya tidak perlu. apakah pemohon tidak dapat memperkirakan dampak negatif yang lebih luas apabila perjudian izinkan dalam suatu area atau kawasan seperti yang diuraikan atas?esar tetapi diperoleh dari kegiatan yang dilarang agama. pendapatan negara yang bersumber dari pajak mungkin saja sangat besar. tetapi haruskah pembangunan bangsa dan negara diperoleh dari sumber yang tidak layak dilihat dari sisi agama?kita tidak menginginkan kerukunan umat beragama yang dengan susah payah dibangun dan dibina untuk mendapatkan suasana yang sejuk dan damai menjadi pecah hanya karena permohonan pemohon? dari, tidak hanya pemerintah, para ulama dan pemuka agama, musisipun ikut merasakan bagaimana negatifnya apabila judi dilegalkan, bukankah ada judul lagu yang menggambarkan akibat judi tersebut, judul lagu dimaksud adalah aku sengsara karena judi."perkembangansebelum norma hukum tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan, mengapa norma yang batal demi hukum atau dapat dibatalkan tersebut harus dijadikan sebagai norma hukum? bukankah hal itu merupakan pekerjaan yang sia sia saja? karena itu adalah sangat keliru apabila perjudian dapat dibiarmelepaskan diri dari ikatan substansial agama. dengan berkembangnya negara bukan berarti hukum juga harus diubah hanya untuk kepentingan perorangan atau golongan.dalam bermain judi. berkarya secara kreatif dapat disalurkan pada hal hal yang lebih posisi selain daria berjudi. suatu negara yang kokoh dan berdaulat tidak mungkin dibangun dengan judi. negara tidak mengekang warga negaranya untuk berkarya apapun bentuknya dan bidangnya bahkan negaranegara ri, tapi apa yang dapat dikaryakan anak negeri dari hasil perjudian? bukankah malah sebaliknya bahwa perjudian akan merusak moral generasi muda sebagai penerus mencapai cita cita bangsa. pemerintah oleh karena itu mengharapkan agar mahkamah konstitusi tidak perlu melakukan terobosan hukum terhadap perjudian dengan mencabut perundang undangan yang mengatur penertiban perjudian karena akan membuat hukum negara kita semakin tidak bisa dijadikan pegangan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, manusiawi dan konsisten: bahwa saksi ahli dan saksi yang diajukan pemohon ternyata hingga sidang ditutup tidak dapat dihadirkan. pemohon, hal mana membuktikan bahwa pemohon tidak siap dalam pengajuan permohonan uji materiil ketentuan guo. lebih tepat lagi, keterangan saksi indah sebagai satu satunya saksi yang dihadirkan pemohon ternyata tidak dapat menunjukkan hubungan langsung antara berkurangnya hak hak konstitusional pemohon dengan ketentuan guo yang dimohonkan untuk diuji. saksi indah bahkan menyakini apabila pemohon dihukum penjara karena pemohon bermain judi dan apabila pemohon tidak bermain judi maka pemohon tidak akan dihukum. dengan demikian dapat dipastikan bahwa hak hak konstitusional pemohon dibatasi dikurangi hanyalah karena pemohon mendapat hukuman karena pemohon bermain judi (melanggar hukum). jadi bukan karena pemberlakuan ketentuan guo yang memohonkan, hak hak konstitusional pemohon dikurangi dibatasi tanpa pemohon melanggar hukum (bermain judi), bahwa penempatan kuhp dalam buku kuhp tentang ketertiban umum, menunjukkan bahwa tujuan dicantumkannya ketentuan perjudian dimaksud sebagai sarana menciptakan ketertiban umum yang dapat timbul dari dampak dilakukannya kegiatan perjudian. dengan demikian, mempertahankan yang mengatur larangan bermain judi, tidak saja berguna untuk menjaga ketertiban umum tetapi juga sebagai perwujudan pengakuan norma agama yang melarang umatnya bermain juddan bis dan kuhp, serta dan undang undang nomor tahun tentang penertiban perjudibis dan kuhp, serta dan undang undang nomor tahun tentang penertiban perjudian tidak bertentangan dengpemohon dalam permohonan guo mengajukan permohonan pengujian atas dan bis kuhp dan undang undang nomor tahun tentang penertiban judi. dan kuhp:rduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pecahannya, makekepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. dian kuhp:dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang pemundang undang nomor tahun tentang penertiban perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan" ((staatsblad tahun nomor )." undang undang nomor tahun tentang penertiban perjudian undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ketentuan ,dan serta bis dan kuhp, serta dan undang undang nomor tahun tentang penertiban perjudian, menurut pemohon berpotensi merugikan hak hak konstitusional dan dianggap bertentangan denganyang berbunyi:pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan dan bis dan kuhp serta nomor tahun tentang penertiban judi, pertama merupakan pihak yang dirugik. dan uud yang berbunyi: uud negara indonesia adalah negara hukumhak dan atau kewenangan konstitusional yang dianggap pemohon dirugikan oleh berlakunya kitab undang undang hukum pidana (kuhp) dan undang undang nomor tahun tentang penertiban perjudian (untuk selanjutnya singkat nomor tahunyang telah dibatasi oleh putusan mahkamah konstitusi terdahuluparanakatas kitab undang undang hukum pidana (untuk selanjutnya disebut kuhp) dan undang undang nomor tahun tentang penertiban perjudian pemohon dalam permohonan guo pada pokoknya mengemukakan bahwa ketentuan dan serta bis dan kuhp serta dan nomor tahun menimbulkan kerugian hak konstitusional berupa ketiadaan perlindungan hukum dan ketidakpastian hukum atas diri pemohon sebagaimana dijamin dalam uuddalam pembukaan uud telah disebutkan bahwa negara republik indonesia berdaulat berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa" dan dalam uud disebut. bahwa bahwa ditinjaubahwa atas dasar itu, dalam uud menyebut bahwa pemohon mendalilkan bahwa kegiatan perjudian dapat (vide permohonan guo butir hal. bahwa terhadap dalil tersebut dpr berpendapat. masih banyak sektor sektor lain yang dapat dijadikan komoditi dalam menaikkan tingkat perekonomian masyarakat indonesia seperti lebih memperkenalkan kekayaan alam indonesia dengan meningkatkan promosi bidang pariwisata alam ataupun adat istiadat dan budaya bangsa indonesia. hal ini justru selaras dengan uud yang menyebutpemohon mendalilkan norma dalam uud yaitu memberikan hak konstitusional bagi pemohon untuk memilih pekerjaan diantaranya melakukan kegiatan perjudian untuk menambah pendapatan atau penghasilan dari kegiatan judi sampingan atau iseng maupun dari kegiatan judi tetap (vide permohonan guo butir hari. bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpendapat bahwa pemohon keliru dalam menafsirkan isi uud karena isi uud yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", adapun isi dalam uud yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memilih pekerjaan adalah uud bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang mengemukakan,bertentangan dengan uud terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpendapat bahwa pemohon tidak menjelaskan secara spesifik, aktual, dan rinci dalam hal apa dan bagaimana kerugian konstitusional yang dialami langsung oleh pemohon sebagai akibat adanya pertentangan dengan uud sebagaimana didalilkan pemohon. bahwa.ahwa hal tersebut berarti apabila pemohon merasa dibatasi hak dan kewajibannya dalam bermain judi karena dilarang berdasarkan ketentuan undang undang yang dimohonkan pengujian, menurut dpr hal tersebut dapat dibenarkan, karena ternyata bukan hanya hak dan kewajiban pemohon saja yang dibatasi dengan diberlakukannya ketentuan undang undang guo yang dimohonkan pengujian para pemohon,, karenanya hal ini sejalan dengan bunyi uud perlu dipahami bahwa. bahwa dpr berpendapat ketentuanngujian oleh. bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang mengemukakan bahwa hukum sebagai sarana pembaruan harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat termasuk mengatur perjudian. terhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpendapat bahwakarena itu sangat keliru apabila perjudian dapat dilegalkan dengan memberi ruang bagi masyarakat untuk melokalisasi perjudian. dengan berkembangnya negara bukan berarti hukum juga harus dirubah hanya untuk kepentingan perorangan atau golongan.dalam bermain judi. negara kesatuan republik indonesia tidak mengekang warga negaranya untuk berkarya apapun bentuknya dan bidangnya bahkanbangsa dan negara yang sesuai dengan nilai nilai budaya, agama, dan moralitas, serta keyakinan yang menjadi bagian dari sila sila pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia. bahwa pemohon mengemukakan bahwa norma dari dan uud memberi ruang bagi pemohon khususnya pemohon untuk melakukan aktivitas perjudian sebagai bagian dari budaya atau tradisi turun temurun, dan pemohon memberikan salah satu contoh aktivitas perjudian tidak dapat dipisahkan dari budaya dan tradisi adalah kebudayaan masyarakat bali yang menggemari judi buntut (taken) dan sabung ayam (vide permohonan guo butir hal. bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpendapat bahwadinahwa berdasarkan uraian uraian tersebut, dpr berpandangan ketentuan ,dan serta bis dan kuhp serta dan undang undang nomor tahun tentang penertiban perjudiidak bertentangan dengan dan uudbis kitab undang undang hukum pidana (selanjutnya disebut kuhp) dan dan undang undang nomor tahun tentang penertiban perjudioleh karena permohonan para pemohon mengenai pengujian materiil bis kuhp dan dan yang dijamin uud karena ditangkap serta ditahan atas sangkaan melakukan perjudian (vide buktitahun tentang penertiban judi, sehingga terdapat.atas dasar dan undang undang yang dimohonkan guo serta mempunyai kebiasaan bermain judi yang merupakan tradisi secara turun temurun. berdasarkan dalil dalil para pemohon tersebut, menimbang bahwa para pemohon pada pokoknya memohon pengujian bis dan kuhp dan terhadap uud:::dan yang pada pokoknya memuat ketentuan bahwa seluruh delik perjudian sebagai kejahatan, meningkatkan ancaman pidana dan kuhp, sekaligus mengubah penomoran menjadi bis kuhp, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur penertiban perjudian melalui peraturan pemerintah terhadap uud para pemohon mengajukan alasan alasan pokok sebagai berikut: dan undang undang yang dimohonkan pengujian guo telah melanggar ketentuan konstitusi yang menegaskan jaminan persamaan depan hukum (equality before the law), serta bersifat diskriminatif karena permainan judi sudah merupakan kebiasaan masyarakat mulai dari strata bawah sampai strata tertinggi: omzet perjudian sangat besar sehingga masalah perjudian tidak hanya dilihat dari baik atau buruknya, melainkan juga dari manfaatnyadampak sosial perjudian indonesia bisa dihindari dengan memberikan izin dan melokalisasi aktivitas perjudian,: berlakunya dan undang undang guo dapat menghancurkan sendi sendi kehidupan bangsa yang., dan perekonomian bangsa,, dan membuka sarana dan prasarana lapangan kerja. banyak warga negara indonesia yang tertampung dan menjadikan lahan pendapatan dan kebutuhan hidup dari perjudian dan tidak jarang sangat meningkatkan pendapatan bagi mereka, perjudian tidak dapat dipisahkan dari budaya dan tradisi turun temurun dari sebagian masyarakat indonesia, sehingga kriminalisasi perjudian bertentangan dengan prinsip pluralisme indonesia: pemberlakuan dan bis kuhp dan bertentangan dengan uud oleh karena itu, para pemohon memohon kepada mahkamah untuk menyatakan dan undang undang guo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,seorang saksi bernama endah, yang memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal juni yang pada pokoknya menerangkan, bahwa pemohon yang bernama sujud pada tahun ditahan karena iseng bermain gale pada saat sedang bekerja pasar. bahwa bermain judi yang dilakukan oleh sujud bukan merupakan mata pencaharian tetapi hanya iseng. mata pencaharian tetap sujud adalah kuli tukang sayur. dengan adanya penahanan tersebut, sujud tidak dapat lagi mencari nafkah untuk diri dan keluarganya, i3 menimbang terhadap permohonan para pemohon, pemerintah telahbahwanorma larangan perjudian tersebut, menurut pemerintahpemerintah berpendapat, apabila para pemohon berkeinginan untuk bermain judi mengapa tidak melakukannya saja malaysia atau singapura,anyak tetapi diperoleh dari kegiatan yang dilarang agama.:berkembang: berdasarkan dalil dalil tersebut menurut pemerintah dari undang undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan uud i3: pembukaan uud menyatakan bahwa negara republik indonesia yang berkedalaman rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa". uud menyata: ditinjau dari aspek: atas dasar itu, uud menyata, masih banyak sumber sumber pendapatan negara yang dapat digali tanpa harus melakukan hal yang: larangan perjudian berdasarkanrierdasarkan uraian uraian tersebut, dpr berpandangan dan undang undang yang dimohonkan pengujian oleh pemohon tidak bertentangan dengan uud pendapat mahkamah i3 menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum atas, persoalan pokok yang harus dijawab oleh mahkamah adalah apakah dari undang undang yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon bertentangan dengan konstitusi. berdasarkan uraian pokok permohonan para pemohon dan keterangan pemerintah serta keterangan dpr sebagaimana diuraikan atas, ada beberapa persoalan yang harus dijawab oleh mahkamah, yaitu: apakah perjudian sudah merupakan budaya dan tradisi turun temurun dari sebagian masyarakat indonesia sehingga tidak bisa dilarang? apakah kriminalisasi perjudian mengakibatkan hilangnya hak setiap orang untuk memajukan dirinya serta hak setiap orang mendapatkan perlakuan hukum yang adil? i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan, permainan judi sudah menjadi budaya dan tradisi sebagian masyarakat indonesia. para pemohon mencontohkan perjudian bagi etnis tertentu seperti tionghoa, bali, sebagian manado dan batak merupakan tradisi (vide dalil para pemohon angka menurut mahkamah meskipun judi telah lama dipraktikkan oleh banyak etnis indonesia, namun berjudi dianggap suatu perbuatan yang tidak baik menurut nilai nilai masyarakat. mahkamah sependapat dengan pemerintah dan dpr, yang menyatakan bahwa larangan atau kriminalisasi perjudian dilakukan dengan tujuan semata mata untuk kepentingan umum berdasarkan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. menurut mahkamah, nilai nilai moral dan nilai nilai agama yang dianut masyarakat indonesia pada umumnya menganggap perjudian sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai nilai moral dan nilai nilai agama. jika pun ada bentuk permainan yang merupakan bagian dari ritual ajaran agama seperti disebutkan oleh para pemohon, namun tidak dengan sendirinya merupakan perjudian apabila tidak diikuti dengan pertaruhan yang mengandung untung suntingan. lagi pula, permainan yang demikian pastilah mendapat izin jika hal itu merupakan bagian dari ritual ajaran agama. dengan demikian menurut mahkamah, dari undang undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan masyarakat untuk menjalankan agamanya serta kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya, sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi, i3 menimbang bahwa menurut mahkamah, larangan perjudian tidak mengakibatkan adanya pembatasan dan tidak menghalangi hak setiap orang untuk memajukan dirinya, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif serta hak untuk mendapat perlakuan hukum yang adil karena menurut nilai yang diterima oleh masyarakat, berjudi adalah perbuatan yang tidak baik. terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa omzet perjudian adalah sangat banyak untuk keuntungan ekonomi bagi negara, sehingga dapat mengatasi masalah pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, menurut mahkamah, meskipun negara memerlukan anggaran biaya yang banyak, namun tidak berarti bahwa untuk mendapatkan biaya yang banyak itu harus dengan menghalalkan segala cara, termasuk melegalkan perjudian. oleh karena itu, menurut mahkamah dalil dalil para pemohon tersebut tidak beralasan hukum: i3. menimbang bahwa berdasarkan dalil dalil permohonan para pemohon seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, menurut mahkamah, walaupun para pemohon mempersoalkan konstitusionalitas bis kuhp, serta tetapi substansi permohonan para pemohon adalah mempersoalkan tidak memungkinkannya dikeluarkan izin perjudian wilayah indonesia walaupun lokalisasi daerah daerah atau tempat tertentu. menurut mahkamah, persoalan tidak dapat diberikannya izin perjudian bukanlah bersumber dari ketentuan bis kuhp, dan tetapi bersumber dariyang tidak memberi kemungkinan untuk dibukanya lokalisasi perjudian dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia, sedangkan mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menguji dan menilai peraturan perundang undangan bawah undang undang: i3 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, mahkamah menilai, dalil dalil permohonan para pemohon tidak beralasankamis tanggal tiga puluh satu bulan maret tahun dua ribu sebelas, danmuhammad alim, dan anwar usmanttd. muhammad alim anwar usman panitera pengganti ttd. hani dhaniterkandung dalam dan bis kuhp dan undang undang nomor tahun tentang penertiban judi.nomor tahun tentang penertiban judi. bahwatelah dirugikan dengan norma yang akan diujikan yakni dan, bis kuhp dan undang undang nomor tahun tentang penertiban judi. bahwa equality (persamaan hak muka hukum dan pemerintahan)ohon pertama, sehingga merupakan pihak yangakibat dari putusan tersebut, pemohon pertama beserta keluargpertama hanya seke. bahwa pemohon pertama merupakan salah satu potret dari kebiasaan masyarakat mulai dari strata terbawah sampai strata tertinggi melakukan kebiasaan permainan judi sambil mengisi waktu lowong yang secara represif telahhancurnya sendi sendi kehidupan sebuah rumah tangga bukan karena permainan jadinya tetapi karena ketidakadilan dari peraturan dan perundang undangan yang tidak seimbang, cenderung membabibuta dan menyengsarakan serta menjadi cermin sejarah bahwa negeri indonesia terbelenggu dan terjajah produk hukum kita sendiri (buku sayur emas terbitan koekoesan karya farhat abbas dan mustofa nahrawardaya).kebiasan atau tradisi judi dan potensi industri judi indonesia hendaklah dapat dilihat dari sudut pandang berbagai aspek kehidupan, jangan sampai dengan niat yang bagus tetapi justru sebaliknya undang undang ini dapat disalahgunakan oleh penegak hukum sebagai sarana pemerasan, penjejakan seperti halnya sejarah dimana kolonial dahulu mengatur judi untuk menjerat kalangan pribumi yang hobi dan budayanya sabung ayam dan gaplek serta tebak tebakan. bahwa.tempat tempat perjudian kelas bawah, untuk skala besar, para tukang membangun imperiumsetoran pengamanan'. permainan olah raga kerap pula dijadikan ajang taruhan seperti pada olah raga sepakbola, golf, tinju dan sebagainya. bahwa omzet dari perjudian sangat besar sehingga masalah perjudian tidak hanya dilihat dari baik atau buruk melainkan juga agar memberi manfaatbahwa mencermati berbagai sudut pandang, kiranya lokalisasi perjudian disatu kawasan tertentu yang jauh dari lingkungan padat penduduk merupakan solusi paling realistis dalam mengatasi persoalan judi liar indonesia, pemanfaatan dan pemberdayaan pulau pulau terluar untuk lokasi industri judi, sehingga siapa pun yang ingin berjudi dipersilahkan datang lokasi lokasi perjudian yang telah ditetapkan, bagi yang berjudi diluar lokasi lokasi tersebut akan diganjar dengan sanksi hukuman yang berat. bahwa dampak sosial perjudian indonesia bisa dihindari dengan melokalisasi aktivitas perjudian, contoh malaysia. lokasi perjudian seperti pulau penting highlands malaysia menggunakan peraturan yang tegas dan ketat, misalnya warga negara yang beragama islam dilarang memasuki area perjudian. judi sebagai salah satu sumber pendapatan negara dari sektor pariwisata untuk peningkatan kesejahteraan sosial khususnya masyarakat ekonomi lemah, oleh karena itu perjudian indonesia haruslah direalisasikan karena kenyataan selama ini menunjukkan, meski aturan hukum tentang larangan sudah sangat banyak dan jelas, fenomena perjudian terselubung masih banyak dan makin menjamur serta merambah hingga lingkungan masyarakat kecil, malah sudah menjadi rahasia umum bahwa industri perjudian terselubung diproteksi berbagai pihak termasuk oleh aparat penegak hukum. kuhp digambarkan seolah olah akan menghancurkan generasi bangsa dan perekonomian bangsa, dan malah sebaliknya banyak warga negara indonesia yang tertampung dan menjadikan sebagai lahan pendapatan dan kebutuhan hidup tak jarang sangat meningkatkan pendapatan, contohnya mereka dapat membangun rumah, desa dan lain sebagainya sebagai lambang kemakmuran, seperti halnya pabrik rokok yang sangat jelas membahayakan keselamatan jiwa mengakibatkan kematian tetapi tetap saja diperbolehkan dengan dalih mempekerjakan dan memberi penghidupan bagi khalayak ramai, oleh karena itu perlu ada kejelasan dan batasan sejauhmana pelarangan itu, untuk kalangan,golongan atau siapa saja yang dapat diizinkan sesuai kaidah dan manfaatnya, tidak jarang adanya indikasi dari negara negara tetangga yang selalu melakukan upaya upaya terselubung untuk menantang, membiayai aksi demo agar indonesia tidak akan pernah dibuka lokasi perjudian dengan alasan persaingan, disebabkan karena para wisatawan asing akan lebih tertarik mengunjungi dan berinvestasi indonesia dengan alasan indonesia adalah negeri yang terindah didunia, dengan penegakan hukum yang tegas dan hak asasi sebagai negara yang sangat demokratis. oleh karena itu agar mahkamah dapat menjelaskan dan menentukan hak hak yang pantas dan jelas terutama yang menyangkut agama, karena ada agama dan budaya tertentu yang tidak mengharamkan perjudian, seperti halnya pajak adalah kewajiban setiap warga negara membayar pajak dan bagi yang tidak taat membayar dikenai sanksi denda dan pidana penjara, tetapi dengan alasan tertentu untuk meningkatkan investasi pemodal atau pengusaha asing dan nasional, pemerintah dapat mengambil kebijakan tax holiday atau free tax bagi pengusaha. bahwa secara tinjauan hukum positif, isi kuhp yang mengatur pidana perjudian adalah malfunction yang korupsi, ringkasan substansinya bahwa barangsiapa melakukan perjudian,. kalimat barangsiapa melakukan perjudian,yang telah ditetapkan menjadi undang undang olehi1. nama amri bin nurhasyim: agama islam: tempat, tanggal lahir lamongan julli huron bin nurhasyim als. mulas, agama islam: tempat, tanggal lahir lamongan februarbdul azis als. imam samudra, agama islam: tempat, tanggal lahir serang, januari jenis kelamin laki laki: tempat tinggal perum griya serang indah blok serang banten. berdasarkan surat kuasa nomor tpm pst. sku. mk.viii. tanggal agustus memberi kuasa kepada: wirawan adnan, sh., h.m. mahendradatta, sh., ma., mh., achmad michigan, sh., akhmad khalid, sh., radar faisal, sh., fahmi ahmad, sh., agus setiawan., sh., rita, sh., glory arinoviandi, sh., sutera sapto jalu, sh., hery susanto, sh., guntur fatahillah, sh., manna, sh., dan abdul rahim, sh., semuanya berprofesi sebagai advokat dan penasehat hukum, yang tergabung dalam tim pengacara muslim pusat, beralamat jalan pinang nomor pondok labu jakarta selatan bertindak untuk dan atas nama pemohon: selanjutnya disebut sebagai . io. pmeriksa bukti bukti: telah mendengar keterangan saksi dan para ahli dari pemohon: telahgustus dan diperbaiki kembali pada tanggal agustus mengemukakan hal hal sebagai berikut: pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian undang undang puu ) tentang norma norma yang terdapat dalampemidanaan mati, karena pemohon tidak mempersoalkan dihapuskannya pidana mati, namun prosesnya yang harus lebih manusiawihal hal sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,merupakan undang undang yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahunahli dan satu orang saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah, sebagai berikut: bukti fotokopiukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor pid tanggal januari bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor pid tanggal juni bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor pid tanggal maret bukti fotokopi putusan nomor a630 capital case januari supreme court the united states, atas nama james malahan petition) richard allen, etal., respondents), bukti fotokopi putusan nomor sc mr, supreme court kentucky, atas nama rap base and thomas bowling appellant jonathan press, commissioner, kentucky department corrections, glenn haeberlin, warden, kentucky state penitentiary, and ernie fletcher, governor kentucky appellees). keterangan saksi pemohon pastur charlie arrows bahwa saksi adalah seorang rohaniwan, dan sesuai yang saksi alami pada saat eksekusi terpidana mati antonius dan samuel, terpidana mati antonius dan samuel saat itu diborgol kaki maupun tangan dengan rantai dan dibalut seperti mummy dengan kain atau semacam ban dalam supaya tidak bergerak. sesudah itu, saksi diberi kesempatan untuk maju dan membuka kain hitam yang tertutup kepala untuk berdoa bersama antonius dan antonius bercerita hatinya siap untuk meninggalkan dunia ini: bahwa saksi menyampaikan kepada antonius suatu bacaan ketika mana yesus saat akan meninggal, dan kepada antonius saksi mengatakan agar tidak kecil hati, dan percaya bahwa dengan bertobat dia juga dapat masuk dalam surga: bahwa terpidana mati antonius menitipkan benda yang ada dalam kantongnya, yaitu sapu tangan, selembar uang seratus ribu rupiah, sepatu, serta jam tangan, dan cincin yang dititipkan kepada petugas lembaga diserahkan kepada isterinya. terpidana mati antonius juga bercerita kepada saksi, bahwa antonius merasa kesal karena tidak mendapat keadilan sebab permohonan rasanya ditolak,meter belakang dua regu penembak, bahwa sebelum dilaksanakan eksekusi dibacakan terlebih dahulu semacam berita acara tentang jenisnya, selesai membaca vonis dua regu menembak bersama sama. sesudah penembakan antonius maupun samuel mengerang kesakitan selama kurang lebih tujuhlama. kemudian kurang lebih menit setelah penembakancandi pusat untuk dilakukan otopsi,lihatnya mana terpidana mati antonius dan samuel diikat seperti mummy, dan serangan selama menit yang dialami oleh terpidana mati antonius dan samuel dirasakan seperti siksaan (cruel), bahwa berdasarkan pengalaman saksi selama menemani orang yang akan meninggal, belum pernah menyaksikan orang yang tidak tenang. biasanya saat mau meninggal hatinya sudah tidak tenang karena ada proses, ada lima tahap, yaitu menolak, marah, tawar menawar, depresi, marah dengan diri sendiri, kemudian menerima. biasanya yang saksi alami orang yang sudah mengalami proses itu, saat meninggal hatinya tenang dan saksi belum pernah menunggu orang saatnya mau meninggal marah marah atau menolak atau bagaimana: bahwa yang saksi alami ketika sebelum terpidana mati antonius dieksekusi adalah jelas merasa tidak adil dan tidak rela dieksekusi. keterangan ahli pemohon yaitu kematian, dan ahli paling sering mendapatkan mati klinis, yang beberapa antaranya dapat dihidupkan kembali dengan cara ilustrasi. hal tersebut membuat ahli sangat concern dengan definisi mati:dunia lain hanya ada sedikit perbedaan: bahwa ada dua definisi mati, pertama, klasik yaitu berhentinya fungsi spontan pernapasan dan sirkulasi yang pasti atau dengan kata lain ireversibel, definisi klasik tersebut sama seluruh dunia. kedua, bila seseorang mengalami mati batang otak maka dinyatakan mati walaupun jantungnya masih hidup, masih berdenyut finalnya, hatinya, maupun paru parunya. mengenai soal yang kedua ini, negara lain ada yang menganut mati otak, artinya, menunggu seluruh otak mati baru dinyatakan mati: bahwa yang dijelaskan oleh saksi charlie arrows, merupakan definisi mati klasik, yaitu berhentinya fungsi spontan pernafasan dan sirkulasi yang telah pasti, bahwa penembakan dalam hukum tembak memang ditargetkan sasarannya adalah jantung, tetapi dalam kenyataan belum tentu jantung yang kena. jadi ahli yakin pada terpidana yang ditembak mati tidak terkena jantung, sebab kalau jantung yang kena jantung langsung hancur dan pecah, maka tidak ada sirkulasi darah, sehingga dalam waktu tujuh sampai sebelas detik orang tersebut akan pingsan. dengan demikian kalau pun dia mengerang, hanya dalam tujuh sampai sebelasyaitu setelah banyak darah keluar sehingga shock kemudian pingsan. dari waktu menit tersebut kemungkinan yang terkena pembuluh besar dekat jantung bukan terkena jantungnya. sebab, kalau jantung dalam waktu tujuh sampai sebelas detik dia langsung pingsan dan dalam waktu menit kemudian bisa dinyatakan mati: dan menurut ahli, kalau ditembak tepat kepala kemudian terkena otak maka waktu itu juga langsung mati terdefinisi: bahwa kalau yang ditembak kepala dan otaknya langsung hancur maka waktu itu juga langsung mati. sedangkan kalau dipenggal lehernya berarti ada tenggang waktu tujuh sampai sebelas detik kemudian total pingsan: waktu tersebut sama jika ditembak yang tepat terkena jantung yaitu tujuh sampai sebelas detik sejak sirkulasi berhenti: bahwa mengenaiyang melakukan adalahdilatih, hal demikian merupakan kelemahannya, tetapi andaikata hal tersebut benar, prosesnya adalah terpidana mati dipasang dua infus lewat vena, satu sebagai cadangan (back up), kemungkinan satu kiri dan satu kalau ahli membius hanya untuk sekedar membuat tidur maka hanya membutuhkan dosis kira kira gram sampai gram. dengan demikian dosis gram hampir dipastikan akan terbium, apalagi dosisnya toksin, artinya, orang yang diberikan dosis gram tersebut langsung pingsan dan langsung nafasnya berhenti: bahwa setelah nafasnya berhenti dan pingsan dimasukkan obat kedua yaitu obat yang melepaskan otot otot yang namanya paslon diberikan sebanyak miligram yang biasanya dosis yang dipakai adalah miligram untuk orang dewasa. dengandinya karena dosisnya kurang, sebab orang yang menjelang kematian sangat tegang sekali sehingga. bahwa obat ketiga yang disuntikkan yaitu potassium chloride (potasium klorida) dengan dosis cc, maksudnya supaya jantung berhenti. jika pada waktu disuntikkan potasium klorida dia belum tertidur, maka akan merasakan sakit sekali seperti serangan jantung karena mekanisme samamana ditulis bahwa setelah memeriksa kadar bento dalam darah mereka yakin ada beberapa yang mungkin sekali sadar, tetapi, akan tetapi agak sulit oleh karena dokter dan perawat tidak boleh dalam proses tersebut, kecuali kalau nanti ada perubahan: bahwa oleh karena etika kedokteran justru menyelamatkan kehidupan maka jika dokter harus berada dalam proses hukuman mati maka hal tersebut harus dibicarakan lagi, tetapi saat ini yang berlaku, dokter tidak boleh membantu proses pengakhiran nyawa. menjadi supervisi juga tidak boleh. andaikata suntik mati digunakan karena lebih berperikemanusiaan daripada cara yang lain, maka ahli mengusulkan dimonitor saja kesadarannya apalagi saat ini sudah alatnya, sehingga kalau sudah dipastikan tidak sadar baru diteruskan suntikan selanjutnya, bahwa sebaliknya agar diberitahukan saja dengan diberi catatan jika sampai berarti sudah tidak sadar, sehingga dapat dibaca sendiri petunjuknya. dokter hanya diperlukan untuk memastikan kematiannya, tetapi bukan membantu prosesnya, bahwa masalahnya adalah bukan dosisnya yang ditambahkan, tetapi masalahnya adalah belum tentu obat tersebut masuk semua dalam vena, oleh karena yang memasang tidak ahli. selama proses dapat saja jarum masuk dalam vena tetapi setelah sekian waktu keluar, sehingga mengakibatkan dengan dosis gram ada beberapa yang diyakini tidak tidur, dosisnya berkurang terlihat dalam darah setelah nya diperiksa, bahwa dosis obat pertama yang dimasukkan adalah obat untuk menidurkan, sebelum diberikan obat yang berikutnya. obat pertama pun dapat berakibat fatal karena dosis yang diberikan tinggi, tetapi ada kemungkinan juga tertidur karena dosis adrenalinnya terlalu tinggi walaupun dosisnya diberikan dua kali lipat, atau obatnya keluar dapat juga menjadi masalah orang yang bius tersebut masih sadar: bahwa menurut ahli secara pribadi, dokter dapat memastikan sudah sadar atau tidak atau sudah kehilangan kesadaran terpidana mati yang disuntik mati, karena ahli sendiri juga tidak tega kalau belum tertidur kemudian diberikan obat berikutnya: bahwa baik ditembak mati yang langsung terkena otak maupun dipenggal leher, keduanya memiliki rasa sakit walaupun hanya sampai detik: bahwa beberapa proses kematian dengan ditembak jantung, dipenggal leher dan disuntik mati, memiliki waktu yang berbeda beda dalam cepat matinya, karena masalah cepat matinya merupakan hal yang laidetik. kalau ditembak mati memiliki waktu bervariasi, jika tidak terkena jantung bisa setengah jam, tetapi kalau tepat terkena jantungnya dalam waktukalau dengan cara digantung dengan cara yang benar, yaitu posisinya maka akan tetap sadar kira kira sampai menit, setelah menit kemudian pingsan, sehingga bisa merasakan merona ronda dan mungkin keluar buang air besar, mata mendesak, lidah terkubur dan sebagainya: bahwa sakit tidaknya seseorang dibius tergantung pada obat yang digunakan, kalau yang digunakan pentothal tidak sakit, sepanjang benar memasukannya, tetapi kalau masuk pembuluh arteri nadi sakit sekali atau keluar ujung barunya sedikit kalau benar benar masuk pembuluh balik tidak sakit dan hanya memerlukan waktu sekitar detik agar tidak sadar: bahwa seseorang yang biasa meminum obat obatan seperti alkohol dan obat tidur biasanya kebal sehingga dosisnya harus lebih tinggi, atau orang yang ketakutan sekali, maka adrenalin menjadi tinggi maka dia juga perlu dosis yang sangat tinggi dari biasanya, bahwa pidana mati dengan cara disuntik mati, kalau dilakukan dengan benar maka bagi terpidana mati akan terasa nyaman sebab terpidana mati tertidur dan tidak ada efek yang lain. efeknya jika terjadi kesalahan seperti dosisnya tidak berpengaruh atau meleset ujung barunya sehingga tidak masuk vena. waktu dalam keadaan tetap sadar kemudian mendapat suntikan yang kedua berakibat seperti orang tercekik, karena tidak dapat bernafas, mau nafas tidak bisa, dan otaknya lumpuh, dan selanjutnya disuntikkan obat ketiga untuk menghentikan denyut jantung, yaitu potassium chloride, maka akan sakit sekali seperti orang yang terkena serangan jantung, sakit daerah dada kiri dan dapat menjalar punggung dan sebagainya. oleh karena itu, ahli mengusulkan agar dimonitor kesadarannya terlebih dahulu, untuk kemudian disuntikkan obat kedua dan ketiga, sebagaimana pengalaman yang terjadi amerika serikat, yang kemudian dimuat dalam majalah land health, bahwa penembakan berpotensi untuk menyiksa, sebab jarang dilakukan sehingga berpotensi untuk error, tidak tepat sasaran. sehingga ahli mengusulkan dua pilihan cara pidana mati, yaitu pertama, injeksi dengan dosis obat aestetik dengan tiga macam obat dan dengan teknik yang benar, kedua, dengan cara dipancung, karena sangat singkat sekali. mungkin tidak terasa oleh karena begitu cepatnya sehingga sampai dia pingsan tidak merasakan apa apa. dua pilihan tersebut menurut ahli, dianggap lebih ringan potensi menyiksanya, keterangan ahli pemohon dandan aceh, kemudian luar negeri seperti thailand selatan, mindanao, afghanistan dua kali, irak sekali, libanon selatan sekali. sehingga ahli sering melihat proses kematian baik melalui proses medis maupun lapangan:ditebasnya leher. kalau afghanistan, libanon, irak, dan mindanao adalah luka tembak, luka bom, akan tetapi bila tepat jantungnya maka jantung akan pecah dan langsung meninggal. kalau menyerempet kemudian terkena vena cava atau arteri artha maka memerlukan waktu atau misalnya terkena paru paru memerlukan waktu yang lebih lama lagi. kadang kadang memerlukan waktu jam, jam, bahkan sampai: bahwa sebagai seorang dokter, secara ilmiah, pusat kehidupan adalah otak terutama dibayang otak. sedangkan jantung mempunyai semacam trafo sendiri, langsung berhenti pernafasan dan berhenti radio vaskuler. sehingga pendapat ahli prinsipnya sama dengan ahli dokter satrio, hanya ahli melihat batang otak itu mempunyai peranan yang sangat sentral, bahwa jarang sekali terlihat luka tembak kepala yang langsung kepalanya hancur, kadang kadang pasiennya masih bergerak. sebab berdasarkan yang pernah diidentifikasi peluru yang digunakan adalah dan kalau ditembak dengan rpg pasti hancur kepalanya, tetapi kalau ditembak dengan peluru jika tidak tepat maka orangnya masih hidup: bahwa ahli secara pribadi tidak ingin terlibat dalam proses pidana mati, tetapi jika ditanyakan pendapat ahli mengenai supervisi untuk menyatakan sadar atau tidak, dokter boleh saja menjadi supervisi, supervisi tersebut maksudnya adalah untuk menentukan kematian: bahwa dokter boleh memberi training kepada orang yang bertugas mengeksekusi dengan cara suntik mati: akan tetapi harus diketahui terlebih dahulu training tersebut untuk apa digunakan, kalau diketahui untuk membunuh bentuk tidak dapat diberikan, bahwa ahli pernah melihat orang menuju proses kematian yang disebabkan antara lain oleh bom (bom bakar atau bom cluster), ditembak ataupun dipenggal. kalau tembakan kepala masih bisa bergerak karena memang tidak hancur. kalau bom ada yang langsung meninggal, ada kemudian yang mengalami trauma desakan dada, yang mengakibatkan lama meninggalnya. kemudian kalau dipenggal langsung hilang nyawanya, maluku ada istilah gosok, jika gosok maka masih ada proses menggelegar gelar. berdasarkan hasil komunikasi yang ahli lakukan dengan orang orang yang melakukan penggal leher, menurut mereka penggal leher dianggap lebih cepat matinya daripada ditusuk jantungnya atau tembak, bahwa secara anatomipemohon k.h. mudzakir ahli hukum islam) bahwa yang diajarkan oleh islam, setiap orang disuruh untuk melakukan perbuatan, bahkan bukan hanya perbuatan, mau berbicara, bersikap, berbuat apapun juga termasuk dalam membunuh kalau memang itu disyariatkan untuk membunuh maka harus dilakukan dengan jalan yang baik, bahwa dalam peperangan misalnya, orang islam tetap dilarang untuk melakukan mamasa atau mencincang atau menyiksa musuh sebelum dibunuh. sebelum maupun sesudah mati musuh tidak boleh diperlakukan dengan jelek, artinya disiksa sebelum dibunuh maupun dicincang sesudah dia mengalami kematian. bukan hanya itu, bahkan untuk menyembelih binatangpun islam mengajarkan agar kita melakukan dengan baik, sebagai salah satu contoh hadits yang dirikan oleh imam muslim dikatakan bahwa rasulullah saw bersabda, innallaha katakan ihsan ala kuli syair'in idola gathaltum asing githalta idola dzabahtum asing dzibhah wal yuhiddah ahadukum syafraatahu fal gurih dzabiatahu . artinya, sesungguhnya allah itutang membelikannya. hadist tersebut adalah hadist yang shahih dimuat oleh imam muslim dalam kitabnya shahih muslim kitab assad wad data'i dalam bab aru insani ichi wal gali, tahta biji asyari, yaitu bab suruhan untuk membagikan cara menyembelih dan membunuh dan menanamkan pisau, sehingga kalau syariat menetapkan bahwa boleh dilakukan pembunuhan, oleh karena untuk menyiksa binatang saja tidak boleh apalagi kalau dilakukan terhadap manusia: bahwa lebih dari itu, menurut al islam seseorang kafir diami maka orang orang seperti itu tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dibunuh kecuali karena salah satu dari tiga perkara saja, yakni seseorang yang membunuh dia kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa menurut ketentuan undang undangpnas tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati,untuk tidak disiksa, sebagaimana tersebut dalam perubahan kedua uud hak ini, selanjutnya menurut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. bahwa pemohon berpendapat hak konstitusional pemohon untuk tidak disiksa telah dirugikan oleh berlakunya undang undang tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati, karena hukuman mati dengan cara ditembak dibalas dibunuh, seorang yang sudah muson yaitu sudah pernah menikah lalu dia berzina dan terbukti permintaannya, dan kemudian orang yang memisahkan diri dari jamaah yang murtad dari agamanya, itu yang boleh dibunuh dengan catatan ketetapan itu juga berlaku masing masing dengan ketentuan ketentuan yang mengikat karena syariat islam itu merupakan satu keseluruhan: maka itu dibenarkan menurut aturan islam. demikian juga cara cara yang lain, kalau saya boleh agak memberikan contoh agak ekstrim kamulah misalnya disentuh kucingnya orang itu paling cepat mati itulah yang mesti dilakukan, tetapi sepanjang diketahui dari apa yang pernah terjadi setidaknya begitu, kita tidak mendapatkan bahwa cara cara hukum mati dengan ditembak itu cara yang tepat: bahwa yang ahli ketahui walaupun tidak pernah menyaksikan dengan mata sendiri, arab saudi dilakukan dengan cara dipenggal, dan menurut mereka yang menyaksikan sendiri, orangnya disuruh jongkok semacam berlutut begitu, kemudian dibebaskan lehernya sesudah itu langsung kepalanya dimasukkan dalam kantong dengan badannya. pada prinsipnya dalam islam hukuman tersebut dilakukan ditempat umum agar ada yang menyaksikan, baik hukuman mati maupun hukuman jilid, bahwa bila yang dimaksudkan dengan dirinya atau tidak ada pembicaraan dari kalangan ahli maupun masyarakat tidak dapat menjadi tolok ukur dari penerimaan diterimanya tata cara pidana mati dengan ditembak. karena hal tersebut hanya merupakan bagian dari syariat islam sedangkan yang diusahakan dan diperjuangkan, yang disarankan oleh para ulama adalah penegakan syariat islam secara keseluruhan. sehingga banyak dari kalangan ulama ini yang tidak mau bicara pada masalah masalah yang sifatnya parsial, tetapi lebih kepada masalah yang pokok. dengan demikian ketika kembali kepada syariat islam dan bila syariat islam tersebut diterima maka semua akan diubah dan disesuaikan kepada masalah pokok tersebut: bahwa sesuai pengalaman ahli yang berkali kali menyaksikan bekasnya, pelaksanaan hukuman pancung arab saudi dilakukan pada siang hari. jadi ahli tidak pernah menyaksikan secara langsung ditebasnya, bahwa berdasarkan keterangan saksi pastur charlie arrows, ahli melihatnya tata cara ditembak mati merupakan cara yang tidak baik sebab tidak ada hak kita untuk menyiksa, apalagi kalau kesakitan. musuhmu tidak boleh diperlakukan disiksa, boleh membunuh musuh tetapi menyiksa lebih dahulu atau sesudah mati dicincang tidak boleh: bahwa ahli belum pernah mendengar pidana mati dengan cara dipotong lehernya kecuali begitu dipenggal lantas selesai, dimasukkan dalam karung dan sudah tidak bergerak gerak lagi: jadi sekali lagi karena ahli tidak pernah melihat yang ditembak atau yang dipenggal maupun yang lainnya tetapi hanya berita yang sampai kepada ahli. demikian juga kitab kitab gigih, mengapa yang digunakan hukum penggal, karena dianggap dengan cara itulah yang paling tepat untuk mempercepat kematian. oleh karena itu, menurut pendapat ahli, tata cara dengan cara dipenggal atau dipancung tidak ada risiko lebih jauh artinya kesalahan dari pelaku algojo, terlebih lagi dipenggal merupakan tata cara yang sejauh ini juga dikenal kalangan ulama dalam hukum islam, bahwa mengenai semua orang ingin meninggal dengan tenang, ahli memberikan koreksi sedikit, karena para mujahid, para mujahidin tidak mengharapkan kematian dengan tenang tetapi mereka mengharapkan kematian sebagai syuhada walaupun mungkin tubuhnya menggelegar sewaktu mati medan perang, tetapi berlainan dengan kita dalam memperlakukan manusia yang akan dieksekusi baik terpidana mati maupun yang melakukan eksekusi, bahwa kekeliruan dalam melakukan eksekusi hingga mungkin keadaannya luka sehingga tidak segera mati bila dikaitkan dengan ketentuan adanya ajal, menurut ahli, manusia diperintah oleh allah diberi kewajiban untuk melakukan ikhtiar, sepanjang ikhtiar sudah dilakukan dengan maksimal, maka bebas dari tuntutan. artinya, kalau jarak lima meter sampai sepuluh meter ternyata salah dan tidak ada ketentuan bahwa hal tersebut harus diubah, maka ketentuan tersebut harus dibuang jauh jauh diganti dengan yang baru: bahwa kalau ternyata dapat dibuktikan cara dipancung lebih baik seperti yang diputuskan oleh banyak ulama dari kalangan muslimin maka harus dilakukan dan cara yang lain tidak dilakukan: bahwa ketetapan ajal manusia tidak mungkin mempercepat atau memperlambat, bahkan tatkala seseorang diputuskan untuk dihukum mati mungkin masanya masih berlanjut sampai dua, tiga, empat tahun sampai sepuluh tahun, bahkan puluhan tahun, hal tersebut merupakan bukti bahwa ketetapan allah tentang ajal tidak dapat diajukan dan tidak dapat diundurkan. sebaliknya juga demikian kalau seseorang sudah waktunya datang kematian mana seharusnya dia dieksekusi, tetapi lima menit sebelum dieksekusi dia sudah mati, oleh karena itu menurut ahli, yang dibebankan kepada manusia adalah usaha untuk melakukan kewajiban tersebut sehingga dapat melakukan pidana mati dengan cara yang tidak membuat kesakitan wajib dilakukan dan sebaliknya kalau diketahui ada kemungkinan kekeliruan lebih besar tetap ditempuh maka hal tersebut merupakan suatu kesalahan, bahwa kalangan hukum khususnya ulama islam sejak dulu kala memilih dengan memancing. kemudian mengenai kecepatan, kalau memancing tidak ada risiko meleset sedangkan ditembak sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ahli ada risiko meleset, sehingga permasalahannya adalah ada yang berisiko dan tidak. kalau memang dapat dibuktikan cara ditembak mati tidak meleset dan benar dan kecepatannya sama dengan dipancung maka cara ditembak mati tidak masalah digunakan, tetapi selagi tidak atau selagi cara ditembak mati masih berisiko dan cara dipancung tidak beresiko, maka semua ulama akan memilih yang tidak berisiko daripada yang berisiko: bahwa syariat islam membuat ketentuan ketentuan khusus. ada orang yang dihukum mati dengan dirajam, dijemur padang pasir kemudian diungkit matanya dan dibiarkan mereka mati kehausan dan kelaparan, akan tetapi hal tersebut merupakan kasus tertentu yang diatur dengan hukum yang tertentu pula, yang kesemuanya pengaturannya diatur secara syariat dan mengikat. hukum rajam merupakan ketentuan yang khusus, tidak boleh diberlakukan terhadap perkara yang lainnya. misalnya ada tawanan, karena dia sangat kejam banyak membunuh tentara islam lalu dia dirajam, hal tersebut tidak boleh dikenakan terhadap musuh yang membunuh, tetapi harus dihukum dengan dibunuh pula walaupun dia pernah menyiksa kaum muslimin sekian banyak. oleh karena itu, tatkala dihukum tebas atau dihukum tembak ternyata lapangan diketahui bahwa dihukum tembak lebih banyak tidak akurat maka grade nya ditaruh bawah hukum tebas: bahwa dalam syariat islam, jika syariat sudah menetapkan hal tersebut boleh dilakukan maka boleh dilakukan, tetapi jika syariat menetapkan tidak boleh maka tidak boleh dilakukan: dengan demikian tidak sama hukum indonesia dengan hukum islam, misalnya ada seseorang melakukan perzinahan sementara dia sudah menikah baru dapat dituntut. sehingga, oleh karena itu seseorang yang melakukan kejahatan negeri indonesia dan dihukum dengan undang undang berdasarkan kuhp atau undang undang lainnya yang berlaku, maka tidak membebaskan dia dari tanggung jawab hadapan allah swt selain dengan dipancung masih terjadi rasa sakit yang luar biasa, disamping ada unsur menyiksa dan unsur merendahkan manusia, oleh karena itu menurut ahli, berdasarkan pilihan ulama sejak zaman dahulu yang memakai hukum pancung maka ahli tidak melihat sesuatu yang lebih baik dari pelaksanaan hukuman mati kecuali dengan dipancung walau'alam. keterangan ahli pemohon dr. rudi satrio, sh., mh. ahli pidana) bahwa berbicara sanksi pidana mati, adalah salah satu hukuman pokok yang terdapat dalam kuhp. kemudian bagaimana hukuman mati tersebut dilaksanakan terdapat dalam kuhp, pertama dilaksanakan dengan cara penggantungan. dalam sejarahnya, sebagaimana yang ahli baca dalam text book, sanksi pidana mati tidak ada dalam webbook van straaftrecht negeri belanda, tetapi bukan karena belanda anti pada pidana mati, melainkan ada pidana mati tetapi tidak pernah dilaksanakan karena kebanyakan terpidana mati akan mendapatkan pengampunan dari raja. kemudian pidana mati tersebut terdapat dalam hukum pidana yang berlaku untuk kawasan nederlands indische atau kemudian berlaku dalam negara indonesia dan sudah ada sejak januari selanjutnya ada satu perubahan terkait dengan persoalan pidana mati yang ada, yang sebelumnya dengan cara digantung tetapi kemudian ada perubahan terkait pada permasalahan keadaannya, akan tetapi ahli akan menjelaskan terlebih dahulu terdapatnya ancaman pidana mati dalam kuhp. pertama, dalam kuhp ada delapan belas yang memberikan ancaman ancaman hukuman pidana mati. kemudian kalau luar kuhp ada sekian ada sekian undang undang yang mencantumkan sanksi pidana mati. yang terakhir adalah hal yang berhubungan dengan tindak pidana pemberantasan tindak pidana terorisme. bahwa memperhatikan perkembangan hukum indonesia berawal dari kuhp bahwa hukuman mati dilaksanakan dengan digantung, tetapi kemudian berubah dengan adanya penetapan presiden nomor tahun yang kemudian dilaksanakan dengan cara ditembak. hal tersebut dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman dan dipandang eksekusi pidana mati dengan cara digantung memakan waktu yang lama, maka hukuman mati digantung diubah dengan cara ditembak. dengan demikian perubahan pelaksanaan pidana terkait dengan kecepatan dalam proses untuk mencapai kematian dan kemudian hal yang berhubungan dengan masalah yang lebih sedikit serta berbicara soal derita atau siksaan yang ada. bisa jadi pedang pada masanya lebih cepat, gantung pada masanya lebih cepat dengan pedang. tembak pada masanya lebih cepat dengan digantung dan mungkin lainnya pada masanya sekarang lebih cepat daripada dengan ditembak. bahwa memperhatikan landasan yang mendasari undang undang nomor pnas pada bagian menimbangnya menyatakan, bahwa ketentuan ketentuan jang berlaku dewasa ini mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati bagi orang orang jang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan lingkungan peradilan umum dan orang orang baik militer maupun bukan militer yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan lingkungan peradilan militer tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan keadaan serta jiwa revolusi indonesia. ahli menggarisbawahi terkait dengan persoalan tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kemajuan, keadaan, serta jiwa revolusi indonesia. menurut ahli, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan, dapat ditafsirkan atau dapat diartikan harus lebih cepat membawa kematian serta lebih sedikit menimbulkan derita ataupun siksaan, pada bagian terminologi tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan. sedangkan makna dari serta jiwa revolusi indonesia, karena undang undang tersebut dibuat sejak tahun maka kemudian masih memunculkan istilah istilah jiwa revolusi indonesia dan seterusnya. sebagai perbandingan ahli mengambil contoh perubahan perubahan yang ada undang undang pers nomor tahun yang kira kira jiwanya adalah sama dengan perpres tentang pelaksanaan hukuman pidana mati. dalam undang undang nomor tahun memunculkan istilah ada kontra revolusi, kemudian dengan perubahan zaman orba kemudian diganti menjadi menentang pancasila. jadi dari kontra revolusi sebagai bagian pertimbangan dalam pembuatan penetapan presiden yang ada kemudian diganti dengan menentang pancasila. kemudian kita mengalami zaman reformasi, bisa jadi dari kontra revolusi diubah menjadi menentang pancasila. dan sekarang filosofinya, dasar berpisahnya bisa menjadi melanggar hak asasi manusia, ini suatu hal perubahan terkait masalah kondisi politik suatu keadaan negara. dari persoalan revolusi, pancasila dan mungkin sekarang standarnya melanggar hak asasi manusia. kalau kemudian standar tersebut dikaitkan dengan undang undang dasar khususnya pada amandemen yang kedua tahun maka memunculyang berhak memperoleh suaka politik dari negara lain , kata kata bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia kemungkinan sangat relevan dengan persoalan dengan menjalankan hukuman pidana mati dalam suatu posisi yang kemudian menjadi tersiksa. kalau kemudian melihat dalam dari undang undang nomor tahun tentang ham memunculkan terminologi terminologi. ada satu bagian yang menarik dalam tersebut, yaitu penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat manusia, martabat dan derajat dari manusia dihubungkan dengan persoalan pelaksanaan pidana mati, maka boleh dilaksanakan pidana mati asalkan tidak dalam suatu posisi yang kejam atau kemudian merendahkan martabat dari manusia itu sendiri: bahwa terkait dengan persoalan pelaksanaan pidana mati maka menurut ahli adalah harus yang terbaik untuk terpidana, tidak menyiksa dan mempercepat proses kematian, maka didasarkan pada masalah perkembangan pengetahuan dan teknologi manusia memungkinkan dipertimbangkan diambil jalan yang terbaik agar kematian tersebut tidak menyiksa dan kemudian lebih cepat dapat dilaksanakan. hal tersebut merupakan suatu permintaan dari undang undang agar setiap saat tidak menutup kemungkinan adanya perubahan perubahan tentang masalah bagaimana tata cara melaksanakan eksekusi: bahwa memperhatikan kuhp pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh algojo dengan cara menggantungnya. kemudian dengan adanya penetapan presiden nomor tahun maka pelaksanaan pidana mati diselaras. bahwa kalau seandainya cara ditembak mati adalah inkonstitusional karena masih ada sekian waktu terjadi penyiksaan, ada waktu sekian lama sebelum akhirnya mati, maka menurut ahli, bukan kemudian kembali kuhp tetapi harus dicarikan cara yang terbaik, cara yang terbesar, tercepat, dan tidak menyiksa terpidana atau mungkin cara pilihan orang yang akan mati, bahwa karena indonesia adalah negara hukum, sesuai prinsip asas legalitas maka setiap tindakan harus ada dasar hukumnya, tetapi ada pertimbangan lainnya, kalau seandainya pnas ini kemudian dinyatakan sebagai inkonstitusional melanggar ham tentu jika kemudian dilaksanakan dengan kuhp apakah juga tidak melanggar ham, oleh karena itu ahli berpegang pada prinsip harus dibuat undang undangnya terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan eksekusi yang ada, bahwa berkaitan dengan hak asasi manusia maka dalam masalah penyiksaan akan ditemukan keadaan tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia. bahwa memperhatikan persoalan retroaktif maka yang dilarang untuk berlaku surut adalah hukum pidana materinya, sedangkan hukum pidana formalnya dimungkinkan untuk berlaku surut. berdasarkan prinsip atau pengertian retroaktif yang sederhana tersebut dimungkinkan untuk digunakan secara mundur atau surut. bahwa pada waktu dibuatnya pnas tersebut, dipandang pidana mati dengan cara ditembak mati adalah paling manusiawi, paling terbaik bagi seorang terpidana dibandingkan sebelumnya dengan cara digantung yang memunculkan masalah penderitaan yang lama dan yang jelas melanggar harkat dan martabat manusia. perubahan perundang undangan memungkinkan untuk berlaku surut sepanjang hal tersebut menguntungkan bagi terdakwa ataupun mungkin dalam hal ini terpidana. ahli lebih melihat persoalan retroaktif dikaitkan dengan persoalan jangan menggunakan undang undang berlaku surut untuk suatu peristiwa yang adanya pada masa lampau. menimbang bahwa pemohon telah menyerahkan keterangan tertulis ahli pidana dr. salman hutan, s.h., m.h., dan muhammad luthfi hakim, s.h., m.h., yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal september sebagai berikut: keterangan tertulis ahli dr. salman hutan, s.h., m.h. pengajuan hak uji materil terhadap undang undang nomor pnas tentang tata cara pelaksanaan pidana matiitu.. undang undang nomor pnas tentang tata cara pelaksanaan pidana mati.. belum gantinya atau diperbaruinya undang undang nomor pnas tentang tata cara pelaksanaan pidana mati (sebagaimana diperintahkan konsideran) sampai hari ini merupakan kelalaian pembentuk undang undang dan karena undang undang tersebut tidak menjadi prioritas badan legislatifkuhp menetapkan pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaanasjid bernama ma berlaku beberapa negara timur tengah seperti jordan, irak, iran, negara negara asia seperti india, malaysia, singapura, jepang. negara amerika serikat terdapat hanya dua negara bagian saja yang menjadikan hukuman gantung sebagai opsi cara menghukum mati, yaitu negara bagian washington dan new hampshire, dan masih banyak lagi dipraktikkan negara negara lain, dipenggal pada leher (decapitation) berlaku beberapa negara timur tengah antara lain arab saudi, iran, latar, dan yaman: ditembak (shooting) berlaku antara lain negara libya, palestina, yaman, afghanistan, vietnam, republik rakyat china, taiwan, indonesia dan beberapa negara lainnya. tembakan dilakukan pada kepala bagian belakang atau leher, atau jantung terpidana, serum listrik (electrocution atau the electric chair) berlaku sebagai suatu opsi hukuman mati amerika serikat untuk beberapa negara bagian saja, yaitu alabama, florida, south carolina, kentucky, tennessee dan virginia, ruang gas (gas chamber) berlaku amerika serikat untuk beberapa negara bagian, yaitu colorado, nevada, mississippi, new mexico, north carolina dan oregon, serta menjadi cara alternatif menghukum mati beberapa negara bagian lainnya, suntik mati (lethal injection) metode hukuman ini mulai dikenal pada abad yang ditemukan dan dikembangkan oleh negara amerika serikat, diterima oleh lebih dari negara bagiannya. cara ini juga mulai dianut oleh rrc guatemala filipina thailand dan taiwannomor metode hukuman mati dengan cara ditembak mulai ditinggalkan pada abad ini, sampai mati menimbulkan kerugian yang bersifat khusus (spesifik) bagi pemohon, yaitu berupa derita dan nestapa fisik yang sangat tidak diperlukan dalam proses kematian bagi pemohon, dan kerugian ini menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena hukuman mati bagi pemohon sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in yacht van gewijsde). bahwa kerugian berupa penyiksaan terhadap pemohon adalah jelas hanya dapat terjadi sebagai akibat dari adanya penembakan oleh regu penembak, sedangkan kehadiran regu penembak untuk menembak pemohon adalah sebagai akibat dari ketentuan undang undang yang dimohonkan oleh pemohon untuk diuji. dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat antara penyiksaan yang akan diderita oleh pemohon dengan undang undang yang dimohonkan untuk diuji. bahwa jika permohonan pemohon ini dikabulkan maka sangat dimungkinkan bahwa kerugian berupa penyiksaan tidak lagi akan terjadi karena tata cara hukuman mati berupa penembakan dengan peluru tajam dapat digantikan dengan cara metode lain yang lebih manusiawi. bahwa menurut doktrin hukum islam yang merupakan the living law indonesia yang penduduknya mayoritas muslim dan terbesar dunia, disebutkan dalam mengeksekusi terpidana mati haruslah memenuhi syarat ihsan al gatal (eksekusi yang paling baik), yakni, melakukan eksekusi dengan cara yang paling baik, sehingga mempermudah kematian. imam muslim mengeluarkan riw dari sadar bin aus, bahwa nabi muhammad saw, bersabda: jika kalian mengeksekusi, maka mudahkanlah cara pembunuhannya. dan jika kalian menyembelih, maka mudahkanlah penyembelihannya . bahwa kitab undang undang hukum pidana kuhp), yang masih berlaku hingga sekarang telah mengatur tata cara hukum mati, sebagaimana dimaksud dalam kuhp, yaitu pidana mati dijalankan oleh algojo dipemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan @uo bahwa, mahkamah konstitusi berdasarkan huruf beserta penjelasannya, yaitu yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan bersama.tembak mati (shooting). namun tata cara ini cenderung untuk berganti tata cara lain yang dipandang lebih baik. negara chtembak mati (shooting) suntik mati (lethal injection): mengacu pada praktik arab saudi sesuai ketentuan hukum islam (syari'ah islamic law) pelaksanaan hukuman mati dilakukan depan publik (on public). mengapa? sanksi dalam pidana islam bersifat zawahiri atau membuat jera (detterent effect): bagi pelaku dimaksudkan untuk membuat jera ataupun melenyapkan kemampuannya mengulang perbuatan pidana, bagi orang lain semata untuk membuat jera. samping itu, pemberian sanksi dimaksudkan sebagai jawab atau penghapus dosa akhirat. tata cara hukuman mati dengan dipenggal lehernya inilah yang paling cepat menimbulkan kematian. dari keterangan dokter yang ahli peroleh, begitu kepala terpisah dari tubuh dalam waktu hingga detik kesadaran total langsung hilang, hal ini karena supply darah otak langsung terhenti. selanjutnya manusia akan meninggal dalam waktu detik setelah kesadarannya hilang akibat kejutan yang extremedetik semenjak kepalanya terputus: berkait dengan pilihan tata cara hukuman mati, amerika serikat khususnya beberapa negara bagian yang masih memberlakukan metode hukuman mati dengan cara tembak mati dan ruang gas: memberlakukan pilihan kepada terpidana mati. indonesia meskipun tidak ada pilihan serupa namun dalam praktiknya terpidana mati juga diberikan pilihan kecil, apakah ditembak dalam keadaan duduk, berdiri atau berlutut:gishash, yaitu membunuh dengan memukul pakai batu dibalas dengan dibunuh pakai batu juga), ada juga tata cara yang dilarang (misalnyamenimbang bahwa pada persidangan tanggal september pemerintah yang diwakili oleh menteri hukum dan hak asasi manusiamenurut pemohon undang undang guo dapat menimbulkan suatu keadaan mana terpidana mati amri, cs.) mendapatkan penyiksaan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu tembak, dan karenanya ketentuan guo, menurut pemohon dianggap bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun selain mengajukan permohonan pengujian materiil (materiel toetsingrecht) diatas, pemohon juga mengajukan permohonan pengujian formil (formel toetsingrecht), karena menurut pemohomaka pembentukannya menurut pemohon dianggap tidak memenuhi ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun selanjutnya, pemohon mendalilkan bahwa kuhp mestinya masih berlaku, sehingga pemohon mengajukan permohonan agar hukuman mati dilaksanakan dengan melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam kuhp tersebut, bukan dengan melaksanakan ketentuan seperti yang tercantum dalam undang undang nomor pnas tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati. pemohon jugisinya menunda melaksanakan eksekusi pidana mati terhadap pemohon oleh kejaksaan agung sebelumdalam keadaan sehat walafiat dan baik baik saja, dengan perkataan lain pemohon saat ini tidak dalam keadaan telah sedang disiksa (dilakukan penyiksaan) guna persiapan eksekusi mati oleh kejaksaan sebagai eksekutor. menurut pemerintah, pemohon hanya menceriterakan suatu situasi !gambaran yang seolah olah terjadi penyiksaan pada saat dilakukan eksekusi mati oleh regu tembak, padahal menurut pemerintahhanya memberikan penegasan apakah tereksekusi telah benar benar meninggal mati, guna menghindarkan rasa sakit (bukan penyiksaan) yang terlalu lama bagi terpidana mati. pemerintah juga berpendapat bahwa pemohon tidak konsisten dalam mengajukan permohonan pengujian ini, disatu sisi pemohon menyatakan bahwa ketentdianggap bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun disisi lain pemohon hanya menginginkan agar pelaksanaan eksekusi hukuman mati tersebut dilakukan dengan cara cara lain yang lebih baik guna mempermudah kematian tereksekusi, misalnya, dengan dipancung, disuntik mati dan lain lain. jika demikian, maka hal tersebut berkaitan erat dengan penerapan (implementasi) suatu undang undang, dan karenanya menurut pemerintah hal tersebutnyata pada hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon atasjian undang undang nomor pnas tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. menurut pemohonmua persiapan telah selesai, maka jaksa tinggi jaksa tersebut dalam memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati. dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana. dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, komandan regu penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya atas memerintahkan lagunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyertakan pedangnya bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembakuntuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter. baik secara formil maupun materiilundang undang dasar negara republik indonesia tahun yang menyatakan,bahwa pemerintah tidak sependapat dengan anggapan pemohon bahwa pembahasan dan pembentukdianggap tidak memenuhi ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun selain itu, pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan pemohon yang menyatakan undang undang guo kontradiksi dengan ketentuan kitab undang undang hukum pidana kuhp), dengan penjelasan sebagai berikut: hubungan antara kitab undang undang hukum pidana kuhp) dengfin cast dan kuhp menyatakan:dan undang undang nomor pnas tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati,ketentuan atas, dianggap duplikasi dengan ketentuan kuhp dan dianggap bertentangan dengan ketentudalam undang undang nomor pnas tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati, tidak secara eksplisit mengatur tentang pencabutan kuhp (vide undang undang nomor pnas sehingga seolah olah terdapat dua pilihan cara pelaksanaan pidana mati, yaitu dengan cara digantung berdasarkan kuhp atau dengan cara ditembak sampai mati berdasarkan undang undang nomor pnas tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati. bahwa sejarah hukum indonesia pada kurun waktu pasca dekrit presiden juli sampai dengan tahun ,terjadi ketidaktertiban dalam pembentukan tata urutan (hindang undang dasar negara republik indonesia tahun pasca dekrit presiden juli yang antara lain menyatakan memberlakukan kembali uud dengan alasan keadaan darurat luar biasa (staatsnoodrecht) karena konstituante bersama sama manifesto gagal menetapkan undang undang dasar untuk menggantikan uud's sejak saat itu produk hukum bidang peraturan perundang undangan termasuk tata urutannya menjadi tidak tertib dan tumpang tindih. namun demikian ketidaktertiban dan ketumpangtindihan tersebut tidak berarti proses pembentukan peraturan perundang undangan tidak didasarkan pada undang undang dasar negara republik indonesia tahun mengingat lembaga tinggi negara pembentuk undang undang dpr) yang dibentuk berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun melalui pemilu belum ada, maka pembuatan undang undang dalam kurun waktu tersebut mendasarkan pada aturan peralihan uud sebelum diamandemen. aturan peralihan uud berbunyi, sebelum majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan pertimbangan agung dibentuk menurut uud ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan komite nasional indonesia pusat klip) . dengan demikian berdasarkan aturan peralihan uud (sebelum amandemen), kekuasaan membentuk undang undang dijalankan oleh presiden dengan bantuan klip. akan tetapi karena klip telah bubar bersamaan dengan berdirinya negara republik indonesia serikat ris) pada tanggal desember maka selama kurun waktu antara tahun (pasca dekrit presiden) sampai dengan kekuasaan membentuk undang undang dijalankan sendiri oleh presiden. keadaan inilah oleh sebagian ahli dianggap sebagai subjektif staatnoodrecht atau keadaan yang luar biasa. berdasarkan aturan peralihan uud tersebut lahirlah perpres yang daya berlakunya setingkat dengan undang undang. sehubungan dengan hal tersebut, maka sejak lahirnya orde baru tanggal maret keinginan untuk melaksanakan undang undang dasar negara republik indonesia tahun secara murni dan konsekuen sangat kuat sekali. dengan memahami kurun waktu tersebut, seluruh rakyat dan bangsa indonesia bertekad untuk melaksanakan undang undang dasar negara republik indonesia tahun secara mumi dan konsekuen. segala usaha diupayakan agar semua lembaga kenegaraan dan lembaga pemerintahan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan uud termasuk bidang pembentukan peraturan perundang undangan beserta tata urutannya (hierarkinya). namun demikian, disadari bahwa dpr hasil pemilu yang didasarkan uud belum ada, oleh karena itu dibentuk dprd yang bersifat sementara untuk melaksanakan tugas dan fungsi membentuk undang undang. hal tersebut sangat penting agar pembentukan undang undang tidak dilaksanakan sendiri oleh presiden, yang jika hal tersebut terjadi, maka bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun. kemudian dalam perjalanannyaundang undang nomor tahun.undang undang nomor pnas (konsonan pnas bahwa, dari uraian legal standing permohonan guo, pemohon merasaundang undang nomor pnas tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. bahwa, dalam hal kekhawatiran permohonan pemohon ditolak dengan alasan hak konstitusional pemohon hilang, karena pemohon telah meninggal, maka atas dasar pemikiran tersebut, pemohon mengajukan tuntutan provisional terhadap kemungkinan upaya upaya pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap pemohon. bahwa, pengajuan provisional ini semata mata hanya untuk melindungi hak konstitusional pemohon yang mungkin tercabut apabila pemohon telah meninggal dunia, bukan dalam rangka mengulur ulur waktu, karena dalam replikanya, pelaksanaan eksekusi mati negara kesatuan republik indonesia pun seringkali sangat lamban, bahkan hingga bertahun tahun walaupun putusan terhadap perkara yang dijatuhi hukuman pidana mati telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. bahwa, faktanya terhadap pemohon perkaranya telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap sejak tahun atau (tiga) tahun yang lalu. bahwa, walaupun mahkamah konstitusi republik indonesia tidak memiliki acara peradilan lembaga provisional, namun untuk menjaga hak konstitusi pemohon tidak hilang adalah suatu kebijakan yang arif lagi tepat apabila majelis mahkamah konstitusi berkenan menyampaikan pemberitahuunda pelaksanaan eksekusi terhadap pemohon dalam rangka mengikuti proses judicial review yang sedang diajukan. bahwa, pengajuan permohonan ini tidak mempermasalahkan eksistensi pidana mati negara kesatuan republik indonesia yang sampai sekarang masih berlaku sejak tanggal februari undang undang nomor tahun tentang peraturan hukum pidana, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tanggal septemberindonesia dan mengubah kitab undang undang hukum pidana. menunjukkan bahwa undang undang tersebut berasal dari penetapan presiden). selanjutnya kedudukan undang undang nomorndang undang dasar negara republik indonesia tahun. bahwa dalam undang undang nomorundang undang nomor pnas tersebut tidak secara eksplisit mencabut kuhp, maka menurut pemerintah kedudukan norma hukum yang dimuat dalam undang undang nomor pnas harus dipandang sebagai norma hukum yang terbit kemudian (hukum baru) sedangkan kuhp sebagai hukum lama.undang undang nomor pnas tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati). bahwa pendapat pemohon yang menyatakan secara formil undang undang nomor pnas tentang tata cara pelaksanaan hukuman bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun karena proses penetapannya tidak sesuai dengan proses penetapan menurut undang undang dasar negara republik indonesia tahun adalah pendapat yang keliru, tidak benar dan tidak konsisten, karena: bahwa penetapan presiden perpres) nomor tahun telah disahkan menjadi undang undang berdasarkan undang undang nomor tahun bahwa proses penetapan undang undang nomor tahun dilakukan sesuai dengan kondisi ketatanegaraan republik indonesia yang ada pada waktu itu (yang masih belum memiliki dpr hasil pemilihan umum), bahwa pemohon telah bersikap tidak konsisten. disatu sisi pemohon mengakui kuhp sebagai ketentuan hukum yang (masih) berlaku secara sah, padahal proses penetapan kuhp, baik oleh pemerintah hindia belanda, maupun oleh pemerintah pasca kemerdekaan pada tahun jelas tidak sesuai dengan proses penetapan undang undang sebagaimana ditentukan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun karena baik pada masa pemerintahan hindia belanda, maupun pada tahun negara indonesia masih belum memiliki dpr yang dibentuk sebagai hasil pemilihan umum. selain itu, jika anggapan pemohon tersebut benar adanya dan permohonannya dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, maka menurut pemerintah dapat menimbulkan kekacauan hukum (legal chaos), karena saat ini masih banyak undang undang yang masih berlaku indonesia, tetapi proses penetapannya dilakukan oleh dpr gr yang bukan dpr hasil pemilihan umum. misalnyadan lain sebagainya. atas hal hal tersebut atas, terhadap pelaksanaan eksekusi pidana mati berlaku ketentuan undang undang nomor pnas tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati), dan undang undang tersebut secara materiil diutamakan dan meniadakan pemberlakuan norma yang dimuat dalam kuhp sebagai norma hukum lama. dengan demikianterhadap pengujian materiil (materiel toetsingrecht) tentang frase dilakukan dengan ditembak sampai mati dan undang undang nomor pnas tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati, yangmerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: pengertian ditembak sampai mati. bahwa pengertian ditembak sampai mati sebagaimana diatur dalam undang undang nomor....adakah unsur penyiksaan dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati?, pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa menimbulkan perasaan sakit sudah pasti ada dalam pelaksanaan eksekusi.konsekuensi logis atau sebagai proses untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum. contoh, seseorang sakit gula kemudian diamputasi kakinya, tindakan amputasi kaki akan menimbulkan rasa sakit tetapi rasa sakit tersebut bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai resiko atau proses untuk mencapai tujuan lain yang tidak melanggar hukum. sedangkan penyiksaan adalah keadaan sakit pada diri seseorang yang dengan sengaja dilakukan oleh orang lain tanpa hak dan perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum. misalnya memukul, menginjak injak, memotong bagian tubuh dan lain sebagainya. sehingga menurut pemerintah,.engakhiri mati dengan cara nikmat ). pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan pelaksanaan eksekusi.. menurut pemerintah, eksekusi mati dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana diatur dalam undang undang nomorbahwa dalam melakukan eksekusi, terpidana harus mengetahui bahwa eksekusi mati akan dilaksanakan, karena itu pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan apabila terpidana mati: dalam keadaaan tidak sehat atau tidak sadar, dalam keadaan hamil: sedang tidur, atau tidak mengetahui eksekusi pidana mati akan dilaksanakan (secara diam diam). bahwa pemohon sama sekali tidak menjelaskan pelaksanaan hukuman mati yang macam apa yang dapat membebaskan terpidana mati dari rasa sakit sehingga terbebas terhindar dari kesan adanya penyiksaan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun disisi lain pemohon lebih menyukai (memilih) pelaksanaan eksekusi hukuman mati dengan cara menggantung terpidana mati tiang gantungan sebagai pelaksanaan ketentuan kuhp daripada dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor pnas tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati, tetapi pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan pasti apakah pelaksanaan eksekusi mati dengan digantung tiang gantungan matinya tidak menyakitkan dan benar benar terbebas dari rasa sakit?. dari uraian atas, pemerintah dapat menyimpulkan bahwa pengertian sakit atau rasa sakit bagi terpidana mati yang sedang menjalani eksekusi pidana mati tidak termasuk kategori penyiksaan atau penganiayaan, karena pada hakikatnya pelaksanaan eksekusi pidana mati tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit, tetapi sebagai konsekuensi logis dari proses kematian atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (eintracht van gewijsde). sehinggabaik secara formil maupun materiil tidak bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan karenanya tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon. selain penjelasan argumentasi tersebut atas, berkaitan dengan permohonan putusan provisi yang dimohonkan oleh pemohon, pemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi tidak mengenal adanya putusan provisi (vide s.d putusan provisi bertujuan untuk memberi petunjuk petunjuk mengenai perkara dan yang bermaksud untuk mempersiapkan keputusan akhir tanpa mempengaruhi pokok perkara (vide elemen acara perdata juncto sedangkan permohonan pemohon dalam putusan provisi menyatakan agar pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda sampai adanyadengan demikian permohonan pemohon sepanjang berkaitan dengan putusan provisi, menurut pemerintah adalah permohonan yangalil dalil pemohon, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara:utama yang diajukan dalam permohonan pemohon adalah pengujian formil dan materiilkhususnya dan lembaran negara republik indonesia tahun nomor selanjutnya disebut pnascast pnas yang semula merupakan penetapan presiden nomor tahunyang telah ditetapkan menjadi undang undang oleh undang undang nomor tahun (selanjutnya disebut. i3.6j menimbang bahwa mahkamah dalam putusannya, yaitu sejak putusan nomor puu ii1adalah warga negara indonesia yang telah dijatuhi pidana mati dalam perkara bom bali, memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh uud yaitu hak untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalamberdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan ketentuan dalam mk, maka secara prima face pemohon dipandang memenuhi syarat hukum untuk mengajukan permohonan guo, terkecuali jikalau dalam pertimbangan pokok permohonan kerugian hak konstitusional pemohon yang secara prima face dianggap terpenuhi, dalam pertimbangan pokok permohonan terbukti sebaliknya: i3. menimbang bahwa meskipun pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut atas, akan tetapi secara khusus mahkamah harus mempertimbangkan informasi yang sudah diketahui oleh umum secara luas tentang pernyataan pemohon person melalui metro dalam program metro realitas dan media lainnya yang ditayangkan secara berulang ulang bahwa pemohon sesungguhnya tidak pernah mempermasalahkan atau berkehendak untuk mempersoalkan tata cara pelaksanaan pidana mati, sehingga oleh karenanya mahkamah perlu menilai kembali kebenaran materiil surat kuasa pemohon, bahwa, hingga kini kitab undang undang hukum pidana kuhp) dalam mengatur pidana mati yang dilaksanakan dengan cara terpidana digantung sebagaimana tercantum dalam kuhp, yaitu,( lihat kuhp kurap, prof. andi hamzah, sh. terbitan rangka cipta hal. kuhp, prof. moelyatno, sh. terbitan bumi aksara hal. dan kuhp dan kurap dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung dan home raad, soeharto soeradibroto, sh. terbitan pt. raja grafindo persada hal. berdasarkan ketiga kuhp yang dikeluarkan oleh ketiga ahli hukum pidana negara kesatuan republik indonesia, maka pemohon berkesimpulan tata cara pidana mati menurut kuhp tersebut masih berlaku. bahwa, dasar hukum pengajuan penghentian eksekusi oleh kejaksaan adalah berdasarkan dan mk, mana mahkamah konstitusi memiliki kewenangan yang diberikan oleh untuk. bahkan ada kewajiban menghentikan kewenang, dari segi pelaksanaan kewenangan dari memohon juga harus dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi apakah dampak yang ditimbulkan sangat berpengaruh atau tidak terhadap pemohon. menurut hemat pemohon apabila kewenangan memohon kejaksaan sebagai unsur pemerintah tetap dilaksanakan, maka otomatis permohonan ini menjadi gugur dengan sendirinyahal ini sama saja dengan memperkosa hak hukum dari pemohon dan dapat, menurut pengamatan pemohon pun,, dan penundaan eksekusi pun, tidak menimbang bahwa permohonan pemohon telah didasarkan pada surat kuasa yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian, akan tetapi perlu ditegaskan apakah dengan pernyataan media massa tersebut pemohon berkehendak untuk mengubah sikap dan bermaksud untuk menarik permohonannya. oleh karena pemohon tidak pernah secara resmi menarik kembali surat kuasa dan para kuasa hukum pemohon tidak pernah menarik kembali permohonan, maka mahkamah berpendapat bahwa pernyataan pernyataan yang dikemukakan luar persidangan tidak perlu dipertimbangkan, sehingga selanjutnya mahkamah harus memeriksa pokok permohonan. tentang permohonan provisi i3, agar mahkamah berkenan menyampaikan pemberitahuan kepada kejaksaan agung republik indonesia untuk menunda pelaksanaan eksekusi terhadap pemohon dalam rangka mengikuti proses pengujian undang undang yang sementara dalam proses persidangan mahkamah, dengan alasan alasan sebagai berikut: untuk menjaga hak konstitusional pemohon tidak hilang, maka merupakan suatu kebijakan yang arif dan tepat apabila mahkamah berkenan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kejaksaan agung selaku eksekutor putusan pidana negara kesatuan republik indonesia untuk menunda pelaksanaan eksekusi terhadap pemohon dalam rangka proses pengujian undang undang yang sedang diajukan, bahwa samping itu, dasar hukum pengajuan penghentian eksekusi yang akan dilaksanakan kejaksaan agung selaku eksekutor perkara pidana adalah dan mk, mana mahkamah memiliki kewenangan yang diberikan untuk mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kepada pemohon atau memohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan dalam sengketa kewenangan lembaga negara, bahwa dari segi pelaksanaan kewenangan, mahkamah juga harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan apakah sangat berpengaruh atau tidak terhadap pemohon, apabila kewenangan hukum kejaksaan sebagai unsur pemerintah tetap dilaksanakan, maka otomatis permohonan guo menjadi gugur dengan sendirinya,sama saja dengan melanggar hak hak pemoho dan penundaan eksekusi pemohon tidak akan memakan waktu lama. i3 menimbang bahwa terhadap permohonan provisi pemohon tersebut, mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut: bahwamk): cc.:i3 menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum dalam paragraf atas, mahkamah berpendapat bahwa alasan alasan permohonan provisi yang diajukan oleh pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga permohonan provisi tidak dapat diterima. pokok permohonan i3. menimbang, selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah adalah apakah pnastidak memenuhi syarat syarat formil pembentukan undang undang yang ditentukan dalam uud (uji formil), dan apakah dan pnas bertentangan dengan uud (uji materiil), dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa dalam pengujian formil, pemohon mendalilkan: bahwa, yang menjadi undang undang karena diundangkannyapnas, yang menurut pemohonperubahan uud anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, bahwa pembentukan undang undang menurut uud adalah sebagaimana dimaksud dalam perubahan uud namun pembentukan pnas juncto tidak sesuai dengan uud dengan demikian tata cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak hingga mati oleh regu penembak, yang selama ini dijalankan negaradalam pengujian materiil, pemohon mendalilkan: bahwa dan pnas bertentangan dengan uud khususnya, bahwa pnas menentukan bahwa pidananamun harus dilakukan secara berkali kali hingga mati. dengan demikian, terjadi penderitaan yang amat sangat sebelum terpidana akhirnya mati, bahwa,, berarti undang undang guo, bahwa samping hal hal tersebut atas, regu tembak juga diberi tugas untuk mengeksekusi terpidana menurut pnas diharuskan membidik pada jantung terpidana (vide pnas namun pada pnas, tata cara ini tidak memberikan kepastian akan tiadanya penyiksaan dalam proses kematian, mengapa ada tata cara yang mengharuskan membidik pada jantungundang undang guo, bahwa meskipun seorang warga negara indonesia berstatus terpidana mati,pidana mati berdasarkan pnas merupakan pelanggaran atas hak konstitusionalnya, dengan demikian undang undang guo materinya jelas bertentangan dengan uud, juga mengajukan saksi dan ahli ahli yang telah didengar keterangannya, serta keterangan tertulis ahlisaksi pemohon pastur charlie arrows bahwa saksi adalah seorang rohaniwan yang mendampingi terpidana mati antonius dan samuel pada saat eksekusi dilakukan, dan waktu itu, saksi diberi kesempatan untuk maju dan membuka kain hitam yang menutup kepala untuk berdoa bersama antonius dan samuel. antonius kemudian bercerita bahwa hatinya telah siap untuk meninggalkan dunia ini:(satu) meter belakang dua regu penembak dan setelah itu dibacakan terlebih dahulu semacam berita acara tentang jenisnya, dan selesai membaca vonis, (dua) regu menembak bersama sama. sesudah penembakan, antonius maupun samuel mengerang kesakitan selama kurang lebih (tujuh)berlangsung lama. kemudian kurang lebih (sepuluh) menit setelah penembakan,untuk dilakukan otopsi.nyaksikannya, mana terpidana mati antonius dan samuel diikat seperti mumi, dan serangan selama (tujuh) menit yang dialami oleh terpidana mati antonius dan samuel dirasakan seperti siksaan: keterangan ahli, yaitu kematian dan ahli paling sering mendapati mati klinis, yang beberapa antaranya dapat dihidupkan kembali dengan cara resusitasi. hal tersebut membuat ahli sangat concern dengan definisi mati,negara lain, walaupun ada sedikit perbedaan: bahwa ada dua definisi mati, pertama, definisi klasik, yaitu berhentinya fungsi spontan pernapasan dan sirkulasi yang pasti atau dengan kata lain irreversible. definisi klasik tersebut sama seluruh dunia. kedua, bila seseorang mengalami mati batang otak, maka dinyatakan mati walaupun jantungnya masih hidup, ginjalinya masih berdenyut, termasuk hati dan paru parunya. mengenai definisi kedua ini, negara lain ada yang menganut mati otak, artinya, menunggu seluruh otak mati baru kemudian dinyatakan mati, bahwa penembakan dalam hukum tembak memang target sasarannya adalah jantung, tetapi dalam kenyataan belum tentu jantung yang kena, dan kalau jantung yang kena, jantung langsung hancur dan pecah, maka tidak ada sirkulasi darah, sehingga dalam waktu (tujuh) sampai (sebelas) detik orang tersebut akan pingsan. dengan demikian kalau pun dia mengerang, hanya dalam (tujuh) sampai (sebelas)setelah banyak darah keluar. dari waktu (tujuh) menit tersebut, kemungkinan yang terkena adalah pembuluh besar dekat jantung, tidak terkena jantungnya. kalau jantung yang terkena tembakan, terpidana langsung pingsan dan dalam waktu (lima belas) detik kemudian bisa dinyatakan mati. menurut ahli, kalau ditembak tepat kepala kemudian terkena otak, maka saat itu juga per definisi langsung mati: bahwa kalau yang ditembak kepala dan otaknya langsung hancur, maka saat itu juga langsung mati. sedangkan kalau dipenggal lehernya berarti ada tenggang waktu (tujuh) sampai (sebelas) detik kemudian total pingsan, waktu tersebut sama jika ditembak yang tepat terkena jantung yaitu (tujuh) sampai (sebelas) detik sejak sirkulasi berhenti: bahwaserikat yang melakukanterlatih. hal demikian merupakan kelemahan, tetapi andaikata hal tersebut benar, prosesnya adalah terpidana mati dipasang dua infus melalui vena, satu sebagai cadangan (back up), kemungkinan satu sebelah kiri dan satu sebelah, kalau ahli membius hanya untuk sekedar membuat tidur maka hanya membutuhkan dosis kira kira (seperempat) gram sampai gram. dengan demikian dosis (lima) gram hampir dipastikan akan terbium, apalagi dosisnya toxic, artinya, orang yang diberikan dosis (lima) gram tersebut langsung pingsan dan langsung nafasnya berhenti, bahwa setelah nafasnya berhenti dan pingsan dimasukkan obat kedua, yaitu obat yang melepaskan otot otot yang namanya paslon, diberikan sebanyak (delapan) miligram yang biasanya dosis yang dipakai adalah miligram untuk orang dewasa. dengan (delapan),terpidan karena dosisnya kurang, sebab orang yang menjelang kematian sangat tegang sekali dan,,: bahwa obat ketiga yang disuntikkan adalah potassium chloride (potasium klorida) dengan dosis (lima puluh) cc, maksudnya supaya jantung berhenti. jika pada waktu disuntikkan potasium klorida terpidana belum tertidur, maka akan dirasakan sakit sekali seperti serangan jantung karena mekanismenya sama,serikat bahwa setelah memeriksa kadar bento dalam darah, diyakini ada beberapa yang mungkin sekali sadar.. akan tetapi agak sulit oleh karena dokter dan perawat tidak boleh terlibat dalam proses tersebut, kecuali kalau nanti ada perubaha(tujuh) sampai (dua belas) detik. kalau ditembak mati memiliki waktu bervariasi. jika tidak terkena jantung bisa setengah jam, tetapi kalau tepat terkena jantungnya dalam waktu (tujuh) sampai (sebelas)dengan cara digantung kalau dilakukan secara benar, yaitu posisi, maka akan tetap sadar kira kira sampai (lima) menit. setelah (lima) menit kemudian pingsan, sehingga bisa merasakan dan merona ronda, serta mungkin membuang air besar, mata mendesak, lidah terkubur, dan sebagainya, keterangan ahli, sertaaceh, kemudian luar negeri seperti thailand selatan, mindanao, afghanistan, irak, dan libanon selatan. sehingga ahli sering melihat proses kematian, baik melalui proses medis maupun lapangan,penebusan leher. kalau afghanistan, libanon, irak, dan mindanao adalah luka tembak, luka bom,. akan tetapi, bila tepat jantungnya maka jantung akan pecah dan langsung meninggal. kalau menyerempet, kemudian bila terkena vena cava atau arteri artha atau misalnya terkena paru paru akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi. kadang kadang memakan waktu (setengah) jam, (satu) jam, bahkan sampai (satu), bahwa sebagai seorang dokter, ahli berpendapat, secara ilmiah, pusat kehidupan adalah otak terutama batang otak. sedangkan jantung mempunyai semacam trafo sendiri., dapat langsung berhenti pernafasan dan berhenti cardi vascular. pendapat ahli prinsipnya sama dengan ahli dokter sun satrio, hanya ahli melihat batang otak itu mempunyai peranan yang sangat sentral, bahwa secara anatomi,k.h. mudzakir ahli hukum islam) bahwa dalam peperangan, orang islam tetap dilarang untuk melakukan mencincang atau menyiksa musuh sebelum dibunuh. sebelum maupun sesudah mati, musuh tidak boleh diperlakukan dengan jelek. artinya, disiksa sebelum dibunuh maupun dicincang sesudah dia mengalami kematian. bahkan untuk menyembelih binatang pun islam mengajarkan agar kita melakukan dengan baik. sebagai salah satu contoh, hadis yang dirikan oleh imam muslim dikatakan bahwa rasulullah saw bersabda, sesungguhnya allahatang sembelihan. hadis tersebut merupakan hadis yang shahih yang dimuat dalam sahih muslim. kalau syariat menetapkan bahwa boleh dilakukan pembunuhan,. untuk menyiksa binatang saja tidak boleh apalagi kalau dilakukan terhadap manusia,, maka hal tersebut dibenarkan menurut aturan islam. misalnya, bila dengan disentuh kucingnya orang dapat cepat mati, maka hal tersebut yang harus dilakukan. tetapi sepanjang diketahui dari apa yang pernah terjadi, tidak didapatkan cara cara hukuman mati dengan ditembak merupakan cara yang tepat: bahwa menurut ahli, berdasarkan keterangan saksi pastur charlie arrows, tata cara ditembak mati merupakan cara yang tidak baik, sebab kita tidak berhak menyiksa, apalagi bila membuat kesakitan. musuh pun tidak boleh disiksa. boleh membunuh musuh, tetapi tidak boleh menyiksa terlebih dahulu atau dicincang setelah mati. seandainya dapat dibuktikan bahwa cara dipancung lebih baik, seperti banyak ulama dari kalangan muslim putuskan, maka harus dilakukan dengan cara dipancung dan cara yang lain tidak boleh dilakukan, bahwa dalam syariat islam, jika syariat sudah menetapkan hal tersebut boleh dilakukan, maka boleh dilakukan, tetapi jika syariat menetapkan tidak boleh dilakukan, maka tidak boleh dilakukan. hukum indonesia tidak sama dengan hukum islam, misalnya ada seseorang melakukan perzinahan sementara dia sudah menikah,. sehingga,. oleh karena itu, seseorang yang melakukan kejahatan indonesia kemudian dihukum dengan undang undang memakan waktu yang lama mengingat proses persidangan mahkamah konstitusi sangat terjadwal dan tertib, kalaupun permohonan pemohon dikabulkan juga tidak akan menghilangkan vonis pidana mati terhadap pemohon. demikian juga proses pembentukan undang undang tata cara eksekusi pidana mati yang baru oleh dewan perwakilan rakyat juga tidak akan memakan waktu berpuluh puluh tahun, paling lama hingga (satu) tahun. permohonan pengujian formil bahwa menurut ketentuan huruf apembentukannya tidak memenuhi ketentuan berdasarkan uud bahwa menurut pemohomerupakan undang undang yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan uud berdasarkan alasan alasan sebagai berikut: bahwa undang undang nomor pnas tahun. bahwa penetapan presiden guo, kemudian menjadi undang undang adalah karena diundangkannyahwa penetapan presiden guo merupakan penetapan presiden yang dimaksud oleh yang berbunyi1kitab undang undang hukum pidana kuhp) atau undang undang lain yang berlaku, tidak membebaskannya dari tanggung jawab hadapan allah,, selain dengan dipancung, masih menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, samping ada unsur menyiksa dan merendahkan manusia. oleh karena itu, menurut ahli, berdasarkan pilihan ulama sejak zaman dahulu yang memakai hukum pancung maka ahli memandang tidak ada cara pelaksanaan pidana mati yang lebih baik, kecuali dengan dipancung. i3. keterangan ahli dr. rudi satrio, s.h., m.h. ahli pidana) bahwa perkembangan pelaksanaan pidana mati indonesia berawal dari kuhp yang dilaksanakan dengan digantung, tetapi berubah dengan adanya penetapan presiden nomor tahun yang menentukan pelaksanaannya dengan cara ditembak hingga mati. hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pidana mati dengan cara digantung tidak sesuai dengan perkembangan, kemajuan, dan keadaan, yang dapat ditafsirkan atau dapat diartikan bahwa tata cara hukuman mati pun harus lebih cepat membawa kematian, serta lebih sedikit menimbulkan derita ataupun siksaan: standar pelaksanaan pidana mati tersebut apabila dikaitkan dengan uud dan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang menyatakanmengandung kriteria bahwa pidana mati dapat dilaksanakan jika tidak kejam atau merendahkan martabat manusia itu sendiri, bahwa terkait dengan persoalan pelaksanaan pidana mati, menurut ahli, harus dilakukan cara terbaik untuk terpidana, dalam arti tidak menyiksa dengan mempercepat proses kematian. berdasarkan perkembangan pengetahuan dan teknologi, perlu dipertimbangkan jalan yang terbaik agar kematian tersebut tidak menyiksa dan lebih cepat pelaksanaannya. hal tersebut merupakan suatu sifat dari undang undang agar setiap saat tidak menutup kemungkinan adanya perubahan perubahan tata cara pelaksanaan pidana mati: pelaksanaan pidana mati sebagaimana diatur dalam kuhp yang dilakukan oleh algojo dengan cara digantung, setelah adanya penetapan presiden nomor tahun pelaksanaannya harus disesuai , bahwa seandainya pidana mati dengan cara ditembak hingga mati dinyatakan inkonstitusional dengan alasan terdapat jangka waktu kematian yang dianggap sebagai penyiksaan, menurut ahli, hal tersebut tidak berarti kuhp kembali berlaku, melainkan harus dicarikan cara yang terbaik, terbesar, tercepat, dan tidak menyiksa terpidana atau mungkin cara berdasarkan pilihan terpidana mati. keterangan tertulis ahli dr. salman hutan, s.h., m.h. pengajuan hak uji materil terhadap pnastersebut,: pnas,:(satu): belum gantinya atau diperbaruinya pnas (sebagaimana diperintahkan oleh konsideran) sampai hari ini merupakan kelalaian pembentuk undang undang, karena undang undang tersebut tidak menjadi prioritas badan legislatif untuk diperbaruiruu kuhp menetapkan pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan (sepuluh)esjid bernama me, dipenggal pada leher (decapitation), ditembak mati (shooting), diserut listrik (electrocution atau the electric chair), dimasukkan dalam ruang gas (gas chamber) dan disuntik mati (lethal injection):, metode hukuman mati dengan cara ditembak mulai ditinggalkan pada abad ini,ditembak mati. namun, tata cara ini cenderung untuk berganti tata cara lain yang dipandang lebih baik. negara cditembak mati suntik mati. supply darah otak langsung terhenti. selanjutnya, manusia akan meninggal dalam waktu detik setelah kesadarannya hilang akibat kejutan yang ekstrim(tujuh) detik semenjak kepalanya terputus, gishash, yaitu membunuh dengan memukul menggunakan batu dibalas dengan dibunuh menggunakan batu juga. ada juga tata cara yang dilarang (misalnya,i3pengujian formil (formel toetsingrecht) bahwa sejarah hukum indonesia pada kurun waktu pasca dekrit presiden juli sampai dengan terjadi ketidaktertiban dalam pembentukan tata urutan (hieudan. kemudian dalam perjalanannya,,pnas (konsonan pnas menunjukkan bahwa undang undang tersebut berasal dari penetapan presiden): selanjutnya kedudukanudbahwa dalampnas tersebut tidak secara eksplisit mencabut kuhp, maka menurut pemerintah, kedudukan norma hukum yang dimuat dalam pnas harus dipandang sebagai norma hukum yang terbit kemudian (hukum baru), sedangkan kuhp sebagai hukum lama,pnas dengan demikian pnas yang telah ditetapkan menjadi undang undang dengan telah sesuai dengan semangat pembentukan peraturan perundang undangan berdasarkan uud (vide dasar menimbang terhadap pengujian materiil bahwa pengertian ditembak sampai mati sebagaimana diatur dalam,,,,,terkait ada tidaknya unsur penyiksaan dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati. bahwa menimbulkan perasaan sakit sudah pasti ada dalam pelaksanaan:merupakan konsekuensi logis atau sebagai proses untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum: bahwa,ati dengan cara nikmat): pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan pelaksanaan,, menurut pemerintah, eksekusi mati dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana diatur dalami3 menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat dpr) telah mengajukan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal oktober keterangan tertulis tersebut terlambat disampaikan dan melampaui tenggat yang ditentukan, namun isi keterangannya mutasi mutans pada pokoknya sama dengan keterangan yang diberikan oleh pemerintah. pendapat mahkamah tentang pengujian formil i3. menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan pengujian formil pnas yang pada pokoknya mendalilkan bentuk hukum dan prosedur pembentukan pnas tidak sesuai dengan ketentuan uud sehingga mohon agar mahkamah menyatakan pnas secara keseluruhan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: i3 menimbang, terhadap permohonan pengujian formil tersebut mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa dari bentuk hukumnya, memang benar pnas semula penetapan presiden nomor tahun yang tidak dikenal dalam uud karena uud memang tidak mengatur produk hukum dengan nama penetapan presiden, namun hal tersebut telah dikoreksi dengan atas perintah ketetapan mars nomor xix mars dan ketetapan mars nomor xxxix mars kedua ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara mars) tersebut berisi perintah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap status hukum atas penetapan presiden dan peraturan presiden. konsiderans berbunyi, bahwa dalam rangka pemurniandan . oleh karena itu, dengan penetapan presiden nomor tahun termasuk penetapan presiden perpres) yang dinyatakan sebagai undang undang, yaitu menjadi pnas sehingga bentuk hukumnya sudah sesuai dengan uud kata pnas sekedar sebagai tanda bahwa undang undang dimaksud berasal dari penetapan presiden. dinyatakannya beberapa penetapan presiden dan peraturan presiden, termasuk penetapan presiden nomor tahun menjadi undang undang, menunjukkan bahwa isinya masih sesuai dengan aspirasi rakyat karena merupakan pembaruan terhadap ketentuan kitab undang undang hukum pidana kuhp): bahwa dari prosedur pembentukannya, penetapan presiden nomor tahun tidak sesuai dengan uud karena uud memang tidak mengenal produk hukum yang bernama penetapan presiden . akan tetapi, setelah menyatakan pnas berlaku, maka prosedur pembentukannya sudah sesuai dengan ketentuan dan uud yaitu ditetapkan oleh presiden dengan persetujuan dpr, dalam hal ini dpr sebagai dpr yang sah pada awal orde baru sebelum dpr hasil pemilihan umum terbentuk. presiden dan dpr yang membentuk yang menyatakan penetapan presiden nomor tahun sebagai pnas adalah presiden dan dpr yang sah pada masa transisi ketatanegaraan dari orde lama orde baru dan telah diterima dan diakui oleh rakyat indonesia, bahwa aturan peralihan uud sebelum perubahan yang berbunyidan aturan peralihan uud setelah perubahanyang menjadi dasar pemberlakuan pnas sampai sekarang, karena undang undang yang baru yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pidana mati belum ada, bahwa dengan demikian, dalil dalil pemohon mengenai pengujian formil tidak beralasan, sehingga harus ditolak. tentang pengujian materiil i3 menimbang bahwa meskipun dalam petit pemohon hanya mengajukan permohonan pengujian formil, akan tetapi karena dalam polita dan proses pembuktian yang diajukan oleh pemohon lebih berkaitan dengan uji materiil undang undang, maka mahkamah mempertimbangkan juga permohonan pengujian materiil pemohon atas undang undang guo, i3. menimbang bahwa sepanjang mengenai pengujian materiil pnas khususnya dan terhadap uud pemohon mendalilkan, hukuman mati yang dilakukan dengan cara ditembak hingga mati, menimbulkan pengertian, kematian yang, sehingga terjadi penderitaan yang amat sangat sebelum terpidana akhirnya mati, padahal terpidana mati pun tetap memiliki hak konstitusional untuk tidak disiksa. terhadap dalil pemohon tersebut mahkamah memberi pendapat sebagai berikut: bahwa ukuran yang harus dipedomani tentang penyiksaan harus mengacu kepada rumusan yang dianut dalam instrumen hukum hak asasi manusia (selanjutnya disebut ham) yang berlaku indonesia, sebagaimana bahwa pnas juncto. bahwaamandemen uud anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. bahwa pembentukan undang undang menurut uud adalah sebagaimana tersebut dalam amandemen uud maka pembentukan pnas juncto tidak sesuai dengan tersebut. bahwa dengan demikian, tentang tata cara pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak hingga mati oleh regu penembak, yang selama ini dijalankan negara kita,merupakan fakta hukum, pnas yang telah diwajibkan oleh untuk diadakan perbaikan penyempurnaan dalam arti bahwa materi dari penetapan tersebut dijadikan bahan untuk penyusunan undang undang baru, hingga permohonan diajukan mahkamah konstitusi belum pernah ada perbaikan maupun penyempurnaan terhadap tata cara pelaksanaan hukuman mati indonesia. permohonan pengujian materi bahwa menurut ketentuan huruf bbahwa menurut pemohon pnas junctokhususnya perubahan kedua, berdasarkan alasan alasan sebagai berikut: termuatangka undang undang tahun tentang hak asasi manusia menyatakan bahwapihak ketiga, atau mengancam atau memaksa atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik . definisi penyiksaan tersebut telah merujuk dan mengutip sepenuhnya convention against torture and other cruel, inhuman degrading treatment punishment yang telah diratifikasi tersebut atas. bahwa alasan indonesia menjadi negara pihak dalam konvensi yang menentang penyiksaan tersebut atas, antara lain disebutkan: pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa indonesia dan uud: dalam rangka pengamalan pancasila dan pelaksanaan uud, perundang undangan itu karena belum sepenuhnya sesuai dengan konvensi, masih perlu disempurnakan. bahwa rasa sakit yang disebut sebagai penyiksaan, bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah dan wajar, melainkan dilakukan secara sengaja dan melawan hukum untuk tujuan tertentu luar kehendak mereka yang disiksa. rasa sakit yang timbul secara alamiah seperti yang dialami oleh setiap wanita yang melahirkan dan orang yang menjalani operasi karena tujuan medis tertentu tidaklah termasuk dalam kategori penyiksaan. terlebih lebih lagi, rasa sakit yang timbul dan melekat dalam pelaksanaan pidana mati adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari akan timbul dalam tiap cara pelaksanaan pidana mati. yang terjadi, sesungguhnya bukan karena pemilihan tata cara pelaksanaannya, melainkan melekat dalam setiap pidana mati yang dijatuhkan hakim, yang oleh mahkamah telah dinyatakan sebagai sesuatu yang konstitusional. konvensi secara tegas menyatakan bahwa rumusan penyiksaan yang diatur dalam konvensiatu sanksi hukum yang berlaku. bahwa akan tetapi dalam pelaksanaan pidana mati, mahkamah berpendapat, ukuran yang juga harus dipedomani adalah untuk menghindari pelaksanaan pidana mati yang menimbulkan penderitaan terpidana tersebut secara berkepanjangan, dan juga siksaan yang dirasakan, diukur bukan hanya dari sisi subjektif terpidana sendiri, melainkan juga dari sisi objektif masyarakat, yang akan melihat pokok persoalan demikian dari hal hal berikut: bahwa ukuran dalam menentukan apakah suatu tata cara pelaksanaan pidana mati merupakan sesuatu yang kejam, tidak manusiawi, dan tidak biasa, dapat dinilai dari pelaksanaan, yaitu: (i) jika cara yang dilakukan menimbulkan penderitaan yang panjang dan tidak diperlukan dalam menimbulkan kematian: (ii) bertentangan dengan ukuran kesusilaan yang dianut dalam masyarakat, dan (iii) tidak menjaga dan mempertahankan harkat martabat terpidana sebagai manusia, bahwa pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak hingga mati tidak selalu terjadi sekaligus dalam satu kali tembakan , namun ada kalanya dilakukan dengan tembakan mengakhiri, karena tidak ada jaminan penembakan sekali oleh regu tembak dapat menimbulkan kematian bagi terpidana. dengan demikian, tetap ada dua kemungkinan bahwa penembakan yang dilakukan oleh regu tembak dapat langsung mematikan dan juga dapat tidak langsung mematikan, hal mana telah menyebabkan bahwa tata cara yang dilakukan dapat menimbulkan penderitaan yang tidak diperlukan oleh terpidana untuk menimbulkan kematiannya. keterangan saksi pastor charlie arrows, yang menerangkan bahwa terpidana antonius membutuhkan waktu (tujuh) menit mengerang kesakitan sejak tembakan dilakukan arah jantung baru dinyatakan meninggal, menimbulkan pertanyaan apakah sesuai dengan ukuran yang diutarakan atas atau ada tata cara lain yang lebih memenuhi ukuran untuk menghindarkan penderitaan yang tidak diperlukan untuk menimbulkan kematian: bahwa keterangan para ahli yang diajukan oleh pemohon telah menyatakan adanya cara cara pelaksanaan pidana mati lainnya yang dikenal, yaitu dengan cara dipancung, dikurasi listrik, disuntik mati, digantung sampai mati, dan khusus menurut hukum islam dikenal juga dengan hukuman dirajam sampai mati. dari keterangan para ahli tersebut diketahui bahwa pidana mati dengan disuntik mati yang dilakukan dengan didahului pembiusan, kalau dilakukan oleh orang yang ahli tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu, sedangkan hukuman pancung, kalau dilakukan tempat yang tepat akan menimbulkan kematian yang segera, karena dalam waktu (tujuh) sampai dengan (dua belas) detik berhentinya darah otak akan menyebabkan kematian. demikian juga hukuman gantung, kalau letak tali tepat batang leher dan berat badan terpidana cukup, maka dampak kematian juga terjadi secara cukup cepat, bahwa akan tetapi meskipun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dimanfaatkan dalam penegakan hukum, khususnya dalam tata cara pelaksanaan pidana mati, namun berkurangnya penderitaan atau rasa sakit itu sendiri bukanlah merupakan alasan yang cukup dalam menilai konstitusionalitas norma dalam pnas tersebut, karena pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak sampai mati juga sesungguhnya dapat berlangsung secara cepat, sesuai dengan keterangan ahli, apabila tembakan tepat mengenai jantung terpidana. sejalan dengan itu, berdasarkan keterangan para ahli yang didengar dalam persidangan tidak ada satu cara pun yang menjamin pelaksanaan pidana mati yang tidak menimbulkan rasa sakit atau kematian dengan cepat, bahwa selain itu, baik pidana mati dengan cara dipancung, digantung, maupun ditembak mati dapat menimbulkan efek kematian secara cepat jika dilakukan dengan tepat. akan tetapi, cara pelaksanaan pidana mati haruslah mempertimbangkan harkat dan martabat terpidana mati. menurut mahkamah, pidana mati yang dilakukan dengan ditembak secara tepat dapat menimbulkan kematian cepat dengan tetap menjaga harkat dan martabat terpidana mati, i3. menimbang bahwa dengan seluruh uraian atas, maka pnas yang menentukan pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak, memang menimbulkan rasa sakit yang melekat dalam pelaksanaan pidana mati sebagai akibat putusan hakim yang sah. meskipun terdapat tata cara lain dalam pelaksanaan pidana mati sebagaimana dikemukakan para ahli yang dapat menimbulkan kematian lebih cepat dan tidak menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan, tetapi hal tersebut tidak berkaitan dengan konstitusionalitas undang undang yang diuji, karena dengan cara apapun bila tidak dilakukan dengan tepat, akan menimbulkan rasa sakit, yang mengesankan sebagai penyiksaan. lagipula, sepanjang yang berhubungan dengan tembakan mengakhiri karena kegagalan tembakan pertama tidak terdapat data data yang membuktikan terjadinya kegagalan tersebut, sehingga mahkamah harus mengesampingkan. namun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seyogianya dimanfaatkan dalam pencarian cara cara pelaksanaan pidana mati yang lebih manusiawi, cepat, dan tidak menimbulkan rasa sakit yang lama. hal tersebut merupakan tugas pembentuk undang undang untuk melakukan pengkajian atas kemungkinan mengubah pnas agar lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.mahkamah berkesimpulan: bahwa dalil dalil pemohon mengenai pengujian formil tidak beralasan, sehingga harus ditolak: bahwa rasa sakit yang dialami oleh terpidana mati merupakan konsekuensi logis yang melekat dalam proses kematian sebagai akibat pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana sesuai dengan tata cara yang berlaku, sehingga tidak termasuk kategori penyiksaan terhadap diri terpidana mati, bahwa dari berbagai alternatif tentang tata cara pelaksanaan pidana mati, selain cara ditembak, seperti digantung, dipenggal pada leher, diserut listrik, dimasukkan dalam ruang gas, dan disuntik mati, semuanya menimbulkan rasa sakit meskipun gradasi dan kecepatan kematiannya berbeda beda. tidak ada satu cara pun yang menjamin tiadanya rasa sakit dalam pelaksanaannya, bahkan semuanya mengandung risiko terjadinya ketidaktaatan dalam pelaksanaan yang menimbulkan rasa sakit. namun, hal itu bukan merupakan penyiksaan sebagaimana dimaksud uud sehinggatidak bertentangan dengan uud maka permohonan pemohon sepanjang pengujian materiil tidak beralasan menurut hukum dbaik mengenai pengujian formil maupun pengujian materiilatu bulan oktober tahun dua ribu delapan, oleh kami, moh. mahfud, selaku ketua merangkap anggota, maruarar siahaan, h.m. arsyad sanusi, muhammad alim, abdul mukti fadjar, jimmy asshiddigie, maria farida indrawi, h.m.moh. mahfud anggota anggota ttd. ttd. maruarar siahaan h.m. arsyad sanusi ttd. ttd. muhammad alim abdul mukti fadjar ttd. ttd. jimmy asshiddigie maria farida indrawi ttd. ttd. h.m. akil mochtar achmad nowiki panitera pengganti, ttd. sholihin nasir bahw bahwa tata cara pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak hingga mati oleh regu penembak sebagaimana ditentukan dalam pnas juncto adalah penyiksaan terhadap terpidana, karena alasan alasan sebagai berikut: dari pnas menentukan bahwa hukuman. dengan demikian terjadi penderitaan yang amat sangat sebelum terpidana akhirnya mati. dari: berarti undang undang ini. bahwa regu penembak yang diberi tugas untuk mengeksekusi terpidana menurut pnas juncto diharuskan membidik pada jantung terpidana namun pada tata cara ini tidak memberikan kepastian akan tiadanya penyiksaan dalam proses kematiannya mengapa ada tata cara yang mengharuskan membidik pada jantung tersebut. bahwa meskipun seorang warga negara indonesia itu statusnya adalah terpidana makahukuman mati berdasarkan pnas juncto merupakan pelanggaran atas hak konstitusionalnya, dengan demikian pnas juncto materinya jelas bertentangan dengan uud penutup. dalam provisi: bahwa, guna menghindari kekhawatiran dari pemohon akan ditolaknya permohonan pemohon karena telah kehilangan hak konstitusionalnya yang disebabkan meninggal dunianya pemohon akibat dari upaya eksekusi mati yang dilakukan oleh pihak eksekutor yaitu kejaksaan agung republik indonesia, maka pemohon mengajukan provisional untuk ibundanya upaya eksekusi mati terhadap pemohon. bahwa, berdasarkan alasan tersebut atas maka pemohon, memohon kepada mahkamah berkenan untuk mengeluarkan penetapan yang memerintahkghentikan sementara pelaksanaan eksekusi terhadap pemohon dalam rangka mengikuti proses judicial review. dalam pokok perkara: bahwa,bean nama bachtiar abdul fatah ri. pekerjaan karyawan pt. chevron pacific indonesia ate alamat komplek merapi nomor rt. rw. desa dng pematang puu, kecamatan mandau, bengkalis, riau. marbun, s.h., hum., alexander lay, s.t., s.h., ll.m., dari affandi, s.h.dan avant ramai utama, s.h., yang semuanya adalah advokat dan konsultan hukum dari kantor mandir ismail partners yang berkedudukan hukum jalan bandung dan presiden. merdeka barat jakarta tel fax email smeskipun kata kata due process law tidak ditemukan dalam magna carta, namun piagam ini yang umumnya dipandang sebagai cikal bakal due process law. sebagaimana kita pahami dari catatan sejarah bahwa due process law ini diadopsi sebagai perjanjian pribadi antara raja john dan para baron yang melakukan pemberontakan pada tahun keadaan inilah yang menimbulkan pengertian bahwa magna carta adalah simbol dari perjuangan melawan kekuasaan sewenang wenang, yang pada awalnya diperjuangkan oleh raja raja kecil, dan merupakan simbol kekal perlawanan yang sukses dalam melawan kekuatan kerajaan. dengan mengutip pendapat simon schema dalam bukunya history britain, andrew young dalam tulisannya the forgotten spirit the magna carta menyatakan bahwa magna carta, "bukan akta kelahiran kebebasan" dalam tradisi retoris dari deklarasi kemerdekaan. namun, itu "adalah sertifikat kematian nepotisme". ini, untuk pertama kalinya, raja inggris ditempatkan bawah aturan hukum. misalnya, menghilangkan kekuasaan raja untuk menangkap rakyatnya sewenang wenang, sekarang, raja harus mengakui habis corpus, harus mengakui hak manusia untuk untuk mendapatkan proses hukum dalam masalah penahanan. magna carta sebagai perjanjian bukan hanya memberikan perlindungan kepada bangsawan, tetapi kepada semua orang, dimana dinyatakan bahwa semua orang tidak dapat dipenjarakan atau diasingkan, direbut kebebasannya tidak dengan proses hukum atau atas nama hukum, kecuali dengan proses hukum yang dilakukan secara adil berdasarkan hukum yang berlaku. berdasarkan proses peradilan biasa dengan diberikan kepadanya hak untuk membela diri dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god constitution, santa barbara: greenwood publishing group, halaman oleh karena itu,, pelaksanaan hukuman atau eksekusihal ini adalah konsekuensi nilai nilai the bureaucrat model dalam sistem peradilan pidana. akan tetapi harus dipahami bahwa negara hanya boleh melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana hanyalah berdasarkan batas batas yang telah ditentukan oleh undang undang. king, dalam framework criminal justice, london, room helm, halamanawrence friedman: roads democracy, syracuse int' com. vol. hal bahkan oleh gustav radbruch, dikatakanmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god uud: penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita cita bangsa indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun alinea keempat, yaitu,rakyat indonesia harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya yang datang, rasa aman yang diberikan oleh negara kepada rakyat tidak hanya ditujukan bagi mereka yang benar saja, akan tetapi bagi mereka yang melakukan kesalahan ataupun bagi mereka yang diduga melakukan kesalahan juga berhak memperoleh jaminan rasa aman terhadap diri merekalui pranata praperadilan. berkenaan dengan kebebasan seseorang dari tindakan penyidik, dalam articlemerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god . bahwa berdasarkan pertimbangan atas, pertanyaan yang harus dijawab oleh mahkamah adalah apakah selain yang ditetapkan dalam huruf kurap seperti penetapan tersangka dapat dijadikan objek praperadilan? angka juncto kurap menentukan bahwa praperadilan memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan: sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan, permintaan ganti rugi. contoh mekanisme pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti dapat dilihat dalam kasus dominique strauss merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid kahn yang dituduh melakukan perkosaan terhadap nafissatou diablo hotel manhattan new york pada tahun kasus tersebut akhirnya dibatalkan pada agustus magistrate court new york, setelah adanya keraguan terhadap kredibilitas saksi korban, termasuk kesaksiannya yang tidak konsisten tentang apa yang terjadi. hal yang melatarbelakangi alat bukti harus diuji keabsahan kebolehannya.merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god keabsahan kebolehannya. bahwanamun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra abdikasi. fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat post facto sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan. bahwa pada saat kurap diberlakukan pada tahun penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat indonesia. upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah penetapan tersangka oleh penyidik yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna shidarta, dengan kata lain, prinsip kehati hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa untuk memenuhi (vide pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor puu ix bertanggal mei juncto putusan mahkamah nomor puu xi bertanggal februari serta dengan memperhatikan nilai nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam bab uud maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitation oleh ketentuan angka juncto huruf kurap. padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang dalamnya kemungkinan. terdapat tindakan sewenang wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. bahwa huruf kurap salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan. sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut angka kuraptul bahwa apabila angka kurap dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. padahal oleh uud setiap orang dijamimerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god. berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah, dalil pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang diwakili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum: sepanjang menyangkut penggeledahan dan penyitaan, mahkamah dalam putusan nomor puu ix bertanggal mei yang mengadili dalam kaitannya dengan kurap, antara lain, mempertimbangkan, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god: dengan pertimbangan atas, secara implisit mahkamah sesungguhnya sudah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian darin karenanya termasuk dalam ruang lingkup praperadilan. oleh karena itu, permohonan pemohon mengenai penggeledahan dan penyitaan beralasan menurut hukum, adapun mengenai pemeriksaan surat seperti yang didalilkan pemohon agar masuk dalam ruang lingkup kewenangan pranata praperadilan, menurut mahkamah, pemeriksaan surat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan penggeledahan dan penyitaan, sehingga pertimbangan mahkamah pada angka atas berlaku pula terhadap dalil pemohon. guo. i3. menimbang bahwa terhadapbertentangan dengan dan uud mahkamah berpendapat bahwa membaca khususnyidak dapat dilepaskan dari ketentuan kurap yang menyatakan, . dari ketentuan tersebut maka yang diputus oleh hakim adalah mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara, ii) dakwaan tidak dapat diterima, dan iii) surat dakwaan harus dibatalkan. apabila keberatan tersebut diterima oleh hakim maka perkara tidak dilanjutkan namun apabila keberatan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tersebut tidak diterima oleh hakim maka perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. dengan demikian, tidak ada yang salah dengan frasa dimaksud. adapun yang didalilkan oleh pemohon bahwa frasa tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, menurut mahkamah, ketentuan tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak ada keterkaitan dengan ketidakadilan, karena pengajuan banding tidak menghentikan pemeriksaan terhadap pokok perkara melainkan hanya banding terhadap putusan sela yang berkaitan dengan proses pemeriksaan kecuali eksepsi mengenai kompetensi absolut. dalam hal eksepsi mengenai kompetensi absolut dikabulkan, apabila ada permohonan pemeriksaan banding maka berkas perkaranya dikirim terlebih dahulu tingkat banding. apalagi yang dimohonkan banding bukan mengenai pokok perkara tentang seseorang bersalah atau tidak bersalah. perkara pidana berkait erat dengan hak asasi manusia, sehingga makin cepat seseorang disidangkan maka makin cepat pula seseorang tersebut diputuskan bersalah atau tidak bersalah. jika frasa tersebut dinyatakan bertentangan dengan uud justru tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh uud karena proses hukum terhadap terdakwa menjadi tertunda. hal tersebut menurut mahkamah tidak sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana termuat dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamahpokok permohonawahiduddin adams dan sembilan hakim konstitusinin, tanggal enam belas, bulan maret, tahun dua ribu lima belas, serta. dewan perwakilan rakyat atau yang mewakili. terhadap putusan mahkamah mengenai penetapan tersangka , terdapat satu orang hakim konstitusi yang memiliki alasan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god oxford journal legal studies, vol. pp. hal. bahwa berdasarkan pada prinsip prinsip mengenai penegaacara pidana dalam hal ini kurap yanglebih lanjut, karena hukum acara pidana dalam hal ini kurap merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan ham yang merupakan ketentuan konstitusional dalam uud maka jika terdapat ketentuan dalam kurap yang bertentangan dengan prinsip due process law dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil maka dengan sendirinya ketentuan tersebut bertentangan dengan 28i uud yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god berbeda (concerning opinion) dan tiga orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion)ria farida indrawi ttd. ttd. materialis akbar dewa gede laguna alasan berbeda (concerning opinion) terhadap putusan mahkamah tersebut, terdapat satu orang hakim konstitusi yang memiliki alasan berbeda (concerning opinion), yaitu hakim konstitusi materialis akbar, sebagai berikut: menimbang bahwa pertimbangan hukum mahkamah dalam perkara guo sudah tepat, apalagi sudah dirumuskan oleh rapat permusyawaratan hakim. putusan mahkamah guo mengutamakan rasa keadilan dan kemanusiaan. salah satu permohonan pemohon adalah memasukkan penetapan tersangka dalam objek praperadilan dan dikabulkan oleh mahkamah, hal ini justru memperkuat tekad mahkamah untuk mengakui, menghormati, menjamin dan melindungi terhadap hak asasi manusia yang berkaitan khususnya tentang mekanisme dan proses terhadap seseorang ditetapkan sebagai tersangka. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god penetapan tersangka yang tidak berdasarkan atas mekanisme dan proses yang benar secara hukum, antara lain, akan menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain: pertama adalah adanya kemungkinan penyalahgunaan kewenangan penegak hukum. oleh karena itu, perlu menjadi perhatian agar seluruh penegak hukum lebih berhati hati dan secara seksama, sehingga tidak mudah menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa prosedur dan proses yang benar, apalagi tidak diikuti dengan pembuktian awal disertai bukti permulaan yang cukup yang meyakinkan. semua penetapan seseorang sebagai tersangka tanpa mengikuti due process law merupakan penyalahgunaan wewenang, namun demikian apabila penyidik menemukan bukti bukti permulaan yang cukup terhadap suatu dugaan tindak pidana, maka penyidik tentunya tidak boleh ragu sedikitpun melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. kedua, permasalahan terkait dengan hal penetapan seseorang sebagai tersangka adalah ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka mulai saat itu pula, sebagian hak asasi manusia sebagai hak dasar yang miliki pasti berkurang, apalagi diikuti dengan pencegahan untuk luar negeri, kehilangan hak hak untuk menjadi pejabat publik, ibundanya hak untuk naik pangkat bagi pns dan tni polri, dan mulai saat itu pula lah langkah langkahnya terbatas, untuk bertemu tetangga dan keluarga saja pasti sudah tidak lagi nyaman, apalagi tempat tempat publik atau lingkungan sosial dan hal tersebut akan terjadi dalam waktu yang cukup lama, bahkan anak, istri dan keluarga besarnya juga menanggung beban secara psikologis. hal ini adalah sangat manusiawi, karena manusia dilengkapi tidak hanya dengan logika tetapi juga perasaan etika, walaupun antara logika dengan estetika harus dioperasikan menjadi etika. ketiga, sebagai tersangka dalam praktiknya tidak sedikit kasusnya yang terkatung katung sampai waktu tahunan namun berkasnya tidak kunjung dilimpahkan untuk proses peradilan. melihat fakta demikian, maka muncul pertanyaan para tersangka mau mengadu kemana untuk mencari keadilan? selain permasalahan bagi tersangka seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, wajar adanya kekhawatiran apabila penetapan tersangka masuk dalam objek praperadilan, antara lain: pertama, dikhawatirkan hakim akan gegabah sebab sudah masuk pada ranah pembuktian dengan bukti bukti yang cukup. bukti bukti awal yang merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id meyakinkan inilah yang dipersoalkan dimana kemungkinan penetapan seseorang sebagai tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup. kedua, bahwa bagaimana apabila permohonan praperadilan ditangani oleh hakim yang baru dan belum punya pengalaman. kekhawatiran tersebut haruslah terjawab dengan kejadian ketua pengadilan negeri mempercayakan pemeriksaan perkara tersebut kepada hakim yang dianggap mampu. ketiga, bahwa dalam pemeriksaan praperadilan diputuskan oleh seorang hakim tunggal dan dalam waktu yang sangat terbatas. tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan adanya pengaruh termasuk pengaruh dari anasir anasir non yuridis terhadap hakim tunggal tersebut dari para pihak yang berperkara ataupun pihak pihak lain diluar pengadilan yang memiliki interest dengan perkara guo. untuk itu, pemeriksaan praperadilan terhadap penetapan tersangka hanyalah berkaitan dengan proses atau prosedur dan alasan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. dalam hal dikabulkannya permohonan praperadilan, bukanlah berarti seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan menghapuskan dugaan adanya tindak pidana terhadap yang bersangkutan, dimana penyidik tetap dapat melanjutkan proses penyidikan lebih lanjut, seseorang sebagai tersangka wajib disertai dengan alat bukti yang meyakinkan. keempat, demikian pula dengan kekhawatiran akan banyaknya permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka. sejauh hal tersebut merupakan upaya hukum, maka semua pihak harus dapat menerima dan menghargai sebagai bagian dari perjuangan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia sebagai wujud dari indonesia sebagai negara hukum. namun demikan, walaupun saya mendukung dan setuju dengan putusan mahkamah dalam perkara guo, tetapi akan lebih tepat jika hal ini diserahkan pada pembentuk undang undang untuk menentukan pilihan objek objek praperadilan asal sejalan dan tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memperhatikan sungguh sungguh pertimbangan hukum mahkamah guo. dengan demikian hal ini sebenarnya merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang undang (open legal policy). merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godewa gede laguna, hakim konstitusi muhammad alim, dan hakim konstitusi santo, sebagai berikut: hakim konstitusi dewa gede laguna sepanjang berkenaan dengan dalil pemohon bahwa kurap bertentangan dengan dan uud apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, saya, hakim konstitusi dewa gede laguna, berpendapat sebagai berikut: pertama, bahwa praperadilan adalah suatu pengertian hukum tersendiri yang berkenaan dengan penggunaan upaya paksa dalam proses penyidikan atau penuntutan serta akibat hukum yang timbul darinya. kurap yang dikenal sebagai ketentuan yang mengatur tentang praperadilan sebagaimana ditegaskan oleh kurapementara itu,penetapan tersangka adalah bagian dari penyidikan, yang oleh angka kurap diberi pengertian sebagai, .merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid yang terjadi dan guna menemukan kerangkanya. dengan demikian, penetapan tersangka adalah ujung dari tindakan penyidik sebelumnya, yaitu setelah penyidik berdasarkan bukti bukti yang berhasil dikumpulkan memperoleh kejelasan akan tindak pidana yang terjadi. tujuan praperadilan adalah melindungi hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi tersangka atau terdakwa. hak asasi yang hendak dilindungi itu khususnya hak atas kebebasan (right liberty) dan hak hak yang berkait dengan atau merupakan turunan dari right liberty itu. kebebasan seseorang terancam karena dalam penetapan tersangka (atau terdakwa) itu terdapat kemungkinan pelibatan tindakan atau upaya paksa oleh negara berupa penangkapan dan atau penahanan, yang dalamnya sesungguhnya juga penyitaan dan penggeledahan. penggunaan atau pelibatan upaya paksa inilah yang harus dikontrol secara ketat, baik syarat syarat maupun prosedur penggunaannya, dengan undang undang. mengapa harus dengan undang undang? sebab, dalam negara hukum, yang menghormati dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya sah jika dilakukan dengan undang undang (vide uud namun, bila diperhatikan lebih jauh, secara implisit ada dua kepentingan yang hendak dilindungi secara seimbang melalui praperadilan, yaitu kepentingan individu (in cast tersangka atau terdakwa) dan kepentingan publik atau masyarakat. dari perspektif kepentingan individu (tersangka atau terdakwa), diintroduksinya pranata praperadilan ini dalam kurap adalah sebagai pengimbang terhadap kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penuntut umum untuk menggunakan upaya paksa dalam pemeriksaan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan atas. oleh karena itu harus ada jaminan bahwa, pertama, upaya paksa dimaksud benar benar digunakan demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang dibanggakan (atau dibawakan) dan, kedua, upaya paksa dimaksud benar benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang. untuk memenuhi tuntutan jaminan itulah diintroduksi pranata praperadilan. tindakan menetapkan tersangka sich bukanlah upaya paksa dan karena itu dengan sendirinya tidak termasuk dalam ruang lingkup praperadilan. bilamana dalam proses penetapan seseorang sebagai tersangka timbul keberatan atau keraguan (misalnya karena tidak ditemukan bukti yang cukup), jalan keluarnya bukanlah praperadilan melainkan penghentian penyidikan. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god selanjutnya, apabila penuntut umum atau pihak ketiga menganggap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah, mereka dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk memeriksa keabsahan tindakan penyidik tersebut. begitu pula sebaliknya, apabila penyidik atau pihak ketiga menganggap penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tidak sah, mereka ini pun dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk memeriksa keabsahan tindakan penuntut umum itu. dengan cara demikian, keseimbangan perlindungan yang diberikan terhadap kepentingan individu (tersangka, terdakwa) dan kepentingan publik (masyarakat) tetap terjaga. memasukkan penetapan tersangka dalam ruang lingkup praperadilan berarti membenarkan ketidakseimbangan perlindungan kepentingan individu dan kepentingan publik (masyarakat). sebab, bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, tersedia dua jalan hukum untuk mempersoalkan penetapan tersebut, yaitu memohon penghentian penyidikan (dalam hal penyidik tidak mengambil inisiatif sendiri untuk menghentikan penyidikan itu) dan memohon praperadilan (misalnya dalam hal permohonan penghentian penyidikan tidak dikabulkan oleh penyidik). sementara itu, jika masyarakat (pihak ketiga) hendak mempersoalkan tindakan penyidik yang menghentikan penyidikan terhadap seorang tersangka, satu satunya jalan yang tersedia hanyalah praperadilan. kedua, pemeriksaan dalam praperadilan bukanlah pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dilakukan, misalnya, oleh seorang judge instruction perancis atau richter commissaris belanda yang benar benar melakukan fungsi pemeriksaan pendahuluan (selain memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan). belanda, penuntut umum dapat minta pendapat hakim komisaris mengenai suatu kasus, umpamanya apakah kasus tersebut pantas atau dapat dikesampingkan dengan transaksi atau tidak. misalnya, perkara tidak diteruskan persidangan dengan membayar ganti kerugian. richter commissaris belanda juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jaksa, sementara jaksa memiliki kewenangan serupa terhadap pelaksanaan tugas polisi. adapun perancis, kewenangan luas yang dimiliki oleh judge d'instruction dalam pemeriksaan pendahuluan mencakup pemeriksaan terdakwa, saksi saksi dan bukti bukti lain: juga dapat melakukan penahanan, penyitaan, dan penutupan tempat tempat tertentu. judge instruction, setelah menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan, menentukan apakah suatu perkara merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god cukup alasan untuk dilimpahkan pengadilan atau tidak. bilamana dianggap cukup alasan, perkara dimaksud akan dikirimkan dengan surat pengiriman yang disebut ordnance konvoi. sebaliknya, bilamana dianggap tidak cukup alasan, tersangka akan dibebaskan dengan ordnance non lieu (vide andi hamzah, hukum acara pidana indonesia, edisi revisi, sinar grafika: jakarta, baik dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh richter commissaris belanda maupun pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh judge d'instruction perancis tidak disebut adanya kewenangan hakim komisaris untuk memutus keabsahan penetapan tersangka. jika dalam konsepsi pemeriksaan pendahuluan saja (yang kewenangannya dilakukan oleh hakim komisaris) tidak ada kewenangan hakim komisaris untuk memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, setidak tidaknya tidak disebut secara tegas, maka tidaklah dapat diterima bahwa dalam konsepsi praperadilan (yang notabene bukan pemeriksaan pendahuluan dan hakimnya pun bukan hakim komisaris) dikonstruksikan ada kewenangan hakim untuk memutus sah tidaknya penetapan tersangka. ketiga, bahkan jika kurap menganut due process model pun dalam sistem peradilan pidananya, good non, penetapan tersangka tidak termasuk dalam ruang lingkup praperadilan. sebagaimana diketahui, dalam penggolongan sistem peradilan pidana yang hingga saat ini secara dominan dianut, setidak tidaknya secara akademis, terdapat dua model sistem peradilan pidana (criminal justice system) yaitu crime control model dan due process model. secara umum, sistem yang disebut terdahulu crime control model) ditandai oleh ciri ciri, antara lain, efisiensi, mengutamakan kecepatan dadapun ciri ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh due process model adalah, antara lain, menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan resumption innocence sehingga peranan penasihat hukum amat penting dengan tujuan menghindari penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah (vide eddy o.s. diaries, teori hukum pembuktian, serangga: jakarta, due process model sebagai sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh gagasan due process law amerika serikat yang lahir setelah dilakukannya merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god amandemen ke dan ke konstitusi amerika serikat yang bertujuan mencegah penghilangan atas kehidupan, kebebasan, dan hak milik oleh negara tanpa suatu proses hukum. sebagaimana ditegaskan oleh harr dan hess, sekadar untuk menyebut satu contoh, due process provides rules and procedures ensure fairness individual and prevent arbitrary actions government. process rules and procedures which discretion left individual removed favor oneness which the rights the individual are protected. procedural due process and substantive due process work ensure everyone the fairness law under the u.s. constitution. vj. scott harr karen hess, constitutional law and criminal justice system, wadsmorth thomson learning, due process law diartikan, antara lain, sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar berbicara yang berlaku universal. setiap prosedur dalam due process menguji dua hal: (a) apakah penuntut umum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan hak milik tersangka tanpa prosedur, (b) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan due process (vide eddy o.s. diaries, loc.cit. dalam kaitan dengan permohonan guo, pertanyaan yang penting dikemukakan adalah: apakah dalam due process model dikenal pranata praperadilan dan, kalau dikenal, apakah ruang lingkupnya mencakup penetapan tersangka? jika mengacu amerika serikat, dalam sistem peradilan pidana yang menganut due process model memang terdapat tahapan atau fase pra abdikasi. dalam tahapan atau fase tersebut ada peran penting lay judges yang diambil dari warga negara biasa dan diberi kedudukan sebagai magistrate, khususnya berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan tindakan upaya paksa oleh penyidik (penangkapan dan penahanan) yang tidak boleh hanya didasarkan atas diskresi penyidik sendiri melainkan terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan oleh magistrate (vide luhut m.p. pangaribuan, hukum acara pidana, papas sinar dinanti: jakarta, namun, lay judges atau magistrate tidak memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sah tidaknya penetapan tersangka. due process model, setidak tidaknya sebagaimana yang diterapkan amerika serikat hingga saat ini, memberikan perhatian khusus dan maksimal terhadap individu dari perbuatan sewenang wenang negara, khususnya aparat penegak hukum, lebih lebih tatkala menyangkut perampasan atau pembatasan kemerdekaan, misalnya merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god penangkapan. bilamana aparat penegak hukum tatkala menangkap seorang tersangka tidak memberitahu yang bersangkutan hak haknya sebagaimana disebutkan dalam miranda rules atau miranda warning maka keteledoran demikian akan membawa akibat hukum yang serius, yakni bebasnya tersangka. sedemikian besarnya perlindungan diberikan kepada seorang individu. namun, lagi lagi harus ditegaskan bahwa hak itu baru dimiliki tatkala seseorang telah menjadi tersangka, bukan calon tersangka. dengan uraian atas telah jelas bahwa, janganlah manakala kita masih ragu apakah kurap menganut due process model ataukah crime control model, bahkan dengan mengandaikan kurap menganut due process model sekalipun, konstruksi pemikiran yang memasukkan penetapan tersangka sebagai bagian dari ruang lingkup praperadilan juga tertolak. keempat, jika kita menafsirkan kurap secara kontekstual, sebagaimana secara implisit tampaknya dikehendaki oleh pemohon dengan melihat bangunan argumentasi dalam dalil dalilnya, maka memasukkan penetapan tersangka dalam ruang lingkup praperadilan tidak bersesuaian dengan asas asas yang berlaku dalam penafsiran kontekstual. asas asas dimaksud adalah asas noscitur socius, asas ejusdem generis, dan asas expression units exclusion arteries. divide phillips hadron titiek sri djatmiati, argumentasi hukum, gajah mada university press: yogyakarta, secara kontekstual, sebagaimana telah diuraikan pada bagian pertama atas, praperadilan adalah berkenaan dengan keabsahan upaya paksa dan akibat hukum yang bersangkut paut dengannya. tindakan yang termasuk kategori upaya paksa adalah penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan. memasukkan penetapan tersangka dalam ruang lingkup praperadilan tidak bersesuaian dengan asas noscitur socius sebab menurut asas ini suatu kata atau istilah harus diartikan dalam rangkaiannya dalam arti bahwa istilah itu harus dimaknai dalam kaitan associated nya. karena penetapan tersangka tidak termasuk dalam (associated with) rangkaian pengertian upaya paksa maka dia bukanlah objek praperadilan. selanjutnya, memasukkan penetapan tersangka dalam ruang lingkup praperadilan juga tidak bersesuai. praperadilan adalah istilah khusus atau tersendiri yang diciptakan dan khusus berlaku dalam penerapan kurap sehingga ruang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god lingkupnya pun tersendiri yaitu hanya mencakup tindakan tindakan yang termasuk dalam kelompok upaya paksa. akhirnya, memasukkan penetapan tersangka dalam ruang lingkup praperadilan pun tidak bersesuai. sebagai contoh, konsep perbuatan melawan hukum yang digunakan hukum pidana tidak sama dengan (dan karena itu tidak boleh digunakan dalam) konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. dalam konteks permohonan guo, konsep praperadilan adalah satu konsep tersendiri yang hanya digunakan oleh kurap yang ruang lingkupnya berkenaan dengan penggunaan upaya paksa dan akibat hukum yang berkait dengan penggunaan upaya paksa itu. kelima, bahkan andaikatapun argumentasi pengujian dalam permohonan guo diperluas hingga mencakup pendapatan ketentuan perjanjian internasional mana indonesia turut serta dalamnya sebagai pihak, khususnya dalam hal inikewajiban internasional indonesia yang lahir keikutsertaannya dalam occur, khususnya article) tegasnya,occur. dengan demikian, tidak memasukkan penetapan tersangka dalam ruang lingkup praperadilan bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dipersalahkan menurut hukum internasional (internationally wrongful act) yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya tanggung jawab negara (state responsibility), cast indonesia. penjelasannya adalah sebagai berikut: occur adalah berkenaan dengan hak atas kebebasan dan keamanan dalam hubungannya dengan masalah penangkapan dan penahanan seseorang, yang selengkapnya menyatakanmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mewajibkan negara untuk menegakkan dan melindungi ham sesuai prinsip negara hukum yang demokratis yang mengharuskan pelaksanaan ham dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan. bahwa sampingsebagaimana diatur dalam uud hukum acara pidana juga mengandung pembatasan pembatasan terhadap hak asasi manusia melalui sejumlah upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap warga negara. sejumlah ketentuan mengenai upaya paksa yang diatur dalam kurap yang sebagian antaranya diuji melalui permohonan ini menurut haruslah dilakukan melalui instrumen berbentuk undang undang. walaupun ketentuan ketentuan mengenai upaya paksa yang diuji melalui permohonan ini diatur dalam kurap yang merupakan undang undang namun pengaturan tersebut tidak dilakukan secara tuntas dalam kurap karena tersebut menggunakan istilah istilah yang bersifat multitafsir seperti bukti permulaan , bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sehingga definisinya perlu ditentukan melalui peraturan lain yang bukan undang undang atau bahkan melalui penafsiran aparat penegak hukum terkait. hal jelas bertentangan dengan uud bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, pemohon menyatakan bahwa dasar pengujian permohonan ini adalah dan dan uud mengenai pengujian angka kurap bahwmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godjika diperhatikan secara seksama, substansi yang terkandung dalam occur atas sesungguhnya identik dengan substansi yang terkandung dalam kurap. kenyataan ini menunjukkan bahwa indonesia telah mengatur substansi perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud oleh occur jauh sebelum menyatakan persetujuannya untuk terikat (consent bound) kepada occur. manakala kesamaan substansi occur dan kurap diakui maka, dalam konteks demikian, permohonan guo secara tidak langsung sesungguhnya juga mempertanyakan validitas dan akseptabilitas occur yang telah diterima secara universal. occur sama sekali tidak menyinggung, secara implisit sekalipun, perihal penetapan tersangka. dari occur menekankan larangan melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang wenang melainkan harus atas dasar undang undang. menekankan keharusan memberitahukan alasan penangkapan pada saat itu juga disertai dengan tuduhan yang dibanggakan. menekankan keharusan untuk secepatnya membawa seseorang yang ditangkap atau ditahan dengan tuduhan melakukan suatu tindak pidana pengadilan dan diadili dalam jangka waktu yang wajar atau dilepaskan. menegaskan bahwa seseorang yang ditangkap atau ditahan berhak untuk diperiksa hadapan pengadilan sehingga pengadilan dimaksud segera memutuskan tanpa penundaan keabsahan penahanan itu dan membebaskan yang bersangkutan bilamana penahanan itu tidak sah. adapun adalah mengatur tentang hak seseorang atas kompensasi atau ganti kerugian karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah. merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid berdasarkan seluruh argumentasi atas, tidak masuknya penetapan tersangka dalam ruang lingkup praperadilan telah ternyata tidak bertentangan dengan dan uud oleh karena itu, sepanjang menyangkut dalil pemohon yang mendalilkan penetapan tersangka merupakan bagian dari ruang lingkup praperadilan, mahkamah seharusnya menolak permohonan guo. hakim konstitusi muhammad alimdemikian ketentuan angka undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana. menurut mahkamah konstitusipertimbangan tersebut atas, sebetulnya apabila prosedurnya sudah benar, maka tanpa memasukkan kewenangan praperadilan untuk memeriksa penetapan menjadi tersangka, sudah benar merupakan penegakan hak asasi manusia. jadi penetapan menjadi tersangka sebetulnya bukanlah kewenangan praperadilan asal prosedur yang ditetapkan oleh hukum acara pidana dilaksanakan dengan baik. jikalau dalam kasus konkrit penyidik ternyata menyalahgunakan kewenangannya, yakni misalnya secara subjektif menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa mengumpulkan bukti, maka hal tersebut bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi, sebab hal semacam itu merupakan penerapan hukum. penilaian atas penerapan hukum adalah kewenangan institusi lain, bukan kewenangan mahkamah konsitusi. hakim konstitusi santo objek praperadilan adalah setiap tindakan aparat penegak hukum yang masuk dalam kategori upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. setiap upaya paksa tersebut mengandung nilai merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ham yang asasi. apabila seseorang dikenai upaya paksa maka hak asasi yang bersangkutan akan terganggu. lain sisi, ada kemungkinan upaya paksa yang dikenakan terhadapnya tidak dilakukan secara benar menurut hukum. oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme tertentu untuk menguji keabsahan upaya paksa tersebut dalam rangka melindungi hak asasi manusia. berdasarkan kurap, mekanisme tersebut disediakan melalui lembaga praperadilan. maksud dan tujuan dari pelembagaan praperadilan adalah untuk tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. huruf kurap mengatur objek praperadilan yang meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. terkait ketentuan tersebut, pemohon dalam perkara guo memohon agar mahkamah menafsirkan bahwa penetapan tersangka termasuk objek praperadilan. dengan demikian maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah penetapan tersangka merupakan objek praperadilan menurut kurap atau apakah huruf kurap dapat ditafsirkan sebagai mengandung makna bahwa penetapan tersangka merupakan objek praperadilan. penetapan tersangka dalam sebuah perkara pidana tidak dapat dipisahkan dari tindakan penyidikan yang dilakukan sebelumnya. tersangka dalam sebuah perkara pidana ditemukan sebagai hasil dari tindakan penyidikan. kurap secara tegas dan limitation telah mengatur tindakan hukum apa saja yang dapat diuji pada praperadilan yaknidalam ketentuan tersebut tidak diatur mengenai penetapan tersangka. pengaturan secara limitation demikian dimaksudkan untuk menjamin proses penegakan hukum yang sejalan dengan hukum acara. kurap adalah hukum acara yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum pidana materiil. pembentukan kurap dimaksudkan agar sistem peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan hukum acara berdasarkan tahapan tahapan yang telah ditentukan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum berdasarkan proses merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang merupakan filosofi penyelenggaraan peradilan yang juga termasuk salah satu asas hukum acara pidana. sebagaimana telah digariskan dalam pedoman pelaksanaan kurap bahwa: tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapat atau setidak tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialahs span dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. sebagai ketentuan hukum acara untuk menegakkan hukum pidana materiil, kurap memang dirancang sebagai aturan yang ketat. rumusan ketentuan yang sudah tercantum dalam kurap tidak seharusnya berubah dengan mudah. penetapan seseorang sebagai tersangka tidak menghilangkan hak seseorang untuk membela diri dan memperjuangkan hak aslinya yang menurutnya telah dilanggar. asas praduga tak bersalah (resumption innocence) berlaku atas merekasetiap tahap pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, tersangka diberi hak hukum untuk melakukan pembelaan diri. pemberian hak hukum ini merupakan jaminan atas hak konstitusional tersangka sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan yang diberikan negara terhadap warga negara yang disangka melakukan tindak pidana. lain sisi, negara juga memiliki kewajiban penegakan hukum melalui aparat penegak hukum untuk menjamin tegaknya hukum yang dimaksudkan juga untuk melindungi kepentingan dan hak asasi warga negara secara umum yang dapat dirugikan dengan adanya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. dengan demikian, harus ada keseimbangan antara perlindungan hak individu yang adalah hak warga negara dan kepentingan penegakan hukum yang merupakan kewajiban negara merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang keduanya menjiwai ketentuan hukum acara pidana. dalam hukum acara pidana, selain hak asasi tersangka yang harus dilindungi dan hormati, penegakan hukum juga merupakan cita hukum yang harus terus diupayakan sebab melalui upaya penegakan hukum hak asasi seluruh warga negara menjadi terlindungi dengan terciptanya tertib hukum yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. terbukanya ruang penafsiran yang luas terhadap ketentuan hukum acara pidana justru bertentangan dengan filosofi hukum acara pidana yang dimaksudkan untuk menjaga tertib hukum dalam proses penegakan hukum pidana materiil dan berakibat timbulnya ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan ketentuan uud ketentuan kurap yang limitation memang dimaksudkan untuk secara ketat mengawal proses penegakan hukum pidana materiil sehingga ruang penafsiran sedapat mungkin dibatasi. mahkamah memang berwenang untuk memberikan penafsiran atas suatu norma berdasarkan uud namun, memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan bukanlah persoalan penafsiran. tidak ada kata atau frasa dalam ketentuan huruf kurap yang dapat dimaknai sebagai penetapan tersangka atau termasuk penetapan tersangka. ketentuan guo sudah sangat jelas mengatur apa saja yang dapat diuji forum praperadilan. menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak terdapat dalam kurap adalah membuat norma baru yang bukan kewenangan mahkamah konstitusi melainkan kewenangan pembentuk undang undang. tidak diatasnya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam huruf kurap tidak menjadikan ketentuan tersebut inkonstitusional. bahwa apabila penetapan tersangka dipandang dapat lebih menghormati dan menjaga hak asasi tersangka, maka gagasan demikian dapat saja dimasukkan dalam ketentuan undang undang oleh pembentuk undang undang sesuai dengan kewenangan yang melekat padanyatafsir tersebutpada hakikatnya inti dari kegiatan penyidikan,pembuktian dalam hukum. pidana sudah dimulai sejak tahap penyidikan karena penyidik harus mengumpulkan bukti bukti tersebut untuk diuji pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan. dalam penyidikan ini kelak akan diketahui, perbuatan pidana yang diduga dilakukan secara bersama sama dengan pelaku lain atau dilakukan oleh seorang saja. selain itu penyidikan ini juga untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur unsur tindak pidana yang akan dipersangkakan kepada tersangka. dengan demikian maka bukti bukti tentang tindak pidananya adalah dibangun dengan bukti bukti bahwa yang bersangkutanlah yang melakukan perbuatan tersebut. sebab seseorang ditetapkan sebagai tersangka atas suatu perbuatan atau suatu tindak pidana harus jelas tindak pidananya, harus dengan jelas ada bukti buktinya perbuatan pidana itu terjadi dan kemudian bukti bukti itu juga berhubungan dengan seseorang yang melakukan perbuatan itu, yang akan menjadi tersangka. bahwa penyidikan bukan merupakan suatu proses pidana yang mengharuskan lahirnya tersangka pada proses akhirnya. penyidikan pu berdasarkan hukum yang menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai pihak yang diduga pelaku tindak pidanadan uud maka frasa dan guna menemukan kerangkanya merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dalammengenai pengujian angka juncto kurap bahwa angka kurap menyatakanbahwa angkabahwa frasa bukti permulaan sebagaimana yang terdapat dalam angka dan frasa bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang terdapat dalam kurap tanpa disertai dengan parameter yang jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan syarat syarat yang harus dipenuhi penyidik sebelum menyatakan seseorang sebagai tersangka atau sebelum menggunakan upaya paksa dalam menangkap seseorang. hal inibeda dengan kurap, undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengatur secara jelas parameter dari istilah bukti permulaan yang cukup sebagai syarat meningkatkan tahapan penyelidikan menjadi penyidikan dalambahwa pengaturan secara jelas terhadap parameter frasa bukti permulaan yang cukup dalam yang mensyaratkan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god terdapatnya sekurang kurangnya (dua) alat bukti dapat dijadikan sebagai acuan oleh mahkamah dalam memberikan kepastian hukum terhadap frasa bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup dalam angka juncto kurap. bahwa syarat terdapatnya (dua) alat bukti ini sejalan dengan ketentuan kuraparena kurap menggunakan alat bukti sebagai acuan dalam menjatuhkan pidana maka dengan sendirinya dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dalam menangkap seseorang, sudah seharusnya aparat penegak hukum menggunakan alat bukti sebagai parameter objektif sebelum melakukan tindakan tindakan tersebut. bahwa karena terminologi bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup dalam angka danukti permulaan dan bukti permulaan yang cukupbahwa berdasarkan uraian atas,sudah seyogianya mahkamahion i. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mengenai pengujian kurap bahwa pemohon mengetahui keberadaan (tiga) putusan mahkamah konstitusi yang telah memutus mengenai pengujian kurap yaitu putusan mahkamah nomor puu iv tertanggal desember nomor puu viii tertanggal maret dan nomor puu ix tertanggal april bahwa walaupun uukurap dapat diuji lagi sepanjangvide uumkij. bahwa dalam putusan mahkamah nomor puu viii tertanggal maret mahkamah memutuskan: menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima . hal ini berarti mahkamah tidak menguji pokok permohonan para pemohon sehingga putusan mahkamah nomor puu vii tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai apakah permohonan pengujian kurap bersifat bis idem. bahwa pada putusan mahkamah nomor puu iv tertanggal desember pemohon menggunakan dan dan uud sebagai dasar pengujian kurap dan pada putusan mahkamah nomor puu ix tertanggal april pemohon menggunakan uud sebagai dasar pengujian kurap. bahwa dengan merujuk pada uuk, putusan mahkamah nomor puu xi tertanggal januari dan nomor puu x1 tertanggal maret karena permohonan ini samping menggunakan yang pernah digunakan sebagai dasar pengujian pada putusan putusan sebelumnya (vide putusan mahkamah nomor puu iv dan nomor puu ix pemohon juga menggunakan dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god uud yang belum pernah digunakan dalam menguji uud sehingga permohonan ini tidak bis idem. bahwa pengujian yang sudah dilakukan secara berulang kali terhadap kurap dengan jelas menunjukkan bahwa permasalahan yang ada bukanlah hanya sekadar permasalahan implementasi atau penerapan hukum dari ketentuan kurap, melainkan sudah merupakan permasalahan yang mengarah pada adanya kesalahan dalam rumusan norma dalam kurap yangada (dua) frasa penting dalam kurap yang bersifat multiyaitu frasa berdasarkan bukti yang cukup dan frasa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran . tidak ada ukuran yang dimaksud dengan bukti yang cukup, maupun bagaimana kriteria penilaian terhadap bukti yang cukup, dari suatu keadaan untuk dapat dikatakan sebagai keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, maupun ukuran atau standar atau parameter dari pemahaman atas definisi keadaan yang menimbulkan kekhawatiran , tidak ditemukan jawabannya dalam ketentuan norma dalam kurap maupun penjelasan atas tersebut. pemakamannya sepenuhnya diserahkan kepada penyidik: bahwa karena terminologi berdasarkan bukti yang cukup dan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran dalamerdasarkan bukti yang cukup dan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiranmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa benar kurap sudah memberikan batasan mengenai perbuatan pidana yang dapat dikenakan penahanan, yaitu jika perbuatan pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau jika tindak pidana itu secara spesifik disebut dalam huruf kurap. masalahnya adalah, jumlah tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih sangatlah banyak jumlahnya, sehingga batasan objektif ini tidaklah terlalu berguna. benar pula bahwa sudah ada ketentuan mengenai praperadilan sebagaimana diatur dalam kurap yang dapat menguji sah atau tidaknya penahanan. permasalahannya adalah karena unsur dalam kurap dari awal memang tidak jelas, sehingga ketika hakim praperadilan pun terpaksa harus memutus menggunakan norma yang tidak jelas ini dan menafsirkan sendiri apa yang sebenarnya dikehendaki oleh kurap ini. artinya, ruang subjektivitas kembali terbuka dengan adanya mekanisme praperadilan ini. bahwenahanan, terutama berkenaan dengan alasan subjektifberdasarkan uraian atas terbukti bahwa rumusan kurap bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang samping bertentangan dengan dan uud juga bertentangan dengan uudmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua gomengenai pengujian huruf kurap bahwa proses hukum untuk menguji upaya paksa yang dilakukan penyidik adalah praperadilan sebagaimana diatur dalamapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan bahkan hakim: bahwa konsep praperadilan itu pada haki: bahwa pada hakikatnya kewenangan praperadilan adalah untuk menguji setiap upaya yang mengurangi hak asasi seseorang. bahwa praperadilan berwenang mengadili dan memutus permohonan sah atau tidaknya penangguhan, sah atau tidaknya pemblokiran, sah atau tidaknya penggunaan police line, karena kewenangan hakim praperadilan untuk menilai seluruh proses dari penggunaan upaya paksa untuk mengurangi hak asasi seseorang apakah telah berlangsung sesuai seperti prosedur yang ditentukan oleh undang undang: bahwa sebagaimana dituangkan oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu ix yang pada halaman menyatakan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menyampaikan bukti sesuai dengan prosedur hukum. dengan demikian maka magna carta adalah kesepakatan yang luar biasa dalam membatasi kekuasaan penguasa termasuk negara dalam satu proses hukum, sebab negara bukanlah hukum, meskipun negara dapat membuat dan menciptakan hukum. tentu bagi kita, bukan persoalan melawan kekuasaan yang sewenang wenang itu yang perlu disampaikan kepada majelis hakim konstitusi yang mulia. yang perlu disampaikan bahwa proses hukum itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. prosedur itu adalah cara yang benar dalam satu proses. sehingga kalau dibicarakan perlindungan hukum dalam satu proses hukum atau yang dikenal secara luas sebagai hukum acara, maka perlindungan itusecara ideal hukum acara itu memberikan kesetaraan antara tersangka, terdakwa dengan penyidik dan penuntut dan kemudian diberikan penilaian oleh hakim. dalam proses hukum, selain adanya kesetaraan antara warga negara dan penegak hukum, maka kesetaraan lain yang harus ada, adalah kesetaraan perlakuan antara yang kaya dan yang miskin. inilah yang dianut oleh hukum acara pidana indonesia, penyidikan adalah kegiatan mengumpulkan bukti yang akan membuat terang perkara sehingga kemudian dapat menemukan tersangka. sehingga proses penetapan tersangka itu bukanlah penetapan acak, karena penetapan tersangka secara acak niscaya akan sangat merugikan orang kebanyakan atau orang yang tidak mampu membela diri secara baik dengan cara yang baik dan benar. sebagaimana dipahami sampai pelaksanaan hukuman atau eksekusi. karena senjatanya hukum acara itu menerapkan standar proses hukum yang sesuai dengan rasa keadilan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god filosofi diadakannya pranatsehingga bagi putusan praperadilan sudah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan banding atau kasasi dan tentu saja putusan praperadilan tidak dapat dibatalkan atau dianggap batal oleh satu surat keterangan, bahwa ketidakmampuan pranata praperadilan dalam mengikuti perkembangan hukum terbukti dari rumusan huruf kurap yang sangat sempit dan limitation sehingga tidak mencakup seluruh upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik. rumusan yang bersifat terbatas dan limitation tersebut jelas bertentangan dengan prinsip due process law karena sejumlah upaya paksa yang tidak disebutkan dalam huruf kurap menjadi tidak dapat diuji keabsahannya melalui praperadilan sehingga bertentangan dengan dan uud. bahwa dengan mengacu pada uraian atas,(a)ngenai pengujian kurap, bahwa kurap menyatamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godbahwa sesuai dengan prinsip due process law yang dijamin oleh dan uud yangisalnya melalui banding, maka sudah seyogybahwabahwabahwa berdasarkan uraian atas, agar proses persidangan dapat berjalan sesuai prinsip due process law yang dijamin oleh merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan uud maka pemohon memohon kepada mahkamah agarpetit berdasarkan segala argumen yang telah disampaikan diatas dan bukti bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini serta keterangan ahli serta saksi yang dihadirkan pada persidangan ini, dengan ini pemohon dan guna menemukan kerangkanya dalam angkaan berdasarkan hasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapat menemukan kerangkanya , menyatakan frasa bukti permulaan dalam angkamengikat sepanjang tidak dimaknai sekurang kurangnya (dua) alat bukti , menyatakan frasa bukti permulaan yang cukup dalammengikat sepanjang tidak dimaknai sekurang kurangnya (dua) alat buktiuud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyatakrdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goddalam kurap bachtiar abdul fatah selaku pemohon: bukti fotokopi putusan pra peradilan nomor pid. pra pn. jkt sel a.n bachtiar abdul fatah: selain itu, pemohon juga mengajukan lima orang ahli yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal juli dan agustus yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: dr. chairul huda, s.h., m.h. undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana kurap) adalah salah satu undang undang yang paling sering diujimateriikan mahkamah konstitusi. hal ini karena kurap bersentuhan langsung dengan kepentingan hakiki setiap individu, yaitu kebebasan (freedom), tetapi boleh jadi hal itu juga disebabkan oleh perumusan norma norma yang buruk (bad formulation) yang terdapat didalamnya, yang memicu timbulnya ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil ketika hal itu diimplementasikan dalam kejadian kejadian konkrit. padahal maksud semula (original intent) pembentukan kurap justru adalah dalam rangka merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id melindungi hak hak asasi manusia, sehingga perumusan proses dan prosedur penegakan hukum yang tidak menjamin kepastian hukum dan tidak menjamin perlakukan yang adil pada hakikatnya akan berujung pada kegagalan negara menjalankan fungsinya (melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia). sejak semula seharusnya disadari bahwa kurap adalah instrumen perlindungan masyarakat dari kewenangan wenangan aparatur sistem peradilan pidana. jadi hakikat dasar pengaturan adalah membatasi kekuasaan negera namun demikian, ketika implementasinya tidak mencapai maksud semula, maka masalah sebenarnya bukan hanya pada persoalan struktural dan kultural, tetapi juga secara substansial. hal ini terlihat dari berbagai kerancuan, kekeliruan dan ketidakjelasan makna rumusan ketentuan ketentuan dalam kurap, apabila dibandingkan dengan asas asas yang mendasari dan melatarbelakangi pengaturan masalah tersebut. hal itu telah, padahal kejadian konkritnya kurang lebih sama (similar), yang berujung pada pengabaian hak segala warga negara secara kolektif untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dan hak setiap orang secara individual untuk dijamin mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. salah satu persoalan mendasar mengenai hal ini yang terkait dengan penyelengaraan peradilan pidana, berkenaan dengan peralatan pembuktian yang digunakan sistem, untuk memastikan adanya perbuatan yang secara faktual memenuhi isi larangan undang undang tentang suatu tindak pidana (factual guilt), dan persyaratan secara yuridis untuk dapat menunjuk seseorang bertanggung jawab atas hal itu (legal guilt), yang dikonstruksikan mulai dalam tahap penyidikan sampai dengan dinyatakan demikian dalam pemeriksaan muka sidang pengadilan. kekeliruan sistem menentukan hal itu, sama artinya dengan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara terstruktur. sistem yang tadinya dirancang untuk melindungi hak asasi justru berbuah sebaliknya. ibarat pepatah sistem yang dirancang kurap seperti pagar makan tanaman dalam kerangka hak hak tersangka terdakwa. pada awal pembentukannya kurap disebut sebut sebagai karya agung , tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god hukum, semakin terlihat betapa kelemahan sistemik yang di design didalamnya membutuhkan respons yang bukan hanya menjadi tanggung jawab legislator, tetapi juga diperlukan langkah antisipatif konstitusional. hal ini sebagai konsekuensi langsung diadakannya amanat konstitusi dalam substansi kurap. berikut adalah beberapa kerancuan, kekeliruan dan ketidakjelasan kurap dihubungkan dengan beberapa asas fundamental dalam hukum acara pidana. asas legalitas dalam kurap pada dasarnya, seperti dalam hukum pidana materiel,dalam kurap ditentukan bahwa peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini . ketentuan ini merupakan penegasan asas legalitas dalam hukum acara pidana, seperti juga hal yang serupa ditegaskan dalam kitab undang undang hukum pidana kuhp), sebagai perumusan asas legalitas dalam hukum pidana substantifadalah pada jenis peraturan perundang undangan yang mengejawantahkannya. hukum pidana materiel dapat diejawantahkan dalam peraturan perundang undangan (wettelijsebagai norma hukum yang lebih tinggimerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ketat daripada pembentukan delik, sehingga harus dengan undang undang. hal ini membawa konsekuensi bahwa pengaturan yang sifatnya hukum acara pidana, tidak dapat didelegasikan kepada peraturan perundang undangan bawah undang undang. dengan kata lain, kurap seharusnya memuat ketentuan yang operasional sedemikian rupa sehingga telah dapat dijalankan tanpa diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan bawah undang undang. namun demikian, sejumlah instrumen hukum acara pidana ternyata telah diatur dalam peraturan perundang undangan bawah undang undang. adanyjuncto peraturan kapolri nomor tahun tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana, menunjukkan bahwa kurap belum benar benar operasional, bahkan cenderung under legislation. hal ini jelas jelas menyimpang asas legalitas hukum acara pidana, karena tidak memenuhi sifat lex scripta sebagaimana telah dibatasi hanya dapat diatur dalam undang undang. selain itu, sejumlah pengaturan dalam kurap menunjukkan kecenderungan tidak memiliki sifat lex stica dan lex certa. terutama karena mengatur berbagai istilah yang sama sekali tidak dijelaskan maknanya, padahal hal itu merupakan parameter pengurangan kebebasan individu. ketika angka kurap mendefinisikan tersangka, digunakan istilah bukti permulaan sebagai dasar untuk menyatakan seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana . sedangkan ketika diatur kewenangan penyidik melakukan penangkapan, sebagaimana dimaksud dalam kurap, hanya dapatsementara itu, sebagaimana merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ditentukan dalam kurap, karena adanya kekhawatiran yang bersangkutan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidananya. penetapan seseorang sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan kesemuanya merupakan pengurangan kebebasan individu, yang seharusnya dirumuskan secara clear and clean dalam kurap. perumusan parameter melakukan penetapan tersangka, mengeluarkan perintah penangkapan dan penahanan yang tidak jelas, karena tidak diumumkannya pengertian yang memadai tentang bukti permulaan , bukti permulaan yang cukup dan bukti. yang cukup dalam kurap, hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil dalam implementasinya lapangannorma yang samar tersebut (agen norman), ditafsirkan sedemikian rupa sehingga dapat mencegah kesewenang wenangan negara melalui. penegak hukumnya memanfaatkan celah demikian itu yang penafsiran dalam bentuk lain akan menjadi inkonstitusional, jika menyatakannya sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum akan menimbulkan masalah yang lebih buruk lagi. bukankah salah satu definisi negara hukum adalah hukum didefinisikan lewat gagasan yang bersifat netral (neutrality), dapat dimaknai secara seragam (uniformity), dan dapat diprediksikan (predictability). menjadi tugas mahkamah konstitusi memastikan hal itu benar benar dapat diwujudkan, khususnya dalam hukum acara pidana yang sebagian besar isinya merupakan pengurangan hak hak asasi manusia. merupakan amanat konstitusi pula untuk menjadikan norma hukum yang ada dapat dimaknai sedemikian itu untuk menjadi cita cita negara hukum bukan sekadar slogan atau kumpulan kata kata indah, tetapi benar benar dirasakan keberadaannya dalam atmosfir yang menghidupi seluruh sendi kehidupan masayarakat. menurut pendapat saya, salah satu peluang yang terbuka bagi mahkamah adalah dengan memaknai hal itu merujuk ketentuan lain dalam kurap itu sendiri, seperti kurap. dalam hal ini ketentuan yang mengatur tentang kewenangan hakim menyatakan terdakwa bersalah merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god melakukan tindak pidana, berdasarkan dua alat bukti , sebagai ketentuan yang linear dengan penetapan tersangka, perintah penangkapan dan penahanan. pada dasarnya, ketentuan kurap mengenai penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan jika terdapat bukti permulaan , bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup , menjadi ketentuan yang konstitusional apabila hal itu diartikan sebagai berdasarkan sekurang kurangnya dua bukti permulaan atau dua bukti . dengan demikian, berkenan dengan penetapan tersangka dan penangkapan dilakukan berdasarkan dua bukti permulaan sebagai dasar keuskupannya secara hukum dan penahanan dilakukan berdasarkan dua bukti , bahwa seseorang diduga keras melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, dan merusak serta menghilangkan barang bukti. tradisinya terletak pada perbedaan pengertian antara bukti permulaan , bukti dan alat bukti , dan bukan pada persyaratan minimal adanya. hal itu. persyaratan minimnya tertuju pada kuantitas bukti permulaan dan bukti serta alat bukti, yang berlaku linear, baik dalam penggunaan upaya paksa (penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan) maupun menyatakan yang bersangkutan bersalah karena telah melakukan tindak pidana. pengambilan putusan mahkamah yang demikian itu diperlukan, guna menghentikan praktik hukum yang jauh dari terwujudnya due process, pada satu sisi dan fair procedure pada sisi yang lain. asas praduga tak bersalah dalam kurap asas mendasar lainnya dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tak bersalah (resumption innocence). asas praduga tak bersalah diejawantahkan dalam bentuk adanya sejumlah hak bagi tersangka terdakwa. proses dan prosedur dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan muka sidang pengadilan diantaranya diabdikan untuk melindungi, memenuhi dan mewujudkan hak hak tersangka terdakwa tersebut.elah bersalah , kecuali dapat dibuktikan sebaliknya yang memuncak melalu penerapan proses dan prosedur pengadilan. dengan cara demikian itulah perlakuan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god terhadap tersangka terdakwa tentang dugaan keberjalanannya atas suatu tindak pidana berada dalam tataran yang wajar . asas praduga tak bersalah bukan berarti mengganggap seseorang tidak bersalah, sampai dengan pengadilan menyatakan yang bersangkutan bersalah karena suatu tindak pidana, tetapi sebenarnya merupakan mekanisme yang digunakan sebelum seseorang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, yakni yang bersangkutan mempunyai hak hak tertentu untuk berlaku seperti orang pada umumnya. dengan adanya hak hak tersebut maka pada dasarnya terdapat larangan bagi aparatur sistem peradilan pidana untuk berpraduga bersalah (resumption guilty) terhadap tersangka terdakwa. dengan kata lain, proses pidana yang dilakukan penegak hukum ditandai oleh sejumlah instrumen yang dibangun untuk memastikan subjek pemeriksaan tersebutyang tak bersalah , sampai pengadilan membuktikan sebaliknya. pada sisi lain peluang menggunakan hak hak dimaksud semakin menurun menyesuaikan dengan tingkat tingkat pemeriksaan perkara dan berakhir ketika yang bersangkutan dijatuhkan vonis bersalah melakukan tindak pidana. gradasi ini diantaranya tercermin dari istilah istilah yang digunakan sebagai label bagi pelaku tersebut, seperti tersangka, terdakwa atau terpidana. hal ini juga tercermin dari digunakannya istilah istilah yang berbeda benda dalam lapangan pembuktian. penetapan seseorang sebagai tersangka mengacu pada bukti permulaan , melakukan penangkapan dan penahan berdasarkan bukti , dan menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana merujuk pada alat bukti . persoalan mendasar berkenaan dengan hal ini adalah inkonsistensi kurap dalam melakukan pendefinisian istilah. misalnya, ketika definisi penyidikan dihadapi hadapan dengan definisi tersangka. angka kurap menentukan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang undangan untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan guna menemukan kerangkanya. adapun angka kurap menentukan definisi tersangka sebagai seseorang karena perbuatan dan keadaannya, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan keadilan itu sendiri., sehingga perampasan seperti menjadi hak, serta penegakan kebenaran diangap sebagai kejahatkalaupun ada pembatasan terhadap hak asasi manusia, uud telah menegaskan bahwa pembatasan tersebut. dengan kata lain, hukum acara itu bukan untuk memanjakan orang yang diduga bersalah, tetapi adalah untuk melindungi orang tidak bersalah dari ancaman hukuman, sebab perlindungan terhadap orang diduga bersalah atau terdakwa yang menjalani proses hukum pada hakikatnya sebagai kebajikan pendekatan dalam proses hukum, karena lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah dan menderita secara tidak adildalam suatu proses hukum, aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangka melanggar hukum. tidak ada perbedaan apakah pelanggar hukumnya pejabat negara atau warga negara biasa. meskipun demikian, negara hanya dapat melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana berdasarkan batas batas atau bukti bukti yang telah ditentukan oleh undang undang. namun pada sisi lain, ada kewajiban dari negara, terutama pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warganegaranya. perlindungan yang harus diberikan ini harus dilakukan dengan memegang teguh keadilan, karena melindungi orang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. jika benar definisi penyidikan diantaranya adalah guna menemukan kerangkanya dan hal itu didasarkan pada bukti , lalu bagaimana kurap malahan mendefinisikan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan . konstruksi ini menyebabkan bagi setiap tersangka, dasar perpangkatan menjadi tidak jelas, padahal berdasarkan huruf kurap untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang dipersangkakan kepadanya. akibatnya, pelaksanaan sistem dapat dilandasi pada selera penegak hukum, like dislike ataupun praktik wani piro. asas praduga tak bersalah yang menjadi landasan praktek peradilan disini dapat dengan mudah berubah dari memiliki sifat fair and imperial trial , menjadi unfair and partial trial . padahal pembedaan antara bukti permulaan dan bukti menjadi faktor yang sangat krusial dalam hal ini. hal ini juga tercermin dari penggunaan istilah terduga , khususnya dalam praktek pemberantasan terorisme, sebagai wujud dari kegagalan sistem membangun konsep perlindungan dan pemenuhan terhadap hak hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam banyak ketentuan dalam konstitusi, seperti dan dan uud yang menjadi batu uji permohonan pengujian undang undang kali ini. selain itu, terkait dengan definisi penyidikan dan tersangka, secara teoretik ada perbedaan mendasar antara menetapkan tersangka dan menemukan tersangka . dalam hal ini proses penetapan seseorang sebagai tersangka adalah suatu penilaian yuridis, terhadap bukti yang telah ditemukan dan dihimpun oleh penyidik. sedangkan menemukan tersangka lebih pada didapatinya secara fisik seseorang yang melakukan tindak pidana itu. hal ini menyebabkan patut dipertanyakan, apakah menemukan tersangka itu adalah definisi kewenangan penyidik, yang boleh dilakukan tetapi boleh juga tidak dilakukan, atau merupakan tugas penyidik, yang mengacu pada bukti bukti yang ditemukan dan dikumpulkannya. praktik hukum yang menggeser makna menemukan tersangka menjadi menetapkan tersangka , disinyalir menjadi cara untuk melaksanakan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tebang pilih penegakan hukum. sebagaimana diketahui, banyak hak hak individu menjadi berkurang atau bahkan hilang ketika telah ditetapkan sebagai tersangka (terlebih lebih jika telah menjadi terdakwa). praktek hukum menjadi ajang dan sarana melakukan character assassination, terutama lawan lawan politik dari pemegang kekuasaan politik, ekonomi dan kultural. persoalan lain adanya anak kalimat dan menemukan kerangkanya dalam angka kurap, juga mengandung bahaya, yaitu seolah olah penyidikan harus sampai dengan adanya penetapan seseorang sebagai tersangka. dengan kata. lain, setelah adanya surat perintah penyidikan (sprindik), penyidik harus dapat menemukan tersangka. ketentuan ini berhadap hadapan dengan ketentuan lain bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan, jika berdasarkan bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkannya, peristiwa yang terjadi ternyata bukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam kurap. bagaimana mungkin penyidikan harus menemukan tersangka , yang tercermin dari istilah dan yang bermakna kumulatif yang terhubung dengan pekerjaan mencari dan menemukan bukti . hal ini menyebabkan timbulnya perlakuan yang diskriminatif pada individu yang tersangkut hukum. ada yang menjadi tersangka karena dilaporkan sebagai orang yang disangka melakukan tindak pidana, ada pula yang menjadi tersangka karena ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik berdasarkan bukti yang cukup, dan ada pula yang harus ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat dihentikan pendidikannya, karena pemberitahuan penghentian penyidikan hanya diberikan kepada seseorang yang berstatus tersangka, serta ada yang menjadi tersangka karena dialah orang yang harus ditemukan sebagai pelaku tindak pidana. kemungkinan untuk dapat memperlakukan yang berbeda beda itu menjadikan bahan dagangan penegak hukum, yang menyebabkan banyak terlahir, calon tersangka atau benar benar tersangka menjadi atm bagi oknum penegak hukum. mahkamah konstitusi tidak boleh dan tidak dapat membiarkan hal itu terus berlangsung, yang bukan tidak mungkin pada gilirannya mengenai kita karena sesuatu hal yang sama sekali tidak dapat diduga sebelumnya. berdasarkan hal ini pada tempatnya jikadan menemukan kerangkanya dalam angka kurap bukanlah bagian dari definisi penyidikan, sehingga memutuskan hal itu sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum (inkonstitusional). asas dasar menurut keperluan penahanan penahanan adalah pengurangan kebebasan yang paling krusial dalam hukum acara pidana, karena mengenai hal ini sistem menganut punishment before the trial penahanan pada hakekatnya adalah kewenangan hakim yang dipinjamkan kepada penyidik (dan penuntut umum) untuk membantu tugas tugas mereka. makanya pada putusan pemidanaan masa dilakukannya penahanan dikurangkan (seluruhnya atau sebagiannya) dari pidana yang dijatuhkan hakim. oleh karena penahanan bukan kewenangan asli dari penyidik, makanya prosedur yang ketat diperlukan, sekali lagi guna menjamin hak hak kolektif dan hak individual tentang perlakuan sama dihadapan hukum (equality before the law). berdasarkan kurap, penahanan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan sidang pengadilan . dikaitkan dengan definisi penyidikan dalam angka kurap, menjadi persoalan adalah apakah penahanan dilakukan dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan kerangkanya atau sebaliknya penahanan hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil menemukan dan menghimpun bukti yang kuat untuk menyatakan seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. apabila konstruksi pertama yang digunakan, maka ketika bukti yang membuat terang tindak pidana yang dapat dikumpulkan dan atau tersangka tindak pidana dapat ditemukan dapat dilakukan tanpa penahanan, maka jikalau penahanan tetap dilakukan maka hal itu menjadi ilegal. ironisnya, praktek hukum selama ini menunjukkan gejala tersebut, yaitu seseorang yang dalam penyidikan telah bersikap kooperatif mungkin, malah justru dikenakan penahanan ketika seluruh bukti telah terkumpul sehingga membuat terang suatu tindak pidana dan ternyata yang bersangkutanlah kerangkanya. seolah olah penetapan seseorang sebagai tersangka ditandai oleh keputusan untuk mengenakan penahanan terhadapnya. penahanan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dilakukan terlepas dari kenyataan apakah hal itu perlu untuk dilakukan atau tidak . padahal seharusnya, non arrested principle, arrested exception . penahanan adalah pelanggaran hak asasi manusia, sejauh mungkin hal itu dihindari karena mereka yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mempunyai hak untuk tidak ditahan (diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah) sebelum diputuskan sebaliknya oleh pengadilan. tujuan pretensi umum maupun khusus tidak akan dapat dicapai melalui tindakan penahanan tersangka tindak pidana, sekalipun hal itu sifatnya extra ordinary crime. salah satu persoalan mendasar dalam praktek tahan menahan adalah berkenaan dengan alasan subjektif penahan, sebagaimana ditentukan dalam kurappenggunaan istilah subjektif dalam alasan subjektif, menyebabkan praktek hukum umumnya menentukan adanya alasan ini tanpa ukuran ukuran yang objektif. hal itu sepenuhnya bergantung pada penilaian subjektif penyidik, sehingga seolah olah merupakan manifestasi discretionary power . dengan demikian, praktik penentuan adanya alasan subjektif penahanan telah mengubah prinsip penahanan menjadi: arrested principle, and non arrested exception. sebenarnya alasan subyektif penahanan adalah penilaian berkenaan orang (subjek hukum) dan bukan subjektivitas penegak hukum, yang terkadang sewenang wenang. sepertinya tidak cukup untuk menyatakan hal tersebut sebagai penyimpangan praktik atau kekeliruan penafsiran, tetapi boleh jadi berpangkal tolak dari kekeliruan dalam merumuskan kurap. ini menetukmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ketentuan kurap, mempersyaratkan adanya, sebagaimana telah pula ditegaskan keputusan menteri kehakiman nomor .pw. tahun tanggal februari dalam hal ini penahanan hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar menurut hukum, yaitu adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana tahun atau lebih, atau tindak pidana yang diancam dengan pidana menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf kurap, dan dasar menurut keperluan, yaitunamun demikian, ketentuan atas hal ini sepertinya hanya ada didalam ranah normatif, dan tidak pernah benar benar diterapkan dalam kejadian konkrit. sudah waktunya mahkamah konstitusi menyatakan bahwa anak kalimat berdasarkan bukti yang cukup "bukan hanya digunakan untuk alasan objektifnya, yaitu berdasarkan bukti yang cukup digunakan terhadap tindak pidananya, tetapi juga berdasarkan bukti yang cukup juga digunakan terhadap anak kalimatdalam surat perintah atau penetapan penahanan, harus pula tergambar bahwa terdapat. dalam hal mahkamah konstitusi memutuskan demikian, maka setidaknya hal itu menjadi ikhtiar untuk menghentikan praktek hukum yang sewenang wenang, diskriminatif, unpredictable, serta korupsi. keputusan demikian itu menjadikan mereka yang memutuskan telah melakukan jihad konstitusional dalam rangka membawa bangsa indonesia kearah yang lebih baik, lebih adil dan lebih berkemauan dalam perlindungan hak hak asasi manusia, termasuk hak hak hukum tersangka terdakwa. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dr. eva anjani sulfa, s.h., m.h. permasalahan utama dalam tersebut erat kaitannya fungsi hukum acara pidana yang dinyatakan memiliki fungsi melindungi dan sebagai sarana instrumental. fungsi melindungi berkaitan dengan penerapan hukum pidana yang tidak dapat diterjemahkan lain kecuali atas dasar undang undang. sementara hukum pidana sebagai sarana instrumental berfungsi menyatakan bahwa dalam proses penuntutan seseorang atas perbuatan yang dilakukannya tidak bisa lain dari pada berdasarkan prosedur yang ditentukan dalam aturan undang undang. kedua pandangan ini merupakan konkretisasi dari alasan lahirnya asas legalitas dalam kaitannya dengan reaksi masyarakat atas ketidak pastikan hukum dan kesewenang wenangan yang dilakukan oleh penguasa tidak boleh ada suatu perumusan ketentuan undang undang yang kurang jelas (syarat lex certa) menjadi jaminan atas adanya ukuran yang jelas pula dari setiap tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum. adalah menarik untuk membandingkan perumusan kurap belanda) dengan makna penuntutan dalam angka kurap. menyatakan bahwa penuntutan pidana adalah keseluruhan proses pidana, mulai dari pengusutan sampai pelaksanaan pidana. sementara angka kurap memaknai penuntutan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana pengadilan negeri yang berwenang yang dalam hal inil yang membedakan asas legalitas dalam kurap dan kuhp belanda adalah makna wet dan wettelijk yang dalam kurap hanya dimaknai sebagai undang undang dan bukan peraturan perundang undangan. berdasarkan perbedaan ini maka ketentuan ini tidak memberikan kemungkinan pendelegasian wewenang untuk membuat peraturan acara pidana kepada pembentuk undang undang yang lebih rendah. pembentuk undang undang yang lebih rendah dapat membuat peraturan pidana (dalam batas batas yang ditentukan oleh undang undang) tetapi tidak dapat membuat peraturan tentang acara pidana. dan ketentuan ini juga menggambarkan larangan menafsirkan secara a contrary dalam rumusan ketentuan undang undang tentang hukum acara pidana. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god hal ini pada dasarnya juga sejalan dengan asas due process law' yang kerap disebut sebagai suatu proses peradilan yang adil yang merupakan suatu hak konstitusional dalam sejarah hukum masyarakat amerika (lihat amandemen dan dari konstitusi amerika). salah satu hal yang dapat mengendalikan proses hukum yang didasarkan pada diskresi yang besar dari para penegak hukum yang dapat mengarah pada suatu proses peradilan yang tidak adil adalah perbatasannya secara limitation adalah aturan hukum yang jelas dan tidak multi interpretatif. penjelasan ini yang kiranya tidak menjadi jelas dalam praktek hukum acara indonesia sehingga beberapa ketentuanyang dianggap tidak jelas dalam aturan undang undang dicoba diinterpretasikan dan dirumuskan sebagai norma dalam ketentuan dibawahnya yang juga menjadi inti dari permasalahan yang diajukan kepada mahkamah konstitusi. berkaitan dengan kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadili perkara perkara yang mempermasalahkan tentang pelanggaran atas hak konstitusional seorang, maka permasalahan dalam hukum acara pidana menjadi relevan karena hal ini sangat berkaitan dengan hak atas keadilan yang menjadi sokoguru dari penegakan hak asasi manusia yang merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam dan uud oleh karena perumusan ketentuan dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam kurap merupakan bagian dari pelaksanaan butir undang undang nomor tahun yang dalam adenium umum dinyatakan sebagai ius ubi ibi medium (dimana ada hak maka disana ada kewenangan untuk menuntutnya). dalam gugatan dinyatakan adanya sejumlah yang bermasalah yang meliputi angka angka huruf dan huruf dan kurap. maka berkaitan dengan: angka kurap yang rujukannya adalahrdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godtatus tersangka pada dasarnya merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang. karena ini adalah awal dari stigma negative yang mungkin muncul dari suatu proses peradilan pidana. oleh karena itu maka penentuan status seseorang sebagai tersangka menjadi hal yang penting untuk dilakukan secara hati hati. merujuk dalam rumusan ini terdapat dua hal yang dapat dilakukan oleh penyidik yaitu mengumpulkan bukti dan menemukan kerangkanya. diantara kedua hal tersebut terdapat kata dan dimana hal ini memisahkan antara kewenangankewenangan yang lain yaitu menemukan kerangkanya . namun kata dan juga memisahkan kedua kewenangan itu. oleh karenanya menimbulkan suatu pertanyaan apa yang menjadi dasar penyidik untuk menemukan kerangkanya. namun apakah proses menemukan tersangka adalah bagian dari proses pengumpulan bukti. sesungguhnya rumusan ini menjadi multi tafsir mencegah agar penentuan nasib seorang yang diberikan status tersangka, maka perlu kiranya dilakukan sehati hati mungkin. bahwa penentuan status seorang tersangka harus didasarkan sebagai kesimpulan dari bukti bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya maka rumusan harus dibacpula ditentukan kerangkanya. angka kurap yang rujukannya adalahkurap yang rujukannya adalah merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godkurap yang rujukannya adalaherkaitan dengan permasalahan angka dan kurap. menurut ketentuan inijadi, seseorang dinyatakan menjadi tersangka apabila ada bukti permulaan bahwa patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. begitupun dalam pelaksanaan upaya lainnya seperti penangkapan atau penahanan yang harus dinyatakan sebagai upaya paksa yang rentan terjadinya pelanggaran hak konstitusional bila tidak dilaksanakan dengan hati hati.alam praktiknya terdapat perbedaan memaknai pengertian bukti permulaan yang cukup berdasarkan ketentuan yang kemudian mengaturnya. merujuk pad. sementara dalam nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi, memaknai bukti permulaan yang cukup , sebagai dianggap ada apabila telah ditemukan sekurang kurangnya (dua) alat bukti. terdapat beberapa hal berkaitan dengan pembedaan ini yaitu: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god membandingkan kedua peraturan tersebut, ketentuan dalam nomor tahun pada dasarnya yang lebih mendekati asas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam kurap,etentuan dalam ketentuan mahkejapol merupakan ketentuan yang lebih rendah dari undang undang yang tidak boleh membuat norma baru. sebagaimana dikemukakan diatas, maka asas legalitas tidak dapat dimaknai sebagai adanya norma baru dari ketentuan yang lebih rendah mengingat penerapan asas lex certa yang sangat ketat dalam hukum acara pidana dibandingkan dengan hukum pidana. dibandingkan dengan keputusan mahkejapol yang tidak memiliki sandaran teoretis, bentuk penerapan interpretasi secara sistematis yang dilakukan dalam menerjemahkan pengertian bukti permulaan yang cukup berdasarkan kurap dalam nomor tahun menjadi lebih berdasar. oleh karena itu sepatutnya dalam membaca rumusan bukti permulaan yang cukup telah ditemukan sekurang kurangnya (dua) alat bukti. huruf (a)merujuk kepada ketentuan dalam lainnya didalam kurap seperti (beserta penjelasannya) dan kurap, terlihat bahwa pengaturan mengenai lembaga praperadilan. pun tidak tersusun secara konsisten. dan merupakan tentang ganti rugi dimana dinyatakan dalammerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bersalah sekalipun adalah lebih penting daripada memberikan basa basi prosedural. sebagaimana dikatakan olehissue tanggung jawab negara terutama pemerintah untuk melindungi warga negaranya, sebagaimana dimaksud oleh tidak dapat dialihkan kepada hakim sebagai pelaksana undang undang. akan menjadi sangat naif, jika negara dan pemerintah gagal dalam melaksanakan tanggung jawab mereka untuk melindungi warga negaranya, kemudian tanggung jawab itu dialihkan kepada hakim untuk memberi perlindungan. pergeseran tanggung jawab negara dan pemerintah tersebut, jika itu terjadi, pada akhirnya berfungsi untuk melemahkan kebebasan yang diberikan oleh uud, sebab pergeseran tanggung jawab tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dari masing masing hakim, yang akan berujung pada tidak adanya kepastian hukum. pelimpahan tanggung jawab melindungi warga negara dari kesewenang wenangan dalam proses hukum akan sangat berbahaya, bila dilimpahkan sepenuhnya kepada hakimbukanlah merupakan kebajikan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam proses hukum. oleh karena hukum acara itu bukan sebagai kebajikan, sebab perlindungan terhadap hak seorang tersangka atau terdakwa bukanlah merupakan kebijakan yang diberikan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, tetapi adalah hak dasar yang diberikan oleh uud. ketika hak hak dasar yang diberikan oleh uud dasar tersebut dapat diberikan interpretasi sesuai dengan kepentingan penafsir yaitu penyidik, penuntut umum atau hakimketika mahkamah membiarkan. adanya tafsir sesuai kebutuhan pemberi tafsir dan penilaiannya diserahkan kepada hakim merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goddalam rumusan ini terdapat frasa tindakan lainnya yang menggambarkan adanya bentuk pelanggaran yang mungkin dilakukan diluar apa yang dirumuskan dalam huruf kurap padahal dalam huruf hanya membatasi ganti rugi meliputiila melihat bahwa praperadilan dalam sejarahnya memiliki fungsi sebagai alat control dan perlindungan anggota masyarakat yang sedang menjalani proses peradilan pidana dari kesewenang wenangan penguasa. sayangnya mekanisme ini hanya memiliki kewenangan yang sangat terbatas, padahal potensi penyalahgunaan kewenangan juga meliputi tindakan lain seperti pengujian keabsahan upaya paksa yang lain seperti penetapan status tersangka, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. sehingga fungsi perlindungan sebagaimana yang menjadi dasar filosofis dari keberadaan lembaga ini dalam kurap tidak dapat diharapkan tercapai. berdasarkan pemikiran tersebut perlu kiranya mahkamah konstitusi mengembalikan tujuan dari lembaga praperadilan dengan memutuskan bahwa huruf kurap bertentangan dengan uud secara bersyarat (conditional unconstitutional) sehingga dapat sesuai dengan tujuannya semula. bahwa huruf harus dimaknai mencakup juga sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat . dhal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima olemerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godterdapat suatu keadaan yang tidak konsisten dalam perumusan ini dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. dalam rumusan ini diman. menjadi suatu hal yang akan dipertanyakan bila kondisi yang muncul adalah bila seorang terdakwa mengajukan banding dan diterima, bagaimana dengan pemeriksaan atas pokok perkara yang tetap berjalan pengadilan bawahnya. mekanisme penghentian pemeriksaan terhadap pokok perkara yang sedang berjalan tidak diatur dalam kurap, sehingga akan menimbulkan suatu pertanyaan apakah ketua majelis berwenang menghentikannya secara serta merta? . jelas ketidak pastikan hukum ini bertentangan dengan hak atas keadilan sebagaimana yang ditentukan dalam dan uud oleh karenanya menjadi tugas dari mahkamah konstitusi untuk menegaskan hak konstitusional warga negara dengan membaca ulang rumusan ini menjadinya pemeriksaan, maka siding dilanjutkan. sebaga penutup dalam khasanah literatur tentang hak asasi manusia terdapat suatu adenium ubi lus ibi medium . dimana ada hak maka disana ada kewenangan untuk menuntutnya. maka dalam upaya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara menjadi tugas dari mahkamah konstitusi untuk mengembalikan asas asas yang menjadi sokoguru penegakan hukum khususnya hukum pidana dalam posisinya semula. dr. muhammad arif setiawan, s.h., m.h. dalam penegakan hukum pidana seringkali terjadi dilema, tarik menarik antara perlindungan kepentingan umum (termasuk kepentingan korban) disatu sisi dengan perlindungan kepentingan individu pada sisi yang lain. pada satu sisi masyarakat menginginkan perlindungan agar tidak menjadi korban kejahatan, atau kalau pun sudah terlanjur menjadi korban kejahatan, pelakunya dapat diproses melalui sistem peradilan pidana spp). namun demikian, pada sisi yang lain masyarakat tidak menginginkan terjadinya gangguan terhadap merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god hak hak mereka sebagai warga negara yang mempunyai hak asasi manusia ham) akibat bekerjanya alat alat penegak hukum pidana, kecuali yang memang benar benar telah diatur kewenangannya oleh peraturan hukum yang berlaku. dengan demikian, hal itu ibarat dua sisi dari mata uang. spp harus mampu mengakomodasi secara proporsional setidak tidaknya dua macam kepentingan tersebut yaitu kepentingan umum, yaitu kepentingan warga masyarakat yang menjadi korban kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dalam hal ini diwakili oleh alat negara penegak hukum, dengan kepentingan pelaku kejahatan. kedua kepentingan yang harus diperhatikan secara proporsional ini harus menjadi salah satu dasar falsafah utama dalam pembentukan spp. apabila spp terlalu mementingkan pemberian kewenangan alat negara penegak hukum pidana tanpa memperhatikan pemberian hak hak warga negara khususnya kepada tersangka dan terdakwa, maka hal itu potensial terjadi pelanggaran hak hak warga negara. namun sebaliknya jika terlalu mementingkan aspek perlindungan hak hak warga negara dikhawatirkan akan mempersulit pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. menyelesaikan perkara kejahatan melalui proses peradilan pidana, berarti alat alat negara penegak hukum pidana bekerja dengan menjalankan kewenangan yang dimilikinya. sebagaimana pernah dikemukakan oleh lord action bahwa power tends corrupt but absolute power corrupt absolutely, bahwa kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan tetapi kekuasaan yang absolut pasti akan disalahgunakan secara mutlak pula, sinilah letak pentingnya perhatian terhadap perlunya perlindungan warga negara terhadap kemungkinan pelanggaran kewenangan oleh alat negara penegak hukum. yang dalam permohonan pemohon dipakai istilah hubungan antara proses dengan prosedur , bahwa tidak boleh ada proses tanpa prosedur. seseorang yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana oleh alat negara penegak hukum berdasarkan bukti permulaan, maka status hukumnya dapat diubah oleh penegak hukum pidana menjadi tersangka. sebagai seorang tersangka, dia dapat dikenakan berbagai pembatasan terhadap kemerdekaan pribadinya seperti kebebasan bergerak, menguasai memiliki harta benda dan lain sebagainya. dengan kondisi seperti ini seorang tersangka berhadapan dengan petugas penegak hukum yang dibekali sejumlah merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kewenangan tertentu, maka seorang tersangka akan nampak sebagai pihak yang sangat lemah. sebagai pihak yang lemah tentunya harus ada suatu jaminan yuridis yang memberi perlindungan agar seorang tersangka tidak menjadi korban penyalahgunaan kewenangan. meskipun seorang tersangka dapat dikenakan berbagai pembatasan ham yang dimilikinya, tidak berarti dia dapat diperlakukan sewenang wenang sehingga berkesan seluruh haknya sebagai warga negara telah hilang sama sekali. pembatasan pembatasan hak hak warga negara dalam suatu negara yang berdasar atas hukum seperti indonesia, menurut margono hanya diperbolehkan apabila hal itu dibenarkan oleh hukum itu sendiri melalui suatu proses peradilan pidana yang adil (due process law) sebagai lawan dari arti tracy process atau proses peradilan yang sewenang wenang. due process law merupakan kerangka dasar pendirian sistem peradilan yang tertib, yang meliputi administrasi, dan kebebasan seseorang. untuk membicarakan masalah keadilan dalam proses peradilan tidak mungkin tanpa mengaitkannya dengan due process law, yang menurut tobias dan petersen berasal dari magna charta tahun inggris yang mulai membatasi kekuasaan raja yang absolut sehingga warga negara tidak terlindungi dengan baik. tidak ada satu definisi yang tepat untuk segala situasi mengenai due process law karena adanya perbedaan perbedaan tempat yang mempengaruhi. definisi due process law tergantung pada hubungan antara hukum atau peraturan perundang undangan yang mengatur perilaku warga dengan hukum yang membatasi kekuasaan. due process law merupakan elemen dasar dari keadilan. menurut definisi dari daniel webster yang diambil berdasarkan kasus dartmouth college woodland due process law diartikan sebagai law which hears before condemns, which proceeds upon inquiry and renders judgement only after trial . due process law yang asal muasalnya dapat ditarik belakang sejak kemunculan magna charta inggris pada tahun yang merupakan suatu jaminan konstitusional untuk melindungi individu dari kekuasaan yang sewenang wenang, karena adanya jaminan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas hidup, kebebasan, dan kekayaannya selainsah dengan prinsip yang reasonable ness" sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh tobias dan petersen lebih lanjut bahwa: the origin due process law principle can traced back least far when was part the magna charta england. the original purpose the principle was prevent the crown from acting against individual that was not under the protection the law due process law untuk memperkuat argumentasi mengenai pentingnya masalah due process law dalam melindungi hak warga negara dari kemungkinan kesewenang wenangan aparatur negara penegak hukum, menurut tobias dan petersen masalah tersebut bahkan sampai dimuat dalam dua kali amandemen dalam konstitusi amerika serikat sebagaimana dapat dibaca dalam kutipan amandemen ke dan ke sebagai berikut: person. deprived life, liberty, property without due process law (fifth amendment): . nor shall any state derive any person life, liberty, property, without due process law (14th amendment). meskipun indonesia tidak secara eksplisit memakai istilah due process law dalam konstitusinya, namun bukan berarti konstitusi indonesia berdasarkan uud tidak menganut prinsip prinsip due process law, hal ini setidak tidaknya dapat dilihat dari berbagai dalam uud yang nanti dalam perkara guo akan dipakai sebagai batu uji dalam perkara pengujian beberapa dalam nomor tahun kurap) terhadap uud yaitu antara lain:. peraturan perundangan undangan. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goahkamah konstitusi melalui putusan mahkamah nomor puu x1 tertanggal maret (hal. telah menjelaskan bahwa prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam uud yang meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (ham). sejalan dengan prinsip tersebut, mahkamah juga menegaskan adanya kewajiban bagi orang lain, termasuk dalamnya negara, untuk menghormatinya, dan oleh karena itu pelaksanaan ham harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan dan itu semua merupakan tugas dan tanggung jawab bagi negara yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis . pendapat atas setidak tidaknya didasarkan pada argumentasi yang disampaikan oleh prof. margono yang mengemukakan adanya tiga hal yang menjadi asumsi atau dasar dari due process law yaitu: rule law dalam arti negara berdasar hukum: equality before the law atau asas persamaan depan hukum dalam arti tidak ada diskriminasi yang bersifat negatif muka hukum, dan resumption innocence dalam arti asas praduga tidak bersalah. untuk mengetahui ada tidaknya due process law dalam spp menurut tobias dan petersen, setidak tidaknya harus terdapat enam unsur penting dalamnya yaitu: notice, hearing, counsel, defense, evidence, dan fair and imperial court. notice (pemberitahuan) bahwa kalau ada suatu proses peradilan pidana yang akan melibatkan seseorang, maka harus ada pemberitahuan secara resmi (tertulis) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dipilih cara yang bagaimana yang akan dipilih. pemberitahuan ini harus tepat dan wajar, sehingga tersangka atau terdakwa harus diberi cukup waktu untuk merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mempersiapkan pembelaan, dan bagi pihak pihak yang lain yang terlibat juga cukup waktu untuk mempersiapkan hadir persidangan. bahwa terdakwa berhak untuk mendapatkan karena harus diberi kesempatan untuk didengar keterangannya terhadap dakwaan yang dijatuhkan kepada dirinya. hearing hak ini sebenarnya berasal dari sistemcommon law bahwa tidak seorang pun dapat dihukum tanpa suatu kesempatan yang diberikan kepadanya untuk didengar, dia harus dapat membela diri pengadilan (the person must allowed his day court). karena wewenang hakim sangat besar, kalau dia sampai melarang terdakwa melakukan pembelaan berarti telah melanggar hak terdakwa untuk melakukan day court. hearing harus adil dan tertib, serta terdakwa diperbolehkan untuk membela dan melindungi hak haknya baik dilakukan sendiri atau melalui pengacaranya. counsel (bantuan hukum) setiap orang yang terlibat dalam sidang punya hak tidak saja untuk hadir persidangan tetapi juga hak untuk mendapatkan bantuan hukum. kalau sampai ada hakim yang melarang sehingga tidak diberi bantuan hukum artinya dirampas haknya terhadap due process law. yang sering menjadi masalah tawar menawar pemberian hak biasanya masalah hak bantuan hukum ini, sedang masalah hak defense biasanya tidak karena merupakan hak yang tidak bisa ditawar tawar. defense (hak bela diri terdakwa) hak pembelaan diri selain dapat untuk melakukan penyangkalan yang berguna untuk membela diri terdakwa, juga berguna untuk membuka tabir untuk membuka sisi lain dari peristiwa itu (the right discover) yang sebelumnya mungkin belum diketahui. yang menjadi masalah hak ini sering tidak sepenuhnya dihargai pihak jaksa. bagaimana jika hak tersebut diakui tetapi dalam pelaksanaannya tidak sempurna? pengakuan mengenai hak ini seharusnya mengandung the right discover information atau hak mendapat keterbukaan informasi secara sukarela. evidence (hak yang berkaitan dengan pembuktian) kalau ada bukti yang diperkenankan yang penggunaannya atau proses mendapatkannya tidak adil, maka terdakwa harus mempunyai kesempatan merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id untuk membuktikan bahwa bukti itu tidak benar, dan terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan bukti bukti lain yang bisa untuk melindungi dirinya. due process law melarang penyalahgunaan barang bukti yang diperoleh secara illegal. fair and imperial court (peradilan jujur dan tidak memihak) bahwa unsur penting dan fundamental untuk mendukung pelaksanaan due process law yang sangat penting adalah harus adanya jaminan bahwa peradilan yang dilakukan harus jujur dan tidak memihak kecuali untuk memihak pada kebenaran dan keadilan. menurut margono reksodiputro, due process law sering ditafsirkan secara keliru karena hanya dikaitkan dengan penerapan aturan aturan hukum acara pidana dalam suatu proses peradilan terhadap terdakwa. pengertian dari proses peradilan pidana yang adil harus lebih luas dari pada sekadar menerapkan aturan hukum acara pidana, namun selain itu harus terdapat suatu sikap penghargaan terhadap hak hak warga negara termasuk dalamnya adalah tersangka dan terdakwa. inti dari pengertian due process law yang benar adalah perlindungan terhadap kebebasan warga negara dengan standar yang reasonable ness yang sesuai dengan konstitusi negara, dan hal itu merupakan tonggak utama spp dalam negara hukum. isu sentral masalah penegakan hukum pidana indonesia sejak jaman penjajahan, baik semasa berlakunya hingga hir hingga masa sesudah kemerdekaan yang masih memberlakukan hir sebagai peraturan hukum acara pidana adalah kurang baiknya hukum acara pidana mengatur pemberian jaminan perlindungan terhadap harkat dan martabat umat manusia terutama bagi mereka yang terlibat sebagai pihak tersangka atau terdakwa. dengan kata lain hukum acara pidana terlalu berorientasi kepada pemberian kewenangan aparat penegak hukum sehingga mengesampingkan perlunya perlindungan hukum terhadap pihak tersangka dan terdakwa. munculnya kurap sebagai hukum acara pidana untuk menggantikan hir dilatarbelakangi oleh isu sentral mengenai wawasan perlindungan hak asasi manusia untuk mengimbangi kewenangan besar yang dimiliki oleh aparat penegak hukum pidana, sebagaimana dapat dibaca dalam bagian penjelasan umum kurap bahwa: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god demi pembangunan dalam bidang hukum ., maka het heroine inlandsche element" stb tahun nomor berhubungan dengan dan undang undang nomor drt. tahun nomor tlnmeskipun lahirnya kurap dilatarbelakangi oleh isu sentral mengenai peningkatan perlindungan ham dalam hukum acara pidana, namun sebagaimana yang juga dapat dibaca dalam permohonan pemohon dalam perkara guo, perumusannya seringkali justru tidak sejalan dengan isu sentral mengenai perlindungan ham dalam hukum acara pidana, dan makin diperparah dalam hal terjadi ketidakjelasan mengenai suatu norma dalam praktek hukumnya justru menjauh dari isu dasar perlindungan ham bagi tersangka atau terdakwa. bahwa pemohon mendalilkan bahwa meskipun sepintas ketentuan norma angka kurap terlihat jelas namun dalam praktik ternyata telah menimbulkan pengertian yang multitafsir sehingga melanggar asas lex certa (jelas) dan lex stricta (pasti), yangdasarkan pengertian penyidikan yang dimuat dalam angka kurap atas, mestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan tiga hal, yaitu: bukti, tindak pidana dan pelakunya (kerangkanya), bahwa penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan penyidik, dengan kata lain tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak akan ada pelaku (tersangka) yang dapat ditemukan apabila penyidik gagal menemukan bukti yang dimaksud. ahli sependapat dengan dalil yang dikemukakan pemohon dalam permohonannya dengan memahami pengertian penyidikan sebagaimana disebutkan dalam angka kurap tersebut maka tindakan penyidikan tidak mengharuskan penyidik untuk menetapkan adanya tersangka (dan juga tindak pidananya) kecuali hal itu didasarkan pada bukti yang berhasil ditemukan penyidik yang menunjukkan bahwa seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut. bahwa sejalan dengan ketentuan angka kurap, dalam bagian yang lain yaitu dalam angka menentukan bahwamerupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam negara berdasar hukum sebagaimana ditentukan dalam uud selain itu juga bertentangan dengenganpengaturan mengenai pengertian prinsip penyidikan selain harus dituangkan dalam bentuk merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang beragam opininya, maka pada saat yang sama sebenarnya telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia melalui pembiaran. dari apa yang ditemukan atas, maka pada hakikatnya permohonan pengujian sejumlah kurap yang dilakukan oleh pemohon, karena yang diuji telah merugikan hak hak konstitusional pemohon, jika tidak diberi tafsir yang jelas atau batasan yang pasti akan menjadi sarana pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas nama penegakan hukum yang akan terjadi terus menerus. undang undang dasar sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena manusia sangat berharga dan melebihi segalanya. dalam pada itu hukum itu untuk mengatur manusia agar hak haknya terlindungi, harkat dan martabatnya dijunjung tinggi, karena hukum itu bukan untuk merendahkan harkat dan martabat manusimerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god perundang undangan muatan isinya harus sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang menjamin hak atasbahwa agar penyidikan tidak lagi dipergunakan sebagai alat untuk menempatkan orang sebagai tersangka apabila suatu perkara memang tidak seharusnya ada tersangka karena tidak adanya bukti, maka menurut ahli frasa dan guna menemukan kerangkanya dalam angka kurap harus dimaknai sebagai dan hanya berdasarkan bukti buktihasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapat menemukan kerangkanya . bahwa ada beberapa istilah dalam kurap yang berkaitan dengan masalah pembuktian tingkat pra adjudikasi (sebelum perkara masuk tahap persidangan) yaitu bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup serta cukup bukti namun kurap tidak menjelaskan pengertian dan ukuran yang jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum berkaitan .dengan persyaratan yang harus dipenuhi penyidik sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka atau sebelum menggunakan upaya paksa dalam menangkap atau menahan seseorang. dalam angka kurap yang menjelaskan pengertian tersangka disebutkan bahwa yang dimaksud dengdemikian juga dalam, namun kedua tersebut tidak menjelaskan ukuran yang dipakai untuk menunjukkan ketertutupan bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup tersebut. dalam praktek peradilan pidana terjadi pemberian arti terhadap istilah bukti permulaan , bukti permulaan yang cukup dan juga bukti yang cukup yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan kepentingan hukum seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka, yang kemudian ditindak lanjuti dengan penangkapan atau penahanan. bahkan praktek tersebut sudah berlangsung lama dan dilembagakan dilembagakan dalam forum mahkejapol mahkamah agung kejaksaan kepolisian) tentang peningkatan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god koordinasi dalam penanganan perkara pidana pada tahun demikian juga dapat dilihat dalam peraturan kapolri nomor pol. skep tentang pedoman administrasi penyidikan tindak pidana. berdasarkan keputusan forum mahkejapol dan peraturan kapolri tersebut maka bukti permulaan danada minimal laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah. pengenaan ukuran bukti permulaan , bukti permulaan yang cukup dan juga bukti yang cukup untuk mengartikan angka dan juga kurap dengan hanya mengukuhkan minimal laporan polisi ditambah satu alat bukti yang sah selain menciptakan ketidakpastian hukum juga merupakan tindakan yang sewenang wenang dari aparat penegak hukum pidana (penyidik) karena menjadikan laporan sebagai jenis bukti padahal sebenarnya laporan bukan bukti namun merupakan bentuk informasi kepada penyidik dari seseorang mengenai telah, sedang atau akan terjadinya tindak pidana, kalaupun dianggap sebagai saksikan belum memenuhi persyaratan mengingat untuk bernilai sebagai saksi setidak tidaknya terpenuhi dua orang saksi mengingat adanya asas unus testis lulus testis, bahwa seorang saksi dianggap bukan saksi. bahwa kalau laporan ditambah satu alat bukti lain menurut ahli juga belum mencukupi bukti minimal yang menurut ahli mestinya setara dengan istilah bukti yang cukup atau alat bukti yang cukup yang dipakai kurap bagi hakim (di tingkat abdikasi persidangan) untuk menetapkan seseorang bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dapat dilihat dalam juncto kurap yang menentudapat ahli ini setidak tidaknya sama dengan pemberian ukuran yang jelas dalam nomor tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi kpk) yang justru mensyaratkan tersedianya minimal alat bukti sebagaimana ditentukan dalam. . merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ukuran untuk dapatnya penyidik menentukan seseorang menjadi tersangka berdasarkan angka kurap dengan kewajiban harus terpenuhinya minimal alat bukti tersebut penting karena berkaitan erat dengan upaya paksa yang merupakan pembatasan atas kebebasan atau pembatasan atas hak asasi tersangka maka menurut dan uud tentunya harus diatur dengan undang undang, mengingat perubahan status dari orang bebas menjadi tersangka akan menimbulkan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan upaya paksa baik berupa penangkapan maupun penahanan sebagaimana yang diatur dalam dan kurap yang akan mengurangi kebebasan dan hak tersangka. bahwa sejalan dengan pendapat ahli diatas makapermohonan pemohon dalam perkara guo kepada mahkamah. agarcodapat diterima dan dikabulkan. bahwa perumusansecara umum prosedur untuk melakukan penahanan didasarkan alasan objektif yaitupidana penjara lima tahun atau lebih huruf kurap) dan tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam huruf kurap. selain itu wajib pula dipenuhi syarat subjektifnya yang diatur merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dalam kurap yang isinya sebagaimana yang sudah dikucilkan atas, yang sekarang ini sedang dipersoalkan. syarat subjektif penahanan yang diatur dalam kurap yang menimbulkan problem multi tafsir atau lebih tepatnya terjadi tafsir yang sangat subjektif semata mata hanya disesuaikan dengan kebutuhan aparat penegak hukum pidana yang akan melakukan penahanan sebagai akibat dari adanya dua frasa dalam tersebut yaitumenimbulkan ketidakpastian hukum samping bertentangan dengan dan uud1945, juga bertentangan dengan uud bahwa aparat penegak hukum pidana yang akan melakukan penahanan sepanjang persyaratan objektifnya terpenuhi pasti akan terpenuhi pula syarat subjektifnya karena semata mata hanya mendasarkan pada kekhawatiran subjektif yang belum tentu ada dasarnya yang jelas, oleh karena itu ahli sependapat dengan permohonan pemohonaparat penegak hukum pidana dituntut untuk memenuhi kriteria objektif yaitu berdasarkan bukti yang cukup bahwa tersangka atau terdakwa yang ditahan memang akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. munculnya praperadilan dalam hukum acara pidana indonesia bermula dari pembahasan ruu hap tahun yang diajukan oleh pemerintah. dalam ruu hap tersebut semula dimasukkan model pengawasan melalui hakim komisaris negeri belanda. gagasan tersebut diperkenalkan oleh almarhum gemar senoadji. namun model hakim komisaris tersebut atas merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god usul adnan buyung nasution kepada mulyono menteri kehakiman waktu itu diganti menjadi praperadilan yang diilhami oleh model habis corpus dalam sistem hukum anglo saxon. diperkenalkannya lembaga praperadilan dalam hukum acara pidana indonesia didasarkan pada pengalaman buruk terjadinya banyak pelanggaran hak hak tersangka oleh penyidik seperti terjadinya kekerasan dalam pemeriksaan, pengumpulan barang bukti dan alat bukti secara illegal, dan pelaksanaan upaya paksa yang melawan hukum. keterbatasan kewenangan praperadilan dan juga sifat pasirnya hakim praperadilan dalam kurap selama. ini banyak menimbulkan keraguan terhadap kemampuannya untuk melindungi hak hak tersangka terutama dari tindakan tindakan aparat penegak hukum yang bersifat represif. dalam keadaan demikian terkesan bahwa lembaga praperadilan menjadi tidak berdaya dan tidak humanis karena tidak atau kurang mampu melindungi tersangka dari. kemungkinan pelanggaran hak hak yuridisnya oleh aparat penegak hukum pidana tingkat pemeriksaan pendahuluan. praperadilan tidak efektif untuk difungsikan sebagai lembaga pengawas tindakan penyidik dan atau penuntut umum yang melanggar hak hak yuridis tersangka dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut: sejak awal pembentukannya praperadilan memang hanya dimaksudkan sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi secara horizontal tindakan aparat penegak hukum pidana tingkat pemeriksaan pendahuluan yaitu penyelidik dan penyidik serta jaksa penuntut umum. pengawasan tersebut bersifat horisontal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh sesama aparat penegak hukum yang sederajat dalam spp, jadi bukan pengawasan oleh atasan terhadap bawahan yang bersifat vertikal. praperadilan yang semula dimaksudkan sebagai lembaga untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum dalam pemeriksaan pendahuluan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum, namun praperadilan tidak akan berdaya apabila dipakai untuk melindungi hak hak yuridis tersangka selama pemeriksaan pendahuluan yang disebabkan oleh yurisdiksi kewenangannya sangat terbatas sehingga banyak kasus penyalahgunaan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kewenangan penegak hukum pidana yang merugikan tersangka ternyata tidak bisa diperiksa lembaga praperadilan yaitu antara lain mengenai: penentuan sah tidaknya penyidikan atau penuntutan: sah tidaknya menggunakan bukti permulaan untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penentuan sah tidaknya menggunakan barang bukti dan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah (illegally obtained evidence): konsekuensi hukum penggunaan kekerasan terhadap tersangka yang dilakukan polisi selaku penyidik terhadap keabsahan hasil keterangan tersangka dalam berita acara penyidikan. tidak mempunyai kewenangan untuk menguji penyidikan yang memakan waktu berlarut larut karena kurap tidak memberikan batasan waktu bagi penyidik untuk menyelesaikan pendidikannya. jumlah gugatan ganti kerugian maksimal yang dapat dikabulkan oleh hakim praperadilan hanya sebesar rp. (tiga juta rupiah) apabila yang bersangkutan mati, sakit, atau cacat sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya dengan mendasarkan ketentuan peraturan pemerintah pp) nomor tahun tentang pelaksanaan kurap. ketentuan (1d) yang mengatur mengenai gugurnya praperadilan ternyata terlalu sering dimanfaatkan oleh pihak memohon penyidik) untuk menggugurkan praperadilan. menurut ketentuan tersebuturap membatasi akses upaya hukum terhadap tersangka yang mengajukan praperadilan karena putusan perkara praperadilan yang dapat dimintakan putusan akhir hak upaya hukum kepada pihak penyidik dan penuntut umum yang dikalahkan oleh praperadilan dalam kasus tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tidak adanya kekuatan eksekutorial yang bersifat memaksa dari putusan praperadilan yang menghukum pejabat penegak hukum dalam perkara praperadilan yang tidak dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan. karena tidak ada ketegasan dalam mengatur acara pemeriksaan praperadilan mengakibatkan hakim praperadilanmemohon praperadilan. selain itu masih terdapat kelemahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum berkaitan dengan persoalan luas ruang lingkup praperadilan yang dikaitkan dengan keberadaan kurap yang menimbulkan pemahaman bahwa luas ruang lingkup kewenangan praperadilan hanya seperti yang dimuat dalam tersebut, apalagi tersebut isinya juga sama dengan definisi dalam angka kurap sehingga sering diartikan bahwa diluar yang ditentukan dalam kurap tersebut tidak dapat diperiksa dan diadili dalam perkara pra peradilan, seperti misalnya menguji keabsahan upaya paksa yang lain seperti penggeledahan penyitaan, pemeriksaan surat yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan perlindungan ham tersangka. namun yang sangat jelas, adanya beberapa hal yang tidak masuk dalam ruang lingkup pemeriksaan praperadilan padahal mestinya harus masuk karena sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka sebagaimana yang ditentukan dalam dan uud yaitu pengujian yang berkaitan dengan penetapan status seseorang menjadi tersangka yang diduga tidak berdasarkan bukti permulaan, atau keabsahan penangkapan dan atau penahanan yang tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup atau cukup bukti . berdasarkan uraian tersebut diatas ahli sependapat dengan permohonan pemohon agar mahkamah memutuskan agarmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godbahwa kurap menentuapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi terdakwa yang eksekusinya ditolak atau tidak dikabulkan oleh hakim. karena meskipun terdakwa diperbolehkan banding, namun hakim tetap dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. secara teoritis akan muncul masalah baru seandainya terdakwa banding, sementara pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan, seandainya bandingnya diterima dan eksekusinya dikabulkan, maka hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai proses pemeriksaan pokok perkaranya yang harus dihentikan atau dibatalkan, oleh karena itu menurut ahli hal itu tidak sesuai dengan prinsip due process law dan bertentangan dengan dan uud bahwa ahli sependapat dengan pemohon yang memohon kepada mahkamah agarinyatakan bertentangan dengan uud dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. prof. dr. lica marzuki, s.h. hukum acara pidana merupakan hukum formal, lazim disebut materiel strafrecht. kurap berpaut dengan upaya penegakan hukum (handhaving van het recht) terhadap hukum pidana materil (materiel strafrecht), termasuk kuh pidana dan tindak pidana pemberantasan korupsi. tanpa hukum acara (formel recht), tidak bakal ada penegakan hukum materil (materiel recht). hukum pidana terdiri atas dua komponen dasar, yakni actus reus ar), berpaut dengan prohibited act atau evil act. actus reus saja tidak cukup tetapi harus dibarengi dengan mens rea mr) atau evil mind, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yakni the state guilty mind dari pelaku (kader) yang bersangkutan. mens rea merupakan unsur kesalahan, meliputi dolls (kesengajaan atau culpa (keadaan). penegak hukum harus lebih dahulu membuktikan actus reus, manakala terbukti adanya the prohibited act dimaksud, barulah dipertimbangkan sejauh mana terdapat mens rea dalam diri pelaku, yakni sikap batin berupa kesalahan (schulz) daripadanya. walau terdapat actus reus namun manakala tidak terdapat mens rea, seseorang tidak dapat dipidana actus non fact reum nisi mens sit rea, yakni an act does not make one guilty unless his mind also guilty . sejak tahun dikenal adenium hukum: keine strife ohne schulz. geen staf zonder schulz . tiada pidana (hukuman) tanpa kesalahan. rujukan actus reus terdapat pada hukum materil (materiel strafrecht) sedangkan pengaturan bagi pelaku (kader) dirujuk dalam kaidah hukum acara pidana, cast kurap. oleh karena kaidah hukum acara pidana kurap) terutama berpaut dengan hal proses hukum bagi pelaku (kader daderschap), meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan, pengajuan persidangan, pendampingan oleh kuasa hukum dsb maka muatan (subtansi) kaidah hukum pidana (invasi kurap) harus terutama menjamin perlindungan hak asasi (human right) baginya. pelaku (kader) merupakan sentral personal the materialsphere validity dalam kaidah hukum acara pidana (invasi kurap). menurut prof. wirjono prodjodikoro, mantan ketua mahkamah agung menyangkut kepentingan orang yang dituntut, . harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman, atau kalau memang berdosa, jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya . kurap berlaku bawah rangkuman puncak hierarki uud mencakupi semua perubahan uud dan daripadanya. kurap niscaya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. tatkala terdapat ketentuan kaidah kurap yang bertentangan (tegengesteld) dengan uud maka kaidah guo dipandang inkonstitusional. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tidak boleh terdapat kaidah kurap yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. uud menyatakan: negara indonesia adalah negara hukum . angka uud menyatakan, kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut uud . konstitusi dimaksud memuat (dua) prinsip dasar, kedaulatan rakyat. konstitusionalisme. rakyat banyak, termasuk subjektif yang dididik, dituntut dan diadili oleh suatu proses (acara) pidana, adalah pemegang kedaulatan tertinggi namun terikat dan tunduk pada uud. pelaksanaan kedaulatan rakyat bukan the ruling the mob. sedangkan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan harus tunduk dan terikat pada uud, apalagi penguasa cast aparat penegak hukum. kesemuanya, berdasarkan kedua uud guo, maka bangunan negara serta sistem hukum dan pemerintahan adalah didasarkan pada prinsip negara hukum yang demokratis, lazim disebut democratische rechtsstaat. uud menjamin kepastian hukum dan keadilantatkala terdapat kaidahinkonstitusional. beberapa kaidah kurap yang dimohonkan pengujian ternyata memuat ketidakpastian hukum serta tidak adil. rumusan yang tidak jelas dan multi tafsir (polyinterpretabel) mengakibatkan ketidakpastian hukum serta tidak adil. rumusan demikian berpeluang memberikan makna yang keliru. cacat yuridis terdapat pada beberapa kaidah kurap berikut iniimaksud berpeluang memberikan makna hukum yang keliru. terdapat kesan, pembuat kurap membaurkan actus reus dengan mens rea. mens rea selaku unsur kesalahan (schulz) absorpsi masuk dalam actus reus. padahal walaupun terdapat actus reus, tidak dengan sendirinya terdapat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god angka angka huruf (a), dan kurap,pemohonmens rea bagi seseorang. actus reus berhadapan secara dikotomi dengan mens rea. mens rea (evil mind) yang diduga terdapat pada seseorang pelaku (kader) ditentukan sejauhmana unsur kesalahan (schulz) melekat pada dirinya. frasa . guna menemukan kerangkanya harus dipahami: . guna menemukan kerangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya . unsur kesalahan (schulz) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan. menjadikan seseorang selaku tersangka tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan kesewenang wenangan penyidik. angka kurap menyatakan: tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau kesalahannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana angka kurap menyatakan: nomenklatur bukti permulaan , bukti permulaan yang cukup pada kedua kaidah kurap dimaksud tidak jelas parameternya dan menimbulkan hal ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang pada ketiganya menjadikan kesewenang wenangan petugas penyidik. petugas penyidik sendiri yang menentukan apa yang dimaksud bukti permulaan , bukti permulaan yang cukup , bukan wetteliik berpaling menurut prinsip due process law. terjadi strafprosesrecht tanpa prosedur pendukung menurut due process law. kurap tidak habis habisnya dimohonkan pengujian, walaupun permohonan kali ini diajukan dalam konteks alasan konstitusionalitas yang berbeda. kurap berbunyi:,ngulang tindak pidana kaidah kurap dimaksud memberikan ruang kewenangan yang amat subjektif kepada aparat penegak hukum dalam menyatakan kekhawatirannya, kapan dan bilamana memandang seseorang tersangka atau terdakwa akan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana . kaidah kurap ini memberikan semacam vrijheid beleid kepada aparat penegak hukum, sehingga pada ketiganya: bagai bandul lonceng berayun terlalu jauh (the pendulum the clock has gone too far), mengakibatkan seseorang ditahan tanpa rujukan parameter hukum yang jelas. hal dimaksud menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. kiranya dicermati pula huruf kurap, berikut inertian penuntutan, praperadilan pada hakikatnya merupakan instrument hukum bagi perlindungan hak asasi manusia ham) bagi seseorang. namun kaidah kurap dimaksud tidak seluruhnya mengakomodir hal perlindungan ham, tidak ternyata mencakupi hal penggeledahan, penyitaan. acapkali terjadi penggeledahan dan penyitaan rumah kediaman, kantor, perusahaan namun luput dari upaya hukum praperadilan. kurap berbunyikaidah kurap dimaksud menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa selaku pemohon banding atas suatu putusan sela yang menolak eksepsi terdakwa karena berdasarkan kurap, hakim dapat tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara walau terdakwa melakukan banding pengadilan tinggi. upaya banding terhadap putusan sela tingkat pertama merupakan tahapan awal suatu proses menjelang memasuki pokok perkara. menunda kelanjutan proses awal dari dua tahapan perkara, pada hakikatnya berpengaruh bagi pokok perkara. bagaimana halnya, manakala upaya banding atas putusan sela dikabulkan? keadilan terlambat bagi pemohon banding selaku pemohon keadilan (justiciabel). due process law bertumpang tindih, putusan sela menugasi putusan pokok perkara, dan sebaliknya merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god prof. dr. eddy o.s. diaries, s.h., m.h. sistem nilai yang berlaku secara universal dalam hukum acara pidana adalah due process law yang secara sederhana diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar berbicarauntut umdalam sistem peradilan pidana, herbert packer memperkenalkan due process model, yang memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan resumption innocent. bila dikaitkan dengan angka kurap sepintas kilas ketentuan tersebut terlihat jelas, namun dalam praktik telah menimbulkan multi tafsir yang melanggar asas lex certa dan asas lex stricta sebagai prinsip dasar dalam hukum acara pidana. aturan hukum acara pidana yang bersifat multi tafsir jelas bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. frasa dan guna menemukan kerangkanya dalam angka kurap ditafsirkan bahwa setiap penyidikan haruslah ada kerangkanya padahal tidak mesti demikian. oleh karena itudalam perkara pidana, pembuktian selalumerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sampai pada tahap persidangan. pembuktian dalam perkara pidana lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya. hal ini berkaitan dengan postulat dasar dalam pembuktian criminalibus probantiones esse use clarifies bahwa dalam perkara pidana, bukti bukti harus lebih terang daripada cahaya. oleh karena itu, jika terdapat keragu raguan, maka hakim akan berpegang pada asas dubia pro reo. artinya, dalam keragu raguan putusan yang diambil haruslah yang menguntungkan terdakwa. dalam tahapan perkara pidana sangat dimungkinkan upaya paksa dilakukan oleh aparat penegak hukum dan upaya paksa tersebut berkaitan dengan pembuktian. terkait pembuktian angka kurap juncto kurap juncto kurap mengandung gradasi pembuktian tanpa suatu parameter yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. berdasarkan butir kurapksudkan dengan bukti permulaan' upaya paksa selanjutnya adalah penangkapan. berdasarkan kuraphanya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan apakah 'bukti permulaan' sama dengan 'bukti permulaan yang cukup' selanjutnya adalah masalah penahanan sebagai salah satu upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, apakah itu polisi, jaksa penuntut umum ataukah hakim tergantung pada tahap pemeriksaan. berdasarkan kurardeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god, bukti permulaan yang cukuphal menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya dan cenderung melanggar hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam due process law. ahli berpendapat bahwa., keterangan ahli: surat: keterangan terdakwa, dan petunjuk. secara kualitatifmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goddua keterangan saksi dapat dihitung sebagai dua alat bukti jika kedua keterangan tersebut meskipun berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya bersesuaian. selanjutnya perihal istilah bukti yang cukup untuk melakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam kurapselanjutnya terkait kewenangan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam kurap. pada dasarnya, praperadilan adalah instrumen untuk mengontrol tindakan sewenang wenang aparat penegak hukum terhadap upaya paksa yang dimungkinkan dalam kurap. sayangnya, tidak semua upaya paksa dalam kurap dapat dikontrol oleh instrumen praperadilan sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip prinsip dasar dalam due process law yang secara mutasi mutans bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana termaktub dalam uud bahwa konsep praperadilan itu pada hake. dalam perspektif hukum pidana merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god internasional, setiap upaya paksa satu sisi dapat dilakukan oleh aparat yang berwenang, namun sisi lain tersangka memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas setiap upaya paksa yang dialaminya. hal ini merupakan save guardian rules untuk mencegah kesewenang wenangan negara terhadap individu yang dibanggakan melakukan suatu tindak pidana. haruslah diakui bahwa kurap yang kita miliki saat ini lebih cenderung pada crime control model yang lebih mengutamakan kuantitas dalam secara sehingga mengabaikan hak hak tersangka sebagaimana yang dijadikan dalam deklarasi universal hak asasi manusia maupun dalam kovenan hak hak sipil dan hak hak politik setiap warga negara. seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, selama tidak ditahan, maka tidak ada batasan waktu sampai kapan status tersangka akan disandang olehnya. hal ini jelas bertentangan dengan hak asasi manusia yang berlaku universal dan dijunjung tinggi oleh bangsa bangsa beradab dunia. rumusan yang bersifat terbatas dan limitation juga bertentangan dengan dan uud. dengan demikian'terkait kurap, perlu ahli jelaskan sebagi berikut: pertama,kedua, seusai dengan prinsip due process law yang dijamin oleh dan uud yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godelalui banding, maka sudah seyogiketiga,keempat,kelima, agar proses persidangan dapat berjalan sesuai prinsip due process law yang dijamin oleh dan uuddan telah merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id menyampaikan keterangan tertulis,bahwa angka kurap melanggar dan uud karena menimbulkan kesewenang wenangan yang bertentangan dengan prinsip due process law serta pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum yang adil. bahwa angka kurap dapat diinterpretasikan dan diberi makna bahwa seseorang dapat ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka sebelum adanya penyidikan. menurut pemohon penyidikan bukan merupakan proses pidana yang mengharuskan lahirnya tersangka pada proses akhir. penyidika. bahwa angka juncto juncto kurap melanggar uud karena terdapat makna multitafsir sehingga dalam penerapannya menimbulkan ketidakpastian hukum. frasa 'bukti permulaan' angka kurap tidak hanya sebatas dalam kurap tetapi juga meliputi barang bukti dalam pembuktian universal atau physical evidence real evidence. frasa 'bukti permulaan yang cukup' kurap menimbulkan perdebatan terkait dua alat bukti, yaitu secara kualitatif atau kuantitatif. secara kualitatif adalah dua dari lima alat bukti yang ada dalam kurap. secara kuantitatif, dua orang saksi sudah dihitung sebagai dua alat bukti. frasa 'bukti yang cukup kurap mengenai harus ada dua alat bukti secara kualitatif, kecuali perihal keterangan saksi. artinya, 'bukti yang cukup'ngka juncto juncto kurap harus diberi makna dan dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup'. huruf kurap melanggar uud karena konsep praperadilanbahwa kurap melanggar dan uud karena dapat diinterpretasikan tanpa batasan yang jelas oleh hakim yang memeriksa perkara setelah memberikan putusan sela. kurap bertentangan dengan asas legalitas dan asas peradilan yang cepat. perlawanan atas penolakan terhadap keberatan terdakwa atau penasehat hukum tidak boleh ditafsirkan harus dilakukan secara bersama sama dengan banding. saat berkas perkara dikirimkan kepada pengadilan tinggi, maka persidangan harus dihentikan dan hakim wajib mengabulkan perlawanan yang dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya. ii. kewenangan mahkamah konstitusi berdasark"rdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goyang diuji melalui permohonan ini: kerugian hak konstitusional pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena angka angka huruf (a), kurap telah diberlakukan dalam proses pidana terhadap pemohon dimana(a) diberlakukan dalam perkara merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa setelah membaca dengan cermat permohonan pemohon, pemerintah berpendapatrap yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan uud dengan demikian permohonan guo lebih berkaitan dengan penerapan norma implementasi) suatu undang undang yaitu angka angka huruf dan undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana kurap). ilangka hurufv. keterangan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon bahwa terhadap anggapan pemohon, pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut: terhadap dalil pemohon yang menganggap kurap melanggar dan pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa kurap termasuk bagian bab tentang ketentuan umum yang mengatur tentang pengertian penyidikan. terkait dengan pengerti": bahwa ketentuan umum berdasarkan lampiran nomor nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god undangan adalah berisi batasan pengertian atau defenisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau defenisi, dan atau hal lain. dengan demikian terhadapmenurut pemerintah, ketentuan.hukum acara pidana. sedangkan terhadap yang menimbulkan kesewenang wenangan yang bertentangan dengan prinsip due process law serta melanggar hak atas kepastian yang adil, pemerintah berpendapat bahwa permasalahanek penegakan hukum. oleh karena itu, prakteimerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god terhadap barang bukti dan alat bukti lain, dan adakan hnorma hukum yang dimuat dalam kependapat pemohon yang menyatakan bahwa "penyidikan bukan sebagai proses pidana yang melahirkan tersangka pada proses akhir. penyidikan secara tegas memberikan syarat bahwa penetapan tersangka" adalah inti dari norma hukum acara pidana yang dimuat dalam berbagai ketentuan dalam kurap, dan hal itu sebagai ajaran hukum dalam kurap dalam tahap penyidikan perkara pidana. terhadap ketentuan juncto juncto kurap yang diujikan pemohon, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: mengenai pengertian "multi tafsir" terhadap istilah hukum "bukti permulaan yang cukup" yang oleh pemohon dirinci menjadi beberapa frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" harus dimaknai sebagai minimum dua alat bukti secara kualitatif dan pemeriksaan sidang dan eksekusi.yang terakhir ini sudah sempurnamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dalam bentuk putusan pengadilan. sementara dalam tahap penyidikan dilakukan oleh suatu lembaga (institusi) yaitu penyidik (penyidikan), sehingga muncul istilah "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" dengan maksud ditujukan pada tahapan awal penegakan hukum pidana. oleh sebab itu, pada tahap penyidikan akan terjadi beberapa kemungkinan simpulan penyidik sebagai berikutccrick dan"bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup"dalam ke juncto juncto kurap. berdasarkan fakta hukum dalam praktek pemeriksaan sidang praperadilan terkait denganmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tersangka pelaku tindak pidana tersebut. jadi proses penetapan terjadinya tidak pidana dan tersangka dibangun: berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana,., misalnya dalam perkara pembunuhan ada orang mati dan ada pisau yang tertancap perutnya dari. arah belakang dan ada visum repertum, dalam perkara penganiayaan berat ada orang yang menderita luka luka berat dan ada visum repertumek, juga ditambah dengan dukungan barang bukti guna membangun keyakinan penyidikterhadap ketentuan huruf kurap oleh pemohon konsep praperadilanlegislatif. substansi yang diajukan oleh pemohon sudah masuk dalam ruu kurap kurap melanggar dan uud pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: terhadap keberatan dalam prakte mahkamah konstitusi tidak berwewenang memeriksa dan mengadili perkara praktik penegakan hukum. berdasarkan hal tersebut atas review), undang undang nomor tahun tentang:tentuan kurap yang dimohonkan pengujian terhadap uud tahun pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas:juncto kurap yang berbunyi yang berbunyipara pemohon beranggapan ketentuan angka angka juncto huruf dan merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid kurjuncto huruf dan kurap dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa angka kurap dalam praktek menimbulkan pengertian yang multi tafsir serta melanggar asas lex certa dan asas lex stricta sebagai asas hukum pembentukan perundang undangan pidana sehinggaamanatkan oleh dan uud bahwa angka dan frasa bukti permulaan yang cukup sebagaimana terdapat dalam kurap tanpa disertai parameter yang jelas maka menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik sebelum menyatakan seseorang sebgai tersangka atau sebelum menggunakan upaya paksa dalam menangkap seseorang, bahwa frasa berdasarkan bukti yang cukup dan frasa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran dalam kurap bersifat multi ilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god praperadilan yang diajukan pemohon (buktiputusan sela nomor pid. pra pn.jkt sel)..,alasan alasan permohonan uji materilterkait dengan penegakan hukum pidana, maka dilakukan dengan hukum acara pidana, sebagai prosedur menegakkan dan menjalankan hukum pidana itu. hal ini sangat tegas dinyatakan dalam penjelasan umum nomor tahun antara lain,deka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godtersebut maka hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara walaupun terdakwa melakukan banding pengadilan tinggi. pengujian terhadap kurap terhadap permohonan pengujian angka angka juncto huruf dan kurap, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: terhadap dalil pemohon yang menganggap kurap melanggar dan dpr. memberikan keterangan sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mengenai yang menimbulkan kesewenang wenangan bertentangan dengan prinsip due process law serta melanggar hak atas kepastian yang adil, dpr berpendapat persoalan bukan pada definisi istilah pada guo, namun berada pada tataran interpretasi oleh penegak hukum dan hakim dalam praktek penegakan hukumnya dan interpretasi definisi atau pembatasan istilah, oleh karenanya hal ini bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi tetapi lebih tepat menjadi kewenangan hakim semua tingkatan peradilan dan mahkamah agung. terkait pengertian penyidik : dengan demikian terkait dengan dalildpr berpendapat bahwa sebagaimana halnya undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana. bahwa permasalah praktek hukumcalon tersangka), tergantung pada interpretasi dalam praktek penegakan hukum yang harus ditafsirkan kasus demi kasus, yang tidak dapat digeneralisir terhadap seluruh kasus karena masing masing kasus memiliki kekhususan atau ciri ciri tersendiri, ada kalanya tanpa diperiksa terlebih dahulu dapat ditetapkan sebagai tersangka merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goddpr berpendapat ketentuan hukum yang tercantum dalam ke kurap tidak dapatdalil pemohon yang menyebutkansehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungdpr berpendapat bahwa adanya pendapat multi tafsir seperti yang disampaikan pemohon terhadap ketentuan bukti permulaan yang cukup, dan pemeriksaan sidang dan eksekusi. terkait hal ini haltahapan pemeriksaan sidang pengadilan sudah sempurna dalam memperolehdalam bentuk putusan pengadilan. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god namun dalam tahap penyidikan dilakukan oleh suatu institusi yaitu penyidik (penyidikan), sehingga terdapat istilah bukti permulaan , bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dengan maksud ditujukan pada tahapan awal penegakan hukum pidana. maka pada tahap penyidikan terdapat beberapa kemungkinan bukti permulaan , bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam ke juncto juncto kurap. berdasarkan fakta hukum dalam praktik pemeriksaan sidang pra peradilan. alat bukti yang terkait dengan kurap dihubungkan dengan frasa bukti permulaan , bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup padjadi proses penetapan terjadinya tindak pidana dan tersangka dibangun berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidanabukti yang cukupik, juga ditambah dengan dukungan barang bukti guna membangun keyakinan penyidik. bahwa pemohon telah salah mendalilkan kurap yang dianggapguoguo merupakan salah satu contoh dalam kurapmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god peluang yang diberikan oleh guoyektifoleh karenanya dpr berpendapat, bahwa adanya praktik yang selama ini dalam penerap. terhadap dalil pemohon yang menyatakankerangka sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. dpr berpendapat bahwa norma tersebut tidak dapat diuji konstitusionalitasnya karena menjadi kompetensi pembentuk undang undang untuk mengatur merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan merumuskan norma agar kompetensi lembaga praperadilan diperluas termasuk norma mengenai perpanjangan penahanan. bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan kurap melanggar dan uud dpr oleh karenanya hal tersebut tidak menjadi kompetensi mahkamah konstitusi tetapi menjadi kewenangan pengadilan dan mahkamah agung. demikian keterangan dprangka juncto huruf dan kurap tidak bertentangan dengan ketentuan dan dan uud menyatakan angka angka juncto huruf dan kurapmasing masing pada tanggal september dan septembermohon adalah pengujian konstitusionalitas angka angkaangka kuraperhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun selanjutnya disebut uud yaitu, fax email seretarst omahkamahkonstistgoi. bahwa proses hukum adalah serangkaian tindakan mengurangi hak asasi seseorang yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum atas nama negara. agar supaya proses penegakkan hukum tersebut tidak melanggar hak asasi manusia, maka diperlukan satu prosedur dalam melaksanakannya. prosedur hukum ini adalah serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk melindungi hak asasi seseorang. jadi pada dasarnya hukum acara itu mengandung dua hal yaitu proses dan prosedur, tidak boleh ada proses tanpa prosedur, prosedur tidak pula dapat dilakukan tanpa ada proses. sehingga jika ada proses hukum dan proses hukum itu dapat dan berpotensi melanggar atau mengurangi hak asasi seseorang, maka proses hukum yang dapat mengurangi hak asasi seseorang ini harus dilaksanakan secara prosedural, tidak diperbolehkan mengurangi atau menegaskan prosedur yang telah diatur dan ditetapkan menurut hukum. sebab prosedur itu adalah ukuran untuk menilai apakah proses dalam menegakkan keadilan digunakan atau tidak digunakan. bahwa dalam praktik untuk menegakkan hukum pidana dan untuk melindungi hak hak konstitusional dari seorang warga negara maka digunakan hukum acara pidana sebagai tolak umurnya. dengan demikian, maka pada dasarnya' untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan.sebagai perseorangan warga negara indonesia (vide bukti dmenurut pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan oleh berlakunya angka angka huruf kurap karena terhadap diri pemohon telah diberlakukan proses pidana yaitudiberlakukan dalam perkara praperadilan yang diajukan pemohon (bukti berupaberupa putusan sela nomor pid. pra pn.jkt sel).rdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.idkedudukan hukumfrasa dan guna menemukan kerangkanya dalam kurap melanggar dan uud karena menimbulkan kesewenang wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip due process law serta melanggar hak atas kepastian hukum yang adil, bahwamenimbulkan ketidakpastian hukum, khusus berkenabahwa frasa melakukan tindak pidana dalam kurap adalah multi tafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena jumlah tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih sangat banyak jumlahnya., ukuran, standar, atau parameternya tidak ditemukan jawabannya dalam ketentuan norma kurap maupun dalam penjelasan atas tersebut. pemaknaan sepenuhnya diserahkan kepada merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god penyidik. oleh karena itu, frasa tersebut jelas bertentangan dengan dan uud sah, oleh karenanya bertentangan dengan dan uudterhadap pokok perkara walaupun terdakwa melakukan banding pengadilan tinggi. hal itu tidak sesuai dengan prinsip due process law yang dijamin oleh dan uudlimyang pada pokoknya: bahwa kurap termasuk dalam bab tentang ketentuan umum yang mengatur tentang pengertian penyidikan. berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi bertanggal februari dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bertanggal maret.". oleh merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god karena itu, menurut presiden dalil pemohon guo sangatlah tidak beralasan dan tidak tepat karena ketentuan guo sama sekali tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas norma. selain itu, permasalahannyaik penegakan hukum. oleh karena itu, praktimengenaisebagaimana ditentukan dalam angka dan kurappengertiputusan nomor puu iv berputusan nomor puu viii bertanggal maret yang amar putusannya menyatakan "permohonan pemohon tidak dapat diterima". putusan tersebut dikutip lagi dalam pertimbangan mahkamah dalam pengujian kembali ketentuan kurap dalam putusan nomor puu ix berbahwa terhadap ketentuan huruf kurap menurut presiden permohonan tersebutdpr. substansi yang diajukan oleh pemohon sudah masuk dalam ruu kurap. bahwa mengenai kurap yang melanggar dan uud menurut presiden, terhadap keberatan dalam prakti. mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara praktik penegakan hukum. i3. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, dpr memberi keterangan yang bersesuaian dengan keterangan presiden. i3. menimbang bahwa pemohon dan presideni3. menimbang bahwa terhadap pengujian frasa dan guna menemukan kerangkanya dalam angka kurap bertentangan dengan dan uud mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwadapun frasa dan guna menemukan kerangkanya harus ditafsirkan bersyarat seperti yang didalilkan oleh pemohon, menurut mahkamah, sebenarnya sudah dipenuhi oleh tersebut, yaitu penyidik dalam rangkaian tindakan penyidikan melakukan suatu proses merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pengumpulan bukti yang dengan bukti tersebut kemudian penyidik menemukan tersangka dalam satu tindak pidana sehingga tidak serta merta penyidik menemukan tersangka sebelum melakukan pengumpulan bukti sebagaimana ditentukan dalam guo. angka kurap mengatur bagaimana penyidik menemukan tersangka sehingga tersebut sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan. menurut mahkamah,terhadap pengujianbertentangan dengan dan uud mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa uud menegaskan bahwa indonesia adalah negara hukum. gagasan negara hukum sebagai prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara yang, antara lain, bercirikan prinsip due process law yang dijamin secara konstitusional. sejalan dengan halbarat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id(vide uud 1945j. prinsip sebagaimana diuraikan atas, melahirkan suatu prinsip yang lain, yaitu, yaitu,salah satu,. namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang wenang penyelidik maupun penyidik, khususnya frasa bukti permulaan , bukti. permulaan yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam angka dan kurap. ketentuan dalam kurap tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa bukti permulaan , bukti permulaan yang cukup , dan bukti yang cukup . berbeda dengan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti ditentukan dalam yang menyatakan,. dst . satu satunya yang menentukan batas minimum bukti. adalah dalam. dst : oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam uud serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana makaharus ditafsirkan sekurang kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam kurap dan disertai dengan pemeriksaan calon kerangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan kerangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan kerangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka. menimbang bahwa pertimbangan mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka samping minimum dua alat bukti tersebut atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut atas, seorang penyidik dalam menentukan bukti permulaan , bukti permulaan yang cukup , dan bukti yang cukup sebagaimana yang dimaksud dalam angka dan kurap dapat dihindari adanya tindakan sewenang wenang, terlebih lagi dalam menentukan bukti permulaan yang cukup merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. dengan uraian pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah dalil pemohon guo beralasan menurut hukum: i3. menimbang bahwa terhadap pengujidan uud frasa tersebut pernah diuji dan diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu iv bertanggal desember yang kamarnya menyatakan menolak permohonan pemohon. menurut mahkamah, pertimbangan hukum dalam putusan nomor puu iv bertanggal desember telah mempertimbangkan maksud dan tujuan dari kurap, antara lain: . bahwa. ., . dengan adanya dan kurap, hal tersebut haruslah dimaknai sebagai usaha untuk memberi dasar hukum bagi penahanan sekaligus merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid .: . .: .oleh karena itu, pertimbangan putusan tersebut mutasi mutans berlaku pula untuk permohonan pemohon guo. dengan demikian, menurut mahkamah dalil pemohon dalam permohonan guo tidak beralasan menurut hukum: i3 menimbang terhadap dalil pemohon bahwa huruf kurap bertentangan dengan dan uud, dan pemeriksaan surat, mahkamah berpendapat: mengenai penetapan tersangka, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: sebagaimana telah dipertimbangkan mahkamah dalam paragraf bahwa uud menegaskan bahwa indonesia adalah negara hukum. dalam negara hukum, asas due process law sebagai salah satu perwujudan pengakuan berdasarkan kaidah hukum yang berlakunya secara seimbang. oleh karena itu, negara terutama pemerintah, berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap ham (vide merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsituadi syamsuddin iskandar, s.h. tempat tanggal lahir makassar, agustus pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia alamat taman villa madani blok rt. rw. kelurahan gunung sari, kecamatan rappocini, makassar sebagai n22 pemohon nama andi nani andriana, tempat tanggal lahir pali, desember pekerjaan swasta warga negara indonesia alamat komplek malaria jalan daeng tata blok nomor makassar sebagai 0n0 pemohon ii, nama dopamin tempat tanggasebagai n555 . pemohon iii, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret yang memberi kuasa kepada: sigit sudibyanto, s.h., wahid agus sudarso, s.h., dwi ardiansyah santoso, dan utomo kurniawan, s.h., s.h., adalah advokat pengacara pada lembaga konsultasi dan konsultan hukum pada kartika law firm yang beralamat jalan alun alun utara nomor bangsal catalog): kurniawan adi nugroho, s.h., dan politik ike wibowo, s.h., adalah advokat dan konsultan hukum pada dopamin politik kurniawan law firm yang beralamat kompleks perkantoran bea dan cukai nomor pasar minggu, jakarta selatan, produk, s.h., adalah advokat dan konsultan hukum yang beralamat perkantoran pelumas gedung lantai jalan jenderal ahmad yani, jakarta timur: anang yuliardi, s.h., adalah advokat dan konsultan hukum yang beralamat jalan r.a. basuki nomor kota mojokerto, jawa timurmeriksa bukti bukti yang diajukan oleh para pemohon: membaca kesimpulan pemohon:dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana hak yang diberikan konstitusi: berbunyi, setiap orang berbiak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil seria perlakuan yang sama hadapan hukum"erbunyi, setiap orangnegara memang harus mau repot mengurusi warganya dengan cara memberikan kesempatan seluas luasnya untuk mencari dan mendapatkan keadilan sehinggdalam perkara pidana yang menyangkut nasib seseorang dirampas kemerdekaannya dan ancaman hukuman mati harus dibuka seluas luasnya mendapatkan keadilan hakiki dengan cara peninjauan kembali diberi kesempatan tidak hanya sekali sepanjang syarat syarat dan alasannya terpenuhi, negara tidak boleh lagi membiarkan jatuhnya tumbal martir dari proses hukum yang salah hanya demi mendapatkan kepastian hukum. tidak boleh lagi adanya ungkapan "itu resiko elu" atau "itu nasib kamu, diterima saja". negara harus peduli dengan nasib seorang meski hanya satu nyawa karena keadilan bagi setiap orang apabila mencederai maka cita cita luhur pendiri bangsa untuk bebasnya dari segala bentuk penjajahan dan tercapainya kesejahteraan rakyat akan secara perlahan terkubur dan bangsa kita kembali jaman sebelum kemerdekaan,, sehingga diberikan hak istimewa untuk mengajukan peninjauan kembali sementara dalam kuhp tidak memberikan hak peninjauan kembali kepada jaksa penuntut umum jpu) yang menjadi representasi korban kejahatan pidana meskipun dalam praktik jpu dapat mengajukan namun sampai dengan saat ini menjadi perdebatan dengan alasan tidak terdapat alasan dasar hukumnya: korban kejahatan berhak untuk mendapatkan keadilan apabila proses pemeriksaan pengadilan dan keputusannya tidak benar atau menyimpang atas dasar penilaian umum. hak untuk mendapat keadilan korban adalah dengan cara diberi kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali sehingga dalil kalinya dapat diperiksa, dinilai dan diputus lembaga pengadilan mahkamah agung. hal ini juga dalam rangka melindungi korban kejahatan apabila aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) tidak memberikan rasa keadilan dimana prosesnya salah dan menyimpang serta tidak digunakannya hak hak jpu banding, kasasi) dalam rangka membela kepentingan korban: pemberian kesempatan korban atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali adalah dalam rangka pemberian hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berbiak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. vi. alasan alasan pemohon dengan diterapkannya peninjauan kembali dalam undang undang guo bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia karena bahwa dan berbunyi " dan tes kebohongan serta setiap warga negara memajukan dirinya untuk mendapatkan keadilan termasuk perjuangan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya,ahwarof jimmy asshiddigie. s.h menegaskan terkait, persamaan dalam hukum". dan hanya penuntut umum dan terpidana atau ahli warisnya yang mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembalcontoh nyata adanya eliminir hak dari korban atau keluarga korban akibat berlakunya angka dan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana yaitu upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh "korban kejahatan (says korban prof. dr. dr. ida bagus gede manusia, sp.og) terhadap putusan mahkamah agung nomor pid tanggal juli yang telah berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde) dimana mahkamah agung melalui putusan nomor pk pid tanggal agustus menyatakan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan sebagai berikut: bahwa keberatan keberatan peninjauan kembali yang diajukan oleh permohonan peninjauan kembali prof. dr. dr. ida bagus gede manusia, sp. tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pemohon peninjauan kembali adalah sebagai pihak korban yang tidak diberikan wewenang mengajukan permohonan peninjauan kembali, oleh kurap, dimana permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau wakilnya, bahwa pemohon peninjauan kembali dalam perkara ini adalah saksi pelapor yang tidak diberikan wewenang untuk mengajukan peninjauan kembali, bukan terpidana atau ahli warisnya, maka alasan alasan peninjauan kembali lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi: cc. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas maka permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali tidak cukup beralasan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa kedudukan korban kurang diperhatikan karena ketentuan hukum indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (offender oriented). padahal, dari pandangan kriminologi dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri dimana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan dimana menurut andrew ashworth, "primary offence against the victim and only secondary offence against the wider community state": bahwa pemohon adalah keluarga korban tindak pidana pembunuhan berencana yang menimpa aim. andi nazaruddin zulkarnae. maka peninjauan kembali dapat diajukan oleh korban dan atau keluarganya serta peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari sekali. sebagaimana diketahui ketentuan peraturan yang berlaku, peninjauan kembali hanya dapat diajukan terpidana dan atau keluarganya serta peninjauan kembali hanya dapat diajukan sekali, bahwa aim. andi nazaruddin zulkarnaen pada masa hidupnya merupakan direktur utama pt. putra rajawali banjaran yang kemudian terbunuh oleh pembunuh bayaran dimana dalang pembunuhan berencana tersebut dinyatakan dalam pengadilan adalah antasari azhar yang merupakan ketua kpk pada saat itu, bahwa para pemohon mengupayakan agar: peninjauan kembali seharusnya dapat diajukan oleh korban dan atau keluarganya termasuk ahli waris kurap mengatur praperadilan boleh dilakukan oleh pihak ketiga berkepentingan yang diartikan termasuk korban tindak pidana, sedangkan peninjauan kembali hanya boleh diajukan oleh terpidana atau oleh ahli warisnya, maka seharusnya peninjauan kembali semestinya boleh diajukan oleh korban tindak pidana dan atau keluarganya mengingat pihak yang sangat dirugikan akibat terjadinya suatu tindak pidana adalah korban dan atau keluarga korban, bahwa jaksa penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali, namun apabila jaksa penuntut umum tidak mau mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali sedangkan korban dan atau keluarga korban tidak puas karena merasa pelaku sebenarnya belum terungkap, hanya bisa pasrah dan harus bisa menerima putusan tersebut, karena upaya hukum peninjauan kembali tidak bisa diajukan oleh korban dan atau keluarga korban tindak pidana, terhadap putusan pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri), tingkat banding, tidak melakukan upaya hukum sementara korban tidak puas, semestinya korban dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan tersebut korban berhak mendapatkan ganti rugi dari pelaku tindak pidana, namun apabila korban yakin orang yang diputus bersalah bukan pelaku yang sebenarnya, maka untuk mendapatkan keyakinan korban dapat mengajukan peninjauan kembali. perlindungan korban dari kejahatan bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam kebijakan formulasi yaitu perlindungan dari dimana cenderung mengarah pada perlindungan masyarakat dan individu. korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan terisolir atau tidak mendapat perhatian sama sekali, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan nara pidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban, maka tidak mengherankan jika perhatian kepada korban semakin jauh dari peradilan pidana yang oleh schepen sc wafer dikatakan sebagai cinderella dari hukum pidana. tegasnya, perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya oleh karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belumlah berakhir dengan penjatuhan dan usianya hukuman kepada pelaku. dengan titik tolak demikian maka sistem peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menyelaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban. dalam sistem peradilan indonesia maka kesan keterasingan korban juga dapat dirasakan sebagaimana terlihat masih kurangnya pembahasan terhadap korban, peraturan hukum pidana juga belum sepenuhnya mengatur tentang korban beserta haknya sebagai pihak yang dirugikan dan lain sebagainya. secara selintas maka pengaturan korban kejahatan dalam hukum positif menurut sistem peradilan pidana indonesia meliputi ketentuan 14c kitab undang undang hukum pidana kuhp) yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut: pada perintah yang tersebut dalam 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yangditentukan pada itu juga. yang kurang dari masa percobaan itu." ketentuan sebagaimana tersebut atas menyiratkan bahwa ada perlindungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan undang undang sebagai kebijakan formulasi kepada korban kejahatan. perlindungan tersebut meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan menetapkan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukan terpidana mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban, tetapi ternyata aspek ini sifatnya abstrak atau perlindungan tidak langsung karena sifat syarat khusus tersebut berupa penggantian kerugian adalah fakultatif. tergantung penilaian hakim. oleh karena itu, dengan asas keseimbangan individu dan masyarakat (asas monodualistik) seharusnya perlindungan terhadap korban kejahatan dalam kitab undang undang hukum pidana kuhp) sifatnya imperatif. kemudian dalam undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana kurap) sudah dimulai adanya perlindungan korban secara individu, dengan tetap melakukan pembinaan kepada pelaku kejahatan, perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana seperti korban memungkinkan untuk mengontrol suatu perkara yang menempatkan dirinya sebagai korban yaitu dapat melakukan upaya praperadilan jika suatu perkara dihentikan penyidikan atau penunjukannya dan peninjauan kembali oleh korban atau keluarga korban jika korban atau keluarga korban tidak percaya, dimana pelaku kejahatan bukanlah pelaku tindak pidana yang sebenarnya, seorang korban dari suatu kejahatan dapat hadir dalam proses pemeriksaan perkara pidana dengan dua kualitas yang berbeda. satu sisi kehadiran korban dalam pemeriksaan perkara pidana berfungsi sebagai saksi guna memberikan kesaksian dalam mengungkapkan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan pengadilan. lain sisi fungsi korban dalam proses perkara pidana adalah mengajukan gugatan ganti kerugian atas penderitaan dan kerugian yang dialami sebagai akibat kejahatan. selain itu, korban dalam kapasitasnya sebagai saksi bersifat pasif dalam artian korban hanya hadir bila diminta dan juga perannya terbatas hanya memberikan keterangan mengenai sesuatu yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan karena diberikannya hak kontrol ini dapat memberi jaminan bahwa perkara pidana dimaksud dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. lebih jauh lagi, selain itu kurap juga memberi peluang kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan sebagaimana ketentuan sampai dengan kurap: pertimbangan putusan nomor puu x him. poin hukum pidana untuk melindungi kepentingan umum". namun, salah tidak dihukum yang tidak bersalah dihukum, korban terus berjatuhan. dengan demikian untuk mencari kebenaran dan keadilan maka otomatis korban dan ataupun keluarganya harus diberikan peluang untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap perkara yang bersangkutan: peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari sekali peninjauan kembali tidak menghalangi eksekusi, sehingga untuk menemukan kebenaran materiil, maka peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari sekali sepanjang ditemukan ovum: jaksa boleh mengajukan peninjauan kembali (dalam perkara joko candra), semestinya peninjauan kembali oleh terpidana juga dapat diajukan lebih dari sekali. apabila setelah putusan peninjauan kembali terpidana tetap dinyatakan bersalah kemudian muncul ovum yang diyakini kebenarannya, langkah hukum apa yang harus ditempuh kecuali peninjauan kembali, hukum pidana untuk melindungi kepentingan umum, otomatis peninjauan kembali dapatpokok perkara para pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana yang mengatur upaya hukum peninjauan kembali hanya oleh terpidana atau ahli warisnya dan peninjauan kembali hanya diajukan (satu) kali terhadap uud setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi). sehingga dengan uji materi ini akan diperoleh upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana dapat diajukan korban atau ahli warisnya dan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari sekali, ibukti terhadap uud adalah: uuddiajukan lebih dari sekali: dalam peraturan per undang undangan yang lama (sebelum kurap) yaitu dalam element strafv harus mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah jaksa agung, terpidana atau pihak yang berkepentingan. hal itu dapat diyakini bahwa pemikiran yang terkandung dalam per undang undangan lama tersebut tetap menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan ketentuan ketentuan kurap. oleh karenanya seyogyanya apabila permintaan peninjauan kembali dapat pula diajukan oleh korban dan atau ahli warisnyacast khususnya kurap, dengan memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum, korban tindak pidana dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan peninjauan kembali: kisah nyata negara maju amerika serikat usa) dalam kisah buku the innocent men (tidak bersalah) karya john gaisha dimana pelaku yang hendak dihukum mati akhirnya batal setelah mengajukan upaya pengulangan sidang (dapat dipahami sebagai peninjauan kembali). buku novel ini menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara guo (vide bukti sinopsis buku muak ngeri geram awal. bosan menggantikannya pertengahan. tetapi mendekati akhir, renyah dan prihatin berganti menyeruak dada. akhirnya aku sampai pada pertanyaan: masihlah ada keadilan dunia ini? semua kesan itu aku dapatkan ketika membaca karya john gaisha yang merupakan sebuah kisah nyata: the innocent man: jika kau percaya bahwa orang (di amerika) tak bersalah, sampai dinyatakan bersalah, buku ini akan mengejutkan, jika kau percaya hukuman mati, buku ini akan mengusik. jika kau percaya sistem peradilan pidana itu adil, buku ini akan menyulut kemarahan, malam itu, desember sebuah pembunuhan terjadi ada, sebuah kota kecil negara bagian oklahoma, amerika. korbannya gadis bernama debbie carter, seorang waitress bar bernama coachlight. keesokan harinya debbie ditemukan tak bernyawa setelah diperkosa apartemennya sendiri. seperti biasa, proses penyidikan segera digelar. barang bukti diamankan, saksi saksi (para pria tentunya) diwawancarai dan diminta menyerahkan sampel cairan tubuh, seperti layaknya prosedur tindak kriminal yang sering kita baca tonton. bedanya, dalam kasus ini polisi segera menjadi depresi karena setelah semua prosedur yang makan waktu lama itu dilalui, tak kunjung ditemukan seorang tersangka pun: maka mulailah mereka mengeluarkan "kreativitas" mereka dengan menyeret seorang pria yang sudah terkenal sebagai "troublemaker" karena suka mabuk mabukan dan membuat keributan bar. alasannya gampang saja: ron williamson, nama pria itu, adalah tersangka yang besar kemungkinannya melakukan kejahatan itu. pasti malam itu mabuk berat, lalu menginap apartemen debbie. sesuatu yang seharusnya hanya dugaan, tiba tiba berkembang menjadi obsesi polisi untuk secepatnya menetapkan peninjauan kembali tersangka. apakah ada saksi yang melihat ron pulang bersama debbie malam rtu? tidak ada. adakah yang melihatnya mendekati debbie bar? tidak ada. atau setidaknya adakah yang melihat ron coachlight malam itu? tak ada yang ingat. lalu? tak masalah. ron tersangka yang sangat bagus, sekarang tinggal mendapatkan pengakuan darinya. bagaimana kalau tak mengakui bahwa membunuh debbie? tak masalah. polisi akan mentornya dengan bentukan dan ancaman yang persuasif hingga pada suatu titik. bahkan orang yang teguh pendiriannya pun akan menyerah dan membuat pengakuan yang lemah. tak masalah. pasti ada napi napi lain yang bisa diancam untuk membual pengadilan bahwa mereka mendengar ron mengaku telah membunuh debbie. semua itu bisa direkayasa. yang penting polisi telah menunaikan tugas, muak. ngeri. geram. muak melihat kemalasan dan kebodohan polisi dalam melakukan tugas. ngeri menyadari begitu sampingnya aparat hukum menjadikan seseorang yang tak berdosa tersangka pembunuhan. geram membaca bahwa kebodohan dan ketidakadilan itu dilakukan hampir terang terangan dan diketahui hampir semua orang, namun hanya didiamkan saja. sementara polisi, yang menyimpulkan bahwa kejahatan itu pasti dilakukan orang, berhasil pula menyeret seorang teman ron: dennis fritz. klip sudah, sementara itu, cerita kemudian bergulir pada kehidupan ron yang ironis. sepanjang hidupnya ron hanya memiliki satu impian, ambisi sekaligus obsesi, yaitu pada bisbol. ditunjang tubuhnya yang setinggi dan atletis, ron yang egois karena selalu dimanja sejak kecil, tak kesulitan merintis jalan menuju seorang pemain bisbol profesional liga besar. ketika nampaknya pengorbanan keluarga williamson terhadap bungsu nan manja itu bakal berbuah kebahagiaan, datanglah kabar yang menyakitkan. ron mengalami cedera bahu yang memaksanya untuk berhenti main bisbol selamanya. ron yang tak pernah dewasa tak mampu menerima kenyataan impiannya harus pupus, justru ketika nyaris berhasil menembus liga besar dan menjadi pemain bisbol terkenal seperti para idola yang ada kartu kartu bisbol koleksi kerabatnya. ron lalu jatuh jurang minuman keras, dan menderita penyakit mental. dan dalam keadaan demikianlah, ron menampakkan kaki penjara pontotoc county sebagai pembunuh . meski tak dramatis perjalanan hidup ron, dennis fritz harus merelakan kehidupan sebagai suami dan ayah yang bahagia, hanya karena fakta merupakan teman ron dan pernah mabuk mabukan bersamanya. dengan teknik yang sama, polisi akhirnya berhasil menjerat dennis penjara juga. hanya butuh sebuah sidang dengan selusin saksi saksi penipu, para pengadu, jaksa penuntut arogan dan hakim yang kurang teliti, maka ron dan dennis pun resmi menjadi narapidana. dennis dengan hukuman seumur hidup, dan ron dengan hukuman mati. bagian ini, cerita menjadi datar. aku sempat bosan membaca naik turunnya kondisi ron yang begitu cepat, namun dengan kepastian grafik itu menuju bawah. pemenjaraan memang siksaan bagi semua yang mengalaminya, namun bagi seorang sakit mental seperti ron, itu berarti merenggut hidup seorang manusia secara perlahan. dan itu bukan saja karena penjara itu sendiri namun juga keluhan semua pihak yang terlibat dalamnya terhadap kesehatan mental dan fisik ron. dan itu terjadi selama dua belas tahun. bayangkan, dua belas tahun menghabiskan hidup penjara padahal anda tak melakukan apapun! untunglah ada orang orang seperti barry science dan mark barrett yang aktif yayasan yang peduli terhadap orang orang tak mampu yang mengalami peradilan yang buruk. mereka bekerja sama dengan para pekerja medis yang tergerak oleh nurani memperjuangkan nasib ron yang dijauhkan dari perawatan kesehatan, berkat rasa keadilan mereka, ron bersama dennis akhirnya berhak mendapatkan sidang peradilan yang baru, yang peninjauan kembali) lebih bersih: bagian bagian akhir inilah cerita kembali memanas. aku bisa membayangkan bagaimana perasaan ron dan dennis menghadapi berita yang memberikan harapan besar ini. setelah belasan tahun terpencar dan pengajuan banding mereka ditolak mana mana, nyaris tak ada lagi harapan barang secuil pun bahwa mereka akan dapat kembali menghirup udara bebas. kini secercah harapan nampak ujung lorong panjang penantian itu: apakah cahaya itu nyata? bagaimana kalau ternyata sidang itu penuh kebohongan seperti pada sidang yang lalu? sinilah emosi turut diaduk aduk antara harapan dan kekhawatiran. harapan bahwa akhirnya, keadilan akan ditegakkan. sekaligus kekhawatiran bahwa harapan yang tersambung untuk kedua kalinya akan semakin membuat ron dan dennis makin terpuruk. untunglah, hakim seal memiliki cukup keberanian untuk mendobrak sistem yang salah: dan akhirnya sidang pun dimulai. sidang kedua pembunuhan debbie carter yang telah berlangsung tahun lalu. bahagiakah ron dan dennis setelah mereka dinyatakan bebas? tentu saja. namun yang membuatku renyah adalah perjuangan mereka untuk dapat kembali masyarakat, mengenyam hidup yang normal melewatkan dua belas tahun penjara adalah satu hal, namun harus memulai hidup kembali setelah tertinggal dua belas tahun adalah hal lain yang bisa jadi lebih mengkhawatirkan. bagi sedikit orang yang berkarakter kuat seperti dennis, mereka akan berhasil melewatinya. namun bagi orang orang yang tak pernah bisa mandiri dan sepenuhnya dewasa seperti ron, kebebasan itu terasa semu. itulah menurutku dosa paling besar proses peradilan yang tidak jujur. bukan hanya waktu yang tersisa sia penjara, namun pemenjaraan itu bisa merusak hidup seseorang sepenuhnya hingga akhir hanya. kalau anda tak percaya bacalah kata kata terakhir ron sebelum meninggal dunia, yang membuatku menangis. ". aku pernah bertanya pada diri sendiri apa alasan aku dilahirkan, saat aku dipenjara terpidana mati, jika aku harus melalui semua itu? apa alasan kelahiran? aku hampir mengutuk ayah dan ibuku jahat sekali karena membuat aku lahir dunia ini. bila aku harus melakukan semuanya itu lagi. aku tak ingin dilahirkan." sangat miris kalau orang sudah menyesalkan kelahirannya sendiri dunia ini. dan itu gara gara segerombolan aparat hukum sembrono yang tak mampu menegakkan hukum dengan adil. jadi.apakah keadilan itu masih ada? tentu saja! hakim seal, mark barrett dan barry check adalah contoh contoh nyata. kasus ron itu mungkin saja menjadi titik balik dimulainya proses hukum yang lebih baik. dan kalau demikian, mungkin saja pengorbanan ron tak sia sia, kelahiran ron dunia bukannya tanpa tujuan. memang harus mengalami semuanya itu, agar makin banyak orang yang boleh merasakan keadilan. mungkin saja . yang membuat buku ini terasa spesial adalah foto foto mereka yang tersangkut dalam cerita ini. ada foto debbie carter yang manis, dan banyak foto foto ron. foto itu anda bisa membandingkan ketika ron baru saja didakwa, dan ketika ron keluar dari penjara. anda takkan percaya bahwa tenggang waktunya hanya tahun! salut pada john gaisha yang keluar dari kebiasaannya menulis fiksi. meski mungkin saja fiksinya lebih "heboh", namun bukankah itu hanya fiksi? ketidak adilan yang dialami orang orang yang nyata, justru akan menyingkir balikkan emosi anda, dan akhirnya membuat buku ini semakin melekat hati anda. empat bintang untukmu john. bahwa indonesia tidak mengenai sistem anglo saxon di (vide bukti dan buktipeninjauan kembali) dapat diajukan oleh korban dan atau ahli warisnya serta peninjauan kembali peninjauan kembali) dapat diajukan lebih dari sekali: bahwa sesuai dengan praktek yurisprudensi yang selama ini berjalan, mahkamah agung ri, telah banyak melakukan penafsiran ekstensif dalam bentuk growth the meaning atau over rul."according the principle justice"bahwa tujuan dari hukum acara tersebut sejalan pula dengan doktrin yang berkembang, yaitu antara lain bahwa korban tindak pidana berhak untuk menggunakan upaya hukum rechtmiddelen (pandangan arif rosita dan sahetapy), yang menurut mahkamah agung merupakan perlindungan korban kejahatan, yang pada dasarnya merupakan kepentingan masyarakat tetapi apa yang dilakukannya dalam praktek peradilan sering tidak memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan. sehingga karena itu bagi korban kejahatan harus dapat diberikan upaya hukum, dan berdasarkan yurisprudensi atas, maka upaya hukum yang dimungkinkan adalah peninjauan kembali: bahwa perlindungan korban kejahatan dalam melakukan upaya hukum eksistensinya sangat penting mengingat berdasarkan kajian empirik ternyata reaksi korban terhadap putusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan sedangkan dari dimensi lain ternyata korban sendiri tidak dapat berbuat sesuatu untuk menguji putusan karena hukum yang ada tidak memberikan peluang untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. bertolak dari dimensi atas maka kiranya ada kendala diwujudkan perlindungan korban melalui hak hak prosedural. namun demikian pengaturan hak hak prosedural dapat ditempuh dengan pengaturan yang tegas tentang hakikat kewenangan jaksa penuntut umum yang pada dasarnya merupakan pihak yang mewakili kepentingan korban baik masyarakat secara kolektif maupun secara individual. dalam kaitan dengan hak hak prosedural korban kejahatan dapat mengacu pada hak korban untuk mengajukan pra peradilan terhadap penghentian penyidikan maupun penuntutan sebagaimana dikenal dalam hukum positif indonesia. bertitik tolak pada aspek tersebut maka idealnya dalam menentukan penuntutan kepada pelaku kejahatan perlu disertakan korban untuk memberikan pendapatnya. demikian pula halnya dalam menilai putusan pengadilan apakah telah sesuai rasa keadilan ataukah belum. selain itu pula, upaya perlindungan terhadap korban dapat juga dilakukan melalui penyederhanaan dalam proses peradilan pidana yang menurut hukum positif indonesia ada tiga tingkat yakni peradilan tingkat pertama pengadilan negeri). pengadilan tingkat kedua atau peradilan tingkat banding pengadilan tinggi), dan peradilan tingkat kasasi mahkamah agung ri), bahkan ditambah lagi dengan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde). dikaji dari perspektif perlindungan kepada pelaku, proses dimaksud memang sangat dibutuhk.peninjauan kembali oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai keadilannya dijadikan hal penting,:. sehingga hukum harus tetap memberikan pintunya untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan: bahwa belakangan ini sangat populer istilah kriminalisasi" yang merujuk upaya pemberian status pelaku kejahatan terhadap orang yang dicari cari kesalahannya namun tidak terang apa kesalahannya. kriminalisasi hanya dapat dilakukan oleh penguasa dan atau pengusaha" karena mampu menggerakkan oknum aparat penegak hukum dengan kekuasaan dan atau uangnya. yang pada tataran demokrasi digunakan untuk memberangus oposisi atau orang yang berani melawan ketidakadilan dan kesewenang wenangan penguasa". mahkamah konstitusi telah melakukan hal yang benar untuk mencegah upaya kriminalisasi terhadap permohonan yang diajukan candra marta hamzah dan samad bibit riyanto (pimpinan kpk waktu itu). kriminalisasi akan dapat menimpa siapapun termasuk para pemohon dan hakim, dan sangat merugikan apabila menimpa orang orang yang berani membela keadilan dan kebenaran terhadap kezaliman penguasa". dengan dasar keadilan dan kebenaran akan dapat didekati dan diakali apabila penguasa" telah runtuh atau tidak menjabat lagi, sehingga upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari sekali akan memberikan pintu kepada pencari keadilan yang dipersalahkan akibat rekayasa kriminalisasi: bahwa upaya kriminalisasi" dapat mengambil hikmah dari kasus sri bintang pamungkas yang telah kriminalisasi oleh penguasa orde baru, dimana waktu itu telah menempuh upaya peninjauan kembali. setelah penguasa orde baru jatuh, sri bintang pamungkas tidak dapat mengajukan peninjauan kembali padahal berdasarkan nilai nilai baru apa yang dilakukan bukan tindak kejahatan. akhirnya pemerintah presiden habibie hanya dapat memberikan grasi tanpa bisa menyentuh akar persoalan kebenaran dan ganti rugi, tetapi lebih parahnya sri bintang pamungkas di pensiun dini oleh lembaga ut. dengan dibukanya pintu upaya peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari sekali maka kita semua dapat mencegah korban seperti sri bintang pamungkas sri bintang pamungkas lainnya: bahwa berdasar ketentuan konstitusi kekuasaan kehakiman adalah mandiri dan bebas dari kekuasaan lainnya, namun kenyataannya kita tidak boleh menutup mata kekuasaan kehakiman tidak bisa terlepas dari intervensi kekuasaan dan uang. sejarah kebesaran kerajaan romawi dengan jelas menggambarkan kekuasaan mengintervensi hukum dan keadilan. buku karya robert harris imperium, sebuah novel" penerbit pt. gramedia pustaka utama, jakarta, halaman berisi kisah senator kerajaan romawi yang intinya berisi "kekuasaan dicari banyak orang untuk mendapatkan hal, pertama dapat mengambil apa saja yang diinginkan asal masih dalam batas, dan kedua yang lebih menjanjikan adalah memanipulasi proses hukum (vide bukti bahwa peninjauan kembali adalah termasuk upaya hukum luar biasa dan tidak menghalangi pelaksanaan putusan (eksekusi), dengan demikian sudah seharusnya tidak dibatasi sekali saja. hal ini sangat mendasar sebagaimana pendapat yahya harahap tentang kepastian hukum mengorbankan keadilan dan kebenaran dalam bukunya" edisi kedua, penerbit sinar grafika, cetakan keempat, oktober (ditambah), halaman dengan pertanyaan bagaimana nasib dan keadilan yang menimpa dalam hal yang seperti ini? terpaksa pasrah pada nasib yang dirumuskan oleh prinsip demi tegaknya kepastian hukum. (vide bukti bahwa pembatasan pengajuan peninjauan kembali dengan hanya dibatasi sekali saja sebagaimana kurap bertabrakan dan atau tidak selaras dengan asas nobis idem, artinya dengan asas nobis idem otomatis pengajuan peninjauan kembali tidak berdasar keadaan baru (yang berbeda dengan keadaan baru sebelumnya) dengan sendirinya akan ditolak oleh lembaga pengadilan mahkamah agung. dengan demikian sepanjang pengajuan peninjauan kembali berdasar keadaan baru yang jelas jelas berbeda dengan keadaan baru yang diajukan peninjauan kembali sebelumnya maka demi keadilan dan kebenaran haruslah diterima proses pengajuannya mahkamah agung melalui pengadilan negeri setempat, bahwa berdasar putusan pengadilan negeri jakarta selatan terhadap terdakwa antasari azhar dan sigi hary wibisono dkk telah diajukan permohonan ganti kerugian oleh ny. harinya (istri alm. nasrudin zulkarnaen) melalui kuasa hukumnya irene harsono, pada tanggal januari dengan konstruksi konstitusi " i. kedudukan pemohon (, yang telah dirugikan hak hak konstitusionalnya dengan berlakunya angka dan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana:atas peristiwa terbunuhnya aim. nasrudin zulkarnaen menimbulkan kerugian bagi keluarga yang ditinggalkan, namun majelis hakim memutuskan gugatan permohonan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana tidak dapat diterima. hal ini haruslah dipahami majelis hakim mengalami keraguan atau tidak yakin dalam memberikan keputusan bersalah terhadap terdakwa antasari azhar dkk. terbukti dengan tidak diterimanya permohonan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidananya. dengan demikian untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran termasuk gugatan ganti kerugian yang diajukan korban atau ahli warisnya maka sudah seharusnya korban atau ahli warisnya diberi hak untuk mengajukan peninjauan kembali guna meyakinkan dirinya dan mendapatkan bukti pelaku kejahatan yang sebenarnya dalam rangka pengajuan ganti kerugian tidak salah orangnya. negara tidak boleh salah menghukum pelaku kejahatan dan korban atau ahli warisnya tidak boleh lebih salah untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas suatu peristiwa tindak pidana kejahatan penganiayaan atau pembunuhan, (vide buktisudah semestinya dapat diajukan oleh korban dan atau ahli warisnya dan dapat diajukan lebih dari sekali dengan ketentuan berdasar alasan bukti baru (ovum) yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, vii. petit menerima permohonan para pemohon seluruhnya:bertentangan dengan uudtidak mempunyai kekuatan hukum mengikatn korban atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada mahkamah agung". kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (ovum) dapat diajukan lebih dari sekalisebagai berikut: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama andi syamsuddin iskandar: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama dopamin, bukti fotokopi undang undang tahun tentang hukum acara pidana, bukti fotokopi berita suara merdeka. com, tanggal januari dengan judul polisi kaji motif lain , bukti fotokopi berita dialog dengan judul keterkaitan kapolri dalam kasus antasari, bukti fotokopi berita bisnis jabar.com tanggal januari dengan judul adik korban: otak pembunuhan nazaruddin bukan antasari, bukti fotokopi berita viv anew dengan judul adik nasrudin minta antasari dibebaskan , bukti fotokopi berita detiknews dengan judul inilah alasan menolak antasari azhar , bukti fotokopi berita okezonenews dengan judul hal yang menolak antasari tetap ditolak : bukti fotokopi tulisan blog math dengan judul aneh, ajaib bin ngawur rekayasa kasus antasari ashar , bukti p11 fotokopi berita metronews dengan judul banding diterima, husni mubarak lakoni sidang ulang , bukti fotokopi berita republika online dengan judul persidangan husni mubarak akan diulang, kenapa? : bukti buku novel karya john gaisha the innocent men , bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama andi nani andriana, pd: bukti fotokopi kutipan buku karya robert harris imperium sebuah novel , bukti fotokopi kutipan buku karya yahya harahap pembahasan permasalahan dan penerapan kurap pemeriksaan sidang banding, kasasi, dan peninjauan kembali , bukti fotokopi kutipan putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. pn. jkt. sel, tanggal februari bukti putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii tanggal desember bukti putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii tanggal februari bukti peraturan mahkamah agung nomor tahun tentang peninjauan kembali yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tanggal desember bukti artikel miftakhulhuda sengon karta, selanjutnya apa bukti rahmad suharto, kumpulan peradilan sesat yang pernah terjadi minggu juli bukti berita detik news dikabulkan, jonny abba tak terlibat penyelundupan kontainer bb, senin januari selain itu, para pemohon mengajukan saksi dan ahli yang menyampaikan keterangan lisan bawah sumpah janji dalam sidang mahkamah tanggal mei tanggal mei tanggal juni dan tanggal juni serta telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang menguraikan hal halya bahwa saksi,, perkara yang kedua adalah perkara subversif, di. sudah dicabut,di:,,:,,pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya. hak konstitusi yang ada pada pemohon, beserta kerugian spesifik yaituhukum acara pidana, bahwa pemohon dan pemohon (vide bukti adalah adik kandung dari alm. andi nasrudin zulkarnaen yang menjadi korban pembunuhan sekitar lapangan golf modern land tangerang dimana proses hukum pidana telah menyeret antasari azhar sebagai pelaku yang terlibat pembunuhan, namun pemohon tidak percaya dengan alasan penanganan perkara penuh rekayasa dan konspirasi tingkat tinggi (vide bukti s d sehingga selalu berupaya mencari keadilan termasuk mengajukan pengujian undang undang perkara guo, bahwa pemohon iii adalah salah satu anggota tim advokasi keluarga alm. andi nasrudin zulkarnaen yang sejak awal sampai dengan sekarang selalu mendampingi keluarga alm. andi nasrudin zulkarnaen dalam upaya mencari keadilan. (vide bukti dan bahwa para pemohon berkehendak untu dan membantu antasari azhar mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, bahwa antasari azharil:dipersl,saya ,, prinsip l j:undang undang dasar::: bahwa antasari azhartelah menjadi bukti umum): bahwa antasari azhar telah melaporkan dugaan rekayasa dan konspirasi kasus yang menimpa dirinya kepada komisi yudisial ditelah menjadi bukti umummy asshiddigie (pemberitaan media masa telah menjadi bukti umum), bahwa segala upaya yang ditempuh antasari azhar untuk melakukan pembelaan diri belum memperoleh hasil, maka menjadi hak dan kewajiban para pemohon untuk mengajukan pengujian undang undang dalam perkara guo: bahwa perkara antasari azharwaktu yang akan datangkerugian pemohon bahwa proses persidangan atas terbunuhnya alm. andi nasrudin zulkarnaen belum sepenuhnya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi terkait keberadaanbelum maksimal memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan keraguan terhadap,::,,ang bersangkutan, pemahaman nilai nilai yang menjiwai ketentuan undang undang dalam implementasi per sayasaya hukum termasuk hakim dalam praktik peradilan indonesia membuktikan bahwa krisis hatidimana mereka berpijak: dalam konteks permohonan dihadapan sidang majelis hakim konstitusi inilah kiranya pandangan saya sebagaimana diuraikan atas dapat menjadi bahan pertimbangan majelis yang saya tuliskan. sayax1isaya1981j jelas dalamnya terkandung makna kepastian hukum,:,, ,::.) ketidak bersam(,::diketerlibatan antasari azhar, sehingga keadilan bagi korban dan keluarganya termasuk para pemohon belum terpenuhi,:sayai(:: di,,hort message service centre sms) didieri jakarta selatan, dr. jamin ginting, s.h., negara indonesia adalah negara hukum berdasarkan undang undang dasar,,mbali::di,:uraikkurap, mahkamah agung dan kekuasaan kehakiman terhadap pengujian ketentuan hukum acara pidana pada perkara nomor puu xi dpr memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa dalam criminal justice system kedudukan korban diwakili oleh negara yaitu jaksa penuntut umum yang mendakwa seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses persidangan pengadilan: bahwa dalam sistem penegakan hukum pidana yang berlaku, tidak dimungkinkan pihak korban kejahatan dapat memiliki (kedudukan hukum) legal standing pengadilan seperti halnya dalam perkara perdata atau tata usaha negara. namun demikian untuk kepentingan rasa keadilan pihak korban kejahatan sebagai bagian dari masyarakat wakili oleh negara yang dilaksanakan oleh penyidik kepolisian republik indonesia) dan penuntut umum kejaksaan republik indonesia). oleh karenanya dalam penegakan hukum pidana bukan semata mata untuk memberikan perlindungan terhadap rasa keadilan dan kepentingan hukum korban melainkan juga secara umum untukterkait dengan sistem penegakan hukum pidana yang berlaku sebagaimana dijelaskan atas, maka ketentuan hukum acara pidana telah secara terang dan jelas mengatur bahwa yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana dan ahli warisnya, karena terpidana atau ahli warisnyalah sebagai pihak yang dirugikan secara langsung terhadap putusan pengadilan: bahwa terhadap pandangan para pemohon agar korban atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali. menurut dpr hal tersebut bertentangan dengan tatanan sistem hukum pidana dan penyelenggaraan peradilan pidana. penyidik dan penuntut umum tidak bertindak dan atas nama korban korban kejahatan tetapi sebagai penegak hukum bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam rangkasuai prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam uud maka negara indonesia menganut, antara lain prinsip prinsip supremasi law, equality before the law,indonesia, sedangkan dalam implementasinya harus dikaitkan dengan ketentuan ketentuan lainbahwa kerugian nyata bagi para pemohon adalah tidak dapat mengajukan ganti kerugian karena belum yakin proses hukum terhadap alm. andi nasrudin zulkarnaen telah dijalankan dengan benar sehingga para pemohon ragu dan bimbang serta tidak yakin antasari azhar bersalah.diiv. tidak nobis idem bahwatidak mendasarkan batu uji dan uud didan uud sehingga tidak nobis idem, bahwa pengujianpengajuan puu sebelumnya adalah yang diuji sepenuhnya tidak mengikat tanpa syarat apapun:idalamnya termasuk peninjauan kembali terhadap perkara perdata. judicial review yang diajukan dalam perkara ini khusus terhadap kurap: tahuntetap memiliki kekuatan hukum mengikat. i2.4juraikan sebagai berikut: tentang pokok permohonan para pemohon bahwa menurut para pemohon, ketentuan kurap sic!,i:,':m: terhadap ketentuan yang di,t|::::, cc:, bahwa permohonan dari pemohon tidak nobis idem karena hanya menguji (satu) undang undang yaitu nomor tahun tentang hukum acara pidanadidari pemohon tidak bis idem karena batu uji ditambah dan yang harus dipahami tidak boleh merendahkan martabat dengan cara menghukum orang yang tidak bersalah padahal ada kesempatan membersihkan dirinya dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendapatkan proses hukum yang lebih mendekati kebenaran guna mendapatkan keadilan, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja" norma undang undang dasar yang menjadi penguji, yaitu berbunyi negara indonesia adalah negara hukum" prinsip negara hukum adalah semua berdasar hukum. hukum untuk mencapai keadilan, sehingga semua proses hukum adalah terciptanya keadilan masyarakat apabila dihadapkan pilihan keadilan dan kepastian hukum makemohonurap)kuraparan kurap, yapermintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja , pemohon dan pemohon adalah adik kandung andi nasrudin zulkarnaen yang menjadi korban pembunuhan yang telah menyeret (melibatkan) antasari azhar dalam kasus pembunuhan tersebut: pemohon iii adalah salah satu anggota tim advokasi keluarga almarhum andi nasrudin zulkarnaen yang sejak awal sampai dengan sekarang selalu mendampingi keluarga almarhum untuk mencari keadilan. para pemohon berkehendak membantu penegakan hukum untuk mencari pelaku sesungguhnya yang telah membunuh andi nasrudin zulkarnaen dan membantu antasari azhar mendapatkan keadilan, dalam undang undang guo yang melarang peninjauan kembali untuk kedua kalinya, setidak tidaknya telah mengabaikan prinsip dan rasa keadilan yang merupakan prinsip dari negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan, proses persidangan atas terbunuhnya almarhum andi nasrudin zulkarnaen belum sepenuhnya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkaitmengesampingkan ilmu dan teknologi tersebut menyebabkan adanya keraguan dari keluarga korban terhadap keterlibatan antasari azhar dalam pembunuhan andi nasrudin zulkarnaen, sehingga korban dan keluarga korban tidak mendapatkan keadilan dalam proses hukum tersebut, i3.8j menimbang bahwa berdasarkan dalil para pemohon tentang kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dikaitkan dengan kerugian hak konstitusional para pemohon oleh berlakunya dan kurap sebagaimana tersebut atas, menurut mahkamah berdasarkan kurap permintaan peninjauan kembali merupakan hak dari terpidana atau ahli warisnya. dengan demikian para pemohon yang berkedudukan sebagai keluarga korban dan kuasa dari keluarga korban tidak dirugikan, baik secara aktual maupun potensial oleh berlakunya dan kurap. berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut mahkamah para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian permohonan guo,dalam undang undang guo, maka mahkamah tidak mempertimbangkuwardih tidak bersalah, dan berbunyi:ri tidak bersalah, hal ini juga dalam rangka memperjuangkan haknya warga negara secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya demi tegaknya keadilan berdasar norma hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat atas dasar kemanusiaan yang beradabbare nama ganda zaihifni ishak, ph. aka peru alamat jalan merpati il, nomor bintaro jaya, jakarta selatan pal pekerjaan praktisi hukum tata negara dosen ilmu hukum dan ilmu politik universitas jambi sebagai pemohon nama riyanto, s.h., m.h. alamat jalan siswa kelurahan larangan indah, kecamatan larangan, kota tangerang, banten pekerjaan peneliti pemilu sebagai pemohon ii: nama ramdansyah, s.h. alamat jalan guncang blok 2a laga, rw koja, jakarta utara pekerjaan wiraswasta sebagai ll. pemohon irdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god: syarat pencalonan perolehan kursi dprd dan akumulasi perolehan suara, syarat dukungan calon perseorangan ditingkatkan,: pendanaan pilkada bersumber dari apbd,l fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godpertama :. asosiasi dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godterhadap bahwa undang undang nomor tahun berasal dari perpu nomor tahun sehingga perlu ditegaskan kembali bahwa formil pembentukan undang undang nomor tahun sangat berkaitan erat dengan formil perpu nomor tahun bahwa terdapat perbedaan pengujian perpu dpr dengan mk. pengujian perpu dpr (legislative preview) merupakan pengujian terhadap rasionalitas politik. dalam pengujian dpr biasanya mengabaikan rasionalitas konsitusi (konstitusionalitas) dan substansi perpu. sedangkan dalam. pengujipu nomor tahun menjadi undang undang mahkamah konstitusi merupakan pengujian terhadap konstitusionalitas suatu perpu baik secara formil maupun materil. jadi suatu perpu yang disetujui oleh dpr dan presiden menjadi undang undang belum tentu sudah benar secara konstitusionalitas sehingga undang undang yang menetapkan perpu nomor tahun menjadi undang undang berpotensi dibatalkan mahkamah konstitusi. bahwa baik presiden dalam menerbitkan perpu maupun dpr menyetujui perpu menjadi undang undang terikat pada syarat konstitusionalitas perpu sebagaimana dimaksud putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii. bahwa dalam persidangan pengujian perpu nomor tahun dan pendapat para ahli pada persidangan tanggal januari yakni dr. irman putra sidin, dr. supardi ahmad, dan dr. andi amrun sudah terang benderang terbukti bahwa perpu nomor tahun tidak memenuhi syarat konstitusionalitas sebagaimana dimaksud putusan nomor puu vii yakni: tidaktidak adanya kekosongan hukum yang harus diatasi, dan tidak adanya kondisi sontak segera (prompt immediately) yang harus diatasi segera. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa ada permasalahan persetujuan dpr terhadap perpu nomor tahun menjadi undang undang yakni: secara formil, dpr tidak mempertimbangkan konstitusionalitas lahirnya perpu nomor tahun padahal jelas jelasnya perpu nomor tahun cacat formil dalam kelahirannya, dan secara materil, dpr dan presiden secara sekadar sadarnya bahwa muatan perpu nomor tahun cacat materil yang menyebabkan pilkada langsung tidak demokratis. bahkan dpr dan presiden membuat keputusan menyetujui terlebih dahulu ketentuan yang cacat materil baru dilakukan revisi. hal yang aneh terjadi dalam ketatanegaraan kita, bukannya dpr menolak perpu dan mengembalikan kepada pemerintah supaya dibuat perpu yang benar, malah menyetujui perpu yang cacat formil dan materil untuk kemudian direvisi. bahwa bagaimana bisa dpr dan presiden menyetujui perpu yang diketahui dengan sadar cacat formil dan cacat materil. bahwa tidak terpenuhinya syarat kepentingan memaksa, maka nomor tahun tentang penetapan perpu. nomor tahun menjadi bertentangan dengrpu nomor tahun juga mengandung cacat materil dimana menurut kajian pemohon ada lebih dari ketentuan dalam perpu cacat secara materil. cacat materil tersebut menyebabkan pilkada langsung menjadi tidak demokratis dan telah bertentangan dengan uud cacat materil ini akan dijabarkan selanjutnya dalam permohonan ini. bahwa uud secara jelas sudah memberikan panduan dalam penerbitan perpu bahwa harus ada ihwal kepentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud uud dan kemudian syarat kepentingan memaksa tersebut dijabarkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii jadi dpr dan presiden juga terikat pada uud dan putusan tersebut. sehingga dpr seharusnya menolak perpu nomor tahun krn tidak memenuhi syarat formil dan materil, kemudian merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god memerintahkan kepada pemerintah segera mengajukan perpu baru pada masa persidangan ini untuk disetujui (sebelum februari bahwa dpr dan presiden dalam menyetujui perpu menjadi telah menggunakan hak subyektifnya secara sewenang wenang hanya mendasarkan pada kepentingan politik belaka tanpa mempertimbangkan konstitusionalitas perpu nomor tahun bahwa tindakan dpr dan presiden yang menyetujui perpu nomor tahun menjadi undang undang telah bertentangan dengan prinsip prinsip negara hukum sebagaimana dikandung dalam uud bahwa apakah ketika suatu muatan perpu dianggap mulia namun cacat konstitusional harus tetap disetujui oleh dpr dan presiden? apalah artinya konstitusi uud undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, dan putusan nomor puu vii sudah memberikan panduan dalam menerbitkan dan menyetujui perpu menjadi undang undang, namun pada akhirnya diabaikan secara sadar oleh dpr dan presiden? kalau memang praktik ketatanegaraan kita seperti ini, bukan tidak mungkin atas suatu substansi yang mulia maka presiden akan sewenang wenang dalam menerbitkan perpu dengan mengabaikan ketentuan uud mengabaikan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, dan mengabaikan putusan nomor puu vii karena pada akhirnya perpu tersebut mendapatkan persetujuan dari dpr. sinilah dpr terkecoh dalam memberikan persetujuan dengan mengabaikan konstitusionalitas perpu tersebut. perdebatan pertama dan utama yang harus dilakukan dpr sebelum memberikan persetujuan terhadap perpu nomor tahun adalah apakah perpu tersebut memenuhi syarat hal ihwal kepentingan memaksa menurut uud atau tidak. inilah yang harus menjadi acuan pertama dan utama baik dpr dan mahkamah konstitusi dalam menilai undang undang penetapan perpu. bahwaharus dipenuhi dalam menilai apakah suatu perpu bisa diterima menjadi undang undang. jikalau perpu tidak memenuhi syarat tersebut, maka semula apapun materinya, maka demi konstitusi perpu merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god itu pun tidak dapat disetujui menjadi undang undang oleh dpr.inkonstitusional oleh mahkamah konstitusi. hal tersebut diperkuat oleh pendapat untuk menguatkan hal ahli dr. andi irman putra sidin yang tercantum dalam halaman putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii sebagaimana tercantum dalam bukti (vide konsideran menimbang undang undang nomor tahun menyalin ulang (copy paste) konsideran perpu nomor tahun bahwa konsiderans undang undang nomor tahun tidak menggambarkan mengapa dpr dan presiden dalam menyetujui perpu nomor tahun menjadi undang undang. justru konsiderans perpu nomor tahun disalin ulang tanpa menggambarkan alasan dan pertimbangan mengapa perpu nomor tahun diterima menjadi undang undang. hal ini dapat dilihat dalam konsideran nomor tahun sebagai berikut: undang undang nomor tahun mendapatkan penolakan yang luas dari rakyat, proses pengambilan keputusan undang undang nomor tahun telah menimbulkan persoalan, dan cc. kepentingan yang memaksa sesuai putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bahwa konsiderans tersebut tidak menggambarkan penolakan secara nyata dan kemudian secara nyata mengancam lumpuh atau potensi lumpuh roda pemerintahan negara yang kemudian akibat lumpuh atau ancaman kelumpuhan itu ternyata tidak dapat. bahwa terhadap konsideran menimbang undang undang nomor tahun yang sama persis dengan konsideran menimbang perpu nomor merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tahun yang mulia hakim konstitusi materialis akbar dalam halaman putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii (vide bukti sudah menyatakan tidak tepat konsideran menimbang tersebut. sehingga menurut konstitusi tidak tepat pula konsideran menimbang undang undang nomor tahun. bahwa dasar mengingat undang undangundang undangseharusnya undang undangmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god selain putusanmahkamah agung dan pengadilan tinggi tata usaha negara dalam undang undang nomor tahun diatur mengenai keberadaan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus sengketa pemilihan. tentu saja konsep ini mengecualikan pengadilan tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama yang sudah dikenal oleh masyarakat umum. undang undang nomor tahun dalam hal sengketa pemilihan juga sudah mengubah kewenangan mahkamah agung dan pengadilan tinggi tata usaha negara untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan. cacat materil undang undang nomor tahun tidak ada sanksi pidana bagi pidana politik uang. sebagaimana dimaksud pada berdasarkan putusan pengadilan. yang telah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan. wakil: bupati, serta walikota dan wakil walikota. merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoiddalam proses perbaikan yang dilakukan oleh dpr dan pemerintah hanya mengubah redaksi dari calon menjadi pasangan calon danyang membiarkan politik uang dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godelectoral main.htmlseluruh kpu provinsi, kpu kabupaten kota, ppk bisarevisi undang undang nomor tahun tidak memperbaiki ketentuanmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god., revisi undang undang nomor tahun tidak memperbaiki ketentuan dan hurufpanwascam berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu, dibebani tugas sesuai wilayah kerjanya hanya mengawasi rekapitulasi tingkat kecamatanmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god suara kpu provinsi, yang pada faktanya penyerahan kotak suara tersebut cukup dilakukan oleh bawaslu kabupaten kota dan bawaslu provinsi. apabila panwascam tidakdan wakil,dalam kampanye dilarang melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan jalan raya: dan atau tidak diperbaiki dalam revisi undang undang nomor tahun yang dilakukan oleh dpr dan presiden. dan wakildan wakil gubernur yang tidak dapat dijerat sanksi pidana merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goddan wakildan wakil gubernur yang tidak dapat dijerat sanksi pidana tersebut berpotensi membuat pemilihan gubernur dan wakildilakukan petahana gubernur dan wakildan wakilrdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godyang salah rujukan tidak diperbaiki dalam revisi undang undang nomor tahun yang dilakukan oleh dpr dan presidenmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan. dalam revisi yang dilakukan oleh pemerintah dan dpr tidak memperbaikundang undang dan wakil sebagai berikut: tugas dan wewenang tugas dan wewenang bawaslu provinsi panas kabupaten kota keterangan huruf huruf mengawasi tahapan mengawasi tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan penyelenggaraan pemilihan huruf tidak ada diwilayah provinsi yang yang meliputi: kewenangan panas meliputi: pemutakhiran data kabupaten kota untuk pemutakhiran data pemilih berdasarkan mengawasi penetapan pemilih berdasarkan data data kependudukan dan hasil pemilihan bupati kependudukan dan penetapan daftar dan walikota. penetapan daftar pemilih sementara dan tanpa adanya pemilih sementara dan daftar pemilih tetap: pengawasan sama saja daftar pemilih tetap: pencalonan yang membiarkan pencalonan yang berkaitan dengan pelanggaran dan atau berkaitan dengan persyaratan dan tata kejahatan terjadi. persyaratan dan tata cara pencalonan: cara pencalonan proses dan penetapan gubernur: calon: proses penetapan calon pelaksanaan kampanye: gubernur: perlengkapan pemilihan penetapan calon dan mendistribusikannya, gubernur: pelaksanaan pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan pengadaan logistik penghitungan suara pemilihan dan hasil pemilihan: merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid salinan mendistribusikannya: mengendalikan pelaksanaan pengawasan seluruh penghitungan dan proses penghitungan pemungutan suara dan suara, penghitungan suara hasil penyampaian surat pemilihan: suara dari tingkat tps pengawasan seluruh sampai ppk, proses penghitungan proses rekapitulasi suara suara wilayah yang dilakukan oleh kerjanya: kpu provinsi, proses rekapitulasi suara kabupaten, dan kota dari seluruh dari seluruh kecamatan: kabupaten kota yang dan dilakukan oleh kpu pelaksanaan provinsi, penghitungan dan pelaksanaan pemungutan suara penghitungan dan ulang, pemilihan pemungutan suara lanjutan, dan pemilihan ulang, pemilihan susulan: lanjutan, dan pemilihan susulan, dan proses penetapan hasil pemilihan gubernur:kil bupati serta walikota dan wakilkil bupati dan walikota dan wakil walikota. tumpang tindih dengan kesalahan pengaturan yang seharusnya mengatur kewenangan bawaslu kabupaten kota namun mengatur kewenangan bawaslu provinsi padahal kewenangan bawaslu provinsi sudah diatur dalam pelaksanaan tugas dan dalam pelaksanaan tugas wewenang sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksudsudah menjadi undang undang.mahkamah konstitusi dalam paragraf putusan nomor puu xii menyatakan,ja objek permohonannya menjadi hilang. dengan demikian bila diperlukan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan pada bawaslu provinsi dapat: bawaslu provinsi berwenang: memberikan rekomendasi kepada memberikan rekomendasi kpu untuk menonaktifkan kepada kpu dan kpu provinsi sementara dan atau mengenakan untuk menonaktifkan sementara sanksi administratif atas dan atau mengenakan sanksi pelanggaran sebagaimana administratif atas pelanggaran dimaksud pada huruf sebagaimana dimaksud pada dan huruf dan memberikan rekomendasi kepada huruf yang berwenang atas temuan dan memberikan rekomendasi laporan terhadap tindakan yang kepada yang berwenang atas mengandung unsur tindak pidana temuan dan laporan terhadap pemilihan. tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilihan. bahwa terdapat pengaturan tumpang tindih antara dengan yang sama sama mengatur kewenangan bawaslu provinsi, namun justru tidak ada pengaturan kewenangan bawaslu kabupaten kota. seharusnya untuk mengatur kewenangan bawaslu kabupaten kota. yang dapat mengajukan sengketa tata usaha negara hanya calon gubernur, calon bupati, dan calon walikottidak direvisi oleh dpr dan pemerintah. menutup ruang bagi calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota yang dirugikan hak konstitusionalnya untuk menggugat keputusan kpu provinsi dan kpu kabupaten kota. hanya memberikan legal standing kepada calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang dirugikan atas keputusan kpu provinsi dan keputusan kpu kabupaten kota. telah memberikan perlakukan yang tidak sama kepada calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara kepada pengadilan apabila dirugikan. hal tersebut sud, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid salinan hanya mengatur sanksi pidana bagi penghilangan hak konstitusional calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. setiap orang yang dengan sengaja setiap orang yang karena jabatannya secara melawan hukum dengan sengaja secara melawan menghilangkan hak seseorang hukum menghilangkan hak seseorang menjadi calon gubernur, calon menjadi gubernur, bupati, dan bupati, dan calon walikota, dipidana walikota, dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat penjara paling singkat (empat puluh (tiga puluh enam) bulan dan paling delapan) bulan dan paling lama lama (tujuh puluh dua) bulan dan (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit denda paling sedikit rp. rp. (tiga puluh enam (empat puluh delapan juta rupiah) dan juta rupiah) dan paling banyak paling banyak rp. rp. (tujuh puluh. dua (sembilan puluh enam juta rupiah). juta rupiah). pemerintah dan dpr pada saat proses revisi, melewatkan dan untuk menambahkan frasa wakil gubernur , wakil bupati , dan wakil walikota . tidak memberikan sanksi pidana kepada setiap orang yang menghilangkan hak konstitusional calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota. revisi yang dilakukan dpr dan presiden tidak memperbaiki sanksi pidana ini. sehingga seorang calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berpotensi dihilangkan hak konstitusional dan tidak mendapatkan perlakuan setara seperti calon gubernur, bupati, dan walikota mata hukum. hal tersebut sudih menyebutkan adanya putaran berikutnyerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid salinan salah satu poin kesepakatan perubahan revisi adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya satu putaran dan pemenang adalah pasangan calon dengan suara terbanyak. namun tidak direvisi sehingga masih terdapat frasa putaran berikutnya pada cacat materil perubahan undang undang nomor tahun ketentuan saling bertentangan antara huruf dengan yang tercantum dalam perubahan undang undang nomor tahun huruf tugas, wewenang, dan kewajiban daftar pemilih sementara yang telah pps menetapkan hasil perbaikan diperbaiki diserahkan kepada kpu daftar pemilih sementara untuk kabupaten kota untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap:berdasarkan huruf yang memiliki kewenangan menetapkanketua dan anggota kpps yang dan saksi pasangan calon yang hadir, dengan sengaja tidak. membuat tetapi tidak bersedia dan atau menandatangani berita acara merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid salinan menandatangani), berita acara dan perolehan pasangan calon gubernur sertifikat hasil penghitungan suara dan calon wakil gubernur, pasangan pasangan calon ditandatangani oleh calon bupati dan calon wakil bupati, anggota kpps dan saksi pasangan serta pasangan calon walikota dan calon yang hadir yang bersedia calon wakil walikota, dipidana dengan menandatangani.merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid:berdasarkan tersebut, kampanye yang difasilitasi oleh kpu merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god: tatap muka dan dialog,: tatap muka dan dialog, dan kegiatan lain yang tidak dibiayai oleh apbn?: tatap muka dan dialog:merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan yang menyatakan:: pemasangan alat peraga: dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik difasilitasi oleh,penggunaan apbn bertentangan dengan kampanye sebagaimana dimaksud pendanaan kegiatan pemilihan pada huruf huruf huruf gubernur dan wakil gubernur, dan huruf difasilitasi oleh kpu pemilihan bupati dan wakil provinsi dan kpu kabupaten kota bupati, serta pemilihan yang didanai apbn.. sedang melaksanakan tahapan merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid salinbahwa berdasarkan penyelenggaraan pemilihan termasuk dalamnya fasilitasi kampanye didanai dari apbd sedangkan kampanye difasilitasi apbn. hilangnya frasa ditetapkan oleh kpu provinsi dan kpu kabupaten kota huruf huruf dalam kampanye dilarang melakukan dalam kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye luar jadwal yang kegiatan kampanye luar jadwal telah ditetapkan oleh kpu provinsi yang telah. dan kpu kabupaten kota . hilangnya frasa ditetapkan oleh kpu provinsi dan kpu kabupaten kota didalam revisi undang undang nomor tahun hal ini menunjukan revisi yang dilakukan dpr dan presiden justru mengacaukan pengaturan undang undang nomor tahun akibat dari hilangnya frasa ditetapkan oleh kpu provinsi dan kpu kabupaten kota , maka pelanggaran kampanye luar jadwal tidak dapat diproses. tumpang tindih materi dengan materi sama dengan materi pendaftaran pasangan calon pasangan calon gubernur dan gubernur dan calon wakil gubernur, calon wakil gubernur, pasangan pasangan calon bupati dan calon calon bupati dan calon wakil wakil bupati, serta pasangan calon bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota walikota dan calon wakil walikota oleh gabungan partai politik selain pendaftarannya ditandatangani oleh para ketua partai ditandatangani oleh ketua dan politik dan para sekretaris partai sekretaris partai politik, juga harus politik tingkat provinsi atau para disertai surat persetujuan dari ketua partai politik dan para pengurus partai politik tingkat sekretaris partai politik tingkat pusat.merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid salinandengan memiliki kesamaan materi pengaturan. ketentuan undang undang nomor tahun mengatur tentang calon perseorangan namun ketentuan calon perseorangan dihilangkan dalam proses revisi. pasca revisi justru terjadi tumpang tindih pengaturanketua dan anggota kpps yang dengan sengaja tidak membuat dengan sengaja tidak membuat dan atau menandatangani berita acara dan atau menandatangani berita perolehan pasangan calon gubernur acara perolehan suara pasangan dan calon wakil gubernur, pasangan calon. gubernur dan calon wakil calon bupati dan calon wakil bupati, gubernur, pasangan calon bupati serta pasangan calon walikota dan dan calon wakil bupati, serta calon wakil walikota, dipidana dengan pasangan calon walikota dan calon pidana penjara paling singkat (dua wakil walikota, dipidana dengan belas) bulan dan paling lama (tiga pidana penjara paling singkat (dua puluh enam) bulan dan denda paling belas) bulan dan paling lama (tiga sedikit rp6. (enam juta puluh enam) bulan dan denda paling rupiah) dan paling banyak sedikit rp6. (enam juta rp12. (dua belas juta rupiah) dan paling banyak rupiah).ketentuan materi sanksi pidana sama dengan bahwa ketentuan sanksi yang sama dengan bertentangan dengan pengaturan yang tumpang tindih dan bertentangan ini menunjukkan proses revisi yang dilakukan dpr justru menimbulkan ketidakpastian hukummerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid salin.merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid salin , bahwa adapun dalam mengajukan permohonan pengujian nomor tahun pemohon menjadikan batu uji permohonan sebagai berikutundang undang nomor tahun sebagaimana diubah dengan undang undomer namapasangan galon perltanatradalamrdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan menghilangkan hak partai politik yang tidak mempunyai kursi dprd untuk mengusung pasangan calomerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid salinan apabila hasil penelitian sebagaimana apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dinyatakan tidak dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat, partai politik, memenuhi syarat, partai politik, gabungan partai politik, atau calon gabungan partai politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk perseorangan diberi kesempatan melengkapi dan atau memperbaiki untuk melengkapi dan atau persyaratan pencalonan paling lama memperbaiki persyaratan (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil pencalonannya paling lama (tiga) penelitian persyaratan oleh kpu hari sejak pemberitahuan hasil provinsi.: hakim lingkungan ma, dan atau pimpinan lembaga komisi negara pejabat negara lainmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinanmerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid, pelanggaran pidana dikenakan kepada pelaku penggelembungan suara, dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god,seharusnyaa., b.: ccf.menurut undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan pengawas pemilu tingkat kabupaten kota adalah bawaslu kabupaten kota yang bersifat hoc. penyebutan ppen (hasil revisi) yang tidak tepatppen, dan pengawas tps. ppen merupakan nomenklatur untuk menyebut panitia pemilihan luar negeri, sedangkan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak melibatkan ppen. ketentuan yang mengatur bawaslu sampai masuk dalam bagian kelima tentang pps penempatan ketentuan yang mengatur bawaslu dalam bagian kelima yang mengatur pps tidaklah tepat. bawaslu tidak menjadi subordinasi dari pps dan tidak mempunyai hirarki kerja dengan pps, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid bahwa pemerintah dan dpr memang memiliki hak subjektif untuk mengubah undang undang namun hak subjektif tersebut harus didasari kondisi objektivitas mengapa suatu undang undanga.mengandung cacat materil: bertentangan dengan konstitusi ketika diimplementasikan: atau c.yang dibuktikan salah satunya tetap tidak adanya sanksi pidana politik uang yang sangat penting dalam menentukan kualitasalasan pemohon memohonkan pengujian formil dan materil dalam permohonan ini.dan undang undang perubahan atas undang undang nomor tahun tidak dapat dipungkiri memiliki cacat formil dari sisi pembentukannya dan cacat materil dari ketentuan yang diatur dalamnya. bahwa dalam pengujian formil, cacat materil undang undang nomor tahun dan undang undang perubahan atas undang undang nomor tahun menunjukkan dpr dan pemerintah telah melanggar asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun huruf huruf huruf dan huruf yakni kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan: pendayagunaan dan kehasilgunaan, dan kejelasan rumusan, asas materi muatan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf yakni asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: dan asas ketertiban dan kepastian hukum: dan atau .dan undang undang perubahan atas undang undang nomor tahun bahwa terhadap cacat materil beberapa ketentuan yang ada dalam undang undang nomor tahun dan undang undang perubahan atas undang undang nomor tahun mahkamah konstitusi dapat menjatuhkan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan putusan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat dengan frasa sepanjang dimaknai. bahwa undang undang nomor tahun dan undang undang perubahan atashwa undang undang nomor tahun dan undang undang perubahan atas oleh mahkamah konstitusi. bahwa apabila mahkamah konstitusi membatalkan undang undang nomor tahun dan undang undang perubahan ataserdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godbahwa jalan konstitusional yang dapat diambimelihat revisi pemilihan diselenggarakan oleh kpu provinsi dan kpu kab kota sengketa hasil ditangani sementara waktu oleh mahkamah konstitusi tidak ada uji publik. merdeka barat jakarta tel fax email se, pendidikan minimal sta atau sederajat, bahwa perbedaan antaraantakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. bahwa bisa dikatakan tidak ada perubahan signifikan antara pengaturanfebruari. yang merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsltus'go.d salinansalinan:merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan): setiap orang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih supaya memilih pasangan calon tertentu, tidak menggunakan hak pilihnya, atau menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sahmerdeka barat jakarta tel fax email sefrasa pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahpelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan yang mengandung dugaan tindak pidana pemilihan.elp fax email sekretanal@mahkamahkonsltus'go.dsetiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanamenyatatugas dan wewenang panas kabupaten kota mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan mencakup sebagai berikut:mengendalikan pengawasan seluruh prosespenghitungan suara, penyampaian surat suara dari tingkat tps sampai ppk:: proses penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati atau pemilihan walikota dan wakil walikotadalampelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam panas kabupaten kota berwenang: memberikan rekomendasi kepada kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kotatanda terima penyerahan kesimpulan permohonan pemohon perkara nomor puu x11 kepada mahkamah konstitusi yang diterima pada tanggal januari pukul wibbukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii tertanggal februari bukti fotokopi undang undang nomor .kedudukannya sebagai perseorangan warga negara indonesia yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya dengan alasan sebagai berikut:para pemohon adalah pemohon pemohon ii, dan pemohon iii dalam pengujian perpu nomor tahun dengan nomor perkara puu xi1 pemohon adalah dosen hukum tata negara pada universitas jambi. pemohon adalah peneliti independen yang menggeluti bidang pemilu, yang juga mengajukan permohonan nomor puu x mengenai pengujian undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. merdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam ons pemohon iii adalah peneliti independen yang menggeluti bidang pemilu yang pernah mengajukan permohonan nomor puu xi mengenaiyang bersifat final dan mengikat. pemohon iii adalah mantan ketua bawaslu pemilihan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta tahun para pemohon mendalilka, karena, tidak ada sanksi bagi pelaku penyalahgunaan jabatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, tidak transparannyatidak demokratisnya pengaturan tersebut, menyebabkan hak konstitusional para pemohon dirugikan, para pemohon adalah warga negara yang memiliki hak untuk maju untuk berkompetisi sebagai calon gubernur, bupati, dan walikota, namun dengan ketentuan yang menurut para pemohon tidak demokratis,hingga bisa diartikapemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalammerdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam onsmengusung pemilik modal yang mampu membayar. para pemohon juga mendalilkan memiliki kedudukan hukum karenmerdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam ons, terdapat kesamaan pokok permohonan guo dengan permohonan nomor puu xiii namun permohonan para pemohon menguji sedangkan permohonan nomor puu xiii menguji mahkamah mendapati bahwa para pemohon dalam permohonan guo adalah para pemohon yang sama dengan permohonan nomor puu xiii sehingga hal demikian menurut mahkamah dipandang sebagai permohonan yang tidak konsisten. oleh karena itu, menurut mahkamah, permohonan para pemohon guo kabur atau tidak jelasmerdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam onsdewa gede lagunadalam juga tidak dapat dilakukanmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinanmenyatakan, .,merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid.yang merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.dwi ariyanto pekerjaan mantan tenaga verifikator jamkesmas kementerian kesehatan ri) alamat pleret, rt. rw. nomor desa pleret, kecamatan pohjentrek, kabupaten pasuruan, provinsi jawa timur dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal april memberi kuasa kepada iskandar zulkarnaen, sh., mh., dan rita familia, sh., mh., masing masing sebagai advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam tim pembela eks) verifikator independen jamkesmas kemenkes ri), yang beralamat jalan raya bekasi nomor kelurahan cakung barat, kecamatan cakung, jakarta timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,p 3aj: bukti fotokopi keputusan kepala dinas kesehatan provinsi jawa timur nomor tentang pengangkatan tenaga pelaksana verifikasi program jaminan kesehatan masyarakat provinsi jawa timur, tanggal maret beserta laporannya, bukti fotokopi surat dari, bukti p 6a fotokopi surat menteri kesehatan nomor jp menkes perihal pemanfaatan tenaga verifikator independen, bukti p fotokopi undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional, bukti fotokopi surat menteri kesehatan nomor jp menkes perihal status tenaga pelaksana verifikasi program jaminan kesehatan masyaraantan tenaga pelaksana verifikasi pada jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap juta jiwa rakyat miskin sejak tahun pada pokoknya mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya yang dijamin olehberlakunya huruf yang menyatakan, pada saat bpjs kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada :. semua pegawai akses persero) menjadi pegawai bpjs kesehatan: dan. dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: dengan adanya ketentuan huruf tenaga pelaksana verifikasi pada jamkesmas tidak secara otomatis menjadi tenaga pelaksana verifikasi pada bpjs kesehatan, bahwa dewan jaminan sosial nasional dan kementerian kesehatan telah merekomendasikan pemohon kepada bpjs kesehatan untuk menjadi tenaga pelaksana verifikasi pada bpjs kesehatan, namun bpjs kesehatan tidak mempertimbangkan rekomendasi tersebut, padahal dewan jaminan sosial nasional dan kementerian kesehatan telah memberikan nilai baik kepadadari anggaran pendapatan belanja negara apbn) yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara, menimbang bahwa setelah mahkamah mempelajari secara saksama dalil pemohon mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon tersebut atas, serta memeriksa bukti bukti pemohon, menurut mahkamah, memang benar pemohon adalah warga negara indonesia yang mempunyai hakdalam uud namun mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional, karena tersebut merupakan bentuk penegasan status dan kepastian hukum kepada para pegawai akses setelah beroperasinya bpjs kesehatan. adapun status pemohon yang sebelum beroperasinya bpjs kesehatan adalah tenaga pelaksana verifikasi pada jamkesmas dan bukan pegawai akses, melainkan tenaga honor kontrak yang direkrut oleh kementerian kesehatan dalam rangka melaksanakan program jamkesmas (vide bukti dan bukti p 6a). hal tersebut tidak berkaitan dengan berlakunya huruf tidak direbutnya pemohon sebagai tenaga pelaksana verifikasi pada bpjs kesehatan setelah beroperasinya bpjs kesehatan adalah kebijakan bpjs kesehatan itu sendiri, sehingga bersedia atau tidak tersedianya merekrut pemohon sebagai tenaga pelaksana verifikasi bpjs kesehatan tidak ada hubungannya dengan masalah konstitusional norma yang dimohonkan pengujiannya oleh pemohon. meskipun demikian, pengalaman pemohon dalam penyelenggaraan jamkesmas merupakan hal penting untuk menjadi pertimbangan sekiranya bpjs kesehatan dalam kebijakannya memerlukan tenaga verifikator, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah, tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon dengan berlakunya huruf yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya,lam mkyang ditentukan oleh undang undang, maka mahkamah tidakmasing masing sebagai anggota, pada hari senin, tanggal empat belassanto ttd.hurufmohon atas pengujian materi undang undang guo terhadap uud ii. kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa (buktiketentuan uud yang bunyiny, selain perseorangan warganegara republik indonesia, juga adalah salah seorang dari tenaga pelaksana verifikasi pada jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) (bukti p 5j, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap juta jiwa rakyat miskin sejak tahun yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan uud sekaligus program transisi menuju badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) kesehatan per januari namun senjatanya, tenaga pelaksana verifikasi pada jamkesmas tidak otomatis menjadi tenaga pelaksana verifikasi pada bpjs kesehatan. hal tersebut, berbeda dengan tenaga pelaksana verifikasi pada pt. asuransi kesehatan indonesia persero) yang melayani peserta dari pns, tni, dan polri, yang secara otomatis menjadi tenaga pelaksana verifikasi pada bpjs kesehatan: bahwa dewan jaminan sosial nasional, dan kementerian kesehatan telah merekomendasikan tenaga pelaksana verifikasi pada bpjs kesehatan bukti bukti p 6aj, untuk menjadikan pemohon sebagai bagian dari tenaga pelaksana verifikasi pada bpjs kesehatan. namun, bpjs kesehatan tidak mempertimbangkan rekomendasi dan usulan dari dewan jaminan sosial nasional, dan kementerian kesehatan, yang telah memberikan nilai baik terhadapanggaran pendapatan belanja negara apbn), sehingga akan terjadi pemborosmemiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini, berdasarkanketentuan uud yakni hak konstitusional untuk bebas dan mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif,ketentuan norma huruf undang undang nomor tahun tentang badan penyelenggara jaminan sosial, yang tidak secara otomatis melanjutkan hubungan kerja tenaga pelaksana verifikasi jamkesmas menjadi tenaga pelaksana verifikasi pada bpjs kesehatan, padahal berbeda perlakuan tersebut pada tenaga pelaksana verifikasi pada pt. asuransi kesehatan indonesia persero) yang otomatis menjadi tenaga pelaksana verifikasi pada bpjs kesehatkarena adanya perbedaan perlakuan oleh bpjs kesehatan yang melanjutkan hubungan kerja dengan tenaga pelaksana verifikasi pada pt. asuransi kesehatan indonesia persero), dan tidak melanjutkan hubungan kerja dengan tenaga pelaksana verifikasi jamkesmas, yang mempunyai kesamaan tugas dan pemberian pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat indonesia, dengan mendapatkannya kepada huruf undang undang nomor tahun yang kini sedang dimohonkan untuk diuji, atas perbedaan perlakuan yang bersifat diskriminatif diharapkan tidak akan atau tidak lagi terjadi,materibadan penyelenggara jaminan sosial terhadap uud ill. alasan alasan permohonan pengujian, bukti yang mengatur penyelenggaraan program jaminan sosial meliputi (lima) program, yaitu program, sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf dan huruf ssn: dalam ketentuan bab iii, dan ssn juncto bab ii, huruf bpjs, penyelenggaraan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dilakukan oleh badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) kesehatan, yang melayani peserta sebanyak juta jiwa. keberadaan bpjs kesehatan adalah perubahan penyelenggaraan pengelolaan dari: pt. jaminan sosial tenaga kerja persero), yang diantaranya adalah sebagai pengelola asuransi kesehatan bagi tenaga kerja swasta, dengan peserta yang berjumlah jiwa, pt. asuransi kesehatan indonesia persero), yang menyelenggarakan program kesehatan bagi jiwa pegawai negeri sipil pns), jiwa prajurit tentara nasional indonesia tni), dan jiwa anggota kepolisian republik indonesia polri), serta penyelenggara program jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) dengan peserta sebanyak juta jiwa, ditambah dengan jaminan kesehatan daerah jamkesda) aceh sebanyak juta jiwa dan kartu jakarta sehat kjs) sebanyak juta jiwa, bahwa sejak beroperasinya bpjs kesehatan per januari maka pt. asuransi kesehatan indonesia persero) dinyatakan bubar dan seluruh pegawainya menjadi pegawai bpjs kesehatan. sedangkan program penyelengaraan kesehatan yang selama ini dilakukan oleh. pt. asuransi kesehatan indonesia persero), yaitu program kesehatan bagi pns, tri, jamkesmas, jamkesda dan kjs menjadi program penyelenggaraan kesehatan yang diselenggarakan oleh bpjs kesehatan, program jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) bagi juta jiwa rakyat miskin, merupakan program kesehatan yang penyelenggaraannya juga menjadi tanggung jawab bpjs kesehatan, karena peserta program jamkesmas adalah peserta yang termasuk bagian dari peserta bpjs kesehatan, bahwa program jamkesmas diselenggarakan sejak tahun yang merupakan kelanjutan dari program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak, dimana pembiayaannya dari subsidi bbm yang dikurangi pemerintah untuk dialihkan menjadi subsidi bidang kesehatan untuk rakyat miskin, bahwa penyelenggaraan program kesehatan pada program jamkesmas, didukung oleh sebuah tim verifikator, yang dinamakan tenaga pelaksana verifikasi jamkesmas yang berjumlah sebanyak orang dan tersebar rumah sakit pada provinsi kabupaten kota seluruh indonesia, dengan tugas melaksanakan verifikasi administrasi kepesertaan, pelayanan dan keuangan. tenaga pelaksana verifikasi jamkesmas juga telah dilatih serta telah mendapatkan sertifikat free for service, indonesian diagnostic related group ins drg), dan indonesian case base groups ina cbg's), dan berlatar belakang dari kesehatan hingga kesehatan bukti bahwa penyelenggaraan program jamkesmas selama lebih dari (enam) tahun dapat dikatakan sukses dengan jumlah peserta yang tidak sedikit, yaitu sebanyak juta jiwa, yang merupakan program kesehatan sebagai program transisi menuju bpjs kesehatan. tenaga pelaksana verifikasi juga berfungsi sebagai filter tangguh, terlatih, dan profesional terhadap klaim rumah sakit, balai kesehatan, dan pusat kesehatan masyarakat puskesmas). sehingga, tenaga pelaksana verifikasi jamkesmas sebagai salah satu penentu dalam kendali mutu dan kendali biaya, serta menurunkan tingkat resiko moral hazard yaitu mencegah kecurangan klaim fraud audit), bahwa untuk menjamin kepastian kelancaran penyelenggaraan jaminan sosial, utamanya dibidang kesehatan kepada masyarakat secara luabadan penyelenggara jaminan sosial bpjs) kesehatan terhitung sejak tanggal januari maka keberadaan tenaga pelaksana verifikasi jamkesmas, menjadi sangat dibutuhkan (urgent) sebagai tenaga pelaksana verifikasi pada bpjs kesehatan: kebutuhan tenaga pelaksana verifikasi jamkesmas telah disampaikan secara tertulis oleh (vide bukti p 6j, dan surat dari kementerian kesehatan nomor jp menkes tertanggal februari perihal pemanfaatan tenaga verifikator independen, yang ditujukan kepada direktur utama pt. asuransi kesehatan indonesia persero) (vide bukti p 6aj: bahwa pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan kesehatan yang telah dilakukan oleh pt. jaminan sosial tenaga kerja persero) dan pt. asuransi kesehatan indonesia persero) menjadi kewajiban bpjs kesehatan, tidak mengakibatkan hilangnya program penyelenggaraan kesehatan bagi tenaga kerja swasta,rogram jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas), jaminan kesehatan daerah jamkesda) aceh dan program kartu jakarta sehat kjs). melainkan penyelenggaraan program program tersebut, menjadi tanggung jawab bpjs kesehatan untuk melanjutkan penyelenggaraannya sebagai amanat dari ssn: huruf undang undbadan penyelenggara jaminan sosial, yang kami kutip menyatakan:bahwa ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang kami kutip menyatakan:alihan penyelenggaraan kesehatan menjadi tanggung jawab bpjs kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan huruf bpjs, juga berdampak pada pengalihan hubungan kerja seluruh pegawai pt. asuransi kesehatan indonesia persero) menjadi pegawai bpjs kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan huruf bpjs, pegawai pt. asuransi kesehatan indonesia persero) yang diantaranya adalah tenaga pelaksana verifikasi pada pt. asuransi kesehatan indonesia persero) dilanjutkan hubungan kerjanya menjadi tenaga pelaksana verifikasi bpjs kesehatan. namun ketentuan huruf bpjs, tidak menjadi otomatis berlaku pula bagi tenaga pelaksana verifikasi jamkesmas, yang mempunyai kesamaan tugas dengan. tenaga pelaksana verifikasi pt. asuransi kesehatan indonesia persero), dalam melaksanakan verifikasi administrasi kepesertaan, pelayanan dan keuangan, akan tetapi, perbedaannya hanya pada asal kepesertaan, yaitu pt. asuransi kesehatan indonesia persero) melayani peserta yang berasal dari tni, polri dan pns sebanyak jiwa. sedangkan, tenaga pelaksana verifikasi jamkesmas melayani peserta dari kalangan rakyat miskin sebanyak juta jiwa, antara tidak dilanjutkannya hubungan kerja tenaga pelaksana verifikasi jamkesmas pada bpjs kesehatan, dan dengan dilanjutkannya hubungan kerja tenaga pelaksana verifikasi pt. asuransi kesehatan indonesia persero) pada bpjs kesehatan, yang mempunyai kesamaan tugas dan demi penyelenggaraan kesehatan bagi seluruh rakyat indonesia, telah menimbulkan perlakuan berbeda dan diskriminatif, selain itu, mempertimbangkan jumlah peserta yang dikelola oleh pt. asuransi kesehatan indonesia persero) sebanyak jiwa, menjadi meningkat setelah berubah menjadi bpjs kesehatan hingga juta jiwa. seharusnya pula, kebutuhan terhadap tenaga pelaksana verifikasi jamkesmas yang telah teruji, terlatih dan berpengalamtuhkan oleh bpjs kesehatan dalam melayani kebutuhan kesehatan pesertanya. sehingga, pelaksanaan verifikasi administrasi kepesertaan, pelayanan dan keuangan sebagai penunjang penyelenggaraan program kesehatan pada bpjs kesehatan menjadi tidak terhambat, dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi lebih terjamin sebagai pelaksanaan dari amanat uud bahwa ketentuan huruf undang undang badan penyelenggara jaminan sosial telah menimbulkan perlakuan berbeda dan diskriminatif, serta merupakan norma yang harus dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan undang undang dasar apabila tidak dimaknai meniadakan hubungan kerja tenaga pelaksana verifikasi jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) menjadi tenaga pelaksana verifikasi pada bpjs kesehatan, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut atas, maka ketentuharuslah dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan undang undang dasar (conditional unconstitutional), dan, berkenan memutus dengan menyatakan: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.ves kalem, s.h. pekerjaan swasta warga negara indonesia alamat jalan sosial btn kompleks bpd gunung nomor kelurahan hinekombe, distrik sentani, kabupaten jayapura dalam hal ini memberi kuasa kepada label rumbia, s.h., n., kripto libert ibo, s.h., m.h., dan putri lenggogeni sukma dewa, s.h. yang semuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan hukum kantor kawasan law firm yang beralamat rukomaret tahunwarga negara yang mempunyai hak konstitusional untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada) kabupaten jayapura tahun sebagai salah satu calon kepala daerah, yang beserta pasangannya memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilukada kabupaten jayapura tahun oleh komisi pemilihan umum kabupaten jayapura (vide putusan mahkamah nomor php.d 1x bertanggal januari dan april pemohonperorangan warga negara indonesia memilikiemohon pada pokoknya, i3. menimbang bahwa persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh mahkamah adalah, apakah warga negara indonesia yang berlatar belakang pendidikan nonformal tidak memiliki hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah? i3. menimbang bahwa mahkamah perlu terlebih dahulu merujuk pada peraturan perundang undangan khususnya yang mengatur tentang pendidikan nonformal, sebagai berikut: uud menyatakan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. dan uud: tindak lanjut dari ketentuan atas, pemerintah dan dpr membentuyang dalam bagian menimbang huruf menyatakanruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan : untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan tersebut, pemerintah menciptakan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (vide angka angka angka dan sisdiknas). adapun yang dimaksud denga(vide angka sisdiknas) yang|: sisdiknas menyatakann penjelasan sisdiknas menyatakan, . . selanjutnya, dalam sisdiknas dinyatakan,, i3. menimbang bahwa mahkamah dalam putusan nomor dan puu vii tentang, bertanggal maret pada halaman mempertimbangkan, , adapun angka sisdiknasoleh karenanya, dengan mengacu pada pertimbangan hukum mahkamah atas, maka dapat dimaknai bahwa jalur pendidikan nonformal merupakan subsistem pendidikan yang diakui dan dijamin keberadaannya, lebih lanjut, dalam pertimbangan hukum putusan nomor dan puu vii guo, pada paragraf mahkamah juga mempertimbangkan, .sehingga, menurut mahkamah, kebijakan hukum mengenai adanya jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal adalah sudah tepat atau konstitusional, oleh karena negara mengakui sistem pendidikan sebagaimana tersebut atas, maka sudah tepat bahwa ketentuan huruf pemda juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang latar belakang jalur pendidikannya berbeda (formal, nonformal, dan informal) asalkan (vide sisdiknas|: i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas dan ketentumenurut mahkamah, justru menjadi tidak adil apabila hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini hak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, hanya diberikan kepada warga negara yang berlatar belakang pendidikan formal saja, karena, selain dapat dimaknai tidak menghormati keberagaman sistem pendidikan, dapat diartikan pula bahwa ketentuan seperti itu justru akan menghambat atau menghalang halangi hak konstitusional warga negara yang lebih luas, yaitu untuk memperoleh sosok kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berintegritas dan mampu mengemban amanah rakyat dengan sebaik baiknya yang bisa jadi mereka berlatar belakang jalur pendidikan nonformal atau informal, i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah,hmad fadli semadi akil mochtar ttd. ttd. hamdan zelda anwar usman panitera pengganti, ttd. wiki budi wasit perkara pengujian frase "dan atau sederajat" pada hurufatas dan atau sederajat",g adil sebagaimana disebutkan dalam uud bahwa prinsip kepastian hukum yang adil inierintahan daerah:kabupaten jayapura tahun sebagai salah satu calon kepala daerah (bukti bahwa pemohon dan pasangannya telah ditetapkan sebagai salah satu pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilukada kabupaten jayapura tahun yang telah memenuhi syarat syarat yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten jayapura: bahwa sekalipun demikian, menurut pemohon, dalam praktik penyelenggaraan pemilukada yang terjadi selama ini, termasuk yang dijalani pemohon, telah terjadi "ketidakadilan" dalam hal penetapan tentang syarat pendidikan seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang harus dipenuhi para bakal calon dan atau pasangan calon: bahwa syarat pendidikan yang tidak adil tersebut menurut pemohon, berkenaantersebut, bahwayang tidak jelas dan tegas ini, menyebabkan pemohon yang mengikuti dan menamatkan pendidikan formal dan wajar, disamakan dengan pendidikan seseorang yang mengikuti dan menamatkan pendidikan non formal seperti pendidikan paket atau paket bahwa pemohon merasa sangat tidak adil dan sangat dirugikan, bilamana kemudian harus berkompetisi dengan seseorang calon atau pasangan calon yang berpendidikan paket atau paket kemudian ditafsirkan berpendidikan "sederajat" dan memenuhi syarat untuk berkompetisi dalam pilkada: bahwa seharusnya atau setidak tidaknya, nomor tahun tentang pemerintahan daerah memberikan penjelasan yang tegas dan pasti dalam penjelasannya, apa yang dimaksudkan dengan pendidikan yang lanjutan atas yang "dan atau sederajat itu",kabupaten jayapura tahun bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahanuktian daerah ini, kemudian diatur lebih lanjut dalam huruf(bukti bukti bahwa baik dalam nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan perubahannya dan penjelasannya, maupunjelasannya serta (1c) peraturan an penjelasannya, tidak ada penjelasan yang jelas dan tegas berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan pendidikan "sekolah lanjutan atas dan atau sederajat itu : bahwa permasalahannya adalah apa yang dimaksud dengan sekolah lanjutan atas yang sederajat itu? apakah seseorang yang tidak pernah menempuh pendidikan secara wajar dan normal, dan mengikuti ujian persamaan setingkat sta atau pemegang ijazah luar biasa setingkat sta juga termasuk berpendidikan sederajat yang dimaksud ini?: bahwa angka dan angka nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan (buktbahwa selanjutnya dalam dan nomor tahun tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, antara lain menyebutkan (buktirogram paket program paket dan program paket dan program paket kejuruan dilaksanakan oleh badan standar nasional pendidikan. bahwa dengan melihat definisi dari nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional dan nomor tahun tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, seseorang yang menempuh pendidikannya secara tidak terstruktur, digolongkan sebagai pihak yang menempuh pendidikan nonformal, bahwa pemohon merasa sangat tidak adil, bilamana seseorang yang termasuk berpendidikan nonformal kemudian dinyatakan seolah olah berpendidikan formal, dianggap "berpendidikan sederajat lanjutan tingkat atas" sebagaimana yang disebutkan dalam huruf tahun tentang pemerintahbahwa karena itu pemohon, melalui permohonan ini, memohon agar mahkamah konstitusi,adalah konstitusional bersyarat (conditional constitutional), adalah konstitusional bersyarat (conditional constitutional) artinya harus ditafsirkan dalam ruang lingkup pendidikan tidak diajukanteknis pemilihan kepala daerah dan wakil kepalaperaturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan dan penyelenggaraaninta mahkamah untuk menyatakan frasa dan atau sederajat dalam huruf pemda adalah konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan, dalam ruang lingkup pendidikan format |
jd) rabisefriths nau, beralamat oelbubuk, rt. rw. desa oelbubuk, kecamatan molo tengah, kabupaten timor tengah selatan, provinsi nusa tenggara timur: berdasarkan surat kuasa khusus tanggal april memberi kuasa kepada melkisedek constantine jalan, s.h. nicolas toislaka, s.h.: bill note, s.h., kesemuanya advokat yang berdomisili hukum law firm melkisedek constantine jalan, s.h., dan partners berkantor jalan gunung agung, rt. rw. kelurahan soe, kecamatan kota soe, kabupaten timor tengah selatandari pemerintah: membaca keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat: mendengar keterangan saksi saksi dan ahli dari pemohon: membaca keterangan tertulis ahli dari pemohon, mendengar dan membaca keterangan tertulis pihak terkait komisi pemilihan umum kabupaten timor tengah selatan, membaca keterangan tertulis kabupaten timor tengah selatasebagaimana diatur dalamlebih lanjut dalam ketentuandanya ketentuan uud dan ketentuan huruf mk" tersebut atas kemudian diintroduksi dalam putusan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor ppndang undang yang diundangkan setelah perubahanterhadap status kedudukan hukum calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan yang berasal dari keanggotaan bakal calon yang diajukan pengurus partai politik padi (dpc padi) sebagaimana nama nama bakal calon tersebut tertuang dalam daftar calon tetap dct) pemilu baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama ternyata diajukan oleh dpc padi kabupaten timor tengah selatan yang berada bawah kepemimpinan dpp padi dengan ketua umum drs. ending sutrisno, m.ba dan sekjen does pranata, case legal bandingnya telah dinyatakan tidak sah menurut putusan kasasi mahkamah agung tanggal oktober nomor k pdt. sus bukti selanjutnyact bukti secara facto maupun jure seluruh nama nama bakal calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan yang diajukan padi oleh kpu dalam kapasitas dan wewenangnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu secara sah mencoret membatalkan legal standing calon dprd kabupaten timor tengah selatan dari padi sebagaimana nama nama tersebut tertuang dalam daftar calon tetap pemilu dan dengan ini secara facto dapat dikatakan bahwa telah terjadi kekosongan calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan dalam daftar calon tetap pemilu sehingga partai politik padi sebagai peserta pemilu dengan nomor urut tidak menyertakan calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan, yang agensinya menjadi konsekuensi logis dalam penerapan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pemilu dpr, dpd dan dprd: sedangkanrukti sampai dengan bukti bukti dan selanjutnya diikuti dengan surat keputusan nomor pts dpp padi ii bukti dalam rangka memenuhi amanahtermasuk amanah dpp padi pimpinan ketua umum menaik budiwiyono dan sekjen joseph william lea wae yang ditujukan kepada pengurus dpc padi kabupaten timor tengah selatan: makatembusan kepada dpp partai penegak demokrasi indonesia tanggal mei buktiyang menentu:: mak bukti rekomendasi nomor dpd padi rekam vii tentang rekomendasi pengajuan calon pengganti bukti surat dpp padi nomor dpp padi ex vi1buktiukti bahwa latar belakang diterbitkannya surat kpu kabupaten timor tengah selatan tanggal agustus nomor kpu timor tengah selatan viii tentang pemberitahuan pengajuan calon pengganti calon anggota padi bukti adalahaftar calon tetap dct) pemilu bukti sehingga dengan demikian frasa "daftar calon tetap" sebagaimana tertuang dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd, dalam kaitannya dengan proses penetapan calon pengganti dprd kabupaten timor tengah selatan, khususnya calon pengganti yang diajukan oleh dpc padi kabupaten timor tengah selatan adalah melahirkan ketidakpastian hukum bagi hak pemohon untuk ditetapkan sebagai anggota dprd kabupaten timor tengah selatan periode padahal seyogianya pemohon telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon pengganti anggota dprd kabupaten timor tengah selatan periode secara facto maupun secara jure,:"bukti bukti bukti dan bukti adalah te"daftar calon tetap" bertentangan dengan undang undang dasar undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd menyatakan: ketentuan tentang pemilu dpr, dpd, dan dprd sepanjang menyangkut frasa daftar calon tetap adalah bertentangan dengan uud ketentuhal ketentuan tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd tersebut melahirkan ketidakpastian dalam mengakomodir penetapan perolehan kursi hasil pemilu yang berasal dari calon anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, khususnya kabupaten timor tengah selatan yang berasal dari calon pengganti anggota dprd dari padi kabupaten timor tengah selatan, hal mana semula kpu dan kpu kabupaten timor tengah selatan telah menerbitkan instruksi pencabutan keanggotaan padi dari daftar calon tetap" pemilu pada hal disatu pihak diakui pula secara sah bahwa padi kabupaten timor tengah selatan adalah partai politik peserta pemilu yang tidak mengajukan bakal calon terpilih atau padi yang mengajukan bakal calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan akan tetapi menjelang pelaksanaan pemilihan umum tahun ternyata keanggotaan bakal calon yang diajukan tersebut telah dicabut lembaga penyelenggara pemilihan umum karena tidak memenuhi syarat atau pun calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan diajukan oleh versi kepemimpinan padi yang loyalitasnya tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide putusan tanggal oktober nomor k pdt. sus pemohon dalam kapasitas sebagai warga negara anggota padi kabupaten timor tengah selatan secara facto dan juredaerah pemilihan timor tengah selatan kabupaten timor tengah selatan bukti dan hak konstitusional pemohon dijamin ketentuan yakni pemohonundang undang nomor tahuen ketentuan uud tersebut: tentang pengertian calon terpilih yang diganti dengan calon dari daftar calon tetap dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd, harus ditaksir bahwa calon terpilih diganti dengan calon yang diajukandengan menghubungkan untuk ditetapkan sebagai calon pengganti dprd kabupaten timor tengah selatan periode maka terhadap ketentuan undang undang nomor tahun tersebut harus ditaksir tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tersebut dirumuskan, sebagai berikut: calon terpilih dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten, konsekuensi logis dari dicantumkannya, maka frasa daftar calon tetap dalam hubungannya dengan frasa daerah pemilihan yang sama harus dapat ditaksir bersifat mengikat terhadap keputusan keputusan kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota yang telah ditetapkan berlaku, sedangkan khusus penetapan menyangkut calon pengganti anggota dprd kabupaten timor tengah selatan adalah bersifat tidak mengikat sesuai rumusan calon terpilih diganti dengan calon dari partai politik berdasarkan keputusan pimpinan partai politik yang bersangkutan , pemohon menyadari bahwa apabila frasa daftar calon tetap dihilangkan, maka keterkaitannya dengan rumusan frasa daerah pemilihan yang sama" adalah bersifat tetap (konstan) atau tidak tegas mengandung makna pengertian tentang bagaimana menetapkan calon pengganti dari partai politik dengan berdasarkan pada daerah pemilihan yang sama dimaksud, namun demikian halnya bahwa secara facto satu anggota dprd kabupaten timor tengah selatan hasil pemilihan umum tahun dari padi adalah hak konstitusional pemohon sebagai anggota partai politik padi yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai anggota dprd kabupaten timor tengah selatan periode tahun disebabkan oleh karena seluruh bakal calon dprd kabupaten timor tengah selatan yang berasal dari keanggotaan padi telah dicabut keanggotaannya berdasarkan instruksi kpu yang disampaikan kepada kpu kabupaten timor tengah selatan dan untuk selanjutnya diikuti dengan proses pengajuan calon pengganti anggota dprd kabupaten timor tengah selatan dari keanggotaan calon padi dimaksud, apabila selanjutnya kpu kabupaten timor tengah selatan terlampau menetapkan calon pengganti anggota dprd kabupaten timor tengah selatan yang telah dicabut keanggotaannya dari padi dan calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan, maka dengan sendirinya kpu kabupaten timor tengah selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum tahun telah melakukan tindakan inkonstitusional oleh karena sekalipun dengan berbagai argumentasi alasan untuk menggunakan istilah "rehabilitasi" argumentasi alasan apapun juga tetap merupakan perbuatan inkonstitusional oleh karena tidak satupun atau dalam undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd yang mencantumkan "frasa pengecualian untuk menetapkan calon pengganti anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten yang telah terbukti tidak memenuhi syarat ditetapkan sebagai anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten hingga telah dicabut keanggotaannya dalam daftar calon tetap pemilu bahwa dengan fakta fakta sebagaimana diuraikan atas tentang telah dicabutnya atau dibatalkannya seluruh calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan, dari keanggotaan padi dalam daftar calon tetap pemilu padahal kenyataannya hasil penghitungan suara sah pemilu dprd kabupaten timor tengah selatan hasil padi kabupaten kabupaten timor tengah dengan nomor urut telah secara sah pula memperoleh (satu) kursi anggota dprd kabupaten kabupaten timor tengah selatan yang harus ditetapkan dan dilantik dalam keanggotaan dprd kabupaten timor tengah selatan guo, maka seyogianya tidak lagi berpedoman pada ketentuan frasa daftar calon tetap" sebagaimana tertuang dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd, sehingga jika demikian halnya secara konstitusional terjadi, berarti tidak ada lagi penghalang atas hak konstitusional pemohon yang telah dijamin berdasarkan ketentuan uud dimaksud: iv. kesimpulan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi dalam hubungannya dengan permohonan pemohon sebagai warga negara indonesia anggota partai politik padi yang dirugikan dengan diterapkannya ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd adalah merupakan kewenangan hakim mahkamah konstitusi dalam menerima dan memeriksa permohonan pemohon ini, apabila ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilu dpr, dpd dan dprd, sepanjang mengenai frasa daftar calon tetap dan frasa daerah pemilihan yang sama" ditaksir tidak bersifat mengikat terhadap proses penetapan pemohon sebagai calon pengganti anggota dprd kabupaten timor tengah selatan maka dengan sendirinya tidak ada lagi penghalang bagi pemohon untuk memenuhi tuntutan hak konstitusional pemohon dalam menetapkan pemohon sebagai anggota dprd kabupaten timor tengah selatan, bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd ditaksir tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap proses penetapan pemohon sebagai anggota dprd kabupaten timor tengah selatan, maka terhadap ketentuan undang undang nomor tahun tersebut harus dirumuskan, sebagai berikut. petit berdasarkan hal hal yang telah diuraikan bersama permohonan pemohon ini, dan bukti bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi, guna berkenan kiranya sepanjang menyangkut frasa daftar calon tetap adalah bertentangan dengan uud khususnya uuddaftar calon tetap": atauartai politik: bukti fotokopi kartu tanda anggota partai penegak demokrasi indonesia dan kartu tanda penduduk a.n sefriths e.d. nau, bukti fotokopi formulir model pengajuan bakal calon anggota dprd kabupaten nomor dpc padi timor tengah selatan) viii bukti fotokopi salinan putusan nomor pdt.g pn jkt. sel, bukti fotokopi surat pemberitahuan isi putusan mahkamah agung nomor pat. sus. bukti fotokopi formulir model dprd kab kota berita acara nomor kpu timor tengah selatanpemilihan umum tahun bukti fotokopi formulir model dprd kab kotadaerah kabupaten kota dalam pemilihan umum tahun provinsi nusa tenggara timur, kabupaten timor tengah selatan, daerah pemilihan timor tengah selatan bukti fotokopi formulir model dprd kab kota daftar terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pemilihan umum tahun kabupaten timor tengah selatan, daerah pemilihan timor tengah selatan bukti fotokopi berita acara nomor .a kpu timor tengah selatan v tentang pembentukan berita acara model dan laporannya model dprd kabupaten dan laporannya untuk pemilu anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten tahun bukti fotokopi surat keputusan nomor pts dpp padi x11 tentang pemecatan nathaniel yunus beri dan kawan kawathaniel yunusmargaret sisa selamagnes agustina kapok dari keanggotaan partai penegak demokrasi indonesia kabupaten timor tengah selatan, undang undang dasar negara republik indonesia tahun saja: bahwa berdasarkan pada ketentuan ketentuan tersebut atas, maka ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd, yang menyatakandapat diajukan permohonan untuk diuji oleh mahkamah konstitusi melalui mekanisme pengujian undang undang, oleh karena mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang undang yang diajukan tersebut: il. kedudukan hukum (legal standing) pemohon menurut ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusilanjutnya penjelasan mk"huruf mk' beserta penjelasannya tersebut atas, maka sebenarny, dan syarat kedua adalah tentangpemohon adalah perorangan warga negara republik indonesia yang telah memenuhi persyaratan menjadi anggota partai politik padi partai penegak demokrasi indonesia) sebagai salah satu partai politik peserta pemilu tahun dengan nomor urut berdasarkan penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno kpu terbuka dan bukti fotokopi surat keputusan nomor pts dpp padi x11 tentang pemecatan saudara person nomemarten ethanadolfina matileimarleyi celana boling wayangberadu attrmurni well ade. sosjane marine pelokalen juliana penksi melitus ardi paulus ottzulkifli alilin, a.mdyub lesley pianis bissilisfarida ariani baomisi pemilihan umum nomor perihal pencopotan anggota padi yang tercantum dalam dct: bukti fotokopi surat keputusan nomor pts dpp padi iii tentang penggantian calon terpilih anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota dari partai penegak demokrasi indonesiartai penegak demokrasi indonesia: buktiperihal pengajuan calon pengganti anggota dprd kabupaten timor tengah selatan, bukti fotokopi dewan pimpinan cabang v perihal permohonan rekomendasi calon pengganti anggota dprd kabupaten timor tengah selatan dari padi periodenomor dpd padi in vii perihal persetujuan calon pengganti:rekomendasi nomor dpd padi rekor vi1 bukti fotokopi dewan pimpinan pusat partai penegak demokrasi indonesia nomor dpp padi ex vii perihal rekomendasi dpp partai penegak demokrasi indonesia tentang pergantian calon terpilih anggota dprd kabupaten timor tengah selatan periode bukti fotokopi surat dukungan pelantikan terhadap saudara sefriths e.d. nau sebagai anggota dprd kabupaten timor tengah selatan periode bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten timor tengah selatan nomor kpu timor tengah selatan viii perihal pemberitahuan, bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi nusa tenggara timur nomor c kpu ntt vii perihal pencabutan dari daftar calon tetap anggota dprd nusa tenggara timur an. you moon, s.h dan kawan kawan: bukti fotokopi keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesiavix1 tentangdua) orang saksi bernama sutrisno achmad dan manuel a.o. tamatan serta (satu) orang ahli bernama samuel frederik lena yang memberikan keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal juni sebagai berikut: saksi sutrisno achmad saksi adalah salah satu ketua partai penegak demokrasi indonesia padi),kemudian, susunan kepengurusan baru diajukan departemen hukum dan ham. tetapi departemen hukum dan ham tidak menerima, kemudian mengajukan gugatan pengadilan tinggi tata usaha negara. dan kepengurusan baru dimenangkan waktu itu. kemudian, pemerintah menteri hukum dan ham) bersama pengurus padi bawah kepemimpinan menaik budiwiyono dan joseph william lea wea mengajukan kasasi mahkamah agung. selama proses mahkamah agung yang cukup lama. karena setelah hasil ptun, keputusannya adalah segera dan mengikat. sehingga menteri hukum dan ham segera mengeluarkan kepengurusan: kpu berpegang kepada menteri hukum dan ham mengenai susunan kepengurusan baru atas nama ketua umum ending sutrisno dan sekjen does pranata,h william lea wea. pihaknya berkirim surat kepada kpu. kpu berdalih sudah menetapkan daftar calon tetap, setelah menerima pengembalian sk, karena kepengurusan partai harus keluar dari departemen hukum dan ham bahwa berdasarkan pertimbangannya adalah hasil kasasi ma. pihaknya melakukan koordinasi kepada kpu, dan kpu menyampaikan bahwa kalau tidak terima daftar calon tetap akan dipecat. pada saat itu pihaknya memecat setelah berkomunikasi dengan kpu, setelah semuanya dipecat dan pada saat itu berharap pada saat dipecat sebenarnya tidak ada daftar calon tetap yang ada surat pencoblosan. tetapi ternyata masih dicetak waktu pihaknya menanyakan kpu sudah terlanjur dicetak. alasannya kpu sudah terlanjur cetak. pihaknya dapat terima tetapi mereka berjanji bahwa nanti kita proses berikutnya. pemilu tetap berjalan karena alasannya ini lebih menyangkut masalah negara. semua usulan dari kpu diikuti, kemudian berjalanlah pemilu dan pada saat itu juga melakukan komunikasi bahwa dengan menyuruh color tanda gambar. pada saat itu pihaknya mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pengurus dpc dan dpd seluruh indonesia bahwa karena daftar calon tetap sudah tercetak bahwa buat konstituen untuk mencoblos tanda gambar. lebih banyak mencoblos tanda gambar, tidak mencoblos daftar pemilih tetap. jadi, pihaknya memecat semua. setelah hasil pemilu diperoleh, dewan pimpinan pusat melakukan rapimnas yang mengundang seluruh dpd untuk menyikapi kondisi tersebut. keputusannya adalah waktu itu diserahkan kepada cabang ataupun daerah kalau memiliki kursi mendapatkan kursi waktu masing masing cabang. sehingga ada beberapa cabang yang mengajukan daftar calon pengganti. dan ada beberapa cabang yang merehabilitir nama nama yang ada daftar calon tetap. dpp karena hasil rapimnas hanya menyetujui apapun semua usulan dari cabang. khusus tts tidak mengajukanetelah mengeluarkan kasasi pihaknya tetap menuntut dpp atas nama ending dan yos pranata ptun juga untuk menggugat tidak boleh menggunakan lambang dan tanda gambar padi, dan pihaknya sudah dimenangkan juga ptun bahwa ending sutrisno dan does pranata tidak boleh menggunakan lambang dan tanda gambar padi: saksi manuel a.o. tamatan saksi adalah seorang calon legislatif dari padi versi menaik dan joseph william lea wea,kemudianyos pranata sebagai sekjen dibatalkan hukum, kemudian pihaknya melakukan kampanye, tetapi karena saat itu surat keputusan yang memenangkan pihaknya masihkemudian kpu menolak bahwa karena sudah dicetak dct sudah tidak dapat diubah lagi. kpu mengeluarkan satu surat dpp bahwa dct sudah terlanjur dicetak: ahli samuel frederik lena ahli bekerja fakultas hukum universitas nusa cendana, substansi undang undang dasar nomor tahun dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum yang adil. dan sebab itu pada hakekatnya tidak bertentangan secara hakiki dengan substansi konstitusi undang undang dasardengan demikian tolak ukur terakhir kondisi kondisi dimaksud adalah terwujudnya tujuan pemilu legislatif sebagaimana tercantum dalam undang undang dasar khususnya frasa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat. dalam kasus ini ketika frasa itu diterapkan secara mutlak justru konstitusional ini tidak terpenuhi: ahli menyarankan sebagai berikut: agar frasa diganti dengan calon dari dct dalam undang undang nomor tahun2. menimbang bahwa pada persidangan tanggal juni telah didengar keterangan pemerintah, yang pada pokoknya sebagai berikut: pokok permohonan bahwa menurut pemohon sebagai anggota partai politik padi partai penegak demokrasi indonesia) yang dipimpin oleh ketua umum budiwiyono dan joseph william lea wea, menjelang pelaksanaan pemilu legislatif diajukan sebagai bakal calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan dan namanya dimasukkan dalam daftar bakal calon oleh partai padi, dan selanjutnya ditetapkan dalam daftar bakal calon dprd kabupaten timor tengah selatan oleh pengurus partai padi dengan nomor urut daerah pemilihan kabupaten timor tengah selatan bahwa dalam perjalanannya terdapat sengketa antara pengurus partai politik padi pimpinan ketua umum budiwiyono dan joseph william lea wea (sebagai sekjen) melawan dpp padi pimpinan drs. ending sutrisno dan does pranoto (sebagai sekjen), yang kemudian berujung pada gugatan terhadap menteri hukum dan ham, dan sampai saat ini belum terdapat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. namun demikian disisi lain komisi pemilihan umum kpu) tetap memproses penetapan daftar calon tetap dct) pemilu dengan menolak bakal calon dprd kabupaten yang diajukan oleh partainya pemohon padi pimpinan budiwiyono). cc. bahwa pengajuan calon tetap maupun calon pengganti anggota dprd kabupaten kota adalah merupakan urusan internal partai. jika partai peserta pemilu telah menentukan, menetapkan dan mengajukan calon pengganti dari seleksi keanggotaan partainya, dan kewajiban lembaga kpu (provinsi kabupaten) untuk menetapkannya sesuai ketentuan pemilu namun kenyataannya pemohon sebagai calon anggota dprd dari partai padi dan memperoleh satu kursi kabupaten timor tengah selatan sampai hari ini belum dilantik. bahwa ketentuan guo, khususnya frasa daftar calon tetap dct) oleh pemohon dianggap tidak memberikan kemudahan, karena kpu kabupaten timor tengah selatan secara inkonstitusional menetapkan anggota dprd kabupaten timor tengah selatan yang semula telah ditetapkan oleh kpu, tetapi kemudian dicabut dari keanggotaan partai padi dari daftar calon tetap dct) karena terbukti tidak memenuhi syarat sebagai calon terpilih anggota dprd kabupaten timor tengah selatan atau diajukan oleh partai politik yang memiliki legalitas hukum yang tidak sah pula. singkatnya ketentuan guo, khususnya frasa daftar calon tetap dct) menurut pemohon telah mengakibatkan ketidakpastian terhadap pemohon untuk ditetapkan sebagai anggota dprd kabupaten timor tengah selatan dari partai padi, karenanya menurut pemohon ketentuan guo dianggap telah menegasdianggap bertentangan dengan dan serta uud tentang kedudukan hukum (pemohon semata mata berkaitan dengan masalah internal partai politik itu sendiri, yang semestinya dapat diselesaikan secara internal juga, kemudian jika partai politik (dalam hal ini partai penegak demokrasi indonesia padi) tersebut dalam membuat satu kebijakan keputusan yang dianggap merugikan anggota partai politik, maka menurut pemerintah, anggota partai politik tersebut (termasuk pemohon dalam permohonan ini) dapat mengajukan keberatan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri. dengan perkataan lain menurut pemerintah,pemberlakuerdasarkan uraian tersebut atasanggapan pemohon yang menyatak. ketentuan atas khususnya frasa daftar calon tetap oleh pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan dan serta uud pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikutdasar pijakan dari seluruh rangkaian kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd provinsi, kabupaten kota, dari mulai partai politik peserta pemilu, hak memilih, jumlah kursi, daftar pemilih, pencalonan anggota, dihadiri oleh wakil seluruh partai politik peserta pemilu tahun pemohon sebagai anggota partai politik padi partai penegak demokrasi indonesia) dalam pelaksanaan pemilu sukses tahun pemohon telah pula memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dan diajukan sebagai bakal calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan berdasarkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd, yang menyata . menjelang persiapan pelaksanaan pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd tahun pemohon diajukan sebagai bakal calon dprd kabupaten timor tengah selatan, yang disusun dalam daftar bakal calon oleh partai penegak demokrasi indonesia, yang untuk selanjutnya ditetapkan pula dalam daftar bakal calon dprd kabupaten timor tengah selatan oleh pengurus dewan pimpinan cabang partai penegak demokrasi indonesia dpc padi) kabupaten timor tengah selatan dengan calon nomor urut daerah pemilihan timor tengah selatan kabupaten timor tengah selatan bukti dengan demikian pemohon adalah warga negara republik indonesia dan anggota partai politik padi partai penegak demokrasi indonesia) yang telah ditetapkan untuk diajukan sebagai bakal calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan dalam pelaksanaan pemilu sehingga dengan sendirinya pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon pengganti anggota dprd kabupaten timor tengah selatan periode ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd,pemungutan suara, penetapan calon terpilih sampai pada penggantian calon terpilih. bahwa penggunaan daftar calon tetap dct) dalam penyelenggaraan pemilu legislatif ..bahwa penetapan dct oleh kpu merupakan usulan dari partai politik peserta pemilu, yang harus melalui tahap verifikasi untuk mencocokkan bakal calon dengan kualifikasi persyaratankpu kembali akan melakukan verifikasi persyaratan tersebut sehingga tidak serta merta usulan dct dari partai politik peserta pemilu langsung menjadi dct. selain hal hal tersebut atas, penggunaan dct dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, menurut pemerintahuntuk menata dan mendesain agar penyelenggaraan pemilu dapat terlaksana dengan baik, yang pada gilirannya dapat menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, berbobot berakuntabilitas yang sesuai dengan pilihan dan harapan masyarakat. juga menurut pemerintah, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, justru telah memberikan kepastian hukum (legal tertentu, rechtzekerheid) terhadap setiap orang yang telah memenuhi syarat dan diusulkan oleh partai politik peserta pemilu untuk ikut berpartisipasi dan berkompetisi dalam pemilihan umum legislatif tersebut, sehingga menurut pemerintah ketentuan guo telah sejalan dengan amanat konstitusikhususnya frasa daftar calon tetjuni telah didengar keterangan lisan maupun membaca keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: kpu kabupaten timor tengah selatan kewenangan mahkamah konstitusitugas dan kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana diatur dalam undang undang dasar maupun undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi,permohonan pengujiaerhadap undang undang dasar bahwa sebagai pelaksana undang undang dan peraturan pelaksananya, komisi pemilihan umum kabupaten timor tengah selatan sebagai penyelenggara pemilu siap melaksanakan putusan mahkamah konstitusi: il. penyelenggara pemilu kabupaten timor tengah selatan komisi pemilihan umum kabupaten timor tengah selatan adalah penyelenggara pemilu kabupaten timor tengah selatan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu: bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun salah satu tugas dan wewenang kpu kabupaten kota adalah menyelenggarakyelenggaraan pemilu legislatif berdasarkan undang undang nomor tahun dan peraturan peraturan komisi pemilihan umum sebagai peraturan pelaksananya, il.ahwaiga puluh tujuh) partai politik: bahwa jumlah daftar calon sementara dcsenam puluh) orang, bahwa jumlah daftar calon tetap dctlima puluh sembilan) orang untuk memperebutkan (empat puluh) kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten timor tengah selatan yang tersebar (lima) daerah pemilihan, bukti pt bahwa sesuai program dan jadwal penyelenggtahapan program dan jadwal kabupaten timor tengah selatan meliputi: pengajuan bakal calon anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten oleh pengurus partai politik mulai tanggal sampai dengan agustus verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten mulai tanggal agustus sampai dengan september penyusunan dan penetapan daftar calon sementara dcs)september pengumuman dan penyampaian tanggapan masyarakat atas daftar calon sementara dcs) anggotaeptember sampai dengan oktober penyusunan, penetapan, dan pengumumoktober bukti pt bahwa pada tahapan pencalonan sesuai dengan surat komisi pemilihan umum nomor vii1 perihal penyampaian daftar, alamat dan nama pengurus dpp partai politik peserta pemilihan umum tahun tanggal agustus bukti pt bahwa dasar surat komisi pemilihan umum nomor vii1 menjadi rujukan komisi pemilihan umum kabupaten timor tengah selatan mengetahui kepengurusan partai politik peserta pemilihan umum tahun tingkat pusat sampai kabupaten, yang sah sebagai dasar dalam menerima berkas pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten: bahwa pada tahapan pencalonan khusus kepengurusan ketua umum dpp padi atas nama drs. ending sutrisno, m.ba.,m.m dan sekretaris jenderal drs. does pranata dan kepengurusan dpc padi kabupaten timor tengah selatan adalah nathaniel yunus beri sebagai ketua dan ayub lesley sisilisin sebagai sekretaris bukti pt bahwa pengurus dpc padi kabupaten timor tengah selatan pada pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten timor tengah selatan mengajukan (lima belas) orang calon untuk (lima) daerah pemilihan untuk anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten:, kursi dan calon terpilih sebanyak (tiga puluh sembilan) orang bukti pt bahwa salah satu calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten timor tengah selatan dari partai penegak demokrasi indonesia padi) ditangguhkan penetapannya. iv.tentang pengujian undang undang nomor tahun bahwa berdasarkan undang undang tahun jisjisdct) dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten timor tengah selatan dalam pemilihan umum tahun bahwa dasar surat komisi pemilihan umum nomor vii1 sebagaimana tersebut atas komisi pemilihan umum kabupaten timor tengah selatan menerima berkas pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten timor tengah selatan dari pengurus partai politik yang sah tingkat kabupaten timor tengah selatan, bahwa pengurus partai penegak demokrasi indonesia kabupaten timor tengah selatan adalah nathaniel yunus seri sebagai ketua dan sekretaris ayub lesley bissilisin dan ketua dpp padi adalah drs. ending sutrisno, m.ba., m.m dan sekretaris jenderal atas drs. does pranata mengajukan calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan: bahwa dari orang calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan dari partai penegak demokrasi indonesia masing masing atas nama: nathaniel yunus beri margaret sisa selama agnes agustina kapok person nomen marten ethan adolfina mobile beri marleyi celana. boling wayang beradu attr murni well alone, sos jane marine pelokalan nen juliana pena aksi melitus ardi paulus ott sulklifi alilin, ayub lesley pianis bissilisin farida ariani bain bahwa dari (lima belas) nama calon dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten timor tengah selatan yang diajukan oleh dpc padi tidak terdapat nama saudara sefriths nau pemohon):ukti pt bahwa pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd dilaksanakan pada tanggal aprilukti pt.ukti pt bahwa melalui surat nomor ps mas timor tengah selatan!untuk dilantik menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten timor tengah selatan, bukti ptbukti pt petit bahwa berdasarkan hal hal yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kabupaten, komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum pusat sebagai penyelenggara pemilihan umum dengan melampaui bukti bukti, memohon kepada mahkamah konstitusibahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah berserta seluruh peraturan komisi pemilihan umum sebagai peraturan pelaksananya adalah sah danmemberikan putusan yang seadil adilnya. vi. kesimpulan hak pengujian terhadap undang undang merupakan kompetensi dari mahkamah konstitusibahwa undang undang nomor tahun sebagai undang undang organik beserta seluruh peraturan komisi pemilihan umum sebagai peraturan pelaksananya adalah sah dan mengikat serta telah dijadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun komisi pemilihan umum kabupaten timor tengah selatan sebagai penyelenggara pemilihan umum kabupaten timor tengah selatan berdasarkan undang undang dan peraturan yang berlaku dalam tahapan program dalam tenggang waktu yang limitation. selain itu, untuk menguatkan keterangannya pihak terkait komisi pemilihan umum kabupaten timor tengah selatananggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten timor tengah selatan dalam pemilihan umum tahun bukti pt fotokopi, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah tahun bukti pt fotokopi komisi pemilihan umum nomor vi11 perihal penyampaian daftar alamat dan nama pengurus dpp parpol peserta pemilu tertanggal agustus bukti pt fotokopi surat keputusan nomor sk dpc!v tentang penetapan perolehan kursidalam tetap partai politik peserta pemilu pada daerah pemilihan yang sama berdasarkan surat keputusan partai politik yang bersangkutan: selanjutnya penjelasan undang undang nomor tahun tersebut menyatakan: cukup jelas : agensinya ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd, dihubungkan dengan hak hak konstitusional pemohon sebagai warga negara anggota partai politik padi partai penegak demokrasi indonesia) daerah pemilihan timor tengah selatan kabupaten timor tengah selatan, yang secara facto pemohonbukti bukti bukti bukti dan bukti hak konstitusional pemohon diajukan dan ditetapkan sebagai calon pengganti anggota dprd kabupaten timor tengah selatan dijamin dengan ketentuan uudketentuan uud tersebut atas dihubungkan dengan ketentuan uud ditentuini, pemohon sebagai warga negara republik indonesia anggota partai politik padi partai penegak demokrasi indonesia) memiliki hak konstitusionalalam perspektif pemohon sebagai anggota padi kabupaten timor tengah selatan yangperiode akan tetapi sampai dengan diajukannya permohonan ini, pemohon belum ditetapkan sebagai calon pengganti dprd kabupaten timor tengah selatan kendati pun pemohon telah ditetapkan dan diajukan sebagai bakal calon pengganti anggota dprd pemilihan umumdpcv perihal pengiriman pemecatan, bukti pt!vi kepada ketua komisi pemilihan umum perihal mohon petunjuk tertanggal juni bukti pt fotokopi surat simpatisan dan masyarakat pendukung partai penegak demokrasi indonesia padi) nomor ps mas timor tengah selatan! ! kepada komisi pemilihan umum perihal mohon pelantikan calon pengganti anggota dprd kabupaten timor tengah selatan dari partai penegak demokrasi indonesia padi) tertanggal februari bukti pt fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor kpu iv perihal calon pengganti padi:v,.ketentuan dan undang undang nomor tahun maka daftar calon tetap anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota dalam pemilihan umum anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota merupakan substansi dan prosedur yang diatur dalam undang undang berdasarkan ketentuan uud yang berbunyi, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang : dengan demikian, ketentuan mengenai daftar calon tetap anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota dalam pemilihan umum dalam undang undang nomor tahun sesuai dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun kekosongan wakil padi dprd kabupaten timor tengah selatan meskipun partai politik tersebut berdasarkan hasil pemilihan umum tahun memperoleh kursi anggota dprd kabupaten timor tengah selatan, merupakan konsekuensi hukum dari sikap keputusan dpp padi pasca putusan mahkamah agung nomor k pdt.sus yang menarik pencalonan dan membatalkan keanggotaan padi yang dicalonkan sebagai anggota dprd kabupaten timor tengah selatan2.5j) menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat tidak memberikan keterangan pada persidangan walaupun telah dipanggil secara patut tetapiketentuan dalamberbunyidan undang undang dasar negara republik indonesia tahun adapun isi dari tersebut yaitu sebagai berikut: undang undang dasarndang undang dasarundang undang dasarrmohonan guo dikemukakan, dengan berlakunya ketentuan undang undang nomor tahun pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya, yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa menurut pemohon ketentuan undang undang guo, maka hak hak konstitusional pemohon sebagai warga negara anggota partai politik yang memenuhi syarat menjadi bakal calon pengganti dprd kabupaten timor tengah selatan, dijamin oleh ketentuan dan serta undang undang dasar negara republik indonesia tahun (vide permohonan guo angka tanpa halaman). bahwa dalam permohonan guo dikemukakan, adanya frasa, daftar calon tetap dalam ketentuan undang undang guo menyebabkan adanya kerugian terhadap hak konstitusional pemohon dalam hak hak atas pengakuan, jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum. hal ini menurut pemohon disebabkan karena partai padi sebagai partai peserta pemilu dalam penetapan kpu kabupaten timor tengah selatan memperoleh (satu) kursi anggota dprd kabupaten timor tengah selatan hasil penghitungan suara dalam pemilu padahal terdahulunya kpu telah mencabut dan membatalkan daftar calon tetap anggota calon partai padi yang kemudian selanjutnya diikuti dengan pemecatan keanggotaan partai padi sesuai ketentuan internal partai padi maupun eksternal partai padi. (vide permohonan guo angka tanpa halaman). bahwa pemohon dalam permohonan guo mengemukakan, bahwa pemohon adalah anggota partai padi bawah pimpinan ketua umum drs. menaik budiwiyono dan sekjen joseph william lea wea telah memperoleh legalitas sebagai calon pengganti berdasarkan permohonan rekomendasi calon pengganti anggota dprd kabupaten timor tengah selatan dari partai padi periode yang diajukan oleh dpc padi kabupaten timor tengah selatan. namun realisasinya sampai dengan saat ini pemohon belum ditetapkan sebagai anggota dprd kabupaten timor tengah selatan periode (vide permohonan guo angka tanpa halaman). bahwa menurut pemohon partai politik peserta pemilu pimpinan partai padi yang diakui keabsahannya adalah partai padi bawah pimpinan ketua umum drs. menaik budiwiyono dan sekjen joseph william lea wea, maka pemohon beranggapan adalah calon pengganti anggota dprd kabupaten timor tengah selatan yang menjadi hak partai padi kabupaten timor tengah selatan karenanya pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota dprd kabupaten timur tengah selatan. (vide permohonan guo angka tanpa halaman)hak dan atau kewenangan konstitusional yang dirugikasebagai berikut: bahwa pemohon adalah warga negara indonesia dan sebagai anggota partai padi pada saat pelaksanaan pemilu tahun dan diajukan sebagai bakal calon oleh partai padi yang selanjutnya ditetapkan pula dalam daftar bakal calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan oleh pengurus dpc padi kabupaten timor tengah selatan dengan calon nomor urut dapil timor tengah selatan kabupaten timor tengah selatan. (vide permohonan guo angka tanpa halaman), bahwa dalam permohonan guo dikemukakan, persoalan pemohon dalam kapasitasnya sebagai anggota partai politik peserta pemilu melalui dpc padi kabupaten timor tengah selatan diajukan sebagai bakal calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan pada daerah pemilihan timor tengah selatan nomor urut terkait dengan masalah internal partai politik padi sebagai partai politik peserta pemilu tahun terkait dan terikat.ba dan sekjen drs. does pranoto yang juga bersengketa hukum dengan kemenkumham. (vide permohonan guo angka tanpa halaman), bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, menurut pandangan dpr bahwa pemohon belum membuktikan dengan menunjukkan secara konkrit dalam permohonan guo mengenai keabsahan pimpinan dpp padi sebagai partai politik peserta pemilu tahun tetapi yang dikemukakan hanya semata mata anggapan pemohon yang didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang menurut pemohon telah berkekuatan hukum tetap. dpr berpendapat bahwa untuk menjadi partai politik peserta pemilu harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang undang nomor tahun yaitu dalam yang mengatur pendaftaran partai politik sebagai calon peserta, mengatur syarat yang harus dipenuhi untuk pendaftaran oleh partai politik, mengatur verifikasi partai politik calon peserta pemilu dan yang mengatur penetapan partai politik sebagai peserta pemilu. terkait dengan hal ini, tentunya susunan kepengurusan baru partai politik karena adanya pergantian kepengurusan partai politik tingkat pusat harus didaftarkan departemen terkait untuk ditetapkan dengan keputusan menteri sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang partai politik, bahwa menurut pandangan dpr, pemohon belum menunjukkan dalam permohonan guo bahwa pimpinan dpp padi yang mengajukan pemohon sebagai bakal calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan adalah pimpinan dpp padi yang sah sesuai dengan ketentuan dan nomor tahun juncto nomor tahun bahwa hal tersebut menurut pandangan dpr perlu dibuktikan dahuluundang undang mahkamah konstitusi. oleh karena apabila pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh huruf undang undang mahkamah konstitusi, bahwa selain hal tersebut, dalil yang dikemukakan pemohon dalam permohonan guo mengenai adanya kerugian hak konstitusional yang dialami pemohon, menurut pandangan dpr tidak jelas dan kabur (obscure libels). ketidakjelasan konstruksi hukum yang didalilkan pemohon terlihat dalam permohonan guo angka yang mengemukakan: konsekuensi dari pencabutan penetapan daftar calon tetap keanggotaan padi menjelang pemilu tahun adalah berakibat kekosongan bakal calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan, dan jika kemudian partai padi sebagai peserta pemilu mendapatkan perolehan jumlah suara yang mencapai perolehan kursi dprd kabupaten timor tengah selatan dalam pemilu sedangkan sebelumnya kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten timor tengah selatan telah menyatakan mencabut bakal calon dalam daftar calon tetap, maka konsekuensinya adalah tidak ada bakal calon yang ditetapkan oleh karena bakal calon dalam daftar calon tetap adalah bakal calon yang diajukan oleh dpp padi yang telah dibuktikan ketidakabsahannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,. selanjutnya dalam permohonan guo angka apabila kemudian kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten timor tengah selatan ternyata menetapkan calon terpilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan telah dibatalkan atau dicabut keanggotaannya dari padi dan atau dari bakal calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan dalam pemilu maka hal demikian adalah inkonstitusional,.atas dasar uraian tersebut, dpr berpendapat bahwa sesungguhnya tidak terdapat kerugian hak konstitusional yang dialami oleh pemohon sebagai akibat berlakunya ketentuan undang undang guo oleh karena pemohon tidak terhalangi hak konstitusionalnya yang dijamin dalam kabupaten timor tengah selatan timor tengah selatan hasil pemilu oleh partai politik peserta pemilu padi partai penegak demokrasi indonesia) sebagai partai politik peserta pemilu tahun dengan nomor urut bukti bukti dan bukti ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilu dpr, dpd dan dprd dalam frasa daftar calon tetap" melanggar hak konstitusional pemohon untuk ditetapkan sebagai colon pengganti anggota dprd kabupaten timor tengah selatan periode oleh karena lembaga penyelenggara pemilu kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten timor tengah selatan dalam proses penetapan calon terpilih anggota dprd kabupaten timor tengah selatan yang seharusnya ditetapkan dan dilantik anggota dprd kabupaten timor tengah selatan yang terdiri dari (empat puluh) anggota dprd kabupaten timor tengah selatan hasil pemilihan umum anggota drd kabupaten timor tengah selatan, ternyata (satu) anggota dprd kabupaten timor tengah selatan hasil pemilu yang berasal dari keanggotaan padi partai penegak demokrasi indonesia) tidak ditetapkan untuk dilantik, padahal seharusnya berdasarkan uud maka partai politik padi partai penegak demokrasi indonesia) kabupaten timor tengah selatan diakui sah sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten timor tengah selatan: sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa pemohon sebagai warga negara anggota partai politik padi telah memenuhi syarat ditetapkan dan telah diajukan oleh pengurus partai politik dpc padi dewan pengurus cabang partai penegak demokrasi indonesia) kabupaten timor tengah selatan, guna lembaga penyelenggara pemilu kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten timor tengah selatan menetapkan pemohon sebagai calon pengganti anggota dprd kabupaten timor tengah selatan, akan tetapi kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten timor tengah selatan sebagai lembaga penyelenggara pemilu dengan menerapkan dan atau memberlakukan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilu dpr, dpd dan dprd, khususnya dalam frasa daftar calon tetap adalah bersifat merugikan hak konstitusional pemohon, dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun tetapi yang diuraikan dalam permohonan guo kerugian hak konstitusional yang didalilkan pemohon adalah akibat dari keputusan yang dikeluarkan oleh kpu terkait dengan belum ditetapkannya pengajuan calon pengganti yang diajukan yang diajukan oleh dpc padi kabupaten timor tengah selatan sebagaimana dalil pemohoi dan nomor puu v terdahulu. berdasarkan dalil dalil tersebut, dewan perwakilan rakyatewan perwakilan rakyat mengenai materi pengujian undang undang pemiluemohon dalam permohonan guo, mendalilkanhingga pemohon sampai saat ini belum ditetapkan sebagai anggota dprd kabupaten timor tengah selatan periode terhadap dalil yang dikemukakan pemohon tersebut, dpr berpendapat dengan keterangan sebagai berikut: bahwa pemohon dalam permohonan guo mengemukakan adanyaba dan sekjen drs. does pranoto. samping itu ada pula sengketa hukum antara kemenkumham melawan dpp padi versi pimpinan ketua umum drs. ending sutrisno, mba dan sekjen drs. does pranoto . (vide: permohonan guo angka tanpa halaman): bahwa dalam permohonan guo pemohon juga mengemukakan terkait dengan proses hukum dan sengketa hukum tersebut telah melahirkan norma hukum putusan pengadilan negeri jakarta tanggal november nomor pdt.g pn.jkt. sel maupun putusan mahkamah agung tanggal oktober nomor k pid.sus berbarengan dengan lembaga komisi pemilihan umum sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu tahun memproses penetapan daftar calon tetap dct) pemilu dengan menolak menetapkan pengajuan bakal calon dprd kabupaten yang diajukan untuk ditetapkan dalam daftar calon tetap pemilu dari daftar calon dprd kabupaten yang diajukan dpc padi kabupaten timur tengah selatan termasuk pemohon yang diajukan sebagai bakal calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan dapil timor tengah selatan nomor urut (vide permohonan guo angka tanpa halaman), bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpandanganguo, bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil pemohon dalam permohonan guo yang mengemukakan frasa daftar calon tetap dalam penetapan calon pengganti anggota dprd kabupaten timor tengah selatan adalah melahirkan ketidakpastian hukum bagi pemohon untuk ditetapkan sebagai anggota dprd kabupaten timor tengah selatan dari partai peserta pemilu padi) . (vide permohonan guo angka tanpa halaman), bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpendapat justrupemohon dalam permohonan guo mendalilkan pengertian daftar calon tetap lebih menitikberatkan pada formalitas mengakomodir semua calon yang telah diajukan oleh partai politik yang mendapatkan kursi perolehan penghitungan suara hasil pemilu akan tetapi dalam hal factor luar kemampuan atau keadaan tak terduga yang dialami oleh partai padi sebagai peserta pemilu yang terdahulunya lembaga kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota terlampau menerima pengajuan calon dari versi padi yang legal standing nya dinyatakan tidak sah berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap . (vide permohonan guo angka tanpa halaman), bahwa dalil pemohon tersebut justru mempertegas bahwa persoalan yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan guo pada kenyataannya adalah persoalan penerapan hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang menurut pemohon telah berkekuatan hukum tetap mengenai penetapan pimpinan dpp padi yang sah, dan tidak sedikitpun terkait dengan konstitusionalitas norma undang undang guo, sehingga hal ini sudah jelas bukanlah persoalan konstitusionalitas suatu norma yang dimohonkan pengujian:bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, sudah jelas bahwa persoalan kerugian hak konstitusional yang didalilkan pemohon adalah sesungguhnya bukanlah persoalan konstitusionalitas, tetapi merupakan persoalan penerapan hukum oleh kpu dan institusi yang terkait dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan keabsahan pimpinan dpp padi. bahwa oleh karena hal tersebut, dpr berpendapat bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengan dpemohon mengajukan kesimpulan, pemerintah, dewan perwakilan rakyat, dan pihak terkait tidak mengajukan kesimpuldaftar calonsepanjang frasa daftar calon tetasebagai anggota partai politik partai penegak demokrasi indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai penegak demokrasi indonesia dan kartu tanda penduduk bukti dan menganggap mempunyai3. menimbang bahwa pemohon dirugikan secara spesifik dan aktual akibat diberlakukannya sepanjang frasa daftar calon tetap karena tidak admemohon agar frasa guo bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,isu hukum permohonan pemohon adalah mengenai konstitusionalitas sepanjang frasa daftar calon tetap bertentangan dengan uud khususnya uud dengan alasan alasan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa sejak tahun pemohoedalam rangka memilih anggota dpr dan dprd periode terjadinya dualisme kepemimpinan dpp padi, dandrs. does pranata, dan bersamaan terjadi pula sengketa hukum, sebagai penggugat) melawan menteri hukum dan hak asasi manusia indonesia (sebagai tergugat) danputusan kasasi mahkamah agung republik indonesia tanggal oktober nomor k pdt. sus bahwa bersama, dalam proses lebih lanjutputusan kasasi mahkamah agung tanggal oktober nomor k pdt. sus yang membatalkan putusan pengadilan negeri jakarta maka oleh karena itu pemohon memiliki kedudukan hukum ( legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang undang dimaksud undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd: ii.alasan alasan permohonan uudtentuan uud menentuselanjutnya ketentuanketentuan uud tersebut atas, maka perhelatan pemilihan umum adalah perhelatan partai politik peserta pemilihan umum yang bertujuan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, sehingga dengan demikian maka anggota dpr dan anggota dprd yang dipilih melalui suatu perhelatan pemilihan umum adalah berasal dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian bab terdahulu bahwa pemohon adalah warga negara republik indonesia dan pemohon sebagai anggota partai politik padi partai penegak demokrasi indonesia bukti yang secara konstitusional berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang partai politik, maka pemohon sebagai anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih: lazimnya sebagai anggota partai politik yang memenuhi syarat syarat internal maupun eksternal partai politik dalam menjawab tuntutan kewajiban untuk mencapai selatan maka dengan demikian batal demi hukum sesuai ketentuan huruf dan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd, menyabahwami, dan selanjutnya diikuti dengan surat keputusan nomor pts dpp ppd1 i1: bahwa dalam rangka memenuhidpp partai penegak demokrasi indonesia jakarta: bahw, rekomendasi nomor dpd padi rekam vii tentang rekomendasi pengajuan calon pengganti: surat dpp padi nomor dpp padi ex viiahwa,adaan ketentuan uud tersebut: menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti saksi saksi sutrisno achmad, manuel a.o tamatan dan ahli samuel frederik lena, yang keterangannya selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya sebagai berikut: saksi sutrisno achmad bahwapersengketaan tersebut diajukan mahkamah agung. selama proses mahkamah agung: willem lea wea. pihaknya berkirim surat kepada kpu. kpu berdalih sudah menetapkan daftar calon tetap, bahwa pihaknya mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pengurus dpc dan dpd diseluruh indonesia bahwa karena daftar calon tetap sudah tercetak bahwa buat konsisten untuk mencoblos tanda gambar. para pemilih lebih banyak mencoblos tanda gambar, bukan mencoblos daftar pemilih tetapaksi manuel a.o. tamatanbahwadoes pranata sebagai sekjen dibatalkan hukum, bahwa pihaknya melakukan kampanye, tetapi karena saat itu surat keputusan yang memenangkan pihaknyabahwa kpu berdalil dct sudah tidak bisa diubah lagi karena sudah dicetak. kpu mengeluarkan satu surat dpp bahwa dct sudah terlanjur dicetak,,, ahli samuel frederik lena substansi undang undang nomor tahun dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum yang adil. dan sebab itu pada hakikatnya tidak bertentangan secara hakiki dengan substansi konstitusi uudahli menyarankan sebagai berikut: agar frasa diganti dengan calon dari dct dalamdiberlakukahwa penggunaan daftar calon tetap dct) dalam penyelenggaraan pemilu legislatif (:, cc,i3. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut: komisi pemilihan umum kabupaten timor tengah selatan,ahwa melalui surat nomor ps mas timor tengah selatan(satu) untuk dilantik menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten timor tengah selatan,,p:3 menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat telah mengajukan keterangan tertulis tanggal juli melalui kepaniteraan mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa perlu dibuktikanmk. oleh karena apabila pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh huruf:?undang undang guo, bahwahak menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih: maka secara facto terhitung sejak tahun pemohon telah menjadi anggota partai politik padi partai penegak demokrasi indonesia) bawah kepemimpinan dpp padi ketua umum menaik budiwiyono dan sekjen joseph william lea wea yang secara facto dan jureindonesia nomor m.hh .ah. tahun tentang pengesahan susunan pengurus dpp padi masa bakti bukti ):, lebih dari itu, menjelang persiapan pelaksanaan pemilihan umum tahun alhasil pada pertengahan tahun berbarengan dengan persiapan pelaksanaan pemilihan umum dalam rangka memilih anggota dpr dan dprd periode sesuai amanat konstitusional pada uud berbarengan pula terjadinya dualisme kepemimpinan dpp padi yang bermuara pada akibatperkaraindonesia (sebagai tergugat) hinggaadanya putusan kasasi tanggal oktober nomor k pdt. sus bukti pemohon adalah anggota partai politik padi yang berada bawah jajaran struktur kepemimpinan dpp padi dengan ketua umum menaik budiwiyono dan sekjen joseph william lea wea hingga dalam masa transisi kepemimpinan padi pada tahun secara jure pemohon berada juga dalam jajaran struktur komposisi dan personalia dpc padi kabupaten timor tengah selatan, yang secara konstitusional pula berdasarkan ketentuan uud juncto uud secara facto dan jure pemohon sebagai warga negara, berkapasitas pula sebagai anggota partai politik dan ataui3. menimbang bahwa pemohon mengajukan kesimpulan, pemerintah, dpr, dan pihak terkait tidak mengajukan kesimpulewan perwakilan rakyat, keterangan ahli dan saksi saksi dari pemohon, dan keterangan pihak terkait, bukti tertulis yang diajukan pihak terkait, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: menimbang bahwa pemohon sejak tahuiaanggota dpr, dpd, dan dprd periode terjadi sengketa antara pengurus dpp padi bawah kepemimpinrepublik indonesia (sebagai tergugat). pada tingkat pengadilan negeri jakarta selatan. sengketa tersebut dimenangkan oleh penggugat, yang pada waktu bersamaan penggugat sebagai pihak yang dimenangkan mengajukan daftar calon tetap, namun nama pemohon guo tidak termasuk dalam daftar nama calon dalam daftar calon tetap guo: bahwa atas putusan pengadilan negeri jakarta selatan, menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia (sebagai tergugat), mengajukan permohonan kasasi, dan telah diputus oleh mahkamah agung republik indonesia dengan putusan nomor pdt. sus tanggal oktober yang mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan membatalkan putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pdt. pn. jak. sel tanggal agustus dengan adanya putusan mahkamah agung republik indonesia nomor pdt. sus tersebut, pengurus dpp padi ketua umum drs. ending sutrisno, m.ba dan sekjen drs does pranata tidak sah menurut hukum, sedangkan pengurus yang sah adalah pengurus bawah ketua umum menaik budiwiyono dan sekjen joseph william lea wea dimana pemohon diusulkan sebagai pengganti daftar calon tetap anggota dprd kabupaten timor tengah selatan (vide bukti dan bukti bahwa selanjutnya kpu berdasarkan surat nomor tanggal februari menyatakan bahwa calon anggota dpr dprd dari parpol yang memperoleh suara yang signifikan tetapi yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon anggota dpr dprd, kpu tidak dapat menetapkan yang bersangkutan sebagai calon terpilih. kemudian dpp padi mengajukan surat keputusan nomor pts dpp padi i11 tanggal maret tentang penggantian calon terpilih anggota dprd prov. proses selanjutnya, kpu kabupaten timor tengah selatan melalui surat nomor kpu tts v tanggal mei yang ditujukan kepada ketua dpc padi kabupaten tts meminta pengajuan calon pengganti anggota dprd kabupaten timor tengah selatan periode menanggapi surat kpu tersebut sesuai dengan mekanisme partai dpp padi berdasarkan surat nomor dpp padi ex vii tanggal juli mengajukan pemohon sebagai calon pengganti untuk menduduki kursi dprd kabupaten timor tengah selatan periode i3. menimbang bahwa kemudian dpd padi provinsi nusa tenggara timur berdasarkan surat nomor dpd padi in vii tanggal juli telah menyetujui calon pengganti, diikuti dengan surat nomor dpd padi rekor vii tanggal juli tentang rekomendasi pengajuan calon pengganti dan surat dukungan pelantikan terhadap saudara sefriths e.d. nau pemohon) dari masyarakat kabupaten timor tengah selatan sebagai anggota dprd kabupaten timor tengah selatan periode tahun (vide bukti i3. menimbang bahwa walaupun pemohon telah menempuh proses sebagaimana diuraikan pada paragraf j3. sampai dengan paragraf j3. tetapi kpu kabupaten timor tengah selatan, dengan berpedoman pada frasa daftar calon tetap" sebagaimana ditentukan dalam yang menyatakan, calon terpilih, sampai dengan permohonan ini diajukan kepada mahkamah, tidak menetapkan pemohon sebagai anggota dprd kabupaten timor tengah selatan dari padi, sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum mengenai siapa wakil padi dprd kabupaten timor tengah selatan, demikian pula halnya dengan kpu kabupaten kota tidak memberikan kepastian hukum, i3. menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut atas mahkamah berpendapat, bahwa ketentuan terkait dengan frasa daftar calon tetap menimbulkan kekosongan hukum yang berakibat terjadinya ketidakpastian hukum ketika terjadi permasalahan sebagaimana kasus guo, yaitu ketika seluruh nama dalam daftar calon tetap sudah tidak ada karena sudah diberhentikan keanggotaannya seperti dalam kasus guo terkait dengan adanya sengketa kepemimpinan, sedangkan pada sisi lain ada kekosongan anggota dprd yang harus diisi oleh wakil partai politik yang bersangkutan: .1j bahwa mahkamah tidak mempunyai alasan untuk menyatakan ketentuan yang dalamnya terdapat frasa daftar calon tetap sebagai ketentuan yang tidak konstitusional, namun sisi lain dalam hal terjadinya kasus sebagaimana yang dialami oleh padi ketentuan guo tidak dapat menjadi dasar untuk menyelesaikannya dalam rangka melindungi hak hak konstitusional pemohon: bahwa menangguhkan, atau apalagi mengosongkan kursi padi dalam keanggotaan dprd kabupaten timor tengah selatan yang telah diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum yang sah sebagai sarana demokrasi adalah merupakan problem konstitusional, yaitu persoalan hak asasi manusia warga negara untuk memilih wakilnya sebagai wujud partisipasinya dalam kehidupan kenegaraan demokratis dan hak warga negara yang partainya telah memperoleh kursi melalui pemilihan umum yang sah untuk menduduki jabatan dalam lembaga perwakilan. hal demikian tidak boleh terjadi dengan alasan hanya karena tidak adanya ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang dianggap tidak mencukupi atau tidak jelas, i3. menimbang bahwa makna yang terkandung dalam uud sebagaimana termuat pada putusan mahkamah nomor puu tanggal desember bahwapemohon dalam perkara ini telah dinyatakan secara sah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (due process law) kemudian diajukan sebagai calon pengganti dprd kabupaten timor tengah selatan oleh pengurus partai politik yang sah secara hukum, dan telah pula menempuh proses penggantian sesuai dengan peraturan perundang undangan. oleh karena itu, dengan berpedoman kepada prinsip supremasi hukum dan due process law sebagaimana diuraikan tersebut, bila frasa daftar calon tetap sebagaimana ditentukan tetap diberlakukan kepada pemohon akan menimbulkan ketidakpastian hukum kepada warga negara yang telah memenuhi syarat menjadi calon pengganti anggota dprd kabupaten timor tengah selatan. sudah semestinyalah menurut mahkamah putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim melalui peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde, res muricata), tidak dapat diganggu gugat lagi, siapapun tidak ada yang dapat mengubahnya, dan putusan harus dilaksanakan walaupun hal itu kejam dan tidak menyenangkan. dengan demikian, maka demi hukum, putusan kasasi guo harus dilaksanakan. i3. menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan pertimbangan hukum atas, mahkamah memandang bahwa persoalan konstitusionalitas sebagaimana tersebut atas harus diselesaikan secara konstitusional. untuk itu mahkamah sebagai penafsir konstitusi harus menafsirkan guo, sehingga dapat menjadi dasar penyelesaian secara konstitusional dalam kasus guo, i3. menimbang bahwa meskipun dalil dalil pemohon beralasan hukum, namun keberadaan guo tidak dapat serta merta dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab jika demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pencalonan anggota dpr dan dprd. mahkamah dalam hal ini sependapat dengan ahli pemohon samuel frederik lena, bahwa substansi dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum yang adil. artinya, guo bersifat konstitusional hanya jika syarat syarat tertentu terpenuhi, yaitu selama bersifat adil sebagaimana dimaksud dalam uud selama menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam dan selama mewujudnyatakan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam uud sebaliknya, guo menjadi inkonstitusional jika dalam kondisi tertentu menimbulkan ketidakadilan dan atau tidak menjamin kepastian hukum yang adil dan mengabaikan kedaulatan rakyat, semuanya dalam konteks terpilihnya wakil rakyat melalui pemilu. oleh karena itu, menurut mahkamah sepanjang frasa daftar calon tetap harus dinyatakan inkonstitusional, yang memiliki kursi dpr, dprd provinsi, dprdimbang bahwa dengan dinyatakannya guo bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun secara bersyarat tidak berarti partai politik dapat secara sewenang wenang melakukan pemberhentian anggota anggotanya yang telah terdaftar dalam daftar calon tetap, sehingga terjadi kekosongan dalam daftar calon tetap, seperti melakukan penggantian dengan mengajukan nama nama calon baru yang sebelumnya tidak terdaftar dalam daftar calon tetap. konklusi berdasarkan seluruh uraian dan faktatidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (condihamdan zelda, muhammad alim, arsyad sanusi, maria farida indrawi, dan hartono, oleh sembilankuasanya, dan dewan perwakilan rakyat kuasanyapanitera pengganti, ttd. ida ria tambun bukti dan bukti dengan demikian status kedudukan hukum pemohon sebagai anggota partai politik padi samping sebagai pengurus partai politik padi dalam rangka persiapan hingga pelaksanaan pemilihan umum tahun adalah dijamin berdasarkan ketentuan uud yang mencerminkan prinsip prinsip hak asasi warga negara yang berlaku universal dalam kualifikasi setiap orangproses rekrutmen atau penentuan daftar calon tetap anggota dpr, dan dprd dari keanggotaan calon yang diajukan oleh partai politik padi dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun didasarkan pada legal standing kepemimpinan padi yang tidak sah menurut hukum, serta calon dpr dan dprd yang ditetapkan dalam daftar calon tetap pemilu tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam dan nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd: berbarenghingga pada pertengahan tahun: dengan demikian, hingga pada bulan november saat setelah ditetapkannya daftar calon tetap anggota dprd kabupaten timor tengah selatan dalam menyongsong pelaksanaan pemilu ternyata diketahui bahwaamar putusan kasasi mahkamah agung tanggal oktober nomor k pdt.sus bukti yang pada prinsipnya membatalkan putusan pengadilan negeri jakarta selatan dalam perkara guo tentang legal standing dpp padi pimpinan ketua umum drs. ending sutrisno, m.ba dan sekjen does pranata, cast, prinsip fakta pengajuan bakal calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan yang diajukan oleh partai politik yang legal bandingnya tidak sah menurut hukum (vide putusan kasasi tanggal oktober nomor k pdt. sus adalah identik dengan bakal calon anggota dprd kabupaten timor tengah selatan yang diajukan dan ditetapkan dalam daftar calon tetap dct) anggota dprd kabupaten timor tengah selatan pada pelaksanaan pemilu dpr, dpd dan dprd tahun maka dengan demikian: berpijak pada ketentuan huruf dan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd, menyersfinawati, s.h. pekerjaan advokat, alamat jalan asem dua nomor cite selatan, jakarta selatan. selanjutnya disebut sebagai pemohon nama hasil hartanto, s.h., m.h. pekerjaan pengajar, alamat jalan panglima polis kebayoran baru jakarta selatan. selanjutnya disebut sebagai pemohon nama yohanes danang widoyoko, s.t. pekerjaan swasta, alamat jalan siaga nomor paten barat, pasar minggu, jakarta selatan. selanjutnya disebut sebagai pemohon iii nama zainal arifin mochtar, sh, l.l.m. pekerjaan pegawai negeri sipil pengajar, alamat perum dayu permai rw sinduhardjo, ngaglik, sleman, yogyakarta selanjutnya disebut sebagai pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada supriyadi widodo eddyono, s.h., taufik bahari, s.h., l.lm., uli parutan, s.h., l.lm., gillian deta arta sari, s.h., emerson yutbo, s.h., wahyu bagian, s.h., anggara, s.h., hermawan, s.h., kesemuanya advokat dan asisten advokat dari tim advokasi aliansi penyelamat mahkamah agung yang memilih domisili jalan kalibata timur iv d nomor jakarta selatanemohon, memeriksa bukti bukti:mohonan bertanggal mei sebagai berikut: para pemohon mengajukani. pendahuluan mahkamah agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, duktiundang undangan, dalam undang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd, dprd bukti dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan perundang undangan bukti bahwa undang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd, dprdtata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib dpr. bahwa dan undang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd, dprd menyatakan:sekurang kurangnya meliputi tata cara: (d) penyelenggaraan sidang rapat (h) pembuatan keputusan bahwa dalam undang undang nomor tahun menyatakan bahwa rancangan undang undang yang baik yang berasal dari dpr, presiden maupun dari dprd disusun berdasarkan program legislasi nasional. memiliki hak hak lainnya untuk terus dapat menyampaikan aspirasinya melalui anggota dpr yang telah dipilih atau terpilih: bahwa para pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesulitan pemohon untuk dapat mengikuti persidangan pembahasan ruu adalah sebuah kepentingan yang dilindungi oleh hukum (legally protected interest). namun, kedudukan pemohon bukan sebagai anggota dewan yang memiliki hak dan kewajiban mutlak untuk menghadiri (attending) dan mewakili (represent) dalam persidangan pembahasan ruu ma. bahwa pemohon sampai dengan pemohon tidak ada satupun yang memiliki hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh uud untuk mengikuti proses pengesahan atau persetujuan sebuah undang undang. pemohon hingga pemohon masing masing adalah seorang advokat, pengajar dan pegawai swasta pembayar pajak dan pegawai negeri sipil. keempat pemohon guo secara umum, tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menjadi para pihak yang ada dalam sebuah proses pembentukan undang undang, bahwa mengenai partisipasi masyarakat diatur dalam yang menyatakan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang undang dan rancangan peraturan daerah . bahwa pada tabib dpr diatur lebih lanjut mengenai siapa saja yang boleh mengikuti sidang yakni undangan, peninjau dan wartawan . hal ini diatur dalam bagian kedelapan peraturan tata tertib dpr. seseorang peninjau adalah mereka yang datang pada saat rapat tanpa undangan dan tidak memiliki hak suara, bicara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, sedangkan dalam tabib dpr hingga juga mengatur tentang partisipasi masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan lisan dan tertulis yang dibatasi waktunya yakni hari terhadap sebuah ruu, bahwa pemohon dalam hal ini, tidak memiliki hak yang diberikan oleh undang undang sebagai pembentuk undang undang. sehingga pada prinsipnya pemohon yang bukan merupakan anggota dpr atau pihak terkait seperti menteri atau presiden, tidak memiliki hak atau kewenangan konstitusional untuk memiliki kecakapan dalam mengajukan pengujian formil terhadap undang undang agobahwa meskipun para pemohon dikualifisir sebagai wni namun saya berpendapat bahwa tidak pula mengakibatkan pemohon memiliki kepentingan hukum (legal interest) dalam ranah kepentingan menurut undang undang, bahwa para pemohon yang merupakan seorang wni yang bekerja sebagai advokat, pengajar dan seorang pembayar pajak memang dimungkinkan untuk menjadi pemohon mahkamah konstitusi disebabkan statusnya sebagai wni yang dijamin dalam huruf mk. namun, dalam hal ini para pemohon tidak mampu membuktikan kerugian konstitusionalnya sebagaimana yurisprudensi yang berlaku mk, bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para pemohon yakni dengan dianggapnyarta yang menyatakan: negara indonesia adalah negara hukum", bahwa dengan tidak dapat mengikuti proses pembahasan ruu ma, para pemohon tidak serta merta telah dilanggar hak konstitusionalnya karena pemohon tetap dapat diakui, dijamin, mendapat perlindungan dan kepastian hukum melalui mekanisme perwakilan yang juga dianut oleh indonesia sebagai negara hukum, bahwa dengan tidak terbukti adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon, maka demikian (eo iso) tidak ada pula kerugian yang disebabkan oleh atas permohonan para pemohon. hal ini disebabkan, materi tidak mengatur mengenai hal hal yang merugikan pemohon. lebih spesifik lagi, para pemohon dan tidak memiliki hubungan logis apa pun logical link yang membuat para pemohon berkaitan langsung dengan ma.para pemohon tidak mampu membuktikan kerugian yang bersifat spesifik dan faktual atau setidaknya berpotensi secara wajar terjadi pada keempatnya. hal ini dikarenakan bahwa secara substantif tidak ada kerugian dan hubungan antara pemohon dengan undang undang yang sedang dibahas yakni mahkamah agung. dengan berlakunya ma, para pemohon masih tetap memiliki hak hak konstitusional yang dijamin oleh uud tanpa mengurangi hak hak konstitusional tersebut: bahwa kerugian yang didalilkan oleh para pemohon adalah karena para pemohon merasa bahwa prosedur pembentukan undang undang guo telah menyalahi aturan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. namun argumentasi para pemohon tidak dibuktikan dengan pemberian contoh kerugian konstitusional yang mana dimiliki dikarenakan batu uji yang digunakan adalah dan uud yang sama sekali tidak berkaitan mengenai hak dan kewenangan konstitusional para pemohon. pada subjek konstitusional yang diarahkan adalah: dpr dan presiden (dapat diwakilkan menteri). tidak pula kedua subjek ini melekat pada diri masing masing pemohopara pemohon mendalilkan kerugian sebagai wni, pembayar pajak dan pemerhati peradilan, karena para pemohon tidak dapat mengikuti proses pembahasan ruu ma. namun, hal ini tidak memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian dengan berlakunya ma. dengan kata lain, dengan berlakunya tidak mengakibatkan kerugian pada pemohon, melainkan proses yang ada dpr lah yang mengakibatkan para pemohon merasa dirugikan, sehingga klausulmenjadi tidak relevan. hal ini dikarenakan pada dasarnya yang menjadi permasalahan pokok bagi para pemohon adalah berlakunya prosedur pengambilan keputusan dpr, sehingga klausul bangunan yurisprudensi ini tidak dapat digunakan bagi para pemohon, bahwa lebih jauh lagi, tidak pula ditemukan hubungan sebab akibat (causal terbang) yang mampu menarik pemohon sampai dengan pemohon antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya ma. dengan kata lain, berlakunya sama sekali tidak akan mempengaruhi hak, kewajiban, aktivitas dan kehidupan para pemohon sebagai wni, pembayar pajak, advokat atau pengajarrugian yang dimaksud oleh pemohon adalah kerugian mengenai teknis prosedural persidangan dalam pembahasan dpr dan bukan isu konstitusional. pemohon mendalilkan bahwa hambatan untuk menghadiri pembahasan ruu telah membuat pemohon tidak mendapatkan haknya untuk memantau proses pembentukan undang undang. namun, jika diperhatikan, apakah memang jika nantinya dibatalkan maka pemohon akan dipulihkan haknya untuk kembali dapat terus memantau pembahasan per setiap pembentukan undang undang? bahwa pengujian ini, baik dikabulkan atau tidak, tetap tidak akan memulihkan kerugian yang dimaksud oleh pemohon. hal ini disebabkan karena kerugian yang disampaikan oleh pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional melainkan kerugian teknis semata, bahwa keberatan atas kerugian teknis ini tidak dapat diselesaikan dengan mencabut melainkan dengan cara penyelesaian teknis yang dapat diajukan lembaga dpr itu sendiri: bahwa saya berpendapat, dengan dikabulkannya permohonan pemohon, kerugian seperti yang didalilkan tidak serta merta hilang dan tidak akan terjadi, bahwa sekalipun, pada akhirnya mahkamah tetap akan mengabulkan permohonan pemohon, namun tidak ada jaminan bahwa prosedur pengambilan keputusan yang didalilkan oleh para pemohon tidak terjadi lagi. hal ini dikarenakan, pembatalan yang mahkamah lakukan adalah penghakiman pada proses pembentukan yang berakibat pada tidak berlakunya sebuah undang undang. dalam hal ini, ketidakberlakuan ma, tidak akan berdampak pada kerugian yang didalilkan para pemohon. legal standing pembayar pajak bahwa pemohon iii yang mengaku sebagai wni pembayar pajak dan oleh karenanya telah merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan proses pembentukan yang tidak sesuai dengan uud dalam hal digunakannya uang pajak sebagai salah satu anggaran yang digunakan dalam pembentukan perundang undangan tidak serta merta menjadikan pemohon iii memiliki kedudukan hukum (legal standing) mk, bahwa kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tidak boleh digeneralisasi atau disamaratakan untuk semua perkara, bahwa menurut pandangan saya.kekuasaan dpr untuk mengatur masalah pajak dan pengeluaran negara, bahwa saya berpendapat, generalisasi atas kedudukan hukum yang dimiliki oleh pemohon iii sebagai pembayar pajak tidak dapat diaplikasikan dalam permohonan mengenai pengujian ini. hal ini disebabkan, berlakunya ini sama sekali tidak merugikan pembayar pajak mana pun, sehingga pemohon iii sebagai pembayar pajak tidak memiliki kerugian konstitusional atas berlakunya ini. dalam perkara ini, saya menyatakan bahwa pemohon iii tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon karena tidak terpenuhinya unsur kerugian faktual (injury fact), spesifik dan potensial atas berlakunya ma, bahwa substansi permohonan para pemohon tidak terkait atau sama sekali tidak ada korelasi yang langsung dengan para pemohon karena undang undang guo mengatur tentang kekuasaan kehakiman (judicial power) sehingga para pemohon tidak memiliki kepentingan hukum (legal interest) dan juga tidak terpenuhinya syarat dalam yurisprudensi keputusan mk. bahwa berdasarkan pendapat hukum sebagaimana diuraikan atas, saya berpendapat secara konstitusional antara kerugian yang ditimbulkan dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian sama sekali tidak ada hubungan. karenanya mahkamah harus menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam makna tidak memiliki kepentingan hukum (legal interest) untuk mengajukan legal action, lagi pula para pemohon tidak dapat membuktikan kerugian yang spesifik, faktual dan potensial sesuai penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian: bahwa menggunakan syarat yurisprudensi tentang kerugian konstitusional pemohon tidak dapat diaplikasikan dengan status pemohon dalam perkara pengujian formil. legal standing advokat bahwa saya tidak sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa pemohon yang memiliki profesi sebagai advokat (pengacara) secara prima face memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan ini. dalam permohonan disebutkan bahwa pemohon memiliki kepentingan dalam hal mengenai pembayaran uang perkara sebagai salah satu syarat proses berbicara pengadilan. pemohon merasa bahwa pembayaran biaya perkara yang kerap pemohon ajukan pengadilan haruslah transparan dan diaudit: bahwa saya berpendapat alasan pemohon untuk memiliki keterkaitan dengan lebih tepat digunakan dalam pengujian materiil undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung. hal ini disebabkan, alasan pemohon sebagai advokat secara prima face memang dirugikan namun dalam konteks kerugian konstitusional individu terhadap materi muatan undang undang dan bukan konteks kerugian konstitusional terhadap proses pembentukan undang undang: bahwa klasifikasi kerugian yang dimiliki oleh pemohon adalah kerugian atas muatan materi undang undang. dalam hal ini, pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya yang menjelaskan tentang masuknya biaya perkara dalam penerimaan negara bukan pajak dan tidak dapat diperiksa bpk. secara substansial, pemohon sebenarnya hendak menguji materi muatan namun dikemas dalam pengujian formil: bahwa pemohon sebagai advokat, tetap menurut hukum tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam pengujian formil. hal ini disebabkan, pemohon tidak menegaskan pengaruh atau kerugian konstitusional terhadap proses pembentukan sebagaimana pokok permohonan pengujian yang dimohonkan oleh pemohon: bahwa pemohon sama sekali tidak menyatakan kerugian konstitusional atas pembentukan ma. pemohon bahkan tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara pembentukan dengan kepentingan hukum (legal interest) pemohon sebagai advokat. meskipun seorang advokat memiliki ruang lingkup yang terhubung dengan undang undang guo dalam lingkup materiil, namun pemohon tidak memiliki hubungan dengan proses pembentukan dalam lingkup formil: bahwa kepentingan hukum (legal interest) pemohon adalah untuk menghapus pengaturan dalam upaya transparansi pembiayaan pengadilan. pemohon telah mengajukan legal action berupa pengujian formil yang bertujuan untuk menguji proses pembentukan sebuah undang undang terhadap uud padahal tujuan dari pemohon sebagaimana yang terang dijelaskan dalam permohonan para pemohon yakni untuk mendapat transparansi pembiayaan pengadilan adalah isu hukum materiil yang lebih tepat diuji dalam pengujian materiil. dengan demikian, pemohon telah salah melakukan upaya hukum (legal action) yakni telah melakukan upaya hukum pengujian formil dan bukan pengujian materiil: bahwa pemohon selama persidangan tidak memperkuat alasan hukum yang rasional untuk dapat memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil mahkamah konstitusi. dengan demikian, pemohon merujuk pada upaya hukum yang salah untuk mencapai tujuan materil yang dimaksud: bahwa telah jelas menurut hukum, tidak tercapai syarat syarat bagi pemohon untuk mencapai justiciability, disebabkan ketidakcakapan hukum para pemohon untuk menjadi pemohon (subjek hukum) mahkamah konstitusi. pemohon tidak terbukti memiliki kerugian konstitusional yang dijamin oleh undang undang yang secara faktual, spesifik dan wajar berpotensi terjadi sehingga tidak memiliki kepentingan hukum dalam pengujian formil, syarat kerugian konstitusional pengujian formil bahwa saya berpendapat, kerugian konstitusional dalam pengujian formil pemohon harus diuji melalui standar yang berbeda. dalam pengujian formil, objek yang diuji pada dasarnya tidak menyangkut keabsahan suatu atau tertentu. hal ini disebabkan, pengujian formil lebih menekankan pada pengujian yang berkaitan dengan persoalan pembentukan undang undang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam uud bahwa seharusnya pengujian formil undang undang terkait pada kompetensi institusional guna menentukan kedudukan hukum pemohon, sehingga legal standing untuk mengajukan permohonan uji formil undang undang terhadap uud semestinya hanya diberikan secara terbatas kepada lembaga lembaga negara tingkat pusat dan daerah. hal ini sangat terkait dengan persyaratan hukum acara yang menyatakan bahwa pemohon dalam permohonannya wajib mencantumkan hak dan atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang undang. apabila dihubungkan dengan sudut pandang ketatanegaraan dalam uud yang memiliki kewenangan konstitusional adalah lembaga lembaga negara maupun dpr dan presiden yang memiliki hubungan dengan proses dan kewenangan legislasi itu, bahwa dalam aplikasi pengujian formil, kerugian konstitusional pemohon secara individual memiliki landasan yang sangat lemah. bahkan kerugian konstitusional individual tersebut dapat diabaikan karena tidak esensial atau dalam posisi orbiter ikta. hal ini dikarenakan hak konstitusional yang dimiliki oleh perorangan belum tentu mengalami kerugian walaupun organ pembentuk undang undang keliru menerapkan prosedur formal pembentukan undang undang seperti yang telah diatur dalam uud ahmad syahrial: bahwa pada tataran praktik, pemohon perorangan akan sangat sulit untuk memiliki kepentingan hukum (legal interest) sebagai pemohon dalam perkara pengujian formil. hal ini disebabkan, pemohon perorangan tidak memiliki kepentingan hukum (legal interest) yang dijamin oleh uud untuk mendapatkan kedudukan hukum (legal standing) mahkamah konstitusi. bahwa pada akhirnya, dikabulkannya pengujian formil atas suatu undang undang akan berdampak pada pembatalan sebuah undang undang secara keseluruhan. ada pun alasan yang paling tepat untuk melakukan pembatalan undang undang tersebut adalah bahwa organ pembentuk undang undang baik legislatif maupun eksekutif telah keliru menetapkan atau dalam melahirkan suatu undang undang (law making power), bahwa untuk memberikan nuansa, perspektif, dengan visi integral tentang syarat syarat hukum untuk pengujian formil undang undang mahkamah konstitusi, maka konstruksi syarat kerugian konstitusional pengujian formil harus didasarkan pada hal hal berikut: keberadaan legal constitutional rights bahwa berdasarkan uud disebutbahwa melalui uud subjek hukum yang berhak dan berwenang untuk membentuk sebuah undang undang adalah dpr dan presiden. kedua subjek hukum ini secara konstitusional memiliki legal constitutional rights yang dijamin oleh uud untuk terlibat dalam pembentukan undang undang: bahwa sejalan dengan timbulnya hak hukum konstitusional untuk membentuk undang undang, dpr dan presiden merupakan subjek hukum yang paling tepat untuk dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional atau adanya prosedur yang salah dalam pembentukan undang undang. sebagai subjek subjek konstitusional yang terlibat, dpr dan presiden adalah aktor aktor yang memiliki legal constitutional rights untuk dirugikan oleh salah satu pihak dalam proses pembentukan sebuah undang undang, bahwa sejatinya dpr dan presiden memiliki hak konstitusional secara hukum untuk dapat menjadi pihak pihak yang dirugikan dalam proses pembentukan undang undang. hal ini disebabkan, hanya dpr dan presiden (dapat diwakilkan oleh menteri dalam pembahasan ruu) yang memiliki hubungan konstitusional dengan proses pembentukan sebuah undang undang: keberadaan legal constitutional interest pemohon bahwa dimungkinkan pula badan hukum publik atau pejabat publik lainnya memiliki kewenangan untuk menjadi pemohon pengujian formil mk. hal ini harus dibatasi dengan adanya legal constitutional interest (kepentingan hukum konstitusional) yang jelas pada substansi permohonan pemohon. misalnya badan hukum publik seperti dprd dapat menjadi pemohon pengujian formil dengan alasan hukum bahwa pembentukan sebuah undang undang telah salah menurut konstitusi yakni tidak dibuat oleh lembaga organ yang tepat atau dibentuk dalam formulasi yang salah. bahwa sebagai ilustrasi, dprd sebagai badan hukum publik dapat mengajukan uji formil dengan alasan bahwa sebuah undang undang seharusnya diatur oleh peraturan daerah, dan bukan dalam formulasi undang undang. dalam hal ini, pengujian formil dapat dilakukan oleh pemohon yang merupakan badan hukum publik, bahwa pengujian formil juga dapat dimohonkan oleh para pejabat publik, misalnya salah satu kementerian negara merasa dirugikan dengan disahkannya sebuah undang undang yang tidak melibatkan kementerian negara tersebut dan salah menerapkan formulasi bentuk undang undang: bahwa pengujian formil yang didasarkan hanya pada kepentingan individual yang abstrak dan absurd menjadi sangat sulit diukur sebagai kerugian konstitusional sebagai mana dalam permohonan para pemohon, sehingga pembuktian kerugian konstitusional permohonan pemohon dalam pengujian formil memang harus didasarkan pada lembaga lembaga atau jabatan jabatan yang telah jelas memiliki hubungan dengan pembentukan sebuah undang undang, bahwa para pemohon juga tidak dapat menghadirkan ahli pada persidangan yang menegaskan kedudukan hukum pemohon. sementara hanya memberikan keterangan tertulis ahli pemohon yakni saudi isra, ternyata lebih menekankan pendapatnya mengenai pokok permohonan yakni pengujian formil undang undang dan sama sekali tidak menyinggung kedudukan hukum dari para pemohon dalam perkara guo sehinggabahwa selanjutnya undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan menyatakan bahwa tingkat tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rapat komisi panitia alat kelengkapan dpr yang khusus menangani bidang legislasi dan paripurna, bahwa selanjutnya undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan ditegaskan dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan dengan pernyataanpr . bahwa berdasarkan peraturan perundang undangan atas, dewan perwakilan rakyat telah menetapkan peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat melalui keputusan dpr nomor dpr ri1 tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat ri, yang salah satu ketentuannya telah secara khusus mengatur mengenai proses pembuatan undang undang bukti bahwa berdasarkan peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat jenis rapat dpr adalah: rapat paripurna. selanjutnya menyatakan rapat paripurna adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan dpr dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang dprketerangan ahli pemohon lebih relevan untuk dinilai dalam pokok permohonan. bahwa ahli pemohon sama sekali tidak memberikan pendapatnya guna memperkuat kepentingan hukum (legal interest) pemohon untuk memiliki legal standing mahkamah konstitusi. ahli pemohon memberikan pemaparan sebatas syarat syarat pembentukan undang undang baik dalam konteks kehadiran administratif dan fisik yang menjadi pokok permohonan pengujian formil dalam perkara ini. para ahli tidak memberikan penjelasan tentang syarat syarat kerugian konstitusional yang diderita oleh pemohon sesuai dengan yurisprudensi putusan untuk menjadi landasan pemberian legal standing bagi pemohon, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas dalam rangkaian satu dengan yang lain, saya berpendapat bahwa permohonan para pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum: bahwa dengan dinyatakannya permohonan para pemohon tidak tepat dan tidak beralasan maka sesuai proses orde yang berlaku maka terhadap pokok permohonan para pemohon, adalah irrelevant dipertimbangkan untuk diberi penilaian hukum. bahwa good non sekalipun permohonan para pemohon dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sesuai dengan dan yurisprudensi tetap mk, selanjutnya bawah ini sebagai gambaran akan dipertimbangkan tentang pokok permohonan, yaitu berkaitan dengan syarat hukum pengujian formil undang undang. pokok permohonan bahwa meskipun dalam hal pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang telah diuraikan atas. namun, pengujian yang diajukan merupakan pengujian formil untuk mendapatkan pandangan hukum bagi mahkamah konstitusi. oleh karenanya, guna memberikan wacana hukum tentang perkara pembentukan undang undang (pengujian formil) maka diberikan juga pendapat hukum mengenai pokok permohonan yang diuraikan melalui argumentasi hukum yang diuraikan bawah ini: bahwa dari fakta hukum yang didapatkan dari polita dan petit, bukti bukti surat dan alasan alasan hukum, serta keterangan saksi dan ahli para pemohon, serta keterangan pemerintah dan dpr, maka beberapa pertanyaan hukum yang harus diberi penilaian hukum adalah sebagai berikut: apakah syarat syarat hukum yang harus dipenuhi untuk mengesahkan suatu undang undang? apakah kehadiran anggota sidang dalam pengambilan keputusan dalam sidang paripurna didasarkan pada suara fraksi ataukah perorangan anggota dpr? bagaimanakah status hukum peraturan tata tertib dalam peraturan perundang undangan? bahwa sebelum menjawab pertanyaan hukum atas, terlebih dahulu dikemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa uud menyatakan dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang. kekuasaan membentuk undang undang tersebut kemudian menjadi salah satu fungsi utama dpr yakni fungsi legislasi. bahwa dengan merujuk dan uud ternyata uud memberikan dua syarat konstitusional dalam tata cara pembentukan suatu undang undang yaitu: tata cara pembentukannya harus sesuai dengan undang undang. setiap rancangan undang undang mendapat persetujuan bersama antara presiden dan dpr. bahwa dari polita, bukti bukti surat, dan keterangan pemerintah dan keterangan dpr terdapat fakta hukum berikut ini: bahwa undang undang yang dimohonkan pengujian cast tentang mahkamah agung telah disahkan oleh presiden pada tanggal januari yang dicatat dalam lembaran negara republik indonesia dan tambahan negara nomor dengan demikian, tentang mahkamah agung telah memenuhi ketentuan dalam: yang berbunyiyang berbunyibahwa untuk memenuhi kehendak uud telah dibentuk undang undang nomor tahun tentang pembentukkan peraturan perundang undangan, dengan ketentuan sebagai berikut: jenis dan hierarki perundang undangan adalah: (i) uud (ii) undang undang perpu, (iii) peraturan pemerintah, (iv) peraturan presiden, dan (v) perda (vide 2004j|. pembahasan ruu dpr dilakukan oleh dpr bersama presiden atau menteri yang ditugasi (vide cc. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan ruu diatur dengan peraturan tata tertib (vide keputusan dpr nomor dpr ri tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat ri) bahwa dari landasan konstitusional sebagaimana diuraikan atas dapat disimpulkan bahwa uud maupun tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur atau tata cara pembentukan suatu undang undang melainkan hanya perintah pembentukan peraturan perundang undangan dan hanya memberikan semangat (spirit) sedangkan prosedur atau tata cara secara rinci diserahkan sepenuhnya kepada undang undang bawahnya yakni tentang pembentukan peraturan perundang undangan. bahwa samping itu pula, tentang susuk memberikan wewenang kepada dpr membentuk undang undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama yang mengharuskan adanya persetujuan bersama (wils overstemming) yang mengikat bagi presiden dan dpr sedangkan tata cara mengenai pelaksanaan wewenang tersebut, undang undang guo memerintahkan pembentukan peraturan tata tertib dpr. bahwa peraturan tata tertib dpr guo mensyaratkan,bahwa syarat kuorum tersebut apabila tidak tercapai harus ditunda paling banyak kali dengan tenggang waktu tidak lebih dari jam, dan apabila dalam rapat paripurna tetap belum tercapai maka terlebih dahulu diadakan konsultasi antar pimpinan dpr dan unsur fraksi. bahwa secara substansial, pengaturan prosedur pembentukan undang undang diatur melalui tiga peraturan yang berbeda. pertama, adalah melalui undang undang dasar yakni dan uud kedua, adalah melalui tentang pembentukan peraturan perundang undangan. hingga ketiga, adalah melalui tata tertib dpr yakni keputusan dpr nomor dpr ri tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat ri: bahwa ketiga pengaturan tersebut saling melengkapi satu sama lain. uud memberikan aturan dasar yang bersifat generalis, yang menyatakan bahwa pembentukan sebuah undang undang harus memenuhi syarat yakni dpr adalah lembaga yang berwenang membentuk undang undang dan kedua, dibutuhkan persetujuan bersama antara dpr dan presiden dalam membentuk undang undang. bahwa pengaturan ini kemudian ditutup dengan uud yang memberikan mandat untuk membuat ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan undang undang melalui undang undang. hingga lahirlah tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang tidak mengatur lebih rinci tentang prosedur pembentukan undang undang dalam tataran pengambilan keputusan. hanya mengatur tentang asas asas pembentukan undang undang yang baik, kemudian memberikan detil teknis perancangan perundang undangan atau yang dikenal dengan (legislative drafting). bahwa kekosongan hukum mengenai bagaimana teknis pengambilan keputusan dalam penyelamatan pembentukan sebuah undang undang kemudian dipenuhi oleh tata tertib dpr melalui keputusan dpr nomor dpr ri tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat tabib dpr), sehingga proses pembentukan sebuah undang undang dapat diklasifikasi sebagaimana tabel berikut: esa dewan perwakilan peraturan perundang meliputi pengambilan rakyat memegang undangan harus keputusan dalam rapat kekuasaan membentuk berdasarkan pada asas paripurna yang didahului undang undang pembentukan peraturan oleh: perundang undangan laporan hasil setiap rancangan yang baik yang meliputi: pembicaraan tingkat undang undang kejelasan tujuan pendapat akhir dibahas oleh dewan (b. kelembagaan atau fraksi yang disampaikan perwakilan rakyat dan organ pembentuk yang oleh anggotanya apabila presiden untuk tepat dipandang perlu dapat mendapat persetujuan |c. kesesuaian antara pula disertai dengan bersama jenis dan materi muatan catatan tentang sikap dapat dilaksanakan fraksinya, dan presiden pendayagunaan dan pendapat akhir mengesahkan kehasilgunaan presiden yang rancangan undang kejelasan rumusan, disampaikan oleh undang yang telah dan menteri yang disetujui bersama |(g. keterbukaan. mewakilinya. untuk menjadi undang undang. ketentuan lebih lanjut pembahasan rancangan setiap rapat dpr rapat tentang tata cara undang undang dpr mengambil keputusan pembentukan undang dilakukan oleh dpr apabila dihadiri oleh lebih undang diatur dengan bersama presiden atau dari separuh jumlah undang undang menteri yang ditugasi. anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksirancangan undang keputusan berdasarkan undang yang telah mufakat adalah sah disetujui bersama oleh apabila diambil dalam dpr dan presiden, rapat yang dihadiri oleh disampaikan oleh anggota dan unsur fraksi, pimpinan dpr kepada sebagaimana dimaksud presiden untuk disahkan pada menjadi undang dan disetujui oleh semua undang, yang hadir. bahwa mahkamah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh uud salah satunya adalah menguji undang undang terhadap uud pengujian konstitusional berkaitan dengan tiga pertanyaan hukum yaitu (i) apakah suatu undang undang bertentangan dengan uud (ii) apakah pembentukan undang undang telah sesuai dengan uud dan (iii) apakah dengan adanya undang undang yang dimohonkan pengujian merugikan hak konstitusional pemohon, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata pembentukan undang undang yang dimohonkan pengujian telah dibentuk oleh badan lembaga yang sesuai oleh uud atau dengan kata lain pembentukkan undang undang guo dibentuk oleh dpr dan presiden dan telah mendapat persetujuan bersama sebagaimana keterangan pemerintah dan dpr dalam persidangan tanggal oktober bahwa terkait dengan pelanggaran peraturan tata tertib, mahkamah tidak berwenang menguji undang undang dengan batu uji peraturan tata tertib, sepanjang terjadi pelanggaran tata tertib guo, mahkamah mendasarkan pada keputusan badan kehormatan dpr dalam putusan perkara etik nomor kep bk iv yang menyatakan tidak terjadi pelanggaran kode etik dan peraturan tata tertib dpr sehingga dalil hukum para pemohon sepanjang telah terjadi pelanggaran peraturan tata tertib harus dikesampingkan, bahwa keterangan tertulis ahli pemohon yakni saudi isra menyatakan kehadiran fisik untuk mencapai kuorum sebagai sebuah keharusan dalam pengambilan keputusan pembentukan undang undang diperlukan untuk tiga alasan mendasar, pertama, sebagai pelaksanaan konkret konsep perwakilan rakyat. kedua, sebagai mekanisme internal bagi para anggota legislatif yang tidak ikut membahas ruu tersebut. ketiga, kehadiran fisik untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemungutan suara (voting). bahwa terhadap satu satunya keterangan ahli pemohon tersebut, saya berpendapat kehadiran anggota dpr dalam sidang paripurna memang merupakan kewajiban konstitusional anggota dpr. akan tetapi, dalam praktik konvensi legislasi dpr, kehadiran angota dpr dalam sidang paripurna untuk mengesahkan suatu undang undang sering kali hanya didasarkan atas pemenuhan syarat administratif melalui pembubuhan tanda tangan pada daftar hadir, bahwa mekanisme pembubuhan tanda tangan pada daftar hadir guna menunaikan kewajiban administratif internal dianggap sebagai persetujuan atas keputusan yang diambil dalam rapat paripurna guo. pengaturan dan mekanisme kebiasaan ini sepenuhnya menjadi kewenangan dpr selama tidak bertentangan dengan uud maka, demi kepastian hukum, dapat pula dibenarkan bahwa kehadiran fisik bukan prasyarat utama dalam rapat pengesahan undang undang sepanjang bukan dalam konteks pemungutan suara (voting). bahwa saya berpendapat, demi kepastian hukum dan asas manfaat, maka apabila konvensi legislasi ini ditolak oleh mahkamah maka hal serupa harus dapat diterapkan pada produk undang undang dari dpr lainnya yang juga harus dianggap tidak sah disebabkan konvensi ini: bahwa pada keterangan tertulis ahli pemohon yakni saudi isra memberikan wacana terapi kejut (shock therapy) bagi anggota dpr. maka saya berpendapat bahwa bukan tugas mahkamah untuk memberikan evaluasi terhadap kinerja dpr dalam hal fungsinya sebagai legislator. bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dpr dan memberikan sanksi atau hukuman atas tugas konstitusional dpr tersebut, bahwa terhadap pendapat ahli pemohon yang disampaikan dalam keterangan tertulis bertanggal oktober maka saya berpendapat bahwa keterangan ahli pemohon tidak tepat menurut hukum, dan oleh karenanya harus dikesampingkan. sebaliknya keterangan ahli guo berlaku dan tepat pada situasi dan kondisi dpr yang sudah modern dan matang, bahwa peraturan tata tertib dpr juga tidak mengatur secara tegas, apakah kehadiran anggota dpr dalam rapat paripurna pengesahan suatu undang undang harus dihadiri sekurang kurangnya separuh lebih dari anggota ataukah kehadiran fraksi. menurut pendapat saya, kehadiran anggota dpr dalam rapat paripurna cukuplah separuh dari jumlah fraksi bukan separuh dari jumlah anggota karena fraksi adalah representasi pilihan rakyat: bahwa berdasarkan keterangan dari pemerintah (@omaruddin) serta keterangan dari dpr nursyahbani katjasungkana), didapatkan fakta hukum bahwa tiga kriteria untuk mengatakan bahwa sebuah undang undang telah dibentuk secara benar antara lain adalah: peraturan perundang undangan tersebut telah ditetapkan dalam bentuk yang tepat, oleh institusi yang tepat dan menurut prosedur yang tepat, bahwa ketiga kriteria pembentukan undang undang ini sudah dipenuhi dalam pembentukan yakni sudah diformulasikan dalam bentuk undang undang dan dibentuk oleh institusi yang tepat yakni dpr sebagai institusi yang memiliki kewenangan membentuk undang undang. dalam persoalan prosedural pun, badan kehormatan dpr telah memberikan putusan etikundang undangan dan kode etik dpr atau dengan kata lain tidak melakukan pelanggaran prosedural: bahwa berdasarkan fakta hukum atas, dapat disimpulkan semua kriteria telah dipenuhi pembentukkan tentang mahkamah agung sehingga dapat dikatakan bahwa telah dibentuk dengan benar, bahwa pengujian formil yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah bukan menguji pembentukan dengan uud melainkan hendak menguji proses pembentukan dengan dan tata tertib dpr (vide keputusan dpr nomor dpr ri i yang bukan merupakan isu konstitusional melainkan isu teknis prosedural yang notabene telah disahkan oleh presiden dan badan kehormatan yang menyatakan tidak ada pelanggaran prosedural dalam pembentukan ma, hierarki perundang undangan bahwa pokok permohonan adalah menguji proses pembentukan terhadap uud namun yang menjadi permasalahan adalah uud hanya mengatur garis garis besar tentang proses pembentukan sebuah undang undang. mengatur tentang subjek hukum yang memiliki kekuasaan membentuk undang undang yakni dpr dan pengesahan bersama antara dpr dan presiden: bahwa para pemohon berpendapat pembentukkan inkonstitusional karena peserta rapat paripurna yang hadir dianggap tidak memenuhi kuorum dan dalam pembahasan per tidak dilakukan secara terbuka. namun, pengaturan tentang persetujuan mayoritas dan kuorum hanya diatur pada peraturan tata tertib dpr dan bukan berada pada tataran uud maupun sehingga yang menjadi pertanyaan adalah peraturan mana yang digunakan untuk menguji konstitusionalitas proses pembentukan undang undang? bahwa dalam menjawab pertanyaan atas kemudian melahirkan setidaknya tiga alternatif argumentasi jawaban: pertama, bahwa konstitusionalitas pembentukan undang undang hanya dapat diuji dengan uud hal ini mengakibatkan, selama unsur unsur uud terpenuhi (dalam hal organ pembentuk yakni dpr dan disahkan bersama oleh presiden) maka sebuah undang undang sudah dianggap konstitusional. kedua, bahwa konstitusionalitas pembentukan undang undang dapat diuji melalui uud dan (secara kumulatif). argumentasi ini dibangun didasarkan pada amanat uud yang menyatakan bahwa tata cara pembentukan undang undang diatur lebih lanjut dalam undang undang (dalam hal ini adalah sehingga baik uud maupun menjadi batu uji bagi penentuan konstitusionalitas pembentukan undang undang. ketiga, bahwa konstitusionalitas pembentukan undang undang dapat diuji melalui uud dan peraturan tata tertib dpr nomor dpr ri ketentuan administratif seperti suara mayoritas, kuorum dan jumlah peserta rapat menjadi sangat menentukan disebabkan peraturan tata tertib dpr yang mengatur sangat rigid mengenai pengesahan sebuah undang undang. bahwa menggunakan teori hirarki perundang undangan hans kersen akan memberikan pemahaman bahwa peraturan yang lebih tinggi merupakan dasar atau landasan bagi pembentukan norma yang ada dibawahnya. begitupun sebaliknya, bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. bahwa dari tiga norma yang dijadikan batu uji yakni uud dan peraturan tata tertib dpr, hirarki norma yang paling tinggi duduki oleh uud yang merupakan aturan dasar negara staatsgrundgesetz). sedangkan hierarki norma berikutnya adalah sebagai undang undang formal formerly geser) dan ketiga adalah peraturan tata tertib dpr sebagai peraturan pelaksana internal. bahwa ketiga pengaturan pembentukan perundang undangan ini memiliki hierarki yang berbeda beda yang memiliki tingkat keterikatan berbeda beda. dalam hal ini, uud memiliki sifat yang mutlak dan wajib dijalankan, bersamaan dengan itu sebagai mandat dari uud juga memiliki sifat mengikat umum keluar yang mengikat siapa saja wni, sedangkan, peraturan tata tertib dpr, meskipun mengatur pengambilan keputusan tentang pembentukan undang undang, namun tidak memiliki kekuatan untuk mengikat keluar. artinya peraturan tata tertib dpr hanya merupakan mekanisme internal atau pengaturan lokal dan sepihak dari dan untuk anggota dpr dan pihak pihak terkait dengan pembentukan perundang undangan. jenis perundang sifat maen undang undang dasar aturan dasar negara staatsgrundgesetz), bersifat umum, mengikat seluruh sistem ketatanegaraan, wni undang undang nomor undang undang formal formerly geser), bersifat tahun tentang umum, mengikat seluruh proses pembentukan pembentukan peraturan sebagaimana yang dimandatkan oleh uud peraturan tata tertib bersifat khusus, hanya mengatur proses administratif dpr melalui keputusan pembentukan perundang undangan. hanya dibentuk dpr dpr bagi dan untuk anggota dpr serta pihak pihak terkait ri tentang saja dalam pembentukan sebuah undang undang. peraturan tata tertib hanya berlaku kedalam dan terbatas menjadikan dewan perwakilan rakyat peraturan tata tertib dpr tidak dapat menjadi tabib dpr). norma umum yang berlaku umum sehingga tidak dapat disejajarkan dengan apalagi uud bahwa pada kenyataannya ketiga norma ini tidak memiliki kedudukan yang sederajat. dengan kata lain uud menjadi norma tertinggi yang harus (wajib) dijadikan patokan dasar dalam menentukan konstitusionalitas pembentukan undang undang. bahwa berdasarkan uud telah ditentukan bahwa pembentukan undang undang dilaksanakan oleh dpr dengan persetujuan bersama presiden. dalam kasus pembentukan ma, kedua syarat ini telah dipenuhi melalui lima fakta hukum yakni: bahwa telah dilaksanakan rapat paripurna dan sesuai dengan badan kehormatan dpr, tidak ada pelanggaran atas penyelenggaraan rapatperaturan tata tertib dewan perwakilan rakyat menyatakan:paripurna tersebut. dengan demikian, proses persetujuan dpr telah dilalui tanpa pelanggaran hukum yang menyebabkan proses pembentukan menjadi cacat hukum. hal ini dibuktikan melaluiatau dengan kata lain tidak melakukan pelanggaran prosedural: bahwa telah mendapatlembaran negara nomor bahwa berdasarkan keterangan pemerintah dan keterangan dpr pada tanggal september yang pada pokoknya menyatakan bahwa prosedur pembentukan tentang mahkamah agung telah sah menurut hukum, bahwa berkaitan dengan kuorum, maka kehadiran para peserta rapat telah ditandai dengan bukti tanda tangan orang dari orang anggota dpr ri, sedangkan, bagi peserta yang walk out sebagai tindakan politis atau kepentingan pribadi maka tetap dianggap hadir: bahwa sesuai risalah sidang pada desember maka dari fraksi menyetujui ruu untuk disahkan, dan hanya satu fraksi yang menolak yakni f pdip sedangkan f pks tetap menyetujui dengan sejumlah catatan: bahwa berdasarkan lima fakta hukum atas, sebagaimana yang telah disampaikan baik dpr maupun pemerintah dalam sidang tanggal september merupakan standar konstitusionalitas yang diberikan oleh uud sebagai aturan dasar negara staatsgrundgesetz). sehingga secara konstitusionalitas sebuah pembentukan undang undang telah tercapai, bahwa pemohon tetap berpendirian proses pembentukan dianggap bertentangan dengan peraturan tata tertib dpr ri. hal ini berarti pemohon hendak menguji konstitusionalitas sebuah pembentukan undang undang dengan peraturan tata tertib dpr, bahwa mempertandingkan hierarki perundangan uud dibandingkan (vs) peraturan tata tertib dpr sangatlah tidak sebanding. hierarki uud memiliki kedudukan norma yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan tata tertib dpr, sehingga untuk menguji konstitusionalitas sebuah undang undang tidak dapat digunakan peraturan tata tertib dpr melainkan harus menggunakan uud bahwa penggunaan peraturan tata tertib dpr sebagai batu uji dalam pengujian formil juga merupakan sebuah tindakan hukum yang kurang tepat. mengingat peraturan tata tertib dpr adalah peraturan yang bersifat internal, mengikat dalam dan tidak dapat disejajarkan dengan uud maupun bahwa mendudukkan tata peraturan dalam hierarki yang tepat akan menjadikan tata hukum indonesia menjadi lebih teratur. hal ini tentunya akan memberikan kepastian hukum yang jauh lebih besar bagi masa depan hukum indonesia, sehingga dimasa depan setiap orang mampu pendudukan norma untuk selalu bersesuaian dengan konstitusi sebagai norma dasar yang utama yakni konstitusi, asas asas formil bahwa sebagai salah satu gagasan, dapat pula digunakan standar yang ditetapkan oleh van der lies dalam bukunya het wetsbegrip beginselen van behoorlijke regelgeving mengenai asas asas pembentukan peraturan negara yang baik (beginselen van behoorliike regelgeving) dalam asas asas formil dan materiil. adapun asas formal tersebut adalah asas tujuan yang jelas (begins van zuidelijk doelstelling) asas organ lembaga yang tepat (begins van het just organ) asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkeheids begins) asas dapat dilaksanakan (het begins van uitvoerbaarrheid) asas konsensus (het begins van consensus) bahwa menggunakan lima parameter atas, maka proses pembentukan telah sesuai dengan asas asas formal menurut van der lies, dengan sejumlah alasan yakni: bahwa dibentuk dengan tujuan memperbaharui pengaturan mengenai ma, yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang telah diamanatkan oleh juncto uud (asas tujuan yang jelas): bahwa juga telah dibentuk oleh lembaga yang tepat yakni dpr sebagaimana amanat uud menyatakan: dpr memegang kekuatan membentuk undang undang (asas organ lembaga yang tepat), bahwa kepentingan adalah mengatur hal hal yang memang secara umum diperlukan sebagai amanat dari konstitusi. dan dilaksanakan sesuai dengan lingkupnya yakni mengatur lembaga peradilan dalam hal ini (asas perlunya pengaturan dan asas dapat dilaksanakan), bahwa juga telah mendapat konsensus baik dari dpr maupun presiden yang dibuktikan dengannegara nomor dengan demikian, asas konsensus telah terpenuhi dengan persetujuan dpr dan presiden sebagaimana dimaksud dalam uud bahwa melalui penilaian atas, asas asas pembentukan undang undang yang baik telah dipenuhi oleh dengan terpenuhinya asas asas formil menurut van der lies, bahwa tentang pembentukan peraturan perundang undangan juga telah memberikan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik yang meliputi: (a) kejelasan tujuan, (b) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, (c) kesesuaian antara jenish) keterbukaan: bahwa pemohon menyatakan prinsip keterbukaan telah diabaikan dalam pembentukan ma. namun sejatinya prinsip keterbukaan ini harus ditafsirkan melalui batasan batasan yang ditentukan melalui peraturan yang berlaku. prinsip keterbukaan harus terlebih dahulu dilandaskan pada hak dan kewenangan yang dimiliki oleh para pemohon. dalam hal ini, para pemohon hanya memiliki hak untuk menjadi peninjau dan bukan peserta rapat. berdasarkan peraturan tata tertib dpr, seorang peninjau tidak memiliki hak suara, bicara dan tidak dapat menyatakan sesuatu. dalam hal ini, kewenangan para pemohon untuk mengikuti seluruh proses pembentukan sebuah undang undang tidak mutlak adanya, bahwa pada prinsipnya asas keterbukaan juga telah dianggap telah terpenuhi dengan adanya, bahwa berdasarkan uji terhadap asas asas formil tersebut maka dapat dikatakan bahwa proses pembentukan sudah memenuhi prosedur pembentukan undang undang yang baik. adapun permasalahan yang didalilkan oleh para pemohon bukan merupakan permasalahan prinsip mengenai pembentukan perundang undangan melainkan permasalahan teknis semata. oleh karenanya, dalil permohonan para pemohon tidak tepat dan tidak beralasan, bahwa baik dalam kedudukan hukum maupun pokok permohonan pemohon tidak dapat membuktikan argumentasi hukumnya sesuai dengan ketentuan menurut maupun huruf maka permohonan para pemohon tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan, bahwa dalam perkara pengujian formil ini, apabila permohonan dikabulkan, maka implikasi hukumnya adalah sistemik dan masif yang akan melumpuhkan ma, selain itu pula yang diujikan dalam perkara ini akan batal secara keseluruhan yang akan mengakibatkan tidak ada lagi payung hukum keberadaan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang diamanatkan dalam konstitusi yakni mahkamah agung (vide dan uud bahwa dampak sistemik ini akan menimbulkan guncangan pada pilar pilar kekuasaan kehakiman indonesia sehingga dampak dari permohonan ini akan sangat merugikan lebih banyak kepentingan hukum bangsa indonesia, bahwa jika dibandingkan antara kerugian konstitusional pemohon yang tidak jelas dengan kerugian kepentingan hukum secara nasional yang akan terjadi maka saya berpendapat permohonan ini tidak relevan dan oleh karenanya harus ditolak: bahwa menggunakan teori hierarki perundang undangan, para pemohon secara tidak tepat menyejajarkan peraturan tata tertib dpr dengan uud dalam hal pemenuhan syarat syarat dalam uud telah terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk menyejajarkan peraturan tata tertib dpr dengan uud hal ini disebabkan kedudukan perundang undangan uud sebagai staatsgrundgesetz tidak dapat disejajarkan dengan peraturan tata tertib dpr yang merupakan derivasi dari undang undang dan merupakan kebutuhan internal dpr: bahwa secara prinsipil asas asas formil pembentukan perundangan undangan telah pula dipenuhi oleh pembentukan ma. sehingga permasalahan teknis prosedural dapat dikesampingkan, bahwa pokok permohonan para pemohon nyata menurut hukum tidak dapat membuktikan dalil dalilnya bahwa pembentukan tentang mahkamah agung adalah bertentangan dengan prosedur pembentukan undang undang sesuai dengan uud sehingga pembentukan tentang mahkamah agung sudah sesuai dengan proses pembentukan perundang undangan sebagaimana prosedur yang dimaksud dalam uud bahwa dalam hal kedudukan hukum (legal standing), sebagaimana diuraikan secara jelas atas, para pemohon tidak dapat membuktikan kerugian konstitusional secara spesifik, faktual dan potensial sesuai penalaran yang wajar dengan berlakunya undang undang guo. juga para pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan dalam pembentukan berdasarkan uud karenanya permohonan para pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum dan untuk itu menurut hukum harus ditolak. pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim konstitusi achmad nowiki. pengujian formil berkenaan dengan proses penyusunan suatu undang undang, apakah bertentangan dengan konstitusi?. pertanyaannya, siapakah yang berhak mengajukan permohonan pengujian formil? (subjek), apakah yang menjadi objek pengujian? (object itis), dan kerugian konstitusional apakah yang diderita oleh para pemohon pengujian formil?. meskipun mahkamah telah menerbitkan pmk pmk yang dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut pengujian undang undang baik materiil maupun formil sebagaimana dimaksud oleh dan namun belum ada ketentuan tentang pengertian yang merupakan jawaban terhadap tiga hal tersebut atas, yakni tentang subjek, objek dan kerugian konstitusional dalam pengujian formil.. siapakah yang haknya dijamin oleh undang undang dasar tatkala berlangsungnya suatu proses pembuatan undang undang? uud dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang, ny. dengan demikian maka pemohon adalah orang yang hak konstitusionalnya sudah diberikan oleh undang undang dasar dalam proses pembentukan undang undang, dalam kualifikasinya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat atau presiden jika dalam proses tersebut hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan karena kesalahan prosedur. proses pembentukan undang undang tersebut merupakan prosedur dan mekanisme yang mengikat bagi setiap orang seperti yang ditentukan oleh undang undang dasar austin menyebut mereka sovereign the sovereign the sole author all our positive law, austin dalam hal ini harus ditemukan hubungan antara kerugian konstitusional dengan hak atau kewenangan konstitusional. pihak terkait. apakah dimungkinkan adanya pihak terkait? bahwa prosedur pembentukan undang undang kemudian diatur lebih lanjut dalam tentang tata cara pembentukan undang undang tujuh butir yakni:dari tujuh butir asas tersebut yang menyangkut proses pembentukan undang undang yang disalahkan oleh pemohon adalah asas keterbukaan sebagaimana dicantumkan dalam huruf bahwa tata cara pembentukan undang undang harus berlandaskan asas keterbukaan. berdasarkan asas ini dibuka kesempatan kepada masyarakatsekalipun demikian tidak semua orang mempunyai kepentingan langsung dengan isi rancangan undang undang tersebut. yang berkepentingan langsung dengan ruu guo adalah mereka yang terkena efek ketentuan yaitu para hakim agung, panitera, calon hakim agung dan mereka yang disebut sebut dalam undang undang guo. asas keterbukaan memberi peluang agar merekamerekalah yang mempunyai kepentingan utama (vital interest). pemberian kesempatan ini untuk memenuhi pertimbangan utama bagi procedural fairness. pertimbangan utamanya ialah: pertama penghormatan atas kemuliaan manusia (human dignity), yang intinya individu tidak seharusnya dibebani dengan keputusan yang menyangkut kepentingan vital (vital interest) mereka, jika tidak ada kesempatan untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses pengambilan keputusan individuals should not have decisions made about their vital interests, without having opportunity influence the outcomes those decisions). kedua ialah, dengan adanya keterbukaan untuk partisipasi, maka bagi mereka yang terkena ketentuan hukum, merupakan kesempatan yang tepat memberikan bahan serta alasan yang diperlukan, sehingga akan tersedia berbagai keterangan akurat dalam mengambil suatu keputusan bagi para pengambil keputusan untuk mempertanggungjawabkannya. ketigaempatatas dasar keempat pertimbangan tersebut atas (human dignity, accuracy, acces justice, protect legitimate expectation), seseorang dapat mengajukan pengujian formil karena unsur keterbukaan tidak terpenuhi dalam proses pembentukan undang undang sehingga menimbulkan kerugian bagi yang bersangkutan.dalam hal ini tidak ada yang dapat dipakai sebagai alasan bagi pemohon mengajukan keberatan atas proses yang dianggap tidak memenuhi asas keterbukaan, karena tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung mengatur hak, kedudukan, persyaratan hakim agung, calon hakim agung, ketua dan wakil ketua mahkamah agung, majelis hakim, panitera mahkamah agung, sehingga merekalah yang berhak mengajukan diri sebagai pemohon jika hak hak konstitusionalnya dirugikan dengan terbitnya kerugian konstitusional. oleh karena pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang undang maka kerugian konstitusional diartikan sebagai kerugian proses yang inkonstitusional. dalam hal ini menutup kemungkinan tidak melindunginya kepentingan seseorang dalam suatu proses pembentukan undang undang karena telah mengabaikan asas asas pembentukan undang undang yang baik. kedudukan hukum (legal standing) pemohon. untuk menilai apakah para pemohon mempunyai legal standing dalam perkara guo, maka para pemohon seharusnya orang yang: mempunyai hak dalam proses pembentukan undang undang. kepentingannya diatur dalam proses pembentukan undang undang guo. kerugian tersebut dapat dicegah jika asas asas pembentukan undang undang yang baik dipenuhi. ad. sebagaimana diuraikan dalam butir tersebut atas para pemohon tidak mempunyai hak dalam proses pembentukan undang undang guo. jika dilihat dari identitas pemohon, pemohon pemohon ii, dan pemohon masing masing sebagai advokat dan pengajar warga negara indonesia, antara mereka tak satupun yang menduduki jabatan sebagai anggota dewan perwakilan rakyat. pemohon iii mengaku sebagai pembayar pajak. jika alasan sebagai pembayar pajak dapat dibenarkan maka alasan demikian dapat dipakai untuk semua perkara yang diajukan mahkamah. lalu bagaimana dengan bukan pembayar pajak? jika demikian halnya maka mereka yang tidak mampu membayar pajak atau dibebaskan membayar pajak tidak berhak mengajukan pengujian formil. tidak ada hubungan antara wewenang proses pembentukan undang undang dengan pembayaran pajak. padahal yang mempunyai kepentingan langsung sebagaimana disebut sebut dalam misalnya hakim agung, calon hakim agung, ketua dan wakil ketua mahkamah agung, majelis hakim, serta panitera mahkamah agung, sama sekali tidak merasa dirugikan, lebih lebih undang undang guo tidak mengatur fungsi dan kedudukan advokat. kepentingan para pemohon tidak berhubungan dengan tidak dipenuhinya proses pembentukan undang undang guo sehingga tidak ada kepentingan processueel yang merugikan mereka yang diatur dalam undang undang guo kepentingan pemohon didasarkan atas alasan bahwa pembentukan undang undang guo tidak transparan. padahal dalam proses pembentukan undang undang, tata tertib persidangan memungkinkan persidangan dapat dilakukan secara tertutup, tidak terbukti dalam pembentukan undang undang guo semua persidangan dilakukan secara tertutup. jika persidangan dilakukan secara maraton atau cepat, hal itu semata mata mengejar tenggang waktu yang tinggal sedikit. pada sidang paripurna yang dinyatakan terbuka, para pemohonpun tidak memanfaatkan keterbukaan tersebut untuk melindungi kepentingannya, karena memang tidak ada hubungan antara urgensi kedudukannya sebagai advokat atau pembayar pajak dengan proses pembentukan undang undang guo. sebagai perbandingan dalam perkara nomor puu i pemohon sebagai perseorangan warga negara telah mengajukan pengujian terhadap huruf mahkamah menilai pemohon sebagai perseorangan memiliki legal standing karena dianggap berkenaan langsung dengan hak pemohon secara konstitusional. akan tetapi dalam pengujian terhadap huruf hak konstitusional pemohon tidak dirugikan karena pemohon bukan bekas anggota partai terlarang pki, termasuk organisasi massanya, serta bukan orang yang terlibat langsung dalam .s pki. maruarar: ad. sekiranya memang benar dalam pengambilan keputusan dalam sidang paripurna dewan perwakilan rakyat dalam rangka pengesahan undang undang guo, secara fisik tidak memenuhi syarat (kuorum), tetapi tidak pernah ada yang keberatan bahwa kehadiran anggota dpr dalam sidang paripurna cukup dibuktikan dengan adanya tanda tangan hadir, maka hal demikian dapat ditemui juga pada berbagai peristiwa pengesahan undang undang yang lain sebelumnya, bukan einmalig. hal demikian sering terjadi, keputusan sidang paripurna telah diterima (accepted) karena tidak melanggar rasa keadilan dan dianggap sah (valid) serta kemudian dilaksanakan (observed), sekalipun tidak sesuai dengan tata tertib dpr, maka telah terjadi proses desautudo, yakni ketentuan tertulis telah digantikan oleh ketentuan yang tidak tertulis. saya berpendapat dalam praktik ketatanegaraan diam diam dpr telah melakukan legislative review terhadap tata tertib yang telah ciptakan sendiri tanpa mengubah bunyi teks peraturan tata tertib dpr. daniel. lev mengatakan hukum telah berubah manakala perilaku masyarakat berubah, walaupun teks hukumnya tetap, sebaliknya hukum tidak berubah manakala perilaku masyarakat tidak berubah, sekalipun teks hukumnya berubah. perilaku anggota dpr telah berubah berkali kali, karenanya tata tertib dpr telah berubah pula. memenuhi cara pandang prosedural secara kaku (rigid), dengan selalu berhitung secara matematis (syarat kuorum), tanpa melihat situasi dan kondisi objektif kesulitan memenuhi syarat saat pengesahannya, padahal undang undang guo sangat penting bagi negara dalam hal ini mahkamah agung, dapat membahayakan aspek kemanfaatan dan keadilan yang menjadi tujuan dibentuknya hukum yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. ad. oleh karena semua prosedur hukum pembentukan undang undang guo telah terpenuhi maka tidak ada kerugian yang diderita oleh para pemohobahwa selanjutnya keputusan dpr ri nomor dpr ri tentang kode etik dpr bukti dan lampiran keputusan dpr ri nomor dpr ri khususnya telah menentukan bahwa: anggotasecara fisik sebanyak (tiga) kali berturut turut dalam rapat sejenis, tanpa ijin dari pimpinan fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode etbahwa berdasarkan putusan perkara etik nomor kep bk iv tentang kasus dugaan pelanggaran tata tertib dprri tanggal desember terpadu h.r. agung laksono tidak melakukan pelanggaran peraturan perundang undangan dan kode etik dpr. pelanggaran tata tertib dewan perwakilan rakyat, adalah pelanggaran kode etik dewan perwakilan rakyat. kode etik tersebut berlakunya dalam artinya internal dpr, yang tingkatannya tidak dapat dipersamakan dengan undang undang. undang undang guo telah melalui cara pembentukan yang benar sesuai dengan prosedur pembentukannya, hanya saja ada hal yang dianggap belum terpenuhi oleh salah satu peserta sidang paripurna yang kemudian peserta yang tidak puas tersebut menyerahkan usulnya sebagai alternatif penyelesaian. badan kehormatan dpr dalam putusan perkara etik nomor kep bk iv tanggal april menyatakan terpadu h.r. agung laksono) tidak melakukan pelanggaran peraturan perundang undangan dan kode etik dpr ri dan menyatakan pengaduan pengadu i.z. fahmi baroh, indonesia corruption watch icw) dianggap tidak cukup alasan. dengan demikian secara prosedural dpr tetap menganggap hal demikian tidak mengurangi keabsahan bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, alasan para pemohon tidak berdasarkan hukum dan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim konstitusi muhammad alim. kedudukan hukum (legal standing) pemohon: uud menentukan, kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. rakyat memang berdaulat, tetapi rakyat tidak berhak membentuk undang undang, karena berdasarkan ketentuan uud dpr memegang kekuasaan membentuk undang undang . suatu(vide uud berdasarkan ketentuan atas, maka hanya anggota dpr dan presiden yang diberi atribusi oleh uud untuk membentuk undang undang, tidak kepada semua warga negara republik indonesia, berbeda dengan pengujian materiil, sebagaimana disebutkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu v tanggal desember yang tidak memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada anggota dpr untuk mengajukan permohonan pengujian suatu undang undang dengan pertimbangan bahwa terhadap undang undang yang dimohonkan pengujian telah dibahas dahulu bersama dengan anggota dpr lainnya, dalam pengujian formil, saya berpendapat justeru anggota dpr, begitu juga presiden yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian formil, sekiranya dalam pembentukan suatu undang undang hak hak mereka terhalangi, atau dikesampingkan, rakyat yang berdaulat juga sangat berkepentingan agar uang negara tidak disalah gunakan atau korupsi oleh orang orang tertentu, tetapvide uud dengan ketentuan tersebut, rakyat yang berdaulat tidak berhak memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. yang berhak adalah badan pemeriksa keuangan bpk), rakyat yang berdaulat menghendaki tegaknya hukum dan keadilan, akan tetapluar dari pelaksana kekuasaan kehakiman, termasuk warga negara, tidak berhak menyelenggarakan kekuasaan kehakiman: sebagai pemilih yang berdaulat, mungkin saya, atau seseorang, atau sekelompok orang tidak menginginkan pasangan presiden dan wakil presiden a'" yang menjadi presiden. meskipun demikian saya atau seseorang atau sekelompok orang tersebut tidak berhak,tentang penetapan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih karena saya, atau seseorang, atau sekelompok orang itu bukan calon presiden dan wakil presiden. demikian pula dalam pemilukada gubernur dan wakil gubernur, pemilukada bupati dan wakil bupati, atau pemilukada walikota dan wakil walikota, hanya pasangan yang menjadiyang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan kpu atau kpu provinsi atau kpu kabupaten kota, sebagai seorang warga negara indonesia, saya, atau seseorang, atau sekelompok orang tertentu, mempunyai hak asasi untuk memilih dan dipilih menjadi presiden dan atau wakil presiden. akan tetapi jikalau saya, atau seseorang, atau sekelompok orang tersebut tidak dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu, saya atau seseorang atau sekelompok orang tersebut tidak berhak menjadi calon presiden dan wakil presiden, sebab uud tidak menghendaki calon perorangan secara independen melainkan ada parpol atau gabungan parpol yang mengusulkannya, kedaulatan rakyat tidak boleh selalu diartikan setiap rakyat dapat menjalankan kedaulatannya sendiri sendiri. rakyat berdaulat yang telah membayar pajak, tidak berarti misalnya mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan agar para anggota dewan perwakilan rakyat menghadiri sidang demi mencapai kuorum untukmengajukan permohonan supaya para anggota majelis permusyawaratan rakyat hadir dalam sidang guna mencapai kuorum untuk pengambilan sikap memberhentikan presiden dan atau wakil presiden karena telah ada lembaga negara yang mewakilinya yaitu para anggota dewan perwakilan rakyat dan para anggota majelis permusyawaratan rakyat sebagaimana yang diatur dalam undang undang dasar, berdasarkan pertimbangan atas, saya berpendapat oleh karena kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut uud dan uud hanya memberikan kewenangan kepada dewan perwakilan rakyat dan presiden untuk membentuk undang undang, maka yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk memohon pengujian formil atas pembentukan undang undang, jikalau merasa hak hak konstitusional mereka dirugikan adalah para anggota dpr dan atau presiden. ada pun para pemohon yang advokat dan perorangan warga negara indonesia, mereka tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan para pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. kedaulatan rakyat tidak diwakili oleh segelintir rakyat tertentu, karena untuk mekanisme penyaluran aspirasinya harus sesuai dengan ketentuan undang undang dasar dan peraturan perundang undangan lainnya yang sah, setelah perubahan uud asas pemisahan kekuasaan dianut, dengan sistem checks and balances, yang menurut istilah montesguieu disebut, kekuasaan membatasi kekuasaan . hal ini berarti bahwa sudah ditentukan masing masing kewenangan setiap lembaga negara, bukan oleh segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat yang berdaulat, rakyat pemilih, dan sebagainya, jadi meskipun rakyat itu berdaulat, akan tetapi kedaulatan mereka dilaksanakan menurut uud artinya ada aturan yang harus dipedomaninya dan ada institusi yang berhak melaksanakan kedaulatan rakyat itu sesuai dengan uud dan peraturan perundang undangan lainnya yang sah. kedaulatan rakyat dalam pembentukan undang undang tidak dilakukan oleh masing masing rakyat: uud menetapkan hal tersebut menjadi kewenangan dewan perwakilan rakyat dengan persetujuan bersama dengan presiden, sehingga hanya anggota dewan perwakilan rakyat dan presiden yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian formil atas suatu undang undang apabila merasa hak haknya dirugikan dalam pembentukan suatu undang undang. berdasarkan pertimbangan atas, saya berpendapat, para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, oleh karena para pemohon bukan anggota dpr dan bukan presiden, sebagai pihak pihak yang secara formil berhak membentuk undang undang, sehingga permohonan para pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima: luar pertimbangan atas, seandainya para pemohon adalah anggota dpr atau presiden sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, demi kepastian hukum, harus ada tenggang waktu untuk bisa mengajukan permohonan pengujian formil, yang menurut pendapat saya, dibatasi misalnya selama hari sejak berlakunya undang undang yang akan diuji formil tersebut. tenggang waktu untuk pengajuan permohonan uji formil merupakan ranah kebijakan (legal policy) pembentuk undang undang sehingga berapa lama pun yang ditetapkan oleh pembentuk undang undang, tetap konstitusional, andaikan prosedurnya tidak terpenuhi, sebagaimana yang didalilkan para pemohon, tetapi substansinya sudah disetujui oleh sembilan dari sepuluh fraksi yang hadir serta presiden, maka kalau kita konsisten dalam pendirian bahwa kita tidak boleh dipasang oleh procedural justice dan mengabaikan substantive justice, maka undang undang guo sudah sah, dilihat dari aspek substantive justice, persetujuan sembilan dari sepuluh fraksi dari dewan perwakilan rakyat, dengan satu fraksi yakni fraksi pks memberikan minderheidsnota, serta oleh presiden dengan mengundangkan undang undang guo, telah nyata bahwa substansi dari undang undang tersebut telah disetujui. seandainya dilakukan pemungutan suara (voting) sebagaimana yang diinginkan oleh para pemohon, dan menjadi dalil permohonan mereka, pada akhirnya undang undang tersebut tetap akan disahkan, oleh karena suara satu fraksi tidak akan mengalahkan suara sembilan atau setidak tidaknya delapan fraksi yang sudah menyetujui pengesahan undang undang guo, perlu diperhatikan bahwa pada rapat dewan perwakilan rakyat tanggal desember ketika fraksi fraksi yang hadir sudah memberikan persetujuannya, kecuali fraksi pdi p yang menolak, ketua rapat mengatakan,? rapat "setuju pada kesempatan berikutnya, yakni setelah ada interupsi dari armada lubis dari fraksi pdi p, ketua rapat mengulangi lagi, karena ini sudah disampaikan oleh (sembilan) fraksi menyatakan persetujuan, sekali lagi saya tawarkan kepada saudara saudara, apakah saudara saudara setuju rapat setuju ). kita harus mencari kebenaran materiil sesuai ketentuanukti bukti sudah meyakinkan saya, bahwa matedisetujui secara sah sehingga tidak bertentangan dengan undang undang dasar panitera pengganti, ttd. fadzlun budi s.n.ternyata proses pengesahan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung tidak sesuai peraturan perundang undangan yang telah dipaparkan atas hal ini tampak dari fakta fakta sebagai berikut dibawah ini. bukti danpengesahan ruu mahkamah agung, bahwa hasil dari dua kali penghitungan tersebut diperoleh data yang berubah ubahnya jumlah anggota dpr yang menghadiri sidang paripurna. penghitungan pertama diketahui anggota dpr yang hadir berjumlah orang, dan penghitungan kedua berjumlah orang.. bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menguatkan pemohon bahwa sidang paripurna guo telah pelanggaranpengambilan keputusan ketua dpr tidak memenuhi syarat pengambilan keputusandiselama proses siding paripurna juga dilakukan pembacaan pendapat akhir masing masing fraksi dpr ri. bahwa berdasarkan pembacaan pendapat akhir masing masing fraksi dpr ri, terdapat beberapa fraksi yang mengajukan catatan keberatan dan menolak dilakukannya pengesahan ruu mahkamah agung menjadi undang undang, terutama yang berkaitan dengan biaya perkara dan perpanjangan usia hakim agung. bahwa pendapat akhir fraksi partai keadilan sejahtera dpr ri yang disampaikan oleh ma'mur hasanuddin, m.a. menyatakan bukti dengan mengucapkan bismillahirahmanirrahim, fraksi partai keadilan sejahtera dpr ri, menerimuntuk disahkan menjadi undang undang dengan memberikan minderheidsnota catatan keberatan) atas tidak dimasukkannya ketentuan yang menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak. bahwa berkas pendapat akhir fraksi partai keadilan sejahtera dpr ri pada halaman menyatakan: agar tidak menimbulkan interpretasi yang lain, fraksi partai keadilan sejahtera berpendapat agar biaya proses penyelesaian perkara juga termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak agar bisa diaudit oleh badan pemeriksa keuangan bpk) . bahwa menurut pemohon, keberatan fraksi partai keadilan sejahtera ini seharusnya dipertimbangkan paripurna agar dibahas lebih lanjut dalam pembahasan ruu mahkamah agung, karena keberatan tersebut sangat terkait dengan kewenangan konstitusional badan pemeriksa keuangan, seperti diatur pada uud pengertian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada atas dijelaskan lebih lanjut pada undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, yaitu: buktitir (b) dan butir (h)sedangkan kewenangan bpk diatur lebih lanjut pada undang undang nomor tahun tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu bukti bpk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.. bahwa,. bahwa berkas pendapat akhir fraksi partai persatuan pembangunan halaman memberikan catatan dan usulan perubahan dan tambahan beberapa bagian ruu mahkamah agung, yaitu bukti berkenaan dengan hal tersebut, kami berpendapat bahwa batas usia pensiun hakim agung adalah tahun dan dapat diperpanjang hingga setinggi tingginya berusia tahun. adapun mekanisme perpanjangan masa kerja hakim agung diusulkan oleh kepada dpr komisi iii) untuk dimintakan persetujuan. kemudian penetapannya secara administratif oleh presiden. alternatif yang kami tawarkan tersebut berdasarkan pertimbangan, pertama, merujuk pada jenjang usia hakim pengadilan negeri masa usia pensiunnya tahun, dan hakim pengadilan tinggi usia pensiunnya tahun. maka untuk usia pensiun hakim agung adalah tahun. kedua, memberikan kesempatan yang lebih luas pada hakim karier untuk melanjutkan pengabdiannya menjadi hakim agung. ketiga, masa pensiun hakim agung tahun disamakan dengan masa usia pensiun hakim konstitusi tahun, keempat, untuk menghindari campur tangan cabang kekuasaan eksekutif dalam perpanjangan usia pensiun hakim agung, persetujuannya dimintakan kepada dpr. sedangkan presiden hanya menetapkan secara administratif. sehubungan dengan hal tersebut fraksi ppp mengusulkan perubahan dan tambahan sebagai berikut, yang diubah menjadi baru adalah: batas usia pensiun hakim agung adalah tahun batas usia pensiun hakim agung sebagaimana dimaksud dalam dapat diperpanjang hingga setinggi tingginya tahun. perpanjangan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam diusulkan oleh mahkamah agung kepada dpr untuk mendapatkan persetujuan. berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat bagi hakim agung diatur dengan peraturan komisi yudisial. bahwa dalam pendapat akhir fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan pdip) secara tegas keberatan dan tidak bisa menerima perpanjangan usia hakim dengan usia pensiun hakim agung tahun dan tetap mengusulkan usia pensiun hakim agung tahun. hal ini didasarkan pada pertimbangan bukti fraksi pdi perjuangan tetap konsisten dengan persetujuan dalam usulan badan legislasi dan disetujui pada rapat paripurna beberapa waktu yang lalu, dimana seluruh fraksi pada waktu itu juga menyetujui usia pensiun hakim agung adalah tahun. pendapat ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa usia hakim agung tahun juga merupakan batas usia produktif bagi hakim agung maupun profesi lainnya untuk kondisi indonesia saat ini: penentuan usia pensiun hakim agung dalam undang undang akan berpengaruh pada kinerja komisi yudisial dalam rangka mendukung penegakan hukum. penentuan usia pensiun hakim agung sampai dengan tahun, berpotensi menghambat kinerja komisi yudisial dalam menjalankan tugas konstitusinya untuk merekrut calon hakim agung sebagai upaya untuk melakukan proses regenerasi mahkamah agung: memaksakan usia tahun hakim agung berarti memberikan legitimasi kuat pada kekhawatiran publik berupa dukungan kepada status guo dalam kepemimpinan yang kinerjanya masih mengecewakan masyarakat. terbukti hingga saat ini tunggakan perkara mahkamah agung per agustus sebanyak perkara, bahwa untuk mengatasi jumlah tunggakan perkara, seyogianya undang undang mahkamah agung ini diharapkan bisa memberikan arah terhadap pembatasan arus perkara mahkamah agung dengan mempertimbangkan jenis maupun besarnya nilai perkara yang bisa kasasi dalam bentuk upaya hukum lanjutan mahkamah agung. bahwaterkait dengan anggaran mahkamah agung sebagaimana dicantumkan dalam pdip juga menyatakan bahwa keuangan mahkamah agung yang diperoleh berdasarkan undang undang, seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga pdip mengusulkan agar mahkamah agung memberikan ruang bagi bpk untuk melakukan semua pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari apbn maupun non apbn mahkamah agung, peradilan tata usaha negara. sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, lembaga negara ini mempunyai posisi strategis yang sangat penting untuk mewujudkan cita negara hukum seperti diatur pada uud tentang kekuasaan kehakiman itu sendiri, undang undang dasar mengaturnya pada bab dan tingkatan undang undang, ketentuan tentang mahkamah agurunut dari sejarah dan proses pembentukannya, undang undang perubahan kedua ini sangat terkait dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv pemohon saat itu adalah hakim agung pada mahkamah agung yang secara umum mempersoalkan kewenangan pengawasan komisi yudisial yang diatur pada undang undang nomor tahun tentang komisi yudisial. putusan nomor puu iv tersebut membatalkan yang mengatur tentang kewenangan pengawasan komisi yudisial. akan tetapi, untuk mengatasi akibat kekosongan hukum kewenangan pengawasan tersebut, majelis hakim justru merekomendasikan agar dpr dan presiden menyempurnakan undang undang komisi yudisial. seperti disebutkan majelis hakim dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv oleh karena itu, segala ketentuan undang undangndang undangndang undang ky hal. mengacu pada pertimbangan hukum majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan judicial review terhadap sejumlah undang undang komisi yudisial, maka dpr bersama dengan pemerintah bahwa selain itu, pdip juga menyatakan bahwa karena rumusan beberapa pada revisi undang undang mahkamah agung akan berdampak pada beberapa undang undang komisi yudisial dan undang undang mahkamah konstitusi, sehingga pembahasannya harus dilakukan secara pararel dan tidak tergesa gesa. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas, fraksi pdi perjuangan dpr menyampaikan pendapat untuk secara tegas keberatan dan tidak bisa menerima terhadap pembahasan atas perubahan kedua undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, sebelum diselesaikannya pembahasan terhadap undang undang komisi yudisial dan undang undang mahkamah konstitusi. bahwa setelah pembacaan sikap akhir semua fraksi selesai, dan menanyakan sikap pemerintah yang diwakili oleh menteri hukum dan ham, andi matamata, pimpinan sidang, agung laksono bicara pada peserta sidang paripurna, dan bertanya tentang persetujuan semua anggota dpr tentang pengesahan ruu bukti dan bukti bahwa sebagian anggota dpr ri yang hadir saat itu menjawab pertanyaan pimpinan sidang dengan menyatakan setuju , akan tetapi sebagian lainnya menyatakan tidak setuju: bahwa ketua fraksi pdip, tjahjo kumolo mengajukan interupsi dan memperingatkan pimpinan sidang agar mematuhi tata tertib sidang dpr dan menyatakan pdip tidak menerima atau tidak setuju dengan pengesahan ruu mahkamah agung, sehingga harus dilalui mekanisme berikutnya seperti lobby dan pemungutan suara (voting): namun, pimpinan sidang, agung laksono tidak menggubris dan kembali bertanya pada anggota dpr yang hadir, apakah setuju dengan pengesahan ruu ma, bahwa selanjutnya sebagian anggota menyatakan setuju, akan tetapi sebagian lainnya menyatakan interupsi dan penolakan, bahwa adanya interupsi dan penolakan dari beberapa anggota dpr tersebut ternyata tidak dihiraukan oleh pimpinan sidang, bahkan pimpinan sidang langsung dan mengetikkan palu, kemudian menyatakan ruu mahkamah agung sah menjadi undang undang. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tata tertib dprnamun, ketua sidang tidak mengindahkan penolakan dan interupsi yang terjadi dan tetap mengesahkan ruu mahkamah agung perubahan kedua menjadi undang undang. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, dapat disimpulkan bahwa dari proses pembahasan dan pengesahan ruu mahkamah agung menjadi undang undang mahkamah agung telah melanggar peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai proses pembuatan peraturan perundang undangan. bahwa dengan demikian, maka proses dan pengesahan ruu mahkamah agung menjadi undang undang mahkamah tersebut bertentangan dengan undang undang dasar pembahasan undang undang guo melanggar prinsip keterbukaanhwa keterbukaan dalam proses penyusunan peraturan perundang undangan merupakan prinsip penting bahwa dalam penjelasan undang undang nomor tahun hurufbahwa berdasarkan fakta fakta yang ditemukan para pemohon dalam berbagai publikasi yang dilakukan oleh beberapa media massa menunjukkan bahwa penyusunan dan pembahasan ruu guo tertutup. bahwa dalam pendapat akhirberdasarkan fakta fakta tersebut atas telah menunjukkan bahwa proses pembahasan undang undang guo telah melanggar prinsip keterbukaan dalam penyusunan undang undang seperti diatur pada butir (g) undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undanganberikutud khususnya dan undang undang dasarhukum acara pengujian undang undang, prof. dr. jimmy asshidigie, s.h, congress, jakarta bukti fotokopi hukum acara mahkamah konstitusi ri, maruarar siahaan, s.h, penerbit mahkamah konstitusi bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd, dprdtata tertib dewan perwakilan rakyat melalui keputusan dpr nomor08 dpr ri tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat ri: bukti fotokopi keputusan dpr ri nomor dpr ri tentang kode etik dpr dan lampiran keputusan dpr ri nomor dpr ri bukti fotokopi laporan monitoring sidang paripurna dpr, desember bukti fotokopi berita photo antara, dengan judul paripurna dpr , kamis desember bukti fotokopi pendapat akhir fraksi partai keadilan sejahtera dpr ri:: bukti fotokopi pendapat akhir fraksi partai persatuan pembangunan fpp), bukti fotokopi pendapat akhir fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan pdip): bukti video sidang paripurna dpr ri, desember dari native, bukti video sidang paripurna dpr ri, desember dari swara: menimbang bahwa samping mengajukan bukti bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal september serta mengajukan ahli pada persidangan tanggal oktober serta keterangan ahli yang disampaikan secara tertulis luar persidangan sebagai berikut: saksi febridiansyah saksi dari indonesian corruption watch, saksi pada saat sidang paripurna berada balkon bagian belakang dan melakukan penghitungan. sebenarnya selama tiga kali, pada saat pertama kali hadir itu jumlahnya sampai orang, saksi menghitung satu pernya tidak lebih dari orang. hal ini dapat dilihat video bahwa ruang sidang paripurna tanggal memang terlihat kosong. saksi juga melihat dengan sangat jelas bahwa bapak agung laksono sebagai pimpinan sidang itu sangat tergesa gesa untuk langsung mengetuk palu dan mengatakan pengesahan. padahal,.saksi hanya mengetahui lewat media karena sampai saat ini putusan badan kehormatan dpr tidak pernah diterima oleh indonesian corruption watch, padahal saksi adalah pelapor. saksi anugerah perkasa saksi adalah wartawan bisnis indonesia sejak tahun dan meliput politik dan hukum, setelah dikutuk palu oleh agung laksono, wartawan kemudi, ketika sidang paripurna, saksi ada podium paling belakangkuorum dan proses pengambilan keputusan merujuk pendapat yang dikemukakan oleh charles jones dalam bukunya the presidency separated system" dalamterdapat dua model pengambilan keputusan lembaga legislatif, yaitu: westminster model dan western european parliamentary model perbedaannya, westminster model tend have more advertorial style debate and the plenary session parliament relatively more important than committees. sementara, western european parliamentary model tend have more konsensual debating system, and have semi encyclical debating chambers. the committees tend more important than the plenary chamber. sekalipun ada perbedaan seperti itu, kedua model itu tetap memberikan tempat tertinggi bagi sidang paripurna untuk menentukan putusan akhir. sidang paripurna adalah cara untuk memberikan kewibawaan agar putusan putusan yang diambil tingkat komite (komisi) menjadi putusan lembaga legislatif. perbedaannya lebih pada seberapa dalam dan lama proses pengambilan keputusan yang dilakukan sidang paripurna. berdasarkan yang ada, pengambilan keputusan sidang paripurna westminster akan jauh lebih lama dibandingkan yang dipraktikkan dalam western european parliamentarykuorum dan sidang paripurna persetujuan rancangan undang undang dalam sistem legislasi indonesia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam: pembahasan rancangan undang undang: persetujuan rancangan undang undang, pengesahan rancangan undang undang menjadi undang undang, dan pengundangan dalam lembaran negara. tahapan ini sedikit diperluas dalam undang undang nomor tahutahun yang dipersoalkan adalah menyangkut salah satu tahap yaitu persetujuan dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh kurang dari batas minimal yang dipersyaratkan.. karenanya, undang undang nomor tahun dinilai tidak memenuhi persyaratan formal untuk disetujui dalam rapat paripurna dpr.hal ini dapat dimaklumi karena sistem kita memberikan kesempatan yang sama kepada legislatif dan eksekutif presiden) untuk terlibat dalam proses pembahasan dan persetujuan rancangan undang undang. boleh jadi karena alasan itu, uud menyerahkan tata cara lebih lanjut pembentukan undang undang diserahkan kepada (bukan tata cara pembentukan undang undang). barangkali untuk mengantisipasi hal itu, menyerahkan pengaturan peraturan tata tertib tabib) dpr. dalam tabib dpr, terdapat dua cara untuk mengambil keputusannomor tahubdengan cara seperti itu, pimpinan dpr benar benar memaksakan persetujuan rancangan undang undang dimaksudkan harus dilakukan pada saat itu juga. cara cara seperti membenarkan apa yang pernah dikemukakan john agresif kecurigaan munculnya undang undang yang oppresive atau despot. jika dikaitkan dengan asal muasal dilakukan revisi atas tersebut, kerja keras dpr seharusnya diarahkan pada penyelesaian revisi komisi yudisial. sesuai dengan putusan mk, revisi harus diprioritaskan terhadap ky. sementara revisi untuk undang undang lain yang terkait (termasuk ma) hanya merupakan bagian dari upaya melakukan sinkronisasi. pertanyaannya, mengapa revisi sebagai perintah utama diabaikan sementara revisi dikebut oleh dpr? dalam konteks ini, berkewajiban melakukan koreksi atas agenda legislasi yang makin jauh dari upaya reformasi hukum yang tertata secara benar. dalam konteks ini, menarik menyimak pendapat jeremy kaldron dalam bukunya the dignity legislation" yang mengemukakan:. mahkamah konstitusi dan upaya perbaikan proses legislasi kritik terhadap proses legislasi terutama terkait dengan kehadiran anggota dpr bukan merupakan masalah yang muncul saat ini saja. dalam beberapa tahun terakhir, sudah banyak suara yang menghendaki dpr mau memperbaiki diri terutama masalah kehadiran. tanpa adanya terapi kejut (shock therapy), bukan tidak mungkin anggota dpr merasa kehadiran fisik tidak lagi penting dalam setiap pengambilan keputusan. artinya, sangat terbuka kemungkinan kehadiran fisik cukup diwakili dengan bukti tanda tangan saja. kalau hal ini terjadi, lembaga perwakilan akan kehilangan makna secara hakiki. jika ada terapi kejut dari mahkamah konstitusi, kemungkinan besar akan ada perubahan perilaku dpr. secara konstitusional, harapan besar untuk membangunkan kembali legislasi yang telah cukup lama mengalami mati rasa (termasuk mati rasa dalam tingkat kehadiran dalam persetujuan ruu) ada pada mahkamah konstitusi. untuk beberapa kasus, mahkamah konstitusi terbilang berhasil mengoreksi sejumlah undang undang kompas, sejauh ini, sukses mahkamah konstitusi baru terjadi pada perbaikan substansi (dengan mengabulkan permohonan uji materiil). dengan mengabulkan permohonan uji formil nomor tahun. tanpa hal itu sulit diharapkan ada perubahan perilaku anggota dalam pelaksanaan fungsi legislasi. memang sebaiknya memprioritaskan revisi undang undang komisi yudisial. namun perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa prioritas pembahasan dialihkan amandemen undang undang mahkamah agung. awalnya menurut dpr dan pemerintah, undang undang tahun dan undang undang tahun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan ketatanegaraan menurut uud seperti tertuang pada konsideran dan penjelasan. ruu mahkamah agung seharusnya memberi harapan pada masyarakat mengenai adanya perbaikan mahkamah agung. akan tetapi, harapan tersebut justru dikhianati ketika proses pembahasan yang dilakukan dpr dinilai sangat kental dengan kepentingan politik sesaat. namun proses revisi undang undang mahkamah agung tersebut pun mendapat sorotan dan kritikan banyak pihak terkait dengan proses pembahasan yang diduga melanggar sejumlah ketentuan perundang undangan. pada tahap awal, pembahasan dinilai tertutup dan tidak partisipatif. sedangkan tahap paripurna, seperti diuraikan dalam permohonan ini, setidaknya ada dua hal yang dinilai melanggar ketentuan tentang proses pembentukan undang undang (formil). segala tugas berat dan posisi krusial mahkamah agung menjadi terancam ketika proses pembahaslakukan dewan perwakilan rakyat republik indonesia dpr ri) dan pemerintah republik indonesia pemerintah). perhatian publik dan pemberitaan media massa sangat masif terjadi ketika pembahasan ruu mahkamah agung yang dilakukan tertutup dan tergesa gesa, sehingga terkesan mengejar kepentingan tertentu. partisipasi masyarakat adalah satu hal penting yang disingkirkan dalam pembahasan tersebut. begitu banyak penyimpangan proses pembentukan yang dinilai mengantarkan ruu mahkamah agung ini menjadi undang undang nomor tahun tingkatan sidang paripurna, sejumlah pelanggaran mendasar terjadi, dan bahkan dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik dilakukan. pelanggaran tersebut tentu saja tidak dapat dilihat hanya tataran prosedur dan proses formil pembentukan sebuah undang undang, namun menjadi sebuah penyimpangan yang bersifat substansial, melukai rasa keadilan masyarakat dan melanggar kewajiban konstitusional anggota dpr yang seharusnya serius membahas undang undang demi kepentingan rakyat. ahli syamsudin haris sejak pemilu bangsa indonesia berhasil melembagakan tegaknya prinsip prinsip dasar demokrasi konstitusional. keberhasilan tersebut tak bisa dipisahkan dari keberhasilan lain, yakni berlangsungnya proses amandemen terhadap uud yang dilakukan oleh mpr sejak hingga betapa pun masih ada kekecewaan sebagian kalangan terhadap proses, sistematika, dan substansi konstitusi hasil amandemen, namun pencapaian tersebut dapat dikatakan menuntaskan proses pelembagaan demokrasi konstitusional indonesia.itu. sebagai pengawal konstitusi, tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab mahkamah konstitusi bukan sekadar menimbang dan menilai secara materil setiap produk perundang undangan yang dihasilkan oleh dpr dan presiden terhadap konstitusi, melainkan juga menguji secara substansial, apakah sebuah undang undang telah dalam demokrasi konstitusional. sehubungan dengan terbitnya undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, para pihak yang mengajukan judicial review kepada mahkamah yang mulia sudah mengajukan sejumlah fakta terkait proses pembentukan dan pengesahan undang undang tersebut yang tidak. proses penetapan dan pengesahan ruu menjadi nomor tahun tidak hanya melonggarkan mekanisme tata tertib dpr yang merupakan bagian integral dari undang undang nomor tahun melainkan juga cacat secara prosedural, karena rapat paripurna dewan yang melakukan hatundang undang. selain itu,. setiap undang undang yang dihasilkan oleh dpr bersama presiden pada dasarnya adalah akumulasi ide atau gagasan tentang pengaturan kehidupan kolektif dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. setiap anggota dewan ataupun fraksi parlemen pada hakikatnya mewakili ide atau gagasan berbagai kelompok masyarakat pemilih atau konstituen yang telah memberi mandat melalui pemilihan umum. karena itu setiap ruu tidak dapat ditetapkan dan disahkan menjadi undang undang apabila masih terdapat penolakan signifikan terhadapnya sebagai suatu kebijakan publik yang bersifat mengikat secara kolektif. sisi lain,selain keniscayaan keterwakilan dalam ide atau gagasan, setiap anggota dpr dituntut pula untuk memenuhi keterwakilan kehadiran secara fisik dalam persidangan persidangan dewan, terutama sidang atau rapat pengambilan keputusan yang mengharuskan pemenuhan kuorum persidangan sebagaimana diamanatkan oleh undang undang nomor tahun problematika, ruu yang kemudian menjadi undang undang nomor tahun. faith politik dan hukum bahwa undang undang nomor tahun ditetapkan dan disahkan melalui proses yang cacat secara prosedural merupakan preseden buruk bagi proses legislasi dpr karena berujung pada pengabaian atau penarikan sistemik terhadap prinsip supremasi hukum dalam pelembagaan demokrasi konstitusional indonesia. persoalannya sangat jelas, mandat rakyat yang diberikan melalui pemilihan umum, tentu tidak bisa hanya dipenuhi melalui keterwakilan kehadiran secara administratif dari para anggota dpr. mandat politik rakyat kepada para wakil terpilih keniscayaan dipenuhinya dua prinsip keterwakilan sekaligus, yakni keterwakilan dalam gagasan dan keterwakilan dalam kehadiran secara fisik. tidak bisa dibayangkan, apa jadinya persidangan dan rapat rapat dpr hanya dihadiri para anggota secara administratif saja. apa jadinya jika setiap produk perundang undangan ditetapkan dan disahkan melalui proses yang cacat prosedural dan bahkan menafikan prinsip supremasi konstitusi yang kita junjung bersama. oleh karena itu tidak ada pilihan lain mahkamah konstitusi untuk menyelamatkan prinsip supremasi konstitusi dalam pelembagaan demokrasi konstitusional indonesia kecuali menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang undang yang diajukan para pemohon. ahli abdulchaer seperti kita ketahui bahwai juga sebagai bahasa nasional, sebagai indentitas nasional bahwa kita orang indonesia adalah punya bahasa indonesia. identitas nasional yang lain adalah bendera sangka, bendera merah putih. jadi kedudukan bahasa, bendera, sederajat sebagai identitas nasional.. barangkali hanya beberapa keluarga sekarang yang sudah berbahasa ibu bahasa indonesia. beda dengan orang jepang yang seluruhnya berbahasa jepang. atau orang inggris yang berbahasa inggris. atau orang belanda yang berbahasa belanda. kita tidak berbahasa indonesia dalam kehidupan sehari hari kecuali untuk keperluan formal, keperluan dinas. dalam pikiran kita, dalam sanubari kita, yang ada ialah konsep konsep bahasa ibu kita, bahasa daerah. lalu juga akibatnya kita seringkali tidak berani menggunakan bahasa indonesia karena takut salah. misalnya dalam gramatikal tata bahasa, awalan ber dapat menyatakan mengendarai kendaraan, bersepeda dan berkuda itu mengendarai. tapi kita tidak berani mengatakan berdemo atau berbusa. malah naik bus atau naik bemo. kalau ditelusuri karena ketika buku tata bahasa pertama indonesia ditulis oleh van ophuijsen, contoh kendaraan yang ada adalah berkuda dan sepeda. sekarang tambah ojek. mungkin dapat merobek, dapat berdemo. jadi, kita tidak mengatakan berbusa, atau berdemo, atau merobek, tapi naik ojek, naik bemo, naik bus, itu satu contoh. oleh karena itu, sering kali kita menjadi salah tafsir, atau suatu kalimat mempunyai tafsiran yang ganda. apalagi dalam bahasa tulis, dalam bahasa lisan, mungkin lebih agak berbeda. jadi ada kalimat: guru baru datang. kalau secara lisan mungkin tidak masalah, guru baru datang. tapi kalau guru baru, datang, guru baru diangkat', tapi guru baru datang, "guru itu terlambat. dalam bahasa tulis, itu dapat dua tafsiran, mungkin sebagai guru yang terlambat, atau guru yang baru diangkat. berkaitan dengan ini yang dipersoalkan ialah., setiap rapat dpr dapat mengambil keputusan apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. sini yang dipersoalkan ialah, dihadiri, tadi sudah dipersoalkan oleh bapak syamsudin bahwa dihadiri itu dapat secara fisik, atau secara administratif. tetapi, dalam hal bahasa, jelas bahwa dihadiri, berarti hadir di', jadi yang hadir harus orang bukan tanda tangan. jadi kan ini jelas, dihadiri , artinya hadir di , didatangi, datang di, jadi secara fisik harus ada orangnya. masalahnya sini, dapat mengambil keputusan kalau dihadiri oleh separuh. ini. kalau kurang dari separuh, berarti tidak dapat. memang sebaiknya seluruhnya hadir, tapi kalau separuh saja, itu sudah dapat mengambil keputusan. kalau kurang dari separuh berarti belum dapat diambil keputusan. sependapat dengan bapak syamsuddin, kalau memang dihadiri, artinya hadir harus secara fisik. andaikata memang ditafsirkan boleh secara administratif, tanda tangan itu tidak dapat berbicara.. jadi seperti contoh guru, baru datang dan guru baru, datang itu sudah terhindar, tetapi dalam bahasa tulis itu tidak ada intonasi, yang ada mungkin hanya tanda titik, tanda koma yang juga tidak akurat dan kurang jelas. sehubungan dengan misalnya kalau kita berhubungan dengan bahasa hukum barangkali memang bahasa hukum mempunyai satu gaya sendiri. kita mengenal bahasa hukum, bahasa sastra, bahasa ilmiah, bahasa militer dan sebagainya tetapi samping itu ada bahasa umum, bahasa yang umum yang bisa dipahami oleh seluruh pengguna bahasa. ada kemungkinan memang bahasa hukum kurang dipahami oleh orang yang lain, mungkin para ahli hukum yang mengerti. bagaimana kalau bahasa hukum dibuat sedekat mungkin dengan bahasa yang umum, jadi ada kata kata yang kemungkinan salah tafsir, kita usahakan tidak salah tafsir. seperti tadi yang dicontohkan penting bagi hidup orang banyak , bukan orang.banyak . dahulu dalam undang undang ada agama kepercayaan, apakah strip diartikan atau atau sama dengan, hal itu menjadi masalah. sehingga zaman orde baru ada acara mimbar kepercayaan televisi dan radio. sekarang tidak ada lagi, karena ditafsirkan agama bukan kepercayaan, sehingga departemen agama tidak mau terima, tidak ada direktorat kepercayaan, hindu ada, islam ada, budha ada, tetapi kepercayaan tidak ada. memang bahasa itu. kata dapat tadi misalnya bisa berarti akan, bisa berarti sanggup, dapat juga berarti memperoleh. saya dapat uang seribu juta misalnya, saya memperoleh. saya dapat berenang , itu artinya sanggup. sehingga dengan demikian sebuah kata apalagi sebuah kalimat itu baru jelas kalau ada konteksnya. sebagai contoh lain misalnya jika kita bertanya kepada anak sd, 3x4 berapa? pasti akan dijawab coba tanyakan kepada tukang aduk foto kilat pinggir jalan, mas, berapa? jawabnya tidak tetapi karena konteksnya. konteksnya kita berhadapan dengan tukang aduk kilat yang sesungguhnya kalau dibuat kalimat yang panjang, berapa ongkos mencetak foto ukuran cm?'. tetapi kelas pasti jawabnya kalau ditambah satu pun salah. bahwa konteks ini penting. ada ujaran misalnya sudah hampir pukul jika kalimat ini diucapkan oleh seorang ustad pesantren siang hari, anak anak sudah hampir pukul bermakna anak anak harus siap sebentar lagi shalat zuhur. tetapi kalau diucapkan oleh seorang ibu asrama putri misalnya pada malam hari, malam minggu ada seorang cowok yang masih hadir ruang tamu, misalnya namanya joni, nak joni sudah hampir pukul itu pengusiran. silakan pulang! jadi bukan memberitahukan jam tapi joni harus segera pergi. jadi kembali kepada masalah kita, bahasa memang tidak terlepas dari masalah budaya, masalah agama. ahli anna erliyana courts not concern with procedure parliament pengujian formil lebih ditekankan pada pengujian terhadap proses pembentukan suatu undang undang: apakah sudah sesuai dengan prosedur pembentukan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan. pengujian materiil lebih ditekankan pada pengujian atas materi muatan (substantif) suatu peraturan perundang undangan, apakah sesuai atau tidak dengan materi muatan peraturan perundang undangan yang derajatnya lebih tinggi (prinsip hierarki norma)... secara normatif ketiga hal tersebut harus diatur dalam peraturan perundang undangan yang menjadi dasar dan pegangan bagi institusi pembentuknya sebagaimana dituangkan dalam dan uud mekanisme pembentukan peraturan perundang undangan telah diatur dalam dan undang undang nomor tahu. jika mengikuti alur ketentuan dan uud maka proses pembentukan suatu peraturan perundang undangan (dalam hal ini undang undang) meliputi: prakarsa pengajuan rancangan undang undang ruu): proses pembahasan ruu, proses persetujuan ruu, pengesahan ruu menjadi uu: pengundangan dalam lembaran negara. secara teknis,uatan pembentukan undang undang dapat dianggap cacat hukum. terhadap proses pembentukan suatu undang undang, masalah yang sering muncul adalah pada proses pembahasan dan proses persetujuan, karena kedua hal tersebut berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. pertanyaan kritis atas proses pengambilan keputusan terhadap ruu menjadi undang undang, diantaranya adalah: apakah pengambilan keputusan diambil dengan mendasarkan pada: prinsip musyawarah untuk mufakat, ii. voting. dalam menentukan kuorum, apakah didasarkan pada: kehadiran fisik, ii. kehadiran dalam arti administratif yang dibuktikan dengan daftar hadir, iii. kehadiran fisik dan kehadiran dalam arti administratif. apakah kuorum dapat ditentukan dengan: kehadiran yang terwakili oleh institusi (pendekatan institusional)?: ii. pendekatan personal (orang per orang sebagai anggota institusi)? bagaimanakah akibat hukum dari kedua pendekatan tersebut (pendekatan institusional dan pendekatan perorangan sebagai anggota) terhadap keabsahan suatu undang undang? pertanyaan pertanyaan tersebut muncul, karena bisa pengaturan maupun praktik dalam proses pengambilan keputusan terhadap ruu menjadi undang undang sering kontroversial, seperti halnya ketikesensi doktrin ultra vires adalah bila suatu badan yang bertindak bawah wewenang yang diberikan undang undang, tetapi badan tersebut tindakannya tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan. tindakan administrasi akan menjadi ultra vires bila tindakannya bertransaksi dengan berbagai persoalan luar hal yang ditentukan dalam undang undang. sebaliknya, tindakan administrasi juga akan menjadi ultra vires kalau tidak bertransaksi dengan persoalan persoalan yang sudah ditentukan dalam undang undang. doktrin ultra vires tidak hanya mengikat kasus kasus excess power, tetapi juga mengikat terhadap abuse power, seperti halnya sesuatu yang dilakukan tanpa hak, keliru alasannya atau keliru prosedur. menurut hukum, konsekuensinya sama saja: motivasi yang tidak layak, salah langkah dalam prosedur yang menyebabkan tindakan administrasi illegal: dalam rapat paripurna jumlah anggota dpr yang hadir orang, kurang dari setengah jumlah anggota dpr keseluruhan. fraksi pks memberikan catatan keberatan atas tidak dimasukkannya biaya penyelesaian perkara dalam penerimaan negara bukan pajak sehingga dapat diaudit bpk. fraksi pdip keberatan dan tidak menerima usia hakim agung maksimal tahun. rumusan dalam ruu akan berpengaruh pada ruu komisi yudisial dan ruu mk. pdip interupsi dan memperingatkan pimpinan sidang agar mematuhi tata tertib sidang dpr dan tidak setuju pengesahan ruu ma, sehingga harus dilalui mekanisme lobby atau voting. kuasa hukum dpr: benar bahwa pada rapat paripurna desember ada fraksi tidak setuju, tapi dpr berpandangan pengambilan keputusan saat itu dilakukan secara terbuka dengan aklamasi mana lebih dari separuh yang hadir dan lebih dari separuh unsur fraksi setuju secara lisan, sesuai dengan tabib dpr juncto ahli mohammad darul falak dalam black's law dictionary disebutkan bahwa judicial review court's power review the actions other branches levels government, for example the courts' power validate legislative and executive actions being unconstitutional. pengertian lain mencakup: doktrin (the doctrine judicial review), peninjauan putusan peradilan bawahan oleh peradilan yang lebih tinggi (review higher court lower courts), peninjauan oleh peradilan terhadap keputusan aparat negara tentang fakta dan hukum (review court administration's findings, factual and legal).sebetulnya dalam uud tidak dirinci dan tidak dibedakan antara pengujian material dan pengujian formil peraturan perundang undangan. rincian dan pembedaan tersebut muncul karena warisan tradisi hukum belanda tentang toetsingsrecht van richter yang kemudian diadopsi dalam sistem hukum indonesia. kewenangan seperti ini diatur lebih lanjut dalam beberapa peraturan perundang undangan: pemda, peraturan dan peraturan ma. dalam literatur hukum belanda dan indonesia istilah "hak menguji" mencakup macam pengertian, yaitu material (materiel toetsingsrecht) dan formil (formel toetsingsrecht). hak menguji material (materiel toetsingsrecht) adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai, apakah substansi atau isi atau materi muatan suatu peraturan perundang undangan telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan pejabat tertentu mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang undangan itu. jadi hak menguji material berkaitan dengan isi materi substansi dari peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. hak menguji formil (formel toetsingsrecht) adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk hukum telah memenuhi semua prosedur (procedure) pembentukannya sebagaimana telah ditentukan diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku ataukah tidak. jadi yang diuji adalah prosedur pembentukan suatu peraturan perundang undangan. misalnya dalam proses penerbitan sebagai pengganti undang undang diharuskan memenuhi syarat "hal ihwal kepentingan yang memaksa", dan pengganti undang undang itu harus dicabut jika ditolak oleh dpr prinsip pengujian formil apa yang dimaksud dengan pengujian formal terhadap undang undang? secara tegas menyatakan,erikut ini menyangkut pembentukan undang undang yang secara eksplisit diatur dalam uuditu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan dpr masa itu presiden mengesahkan ruu yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang undang maka ruu tersebut sah menjadi undang undang dan wajib diundangkan ketentuan lain juga berlaku, misalnya pada akhirnya proses pengesahan ruu mahkamah agung menjadi undang undang nomor tahun akan menghambat pencapaian penegakan hukum dan keadilan, menggerus hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum dan mereduksi hak untuk membangun masyarakat bangsa dan negaraundang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusiuud memungkinkan dpd mengajukan ruu bidang tertentu atau dpd ikut membahas ruu bidang tertentu.ud secara eksplisit "menyerahkan" kewenangan kepada legislatif untuk mengatur "ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang undang." berarti, yang akan terjadi adalah menguji suatu fakta tentang tata cara pembentukan undang undang yang diatur praktis, pengujian formil pada tingkat ini adalah pengujian tentang pembentukan undang undang berdasarkan tolok ukur undang undang. termasuk menjadi tolok ukur adalah mpr, dpr dan dprd (uu dalam kenyataan, undang undang juga mendelegasikan pengaturan lebih lanjut peraturan tata tertib tertatih)kenyataan ini memunculkan pertanyaan: sejauh mana pengujian formil terhadap pembentukan undang undang harus mengikuti peraturan nonkonstitusi? dalam kaitan ini, acuan diskusi terbatas mahkamah mengajukan sejumlah pertanyaan sebagai tolok ukur pengujian formil: apakah suatu peraturan sudah ditetapkan dalam bentuk yang tepat, baik format maupun strukturnya. apakah pengadilan perlu mengurusi sisi administratif protokoler tentang undang undang sebagai suatu dokumen ini? bukankah uud tidak menentukannya? apakah peraturan itu sudah ditetapkan oleh institusi yang tepat. ini menyangkut kewenangan dan jenis peraturannya. artinya menyangkut kategori materi muatan undang undang. masalahnya, jenis peraturan dan kategori muatan undang undang juga diatur dalam harumkan pengujian formil menggunakan tolok ukur mengenai institusi dan materi muatan undang undang? apakah suatu peraturan sudah ditetapkan menurut prosedur yang tepat. apakah ini hanya berarti prosedur menurut uud terutama prosedur dalam hubungan antarlembaga pembentuk, ataukah menyangkut prosedur internal dalam lembaga pembentuk undang undang? jika menyangkut prosedur internal berarti pembentukan undang undang juga menyangkut mekanisme pada masing masing lembaga? aspek ini mengandung sejumlah variasi masalah: proses perancangan (drafting) oleh intern lembaga dan proses pengambilan keputusan terhadap rancangan dimaksud, proses penyampaian rancangan dari suatu lembaga kepada lembaga lain (counterpart dalam legislasi), pembahasan rancangan oleh intern lembaga counterpart dan pengambilan keputusan internal: pembahasan bersama oleh lembaga pengambil keputusan: syarat forum (fisik perorangan, administratif, representasi internal oleh fraksi) dan tata cara pembahasan: unsur iniambilan keputusan bersama: tata cara dan kekuatan mengikat keputusan. unsur ini jugasekali lagi,undangan: formalitas dan tata caranya. pengundangan bukan merupakan unsur penting dalam pengujian formil karena "bukan pembentukan". kalau pun unsur ini dipersoalkan maka akan mementaskan norma prospektif pada uud bahwa undang undang yang sudah disetujui bersama oleh dpr presiden akan serta merta berkekuatan mengikat jika melampaui hari sejak persetujuan bersama dihasilkan. menimbang bahwa pemerintah mengajukan keterangan tertulis bertanggal,emerintah menyampaikan penjelasan singkat sebagai berikut, menurut para pemohon proses pembentukan secara formil atau formil testing rechundang undang yang berlaku yaitu hurufusuk mpr dpr dpd dan dprd dan dan keputusan dpr nomor dpr ri tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat republik indonesia, tentang pengambilan keputusan melanggar syarat kuorum dan karenanya menurut pemohon ketentuan guo dianggap bertentangan dengan ketentuan dan dan undang undang dasar kedudukan hukum para pemohon. penjelasan tentang kedudukan hukum para pemohon secara rinci diuraikan dalam keterangan tertulis pemerintah tertulis yang akan disampaikan kemudian. namun demikian secara singkat pemerintah berpendapat bahwa dengan berlakunya undang undang guo, para pemohon yang berprofesi sebagai advokat, pegawai swasta, pengajar, dan pegawai negeri sipil tidak dalam posisi yang terganggu, terhalangi, atau setidak tidaknya berkurang hak dan atau kewenangannya dalam melakukan aktivitasnya. dengan perkataan lain undang undang guo tidak terkait sama sekali dengan profesi para pemohon karena undang undang guo mengatur tentang lembaga mahkamah agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, misalnya yang berkaitan dengan independensi kekuasaan mahkamah agung, kedudukan protokoler, tugas dan fungsi sampai dengan batas usia pensiun hakim agung sehingga menurut pemerintah para pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyakeputusan keputusan mahkamah konstitusi terdahulu. karena itu menurut pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika yang mulianurut pemerintah, permohonan para pemohon tidak jelas, tidak tegas, dan kabur (obscura libel) utamanya adalah menginstruksikan adanya kegiatan hak dan atau kewenangan konstitusional yang terjadi atas berlakunya undang undang yang dimohonkan untuk diuji karena: dalam seluruh uraian permohonannya para pemohonperundang undangan yang berlaku seperti ketentuan hurufusuk mpr, dpr, dpd, dan dprd dan dan keputusan dpr nomor dpr ri tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat tentang pengambilan keputusan melanggar syarat kuorum atau para pemohon mengajukan permohonan pengujian secara formil (formil testing recht). padahaladalah sebagai berikut: sejauh mana undang undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat oleh institusi yang tepat dan menurut prosedur yang tepatdari penjelasan tersebut atas menurut pemerintah proses pembentukan undang undang guoewan perwakilan rakyat bersama presiden vide undang undang dasar negara juga proses pembahasan sampai pengesahan undang undang guo telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitutata cara mempersiapkan ruu, rancangan perpu, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan keppres, maupun tata tertib dpr ri, keputusan dpr nomor dpr ri1 bahwa proses pembahasan dan pembentukan undang undang guo tidak dilandasi oleh kepentingan kepentingan sepihak pemerintah maupun dewan perwakilan rakyat atau kepentingan institusi tertentu, kelompok orang tertentu maupun orang orang tertentu, orang perorangan tertentu, juga dalam pembahasannya tidak mengindikasikan adanya unsur unsur nepotisme, kolektif,guna memperkuat pernyataan atas, badan kehormatan dpr dalam putusan perkara etik nomor kep bk iv menyatakan terpadudpr dan menyatakan pengaduan pengadu inet fahmi baroh indonesian corruption watch dianggap tidak cukup alasan. berdasarkan uraian tersebut atas menurut pemerintah proses pembahasan d..ndang undang dasarndang undang dasar dan dianggap merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon vide dan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. bahwa pada hal ketentuan ketentuan dalam undang undang dasar. berdasarkan uraian tersebut atas pemerintah berpendapat para pemohon juga.ndang undang dasar. berdasarkan uraian atas pemerintah berpendapattentanguatuat undang undang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlakudan anggottahun tentang mahkamah agung dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.namun demikian, apabila yang mulia ketua dan anggotdewan perwakilan rakyat mengajudalam permohonannya mengajukan pengujian formilyang berpendapat bahwa pada pokoknydan undang undang dasar bahwa: bahwa pembahasan undang undang guo dilakukan secara eksklusif dan tertutupbahwa menurut para pemohon pengambilan keputusan dpr atas ruu tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung dalam sidang rapat paripurna tanggal desember tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan. terhadap dalil dalil pemohon tersebut dpr memberikan keterangan sebagai berikut, mengenai kedudukan hukum atau legal standinguntuk selanjutnya disebutdalam penjelasan undang undangndang undang dasar negara yang termasuk hak konstitusional sebagaimana dimaksud dansuatu undang undang yang dimohonkan pengujian. kerugian dan hak kewenangan konstitusional tersebut sebagai akibat berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian. bahwatentang mahkamah konstitusi dan penjelasannya harus memenuhi lima syarat, vide putusan perkara nomor puu ii1, maka para pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum atau legal standing sebagai pihak pemohon. bahwa terhadap dalil dalil para pemohon sebagaimana dalam permohonan guo, dpr berpandangan sebagai berikut: bahwa para pemohon sebagaimana dalam permohonan guo mengemukakan hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang undang guo sehingga dianggap bertentangan dengan dan undang undang dasar bahwa dpr berpandangan bahwa dan undang undang dasar yang dijadikan batu uji dalam permohonan guo tidak mengatur hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon tetapi mengatur hak dan atau kewenangan konstitusional dpr sebagai lembaga pemegang kekuasaan pembentuk undang undang sehingga tidak tepat apabila proses pembentukan undang undang guo dianggap oleh para pemohon telah melanggar atau berpotensi melanggar hak konstitusional para pemohon, karena pada kenyataannya tidak terdapat kerugian konstitusional para pemohon ataupun berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon oleh berlakunya undang undang guo.mahkamah aguadalah seorang advokat yang seringkali berhadapan dan bersentuhan dengan proses peradilan. salah satu perhatian dari pemohon adalah mengenai pembayaran uang perkara sebagai salah bahwa para pemohon dalam permohonannya berkedudukan sebagai perorangan yang masing masing bekerja sebagai advokat, pengajar, pegawai negeri sipil dan karyawan swasta. profesi para pemohon tersebut menurut dpr jelas merupakan suatu profesi yang tidak memiliki kepentingan hukum yang berkaitan langsung dengan berlakunya undang undang guo. karena ditolak atau dikabulkannya permohonannya para pemohon secara aktual dan nyata dapat dipastikan tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami atau tidak berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon. bahwa dpr tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang mengatakan hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan undang undang dasar telah dirugikan, oleh karena pada kenyataannya para pemohon tidak terhalangi atau berkurang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dalam melakukan aktivitasnya sebagai profesi advokat pengajar, pegawai negeri sipil dan karyawan swasta. v dpr berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena pada kenyataannya tidak ada hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yangdalil dalil tersebut dpr namun jika ketua majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain berikut ini disampaikan keterangan dewan perwakilan rakyat republik indonesia mengenai pokokara pemohon dalam permohonannya beranggapan bahwa ketentuan mengenaianggap bertentangan dengan ketentuan dan undang undang dasar terhadap anggapan para pemohon tersebut dpr tidak sependapat dengan dalil dalil para pemohon. karena itu dpr memberikan keterangan sebagai berikut bahwa dalam membentuk undang undang guondang undang dasar negara republik indonesia tahun,dan undang undang dasar negara republik indonesia tahundangkan menegaskan fungsi legislasi dpr, karena itu dan undang undang dasar negara republik indonesia tahunndang undang dasarndang undang dasarndang undang dasar juga telah sesuai dengan undang undang dasar yaitu telah memenuhi tahapan pembentukan undang undang sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahunbahwa menurut undang undang nomor tahunndang undang dasaralam halperaturan tata tertib dprndang undang dasar juncto undang undang nomor tahunal sudah memenuhi tata cara yang diatur dalam uud undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahuudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang undang dasar dan tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar petit berdasarkan dalil dalil sebagaimana uraikan atas kami mohon kepada majelis hakim konstitusi yang terhormat untuk memutuskan hal hal sebagai berikut menerima keterangan dpr seluruhnya. menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima permohonannya. menyatakan permohonan para pemohon tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya permohonan para pemohon tidak dapat diterima.undang undang dasar mohon putusan yang seadil adildan tambahan lembaran negara republik indonesia tahunpara pemohon mengajukan permohonan pengujian formil terhadap uudbahwa para pemohon mengajukan pengujian bertentangan dengan dan uud yaitu yang berkaitan dengan tata cara pembentukan undang undang, artinya para pemohon mengajukan permohonan pengujian formil dan mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut termasuk kewenangan mahkamah konstitusi. menimbang bahwa permohonan para pemohon adalah untuk pengujian formildalam permohonan guo masing masing adalah: pemohon asfinawati, warga negara indonesia pekerjaan advokat pemohon ii, hasil hartanto, sh., mh., warga negara indonesia, pekerjaan pengajar, pemohon iii, yohanes danang widoyoko, s.t., warga negara indonesia, pekerjaan wiraswasta, pemohon iv, zainal arifin mochtar, sh., llm., warga negara indonesia, pekerjaan pegawai negeripara pemohon guo mengajukan pengujian formil. apabila para pemohon memenuhi kelima syarat sebagaimana tersebut atas, maka akan menetapkan para pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga harus memeriksa pokok permohonansyarat proses berbicara pengadilan. oleh karena pemohon merasa bahwa pembayaran biaya perkara yang kerap kali pemohon ajukan pengadilan haruslah transparan dan sebaiknya diaudit. dengan proses pembahasan undang undang guo yang mana telah melanggar tata cara pembuatan peraturan perundang undangan yang ada, membuat harapan permohonan akan audit biaya perkara pengadilan menjadi tidak dapat diterapkan pada ma. samping itu pemohon sebagai individu warga negara republik indonesia sering sekali memberikan perhatian terhadap reformasi peradilan dan penegakan hukum. pemohon seringkali melakukselama ini,iii merupakan pemohon individu warga negara republik indonesia yang memiliki perhatian terhadap berlangsungnya proses reformasi peradilan dan penegakan hukum yang saat ini tengah digalakkan. pemohon kerap melakukan upaya upaya dalam rangka reformasi"engan menetapkan syarat yang berbeda dengan syarat adanya kerugian pemohon dalam pengujian materiil. bahwa mahkamah perlu untuk mempertimbangkan ada tidaknya kerugian para pemohon dalam pengujian formil undang undang bertentangan dengan uud berbeda syaratnya dengan pengujian materiil dan untuk itu perlu terlebih dahulu diuraikan hal hal sebagai berikutpemerintahpemerintahan. bahwa uud hasil perubahan tigaoleh mahkamahmenurut mahkamahdalam hal ini uud sebagaimana dimaksud oleh penjelasan umum uud sebelum perubahan.. sebagai sebuah contoh betapa pentingnya prosedur dalam menentukan keabsahan sebuah produk hukum yaitu bahwa putusan mahkamah ini akan tidak sah sejak awal apabila ternyata putusan tidak diambil dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri sekurang kurangnya tujuh hakim konstitusi atau putusan tersebut dibacakan dalam sidang tertutup karena kedua hal tersebut bertentangan dengan keharusan yang ditentukan dalam mk..samping itu adanyapadabahkanetric tidak dapat diterapkan untuk pengujian formil.. dengan demikianmenurut uud untuk lahirnya undang undang harus ada persetujuan bersama antara presiden dan dpr, namun hal demikian tidaklah berarti bahwa pembuatan undang undang hanyalah menjadi kepentingan presiden dan dpr lebih lebih lagi akan memberi arti bahwa berdasarkan ini hanya presiden dan dpr saja yang mempunyai legal standing. bahwa memang benar presiden dan dpr sebagai lembaga negara mempunyai kualifikasi sebagai pemohon dalam pengujian undang undang terhadap uud baik pengujian materiil maupun formil namun hal demikian tidak menghilangkan hak perorangan untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang. sedangkan tehadap hak anggota dpr untuk mengajukan pengujian undang undang terhadap uud mahkamah masih terikat pada putusan nomor puu v yang pada pokoknya menyatakan bahwa anggota dpr tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menjadi pemohon dalam pengujian undang undang terhadap uud karena hal demikian akan berarti dpr mempersoalkan konstitusionalitas dari tindakannya sendiri hadapan mahkamah dan apabila anggota dpr akan mempersoalkan undang undang yang dibuatnya seharusnya melalui legislative review dan bukan judicial review. bahwa undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan ditetapkannya juga hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang undang sebagaimana dinyatakan oleh undang undang nomor tahun tambahan pula sebagaimana telah diuraikan atas segi keabsahan undang undang mempunyai aspek yang sangat mendasar karena menjadi condition sine gua non adanya negara hukum yang oleh karenanya tidak hanya menjadi kepentingan anggota dpr tetapi juga kepentingan seluruh rakyat dalam rangka penegakan sistem negara hukum. pembentukan undang undang berhubungan langsung dengan kedaulatan rakyat karena hanya rakyat yang berdaulat sajalah yang dapat menentukan hukum yang berlaku dalam suatu negara. uud menyatakan bahwa kedaulatan tangan rakyat dilaksanakan menurut uud sedangkandpr bersama presiden oleh uud diberi kewenangan untuk bersama sama membentuk undang undang namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan menurut uud dan apabila tidak digunakan berdasarkan uud maka presiden dan dpr dalam membentuk undang undang telah melanggar uud yang akibat dari pembentukan tersebut akan menyebabkan tercederainya pelaksanaan negara hukum. bahwa dalam suatu negara hukum adanya keabsahan undang undang adalah penting bagi fondasi sistem negara hukum karena sebagai sumber hukum undang undang tersebut akan ditegakkan artinya dijadikan dasar hukum dari perbuatan penegak hukum untuk diterapkan kepada masyarakat. dengan demikian keabsahan undang undang dalam negara hukum menjadi kepentingan banyak pihak tidak saja demi tegaknya negara hukum itu sendiri tetapi juga menjadi kepentingan aparat atau organ yang akan melaksanakan hukum serta masyarakat yang akan dikenai hukum itu, hal demikian sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum yang menjadi unsur negara hukumadalah sesuai dengan asas dalam peradil oleh karenanya kriteria pemberian legal standing juga berbeda. penggunaan kriteria legal standing pada hal keduanya berbeda, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, pemohon mempunyai legal standing, sedangkan pemohon lainnya yaitu pemohon ii, pemohon iii, dan pemohon sebagai anggota masyarakat yang tidak mempunyai hubungan pertautan dengan undang undang mahkamah agung tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan pengujian formil terhadap undang undang guoundang undang yang dimohonkan para pemohon dalam perkara pengujian formil dalam perkara ini adalah dengan argumentasi sebagai berikut: bahwa para pemohon merupakan individu warga negarapara pemohon adalah individu warga negara indonesia merupakan warga masyarakat pembayar pajak, sehingga dapat dipandang memiliki kepentingan sesuai mkdengan demikiansalah satu pemasukan uang negara tersebutuntuk melihat rapat rapat pembahasan undang undang guo yang, bahwa proses pembentukan:ud alasan permohonan: pengambilan keputusan dpr tidak memenuhi syarat kuorum, pengambilan keputusan ketua dpr tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan, pembahasan undang undang guo melanggar prinsip keterbukaan, i3.11jmengajukan (dua) orang saksi, yaitu febridiansyah dan anugerah perkasa, serta (dua) orang ahli, yaitu syamsudin haris dan abdulchaer, serta keteranganjugamerupakaarahli yang disampaikan secara tertulis, yaitu saudi isra, anna erliyana, dan mohammad darul falak, yang secara lengkap telah termuat dalam bagian duduk perkara putusan ini, pada pokoknya sebagai berikut: saksi febridiansyah saksi menghitung satu per anggota yang hadir tidak lebih dari orang, saksi juga melihat dengan sangat jelas bahwa bapak agung laksono sebagai pimpinan sidang sangat tergesa gesa untuk langsung mengetuk palu dan mengatakan pengesahan.:putusan badan kehormatan dpr tidak pernah diterima oleh indonesian corruption watch: saksi anugerah perkasa saksi melihat bahwa setelah dikutuk palu oleh agung laksono, wartaw: saksi juga menyaksikan bahwa ketika sidang paripurna, podium paling belakang,itu dikenal dengan istilah kuorum:keputusan akhir melalui mekanisme pemungutan suara (voting): dalam sistem legislasi indonesia, sesuai dengan ketentuan, pembahasan rancangan undang undang, persetujuan rancangan undang undang, pengesahan rancangan undang undang menjadi undang undang: dan pengundangan dalam lembaran negara. tahapan ini sedikit diperluas dalam, karenanya, dinilai tidak memenuhi persyaratan formal untuk disetujui dalam rapat paripurna dpr:,, dalam tabib dpr terdapat dua cara untuk mengambil keputusan,ta tertjika ada terapi kejut dari mahkamah konstitusi, kemungkinan besar akan ada perubahan perilaku dpr: dengan mengabulkan permohonan uji formil: ahli syamsudin haris: proses penetapan dan pengesahan ruu menjadi tidak hanya melanggar mekanisme tata tertib dpr yang merupakan bagian integral dari nomor tahun melainkan juga cacat secara prosedural, karena rapat paripurna dewan yang melakukan hal::problematika, ruu yang kemudian menjadi: ahli abdulchaerdonesia juga sebagai bahasa nasional, sebagai identitas nasional kita bahwa orang indonesia punya bahasa indonesia,, dihadiri, artinya hadir di , harus secara fisik. andaikata memang ditafsirkan boleh secara administratif, tanda tangan tidak dapat berbicara dalam,, bahasa, ahli anna erliyana pengujian formil lebih ditekankan pada pengujian terhadap proses pembentukan suatu undang undang:, mekanisme pembentukan peraturan perundang undangan telah diatur dalam da, secara teknisentukan undang undang dapat dianggap cacat hukum, ahli mohammad darul falakhak menguji formil (formel toetsingsrecht) adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk hukum telah memenuhi semua prosedur pembentukannya sebagaimana telah ditentukan diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku ataukah tidak:tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan dpr masa itundang undang juga mendelegasikan pengaturan lebih lanjut peraturan tata tertibproses pembahasan dan pembentukan:udud dan dianggap merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon (vide dan mkj: bahwa ketentuan ketentuan dalam uud, bahw,ud,entukentuk undang undang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku:dalam membentuk undang undang guo,uddan uudlain itu menegaskan fungsi legislasi dpr, karena itu dan uududud juga telah sesuai dengan uud yaitu telah memenuhi tahapan pembentukan undang undang sebagaimana diatur dalammenurutud, dalam hal iniud junctoil sudah memenuhi tata cara yang diatur dalam uud undang undang nomor tahun dasudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam uud dan tidak bertentangan dengan dan uud pendapat mahkamah bahwa parrepublikdapat untuk melihat rapat rapat pembahasan undang undang guo yang mananimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon, bukti surat bukti sampai dengan bukti saksi dan ahli dari pemohon, keterangan pemerintah, dan keterangan dpr, mahkamah berpendapat sebagai berikut: menimbang bahwa hal yang harus diputus oleh mahkamah dalam perkara guo adalah apakah pembentukan melanggar ketentuan uud dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, atau dengan kata lain mahkamah melakukan pengujian formil"menimbang bahwa berdasarkan bukti risalah persidangan dpr yang diserahkan oleh sekretariat dpr atas permintaan mahkamah melalui surat dari kepaniteraan mahkamah konstitusi kepada sekretaris jenderal dewan perwakilan rakyat bertanggal november tanggal desember dan tanggal februari yang telah dibalas dengan surat dari sekretaris jenderal dewan perwakilan rakyat nomor tu. dprri i1 bertanggal november perihal penyampaian copy salinan dokumen, terbukti telah dilakukan pembicaraan tingkat oleh dpr untuk membahas ruu ma, yaitu: mao tuntas dematapat rea moastarog ( resatfimaftmah |pesan desambarzo08 senat pana joss desainer zi8 maker menimbang bahwa dpr telah melakukan proses pembahasan ruu sesuai dengan tahapan yaitu melalui tahap dan terbukti pula bahwa dalam persidangan yang dilakukan dalam tahap terdapat materi yang belum mendapat persetujuan bersama dari seluruh fraksi anggota dpr samping itu terdapat materi yang telah mendapat persetujuan bersama dari seluruh fraksi anggota dpr. adapun materi yang belum mendapat persetujuan bersama berkaitan dengan batas umur pensiun hakim agung yang dibahas dalam tahapan tersebut. mahkamah berpendapat bahwa batas umur pensiun hakim agung tidak relevan untuk diuji konstitusionalitasnya dalam perkara guo, seandainya pun batas usia tersebut ditetapkan lebih dari tahun, namun karena yang dimohonkan oleh para pemohon adalah pengujian formil, maka proses pengambilan keputusan dpr dalam pembentukan undang undang guo yang akan diuji adalah konstitusionalitasnya: menimbang bahwa dalam pembicaraan tingkat pertama tersebut fraksi pdip belum menyetujui batas usia pensiun hakim agung tahun. pada rapat kerja dengan pemerintah, tanggal september fraksi pdip melalui juru bicara dra. eva sundari menyampaikan pendapat bahwa usia pensiun hakim agung adalah tahun: pada rapat hanja hari sabtu, tanggal september pemerintah yang diwakili oleh direktorat jenderal perundang undangan menyatakan antara lain, . hasil koordinasi dari pimpinan yang mewakili instansi yang ditugaskan oleh presiden bersama menteri hukum dan ham dalam hal ini menpan mewakili presiden dalam pembahasan ruu, agar sistem yang ada sekarang bisa dipertahankan, dengan sistem ada semacam evaluasi. sistem yang ada sekarang akan (menggunakan) sistem evaluasi untuk sampai pada angka (tahun). . dan karena adanya usulan pensiun hakim agung sampai tahun kemudian wakil pemerintah menyatakan perubahan sikap ternyata dari pernyataannya. . jadi intinya adalah umur bisa sampai tahun, tetapi dengan mekanisme seperti yang ada sekarang (tahun), dan tahun) kemudian evaluasi dan kepanjangannya dilakukan oleh presiden. jadi pensiun seperti sekarang (tahun) dan dapat diperpanjang sampai (tahun). jadi sekarang (tahun) dengan evaluasi sampai (tahun) dan tidak dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tidak dilakukan oleh mahkamah agung , adapun fraksi partai demokrat menyampaikan pendapatnya tentang batas usia hakim agung sebagaimana disampaikan oleh anggota benny harman, . oleh sebab itu apapun rujukannya tahun bisa diperpanjang tahun, atau for live, itu sudah dari dulu saya menyuarakan seumur hidup tetapi dengan memperkuat sistem pengawasan, dan sistem pengawasan yang dimaksud sini adalah tidak hanya sistem pengawasan dalam internal tetapi juga yang paling cocok sistem pengawasan eksternal, dalam hal ini komisi yudisial bukti risalah hal. pimpinan rapat mulfahri harahap sebelum menutup rapat pada tanggal september menyatakan, . jadi nyaris bulat minus teman teman dari fraksi pdip yang tetap pada usia sebagaimana diatur undang undang lama tahun dengan minderheidsnota nanti petugas sekretariat akan mencatat itu. saya kira bisa segera kita putuskan soal usia pensiun ini, yang tertulis kesepakatan lobby, yang pertama usia hakim agung tahun tanpa perpanjangan, kemudian fraksi pdip mengusulkan usia pensiun tahun tanpa perpanjangan, dan sebagian besar fraksi luar pdip menyetujui tahun, kita putuskan tahun untuk usia pensiun, pak? atas tawaran ketua sidang tersebut, anggota benny harman fraksi partai demokrat) menyatakan pendapatnya, jadi kalau kita ikutan soal usia, ini adalah salah satu issue yang pending, dalam catatan saya minimal ada sepuluh issue yang pending, soal pengawasan tadi masuk sini, ada konsensus tahun itu makanya kita masukkan sekaligus situ, . . terhadap tawaran tersebut ketua rapat menyatakan, saya kira, saya sepakat apa yang disampaikan pak benny, saya kira ada sejumlah dim yang bersifat posisi masih pending itu bisa kita inventaris lagi kemudian kita putuskan atau bicara dalam rapat besok .', menimbang bahwa dalam rapat tim perumus tim sinkronisasi tanggal oktober ketua rapat membacakan hasil rumusan yang akan dilaporkan kepada panitia kerja ruu mahkamah agung yang berkaitan dengan usia hakim agung, . kemudian yang keempat huruf telah berusia tahun, catatan disepakati usia pensiun hakim (agung) tahun oleh sembilan fraksi yang ada kemudian fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan mengusulkan usia tahun tanpa perpanjangan dalam rapat hanja kopo beberapa waktu yang lalu juru bicara fraksi pdip meminta untuk atau menyampaikan, mereka akan menyampaikan minderheidsnota berkaitan dengan soal huruf ini menyangkut usia pensiun hakim . masih dalam rapat tersebut sewaktu membahas per ruu mahkamah agung ketua rapat menyatakan, . kemudian poin yang keempat berkaitan dengan 11b, telah berusia tahun, catatan disepakati usia hakim agung tahun, kemudian fraksi partai demokrasi perjuangan mengusulkan usia pensiun tahun tanpa perpanjangan. saya kira perdebatan mengenai soal ini telah memakan waktu cukup lama dalam rapat hanja. kalaupun dibahas kesempatan ini menurut hemat saya hasilnya akan sama, saya kira dan fokusnya nanti hanja, ini lebih tepat sehingga kita bisa lewatkan ini kalau memang dapat disepakati dilewatkan, dapat disepakati kita pending dulu untuk kemudian nanti kita bicarakan dalam hanja . sebelum mengakhiri rapat, ketua rapat mulfakhri harahap menyatakan, . baiklah bapak ibu anggota tim perumus dan pimpin ruu tentang mahkamah agung, dengan demikian rapat bisa kita segera akhiri, dan sebelumnya ingin kita sampaikan ada beberapa poin dari delapan poin yang kita bahas pada hari ini statusnya dalam keadaan ditunda. . huruf soal usia tahun nanti akan kita bawa hanja ." menimbang bahwa dalam rapat kerja tanggal desember disampaikan pendapat akhir fraksi. fraksi pdip dengan juru bicara drs. nurdin, antara lain menyatakan, . pertama, terkait dengan usia pensiun hakim agung, fraksi pdi perjuangan dpr ri menolak usia hakim agung tahun dan tetap mengusulkan usia hakim agung tahun, pada maker ini. hal ini didasarkan pada pertimbangan, pertama . dan seterusnya, menimbang bahwa mengakhiri maker pembicaraan tingkat pembahasan ruu, berdasarkan bukti risalah sidang, ternyata pembahasan tingkat ruu mahkamah agung masih menyisakan butir yang belum mendapat persetujuan, yaitu perihal batas usia pensiun hakim agung, menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib dpr, setelah pembicaraan tingkat selesai, maka ruu akan dibahas dalam pembicaraan tingkat ii. pembicaraan meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh (a) laporan hasil pembicaraan tingkat (b) pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh anggotanya dan apabila dipandang perlu dapat pula disertai dengan catatan tentang sikap fraksinya, dan (c) pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya, menimbang bahwa ruu tentang perubahan telah diagendakan dalam rapat paripurna dpr pada tanggal desember dan fraksi fraksi dpr telah menyampaikan pendapatnya dalam rapat paripurna tersebut. dalam rapat paripurna yang diselenggarakan, fraksi pdip tetap dengan pendiriannya bahwa usia pensiun hakim agung adalah tahun: menimbang berdasarkan risalah rapat paripurna dpr dengan pemerintah tanggal desember halaman menunjukkan bahwa setelah semua fraksi membacakan pendapat akhir, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir menteri hukum dan hak asasi manusia mewakili presiden. ketua sidang paripurna agung laksono menawarkan pengambilan keputusan kepada peserta rapat untuk menyetujui pengesahan draf ruu dengan menyatakan, dengan telah selesainya menteri hukum dan hak asasi manusia menyampaikan pendapat akhir pemerintah, maka dengan demikian kesepuluh fraksi dan pemerintah telah menyampaikan pendapat akhir. sembilan fraksi menyatakan menerima dan setuju pengesahan ruu dan satu keberatan atau tidak menerima. pemerintah juga telah menyampaikan pendapat akhirnya kepada kita semua. oleh karena itu saudara sekalian, sekarang saya akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah rancangan undang undang tentang perubahan kedua atas undang undang nomor . dan seterusnya, menimbang bahwa terhadap proses pengambilan putusan pada tahap tersebut, mahkamah perlu untuk memberikan pendapat secara khusus karena dalam tahap ini terlibat dua lembaga negara, yaitu dpr dan presiden.yang artinya bahwa pembahasan bersama tersebut dilakukan oleh dewan dan presiden sebagai lembaga. demikian pula halnya pengertian untuk mendapat persetujuan bersama , artinya persetujuan antara dewan sebagai lembaga dan presiden. persetujuan presiden akan diberikan kepada ruu yang telah berstatus sebagai ruu dpr, artinya telah melalui proses pengambilan keputusan internal dpr, dan presiden tidak terlibat dalamnya. pengambilan keputusan pada tahap undang undang guo dalam sidang paripurna dpr, tanggal desember memberikan kesempatan kepada presiden untuk menyampaikan pendapatnya sebelum dpr mengambil putusan atas ruu. hal mana terbukti dengan adanya agenda untuk mendengarkan pendapat masing masing fraksi yang dilanjutkan dengan pendapat presiden dan baru kemudian diambil keputusan, proses demikian adalah yang tidak benar berdasarkan uud pendapat presiden ditujukan kepada ruu yang telah disetujui oleh dpr, oleh karenanya presiden seharusnya baru menyampaikan pendapatnya setelah pengambilan putusan internal dpr selesai. kehadiran presiden dalam sidang paripurna dpr dan memberikan pendapatnya secara berurutan disampaikan setelah pandangan fraksi dan baru kemudian diambil keputusan untuk menyetujui rancangan undang undang, menjadikan pendapat presiden nilainya sama dengan pendapat fraksi dpr, dan presiden kedudukannya sama dengan fraksi. kesan tersebut diperkuat dengan adanya putusan badan kehormatan dewan perwakilan rakyat republik indonesia dalam perkara etik nomor kep bk iv pada angka romawi) tentang pembelaan terpadu angka arab) yang menyatakan, . kemudian yang kedua, adalah pada saatnya mengambil putusan tersebut dasarnya dimulai dari ketika laporan atau pandangan pendapat akhir fraksi fraksi, yang ada sepuluh fraksi tambah satu lagi fraksi pemerintah jadi sebelas, sebelas itu sepuluh sudah setuju sembilan dari fraksi dpr satu pemerintah jadi sangat mayoritas. dengan demikian, menurut pembelaan terpadu tersebut atas, pemerintah dianggap sebagai fraksi sehingga dihitung dalam pengambilan putusan dalam rapat tahap paripurna dpr. hal demikian menurut mahkamah merupakan kesalahan konstitusional, karena posisi presiden adalah luar dpr dan tidak ikut ambil bagian dalam pembuatan keputusan dpr, apalagi diperhitungkan sebagai salah satu fraksi, kerancuan terjadi karena setelah fraksi fraksi menyampaikan pandangannya kemudian dilanjutkan dengan pandangan pemerintah yang menyetujui ruu dan menyejajarkan pendapat pemerintah dengan pendapat fraksi. ternyata, apabila kemudian pada saat pengambilan keputusan dalam pembicaraan tingkat pleno yang merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan dpr terdapat perbedaan antara ruu yang dibahas untuk mendapat persetujuan sidang dan ruu yang disetujui oleh sidang sebagai hasil kesepakatan baru antarfraksi (musyawarah) atau pun karena voting, hal demikian menimbulkan persoalan hukum terkait dengan persetujuan pemerintah yang telah disampaikan terhadap ruu yang belum disetujui oleh rapat pleno tahap dpr, yang setelah pengambilan keputusan pada rapat pleno dpr terjadi perubahan substansi. oleh karena itu, penyampaian persetujuan wakil pemerintah harus dilakukan setelah dpr mengambil keputusan disetujuinya ruu, dan bukan sebelumnya, menimbang bahwa dalam rapat pleno tahap pengesahan ruu perubahan undang undang tentang mahkamah agung, setelah ketua sidang menawarkan persetujuan ruu kepada peserta sidang, seorang peserta sidang tjahjo kumolo mengajukan interupsi dengan menyatakan, interupsi ketua, saya tjahjo kumolo. saya kira dari ketua sudah menyampaikan fraksi fraksi mana yang menerima dan fraksi mana yang menolak. saya kira ada mekanisme sebelum pengambilan keputusan politik dpr pada hari ini. apakah akan dikompromikan kembali lewat mekanisme lobby atau karena ada yang menolak, (maka) menggunakan mekanisme voting. kalau voting, saya kira tidak memenuhi kuorum pada malam hari ini melihat jumlah yang hadir. ataukah lobby ataukah cukup disampaikan sebagaimana yang ketua sampaikan, atau ditunda pengesahannya menunggu kuorumnya peserta. ini hanya tawaran saja yang saya sampaikan . mahkamah berpendapat apa yang ditawarkan dalam interupsi tersebut adalah berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan yang ditempuh oleh dpr, dan hal ini diatur dalam peraturan tata tertib dpr nomor dpr ri peraturan tata tertib dpr menyatakan, , dan. dengan adanya interupsi tersebut, seharusnya sebelum pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak ruu dipastikan lebih dahulu cara pengambilan putusan yang dipilih yaitu apakah secara musyawarah ataukah dengan cara voting mengingat ada perbedaan pendapat antara fraksi. peraturan tata tertib dpr menyatari bukti persidangan, ternyata ketentuan ini oleh ketua sidang tidak dilaksanakan pada hal sudah jelas bahwa ada pendirian yang berbeda mengenai ruu guo, yang seharusnya perbedaan tersebut dipertemukan yang dapat ditempuh dengan mekanisme lobby, dan kalau lobby tidak dapat mempertemukan pendapat berbeda, keputusan dilakukan dengan cara voting. menanggapi interupsi tersebut, ketua rapat menyatakan, baik, terima kasih.. tawaran tersebut mendapat jawaban setuju dari beberapa anggota sidang dan jawaban tidak setuju dari anggota yang lain, meskipun demikian kemudian diikuti dengan pengetikan palu oleh ketua sidang dan pernyataan, baik, terima kasih saudara saudara sekalian. maka melalui forum ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada saudara saudara sekalian . meskipun sudah diakhiri dengan pengetikan palu, namun masih terdapat peserta rapat yang interupsi: menimbang bahwa karena adanya pengaduan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembentukan undang undang guo, dewan kehormatan dpr telah melakukan pemeriksaan terhadap terpadu yang putusannya tertuang dalam putusan badan kehormatan dewan perwakilan rakyat perkara etik nomor kep bk iv keputusan dpr nomor dpr ri i tentang peraturan tata tertib dpr menyatakan, tugas badan kehormatan adalah: melakukan peny, melanggar sumpahj. mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana lazimnya sebuah dewan kehormatan, maka kewenangan dewan kehormatan hanya ditujukan kepadarepublik indonesia tahun iv. alasan alasan hukum proses pembentukan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung bertentangan dengan undang undang dasar bahwa uud menyatakan dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang:ukti bahwa berdasarkan ketiga kriteria ini, pengujian formil dapat mencakupanggota yang melakukan pelanggaran dan tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya produk hukum yang diambil oleh seorang anggota yang kebetulan terkena putusan dewan kehormatan. sebagai sebuah contoh, seorang hakim yang dalam pengambilan putusan telah melakukan perbuatan melanggar kode etik dan oleh karenanya harus dijatuhi sanksi oleh dewan kehormatan, tidak secara serta merta menyebabkan putusan yang dibuatnya menjadi batal. demikian halnya putusan dewan kehormatan dpr tidak sampai pada penilaian atas sah atau tidaknya keputusan yang dibuat oleh dpr. kalau hal demikian dilakukan, berarti kedudukan dewan kehormatan akan lebih tinggi dari dpr itu sendiri. oleh karena itu, terhadap penilaian dewan kehormatan tentang sah atau tidaknya produk hukum keputusan dpr haruslah dikesampingkan oleh mahkamah dalam pemeriksaan perkara guo,::,terdapat cacat prosedural dalam pembentukan undang undang guo, namun demi asas kemanfaatan hukum, undang undang guo tetap berlakupuluh bulan desember tahun dua ribu sembilan, yaitu moh. mahfud md., selaku ketua merangkap anggota, abdul mukti fadjar, hartono, achmad nowiki, muhammad alim, akil mochtar, maruarar siahaan belas bulan juni tahun dua ribu sepuluh, oleh sembilan hakim konstitusi, yakniahmad fadil semadi, maria farida indrawi, arsyad sanusi, dan hamdan zelda, masing masing sebagai anggota, dengan dibantualasan berbeda (concerning opinion) dan pendapat berbeda (dissenting opinion). terhadap putusan mahkamah ini, satu orang hakim konstitusi memiliki alasan berbeda (concerning opinion), yaitu arsyad sanusi, dan dua orang hakim memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu achmad nowiki dan muhammad alim, sebagai berikut: alasan berbeda (concerning opinion) hakim konstitusi arsyad sanusi. bahwa sesuai tertib berbicara (proces orde) yang berlaku, sebelum masuk substansi permohonan dalam bentuk legal action, maka mahkamah harus terlebih dahulu mempertimbangkan dan menilai dua hal, pertama, adalah mengenai kewenangan mahkamah konstitusi dan kedua adalah mengenai kedudukan hukum legal standing) pemohon. kedua, hal ini menjadi sangat penting untuk menentukan apakah suatu permohonan layak disidangkan atau tidak (justiciability) mahkamah konstitusi. guna mencapai justiciability inilah, sejumlah syarat kemudian yang harus diterapkan sesuai dengan uud juncto serta yurisprudensi mahkamah dalam putusan nomor puu ii1 tanggal mei dan putusan nomor puu v tanggal september kewenangan mahkamahdangkanini, para pemohon memohon kepada mahkamah untuk menguji tentang mahkamah agung yang nya dianggap bertentangan dengan dan uud dalam hal ini pemohon menyatakan bahwa pembentukan tentang mahkamah agung tidak memenuhi ketentuan pembentukan sebuah undang undang berdasarkan uud sebagaimana yang dicantumkan dalam konstitusi serta uud permohonan ini kemudian dapat dikualifisir sebagai permohonan pengujian formil yang mempermasalahkan proses pembentukan undang undang ketimbang substansi atau materi undang undang itu sendiri. bahwa pengujian formil (pembentukan undang undang) telah diatur dalamoleh karena permohonan para pemohon adalah menguji undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung terhadap uud maka berdasarkan amanat uud juncto huruf juncto huruf mk, terhadap permohonan para pemohon, mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. kedudukan hukum bahwa ketentuan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap adanyaatau lembaga negara: bahwa guna menilai apakah para pemohon tepat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi pemohon mahkamah konstitusi, maka perlu diuraikan dengan saksama mengenai kepentingan hukum (legal interest) serta hak hak hukum (legal rights) yang dimiliki oleh para pemohon: dalam pengertian umum, kedudukan hukum (legal standing) adalah hak suatu pihak untuk mengajukan suatu permohonan (legal action) pengadilan atau hak untuk mengupayakan ditetapkannya hak dan atau kewenangan konstitusional yang dimilikinya, bahwa melalui pemaknaan demikian, peranan kedudukan hukum (legal standing) menjadi sangat penting sebagai titik awal menentukan apakah para pemohon memang berhak mengajukan legal action pada mahkamah untuk kemudian dapat diupayakan pemulihan keadilan yang dimaksudkan oleh para pemohon, bahwa terdapat (empat) pemohon yang mengajukan permohonan mahkamah konstitusi menggunakan sejumlah dalil dan alasan hukum. keempat pemohon merasa memiliki kedudukan hukum sebagai warga negara indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya dengan proses pembentukan yang tidak sesuai dengan uud bahwa pemohon pemohon ii, dan pemohon masing masing mengaku sebagai advokat dan pengajar warga negara indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam uud karena pembahasan dilakukan secara eksklusif dan tertutup (kecuali dalam sidang paripurna) tanpa mengindahkan prinsip keterbukaan dan transparansi sesuai dengan undang undang yang berlaku, sedangkan pemohon mengaku sebagai perorangan warga negara indonesia yang merupakan pembayar pajak sehingga memiliki potensi kerugian hak konstitusional pemohon karena pembahasan dilakukan tidak sebagaimana semestinya oleh anggota dpr yang telah diberikan mandat oleh para pemberi pajak: bahwa untuk menentukan adanya kedudukan hukum (legal standing) para pemohon,engan kata lain, legal interest adalah kepentingan yang diakui oleh hukum: bahwa dalam doktrin hukum dikenal beberapa varian legal interest, seperti absolute legal interest, contingent legal interest, feasible legal interest, direct legal interest dan vested legal interest, bahwa contingent legal interest dimaknai sebagai suatu kepentingan yang hanya dapat dimiliki oleh pemohon hanya jika terpenuhinya suatu syarat syarat tertentu seperti adanya unsur kerugian konstitusional, bahwa varian legal interest guo dikaitkan dengan dan yurisprudensi yang telah dibangun mahkamah: bahwa untuk menjadi subjek hukum mahkamah, bahwa kini dipertanyakan, apakah benar para pemohon dapat membuktikan adanya kerugian hak konstitusionalnya? bahwa yurisprudensi mahkamah telah menjabarkan tentang kerugian hak konstitusional yang harus memenuhi (lima) syarat adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud bahwa kelima syarat hukum guo bersifat kumulatifrtanyaan selanjutnya adalah apakah standar atas kerugian konstitusional ini dapat juga diaplikasikan untuk menguji proses pembentukan sebuah undang undang (pengujian formil)? jika standar ini digunakan dalam pengujian formil ini, maka lebih lanjut kedudukan hukum para pemohon akan dikaji secara yuridisbagi para pemohon yang mendalilkan sebagai seorang advokat, pembayar pajak dan pengajar berkewarganegaraan indonesia yang memiliki perhatian terhadap reformasi peradilan dan penegak hukum yang tidak mendapatkan akses untuk mengikuti persidangan pembahasan ruu dan oleh karenanya pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana disebutkan dalam uud adalah sebuah alasan yang tidak tepat menurut hukum dengan alasan alasan hukum sebagai berikut: bahwa indonesia mengenal sistem perwakilan, mana para pemohon memiliki hak konstitusional untuk menyalurkan aspirasi melalui anggota dewan yang telah dipilih melalui pemilihan umum. dalam kaitan ini, para pemohon tidak memiliki hak mutlak (absolut right) sebagai satu satunya hak untuk mengawal ruu dengan cara mengikuti persidangan. sebagai negara demokrasi yang memiliki keterwakilan dpr, pemohon masihsi. pena saran eta pekerjaan pegawai negeri sipil ina lin alamat ponorogo selanjutnya disebut sebagai . .iiiioiolioiii pemohon:erdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goddan huruf tentang mahkamah konstitusi lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor untuk selanjutnya mohon.merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dengan dan pada tidak mencantumkan penyelesaian sengketa melaui peradilan tata usaha negara. persada ini mungkin hanya pegawai asn yang bilamana ada perselisihan yang relevan dengan putusan pejabat tata usaha negara tidak memiliki peradilan sendiri. peniadaan ptun pada dengan tanpa argumentasi pembesar yang cukup menunjukkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum bagi pegawai asn (termasuk pemohon yang pns) untuk memilih lembaga peradilan yang ada serta memiliki kewenangan penyelesaian sengketa tata usaha negara berkaitan dengan keputusan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara. dengan tentang asn fungsional umum siapa anda pada tertera jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan. huruf tertera jabatan eselon dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana . huruf khususnya frasa kata fungsional umum, merupakan istilah yang tahu tahu ada dan berbeda bilamana dibandingkan dengan. kesimpulan uji materi huruf kepastian hukum berdasarkan uraian atas pada nomor hingga tampak terdapat pertentangan makna yang terdapat pada yang berakibat tidak terpenuhinya asas kepastian hukum sebagaimana yang tertera pada huruf kepastian hukum. tidak terpenuhinya asas kepastian hukum yang merupakan salah satu norma yang dianut pada merugikan hak konstitusionalitas pemohon yang berstatus pns karena tidak memungkinkan menunaikan sumpah janjinya khususnya pada frasa kata senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pegawai negeri sipil dan pada frasa kata setia dan patuh untuk mentaati segala peraturan perundang undangan yang berlaku . kerugian pemohon berikutnya adalah pada tidak bisa terpenuhinya amanah huruf yaitu fungsi pelayan publik sebagai akibat tidak terpenuhinya hak normatif tenaga honorer karena penerapan dan sepanjang terdapat pertentangan makna pada yang diatur dalam sepanjang itu pula tidak memenuhi asas kepastian hukum. pertentangan makna yang ada pada dalam mengakibatkan asas kepastian hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan uud dan uji materi tidak terpenuhinya asas kepastian hukum yang merupakan salah satu norma yang dianut pada bukanlah satu satunya noda pada pemakaian kata akan pada setiap pokok pikiran yang ada pada sumpah dan janji pada tidak tepat pula. pemakaian kata akan mengandung dua makna belum dikerjakan serta belum pasti terjadi karena belum tentu dikerjakan. suatu aturan menghendaki kepastian yang paling mungkin bisa dicapai padahal pemakaian kata akan tidak mencerminkan kepastian hukum. karenanya pemakaian kata akan dalam setiap pokok pikiran sumpahjjanji pegawai negeri sipil dimohonkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. bahwa frasa kata akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan . pegawai negeri sipil (saja) dengan tanpa penyebutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ppp yang secara singkat diubah menjadi aparatur sipil negara sebagai ganti kata pns akan lebih sesuai dengan judul undang undang nya. pemakaian frasa kata pegawai negeri sipil yang tertera pada sumpah janji pns dimohontertera pengklasifikasian pegawai asn serta judul aparatur sipil negara, maka tanpa penyebutan ppp dan pemakaian kata akan dalam sumpah janji pns maka dimohonkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang sumpahjjanji pns masih tertera kata akan serta tidak mencantumkan ppp . karenanya tidak mencerminkan kepastian hukum seperti yang tertera pada uud terutama pada frasa kata . jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dst . penerapan dalam perspektif hak bela negara tentang asn tegas mencabut bab manajemen pegawai negeri sipil daerah pada tentang pemerintahan daerah. bab mulai dari hingga pada bab salah satu yang penting dalam uji materi ini adalah yang berbunyi dan pengendalian jumlah . terdapat kata dan frasa kata yang menjadi penting pada uji materi yaitu kata gaji dan frasa kata kedudukan hukum . tertera . pada tertera daerah tanpa mengganti terlebih dahulu ketentuan mengenai pengaturan gaji dan tunjangan khususnya pada utamanya frasa kata alokasi dasar dalam dana alokasi umum" serta dengan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tanpa mempertimbangkan yaitu perhitungan alokasi dasar sebagaimana dan dalam undang undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah keterkaitan antara dan yang berbunyi dau untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar . pada berbunyi, . serta pada yang berbunyi, alokasi dasar sebagaimana yang dimaksud pada dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah sekedar tambahan informasi telah dicabut dan digantikan oleh namun frasa kata alokasi dasar dalam dana alokasi umum tidak ada. dana alokasi umum pada apbd hanya berisi celah fiskal. tentang pemerintahan daerah yang dinyatakan berlaku pada tanggal oktober menyatakan, dana alokasi umum suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal . pada bagian penjelasan tertera cukup jelas . sebagai pembanding, pada tentang asn gaji pns (daerah dan pusat) diatur pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada pns, serta menjamin kesejahteraan pns . bagi pns yang bekerja pada pemerintah daerah maka gaji dibebankan pada apbd seperti yang ada pada dari sudut pandang masih terdapat kesuburan makna berupa frasa kata dibebankan pada apbd khususnya berkaitan dengan judul mata anggaran yang ada pada apbd. tanpa judul mata anggaran yang benar secara yuridis tidak mungkin akan masuk pada apbd. berarti pula secara yuridis pembayaran gaji pns daerah yang selama ini diterima menjadi salah dasar hukum. frasa kata pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak pada tidaklah membedakan antara pns yang bekerja pada pemerintah pusat dan gaji pns yang bekerja pada pemerintah daerah. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sangat berbeda dengan pengertian yang dikandung pada yang berbunyi, pemerintah daerah wajib membayar gaji pns daerah . menjadi relevan pertanyaan bagaimana mungkin terlaksana sumpah dan janji khususnya pada pokok pikiran khususnya frasa kata bahwa saya . mentaati segala peraturan perundang undangan yang berlaku, dst bilamana tidak ada kepastian hukum (ketidak belasan aturan yang ada). hal yang sama berkaitan dengan kedudukan hukum yang merupakan hak setiap pekerja terlepas berstatus pejabat eselon, fungsional ataupun staf struktural. bagi pejabat baik fungsional maupun struktural maka tidak memiliki kedudukan hukum. setara artinya dengan tidak memiliki kewenangan sebelum ada undang undang sebagai aturan penggantinya. tertera jelas . adanya pembatalan klausul manajemen kepegawaian daerah termasuk peraturan pelaksanaannya seperti yang tertera pada menjadikan gaji dan hak hukum pegawai negeri sipil daerah tidak berdayung hukum sama sekali. argumentasi berikutnya terdapat pada terutama pada frasa kata sesuai dengan peraturan perundang undangan yang bermakna tidak jelas sama sekali. argumentasi yang mendasarinya adalah terutama pada frasa kata yang intinya pencabutan bab kepegawaian daerah (mulai hingga serta frasa kata dan peraturan pelaksananya dicabut dan tidak berlaku lagi . menjadi benar bahwa menciptakan akumulasi pelanggaran peraturan perundang undangan baik. tidak pastinya hak hukum dan bertentangannya dasar hukum gaji pada pns daerah mengakibatkan pemohon (status pns) harus. berjuang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god menurunkannya agar terpenuhinya hak dan kewajiban membela negara sebagaimana yang diamanahkan pada uud uji materi huruf non diskriminatif dan huruf keadilan dan kesetaraan dalam perspektif tenaga honorer dan memberikan gambaran bahwa yang disebut pegawai negeri selain pegawai negeri sipil tertera pada yaitu . pada tertera bagian penjelasan menyatakan bahwa pengangkatan langsung menjadi pegawai negeri sipil menyatakan persyaratan, tata cara, dan pengangkatan langsung menjadi pns sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagai wujud pemenuhan dan pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil pada tanggal november dan beberapa ketentuan diubah oleh yang diterbitkan tanggal juli serta yang merupakan perubahan kedua yang diterbitkan pada tanggal mei terdapat beberapa hal penting yang relevan berkaitan dengan uji materi namun beberapa hal penting itu tidak diujimaterikan karena sudah kadaluwarsa serta bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengujinya. beberapa hal yang penting itu merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god relevan karena merupakan rangkaian proses pengangkatan tenaga honorer serta pengertian dan klasifikasi tenaga honorer. pada dua kali perubahan terdapat beberapa perubahan yang relatif mendasar antara lain mulai ada pemilahan tenaga honorer dan sebagaimana yang tertera pada bagian penjelasan umum bulir yang intinya pertama,. tenaga honorer yang penghasilan pokok secara tegas tercantum dalam alokasi belanja pegawai upah pada apbn apbd dan kedua,. penghasilan tenaga honorer yang tidak secara tegas tercantum dalam alokasi belanja pegawai upah pada apbn apbd maka tidak termasuk dalam pengertian yang dibiayai oleh apbn apbd misalnya dana bantuan operasional sekolah, dll. yang berbunyi tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan cc. tenaga penyuluh bidang pertanian, perikanan, peternakan dan tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah. pada bagian penjelas yang dimaksud dengan huruf dan mengatur seleksi dan kewajiban menjawab pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan kepemerintahan yang baik serta pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum. berbeda pada pada selain pemilahan tenaga honorer sebagaimana yang ada pada bagian penjelas umum angka huruf diubah menjadi tenaga kesehatan pada sarana kesehatan milik pemerintah serta menjadi pemeriksaan kelengkapan administrasi saja (tanpa kewajiban menjawab pengetahuan tata pemerintahan kepemerintahan yang baik). selain verifikasi dan validasi, tes hanya diberlakukan pada (tidak dibiayai secara tegas pada apbn apbd) dan dimulai pada saat terbitnya sebagaimana yang diatur pada bagian merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id terpenting salah satunya adalah adanya frasa kata berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan tahun anggaran tidak ada pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil termasuk pula pengaturan bagi apa yang terjadi bagi tenaga honorer yang tidak lulus tes. tetapi replikanya tenaga honorer yang tidak lulus tes masih juga bekerja seperti juga tenaga honorer non katagori. tanggal januari terbitpegawaian (lihat tentang asbelum diganti dan tidak bertentangan dengan tentang asn. kualitasnya ketika diberlakukan, masih ada tenaga honorer tersisa yang tidak lulus tes dan tenaga honorer yang lulus tes yang belum diangkat sebagai pns sebagai wujud pemenuhan amanah yang tertera pada tenaga honorer baik katagori maupun non katagori memiliki dasar hukum yang kokoh berkaitan dengan eksistensi nya dan mereka terus saja bekerja dan dibiarkan seolah kehadiran mereka benar. ketidakpastian hukum khususnya bagi tenaga honorer yang lulus tes dan diangkat sebagai pns setelah dinyatakan berlaku adalah pada dasar hukum pengangkatannya. frasa kata pengawalnya adalah pencabutan serta perubahannya dalam hal ini pada pada khususnya frasa kata sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang ini dalam hal ini tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat karena adanya frasa kata peraturan pelaksanaan dan belum diganti dan tidak bertentangan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god hanya memilah dua jenis pegawai asn yaitu pns serta ppp tanpa sama sekali menyatakan tenaga honorer yang sebelumnya ada dan terus ada serta masih ada hingga sekarang. tenaga honorer bukanlah ppp. karena pengaturan huruf (b). tidak ada pengganti berupa pengaturan khusus bagi tenaga honorer. tanpa adanya pengaturan yang khusus bagi tenaga honorer setara artinya dengan tidak sahnya tenaga honorer yang diangkat setelah bilamana berasal dari tenaga honorer yang lulus tes dan tidak menggunakan jalur seleksi bagi cons umum . tidaklah adil dan bertentangan dengan nalar sehat memutus pengabdian hanya dengan berbekal hasil tes yang dilakukan hanya sekali saja. hasil tes itu tidak dapat digunakan membunuh karier tenaga honorer yang telah lama mengabdi pada negara. mereka memenuhi kualifikasi belum lagi yang hanya mencantumkan ppp saja. hasil tes yang sudah dilakukan sifatnya hanyalah sebagai urutan sebagai pns seperti pada perbedaan perlakuan antara dan menunjukkan ketidak adilan tersendiri karena lama pengabdian dan latar belakang pendidikan yang setara tidaklah bisa mendapatkan perlakuan yang tidak sama. bagi tenaga honorer yang tidak lulus tes serta tenaga honorer non katagori yang sampai sekarang masih juga dipekerjakan sebagai tenaga honorer, dalam perspektif pengaturan yang ada pada kedua klasifikasi tenaga honorer yang terus mengabdi eksistensinya tidaklah sah. menunjukkannya. khususnya pada huruf (b) ppp atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. karenanya bertentangan pula dengan huruf non diskriminatif serta huruf keadilan dan kesetaraan terpenting bagi instansi pemerintah baik yang ada pada pusat atau daerah tidak diperkenankan menerima pns dari pelamar umum sepanjang formasi yang ada masih diisi oleh tenaga honorer. karena tidaklah berdasar bilamana pengisian jabatan yang telah dijabat oleh pegawai non pns dalam hal ini disebut honorer harus diisi oleh cons dari jalur umum. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god adanya diskriminasi pada aturan sehingga tidak tercipta keadilan dan kesetaraan serta terdapat ironi bagi tenaga honorer bilamana menerapkan yang berbunyifrasa kata memenuhi persyaratan tidaklah adil bilamana tidak ada penyetaraan perlakuan berupa perlakuan khusus mengingat pada bagian mukadimah pada kata menimbang pada huruf yang intinya aparatur negara haruslah memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi kolusi dan nepotismetenaga honorer memenuhi kualifikasi itu karena tenaga honorer ada berdasarkan kebutuhan pemerintahan untuk memperlancar tugas tugas pemerintahan dan pembangunan, telah mengabdi dan atau tenaganya sangat dibutuhkan. harus ada pengaturan kedudukan hukum tenaga honorer apapun statusnya pada tanpa adanya pengaturan khusus tenaga honorer yang selama ini ada setara artinya dengan pengabaian hak konstitusionalitas tenaga honorer khususnya pada uud yaitufrasa kata perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja serta bertentangan pula dengan uud yaitu setiap orangoleh karenanya penerapan pada serta bilamana ditinjau dalam perspektif tenaga honorer merugikan karena menunjukkan tidak terpenuhinya huruf non diskriminatif dan huruf keadilan dan kesetaraan. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gogi pemohon yang berstatus pns hak konstitusional yang dirugikan ada pada uud yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan uud yaitu setiap orang berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama jjanji pns terutampenggalan kalimat mentaati segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta sebagai perwujudan implementasi tentang asn huruf yang berbunyi pelayan publik . tidak akan mungkin terpenuhi sumpah dan janji itu jika terdapat ketidakpastian hukum. tidak terpenuhinya sumpah janji mengusik kemerdekaan pikiran dan nurani pemohon selaku pribadi. sebagai wujud fungsi pelayan publik tentu berusaha agar tuannya (publik termasuk tenaga honorer) terlayani dengan baik dalam hal ini hak hak hukumnya. atas nama pelayan publik serta demi sumpah janji sebagai pns, serta demi hak konstitusional yang merasa belum dipenuhi pemohon yang berstatus pns dalam hal ini pada huruf kepastian hukum bagian yang diasumsikan merugikan tenaga honorer sebagai bukti pengabdian pemohon sebagai pns yang merupakan pelayan publik. dan atau pada tidak mencerminkan asas kepastian hukum akibat ketidakjelasan pengaturan yang ada pada yang dijadikan bukti dalam uraian uji materi undang undang ini. tidak tercerminnya asas kepastian hukum menyulitkan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god permohonan para pemohon pemohon pns adanya pertentangan makna sebagaimana yang terdapat pada: dan dan dan bilamana dibandingkan dengan angka serta dengan asas kepastian hukum merupakan prasyarat yang dijamin pada pada huruf kepastian hukum. namun prasyarat kepastian hukum tidak akan terpenuhi bilamana terdapat pertentangan makna. oleh karenanya sepanjang terdapat pertentangan makna sebagaimana yang telah diuraikan menunjukkan tidak terpenuhinya prasyarat kepastian hukum. karena itu huruf kepastian hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang terdapat pertentangan makna pada yang terdapat pada karena bertentangan dengan uud serta ketidakmampuan memenuhi sumpah dan janji itu akibat asas kepastian hukum serta amanah konstitusi pada uud yaitukarena merupakan hak dasar yang melekat pada setiap insan maka hak itu tidak boleh berkurang sama sekali. karenanya sepanjang menggunakan kata akan dan pns harus batal agar manfaat hukum yang bersifat memenuhi dan menjamin terjamin. tidak terpenuhinya sumpah janji yang bukan kesalahan pemohon menjadi tidak terjaminnya kepastian hukum karena bertentangan uud khususnya frasa kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum . pembatalan terutama frasa kata . bab kepegawaian daerah . karena dalam bagian tersebut menerangkan adanya hak hukum dan gaji pns daerah merugikan pns daerah karena merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tidak terjaminnya asas kepastian hukum. salah satu sarana membenarkan materi hukum yang dianggap salah adalah dengan melakukan uji materi. pada akhirnya uji materi dilakukan sebagai aplikasi hak dan kewajiban membela negara yang dijamin uud yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara . para pemohon tenaga honorer tenaga honorer ingin berbakti secara wajar pada persada iniatau sebagai tenaga honorer. tenaga honorer apapun kategorinya telah nyata nyata berbakti dan berjasa pada negara. namun dan merugikan mereka. bagi tenaga honorer yang tersisa yang lulus tes dan telah diangkat sebagai pns tahun ketika ketentuan diberlakukan menjadi tidak sah karena perlakuan istimewa untuk mengangkat langsung pns telah dicabut seperti pada telah dicabut oleh dan jaminan hukum yang adil serta kesetaraan dalam hukum menjadi tidak terpenuhi demikian pula jaminan bebas dari perlakuan diskriminatif. tanpa pencantuman tenaga honorer seperti yang tertera pada menjadikan tenaga honorer tidak terjamin hak normatifnya dalam arti keadilan dan kesetaraan serta bebas dari tindak diskriminatif. tanpa perlakuan khusus bagi tenaga honorer maka frasa kata memenuhi persyaratan pada menjadikan tenaga honorer memperoleh perlakuan yang tidak adil serta tidak ada kesetaraan dan memperoleh perlakuan yang diskriminatif. adanya perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif tampak pada perlakuan yang tidak sama terutama bagi yang tidak lulus tes dengan hanya sekali tes telah mematikan hak sebagai pns. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tenaga honorer semakin lama mengabdi semakin mereka dirugikan (bayangkan tanggal januari dianggap honorer non katagori) padahal penyelenggaraan kebijakan dan manajemen asn haruslah menjamin bebas dari diskriminatif sebagaimana yang ada pada huruf serta keadilan dan kesetaraan sebagaimana tertera pada huruf yang merupakan hak normatif setiap pekerja apapun statusnya.bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif serta adanya kepastian hukum yang adil karenanya huruf dan huruf sepanjang yang ada pada tidak mencerminkan keadilan dan kesetaraan dan bersifat diskriminatif dimohonkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan uud dan petit gugatan mengabulkan permohonan para pemohon. menyatakan bahwa huruf kepastian hukum sepanjang terdapat dan atau yang bertentangan pada: dan ii. dan dan bilamana dibandingkan dengan angka serta iii. dengan iv. dimohonkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan uud menyatakan bahwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang terdapat kata akan dan singkatan pns pada sumpah janji pns karena bertentangan dengan uud menyatakan bahwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak tertera gaji dan hak hukum pns daerah karena bertentangan dengan uud merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dan tidak mencerminkan asas nondiskriminatif dan keadilan serta kesetaraan bagi tenaga honorer yang ada hingga saat ini. dan sepanjang merugikan hak normatif tenaga honorer dimohonkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan uud memerintahkan memuat putusan ini pada berita negara sebagaimana mestinya atau apabila majelis hakim mahkamah.kok pokok kepegawaian.undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negarakesehatan. bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang rumah sakit. bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang guru dan dosen. bukti fotokopi lampiran berkas pegawai honorermengenai pengujian konstitusionalitas: huruf yang menyatakan, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen asn berdasarkan pada asas: kepastian hukum , yang menyatakan, pegawai asn terdiri atas: pns: dan ppp?:yang menyatakan, sumpahj". yangrdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoidyang menyatakan, . yang menyatak.hukum : merdeka barat jakarta tel fax email sel fax email sevetanat@mahkamahkonsituanya menyatakan dirinya sebagai warga negara indonesia yang berstatus pegawai negeri sipil pns) yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya huruf dan asn. bahwa pemohon merasa dirugikan dan atau berpotensi, dengan berlakunya huruf dan asn. bahwa pemohon dalam permohonannya telah melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk ktp) yang mencantumkan pekerjaan statusnya sebagai pnspr, dewan perwakilan daerah, dan atau presiden: i3 menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutpermohonannya, pemohon mendalilkan huruf dan asn bertentangan dengan uud dengan alasan pada pokoknya sebagaimana diuraikan bawah ini: pemohon menganggap bahwa penerapan asn secara tegas telah mencabut bab manajemen pegawai negeri sipil daerah pada tentang pemerintahan daerah dan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. adanya pembatalan klausul manajemen kepegawaian daerah termasuk peraturan pelaksanaannya sebagaimana yang termuat dalam asn menjadikan gaji dan hak hukum pegawai negeri sipil daerah tidak berdayung hukum sama sekali dan menciptakan akumulasi pelanggaran peraturan perundang undangan baik asn: asn khususnya kata akan pada setiap pokok pikiran yang ada pada sumpah janji pada asn menurut pemohon tidak tepat karena mengandung dua makna yaitu belum dikerjakan atau belum pasti terjadi karena belum tentu dikerjakan. selain itu, frasa kata akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan . pegawai negeri sipil: (saja) dengan tanpa penyebutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pemohon untuk menunaikanbeberapa yang merupakan hak konstitusional para pemohon honorer khususnya pada bagian yang mengatur mereka yang tercantum pada uud adalah:sas asas penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan asn huruf asas kepastian hukum adalah benar bahwa tidak ada hak konstitusionalitas yang bertentangan dengan uud yang tertera pada huruf asas kepastian hukum) termasuk bagian penjelasan bilamana yang ada pada tidak saling bertentangan. permasalahan yang ada pada terdapat beberapa yang bertentangan dengan makna asas kepastian hukum. dan atau yang terdapat pertentangan makna pada tampak bilamana membandingkan: dan dan dan bilamana dibandingkan dengan angka serta dengan dan atau yang bertentangan akan diuraikan bawah ini termasuk hak konstitusionalitas pemohon berstatus pns yang tidak terpenuhi. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god baik pns maupun ppp telah meniadakan kemungkinan pemohon yang berstatus pns memenuhi sumpah dan janjinya selaku pns, tentang asn khususnya frasa kata mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pns, . telah menyebabkan persyaratan usia yang tidak dipenuhi bagi tenaga honorer atau mereka para atlet yang melewati masa peak" nya atau mereka yang berkarya luar negeri karena keahliannya yang belum dapat diaplikasikan negara ini dan mereka hanya belum dapat berbakti pada persada. selain itu, menurut pemohon seharusnya ada perlakuan khusus yang menjadikan adanya pengangkatan langsung sebagai pegawai negeri sipil karena penghargaan atas jasa yang telah mereka torehan, dan asn tidak mengakomodir nasib tenaga honorer sehingga menjadikan semua tenaga honorer telah kehilangan perlindungan kepastian hukum yang seharusnya mereka miliki. selain itu, adanya perlakuan seolah pelamar ppp berpengalaman kerja nol tahun pada asn menjadikan ppp bukanlah pegawai honorer yang selama ini ada. penyebabnya adalah tahapan ppp yang ada, yang diatur pada asn terutama frasa kata . perencanaan, pengumuman lowongan, pelajaran, seleksi . merupakan suatu hal yang mustahil bilamana tenaga honorer itu sama dengan ppp dengan adanya prasyarat sebagaimana yang dikandung dalam asn: yang merupakan penyetaraan pada huruf termuat khususnya frasa kata . dan fungsional umum . pada bagian ketiga jabatan fungsional asn hanya mengatur jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan. klasifikasi fungsional umum sebetulnya ada yang diatur dengan peraturan pemerintah.: asn tidak memberikan perlindungan dan bantuan hukum sebagaimana termuat dalam berbagai peraturan sehingga mengakibatkan pegawai asn mampu untuk membela dirinya sendiri bilamana menghadapi sengketa kepegawaian oleh pejabat yang berwenang. dengan. dihapusnya kewenangan ptun, upaya membela diri pegawai negeri sipil hanya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god menggunakan dua cara yaitu keberatan yang digunakan terhadap protes pekerja asn) pada penjatuhan hukuman disiplin. pada bagian penjelasan,, dan asn khususnya pada frasa . dan jabatan pimpinan tinggi madya instansi daerah sebagaimana dimaksud dalam dan . dan asn tertera kalimat,, . serta menunjukkan adanya inkonsistensi dan pertentangan makna berkaitan dengan kedudukan anggota kepolisian dan prajurit tni yang ternyata pada semua jabatan tertentu dan atau semua jabatan tertentu yang merupakan pejabat tinggi (termasuk utama, madya dan pratama) tidak seperti pada asn yang tegas menyatakan pada instansi pusat saja yang dapat diisi oleh prajurit tni dan anggota polri. pertentangan makna yang ada pada uraian atas menyebabkan tidak terpenuhinya kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi: dan asn pada paragraf kesebelas tentang disiplin terdapat ketentuan sanksi yang mengaturnya hanya menyebut pns. sangat dimungkinkan yang mengalaminyadalam hingga asn. adanya perlakuan diskriminatif dalam asn tampak apasn dengan yang terdapat pada dan asn khususnya bilamana berasal dari pns yang menjabat sebagai pimpinan tinggi. berdasarkan uraian atas yang dicontohkan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum sebagaimana yang termuat dalam huruf asn. kepastian hukum merupakan hak yang dijamin konstitusi karenanya huruf a yang dimohonkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dengan uud terutama pada frasa . jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dst .asnwalaupun mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada hari rabu tanggal maretperluol fax email sekretariat omahkamahkonstituguhammad alimwahiduddin adams ttd. ttd. santo maria farida indrawi ttd. ttd. materialis akbar suhartono ttd. dewa gede laguna panitera pengganti, ttd. hani dhani merdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam ons dan berbunyi, pegawai asn terdiri atas pns dan ppp tertera pada saat undang undang ini berlaku,terinti adalah lahirnya adik baru yang bernama pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ppp). pada dan atas pokok terpenting pada uji materi adalah pencabutan dan undang undang serta nasib peraturan pelaksananya. pada sisi implementasi dicabutnya kedua dalam hal ini dan merugikan bagi pegawai negeri sipil yang dilantik tahun yang berdasarkan tenaga honorer yang lulus tes (penilaiannya dibandingkan dengan sesama honorer yang berarti pula masih memperoleh perlakuan khusus). pelantikan mereka sebagai pns harusnya batal karena berlakunya dan kerugian pencabutan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god khususnya pada terutama perkenan pengangkatan pegawai honorer serta pada terutama perkenan mengangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil. peraturan pelaksanaan memang belum ada, artinya belum diganti dengan baru. pengangkatan tenaga honorer sepanjang tahun ketika dinyatakan memiliki kekuatan hukum mengikat pada tanggal januari menjadikan pengangkatan tenaga honorer setelah dinyatakan berlaku tidak memiliki payung hukum yang kokoh, karena adanya frasa kata tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang undang ini pada serta adanya frasa kata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada hanya mengklasifikasikan pegawai asn menjadi dua katagori, yaitu pns dan ppp. tanpa mencantumkan tenaga honorer yang lebih dahulu ada sebagai akibat terutama frasa kata dapat mengangkat pegawai tidak tetap dan perkenan mengangkat langsung pegawai negeri sipil walau dengan restriksi tertentu serta tidak memberi ruang pengaturan bagi tenaga honorer yang ada berupa tanpa pencantuman tenaga honorer pada menjadikan pengangkatan tenaga honorer oleh pemerintah sebagai pemenuhan amanah yang diatur pada tentang perubahan kedua atas tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi cons pada penggalan kalimat berupaberstandar ganda. standar ganda yang dimaksud adalah tidak memberi ruang disatu sisi namun disisi lain memberinya kesempatan menjadi pns padahal berstatus honorer (yang telah tidak ada). bukti lain tentang standar ganda perlakuan pada tenaga honorer pada tenaga honorer yang tersisa yang sudah diverifikasi dan validasi ulang dan dinyatakan sah dan tenaga honorer non yang ternyata masih juga dipekerjakan hingga saat ini. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god standar ganda tidak mencerminkan asas kepastian hukum dan merugikan pemohon karena tidak dapat memenuhidan menghambat mewujudkan fungsi pelayan publik yang merupakan amanah huruf angka serta dan angka menyebutkan bahwa batasan instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah tertera jabatan pimpinan tinggi terdiri dari: jabatan pimpinan tinggi utama jabatan pimpinan tinggi madya jabatan pimpinan tinggi pratama tertera kalimatindonesia . terteraui proses secara terbuka dan kompetitif . tertera jabatan pimpinan tinggi lingkungan instansi pemerintah tertentu dapat diisi oleh merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pertentangan makna berkaitan dengan dengan kedudukan anggota kepolisian dan prajurit tni berkaitan dengan perkenan menduduki jabatan menurut frasa kata pengisian jabatan asn tertentu dan frasa kata dilaksanakan pada instansi pusat, pada serta frasa kata jabatan pimpinan tinggi lingkungan instansi pemerintah pada serta pada frasa kata jabatan pimpinan tinggi pada lingkungan instansi pemerintah tertentu menunjukkan pertentangan makna penggolongan pejabat tinggi dalam asn ada tiga yaitu pejabat tinggi utama, madya dan pratama. pada daerah kabupaten kota tidak mungkin ada jabatan pimpinan tinggi utama, sehingga pemakaian frasa kata pimpinan tinggi tanpa pemilahan sebagaimana yang tertera pada menciptakan ketidakpastian makna. hal yang sama pada frasa kata instansi pemerintah karena pada pada angka instansi pemerintah mengandung makna instansi pusat dan instansi daerah. pertentangan makna yang ada pada uraian atas menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum. kepastian hukum merupakan hak pemohon yang dijamin oleh konstitusi dirugikan karena tidak mungkin sumpah' janji pemohon dalam kapasitas sebagai pns dapat diwujudkan. dan dengan bagian iii paragraf penilaian kinerja terdapat ketentuan sanksi yang mengaturnya. pada hingga menunjukkan penilaian kinerja ditujukan pada pns tanpa imbuhan kata frasa kata apapun. sangat dimungkinkan yang dinilaipada hingga pertentangan makna tampak pada bilamana membandingkan antara dan pada terterajabatan dan merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi dan promosi serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan . kata sanksi pada dijabarkan pada yaitu . terutama kata pns dan frasa katakan berbeda bilamana dibandingkan dengan yang terdapat pada menyatakan pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu satu tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya . frasa kata tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan selama satu tahun berakibat perkenan selama (enam) bulan untuk memperbaiki kinerja bertentangan dengan khususnya kata sanksi dan pada frasa kata pada dalam hal ini tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian , menjelaskan bahwa akibat tidak mencapai target kinerja pasti diberi sanksi. sanksi itu berwujud sanksi administrasi hingga pemberhentian. tidak ada sama sekali tertera ragam sanksi berupa pemberian kesempatan selama enam bulan bilamana tidak mencapai target kinerja. argumentasi berikutnya adalah pemakaian pns pada angka memberi batasan pns sebagaiilamana singkatan pns menggunakan rujukan angka bermakna penilaian kinerja berlaku bagi seluruh pns yang menduduki jabatan dalam pemerintahan termasuk pula yang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god menjabat sebagai pimpinan tinggi. sehingga terdapat pertentangan makna dengan bilamana pengaturan pada bukan ditujukan bagi pns menjadi tidak ada kepastian hukum pula karena tidak ada keterangan yang menunjukkan pengaturan itu bersifat khusus. jelaslah berdasar uraian atas yang dicontohkan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum sebagaimana yang tertera pada huruf kepastian hukum merupakan hak yang dijamin konstitusi karenanya huruf dimohonkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang pada bertentangan dengan dan sepanjang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan uud maka dan yang merupakan tindak lanjut akan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pula. kedua dalam hal ini dan dan terdapat ketidakpastian hukum karenanya bertentangan dengan uud terutama pada frasa kata jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dst . dengan tentang asn upaya administratif pegawai asn (termasuk juga pns dan ppp) hanya menggunakan dua cara yaitu keberatan dan banding administratif yang digunakan terhadap protes pekerja asn) pada penjatuhan hukuman disiplin. pada bagian penjelas. keberatan dan banding administratif diberi pengaturan . masih pula terdapat penjelasan pada bagian penjelasan. namun banding administrasi tidak diberi penjelasan pada bagian penjelasan. bilamana dibandingkanlembaga penjamin simpanan lps), yang dalam hal ini diwakili oleh kepala eksekutif lps bernama kartika wirjoatmodjo, beralamat equity tower lantai dan cbd lot jalan jenderal sudirman kav. jakarta, yang berdasarkan surat kuasa khusus nomor suka ke i1 bertanggal februari memberi kuasa kepada eri setiawan, s.h., ll.m.: ii) mbc lirik rizkiyana, s.h.: iii) yogi sudrajat harsono, s.h.: iv) ahmad maulana, s.h.: vivo siswanto, s.h., ll.m.: vi) ari julian gema, s.h.: vii) asep ridwan, s.h., m.h.: vii) muhamad kamal fikri, s.h.: ix) agnes maria wardhana, s.h., ll.m.: harun wakilan gantung, s.h.: xi) simon barrier sasmoyo, s.h.: xii) heru pamungkas, s.h.: xiii) wisnu wardhana, s.h., ll.m.: xiv) alvin suasana ambardhy, s.h.: dan xv) ingrid grata mega, s.h., yaitu para advokat dan calon advokat yang tergabung pada kantor hukum assegaf hamzah dan partners, beralamat menara rajawali lantai jalan dr. ide anak agung gde agung lot# kawasan megaketerangan dewan perwakilan rakyat, membaca kesimpulan tertulismenyatakan sebagai berikut:berdasarkan keputusan dewan komisioner nomor dk lps vii tanggal juli tentang tugas dan wewenang kepala eksekutif untuk melaksanakan kegiatan operasional keputusan nomor dk lps vii sebagaimana telah diubah dengan keputusan dewan komisioner nomor kep dk x tanggal oktober berdampak sistemik atau tahun ke pada bank gagal yang berdampak sistemik). dalam hal ini, yang dimaksud tingkat pengembalian yang optimal adalah paling sedikit sebesar nilai penyertaan modal sementara pms) yang dikeluarkan oleh pemohon. persoalannya, apabila pada tahun ke atau tahun ke pemohon tetap melaksanakan penjualan tanpa memperhatikan tingkat pengembalian yang optimal, maka berdasarkan penalaran yang wajar terdapat potensi adanya permasalahan hukum yang akan dihadapi oleh pemohon, yaitu pemohon dapat dianggap telah merugikan keuangan negara. sedangkan disisi lain, berdasarkan dan lps, pada tahun ke atau ke pemohon justru wajib menjual saham bank gagal tersebut tanpa perlu memperhatikan tingkat pengembalian yang optimal. hal ini mengakibatkan hak konstitusional pemohon untuk mendapatkansebagaimana diatur dalam uud menjadi melanggar. oleh karena itu, apabila tidak dimaknai dengan benar maka ketentuan yang diatur dalam dan lps secara aktual ataupun potensial berdasarkan penalaran sederhana atau wajar dapat merugikan pemohon. berkenaan dengan kerugian konstitusional tersebut atas, bawah ini pemohon kutip pernyataan dari beberapa narasumber yang membuktikan adanya perbedaan pendapat sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon. hadi purnomo, guru besar hukum anggota komisi jaksa ahmad ketua bpk. internasional dpr, selfie ofp burhanuddin universitas indonesia hikmahanto juwana waktu april oktober desember maret pendapat menurut kepala guru besar hukum langkah langkah lps berasal dari badan pemeriksa internasional yang akan aset negara keuangan bpk), universitas indonesia dilakukan harus sehingga kekayaan hadi purnomo, hikmahanto juwana dilakukan lps merupakan dalam menjual menilai, divestasi antaranya aset negara bank mutiara, bank mutiara tidak berkonsultasi sebagaimana sebaiknya tetap bisa dilandaskan terlebih undang mengacu pada tentang dahulu presiden undang nomor undang undang keuangan negara terkait rencanatersebut. nya, tentang lps, kata tentang juncto lembaga penjamin jaksa ahmad lembaga tentang simpanan burhanuddin penjamin tindak pidana bertanggungjawab pengadilan tindak simpanan korupsi, melainkan terhadap presiden pidana korupsi, kita kembali penjualan bank dalam hal ini jakarta, kamis lps dalam penanganan presiden sby. hal yang lps harus yang perlu jaksa jelas bahwa berlandaskan dibicarakan dengan memaparkan, saat sampai tahun lps. presiden adalah itu telah jatuh kelima harus dalam pandangan mengenai batas tempo pelunasan sesuai dengan saya, hal ini terjadi waktu yang telah ipjp. bank harga talangan. karena adanya dilampaui untuk century pun setelah kelima ketentuan dari satu menjual bank sampai dengan dijual berapapun undang undang dan mutiara dengan februari telah juga," katanya undang undang lain harga sesuai menerima dana gedung bpk, yang saling dengan pms yang pms sebesar rp. jakarta, jumat bertentangan. bicara diterimanya," ujar triliun. lps, itu semua pihak anggota komisi kemudian, bank harus konsentrasi dpr, selfie ofp century melunasi undang undang lps saat berbincang ipjp sebesar rp. dan tinggalkan ego dengan sorot miliar dan sektoral dari yang news.com, kamis bunganya sebesar biasa mereka pakai," rp. miliar tegasnya dalam lps dijelaskan selfie, sehingga total rp. seminar bank mutiara miliar. dengan topik peran sudah menerima perhitungan lps dalam penyertaan modal kerugian negara penyelamatan bank sementara pms) adalah nyata dan gagal jakarta, sebesar rp. pasti jumlahnya rabu triliun ditambah yaitu berdasarkan kekayaan lps juga rp. triliun. perhitungan yang seharusnya dipisah oleh karena itu dilakukan badan dari keuangan bank mutiara pemeriksa negara sehingga bila harus dijual keuangan, lanjut terjadi kerugian minimal rp. jaksa. sementara negara, maka negara triliun. batas itu, pihak budi tidak dapat dibebani waktu penjualan mulya menilai pms atas kerugian kalau sesuai masih terdapat tersebut seperti adalah tahun bank century yang halnya diberlakukan sejak pertama kali saat ini bernama pada bumn. tangani lps bank mutiara dan hikmahanto tahun oleh dikuasai oleh lps. mengatakan, harus karena itu tahun dengan demikian, dihindari pandangan ini adalah batas seharusnya belum bahwa jika tahun akhir," dapat dipastikan depan lps gagal tandanya. perhitungan menjual mutiara sesudahnya lps kerugian harga triliun dapat menjual negaranya. itu berarti merugikan dengan harga negara. optimal. jangan sampai harga optimal adalah harga oral. apalagi bpk telah menyatakan adanya kerugian keuangan negara dalam mem bailout bank mutiara. kalau penjualannya bawah haraka kerugian negara akan bertambah banyak," tambahnya. ual.co hukum batuan.com ekonomi ws.com berita print pas.com read 65753ketua danbisnis ips jangan dpr meminta lps ini. bpk sesuai uu gentar tangani konsultasi penjelasan. jaksa.s ips mutiara divestasi ke. .html oal. kerugian. negar bisa dijual di mutiara rp. triliun.dal bawah bailout am. kasus. century. century kerugian konstitusional terkait dan lulus pengaturan dan lps telah melanggar hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam uud dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. hal ini karena adanya kata dapat pada lps mengakibatkan pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum untuk memperoleh pinjaman dari pemerintah apabila pemohon sedang mengalami kesulitan likuiditas. sedangkan sisi lain, berdasarkan lps pemohon mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan dimana sewaktu waktu memerlukan bantuan pinjaman dari pemerintah apabila pemohon sedang mengalami kesulitan likuiditas. selain itu, pengaturan lps telah mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi pemohon untuk memperoleh peraturan pemerintah mengenai tata cara pemberian pinjaman dari pemerintah apabila pemohon mengalami kesulitan likuiditas. hal ini karena berdasarkan lps, yang perlu diatur dalam peraturan pemerintah hanya mengenai tingkat likuiditas. sedangkan ketentuan tersebut justru mengacu kepada lps yang mengatur mengenai pinjaman pemerintah kepada pemohon apabila pemohon sedang mengalami kesulitan likuiditas. hal ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi pemohon untuk memperoleh peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara pemberian pinjaman dari pemerintah kepada pemohondang mengalami kesulitan likuiditas dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya. berdasarkan penalaran yang sederhana dan wajar telah merugikan berdasarkan penjelasan atas, ketentuan ketentuan yang hendak diuji dalam permohonan pengujian undang undang ini secara aktual maupun potensial hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam dan uud adanya kerugian kerugian konstitusional atas secara langsung diakibatkan oleh adanya ketentuan ketentuan yang hendak diuji dalam permohonan pengujian undang undang ini. dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kerugian (baik aktual maupun potensial) yang dialami pemohon dengan adanya ketentuan ketentuan tersebut atas. oleh karena itu, permohonan pengujian undang undang ini dimohonkan pemohon kepada yang mulia majelis mahkamah konstitusi agar kerugian konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. berdasarkan uraian atas terbukti bahwa pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang ini, dan karenanya permohonan pengujian ini sudah sepatutnya dapat diterima untuk selanjutnya pokok permasalahannya diperiksa dan diputus oleh yang mulia majelis mahkamah konstitusi. iii. alasan alasan permohonan ii.a. latar belakang pembentukan lps industri perbankan merupakan salah satu komponen yangsistem perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. pada tahun krisis moneter dan perbankan yang menghantam indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya (enam belas) bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blankarantee). hal ini ditetapkan dalam. dalam pelaksanaannya, blanket guarantee dimaksud memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. pada tanggal september presiden republik indonesia mengesahkan undang undang nomor tahun tentang lembaga penjamin simpanan. berdasarkan undang undang tersebut, dibentuk lembaga penjamin simpanan lps), suatu lembaga independen. latar belakang pembentukan lps tersebut pada dasarnya dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, yang dilaksanakan melalui (dua) fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah bank serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. dalam rangka turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, pemohon diberikan tugas dan kewenangan untuk menangani bank gagal, baik bank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun bank gagal yang berdampak sistemik dengan atau tanpa penyertaan dari pemegang saham lama. dalam konteks penanganan bank gagal ini, terutama bank gagal yang berdampak sistemik, pemohon oleh undang undang telah diberikan kewenangan untuk mengambilalih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang rups, kepemilikan, sekaligus juga mempunyai kewajiban untuk padtentu menjual seluruh saham bank gagal yang diselamatkan. namun demikian, terdapat ketentuan ketentuan yang secara aktual maupun potensial berdasarkan penalaran yang sederhana dan wajar merugikan hak hak konstitusional pemohon dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya. oleh karena itu, diperlukan adanya permohonan pengujian undang undang ini terhadap ketentuan ketentuan dimaksud guna menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi pemohon dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, termasuk dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara melalui peran dan fungsi pemohon yang diatur dalam lps. ii.b. pemohon berhak memajukan diri guna memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, serta mendapatkansejak adanya perubahan terhadap uud terdapat perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia. perubahan tersebut antara lain konsepsi negara hukum atau rechtsstaat yang sebelumnya hanya dirumuskan dalam penjelasan uud dirumuskan secara tegas dalam angka uud yang menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. dalam konsepsi negara hukum, maka hukum ditempatkan sebagai panglima (supremasi hukum) dalam dinamika kehidupan bernegara. selain itu, perubahan lainnya berupa adanya penghormatan yang lebih tegas terhadap hak hak asasi manusia termasuk hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak untuk memajukan diri untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara, sebagai konsekuensi yuridis atas hal atas, setiap orang termasuk badan hukum juga mempunyai hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. hal ini secara tegas diatur dalam uud yanglebih lanjut, sebagai konsekuensi yuridis indonesia sebagai negara hukum, maka setiap orang termasuk badan hukum mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. hal ini secara tegas diatur dalam. berdasarkan ketentuan atas, terdapat hak konstitusional bagi setiap orang termasuk pemohon sebagai badan hukum untuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara. penghormatan atas hak hak konstitusional pemohon tersebut atas sangat penting bagi pemohon dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan dalam rangka memberikan jaminan atas simpanan penyimpan serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, undang undang telah memberikan tugas kepada pemohon antara lainuntuk menangani dan menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik, dengan atau tanpa melibatkan pemegang saham lama. dalam rangka penanganan dan penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik, pemohon diberikan kewenangan oleh hukum untuk mengambilalih dan menjalankan segala kewenangan rups serta menjual seluruh saham bank gagal yang diselamatkan dalam jangka waktu yang ditentukan. fungsi, tugas dan kewenangan tersebut atas telah diberikan secara langsung oleh undang undang dan karenanya pemohon mempunyai hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya. selainjuga mempunyai hak konstitusionalsuai fungsi, tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh pemohon khususnya dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. namun demikian, terdapat ketentuan ketentuan dalam undang undang yangmenghambat dan merugikan hak hak konstitusional pemohon dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya. hal ini karena ketentuan ketentuan tersebut telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum atau hilangnya jaminan hukum serta menghambat pemohon dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan untuk menguji ketentuan ketentuan dalam pasar modal dan lps yang dinilai telah melanggar hak hak konstitusional pemohon dimaksud. dengan demikian perlu kami tegaskan kembali bahwa dalam hal ini permohonan pengujian undang undang yang diajukan oleh pemohon adalah untuk menguji undang undang terhadap uud khususnya ketententuan ketentuan tertentu yang ada dalam pasar modal dan lps yang dinilai telah melanggar hak hak konstitusional pemohon dalam melaksanakan fungsi, tugas, kewenangan serta kewajibannya. ketentuan ketentuan dimaksud adalah pasar modal serta huruf dan lps. ii.c. pasar modal khususnya frasa "atau pihak yang diberikan wewenang untuk bertindak atas namanya bertentangan dengan dan uud kami mohon majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia menguji pasar modal khususnya frasa "atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya karena frasa dalam ketentuan tersebut bertentangan dengan dan uud berdasarkan lps, dalam menangani dan menyelamatkan bank gagal, pemohon secara hukumwenangan untuk mengambilalih segala hak dan wewenang pemegang saham pada bank gagal yang diselamatkan. lps kami kutip sebagai berikut: lps dapat melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal dengan kewenangan: mengambilalih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rups:lanjutnya, berdasarkan huruf dan lps, dalam menangani dan menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik, pemohon oleh hukum diberikan kewenangan untuk mengambilalih segala hak dan kewenangan rups, kepemilikan pada bank gagal termasuk melakukan pengalihan kepemilikan bank. ketentuan ketentuan tersebut kami kutip sebagai berikut: huruf lps menyatakan:. lps menyatakan: setelahtanpa persetujuan nasabah kreditur: mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain: melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain:anjutnya, secara lebih spesifik lagi, berdasarkan dan lps, undang undang telah memberikan kewajiban kepada pemohon untuk menjual seluruh saham pada bank gagal yang diselamatkan. ketentuan ketentuan tersebut kami kutip sebagai berikut: lps: "lps wajib menjualulus: ""dengan adanya frasa wajib menjual seluruh saham bank dalam ketentuan ketentuan atas telah jelas bahwa pemohonperasional keputusan nomor kep dk x wewenang dewan komisioner sebagaimana dimaksud dalam lps tersebut atas telah didelegasikan kepada kepala eksekutif lps. berdasarkan keputusan presiden nomor tahun tanggal desember kartika wirjoatmodjo telah diangkat menjadi anggota dewan komisioner lps dan sekaligus ditunjuk sebagai kepala eksekutif lps. berdasarkan hal hal atas, maka kartika wirjoatmodjo dalam jabatannya sebagai kepala eksekutif lps berwenang mewakili lps dalam dan luar pengadilan, termasuk berwenang memberi kuasa sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa khusus nomor suka ke i1 tanggal februari tersebut atas. pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud permohonan pengujian undang undang). adapun ketentuan ketentuan dan undang undang yang hendak diuji dalam permohonan pengujian undang undang ini adalah sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang pasar modal sebagaimana dimuat dalam lembaran negara republik indonesia tahun nomor (selanjutnya disebut pasar modal) pasar modal khususnya frasa atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya dalam ketentuan tersebut. kutipan lengkap pasar modal" undang undang nomor tahun tentang lembaga penjamin simpananhuruf lps khususnya frasa sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank". huruf lps secara lengkap berbunyugas dan karenanya harus menjual seluruh saham bank gagal yang diselamatkan, baik saham milik pemohon yang berasal dari penyertaan modal maupun saham milik pemegang saham lama pada bank gagal yang diselamatkan. fungsi, tugas, kewenangan, dan kewajiban pemohon tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hak milik pribadi karena dalam konteks penanganan bank gagal yang tidak berdampak sistemik, pemohon baru melaksanakan tugasnya apabila telah ada berbagai persyaratan yang dipenuhi oleh bank gagal yang hendak diselamatkan, antara lain berupa surat pernyataan dari rapat umum pemegang saham rups) untuk menyerahkan segala hak dan kewenangannya kepada pemohon. apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka pemohon melakukan tindakan tindakan penyelamatan bank gagal. sedangkan dalam konteks menangani bank gagal yang berdampak sistemik, kewenangan pemohon untuk mengambilalih segala hak dan kewenangan pemegang saham maupun rups diberikan secara langsung oleh undang undang terkait tugas pemohon untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. dalam hal demikian, maka apabila pada saat penanganan bank gagal diserahkan kepada pemohon ekuitas dari bank tersebut bernilai negatif atau nol, maka pemegang saham lama tidak memperoleh hak apapun atas hasil penjualan. sedangkan apabila pada saat diserahkan kepada pemohon ekuitas bank bernilai positif, maka pemegang saham lama mempunyai hak atas hasil penjualan saham bank gagal yang diselamatkan pemohon. dengan demikian, segera tindakan pengambilalihan hak dan kewenangan yang dilakukan oleh pemohon sama sekali tidak melanggar hak milik pribadi dan bahkan dalam penjelasan huruf lps, dinyatakan bahwa lps dapat menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya sebagai pemilik. berkaitan dengan hal atas, tidak ada pengecualian dalam penerapan ketentuan tersebut. artinya kewajiban atau kewenangan pemohon untuk menjual seluruh saham bank gagal tersebut dapat diterapkan baik terhadap saham bank gagal yang berbentuk perseroan tertutup maupun saham bank gagal yang berbentuk perseroan terbuka yang sahamnya tercatat bursa. namun demikian, dalam pasar modal terdapat frasa yang dapat menghambat atau menghalangi pemohon dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menjual seluruh saham pada bank gagal, khususnya saham milik pemegang saham lama yang tercatat bursa. ketentuan pasar modal secara lengkap kami kutip . frasa 'pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya dalam pasar modal dapat dimaknai secara sempit oleh pihak tertentu termasuk kustodian dengan menyatakan bahwa kustodian hanya dapat mengeluarkan efek (saham) yang tercatat pada rekening efek apabila terdapat perintah persetujuan tertulis dari pemegang rekening pemegang saham atau pihak yang telah diberikan kuasa oleh pemegang rekening berdasarkan surat pemberian kuasa (kuasanya). dengan demikian, apabila pemegang efek pemegang saham lama tidak memberikan surat kuasa kepada pemohon untuk mengeluarkan efek tersebut, maka kustodian tidak dapat mengeluarkan saham efek tersebut sekalipun terdapat permintaan dari pihak lain (in cast pemohon) yang telah diberikan kewenangan berdasarkan undang undang untuk menjual saham efek tersebut. potensi adanya penafsiran yang sempit atas dapat menghambat tugas dan kewenangan pemohon pada saat pemohon hendak menjual seluruh saham bank gagal sebagaimana diamanatkan dan lps. hal ini dapat mengakibatkan pemohon tidak dapat menjual saham milik pemegang saham lama yang sahamnya tercatat bursa karena kustodian mungkin tidak akan bersedia mengeluarkan efek saham tersebut apabila pemohon tidak dapat menunjukan telah adanya surat kuasa dari pemegang saham lamaatau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya" seharusnya dimaknai secara lebih luas, yaitu yang dimaksud "pihak" dalam ketentuan tersebut bukan hanya pihak yang diberikan kuasa berdasarkan perjanjian pemberian kuasa dari pemegang efek pemegang saham kepada kuasanya, melainkan juga termasuk pihak yang diberikan kewenangan secara langsung oleh undang undang tanpa memerlukan adanya surat kuasa dari pemegang rekening pemegang efek pemegang saham lama. kekhawatiran terhadap adanya penafsiran yang sempit atas faktanya tidak hanya bersifat potensial, melainkan sudah bersifat aktual pada saat pemohon menangani bank mutiara, tbk (dahulu bank century, tbk). pada saat itu, pemohon berdasarkan suratnya ke viii tanggal agustus perihal penjualan saham bank mutiara, tbk telah meminta kustodian, yaitu pt. kustodian sentral efek indonesia sei) untuk membantu proses penjualan saham pt. bank mutiara, tbk dengan cara membalik nama dari pemegang saham lama kepada calon investor calon pembeli. namun demikian, pada saat itu sei berdasarkan surat tanggapannya nomor sei dir tanggal agustus menyatakan bahwa apabila pemohon hendak menjual atau mengalihkan kepemilikan efek saham yang tersimpan sei, pemohon harus melaksanakan mekanisme dan prosedur peralihan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam pasar modal. dengan demikian, berdasarkan tanggapan tersebut pemohon disyaratkan terlebih dahulu harus mendapatkan perintah persetujuan dari pemegang efek (pemegang saham lama) atau kuasanya apabila hendak mengeluarkan saham. dengan demikian, apabila tidak ada perintah secara tertulis dari pemegang saham lama atau kuasanya, maka sei tidak dapat memenuhi permintaan pemohon untuk mengeluarkan atau membalik nama kepemilikan saham dari pemegang saham lama kepada calon investor pembeli sehingga pemohon tidak dapat menjual saham bank gagal yang sahamnya diperjualbelikan bursa. adanya tanggapan dari sei atas menunjukkan bahwa sei tidak memandang pemohon sebagai pihak yang telah diberikanundang undang guna memerintahkan sei untuk mengeluarkan saham dimaksud. hal ini karena sei secara sempit telah memaknai bahwa yang dimaksud dengan frasa "atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya semata mata adalah pihak yang diberikan surat pemberian kuasa oleh pemegang saham pemegang rekening. padahal kewenangan pemohon untuk menjual saham pada bank gagal, termasuk saham milik pemegang saham lama yang tercatat bursa, telah diberikan secara langsung oleh undang undang sebagaimana telah kami jelaskan atas. berdasarkan penjelasan atas, pasar modal khususnya frasa "atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya bertentangan dengan uudtidak dimaknai demikian maka penafsiran atas ketentuan tersebut telah dan dapat menghambat atau menghilangkan hak konstitusional pemohon untuk menjual atau mengalihkan saham tersebut dalam rangka pemohon menjalankan tugas dan kewenangannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara melalui penjualan saham bank gagal yang diselamatkan. selain itu, pasar modal khususnya frasa "atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya dalam pasar modal bertentangan dengan dan uud sepanjang pengertian "ketentuan tersebut dimaknai secara sempit akan mengakibatkan pemohon tidak dapat menjual atau mengalihkan saham milik pemegang saham lama yang tercatat bursa karena kustodian tidak bersedia mengeluarkan efek atau sahaadanya surat kuasa dari pemegang efek pemegang saham lama kepada pemohon. oleh karena itu, selanjutnya kami mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia untuk menyatakan undang undang nomor tahun tentang pasar modal khususnya pada frasa '"pihak"ii.d huruf lps khususnya frasa "sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank bertentangan dengan dan uud pemohon mohon yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap frasa sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank dalam huruf lps karena frasa tersebut bertentangan dengan uud dan uud berdasarkan angka undang undang nomor tahun tentang perbankan,, yang dimaksud dengan. dalam lps terdapat banyak ketentuan yang menunjukkan bahwa pemohon mempunyai hak untuk memperoleh dokumen, data atau informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia bank. ketentuan ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut: lps:ps menyatakan: sebagai peserta penjaminan sebagaimana dimaksud dalam setiap bank wajib: memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan. lps: ' . berdasarkan ketentuan atas, dapat disimpulkan bahwa pemohon secara nyata telah dikecualikan dari prinsip kerahasiaan bank karena faktanya pemohon dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya mempunyai hak untuk mendapatkan data, informasi atau dokumen yang dapat dikategorikan sebagai rahasia bank. selain itu, berdasarkan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan ojk) pemohon diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. ojk sebagai berikut: . berdasarkan ketentuan ketentuan atas, secara hukum pemohon telah diberikan hak untuk mendapatkan data, dokumen, atau informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia bank. namun demikian, dalam huruf lps terdapat frasa sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank huruf lps sebagai berikut"sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank tersebut dengan jelas melanggar uud karena mengakibatkan hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya menjadi terabaikan. dengan adanya frasa tersebut, pemohon dan pihak lain yang memberikan informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia bank setiap saat dapat menghadapi dugaan pelanggaran tindak pidana karena dalam perbankan terdapat sanksi pidana bagi pihak yang telah melanggar kerahasiaan perbankan. selain itu, frasa "sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank dalam huruf lps juga bertentangan dengan uud hal ini karena frasa tersebut mengakibatkan hak pemohomelalui peran dan kedudukan pemohon sebagai lembaga penjamin simpanan menjadi terabaikan atau terhambat. berdasarkan uraian atas, pemohon mohon yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan pengujian undang undang ini dengan menyatakan frasa sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank dalam lps telah melanggar uud sehingga frasa "sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank dalam huruf lps harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. ii.e. pengaturan dan lps bertentangan dengan dan uud pemohon mohon majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia menguji dan lps karena ketentuan ketentuan tersebut bertentangan dengan dan uud dengan alasan alasan sebagaimana diuraikanberdasarkan ketentuan atas, pemohon tidak memiliki pilihan lain selain wajib menjual saham bank gagal yang diselamatkan pada tahun terakhir, yaitu. yang dimaksud dengan tingkat pengembalian yang optimal adalah paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara pms) yang dikeluarkan oleh pemohon. penjualan pada tahun ke atau ke tersebut dilakukan apabila pemohon tidak dapat menjual saham bank gagal minimal sesuai dengan tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka waktu yang ditentukan beserta kepanjangannya sesuai yang diatur dalam dan dan dan dan lps. jangka waktu untuk menjual saham bank gagal dengan memperhatikan tingkat pengembalian yang optimal masing masing selama ((pada bank gagal yang tidak berdampak sistemik) dan (lima) tahun (pada bank gagal yang berdampak sistemik). apabila dalam jangka waktu tersebut saham bank gagal tidak dapat dijual dengan memperhatikan tingkat pengembalian yang optimal, maka, pemohon menjual saham bank gagal tersebut tanpa memperhatikan tingkat pengembalian yang optimal. adanya mekanisme penjualan atas berkaitan dengan latar belakang pemohon dalam menangani dan menyelamatkan bank gagal bersifat sementara, sehingga dalam batas waktu tertentu pemohon harus menjual seluruh saham bank gagal kepada calon investor tanpa perlu memperhatikan tingkat pengembalian yang optimal. tujuan pemohon untuk menangani dan menyelamatkan bank gagal juga bukan dalam rangka mencari keuntungan, melainkan semata mata untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan melalui penyelamatan bank gagal, terutama bank gagal yang berdampak sistemik yang dapat merusak stabilitas sistem perbankan nasional. selain itu, apabila kepemilikan atas saham bank gagal tidak segera dilepaskan, maka bank gagal tersebut secara terus menerus akan membebani pemohon serta tidak dapat dikeluarkan statusnya sebagai bank gagal dalam penanganan pemohon. oleh karena itu, dalam batas waktu tertentu atau pada tahun terakhir pemohon menjual saham bank gagal tersebut tanpa memperhatikan tingkat pengembalian yang optimal. namun demikian, persoalannya berdasarkan penalaran yang sederhana dan wajar terdapat potensi adanya permasalahan hukum yang dapat dialami pemohon apabila nilai penjualan sahamerada bawah tingkat pengembalian yang optimal (di bawah nilai pms). hal ini dapat saja terjadi sekalipun pemohon telah menjual saham bank gagal tersebut secara terbuka dan transparan sesuai yang diamanatkan danalaran yang sederhana dan wajar potensi adanya permasalahan hukum sangat mungkin terjadi karena hal tersebut mengakibatkan terdapat selisih kurang antara nilai pms dengan hasil penjualan saham bank gagal yang diselamatkan. oleh karena itu, apabila pemohon terpaksa menjual saham bank gagal bawah tingkat pengembalian yang optimal atau bawah nilai pms, maka pemohon dianggap telah merugikan keuangan negara sehingga lebih lanjut berdasarkan penalaran yang sederhana dan wajar terdapat potensi adanya permasalahan hukum yang akan dihadapi oleh pemohon. berdasarkan penjelasan atas, terdapat potensi adanya permasalahan hukum yang akan dialami oleh pemohon apabila pemohomenjual saham bank gagal bawah tingkat pengembalian yang optimal atau bawah nilai pms, yaitu pemohon dianggap telah merugikan keuangan negara. berkaitan dengan hal atas, nilai pms yang dikeluarkan oleh pemohon tidak dapat begitu saja dijadikan sebagai patokan dalam menentukan nilai harga penjualan saham bank gagal. hal ini karena nilai pms pada dasarnya merupakan biaya (cost) yang harus dikeluarkan untuk melakukan penanganan dan penyelamatan bank gagal. fakta bahwa nilai pms merupakan biaya adalah sesuai dengan dan lps yang menyatakan sebagai berikut: lps: lps:lps:" dan lps yang masing masing berbunyi sebagai berikut:khususnya kata dapat dan lps yang berbunyi sebagai berikut" adapun mengenai latar belakang, dasar dasar, dan alasan alasan adanya permohonan pengujian undang undang ini kami uraikan diatas telah jelas bahwa penempatan modal sementara pms) merupakan biaya (cost) yang harus dikeluarkan oleh pemohon dalam melakukan menyelamatkan dan penanganan bank gagal. karena berdasarkan ketentuan tersebut nilai pms merupakan biaya, maka apabila terdapat selisih kurang antara nilai pms dengan nilai harga penjualan saham bank gagal, maka selisih tersebut juga harus dipandang sebagai biaya dan tidak dapat dipandang sebagai kerugian. selain itu, nilai harga penjualan saham bank gagal juga dipengaruhi atau tunduk pada mekanisme harga pasar (benchmark) pada saat dilakukan penjualan. nilai penjualan saham bank gagal juga sangat bergantung atas penawaran harga terbaik (best price) yang disampaikan para calon investor pembeli pada saat tender penjualan saham bank gagal. kedua hal tersebut sepenuhnya berada luar kendali pemohon. lebih lanjut, penempatan modal sementara yang dilakukan lps juga bukan bertujuan untuk mencari keuntungan (non profit oriented), melainkan semata mata untuk menangani dan menyelamatkan bank gagal dengan tujuan yang lebih penting, yaitu dalam rangka memelihara stabilitas sistem perbankan, sesuai dengan amanat dan lps. namun demikian, berdasarkan penalaran yang wajar tetap terdapat. dengan demikian, berdasarkan penjelasan atas, ddengan demikian, sebagai konsekuensinya, kami mohon majelis hakim yang muliaii.f. dan lps bertentangan dengan dan uud kami mohon majelis mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap dan lps karena ketentuan tersebut bertentangan dengan angka dan uud dengan penjelasan sebagaimana diuraikan bawah ini. dan lps menyatakan dengan adanya kata "dapat? maka dapat ditafsirkahal ini karena sifat pemberian pinjaman tersebut dapat dipandang bersifat optional. lebih lanjut, dalam lps juga tidak ada kejelasan kepastian apakah pemerintah akan membuat peratu. sedangkan sisi lain, pemohon merupakan badan hukum publik yang menjalankan fungsi pemerintahan bidang penjaminan dana nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. selain itu, pemohon juga bertanggung jawab terhadap presiden. hal ini secara tegas dinyatakan dalam dan lps. secara lebih spesifik, dalam rangka turut aktif dalam memelihara sistem perbankan, pemohon mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. hal ini secara tegas diatur dalam lps. dengan demikian telah jelas bahwa status, kedudukan dan tugas dan fungsi pemohon adalah dalam rangka menjalankan tugas dan kebijakan pemerintah. oleh karena itu, apabila pemohon sedang mengalami kesulitan likuiditas dan mengajukan permintaan pinjaman dari pemerintah, maka sudah seharusnya pemerintah wajib memberikan pinjaman kepada pemohon, dimana tata cara pemberian pinjamannya perlu diatur dalam peraturan pemerintah. perlu adanya kepastian dalam pemberian pinjaman dari pemerintah tersebut karena dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya pemohon dapat saja mengalami kekurangan likuiditas sewaktu waktu akibat proses penyelesaian dan atau penanganan bank gagal. sedangkan sisi lain, pemohon mempunyai tugas yang sangat penting untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas perbankan sehingga pemohon harus memastikan tersedianya likuiditas yang cukup dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas tersebut. apabila terdapat permasalahan likuiditas pada pemohon yang tidak dapat diatasi secara cepat,maka hal demikian dapat menjadi penghambat pemohon untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas sistem perbankunya lps mendapatkan bantuan likuiditas dari pemerintah tersebut sudah dinyatakan dalam penjelasan lps yang menyatakannamun demikian, dengan adanya kata "dapat" pada lps telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum bagi pemohon untuk mendapatkan pinjaman dari pemerintah apabila pemohon mengalami kesulitan likuiditas. oleh karena itu, kata "dapat" pada lps telah bertentangan dengan dan uud sebagai konsekuensinya, kami mohon kata "dapat" pada lps dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. selain itu, ketentuan lps juga telah melanggar angka dan uud karena dapat mengakibatkan tidak akan pernah ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara pemberian pinjaman karena yang diamanatkan dalam ketentuan tersebut hanya mengenai tingkat likuiditas. sedangkan sisi lain ketentuan tersebut justru merujuk pada lps yang mengatur mengenai pemberian pinjaman dari pemerintah apabila pemohon mengalami kesulitan likuiditas. oleh karena itu, kami mohon majelis hakim yang mulia menyataklebih lanjut, sebagai konsekuensinya, pemohon mohon majelis hakim yang mulia menyataiv. permohonan pemeriksaan prioritas pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi agar sekiranya memberikan prioritas untuk segera memeriksa dan memutus permohonan ini dalam waktu yang sesegera mungkin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku mahkamah konstitusi. perlunya permohonan pengujian ini agar segera diperiksa dan diputus supaya segera adanya kepastian hukum bagi pemohon dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya, termasuk guna menangani bank gagal baik yang tidak berdampak sistemik maupun berdampak sistemik. selain itu, pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan pemohon juga akan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien apabila mahkamah konstitusi telah adanya kepastian dari mahkamah konstitusi mengenai hal hal yang diajukan untuk diuji hadapan mahkamah konstitusi. oleh karena itu, kami mohon agar majelis yang mulia mahkamah konstitusi dapat segera memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang undang ini. sebagai informasi, pada tanggal maret pemohon juga telah menyampaikan surat nomor perihal permohonan pemeriksaan prioritas perkara nomor puu xii yang telah disampaikan melalui kepaniteraan mahkamah konstitusi dan telah diterima pada tanggal maret permohonan mana yang secara khusus berkenaan dengan permohonan pemeriksaan prioritait berdasarkan uraian tersebut atas dan bukti bukti yang kami lampirkan, pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk berkenan memutus permohonan pengujian undang undang ini dengan amar putusan sebagai berikut: primaire mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnyatidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, menyatakan bahwa dan undang undang tahun tentang lembaga penjamin simpanan bertentangan dengantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. menyatakan undang undang nomor24 tahun tentang lembaga penjamin simpanan bertentangan deng bilamana setelah dengan seksama memeriksa permohonan ini majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, makasar modal: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangankopi keputusan presiden nomor tahun tertanggal desember tertanggal oktober selain itu pemohon juga mengajukan (tiga) ahli yang menyampaikan keterangan secara lisan pada sidang tanggal september yang pada pokoknya sebagai berikut. dr. zainal arifin mochtar, s.h., ll.m. lps harus merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. sedangkan yang berdampak sistemik, lps wajib untuk melaksanakan penanganan bank gagal tersebut. lps adalah badan hukumforum koordinasi stabilitas sistem keuangan fisik). tentang otoritas jasa keuangan ditentukan bahwayang terdiri daribagai selaku anggota. begitu keputusan penyelamatan bank diambil, maka lps terikat dengan keputusan tersebut tanpa dapat melakukan perlawanan (vide ojk. dalam konteks penyelamatan perbankan, lps bukanlah lembaga yang dapat melakukan langkah pilihan untuk melakukan penyelamatan atau tidak, meskipun boleh jadi telah tahu bahwa bank tersebut tidak sehat dan tidak dapat dipertahankan. adalah tidak tepat secara hukum jika lembaga yang dibuat khusus untuk melakukan penyelamatan, namun tidak dapat menolak untuk melakukan penyelamatan, dan dalam kerja penyelsangat mungkin mengeluarkan biaya biaya penyelamatan yang karena tanpa perlindungan hukum maka dapat dianggap merugikan keuangan negara. terdapat ketentuan bahwa bank gagal yang telah ditangani oleh lps, wajib dijual pada batasan waktu tertentu, yaitu tahun yang ditentukan oleh lps. dalam tahapan pertama, harus berupa pengembalian secara optimal nilai uang berdasarkan penyertaan modal sementara yang diberikan oleh lps. jika dalam batas waktu tahun tertentu tidak bisa, maka dapat diperpanjang beberapa kali hingga batasan waktu yang ditentukan dapat dijual pada nilai penawaran tertinggi yang ada. ketentuan seperti ini cukup aneh karena menempatkan lps pada posisi tidak menguntungkan hadapan pihak yang akan melakukan pembelian. ketentuan seperti ini membuat lps hampir dapat dipastikan selalu merugi oleh sikap pembeli yang akan menunggu hingga batas akhir penjualan untuk dapat membeli dengan harga yang terendah. sikap pasar akan sangat mungkin menunggu hingga batas akhir penjualan, sehingga dapat membeli dengan harga yang sangat jauh dari nilai optimal. ketentuan tersebut mengakibatkan posisi lps tidak berimbang hadapan para pembeli, apalagi tidak ada pula aturan yang dapat melindungi lps dari kemungkinan tuduhan melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara, karena keuangan lps juga berasal dari uang negara (vide model penjualan berbatas seperti yang diatur dalam yang diujikan oleh pemohon, sesungguhnya selama ini potensial mendatangkan kerugian keuangan negara. dalam pembuatan peraturan perundangundangan, terdapat asas asas yang penting untuk diperhatikan, antara lain asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan., serta kepentingan bangsa dan negara. yang diujikan telah menempatkan ketidakseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan bangsa dan negara yang diwakilikonstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang undang dasar sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah pada tahun (selanjutnya disebut sebaga) pada pokoknya mengatur bahwa hierarki uud kedudukannya lebih tinggi dari undang undang: berdasarkan pembentukan peraturan dembentukan peraturan mengatur bahwa dalam hal suatu undang undanglps dalam penyelamatan bank adalah menggunakan uang negara dan uang publik dalam premi yang dibayarkan oleh nasabah. karena itu yang dapat menyebabkan kerugian bagi lps sebenarnya juga dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan kerugian publik atas premi yang mereka bayarkan kepada lps. terdapat dua kemungkinan yang dapat dilakukan terhadap yang dimintakan pengujian, yaitu: mengenai penjualan tersebut haruslah dibatalkan secara keseluruhan, dengan disertai tafsiran untuk menutup kemungkinan kevakuman aturan hukum mengenai mekanisme penjualan yang lebih berimbang, dan dapat menutup potensi kerugian keuangan negara dan kerugian publik atas premi yang ada lps. tersebut tidak dibatalkan namun menentukan poin poin yang harus dilakukan oleh lps dalam meminimalisasi kemungkinan kerugian negara dan publik akibat yang berpotensi merugikan tersebut. ketika ada suatu hal yang dilanggar, misalnya tidak melakukan secara terbuka, tidak melakukan secara transparan, tidak memperlakukan sama semua penawaran, maka hal demikian dapat dianggap bagian dari intensi, dan karenanya dapat dipidana. namun jika alat umurnya dipenuhi, misalnya terbuka, transparan, memberikan kesempatan yang sama, dan alat ukur lain yang biasanya ada dalam hukum bisnis, maka tindakan demikian dianggap tindakan yang benar secara hukum. prof. dr. ningyo pramono, s.h., m.s. pengertian keuangan negara dapat ditemukan dalam tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban bumn, bumi, yayasan, badan hukum, dan perusahtentang keuangan negara dan tentang badan pemeriksa keuangan, angka dan angka memberikan batasyatakan bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam angka tersebut meliputi: hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan, dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.. penerimaan negara. pengeluaran negara. penerimaan daerah. pengeluaran daerah. kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri,. kekayaan pihak lain yang dikelola dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. bpk mengaturri ketiga undang undang tersebut terdapat dua definisi tentang keuangan negara yang dalamnya memasukkisahkan sebagai bagian dari keuangan negara. namun kedua definisi itu tidak memberikan batasan pengertian yang sama atau tolok ukur yang sama tentang apa yang merupakan unsur unsur dari keuangan negara. juncto memberikan batasan pengertian yang sangat luas, yaitu meliputi seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, sedangkan juncto memberikan batasan pengertian keuangan negara lebih sempit, yaitu sebagai hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. dari sudut pandang hukum perdata, hukum bisnis merupakan objek hukum, sedangkan wujud dan unsurnya adalah hak dan kewajiban. dari sudut pandang hukum bisnis, dia adalah subjek hukum. subjek hukum adalah penyandang hak dan kewajiban. badan hukum (recht persoon atau legal body) dalam teori hukum adalah subjek hukum samping orang (natuurlijk persoon). sedangkan harta kekayaan, zat, atau aset adalah segala sesuatu atau objek yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh suatu subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban itu. juncto mengartikan keuangan negara dari sudut pandang objeknya, sedangkan dan mengartikan keuangan negara dari sudut subjeknya. dari sini jika masing masing yang terlibat dalam pelaksanaan undang undang tersebut tidak menggunakan kriteria atau pendekatan atau tolok ukur yang sama, dapat dipastikan dalam pelaksanaannya akan menimbulkan permasalahan. definisi kerugian negara dalam tindak pidana korupsi justru tidak ditemukan dalam tipikor, namun dapat ditemukan tentang perbendaharaan negara dan tentang bpk. dalam angka dan angka kedua undang undang tersebut ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kerugikerugian negara dalam tipikor selalu merujuk kepada definisi kedua undang undang tersebut. berdasarkan tentang lps, untuk bank gagal yang tidak berdampak sistemik, ditentukan bahwa dalam halerhatikan ketentuan dalam waktu satu tahun berikutnya. menurut ahli, tahun yang dimaksud adalah tahun kelima. dan lps menentukan bahwa dalam hal tingkat pengembalian yang optimal,yaitu pada tahun kelima, maka lps menjual saham bank tanpa memerhatikan ketentuan sebelumnya yaitu dan dalam jangka waktu satu tahun berikutnya. tahun yang dimaksud adalah tahun keenam. dari dan lps, dapat diketahui bahwa lps mempunyai kewajiban untuk menjual saham yang berada dalam penanganannya, baik bank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun bank gagal yang berdampak sistemik. jika merujuk kepada dan lps, memang tidak ada kata wajib pada tersebut. apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan dan lps, maka perbuatan hukum melakukan penjualanharus mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal, merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh lps. oleh karena itu, meskipun tidak ada kata wajib dalam ketentuan namun kaidah tersebut harus diartikan bahwa lps wajib menjual saham tersebut jika ketentuan dan lps telah dipenuhi. ratio legis nya bahwa lps dalam penanganan atau penyelamatan bank gagal adalah tidak untuk maksud dan tujuan menguasai atau memiliki saham bank tersebut selamanya. oleh sebab itu penempatan modal tersebut hanya bersifat temporer. dengan mendasarkan pada ketentuan dan lps, perbuatan hukum lps menjual saham bank bawah tingkat pengembalian yang optimal atau bawahrtaan modal sementara adalah perbuatan hukum yang sah, yang dilindungi oleh lps dan tidak dapat dikategorikan sebagai telah merugikan keuangan negara yang dapat dikenai ancaman tipikor. jika dikaitkan dengan pengertian keuangan negara dan kerugian negara sebagaimana diatur dalam tipikor, perbendaharaan negara, keuangan negara, serta bpk, maka terdapat uang negara lps sebagai badan hukum publik, sebagai modal awal lps yang diambil dari aset negara yang dipisahkan. lps mengatakan, kekayaan lps merupakan aset negara yang dipisahkan. dari lps diketahui bahwa lps didirikan atau dibentuk berdasarkan lps, maka lps adalah badan hukum yang didirikan oleh penguasa atau atas dasar kekuasaan umum, dalam hal ini pemerintah atau negara. berdasarkan ketentuan kuh perdata, pemerintah yang menjalankan kekuasaan hukum dapat mendirikan perkumpulan atau suatu badan hukum untuk suatu tujuan tertentu. dalam teori hukum, aset yang dipisahkan merupakan ciri utama dari suatu badan hukum. aset yang dipisahkan yang dijadikan modal awal suatu badan hukum, termasuk sini adalah modal awal lps, secara hukum harus diakui sebagai aset lps sebagai badan hukum. tidak tepat jika aset tersebut diklaim atau dikategorikan sebagai bagian dari aset negara sebagaimana diatur dalam tipikor, perbendaharaan negara, keuangan negara, bpk, atau undang undang publik lainnya. terdapat ketidakharmonisan antara lps satu pihak berhadapan dengan tipikor, perbendaharaan negara, keuangan negara, dan bpk pihak lain. terdapat keamanan pimpinan lps jika harus melaksanakan ketentuan dan lps, yaitu manakala penjualan saham bank gagal tersebut yang sudah dapat dipastikan akan terjadi bawah tingkat pengembalian yang optimal atau bawah nilai, sisi lain akan dapat diartikan oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan tolok ukur undang undang lain, sebagai merugikan keuangan negara, yang ujungnya berpotensi dikenai tipikoktrin hukum memberikan solusi terhadap ketidakharmonisan norma. adenium lex specialis derogat legi generalis dan adenium lex posterior derogat legi priori dapat dipergunakan sebagai rujukan mencari jalan keluar atas ketidakharmonisan norma. dalam risalah rapat proses pembahasan ruu lps dpr, terdapat keterangan bahwa lps adalah hukum khusus. jika pimpinan lps membuat keputusan untuk menjual saham bank sebagai pelaksanaan dan lps, yang sudah pasti berpotensi mengakibatkan kekurangan uang jika dibandingkan dengan modal awal atau penyertaan sementara awal pada saat menangani bank gagal, hal demikian tidak dapat dikualifikasikan atau dikategorikan sebagai kerugian negara. rumusan tipikor sangat luas dan abstrak, sehingga memberikan ruang gerak yang luas bahkan cenderung ekstensif. penjelasan tersebut menyatakan bahwa unsur melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yang berarti bahwa perbuatan yang dituduhkan tidak harus melanggar peraturan perundang undangan. perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum kalau perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat. kesimpulannya, jika pimpinan lps melaksanakan ketentuan dan lps, perbuatan hukum tersebut adalah perbuatan yang sah menurut hukum yang tidak benar jika kemudian dimaknai secara berbeda menurut ketentuan undang undang lain yang dapat dikualifikasikan sebagai telah merugikan keuangan negara yang akhirnya akan dapat dikenai ketentuan tipikor. ketentuan dan lps bertentangan dengan dan uud apabila, merupakan tindakan yang sahperspektif hukum bisnis, kriteria sah adalah jika pimpinan lps sudah memenuhi ketentuan dan jika pimpinan lps menjual murah, tetapi ada intensi dalamnya seperti menerima suap atau ada deal tertentu dengan calon investor, jelas hal demikian tidak sah. prof. dr. edward omar sharif diaries, s.h., hum. terdapat konflik norma antara pemberantasan tindak pidana korupsi dan keuangan negara satu sisi, dengan perseroan terbatas dan bumn sisi lain, khususnya berkaitan dengan terminologi keuangan negara. konflik norma tersebut memberikan dampak adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan suatu undang undang. dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. tigapuluh perbuatan tersebut dapat dibagi dalam tujuh kategori yang salah satu kategorinya adalah korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara (vide dan undang undang guo). apabila ketujuh kategori tersebut diperas lagi, maka sebenarnya inti tindak pidana korupsi adalah suatu penyuapan (bribery). bila suatu perbuatan menjalankan tugas sebagai elemen negara atau pemerintah, terdapat penyuapan dalamnya, maka tidak lain dan tidak bukan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi. kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah suatu kerugian keuangan yang dialami negara akibat adanya penyuapan (bribery) dalam menjalankan tugas oleh instrumen negara atau pemerintah tersebut. tidak setiap kerugian keuangan negara adalah tindak pidana korupsi, karena sangat mungkin bahwa kerugian keuangan negara tersebut diakibatkan suatu perbuatan yang secara murni masuk dalam ranah hukum perdata atau administrasi. pemberantasan tindak pidana korupsi telah memuat dan mengatur hal hal atau keadaan keadaan yang mana telah terjadi kerugian negara namun bukan diakibatkan oleh suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, maka cukuplah dilakukan upaya hukum berupa gugatan perdata dengan tujuan utama mengembalikan kerugianrugian keuangan negara yang terjadi akibat suatu perbuatan pidana, tidak serta merta merupakan tindak pidana korupsi. beberapa undang undang mengenal kerugian keuangan negara, tetapi tidak termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi. antara lain, pokok ketentuan perpajakan dan perbankan. apabila pada tahun kelima pada bank gagal yang tidak berdampak sistemik, atau tahun keenam pada bank gagal yang berdampak sistemik, lps secara transparan dan terbuka menjual saham bank gagal tersebut bawah tingkat pengembalian yang optimal atau bawah tingkat penyertaan modal sementara, perbuatan demikian dapat dikualifikasikan sebagai kebijakan bisnis yang tentunya tidak terlepas dari adanya risiko bisnis. skala kesalahan (capability scale) dari footer dan allen yang dikutip romli atmasasmita, dipergunakan ahli sebagai parameter untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dijerat dengan pemberantasan tindak pidana korupsi atau tidak. dalam skala tersebut, perbuatan pelaku bisnis ditempatkan antara careful frameless dan negligent frameless dengan prestasi bahwa skala careful frameless berada bawah negligent frameless, dan skala negligent frameless berada bawah skala intentional frameless. jika pelaku bisnis melampaui batas skala negligent frameless, maka yang bersangkutan telah memasuki lingkup batas yang disebut criminal wrong, sehingga dapat dipidana. adapun jika perbuatan pelaku bisnis masih dalam batas civil wrong, maka terhadap yang bersangkutan masih dapat diterapkan penegakan hukum perdata ataupun administrasi. hanya perbuatan yang telah melampaui batas (cross border), kategori fault (kesalahan), dan memasuki kategori guilt (kesengajaan), ahli silahkan dengan intention, yang dapat dijatuhi sanksi pidana. jika hanya memenuhi parameter sebagai fault, maka cukup diberikan sanksi perdata atau peringatan tertulis. tindakan penjualan yang dilakukan oleh lps pada tahun kelima atau keenam, dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum dalam rangka melaksanakan kewajiban lps yang tegas tegas diatur dalam uu. jadi terlihat dengan jelas adanya kewajiban hukum lps untuk melakukan penjualan saham bank (vide lps).ta wajib pada tersebut membuat lps tidak memiliki pilihan selain melaksanakan kewajiban untuk menjual seluruh saham bank gagal dan dalam batas waktu yang telah ditentukan lps tanpa perlu memerhatikan tingkat pengembalian yang optimal. lps atau pimpinan lps tidak dapat dituntut atas perbuatan hukum yang dilakukannya karena apa yang dilakukan tersebut adalah perintah undang undang, sehingga tidak ada sifat melawan hukumnya. dengan kata lain, tindakan penjualan pada tahun kelima atau tahun keenam tanpa memerhatikan tingkat pengembalian yang optimal yang dilakukan oleh lps atau pimpinan lps merupakan tindakan yang sah. subjek hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang, yaitu orang perseorangan, termasuk dalamnya adalah korporasi. adapun korporasi sendiri didefinisikan sebagaimelaksanakan perintah undang undang sebagai alasan penghapus pidana umum sebagaimana diatur dalam kuhp, memorie van toelichting menjelaskan tersebut sebagai berikut, yaitu tidaklah bertindak setiap orang yang menggunakan haknya untuk melakukan suatu perbuatan, yakni telah melakukan suatu berdasarkan perbuatan tertentu untuk menerapkan peraturan. ketentuan kuhp merupakan pertentangan antara dua kewajiban hukum, artinya perbuatan tersebut satu sisi menaati peraturan, namun sisi lain perbuatan tersebut melanggar peraturan yang lain. oleh karena itu, untuk melaksanakan perintah undang undang digunakan lesser evils principle atau teori tingkat kejahatan yang lebih ringan. dengan demikian, melaksanakan perintah undang undang merupakan dasar alasan pembesar yang menghapus elemen melawan hukumnya suatu perbuatan. dalam melaksanakan perintah undang undang, prinsip yang dipakai adalah subsidiaries dan proporsionalitas. prinsip subsidiaries adalah melaksanakan peraturan undang undang dan mewajibkan pelaku berbuat demikian. prinsip proporsionalitas, yaitu pelaku hanya dibenarkan jika dalam pertentangan antara dua kewajiban hukum, maka kewajiban hukum yang lebih besaran yang diutamlain yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan perintah undang undang adalah karakter dari pelaku, yaitu apakah pelaku selalu melaksanakan tugas tugas dengan itikad baik atau sebaliknya. contoh melaksanakan perintah undang undang adalah ketika seorang juru sita yang dalam rangka mengosongkan rumah menaruh barang barang yang ditanya jalan. hal ini bertentangan dengan peraturan yang melarang menaruh barang barang jalan, akan tetapi perbuatan juru sita ini dibenarkan karena harus mengeksekusi, dalam hal ini mengosongkan rumah, berdasarkan putusan pengadilan. berdasarkan teori teori atas, disimpulkan bahwa seseorang atau badan hukum tidak dapat dituntut apabila melaksanakan tindakan yang diperintahkan peraturan perundang undangan yang berlaku, tentunya menggambarkan tiada niat jahat dalam melakukan tugas tersebut. dalam hukum pidana, niat jahat (mens rea) merupakan salah satu unsur mutlak untuk menentukan adanya suatu kesalahan pada diri pelaku perbuatan pidana. dengan tiadanya kesalahan, maka tiada pidana dalamnya (geen staf zonder schulz). dengan demikian, lps atau pimpinan lps tidak dapat dituntut atau dengan kata lain tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila apa yang dilakukan tersebut adalah demi melaksanakan perintah undang undang, dalam hal ini lps. dan tentang lembaga penjamin simpanan bertentangan dengan uud sepanjang ketentuan tersebutps secara terbuka dan transparan dan karenanya tidak dapat dituntut. orang yang telah melaksanakan perintah undang undang sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang undang tersebut termasuk parameternya, dia tidak dapat dituntut secara pidana. untuk mengukur apakah seseorang memiliki intensi atau tidak, hal demikian tidak mungkin terlepas dari kasus konkreud maka pengujiannya dilakukan oleh mahkamah konstitusi. bahwa permohonan pengujian undang undang yang disampaikan pemohon ini adalah untuk menguji undang undang terhadap uud dengan demikian permohonan pengujian undang undang ini sama sekali tidak untuk menguji antara undang undang yang satu dengan undang undang lainnya (bukan pengujian antar undang undang). ketentuan undang undang yang hendak diuji adalah sebagai berikut: pasar modal terhadap uud ii) huruf dan dan lps terhadap uud berdasarkan ketentuan ketentuan atas telah jelas bahwa mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang undang yang diajukan pemohon. oleh karena itu, kami mohon yang mulia majelis mahkamah konstitusi menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pengujian ini. ii. kedudukan hukum legal standing) pemohon pemohon mohon yang mulia majelis mahkamah konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan pengujian ini karena pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian sebagaimana diuraikan bawah ini.tika seorang pejabat telah bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang undang, maka dia memiliki kekebalan dalam pengertian tidak dapat dituntut. (atas pertanyaan majelis) dalam kasus syahril labirin, hakim menilai terdapat intensi sehingga syahril labirin sebagai gubernur dianggap mendapat intervensiseptember sebagai berikut. sesuai dengan tembusan surat kuasa hukum pemohon kepada ketua mahkamah konstitusi nomor tanggal juni (copy terlampir) bahwa lps bermaksud mencabut sebagian materi pengujian sehingga yang tetap dimohonkan pengujiannya adalah terhadap ketentuan dan lps. il. sesuai dengan hasil persidangan mahkamah konstitusi tanggal september majelis hakim telah menetapkan bahwa permohonan pemohon tersebut atas telah dicatat secara resmi sehingga yang dimohonkan pengujiannya hanya dan oleh karena itu, dalam keterangan presiden ini kami hanya memberikan keterangan sekaligus kesimpulan terkait dengan yang dimohonkan pengujiannya sebagai berikut: bahwa dalam permohonannya, pemohon pada pokoknya keberatan ataslembaga penjamin simpan. ketentuan yang dimohonkan pengujiannya tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut,terhadapbahwa menurut pemohon, adanya pengatur, yang terdapat dalam beberapa tersebut atas, dianggap telah melanggar hak konstitusional pemohon yaitu hak untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum, sebagai lembaga yang tugas, fungsi dan kewajibannya antara lain: menjamin dan melaksanakan simpanan nasabah penyimpan: turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan: merumuskan dan menetapkan kebijakan penjaminan, menjual seluruh saham bank gagal yang diselamatkan dalam jangka waktu tertentu. oleh karena itu, pemohon menganggap beberapa ketentuan tersebut atas bertentangan dengan dan uud bahwa menurut pemohon, pelanggaran hak konstitusional tersebut didasarkan atas penalaran yang wajar, yakni apabila penjualan saham tersebut dilakukan tanpa memperhatikan nilai pms yang telahpemohon, maka pemohon khawatir tindakan penjualan dimaksud dianggap telah merugikan keuangan negara. terhadap upayaiii. kesimpulan berdasarkan penjelasan tersebut atas, pemerintah mendukung langkah yang ditempuh oleh pemohon khususnya terkait dengan pengujian terhadap ketentuan dan lps, sehingga tidak lagi ada kekhawatiran bagi lps dalam penjualan saham dimaksud, dan menyerahkan keputusannya kepada mahkamah konstitusitertulis tanpa tanggal bulan september sebagai berikut.kait denganlps terhadap permohonan pengujianlps serta undang undang pasar modal, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa terkait dalil pemohon menyangkut huruf undang undang lps sepanjang frasa "sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank yang dianggap menimbulkan hambatan bagi pemohon dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang undang lps dan berpotensi akan menghadapi permasalahan hukum karena terdapat sanksi pidana dalam undang undang perbankan terhadap pihak pihak yang melanggar kerahasiaan bank, dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa prinsip kerahasiaan bank harus dipegang teguh oleh siapa saja demi menjaga kepercayaan nasabah karena bisnis perbankan pada dasarnya merupakan bisnis kepercayaan. namun demikian tidak ada hukum tanpa pengecualian. dalam berbagai peraturan perundang undangan yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai kerahasiaan hampir selalu terdapat pengecualian pengecualian, tidak terkecuali dalam undang undang nomor tahun tentang perbankan (selanjutnya disebut perbankan) itu sendiri. tentu saja dalam perbankan tidak menyebut secara tertulis lps sebagai pihak yang dapat dikecualikan dalam hal kerahasiaan bank, yang dapat dipahami karena perbankan ada sebelum lahirnya lps. jika ditarik kembali kepada lps huruf maka sesungguhnya celah dalam perbankan tersebut dengan sendirinya dapat ditutupi. selain huruf keberwenangan dalam mendapatkan data data perbankan juga telah diberikan dalam lps bahwarhitungan dan pembayaran klaim penjaminan. adapun mengenai frasa "sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank" seharusnya dipahami dalam konteks bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sebuah lembaga juga harus tunduk kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang ada dan tidak boleh melakukan "abuse power atau menyalahgunakan wewenang. rambu rambu tentang bagaimana memperoleh data data perbankan yang diperlukan dalam konteks terkait pelaksanaewenang lembaga tertentu dan bagaimana penggunaannya telah diatur dalam perbankan secara komprehensif. dari ketentuan dalam perbankan tersebut dapat dipahami bahwa kerahasiaan bank hakekatnya dapat buka dikecualikan jika diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan tugas pihak pihak terkait yang berwenang. bagaimana lps memperoleh data data perbankan juga sesungguhnya telah diatur dalam penjelasan dari huruf lps itu sendiri yang menyatakan " . artinya lps dalam memperoleh data data perbankan tetap berada dalam koridor yang diatur perbankan maupun lps itu sendiri. demikian pula terkait kerahasiaan data jika merujuk kepada risalah pembahasan lps dikatakan bahwa kepentingan lps menyangkut data nasabah penyimpan, data kesehatan bank, bukan bersifat data individual. lagi pula lps juga harus mendapat persetujuan dari lpp (sebagai otoritas berwenang mengawasi perbankan) berdasarkan nota kesepakatan yang dibuat dengan lps. oleh karenanya, maka kekhawatiran pemohon akan terkena sanksi pidana karena melanggar kerahasiaan bank dalam perbankan sesungguhnya tidak beralasan. bahwa terkait dan undang undang lps sepanjang frasa ., maka lps menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan dalam waktu (satu) tahun berikutnya , yang dianggap pemohon menimbulkan yang dikaitkan dengan adanya hambatan karena berlakunya pasar modal sepanjang frasa "pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya . terhadap dalil pemohon ini dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya lps dengan undang undang organiknya telah diberi dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. lps diberikan kewenangan oleh undang undang untuk melakukan tyang dianggap perlu termasuk antaranya dalam penyelesaian dan penanganan bank gagal yang tercantum dalam lps, berupacc. adapun terkait pasar modal sesungguhnya tersebut dapat dipahami sebagai norma umum yang berlaku dalam pasar modal. perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama pemegang rekening diperlukan karena hakekatnya efek yang disimpan atau dicatat pada rekening efek bukan merupakan harta kustodian. namun demikian, dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang lps (khususnya dalam melaksanakan tugasnya mengusahakan tingkat pengembalian yang optimal dengan menjual saham bank), lps dengan kewenangannya yang diberikan undang undang dengan sendirinya dapat mengesampingkan mekanisme yang berlaku umum sebagaimana terdapat dalam pasar modal. apalagi jika hal ini dikaitkan dengan pertanggungjawaban pemegang saham bank yang bermasalah yang harus ditangani oleh lps. karena tugas lps yang utama ketika terjadi penutupan bank, selain membayar penjaminan adalah mengembalikan dana peminjaman, sehingga lps dalam hal ini diberi kewenangan untuk menggantikan kedudukan rups agar dapat menjual asset bank yang bersangkutan. jika tidak demikian, maka tujuan dari dibentuknya lps sebagai bagian dari sistem untuk mendukung terciptanya perbankan yang sehat dan stabil, akan sulit tercapai. oleh karenanya. keberadaan pasar modal dan dan lps, bukan lah sesuatu hal. yang harus dipertentangkan. lps yang bersifat lebih khusus dalam hallum diatur dalam pasar modal dan terbentuk lebih akhir, sesungguhnya dapat dilihat sebagai ketentuan pelengkap dari yang sudah ada sebelumnya. bahwa terkait dalil pemohon terhadap sepanjang kata "dapat', ditafsirkan oleh pemohodemikian pula terhadap undang undang lps yang dianggap pemohon tidak memberikan kepastian apakah pemerintah akan membuat peratur, sedangkan ketentuan mengenai perlunya pembuatan peraturan pemerintah justru mengacu kepada undang undang lps. terhadap dalil pemohon sepanjang mengenai kata "dapat" dalam dapat diberikan penjelasan bahwa sesungguhnya kata "dapat dimaksudkan sebagai bentuk fakultatif yang kejadiannya digantungkan kepada ada atau tidaknya kondisi yang disyaratkan untuk terjadinya tindakan tertentu, dalam hal ini pemberian pinjaman pemerintah untuk mengatasi kesulitan likuiditas lps. dengan kata lain, pinjaman dari pemerintah dapat diberikan jika diperlukan untuk mengatasi kesulitan likuiditas. terhadap tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari dimana mengenai tingkat likuiditas dari lps ditetapkan dengan peraturan pemerintah. artinya, ukuran atau parameter lps dianggap mengalami kesulitan likuiditas mengacu kepada tingkat likuiditas lps yang ditetapkan pemerintah dengan peraturan pemerintah tersebutanpa tanggalsar modal), serta dyang menyatakan: pasar modal, khususnya frasa atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. lps huruf d:'khususnya frasa sepanjang tidak melanggar kerahasiaanlps mengalami kesulitan likuiditas, lps dapat memperoleh pinjaman dari pemerintah, khususnya kata dapatpasar modal serta dan dan lpmerupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan lps sebagaimana dinyatakan dalam juncto lps, yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bersifat independen, transparan, dan akuntabel. adapun kutipan dari dasar hukum pembentukan pemohon kutip bawah ini: bab pembentukan, status, dan tempat kedudukanberkaitan dengan kerugian konstitusional, mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu iii tanggal mei menentukan bahwa terdapat (lima) syarat untuk menyatakanyang dimaksudsyarat untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang ini dan adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii tanggal mei telah terpenuhi sebagaimana diuraikan bawah ini. pemohon berdasarkan lps mempunyai fung8j menimbang, yang diwakili oleh kepala eksekutif bernama kartika wirjoatmodjo, yang hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya pasar modal serta dan dan lps. menurut pemohon dan atau dimaksud menghambat pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan pemohon untuk menjual seluruh saham bank gagal, bahkan dan atau tersebut menimbulkan potensi pemohon dianggap melakukan tindak pidana kejahatan serta merugikan keuangan negara. i3.9j menimbang bahwa kedudukan pemohon sebagai lembaga penjamin simpanan, yang dalam perkara pengujian undang undang ini diwakili oleh kepala eksekutif, telah dibuktikan dengan keputusan presiden nomor tahun bertanggal desember d, bertanggal oktober (vide bukti dan bukti menurut mahkamah, dan atau yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya olehdemikian dimungkinkan untuk tidak lagi terjadi seandainya mahkamah mengabulkan permohonan pemohoi3. menimbang bahwa kepaniteraan mahkamah telah menerima surat nomor perihal perkara puu xii bertanggal juni dari pemohon yang pada pokoknya mencabut sebagian dan atau yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, yaitu pasar modal, serta dan lps. adapun dan lps tetap dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. pencabutan atau penarikan sebagian permohonan dimaksud ditegaskan kembali oleh pemohon hadapan sidang pleno pemeriksaan pada tanggal september i3. menimbang bahwa berdasarkan pencabutan penarikan sebagian permohonan sebagaimana diuraikan atas, mahkamah menyatakan permohonan pengujian konstitusionalitas pasar modal, serta dan lps terhadap uud1945 telah ditarik kembali. sebagai konsekuensi hukum dari penarikan pencabutan tersebut, sesuai dengan ketentuan mk, pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstitusionalitas dimaksud terhadap uud pokok permohonan i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan dan lps bertentangan deng.tidak berdampak sistemik, pada tahun kelima tanpa memperhatikan tingkat pengembalian optimal. adapun menurut dan lps, tingkat pengembalian optimal adalah sebesar minimuruh penempatan modal sementara pms) yang telah dikeluarkan oleh pemohon.. menimbang bahwa menurut mahkamah, makna arti lps tidak dapat dilepaskan dari makna arti dan lps, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: lps wajib menjual seluruh saham.ham bank tanpa memperhatikan ketentuan dalam waktu (satu) tahun berikutnya. menimbang bahwa dari rangkaian ketentuan lps serta dan atau lain dalam lps yang terkait dengan tersebut, mahkamah menemukan adanya ketentuan bahwa dalam hal penyelamatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik, lps memiliki kewajiban untuk mengelola bank gagal tersebut dan kemudian wajib menjual saham bank gagal tersebut maksimal dalam waktu (lima) tahun sejak rups bank bersangkutan menyerahkan segala hak dan wewenangnya kepada lps. jangka waktu maksimal (lima) tahun tersebut merupakan akumulasi dari jangka waktu selama (dua tahun) yang diatur dalam ditambah jangka waktu perpanjangan selama (satu) tahun kali (dua) yang diatur dalam dan ditambah selama (satu) tahun lagi yang diatur dalam lps. bahwa ketentuan lps menurut mahkamah memang menunjukkan adanya kewajiban bagi lps untuk menjual saham bank gagal yang tidak berdampak sistemik tersebut selambat lambatnya pada tahun kelima meskipun tidak mencapai tingkat pengembalian yang optimal bagi lps. dengan perkataan lain, ketentuan tersebut memerintahkan lps untuk menjual saham bank gagal, yang tidak berdampak sistemik tersebut, meskipun terdapat potensi kerugian bagi lps, yaitu kerugian, dalam arti nilai jual saham bank gagal tidak sepadan dengan nilai penempatan modal sementara pms) yang telah dikeluarkan oleh lps dalam pengelolaan bank gagal tersebut. menimbang bahwa menurut pemohon, seandainya terjadi kerugian atau selisih kurang antara nilai penempatan modal sementara pms) dengan hasil penjualan saham bank gagal, pemohon akan potensial dianggap merugikan keuangan negara, karena modal sementara yang ditempatkan pemohon pada bank gagal tersebut adalah uang negara dan kekayaan lps merupakan aset negara yang dipisahkan (vide lps. dengan mengingat adanya potensi bagi pemohon untuk dianggap merugikan keuangan negara sebagaimana diuraikan atas maka pemohon memohon agar mahkamah menyatakan lps bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai bahwa tindakan penjualan yang dilakukan oleh lps pada bank gagal yang tidak berdampak sistemik tanpa memperhatikan tingkat pengembyang karena itu tidak dapat dituntut muka hukum. terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa tindakan penjualan saham bank gagal yang tidak berdampak sistemik oleh lps tahun kelimalps, terutama menurut mahkamah rumusan makna telah sangat jelas dan tidak dapat dimaknai atau ditafsirkan lain selain sebagai perintah kepada lps untuk melaksanakan penjualan saham bank dan atas dasar perintah. mahkamah menilai bahwa lps merupakan undang undang yang memerintahkan.oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sepanjang telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam lps, yaitu penjualan dilakukan secara terbuka dan transparan. makna ketentuan menurut mahkamah telah menjamin dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi lps dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, sehingga keberadaan norma guo tidak bertentangan dengan dan uuddenganlps, ketentuan memunculkan potensi bahwa pemohonterhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah berpendapat pengaturan penjualan bank gagal yang berdampak sistemik, dalam kaitannya dengan tingkat pengembalian yang optimal dan jangka waktu penanganan bank gagal tersebut oleh lps, yang diatur dalam lps, memiliki kesamaan substansi dengan pengaturan penjualan bank gagal yang tidak berdampak sistemik yang diatur dalam lps, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh mahkamah pada paragraf sampai dengan paragraf dengan demikian, menurut mahkamah substansimahkamah menegaskan bahwa tindakan penjualan saham bank gagal yang berdampak sistemik oleh lps tahun keenamundang undang, yaitu, selama penjualan dimaksud atas, mahkamah menilai ketentuan lps tidak bertentangan dengan dan uud sehingga permohonan pengujian konstitusionalitas guo tidak beralasan menurut hukum. lps i3tanpadan lps, ketentuan memunculkan akansubstansi permohonan pemohon mengenai lps menurut mahkamah sama dengan substansi permohonan pemohon mengenai dan lps yang telah dipertimbangkan sebelumnya. terkait dengan undang undang guo, tingkat pengembalian optimal yang dimaksud adalah tingkat pengembalian optimal yang diatur dalam lps. oleh karena secara substansi permohonan tersebut memiliki kesamaan maka menurut mahkamahtindakan lps pada tahun keenam menjual saham bank gagal, yang berdampak sistemik tanpa penyetoran modal oleh pemegang saham, meskipun nilai jualnya tidak mencapai tingkat pengembalian yang optimal, menurut mahkamah tindakan tersebut adalah perintah undang undang, yaitu perintah, mahkamah berpendapat ketentuan lps tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan dan uud sehingga permohonan pemohon mengenaiserta fakta bahwa pemaknaan atas dan lps yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon dalam petit permohonannya, ternyata sesuai, sama atau tidak berbeda dengan makna dan lps, sehingga menurut mahkamah tidak diperlukan pemaknaan baru atas dan atau yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnyengan demikianjamin simpanan nasabah penyimpan:nya untuk menjamin nasabah penyimpan, pemohon mempunyai tugas untuk: (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan: dan (b) melaksanakan penjaminan simpanan. sedangkan dalam menjalankan fungsinya untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, pemohon:rangka menjalankan tugasnya melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal, berdasarkan lps pemohon juga diberikan kewenangan antara lain sebagai berikutcara lebih spesifik lagi, berdasarkan dan lps, pemohon mempunyai kewajiban untuk menjual seluruh saham bank gagal yang diselamatkan dalam jangka waktu yang ditentukan, termasuk tanpa memperhatikan tingkat pengembalian yang optimal pada tahun terakhir (tahun ke pada bank gagal yang tidak berdampak sistemik atau tahun ke pada bank gagal yang berdampak sistemikud negara indonesia adalah negara hukum. dalam konteks negara hukum dan dalam konteks penguatan fungsi dan kewenangan lps dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem perbankan dan penjaminan simpanan nasabah, pemohon juga dijamin hak konstitusionalnya ulalui peran dan fungsi pemohon sebagai lembaga yang turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. hak konstitusional pemohon ini diatur secara tegas dalam uud pemohon mempunyaiyang telah diberikan oleh hukum berdasarkan ketentuan ketentuan atas. hak konstitusional tersebut secara tegas diatur dalam uud namun demikian, hak hak konstitusional pemohon tersebut atas dilanggar atau setidaknya menjadi terhambat oleh adanya ketentuan ketentuan dalam pasar modal dan lps sebagaimana diuraikan bawah ini: kerugian konstitusional terkait dengan pasar modal pasar modal, khususnya frasa atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya . pada ketentuan tersebut, frasa atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya dapat dimaknai secara sempit, yaitu bahwa yang dimaksud dengan pihak tersebut semata mata hanyalah pihak yang diberikan wewenang oleh pemegang rekening efek (pemegang saham) berdasarkan perjanjian pemberian kuasa. pemaknaan penafsiran yang sekedar merujuk kepada adanya pemberian kuasa dimaksud mengakibatkan hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan perlindungan, jaminan dan kepastian hukum dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya berdasarkan lps untuk menjual seluruh saham bank gagal, termasuk saham milik pemegang saham lama pada bank gagal yang sahamnya diperjualbelikan bursa, menjadi terhambat atau terhalangi tanpa adanya surat kuasa dari pemegang efegang saham lama. padahal berdasarkan ketentuan ketentuan yang diatur dalam lps, pemohon telah diwajibkan untuk menjual seluruh saham bank gagal yang diselamatkan, termasuk saham milik pemegang saham lama yang diperjualbelikan bursa (saham publik). dengan demikian, frasa atau pihak yang diberikan wewenang untuk bertindak atas namanya secara aktual maupun potensial merugikan pemohon. kerugian konstitusional terkait huruf lps huruf lps khususnya frasa "sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank berdasarkan penalaran yang sederhana juga berpotensi merugikan pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya serta dalam rangka memperjuangkan hak secara kolektif untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. hal ini karena disatu sisi berdasarkan lps pemohon diberikan hak dan wewenang untuk mendapatkan dokumen atau informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia bank, bahkan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan ojk) pemohon dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank, akan tetapi dengan adanya frasa sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank mengakibatkan pemohon dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya menjadi terhambat bahkan berpotensi dianggap melakukan tindak pidana kejahatan perbankan karena terdapat aspek pidana terkait pelanggaran terhadap rahasia bank. kerugian konstitusional terkait dan lps dalam dan lps pada pokoknya dinyatakan apabila tingkat pengembalian yang optimal tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu yang ditentukan termasuk kepanjangannya, maka pemohon wajib menjual saham bank gagal tanpa memperhatikan tingkat pengembalian yang optimal pada (satu) tahun berikutnya (yaitu tahun ke pada bank gagpada tanggal maret dengan nomor puu x dan telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal april yang menurutdua ratus lima puluh rupiah dalam dan kitab undang undang hukum pidana kuhp) terhadap uud serta memohon kepada mahkamah untuk menyatakan undang undang nomor prp tahun tentang beberapa perubahan dalam kuhp sepanjang frasa dua ratus lima puluh rupiah adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca sebagai dua juta lima ratus ribu rupiah tanggal tiga belas bulan juni tahun dua ribu dua belas, mahkamah konstitusi berpendapat bahwa penentuan banyaknya nilai yang menjadi tolok ukur suatu tindak pidana adalah kewenangan pembentuk undang undang, sehingga permohonan pemohon untuk mengubah frasa dua ratus lima puluh rupiah menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah yang tertera dalam dan kuhp tidak termasuk kewenangan maupun kewajiban mahkamah konstitusi untuk menghadirinya sebagaimana ketentuhartono ahmad fadli semadi ttd ttd anwar usman hamdan zelda ttd akil mochtar panitera pengganti, ttd hani dhani |
k aziz hari, me, selaku ketua komisi pemilihan umum provinsi maluku utara dan pemegang mandat dari komisi pemilihan umum yang beralamat jalan arnold mononutu nomor ternate, maluku utara, yang diwakili dan atau didampingi oleh para advokat bambang widjojanto, s.h., m.h., iskandar sonhadji, s.h., dan diana fauzi, s.h., dari kantor law firm widjojanto, sonhadji associates beralamat gedung citylofts sudirman lt. suite jalan k.pemberi kuasa memilih domisili hukum tetap kantor kuasa hukumnya tersebut. selanjutnya disebut sebagai . ii. pemohon: terhadap: presiden republik indonesia, berkedudukan jalan medan merdeka utara, jakarta pusat. dalam hal ini memberi kuasa kepada andi mattalatta, menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, dan ariyanto, menteri dalam negeri republik indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember bertindak untuk dan atas nama presiden republik indonesia.ihak terkait komisi pemilihan umum: mendengar dan membaca keterangan tertulis dari pihak terkait dewan perwakilan rakyat daerah provinsi maluku utara, mendengar dan membaca keterangan tertulis dari pihak terkait gubernur provinsi maluku utara: mendengar keterangan dari pihak terkait panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi maluku utara: memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh pemohon, memohon, dan pihak terkait gubernur provinsi maluku utara, mendengar keterangan para ahli dan para saksi dari pemohon serta memohon, membaca kesimpulan tertulis dari pemohon, memohon, dan pihak terkait gubernur provinsi maluku utarayang registrasi pada tanggal oktober dengan nomor skin vi dan telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal november mengemukakan hal hal sebagai berikut: pendahuluan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud menyatakan negara republik indonesia adalahperalihan pemohon dalam menjalankan kewenangan yang disebut atau diskualifikasi sebagai subject itis didasarkan atas prinsip prinsip tersebut atas serta untuk menjamin terlaksananya asas asas pelaksanaan pemilu yang telah digariskan dalam konstitusi, maka asas kemandirian yang merupakan kewenangan konstitusional dari pemohon dalam menyelenggarakan pemilu. asas kemandirian tersebut tidak boleh, diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, oleh lembaga negara yang lainnya, apalagi yang menyebabkan dirugikannya kepentingan pemohon. kewenangan konstitusional memohon berdasarkan uud negara indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan presiden sesuai uud adalah memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar. dalam konteks pemerintahan daerah, kedua tersebut berkaitan dengan uud,yang dimaksud dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai undang undang guo adalerbitkan penetapan yang menyatakan bahwa penetapan pengadilan negeri batal dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, contoh penetapan nomor pen pdt tanggal februari oleh ketua mahkamah agung bagi manan, bahwa berdasarkan nomor mahkamah agung ma) adalah sebagai pengawas berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon. dalam kamarnya, menyatakan bahwa penetapan pengadilan negeri jakarta barat pdt, pn jakarta barat tanggal november dan penetapan pengadilan negeri jakarta barat tanggal februari, demi hukum tidak mengikat. bahwa penyangkalan kebenaran isi akta notaris harus ditempuh melalui gugatan dengan memberi kesempatan kepada para pihak untuk didengar oleh hakim. dengan demikian penetapan pengadilan negeri jakarta barat tersebut sejak semula tidak mengikat tidak mempunyai akibat hukum: menerbitkan perma, pertimbangan diterbitkannya perma adalah karena peraturan perundang undangan cenderung bersifat statis sedangkan permasalahan sosial, ekonomi dan hukum terus berkembang, sehingga peraturan perundang undangan tidak mampu menjembatani hukum dengan perubahan sosial dan ekonomi. karena itu untuk membina keseragaman pendapat hukum dan keseragaman kerangka hukum maka lebih tepat menerbitkan perma. misalnya perma nomor tahun tanggal agustus mengatur kekosongan hukum acara yang berkenan dengan gugatan perwakilan kelompok. contoh lainabupaten kota. dasar hukum peraturan mahkamah agung adalah juncto berikut penjelasannya. menerbitkan sema untuk memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan semua lingkungan peradilan. contoh, berdasarkan hir dan rbg bahwa surat kuasa untuk mewakili para pihak dalam proses pemeriksaan muka pengadilan adalah merupakan surat kuasa khusus. berdasarkan sema nomor tahun dan sema nomor tahun tanggal oktober menyebutkan syarat surat kuasa khusus yang sah, yaitu: menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara pengadilan: menyebut kompetensi relatif pengadilan negeri mana surat kuasa khusus itu digunakan, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. syarat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya tidak dipenuhinya satu syarat mengakibatkan surat kuasa tidak sah. sema nomor tahun menegaskan bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tidak boleh menyempurnakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat. putusan nomor pdt menegaskan bahwa surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan subjek dan objek sengketa tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. surat kuasa seperti ini dianggap masih bersifat kuasa umum hingga tidak dapat dipergunakan untuk berbicara muka pengadilan. mengenai putusan serta merta, yang diatur dalam hir dan rbg, mahkamah agung juga pernah menerbitkan sema nomor tahun tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya putusan serta merta dan provisional (uitvoerbar bij vora) yang dipertegas dengan sema nomor tahun khususnya tentang butir sema nomor tahun bahwa disyaratkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang yang menjadi objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, apabila dikemudian hari ternyata dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. dalam sema nomor tahun disebutkan bahwa pelaksanaan putusan serta merta harus dengan ijin ketua pengadilan tinggi, menerbitkan fatwa yaitu pertimbangan hukum kepada lembaga negara dan pemerintahan. dasar hukumnya undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman nomor dengan demikian berdasarkan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelengaraan peradilan semua lingkungan peradilan maka yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya pelaksanaan putusan pengadilan adalah mahkamah agung. uud menyebutkan bahwa kekuasnomor menyebut, sengketa pilkada maluku utara yang menjadi pokok permasalahannya ada kabupaten halmahera barat. mengapa eksekusinya tingkat provinsi, tidak dilakukan oleh pengadilan negeri halmahera barat sesuai rbg?: menurut pendapat yang klasik oleh montesgue dan kant, hakim dalam menerapkan undang undang terhadap suatu peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang undang. karena menurut montesgue undang undang adalah satu satunya sumber hukum positif. pendirian ini tercermin dalam bunyi algemeen berlingen ab) bahwa hakim harus mengadili menurut undang undang. selanjutnya bahwa hakim dilarang berdasarkan peraturan umum memutus perkara yang tergantung padanya hal ini berarti bahwa hakim hanya boleh memeriksa dan mengadili peristiwa yang konkrit dan tidak boleh menciptakan peraturan umum dalam putusannya. pandangan ini disebut pandangan heteronom karena hakim mendasarkan pada peraturan luar dirinya dan tidak mandiri karena semata mata harus tunduk pada undang undang. akan tetapi sejak tahun muncul pandangan baru bahwa hakim tidak dipandang sebagai corong undang undang. disebut pandangan yang materiil yuridis atau otonom. tokoh penganut pandangan ini antara lain oliver mendel holmes dan paul scrollen: pandangan modern ini tercermin dalam nomor bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. pengertian menurut hukum lebih luas daripada pengertian menurut undang undang, dalam kasus sengketa pilkada maluku utara yang menjadi pokok permasalahannya ada kabupaten halmahera barat akan tetapi eksekusinya dilakukan oleh pengadilan tinggi yang mempunyai yurisdiksi provinsi maluku utara karena objek sengketanya adalah pilkada maluku utara. menurut ketentuan hir dan rbg eksekusi dilakukan bawah pimpinan ketua pengadilan negeri. akan tetapi sengketa yang diputuskan oleh mahkamah agung nomor p kpud adalah sengketa mengenai pilkada maluku utara, khususnya mengenai hasil penghitungan suara yang telah dilakukan oleh kpu provinsi maluku utara, sedangkan yurisdiksi pengadilan negeri hanya meliputi satu wilayah kabupaten. ketentuan hukum acara perdata dalam hir dan rbg tidak mengatur eksekusi oleh ketua pengadilan tinggi, namun demikian fatwa mahkamah agung nomor kma tanggal maret menyebutkan bahwa eksekusi dalam versi pertama yaitu yang dilakukan dengan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan tinggi dan diikuti dengan penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan tinggi sudah secara prosedural yuridis sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara eksekusi putusan sebagaimana ditentukan dalam peraturan mahkamah agung nomor tahun tanggal mei bahwa sesuai dengan fatwa ketua mahkamah agung nomor kma tanggal pebruari bahwa eksekusi perkara putusan mahkamah agung nomor p kpud tanggal januari adalah merupakan kewenangan pengawasan ketua pengadilan yang dalam hal ini adalah ketua pengadilan tinggi, sesuai dengan kedudukan hakim yang mandiri, bukan sekadar corong undang undang dan sesuai dengan kewenangannya untuk mengawasi jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan maka mahkamah agung dapat mengisi kekosongan hukum dengan menerbitkan perma dan memberikan fatwa atas permintaan lembaga negara dan lembaga pemerintahan: salah satu cara atau metode melakukan penemuan hukum dalam hukum perdata dengan melakukan penafsiran secara ekstensif atau secara analogis. dalam hal ini hakim bersikap seolah olah seperti pembentuk undang undang yang mengetahui adanya kekosongan hukum dan melengkapinya dengan peraturan yang serupa yang berlaku untuk peristiwa yang telah ada peraturannya, karena putusan mari nomor p kpud adalah merupakan perkara kasasi perdata khusus, maka menurut pendapat kami untuk tata cara pelaksananya dapat dilakukan penafsiran secara ekstensif atau secara analogis, karena itu meskipun hir dan rbg tidak mengatur tata cara eksekusi yang dilakukan oleh ketua pengadilan tinggi, akan tetapi untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tata cara eksekusi putusan mari nomor p kpud tentang sengketa pilkada provinsi maluku utara, maka ketentuan hir dan rbg diperluas berlakunya bagi tata cara eksekusi oleh pengadilan tinggi maluku utara yang yurisdiksinya meliputi provinsi wilayah maluku utara, selanjutnya terhadap perbuatan hukum yang dinyatakan batal demi hukum dengan perbuatan hukum yang dibatalkan? hal ini terkait dengan pertimbangan hukum dan amar putusan mahkamah agung yang menyatakan bahwa pengambilalihan tahapan pilkada provinsi maluku utara oleh kpu pusat dinyatakan batal demi hukum beserta seluruh derivatifnya khususnya masalah pemberhentian ketua dan anggota kpu provinsi maluku utara: mahkamah agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pengambilalihan tahapan pilkada oleh kpu pusat dinyatakan adalah cacat hukum beserta seluruh derivatifnya khususnya masalah pemberhentian anggota kpu provinsi maluku utara, artinya sejak semula keputusan kpu pusat tersebut tidak sah, tidak menimbulkan akibat hukum apapun sehingga tidak mengikat anggota kpu provinsi maluku utara. dalam hukum dikenal asas nemo plus iuris, artinya bahwa seseorang atau subjek hukum tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum melampauinya wewenang yang dimilikinya, maka suatu perbuatan hukum yang melampaui kewenangannya adalah batal demi hukum, batal demi hukum artinya sejak semula keputusan kpu tersebut tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum. dalam ajaran atau doktrin tentang kebatilan setiap peristiwa hukum dan produk hukum yang batal demi hukum (niet noid) dianggap sejak semula tidak sah, tidak menimbulkan akibat hukum, bahwa amar putusan mahkamah agung republik indonesia nomor p kpud menyatakan bahwa keputusan komisi pemilihan umum kpu) nomor sk kpu tahun tanggal november tentang penetapan pasangan calon terpilih gubenur dan wakil gubernuradalah batal demi hukum, akibat hukumnya, dengan dibatalkannya surat keputusan nomor sk kpu tahun teromisi pemilihan umum, tetap eksis dan sah. pertimbangan mahkamah agung ini adalah sesuai dengan doktrin hukum bahwa suatu produk hukum yang batal demi hukum keputusan kpu) adalah sejak semula tidak mempunyai akibat hukum, tidak mengikat. karena itulah, dalam putusan mahkamah agung, mahkamah agung: selanjutnya, fatwa mahkamah agung nomor emaili tanggal februari menyebutkan bahwa diterbitkannya keputusan komisi pemilihan umum kpu) pusat nomor sk kpu tahun tertanggal januari tidak mempunyai akibat hukum terhadap pelaksanaan putusan mahkamah agung yang dilakukan oleh ketua dan anggota kpud maluku utara, berbeda dengan pengertian dapat dibatalkan, vernietigbaar atau viable dalam hal ini suatu peristiwa hukum atau produk hukum yang bersangkutan dapat dinyatakan tidak sah, artinya sebelum hakim menyatakan peristiwa hukum atau produk hukum tersebut tidak sah, maka peristiwa hukum atau produk hukum tersebut tetap sah, majelis hakim mahkamah agung berpendapat bahwa penerapan maupun nomor tahun bagi memohon kpu) dalam kasus ini adalah tidak dibenarkan dan karenanya pengambilalihan kewenangan tersebut cacat yuridis dan tidak sah. dengan dibawakannya surat keputusan nomor sk kpu tahun tertanggal november berikut keputusannya maka keberadaan dan kewenangan komisi pemilihan umum provinsi maluku utara tetap eksis dan sah. hal ini adalah sesuai dengan doktrin bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan melampaui wewenang adalah batal demi hukum, berarti keputusan kpu tentang pengambilalihan wewenang dari kpu provinsi maluku utara dan pemberhentian anggota kpu provinsi maluku utara adalah batal demi hukum, sejak semula tidak menimbulkan akibat hukum bagi anggota kpu provinsi maluku utara, pendapat ahli tentang kekuatan hukum fatwa mahkamah agung kma dalam kasus penyelesaian sengketa pilkada maluku utara adalah sebagai berikut. kekuatan hukum fatwa mahkamah agung nomor kma tentang pilkada provinsi maluku utara adalah sebagai pertimbangan hukum bagi menteri dalam negeri berdasarkan bahwa mahkamah agung dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta: dengan demikian dalam hal fatwa mahkamah agung diikuti oleh menteri dalam negeri, maka fatwa tersebut harus dipatuhi oleh pihak yang bersengketa sebab kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh badan peradilan yang diawasi oleh mahkamah agung adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan. tidak ada badan atau kekuasaan lain yang berwenang menegakkan hukum jika timbul sengketa atau pelanggaran hukum. karena bagi para pihak yang bersengketa fatwa mahkamah agung tersebut adalah sebagai tempat terakhir atau the last resort bagi upaya penegakan hukum. contoh ketika presiden abdurrahman wahid mengeluarkan dekrit presiden tentang pembubaran mpr dpr, ketua mpr saat itu amin rais meminta fatwa kepada mahkamah agung. fatwa mahkamah agung menyatakan bahwa dekrit itu tidak berlaku karena negara tidak dalam kondisi darurat. setelah mahkamah agung memberikan petunjuk hukum kepada mpr, maka mpr menjalankan kewenangannya berdasarkan konstitusi untuk memberhentikan presiden: bagaimana kedudukan hukum peraturan mahkamah agung atau perma dalam peraturan perundang undangan? meskipun perma dan fatwa tidak secara khusus disebutkan secara khusus dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan akan tetapi menyebutkan jenis peraturmengenai dasar hukum perma adalah dan penjelasan sebagai berikut: "pr dan dpr, dpd mahkamah agung, mahkamah konstitusi, bpk, biu perintah undang undang. dengan demikian perma berdasarkan diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan mengikat: ahli prof. dr. sudan arif fakrulloh, sh., mh. untuk lebih memfokuskan uraian dalam paper ini, penulis mengawali dengan (dua) pertanyaan mendasar sebagai berikut: apakah kpud malut mempunyai legal standing untuk berperkara dalam sengketa kewenangan lembaga negara dalam ini? kepentingan langsung siapa atau kepentingan kewenangan konstitusional siapa yang dirugikan dalam penyelenggaraan pilkada malut. pertanyaan pertama, penulis maksudkan untuk menguji tentang kedudukan kpud maluku utara apakah memenuhi maksud nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang'": mengenai legal standing dasar yang digunakan adalah dan nomor tahun tentang penyelenggara pemilu. frase yang penulis kaji dari aspek pranata adalah frase. frase bersifat nasional mempunyai arti bahwa lembaga ini berada dalam kedudukan yang melingkupi seluruh wilayah negara, berada level pusat dan merupakan institusi yang tertinggi. kemudian penulis kaitkan dengan sifat hirarkis ini menunjukkan bahwa ada hubungan atasan dan bawahan dari lembaga lembaga yang ada ditingkat bawahnya yaitu kpu provinsi dan kpu kabupaten kota. oleh karena itu dari dasar ini penulis menyimpulkan bahwa kewenangan konstitusional penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional hanya ada pada kpu pusat. sedangkan kpud tidak mempunyai legal standing berdasarkan huruf kewenangan yang dimiliki kpud dalam penyelenggaraan pilkada adalah kewenangan yang lahir dari nomor tahun tentang pemda dan nomor tahun tentang penyelenggara pemilu. disinilah masalah itu muncul, dari aspek kelembagaan timbul pertanyaan, apakah tindakan kpud untuk menyoal sengketa kewenangan ini merupakan tindakan otonom kpud ataukah tindakan yang bersifat mandataris dari kpu pusat. dalam kedudukan hierarkis maka lembaga yang bersifat subordinasi tidak mempunyai kewenangan konstitusional mewakili lembaga yang merupakan lembaga supervising atau pengawalnya. oleh karena itu menjadi pertanyaan besar ketika kpud bertindak otonom, namun bila bertindak dalam rangka mandataris, pertanyaannya adalah seberapa luas mandat itu diberikan. dalam perspektif pranata setiap mandat itu selalu menunjukkan jenis jenis mandatnya dan keluasan lingkup mandatnya. sedangkan dalam hukum acara, itulah yang disebut dengan kuasa khusus. kuasa khusus diberikan kepada kpud ini untuk apa. oleh karena itu disinilah pangkal persoalannya legal standing itu dari sisi kelembagaan. pertanyaan kedua, penulis gunakan untuk menentukan object itis nya sehingga perlu dikaji dari aspek kewenangan kelembagaan masing masing lembaga yang terkait dalam pilkada. kewenangan kelembagaan adalah: kewenangan kpud, kewenangan dprd: kewenangan presiden. pertama, dari sisi kpud, kewenangan kpud dalam penyelenggaraan pilkada sebagaimana diatur dalam tahun seluruh kewenangan kpud dalam penyelenggaraan pilkada maluku utara telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah dijadwalkan. ketika kpud sudah membuat berita acara penghitungan rekapitulasi hasil pemungutan suara dan menetapkan hasil pasangan calon terpilih, secara logika hukum berarti tahap tahap perencanaan program, anggaran, daftar calon gubernur, penetapan daftar pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara dan seterusnya sudah terpenuhi. kemudian disampaikanlah penetapan pasangan calon terpilih tersebut itu kepada dprd berdasarkan maka kewenangan ini sudah dilaksanakan oleh kpud. kemudian kita lihat, kewenangan delegasi yang lainnya yang ada bahwa kpud setelah selesai melakukan penghitungan suara menyerahkan hasil penghitungan itu kepada dprd. dari sisi proses ini kpud telah melaksanakan kewenangannya, selain itu, pelaksanaan tahapan pilkada maluku utara sudah terlaksana sesuai dengan tugas dan kewenangan kpud maluku utara ini yang tertuang dalam nomor tahun yaitu sebagai berikutguo, undang undang guo menyatakan gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah wilayah provinsi yang bersangkutan : undang undang guo menyatakan dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada gubernur bertanggung jawab kepada presiden : huruf menyatakan kpud melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah . pada konteks pemilihan kepala daerah, undang undang guojuncto dan undang undang guo yang menyatakan secara tegas(vide p 3a). berdasarkan seluruh uraian atas, karena gubernur merupakan wakil pemerintah pusat daerah dan bertanggung jawab kepada presiden maka memohon mempunyai kewenangan konstitusional dari uud yang dimuat dalam undang undang guo, yaitu meliputi: pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih: namun)provinsi kepada kpu)provinsicatatan kritis penulis adalah, dalam kasus pilkada maluku utara ini muncul dua usulan kpud tentang penetapan pasangan calon terpilih. dalam perspektif lembaga dan pranata dapat dilihat, ketika satu lembaga yang mempunyai kewenangan secara nyata dituliskan dalam peraturan perundang undangan kemudian memunculkan dua pendapat hasil penetapan yang diperoleh dari satu proses tahapan yang sama maka dapat diprediksikan adanya variabel sosial yang mengintervensi bekerjanya kpud maluku utara sebagaimana pendapat prof. satjipto rahardjo, yang mengatakan dalam setiap kelembagaan selalu ada variabel variabel sosial yang mempengaruhi bekerjanya lembaga tersebut. variabel sosial ini yang sesungguhnya mengganggu kinerja kpud yang seharusnya mandiri, independen, non parsial dan non preferensi. disinilah pangkal tolak persoalan ini muncul. prinsip non preferensi adalah didalam bekerja kpud sangat mementingkan proses yang benar sehingga akan menghasilkan hasil yang benar pula. oleh karena itu bagi kpud sebenarnya tidak ada persoalan siapa yang menjadi pemenang dalam pilkada ini. maka bahasa lembaga dan pranata hukum mengatakan bahwa ketika penyelenggara pilkada sudah memaksakan adanya calon tertentu, maka variabel sosial itu bekerja sehingga ada kewenangan penyelenggara pemerintahan dalam konstitusi yang terganggu: berdasarkan uraian atas, adanya persoalan internal penyelenggara pilkada maluku utara inilah yang menyebabkan lembaga tersebut tidak dapat bekerja secara profesional, mandiri, independen, imperial, dan non preferensi. apabila seluruh kaidah yang diamanatkan dalam tahun dan tahun dilaksanakan dengan baik maka tidak akan ada pertentangan rekapitulasi hasil pilkada yang berujung pada perbedaan penetapan pasangan calon terpilih. ketika terdapat dua penetapan kpud tentang pasangan calon terpilih, maka dari aspek kelembagaan harus dikaji siapakah yang lebih legitimate melakukan penetapan tersebut. dalam konteks ini, maka alat uji yang dapat digunakan untuk mengukur pihak manakah yang lebih legitimate adalah melalui putusan mahkamah agung dan fatwa mahkamah agung sebagaimana diatur dalam nomor tahun dan nomor tahun sebagaimana diubah dengan nomor tahun kedua, adalah kewenangan dprd. fungsi dprd dalam penyelenggaraan pilkada adalah fungsi bridging, tidak menerbitkan keputusan yang bersifat "penetapan mandiri" tetapi hanya melanjutkan perbuatan perbuatan hukum yang dilakukan oleh lembaga sebelumnya. karena dari kpud nya ada dua usulan, maka berdasarkan dprd hanya mengusulkan saja. justru disini timbul pertanyaan, kalau ada dua usulan, dprd harus bersikap bagaimana. dalam fungsi bridging tersebut maka dprd hanya melanjutkan saja usulan kpud karena dprd tidak mempunyai fungsi menilai. namun ketika pemerintah harus mengambil keputusan ini, pemerintah bisa menilai, baik dengan asas hukum untuk melihat yang mana kebijakan yang terakhir diusulkan (lex posterior derogat lex priori), ataupun dari aspek kelembagaan untuk melihat siapa yang mengusulkan. persoalan yang mengusulkan ini menjadi sangat penting dalam perspektif kelembagaan karena salah satu calon adalah pimpinan dprd. didalam ketentuan anggota dprd atau pimpinan yang mencalonkan diri sebagai calon kdh wakil kdh harus non aktif, harus cuti, berarti tidak boleh melakukan perbuatan hukum apapun dalam kerangka kelembagaan itu. secara normatif kewenangan dprd telah digariskan dalam yang menyatakan". kemudian norma atas dijabarkan dalam tahun yang menyatakan:". dalam catatan penulis, kewenangan dprd malut ini berjalan dengan baik, ketiga, mengenai kewenangan presiden. penulis berpendapat bahwa keppres yang diterbitkan oleh presiden hanyalah "perbuatan administrasi pemerintahan lanjutan" dan bukan merupakan perbuatan hukum yang mandiri atau "penetapan mandiri". berdasarkan dan uud, sesungguhnya presiden, ketika ada usulan dari dprd, diberikan kewenangan konstitusional maupun kewenangan delegasi dalam maupun nomor untuk langsung menetapkan, tidak perlu bertanya atau meminta fatwa kepada ma. namun disinilah asas bertindak cermat yang dilakukan oleh pemerintah. dalam dan dikemudian kewenangan tersebut dijabarkan dalam tahun yang berbunyi: selambat lambatnya dalam waktu (tiga puluh) hari": menurut pemikiran penulis, dalam proses pilkada malut justru kewenangan presiden selaku penyelenggara pemerintahan uud yang terganggu karena presiden tidak mempunyai gubernur yang definitif selaku wakil pemerintah maluku utara karena berlarut lautnya proses proses penetapan sebagai akibat dari proses proses yang penuh dengan variabel variabel sosial: ahli ingin memberikan catatan bahwa dalam proses pilkada terjadi transformasi kewenangan. kewenangan kpud berakhir dengan tuntas ketika kpud sudah mengajukan usulan pengangkatan kepada dprd atau apabila dprd ada masalah kpud dapat langsung kepada presiden cg. mendagri. disitulah seluruh kewenangannya berakhir. setelah kewenangan ini berakhir kpud beralihlah kewenangan itu dprd. dari dprd fungsi bridging dibawa kepada presiden melalui mendagri. setelah itu kewenangan penuh presiden selaku penyelenggara pemerintahan untuk bertindak. namun demikian, karena perbuatan hukum presiden bukan merupakan perbuatan hukum yang mandiri, bila tidak ada usulan dari penyelenggara pemilu, presiden tidak bisa berbuat apa apa. penulis ingin menegaskan bahwa seluruh kewenangan konstitusional penyelenggara pemilu maupun kewenangan delegasi dan atribut sudah dapat dilaksanakan, terhadap kasus pilkada malut sesungguhnya inilah abnormalitas perkara pilkada. abnormalitas ini tergambar secara jelas dalam penetapan oleh kpu provinsi maluku utara dimana dalam satu lembaga lahir dua penetapan sesuai dengan versi masing masing. dalam perspektif ilmu lembaga dan pranata hukum, dalam sebuah proses pilkada yang tahap tahapannya dilakukan dengan benar, maka penetapan hasilnya juga harus benar. oleh karena itu pasti terjadi abnormalitas sebagai akibat bekerjanya berbagai variabel sosial yang menggangu kemandirian, imparsialitas, profesionalitas dan independensi kpud. oleh karena itu betul betul dibutuhkan tindakan tindakan cermat sebagaimana yang sudah diambil oleh pemerintah dalam menentukan kesimpulan yang mendekati kebenaran dan keadilan dengan menanyakan kepada lembaga yang berwenang untuk itu. mengapa penulis katakan mendekati kebenaran dan keadilan? karena puncak kebenaran dan keadilan itu tidak akan pernah dituju, hanya kita mendekati. marilah kita bersama sama dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, dalam rangka mewujudkan keadilan, juga kita mempertimbangkan kemanfaatan sosial agar seluruh upaya kita ini tetap dapat menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. karena abnormalitas perkara ini, kita harus memandang dan mengkaji masalah ini dengan tepat dalam kacamata sengketa kewenangan bukan dalam sengketa perhitungan hasil pilkada. ibaratnya matahari hanya dapat dilihat sempurna dengan paradigma siang dan rembulan hanya dapat dilihat secara sempurna dengan paradigma malam, ahli kristiani masyarakat indonesia, termasuk mereka yang hidup provinsi maluku utara, adalah masyarakat yang sangat heterogen. tetapi dewasa ini rakyat indonesia dipersatukan oleh satu hal, yaitu aspirasi yang sama: keinginan segera menikmati hidup yang lebih baik dalam suatu tatanan kekuasan yang disebut demokrasi. suatu sistem, struktur dan budaya kekuasaan yang didasarkan pada suatu asas bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. siapapun yang menyandang predikat pemegang kekuasaan harus terlebih dahulu mendapatkan mandat dan kepercayaan dari rakyat. keinginan masyarakat indonesia, termasuk rakyat provinsi maluku utara, segera ingin membebaskan dari segala keterbelakangan dan penderitaan semakin mendesak mengingat tatanan politik yang berkedalaman rakyat masih belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan harapan publik: aspirasi masyarakat memperoleh momentum yang sangat baik ketika rakyat memperoleh kesempatan memilih kepala daerah secara langsung. harapan tersebut bukan tanpa alasan, karena dengan memilih kepala daerah secara secara langsung, rakyat berharap mereka yang dipilih adalah para pemimpin lebih dekat dengan rakyat. oleh karena itu rakyat berharap para kepala daerah akan lebih peka, gigih, bersungguh sungguh serta bekerja sangat keras untuk mewujudkan impian rakyat. harapan tersebut memang tidak mudah diwujudkan karena banyak alasan. tetapi khusus bagi masyarakat provinsi maluku utara hal itu disebabkan oleh karena berlarut lautnya penyelesaian kasus sengketa hasil pemilihan kepala daerah, pilkada provinsi maluku utara diawali dengan sikap masyarakat yang antusias dan menjadikan ranah politik setempat menjadi sangat dinamis. dalam masa kampanye terjadi ekses ekses tetapi segera dapat diatasi oleh aparat penegak hukum. namun sayangnya setelah pilkada selesai, dan terjadi perbedaan penghitungan jumlah suara masing masing kubu, konflik menjadi ekstensif dan eskalator. akibatnya sangat mengkuatirkan, karena selain hal tersebut sangat menghambat roda pemerintahan daerah, terjadi kekerasan fisik serta pengrusakan sarana dan prasarana kehidupan masyarakat. suasana mencekam dalam waktu yang relatif cukup lama. kejadian ini sebenarnya hampir menjadi pola umum kerusuhan yang terjadi beberapa daerah. penyebabnya sederhana, terjadi dinamika politik yang meningkat menjelang pilkada, namun biasanya tidak sampai kepada tingkat yang destruktif. eskalasi kerusuhan lazimnya mulai akselerasi meningkat bilamana hasil penghitungan suara telah diumumkan, dari pola tersebut patut dikemukakan pertanyaan sebagai berikut: apakah kerusuhan yang ekstensif setelah pengumuman hasil pilkada disebabkan oleh karena rakyat yang belum dapat menerima kekalahan, atau sebenarnya hanya elit politika yang menggerakkan kekuatan massa dan kemudian kehilangan kontrol sehingga terjadi konflik kekerasan. jawaban yang mungkin lebih mendekati kenyataan bahwa kerusuhan ekstensif cenderung tejadi akibat digerakkan oleh sementara elit, sebab dari sekitar limbatus kali pemilihan kepala daerah sejak bukan juni hampir tidak terdengar terjadinya kerusuhan yang ekstensif sebelum pengumuman atau bahkan pada saat kampanye: dalam kasus provinsi maluku utara, setelah pemerintah mengumumkan kepala daerah terpilih, konflik dan kerusuhan sosial semakin mereda. pemerintahan berjalan normal, bahkan apbd telah selesai disusun antara pemerintah daerah dan dprd provinsi, pelayanan masyarakat secara berangsur angsur mulai pulih kembali, hubungan gubernur wakil gubernur dengan para bupati pada umumnya berjalan normal. demikian pula hubungan pemerintah provinsi dengan tokoh tokoh masyarakat seperti hubungan dengan sultan bacan dan tidore juga semakin membaik, dan lain sebagainya, berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa roda pemerintahan provinsi maluku utara mulai stabil dan sudah dianggap legitimate oleh masyarakat. hal itu dapat dicermati melalui tingkat akseptabilitas masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dewasa ini, oleh sebab itu sekiranya majelis yang mulia memutuskan perkara ini mohon dengan hormat mempertimbangkan dua hal sebagai berikut: pertama, perkembangan politik tingkat lokal yang telah stabil, pemerintahan yang telah berjalan dengan normal serta masyarakat yang dapat melakukan aktivitas sehari hari tidak diganggu lagi oleh konflik politik yang elitis: kedua, impian dan aspirasi masyarakat provinsi maluku utara yang rindu menikmati perubahan kehidupan yang lebih baik sehingga dapat menyongsong kehidupan masa depan yang lebih cerah. mereka sangat berhak memperoleh apa yang mereka harapkan, karena pada dasarnya mereka adakah sumber kekuasaan para elit yang sekarang mempunyai jabatan dan kedudukan publik provinsi tersebut: ahli prof. dr. satya ariyanto, sh., mh. bahwa semenjak negara merdeka pada tanggal agustus melalui undang undang dasar negara republik indonesia tahun (yang selanjutnya disebut sebagai uud yang asli (sebelum mengalami perubahan), mahkamah agung ma) telah ditetapkan sebagai lembaga puncak pelaku (penyelenggara) kekuasaan kehakiman indonesia. keadaan ini berlangsung hingga berlangsungnya proses perubahan uud pada tahun bahwa pada era pasca perubahan uud sebagaimana disebutkan dalam butir tersebut, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah dan badan peradilan bawahnya, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi mk), bahwa sebagai lembaga puncak pelaku kekuasaan kehakiman indonesia, kewenangan antara lain adalah menetapkan putusan dan fatwa. berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan terakhir yang mengatur mengenai masalah kekuasaan kehakiman, yakni nomor tahun khususnya kewenangan untuk menetapkan fatwa ini dinyatakan sebagai berikut:". selanjutnya dalam yang mengatur mengenai ma, yakni nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung", dalam nya dinyatakan sebagai berikut". dengan demikian memang memiliki kewenangan untuk menetapkan putusan dan fatwa, bahwa berdasarkan hasil penelaahan secara mendalam, berbagai putusan maupun fatwa yang telah ditetapkan dalam kaitan dengan kasus ini, substansinya adalah saling memperkuat dan terkait. bahkan substansi dari beberapa fatwa tersebut justru bersifat menguatkan isi putusan putusannya, sehingga dapat disimpulkan "benang merah" yang jelas dari permasalahan ini, khususnya tentang siapa yang menjadi pemenang dalam pilkada provinsi maluku utara: bahwa dari perspektif waktu kejadian (tempus teliti), keseluruhan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung pilkada) provinsi maluku utara telah berlangsung sebelum berlakunya nomor tahun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah", dengan demikian, proses ini terjadi dan diselesaikan berdasarkan nomor tahun tentang pemerintahan daerah", mana berdasarkan yang disebut terakhir tersebut, memang merupakan kewenangan (dan badan badan peradilan bawahnya) untuk memutuskan sengketa pilkada provinsi maluku utara ini, dimana hal ini telah diwujudkan dalam bentuk penerbitan berbagai putusan dan fatwa sebagaimana telah diungkapkan dalam paparan tentang kronologi fakta, bahwa berdasarkan paparan dalam butir sampai dengan muka, jelas bahwa permasalahan pilkada ini sebenarnya telah selesai dengan keluarnya keputusan presiden nomor tahun tertanggal september yang kemudian diikuti dengan pelantikan pasangan calon drs. thaib arman dan k.h. abdul gani kasula sebagai gubernur dan wakil gubenur maluku utara yang terpilih: bahwa karena merasa tidak ada mekanisme lainnya yang bisa ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan (kalah) dalam pilkada ini, maka permasalahan yang sudah final ini kemudian diajukan dengan "baju" yang lain, yakni melalui pintu "sengketa kewenangan lembaga negara" (skin) sebagaimana yang sedang disidangkan pada saat ini, bahwa ketika proses persidangan terhadap perkara ini sedang berlangsung mk, karena untuk mengejar tenggat batas waktu hari sebagaimana ditetapkan dalam nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara" juncto nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara", perkara dengan objek gugatan yang sama ini juga diajukan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dapat dilihat pada alat bukti berupa surat panggilan nomor w2.tun1. hk. xi1 tertanggal desember yang ditandatangani oleh panitera muda perkara pengadilan tata usaha negara (terlampir), bahwa berdasarkan butir tersebut, dengan berpegang pada permasalahan yang sama antara panitia pengawas pemilihan umum terhadap dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten morowali, ahli berharap kiranya bapak ketua dan anggota majelis hakim mahkamah konstitusi yang sangat ahli hormati dapat menilai bahwa permasalahan persidangan ini muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan pihak yang merasa dirugikan (kalah) dalam pilkada ini, bahwa berdasarkan pengalaman historis ketika kebetulan ahli ditugaskan sebagai anggota tim ahli pemerintah dalam penyusunan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, dalam rangka menegaskan kepastian hukum untuk menegakkan negara hukum, disusunlah rumusan yang kemudian menjadi nomor tahun yang menyatakan sebagai berikut:", bahwa rumusan nomor tahun harus dibuat demi kepastian hukum. sebelum penyusunan nomor tahun tersebut, khususnya nya, kejadian kejadian yang serupa sering terjadi wilayah badan peradilan dan luar peradilan lain, yakni kecenderungan pihak pihak yang merasa tidak puas (kalah) dalam putusan arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa luar pengadilan, kemudian menggugat permasalahan yang sama badan badan peradilan (pengadilan negeri, dan sebagainya). praktik praktik tersebut menyebabkan munculnya pengaturan dalam nomor tahun tentang arbitrase dan alternatif pengesahan pengangkatan dimaksud harus didasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari kpu provinsi. vi. alasan pemohon dalam pengajuan permohonan sengketa kewenangan bahwa negara republik indonesia adalah merupakanuntuk mencapai cita cita konstitusi guo dalam peralihan kekuasaan tidak boleh berdasarkan kekuasaan semata tetapi harus berdasarkan hukum. proses pemilu yang demokratis merupakan cara untuk menghindari terjadinya peralihan kekuasaan berdasarkan kekuasaan semata, untuk menjamin terlaksananya pemilu yang demokratis, pemilu harus dijalankan sesuai dengan koridor hukum peraturan perundangan yang berlaku dan dijalankan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang bebas dan mandiri dari intervensi institusi lain. tindakan intervensi terhadap pelaksanaan dan hasil pemilu adalah wujud dari pengingkaran dan mencederai, tidak hanya terhadap kewenangan konstitusional tetapi juga cita cita konstitusi, yaitu: terbentuknya negara hukum: pemohon sebagai penyelenggara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi maluku utara menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan suara pemilu gubernur dan wakil gubernur serentak pada tanggal november (vide adapun rangkaian pelaksanaan kegiatan pasca pemungutan suara adalah sebagai berikut: pada tanggal november panas pilkada provinsi maluku utara dan dprd provinsi maluku utara melaporkan kinerja kpu provinsi maluku utara yang tidak lagi netral dan cenderung memihak kepada pasangan calon (incumbent) thaib arman dan k.h. abdul gani kasula kepada kpu pusat (vide pada tanggal november kpu pusat mengundang kpu provinsi maluku utara, kpu kabupaten kota, panas pilkada provinsi, panas pilkada kabupaten kota serta saksi saksi pasangan calon jakarta untuk menyelesaikan masalah, (vide penyelesaian sengketa": bahwa berdasarkan logika logika hukum sebagaimana dipaparkan dalam butir dan tersebut, ahli mohon yang mulia ketua, wakil ketua, dan anggota majelis hakim konstitusi untuk menentukan sikap yang tegas demi terciptanya kepastian hukum untuk menegakkan prinsip prinsip negara hukum sebagaimana dijamin oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun keterangan saksi memohon saksi ir. surabaya sleman, anggota kpu provinsi maluku utara bahwa berdasarkan putusan mahkamah agung r.i. nomor p kpud tahun tanggal januari maka pada tanggal januari kami ketua dan anggota kpu provinsi maluku utara dalam hal ini sdr. rahim hasen, ir. surabaya sleman, pd, dan zainuddin husain menghadap gubenur untuk melaporkan persiapan pelaksanaan perintah mahkamah agung yaitu mengadakan persiapan penghitungan ulang suara tiga kecamatan, yaitu kecamatan sahu timur, ibu selatan dan jailolo. sesuai petunjuk bapak pejabat gubenur maluku utara, bahwa besoknya tanggal januari akan dilaksanakan rapat bersama musica provinsi maluku utara dengan kpu provinsi maluku utara tentang rencana persiapan pelaksanaan penghitungan ulang. pada hari itu juga pada sore hari kami bertiga menerima undangan dari bapak gubenur provinsi maluku utara untuk menghadiri rapat bersama musica provinsi maluku utara, pada hari kamis, tanggal januari jam wit ruangan rapat gubernur maluku utara: bahwa pada tanggal januari kami bertiga dalam hal ini rahim hasen, surabaya hi. sleman dan zainuddin husain datang kantor gubernur maluku utara untuk memenuhi undangan dari bapak gubernur untuk menghadiri rapat bersama musica maluku utara untuk membahas rencana penghitungan ulang tiga kecamatan kabupaten halmahera barat. setibanya kantor gubernur maluku utara sudah ada demonstrasi besar besar dari tim calon gubernur dan wakil gubernur abdul galur abdurrahim, yang tema pokoknya adalah memprotes keras penghitungan ulang yang akan dilakukan oleh kpu provinsi maluku utara, dengan alasan bahwa rahim hasen dan surabaya hi. sleman telah diberhentikan oleh kpu pusat, sambil memegang fotokopi dari kpu pusat tanggal januari nomor siku tahun dimana kami sendiri belum tahu tentang pemberhentian sementara dimaksud: bahwa pada hari itu juga tanggal januari jam wit rapat musica bersama kpu provinsi maluku utara tetap dilaksanakan, namun untuk mewakili kpu provinsi maluku utara hanya sdr. zainuddin husain, sedangan rahim hasen dan surabaya hi. sleman tidak diperketat ikut rapat. dalam rapat tersebut musica maluku utara meminta kepada sdr. zainuddin husain untuk menjelaskan teknis pelaksanaan hitung ulang tiga kecamatan dimaksud, tetapi sdr. zainuddin husain tidak bersedia membicarakan penghitungan ulang, sebelum persoalan pemberhentian sementara sdr. rahim hasen dan surabaya hi. sleman diselesaikan, bahwa sebagai warga negara yang taat pada hukum dalam negara republik indonesia, kami dari kpu provinsi maluku utara menghormati putusan tersebut dan akan segera mentaati dan melaksanakan isi bunyi putusan mahkamah agung r.i. yang telah berkekuatan hukum tetap, namun secara tiba tiba dengan dikeluarkannya kpu pusat nomor sk kpu tahun tertanggal januari jelas jelas menjadi hambatan bagi kpu provinsi maluku utara untuk melaksanakan isi bunyi putusan mahkamah agung tersebut atas, bahwa bertitik tolak pada poin atas, maka kami dalam hal ini sdr. rahim hasen dan surabaya hi. sleman, masing masing sebagai ketua dan anggota kpu provinsi maluku utara, memohon perlindungan hukum kepada mahkamah agung r.i. sebagai lembaga peradilan dan penegak hukum tertinggi negara kita, serta juga memohon fatwa hukum pendapat hukum tentang bagaimana kami harus bersikap dengan adanya petikan surat keputusan kpu pusat tersebut atas, karena kami berkehendak ingin tetap bertindak atas jalur hukum yang benar didalam melaksanakan isi putusan mahkamah agung r.i. dengan surat kami nomor kpu tanggal januari yang ditujukan kepada bapak ketua mahkamah agung r.i: bahwa pada tanggal februari ketua mahkamah r.i. mengeluarkan pendapat hukum fatwa nomor kma ! tanggal februari yang ditujukan langsung kepada sdr. rahim hasen ketua kpud provinsi maluku utara) dan sdr. ir. surabaya sleman anggota kpud provinsi maluku utara) yang pada pokoknya adalah: bahwa diterbitkannya keputusan komisi pemilihan umum kpu pusat) nomor sk kpu tahun tertanggal januari seharusnya tidak mempengaruhi kekuatan hukum eksekutorial putusan mahkamah agung guo, yang harus tetap dilaksanakan". (untuk lebih jelas saksi bacakan fatwa dimaksud), bahwa berdasarkan poin atas dan permohonan eksekusi kuasa hukum pemohon drs. thaib arman dan kh. abdul gani kasula) dalam perkara sengketa pilkada mahkamah agung tertanggal januari yang diajukan kepada ketua pengadilan tinggi maluku utara, maka pengadilan tinggi maluku utara dengan surat penetapan nomor o1 pdt. pilkada pt. malut tanggal februari telah memerintahkan kepada kami rahim hasen, ir. surabaya hi. sleman dan zainuddin husain selaku ketua dan anggota kpu provinsi maluku utara untuk melaksana: bahwa berdasarkan poin atas, maka kami kpu provinsi maluku utara mengundang pihak pihak terkait yaitu musica provinsi maluku utara, panas provinsi maluku utara, ketua dan anggota ppk kecamatan ibu selatan, sahu timur, jailolo, dan saksi saksi tiga kecamatan yang menanda tangani berita acara tingkat kecamatan yang bersangkutan, untuk hadir pada pelaksanaan eksekusi putusan mahkamah agung tersebut atas pada tanggal februari hotel bumikarsa bidadari, jalan gatot subroto kav. jakarta selatan (daftar hadir terlampir), bahwa adapun pemilihan tempat penghitungan ulang hotel bumikarsa bidadari, adalah sesuai dengan isi fatwa mahkamah agung nomor kma tanggal februari poin "maupun memilih tempat yang netral" bahwa sidang penghitungan ulang dibuka dan dipimpin oleh ketua pengadilan tinggi maluku utara bapak jamaluddin kutip, dan didampingi panitera pengadilan tinggi maluku utara bapak sofyan sori, sh, yang selanjutnya mempersilahkan kepada kpu provinsi maluku utara melaksanakan penghitungan ulang (tiga) kecamatan kabupaten halmahera barat, yang dipimpin oleh ketua pokja penghitungan suara pemilu sdr. zainuddin husain: bahwa berdasarkan hasil penghitungan ulang tersebut atas, maka kpu provinsi maluku utara mengeluarkan berita acara nomor kpudpada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara, yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berita acara rekapitulasi penghitungan suara pemilu gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara pada tanggal november yang telah ditetapkan dengan surat keputusan nomor kep tentang penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pada pemilu gubernur dan wakil gubenur maluku utara tahun dengan rincian perolehan suara sebagai berikut: pasangan nomor urut anthony charles sunarko dan dr. h.m. amin drake pog,mm, memperoleh suara sejumlah suara: pasangan nomor urut drs. thaib arman dan kh. abdul gani kasula memperoleh suara dengan jumlah suara: pasangan nomor urut dr. abdul galur dan abd. rahim labanya, memperoleh suara dengan jumlah suara, pasangan nomor urut mayjen pum) irvan edison dan drs. ati ahmad, memperoleh suara dengan jumlah suara. bahwa dengan selesainya penghitungan ulang tersebut atas, maka ketua pengadilan tinggi maluku utara dengan surat nomor pdt pt. malut tanggal februari perihal laporan pelaksanaan putusan mahkamah agung telah melaporkan kepada ketua mahkamah agung tentang pelaksanaan eksekusi putusan mahkamah agung nomor p kpud tanggal januari bahwa sesuai ketentuan undang undang nomor tahun maka kpu provinsi maluku utara dengan surat nomor kpud tanggal februari perihal penyampaian berita acara pelaksanaan keputusan ma ri nomor p kpud telah menyerahkan berita acara penghitungan ulang tiga kecamatan kabupaten halmahera barat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekapitulasi penghitungan suara pemilu gubernur dan wakil gubernur tingkat provinsi tertanggal november kepada dprd provinsi maluku utara, agar ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian maka, seluruh tugas dan wewenang kpu provinsi maluku utara yang berkaitan dengan seluruh proses dan tahapan pemilu gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara telah dilaksanakan secara baik dan tuntas, sehingga tidak ada kewenangan kpu provinsi maluku utara yang diambil alih oleh presiden atau pihak manapun, saksi syawal abdul aid, s.h., anggota panas pilkada provinsi maluku utara dan ketua pokja penyelesaian sengketa saksi diundang oleh sekretariat kpu provinsi maluku utara untuk mengikuti penghitungan ulang terhadap (tiga) kecamatan kabupaten halmahera barat berdasarkan putusan mahkamah agung nomor p kpud penghitungan ulang tersebut dimulai pukul wit, bertempat hotel bumikarsa bidadari, jakarta selatan, proses penghitungan ulang dilakukan dalam sidang terbuka dipimpin oleh ketua pengadilan tinggi maluku utara jamaluddin kutip, sh.dan dampingi panitera kepala pengadilan tinggi maluku utara sofyan son, sh. ketua pengadilan tinggi membuka sidang dilanjutkan dengan pembacaan amar putusan dan penetapan malut nomor pdt. pilkada pt. malut. selanjutnya ketua pengadilan tinggi mempersilahkan kpu provinsi malut masing masing rahim hasen ketua kpu provinsi malut, surabaya sleman, dan zainuddin husain untuk melaksanakan penghitungan ulang (tiga) kecamatan tersebut dan penghitungan ini dilakukan oleh ketua pokja penghitungan suara pemilu zainuddin husain, sh. setelah penghitungan selesai ketua pt. malut menutup acara: hadir pada eksekusi putusan tersebut adalah saksi sendiri anggota panas pilkada provinsi maluku utarapk ibu selatan, ketua dan anggota ppk sahu timur, ketua panas kecamatan ibu selatan dan ketua panas kecamatan sahu timur, penghitungan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku sebagaimana dalam proses eksekusi, pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara kabupaten halmahera barat yang dilaksanakan pada tanggal november dimulai dari rekapitulasi kecamatan loloda, selanjutnya ketika menyampaikan rekapitulasi penghitungan kecamatan ibu selatan terjadi keberatan oleh saksi pasangan calon ta gk dan ketua ppk. disepakati permasalahan ini depending dan akan dibahas setelah rekapitulasi seluruh kecamatan selesai, begitu juga ketika memasuki kecamatan sahu timur dan kecamatan jailolo juga terjadi keberatan dari saksi pasangan calon ta gk dan anggota ppk, namun akan diselesaikan setelah rekapitulasi seluruh kecamatan selesai, akan tetapi ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara diseluruh kecamatan selesai, ternyata keberatan (tiga) kecamatan tersebut tidak terselesaikan sampai rapat pleno rekapitulasi ditutup: saat keberatan diajukan oleh saksi pasangan calon ta gk kepada pleno kpud, saksi pasangan calon lainnya yakni saksi pasangan calon acs ad, saksi pasangan calon agar, dan saksi pasangan calon membantah dan berdebat atas keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon ta gk. hal ini dilakukan sepanjang rekapitulasi penghitungan suara dilakukan hingga rapat pleno ditutup: berdasarkan kejanggalan kejanggalan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara kabupaten kalbar tersebut saksi melakukan konfirmasi silang dengan ketua dan anggota ppk ibu selatan dan sahu timur. sedangkan ketua dan anggota ppk jailolo tidak bisa ditemui. hasil konfirmasi didapat informasi bahwa pada tanggal november terjadi pemanggilan ketua dan anggota ppk ibu selatan dan sahu timur oleh masing masing camat melalui telepon selular untuk bertemu ruang kerja bupati pada jam wit: pertemuan terlaksana pada pukul s.d. wit ruang kerja bupati kalbar. pada pertemuan tersebut ketua dan anggota kpu kabupaten kalbar memberi petunjuk kepada para ketua ppk untuk merubah perolehan suara dari pasangan calon nomor urut nomor urut dengan janji akan diberikan uang sejumlah rp. juta. setelah meninggalkan ruang bupati mereka diberi uang rp. ribu untuk uang makan oleh bupati kalbar kepada ketua ppk ibu selatan: saksi sofyan sori, sh., panitera sekretaris pengadilan tinggi maluku utara pengadilan tinggi maluku utara menerima salinan putusan mahkamah agung nomor p kpud pengadilan tinggi maluku utara memberitahukan para pihak, terkait putusan mahkamah agung nomor p kpud yaitu pihak pemohon drs. thaib arman melalui kuasanya dan pihak memohon kpu melalui kuasanya, pengadilan tinggi maluku utara menerima permohonan eksekusi putusan mahkamah agung nomor p kpud dan kuasa pemohon dr. thaib arman gani kasula, karena tidak ada upaya hukum dari kedua belah pihak, pengadilan tinggi maluku utara mengeluarkan penetapan nomor pdt. pilkada untuk mengeksekusi putusan mahkamah agung nomor p kpud ketua pengadilan tinggi maluku utara selaku pengawas pelaksanaan eksekusi putusan mahkamah agung nomor p kpud hotel bidadari, jakarta, pada tanggal februari yang dilaksanakan oleh rahim hasen selaku ketua kpu provinsi maluku utara berdasarkan fatwa mahkamah agung, pengadilan tinggi maluku utara membuat berita acara nomor p kpud terkait pelaksanaan putusan mahkamah agung nomor p kpud yang dilakukan oleh kpu provinsi maluku utara tersebut, pengadilan tinggi maluku utara melaporkan pelaksanaan putusan mahkamah agung nomor p kpud kepada mahkamah agung r.i. dengan tembusan pihak terkait, yaitu presiden, ketua dpr, menteri dalam negeri, panglima tni, kapolri, jaksa agung r.i., ketua kpu pusat, pj. gubernur maluku utara, pangdam pattimura, kapolda maluku utara, kepala kejaksaan tinggi maluku utara, danrem maluku utara, danlanud maluku utara, dengan demikian, selesailah tugas dari pengadilan tinggi maluku utara dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan putusan mahkamah agung tersebut untuk selanjutnya diserahkan pada instansi berwenang menindaklanjuti. saksi dr. amin drake, anggota dprd provinsi maluku utara calon wakil gubernur maluku utara periode uraian permasalahan pilkada maluku utara yang ada kabupaten halmahera barat (kejadian tanggal pukul wit, dan rekapitulasi yang asli dari saksi ppk saksi tandatangani setiap lembar). dalam pengamatan kami saat berada gedung kecamatan tempat dilakukan pleno oleh kpu kabupaten kalbar dimana terbaca ada upaya upaya dari pihak aparat untuk memenangkan salah satu pasangan calon, pada tanggal november bupati halmahera barat melalui ketua dan salah satu anggota kpu halmahera barat memanggil dan memaksa (tiga) ketua ppk sahu timur, ibu selatan, jailolo) untuk merubah hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk yang telah dilaksanakan pada tanggal dan november masing masing ppk tersebut ruangan kerja bupati halmahera barat untuk memenangkan pasangan abdul galur dan abdul rahim labanya dari jam sampai dengan kira kira jam wit: suara pasangan calon nomor urut atas nama anthony charles sunarko dan amin drake dipindahkan secara tidak sah pasangan calon nomor urut atas nama abdul galur dan abdul rahim labanya: pleno kpud kalbar dilaksanakan pada tanggal november namun keberatan saksi dan ketua ppk atas rekapitulasi penghitungan suara (tiga) kecamatan yang bermasalah tidak diselesaikan secara tuntas sesuai yang berlaku: saksi sebagai kandidat yang kalah, tetapi bersedia sebagai saksi dalam persidangan ini karena membela kebenaran dan tidak mau suara saksi dipindahkan kepada kandidat yang lain, saksi memperlihatkan foto foto yang berkaitan dengan poin data dan keterangan keterangan tersebut atas sudah disampaikan kepada kpu provinsi maluku utara, namun karena saksi pemohon mengungkapkan fakta yang tidak benar maka saksi mengungkapkan fakta sesuai yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri (data terlampir): saksi mohon bantuan dan perhatian mahkamah konstitusi dalam penyelesaian kasus sengketa kewenangan lembaga negara dapat segera diselesaikan dan saat ini rakyat maluku utara berada dalam keadaan aman dan damai. i2.6j menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, pihak terkait gubernur provinsi maluku utara telah menyerahkan bukti tertulis yang diberi tanda pt sampai dengan pt dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut: bukti pt fotokopi salinan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun bukti pt fotokopi berita acara pengambilan sumpah jabatan gubernur maluku tertanggal september bukti pt fotokopi putusan mahkamah agung nomor p kpud tanggal januari bukti pt fotokopi penetapan pengadilan tinggi maluku utara nomor pdt. pilkada pt. malut tanggal februari bukti pt fotokopi fatwa mahkamah agung tanggal februari kepada rahim hasen, dan ir. surabaya sleman, bukti pt fotokopi daftar hadir tanggal februari hotel bumikarsa bidadari jakarta dalam penghitungan suara ulangnomor kpud tanggal februari tentang penghitungan ulang suaratingkat provinsi pada tanggal november bukti pt fotokopi penetapan pengadilan tata usaha negara jakarta nomor ptun.jkt tanggal januari tentang penolakan gugatan tata usaha negara antara dr. abdul galur dan abdul rahim labanya, sh., si., melawan presiden ri., menteri dalam negeri, ketua dprd provinsi maluku utara, serta gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara,pada dalil permohonan: i2.8j: menimbang bahwa pihak terkait gubernur provinsi maluku utara antara komisi pemilihan umum provinsi maluku utara pada tanggal november ketua dan anggota kpu provinsi maluku utara rahim hasen dan surabaya sleman) secara sepihak dan melawan hukum menetapkan dan mengumumkan hasil pilkada maluku utara kepada masyarakat melalui surat keputusanyang memenangkan drs. thaib arman dan k.h. abdul gani kasula sebagai pasangan calon terpilih (vide pada tanggal november rapat kpu pusat dihadiri oleh utusan kpu provinsi maluku utara mukhlis tapi tapi) sementara ketua dan anggota kpu provinsi lainnya (m. rahim hasen, surabaya sleman dan zainuddin husain) tidak hadir. rapat kpu pusat memutuskan menonaktifkan rahim hasen, surabaya sleman) dari jabatan ketua dan anggota kpu provinsi maluku utara karena yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta telah melanggar sumpah jabatan selaku anggota kpu, kemudian kpu pusat mengambil alih tugas kpu provinsi maluku utara untuk melaksanakan pleno rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat kpu provinsi (vide pada tanggal november pleno rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat kpu provinsi dilaksanakan kpu pusat dengan hasil perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut: nomor pasangan calon anthony charles sunarko amin drake suara, nomor pasangan calon thaib arman abd. gani kasula suara, nomor pasangan calon abdul galur rahim labanya suara nomor pasangan calon irvan edison ati ahmad suara. pasangan calon abdul galur rahim labanya ditetapkan sebagai pemenang pilkada maluku utara (vide (selanjutnya disebut kpu provinsi maluku utara) sebagai pemohon dan presiden republik indonesia (selanjutnya disebut presiden) sebagai memohon. skin dimaksud adalah mengenai kewenangan memohon menetapkan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur maluku utara melalui keputusan presiden nomor tahun yang oleh pemohon dianggap mengambil, mengurangi dan atau mengabaikan kewenangan konstitusional pemohon dalam menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih sebagai tindak lanjut hasil utara yang diselenggarakan oleh p6j menimbang bahwa dalam perkara guo, yang menjadi pemohon adalah kpu provinsi maluku utara, sedangkan yang menjadi memohon adalah presiden. oleh karena itu, terhadap persoalan kedudukan hukum (legal standing) ini, yaitupihak pihak terkait, beserta alat alat bukti yang diajukan oleh masing masing pihak, baik berupa alat bukti surat maupun keterangan ahli dan saksi dalam persidangan, serta kesimpulan pemohon dan memohon sepanjang yndukungengan argumentasi sebagai berikut: bahwa kpu adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud berdasarkomisi pada guo tidak menunjuk pada lembaga tertentu, tetapi pada fungsi dari suatu lembaga, sehingga lembaga penyelenggara,, sebagaimana tersebut dalam uud terhadap perkara guo harus dilihat secara kontekstual, khususnya dalam kaitan dengan pemilukada yang lingkup cakupannya provinsi, kabupaten, atau kota saja. pemilukada bukanlah pemilu yang bersifat nasional seperti pemilu untuk memilih anggota dpr, dpd, dan dprd, serta pemilu presiden dan wakil presiden, sehingga dalam memaknai ucc. menurut pemohon, amanat konstitusi yang dirumuskan dalam antara lain, diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum (selanjutnya disebut yang dalam huruf huruf huruf dan huruf me, antara lain, dalam hal: menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi (huruf j)huruf k)(huruf dan menyampaikan laporan mengenai hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi, kepada dpr, presiden, gubernur, dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (huruf u). dengan demikian, kpu provinsi menjalankan kewenangannya sebagai suatu lembaga negara berdasarkan amanat konstitusi, khususnya dalam kaitannya dengan pemilukada provinsi, sehingga pemohon memenuhi syarat subject itis, yaitu sebagai pihak untuk mengajukan permohonan skin mahkamah, atau dengan kata lain, pemohon kpu provinsi) dapat diskualifikasi sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud bahwa selain itu, pemohon juga mendalilkan telah mendapat mandat penuh dari kpu untuk menindaklanjuti persoalan pemilukada maluku utara mahkamah melalui surat kpu nomor bertanggal oktober (bukti pemberian mandat atau kuasa tersebut diperkuat oleh andi bupati yang mewakili pihak terkait kpu persidangan tanggal desember dengan menyatakan, .. (vide kesimpulan pemohon tanggal januari halaman bahwa tentang memohon, yaitu presiden, uud telah secara jeljuga uud makamemohon dalam perkara guo. i3.8jdengan argumentasi sebagai berikut: bahwa pemohon mempunyai kewenangan konstitusional yang diberikan oleh dan uud yang berkaitan erat dengan uud yang menyatakan,bahwa pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut atas sesuai dengan uud yang diatur lebih lanjut dengan undang undang, cast dengan demikian, kewenangan pemohon yang diatur dalam merupakan kewenangan yang bersifat konstitusional, sebagaimana pendapat mahkamah,bertanggal juli halaman bukti bahwa berdasarkan dan uud juncto menurut pemohon, kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota memiliki kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu, termasuk pemilukada (bukti bahwa berdasarkan disebutkan tentang tugas dan wewenang kpu provinsi dalam penyelenggaran pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, antara lain, sebagai berikut(vide huruf g)(vide huruf h) (vide huruf i)vide huruf k) (vide huruf u), dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh kpu dan atau undang undang (vide huruf v). bahwa dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya untuk menyelenggarakan pemilu, cast pemilukada, pemohon mewujudkan asas asas pemilu yang tercantum dalam uud yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali dan merupakan lembaga yang bersifat mandiri, bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas. oleh karena itu, yang menjadi kepentingan langsung pemohon adalah terselenggaranya pemilukada provinsi maluku utara yang menjunjung tinggi prinsip prinsip pemilu tersebut atas, termasuk tahapan pemilukada yang terpenting, yaitu .penentuan pemenang pemilu berdasarkan suara sah terbanyak peserta yang diperoleh peserta pemilu, adalah merupakan wewenang konstitusional pemohon, dalam hal ini adalah kpu provinsi yang harus dijalankan secara mandiri tidak boleh ada intervensi dari lembaga manapun (vide kesimpulan pemohon bertanggal januari butir halaman bahwa dengan demikian, pemohon berpendapat, memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan skin mahkamah, sebagaimana dimaksud mk: i3.9j menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan (bukti sampai dengan bukti yang telah disahkan dalam persidangan tanggal desember dan menghadirkan saksi serta ahli yang memberikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal januari keterangan saksi dan ahli dari pemohon selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai duduk perkara, pada pokoknya sepanjang terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) masing masing menyatakan hal hal sebagai berikut: ahli prof. dr. indria samulo ahli mendekati persoalan dari otoritas bidang keilmuannya, yakni ilmu politik dengan judul menguji demokrasi melalui mahkamah konstitusi: solusi atas kemelut pilkada maluku utara , ahli tidak membahas masalah kedudukan hukum pemohon, melainkan hanya berharap agar mahkamah menyelesaikannya dari sudut hukum, bukan atas pertimbangan politik. menurut ahli, sejak awal kemelut pemilukada maluku utara sudah diwarnai oleh berbagai penyimpangan oleh penyelenggara kpu provinsi maluku utara) yang berakibat pengambilalihan oleh kpu dan pemberhentian sementara ketua dan seorang anggota kpu provinsi maluku utara yang kemudian justru pemerintah malahan berpijak pada hasil penghitungan suara oleh ketua dan anggota kpu provinsi maluku utara yang sudah diberhentikan. sikap pemerintah ini, oleh ahli, dinilai sebagai intervensi atas wewenang kpu dalam penyelenggaraan pemilukada maluku utara, ahli darul falak, s.h., m.a., sc. kpu maluku utara adalah lembaga negara, karena memang bukan perusahaan swasta, bukan lembaga swadaya masyarakat, dan juga bukan bagian dari civil society. menganggap kpud (kpu provinsi maluku utara) bukan lembaga negara berarti menganggap kpu, dengan huruf kapital, bukan lembaga negara, karena uud hanya menyebut komisi pemilihan umum tanpa huruf kapital, dari sudut subject itis, lembaga negara memang bukan lembaga swasta maupun lembaga kemasyarakatan, juga bukan dalam arti natural person, baik perseorangan maupun kelompok, bukan pula badan hukum perdata (private legal person). lembaga negara adalah lembaga yang oleh negara dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi fungsi negara yang umumnya dikategorikan bersifat publik: kewenangan kpud kpu provinsi untuk menyelenggarakan pemilukada adalah kewenangan yang diberikan oleh uud karena pemilihan kepala daerah yang tercantum dalam uud termasuk rezim hukum pemilu, meskipun tempatnya bab pemerintahan daerah, bukan bab pemilu, uud kpud kpu provinsi adalah bagian dari hierarki lembaga negara yang menyelenggarakan pemilukada sebagai penyelenggaraan pemilu eksekutif yang didesentralisasikan atau daerah: mengenai objek sengketa (object itis), penyelenggaraan pemilu menurut uud merupakan suatu jenis wewenang konstitusional atau fungsi negara, sini kata pemilu masih bersifat umum dan abstrak. demikian pula kata pemilihan umum dalamjuga masih abstrak, umum, tidak rinci, dan tidak diberikan kepada siapa siapa. jadi, penamaan pemilihan umum pemilu) dalam uud masih merupakan penamaan umum. kalau mau dirinci, misalnya oleh para ahli ilmu politik, bisa dikategorikan dalam pemilu legislatif yang dapat dirinci menjadi pemilu legislatif nasional, untuk memilih anggota dpr dpd, dan pemilu legislatif lokal untuk anggota dprd (provinsi dan kabupaten kota), serta pemilu eksekutif yang juga dapat dirinci lagi dalam pemilu eksekutif nasional untuk memilih presiden wakil presiden dan pemilu eksekutif lokal daerah untuk memilih kepala daerah wakil kepala daerah. keberadaan komisi pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara dan caranya menyelenggarakan pemilu pemilu tersebut tidak diatur dalam uud melainkan diatur dalam undang undang,masuk undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebut wewenang konstitusional penyelenggaraan pemilu didistribusikan atas dasar faktor kewilayahan spasial, yaitu untuk pemilu yang bersifat serentak nasional, yakni pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd, dan pemilu presiden dan wakil presiden, diselenggarakan secara sentralistik oleh kpu dengan bantuan secara distributif oleh kpu daerah daerah, bahkan penetapan hasil pemilu dprd dilakukan oleh kpu daerah sesuai dengan tingkatannya. sedangkan untuk pemilukada, keseluruhan penyelenggaraan hingga penetapan hasilnya dilakukan oleh kpu daerah sesuai dengan tingkat kelembagaannya. menurut angka juncto dalam hal atau terkait pemilukada, kpu hanya menerima laporan hasil pemilukada dari kpu provinsi dan kpu kabupaten kota. dengan demikian, kedudukan kpu daerah (kpu provinsi dan kpu kabupaten kota) adalah sebagai bagian dari lembaga negara untuk menyelenggarakan pemilu, dalam hal ini pemilu eksekutif daerah pemilukada) dan penyebutan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu belum merupakan istilah yang definitif: jika dipergunakan cara berpikir yang selama ini berkembang, berarti kpu tidak mempunyai kewenangan konstitusional, karena uud hanya menyebut suatu komisi pemilihan umum yang masih bersifat umum abstrak, demikian pula cara penyelenggaraannya juga tidak diatur. undang undang yang kemudian mengatur, yakni dengan memilih nama komisi pemilihan umum kpu) yang bersifat hierarkis dengan kpu yang ada daerah, yakni kpu provinsi dan kpu kabupaten kota, padahal uud tidak mengharuskan pelembagaan komisi pemilihan umum bersifat hierarkis, benar apa yang disebutkan dalam angka yakni, ahli prof. dr. h.m. hadir murtad ada tiga isu hukum yang harus dijawab, yaitu: apakah kewenangan kpu provinsi menyelenggarakan pemilukada merupakan kewenangan yang diberikan oleh uud apakah lembaga kpu provinsi dalam pemilukada merupakan kpu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dan apakah kewenangan konstitusional kpu provinsi dalam menyelenggarakan pemilukada dapat diambil alih dan atau diganggu oleh presiden: untuk menjawab ketiga isu hukum tersebut, dianalisis ketentuorma uud tersebut masih bersifat terbuka yang masih harus diinterpretasikan, karena kata secara demokratis itu akan melahirkan cara apa dan cara ini akan melahirkan lembaga apa. menurut penafsiran mahkamah dalam putusan nomor skin iv (halaman uud memang nyata nyata dimaksudkan sebagai norma tentang tata cara pemilihan. selanjutnya, putusan nomor puu ii menyatakan bahwa kewenangan pembuat undang undang lah untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara cara demokratis lainnya. dari penafsiran yang dilakukan mahkamah tersebut, undang undang telah menentukan sebagaimana tersebut dalam angka angka angka dan angka yakni bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis yang tercantum dalam uud tersebut disamakan dengan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd, dan pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam dan uud dengan demikian, pemilihan gubernur merupakan kewenangan konstitusional, karena oleh undang undang caranya telah ditentukan secara langsung. maka, terkait dengan isu kedua, siapa yang menjadi penyelenggara, dengan mengutip pendapat hans kersen, kelembagaan tersebut ditentukan oleh fungsi, yang nampaknya juga dianut oleh mahkamah yang dapat dibaca dalam putusan nomor skin iv pada halaman (sic) yang menyatakan, .untuk menentukan apakah sebuahesimpulannya adalah kalau kewenangan itu merupakan kewenangan konstitusional, maka lembaga yang melaksanakan kewenangan tersebut adalah lembaga negara, sehingga kpu provinsi yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemilukada yang juga merupakan kewenangan konstitusional, dengan sendirinya termasuk lembaga negara sebagaimana dimaksud uud terlebih lagi bahwa berdasarkan kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu, termasuk pemilukada, dilaksanakan secara hierarkis oleh kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota: terkait dengan isu ketiga, kewenangan kpu provinsi lah untuk menentukan siapa yang terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur dan kewenangan tersebut tidak dapat diambilalih atau diganggu oleh lembaga negara yang lain, ahli benyamin mangkoedilaga, s.h. dari keterangan ahli sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara yang berkaitan dengan perkara ini, ternyata tidak menyinggung masalah kedudukan hukum (legal standing), selain ahli ahli tersebut, pemohon juga telah mengajukan tiga saksi, yaitu: sayur asyari, suratan basin, dan rusli jalil yang ternyata keterangan masing masing tidak menyinggung masalah kedudukan hukum (legal standing): tanggapan memohon beserta alat bukti yang mendukungnya i3. menimbang bahwa terhadap dalil dalil pemohon, memohon telah memberikan tanggapan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal desember yang selengkapnya telah dimuat dalam uraian mengenai duduk perkara, pada tanggal november pasangan calon (incumbent) drs. thaib arman dan k.h. abdul gani kasula mengajukan gugatan mahkamah agung melalui pengadilan tinggi maluku utara, pada tanggal januari mahkamah agung memutuskan sengketa pilkada maluku utara melalui surat keputusan mahkamah agung nomor p kpud yang dalam amar putusannya memerintahkan kepada kpu provinsi maluku utara untuk melakukan penghitungan suara ulang (tiga) kecamatan yaitu kecamatan ibu selatan, kecamatan jailolo, dan kecamatan sahu timur sesuai prosedur yang benar (vide pada tanggal januari sdr. rahim hasen dan seri. ir. surabaya sleman secara resmi diberhentikan sementara dari anggota dan ketua kpu provinsi maluku utara oleh kpu melalui surat keputusan kpu nomor sk kpu tahun (vide pada tanggal februari oleh kpu) melaksanakan penghitungan suara ulang yang tidak sah (karena tanpa dihadiri oleh saksi saksi dari peserta pilkada) dan diselenggarakan luar wilayah hukum kerja kpud provinsi maluku utara yaitu hotel bumikarsa bidadari jakarta, kemudian menetapkan drs. thaib arman dan k.h. abdul gani kasula sebagai gubernur dan wakil gubernur maluku utara terpilih: pada tanggal februari hasil penghitungan suara ulang yang tidak sah disampaikan kepada presiden melalui menteri dalam negeri: pada tanggal februari kpu menunjuk anggota kpu provinsi maluku utara saudara mukhlis tapi tapi sebagai pelaksana tugas ketua kpu provinsi maluku utara melalui surat keputusan kpu nomor sk kpu tahun selanjutnya plt. ketua kpu provinsi maluku utara diperintahkan untuk mengeksekusi keputusan yaitu melaksanakan penghitungan ulang kecamatan dengan hadiri oleh kpu (vide pada tanggal februari plt. ketua kpu provinsi maluku utara saudara mukhlis tapi tapi dan supervisi dari kpu melaksanakan pada pokoknya sepanjang yang terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) adalah sebagai berikut: merujuk ketentuan uud dan mk, serta peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk memohon berpendapat bahwaud karena lembaga negara dibedakan dalam: lembaga negara inti atau lembaga negara utama (state primary organs), yaitu: mpr, dpr, dpd, presiden, bpk, ma, dan mk: lembaga negara yang sifatnya sebagai penunjang (state auxiliary organs), antara lain, komisi yudisial, dan lain sebagainya, dan lembaga lembaga negara yang lahir dari undang undang (vide keterangan tertulis memohon bertanggal desember halaman dengan demikian, pemohon yakni kpu provinsi maluku utara bukanlah lembaga negara yang keberadaan dan kewenangannya diberikan oleh uud dan oleh karena itu, pemohon tidak memenuhi syarat subject itis dalam perkara guo. memang benar kpu provinsi maluku utara merupakan organ bawah kpu (pusat) yang memiliki hubungan hierarkis, namunsurat kuasa khusus dari kpu (pusat). pendapat ini didukung oleh pendapat ahli prof. dr. sudan arif fakrulloh persidangan pada tanggal januari yang menyatakan, kpu provinsi maluku utara sebagai institusi sub ordinated dari kpu tidak dapat bertindak untuk atas nama kpu kecuali mendapat surat kuasa khusus dari kpu. memohon, dengan didukung oleh pendapat ahli suhartono, s.h., l.l.i. dalam keterangan persidangan pada tanggal januari berpendapat bahwa surat kpu nomor bertanggal oktober (bukti kepada kpu maluku utara adalah surat biasa yang tidak memiliki kriteria kriteria sebagaimana diatur dalam surat edaran mahkamah agung sema) nomor tahun dan sema nomor tahun yang harus dengan jelas menyebutkan kompetensi relatif pengadilan mana surat kuasa khusus itu digunakan, identitas dan kedudukan para pihak, serta objek sengketa yang diperkarakan. apabila kriteria atas yang bersifat kumulatif tidak terpenuhi, maka berdasarkan putusan mahkamah agung nomor pdt dianggap sebagai surat kuasa umum yang tidak dapat dipergunakan untuk berbicara muka pengadilan (vide kesimpulan memohon bertanggal januari halaman dari sudut object itis, objek yang dipersengketakan bukanlah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh uud melainkan kewenangan yang diberikan oleh undang undang, yakni juncto hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor skin iv yang menyatakan, antara lain, rumusanmohon sependapat dengan ahli prof. dr. sudan arif fakrulloh, s.h., m.h., dan dr. andi irmanputra sidin, s.h., m.h., yang tidak menyangkal pendapat ahli dari pemohon darul falak, s.h., m.a., bahwa kpu maluku utara adalah lembaga negara, namun menurut memohon, kedudukan dan kewenangan kpud cast kpu provinsi maluku utara diberikan oleh dan pendirian memohon yang didukung oleh pendapat ahli memohon atas sejalan dengan pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor skin iv yang pada pokoknya menyatakan bahwa kpud adalah lembaga negara, namun dalam penyelenggaraan pilkada kewenangannya tidak diberikan oleh uud sebagaimana dimaksud dalam uud dan (vide kesimpulan memohon bertanggal januari halaman berdasarkan dalil dalil atas, terbukti bahwa pemohon tidak memiliki kapasitas bertindak untuk dan atas nama kpu dan karenanya sudah sepatutnya jika mahkamah menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara guo, dan telah terbukti pula bahwa objek sengketa yang dimohonkan bukanlah sengketa kewenangan yang diberikan oleh uud sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, i3. menimbang bahwa dalil memohon tentang kedudukan hukum (legal standing) yang dikemukakan dalam keterangan tanggapan dan kesimpulan tersebut atas didukung oleh para ahli yang diajukan persidangan, yakni prof. dr. sudan arief fakrulloh, s.h., m.h., dr. andi irmanputra sidin, s.h., m.h., dan suhartono, s.h., l.l.i., yang selengkapnya telah dimuat dalam uraian mengenai duduk perkara, yang pada pokoknya telah dikemukakan bersama dalil memohon atas. sedangkan untuk keterangan ahli lainnya, yakni prof. dr. satya ariyanto, s.h., m.h., dr. kristiani, dan prof. dr. anna mulyana, s.h., m.h., serta saksi saksi yang diajukan memohon, serta alat bukti tertulis (bukti sampai dengan bukti karena tidak berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing), melainkan berkaitan dengan pokok permohonan, maka tidak atau belum dipertimbangkan, i3. menimbang bahwa dalam persidangan tanggal desember mahkamah juga mendengar keterangan para pihak terkait, yaitu kpu (pusat), gubernur wakil gubernur provinsi maluku utara, dprd provinsi maluku utara, dan panitia pengawas pemilukada provinsi maluku utara. keterangan para pihak terkait tersebut selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai duduk perkara, yang pada pokoknya sepanjang mengenai kedudukan hukum (legal standing) adalah sebagai berikut: keterangan pihak terkait kpu berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing), kpu yang diwakili anggota kpu, andi bupati, menyatakan: bahwa berdasarkan angkan dprdtersebut maka kpud yang disebutkan dalam adalah kpu provinsi untuk menyelenggarakan pemilu, sehingga terjadi perubahan dari istilah pilkada (pemilihan kepala daerah) menjadi pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur yang tugas dan kewenangannya ada pada kpu provinsi, sehingga kewenangan kpu provinsi tersebut juga harus ditafsirkan sebagai kewenangan derivatif yang diturunkan oleh uud dan kpu provinsi harus ditafsirkan sebagai lembaga negara. meskipun tidak disebutkan secara tekstual dalam uud kewenangan kpu provinsi cast kpu provinsi maluku utara untuk menyelenggarakan pemilukada merupakan kewenangan pokok, atau setidak tidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan (necessary and proper) guna menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana yang diamanatkan oleh uud, atau dirugikan oleh lembaga negara lain, maka kpu provinsi maluku utara dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan antarlembaga negara mahkamah, dalam hal ini adalah ditetapkannya pengangkatan thaib armenian dan abdul gani kasula sebagai gubernur dan wakil gubernur maluku utara dengan keputusan presiden nomor tahun tanpa mendasarkan pada penetapan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur maluku utara oleh kpu provinsi maluku utara yang legal, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut atas, kpu sebagai pihak terkait berkesimpulan bahwa kpu provinsi maluku utara mempunyai legal standing sebagai pemohon dalam perkara guo, terlebih lagi telah dikuatkan dengan surat kpu nomor bertanggal oktober yang isinya memberi kewenangan penuh kepada kpu provinsi maluku utara untukbahwa keterangan pihak pihak terkait lainnya, yaitu gubernur maluku utara, dprd provinsi maluku utara, dan panas pemilukada provinsi maluku utara karena tidak berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing), melainkan terkait pokok permohonan, maka tidak atau belum dipertimbangkan, pendapat mahkamah tentang kedudukan hukum legal standing) pemohon i3. menimbang bahwa dari dalil dalil pemohon dan tanggapan memohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing), yang masih menjadi persoalan hukum yang dipersengketakan antara pemohon dan memohon adalah apakah pemohon, dalam hal ini kpu provinsi maluku utara merupakan lembaga negara yang kewenangannyadan memohon merupakan kewenangan yang diberikan oleh uud dalam hal ini, pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa baik dari segi subject itis maupun object itis pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, sedangkan memohon berpendapat sebaliknya, bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi syarat mk: i3. menimbang bahwa mengenai legal standing ini, mahkamah berpendapat baik dari segi subject itis maupun dari segi object itis, sebagai berikut: kpu provinsi maluku utaraberbunyi,, bahwa tentang kpu provinsi, butir menyatakan, kpu provinsi adalah penyelenggara pemilu provinsi: bahwa tentang pengertian pemilu, butir telah memasukkan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk rezim pemilu, sehingga yang dimaksud pemilu tidak hanya pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd, serta pemilu presiden dan wakil presiden, melainkan juga pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (selanjutnya disebut pemilukada), bahwa butir?: bahwa menyatakan, kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota bersifat hierarkis dan menyatakan, kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota bersifat tetap ,lagi pula, pemilukada bukanlah pemilu sebagaimana dimaksud uud melainkan hanya merupakan tafsir pembentuk undang undang atas ketentuansehingga mengkategorikannya sebagai pemilu. eksistensi kpu provinsi akan sangat tergantung undang undang yang mengatur pemilihan kepala daerah, apakah akan dilakukan secara langsung ataukah secara tidak langsung. bahkan ada dua orang hakim konstitusi yang masih meragukan apakah komisi pemilihan umum kpu pusat) yang dalam uud ditulis dengan huruf kecil komisi pemilihan umum merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud bukan lembaga negara dalam arti staatsorganen, melainkan hanya merupakan suatu lembaga pembantu pemerintah yang bersifat mandiri atau sering disebut dengan zelfstandigebestuurorganen atau lembaga pemerintah yang mandiri : bahwa pemohon mendalilkan kpu provinsi maluku utara telah mendapatkan mandat penuh dari kpu untuk menindaklanjuti penyelesaian kasus pemilukada maluku utara yang menurut undang undang memang merupakan ranah kewenangan kpu provinsi maluku utara sebagaimana dimaksud antara lain yang tercantum dalam huruf yaitu menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi . sedangkan kewenangan kpu dalam pemilukada hanya sebatas yang ditentukan dalam (bukti terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa suatu kewenangan konstitusional tidak mungkin dilimpahkan kepada organ atau aparat bawahnya, cast kewenangan kpu yang diberikan oleh uud dilimpahkan kepada kpu provinsi. pada hakikatnya, kpu provinsi sebagai organ bawahan kpu hanya sebagai aparat pelaksana saja dari kpu, bukan pengambil alih kewenangan kpu. dalam bahkan kpu lah yang berwenang mengambil alih kewenangan kpu provinsi dalam melaksanakan suatu tahapan pemilu, bukan sebaliknya. mahkamah sependapat dengan memohon dan ahli yang diajukannya persidangan, bahwa surat kpu dimaksud (bukti bukan surat mandat atau surat kuasa khusus agar kpu provinsi melakukan gugatan atau permohonan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara mahkamah dengan presiden sebagai memohon, melainkan surat biasa yang mempersilahkan kpu provinsi maluku utara menindaklanjuti permasalahan pemilukada maluku utara. bunyi surat kpu nomor bertanggal oktober yang ditujukan kepada ketua kpu provinsi maluku utara tersebut selengkapnya berbunyi, menindaklanjuti surat saudara nomor kpu tanggal oktober perihal tersebut atas, komisi pemilihan umum menyerahkan sepenuhnya kepada kpu provinsi maluku utara untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. kata menindaklanjuti dalam surat tersebut bersifat umum, sehingga sangat kabur, dapat dilakukan dalam bermacam macam bentuk dan tidak khusus untuk mengajukan permohonan skin mahkamah: bahwa dengan demikian, dari sudut subject itis perkara guo, menurut mahkamah, pemohon, yaitu kpu provinsi maluku utara, bukanlah lembaga negara sebagaimana dimaksud uud dan kewenangannya bukan kewenangan yang diberikan oleh uud sedangkan pihak memohon, yaitu presiden memang merupakan lembaga negara yang kedudukan dan kewenangannya diberikan oleh uud oleh karena itu, pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam uud dan mk, bahwa selain itu, mahkamah dalam putusan nomor skin iv putusan nomor skin v dan putusan nomor skin vi telah secara konsisten berpendirian bahwa kpu yang ada daerah daerah, termasuk komisi independen pemilihan kip) aceh, bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud sehingga tidak memenuhi syarat subject itis skin sebagaimana dimaksud uud sebagaimana kutipan kutipan putusan berikut ini: kutipan dari putusan nomor skin iv (halaman yang berbunyimk': kutipan dari putusan nomor skin v (halaman yang berbunyi, .mk, dan pmk pmk kutipan dari putusan nomor skin vi halaman yang berbunyi. selanjutnya berbunyi, .object itis permohonan bahwa menurut uud juncto juncto pmkkpu provinsi maluku utara untuk menetapkan gubernur dan wakil gubernur maluku utara hasil pemilukada. kewenangan kpud kpu provinsi untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang meliputi juga kewenangan untuk menetapkan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, bukanlah kewenangan yang diberikan oleh uud melainkan kewenangan yang diberikan oleh undang undang, dalam hal ini juncto bahwa oleh karena itu, object itis permohonan guo bukanlah kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud sehingga bukanlah merupakan object itis skin sebagaimana dimaksud uud melainkan hanya terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh undang undang: i3. menimbang bahwa dengan demikian, baik dari segternyathukum atas fakta fakta bahwa: pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo, karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh uud dan mk, baik dari syarat subject itis maupun object itis, permohonan pemohon kpu provinsi maluku utara) bukanlah termasuk ruang lingkuuudbulan februari tahun dua ribu sembilan dan diucapkan pada sidang pleno yang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal sepuluh bulan februari tahun dua ribu sembilan, oleh kami delapan hakim konstitusi, yaitu: moh. mahfud md, sebagaihitungan suara ulang ternate yang hasilnya menetapkan dr. abdul galur dan abd. rahim labanya, sebagai pasangan calon terpilih (vide pada tanggal februari hasil keputusan penghitungan suara ulang oleh plt. ketua kpu provinsi maluku utara saudara mukhlis tapi tapi disampaikan kepada dprd provinsi maluku utara untuk diusulkan kepada presiden melalui menteri dalam negeri (vide pada tanggal februari dprd provinsi maluku utara melalui rapat panitia musyawarah telah menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon dr. abdul galur dan abdul rahim labanya, kepada gubernur dan wakil gubernur maluku utara masa bakti kepada presiden melalui mendagri (vide bahwa mendagri dalam proses pengesahan gubernur dan wakil gubernur maluku utara menerima dua usulan hasil penghitungan suara ulang masing masing disampaikan oleh:) yang melaksanakan penghitungan suara ulang hotel bumikarsa bidadari jakarta yang hasilnya menetapkan drs. thaib arman dan kh. abdul gani kasula sebagai pasangan calon terpilih: dprd provinsi maluku utara atas keputusan hasil penghitungan suara ulang yang dilaksanakan oleh plt. ketua kpu provinsi maluku utara ternate yang hasilnya menetapkan dr. abdul galur dan abdul rahim labanya, sebagai gubernur dan wakil gubernur maluku utara terpilih masa bakti usulan penghitungan suara yang dibuat dan diajukan sdr. rahim hasen dan seri. ir. surabaya sleman adalah tidak sah karena sdr. rahim hasen dan seri. ir. surabaya sleman adalah ketua dan anggota kpu provinsi maluku utara yang telah diberhentikan oleh pemohon (vide dan pelaksanaan penghitungan suara ulang dilakukan hotel bumikarsa bidadari jakarta yang tidak dihadiri para saksi sesuai peraturan perundangan sehingga hasil menetapkan pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, memohon kuasanya, dan pihak pihak terkait kuasanyamaruarar siahaan, akil mochtar, dan arsyad sanusi, sebagai berikut: pendapat berbeda hakim konstitusi maruarar siahaan syarat legal standing lembaga negara untuk membawa sengketanya sebagai sengketa kewenangan lembaga negara mahkamah adalah lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari uud berdasarkan uud dan huruf serta mk, yang selama ini hanya ditafsirkan secara tekstual bahwa: kewenangan lembaga negara diberikan oleh uud lembaga negara yang bersengketa tersebut mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan yang dipersengketakan. putusan mahkamah yang berkenaan dengan sengketa kewenangan lembaga negara, yang tampaknya menjadi acuan yang telah dipedomani secara umum, lahir dari pemberian makna secara tekstual dan juga merujuk pada original intent para perumus perubahan uud ketika mengadopsi uud penulisan satu komisi pemilihan yang mandiri, tetap, dan bersifat nasional dengan huruf kecil, tampaknya menjadi landasan satu perspektif yang bersifat struktural dan formal yang mendominasi tafsir tekstual yang digunakan. hal ini juga tampak dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk (pmk dimana secara tegas disebut bahwa yang dapat menjadi pemohon dan memohon dalam skin adalah lembaga negara, masing masing dpr, dpd, mpr, bpk, dan presiden, yang dahulunya disebut sebagai lembaga tinggi dan tertinggi negara. akan tetapi, dalam pmk termasuk pula disebutkan adanya lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari uud sekarang ini, yaitu pemerintahan daerah pemda), tanpa menegaskan bahwa apakah pemerintah daerah dan dprd yang merupakan komponen pemerintahan daerah, secara terpisah satu dari yang lain, dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari uud atau tidak. tetapi tafsir demikian diakui oleh mahkamah sendiri merupakan sesuatu yang masih dinamis, yang perkembangannya belum dapat dipastikan sebagai konsep yang final, sehingga kompromi perdebatan yang terjadi menyebabkan pmk dalam huruf menyebutkan lagi adanya lembaga lain yang kewenangannya diberikan oleh uud ini berarti bahwa lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari uud merupakan sesuatu yang masih open ended, dan membuka ruang tafsir menurut konteks dan dinamika yang dialami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebelum memperoleh bentuk final. sejak awal, saya telah berbeda pendapat tentang tafsir lembaga negara mana yang dianggap memperoleh kewenangan dari uud sehingga merupakan subject itis dari sengketa lembaga negara sebagaimana ditentukan dalam uud dalam putusan mahkamah nomor skin iii samping syarat kewenangannya diberikan oleh uud kemudian diadopsi tiga syarat lain bagi legal standing dan dimasukkan dalam pmkan atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain: pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan, memohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan dan atau merugikan pemohon. mahkamah konstitusi dalam putusan nomor skin iv menentukan bahwa bupati dan dprd sebagai lembaga negara tidaklah memperoleh kewenangannya dalam menyelenggarakan otonomi seluas luasnya dari uud melainkan dari undang undang. saya berbeda pendapat saat itu, dan dalam disunting opinion, saya mengemukakan bahwa pemerintahan daerah yaitu bupati dan dprd adalah merupakan lembaga negara yang memperoleh kewenangannya untuk menjalankan pemerintahan daerah dalam otonomi seluas luasnya, dari uud yang diberikan oleh yaitu wewenang sebagai kepala daerah untuk memimpin sebagian tugas pemerintahan, dan dprd mengesahkan peraturan daerah, oleh karena itu, mengingat dinamika yang terjadi karena kebutuhan untuk memecahkan persoalan bangsa yang tidak dapat diserahkan kepada lembaga lain, tafsir yang sempit dan restriktif harus ditinggalkan, untuk menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman. apalagi tafsir yang digunakan dalam pandangan saya, seolah olah telah menambahkan satu kata dalam kalimat uud yang kemudian dijadikan standar rumusan legal standing dalam object itis seolah olah uud menentukan sengketa itu hanya antara lembaga negara yang setara, pembuat uud juga tidaklah bermaksud untuk tidak memberi keleluasaan pada mahkamah melakukan penyesuaian tersebut, dan pembuat perubahan uud tidaklah pernah bermaksud untuk menghambat keleluasaan tersebut dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pengawal konstitusi. wilayah kewenangan atau jurisdiksi mahkamah adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi,yang mendalilkan bahwa satu lembaga negara tertentu menghilangkan kewenangan lembaga negara lain, atau melanggar kewenangan konstitusionalnya. stabilitas pemerintahan harus menjadi faktor yang turut dipertimbangkan dalam menilai sengketa kewenangan lembaga negara, dalam arti jika tidak terdapat satu lembaga negara yang akan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga lembaga negara yang secara struktural tidak disebut expresses verbs dalam uud maka tafsir secara kontekstual dan fungsional harus digunakan, sehingga tidak terjadi suatu perkara konstitusi, yang sangat mendasar dalam kehidupan negara kesatuan republik indonesia, tidak memperoleh penyelesaian yang tuntas berdasarkan ukuran atau parameter konstitusi itu sendiri. makna konstitusi harus diangkat satu tingkat kerumunan (generally)mahkamah juga harus melihat tugasnya dalam rangka mengalihkan konflik politik menjadi dialog konstitusional, sehingga dengan begitu, mahkamah dapat mengurangi ancaman terhadap demokrasi dan menjaganya bertumbuh dalam kawalan hukum dan konstitusi. untuk memainkan peran demikian mahkamah harus memanfaatkan metode penafsiran sedemikian rupa sehingga sanggup mengadaptasi konstitusi terhadap kebutuhan dan perkembangan zaman. oleh karenanya, seharusnya mahkamah lebih fleksibel dalam memberi tekanan pada aspek legal standing, sehingga tidak memberi kesan mengelak untuk memberi pemecahan masalah konstitusi secara substansial, tafsir tekstual dan pendekatan struktural atas uud tentang kewenangan mahkamah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari uud mengartikan seolah olah sengketa tersebut harus antara lembaga negara yang secara tegas disebut konstitusi, sehingga uud seolah olah berbunyi, sengketa antara lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari uud padahal tidak ada satu kata pun dalam kalimat uud tersebut yang menyebut lembaga negara yang bersengketa harus diantara lembaga negara yang setara dan disebut oleh uud tafsir yang bertentangan dengan teks uud seperti itulah kemudian yang dianut sehingga rumusan demikian menjadi muatan yang memberi syarat legal standing dengan tekanan lebih pada pemohon. hal tersebut diikuti pula dengan ketat sebagaimana terlihat dalam rumusan dan dan pmk sehingga telah menyebabkan mahkamah tidak mampu memainkan perannya untuk mengawal konstitusi secara optimal dalam sengketa lembaga negara sesuai dengan yang diamanatkan oleh uuddan lain pihak, uud menetapdua tersebut yang kemudian dioperasikan oleh putusan nomor puu ii yang menyatakan bahwa baik pemilihan kepala daerah secara langsung maupun melalui dprd, keduanya merupakan pemilihan yang demokratis dan kedua duanya didasarkan pada asas asas yang disebut oleh uud bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. setelah pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilukada ditetapkan sebagai pemilu oleh angka undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, maka meskipun komisi pemilihan umum ditulis dalam huruf kecil, yang diartikan bahwa secara struktural tidak ditentukan lembaga mana yang dibentuk oleh konstitusi untuk diberikan wewenang tersebut, akan tetapi dilihat dari fungsinya, walaupun wewenang yang akan diberikan tersebut, kepada lembaga yang kemudian akan dibentuk dengan undang undang, maka secara fungsional dia adalah organ konstitusi, yang menjalankan kewenangan dan memperoleh kewenangan dari uud fungsi melaksanakan pemilihan umum dilakukan secara mandiri, dan tidak boleh dicampuri oleh lembaga lain dalam pengambilan keputusan keputusannya. memang undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum menyebut bahwa hubungan kpu dengan kpu provinsi bersifat hierarkis, akan tetapi dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemilihan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, kpu tersebut tidak boleh dicampuri dalam menjalankan kewenangan konstitusional, terutama untuk menghitung perolehan suara dan menetapkan pemenang dalam pemilihan umum yang berlangsung. kewenangan demikian diberikan oleh konstitusi kepada sebuah komisi pemilihan umum, bukan kepada lembaga negara lainnya serta bukan diberikan oleh peraturan perundang undangan yang lain, meskipun kemudian pelaksanaannya dirinci dalam undang undang. pemilihan umum tingkat nasional dan pemilihan tingkat lokal (provinsi, kabupaten, dan kota) tidak mempunyai hubungan secara hierarkis konstitusional dan tidak dapat dibeda bedakan perlakuan terhadap pemilu lokal dari pemilu nasional secara konstitusional, karena pemilu dan pemilukada keduanya merupakan konsep demokrasi yang diamanatkan oleh uud untuk dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum. kedudukan kpu yang dikatakan bersifat nasional, tetap, dan mandiri, harus menjawab pertanyaan apakah kpu provinsi boleh bertindak luar mandat yang tegas oleh kpu. hemat saya, sebagai lembaga negara dan badan hukum publik, maka pernyataan tidak keberatan atau persetujuan yang tegas yang diberikan kpu untuk membela kepentingan dan kewenangan kpu secara umum, sebagaimana telah dinyatakan oleh kpu secara tegas dalam sidang pleno mahkamah, memberi kuasa yang cukup bagi kpu provinsi untuk bertindak atas nama kpu provinsi maupun untuk kpu pusat hadapan mahkamah. salah satu ciri dari kewenangan presiden dalam menetapkan dengan keppres seseorang sebagai gubernur bupati walikota hasil pemilukada, adalah kewenangan yang terikat, dan presiden tidak mempunyai kewenangan diskresioner untuk memilih antara dua calon yang karena satu dan lain hal (termasuk karena konflik internal lembaga) sampai kepadanya untuk ditetapkan. penetapan demikian, meskipun bersifat konkret, individual, dan final, bukanlah didasarkan pada kewenangan diskresioner yang dimiliki, melainkan kewenangan yang terikat pada proses demokrasi pemilihan umum dan penetapan hasilnya, karena jikalau tidak demikian, maka wewenang untuk memilih kepala daerah bukan lagi hak rakyat, sesuai amanat konstitusi, melainkan bergeser pada pemerintah presiden): seandainya terhadap keputusan presiden demikian kemudian dipersengketakan, sebagaimana telah terjadi dalam dua kasus, dan karena tafsir yang digunakan menyebabkan tidak terdapat forum untuk menyelesaikan sengketa demikian, akan terjadi kekosongan (rechtsvacuum) yang menciptakan satu kebuntuan konstitusional atau melestarikan unconstitutional condition secara bertentangan dengan tugas mahkamah untuk mengawal konstitusi, demokrasi, dan menjaga stabilitas pemerintahan: mahkamah adalah peradilan tata negara, yang menangani perkara tata negara menyangkut perbuatan melawan hukum konstitusi, yang tidak menjadi kewenangan forum lain, karena sekaligus menyangkut uji konstitusionalitas tindakan dan kebijakan organ negara, yang tidak diberikan kepada lembaga peradilan lain. definisi ini menjadi penting, karena adanya tujuan pembatasan atas kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi. oleh karenanya, ukuran subject itis dan object itis yang dimuat dalam uud tidaklah ditafsirkan secara sama antara pemohon dan memohon. titik berat persyaratan subject itis tersebut harus lebih pada memohon, karena tindakan mengambil alih, mengurangi, mengesampingkan, dan merugikan kewenangan lembaga negara lain cast pemohon, didalilkan dilakukan oleh subjek yang memiliki kewenangan konstitusional yang lebih besar, yang justru menjadi fokus pembatasan dan pengawasan dalam mekanisme checks and balances sistem ketatanegaraan kita, sebagaimana reformasi melihatnya dalam perspektif historis yang kemudian menjadi tujuan (tells) dari uud dengan empat kali amandemen, melihatnya secara lebih holistik berarti akan mencoba membongkar pandangan formalistik terhadap konstitusi, karena penolakan pendekatan holistik secara nalar objektif akan berbahaya bagi ide pemerintahan oleh hukum (rule law), yang menjadi nilai dan prinsip mendasar dalam uud terhadap mana interpretasi uud harus dikaitkan dan diseimbangkan. jika sebuah teks dipahami pemakamannya secara tepat sesuai dengan klaim yang dikandungnya, maka teks itu juga harus dipahami dalam setiap situasi khusus dengan cara yang baru dan boleh jadi berbeda dari perumusan. oleh karenanya, dalam memahami dan mengerti makna uud, bukan hanya teks saja yang akan dijadikan dasar pencarian makna, akan tetapi juga spirit dari teks dalam uud tersebut, hal mana seharusnya dipedomani, ketika dikatakan, .. (vide penjelasan umum mk): konstitusi, seperti halnya undang undang, seringkali ambigu, kabur, bertentangan, tidak cukup jelas, atau bahkan tidak bunyi mengenai perselisihan konstitusi yang harus diputus. tambahan pula sering tampak tidak memadai untuk menyelesaikan secara layak perkembangan yang mengancam prinsip prinsip bernegara, yang harus dijamin oleh konstitusi, perkembangan yang merupakan dinamika kehidupan bernegara yang tidak mampu sepenuhnya diantisipasi pada saat uud dibentuk. hakim memutus masalah ini melalui interpretasi yang tidak jarang problematis dan kontroversi. paradigma negara hukum harus tetap kesejahteraan dan ketenteraman warganya, sehingga hukum dan konstitusi yang dibuat adalah untuk rakyat, dan bukan sebaliknya. hemat saya, interpretasi konstitusi dalam proses demokratisasi indonesia sekarang yang diharapkan dapat tiba pada tahap konsolidasi, yang merupakan pencarian makna norma konstitusi dalam individual, harus dibimbing oleh nilai dan kebutuhan mendasar serta konteks yang dihadapi. jika mahkamah adalah pengawal konstitusi, maka yang dikawal adalah perangkat aturan dan prinsip yang tidak berdiri sendiri lepas dari yang lain, tetapi harus melihatnya secara holistik dan menggabungkannya kepada prinsip dan nilai yang lebih luas yang menjadi jiwa konstitusi, untuk menjawab ancaman yang terlihat, tidak satu pun ketentuan konstitusi yang boleh diambil keluar dari konteksnya dan ditafsirkan secara berdiri sendiri. tiap ketentuan konstitusi harus selalu ditafsirkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melihatnya compatible (cocok) dengan prinsip dasar (fundamental principle) sebagai keseluruhan. kita memfokuskan tidak pada maknanya yang khusus atau tersendiri (isolated), tetapi lebih pada tempat klausul tersebut dan hubungannya dengan keseluruhan teks. dalam pemaknaan yang lebih luas, dia mengupayakan kesatuan dan keutuhan tidak hanya dalam teks: dalam praktik negara lain, sering ditemukan bahwa untuk kasus tertentu, terutama menyangkut political question, lebih baik untuk menolak menerapkan jurisdiksi, dengan mempersoalkan masalah standing secara kaku dan cara cara lain yang dipandang arif untuk mengelakkan kontroversi konstitusi. akan tetapi, untuk kasus maluku utara yang demikian mendasar sebagai masalah konstitusional dalam meletakkan konstitusionalisme dan rule law dalam kehidupan bernegara, tafsir atas uud haruslah dilakukan sedemikian rupa, sehingga mahkamah, sesuai dengan fungsi dan wewenangnya dimungkinkan untuk menilai dan memutus apakah benar pemerintah memiliki kewenangan diskresioner untuk menetapkan seorang gubernur menjabat luar yang ditetapkan oleh kpu berdasarkan pilihan rakyat dalam pemilihan umum kepala daerah, hemat saya, pendekatan yang menekankan pada formalisme dan analisis struktural terhadap lembaga negara dan sengketa kewenangan melalui tafsir tekstual atas kriteria diberikan oleh uud tidak serasi dengan tugas mahkamah mengawal konstitusi dan demokrasi, untuk turut menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil melalui mekanisme checks and balances. pendekatan demikian juga tidak menyumbang terhadap peletakan posisi konstitusi sebagai faktor integrasi bangsa, sehingga menurut pendapat saya, seyogianya mahkamah memasuki pokok perkara, mengadili dan meletusnya sebagaimana layaknya. paradigma negara kesejahteraan dalam negara hukum indonesia yang demokratis, harus dijadikan titik tolak untuk mampu mengayomi, melindungi dan memberi kebahagiaan bagi segenap bangsa dan tumpah darah, sebagai konteks riil dalam menafsirkan konsep subject itis dan object itis yang disebut dalam uud hakim konstitusi akil mochtardan nya menyatakan, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang . menurut kamus besar bahasa indonesia, kata suatu dipergunakan untuk menyatakan barang atau hal yang tidak tentu. artinya bahwa belum menentukan nama dan macam komisi penyelenggara pemilu. apabila kedua dalam uud tersebut dikaitkan, maka mengandung makna bahwa pengaturan nama dan kewenangan komisi penyelenggara pemilu diatur dengan undang undang. jadi, undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum (selanjutnya disebut dibentuk atas perintah uud sehingga keberadaan kpu dan kpu provinsi harus dianggap sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan undang undang atas perintah uud (vide untuk memahami lembaga negara, tidak dapat ditafsirkan secara sempit sebagaimana pendapat montesguieu dengan doktrin trias politica nya yang mengatakan bahwa lembaga negara adalah institusi kenegaraan yang menjalankan salah satu cabang kekuasaan negara, yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. dalam teori, lembaga lembaga yang ada dalam suatu negara dikenal dengan alat perlengkapan negara (die staatsorgane). selanjutnya, alat perlengkapan negara didefinisikan sebagai hal yang menentukan atau membantuk kehendak ataupun kemauan negara (staatswil) serta ditugaskan oleh hukum dasar untuk melaksanakannya. dengan kata lain, alat perlengkapan negara dibentuk untuk melaksanakan fungsi negara dan biasanya kedudukan dan kewenangannya diatur dalam undang undang dasar, pmk nomor tahun telah menentukan dan memberikan tafsir lebih luas mengenai lembaga negara. adapun ketentuan pmk nomor tahun menyatakan. dst. lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh uud dengan diumumkannya lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh uud sebagai subjek dalam sengketa kewenangan lembaga negara, ini menunjukkan bahwa subjek sengketa kewenangan lembaga negara dimaksud tidak terbatas hanya pada dpr, dpd, mpr, presiden, bpk, dan pemda, perluasan makna lembaga negara telah pula diteguhkan dalam putusan nomor skin iv bertanggal juli yang menyatakan, dalam drs. thaib arman dan kh. abdul gani kasula sebagai pasangan calon terpilih adalah tidak sah: pada tanggal september memohon telah mengeluarkan keppres nomor tahun menetapkan drs. thaib arman dan kh. abdul gani kasula gubernur dan wakil gubenur maluku utara masa bakti padahal keppres guo harus didasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih yang dibuat oleh pemohon (vide bukti bahwa pemohon sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan konstitusional menyelenggarakan pemilu kepala daerah provinsi maluku utara, telah membuat keputusan dan berita acara penetapan pasangan calon terpilih yang didasarkan atas hasil penghitungan suara yang terpilih adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dr. abdul galur dan abdul rahim labanya, msi.: bahwa tindakan memohon mengeluarkan keppres nomor tahun merupakan tindakan yang mengabaikan dan atau mengambil kewenangan konstitusional dari pemohon sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan menyebabkan dirugikannya hak konstitusional dan kepentingan pemohon, vii. kewenangan yang disengketakandan undang undang guo meud, kategori lembaga negara tidak hanya semata mata didasarkan kepada kewenangan yang bersifat nasional, melainkan juga harus melihat apakah lembaga dimaksud melaksanakan fungsi penyelenggara pemilu sebagaimana ditentukan dalam uud ukuran untuk menentukan apakah lembaga dimaksud termasuk lembaga negara atau bukan, tidak hanya berdasarkan kepada kedudukan struktural lembaga yang bersangkutan dalam uud dan bukan pula nama resminya, melainkan harus juga melihat kepada fungsi dari lembaga negara itu dalam uud angkadari ketentuan ketentuan dimaksud, maka dimaknai bahwa kpu sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus memenuhi tiga unsur, yaitu bersifat nasional, tetap, dan mandiri. pemilu yang bersifat nasional tidak hanya dimaknai terhadap pemilu legislatif, dan pemilu presiden, namun sifat nasional tersebut harus pula dimaknai sebagai wujud implementasi dari asas kedaulatan rakyat sesuaisebagaimana dipahami kedaulatan rakyat merupakan pilar utama dalam negara demokrasi, jika kpu dianggap sebagai lembaga negara yang kewenangannya hanya menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang bersifat nasional, maka tugas dan wewenang kpu provinsi cast kpu provinsi maluku utara sebagai penyelenggara pemilu daerah bukan merupakan pelaksanaan dari kedaulatan rakyat, tetapi jika dicermati pemilukada oleh provinsi maluku utara yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah juga merupakan pelaksanaan dari asas kedaulatan rakyat. sedangkan pengertian bersifat tetap,, dan bersifat mandiri untuk menunjukkan kpu dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun, apabila kita mencermati beberapa ketentuan tentang penyelenggaraan pemilu yang merupakan kewenangan kpu, maka kewenangan kpu provinsi maluku utara dalam menyelenggarakan pemilukada merupakan pelimpahan wewenang dari kpu. pelimpahan wewenang demikian dirumuskan dalam yang berbunyguo mengandung makna bahwa kpu merupakan pemilik kewenangan penyelenggara pemilukada. jika pemilukada tersebut merupakan wewenang mutlak kpu provinsi dan kpu kabupaten kota, maka tidak mungkin kpu dapat mengambil alih kewenangan dimaksud. oleh karena itu, sifat hierarkis kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota sebagaimana diatur dalam tidak dinilai berdasarkan hierarkis lembaganya, melainkan harus dinilai berdasarkan hierarkis kewenangannya, bahwa pokok permasalahan dalam perkara guo kewenangan kpu provinsi sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah (selanjutnya disebut yang diambil alih oleh presiden. yang berbuny. kewenangan presiden dalam guo hanya sebatas mengesahkan pengangkatannya saja . hal ini memperkuat bahwa kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam uud tidak dapat dianulir oleh kekuasaan apapun juga, karena berita acara penetapan pasangan calon terpilih yang ditetapkan oleh kpu provinsi maluku utara didasari atas hasil pelaksanaan pemilukada, dimana rakyat memberikan mandat kepada calon yang telah dipilihnya. pengambilalihan kewenangan kpu provinsi maluku utara oleh presiden dengan tidak dapat didasarkan dengan alasan melaksanakan kebijakan (beleid). bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan dapat dibedakan, yaitu wewenang pemerintahan yang bebas (diskresioner) dan wewenang pemerintahan yang bersifat terikat. bahwa pejabat tata usaha negara tun) dalam menjalankan wewenangnya dapat menentukan kebijakan sendiri, tetapi kebebasan menentukan kebijakan itu dapat dibenarkan jikalau peraturan dasarnya tidak menentukan secara jelas. demikian sebaliknya, apabila peraturan dasarnya telah jelas menentukan secara terperinci, maka pejabat tun yang bersangkutan tidak dapat berbuat lain dari pada menjalankan secara harfiah apa yang tertulis dalam rumusan peraturan dasarnya tersebut, mahkamah, dalam putusan putusan sebelumnya, telah berpendirian bahwa lebih mengedepankan keadilan substantif dari pada keadilan prosedural (vide putusan nomor php.d vi putusan nomor php.d vi putusan nomor php.d vi dan putusan nomor php.d vi sehingga dalam perkara guo hendaknya mahkamah memperlakukan hal yang sama, yang tidak hanya menilai berdasarkan keadilan prosedural belaka. jika mahkamah menerapkan keadilan prosedural sehingga pemohon dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo, maka pertanyaannya adalah pengadilan mana pemohon harus mencari keadilan? berdasarkan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana alasan yang dikemukakan atas, saya berpendapat bahwa kpu provinsi maluku utara mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana diatur dalam mk. hakim konstitusi arsyad sanusi makna lembaga negara memperhatikan peta lembaga negara pasca amandemen konstitusi uud baik representative bodies, governing bodies, supporting bodies, judiciary bodies dan election bodies dan lain lain, maka pemahaman pertama yang perlu dan mendasar dipahami adalah terminologi lembaga negara, terminologi lembaga negara dipahami masih merupakan konsep yang metatable, terlebih lagi makna yang tegas untuk terminologi lembaga negara ago tidak ditemukan dalam peraturan perundang undangan, samping karena terminologi lembaga negara hanya digunakan indonesia, tidak negara negara lain. terhadap hal ini, saya berpendapat bahwa, setidak tidaknya, pengertian lembaga negara atau organ negara dapat didekati dari pandangan hans kersen mengenai the concept the state organ hans kersen, general theory law and state, russell russell, new york, hal. menurut hans kersen, whoever fulfill function determined the legal order organ ., hal ini berarti bahwa, pada prinsipnya, dalam setiap pembicaraan mengenai lembaga negara atau organisasi negara, terdapat dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan function. organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan function adalah isinya, organ , selanjutnya, apabila mencermati naskah uud diketahui bahwa organ organ yang dimaksud,terdapat pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah: menurut saya, berbagai pendapat tentang lembaga negara, baik menurut hans kersen maupun menurut ketentuan undang undang dasar atas, dikaitkan dengan kedudukan hukum pemohon kpu provinsi maluku utara), saya berpendapat bahwa pemohon kpu provinsi maluku utara) adalah termasuk kategori lembaga negara yang bersifat menjalankan norma (norm applying). lebih jauh lagi, eksistensi atau keberadaannya sebagai penyelenggara pemilu dijamin serta dilindungi oleh uud sedangkan fungsi dan kewenangannya diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum: selanjutnya, berdasarkan teori struktural fungsional gabriel almond untuk menghindarkan keterjebakan analisis sistem politik terhadap konstitusi lembaga politik formal, maka analisis guo perlu diarahkan pada struktur serta fungsi yang dijalankan masing masing unit dalam sistem politik. untuk itu, menurut gabriel almond terdapat hal hal penting yang perlu diperhatikan, diantaranya: sistem politik memiliki ciri berupa totalitas interaksi antara unit unitnya serta keseimbangan dalam sistem guo selalu berubah: hal penting dalam sistem politik bukan semata mata lembaga formal, melainkan juga struktur informal serta peran yang dijalankannya. berdasarkan teori struktural fungsional dari gabriel almond guo, dipahami bahwa kpu maupun kpu provinsi maluku utara merupakan bagian bagian (sub sub sistem atau unit unit sistem) dari sistem politik indonesia yang menjalankan totalitas interaksi tengah tengah keseimbangan sistem politik yang senantiasa berubah. demikian pula, kpu maupun kpu provinsi maluku utara merupakan lembaga negara formal yang memiliki hubungan hierarkis divide undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum dan hubungan struktural fungsional beserta fungsi atau peran yang dijalankan oleh masing masing, saya berpendapat bahwa secara struktural fungsional, pemohon kpu provinsi maluku utara) merupakan bagian integral dari komisi pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh dfrasa kata komisi pemilihan umum tersebut bukanlah nama, melainkan perkataan umum untuk menyebut badan atau lembaga penyelenggara pemilu dan lebih terfokus pada fungsi atau wewenang yang diembannya, oleh karena itu, yang dikehendaki oleh konstitusi adalah suatu badan atau suatu komisi yang bernama komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, mandiri dan tetap , dan secara imperatif, pembentuk undang undang telah mengatur penyelenggaraan pemilu dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum: selain itu, fungsi atau tugas dan wewenang kpu provinsi dalam menyelenggarakan pemilukada, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun antara lain,kada kepada saksi peserta pemilu, bawaslu provinsi dan kpu: menerbitkan keputusan kpu provinsi untuk mengesahkan hasil pemilukada propinsi dan mengumumkannya, menyampaikan laporan mengenai hasil pemilukada provinsi kepada dpr, presiden, gubernur, dan dprd provinsi: dan, melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh kpu dan atau undang undang. samping kewenangan sebagaimana diuraikan atas, kewenangan kpu provinsi juga diatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: saya berpendapat bahwa tugas dan kewenangan kpu provinsi dalam menyelenggarakan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur sebagaimana diuraikan atas merupakan wewenang derivatif (derivative authority) yang diturunkan dari uud sehingga kewenangan kpu provinsi guo juga harus ditafsirkan sebagai kewenangan derivatif dari uud oleh karenanya, kpu provinsi harus ditafsirkan sebagai lembaga negara. sekalipun kedudukan kpu provinsi sebagai lembaga negara tidak disebutkan secara tekstual dalam uud tetapi keberadaan atau eksistensinya dijamin oleh uud sekaligus kedudukan dan kewenangannya disebut dalam undang undang cast. dengan demikian, kewenangan kpu provinsi authority) guna menjalankan kewenangan pokok tersebut, yaitu melaksanakan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah: saya berpendapat bahwa hal penting dalam sistem politik bukanlah semata mata lembaga formal, melainkan juga struktur informal serta fungsi atau peran yang dijalankan, sehingga, sejatinya, perbedaan kewenangan antara pemohon kpu provinsi maluku utara) hanyalah pada pembagian tugas dan wewenangnya semata mata. kpu melaksanakan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilu tingkat nasional sedangkan kpu provinsi melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam wilayah teritorinya. tetapi, secara substantif tugas keduanya adalah menyelenggarakan pemilu, baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, maupun pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah: oleh karenanya, dalam melihat kewenangan pemohon tidaklah hanya dari perspektif undang undang semata mata, melainkan harus pula dilihat dari ruh konstitusi, dalam hal kewenangan konstitusional yang ditentukan oleh konstitusi yang apabila dikaitkan dengan subjek kelembagaan tertentu, pemohon kpu provinsi maluku utara) dapat disebut memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam sengketa kewenangan lembaga negara. ii. pendelegasian kewenangan (delegation authority) dari kpu kepada kpu provinsi maluku utara berdasarkan keterangan lisan dan tertulis kpu dalam persidangan mahkamah tanggal desember sebagaimana disampaikan oleh anggota kpu, andi bupati, yang esensinya menerangkan bahwa kpu telah memberikan surat kepada, dipahami bahwa makna kata menindaklanjuti guo menggambarkan terjadinya pendelegasian wewenang (delegation authority) kepada pemohon kpu provinsi maluku utara) untuk mengajukan legal action mahkamah, berdasarkan pendapat arthur lupa yang menjelaskan delegation occurs when people organization ask others perform task their bekal?f delegation power: agency theory, neil smelter and paul bates eds.), elsevier science limited, oxford, uk, halaman saya berpendapat bahwa pemberian ijin untuk menindaklanjuti oleh kpu kepada kpu provinsi maluku utara terhadap permasalahan pelantikan gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara, melalui surat kpu kepada kpu provinsi maluku utara nomor dapat ditafsirkan sebagai bentuk pendelegasian kewenangan dari kpu kepada pemohon kpu provinsi maluku utara) untuk atas nama kputermasuk untuk mengajukan legal action mahkamah. hal ini sesuai pula dengan makna pendelegasian wewenang (delegation authority) sebagaimana tertulis dalam kamus besar bahasa indonesia bahwa yang dimaksud dengan delegasi wewenang adalah penyerahan wewenang dari atasan (dalam hal ini kpu) kepada bawahan (dalam hal ini kpu provinsi maluku utara) lingkungan tugas tertentu dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugasi kpu) pusat bahasa departemen pendidikan nasional, kamus besar bahasa indonesia, lebih jauh lagi, dijelaskan oleh arthur lupa, delegation beneficial because can use overcome personal limitation. this benefit important because each has limited time, energy and talents. when the people organization whom delegate devoted their time, energy and talents our need, delegation increases the number that can accomplish . pendelegasian wewenang memberikan keuntungan manfaat karena kita dapat menggunakan pendelegasian wewenang tersebut untuk mengatasi keterbatasan keterbatasan personal kita. keuntungan ini penting karena masing masing dari kita memiliki keterbatasan waktu, energi, dan ketrampilan. ketika orang organisasi kepada siapa kita memberikan delegasi wewenang tersebut mencurahkan waktu, energi dan ketrampilan mereka untuk tercapainya tujuan kita, artinya pendelegasian wewenang dapat meningkatkan jumlah tugas yang dapat kita selesaikan), pendelegasian wewenang (delegation authority) oleh kpu kepada kpu provinsi maluku utara adalah dapat dibenarkan berdasarkan keterangan lisan dan tertulis kpu hadapan persidangan mahkamah pada tanggal desember yang melalui surat kpu kepada kpu provinsi maluku utara nomor memberikan ijin dan menyerahkan sepenuhnya kepada kpu provinsi maluku utara untuk menindaklanjuti permasalahan pemilihan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara, berdasarkan ketentuan huruf dan undang undang nomor tahun kpu provinsi, antara lain, memiliki fungsi dan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh kpu dan atau undang undang . artinya, pemberian ijin oleh kpu kepada pemohon kpu provinsi maluku utara) untuk menindaklanjuti permasalahan pemilukada maluku utara adalah amanat undang undang. iii. legal standing pemohon dan kewenangan mahkamah saya berpendapat bahwa, berpijak dari berbagai pemikiran dan pemahaman guo, pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi pemohon dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara dan mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa serta memutus perkara guo, karenanya mahkamah seyogianya memeriksa pokok perkara (modem geuchik). panitera pengganti, ttd. sholihin nasirbahwa guo atas yang mengatur dan dimaksud pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih adalah: diusulkan oleh dprd yang bedasarkan berita acara penetapan pasangan calon dari kpu provinsi, penetapan calon terpilih dari kpu berdasarkan berita acara rekapitulasi suara dari para calon peserta pilkada yang mendapatkan suara terbanyak, penetapan calon terpilih merupakan kewenangan konstitusional dari pemohon yang tidak boleh diambil atau diabaikan oleh lembaga negara lainnya. tersebut atas juga berkaitan dengan huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggaran pemilihan umum yang menyatakan. dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara u kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi kepada dpr, presiden, . dprd provinsi . memohon telah menerbitkan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun pada tanggal september pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh memohon, yaitu antara lain: bahwa berdasarprdpu provinsi maluku utara sebagaimana tersebut pada huruf mahkamah agung dalam putusannya nomor p kpud tanggal januari antara lain sehubungan dengan hal tersebut pada huruf huruf dan huruf menteri dalam negeri dengan surat nomor sj,sdr. k.masa jabatan tahun sekaligus mengesahkan pemberhentian dengan hormat ir. timbul pudjianto, m.p.m sebagai pejabat gubernur maluku utara dengan keputusan presiden: berdasarkan pertimbangan guo memohon memutuskan antara lain, mengesahkan pengangkatan masing masing: drs thaib arman sebagai gubernur maluku utara masa jabatan tahun abdul gani kasula sebagai wakil gubernur maluku utara masa jabatan tahun viii. pertimbangan keppres nomor tahun telah mengambil alih dan atau mengabaikanputusan mahkamah agung nomor p kpud tanggal januari amar putusannya menyatakan antara lain: : bahwa pada tanggal mei komisi pemilihan umum membuat surat kepada pimpinan dprd maluku utara nomor perihal pemberhentian sementara ketua dan anggota kpu provinsi maluku utara atas nama sdr. machi hasen dan seri ir. surabaya sleman. kekuasaan tidak berdasarkan kekuasaan tetapi berdasarkan proses pemilu yang demokratis yang dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan adil oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang bebas dan mandiri. landasan konstitusional dari pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat danuud telah menyatakan secara tegas jawabkan, uud adalah konstitusi yang merupakan hukum dasar dan serta menjadi roh dan pedoman yang tidak boleh diingkari dan dilanggar oleh setiap lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya, lembaga penyelenggara pemilihan umum adalah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional harus dimaknai sedemikian rupa agar tidak mendelegitimasi tugas dan kewenangan yang telah dirumuskan secara limitation dari masing masing lembaga, baik kpu maupun kpu provinsi dan kpu kabupaten kota. pada konteks penyelenggaraan pemilu anggota dpr, dpd, dprd serta pemilu presiden dan wakil presiden, ada sifat nasional yang melekat pada fungsi komisi pemilihan umum, tetapi tidak dalam konteks pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. oleh karena itu, tidak ada adapun isi surat tentang penegasan tentang pemberhentian dua orang guo, surat tersebut dihembuskan lembaga lembaga tinggi negara antara lain presiden, menteri dalam negeri, dan menteri keuangan, (bukti bahwa pendapat mahkamah agung baik dalam surat nomor kma i1172008 maupun surat nomor kma v perihal fatwa hukum tentang pilkada maluku utara, mahkamah agung menyatakan tidak mungkin menentukan siapa yang harus diangkat sebagai gubernur dan wakil gubernur karena merupakan hal yang terlarang bagi mahkamah agung untuk memasuki fungsi administrasi. mahkamah agung hanya memberikan pedoman penyelesaian, yaitu antara lain: sesuai dengan undang undang nomor tahun harus dilihat dari segi manfaat (doelmatigheid), (bukti dengan demikian adalah tidak benar jika seolah olah fatwa mahkamah agung guo penyelesaian masalah pilkada maluku utara wewenang meletusnya hanya berdasarkan kebijakan (doelmatigheid) padahal justru mahkamah agung dalam surat nomor kma !ii menyatakan harus sesuai dengan undang undang nomor tahun bahwa, sesuai dengan nomor tahun menyatakan antara lain: bahwa sesuai dengan tersebut dprd maluku utara tanggal februari (vide bukti dan april (bukti telah melaksanakan rapat paripurna untuk menetapkan usulan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur terpilih provinsi maluku utara masa bakti sebagai penyelesaian terhadap dualisme surat usulan yang diajukan oleh ketua dprd provinsi maluku, adapun isi keputusan dewan perwakilan rakyat daerahyaitubahwa sesuai dengan dan huruf nomor tahun yaitu kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota bersifat hierarkis dan kpu mempunyai wewenang menonaktifkan sementara kpu kepada anggota kpu provinsi, kabupaten kota. pertimbangan keppres nomer tahun yang mengakui kebenaran penghitungan ulang berdasarkan berita acara komisi pemilihan umum provinsi maluku utara nomor kpu tanggal februari yang dilakukan oleh ketua kpu dan anggota kpu yang sudah diberhentikan sementara oleh kpu, dan hasil perhitungannya dianggap tidak sah oleh pemohon tetapi dianggap sah oleh memohon. tindakan memohon guo merupakan wujud yang paling konkrit tindakan mengambil alih dan atau mengabaikan kewenangan konstitusional pemohon oleh memohon, karena pemohon telah menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan dprd maluku utara dantetapi memohon tidak mempunyai wewenang menetapkan pemenang calon terpilih justru mengesahkan dan menetapkan calon yang tidak memperoleh suara terbanyak menurut hasil penghitungan pemohon sebagai penyelenggara pemilu yang sah, pemohon telah berulang ulang memberitahukan kepada memohon bahwa penghitungan ulang tanggal februari tersebut dilakukan oleh ketua dan anggota kpu provinsi maluku yang sudah diberhentikan sementara, sehingga tidak mempunyai wewenang melaksanakan tugas kelembagaan kpu melakukan penghitungan ulang dan hasil perhitungannya pun dianggap tidak sah oleh pemohon, namun hal tersebut diabaikan memohon: berdasarkan seluruh uraian tersebut atas menurut pendapat pemohon, hasil penghitungan ulang yang dijadikan dasar keppres nomor nomor tersebut tidak sah, dan memohon tidak mempunyai wewenang menyatakan penghitungan ulang guo sah, karena penghitungan dilakukan oleh pejabat yang sudah dinonaktifkan maka hasilnya pun bukan lagi merupakan hasil penghitungan dari lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional menyelenggarakan pemilu, tetapi dari hasil kebijakan pilihan dari lembaga eksekutif yang mengambil dan atau mengabaikan kewenangan pemohon sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional dalam menyelenggarakan pemilu: tindakan yang dilakukan memohon atas adalah sebagai berikut: kesatu, mengurangi kemandirian pemohon dalam penyelenggaraan pemilu: kedua, mengakibatkan pemilihan kepala daerah maluku utara seolah tidak dapat terselenggara dengan adil karena hanya menguntungkan salah satu calon gubernur yang disahkan, yang dalam pencalonannya diusung oleh partai yang ketua dewan kehormatannya saat ini menjabat sebagai presiden ri: ketiga, merekonstruksi proses demokratisasi yang tengah berlangsung yang diwujudkan, antara lain melalui pemilihan proses pemilihan kepala daerah, keempat, mendelegitimasi kedaulatan rakyat karena mengingkari pilihan rakyat yang genuine. kelima, mencederai cita cita konstitusi nkri sebagai negara hukum, karena memohon berdasarkan kekuasaan semata menetapkan pemenang pemilukada provinsi maluku utara yang bukan wewenangnya. viii. kesimpulan seluruh uraian atas memperlihatkan, memohon sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif) telah mengeluarkan keppres nomor tahun yang mengesahkapadahal pemohon sudah menyatakan dan memberitahukan kepada memohon bahwa penghitungan ulang tanggal februari tidak sah, dan pemohon meminta untuk memohon mengesahkan hasil pemilihan ulang tanggal februari namun usulan pengesahan pemohon diabaikan, berdasarkan uraian tersebut atas, memohon telah menganggap sah tindakan ketua dan anggota kpu provinsi maluku yang sudah diberhentikan sementara oleh pemohon dan hasilnya kemudian dijadikan dasar pengesahan yang dituangkan dalam keppres nomor tahun merupakan tindakan memohon melanggar konstitusi dan sistem demokrasi yang sudah ditetapkan dalam uud memohon sebagai pelaksana pemerintahan hanya mempunyai kewenangan untuk mengesahkan pemenang pemilu dan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan pemenang pemilu. memohon secara facto dan jure, cast dalam kasus ini, telah menentukan pemenang pemilu, serta atau setidak tidaknya mengambil dan atau mengabaikan kewenangan pemohon sehingga merugikan pemohon yang mempunyai wewenang konstitusional dalam menyelenggarakan dan menetapkan pemenang pemilu. ix.emohon: menyatakan memohon telah melakukan melanggar, serta atau setidak tidak mengambil dan atau mengabaikan kewenangan konstitusional pemohon sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu dalam pemilihan kepala daerah provinsi maluku utara, memerintahkan memohon mencabut keppres nomor tahun tanggal september memerintahkan memohon untuk mengesahkan usulan dprd maluku utara tanggal februari juncto keputusan dprd provinsi maluku utara tanggal april nomor tahun tentang penetapan usulan pengangkatan calon terpilih dr. abdul galur dan abd. rahim labanya se. msiyang tertuang dalam surat keputusan kpu provinsi maluku utara nomor kep pgg tanggal februari memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, memohon telah menyampaikan jawaban secara lisan dan jawaban tertulis bertanggal desember yang menguraikan hal hal sebagai berikut: jawaban tertulis i.1 bertanggal november dan nomor mk x1 bertanggal november pemohonpresiden republik indonesia, bahwa objek sengketa dalam perkara guo, karena memohon telah menerbitkan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun bertanggal september tentang pemberhentian dengan hormat ir. timbul pudjianto, m.p.m, sebagai penjabat gubernur maluku utara, serta pengesahan d, masa jabatan bahwa menurut pemohon, pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh memohon (vide huruf sampai dengan huruf halaman s.d permohonan pemohon), yang telah memutuskan dan mengesahk masa jabatan adalah tidak berdasar dan dianggap melanggar konstitusi, singkatnya menurut pemohon keputusan guo, telah mengambil alih, mengurangi, atau setidak tidaknya menghalang halangimaluku utara periode ii. kedudukan hukum (legal standing) pemohon.ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusierdasarkan ketentuan ketentuan tersebut atas, perlu kiranya diperjelas terlebih dahulu hal hal sebagai berikut: apakah kedudukan hukum (legal standing) pemohon telah memenuhi kriteria sebagai dimaksud oleh?apakah benar terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara antara pemohon dengan memohon? apakah benar kewenangan kewenangan pemohon, telah diambil, dikurangi atau setidak tidaknya dihalang halangi oleh memohon? dari ketentuan tersebut atas, memohon mempertanyakan kepada pemohon, melalui yang terhormat ketua majelis hakim mahkamah konstitusi, apakah benar pemohon sudah tepat menyatakan diri sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud olehmenurut memohon,ndang undang dasar negara republik indonesia tahun karena hal hal sebagai berikut: keberadaan lembaga negara (state organ) pasca amandemen undang undang dasar negara republik indonesia tahun telah mengalami perubahan maupun penambahan jumlah yang cukup signifikan, paling tidak terdapat sekitar (tiga puluh empat) lembaga negara, yang secara umum dapat dikelompokkan dalam lembaga negara inti atau lembaga negara utama (state primary organs) yaitu: mpr, dpr, dpd, presiden, bpk, dan mk: dan lembaga lembaga negara yang sifatnya sebagai penunjang lembaga negara inti atau lembaga negara utama tersebut (state auxiliary organs), antara lain: komisi yudisial, kepolisian, kejaksaan, dan lain sebagainya: selain lembaga lembaga negara yang lahir atau keberadaanya secara eksplisit ditentukan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun juga terdapat lembaga lembaga negara yang lahir dari undang undang yang mengaturnya: bahwa terhadap lembaga negara utama lazim kewenangannya diatur secara eksplisit dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun walaupun terdapat pula lembaga negara penunjang yang kewenangannya diatur secara eksplisit dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun yaitu komisi yudisial, tentara nasional indonesia tni), dan kepolisian. dari uraian atas, maka menurut memohon, komisi pemilihan umum kpu) lebih lebih komisi pemilihan umum provinsi, kabupaten kota, dan lebih khusus lagi komisi pemilihan umum provinsi maluku utara pemohon) bukan lembaga negara yang keberadaanya atau lahir dari undang undang dasar negara republik indonesia tahun (vide ketentuancatatan memohon bahwa komisi pemilihan umum ditulis dengan huruf kecil dengan pengertian bahwa undang undang dasar negara republik indonesia tahun hanya memberikan rambu rambu, pijakan agar dalam penyelenggaraan pemilihan umum dibentuk suatu komisi pemilihan umum, begitu pula kewenangannya tidak diberikan secara eksplisit oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun akan tetapi baik kedudukan, tugas, fungsi maupun kewenangannya lahir dan diatur oleh undang undang yang mengaturnya, yaitu undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum (sebelumnya penyelenggara pemilihan umum tercantum diberbagai undang undang, antara lain, undang undang nomor tahun tentang), atau tegasnya menurut memohon frasa kewenangan yang diberikan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagaimana dimaksud oleh undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, mengandung makna kewenangan atribusi : yaitu kewenangan yang diciptakan dan diberikan oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan bukan kewenangan yang diciptakan dan diberikan oleh peraturan perundang undangan bawah undang undang dasar negara republik indonesia tahun (vide undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan), juga, menurut memohon, kalaupun kedudukan hukum (legal standing) pemohon dianggap benar adanya dan sesuai dengan yang dimaksud berkedudukan sebagai lembaga negara lain , menurut hemat memohon, pemohon bukanlahemang benar kpu provinsi maluku utara adalah organ bawah kpu pusat) yang memiliki hubungan hierarki, tetapi dalam kedudukan tersebutkuasa khusus dari kpu pusat), apalagi permohonan guo diajukan oleh pemohon drs. aziz hari, selaku ketua kpu provinsi maluku utara) yang tidak serta merta mewakili kpu provinsi maluku utara tanpa melalui keputusan pleno, dalam permohonannya sdr. drs. aziz hari, pemohon) menyatakan bahwa selain selaku ketua kpu provinsi maluku utara juga sebagai pemegang mandat kpu (vide permohonan hal. hal ini menunjukkan adanya keragu raguan pemohon apakah bertindak secara otonom selaku ketua kpu provinsi maluku utara ataukah selaku pemegang mandat kpu. memohon melalui yang terhormat ketua majelis hakim konstitusi mempertanyakan apakah benar ada mandat dari kpu, dan jika ada, maka bentuk pemberian mandatnya seperti apa dan untuk kepentingan apa?: atas hal hal tersebut atas menurut memohon, kedudukan hukum (legal standing) pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, dan karenanya menurut memohoapabila ketua majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, berikut disampaikan penjelasan memohon yang diuraikan seperti bawah ini. il. penjelasan memohon atas permohonan sengketa kewenangan lembaga negara antara komisi pemilihan umum provinsi maluku utara melawan presiden berkaitan dengan uraian tersebut atas, memohon dapat menjelaskan hal hal sebagai berikut: kedudukan hukum (legal standing) memohon memohon sependapat dengan pemohon, bahwa memohon secara konstitusional merupakan lembaga negara yang kewenangannya kewenangan kpu yang berkaitan denganhuruf huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum), uraian atas hendak memperlihatkan,. ii, penjabaran ketentuan tersebut atasdiberikan oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun salah satunya adalah kewenangan memohon memegang kekuasaan pemerintahan, sebagaimana ditentukan dalam yang menyatakan: presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar": kewenangan kewenangan memohon sebagai kepala pemerintahan, sebagaimana diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun maupun peraturan perundang undangan lainnya, semata mata guna terselenggaranya proses pemerintahan agar berjalan sebagaimana mestinya, termasuk mengesahkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih suatu daerah atas usulan dprd berdasarkan keputusan penyelenggara pilkada (dalam hal ini kpu provinsi) tentang penetapan pasangan terpilih hasil pilkada. sehingga menurut memohon, adalah tidak benar dan tidak berdasar jika memohon dianggap telah mengambil, mengurangi atau setidak tidaknya menghalang halangi kewenangan kewenangan pemohon: duduk permasalahannya pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur maluku utara dilaksanakan pada tanggal november kpu provinsi maluku utara telah membuat rekapitulasi penghitungan suara dan sesuai keputusan kpu provinsi maluku utara nomor kep pgg tanggal november perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut perolehan bo| mmmpramamenon (pe anthony charles sunarko dan drs. ati achmad, bahwa pada tanggal november kpu pusat) melakukan rapat pleno yang tertuang dalam berita acara nomor ba xi tanggal november yang hasilnya memberhentikan sementara rahim hasen dan ir. surabaya sulaiman sebagai ketua dan anggota kpu provinsi maluku utara, dan membatalkan keputusan kpu provinsi maluku utara nomor kep pgg tanggal november serta mengambil alih pelaksanaan tahapan pemilu gubernur maluku utara yang kemudian pada tanggal november sesuai berita acara nomor ba xi tanggal november kpu pusat) mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu gubernur maluku utara dengan hasil sebagai berikut: amin drake, sp. og, drs. ati achmad, selanjutnya kpu pusat) dengan keputusan nomor sk kpu tahun menetapkan pasangan calon dr. abdul galur dan abd labanya, si, sebagai pasangan terpilih gubernur dan wakil gubernur maluku utara pasangan calon drs. thaib arman dan kh. abd gani kasula mengajukan gugatan sengketa penghitungan suara kepada mahkamah agung kepada kpu pusat) dan sesuai putusan mahkamah agung ma) nomor p kpud tanggal januari amar putusannya berbunyi sebagai berikut: menyatakan menurut hukum adalah tidak sah dan membatalkan demi hukum, dalam pertimbangan hukum amar putusannya (halaman alinea berpendapat: bahwa penerapan dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, berkaitan dengan penghitungan ulang pemilihan kepala daerah maluku utara oleh kpu pusat) tidak dapat dibenarkan dan cacat secara yuridis dalam pengambilalihan kewenangan tersebut, dalam pertimbangan hukum pada halaman alinea berpendapat bahwa: pengambilalihan kewenangan oleh kpu pusat) pada dasarnya bertentangan dengan saran atau pertimbangan kpu pusat) kepada kpu provinsi maluku utara yang isinya menyarankan kepada kpu provinsi maluku utara agar apabila rekapitulasi penghitungan suara terdapat keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara, keberatan itu diajukan mahkamah agung oleh pihak yang berkeberatan, sehingga karena pengambilalihan penyelenggaraan pemilu gubernur maluku utara yang dilakukan oleh kpu mengandung cacat yuridis maka pengambilalihan kewenangan provinsi maluku utara oleh kpu pusat) adalah tidak sah dan harus dibatalkan termasuk segala bentuk keputusan dan produk hukum yang bersifat derivatif (menurun) dari surat keputusan tersebut: dalam pertimbangan hukum halaman alinea berpendapat bahwa: segala keputusan yang bersifat derivatif dan karenanya juga ikut batal dan tidak sah antara lainu gubernur dan wakil gubernur maluku utara tahun oleh kpu nomor ba x1 tanggal november dari kalimat antara lain" pada pertimbangan hukum pada halaman alinea berarti masih ada lagi keputusan kpu yang juga batal dan tidak sah, selain keputusan kpu nomor sk kpu tahun tanggal november karena itu keputusan pemberhentian sementara terhadap sdr. rahim hasen selaku ketua kpu provinsi maluku utara dan seri. ir. surabaya sleman selaku ketua dan anggota kpu provinsi maluku utara adalah tidak sah dan batal demi hukum, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut: pertimbangan hukum pada halaman alinea berpendapat bahwa, dengan dibatalkannya surat keputusan nomor sk kpu tahun pu provinsi maluku utara tetap eksis dan sah, sehingga karenanya tetap berwenang dan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan proses penghitungan suara ulang ketiga daerah tersebut, sesuai surat ketua nomor kma !i1 tanggal februari ditujukan kepada sdr. rahim hasen ketua kpu provinsi maluku utara) dan kepada ir. surabaya sleman (anggota kpu provinsi maluku utara) yang pada intinya menyatakan bahwa: (a). diterbitkannya keputusan kpu nomor sk kpu tahun tanggal januari tidak mempengaruhi kekuatan hukum eksekutorial putusan guo yang harus tetap dilaksanakan, (b). oleh karena masalahnya adalah menyangkut eksekusi perkara maka disarankan kepada rahim husein dan surabaya sleman untuk membicarakan teknis pelaksanaan putusan mahkamah agung nomor p kpud tanggal januari kepada ketua pengadilan tinggi, termasuk memilih tempat yang netral. dengan demikian tidak benar alasan pemohon yang menyatakan sdr. rahim hasen dan seri. ir. surabaya sleman, masing masing selaku ketua dan selaku anggota kpu provinsi maluku utara tidak berwenang melaksanakan eksekusi pelaksanaan putusan mahkamah agung nomor p kpud tanggal januari dengan alasan keduanya telah diberhentikan oleh kpu pusat). tidak benar juga alasan pemohon yang menyatakan bahwa eksekusi pelaksanaan putusan mahkamah agung yang dilakukan yang bersangkutan adalah tidak sah karena tidak dihadiri oleh saksi saksi pasangan calon dan dilakukan luar wilayah hukum kpu provinsi maluku utara (vide permohonan pemohon hal huruf i), oleh karena hasil pilkada gubernur maluku utara telah memasuki ranah sengketa hukum sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dan penghitungan ulang (tiga) kecamatan kabupaten halmahera barat merupakan perintah putusan mahkamah agung, yang pelaksanaannya adalah menyangkut eksekusi perkara pelaksanaan putusan hakim, maka keabsahan eksekusi perkara (penghitungan ulang) ditentukan pada hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pilkada. bahwa pelaksanaan penghitungan ulang (tiga) kecamatan kabupaten halmahera barat merupakan pelaksanaan eksekusi pelaksanaan putusan mahkamah agung, secara tegas telah diakui oleh pemohon sendiri yang menyatakan . plt. ketua kpu provinsi maluku utara diperintah untuk mengeksekusi keputusan mahkamah agung yaitu dengan melaksanakan penghitungan ulang (tiga) kecamatan dengan dihadiri oleh kpu (vide permohonan pemohon hal dengan demikian yang memiliki kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya pelaksanaan putusan pengadilan eksekusi melalui penghitungan ulang adalah pengadilan bukan pihak lain termasuk kpu, bahwa putusan tersebut harus kita hargai sebagai upaya optimal dalam rangka menyelesaikan kasus sengketa pilkada gubernur dan wakil gubernur maluku utara, juga sebagai upaya menjaga netralitas kpu provinsi maluku utara dalam menyelenggarakan pilkada agar tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun termasuk oleh kpu pusat). dalam konteks ini, setidaknya juga telah mengoreksi kesalahan kpu pusat) yang mengambil alih kewenangan kpu provinsi maluku utara dalam menyelenggarakan tahapan tahapan pilkada. langkah kpu pusat) yang mengambil alih kewenangan kpu provinsi maluku utara dengan mendasarkan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum tidak dapat dibenarkan secara yuridis karena kpu provinsi maluku utara telah melaksanakan tahapan pilkada hingga selesai. hal ini telah dinyatakan secara tegas dalam pertimbangan hukum (vide halaman alinea berpendapat bahwa dalam hal pelaksanaan pilkada maluku utara, dari fakta fakta hukum dapat dilihat bahwa sebenarnya dari tahapan awal sampai pada tahapan rapat pleno rekapitulasi sudah dapat dilaksanakan walaupun tidak sempurna secara prosedural. menindaklanjuti putusan nomor p kpud tanggal januari tersebut ada dua versi hasil pelaksanaan putusan eksekusi dengan melakukan penghitungan (tiga) kecamatan pada kabupaten halmahera barat, yaitu: pelaksanaan putusan eksekusi yang dilakukan oleh mukhlis tapi tapi: penghitungan ulang dilakukan kota ternate: dihadiri oleh anggota kpu: tidak dihadiri oleh ketua pengadilan tinggi maluku utara, tidak ada penetapan eksekusi, hasilnya memenangkan pasangan calon dr. abdul galur dan abdul rahim labanya. pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh rahim hasen dan ir. siti surabaya sleman: penghitungan ulang dilakukan kota jakarta, tidak dihadiri anggota kpu pusat, dihadiri oleh ketua pengadilan tinggi maluku utara: ada penetapan eksekusi, hasilnya memenangkan pasangan calon drs. thaib arman dan abdul gani kasula. terhadap dua versi hasil pelaksanaan putusan eksekusi tersebut, dprd provinsi maluku utara terbelah menjadi dua kelompok dan masing masing mengusulkan pengesahan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur maluku utara sesuai dengan afiliasinya kepada presiden melalui menteri dalam negeri yakni: dengan surat dprd provinsi maluku utara nomor tanggal november nomor tanggal februari mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan gubernur dan wakil gubernur maluku utara sdr. drs. thaib arman dan sdr. kh. abdul gani kasula dengan surat dprd provinsi maluku utara nomor tanggal november ditandatangani oleh ketua dan wakil ketua dprd provinsi maluku utara, nomor tanggal pebruari ditandatangani ketua dprd provinsi maluku utara, mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih sdr. dr. abdul galur dan abdul rahim labanya menyikapi dua versi pelaksanaan putusan eksekusi putusan yang hasilnya saling bertolak belakang dan adanya (dua) versi usulan pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur maluku utara terpilih yang diajukan oleh pimpinan dprd provinsi maluku utara tersebut, maka untuk melaksanakan tugas yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, menteri dalam negeri harus menindaklanjuti surat pimpinan dprd tersebut dengan mengusulkan pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur maluku utara terpilih kepada presiden, karena itu menteri dalam negeri dengan surat nomor 27i sj tanggal februari mengajukan permohonan fatwa kepada tentang keabsahan pelaksanaan putusan eksekusi putusan nomor p kpud (t apakah pelaksanaan putusan eksekusi yang dilakukan oleh sdr. rahim hasen dan ir. surabaya sleman serta sdr. zainuddin husein, bba, sh. ataukah yang dilakukan oleh sdr. mukhlis tapi tapi pit. ketua kpu provinsi maluku, yang dianggap sah secara hukum: menjawab surat mendagri nomor sj tanggal februari tersebut mahkamah agung dengan surat nomor kmaiiii tanggal maret perihal fatwa hukum tentang pilkada provinsi maluku utara yang pada intinya menjelaskan bahwa: prosedur dan tata cara eksekusi pelaksanaan putusan dalam kasus pilkada ini mengikuti dan diterapkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam peraturan mahkamah agung nomor tahun tanggal mei ditinjau dari segi hukum yuridis, sesuai dengan prosedur dan tata cara eksekusi pelaksanaan putusan, pelaksanaannya harus didahului dengan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan dan diikuti dengan penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan sebelum dimulainya pelaksanaan isi putusan yang bersangkutan: dalam kasus ini pemilu gubernur dan wakil gubernur maluku utara) sebagaimana yang sdr. menteri kemukakan, dalam kenyataan lapangan ada dua versi pelaksanaan putusan eksekusi, yaitu versi pertama (dilakukan oleh rahim hasen) dan versi kedua (dilakukan oleh mukhlis tapi tapi): versi pertama (dilakukan oleh rahim husein dan ir. surabaya sleman) telah secara prosedur yuridis mengikuti dan sesuai dengan prosedur dan tata cara eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan nomor tahun tanggal mei versi kedua (dilakukan oleh mukhlis tapi tapi) langsung melakukan penghitungan ulang tanpa didahului oleh prosedur dan tata cara pelaksanaan putusan eksekusi yang diharuskan dalam hukum acara perdata: atas dasar hal tersebut merupakan wewenang menteri dalam negeri untuk memutuskan (menentukan) diantara dua versi pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dapat dijadikan dasar menindaklanjuti penentuan gubernur dan wakil gubernur maluku utara, namun seyogianya juga dibicarakan dengan dprd maluku utara sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, menindaklanjuti fatwa nomor kma iii tanggal maret menteri dalam negeri melakukan komunikasi dengan dprd provinsi maluku utara, akan tetapi dprd provinsi maluku utara terbelah menjadi (dua) kelompok, sebagai berikut: kelompok pertama, dengan surat dprdthaib arman dan abd. gani kasula kepada presiden melalui menteri dalam negeri dprd dengan suratdr. abdul galur dan abd. rahim labanya kepada presiden melalui menteri dalam negeri fatwa kepada menteri dalam negeri nomor kma v tanggal mei menyatakan bahwa sesuai dengan wewenangnya pemerintah pusat dapat menyelesaikan permasalahan pilkada maluku utara sebagai beleid (kebijakan) dan dalam kaitan tersebut harus melihatnya dari segi manfaat (doelmatigheid) yaitu yang paling minimum akan menimbulkan masalah gejolak politik, keamanan, sosial dan lain lain: atas hal hal tersebut atas, menteri dalam negeri dengan surat nomor sj tanggal mei mengusulkan kepada bapak presiden untuk mengesahkan pengangkatan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih sdr. drs. thaib arman dan kh. abdul gani kasula periode yang kemudian diterbitkan keputusan presiden nomor tahun tindakan hukum memohon bahwayaitu berupa suatu keputusan tata usaha negara, dalam hal ini keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pemberhentian dengan hormat ir. timbul pudjianto, m.pm, sebagai penjabat gubernur maluku utara, dansesuai ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, presiden berkewajiban mengesahkan pasangan terpilih hasil pilkada gubernur dan wakil gubernur maluku utara berdasarkan berita acara rekapitulasi perhitungan suara yang ditetapkan kpu provinsi. dalam hal ini tindakan memohon menerbitkan keputusan presiden nomor tahun merupakan tindak lanjut dari keputusan kpu provinsi maluku utara nomor kep pgg tanggal november putusan nomor p kpud tanggal januari dan berita acara kpu provinsi maluku utara nomor kpud tanggal februari serta fatwa nomor kma ! tanggal maretdiabaikandengan diberikannya kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa kewenangan kepada mahkamah konstitusi, lembaga guo mempunyai peran strategis untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi the guardian constitution). dengan kewenangannya tersebut, mahkamah konstitusi dapat menjadi benteng dalam menjaga dan mempertahankan keadilan, dalam arti menjaga semangat pemisahan kekuasaan lembaga lembaga negara yang kewenangannya diberikan konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam uud il. pemohon dan memohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uudbahwa salah satu pertimbangan diterbitkannya keppres guo, adalah berita acara kpu provinsi maluku utara nomor kpud tanggal februari tentang hasil penghitungan ulang (tiga) kecamatan kabupaten halmahera barat dikarenakan merupakan hasil pelaksanaan putusan eksekusi melalui penghitungan ulang yang menurut telah sesuai dengan prosedur dalam hukum acara perdata yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pilkada: tindakan yang demikian ini bukan berarti memohon telah mengesahkan hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh sdr. rahim husein dan ir. surabaya sleman, masing masing selaku ketua dan anggota kpu provinsi maluku utara, karena bukan kompetensi memohon untuk mengesahkan hasil penghitungan suara pilkada, dengan demikian tidak benar alasan pemohon yang menyatakan bahwa dengan diterbitkannya keputusan presiden nomor tahun seolah olah memohon telah mengambil alih dan atau mengabaikan kewenangan konstitusional pemohon (vide permohonan pemohon hal tindakan memohon menerbitkan keppres guo, masuk dalam ranah keputusan tata usaha negara.tata usaha negaraahwaberdasarkan pertimbangan sebagai berikut: bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umumewan perwakilan rakyat daerahomisi pemilihan umum provinsi maluku utara sebagaimana tersebut pada huruf atas, mahkamah agung dalam putusannya nomor p kpud tanggal januari antara lain, sehubungan dengan hal tersebut pada huruf huruf dan huruf atas, menteri dalam negeri dengan surat nomor sjksekaligus mengesahkan pemberhentian dengan hormat ir. timbul pudjianto, m.p.m, sebagai penjabat gubernur maluku utara dengan keputusan presiden: berdasarkan hal hal muka, maka tindakan hukum memohon, yang mengangkat dan mengesahk masa jabatan adalah memiliki kualifikasi hukum sebagai keputusan tata usaha negara, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara: dengan demikian menurut memohon, jika terdapat keadaan, kekeliruan dan atau ketidakcermatan terhadap keputusan tata usaha negara yang bersifat individual, konkret, dan final, yaitu berupa keputusan presiden republik indonesia nomor tahun maka pihak yang dirugikan atas keputusan guo dapat melakukan gugatan pengadilan (dalam hal ini pengadilan tata usaha negara), dengan perkataan lain keputusan guo telah menimbulkan sengketa tata usaha negara, sebagaimana ditentukan: berdasarkan uraian tersebut atas, memohon berpendapat bahwa subject itis maupun object itis dalam permohonan guo tidak memenuhi ketentuaiv.(selaku pemohon) melawan presiden republik indonesia (selaku memohon), dapat memberikan putusan sebagai berikut: menerima keterangan presiden republik indonesia (selaku memohon) secara keseluruhan, menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), menyatakan permohonan pemohon bukan termasuktambahan jawaban lisan bahwa lima bukti dari bukti yang diajukan oleh memohon akan terlihat mengapa memohon pada akhirnya mengambil keputusan untuk mengeluarkan keppres nomor tahun sebagai berikut: bukti jelas kpu provinsi menyatakan menetapkan pemenang pemilu adalah pasangan bapak thaib arman. kemudian dibatalkan lewat pengambilalihan oleh kpu pusat bukti dengan demikian kalau dilihat bukti merupakan keputusan kpu pusat yang mengambil alih, menghitung ulang, dan menetapkan pasangan abdul galur, tetapi bukti putusan mahkamah agung yang diajukan permohonannya oleh pasangan thaib arman mengeluarkan putusan yang pada prinsipnya membatalkan pengambilalihan itu, pengambilalihan oleh kpu pusat dibatalkan oleh putusan mahkamah agung, dan dalam pertimbangannya tidak hanya keputusan penetapan pemenang yang dibatalkan tetapi derivatif dan turunannya. salah satu yang penting dalam putusan tersebut adalah kpu pusat yang memberhentikan sementara bapak rahim husein sebagai kpu provinsi. yang lain tentu saja utusan mahkamah agung mengatakan penghitungan ulang tiga kecamatan halmahera barat, berdasarkan surat kpu pusat tertanggal januari bapak rahim husein mengirim surat kepada mahkamah agung meminta fatwa, kemudian surat balasannya dari mahkamah agung tertanggal februari yang ditujukan rahim husein (bukti yang pada prinsipnya mahkamah agung mengakui keduanya saudara rahim husein ketua kpu provinsi maluku utara) dan ir. surabaya (anggota kpu provinsi maluku utara). hal ini membuktikan mahkamah agung konsisten dengan putusannya bahwa tidak hanya penetapan kpu pusat yang memenangkan abdul galur yang dibatalkan tapi juga derivatifnya. salah satunya adalah memberhentikan sementara rahim husein dan surabaya. surat itu juga dikatakan seharusnya surat kpu pusat tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan putusan mahkamah agung harus tetap dilaksanakan, karenanya kemudian ada penghitungan yang dilakukan oleh rahim husein: atas dasar dua versi yang jakarta dan ternate mendagri meminta fatwa lagi kepada mahkamah agung dan mahkamah agung mengeluarkan fatwa, sebelum itu memang dprd mengeluarkan masing masing tiga surat. tiga surat itu mengangkat, mengusulkan kepada mendagri pasangan thaib arman sebagai pasangan terpilih, tiga surat yang lain mengusulkan bapak abdul galur sebagai pasangan terpilih walaupun memohon ingin memberikan catatan surat yang terakhir kalau semua surat thaib arman ditandatangani oleh ketua dprd. tetapi kalau surat usulan pasangan abdul galur ditandatangani oleh wakil ketua dprd (bukti c), dan salah satu wakil ketua adalah abdur rahim labanya yang merupakan pasangan wakil gubernur dari bapak abdul galur, dia sendiri yang menandatangani bahwa dia mengusulkan dirinya menjadi wakil gubernur terpilih: berdasarkan dua versi surat penghitungan versi, kemudian mendagri mengirim surat kepada mahkamah agung dan mahkamah agung menjawab surat tersebut (bukti yang pada prinsipnya mengatakan yang lebih sesuai dengan hukum acara adalah penghitungan yang hotel bidadari jakarta. setelah itu terdapat surat lagi dari mendagri dan mahkamah agung menegaskan silakan pemerintah mengambil keputusan, fatwa yang ketiga. tuntutan bukti bukti tersebut menggambarkan ketua kpu provinsi memenangkan thaib arman, dibatalkan kpu pusat, kemudian dibatalkan oleh mahkamah agung, selanjutnya terdapat dua penghitungan, mana rahim husein menurut mahkamah agung masih sah menghitung. kemudian dari dua penghitungan tersebut yang diakui oleh mahkamah agung sah menurut hukum acara adalah penghitungan yang bidadari, maka presiden memohon) setelah menelaah, mengkaji cukup lama berjibaku kemudian mengeluarkan keppres nomor tahun dengan demikian, object itis nya tidak terpenuhi, karena tidak ada sengketa kewenangan konstitusional dalam perkara guo, dan subject itis nya pun tidak terpenuhi, dalam hal ini kpu provinsi tidak dapat dinyatakan sebagai organ konstitusi, samping itu tidak ada kewenangan yang diambil alih, diganggu, dan sejenisnya. memohon mengambil keputusan tersebut karena mendasarkan pada putusan peradilan yang merupakan pintu kedua. semoga dari penjelasan tersebut didapat putusan yang sesuai, tidak hanya bagi masyarakat maluku utara tetapi juga bagi kejayaan indonesia masa depan. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, mahkamah telah mendengar keterangan dari pihak terkait komisi pemilihan umum, pihak terkait panitia pengawas pemilihan umum provinsi maluku utara, pihak terkait dewan perwakilan rakyat daerah provinsi maluku utara, dan pihak terkait gubernur provinsi maluku utara, sebagai berikut: keterangan pihak terkait komisi pemilihan umum pelaksanaan pemungutan suara pemilu gubernur dan wakil gubernur maluku utara dilaksanakan serentak pada tanggal november pada proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten kota .kabupaten kota), proses rekapitulasi penghitungan suara kpu kabupaten halmahera barat dibatalkan oleh kpu provinsi maluku utara sehubungan kpu kabupaten halmahera barat tidak memenuhi kemauan kpu maluku utara berkenaan dengan rekapitulasi penghitungan suara ppk sahu timur, ppk ibu selatan dan ppk jailolo. selanjutnya kpu provinsi maluku utara melalui keputusan nomor kep pgg tanggal november menonaktifkan seluruh kpu kabupaten halmahera barat dan membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan suaranya atas rekomendasi dari panas provinsi. maluku utara (oknum) yang kemudian dibatalkan kembali oleh panas provinsi maluku utara secara kelembagaan, berdasarkan keadaan tersebut dan surat dari panas provinsi maluku utara dan (tujuh) bupati provinsi maluku utara, kpu mengirimkan surat nomor x1 (melalui fax) kepada kpu provinsi maluku utara berkenaan dengan saran pertimbangan pemilu gubernur dan wakil gubernur utara yang antara lain isinya supaya kpu provinsi maluku utara melaksanakan peraturan perundang undangan tentang pemilu gubernur dan wakil gubernur, tetapi saran dan pertimbangan tersebut tidak diindahkan: pada tanggal november kpu provinsi maluku utara tetap melaksanakan penghitungan suara dengan tidak mengikutsertakan salah satu anggota kpu atas nama sdr. mukhlis tapi tapi serta tidak dihadiri saksi pasangan calon, tetapi tidak pernah selesai, karena adanya protes dari saksi pasangan calon maka rapat ditutup oleh ketua kpu provinsi maluku utara. kpu mendapat informasi melalui media massa pada tanggal november bahwa kpu provinsi maluku utara mengumumkan keputusan kpu provinsi maluku utara nomor kep pggdengan menyatakan pemenang adalah drs. thaib arman. dan gani kasula dengan perolehan suara sah berdasarkan keadaan tersebut, kpu dengan iktikad baik melalui surat, mengundang kpu provinsi maluku utara, panas pemilu gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara, saksi pasangan calon pemilu gubernur dan wakil gubernur, kpu kabupaten halmahera barat, kpu kabupaten halmahera tengah, kpu kabupaten kepulauan sula, kpu kabupaten halmahera selatan, kpu halmahera utara, kpu kabupaten halmahera timur, kpu kabupaten tidore kepulauan, dan kpu kota tidore untuk hadir kpu jakarta pada tanggal november pukul wib: atas dasar undangan tersebut kpu provinsi maluku utara tidak bersedia hadir, dengan alasan bahwa penghitungan suara telah selesai, kecuali anggota kpu provinsi maluku utara atas nama sdr. mukhlis tapi tapi tetap hadir. dalam proses rapat tersebut kpu meminta pendapat kepada semua yang hadir dan dari saksi pasangan calon drs. thaib arman dan kh. gani kasula meminta kepada kpu supaya dalam proses pertemuan diikutsertakan seluruh ppk (tiga) kecamatan yaitu ppk sahu timur, ppk ibu selatan dan ppk jailolo. berdasarkan permintaan tersebut, kpu menunda rapat dan dilanjutkan pada hari kamis tanggal november dengan menghadirkan ppk sahu timur, ppk ibu selatan dan ppk jailolo dalam rangka mengklarifikasi adanya dua jenis berita acara (tiga) ppk tersebut yang isinya berbeda tetapi yang tanda tangan sama: pada tanggal november kpu mengadakan rapat pleno tentang penyelenggaraan pemilu gubernur dan wakil gubernur maluku utara, dengan putusan: membatalkan keputusan kpu provinsi maluku utara nomor kep pgg tanggal november tentang penonaktifan dan pengambilalihan tugas dan wewenang kpu kabupaten halmahera barat oleh kpu provinsi maluku utara, kerena tidak melalui prosedur peraturan perundang undangan yang berlaku, menetapkan keputusan kpu provinsi maluku utara nomor kep pgg tanggal november tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, memberhentikan sementara sdr. rahim husein, sebagai ketua merangkap anggota dan seri. siti surabaya sleman sebagai anggota kpu provinsi maluku utara, dengan keputusan kpu nomor siku tanggal januari mengambil alih pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat provinsi dan penetapan serta pengumuman pasangan calon terpilih dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur maluku utara tahun vide undang undang nomor tahun sejak tanggal november sebagaimana dimaksud dalam keputusan kpu nomor sk kpu tahun tanggal november tentang pelaksanaan tugas wewenang kpu provinsi maluku utara oleh kpu: sdr. rahim husein dan seri. siti surabaya sleman tidak dibenarkan melakukan kegiatan kegiatan dan ti'adakan tindakan yang mengatasnamakan kpu provinsi maluku utara, tanggal november kpu mencabut kembali penundaan rapat pleno kpu tanggal november dan melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara pemilu gubernur dan wakil gubernur maluku utara, dengan hasil menetapkan pasangan terpilih dr. abd. galur dan abd. rahim labanya sebagai pemenang pertama dengan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam berita acara nomor b.a x1 tanggal november rapat pleno tersebut dihadiri oleh seluruh anggota kpu kabupaten kota provinsi maluku utara, panas pemilu gubenur dan wakil gubernur maluku utara, panas pemilu gubernur dan wakil gubernur maluku utara kabupaten halmahera barat, dan seluruh saksi pasangan calon, berdasarkan keputusan rapat pleno kpu tanggal januari kpu mengukuhkan keputusan rapat pleno kpu tanggal november tentang pemberhentian sementara anggota dan ketua kpu provinsi maluku utara atas nama sdr. rahim husein sebagai ketua merangkap anggota dan seri. siti surabaya sleman sebagaimana dimaksud dalam keputusan kpu nomor sk kpu tahun tanggal januari karena telah melakukan pelanggaran sumpah janji sebagaimana dimaksud dalam keputusan kpu nomor tahun jis peraturan kpu nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahun berdasarkan amar putusan mahkamah agung nomor p kpud tanggal januari kpu provinsi maluku, utara melalui berita acara nomor kpud tanggal februari telah mengadakan penghitungan suara ulang daerah kabupaten halmahera barat, khususnya kecamatan jailolo, thu selatan dan sahu timur pada pemilu gubernur dan wakil gubenur provinsi maluku utara dengan pasangan calon terpilih adalah nomor unit atas nama drs. thaib arman dan kh. gani kasula dengan perolehan suara sah yang dilaksanakan hotel bidadari jakarta, yang dilaksanakan oleh sdr. rahim husein, seri. siti surabaya sleman, zainuddin dengan catatan sdr. rahim husein dan seri. siti surabaya sleman sudah diberhentikan sementara oleh kpu vide keputusan kpu nomor siku tanggal januari penghitungan tersebut tidak dihadiri oleh (tiga) saksi pasangan calon kecuali saksi drs. thaib arman dan kh. gani kasula juga tidak dihadiri panas pemilu gubernur dan wakil gubernur maluku utara, dan tidak dihadiri oleh kpu serta kpu kabupaten halmahera barat, berdasarkan amar putusan mahkamah agung nomor p kpud tanggal januari dan berdasarkan keputusan kpu nomor ak kpu tahun tanggal januari kpu provinsi maluku utara melalui keputusan kpu provinsi maluku utara nomor kep pgg tentang menetapkan dan mengumumkan bahwa pasangan calon terpilih pada pemilu gubernur dan wakil gubernur maluku utara tanggal februari setelah terlebih dahulu kpu provinsi maluku utara berkonsultasi dengan kpu, dengan pemenang pasangan nomor urut atas nama dr. abd galur dan abd rahim labanya dengan perolehan suara sah yang dilaksanakan ternate, maluku utara dan ditandatangani oleh pit. ketua kpu provinsi maluku. utara sdr. mukhlis tapi tapi, yang terlebih dahulu penekan oleh kpu kabupaten halmahera barat disertai saksi saksi pasangan calon dan panas pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupate, amanat konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam tersebut atas telah diatur dalam huruf huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum. pada guo di dalam hal. kpu provinsi menjalankan kewenangannya sebagai suatu lembaga negara berdasarkan amanat dari konstitusi, khususnya dalam kaitannya dengan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi. dengan demikian pemohon memenuhi syarat selaku fihak untuk mengajukan sengketa kewenangan mahkamah konstitusi karena dapat diskualifikasi sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud halmahera barat. pelaksanaan penghitungan suara ulang, kpu menugaskan anggota kpu dra. andi bupati, pd., beserta staf sekretaris jenderal kpu untuk menghadiri rapat penghitungan suara ulang tersebut), dari uraian angka sampai dengan angka kpu menyatakan dan telah menetapkan: proses penghitungan suara ulang pemilu gubernur dan wakil gubernur maluku utara yang dilaksanakan pada tanggal februari vide berita acara nomor kpud tanggal februari adalah tidak sah, mengingat pelaksanaan penghitungan suara tersebut dilaksanakan hotel bidadari jakarta oleh kpu maluku utara yang ditandatangani oleh rahim husein ketua), ir. surabaya sleman, pd. anggota) dan zainuddin husein, bba, anggota) yang berdasarkan keputusan kpu nomor sk kpu tahun tentang pemberhentian sementara ketua dan anggota kpu provinsi maluku utara atas nama rahim husein djunaedy) dan siti surabaya sleman, pd. anggota) yang mulai berlaku sejak tanggal januari penghitungan suara ulang (tiga) kecamatan kabupaten halmahera barat yang dilaksanakan oleh plt. ketua maluku utara mukhlis tapi tapi dinyatakan sesuai prosedur yang benar berdasarkan undang undang nomor tahun dan peraturan perundang undangan lainnya: dengan demikian, sejak tanggal januari sdr. rahim husein djuanedy) sebagai ketua merangkap anggota dan ir. siti surabaya hi, sleman sebagai anggota kpu provinsi maluku utara dan tidak berwenang secara hukum untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang mengatasnamakan komisi pemilihan umum provinsi maluku utara dengan alasan dan dalih apapun, sesuai ketentuan uud diuntuk menjamin pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui proses demokratis secara langsung, maka sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, diatur sebagai berikut", pada undang undang nomor tahun disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh kpud. samping itu undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu, pada angka disebutkan bahwaundang undang nomor tahun tersebut, maka kpud yang disebutkan dalam undang undang nomor tahun adalah kpu provinsi untuk penyelenggaraan pemilihan umum gubernur wakil gubernur, dan kpu kabupaten kota untuk penyelenggaraan pemilihan umum bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota, tugas dan kewenangan kpu provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur diatur pada undang undang nomor tahun juncto dan undang undang nomor tahun merupakan wewenang derivatif yang diturunkan dan uud sehingga kewenangan kpu provinsi tersebut juga harus ditafsirkan sebagai kewenangan derivatif dari uud dan karenanya kpu provinsi harus ditafsirkan sebagai lembaga negara, dengan konstruksi yuridis tersebut atas, dalam konteks pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur maluku utara, meskipun kedudukan kpu provinsi sebagai lembaga negara tidak secara tekstual disebut uud tetapi disebut dalam undang undang yaitu undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun akan tetapi kewenangan kpu provinsi cast kpu provinsi maluku utara, secara implisitng melaksanakan pemilihan umum kepala daerah secara demokrasi: dan atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain, maka kpu provinsi maluku utara sebagai pemohon dapat mengajukan gugatan sengketa perselisihan kewenangan antara lembaga negara mahkamah konstitusi republik indonesia, dengan ditetapkan pengesahan pengangkatan thaib arman dan abdul gani kasula sebagai gubernur dan wakil gubernur maluku utara berdasarkan keputusan presiden nomor tahun tanpa mendasarkan penetapan calon terpilih pasangan gubernur dan wakil gubernur maluku utara yang ditetapkan oleh kpu provinsi maluku utara yang legal, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan sengketa kewenangan antara kpu provinsi maluku utara dengan pemerintah. berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, maka dapat disimpulkan bahwamahkamah konstitusi republik indonesia. berdasarkan surat kpu provinsi maluku utara nomor kpu tanggal oktober maka komisi pemilihan umum telah memberikan surat berdasarkan perundang undangan. keterangan pihak terkait panitia pengawas pemilihan umum provinsi maluku utara thalib abas proses penghitungan suara pada tanggal november panas provinsi maluku utara diundang untuk menghadiri rapat pleno penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara pada pukul sampai dengan pukul wit. rapat pleno tersebut tidak menghasilkan rekapitulasi tetapi yang dihasilkan adalah deadlock, karena deadlock ketua kpu provinsi maluku utara meninggalkan ruangan rapat, selanjutnya panas melakukan negosiasi dengan ketua kpu provinsi maluku utara untuk melanjutkan rapat pleno, tetapi beliau menolak. akhirnya panas menawarkan kepada ketua kpu provinsi maluku utara untuk membuatkan berita acara rapat pleno, yang ditandatangani oleh ketua kpu provinsi maluku utara dan ketua panas, dan disepakati rapat pleno penghitungan dan rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara dilanjutkan pada tanggal november pada tanggal november pukul wit panas diundang tetapi anehnya hanya ketua panas yang diundang, sehingga anggota panas yang lain diusir oleh ketua kpu provinsi maluku utara rahim husein dan siti surabaya, dari ruang rapat, tetapi dilarang sama sekali untuk menyampaikan pendapat, hanya mengawasi. sampai dengan tengah malam rekapitulasi tidak terjadi, yang terjadi hanya deadlock pada. panas kemudian melakukan negosiasi kembali dengan ketua kpu provinsi maluku utara, tetapi beliau sama sekali tidak mau menerima. rapat tiba tiba dihentikan oleh ketua kpu provinsi maluku utara pada pukul wit, dan ketua kpu provinsi maluku utara meninggalkan meja rapat, masuk ruang kerjanya, kemudian kurang lebih berselang menit ketua kpu provinsi maluku utara dikawal oleh aparat keamanan bersama dua anggotanya yaitu surabaya dan haji zainuddin husein, keluar meninggalkan ruang rapat dan tidak mengabarkan pada peserta rapat kapan rapat pleno dilanjutkan. besok harinya tanggal november ketua panas menerima sms, yang isi sms tersebut memberi tahunan bahwa rekapitulasi sudah ada. terhadap sms yang mengatakan bahwa rekapitulasi sudah ada tersebut, ketua panas tidak mau mengatakan iya, tetapi setelah memeriksa lapangan ternyata sudah berdarah kopian surat keputusan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara yang tidak melalui sebuah proses: selanjutnya proses pun berjalan dan akhirnya panas provinsi maluku utara dalam beberapa suratnya telah menyampaikan perilaku dan tingkah yang salah dan keliru yang dilakukan oleh kpu provinsi maluku utara dengan memohon agar kpu pusat segera melakukan tindakan dalam bentuk pengambilalihan karena jika tidak pelaksanaan pilkada provinsi maluku utara tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik dan surat itu berulangkali dikirimkan kpu pusat kurang lebih tiga sampai empat surat. alhamdulillah kpu pusat sesuai kewenangannya melakukan langkah langkah. yang salah satunya adalah mengundang seluruh panas provinsi maluku utara dan panas kabupaten kota, kpu kabupaten kota provinsi maluku utara dan ketua pokja penghitungan suara untuk hadir kpu pusat. pada forum yang sama panas provinsi maluku utara menyaksikan seluruh ketua kpu kabupaten kota dan ketua pokja menyatakan sikap untuk melakukan penghitungan dan rekapitulasi tingkat kpu pusat karena mereka menganggap pengakuan yang dilakukan oleh kpu provinsi saat penghitungan suara provinsi maluku utara sama sekali menyalahi aturan karena kpu tidak menghitung tetapi mereka hasil rekaman yang sudah terjadi kabupaten kota, bukan lagi menghitung bahkan memaksakan salah satu kpu kabupaten halmahera barat untuk mengganti hasil rekapitulasi yang sudah dilakukan kabupaten halmahera barat, pasca putusan mahkamah agung nomor p kpud tanggal januari bahwa pada pointer tiga amar putusan berbunyi, memerintahkan kepada kpu provinsi maluku utara untuk melakukan penghitungan ulang secara prosedural , panas melihat terdapat langkah yang telah diambil oleh kpu pusat dengan mengeluarkan surat keputusan nomor tentang penunjukan pelaksana tugas ketua kpu provinsi maluku utara, yaitu mukhlis tapi tapi. selanjutnya pelaksana tugas ketua kpu provinsi maluku utara telah melaksanakan amar putusan dimaksud dan penghitungan suara disaksikan oleh panas dan sejumlah undangan. ketua kpu pusat yang diwakili oleh ibu andi nurpaty dan salah satu anggota komisi dpr ri, dan keadaan ketika itu sangat kondusif. kemudian proses berjalan sangat baik dan pada akhirnya rekapitulasi dapat diselesaikan dengan baik, yang hasilnya adalah dr. abdul galur dan abdur rahim labanya sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih: keterangan pihak terkait dewan perwakilan rakyat daerah provinsi maluku utara keterangan tertulis ketua dprd provinsi maluku utara ali suami) bahwa dprd provinsi maluku utara telah menyampaikan hasil pleno kpu provinsi maluku utara pada tanggal november kepada presiden r.i. melalui menteri dalam negeri yang menetapkan pasangan drs. thaib arman dan gani kasula, lc., sebagai gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara, bahwa pada tanggal februari pukul wit bertempat ruang rapat panitia musyawarah dprd provinsi maluku utara, dilaksanakan rapat panitia musyawarah dprd provinsi maluku utara guna membicarakan hasil penghitungan ulang oleh kpu provinsi maluku utara pada tanggal februari ternate. pada saat rapat panitia musyawarah dprd dilaksanakan, belum ada penyampaian secara resmi dari kpu provinsi maluku utara tentang hasil penghitungan ulang yang memenangkan pasangan abdul galur dan abdul rahim labanya, se, si., sebagai gubenur dan wakil gubernur maluku utara, selaku ketua panitia musyawarah dprd, pada kesempatan itu menyampaikan agar sebaiknya hasil penghitungan ulang oleh kpud yang dilakukan pada tanggal februari hotel bumikarsa kompleks bidadari jakarta juga dibicarakan pada rapat panitia musyawarah tersebut, tetapi sebagian besar peserta rapat menyatakan bahwa penghitungan ulang oleh kpud yang dilaksanakan hotel bumikarsa kompleks bidadari jakarta pada tanggal februariadalah ilegal. hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar anggota panitia musyawarah yang hadir adalah kelompok pendukung, sehingga rapat panitia musyawarah hanya memutuskan untuk menyampaikan hasil penghitungan ulang oleh kpud pada tanggal februari ternate kepada presiden melalui menteri dalam negeri, selaku ketua dprd memiliki pandangan lain, mengingat kedudukan dan kewenangan dprd dalam pelaksanaan pilkada, mana hasil penghitungan ulang oleh kpud terdapat dua versi, maka harus disampaikan juga hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh kpud pada tanggal februari hotel bumikarsa kompleks bidadari jakarta, karena penghitungan ulang yang dilakukan hotel bumikarsa kompleks bidadari jakarta pada tanggal februari pertimbangan ini semata mata untuk memenuhi rasa keadilan semua kelompok, karena masing masing kelompok telah mengklaim bahwa hasil penghitungan ulang kpud versi kelompok mereka lah yang benar dan sah sesuai hukum. oleh karena itu, diputuskan untuk menyampaikan juga hasil penghitungan ulang oleh kpu provinsi maluku utara pada tanggal februari hotel bumikarsa kompleks bidadari jakartakepada presiden melalui menteri dalam negeri: sebagai ketua dprd menyadari bahwa kondisi masyarakat maluku utara yang mudah terprovokasi, maka dprd sesuai kewenangan yang diatur dalam undang undang nomor tahun meneruskan kedua usulan pengesahan gubernur dan wakil gubernur maluku utara kepada presiden r.i. melalui menteri dalam negeri: keterangan anggota dprd provinsi maluku utara dalam sidang pleno mahkamah konstitusi atas perkara nomor skin vi antara kpu provinsi malut terhadap presiden r.i. bahwa pada hari selasa, tanggal januari mahkamah agung r.i. dengan putusan nomor p kpudn tenggang waktu satu bulan: bahwa pada tanggal januari komisi pemilihan umum dengan keputusan nomor sk kpu tahun tentang pemberhentian sementara sdr. rahim husein dan sdr. ir. surabaya sleman dari anggota dan ketua kpu provinsi maluku utara, disusul surat penegasan kpu kepada pimpinan dprd provinsi maluku utara nomor tanggal mei perihal pemberhentian sementara ketua dan anggota kpu provinsi maluku utara antara lain, sdr. rahim hasen dan sdr. ir. surabaya sleman ditegaskan bahwa terhitung sejak tanggal januari nama nama tersebut tidak lagi berwenang melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ketua dan anggota kpu provinsi maluku utara dengan alasan apapun. apabila ternyata nama nama tersebut masih melakukan tindakan yang mengatasnamakan kpu provinsi maluku utara maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum: bahwa atas pemberhentian sdr. rahim husein dan seri. surabaya sleman dari anggota dan ketua kpu provinsi maluku utara ternyata yang bersangkutan tidak mengajukan gugatan hukum melalui peradilan tata usaha negara, untuk itu kepada pihak manapun tidak dapat membenarkan setiap keputusan yang diambil oleh kedua orang tersebut, termasuk dprd provinsi maluku utara, bahwa pada tanggal februari komisi pemilihan umum mengeluarkan surat keputusan nomor sk kpu tahun tanggal februari tentang penunjukan sdr. musisi tapi tapi sebagai pelaksana tugas ketua kpu provinsi maluku utara dengan maksud untuk melaksanakan putusan mahkamah agung r.i. tentang penghitungan suara ulang kabupaten halmahera barat khususnya kecamatan jailolo, ibu selatan dan sahu timur: bahwa pada tanggal februari bertempat ternate maluku utara, kpu provinsi maluku utara melakukan penghitungan ulang yang juga diikuti oleh utusan dari dprd provinsi maluku utara, bahwa pada tanggal februari pukul wit dprd provinsi maluku utara menerima surat dari kpu provinsi maluku utara dengan keputusan nomor kep pgg tahun tanggal februari dengan dilampidan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pemilu gubernur dan wakil gubernur tingkat kabupaten halmahera barat, hasil penghitungan suara ulang sebagai berikut: anthony charles sunarko dan dr. amin drake, sp. og, dengan peroleh suara sah drs. thaib arman dan abdul gani kasula dengan peroleh suara dr. abdul galur dan abdurahim labanya dengan perolehan suara sah mayjen pum) irvan edison dan drs. ati ahmad, dengan perolehan suara sah bahwa pada tanggal februari pukul wit panitia musyawarah dprd provinsi maluku utara melaksanakan rapat yang dipimpin oleh ketua dprd provinsi maluku utara sdr. ali suami) dan memutuskan menindaklanjuti keputusan kpu provinsi maluku utara nomor kep pgg tanggal februari, kepada presiden republik indonesia melalui menteri dalam negeri dengan surat nomor tanggal februari perihal usulan pengesahan pengangkatan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih masa bakti atas nama dr. abdul galur dan abdurahim labanya, si., dengan perolehan suara suara sah untuk ditetapkan dan disahkan sebagai gubernur dan wakil gubernur definitif dan dapat dilantik dalam waktu yang tidak terlalu lama, hal mana telah sesuai undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah nomor tahun yang berbunyi: pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih diusulkan oleh dprd provinsi, bahwa pada tanggal februari dprd provinsi maluku utara menyampaikan surat nomor lengkap dengan lampiran laporannya kepada mendagri: bahwa sesuai undang undang nomor tahun berbunyi,hari, atas dasar tersebut presiden seharusnya mengeluarkan keppres sesuai usulan dprd provinsi maluku utara selambat lambatnya tanggal maret bahwa dengan batas waktu hari yang ditentukan oleh undang undang, presiden tidak menerbitkan keppres tetapi melalui menteri dalam negeri berdalih bahwa ada dua keputusan kpu provinsi maluku utara. pertama keputusan yang diambil oleh ketua dan anggota kpu provinsi maluku utara yang telah diberhentikan oleh kpu, keputusan inl tidak melalui dprd tetapi disampaikan langsung kepada menteri dalam negeri, hal ini bertentangan dengan nomor tahun kedua keputusan yang diambil oleh kpu provinsi maluku utara yang sah dan mekanismenya melalui dprd provinsi maluku utara sesuai nomor tahun bahwa sesuai pemahaman mendagri ada dua keputusan kpu provinsi maluku utara, maka untuk mencari pembenaran itu, mendagri dengan meminta fatwa mahkamah agung, padahal mendagri bukan para pihak yang bersengketa. ada apa balik ini semua?: bahwa pada tanggal maret mendagri mengumumkan hasil rapat kabinet terbatas bidang polhukam bahwa hasil pilkada maluku utara kembalikan dprd provinsi maluku utara untuk diputuskan dalam rapat paripurna dprd provinsi maluku utara, bahwa untuk menindaklanjuti keputusan rapat kabinet terbatas, maka pada tanggal april dprd provinsi maluku utara menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan usulan pengesahan gubernur dan wakil gubernur maluku utara sebagaimana tertuang dalam keputusan nomor tahun tanggal april tentang penetapan usulan pengangkatan gubernur dan wakil gubenur terpilih provinsi maluku utara masa bakti dengan mengesahkan surat dprd provinsi maluku utara nomor tanggal februari perihal usulan gubernur dan wakil gubernur terpilih sebagai surat usulan yang sah sesuai dengan prosedur dan hasil rapat panitia musyawarah dprd provinsi maluku utara tanggal februari bahwa pada tanggal april dprd provinsi maluku utara menyampaikan hasil rapat paripurna dprd mendagri: bahwa pada tanggal april menkopolhukam, mendagri, panglima tni, kapolri dan wakil kepala bin mengadakan kunjungan ternate maluku utara dan melaksanakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang notabene semua yang diundang adalah tim sukses thaib arman, serta musica, pimpinan dan anggota dprd provinsi maluku utara yang bertempat ruangan vip bandara barulah ternate (sengaja menciptakan keadaan keamanan provinsi maluku utara tidak kondusif), dalam pertemuan tersebut mendagri menarik kesimpulan bahwa persoalan kisruh pilkada maluku utara dikembalikan pusat pemerintah): bahwa pada tanggal april bupati halmahera utara, bupati halmahera timur, bupati halmahera barat, bupati halmahera tengah, bupati kepulauan dan pemohon dapat diskualifikasi sebagai subject itis dalam perkara guo, bahwa uud telah secara tegerdasarkan ketentuan yang tercantum dalam guo dan junctopihak memohon dalam sengketa kewenangan mahkamah konstitusi karena memohon merupakan subject itis dalam perkara guo. iv. kewenangan konstitusional pemohon bahwa pemohon mempunyai kewenangan konstitusional yang diberikan berdasarkan dan uud menyatakan hal halntuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang . tersebut atas berkaitan dengan uud yang mengatur mengenaian pemilihan umumkewenangan tersebut atas dapat sula, walikota ternate dan walikota tidore kepulauan serta seluruh dprd kabupaten kota se provinsi maluku utara membuat pernyataan dukungan melalui surat presiden r.i. menyatakan mendukung keputusan rapat kabinet terbatas pada tanggal maret dan hasil rapat paripurna dprd provinsi maluku utara tanggal april bahwa pada tanggal juni menteri dalam negeri diluar kewenangannya mengumumkan pemenang pilkada maluku utara adalah drs. thaib arman dan abdul gani kasula masing masing sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih versi pemerintah: bahwa pada tanggal juni anggota dari anggota dprd provinsi maluku utara menyurati menteri dalam negeri dengan surat nomor tanggal juni perihal penolakan pengumuman mendagri bahwa keputusan mendagri dalam mengumumkan pemenang pilkada adalah tindakan melawan hukum dengan melanggar undang undang dasar negara republik indonesia tahun huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum nomor tahun yang berbunyi: tugas dan wewenang kpu provinsi dalam penyelenggaraan pemilu pilkada meliputi, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu pilkadabertentangan dengan huruf nomor tahun yang berbunyi: mengusulkan pemberhentian kepadbahwa tugas mendagri dalam pelaksanaan pilkada gubernur dan wakil gubernur hanyalah melakukan proses administrasi untuk meneruskan usulan dprd kepada presiden, sehingga mendagri tidak berwenang mengumumkan pemenang pilkada. bahwa oleh karena pilkada adalah rezim pemilu yang dikelola secara independen oleh kpu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri: bahwa pada tanggal september presiden r.i. menetapkan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun yang menetapkan drs. thaib arman dan abdul gani kasula sebagai gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara masa bakti dengan dasar dasar pertimbangan yang keliru. dasar pertimbangan yang digunakan dalam keppres tersebut pada poin mencantumgubernur dan wakil gubernur terpilih, bahwa keputusan tersebut tidak pernah ada dan hal itu juga dijadikan dasar gugatan pasangan calon thaib arman dan abdul gani kasula mahkamah agung akan tetapi mahkamah agung tidak mengabulkan permintaan pemohon (baca putusan nomor p kpud tanggal januari bahwa dalam point (a) juga mencantumkan surat dprd nomor tanggal november adalah surat yang dikeluarkan oleh ketua dprd sendiri yang tidak melalui mekanisme dprd provinsi maluku utara dan surat tersebut telah dibatalkan oleh ketua dprd sendiri yaitu dengan surat nomor tanggal november perihal pembatalan surat ketua dprd provinsi maluku utara nomor tanggal november bahwa pada poin dicantumkan berita acara nomor kpud tanggal februari adalah berita acara yang dibuat oleh mantan ketua dan anggota kpu provinsi maluku utara saudara rahim hasen dan saudari surabaya sleman) masing masing telah ditetapkan tersangka oleh polda metro jaya atas pemalsuan dokumen dimaksud, dengan demikian maka keppres nomor tahun adalah cacat hukum, maka presiden berkewajiban untuk mencabut kembali keputusan yang telah dikeluarkan: bahwa pada tanggal september diadakan pelantikan gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara bertempat gedung dprd provinsi maluku utara yang diikuti oleh anggota dprd. bahwa sesuai nomor tahun pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan dalam rapat paripurna dprd. akan tetapi rapat paripurna tersebut melanggar peraturan tata tertib dprd provinsi maluku utara yang berbunyi: rapat paripurna dprd dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh: sekurang kurangnya dari jumlah anggota dprd untuk memutuskan dan untuk menetapkan peraturan daerah dan anggaran pendapatan belanja daerah: sekurang kurangnya ditambah satu dari jumlah anggota dprd untuk rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud huruf dan huruf dengan demikian maka rapat paripurna dprd atas pelantikan gubernur dan wakil gubernur harus berdasarkan tata tertib dprd huruf bahwa sesuai tata tertib dprd provinsi maluku utara apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota dprd belum mencapai forum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama satu jam: apabila forum sebagaimana dimaksud belum terpenuhi pimpinan rapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang kurangnya dari jumlah anggota dprd, apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada dan forum belum juga tercapai pimpinan rapat menunda rapat paling lama (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh panitia musyawarah, berdasarkan tata tertib dprd tersebut atas, kenyataannya bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur pada tanggal september tidak mengikuti mekanisme yang tercantum dalam tata tertib dprd provinsi maluku utara, maka paripurna dimaksud adalah cacat hukum (batal demi hukum), il. kesimpulan bahwa dari uraian butir butir atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pilkada maluku utara adalah suatu konspirasi tingkat tinggi yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk memenangkan thaib arman dan abdul gani kasula sebagai gubernur dan wakil gubernur maluku utara masa bakti untuk itu dapat dikatakan bahwa presiden republik indonesia dengan menerbitkan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun telah melanggar: undang undang dasar negara republik indonesia tahun tentang sumpah presiden wakil presiden) sebagaimana bunyinya, demi allahud dan menjalankan segala perundang undangan dan peraturannya dengan seluruh jurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa": bahwa dalam sumpah presiden ada tiga hal yang harus digarisbawahi untuk dijalankan dengan seluruh jurusnya adalah sebagai berikut: kata seadil adilnya" bahwa dalam kenyataannya presiden republik indonesia tidak berlaku adil dalam mengambil keputusan mengenai kepala daerah dan wakil kepala daerah maluku utara karena memenangkan yang kalah dan mengalahkan yang menang (tidak sesuai hasil pilkada tanggal november kata memegang teguh uud" bahwa presiden republik indonesia nyata nyata telah melanggar dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan mengabaikan hak konstitusional kpu sebagai satu lembaga negara yang dipercayakan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur selanjutnya dengan nomor tahun kata menjalankan segala undang undang dan peraturannya dengan seluruh jurusnya" bahwa presiden republik indonesia telah melanggar dan serta huruf nomor tahun huruf dan serta nomor tahun bahwa presiden republik indonesia dalam menjalankan tugasnya haruslah sesuai dengan perintah undang undang dasar dan segala peraturan perundang undangan yang berlaku tetapi kenyataanya presiden republik indonesia mengabaikan keputusan kpu provinsi maluku utara atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tanggal november dan hasil pelaksanaan putusan mahkamah agung nomor p kpud atas perintah penghitungan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal februari bahwa presiden republik indonesia mengabaikan hak konstitusional kpu atas keputusan kpu nomor sk kpu tahun tanggal januari tentang pemberhentian sementara saudara rahim husein dan saudari surabaya soleimani dari anggota dan ketua kpu provinsi maluku utara, bahwa presiden republik indonesia mengabaikan hak konstitusional kpu atas surat keputusan nomor sk kpu tahun tanggal februari tentang penunjukan saudara mukhlis tapi tapi sebagai pelaksana tugas ketua kpu provinsi maluku utara, bahwa presiden republik indonesia mengabaikan hak konstitusional dprd provinsi maluku utara atas suratabdul galur dan abdul rahim labanya) dan keputusan dprdmasa bakti iv. penutup bahwa mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang beri tugas oleh undang undang dasar untuk mengawal konstitusi negara dengan sebenar benarnya dan dengan tugas yang mulia ini mahkamah konstitusi harus berani meluruskan presiden republik indonesia yang telah melanggar undang undang dasar dan segala peraturan perundangan undangan yang berlaku hanya karena untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara dari partai demokrat yang presiden sendiri sebagai ketua dewan pembina partai, keterangan pihak terkait gubernur provinsi maluku utara bahwa selaku pribadi selalu tunduk dan mengikuti semua ketentuan hukum yang berlaku, dan berserah diri kepada tuhan yang maha esa, setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara pada tanggal september masyarakat maluku utara lebih intensif melakukan kegiatan sehari hari. masyarakat sangat menyadari bahwa dengan rasa kesatuan, persatuan dan kerja keras, maka kemajuan dan kesejahteraan dapat diwujudkan, kami menyadari pengesahan sebagai gubernur dan wakil gubernur maluku utara merupakan amanat rakyat yang dikukuhkan oleh presiden melalui keputusan presiden nomor tahun setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur maluku, kondisi masyarakat maluku utara telah sangat kondusif. kegiatan pemerintahan juga telah berjalan lancar. kita tidak mengharapkan emosi masyarakat maluku utara yang mudah tersulut kembali meledak karena konflik antar elit. oleh karena itu, keadaan yang damai dan kondusif ini mohon kiranya juga menjadi pertimbangan majelis hakim yang mulia: menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya pputusan mahkamah konstitusi nomor skin iv tanggal julip 3a fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: bukti fotokopi keputusan kpu provinsi maluku utara nomor kep pgg tentang perubahan atas keputusan kpu provinsi maluku utara nomor kep pggsurat panitia pengawas pilkada dan dprd provinsi maluku utara nomor pan tanggal november perihal rekomendasi hukum: bukti fotokopi surat undang kpu utara: bukti fotokopi suratbukti fotokopi keputusan rapat pleno kpu tanggal november tentang penyelesaian masalah penyelenggaraan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur maluku utara tahunoleh kpu nomor ba xi tanggal november bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor p kpud tanggal januari bukti fotokopi keputusan kpu nomor sk kpu tahun tanggal januari tentang pemberhentian sementara anggota dan ketua kpu provinsi maluku utara, bukti p 11a: 11b: fotokopi fatwa mahkamah agung nomor kma ! tanggal februari perihal permohonan perlindungan hukum dan fatwa hukum: bukti fotokopi keputusan kpu nomor sk kpu tahun tanggal februari tentang penunjukan pelaksana tugas ketua kpu provinsi maluku utara: bukti fotokopi laporan supervisi penghitungan suara ulang pemilu kepala daerah provinsi maluku utara pasca putusan mahkamah agung nomor p kpud tanggal januari bukti p 13a: fotokopi keputusan kpu maluku utara nomor kep pgg tanggal20 februari tentang penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pada pemilu gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara tahun bukti p 13bkabupaten kota oleh kpu kabupaten halmahera barat tanggal februari bukti p 13c tanggal februari buktidprd provinsi maluku utara tanggal februari perihal rekomendasi hasil penghitungan suara ulang kpu provinsi maluku utara, bukti p 14afebruari perihal penjelasan hukum dan tanggapan terhadap surat nomor kpu kpu bukti p 14bmaret perihal penjelasan hukum dan laporan pelaksanaan, bukti fotokopi surat dprd provinsi maluku utara nomor tanggal februari ditujukan kepada presiden perihal usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara, bukti fotokopi keppres nomor tahun tanggal september tentang pemberhentian, pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara atas nama drs. thaib arman dan kh. abdul gani kasula masa bhakti bukti fotokopi surat kpu nomor tanggal mei ditujukan kepada pimpinan dprd provinsi maluku utara perihal pemberhentian sementara ketua dan anggota kpu maluku utara atas nama sdr. machi hasen dan seri. ir. surabaya hi. sleman: bukti fotokopi surat mahkamah agung nomor kma !! tanggal maret ditujukan kepada menteri dalam negeri perihal fatwa hukum tentang pilkada provinsi maluku utara, bukti fotokopi surat mahkamah agung nomor kma i!! tanggal mei ditujukan kepada menteri dalam negeri perihal penegasan tentang pemilu kepala daerah maluku utara: bukti fotokopi surat dprd provinsi maluku utara nomor tanggal april ditujukan kepada presiden ri, perihalerikut lampiran keputusan dprd provinsi maluku utara nomor tahun tanggal aprilukti fotokopi surat ketua dpr ri nomor tu. dpr ri tanggal maret ditujukan kepada presiden perihal pelantikan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara: bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor tangal oktober perihal tindak lanjut masalah kepala daerah provinsi maluku utara, bukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umum provinsi maluku utara nomor kpu tanggal oktober tentang penunjukan kuasa hukum kpu provinsi maluku utara, bukti fotokopibukti fotokopi surat panas pilkada provinsi maluku utara nomor pan tanggal januari perihal pemberitahuan tentang pemberhentian sementara anggota dan ketua komisi pemilihan umum provinsi maluku utara rahim hasen dan surabaya sleman), bukti fotokopi surat panas pilkada provinsi maluku utara nomor span tanggal februari perihal penjelasan hukum terhadap surat undangan nomor kpu yang dibuat oleh rahim hasen tanggal februari (yang telah diberhentikan oleh kpu pusat): bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum provinsi maluku utara nomor kpu tanggal februari yang ditandatangani oleh rahim hasen perihal undangan untuk menghadiri pelaksanaan putusan mahkamah agung hotel bidadari bumikarsa jakarta, bukti fotokopi kliping berita dari: detik news, senin, februari pukul wib, berjudul bom rakitan ditemukan kantor gubernur malut , diskualifikasi sebagai subject itis yang dimiliki oleh object itis lembaga kpu dalam perkara guo (vide adapun kewenangan pemohon sebagaimana disebutkan dalam uud juncto undang undang guo adalah sebagai berikut: kesatu, angka juncto dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umumkpu menjalankan tugasnya secara berkesinambungan . kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota bersifat hierarkis . kedua, angka d. berdasarkan uraian tersebut atas dapatlah dikemukakan: kesatu, kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota memiliki kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu, kedua, pemilihan kepala daerah termasuk dan berada dalam kualifikasi rezim pemilu yang harus didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan dan uud (vide bahwa sesuai undang undang guo disebut. tugas dan kewenangan dimaksud meliputi hal hal antara lain sebagai berikut: detik news, senin, februari pukul wib, berjudul bom rumah ketua malut diduga terkait putusan soal pilkada , detik news, senin, februari pukul wib, berjudul rumah ketua malut dibom : kompas, senin, februari pukul wib, berjudul rumah ketua pengadilan tinggi malut dilempar bom molotov , bukti fotokopi surat ketua mahkamah agung nomor kma x1 tanggal november perihal permintaan pendapat hukum, ditujukan kepada para anggota dprd provinsi maluku utara, bukti p 29a: fotokopi kliping berita dari media indonesia, berjudul mendagri diminta keluarkan surat keputusan pelantikan pemilihan gubernur maluku utara sah : bukti fotokopi surat dprd provinsi maluku utaraatas nama dr. abdul galur dan abdul rahim labanya, se., si: bukti fotokopi surat dprd provinsi maluku utara nomor tanggal november perihal pembatalan surat ketua dprd ditujukan kepada presiden ri. cg. menteri dalam negeri, bukti fotokopi surat dprd provinsi maluku utara nomor tanggal februari perihal klarifikasi, ditujukan kepada menteri dalam negeri ri: selain itu, pemohon telah mengajukan empat orang ahli dan tiga orang saksi, yang memberikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal januari sebagai berikut: keterangan ahli dari pemohon ahli dr. indria samulo kalau saja seluruh proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pilkada) sesuai dengan aturan perundangan, maka mahkamah konstitusi mk) tidak perlu ikut terlibat dalamnya. sebagaimana secara empirik dapat kita buktikan, dari lebih 400an pilkada yang kita lakukan sejak juni hanya sebagian kecil saja yang penyelesaiannya agak berlarut larut, dan memerlukan peran dalamnya. sebagian besar dari pilkada, dapat berlangsung sesuai dengan aturan perundangan yang ada, walaupun dari sisi hasil dan kualitasnya masih mengundang perdebatan, hal ini menandakan bahwa kendati belum terlalu lama kita belajar berdemokrasi secara langsung dalam memilih kepala daerah, secara prosedural kita telah relatif berhasil melakukannya. dalam konteks ini, ungkapan bahwa demokrasi itu lama (takes time), relatif tidak seluruhnya dapat dipertahankan. sejak amandemen keempat uud kita lakukan pada kita telah belajar banyak dan cepat tentang demokrasi. bila sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh mpr, sejak kita telah melaksanakannya secara langsung, umum, bebas dan rahasia uber'). prinsip pemilihan "one person one vote one value povo)" pun mengiringi proses demokrasi langsung tersebut, dengan demikian, kasus pilkada maluku utara, menjadi salah satu contoh kecil dari persoalan demokrasi tanah air, yang notabene membenarkan tesis bahwa demokrasi itu bukan hanya mahal (luxurians) melainkan juga lama (takes time). betapa tidak, ketika daerah lain sudah kembali normal menjalankan kegiatannya setelah pilkada berlangsung, provinsi maluku utara malut), sampai sekarang masih menyisakan persoalan besar yang tidak dapat secara langsung diserahkan kepada mekanisme demokratis dan rezim perundangan yang berlaku, melainkan harus dibawa mk, melalui mk, kita berharap betul agar keputusannya diambil dengan menghindari penyelesaian yang semata mata bersifat politis yang didasarkan atas kekuasaan belaka . selain itu, kita berharap pula agar keputusan mk, sungguh sungguh merujuk pada prinsip keadilan (yang) berdasarkan ketuhanan yang maha esa. terlepas dari 'siapa yang bersengketa" melainkan "apa yang disengketakan", sebagaimana dimaksud dalam uud penekanan "siapa yang bersengketa" dan "apa yang disengketakan" perlu dijelaskan disini untuk menghindari politisasi makna dalamnya. sebab, bila difahami dalam satu nafas, maka kedua phase atas mencerminkan arti politik yang sebenarnya, yang oleh harold lasswell, dinyatakan sebagai who gets what, where, when and how". dengan kata lain, sebaiknya, kita jauhkan penyelesaian secara politik, dan dikatakan arah penyelesaian secara hukum yang berdasarkan "keadilan" dan ketuhanan yang maha esa atas, untuk mencapai tujuan atas, tentunya perlu ada input sebanyak dan objektif mungkin disampaikan kepada para hakim mk, sebelum mengambil keputusan. sebab, bila hanya berdasar rumusan normatif sebagaimana diatur dalam perundangan pilkada, sebetulnya, mubazir saja sengketa kewenangan lembaga negara ini dibawa mk. bila semuanya berjalan sesuai dengan prosedur, maka pilkada malut sudah lama selesai. sama dengan daerah lainnya seluruh ri, pemerintahannya akan berjalan secara normal, dan rakyat daerah yang bersangkutan tinggal menunggu saja kebijakan publik apa yang akan dilahirkan oleh pemerintah yang baru terpilih tersebut, dalam konteks pilkada malut, ternyata, persoalannya tidak demikian sederhana. sejak awal pendaftaran yang diikuti dengan pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur, proses demokrasi malut tersebut sangat diwarnai oleh berbagai tindakan anarkis yang mencederai prinsip demokrasi, yakni menghargai kemajemukan dan anti kekerasan, yang menjadi masalah adalah mengapa hal itu terjadi malut? secara teoritis, ada sejumlah faktor yang dapat mengganggu jalannya pilkada secara demokratis. pertama, aturan perundangan sendiri yang masih lemah, atau setidaknya memiliki loopholes'. ada perbedaan antara satu pilkada yang diikuti oleh the incumbent dengan yang tanpa incumbent. ketentuan cuti untuk incumbent, tidak menghalangi yang bersangkutan untuk memanfaatkan posisinya dengan menjadikan seluruh aparat daerah bawahannya secara instrumental. tidak terlalu mengherankan bila sebagian besar (di atas y6) incumbent memperoleh kemenangan dalam pilkada. kedua, perilaku penyelenggara pemilu yang tidak adil (fair). munculnya surat dari panas pilkada provinsi malut, tertanggal november yang meminta kpu pusat untuk mengambil alih tugas dan kewajiban kpu provinsi malut, merupakan awal dari persoalan. kemudian keputusan rapat pleno kpu, november yang memberhentikan sementara rahim hasen dan surabaya sleman sebagai anggota kpu malut. pemberhentian sementara ini kemudian ditindak lanjuti dengan pemecatan yang bersangkutan. faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas pilkada adalah peran elit politik (lokal dan nasional) yang kurang mendukung proses demokrasi. mereka dapat saja dengan mudah mengatasnamakan kepentingan rakyat, padahal sesungguhnya adalah kepentingan sendiri, yakni kekuasaan: atas dasar itu semua, mestinya setiap pengambilan keputusan mengenai pilkada maluku utara, tidak melibatkan kedua mantan anggota tersebut atas. apa pun alasannya, tidak ada dasar yang demokratis untuk mengambil alih peran kpu (kpud) sebagai lembaga independen penyelenggara pilkada. hanya kata intervensilah yang pas digunakan untuk pelanggaran prinsip tersebut, bila intervensi dilakukan, maka prinsip pemilu yang judul, uber dan povo", kembali tidak ada artinya sama sekali. suara rakyat adalah suara tuhan, dan rakyat pemilik kedaulatan, menjadi retorika belaka. hanya dengan mengembalikan hak rakyat, kita makin melembagakan demokrasi. bila kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tidak mungkin dilakukan, maka kepada lah kita bergantung. ahli darul falak, sc. bahwa ahli tidak mudah menyatakan kpud bukan lembaga negara karena kpud memang bukan perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, atau juga bagian civil society. menganggap kpud bukan lembaga negara berarti menganggap kpu dengan huruf kapital bukan lembaga negara karena undang undang dasar hanya menyebut komisi pemilihan umum tanpa huruf kapital: pilkada dalam amandemen tahun disebut dalam bab tentang pemerintahan daerah dan bukan dalam bab vii tentang pemilihan umum yang dihasilkan dalam tahun tetapi pilkada dalam undang undang dasar termasuk rezim pemilu, tempatnya bab pemerintahan daerah. jadi dia termasuk dalam rezim undang undang dasar meskipun benar bahwa pilkada tidak termasuk dalam dan mengenai lembaga negara atau subject itis, ahli menyimpulkan bahwa lembaga negara bukan lembaga swasta atau lembaga kemasyarakatan, dan juga bukan orang dalam arti natural person. lembaga negara sesungguhnya adalah lembaga yang oleh negara dimaksudkan demikian, yaitu melaksanakan fungsi fungsi negara yang umumnya kemudian dikategorikan bersifat publik. penyelenggaraan pemilihan umum merupakan suatu jenis wewenang konstitusional atau fungsi negara, demikian menurut undang undang dasar dalam undang undang dasar dideklarasikan, dimaksud masih abstrak, umum, tidak dirinci, dan tidak diberikan kepada siapa siapa, undang undang dasar mengkategorikan pemilu yang dirumuskan umum tersebut bukan melainkan dan juncto dan serta jadi rezim pemilu adalah termasuk dalam pengertian pemilu adalah dan cara menyelenggarakan pemilu, dalam arti mengundang komisi pemilihan umum, tidak diatur dalam undang undang dasar, meskipun watak kelembagaannya disebut mandiri dan nasional. keberadaan komisi pemilu itu sendiri dan juga cara penyelenggaranya diatur kemudian dalam undang undang, yaitu undang undang penyelenggara pemilu tahun maupun undang undang pemilu tahun dan juga sebetulnya juga undang undang pemerintahan daerah, menurut ketiga undang undang tersebut, penyelenggaraan wewenang konstitusional yang disebut sebagai wewenang menyelenggarakan pemilu didistribusikan, dalam kaitannya dengan faktor kewilayahan spasial. pertama, pemilu yang bersifat serentak nasional diselenggarakan secara sentralistik oleh kpu yaitu untuk pemilu anggota dpr dan anggota dpd, pemilu pasangan presiden dan wakil presiden. kedua, penyelenggaraan pemilu yang sifatnya serentak nasional mengalami desentralisasi karena didistribusikan secara hierarkis bawah oleh undang undang. keseluruhan penyelenggaraan hingga penetapan hasil pemilu dprd dilakukan oleh kpud sesuai dengan tingkat lembaganya, seperti disebut dalam undang undang penyelenggaraan pemilu tahun juncto angka undang undang pemilu tahun ketiga, penyelenggaraan pemilu didistribusikan atau didesentralisasikan secara hierarkis oleh undang undang yaitu bahwa keseluruhan penyelenggaraan hingga penetapan hasil pilkada dilakukan oleh kpud sesuai dengan tingkat kelembagaannya. angka juncto undang undang penyelenggaraan pemilu, dalam hal atau terkait pilkada kpu hanya menerima laporan hasil pemilu dari kpu provinsi dan kpu kabupaten kota, menurut ahli, kpud adalah bagian dari lembaga negara untuk menyelenggarakan pemilu dalam hal ini pemilu eksekutif daerah. penyelenggara pemilu disebutkan dalam istilah yang belum definite yaitu suatu komisi pemilihan umum, jika mengikuti cara berpikir yang sementara ini berkembang, berarti kpu jalan imam bonjol, jakarta, kpu pusat) tidak mempunyai wewenang konstitusional karena uud nya hanya menyebut suatu komisi pemilihan umum. kewenangan yang abstrak umum itu dalam undang undang dasar kemudian diletakkan kepada siapa yang melakukan: dan dalam hal ini diletakkan kepada atau diberikan kepada komisi pemilihan umum, pemilu pemilu yang lain terserah kepada undang undang untuk memberikannya kepada lembaga yang mana. begitu juga mengenai cara penyelenggaraannya. tetapi keberadaan komisi maupun cara penyelenggaraan wewenang dari komisi itu sudah diatur undang undang dan kemudian undang undang memilih nama kpu yang bersifat hierarkis. padahal undang undang dasar tidak mengharuskan kelembagaan kpu bersifat hierarkis karena sifatnya nasional tidak harus berarti kelembagaannya hierarkis dibandingkan legislatif ada pusat maupun juga daerah. nasional juga tidak berarti sentralistik hierarki dan sentralisme tetapi dapat memang diterapkan berdasarkan cara berpikir komando dan cara berpikir monolitik: dalam ketiga undang undang tersebut atas, penyelenggaraan wewenang pemilu mengalami pembagian karena dikaitkan dengan faktor kewilayahan. watak pengaturan tersebut menunjukkan bahwa, pertama, bagian dari hierarki suatu lembaga negara adalah lembaga negara. kedua, kpud memiliki wewenang konstitusional yang bersifat rincian (specified) dari wewenang umum (general) penyelenggaraan pemilihan umum yang dimaksud oleh dan merupakan wewenang penyelenggaraan jenis pemilihan umum yang disebut pilkada yang harus dilaksanakan secara demokratis sebagaimana dimaksud oleh undang undang dasar kesimpulannya, ahli membenarkan apa yang disebutkan dalam undang undang penyelenggaraan pemilu tahun angka lima bahwa penyelenggara pilkada langsung adalah penyelenggara pemilu sehingga termasuk dalam pengertian komisi pemilu sebagaimana dimaksud oleh kewenangan kpud untuk menyelenggarakan pilkada dengan demikian juga termasuk kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud undang undang pemda kemudian mendesentralisasikan wewenang penyelenggaraan pemilu, ahli prof. dr. h.m. hadir murtad ahli menjelaskan mengenai isu hukum, (i) apakah kewenangan kpu provinsi menyelenggarakan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan kewenangan yang diberikan oleh uud (ii) apakah lembaga kpu provinsi dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai kpu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri: dan (ii) apakah kewenangan konstitusional kpu provinsi dalam menyelenggarakan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diambil alih dan atau diganggu oleh presiden: menurut ahli, sengketa yang diperiksa adalah sengketa kewenangan konstitusional. uud menyebutkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. demokratis, sebagai norma yang terbuka perlu diinterpretasi karena akan melahirkan cara apa dan menentukan lembaga apa, putusan nomor skin iv menyatakan bahwa nyata nyata dimaksudkan sebagai norma tentang tata cara pemilihan. kemudian putusan nomor puu ii mengatakan bahwa memilih cara pemilihan langsung atau cara cara demokratis lainnya adalah kewenangan pembuat undang undang, menurut ahli, pemilihan gubernur merupakan sebuah kewenangan konstitusional: mengutip pendapat hans kersen, ahli menyatakan bahwa kelembagaan ditentukan oleh fungsi. karakter kelembagaan penyelenggara pemilu adalah bersifat nasional, tetap, dan mandiri: apakah kpu provinsi sebagai penyelenggara pemilu daerah dan atau wakil kepala daerah provinsi adalah sebuah lembaga negara? dalam undang undang nomor tahun juncto angka kemudian kemudian kita hubungkan dengan kpu provinsi sebagai penyelenggara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi didasarkan sebetulnya tidak bisa dipisahkan dalam kaitannya dengan dalam penyelenggaraan tugas pemilu, menentukan kewenangan konstitusional ini dilaksanakan secara hierarkis atau pembagian kekuasaan secara vertikal. pada saat kpu provinsi menyelenggarakan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah maka bukan hanya pemilu provinsi saja yang sedang bekerja melaksanakan kegiatan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. artinya, seluruh kpu yang secara hierarkis tersebut mulai kpu pusat, kpu provinsi, sampai kpu kabupaten kota pada saat menyelenggarakan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi atau pemilihan gubernur bekerja, dasarnya adalah itu kpu pusat, kemudian kpu provinsi kemudian kpu kabupaten kota berdasarkan hanya dalam rincian tugas penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi sesuai dengan level tingkatannya kpu provinsial yang lebih lengkap melaksanakan semua tahapan. karena yang dimaksud pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah itu enam tahapan, mulai tahapan penetapan daftar pemilih, tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon, tahapan kampanye, tahapan pemungutan suara, tahapan perhitungan suara, tahapan penetapan pasangan calon semuanya dilakukan oleh kpu provinsi untuk pemilihan gubernur, dengan demikian tidak betul kalau dikatakan bahwa pada penyelenggaraan pemilihan gubernur itu bekerja hanya kpu provinsi saja. dengan melihat ini, terlihat bahwa kpu provinsi yang memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri sajalah yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. apabila ada kpu provinsi yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan kpu pusat, maka kpu tersebut tidak memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri. dari ketentuan yang diberikan undang undang dan dari penafsiran bahwa kewenangan kpu provinsial untuk menentukan siapa yang terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur: ahli benyamin mangkoedilaga ahli menyampaikan pendapat mengenai tiga hal, yaitu pertama, mengenai apakah perkara yang bergelar ini merupakan perkara tun. kedua, mengenai hukum acara yang diperlakukan dalam perkara ini, dalam perkara beschiking yang digugat. ketiga, mengenai kewenangan pejabat yang melaksanakan suatu beschikking, beschiking yang dapat digugat adalah suatu beschikking yang konkret, individual, dan final. keputusan presiden nomor tahun bukanlah beschikking karena tidak final. finalnya keputusan presiden tersebut baru akan terjadi pada saat pelantikan dengan keluarnya beschikking dari pejabat yang berwenang mengenai pelantikan dari pejabat yang akan dilantik. jika akan digugat, yang digugat adalah beschiking dari pejabat yang melantik, apakah itu beschiking dari menteri dalam negeri atau beschiking dari gubernur, bupati, dan walikota. gugatan terhadap hal ini diajukan peradilan tun: hukum acara yang berlaku dalam penanganan perkara semacam ini, seyogianya adalah hukum acara perdata dimana eksekusi dilaksanakan oleh ketua pengadilan negeri, dan tentunya setiap eksekusi itu didahului oleh suatu amanat, mahkamah agung memerintahkan kpu maluku utara untuk melakukan penghitungan ulang kabupaten halmahera barat, khususnya kecamatan jailolo, kecamatan ibu selatan, dan kecamatan sabu timur. dalam hal ini penghitungan ulang dilakukan oleh dua lembaga, masing masing menghitung ulang pada tanggal februari 2008di jakarta, dan satu lembaga lain melaksanakan penghitungan ulang pada tanggal februari pada tanggal januari kpu pusat mengeluarkan beschikking yang memberhentikan pejabat pejabat yang melaksanakan eksekusi terhadap putusan mahkamah agung pada februari ahli mempertanyakan apakah pejabat pejabat yang melaksanakan eksekusi februari masih memiliki kewenangan karena adanya beschikking pemberhentian dari kpu, keterangan saksi dari pemohon saksi sayur asyari tentang pembuatan penyelenggara pemilu yang dilakukan dpr, terdapat beberapa masalah dalam pembahasan pembuatan nomor tahun tentang penyelenggara pemilu. semua pembahasan merujuk kepada kata nasional, tetap, dan mandiri yang terdapat dalam uud kata nasional meneguhkan tentang hierarkis dari berbagai level keorganisasian dalam tubuh kpu. bersifat tetap, yaitu tidak hoc. bersifat mandiri, yaitu dicegah dari berbagai intervensi oleh kewenangan luar kewenangan kpu, keseluruhan dalam penyelenggara pemilu dibuat sedemikian rupa, kait mengait satu dengan lain untuk menjaga tiga amanat konstitusi, yaitu sifat nationally integrated hierarchical yang diteguhkan salah satunya dalam nomor tahun yang menyangkut yang menekankan tentang persoalan apabila terjadi masalah pada satu tingkat dalam struktur organisasi dari kpu pusat, kpu provinsi, kpu kabupaten kota, jika memiliki dimensi eksternalitas dia diambil alih oleh tingkat atasnya, kata diselenggarakan menghasilkan satu pembedaan, yaitu antara tugas pelaksanaan dan tugas pengawasan. maka lahirlah kpu sebagai agent execution dan bawaslu sebagai body control. kedua bodies institution ini membentuk yang disebut dengan organisasi penyelenggara. jadi kata penyelenggara diuraikan menjadi tugas pelaksanaan yang kebetulan menjadi nama kpu dan kemudian tugas pengawasan oleh bawaslu, karena tugas kpu bersifat executing, maka pada dirinya harus selesapemohon menjalankan pemilihan kepala daerah dalam rangka menjalankan kewenangan konstitusional maka pemilihan umum dalam rangka, pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan sesuai dengan uud yaitu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali, dan diselenggarakan oleh lembaga yang bersifat mandiri sesuai uud interpretasi lebih lanjut mengenai langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan mandiri merujuk pada peraturan perundangan, yaitu sebagai berikut: langsung:tugas tugas eksekusi itu. komisi dan pansus penyelenggara pemilu yakin bahwa amanat konstitusi dalam mengamanatkan kepada kpu satu tugas penyelenggaraan pemilu yang bersifat selesai pada dirinya dari awal sampai akhir. tidak ada satu pun yang menunjukkan ada celah intervensi (mengambil alih kewenangan kpu) pada tingkat penetapan. mata komisi ii, pilkada maluku utara sangat sederhana. masalah selesai dengan dilaksanakannya putusan mahkamah agung nomor p kpud yang mengamanatkan dan memerintahkan penghitungan ulang oleh kpu provinsi, saat penyusunan undang undang tentang penyelenggaraan pemilu, tidak ada peluang yang diberikan terhadap satu kewenangan lain untuk menggerogoti atau mengambil alih kewenangan kpu dalam soal melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada mahkamah agung hanya tentang pengadilan terhadap perselisihan hasil penghitungan suara seperti disebut dalam fatwa mahkamah agung yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki beleid, memiliki diskresi, untuk menetapkan siapa yang disahkan, adalah sangat mencederai kewenangan kpu sebagai penyelenggara pemilu. sekali kewenangan (diskresi) diberikan kepada pemerintah untuk menentukan siapa yang berhak disahkan, maka tidak perlu ada pemilu indonesia. terhadap fatwa mahkamah agung yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan berdasarkan asas dulmatigheid, maka asas manfaat ini dapat mengkontraproduksi semua dalam penyelenggara pemilu, saksi suratan bahwa ketua kpu provinsi maluku utara saudara rahim husein dan saudara siti surabaya dinonaktifkan sementara berdasar keputusan nomor tanggal januari dan hingga hari ini belum dicabut, pada tanggal september ketua kpu non aktif mengundang para pasangan calon dan saksi menetapkan jadwal kampanye. namun secara sepihak jadwal tersebut dibatalkan sendiri oleh saudara kpu. hal ini membuat gonjang ganjing pelaksanaan kampanye, kapolda, danrem, danlanud, kejati, ketua dprd, unsur kesbanglimas, dan pengadilan tinggi mengundang kpu pada tanggal oktober dan memberikan saran untuk secara arif memperhatikan apa yang sudah disepakati dalam kesepakatan kampanye. namun saudara kpu, dalam hal ini rahim husein menolak. jadwal kampanye berubah ubah beberapa kali sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam hal penyelenggaraan pemilu. panas melakukan peneguhan karena hemat panas ini pelanggaran administrasi: pada tanggal november dilakukan penyelenggaraan pemilu. kemudian hasil penghitungan diumumkan dengan menggunakan sms tanpa melalui rekapitulasi yang riil. panas menegur agar penghitungan seperti itu dihentikan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, panas melakukan klarifikasi terhadap hasil yang diumumkan melalui sms oleh kpud saudara rahim). ternyata terjadi mark pada kabupaten halmahera selatan, kurang lebih panas provinsi memerintahkan panas kabupaten untuk membuat laporan. panas provinsi juga memberikan rekomendasi kepada gapundu, penegakan hukum terpadu, dalam hal ini ditreskrim bersama jaksa untuk melakukan langkah langkah penyelidikan dan penyidikan: pada tanggal november dilakukan rekapitulasi sesuai jadwal yang ditetapkan oleh saudara kpu. tetapi ternyata rekapitulasi hasil perhitungan suara tidak dapat dilaksanakan oleh saudara ketua kpud yang dinonaktifkan. panas membuat surat teguran agar ketua kpud komitmen, konsisten dengan jadwal yang telah ditetapkan. pelanggaran ini merupakan pelanggaran administrasi dan bila tidak dilaksanakan akan menimbulkan krisis politik: pada tanggal november dilakukanlah gelar rekapitulasi perhitungan suara terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, panas, dan musica. kegiatan ini tidak menghasilkan keputusan kpu karena terdapat beberapa permasalahan hukum, yaitu ada temuan pribadi salah satu anggota panas provinsi maluku utara dijadikan dasar dalam konsideran pertimbangan oleh kpu provinsi, pada tanggal november dilakukan rapat ple namun kembali terjadi kisruh, dimana saudara ketua kpud rahim menyatakan keberatan terhadap kehadiran saksi panas). saksi diperintahkan undang undang untuk mengawasi kpud, namun akhirnya saksi meninggalkan ruangan. berdasar pengamatan saksi, hingga jam tanggal november pleno tidak menghasilkan keputusan mengenai hasil rekapitulasi pemenang pilkada, pada tanggal november mantan ketua kpud maluku utara mengumumkan hasil pemenang pilkada jakarta, padahal pleno tanggal november tidak menghasilkan produk keputusan, berdasar surat kpu tanggal november panas provinsi maluku utara, panas kabupaten kota diundang jakarta untuk melakukan (mediasi) rekapitulasi. saudara rahim husein dan siti surabaya tidak hadir, yang hadir hanya saudara mukhlis tapi tapi. selanjutnya kpu pusat melakukan rapat pleno dan membuat berita acara, kemudian menonaktifkan ketua dan anggota kpu. kpu pusat melakukan rekapitulasi secara terbuka, dihadiri oleh saksi pasangan calon, panas kabupaten, dan panas provinsi, pada tanggal november kpu pusat, berdasarkan hasil rapat rekapitulasi, menyatakan pilkada dimenangkan oleh abdul galur dan abdurahim labanya. kpu pusat membatalkan keputusan yang dibuat oleh rahim husain yang seakan akan merupakan hasil pleno tanggal november pada tanggal januari kpu pusat menerbitkan surat keputusan nomor tentang pemberhentian sementara saudara rahim husain dan surabaya. sampai saat ini, keputusan tersebut belum pernah dibatalkan atau belum pernah digugat peradilan tata usaha negara, kpu pusat, dengan surat keputusan nomor menunjuk saudara mukhlis tapi tapi selaku plt. ketua kpu provinsi maluku utara. pada tanggal januari plt. ketua kpu provinsi maluku utara melakukan rekapitulasi perhitungan ulang yang dilakukan secara terbuka, dihadiri oleh saksi pasangan calon, pengamat dari kpu pusat, komisi dpr ri, panas, maupun kepala kejaksaan tinggi maluku utara. hasil rekapitulasi menyatakan pemenang pilkada adalah dr. abdul galur dan abdurrahim labanya: panas memberikan rekomendasi kepada dpr bahwa apa yang dilakukan plt. ketua kpud maluku utara saudara mukhlis tapi tapi adalah sah, saksi rusli jalil bahwa pada tanggal november dalam penyelenggaraan pilkada terdapat sedikit masalah surat suara. ada surat suara yang bisa color tembus, tetapi bisa diakali dan pilkada tetap berjalan lancar, pada tanggal november saksi kpu kabupaten) menerima berita acara dari ppk, pada tanggal november rekapitulasi penghitungan suara kpu kabupaten halmahera barat dilaksanakan dengan prosedur sesuai peraturan perundang undangan. terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor namun saksi pasangan calon nomor tidak bisa menunjukkan dan membuktikan dasar keberatannya. rekapitulasi dilanjutkan dan keberatan saksi pasangan calon nomor dicatat dalam berita acara rekapitulasi perhitungan suara: pasca putusan mahkamah agung, kpu halmahera barat dihubungi oleh kpu dan kpu maluku utara lewat pak mukhlis tapi tapi yang saat itu diberikan mandat untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan mahkamah agung tersebut. kpu halmahera barat diminta untuk melakukan proses penghitungan secara berjenjang: pada tanggal februari saksi melakukan rapat pleno rekapitulasi secara terbuka yang dihadiri seluruh anggota kpu halmahera barat, kepala kejaksaan tinggi maluku utara, panas pilkada kalbar, panas pilkada provinsi, dan saksi dari tiga pasangan calon minus incumbent. dalam rapat pleno dilakukan penghitungan suara secara berjenjang sebagaimana yang diamanatkan dalam nomor tahun tentang pemerintahan daerah. putusan rapat pleno terbuka kpu halmahera barat dibawa kpu provinsi dan direkam bersama seluruh berita acara kpu kabupaten kota lain. pada hari itu juga saksi diundang untuk menghadiri rekapitulasi tingkat provinsi, i2.5j menimbang bahwa untuk memperkuat jawabannya, mkeputusan kpu provinsi maluku utara nomor kep pgg tanggal november mengenai perolehan suara pasangan calon, bukti fotokopi keputusan rapat pleno kpu tentang penyelesaian masalahyang memberhentikan sementara rahim hasen dan ir. surabaya slemomisi pemilihan umum nomor ba xi tanggal november bukti fotokopi keputusan kpu nomor sk kpu tahun yang menetapkan dr. abdul galur dan abdul rahim labanya, si., sebagai pasangan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur maluku utara: bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor p kpud tanggal januari bukti fotokopi surat ketua mahkamah agung nomor kma ! tanggal februari bukti t 7a fotokopi surat dprd provinsi maluku utara nomor tanggal november perihal penyampaian keputusan kpud tentang penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih: bukti t 7b fotokopi surat dprd provinsi maluku utara nomor tanggal februari perihal penyampaian berita acara pelaksanaan keputusan mahkamah agung nomor p kpud bukti t 7c fotokopi surat dprd provinsi maluku utara nomor tanggal april perihal penyampaian hasil rapat pimpinan dprd, pimpinan fraksi, komisi, panitia legislasi dan badan kehormatan dprd provinsi maluku utara: bukti t 8a fotokopi surat dprd provinsi maluku utara nomor tanggal novemberb fotokopi surat dprd provinsi maluku utara nomor tanggal februaric fotokopi surat dprd provinsi maluku utara nomor tanggal april perihal penetapan usulan pengesahan pasangbukti fotokopi surat menteri dalam negeri kepada mahkamah agung nomor sj, tanggal februari perihal mohon fatwa, bukti fotokopi surat ketua mahkamah agung nomor kali tanggal maret perihal fatwa hukum: bukti fotokopi surat ketua mahkamah agung nomor kma v tanggal mei perihal penegasan tentang pemilu kdh maluku utara, bukti fotokopi surat menteri dalam negeri kepada presiden nomor sj tanggal mei perihal usul pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur maluku utara periode buktiselain itu, memohon telah mengajukan tujuh orang ahli dan empat orang saksi, yang telah memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal januari sebagai berikut: keterangan ahli memohon ahli drs. hadir umay, ma. tidak dapat dipungkiri untuk terselenggaranya pemilu yang demokratis, jujur dan adil, dibutuhkan penyelenggara pemilu election management body emb) yang mandiri, tidak berpihak dan profesional: dari banyaknya penyelenggara pemilu berbagai negara secara garis besar ada bentuk. pertama adalah model penyelenggara pemilu yang mandiri independent), model pemerintah (governmental model), dan model penyelenggara pemilu campuran (mixed model). model emb atau penyelenggara pemilu yang mandiri adalah penyelenggara pemilu yang secara kelembagaan terpisah dari lembaga eksekutif pemerintah dan partai politik peserta pemilu: komisioner dalam penyelenggara pemilu bukan orang yang mewakili pemerintah atau partai politik. setelah dana disetujui, umumnya oleh parlemen, penyelenggara pemilu model independen mengelola dananya sendiri. lembaga ini tidak bertanggung jawab kepada pemerintah ataupun parlemen, namun tetap menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan. emb yang independen atau mandiri adalah model yang terbanyak. terdapat model ini dari negara dalam survei oleh international idea pada tahun sedangkan model pemerintah ada dan model campuran ada dalam perkembangannya semakin banyak lembaga penyelenggara pemilu merubah bentuknya menjadi model mandiri: komitmen bangsa untuk memiliki penyelenggara pemilu yang mandiri, non partisan dan profesional sudah dimulai pasca pemilu kpu saat itu yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan partai politik dan pemerintah harus diganti ditengah masa jabatannya. kinerja mereka lebih diwarnai kepentingan partai politik yang diwakilinya dalam kpu, pada tahun keanggotaan kpu diganti dengan anggota masyarakat profesional yang bukan anggota perwakilan parpol maupun pemerintah. pengaturan yang lebih mendasar guna memastikan dan menguatkan adanya kpu yang mandiri, telah juga diletakkan dalam tingkat konstitusi, melalui amandemen uud penyelenggara pemilu adalah lembaga yang melaksanakan hal hal yang mendasar dalam pemilu, antara lain, menyusun dan menetapkan daftar pemilih: menerima dan memvalidasi serta menetapkan calon: menetapkan peserta pemilu: melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara: melaksanakan penghitungan rekapitulasi dan menetapkan hasil pemilu. tugas dan wewenang ini tergambar dalam nomor tentang penyelenggara pemilu, nomor tentang pemerintahan daerah, dan nomor tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd. penyelesaian sengketa hasil pemilu bukan merupakan wewenang penyelenggara pemilu atau kpu. kecuali pada pemilu yang diatur dalam nomor kpu berwenang menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu yang non sengketa hasil akhir pemilu, guna menjamin sifat kemandirian, ketidakberpihakan, dan profesionalitas dari penyelenggara pemilu maka dibangun mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang terpisah. hal yang memang umumnya diterapkan dibanyak negara demokratis dunia. penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga peradilan, ada yang bersifat khusus dibentuk elected electoral tribunal, atau lembaga yang sudah ada umumnya, seperti mahkamah panggung atau mahkamah konstitusi. kalaupun lembaga yang menangani sengketa ini menempel merupakan bagian dari lembaga penyelenggara pemilu emb), wewenangnya terbatas hanya menyelesaikan sengketa tingkat pertama. sedangkan penyelesaian sengketa tingkat akhir menjadi wewenang mahkamah agung atau mahkamah konstitusi, penyelesaian sengketa dilakukan oleh lembaga peradilan diluar penyelenggara penting sekali mengingatkan sering sekali sengketa melibatkan secara langsung penyelenggara sendiri. dalam sengketa hasil pemilu yang menjadi materi sengketa adalah hasil kerja penyelenggara. untuk memungkinkan terbukanya koreksi hasil pemilu yang mungkin cerminan ketidakmandirian, keberpihakan, atau kekeliruan penghitungan dari penyelenggara sendiri maka memang yang tepat melakukannya adalah lembaga diluar penyelenggara pemilu: kemandirian penyelenggara pemilu perlu memang selalu dikedepankan, namun dalam situasi terjadi sengketa, kpu tidak lagi mempunyai peran dalam menetapkan hasil pemilu. dalam keadaan normal, penyelenggaraan pemilu, termasuk proses rekapitulasi penghitungan dan penetapan hasil, sepenuhnya dilakukan oleh kpu. namun dalam situasi pemilu yang tidak normal, dalam hal terdapat sengketa hasil akhir pemungutan suara, penyelesaian sepenuhnya menjadi wewenang mahkamah yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang undangan (wewenang pada waktu lalu, khusus untuk sengketa hasil pilkada pada nomor sebelum ada perubahan: sekarang wewenang untuk semua sengketa hasil pemilu termasuk pilkada, seperti dalam uud hasil amandemendan dan nomor dalam kasus sengketa hasil akhir pilkada malut yang telah diputus oleh ma, termasuk dalam dua katanya, menurut ahli adalah hal yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk kpu dan pemerintah. penyelesaian sengketa haruslah dilihat secara utuh atau dalam satu paket, yang merupakan wewenang ma. tidak bisa dipisahkan antara putusan untuk melakukan penghitungan ulang dengan pihak kpu mana yang melakukan penghitungan ulang: pembatalan keputusan kpu daerah malut tentang hasil pilkada malut dan pengambilan kpu daerah malut oleh kpu adalah tindakan sewenang wenang dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. pengambilalihan kpu bawah oleh kpu atasnya dalam pelaksanaan pemilu hanya dapat dilakukan kalau kpu bawah tidak sanggup dapat melaksanakan tugasnya. kpu daerah malut telah melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan rekapitulasi penghitungan dan menetapkan hasil pilkada. terlaksana tahapan ini jelas terbukti dengan adanya kegiatan yang dilakukan, dan adanya dokumen berita acara dan sertifikat hasil penghitungan. semua dokumen dan kegiatan ini sebelumnya telah disampaikan oleh kpu daerah malut kepada kpu pusat, dan pihak lain yang berhak mendapat keputusan kpu daerah: jadi, sekalipun proses tahap akhir pilkada malut mempunyai kekurangan, namun rekapitulasi penghitungan dan penetapan hasil telah dilaksanakan oleh kpu daerah bawah pimpinan sdr. rahim hasen: pemerintah hanyalah menjalankan apa yang telah menjadi putusan oleh pihak yang memang diberikan wewenang menyelesaikan sengketa hasil pilkada, dalam hal ini adalah ma. presiden dalam melakukan pengesahan dan pengangkatan pasangan gubenur dan wakil gubernur terpilih tidak melenceng dari apa yang telah diputuskan ma, jadi, sesungguhnya ahli berpandangan tidak terjadi pengambilalihan wewenang kpu dalam penetapan pemenang pilkada malut oleh pemerintah presiden dalam hal ini: ahli dr. andi irmanputra sidin, sh., mh. karakter kelembagaan kpu provinsi kpu provinsi adalah lembaga negara namun tidak semua lembaga negara kewenangan dan keberadaannya lahir dari (baca: keharusan) uud namun juga tidak berarti lembaga negara seperti ini kewenangannya serta merta disebut inkonstitusional karena kehadirannya hanya sebagai supporting organ atau bagian dari hirarki vertikal dari sebuah lembaga negara "puncak" yang disebut oleh uud bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh "suatu komisi pemilihan umum": embrio logika ini sebenarnya telah dibentuk oleh melalui putusan nomor skin iv bahwa kpu kota depok merupakan kpud yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dalam hal,.. ketika itu kpud depok digugat oleh salah satu pasangan calon peserta pilkada. menyatakan bahwa kpud adalah lembaga negara, tetapi kewenangannya tidak diberikan oleh uud atau bagian dari imperatif politik hukum konstitusi. putusan kpud depok ini kemudian menjadi yurisprudensi tetap seluruh sengketa kewenangan lembaga negara sampai terakhir kasus morowali: dalam terminus hukum pilkada ketika pasangan calon kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sebagai salah satu wujud bahwa gubernur, umum:bebas::. jujur::mandiri: (vide bukti bupati, walikota dipilih secara demokratis uud maka penyelenggaraan pilkada tersebut adalah bagian dari penyelenggaraan pemilu, namun ketika suatu saat kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat melainkan dengan menggunakan varian demokratis lainnya, seperti dipilih oleh parlemen setempat atau mekanisme budaya setempat lainnya yang masih tergolong demokratis maka penyelenggaraan pilkada dengan kpu daerah yang bekerja dapatlah penuh juga dihilangkan kewenangannya pada tingkat undang undang sebagai bagian politik hukum legislasi dan hal tersebut tidak bertentangan dengan uud dalam pertimbangan kasus morowali perkara nomor skin vi menyatakan:,sengketa kewenangan karena ketergangguan apa inti sengketa kewenangan lembaga negara? inti dari sengketa kewenangan lembaga negara adalah apabila kewenangan konstitusional salah satu lembaga negara itu terganggu. terganggu dalam arti apabila ada lembaga negara yang tindakannya inkonstitusional, bahwa semua lembaga negara terganggu akibat adanya lembaga lembaga negara lain, akibat adanya kekuasaan lain yang diciptakan. dalam artikulasi ketatanegaraan namanya checks and balances, dalam artikulasi konstitusi namanya sistim pembatasan kekuasaan, konstitusionalisme, ketika presiden mengeluarkan perpu uud sebagai kewenangan legislasi melekat kepada presiden, akan dapat diganggu oleh dpr sebagai pemegang kekuasaan legislasi yang kemudian membuat perpu tersebut menjadi batal karena harus dicabut uud ketika dpr dan presiden sepakat menyetujui sebuah dan akan dapat diganggu oleh selaku pelaku kekuasaan kehakiman apabila menyatakan itu inkonstitusional 24c uud oleh karenanya perasaan terganggu itu pasti ada dalam sistim konstitusionalisme, karena konstitusionalisme dalam artikulasi mudah walau terdengar kurang positif adalah "saling mengganggu": pertanyaan kemudian, apakah kpu provinsi merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud. kemudian layakkah dia merasa terganggu akibat tindakan presiden mengeluarkan keputusan presiden?: kpu provinsi bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud untuk menyelenggarakan pemilu apalagi pilkada. yang memiliki kewenangan konstitusional tersebut adalah kpu menurut angka nomor tentang penyelenggaraan pemilu: membayangkan perjalanan konstitusi suatu saat akibat suatu proses penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan kpu provinsi, kpu kabupaten kota yang intinya agar pemilu itu uber dan judul sebagai prinsip konstitusionalitas pemilu dalam uud ternyata rakyat menganggap dengan adanya organ organ subordinat dari sebuah hierarki kelembagaan seperti ini, rupanya pemilu itu semakin tidak judul. anggota kpu daerah yang dipilih seharusnya mandiri dan profesional ternyata tidak bisa lepas dari mainstream politik kedaerahan akibat kedekatan yang sangat kental dengan calon, baik karena posisi geografis, geopolitik dan lainnya. ketika, muncul masalah gugatan pemilu, ketika kekuasaan kehakiman menyatakan pilkada itu harus dihitung atau pemungutan suara ulang dari kasus pilkada jatim, pilkada timur tengah selatan, tapanuli utara jikalau kalkulasi .total penyebabnya akan ditemukan kurang lebih tidak judulnya pemilu pilkada disebabkan oleh lembaga subordinat penyelenggara pemilu didaerah baik karena sengaja (dolls), kelalaian (culpa) atau pembiaran (commission): rakyat bisa saja mengatakan tidak usah lagi ada penyelenggara pemilu daerah seperti kpu provinsi kabupaten tetapi cukup kpu pusat) yang anggotanya masing masing satu dari setiap provinsi atau mewakili wilayah bagian indonesia timur tengah dan barat masing masing tiga orang, atau bahkan cukup satu orang saja memimpin kpu tersebut (analog lembaga kementerian yang juga bersifat nasional dan. tetap) kemudian bekerja pada setiap daerah yang menyelenggarakan pemilu, maka hal tersebut masih konstitusional dengan sifat nasional tetap dan sendirinya uud 1945j), kpu provinsi adalah lembaga negara, tetapi tidak memiliki kewenangan yang lahir dari imperatifisme politik hukum konstitusi untuk menyelenggarakan pemilu karena kpu provinsi adalah organ sub ordinat kpu pusat. kalaupun kpu provinsi dihapuskan pada politik hukum tingkat undang undang, maka pemilu akan tetap dapat diselenggarakan oleh yang namanya komisi pemilihan umum uud dengan varian struktur organisasi dan keanggotaannya sebagaimana ahli diilustrasikan atas, lain halnya jikalau konstitusi diamandemen kemudian menyebutkan bahwa suatu komisi pemilihan umum yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu mempunyai organ bawahan daerah yang struktur organisasi dan keanggotaannya diatur lebih lanjut dengan undang undang , maka kpu provinsi keberadaan dan kewenangan adalah keharusan atau lahir dari pranata uud apalagi kalau diamandemen pula bahwa gubernur, bupati dan walikota juga dipilih langsung oleh rakyat, maka penyelenggaraan pilkada adalah kewenangan yang diberikan konstitusi dan kpu daerah bisa merasa memiliki kewenangan tersebut, kepentingan langsung dan kemandirian kpu provinsi kalau kita menyeret persoalan ini kepada objek sengketa, pemohon itu adalah pemohon yang berkepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. pertanyaan kemudian, keppres tentang pengesahan dan pengangkatan, siapa yang berkepentingan langsung? dalam konteks politik, tentunya pasangan calon yang berkepentingan kenapa bukan mereka yang ditetapkan: dalam konteks konstitusi, kpu provinsi tidak memiliki kepentingan langsung dengan keppres ini. semakin kpu provinsi mendalilkan memiliki kepentingan langsung, maka semakin menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan pemilu ini tidak mandiri. kenapa? tentunya timbul pertanyaan ketika melihat petit pemohon menuntut agar salah satu pasangan calon yang disahkan dan diangkat oleh presiden: kalaupun kpu provinsi bagian dari proses penyelenggaraan pemilu, maka telah selesai tugasnya menyelenggarakan pemilu itu setelah menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon. bahwa ada dua masalah yang terjadi disini, tentunya suara tuhan lah yang menjawabnya melalui kekuasaan kehakiman. tidak berarti kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi harus mandiri, seperti lalat beterbangan yang kemudian hinggap dimana saja, tidak tahu katun dalam sistim kekuasaan, kemandirian tidak berarti bahwa ketika menetapkan salah satu pasangan calon, maka yang menyatakan itu benar adalah organ mandiri tersebut. jikalau hal ini dibenarkan, maka itu sama saja kita membangkitkan arwah raja louis xiv perancis dengan kekuasaan mutlaknya ti'etat c'est moi, saya adalah negara: membayangkan keadaan yang sangat buruk suatu saat terjadi, jikalau kita sepakati bahwa uud menghadirkan tandem pelaku kekuasaan kehakiman yaitu dan mk. dalam kasus pilkada misalnya, telah mengeluarkan putusan, bahkan telah mengeluarkan fatwa hingga dua kali, kemudian penyelenggara pemilu menyatakan bahwa bukan yang menentukan sah atau benar, tetapi kami kpu yang mandiri ini yang menentukan sah atau benar, kalau mendapatkan perlakuan yang seperti ini, ahli membayangkan pada pemilu presiden nanti, kalau ada perselisihan hasil pemilu presiden, ketika kpu menyatakan yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan dan kemudian berselisih, menyatakan bahwa dan yang benar, penyelenggara pemilu atas nama kemandirian akan berteriak lantang bahwa keliru, yang menentukan benar dan sah adalah kpu atas nama kemandirian, tentunya akan kacau negara hukum ini, constitutional chaos, constitutional disorder, the day constitution dead: kemandirian penyelenggara pemilu sesungguhnya adalah sangat berkaitan dengan sejarah kekuasaan keempat atau penunjang, state auxiliary organ, ketika pranata kisi montage trias politica mengalami degradasi kepercayaan, kalau dahulu pemilu diselenggarakan presiden cg. menteri dalam negeri, maka tidak mungkin pemilu diselenggarakan oleh presiden, tentunya asas pemilu judul uud 1945j sulit terwujud. penyelenggara akan merangkap pemain, presiden incumbent adalah salah satu pasangan capres yang akan berlaga. oleh karenanya afirmasi kemandirian, nasional dan tetap dari suatu komisi pemilihan umum dalam uud adalah guna mengawal prinsip konstitusionalitas pemilu yang harus adil, jujur, langsung, umum, bebas dan rahasia uud terganggunya kekuasaan presiden apabila kita melihat kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan uud dan sesuai dan uud presiden memiliki organ perangkat penyelenggara pemerintahan daerah, bila dikaitkan dengan kasus ini, siapa yang dirugikan kewenangan konstitusionalnya? apakah penyelenggara pemilu atau presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan?: ketika melihat fakta, provinsi maluku utara yang juga bagian dari kekuasaan presiden, kurang lebih satu tahun presiden terhambat kekuasaan pemerintahannya maluku utara akibat penyelenggaraan pemilu yang tidak berjalan semestinya bahkan mungkin juga karena tidak mandiri. tentunya yang paling rugi, dalam konteks konstitusi adalah presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. siapa yang dirugikan dan akibat tindakan siapa?. dalam konteks ini maka penyelenggara pemilu justru yang merugikan kekuasaan pemerintahan presiden. salah satu organ pemerintahannya selama satu tahun tidak berjalan, akselerasi sektor ekonomi, sosial politik dan budaya maluku utara tidak berjalan sesuai target harapan kekuasaan pemerintahan: presiden dalam proses penetapan dan pengesahan pengangkatan gubernur sebenarnya tukang stempel dari hasil penetapan peroleh suara dari kpu provinsi keppres yang tidak konstitutif, determintaif melainkan deklaratif belaka), tetapi dalam kasus malut, presiden rela harus berpaling pusing untuk meminta fatwa dua kali untuk mencari kebenaran yang lebih substantif terhadap proses penyelenggaraan pemilu itu, tanpa fatwa itupun, presiden berdasarkan kewenangan dan nomor wajib melakukan pengesahan pengangkatan pasangan calon pemenang yang telah ditetapkan sebelumnya dan diusulkan dprd. jikalau kita menurut dari tingkat uud kewenangan ini adalah derivasi uud bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang melekat sebagai pejabat administrasi negara tertinggi juncto uud bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang": oleh karenanya tindakan pengesahan pengangkatan calon kepala daerah terpilih masihlah dalam koridor konstitusional, bahkan tidak perlu meminta fatwa sekalipun undang undang sudah memberikan kewenangan tersebut. jikalau dalam kasus seperti maluku utara, maka presiden cukup memilih berdasarkan proses penghitungan ulang yang ditentukan menurut putusan sebelumnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, bukan kpu dengan dalih kemandiriannya. begitu hati hatinya presiden sebagai wujud prinsip kecermatan dan kehati hatian dalam prinsip pemerintahan yang layak, algemeen beginselen behoorlijk van bestuur selaku pemegang kekuasaan, sampai harus meminta fatwa dua kali pada kekuasaan kehakiman: tentunya siapapun tidak dapat dibenarkan pernyataannya bahwa meminta fatwa kepada pelaku kekuasaan kehakiman adalah keliru, seharusnya meminta fatwa kepada penyelenggara pemilu atas nama kemandiriannya, apalagi jikalau menyatakan bahwa fatwa pelaku kekuasaan kehakiman yang notabene lahir dari konstitusi sebagai warisan prinsip daulat tuhan (legiun solitus) dengan menyamakan pendapat pengamat berbagai media bahwa fatwa tidak harus diikuti, sekali lagi hal ini adalah biang kehancuran konstitusionalisme kita: ahli prof. dr. anna erliyana, sh., mh. bahwa ahli sepakat dengan ahli pemohon benyamin mangkoedilaga, bahwa keputusan presiden bukan objek pengadilan tata usaha negara. oleh karena itu, tidak dapat digugat pengadilan tata usaha negara (juga akan terhalang oleh butir undang undang peradilan tata usaha negara dan surat edaran mahkamah agung nomor tahun tetapi kalau ahli benyamin mangkoedilaga menyatakan bahwa keputusan presiden tidak final, ahli tidak sepakat, karena keputusan presiden nomor tahun sudah memenuhi norma suatu keputusan tata usaha negara, yaitu konkrit, individual, dan final, kemudian konsep ahli benyamin mangkoedilaga menyatakan finalisasi adalah pada terbitnya surat keputusan menteri dalam negeri untuk pelantikan maka surat keputusan pelantikan bukan finalisasi, melainkan hanya untuk prosedural. finalisasi sudah ada dalam keputusan presiden karena sudah menimbulkan akibat hukum pada saat keputusan presiden dipublikasikan: keputusan presiden diterbitkan sebagai eksekusi putusan mahkamah agung, cermin bahwa presiden melaksanakan asas legalitas, sebagai bagian dari asas asas umum pemerintahan yang baik aab): permintaan fatwa sebelum terbitnya keputusan adalah hal biasa, kalau ada kekisruhan hukum presiden meminta pendapat hukum mahkamah agung. permintaan ini mencerminkan pelaksanaan asas kecermatan dan kehati hatian sebagai bagian dari asas asas umum pemerintahan yang baik aab): tanpa menunggu putusan mahkamah agung pun, presiden berwenang menerbitkan keputusan presiden tersebut, karena sebagai beleid presiden berwenang menetapkan hal hal yang dianggap baik menurut kebutuhan pemerintah. beleid tidak mengambil kewenangan pihak lain: keputusan presiden sebagai keputusan sudah memenuhi syarat syarat pembuatan suatu keputusan, misalnya dibuat oleh lembaga yang berwenang, yaitu presiden: memuat pertimbangan yuridis. agar ahli pemohon prof. hadron membeberkan mana letak cacatnya keputusan presiden guo, ahli suhartono, sh., m.li sehubungan dengan permasalahan pemilihan umum kepala daerah provinsi maluku utara, ahli akan menjelaskan beberapa masalah hukum yaitu: tata cara eksekusi menurut hukum acara perdata dan syarat yang harus dipenuhi bagi keabsahan surat kuasa untuk mewakili para pihak dalam proses pemeriksaan muka pengadilan menurut hukum acara perdata, lembaga manakah yang berwenang untuk menilai keabsahan tata cara eksekusi atau pelaksanaan suatu putusan pengadilan?, apakah akibat hukum putusan mahkamah agung tersebut terhadap kewenangan komisi pemilihan umum daerah kpud) provinsi maluku dalam melakukan penghitungan ulang suara pilkada provinsi maluku utara?, dalam melakukan eksekusi atas putusan mahkamah agung dalam sengketa pilkada, sesuai perma nomor tahun maka yang berlaku adalah tata cara eksekusi menurut hukum perdata. hukum acara perdata yang mengatur tata cara eksekusi putusan hakim, yang berlaku jawa dan madura adalah berdasarkan heroin inlandsche regelement hir) sedangkan untuk luar jawa dan madura berlaku rechts element buitengewesten rbg). karena itu izinkan kami menyampaikan bagaimanakah prosedur dan tata cara pelaksanaan putusan atau eksekusi yang berlaku dalam hukum acara perdata. menurut mantan hakim agung yahya harahap dalam bukunya ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata, asas asas yang perlu diperhatikan dalam eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan adalah: eksekusi dilakukan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde): putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat condemnation, yaitu putusan yang kamarnya atau diutusnya mengandung unsur menghukum atau memerintahkan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, menghukum atau memerintahkan penghentian suatu perbuatan atau keadaan: eksekusi dilakukan dilakukan atas perintah dan bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. asas ini diatur dalam hir hukum acara perdata untuk jawa dan madura) dan rbg hukum acara perdata untuk luar jawa dan madura). jika objek perkara yang akan dieksekusi berada luar yurisdiksi atau daerah hukum pengadilan negeri tersebut, ketua pengadilan negeri dapat mendelegasikan eksekusi kepada pengadilan negeri yang lain dimana objek sengketa terletak hir dan rbg, berdasarkan hir dan rbg, perintah eksekusi dituangkan dalam bentuk penetapan secara tertulis. karena dengan adanya penetapan perintah eksekusi secara tertulis maka panitera atau juru sita dapat mengetahui batas batas eksekusi yang akan dijalankannya secara terperinci, permohonan untuk melakukan eksekusi harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama hir dan rbg, sebelum dilaksanakan eksekusi, ketua pengadilan negeri harus memberikan peringatan tertulis (aanmaning) kepada pihak yang kalah. peringatan tersebut dilakukan oleh ketua pengadilan negeri setelah lebih dahulu ada permohonan dari pihak yang menang hir dan rbg). peringatan tidak dapat dilakukan oleh ketua pengadilan negeri secara officio. masa peringatan tidak boleh lebih dari delapan hari, selanjutnya berdasarkan hir dan rbg, pejabat yang menjalankan eksekusi diharuskan membuat berita acara eksekusi: dengan demikian pelaksanaan putusan sengketa pilkada tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pihak yang bersengketa, tetapi harus didahului dengan permohonan kepada ketua pengadilan, penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan dan dibuat berita acara eksekusi: dalam kasus sengketa pilkada ini sesuai dengan fatwa mahkamah agung nomor: kmaiiii tanggal maret dan peraturan mahkamah agung nomor tahun maka tata cara pelaksanaan putusan sengketa pilkada harus didahului dengan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan sebelum isi putusan tersebut dilaksanakan: menurut pendapat kami fatwa mahkamah agung sudah tepat, karena pengertian eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan melalui pengadilan, jika dilaksanakan sendiri oleh pihak yang bersengketa namanya bukan eksekusi putusan pengadilan: kamus hukum karangan prof. subjektif, menyebutkan bahwa pengertian eksekusi belanda: executive) adalah pelaksanaan putusan pengadilan: oxford dictionary law, menyebutkan bahwa pengertian execution adalah enforcement judgement, yaitu suatu proses dalam hukum acara perdata untuk melaksanakan putusan pengadilan atau perintah pengadilan, kamus hukum yang diterbitkan oleh indonesian centre publishing menyebutkan bahwa pengertian executive atau eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan: kamus istilah hukum fockema andrea, menyebutkan bahwa executive atau eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan dan executierecht adalah hak pelaksanaan putusan pengadilan: lembaga mana yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan sah tidaknya tata cara eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan? selain mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara tingkat kasasi dan peninjauan kembali yang disebutkan dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung nomor mahkamah agung mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman: mahkamah agung adalah pengawas tertinggi atas semua lingkungan peradilan. dasar hukumnya adalah dan nomor berbunyidemikian pula undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman berbunyi,". selanjutnya mahkamah agung berdasarkansejarah pengaturan tentang kewenangan mahkamah agung untuk melakukan pengawasan juga dapat dilihat dalampengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung. dalam praktik pengawasan tersebut dilakukan antara lain denganpril dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor puu undang undang nomor tahun tentang keuangan negaraud mengamanatkan independensi anggaran kekuasaan kehakiman bahwa perubahan uud tersebut telah mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap sistem ketatanegaraan yang berlaku, termasuk salah satunya adalah kekuasaan kehakiman. bahwa rumusan mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan uud perubahan ketigabagai konsekuensi pelaksanaan uud juga diubah, diantaraan telah direvisi oleh undang undang nomor tahun serta diperbaiki kembali melalui undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. justifikasi tersebut juga termuat dalam berbagai undang undang, yaitu antara lain melalui:. bahwa penjabaran lebih lanjut mengenai pengertian tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam angka nomor tahun tentang kekuasaan kehakimafrasa merdeka menurut kamus bahasa indonesia (yang disusun oleh tim penyusun kamus pusat bahasa departemen pendidikan nasional, jakarta, hal berarti: bebas (dr perhambaan, penjajahan, dsb): berdiri sendiri: atau tidak terkena atau lepas tuntutan, atau tidak terikat atau tergantung pihak tertentu: leluasa, selanjutnya ketentua"dan kamus bahasa i"dalam hal finansial, anggaran mahkamah aguenyatakan bahwa,bahwa dari keseluruhan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa adalah amanat konstitusional dari uud yang mengharuskan adanya independensi anggaran peradilan guna mendukung "kekuasaan kehakiman yang merdeka . dan huruf undang undang keuangan negara men downgrades kedudukan mahkamah agung sebagai lembaga tinggi negara yang sejajar dengan presiden bahwanya berbunyi sebagai berikuttersebut, terutama pada frasa selaku kepala pemerintahan telah men downgrades mahkamah agung dan lembaga tinggi lain menjadi berada bawah presiden sebagai kepala pemerintahan (chief executive). bahwa uud pasca perubahan secara tegas telah menganut prinsip pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). salah satu konsekuensinya adalah kedudukan lembaga lembaga tinggi negara adalah sederajat dan tidak lagi dikenal adanya lembaga tertinggi negara. hal itu merupakan konsekuensi dari perubahlembaga lembaga negara yang memegang cabang cabang kekuasaan negara kedudukannya sederajat. konsekuensi dari kesederajatan tersebut adalah masing masing lembaga tidak dapat saling mengintervensi dalam pelaksanaan masing masing wewenang yang dimiliki. kesedarajatan tersebut sudah seharusnya juga dijamin dengan kesamaan kedudukan dalam penentuan dan pengelolaan anggaran. apabila hal ini tidak ada,yang menetaptelah menurunkan kedudukan lembaga tinggi negara lain menjadi berada bawah presiden selaku kepala pemerintahan. hal ini akan berbeda jika presiden tidak disebutkan sebagai kepala pemerintahan yang juga mengandung konsekuensi bahwa keuangan negara tidak hanya meliputi kekuasaan pemerintahan (eksekutif) tetapi semua keuangan negara baik yang dikelola oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. memegang kekuasaan pengelolaan dalam hal ini harus dimaknai sebagai memegang tanggung jawab, bukan pengelolaan secara operasional. bahwa kedudukan mahkamah agung dan lembaga tinggi negara yang lain juga diturunkan dengan adanya ketentuan huruf yang menyatakan bahwa kekuasan presiden dalam pengelolaan keuangan negaralembaga dalam ketentuan tersebut juga meliputi lembaga tinggi negara yang kedudukannya sederajat dengan presiden. pada saat presiden mengatakan kepada pimpinan lembaga negara, cast mahkamah agung, maka kedudukan ketua mahkamah agung dan ketua lembaga tinggi negara lain akan turun menjadi bawah presiden. bahwa hubungan pengelolaan keuangan negara yang menurunkan derajat lembaga negara bawah presiden tersebut nyata nyata bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances yang dianut oleh uudbahwa uud perubahan ketiglanjutnya uud:kerja dan anggaran kementerian negara lembaga. bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut angkselanjutnya kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara diatur dalamsedangkan nyadidalam penjelasan dijelaskan mengenai dasar pemikiran mengenai kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara yakn. bahwa pengertian tentang kementerian negara dan lembaga dirumuskan didalam angka dan angka peraturan pemerintah nomor tahun tentang rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga, yaitubahwa ketentuan angka dan angka peraturan pemerintah nomor tahun atas jelas bertentangan dengan format kelembagaan negara republik indonesia pasca perubahan uud karena menempatkan lembaga bawah kementerian negara. bahwa sesungguhnya format kelembagaan negara republik indonesia pasca perubahan uud meliputi: mpr, dpr, dan dpd sebagai parlemen indonesia: mahkamah konstitusi dan mahkamah agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, dan presiden dan wakil presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif. adapun keberadaan bpk dan komisi yudisial dapat dikatakan tidak berdiri sendiri. keberadaan masing masing beserta tugas tugas dan kewenangannya haruslah dikaitkan dan terkait dengan tugas tugas dan kewenangan lembaga yang menjadi mitra kerjanya, yaitu bpk terkait dengan dpr dan dpd, sedangkan komisi yudisial dengan mahkamah agung. sedangkan bentuk organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan agung, serta bank sentral. sedangkan pada tingkatan kedua ada komnas ham, kpu, komisi ombudsman, kppu, kpk, kkr, dan kpi. lembaga lembaga ini digolongkan dalam badan badan eksekutif yang bersifat independen. berdasarkan hal tersebut, maka tidaklah berlebihan jika mahkamah agung dan lembaga negara lainnya harus memiliki otonomi pengelolaan anggaran berbeda dengan badan badan eksekutif yang bersifat independen tersebut. bahwa selanjutnya dengan kedudukannya sebagai sebagai chief financial officer cfo), menteri keuangan mempunyai salah satu tugas sebagaimana yang ditentukan dalam huruf yaituyusun rancangan apbn dan rancangan perubahan apbn: bahwa sehubungan dengan rancangan apbn dan rancangan perubahan apbn tersebut, salah satu tugas menteri pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran kementerian negara lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan melaksanakan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam huruf menyatakan bahwabahwa sebagaimana diketahui hakikat dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) adalah merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) merupakan tahap awal dari suatu sikluska bahwa proses penyusunan dan penetapan apbn dapat dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu: pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan dpr, dari bulan februari sampai dengan pertengahan bulan agustus dan pengajuan, pembahasan dan penetapan apbn, dari pertengahan bulan agustus sampai dengan bulan desember. tahap pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan dpr tahapan ini dimula selambat lambatnya pertengahan mei tahun berjalan. hal ini diatur dalam yang berbunyi: . secara lebih rinci, tahapan ini bisa dijelaskan sebagai berikut: guna memudahkan dpr dalam memahami dan mendiskusikan kerangka ekonomi makro, pemerintah mengirimkan laporan triwulanan update fiskal dan makroekonomi serta outlook dan estimasi depan kepada dpr pada awal april. laporan ini disiapkan oleh badan analisa fiskal baf), departemen keuangan. dengan laporan ini, diharapkan dpr memahami gambaran umum perkembangan fiskal dan makroekonomi terkini beserta outlook dan estimasi depannya. laporan ini menyajikan tampilan fiskal dan makroekonomi dua tahun terakhir, estimasi kinerja fiskal tahun anggaran berjalan, serta proyeksi kinerja fiskal tiga tahun depan. variabel variabel fiskal dan makroekonomi yang disajikan dalam laporan tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat bunga, harga minyak internasional, neraca pembayaran, penerimaan, pengeluaran, surplus primer, defisit anggaran, pembiayaan, dan estimasi depan. kerangka ekonomi makro yang disampaikan kepada dpr berisi antara lain prospek ekonomi dunia (pertumbuhan, perdagangan, dll.), kebijakan ekonomi makro (kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan investasi, neraca pembayaran), serta asumsi dasar apbn (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, harga minyak, produksi minyak, dan tingkat suku bunga sbi rata rata). pokok pokok kebijakan fiskal yang disampaikan kepada dpr mencakup kaidah utama yang melayari kebijakan fiskal, kebijakannomor tahun (: fiskal bidang pendapatan negara dan hibah, kebijakan fiskal bidang belanja negara, dan kebijakan fiskal pembiayaan anggaran. pemerintah dan dpr membahas kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah dalam pembicaraan pendahulu tersebut, pemerintah danapbn, berdasarkan surat edaran yang diterbitkan oleh menteri keuangan c.g. djatersebut disusun berdasarkan prestasi kerja (kinerja) yang akan dicapai, dselanjutnya, rencana kerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada dpr untuk dibahas dalam pembicaraan pendahulu tahun berikutnya. pada awal bulan juli pemerintah menyampaikan laporan semester pertama perkembangan fiskal dan makroekonomi serta outlook kepada dpr. laporan ini merupakan update atas laporan triwulan yang telah disampaikan kepada dpr pada awal bulan april. tahap pengajuan, pembahasan dan penetapan apbn tahapan ini dimulai dengan pengajuan ruu tentang apbn disertai nota keuangan dan dokumen dokumen pendukungnya oleh pemerintah kepada dpr pada bulan agustus tahun sebelumnya. selama pembahasan, dokumen dokumen pendukung disampaikan kepada dpr. sebagaimana diatur dalam pengambilan keputusan oleh dpr mengenai ruu tentang apbn dilakukan selambat lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. batasan ini diperlukan agar pemerintah punya cukup waktu untuk menyiapkan seluruh dokumen pelaksanaan anggaran. samping itu, waktu dua bulan itu juga diperlukan oleh pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran mereka, mengingat salah satu sumber keuangan utama pemerintah daerah adalah dana perimbangan yang diperoleh dari apbpr tidak menyetujui ruu apbn yang diajukan pemerintah, pemerintahsehubungan dengan pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan dpr dalam hal proses penyusunan dan penetapan apbn,(termasuk dalam hal ini mahkamah agung) rka kl), sebagaimana yang telah ditentukyang berbunyi:klcc. mengacu pada rencana kerja kementerian negara lembaga tahun mengacu pada standar biaya tahun mencantumkan target kinerja secara spesifik dan terukur: mencantumkan perhitungan prakiraan maju untuk (dua) tahun kedepan:: dan melampirkan rencana bisnis anggaran rba) untuk satuan kerja badan layanan umum blu). bahwa dalam surat edaran nomor se mk. tentang pagu sementara kementerian lembaga tahun anggaran dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan apbn tahun anggaran pemerintah akan menyampaikan nota keuangan dan apbn tahun anggaran kepada dpr pada awal bulan agustus untuk keperluan tersebut disampaikan hal hal sebagai berikut: rapat kerja antara badan anggaran dpr dengan pemerintah dalam rangka pembahasan pembicaraan pendahuluan penyusunan apbn tahun anggaran pada tanggal juni dan rapat paripurna dpr tanggal juni telah menyepakati pokok pokok kebijakan belanja negara sebagai bahan acuan dalam rangka penyusunan pagu sementara kementerian lembaga tahun anggaran rincian pagu sementara anggaran belanja tahun anggaran menurut program dan sumber dana untuk masing masing kementerian lembaga adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dalam pagu sementara seperti tersebut pada butir sudah memperhitungkan kebutuhan untuk: dana untuk membiayai seluruh belanja penyelenggaraan program kegiatan prioritas dan penunjang dalam tahun anggaran berdasarkan pagu sementara anggaran belanja tahun anggaran tersebut, diminta agar masing masing kementerian lembaga menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga rka kl) tahun anggaran dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah rkp) tahun anggaran rencana kerja kementerian lembaga raja k l) tahun anggaran peraturan menteri keuangan tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rka kl tahun anggaran dan peraturan menteri keuangan tentang standar biaya tahun anggaran bahwa rencana kerja pemerintah rkp) tahun anggaran yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah. selanjutnya presiden mengeluarkan peraturan presiden nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah rkp) tahun yangke: (i) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana: (j) daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik: serta (k) kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi. sedangkan tiga prioritas lainnya meliputi (a) bidang politik, hukum dan keamanan:bahwa selanjutnya rka kl yang telah disusun tersebut, dibahas bersama antara kementerian negara lembaga (termasuk dalam hal ini mahkamah agung) dengan komisi terkait dewan perwakilan rakyat dpr). rka kl yang telah disepakati dan mendapat persetujuan dari dprayang telah disepakati dan mendapat persetujuan dari dpr belum diterima maka(termasuk dalam hal ini mahkamah agung) meskipun belum mendapat persetujuan dari dpr. bahwa berkenaan dengan rka kl hasil pembahasan antara kementerian negara lembaga (termasuk dalam hal ini mahkamah agung) dengan dpr tersebut kementerian keuangan c.g. direktorat jenderal anggaran melakukan penelaahan untuk meneliti: kesesuaian term reference tor), rincian anggaran biaya rab) dan dokumen pendukung dengan rka kl: relevansi kesesuaian pencantuman target kinerja dan komponen input yang digunakan. bahwa hasil penelaahan rka kl menjadi dasar penyusunan satuan anggaran k l. satuan anggaran k l dimaksud dijabarkan lebih lanjut untuk setiap satuan kerja menjadi satuan anggaran per satuan kerja (caps). apabila terjadi perubahan rka kl berdasarkan hasil kesepakatan dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara antara pemerintah dengan dpr, dilakukan penyesuaian rka kl dan caps pada satuan anggaran kementerian negara lembaga (termasuk dalam hal ini mahkamah agung). selanjutnya rka kl yang telah ditelaah menjadi dasar penyusunan peraturan presiden tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat yang menjadi dasar bagi penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) kementerian negara lembaga (termasuk dalam hal ini mahkamah agung). bahwa dari seluruh rangkaian dalil dalil atas, dapat dipahami bahwhal ini disebabkan oleh karena berbagai peraturan perundangan yang mengatur keuangan negara tersebut, masih belum memberi ruang dan atmosfir yang kondusif bagi independensi anggaran mahkamah agung. bahwa sejakahkan, anggaran mahkamah agung dinyatakan memiliki anggaran tersendiri dalam apbn. hal ini dapat dilihat dari ketentuan undang undang nomor tahun menyatakanjadi secara eksplisit ini menunjukkan bahwa mahkamah agung memiliki otonomi pengelolaan anggaran, meliputi "hak, kewenangan, dan kewajiban dalam pengelolaan anggaran." bahwa perubahan undang undang mahkamah agung tersebut tidak diikuti dengan perubahan peraturan perundangan undangan beserta perangkat peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan keuangan negara, sehingga menyebabkan penetapan anggaran peradilan hingga saat ini masih mengacu kepada peraturan peraturan lama yang bersifatdiberlakukan, perencanaan dan penganggaran serta penetapan anggaran dapat dirumuskan sebagai berikut: perencanaan dan penganggaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terintegrasi. program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dituangkan dalam suatu rencana kerja. ketentuan tentang perencanaan ini diatur dalam undang undang nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional suspends). rencana kerja terdiri dari ipjp untuk masa tahun, rpm untuk masa tahun, dan rkp untuk masa tahun. tingkat kementerian lembaga untuk rencana jangka menengah disebut renstra kementerian lembaga dan untuk rencana kerja tahunan disebut rka kl sebagaimana diatur dalam tahun tentang rencana kerja pemerintah. berdasarkan anggaran disusun berdasarkan rencana kerja. dengan demikian, yang memperoleh alokasi anggaran adalah program kegiatan prioritas yang tertuang dalam rencana kerja rka kl). dengan mekanisme demikian, program kegiatan pemerintah yang direncanakan itulah yang akan dilaksanakan. rka kl selanjutnya disampaikan menteri keuangan untuk dihimpun menjadi apbn. apbn ini selesai disusun pada awal agustus untuk disampaikan dpr disertai nota keuangan. pembahasan apbn dpr dilaksanakan dari bulan agustus sampai dengan oktober. sehubungan dengan pembahasan apbn ini, dpr mempunyai hak budget yaitu hak untuk menyetujui (atau menolak) anggaran. dalam hal dpr tidak setuju dengan apbn yang diajukan oleh pemerintah, dpr dapat mengajukan usulan perubahan atau menolaknya, namun dpr tidak berwenang untuk mengubah dan mengajukan usulan apbn. bahwa apabila hal atas dikaitkan dengan permohonan ini, maka dapat dipahami bahwa begitu besarnya proporsi kewenangan pemerintah dalam menentukan pagu anggaran kekuasaan kehakiman. wewenang pengelolaan anggaran oleh pemerintah baik dalam perencanaan dan penganggaran maupun dalam pembahasannya dengan dpr, secara esensial tidak menempatkan peradilan secara khusus dalam anggapan pendapatan dan belanja negara sebagai salah satu lembaga menerima anggaran. selain itu, walaupun demikian baiknya perencanaan yang dibuat oleh mahkamah agung bukan jaminan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mahkamah agung akan memadai, karena apa yang sudah direncanakan belum tentu akan disetujui oleh pemerintah (eksekutif) dan dpr (legislatif), oleh karenanya, dapat dipastikan bahwa minimnya anggaran mahkamah agung dan badan peradilan bawahnya disebabkan karena penetapan anggaran oleh pemerintah kepada lembaga yudikatif semata mata hanya berdasarkan asumsi asumsi kebutuhan pemerintah (eksekutif) dan hanya berdasarkan itikad baik (good will) dari dpr (legislatif) selaku pemegang kedaulatan bidang budget (hak begrooting). bahwa asumsi asumsi pemerintah terhadap anggaran kekuasaan kehakiman merupakan mekanisme monopoli pengelolaan anggaran badan badan peradilan oleh presiden yang tidak sejalan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban mahkamah agung sebagaimana diamanatkan dalammengingat kemampuan keuangan negara dan efisiensi anggaran serta agar apbn dapat sejalan dengan tujuan perencanaannya, otonomi pengelolaan anggaran mahkamah agung yang dimaksud oleh pemohon dalam permohonan ini, adalah bukan berarti equivalent dengan penggunaan anggaran atau penetapan jumlah yang dikehendaki oleh mahkamah agung secara bebas, melainkan kewajiban konstitusional pemerintah untuk mengkonsultasikan terlebih dulu atau setidak tidaknya meminta masukan mahkamah agung dalam hal perencanaan antar antar pagu anggaran yang akan diberikan kepada mahkamah agung. sehingga pada saat pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran, kebutuhan kebutuhan mahkamah agung dan badan peradilan bawahnya telah terakomodir secara optimal didalam pagu sementara yang akan ditetapkan oleh kesepakatan antara pemerintah dan dpr. sehingga pada tahap pengajuan, pembahasan dan penetapan apbn, anggaran mahkamah agung sudah menjadi mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disahkan. atau dengan kata lain, sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari dari uud dan undang undang mahkamah agung, presiden bersama dpr memiliki kewajiban konstitusional untuk menetapkan anggaran mahkamah agung dalam apbn. bahwa perihal fungsi presiden sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam ketentubahwa frasa presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. merupakan turunan dari juncto uud yang berbunyibahwa apabila frasa presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara , dikaitkan dengan uud yang berbunyi presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang undang sebagaimana mestinya , maka hal ini bermakna bahwa presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan berkewajiban menjalankan undang undang termasuk menjalankan bunyi ketentuan undang undang mahkamah agung, sehingga dengan demikian dalam hubungannya dengan undang undang mahkamah agung dapat ditafsirkan, bahwa presiden menyerahkan pengelolaan anggaran kepada mahkamah agung, sehingga mahkamah agung memiliki kewenangan mengatur anggaran, yang kemudian akan langsung diintegrasikan dalam apbn oleh menteri keuanganyang berbunyi: kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. bahwa tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan uud yang menyatafrasa perlindungan segenap bangsa indonesia , merupakan perwujudan dari konsep kedaulatan hukum yang dianut oleh uud berupa perlindungan hukum bagi rakyat indonesia yang salah satunya adalah perlindungan hukum melalui kekuasaan kehakiman, oleh karenanya sudah seharusnya ada peningkatan anggaran terhadap mahkamah agung dan badan peradilan bawahnya termasuk juga mahkamah konstitusi. bahwa perlindungan hukum bagi rakyat indonesia melalui kekuasaan kehakiman tersebut tidaklah mungkin dapat diwujudkan secara baik apabila ternyata infrastruktur dan suprastruktur mahkamah agung dan badan peradilan bawahnya termasuk mahkamah konstitusi hanya diberikan seadanya oleh negara.merupakan yang potensial diskualifikasi melanggar prinsip "kekuasaan kehakiman yang merdeka , dalam hal ini. dengan perumusanbuktiatas,hakim wajib menjaga kemandirian peradilanyang demikian, maka guo tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggarbertentangan dengan uud undang undang dasar negara republik indonesia tahun sepanjang frasa selaku kepala pemerintahan dan frasa sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan .sepanjang frasa selaku kepala pemerintahan dan frasa sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. sehingga bunyi undang undang nomor tahun tentang keuangan negara menjadi presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. menyatakan huruf undang undang nomor tahun tentang keuangan negara konstitusional bersyarat (conditional constitutional) sepanjang kata lembaga diartikan tidak termasuk lembaga tinggi negara yang kedudukannya sederajat dengkeuangan negara: bukti fotokopi undang undang dasar tahun bukti fotokopi petikan keputusan presidencetak biru (bukti fotokopi cetak biru pembaruan peradilan jakarta: mahkamah agung rliping internet mengenai independensi mahkamah agu(vide bukti memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh uud yaitu hak kebebasan sebagai hakim dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya. hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan oleh berlakunya sepanjang frasa selaku kepala pemerintahan dan frasa sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan , serta huruf sepanjang kata lembaga jika tidak diartikan tidak termasuk lembaga tinggi negara yang kedudukannya sederajat dengan presiden :, huruf menyatakan, kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam, menurut pemohon, berdasarkanbasan atau kemerdekaan diberikan kepada institusi pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu mahkamah agung ma) beserta badan badan peradilan bawahnya dan mahkamah konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. kebebasan atau kemerdekaan institusional lembaga peradilan tersebut, wajib menjaga kemandirian peradilan yang secara inheren hakim secara individual menyandang kemandiriannya sebagai hakim, sehingga seorang ketua pengadilan atau wakil ketua pengadilan pun tidak boleh mengintervensi hakim yang sedang menangani perkara. ketentuan ini, untuk bertindak, dipersonifikasikan oleh hakim sebagai pemangku jabatan (ambtsdrager). konstruksi pemikiran iningadili perkara. oleh karena itu,sebagai hakim, menurut pemohon, pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh uud menurut pemohon,tidak berada bawah presiden pemerintah). ketentuan dan huruf tersebut telah menimbulkan ketergantungan mahkamah agung (yudisial) kebersama sama dpr mengalahkannya menjadi materi apbn. berdasarkan uraian tersebutapabila permohonan pengujian terhadap ketentuan dan huruf: i3. menimbang bahwa berdasarkan ketentupr, dpr, dpdpr, dpr, dpdgajukan permohonan uji materi terhadap karena: kurangnya ketersediaan alokasi dana anggaran mahkamah agung yang dalamnya termasuk jaminan kedudukan dan peningkatan kesejahteraan hakim: uud mengamanatkan independensi anggaran kekuasaan kehakiman: dan men down grade kedudukan mahkamah agung menjadi berada bawah presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai undang undang organik uud serta berbagai peraturan perundang undangan yang terkait dengan keuangan negara, tidak memperhatikan kedudukan dan fungsi keuangan mahkamah agung dan badan peradilan yang berada bawahnya, tidak konsisten atau tidak sesuai dengan uud i3. menimbang bahwa untuk menjawab permohonan pemohon atas, terlebih dahulu mahkamah perlu merujuk pada ketentuan ketentuan sebagai berikut:engacu pada pertimbangan hukum mahkamah mengenai kedudukan hukum bagi para hakim agung dalam putusan nomor puu iv bertanggal agustus mahkamah juga memberikan pertimbangan hukum yang sama mengenai kedudukan hukum pemohon guo selaku hakim pengadilan tata usaha negara, yaitungadili suatu perkara. dikaitkan dengan kelembagaan, kebebasan atausebagai konsekuensi bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan sehingga seorang ketua wakil ketua pengadilan pun tidak boleh mengintervensi hakim yang sedang menangani perkara. mahkamah agung sebagai institusi hanya dapat melaksanakan kewenangannya atau dipersonifikasikan melalui para hakimnya sebagai pemangku jabatan. oleh karenanya, independensi peradilan sebagai institusi yang diartikanduntuk melaksanakan kewenangan justisialnya, sebagaimana kewenangan justicia institusi mahkamah agung: lebih lanjut, berdasarkan putusan mahkamah nomor puu iv bertanggal agustus mahkamah juga mempertimbangkan sebagai berikut:ferensi hakim telah dirugikan dengan berlakunya d :erdasarkan pertimbangan hukum atas, independensi hakim dan independensi institusi peradilan secara konstitusional tidak dikaitkan dengan kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan anggaran, tanpa terkait sama sekali dengan presiden. presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan negara baik pemasukan maupun pengeluaran melalui mekanisme apbn setelah mendapatkan persetujuan dari dpr sebagaimana ditentuan". berdasarkan mekanisme tersebut, semua anggaran pendapatan dan belanja negara untuk semua institusi negara (tidak hanya bagi mahkamah agung), ditetapkan dalam undang undang apbn seperti halnya bagi dpr, bpk, dan lain lain (vide uud dan i312) menimbang, harus diakui, saat ini masih terdapat persoalan sebagaimana didalilkan pemohon yaitu kurangnya: sarana dan prasarana pengadilan, pembiayaan persidangan, serta jaminan kesejahteraan bagi para hakim, namun dalil tersebut tidak termasuk sebagai pertentangan norma undang undang terhadap uud melainkan lebih kepada persoalan konkret yang dialami oleh pemohon. setiap hakim terikat dengan ketentuan yang mewajibkan untuk menjaga kemandirian peradilan dan harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman bidang hukum. oleh karena itu, tidak benar pula dalil pemohon yang menyatakan bahwa yang disebabkan karena mahkamah agung tidak menentukan sendiri besaran anggarannya, i3 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada hari senin, tanggal duhamdan zelda ttd. ttd. ahmad fadli semadi muhammad alim ttd. akil mochtar panitera pengganti, ttd. wiki budi wasit dikatakan kepada menterifberada bawah presiden pemerintah). bahwa dengan berlakunya ketentuan dan tersebut, telah menimbulkan ketergantungan mahkamah agung (yudikatif) disahkan menjadi materi apbn bersama sama dprselanjutnyapabila permohonan pengujian terhadap ketentuan dankeuangan negara (uuterakomodir dalam anggaran mahkamah agung. bahwabahwa pengertian hakim dalam tersebut dijelaskan kembali didalam ketentuan angka yang berbunyi. bahwa menegaskanbawah mahkamah agung. bahwa selanjutnya dip 5jberdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan atas, dapat dipahami bahwa selain,adalah suatu kematian, misalnya adanya jaminan berbagai fasilitas yang memadai terhadap hakim seperti sistem penggajian yang menjamin kecukupan dan fasilitas. hal hal tersebut sangat menentukan pula atas merdeka tidaknya hakim dalam mengambil keputusan sebagai aparatur penyelenggaraan peradilan. bahwa meskipun secara normatif, hak hak pemohon sebagai seorang hakim (berupa rumah jabatan milik negara: jaminan kesehatan, sarana transportasi milik negara, dan jaminan keamanan) sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan, namun secara empiris hal tersebut belumlah terealisasi dengan baik apabila dibandingkan dengan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyelenggara negara yang lain daerah. bahwa selain hal tersebut atas, walaupun saat ini sudah ada tunjangan kinerja remunerasi, namun demikian tunjangan tersebut tidak cukup signifikan untuk menunjang kebutuhan hidup seorang hakim secara layak dalam kedudukannya sebagai pejabat negara, oleh karena tunjangan tersebut selain tidak dibayarkan tiap bulan, juga dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga misal kebutuhan pangan dan sandang bagi sebagian hakim juga harus dipakai untuk membayar kontrak rumah, biaya pendidikan anak, biaya listrik air telp, kredit kendaraan rumah, serta biaya biaya lain yang harus dipersiapkan ketika harus pindah dari satu daerah daerah lain. bahwamerupakan bagian yang tak terpisahkan dengan anggaran yang diberikan negara kepada mahkamah agung. bahwa anggaran yang diberikan negara kepada mahkamah agung terdiri atas dua komponen, yakni anggaran rutin dan anggaran pembangunan. anggaran rutin dibagi menjadi dua bagian yakni anggaran rutin kepaniteraan dan sekretariat jenderal. anggaran rutin terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan. belanja pegawai terdiri atas gaji tunjangan, beras, honor dan lain lain. belanja barang terdiri atas belanja alat tulis kantor atk), inventaris, daya jasa dan lain lain. belanja pemeliharaan terdiri atas pemeliharaan gedung, kendaraan dan lain lain. sedangkan belanja perjalanan hanya terdiri atas komponen belanja dinas. sedangkan yang dimaksud dengan anggaran pembangunan yang meliputi pembangunan rumah dinas, rehab gedung, mobil dinas, pembelian tanah untuk pembangunan gedung kantor baru, dan lain lain. (cetak biru hal. (bukti bahwa permasalahan yang dihadapi mahkamah agung saat ini adalah terbatasnya alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan. usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh mahkamah agung melalui proses pembahasan dengan bappenas dan kementerian keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting. cetak biru pembaruan peradilan jakarta: mahkamah agung ri, hal. bukti p 7jr. y.b. purwaning januar, s.h., mcl,cn pekerjaan advokat alamat jalan pluit putra dalam nomor pluit, penjaringan, jakarta utara nama dr. rico pandeirot, s.h., ll.m jabatan advokat alamat jalan asli nomor bipedal, jarakarna, jakarta selatan nama gabriel mahal, s.h. pekerjaan advokat alamat jalan sofamarwah nomor blok duku rt. jakarta timur. nama petrus bala patton, s.h., m.h. pekerjaan advokat alamat jalan asli nomor 53a, bipedal, cianjur, jakarta selatan. nama ferry amahorseya, s.h.,m.h. jabatan advokat alamat jalan kalimantan nomor rt. rw. larangan indah, larangan, tangerang nama teuku hasbullah, s.h., m.h jabatan advokat alamat jalan delima nomor rt. rw. depok jaya, pancoran mas, depok nama african bondol, s.h., ll.m. jabatan advokat alamat jalan gurame nomor jati, pulogadung, jakarta timur nama rachmawati, s.h., m.h. jabatan advokat. alamat jalan alor, simone jaya, karawaci, tangerang nama th. ratna dewi k., s.h., jabatan advokat alamat kompleks hankam mabes tni cibubur, jalan delima iii b kelapa dua wetan, ciracas, jakarta timur, nama dea tunggaesti, s.h., m.m. pekerjaan advokat alamat jatibarang nomor pasar minggu, jakarta selatan nama eka suryani, s.h. pekerjaan advokat alamat jalan muslim nomor pondok labu, cilandak, jakarta selatan nama adinda utami anindya, s.h., ll.m pekerjaan advokat alamat jalan pendidikan nomor cilandak barat, cilandak, jakarta selatan nama rocky kawilarang, s.h. pekerjaan advokat alamat jalan pelita vi, jati pulo, palmerah, jakarta barat rumusanindonesia telah meratifikasi kovenan hak hak sipil dan politik international covenant civil and political rights occur). konsekuensinya, beberapa ketentuan dalam sistem peradilan pidana harus mengalami perubahan. occur secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk diproses dan diadili secepatnya. penundaan tanpa alasan seharusnya tidak boleh terjadi, karena hal itu berarti melanggar hak asasi tersangka dan terdakwa. dalam perkembangannya, kurap tidak mampu lagi menampung aspirasi masyarakat yang semakin kritis dan sadar akan hak haknya. undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, amandemen uud khususnya sampai dengan dan sejumlah undang undang bidang peradilan lainnya menunjukkan adanya kecenderungan bahwa hukum acara pidana indonesia mendekati model due process law sebagaimana ditawarkan oleh herbert packertersebut atas,yang kurap adalah: cukup jelas bahwaomisi pemberantasan korupsi kpk) yang telah melakukan penafsiran yang sesat dan tidak berdasar atas undang undang nomor tahun tersebut. kurap telah mengatur tentang hak tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan dan ahli sebagaimana yang diatur dalam kurap namun dalam praktiknya, penyidik kpk telah berulang kali menolak untuk memeriksa ahli dalam tingkat penyidikan yang diajukan oleh tersangka, semata mataatas nam dalam penolakannya, kpk memberikan penafsiran atas rumusan tersebut, dengan mengemukakan bahwa kata berhak dalam rumusan tersebut bukan berarti wajib . padahal kurap telah memberikan penjelasan cukup jelas terhadap bunyi tersebut, sehingga bersatulah asas interpretation cepat claris, dimana kita tidak bisa menginterpretasikan kata kata dalam undang undang, apabila teks kata kata tersebut sudah jelas. hal ini merupakan tindakan yang sewenang wenang, otoriter dan mengesampingkan rule law. bahwa penafsiran hanya boleh dilakukan dalam hal terdapat kekosongan hukum. namun, kpk telah melakukan penafsiran yang tidak berdasarkan realitas hukum yang berlaku indonesia (ius constitute). sementara kurap masih berlaku sehingga seharusnya kpk tidak dapat dan tidak perlu menginterpretasikan bunyi suatu undang undang apabila teks suatu undang undang tersebut sudah jelas dan terang. bahwa terhadap penafsiran tersebut tersangka terbukti telah sangat dirugikan hak hak konstitusionalnya sebagai warga negara indonesikibat penafsiran kurap tersebut juga berpotensi akan merugikan hak konstitusional para pemohon dikemudian hari. bahwa selain itu, dalam praktiknya,terdapatsehingga seharusnya penyidik kpk tidak membuat suatu penafsiran yang berbeda mengenai hak diajukannya saksi yang meringankan dengan diajukannya ahli dalam tingkat penyidikan. tindakan kpk tersebut jelas jelas telah merugikan hak konstitusional para pemohon sebab apabila ditilik dari unsur kurap yang menyatakan: alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi keterangan ahli surat petunjuk keterangan terdakwa dengan demikian antara keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dengan keterangan yang diberikan seorang saksi adalah dua hal yang berbeda. sehingga merupakan hak dari tersangka ataupun terdakwa untuk mengajukan sebanyak banyaknya alat bukti yang menguntungkan bagi dirinya, demi kepentingan pembelaannya. bahwa pengajuan ahli dalam tingkat penyidikan sudah seharusnya dipenuhi oleh penyidik pada komisi pemberantasan korupsi republik indonesia sesuai dengan bunyi kurap. salah satu bukti dilakukannya penolakan oleh kpk terhadap pengajuan ahli ditingkat penyidikan oleh tersangka terdapat yang para pemohon kutip sebagai berikutsurat kpk tersebut adalah bukti adanya penafsiran sesat dan tidak berdasar hukum,rsamaan kedudukan hadapan hukum sebagaimana dinyatakan dalam uud akan dilanggar. bahwa dengan adanya penafsiran yang salah dan tidak berdasar atas suatu undang undang yang telah jelas dan terang yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim, maka dapat berpotensi, apabila para pemohon kemudian hari berstatus tersangka atau terdakwa, karena sangat mungkin terjadi dikemudian hari para pemohon melakukan suatu kesalahan dan berstatus sebagai tersangka dan atau terdakwa. dengan demikian, untuk menghindari terjadinya lagi penafsiran penafsiran yang menyesatkan sementara hak tersangka telah diatur secara jelas dan terang dalam kurapkurap beserta penjelasannya yang apabila ditafsirkan bahwaillunconstitutional), kecuali harus dimaknaisepanjang diartikan penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak, inkonstitusionalsamping mengajukan bukti bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan (satu) orang ahli yakni prof. dr. o.c. klinis yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal januari sebagai berikut: ahli prof. dr. o.c. klinis ratio legis undang undang dasar ada dua, rechtszekerheid dan rechtelijkheid. mengenai equality before law, khusus dihadapkan hukum acara, mana hak hak tersangka dihadapkan kepada the integrated criminal justice systemenarnya cukup jelas. hanya adanya interpretasi yang sesat dari penyidik menyebabkan masalah ini dibawa mahkamah konstitusi karena interpretation cepat claris. hakim tidaklah mengambil keputusan secara bersesuaian. apabila hak tersangka sudah sejak semula dikebiri, filosofinya sebagaimana konsep ham dalam uud negara otoriter tidak mungkin memakai filosofi hak asasi manusia. middle range story nya adalah due process law. kita tidak memakai pendekatan kekuasaan dan karena adanya resumption innocence. kitab undang undang hukum pidana, barang siapa yang sengaja menggelapkan dikenakan hukuman. selalu diabaikan dalam pertimbangan hukum. karena tidak mungkin ada bersesuaian keterangan kalau tidak keterangan yang dimajukan oleh tersangka yang merupakan hak asasi diabaikan begitu saja. dalam equality before the law yang paling penting menjadi pembahasan utama yaitu judicial ethics, terutama bagi hakim dan jaksa. hal ini terjadi karena konsep judicial ethics, tidak hanya mencangkup rules conduct tetapi juga mencangkup rule law and morality. judicial ethics consist the standard and norms that bear judges and covers such matters how maintain independent impartiality and avoid property. dengan jaksa merampas hak tersangka sejak semula untuk mengajukan ahli, sudah tidak mungkin hakim dalam memutus beragam melihat bersesuaian, dan yang terjadi hanya pendapat jaksa, yang telah direkayasa sedemikian rupa supaya tersangka dimasukkan karena pendekatan due process law adalah resumption innocence bukan resumption guilt. kita tidak mengejar pengakuan dari tersangka dan karenanya mengatakan, bukti adalah apa yang dinyatakan pengadilan. satu saksi bukan saksi. adanya equality before the law sebagai ratio legis dihubungkan dengan undang undang dasar kalau memang hak itu tidak diberikan. mengenai judicial ethics yang menjadi pembahasan dunia, mengenai integritas, dan fair trial. fair trail hakim tidak mungkin dalam hal judex facts melakukan satu bersesuaian antara keterangan saksi satu dan keterangan saksi lain kalau memang ahli charge sudah tidak dimajukan sejak semula. pengabaian hak tersangka sejak semula adalah melanggar undang undang dasar yang dia punya ratio legis adalah rechtszekerheid dan rechtelijkheid, equality before the law, dan melanggunculnya masalah ini karena adanya interpretasi yang sesat penyidik. karena kata kata dari sudah cukup jelas, disini kata katanya adalah tersangka, subjek hukumnya adalah tersangka, dan hal tersebut tidak dapat dirampas oleh siapapun juga. menimbang bahwa pemerintah mengajukan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan januari yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal februari sebagai berikut: pokok permohonan!! tanggal maret kepada dr. otto cornelis klinis yang berbunyi: " daraara oleh karena itu menurut para pemohon maka ketentuan guo dianggap bertentangan dengan uuddianggap telah menegaskan pengakuan, jaminan, perlindungan,ara pemohon ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uuddi,"kreis ermessen""":aranama vincencius tobing, s.h pekerjaan advokat alamat jalan palau iv, nomor menteng dalam, tebet, jakarta selatan nama m.y. ramli, s.h., pekerjaan advokat alamat jalan teropong kecil nomor jakarta selatan. nama adil kereta warganya, s.h. pekerjaan advokat alamat jalan kepausan nomor kepausan, pasar minggu, jakarta selatan nama muhammad heru wahyudi, s.h pekerjaan advokat alamat mutiara depok, blok nomor depok selanjutnya disebut sebagai .ahli dari para pemohon, memeriksa bukti bukti, duduk perkara menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan dengan surati dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal juni dan terakhir bertanggal juni sebagai berikutaraaraara pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan ketentuan dianggap bertentangan dengan uudaraara"". bahwa undang undang guo tegas menyatakan masih terdapat kesempatan para pemohon untuk mengajukan saksi tambahan yang diajukan terdakwa atau penuntut umum dan, ".tetapi meliputi seluruh saksi.di luar saksi saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan atas berkas perkara. hakim ketua sidang "wajib" mendengarkan". bahwa,ara d, ketentuan tersebut diatas oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud yang menyatakan:ara pemohon tersebut diaraara pemohon dalam permohonannya pada halaman adalah keterangan yang disampaikan didepan persidangan dan bawah sumpah. bahwa para pemohon dalam permohonannya pada halaman (dua belas) alinea (empat) dan pada petit permohonan angka (dua)ud dalil paraud khususnya sebaliknya, dimaksud adalah merupakan pengejawantahan atau pencerminan dari uudud bahwa menurut paraundang undang guo tersebut menurut para pemohon juga diterapkan secara "diskriminatif"ara pemohon (vide permohonan pemohon angka halaman bahwa pardi,justiciaaraejusticiabahwa selama pemeriksaan dimuka penyidik pemohon (tersangka) dapat mengajukan kepada penyidik agar diperiksa saksi yang menguntung"wajib"kaara pemohon dalam angka halaman permohonannya yang pada pokoknya menyatakandetermination any criminal charge against him, everyone shall entitled following minimum guarantees, full equity: examine have examined witnesses his behalf under the same conditions witnesses against him"par"saksi", dan mengalami sendiri. dalam praktearanegara republik indonesia tahmengajuhukum acara pidana (selanjutnya disingkat kurap) yang dimohonkan pengujian terhadap uud pemohon dalam permohonan guo mengajukan pengujian atas kurap beserta penjelasannya terhadap uud kurap beserta penjelasannya menyatakan bahwapenjelasannya cukup jelasdengan adanya penafsiran atas nomor tahun tentang hukum acara pidana terhadap uud adapun kerugian konstitusional tersebut dikemukakan oleh pemohon sebagai berikut: bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh uud kepada para pemohon yangpotensi akan melanggar, apabila terjadi penafsiran secara inkonstitusional terhadap hak para pemohon untuk mengajukan saksi dan atau saksi ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, penafsiran yang inkonstitusional tersebut berpotensi dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim apabila suatu saat nanti para pemohon menjadi tersangka atau terdakwa. bahwa menurut para pemohon hak konstitusional tersangka untuk mengajukan saksi dan atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya penting untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi tersangka tingkat penyidikan, karena apabila tersangka diijinkan untuk mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan, maka dimungkinkan terhadap perkara yang sedang dilakukan pendidikannya dapat diperoleh analisa hukum yang berimbang. bahwa menurut para pemohonnya adalah: cukup jelas bahwa menurut para pemohon,pk yang telah melakukan penafsiran secara inkonstitusional dan tidak berdasar atas kurap. bahwa para pemohon mengatakan dalam praktiknya, penyidik kpk telah berulang kali menolak untuk memeriksa ahli yang diajukan tersangka dalam tingkat penyidikan. jadi, kpk memberikan penafsiran bahwa kata berhak dalam rumusan tersebut bukan berarti wajib . bahwa menurut para pemohon dalam praktiknyakarena itu, para pemohon merasa tindakan kpk tersebut sangat merugikan hak konstitusional para pemohon. bahwa para pemohon mengajukan satu bukti dilakukannya penolakan oleh kpk terhadap pengajuan ahli tingkat penyidikan, yaitudengan penafsiran tersebut, menurut para pemohon merupakan contoh perbuatan yang merugikan hak konstitusional para pemohon. dengan penafsiran secara inkonstitusional dan tidak berdasar atas suatu undang undang yang telah jelas dan terang maka dapat berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional para pemohon apabila kemudian hari berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. menurut suatu penalaran yang wajar, sangat mungkin terjadi kemudian hari para pemohon melakukan suatu kesalahan dan berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. bahwa dalam permohonan ini, para pemohon menyatakan bahwatersebutuntuk menghindari terjadinya lagi penafsiran penafsiran yang menurut para pemohon inkonstitusional, sementara hak tersangka telah atur secara jelas dan terang dalam kurap, maka para pemohon menyatakan bahwa apabila ditafsirkan bahwa:keterangan dpr berikut ini adalah keterangan dpr atas dalil dalil para pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan guo. namun demikian, sebelum dpr dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu akan di,atur dalam mk,arahukum acara pidana kurap) para pemohon dalam permohonan guo menguraikan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan sehubungan dengan penafsiran kurap yang diberikan oleh penyidik. para pemohon menyatakan dirugikan dengan adanya penafsiran atas ketentuan kurap yang menyatakan bahwa,'. lebih lanjut, menurut para pemohon penafsiran seperti itu bertentangan dengan uud terhadap pandangan para pemohon tersebut, dpr memberi keterangan sebagai berikut: bahwa, konstitusi telah memberikan jaminan perlindungan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada bagi setiap warga negara. sejalan dengan hal tersebut maka rumusan ketentuan kurap memberikan hak kepada tersangka atau terdakwsubjek hukum tersangka atau terdakwa yang diberi hak oleh kurap tersebut mengandung makna: jika seseorang berstatus tersangk, sedangkan jika seseorang berstatus terdakwuntutan pada pemeriksaan pengadilan. dengan demikian sangatlah jelas bahwa rumusan ketentuan kurap telah memberikan hak kepada tersangka. sementara dalam praktik dilapangan sebagaimana dijabarkan oleh para pemohon terdapat institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak dapat atau tidak mau memenuhi hak tersangka sebagaimana diamanatkan(vide, prof. prof. dr. jimmy asshidigie, sh, kedudukan mahkamah konstitusi dalam struktur ketatanegaraan indonesia,)permohonan pengujian meliputi pengujian formil dan atau pengujian materiil. kurap, hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma. permohonan uji materiil yang diajukan oleh para pemohon adalah berhubungan dengan penafsiran dan penerapan norma oleh instansi tertentu yang dinilai inkonstitusional oleh para pemohon yaitu penafsiran instansi penyidik yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk memeriksa saksi dan atau saksi ahli guna memberikan keterangan yang menguntungkan yang diusahakan dan diajukan oleh tersangka terdakwa. bahwa, dpr berpendapat bahwa penafsiran oleh instansi penyidik terhadap guo yang menyatakan bahwa penyidik tidak mempunyai kewajiban untuk memanggil dan memeriksa saksi ahli yang menguntungkan bagi tersangka dalam pemeriksaan tingkat penyidikan bukanlah persoalan yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi, dpr berpendapat bahwa penafsiran atas suatu tidak dapat dimohonkan untuk uji materiil mk. hal ini sejalan dengan ketentuan yang mengatur tentang materi dari muatan undang undang yang dapat dimohonkan untuk diuji.dan atau materi muatan dalam dan atau bagian undang undang dianggap bertentangan dengan uud berdasarkan huruf mk, maka materi muatan undang undang yang dapat diajukan uji materiil adalah muatan yang terdapat dalam dan atau bagian undang undang yang dianggap bertentangan dengan uud dengan demikian persoalan penafsiran dan penerapan norma kurap bukanlah menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan meletusnya. berdasarkan uraian uraian tersebuturap beserta penjelasan tidak bertentangan dengan uud menyatakan kurapkurapmenurut para pemohon, para pemohon yang adalah perorangan,dalam hal ini,, dan hakim), dalam hal inipotensial akan terjadi dan dialami sendiri oleh para pemohon. samping itu, selain para pemohon berkedudukan sebagai perorangan sebagaimana disebutkan dalam paragraf paragraf dan paragrafpara pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia, potensial dirugikan oleh kurap yang tidak secara tegas mewajibkan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa yang menjadi pokok pengujian undang undang guo, karena para pemohon dalam kedudukannya sebagai perorangan tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi tersangka atau terdakwanimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mahkamah berpendapatini para pemohon: pendapat mahkamah pokok permohonan i3. menimbang bahwa pokok permohonan para pemohon adalah menguji kurap terhadap uud i3.ak pengajuan saksi oleh tersangka dan terdakwa, dan ii) kewajiban pemanggilan saksi oleh penyidik, penuntut umum dan hakim baik tingkat penyidikan maupun tingkat persidangterhadap kurap sepanjang terkait dengan hak tersangka untuk mengajukan saksi, telah secara tegas ditentukan dalam kurap yaitu bahwa penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi yang diajukan oleh tersangka, akan tetapi persoalannya dalam praktik, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan nomor puu viii tanggal agustus penyidik sering mengabaikan dan tidak memanggil atau memeriksa saksi yang diajukan oleh tersangka dengan alasan bahwa saksi tersebut tidak diperlukan dalam rangka kepentingan penyidikan karena penyidik menilai saksi yang diajukan tersangka tidak memenuhi kualifikasi yaitu saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri. sehubungan dengan hal itu, dalam praktik sering terjadi saksi yang diajukan oleh tersangka ditolak oleh penyidik dengan alasan tidak relevan, padahal saksi tersebut belum diperiksa. hal ini mengakibatkan hak hak tersangka yang dijamin oleh hukum diabaikan. terkait dengan pengujian tersebut, mahkamah telah menjatuhkan putusan yang kamarnya menyatakan bahwatersebutoleh karena itu permohonan para pemohon sepanjang mengenai kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi sebagaimana dimaksud guo tidak perlu dipertimbangkan lagi. dengan demikian permohonan para pemohon bis idem, i3. menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon terkait dengan kewajiban hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan terdakwa dalam persidangan, menurut mahkamah hal tersebut telah secara tegas ditentukan dalam huruf kurapdengan demikian, pengertian saksi yang menguntungkan bagi terdakwa dalam kurap harus dikaitkan dengan ketentuan huruf kurap, sehingga hakim wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum: adapun pengertian saksi yang dimaksud dalam kurap telah diputuskan oleh mahkamah dalam putusan nomor puu viii tanggal agustus dengan demikian permohonan para pemohon tersebut bis ideil semadi, anwar usman, hartono, akil mochtar, dan muhammad alim, pada hari rabu, tanggal sepuluhfadzlun buditerhadap uud kepada mahkamah konstitusi. bahwa berdasarkara pemohon, sebagai akibat penafsiran kurap dan penjelasannya yang inkonstitusionalkur.erdasarkan uraian peraturan diatas, dapat disimpulkan bahwa subj(vide hukum konstitusi subjek subjek hukum inilah yang merupakan subyek subyahkamah konstitusiurap:dalam hal ini dan hakim), dimananjelasan atas kurap tersebut yang tidak menguraikan lebih lanjut mengenai adanya hak dan kewajiban bagi para pihak, namun hanya tertulis cukup jelas . sehingga, dalam praktiknya telah membuka peluang untuk dilakukannya penafsirankurap.penafsiran secara inkonstitusional undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana telah bertentangan dan melanggar hak konstitusional para pemohon yang terdapat dalam,,. nama dr. haryanto sarwono, sp. og. jabatan ketua pengurus nasional perkumpulan keluarga berencana indonesia pkb) pusat alamat jalan hang jebat iii f3, kelurahan gunung, kecamatan kebayoran baru, jakarta selatan sebagai . oil. pemohon merta nama anis su'adah paing terak jabatan swasta saba alamat jalan industri rt rw desa hara moropelang, kecamatan babat, kabupaten ode lamongan, jawa timur sebagai . . pemohon il, nama dra. sukarno jabatan guru bimbingan dan konseling madrasah aliyah wates, kulon progo alamat perang bumirejo rt. indah kulon progo daerah istimewa yogyakarta sebagai . .oilbbl uua ll. pemohon iii, nama rr. esti sutaria, s.pd., m.m. jabatan guru bimbingan konseling sman wates kulon progo, daerah istimewa yogyakarta alamat sites rt rw kelurahan kaligintung, kecamatan temon, kabupaten kulon progo, daerah istimewa yogyakarta sebagai . pemohon iv, nama emmanuel lupa ragawidya jabatan pelajar alamat jalan sabun nomor wates, kulon progo, daerah istimewa yogyakarta sebagai ll. . pemohon nama rail prasedewo merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jabatan mahasiswa alamat dusun kemiri rt rw kelurahan margosari, kecamatan pengasih, kulon progo sebagai n5 0n0n000000505000000n0n0n un. pemohon vi: nama anggun pertiwi jabatan pelajar alamat jalan masjid abidin nomor rt rw kelurahan pondok bambu, kecamatan duren sawit, jakarta timur sebagai 05000000n0n00000000n0n anu aa. pemohon vii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa nomor skk lbh xi1 bertanggal desember memberi kuasa kepada feb honesta, s.h., muhamad issue, s.h.i., alghiffari asa, s.h., pratiwi ferry, s.h., arif maulana, s.h., m.h., andika febrian, s.h., rekan tambunan, s.h., yunita, s.h., l.l.m., iran fauzi, s.h., tommy tobing, s.h., andi kumara, s.h., ahmad bike, s.h., eny rofiatul azizah, s.h., yohanes gea, s.h., timor gempita hutapea, s.h., nelson nikodemus simamora, s.h., veronica koran, s.h., ichsan mikro, s.h., rachmawati putri, s.h., arie muhammad bakal, s.h., dan andhika prayoga, s.h., dan surat kuasa substitusi bertanggal maret memberi kuasa kepada matthew michele length, s.h., para advokat, pengacara publik dan asisten pengacara publik dari lembaga bantuan hukum lbh) jakarta, yangsarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dalam undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional. pemohon iii meyakini apabila pendidikan kesehatan reproduksi dimasukkan menjadi bagian kurikulum pendidikan nasional, kerugian yang dialami pemohon tidak akan terjadi: berdasarkan uraian atas maka jelas pemohon iii memiliki kedudukan sebagai pemohon: pemohon iv: rr. esti sutaria, pd., mm. bahwa pemohon adalah seorang guru bimbingan konseling bk) sman wates kulon progo, daerah istimewa yogyakarta: bahwa sampai saat ini pemohon tidak pernah mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi secara sistematis dari dinas pendidikan, pada tahun pemohon menjadi guru pada kelas sekolah menengah atas kulon progo. pada saat itu pemohon mendapati muridnya bernama (identitas dirahasiakan) minum bangun bermaksud bunuh diri. mengaku melakukan hal tersebut karena putus dengan pacarnya. merasa resah karena pernah berhubungan badan dengan pacarnya, pada tahun pemohon memiliki murid bernama dikeluarkan dari sekolah karena berhubungan badan langsung. dikeluarkan tanpa ada bimbingan dari pihak guru. tidak pernah mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi. ketiadaan kewajiban guru untuk menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi membuat pemohon maupun guru lainnya tidak dapat melakukan apapun pada semenjak tahun atas inisiatif sekolah secara mandiri, sekolah pemohon memasukkan materi pendidikan kesehatan reproduksi sebagai bahan ajar sekolah: pada tahun pemohon memiliki murid kelas yang menikah sirih bernama namun setelah pendidikan kesehatan reproduksi dijadikan bahan ajar sekolah pemohon iv, perilaku sekolah berubah. pihak sekolah tidak menyuruh mengundurkan diri sebagaimana yang dilakukan pada dan sekolah bersedia melakukan pembinaan. permasalahan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kemudian diselesaikan. saat ini telah lulus dan kemudian melanjutkan sekolah keperawatan, pemohondengan masuknya pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum nasional perilaku sekolah terhadap dan tidak akan terulang lagi. selain itu guru guru lain termasuk pemohon akan melakukan pendidikan kesehatan reproduksi secara komprehensif jika materi ini dimasukkan dalam kurikulum nasional, berdasarkan uraian atas maka jelas pemohon memiliki kedudukan sebagai pemohon: pemohon emmanuel lupa ragawidya bahwa pemohon adalah siswa dari sekolah menengah atas kulon progo, diy: bahwa pemohon tidak pernah mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi sejak sd, smp, sma, bahwa pada kelas smp, pemohon pernah bertanya apa arti haid kepada ibunya. saat itu ibu pemohon hanya menjawab "wanita memang begitu", tidak ada keterangan lain. ibu pemohon tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait kesehatan reproduksi sehingga tidak dapat memberikan informasi yang benar tentang menstruasi pada merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pemohon ibu pemohon justru memberikan informasi berdasarkan mitos mitos yang beredar masyarakat, bahwa ketiadaan pendidikan kesehatan reproduksi menyebabkan pemohon percaya pada mitos mitos terkait hubungan seksual. mitos tersebut seperti: tidak mungkin hamil jika baru pertama kali melakukan hubungan seksual, tidak mungkin hamil jika minum sebelum berhubungan seksual, tidak akan hamil jika minum kapsul, tidak akan hamil jika minum piranti: bahwa pemohon tidak berani bertanya akan kebenaran mitos tersebut pada guru guru sekolah. pemohon takut dimarahi. hal yang sama terjadi pada teman teman pemohon lainnya, bahwa ketiadaan pendidikan kesehatan reproduksi secara komprehensif semakin menjadi jadi karena pemohon mengambil jurusan ips yang mana pada jurusan ini pendidikan kesehatan reproduksi sangat minim: bahwa akibat ketiadaan pendidikan kesehatan reproduksi, tahun pemohon menjadi korban dari kehamilan tidak diinginkan (ktd). pemohon kemudian keluar dari sekolah: bahwa pemohon tidak memiliki pengetahuan terkait kesehatan reproduksi untuk menghadapi kondisi lingkungan pergaulan pertemanan yang memiliki budaya gonta ganti pasangan, bahwa berdasarkan uraian atas pemohon mengalami kerugian konstitusional yakni hak atas pendidikan kesehatan reproduksi, hak atas informasi dan hak atas rasa amannyakorban dari kehamilan tidak dikehendakimerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id materi lagi, berdasarkan uraian atas maka jelas pemohon memiliki kedudukan sebagai pemohon: pemohon vi: rail prasedewo bahw: bahwa ketiadaan pendidikan kesehatan reproduksi semakin menjadi jadi karena pemohon mengambil sekolah menengah kejuruan. pada tingkat ini pemohon mendapatkan kurikulum dengan rincian seperti bahasa indonesia, bahasa inggris, matematika, produktif akuntansi, penjaskes, bahasa jawa, pkn, ips, ti: bahwa pemohon juga kesulitan untuk mengakses pendidikan kesehatan reproduksi puskesmas. oleh puskesmas, pemohon justru disebutkan. petugas puskesmas menanyakan "kapan dia berhubungan seks, kapan dia pakai kondom,dll" pertanyaan ini membuat pemohon tidak nyaman dan enggan kembali mencari informasi mengenai kesehatan reproduksi puskesmas: pemohon hanya dapat melakukan diskusi dengan teman teman pemohon yang sama sama memiliki keterbatasan dalam memahami kesehatan reproduksi, bahwa untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan reproduksi, pemohon mencoba mendapatkan info dari website website internet. ternyata informasi dari website website tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya, bahwa akibat tidak disampaikannya pendidikan kesehatan reproduksi secara komprehensif, pemohon tidak menyadari risiko berhubungan seksual. kemudian pemohon melakukan hubungan seksual berganti pasangan pada saat kelas sma sehingga terinfeksi hiv: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa sebelum mengerti materi kesehatan reproduksi, pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan terkait hiv aids, pemohon mengalami kerugian konstitusional yakni hak atas pendidikan. hak atas informasi dan hak atas rasa amanhubungan seksual berganti ganti pasangan. berdasarkan uraian atas maka jelas pemohon memiliki kedudukan sebagai pemohon, pemohon vii: anggun pertiwi pemohon vii adalah seorang murid kelas smk muara indonesia, jakarta, pemohon vii adalah salah satu pendidik sebaya untuk teman temannya, yang telah dilatih untuk memberikan informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi, pemohon vii sering memergoki beberapa orang temannya sedang berpacaran kelas yang kosong, dan pernah memergoki mereka sedang berciuman: salah seorang teman pemohon vii diminta oleh sekolah untuk mengundurkan diri karena diketahui hamil, pemohon vii juga mengetahui beberapa temannya berhubungan dengan om om" untuk mendapatkan uang lebih banyak, yang digunakan untuk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id membeli handphone dan mengejar gaya hidup yang mereka impikan, yang cenderung konsumtif, karena tidak diajarkannya pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif sekolah,pemohon vii kemudian mencari informasi dari teman temannya, media sosial, internet, website yang mengandung konten pornografi. ternyata informasi tersebut menyesatkan: pemohon vii mengalami kerugian konstitusional yakni hak atas pendidikan. hak atas informasi dan potensi kerugian atas hak atas rasa aman. akibat melanggarnya hak konstitusional ini pemohon vii merasa tidak terlindungi dari risiko reproduksi. perlindungan yang dimaksud oleh pemohon vii adalah pengetahuan dan ketrampilan yang memadai tentang kesehatan reproduksi, sehingga dapat mengkomunikasikan relasi yang sehat dengan pasangannya: oleh karena alasan alasan atas maka jelas pemohon vii pemohon vii: berdasarkan uraian atas maka jelas pemohon vii memiliki kedudukan sebagai pemohon, pokok permohonan pendidikan jasmani dan olahraga harus mencakup pendidikan kesehatan reproduksi agar isi kurikulum pendidikan dasar dan menengah dapat memenuhi hak asasi warga negara atas pendidikan yang baik demi peningkatan kualitas hidup, meningkatkan keimanan dan ketakwaan setiap warga negsistem pendidikan nasional berbunyi sebagai berikut kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama: pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu materi alam: ilmu materi sosial: seni dan budaya: pendidikan jasmani dan olahraga: keterampilan kejuruan, dan muatan lokal: penjelasan pada huruf undang undang nomor tahunpendidikan ditujukan untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan alinea keempat uud bahwa:" merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa uud menyatakanmateri)" bahwa dan uud menyatakan: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan atur dengan undang undang "")" bahwa tidak mungkin pendidikan dapat mencapai tujuannya sebagaimana diuraikan atas jika tidak dapat melindungi anak dari risiko kesehatan reproduksi seperti kehamilan yang tidak dikehendaki, aborsi, penyakit menular seksual, kekerasan seksual, hiv aids, bahwa akibat tidak diajarkannya pendidikan kesehatan reproduksi sekolah, pemohon pemohon vi, dan anak sampingan pemohon pemohon dan pemohon iii harus mencari informasi tersebut dari sumber sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. ketiadaan informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi menjadikan mereka korban kekerasan seksual: bahwa akibat tidak terpenuhinya hak atas pendidikan kesehatan reproduksi, pemohon menjadi korban dari kehamilan tidak dikehendaki: bahwa akibat tidak terpenuhinya hak atas pendidikan kesehatan reproduksi, pemohon kini mengidap hiv aids: bahwa akibat tidak terpenuhinya hak atas pendidikan kesehatan reproduksi. pemohon viii kesulitan mengkomunikasikan relasi yang sehat dengan pasangannya dan tidak memiliki pengetahuan untuk merawat organ reproduksinya, bahwa kejadian yang sama terjadi pada anak sampingan pemohon pemohon ii, pemohon iii. pertanyaan yang muncul adalah apakah yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dimaksud dengan kesehatan reproduksi dan pendidikan kesehatan reproduksi? apakah setiap anak membutuhkan pendidikan kesehatan reproduksi?: bahwa pengertian pendidikan telah diatur pada undang undang nomor tahun tentang pendidikan yaitu": bahwa pengertian kesehatan dalam angka yakni kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual mapun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis", bahwa kesehatan reproduksi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengertian kesehatan sebagaimana diatur pada undang undang nomor tahun tentang kesehatan yaitu kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan social secara utuh, tidak semata mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan system, fungsi, dan proses reproduksi pada laki laki dan perempuan": dari pengertian pendidikan dan kesehatan reproduksi pada butir dan butir maka yang dimaksud dengan pendidikan reproduksitentangmeliputi bagian sebagaimana diatur undang undang nomor tahun tentang kesehatan yakni kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud meliputi: saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, kesehatan seksual: dan kesehatan system reproduksi", bahwa menurut santrock masa tahun adalah masa transisi dari masa kanak kanak masa dewasa. masa transisi ini adalah hal yang sulit bagi anak, dimana proses perubahan dalam tubuh sedang berlangsung. proses perubahan tersebut antara lain perubahan biologis seperti perubahan hormon, khususnya hormon reproduksi. perubahan perubahan ini membuat kehidupan anak pada masa ini menjadi sulit dan rawan. dalam proses ini, anak dihadapkan pada kebiasaan yang tidak sehat seperti seks bebas, merokok, minum minuman beralkohol, penyalahgunaan obat dan suntikan terlarang: bahwa uraian pada butir menunjukkan bahwa setiap anak menghadapi perilaku seks berisiko. mereka membutuhkan pendidikan kesehatan reproduksi untuk menghadapi fenomena tersebut jika tidak maka sembilan peta risiko reproduksi yang akan terjadi yaitu kehamilan tidak diinginkan, kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam rumah tangga, hiv aids infeksi menular seksual, perdagangan manusia (trafficking), anemia anak, aborsi tidak aman, serta pernikahan bawah umur, (hak atas hidup yang sehat): bahwa dalam berbagai penelitian pendidikan kesehatan reproduksi memberikan manfaat sebagaimana berikut: ho) summer mspeneuman hubungan seks sebelum menikah bagi anak yang sudah melakukan hubungan seksual, mereka akan melindungi dari penularan infeksi menular seksual dan hiv aids, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id xi11pendahuluan perubahan keempat undang undang dasar negara republik indonesia tahun telah menjamin bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara. sebagai hak fundamental, pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hak hak sipil lainnya, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. pendidikan adalah bentuk perlindungan negara kepada warga negara. dalam permohonan ini pemohon bermaksud mengajukan uji materi undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional. ini mengatur secara ketat isi kurikulum pendidikan nasional. judicial review ini ditujukan untuk meminta hakim mahkamah konstitusi melakukan penafsiran pada huruf undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional. pemohon memohon agar majelis hakim menafsirkan guopendidikan kesehatan reproduksi. pemohon meyakini pendidikan kesehatan reproduksi harus menjadi bagian dari kurikulum nasional karena adalah alat perlindungan negara kepada warga negara untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan seksual. pendidikan kesehatan reproduksi terbukti mampu memberikan pengetahuan kepada anak agar dapat melindungi dirinya dari kekerasan seksual, kehamilan yang tidak dikehendaki ktd), aborsi tidak aman dan penyakit menular seksual. adapun stuktur dalam permohonan ini adalah sebagai berikut: pendahuluan kewenangan mahkamah konstitusi kedudukan dan hak konstitusional para pemohon e.i pemohon badan hukum privat pemohon individu fakta hukum dan alasan alasan pengajuan permohonan uji materil petit merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yulia risma bahwa benar pendidikan kesehatan dame, rahma reproduksi dapat menurunkan pidana, sri kecenderungan perilaku seksual anak mulai abdullah agara efektif meningkatkan materi dan nair dkk menumbuhkan sikap positif. thakur dan siswa juga mengalami perubahan sikap kumar yang positif terkait seks luar nikah dan kesadaran akan pentingnya kontrasepsi studi dampak pendidikan seks surat, india) kirby menunda hubungan seks pertama, mengurangi jumlah pasangan seksual, dan meningkatkan penggunaan kontrasepsi dan kondom antara mereka yang aktif secara seksual esti sutaria pendidikan kesehatan reproduksi dapat menekan jumlah korban kehamilan tidak dikehendaki ktd), dan perilaku seksual pranikah. bentuk pendidikan kesehatan reproduksi tersebut salah satunya dalam bentuk konselor sebaya david finkelhor mencegah kekerasan seksual pada anak bahwa berdasarkan studi baseline pendidikan kesehatan reproduksi tahun oleh pusat kajian gender dan seksualitas fisip ui, (delapan) wilayah kota kabupaten, diketahui bahwa sebanyak siswa i pernah diejek dengan kata kata jorok porno, siswa i pernah diraba (pantat, payudara dada, alat kelamin) tanpa dikehendaki, serta siswa i pernah dipaksa melakukan hubungan seksual. temuan tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan pendidikan kesehatan reproduksi institusi pendidikan formal agar anak mempunyai sikap kritis terhadap masalah pendidikan kesehatan reproduksi vang mereka hadapi lingkungan sekolah dan komunitas: bahwa setelah diberikan pendidikan kesehatan reproduksi, datatingkat pelecehan seksual yang dialami oleh siswa i sekolah menurun. dalam hal ini, responden siswa yang pernah mengalami pelecehan seksual yaitu diraba bagian tubuhnya (payudara, pantat) merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jumlahnya menurun menjadi sedangkan responden siswa yang menyatakan pernah dipaksa berhubungan seksual juga menurun menjadi berdasarkan penelitian sebagaimana diuraikan pada angka hasil penelitianpendidikan kesehatan reproduksi justru dapat mencegah perilaku siswa untuk tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, yaitu mampu memberikan informasi kepada siswa untuk mengetahui dan menghindari bahaya penyakit menular seksual (pms) bagi kesehatan reproduksi, seperti sifilis, gonore, hiv aids serta dapat memberikan kemampuan bagi siswa untuk dapat mengendalikan dorongan seksualnya sebanyak bahwa berdasarkan penjelasan pada butir pendidikan kesehatan reproduksi penting diberikan kepada anak untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan seksual, mencegah anak untuk melakukan hubungan seksual dini, mencegah anak dari penularan bahaya penyakit menular seksual pms): bahwa berdasarkan penjelasan pada butir menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak berarti juga adalah bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa, peningkatan kualitas hidup anak dan membantu meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia pada anak, bahwa berdasarkan penjelasan butir adalah alasan mengapa hak atas pendidikan atas kesehatan reproduksi harus dijamin negara sebagai bagian dari hak atas pendidikan yang dijamin oleh pembukaan uud alinea keempat, dan uud pendidikan kesehatan reproduksi pendidikan kesehatan reproduksi) telah dilaksanakan berbagai negara duniasaat ini telah diterapkan negara negara berkembang lainnya seperti malaysia dan thailand, bahwa pada januari pendidikan kesehatan reproduksi mulai diterapkan sekolah sekolah malaysia, bahwa thailand pendidikan kesehatan reproduksi telah dilaksanakan sejak tahun yang melembaga menjadi muatan kurikulum pendidikan: bahwa dari contoh contoh tersebut atas menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi penting untuk menjadi bagian dari kurikulum nasional,undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional bertentangan dengan pembukaan uud alinea keempat, uud sepanjang tidak dimaknai memuat pendidikan kesehatan reproduksi didalamnya, huruf wajib ditafsirkan didalamnya termasuk pendidikan kesehatan reproduksi demi hak atas kepastian hukum para pemohon bahwa undang undang dasar selengkapnyaindonesia memiliki payung hukum mengenai pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yaitu dalam undang undang nomor tahun tentang kesehatan menyatakanmemperoleh informasi dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan" undang undang nomor tahun tentang kesehatan menyatakan:" bahwa pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi pada undang undang nomor tahun tentang kesehatan tidak akan terlaksana karena tidak dimasukkannya pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum pendidikan nasional: bahwa tidak mungkin mengandalkan keluarga untuk melakukan pendidikan kesehatan reproduksi. hal ini dikarenakan minim dan awalnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan kesehatan reproduksi. pengalaman ini disampaikan pula oleh pemohon ii, pemohon dan pemohon vi: bahwa mengingat pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi, telah ada beberapa inisiatif untuk melakukan pendidikan kesehatan reproduksi beberapa sekolah seperti yang dilakukan oleh pemohon ataupun inisiatif guru seperti pada smk muara indonesia cipinang muara jatinegara jakarta, smk mutiara bandung, smk jakarta, smk panjaitan kabupaten kulon progo provinsi daerah istimewa yogyakarta, sman bandung, sman bandung, madrasah aliyah al ghozaliyah, jogoroto, sumber mulyo kabupaten jombang, jawa timur, namun pengadaan pendidikan kesehatan reproduksi sekolah terhambat karena ketiadaan payung hukum dalamketiadaan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum ini menyebabkan minimnya infrastuktur, tidak ada standardisasi dalam menyampaikan, resistensi merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id guru, minimnya kemampuan guru, dll. keadaan demikian justru akan menyebabkan buruknya kualitas penyampaian materi kesehatan reproduksi. fakta pengalaman ini telah digambarkan pula sebagaimana pengalaman pemohon ii, pemohon iii dan pemohon iv, bahwa pendidikan kesehatan reproduksi belum dapat disampaikan dengan sistematis, bertanggung jawab, aman dan bermutu kepada anak karena tidak dimasukkannya pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum sebagaimana diatur dalam undang undang huruf undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional. bahwa sudah selayaknya tugas tanggung jawab untuk melakukan pendidikan kesehatan reproduksi diemban oleh guru pada institusi pendidikan, namun hal itu tidak akan mungkin terjadi karena dalam kurikulutidak mengakomodir tentang kesehatan reproduksi. kondisi seperti ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon karena tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. ruh atau tujuan dari dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan serta nomor tahun tentang kesehatan reproduksi tidak akan pernah tercapai apabila majelis hakim mahkamah konstitusi tidak menafsirkanalamnya: bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional wajib merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ditafsirkan didalamnya termasuk pendidikan kesehatan reproduksi demi hak atas rasa aman para pemohon bahwa undang undang dasaryang merupakan hak asasisaat ini anak indonesia mengandalkan informasi mengenai pendidikan kesehatan reproduksi dari sumber sumber yang tidak bertanggung jawab, tidak komprehensif dan kredibel seperti sumber dari dunia maya maupun internet sebagaimana pengalaman pemohon iii, pemohon iv, pemohon dan pemohon vi: bahwa konsumsi informasi mengenai pendidikan kesehatan reproduksi oleh anak dari dunia luar pendidikan formal sangat berbahaya karena informasi cenderung menyamaratakan antara kebutuhan orang dewasa dan anak, bahwa konsumsi informasi sebagaimana diuraikan pada butir justru secara kumulatif akan mempercepat usia awal seksual aktif serta mengantarkan mereka pada kebiasaan berperilaku seksual yang berisiko tinggi: bahwa lingkungan dan budaya yang mengajukan kesehatan reproduksi minimnya informasi kesehatan reproduksi terus berlangsung, bahwa memasukkan materi pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah adalah upaya pencegahan sedini mungkin untuk melindungi dari ketiadaan informasi terhadap permasalahan pada organ reproduksi dan seksual, penyakit infeksi menular seksual ims), aids hiv, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa dengan disampaikannya pendidikan kesehatan reproduksi anak tidak akan mudah menjadi korban atas berbagai paksaan yang menyangkut tubuh dan mentalnya, sehingga dapat memperjuangkan dan membela diri dari orang lain yang akan melanggar haknya, bahwa pengadaan pendidikan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah merupakan bentuk perlindungan negara sekaligus perlindungan dan pemenuhan atas hak atas rasa aman dari negara kepada warga negaranya terhadap pemohonidalamnya, petit berdasarkan dalil dalil yang telah kami uraikan atas maka dengan ini kami mohon agar mahkamah konstitusi memeriksa, mengadili perkara ini dan memutus sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya:sepanjang tidak dimaknaikesehatan reproduksi.tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwamerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo kesehatan reproduk. bukti fotokopi keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia nomor .ht. .th. bukti fotokopi anggaran dasar perkumpulan keluarga berencana indonesia, bukti fotokopi akta notaris anggaran dasar perkumpulan keluarga berencana indonesia, tanggal november bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama anis su'adah: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama sukarno, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama rr. esti sutaria, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama emanuel lupa raga widya: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama rail prasedewo, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama anggun pertiwvii tanggal oktober bukti laporan baseline study peluang dan tantangan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual sekolah: study baseline terhadap inisiatif lokal, pengorganisasian remaja, dan jaringan advokasi, bukti laporan inline study peluang dan tantangan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual sekolah: terhadap inisiatif lokal, pengorganisasian remaja, dan jaringan advokasi: bukti fotokopi sexuality research social policy: the impact abstinence and comprehensive sex and std hiv education programs adolescent sexual behaviorfotokopibukti fotokopi artikel sexual education malaysia: accepted rejected? , bukti fotokopi artikel the voice youngsters baby dumping issues malaysia , bukti fotokopi artikel impact assessment school based sex education program amongst adolescents : bukti fotokopi hasil penelitian dukungan konselor sebaya dan persepsi terhadap intensitas pelayanan konselor tentang kesehatan reproduksi siswa , merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti fotokopi hasil penelitian pengaruh pendidikan seksualitas dasar dengan metode dinamika kelompok terhadap penurunan kecenderungan perilaku seksual pada remaja , bukti fotokopi hasil penelitian efektivitas pendidikan seksualitas terhadap peningkatan kontrol diri pada remaja putri yang telah aktif secara seksual , bukti fotokopi rangkuman penelitian penguatan akses remaja kepada pendidikan dan hak hak kesehatan reproduksi dan seksualitas indonesia : bukti fotokopi survei demografi dan kesehatan indonesia kesehatan reproduksi remaja, bukti fotokopi laporan studi kualitatif @qualitative assessment untuk advokasi kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual sekolah: dki jakarta, yogyakarta kabupaten kulon progo) dan kabupaten lamongan, bukti fotokopi artikel pendidikan kesehatan reproduksi sekolah adalah konstitusional, bukti fotokopi kajian profil penduduk remaja thn): ada apa dengan remaja?.: bukti fotokopi artikel hak hak seksual anak, bukti fotokopi jurnal ultima humaniora, kekasaran dan hak perempuan atas pendidikan indonesia, bukti fotokopi artikel sexuality diversity education for better adolescent and youth sexual health and rights , bukti fotokopi artikel the international guidelines sexuality education: comprehensive sexual education defined : bukti fotokopi makalah indonesia: the icd and the unfinished agenda review indonesia'a progress the international conference population and development's programme action) : bukti fotokopi accelerating efforts advance the rightssebagai pengawal konstitusi, mahkamah konstitusierdasarkan uraian atas, mak: kedudukan dan kepentingan para pemohonrdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id adolescent girls joint statement), bukti fotokopi cdp session theme: adolescents and youth analysis realizing sexual and reproductive justice result), the international women's health coalition whc), development alternatives with women for new era dawn), and amnesty international al) : bukti fotokopi artikel tiap tahun perempuan dibawah tahun jadi ibu , bukti fotokopi artikel persen kelahiran indonesia tidak diinginkan : bukti fotokopi artikel terlanjur hamil, pelajar ajukan dispensasi nikah muda , bukti fotokopi artikel kasus kehamilan tak diinginkan ancam remaja bali : bukti fotokopi artikel hamil usia dini, kalbar juaranya , bukti fotokopi artikel seks bebas remaja banjarmasin kian memprihatinkan : bukti fotokopi artikel suami istri remaja ini dilarang ikut ujian nasional?, bukti fotokopi artikel empat siswi hamil mojokerto gagal ikut bukti fotokopi artikel siswi diduga hamil terpaksa ujian paket , bukti fotokopi artikel hamil bulan, siswi smkn nunukan dikeluarkan dari sekolah : bukti fotokopi artikel diperkosa hingga hamil, dikeluarkan dari sekolah , bukti fotokopi artikel tahun lalu, ada ribu kasus kekerasan terhadap perempuan , bukti fotokopi artikel kekerasan dalam rumah tangga dominan , bukti fotokopi artikel persen perempuan alami kdrt , bukti fotokopi artikel inilah penyebab tingginya kematian ibu merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hamil, bukti fotokopi artikel tiap jam, ibu hamil meninggal : bukti fotokopi artikel jangan menikah muda kalau tak ingin meninggal muda , bukti fotokopi artikel perkawinan usia remaja masih terjadi , bukti fotokopi artikel dua juta lebih remaja indonesia aborsi", bukti fotokopi artikel belasan pelajar mojokerto nekat guguran janin sendiri", bukti fotokopi artikel astaga! ribu remaja lakukan aborsi , bukti fotokopi artikel remaja tahun di. prabumulih banyak mengidap penyakit kelamin , bukti fotokopi artikel cabe cabean beresiko tuliskan hiv , bukti fotokopi artikel persen penderita infeksi menular seksual palu dialami remaja , bukti fotokopi artikel kepala gadis tahun dipenggal sang kekasih karena hamil, bukti fotokopi artikel hamil bulan, dibunuh, dan dibuang selokan kisah tragis seorang gadis) , bukti fotokopi cairo declaration population and development, bukti fotokopi laporan hasil belajar peserta didik smp sanjaya atas nama ahmad data adnan aly , bukti fotokopi makalah problematika remaja akibat kurangnya informasi kesehatan reproduksi": bukti fotokopi artikel symposium adolescent care counseling effectiveness reproductive sexual health education package among school going adolescents , bukti fotokopi survei demografi dan kesehatan indonesia bukti fotokopi undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kesehatan, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti fotokopi makalah life span development e?: bukti fotokopi makalah the prevention childhood sexual abuse : bukti laporan riset dari pernikahan dini hingga prostitusi: potret pengabaian dan kekerasan seksual pada anak : bukti fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ahmad data adnan aly.. bahwa pemohon adalah badan hukum privat yang memusatkan perhatiannya pada kegiatan pengembangan pusat informasi, edukasi dan konseling serta pelayanan kesehatan reproduksi: bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia, ibu rumah tangga yang memiliki anak laki laki berusia tahun: bahwa pemohon iii adalah perseorangan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai guru bimbingan konseling pada madrasah aliyah negeri wates, kulon progo, bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai guru bimbingan konseling sman wates, kulon progo, daerah istimewa yogyakarta: bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yang juga siswa sekolah menengah atas kulon progo, daerah istimewa yogyakarta: bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia, bahwa pemohon vii adalah perseorangan warga negara indonesia yang juga siswa kelas smk muara indonesia, jakarta: bahwa para pemohon mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya huruf sebagaimana diuraikan atas, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pemohon mengalami hambatan ketika akan menyampaikan informasi mengenai kesehatan reproduksi sekolahtidak menjadi bagian dari kurikulum nasional: pemohon mengalami kerugian konstitusional karena anak pemohon tidak mendapatkan hak atas pendidikan kesehatan reproduksi sekolahnya. selain itu anak pemohon tidak dapat mengandalkan pemohon untuk menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi karena pemohon juga tidak mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi selama menempuh sekolah dasar dan menengah, pemohon iii dan pemohon mengalami hambatan dalam mengajarkan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak dan atau muridnya karena tidak dimasukkannya pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum nasional, pemohon menjadi korban kehamilan tidak diinginkan (ktd) dikarenakan pemohon tidak memiliki pengetahuan terkait kesehatan reproduksi. akibatnya, pemohon tidak mempunyai keterampilan yang memadai untuk melindungi dirinya dalam menghadapi kondisi lingkungan pergaulan pertemanan yang gonta ganti pasangan, pemohon melakukan hubungan seksual berganti pasangan pada saat kelas sma sehingga terinfeksi hiv. hal ini dilakukan pemohon karen sehingga pemohon tidak menyadari risiko berhubungan seksual, pemohon vii merasa tidak terlindungi dari risiko reproduksi karenahal ini terjadi karena tidak dimasukkannya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kurikulum nabadan hukum privat dan pemohon yang berkedudukan sebagai perseorangan warga negara indonesia badan hukum privat sebagai badan hukum privat, pemohon mengajukan alat bukti berupa akta notaris tina indira ibrahim, s.h. nomor dan nomor tentang anggaran dasar perkumpulan keluarga berencana indonesia dan anggaran rumah tangga perkumpulan keluarga berencana indonesia, keduanya bertanggal november (vide bukti dan keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia nomor .ht. .th. tanggal september yang menetapkan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar ad) perkumpulan keluarga berencana indonesia pkb) (vide bukti dan bukti dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa huruf yang tidak mencantumkan pendidikan kesehatan reproduksi telah menghambat upaya pemohon untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksibukan bagian dari kurikulum nasional. terhadap dalil pemohon tersebut, menurut mahkamah,(kurikulum). kurikulum tersebuthal inhuruf mengatur mengenai muatan yang wajib ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, khususnya pendidikan jasmani dan olahraga. meskipun pendidikan kesehatan reproduksi tidak dicantumkan secara eksplisit dalam huruf namun berdasarkan bukti dan bukti pendidikan kesehatan reproduksi tersebut dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti agama, biologi ipa, pendidikan jasmani dan olah raga penjaskesor), dan bimbingan konseling bk). selain itu, pemohon tetap dapat melaksanakan kegiatan untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi sekolah yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan atau seminar, kegiatan ekstra kurikuler seperti pmr dan pramuka, serta melalui merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pendampingan pendampingan. oleh karenanya adalah tidak benar jika huruf yang secara eksplisit tidak memuat pendidikan kesehatan reproduksi sebagai kurikulum nasional telah menghambat hak konstitusional pemohon khususnya hak atas kepastian hukum dan hak atas informasi sebagaimana dalil pemohon berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, tidak ada hak konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya hurufsampai dengan pemohon vii mengajukan alat bukti masing masing berupa kartu tanda penduduk ktp) (vide bukti sampai dengan bukti p 9j. dalam permohonannya, para pemohon perseorangan merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya huruf yang tidak mencantumkan pendidikan kesehatan reproduksi, yakni terkait hak atas informasi, hak atas kepastian hukum, hak atas pendidikan kesehatan reproduksi, dan hak atas rasa aman. terhadap dalil para pemohon perseorangan tersebut, menurut mahkamah, (vide penjelasan tidak dicantumkannya pendidikan kesehatan reproduksi secara eksplisit dalam guo tidak kemudian menjadikan tersebut menjadi penghambat bagi para pemohon perseorangan untuk dapat memberikan ataupun memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi karena dalam kenyataannya pendidikan kesehatan reproduksi juga telah diberikan dalam mata pelajaran lain misalnya mata pelajaran agama, biologi ipa, penjaskesor, dan bk. bahkan dalam perbaikan permohonan, pemohon menyatakan bahwa sejak tahun atas inisiatif sekolah, sekolah pemohon telah memasukkan materi pendidikan kesehatan reproduksi sebagai bahan ajar sekolah. artinya merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id meskipun pendidikan kesehatan reproduksi tidak dicantumkan secara eksplisit dalam huruf namun para guru dapat memberikan dan para murid tetap dapat memperoleh materi mengenai pendidikan kesehatan reproduksi dimaksud. selanjutnya terhadap dalil yang menyatakan bahwa dengan tidak dicantumkannya pendidikan kesehatan reproduksi dalam huruf telah menyebabkan pemohon dan pemohon mengalami kerugian konstitusional yakni pemohon menjadi korban kehamilan tidak diinginkan dan pemohon terinfeksi hiv aids akibat berhubungan seksual berganti pasangan, menurut mahkamdalah sudah menjadi hak dan kewajiban bagi warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berperan mewujudkan tujuan pendidikan nasional dimaksud. bahwa adanya kasus sebagaimana dialami oleh pemohon dan pemohon bukan hanya semata mata disebabkan dari kurang atau bahkan tidak adanya pendidikan kesehatan reproduksi yang diterima para pemohon guo, melainkan juga karena faktor lingkungan dan faktor yang berasal dari dalam diri para pemohon itu sendiri. kurangnya pengawasan baik dari orang tua maupun masyarakat sekelilingnya juga memiliki andil besar terjadinya hal tersebut. seandainyapun pendidikan kesehatan reproduksi dicantumkan dalam kurikulum nasional sebagaimana permohonan para pemohon, tidak berarti kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan para pemohon guo tidak akan atau tidak lagi terjadi. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, tidak ada hak konstitusional pemohon sampai dengan pemohon vii yang dirugikan dengan berlakunya huruf sehingga dengan sendirinya pulsampai dengan pemohon vii merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo. i3.7merdeka sarat zakaria telpwenang wenang, dan perlindungan hak asasi manusiyurisprudensi tetap mahkamah konstitusi sebagaimana tertuang dalam putusan nomor puu viimerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id laguna, dan menahan m.p sitompul, masing masing sebagai anggota, pada hari selasa, tanggal dua puluh empatsuhartono: para pemohon dalam uji materi ini terdiri darkesehatan reproduksi indonesia, dimana hal tersebut tercermin dalam ad art dan aktivitas sehari hari para pemohon: pemohon perkumpulan keluarga berencana indonesia pkb) pemohon adalah badan hukum privat yang didirikan pada tanggal desember sesuai dengan persyaratan pendirian badan hukum staatsblad nomor nomor dan staatsblad nomor mengenai perkumpulan indonesia inlandsche verenigincft) stb. yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah jawa madura saja. kemudian, berdasarkan staatsblad nomor juncto nomor stb. juncto ketentuan staatsblad nomor diberlakukan untuk seluruh wilayah indonesia. bahwa pemohon pendiriannya telah dicatatkan berdasarkan akta notaris nomor tanggal februari yang dibuat oleh ny. titi indragiri, s.h., berdasarkan akta notaris nomor tanggal november tentang anggaran dasar dan akta notaris nomor tanggal november tentang anggaran rumah tangga yang dibuat oleh ny. tina indira ibrahim, s.h. jakarta. pemohon adalah perkumpulan yang melakukan aktivitas masyarakat untuk mewujudkan terciptanya keluarga bertanggung jawab guna mencapai tujuan umum keluarga sejahtera, dalam upaya memperbaiki mutu sumber daya manusia sdm) indonesia dengan senantiasa merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id memperhatikan aspek ketahanan fisik, sosial budaya, mental dan spiritual dan hak asasi manusia. sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pemohon kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh pemohon antara lain adalah: mengembangkan pusat informasi, edukasi dan konseling serta pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi khususnya pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, melalui peningkatan peran pkb yang berprofesi, kredibel, mandiri dan berkelanjutan. memberdayakan masyarakat agar mampu mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dan berperilaku bertanggung jawab dalam hal kesehatan seksual dan reproduksi. mempengaruhi para pengambil kebijakan untuk memberikan dukungan dan komitmen terjaminnya pemenuhan hak hak seksual dan reproduksi. pemohon adalah organisasi yang fokus pada kegiatan mengembangkan pusat informasi, edukasi dan konseling serta pelayanan kesehatan reproduksi. bahwa akibat tidak dicantumkannya pendidikan kesehatan reproduksi dalam huruf undang undang nomor tahun pemohon mengalami kerugian atas hak kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam uud dan hak atas informasi pada uud bahwa pemohon memiliki kegiatan untuk memberikan informasi, edukasi dan konseling serta pelayanan kesehatan reproduksi untuk memenuhi hak anak atas informasi mengenai kesehatan reproduksi sebagaimana diatur pada undang undang tahun tentang kesehatan: bahwa karena pendidikan kesehatan reproduksi tidak menjadi bagian dari kurikulum nasional pemohon mengalami hambatan ketika mengkomunikasikan tentang upaya menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia diantaranya melalui pemberian informasi sekolah sekolah: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa pihak sekolah dan dinas pendidikan menolak memberikan izin karena pendidikan kesehatan reproduksi bukan bagian dari kurikulum nasional sebagaimana diatur pada huruf undang undang nomor tahun, berdasarkan uraian atas maka jelas pemohon memiliki kedudukan sebagai pemohon: pemohon ii: anis su'adah pemohon adalah seorang ibu yang memiliki anak laki laki berusia tahun bernama ahmad data. anak pemohon saat ini studi smp unggulan pesantren sanjaya lamongan, bahwa anak pemohon tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi sekolahnya: bahwa sebagai orang tua pemohon memiliki keterbatasan waktu untuk menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada anaknya dikarenakan sistem sekolah anak pemohon mengharuskan siswanya menginap boarding school system): bahwa akibat tidak memiliki pengetahuan, pada umur tahun anak pemohon tidak dapat menyikapi dengan baik saat mimpi basah pertamanya. anak pemohon takut bertanya kepada gurunya. sedangkan ketika rambut jenisnya tumbuh, anak pemohon menangis meminta pulang rumah, karena tidak mengerti mengapa tumbuh rambut jenisnya, bahwa pemohon khawatir jika anaknya tidak mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi yang dilandasi dengan moralitas maka anaknya tidak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bisa mengelola dorongan seksualnya dengan baik sehingga kemungkinan terburuknya adalah terjadinya hubungan seksual pranikah yang berisiko: bahwa anak pemohon tidak mendapat hak atas pendidikan kesehatan reproduksi sekolahnya dan tidak dapat pula mengandalkan pemohon untuk menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi: bahwa pemohon tidak mendapatkan pula pendidikan kesehatan reproduksi selama menempuh sekolah dasar dan menengah, ketiadaan pengetahuan tersebut menjadi hambatan dalam menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi pada anaknya: bahwa pemohon mengalami kerugian konstitusional yakni hak atas informasi dalammewakili anaknya: berdasarkan uraian atas maka jelas pemohon memiliki kedudukan sebagai pemohon, pemohon iii: dra. sukarno bahwa pemohon iii adalah guru bimbingan konseling pada madrasah aliyah negeri wates kulon progo: pemohon iii mendapati banyak muridnya yang "jual diri" media sosial. jumlahnya terus meningkat dari tahun tahun meskipun materi pelajaran agama juga bertambah alokasi waktunya. pemohon meyakini jika murid merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id muridnya mendapat pendidikan kesehatan reproduksi, jumlah tersebut dapat dikurangi: bahwa saat ini, pemohon iii hanya dapat menyelipkan materi ini pada materi bimbingan konseling yang disampaikan dalam kurun waktu yang sangat sempit yaitu setiap dua minggu sekali, selama menit setiap pertemuan. waktu ini pun masih harus dibagi dengan materi bimbingan konseling lainnya seperti materi karir, bakat, dan sebagainya, pemohon iii juga mendapatkan tantangan lingkungan sekolahnya dalam hal pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi pada muridnya: pemohon iii tidak memiliki panduan standard dan dukungan infrastuktur untuk pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi dari dinas pendidikan: bahwa akibat tidak dicantumkannya pendidikan kesehatan reproduksi dalam undang undang nomor tahun pemohon iii menemukan banyak anak yang menjadi korban kehamilan tidak dikehendaki ktd), kekerasan seksual, korban incest dan kekerasan dalam pacaran karena mereka tidak mendapatkan informasi yang benar dan memadai tentang kesehatan reproduksi. pemohon juga menemukan, bahkan mendampingi anak dan remaja perempuan korban ktd yang dikeluarkan dari sekolahnya karena kehamilannya. pemohon iiiiiiiii telah mengalami kerugian akibat tidak diatur dan dimasukkannya pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum pendidikan nasional yang diatur merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id |
mid tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. countercyclical buffer. pembentukmbentukan countercyclical buffer umum terdapat kecenderungan pertumbuhan kredit yang bersifat prosiklikal terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu cenderung meningkat ketika perekonomian berada dalam fase ekspansi (boom) dan cenderung melambat ketika perekonomian menurun (bust). perilaku prosiklikalitas pertumbuhan kredit terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menyebabkan penilaian risiko yang tidak proporsional yaitu cenderung mengabaikan risiko pada fase ekspansi dan sebaliknya. dalam rangka mencegah peningkatan risiko sistemik yang bersumber dari pertumbuhan kredit yang berlebihan dan agar bank dapat mengantisipasi kerugian yang dapat ditimbulkan, basel committee banking supervision memperkenalkan tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) yang disebut countercyclical buffer. countercyclical buffer juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan perbankan, sehingga dapat meredam pertumbuhan kredit yang berlebihan pada fase ekspansi ekonomi dan menjadi pendukung pertumbuhan kredit pada fase kontraksi ekonomiii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan standar internasional yang mengatur industri perbankan adalah guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer yang diterbitkan basel committee banking supervision. dalam hal negara tertentu tidak tunduk pada standar internasional yang mengatur industri perbankan, penerapan countercyclical buffer mengacu pada kesepakatan antar otoritas. perhitungan aset tertimbang menurutyang dimaksud dengan modal inti utama common equity tierpembentukan countercyclical buffer tetap diwajibkan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri meskipun home authority belum mewajibkan pembentukan countercyclical buffer wilayah yurisdiksinya. pembentukan capital conservation buffer mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank. yang dimaksud dengan kewajiban penyediaan modal inti utama minimum, modal inti minimum, dan modal minimum sesuai profilountercyclical buffer merupakan salah satu tambahan modal yang diwajibkanpemberian waktu paling cepat (enam) bulan dan paling lambat (dua belas) bulan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada bank dalam melakukan pembentukan tambahan modal. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
kios bea lembaran negara republik indonesia hasil ekspor. utangmanfaatan devisa utang luar negeri sebagai sumber dana yang berkesinambungan bagi pembangunan ekonomi nasional diperlukan penguatan pemantauan atas kegiatan penarikan devisa utangnarikan dulu wajib diterima oleh debitur uln melalui bank devisa. debitur uln yang menerima dulu sebagaimana dimaksud pada harus menyampaikan informasi penerimaan dulu kepada bank devisa secara akurat. dulu yang diterima oleh debitur uln sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan oleh debitur uln kepada bank indonesia. diantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: kewajiban sebagaimana dimaksud dalam berlaku bagi dulu yang berbentuk dana yang berasal dari: uln berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement) dalam bentuk nonrevolving, uln berdasarkan surat utang (debt securities). kewajiban sebagaimana dimaksud pada juga termasuk dulu yang berasal dari selisih antara nilai uln baru dengan tujuan financing terhadap nilai uln lama. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: nilai akumulasi penerimaan dulu harus sama dengan nilai komitmen uln. dalam hal nilai akumulasi penerimaan dulu melalui bank devisa lebih kecil dari nilai komitmen uln dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen rp50. (lima puluh juta rupiah), debitur uln harus menyampaikan penjelasan tertulis ddebitur uln tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukungiantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: nilai setiap penerimaan dulu melalui bank devisa harus sama dengan nilai setiap penarikan uln. dalam hal nilai setiap penerimaan dulu melalui bank devisa lebih kecil dari nilai setiap penarikan uln dengan selisih kurang lebih besar dariapabila debitur uln menyampaikdebitur uln tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada bank indonesia paling lambat akhirpenerimaan dulu yang dilaporkan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam disampaikan melalui laporan realisasi dan posisi uln sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank indonesia mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa. penyampaian laporan penerimaan dulu sebagaimana dimaksud pada harus disertai dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa penerimadokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam dapat disampaikan kepada bank indonesia dalam bentuk softcopy melalui e mail atau media lainnya. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam dan dapat disampaikan kepada bank indonesia dalam bentuk softcopy melalui e mail atau media lainnya. dalam hal hari terakhir penyampaian dokumen pendukungdokumen pendukung dapat disampaikan pada hari berikutnyabatas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam dan dalam hal pelapor dulu tidak menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada pelapor dulu dianggap tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:puluh lima persen) dari setiap nilai penarikan uln yang tidak diterima melalui bank devisa, dengan nominal paling banyak sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah). selain dikenakan sanksi administratif berupa denda, debitur uln yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dapat dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis: dan atau pemberitahuan kepada: kreditor yang bersangkutan luar negeri: dan atau instansi yang berwenangdiantara dan disisipkan (dua) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: debitur uln yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalamapat dilakukan setelah debitur uln menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban penerimaan dulu dan berdasarkan penelitian bank indonesia, debitur uln tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam permohonan untuk pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam harus disampaikan kepada bankantara bab dan bab vii disisipkan (satu) bab, yakni bab via yang berbunyi sebagai berikut: bab via ketentuan lain lain dalam hal terdapat permasalahan terkait penerapan kewajiban penerimaan dhe dan duluatur dalam peraturan bank indonesia ini dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya. penarikan dulu yang berasal dari perjanjian uln yang ditandatangani sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini tetapberakhirnya perjanjian uln dimaksudberlakunya peraturan bank indonesia ini. ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku untuk penarikan uln yang dilakukan sejak tanggal maret tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. devisa. penarikan. penerimaan. hasil ekspor. utang luar negeri. perubahan. penjelasan atas lembaran negaremenuhan kewajiban atas peraturan ini oleh debitur dulu membutuhkan penyempurnaan, baik terkait mekanisme pemantauan penerimaan dulu maupun keakuratan informasi yang disampaikan debitur dulu kepada bank devisa. oleh karena itu, pemantauan penerimaan dulu perlu diperkuat antara lain dengan memonitor setiap penerimaan dulu tanpa menunggu penarikan uln terakhir. selain itu dipandang perlu untuk mengharuskan debitur uln untuk menyampaikan informasi mengenai penerimaan dulu secara akurat kepada bank devisa. perubahan ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas mekanisme pemantauan dulu dan tingkat kepatuhan debitur uln terhadap kewajiban penerimaan dulu melalui bank devisa. ii. demi angka cukup jelas. debitur uln harus menyampaikan informasi kepada bank devisa bahwa transaksi penerimaan (incoming transfer) yang terjadi merupakan penerimaan dulu dari penarikan uln yang dilakukan. cukup jelas. angka yang dimaksud dengan dulu yang berbentuk dana adalah dulu yang diterima dalam bentuk selain barang dan jasa. huruf yang dimaksud dengan "perjanjian kredit (yang dimaksud dengan "perjanjian kredit (loan agreement) dalam bentuk nonrevolvuing adalah perjanjian kredit (loan agreement) yang tidak memperbolehkan akumulasi penarikan uln melebihi komitmendiluar negeri, antara lainyang dimaksud dengan uln baru adalah uln berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement) dan surat utang (debt securities). yang dimaksud dengan uln lama adalah ulndalam bentuk barang. contoh memperoleh uln sebesar usd20, (dua puluh juta dolar amerika serikat) dari kreditur singapura untuk financing uln lama dengan jumlah outstanding yang sama yaitu sebesar usd20, (dua puluh juta dolar amerika serikat) yang diterima dari kreditur singapura. pertimbangan melakukan financing tersebut karena adanya tawaran suku bunga yang lebih rendah serta term condition yang lebih longgar. oleh karena tidak ada selisih antara nilai uln baru dengan tujuan financing terhadap nilai uln lama, tidak diwajibkan menerima dulu melalui bank devisa. contoh memperoleh uln yang berasal dari penerbitan obligasi sebesar usd30, (tiga puluh juta dolar amerika serikat) singapura. uln tersebut dipergunakan untuk financing uln lama dengan jumlah outstanding sebesar usd20, (dua puluh juta dolar amerika serikat) yang diterima dari kreditur bank singapura dan untuk tambahan modal kerja sebesar usd10, (sepuluh juta dolar amerika serikat). selisih antara nilai uln baru dengan tujuan financing terhadap nilai uln lama, yaitu sebesar usd10, (sepuluh juta dolar amerika serikat) wajib diterima melalui bank devisa. angka nilai akumulasi penerimaan dulu dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan dulu sampai dengan berakhirnya jangka waktu uln. penjelasan tertulis merupakan pernyataan pihak perusahaan yang menjelaskan adanya selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan dulu dengan nilai komitmen ulnakumulasi penerimaan dulu dengan nilai komitme750. (tujuh ratus lima puluh, yaitu tanggal desember sampai dengan penarikan yang terakhir atau ke jumlah penerimaan dulu tercatat sebesar ekuivalen rp650. (enam ratus lima puluh100. (seratus juta rupiah). harus menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung yang memadai kepada bank indonesia yang dapat membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang tersebut500. (lima ratus sampai dengan penarikan yang terakhir atau ke jumlah penerimaan dulu tercatat sebesar ekuivalen rp475. (empat ratus tujuh puluh lima25. (dua puluh lima juta rupiah). selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan dulu dengan nilai komitmen uln tersebut bawah rp50. (lima puluh juta rupiah) sehingga tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dpenjelasan tertulis dan dokumen pendukung paling lambat sebelum tanggal desember angka cukup jelassetiap penerimaan dulu melalui bank devisa dengan nilai setiap penarika5. (lima miliar rupiah). pada penarikan kedua tanggal juni nilai penarikan uln dilaporkan sebesar ekuivalen rp500. (lima ratus400. (empat100. (seratus juta rupiah). dalam hal ini, nilai penerimaan dulu dianggap sama dengan nilai penarikan uln apabila menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada bank indonesia1. (satu miliar rupiah). pada penarikan pertama, nilai penarikan uln dilaporkan sebesar ekuivalen rp250. (dua ratus lima puluh225. (dua ratus dua puluh lima5. (dua puluh lima juta rupiah). oleh karena selisih kurang tersebut bawahtidak perlu menyampaikdokumen pendukung paling lambat sebelum tanggal juli angka cukup jelas. dokumen pendukung antara lain berupa bukti transfer dan atau swift message. cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh: memperoleh uln dalam bentuk loan agreement dari kreditur jerman dalam mata uang eur sebesar ekuivalen rp1. (satu miliar rupiah). pada tanggal juni melaporkan bahwa dilakukan penarikan seluruh uln tersebut. sementara itu, nilai penerimaan dulu melalui bank devisa tercatat sebesar ekuivalen rp800. (delapan00. (dua ratus juta rupiah). apabila tidak menyampaikan dokumen pendukung yang memadai sampai dengan tanggal juli dianggap tidak melakukan penerimaan dulu melalui bank devisa sebesar ekuivalen rp200. (dua ratus juta rupiah). angka contoh memperoleh uln dari penerbitan surat utang jerman sebesar ekuivalen rp1. (satu miliar lima ratus juta rupiah), akan tetapi, uln tersebut tidak diterima melalui bank devisa. berdasarkan contoh tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar rp1. rp3. (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). contoh memperoleh uln dalam bentuk loan agreement dari kreditur inggris sebesar ekuivalen rp100. (seratus miliar rupiah). pada penarikan pertama, jumlah uln yang ditarik dilaporkan sebesar ekuivalen rp50. (lima puluh miliar rupiah). sementara itu, nilai penerimaan dulu melalui bank devisa tercatat sebesar ekuivalen rp20. (dua puluh miliar rupiah). sedangkan sisanya sebesar ekuivalen rp30. (tiga puluh miliar rupiah) disimpan bank luar negeri. berdasarkan contoh tersebut, perhitungan sanksi administratif berupa denda adalah sebesar rp30. rp75. (tujuh puluh lima juta rupiah). mengingat denda tersebut lebih besar dari rp50. (lima puluh juta rupiah), hanya dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah). huruf cukup jelas. huruf angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan instansi yang berwenang antara lain otoritas jasa keuangan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik negara. cukup jelas. angka cukup jelas. bank indonesia tidak memproses pengajuan permohonan untuk pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam yang disampaikan setelah berakhirnya batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. |
mid lembaran negara republik indonesia perbankan. bbi. giro. rekenekening giropelaksanaan tugas bank indonesia bidang moneter, sistem pembayaran, makroprudensial, dan pelaksanaan fungsi sebagai pemegang kas pemerintah, serta pelaksanaan tugas dan fungsi bank indonesia lainnya, bank indonesia melakukan ketatausahaan rekening giro bank indonesia: bahwa untuk efektifitas pelaksanaan tugas bank indonesia dan guna mendukung kerjasama antara kelembagaan, serta memperjelas hubungan hukum antara bank indonesia dengan pemilik rekening giro bank indonesia, ketentuan ketatausahaan rekening giro bank indonesia perlu disesuaikan dengan perubahan tugas dan fungsi banrekening giroekening giropembebanan pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada: otoritas yang berwen: dan atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas bank indonesia. penarikan rekening giro sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara tunai atau nontunai. penarikan rekening giro dapat dilakukan dengan jumlah paling banyak sebesar jumlah saldo efektif. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan rekening giro diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab perubahan terkait rekening giro perubahan rekening giro hanya dapat dilakukan apabila terdapat perubahan: nomor rekening, atau nama rekening. perubahan nomor rekening sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat dilakukan oleh bank indonesia. perubahan nama rekening sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat dilakukan oleh pemilik rekening giro dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan rekening giro diatur dalam surat edaran bank indonesia. dalam hal terdapat perubahan data: direksi, komisaris, dan pemegang saham, pihak yang berwenang mewakili untuk dan atas nama pemilik rekening giro sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau alamat pemilik rekening, pemilik rekening girorubahan data diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab pembatasan kegiatan terkait rekening giro bank indonesia dapat melakukan pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan terkait rekening giro berdasarkan pertimbangan antara lain: pemilik rekening giro tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan bank indonesia, dan atau. ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan pemilik rekening giro diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab xii penutupan rekening giro bank indonesia dapat menutup rekening giro atas: permohonan tertulis pemilik rekening giro:, atau pertimbangan bank indonesia. penutupan rekening giro atas pertimbangan bank indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan alasan sebagai berikut apabila pada satu kantor bank indonesia pemilik rekening giro memiliki lebih dari (satu) rekening giro dan mutasi yang dilakukan dapat ditampung pada salah satu rekening yang ada, rekening giro tidak aktif selama (dua) tahun, dan atau pemilik rekening giro dianggap tidak perlu lagi memiliki rekening giro. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan rekening giro diatur dalam surat edaran bank indonesia. dalam hal rekening giro tidak aktif selama (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf maka berlaku ketentuan sebagai berikut: saldo rekening giro tetap merupakan hak pemilik rekening giro sampai dengan batas waktu dasawarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan rekening giro tidak aktif selama (dua) tahun mulai dikenakan biaya administrasi pada awal tahun ketiga. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ketatausahaan, pengenaan biaya administrasi, dan penutupan rekening giro tidak aktif diatur dalam surat edaran bank indonesia penutupan rekening giro sebagaimana dimaksud dalam dapat disetujui apabila pemilik rekening giro telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada bank indonesia sebelum pelaksanaan penutupan rekening giro. dalam hal rekening giro telah ditutup maka cek dan atau yang masih beredar tidak dapat diperhitungkan lagi atas beban rekening giro dimaksud. bab xiii laporan bank indonesia menyediakan rekening koran bagi pemilik rekening giro. pada setiap akhir tahun kalender, bank indonesia menyampaikan rekening koran posisi akhir tahun kepada pemilik rekening giro. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara penyediaan rekening koran serta penyampaian rekening koran akhir tahun diatur dalam surat edaran bank indonesia. (l) dalam hal terdapat perbedaan antara data pada rekening koran dengan data pada pemilik rekening giro maka pemilik rekening giro dapat melaporkan perbedaan tersebut kepada bank indonesia paling lama (empat belas) hari kerja sejak tanggal rekening koran tersebut. dalam hal pemilik rekening giro tidak melaporkan perbedaan data sebagaimana dimaksud pada maka data yang terdapat dalam rekening koran dianggap sebagai data yang benar. bab xiv biaya bank indonesia menetapkan jenis dan besarnya biaya yang dikenakan kepada pemilik rekening giro dalam ketatausahaan rekening giro. bank indonesia dapat mengecualikan pengenaan jenis dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada untuk pihak tertentu. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis biaya, besarnya biaya, dan tata cara pembebanan biaya diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab keadaan tidak normal dan atau keadaan darurat dalam hal terjadi keadaan tidak normal dalam ketatausahaan rekening giro dan atau keadaan darurat lokasi bank indonesia, bank indonesia memberitahukan keadaan tersebut kepada pemilik rekening giromilik rekening giro yang mengakibatkan pemilik rekening giro tidak dapat melakukan penyetoran dan atau penarikan rekening giro, pemilik rekening giro menyampaikan informasi dan atau meminta persetujuan untuk melakukan langkah langkah penyelesaian transaksi penyetoran dan atau penarikan kepada bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keadaan tidak normal dan keadaan darurat diatur lebih lanjut dalam surat edaran bank indonesia. bab xvi lain lain rekening giro tidak aktif yang telah ada dan masih bersalah pada saat berlakunya peraturan bank indonesia ini tetap diperlakukan sebagai rekening giro tidak aktif sampai dengan berakhirnya masa dasawarsa pengajuan tuntutan hukum atas rekening giro tidak aktif yang bersangkutan dan dikecualikan dari pengenaan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal saldo rekening giro tidak aktif telah melewati masa dasawarsa sebagaimana dimaksud pada saldo rekening giro tidak aktif yang bersangkutan dapat dimasukkan dalam rekening penerimaan bank indonesia. bab xvii sanksisebagaimana dimaksud dalam peraturan bank indonesia yang mengatur mengenai penarikan dana dengan menggunakan sarana elektronik.berupa: teguran tertulis: kewajiban membayar: dan atau cc. pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan pemilik rekening giro. ketentuan mengenai besarnya sanksi kewajiban membayar dan pengenaan sanksi diatur dalam peraturan bank indonesia. bab xvii ketentuan penutup pada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku maka peraturan pelaksanaan dari peratur dinyatakan masih tetap berlaku,novembercc. peraturan bank indonesia nomor pbi tanggal julnovemberdan ketentuan terkait dengan rekening giro yang bertentangan dengan peraturan bank indonesia ini,rekening giro khusus adalah rekening giro yang persyaratan dan tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan, penutupan dan atau peruntukannya ditetapkan secara khusus oleh bank indonesia. rekening koran adalah laporan yang memuat posisi dan mutasi atas transaksi yang terjadi pada rekening giro. pemilik rekening giro adalah pihak yang mempunyai rekening giro. cek bank indonesia yang selanjutnya disebut cek adalah cek yang diterbitkan oleh bank indonesia berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia. billet giro bank indonesia yang selanjutnya disebut adalah billet giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank indonesia mengenai billet giro. penyetoran rekening giro adalah kegiatan penambahan dana atau pengeditan pada rekening giro. penarikan rekening giro adalah kegiatan pengurangan dana atau pendekatan pada rekening giro. ketatausahaan rekening giro adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, penyelesaian transaksi melalui pendekatan dan pengeditan, dan pelaporan hasil penyelesaian transaksi rekening giro. bab kepemilikan rekening giro pihak yang dapat memiliki rekening giro adalah sebagai berikut: pihak yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan diwajibkan untuk memiliki rekening bank indonesia yaitu: bank, kementerian keuangan, dan lembaga atau pihak lain. pihak yang menurut bank indonesia perlu memiliki rekening giro yaitu: instansi pemerintah luar kementerian keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka lembaga keuangan internasional: bank sentral negara lain: dan pihak lain. penetapan pihak yang menurut bank indonesia perlu memiliki rekening giro sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: memiliki keterkaitan dengan tugas bank indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, memiliki hubungan kerjasama internasional dengan bank indonesia secara bilateralpihak yang menurut bank indonesia perlu memiliki rekening giro sebagaimana dimaksud pada huruf dapat memiliki rekening giro setelah memperoleh persetujuan bank indonesia.elain memiliki rekening giro sebagaimana dimaksud pada dan bank dapat memiliki rekening giro dan atau rekening giro khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan atau ketentuan bank indonesia. dalam hal bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka rekening giro rupiah sebagaimana dimaksud pada harus dipisahkan dengan rekening giro rupiah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. kementerian keuangan dapat memiliki lebih dari (satu) rekening giro dan atau rekening giro khusus. pihak selain bank dan kementerian keuangan sebagaimana dimaksud dalam dapat memiliki lebih dari (satu) rekening giro dan atau rekening giro khusus. kepemilikan rekening giro dan atau rekening giro khusus sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank indonesia. rekening giro hanya dapat dimiliki oleh (satu) pihak. rekening giro tidak dapat dijadikan oleh pemilik rekening giro kepada pihak manapun. bab iii hubungan hukum hubungan hukum antara bank indonesia dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam didasarkan pada peraturan bank indonesia ini. dalam hal hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada memerlukan tambahan persyaratan atau ketentuan khusus maka tambahan persyaratan atau ketentuan khusus dimaksud ditetapkan dalam surat bank indonesia, kesepakatan bersama, dan atau perjanjian. bab kewajiban dan tanggung jawab pemilik rekening giro pemilik rekening giro wajib: menjaga kelancaran dan keamanan penggunaan sarana elektronik yang disediakan oleh bank indonesia, dan memberikan keterangan dan data kepada bank indonesia apabila diperlukan. pemilik rekening giro bertanggung jawab atas: ketatausahaan seluruh sarana penyetoran dan penarikan yang diterima dari bank indonesia, kerugian yang terjadi akibat penyalahgunaan sarana penyetoran dan penarikan yang diterima dari bank indonesia: dan kebenaran setiap instruksi pendekatan rekening dan seluruh informasi yang disampaikan kepada bank indonesia. bab fasilitas rekening giro dalam ketatausahaan rekening giro, bank indonesia menyediakan fasilitas berupa: layanan penyetoran, penarikan, dan administrasi terkait dengan ketatausahaan rekening giro: sarana warkat pembukuan untuk penyetoran dan penarikan rekening giro: sarana elektronik bagi pemilik rekening giro tertentu, dan layanan data dan atau informasi hasil penyelesaian transaksi rekening giro. bank indonesia dapat memberikan jasa giro atas rekening giro yang ditatausahakan bank indonesia. bab sarana penyetoran dan penarikan penyetoran rekening giro dilakukan dengan menggunakan: warkat penyetoran tunai, babi, sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh bank indonesia: dan sarana penyetoran lain. penarikan rekening giro dilakukan dengan menggunakan: cek bi, babi, sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh bank indonesia: dan sarana penarikan lain. ketentuan lebih lanjut mengenai sarana penyetoran dan penarikan rekening giro diatur dalam surat edaran bank indonesia. cek sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat digunakan untuk keperluan penarikan tunai atas beban rekening giro rupiah. sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf digunakan hanya untuk pemindahan dana dalam rupiah antar rekening giro dan dari rekening giro rekening lain yang ditatausahakan bank indonesia. sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf dan sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk. sarana penyetoran lain sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sarana yang digunakan oleh pemilik rekening giro luar cek bi, bi, dan sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh bank indonesia. sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sarana penarikan yang distandarisasi dan diterbitkan oleh bank indonesia, dan sarana penarikan yang distandarisasi dan diterbitkan oleh pemilik rekening giro. sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf hanya dapat digunakan apabila sarana penarikan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf tidak dapat digunakan untuk transaksi penarikan tertentu. sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan dari bank indonesia. bab vii pembukaan rekening giro pihak yang dapat membuka rekening giro adalah pihak sebagaimana dimaksud dalam pihak sebagaimana dimaksud dalam mengajukan permohonan pembukaan rekening giro dengan ketentuan sebagai berikut: mengajukan permohonan tertulis: dan memenuhi persyaratan administrasi. bank indonesia dapat menyetujui atau menolak permohonan pembukaan rekening giro. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan rekening giro diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab vii penyetoran rekening giro penyetoran rekening giro dapat dilakukan oleh: pemilik rekening giro yang bersangkutan, pemilik rekening giro lain, atau bukan pemilik rekening giro. penyetoran rekening giro sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara tunai atau nontunai. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran rekening giro diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab penarikan rekening giro penarikan rekening giro dapat dilakukan oleh: pemilik rekening giro atau pihak yang diberi kuasa oleh pemilik rekening giro, atau bank indonesia. pemberian kuasa dari pemilik rekening giro sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan dengan pemberian kuasa khusus tanpa hak substitusi atau dengan pemberian kuasa khusus dengan (satu) kali hak substitusi. penarikan rekening giro oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan terbatas untuk: pembebanan biaya atas layanan jasa yang disediakan oleh bank indonesia: pembebanan pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada bank indonesia atas pelanggaran kepatuhan terhadap ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan atau makroprudensial: cc. pelaksanaan setelan dana atas transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai setelan dana, dan |
mid tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. giro. rekenkening giro bank indonesia umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai kewenangan bank indonesia yang berlaku saat ini, bank indonesia mempunyai tugas bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial. dalam melaksanakan kewenangan bidang moneter, bank diwajibkan memiliki rekening giro. dalam pelaksanaan tugas bidang sistem pembayaran, penyelesaian akhir atau setelan atas transaksi juga dilakukan melalui rekening giro. sedangkan bidang makroprudensial bank indonesia menyediakan fasilitas pendanaan kepada bank yang pelaksanaannya wajib menggunakan atau melalui rekening giro yang ditatausahakan bank indonesia. dalam hubungan dengan pemerintah, bank indonesia melaksanakan fungsi sebagai pemegang kas pemerintah. dalam melaksanakan fungsi sebagai pemegang kas pemerintah, bank indonesia menatausahakan rekening pemerintah. pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan dari bank indonesia kepada otoritas pengawas perbankan mempengaruhi pengaturan rekening giro. samping itu, adanya berbagai kerjasama antara bank indonesia dengan lembaga keuangan internasional atau bank sentral negara lain juga mengakibatkan perlunya kebijakan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur mengenai rekening giro bank indonesia. dari segi sifatnya, pembukaan rekening giro dapat dibagi dalam (dua) kelompok, yaitu pembukaan rekening giro yang bersifat wajib dan yang bersifat sukarela sesuai kebutuhan. pembukaan rekening giro bersifat wajib apabila kewajiban pihak untuk membuka rekening giro telah diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang undangan. pembukaan rekening giro bersifat sukarela sesuai kebutuhan yaitu apabila ketentuan peraturan perundang undangan tidak mengatur kewajiban tersebut secara khusus, namun bank indonesia dan pihak yang membuka rekening giro memandang perlu dilakukan pembukaan rekening giro oleh pihak tersebut bank indonesia. beralihnya kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan dari bank indonesia kepada otoritas jasa keuangan tidak berarti bahwa bank indonesia tidak lagi mempunyai keterkaitan dalam menjalankan tugas dan kewenangan. antara bidang tugas bank indonesia sebagai otoritas yang berwenang menangani tugas pengaturan dan pengawasan bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial dan bidang tugas otoritas jasa keuangan sebagai otoritas yang berwenang menangani tugas pengaturan dan pengawasan mikroprudensial mempunyai keterkaitan langsung. keterkaitan langsung tersebut diakibatkan oleh adanya kesamaan objek dan perangkat pengawasan, sebagaimana bank indonesia dan otoritas jasa keuangan sama sama memiliki kepentingan agar bank mematuhi ketentuan makroprudensial dan mikroprudensial. dalam hubungan tersebut atas, pengena tetap menjadi perhatian bank indonesia. penerapan sanksi dimaksud tetap perlu menjadi perhatian bank indonesia karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas bank indonesia baik secara operasional maupun terkait tugas pengawasan bidang makroprudensial. untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentu, termasuk keterlambatan pembayaran iuran atau pungutan yang dikenakan oleh otoritas jasa keuangan, bank indonesia atas permintaan otoritas jasa keuangan dapat melakukan pendekatan rekening giro bank. sebagai otoritas yang diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan dan pengawasan bidang moneter, sistem pembayaran, cukup jelas. yang dimaksud dengan kegiatan terkait rekening giro adalah kegiatan yang berkaitan dengan penarikan dan atau penyetoran dana rekening giro. pembatasan sebagian kegiatan terkait rekening giro dapat dilakukan antara lain dengan pembatasan sementara kegiatan penarikan dana sampai diperoleh keputusan yang jelas atau perubahan status dalam sistem bi rtgs dari aktif menjadi ditangguhkan. pembatasan seluruh kegiatan terkait rekening giro dapat dilakukan dengan pembatasan seluruh kegiatan penarikan dan penyetoran rekening giro antara lain karena perubahan status dalam sistem bi rtgs dari aktif menjadi dibekukan. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan rekening giro tidak aktif adalah rekening giro yang tidak mengalami mutasi. huruf cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan cek dan atau yang masih beredar adalah cek dan atau yang ditarik sebelum maupun sesudah rekening giro ditutup. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pengecualian pengenaan biaya dilakukan dengan pertimbangan adanya amanat undang undang dan atau kesepakatan bersama. cukup jelas., maupun sarana pendukung yang mempengaruhi kelancaran ketatausahaan rekening giro. yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan yang terjadi luar kekuasaan bank indonesia dan atau pemilik rekening giro yang menyebabkan ketatausahaan rekening giro tidak dapat diselenggarakanmakroprudensial, dan sebagai kasir pemerintah yang menatausahakan rekening giro pemerintah, bank indonesia dapat meminta keterangan dan data yang diperlukan kepada pemilik rekening giro tanpa terkecuali. dengan mempertimbangkan hal hal tersebut atas, dipandang perlu untuk mengatur kembali peraturan bank indonesia tersebut dengan menerbitkan peraturan bank indonesia tentang rekening giro bank indonesia yang baru. ii. demi cukup jelas. huruf peraturan perundang undangan meliputi undang undang, peraturan pemerintah, dan peraturan bank indonesia. huruf angka instansi pemerintah luar kementerian keuangan termasuk lembaga pemerintah non kementerian lpnk) dan lembaga negara. angka yang dimaksud dengan tembaga keuangan internasional adalahyang dalamnya pemerintah republik indonesia atau bank indonesia menjadi anggotangka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh rekening giro khusus antara lain berupa: crow account yaiturekening giro khusus lainnya yaitu rekening giro yang persyaratan dan tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan, dan penutupannya diatur secara khusus dalam surat atau perjanjian tertulis. cukup jelas. contoh rekening giro khusus antara lain berupa: crow account, rekening khusus yaitu rekening giro yang digunakan khusus untuk menatausahakan pinjaman dan hibah luar negeri pemerintah: dan cc. rekening giro khusus lainnya. contoh rekening giro khusus antara lain berupa crow account dan rekening giro khusus lainnya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tambahan persyaratan yang dituangkan dalam surat bank indonesia misalnya persyaratan terkait pembatasan penarikan crow account. tambahan persyaratan yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antara lain untuk rekening kementerian, lembaga pemerintah non kementerian lpnk), dan lembaga negara, misalnya persyaratan terkait pemberian remunerasi pada saldo rekening giro. tambahan persyaratan yang dituangkan dalam perjanjian adalah persyaratan tentang hal hal lain yang perlu diperjanjikan lebih lanjut namun tidak diatur dalam peraturan bank indonesia ini dan tidak dapat dituangkan dalam surat bank indonesia maupun kesepakatan bersama (memorandum understanding). cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan warkat pembukuan adalah sarana penyetoran dan penarikan rekening giro yang bersifat paperbased. huruf yang dimaksud dengan pemilik rekening giro tertentu adalah pemilik rekening giro yang disetujui oleh bank indonesia untuk menggunakan sarana elektronik. huruf cukup jelas. pemberian jasa giro dilakukan dengan pertimbangan antara lain: adanya amanat undang undang yang mengatur mengenai pemberian jasa giro atas dana yang disimpan pada bank indonesia: dan atau adanya ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai pemberian jasa giro, sepertink umum. huruf contoh warkat penyetoran tunai antara lain formulir setoran tunai yang disediakan oleh bank indonesia. huruf cukup jelas. huruf sarana penyetoryetoran lain adalah society for worldwide interbank financial telecommunication swift). huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf sarana penarikarikan lain adalah society for worldwide interbank financial telecommunication swift). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. melalui sarana penyetoran elektronik dan sarana penarikan elektronik dilakukan untuk kepentingan pemilik rekening giro atau kepentingan penerima dana yang disebutkan dalam perintah pemindahan dana. cukup jelas. huruf contoh sarana penarikan lain yang distandarisasi dan diterbitkan oleh bank indonesia antara lain warkat pembebanan rekening wpr). huruf contoh sarana penarikan lain yang distandarisasi dan diterbitkan oleh pemilik rekening giro antara lain sarana penarikan yang diterbitkan oleh kementerian keuangan berupa surat perintah pencairan dana sp2d) dan surat perintah debut spd). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penolakan permohonan pembukaan rekening giro didasarkan pada hal sebagai berikut: persyaratan administrasi tidak dipenuhi, atau pemilik rekening giro telah mempunyai rekening giro bank indonesia dan transaksi yang akan dilakukan dapat ditampung dalam rekening yang telah ada. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan bukan pemilik rekening giro adalah pihak yang tidak memiliki rekening giro namun berkepentingan untuk melakukan penyetoran rekening giro. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pemberian kuasa khusus dengan (satu) kali hak substitusi adalah penerima kuasa dapat memberikan kuasa lagi kepada (satu) atau beberapa orang penerima kuasa namun penerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pihak lain. huruf yang dimaksud dengan biaya atas layanan jasa yang disediakan oleh bank indonesia antara lain biaya dalam ketatausahaan rekening giro, biaya perolehan buku cek atau bi, biaya transaksi melalui sistem bi rtgs, dan biaya seni. huruf yang dimaksud dengan sanksi kewajiban membayar kepada bank indonesia antara lain sanksi pelanggaran atas ketentuan yang mengatur mengenai giro wajib minimum, sanksi pelanggaran ketentuan penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh bank indonesia, dan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan devisa hasil ekspor. huruf yang dimaksud dengan pelaksanaan setelan dana atas transaksi adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendekatan dan pengeditan rekening bank indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan bank indonesia antara lain: setelan dana atas transaksi moneter dengan bank indonesia: setelan dana atas transaksi pembebanan kewajiban membayar selisih kurang atas setoran kas: setelan dana atas hasil perhitungan transfer dana dan kliring berjadwal, dan atau setelan dana atas transaksi surat berharga negara sbn), pembayaran kewajiban pemerintah kepada pemilik rekening giro berupa bunga atau imbalan dan pokok atau nilai nominal sbn yang dilakukan oleh bank indonesia sebagai agen penatausaha sbn. huruf yang dimaksud dengan otoritas yang berwenang adalah otoritas yang diamanatkan oleh undang und contoh ketentuan kehati hatian perbankan antara lain mencakup ketentuan yang mengatur mengenai permodalan dan mengenai posisi devisa neto pdn). contoh ketentuan perbankan lainnya antara lain mencakup ketentuan yang mengatur mengenai sanksi kewajiban membayar bagi perbankan atas keterlambatan pembayaran iuran atau pungutan. pelaksanaan penarikan rekening giro oleh bank indonesia didahului dengan adanya kesepakatan. cukup jelas cukup jelas. yang dimaksud dengan saldo efektif adalah saldo yang tersedia dalam rekening giro untuk ditarik dan digunakan. cukup jelas. cukup jelas. |
perbankan. bi. rupiah. penggunaan. kewajibdengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bank indonesia, menimbang,, bahwa untuk mewujudkan kedaulatan rupiah wilayah negara kesatuan republik indonesia dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah, perlu diterapkan kebijakansebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran berwenang mengaturmata uabab kewajiban penggunaan rupiah setiappihak wajib menggunakan rupiah dalam transaksiyang dilakukan wilayah negara kesatuan republik indonesia. transaksi sebagaimana dimaksud pada meliputicc. transaksi keuangan lainnya. kewajiban penggunaan rupiah dalam setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam berlaku untuk: transaksi tunai: dan transaksi nontunai. transaksi tunai sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup transaksi yang menggunakan uang kertas dan atau uang logam sebagai alat pembayaran. transaksinontunai sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup transaksi yang menggunakan alat danmekanisme pembayaran secara nontunai. bab iii pengecualian kewajiban penggunaan rupiah kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku bagi transaksi sebagai berikutcc.kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam juga tidak berlaku untuk transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan undang undang yang meliputi:, transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dalam valuta asing pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan undang undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara, dan cc. transaksilainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan undang undang. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam 4huruf meliputi: pembayaran utang luar negeri, pembayaran utang dalam negeri dalam valuta asing, belanja barang dari luar negeri, belanja modal dari luar negeri, penerimaan negara yang berasal dari penjualan surat utang negara dalam valuta asing, dan transaksilainnya dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. penerimaan atau pemberian hibah dari atau luar negeri sebagaimana dimaksud dalam 4huruf hanya dapat dilakukan oleh penerima atau pemberihibah yang salah satunya berkedudukan luar negeri. transaksi perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam 4huruf meliputi: kegiatan ekspor dan atauimpor barangkeatau diluar wilayah pabean republik indonesia,dan atau kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara yang dilakukan dengan cara: pasokan lintas batas (cross border supply), dan konsumsi luar negeri (consumption abroad). transaksi untukkegiatan tambahan dalam kegiatan ekspor dan atau impor barangkeatau diluar wilayah pabean republik indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dikategorikan sebagai transaksi perdagangan internasional sehingga wajib menggunakan rupiah. transaksi pembiayaan internasional sebagaimana dimaksud dalam 4huruf hanya dapat dilakukan oleh pemberi ataupenerima pembiayaan yang salah satunya berkedudukan diluar negeri. dalam hal pemberi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada berupa bank maka wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing. bab larangan menolak rupiah setiap pihak. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikandalam hal: terdapat keraguan atas keaslian rupiah yang diterimauntuk transaksi tunai: atau pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis. perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat dilakukan untuk: transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam dan atau proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan bank indonesia. bab pencantuman harga barang dan atau jasa dalam rangka mendukung pelaksanaankewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang dan ataujasa hanya dalam rupiah. bab laporan dan pengawasan kepatuhan bank indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan, dan atau data kepada setiap pihakyang terkait dengan pelaksanapihak sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan atau data yang diminta oleh bank indonesia. bank indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam melaksanakdalam melakukan pengawasanlaporan, keterangan,data,dan atau dokumen pendukung,dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait, melakukan pengawasan langsung terhadap setiap pihak, dan atau cc. menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak. bab vii ketentuan lain lain kegiatan yangberupa: penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing sesuai denganperaturanperundang undangan,dan pembawaan uang kertas asing dalam atau luar wilayah pabean republik indonesia yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan, tidak dikategorikan sebagai transaksi yang wajib menggunakan rupiah sebagaimana dimaksud dalam dalam melaksanakan peraturan bank indonesia ini bank indonesia dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain. dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi nontunai sebagaimana dimaksud dalam huruf bank indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana diatur dalam peraturan bank indonesia ini. bab viii sanksi terhadap pelanggaran atas: kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan atau laranganmenolak rupiah sebagaimana dimaksud dalam berlaku ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang mata uang. pelanggaran atas kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi nontunai sebagaimana dimaksud dalam (l)huruf dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis, kewajiban membayar, dan atau larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran. sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebesar (satu persen) dari nilai transaksi,denganjumlah kewajiban membayar paling banyaksebesar rp1. (satu miliar rupiah). pelanggaran atas kewajiban pencantuman harga barang dan atau jasa dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam dan kewajiban penyampaian laporan, keterangan, dan atau data sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.b ketentuan peralihan perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing selain perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam yang dibuat sebelum tanggal juli tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tertulis tersebut. perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada hanya berlaku untuk perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing untuk transaksi nontunai sebagaimana dimaksud dalam huruf perpanjangandan atau perubahan atas perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada harus tunduk pada peraturan bank indonesiamengenai kewajiban penggunaan rupiahuntuk transaksi nontunai sebagaimana dimaksud dalam hurufoleh seluruh warga negara indonesia. salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah rupiah sebagai mata uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan republik indonesia. rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah wilayah negara kesatuan republik indonesia. pengaturan kewajiban penggunaan rupiah wilayah negara kesatuan republik indonesia diperlukan untuk mendukung kestabilan nilai tukar rupiah yang merupakan bagian dari tujuan yang diamanatkan kepada bank indonesia dalam undang undang mengenai bank indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. dalam kondisi pasar valuta asing dalam negeri mengalami kelebihan permintaan valuta asing, penggunaan valuta asing untuk transaksi wilayah negara kesatuan republik indonesia akan memberikan tambahan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dimanakah ini berpotensi mengganggu stabilitas nilai rupiah. sejalan dengan kewenangan bank indonesia dalampengaturan terhadap rupiah maka diperlukan pengaturan mengenai kewajiban penggunaan rupiah wilayah negara kesatuan republik indonesia baik untuk transaksi tunai maupun transaksi nontunai. pengaturan kewajiban penggunaan rupiah wilayah negara kesatuan republik indonesia juga dimaksudkan untuk lebihmengefektifkan pelaksanaan ketentuan dalam undang undang mengenaimata uang yangdalam rangka mendukung perekonomian negara kesatuan republik indonesia, pengaturan kewajiban penggunaan rupiah wilayah negara kesatuan republik indonesia perlu tetap memperhatikan adanya kebutuhan penggunaan valuta asing dalam masyarakat yang diperkenankan berdasarkan undang undang. pengaturan kewajiban penggunaan rupiah wilayah negara kesatuan republik indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan bank indonesia ini telah disusun dengan memperhatikan undang undang, seperti undang undang mengenai perbankan, undang undang mengenai bank indonesia, undang undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, undang undang mengenai surat utang negara, undang undang mengenai perbankan syariah, undang undang mengenai surat berharga syariah negara, undang undang mengenai transfer dana, dan undang undang mengenai mata uang. penerapan kewajiban penggunaan rupiah wilayah negara kesatuan republik indonesiadilakukan dengan memperhatikankesiapan pelaku usaha, kontinuitas kegiatan usaha, kegiataninvestasi, dan pertumbuhan ekonominasional. ii. demirupiah dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank. cukup jelas. cukup jelas. contoh alat pembayaran secara nontunaiantara lance, billet giro, kartu kredit, kartu debit, kartu automated teller machine atm), dan uang elektronik. contoh mekanisme pembayaran secara nontunai antara lain melalui transfer dana. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf simpanan bank dalam bentuk valuta asing hanya dapat diselenggarakan oleh bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. transaksi terkait simpanan bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dapat berupa penyetoran dan atau penarikan valuta asing. huruf cukup jelas huruf meliputi antara lain: kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya, pasar uang antar bank dalam valuta asing, obligasi dalam valuta asing, sub debt dalam valuta asing, jual beli surat berharga dalam valuta asing, dan transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam undang undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaannya. huruf cukup jelas. huruf undang undang yang mengatur mengenai transaksilainnya dalam valuta asing antara lain undang undang mengenai bank indonesia, undang undang mengenai penanaman modal, dan undang undang mengenai lembaga pembiayaan ekspor indonesia. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kegiatan ekspor dan atau impor barang atau dari luar wilayah pabean republik indonesia adalah perdagangan barang antarnegara atau lintas negara. huruf yang dimaksud dengan kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara dalam bentuk pasokan lintas batas (cross border supply) adalah kegiatan penyediaan jasa dari wilayah suatu negara wilayahnegara lain seperti pembelian secara online (dalam jaringan) atau call center. yang dimaksud dengan kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara dalam bentuk konsumsi luar negeri (consumption abroad) adalah kegiatan penyediaan jasa luar negeri untuk melayani konsumen dari indonesia seperti warga negara indonesia yang kuliah luar negeri atau rawat rumah sakit luar negeri. kegiatan tambahan berkaitan dengan kegiatan ekspor dan atau impor barang yang dilakukan wilayah pabean republik indonesia melalui sarana pengangkutan kapal, pesawat, atau sarana angkut lainnya tidak dikategorikan sebagai kegiatan ekspor dan atau impor barang. kegiatan tambahan berkaitan dengan kegiatan ekspor dan atau impor barang antara lain meliputi: sandar kapal pelabuhan, bongkar muat kontainer, penyimpanan sementara kontainer pelabuhan, dan parkir pesawat bandara.setiappihak yang memiliki rupiah yang diragukan keasliannya tersebut dapat meminta klarifikasi kepada bank indonesia. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan proyek infrastruktur strategis adalah: proyek infrastruktur, dan dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang. cukup jelas. cukup jelas. pengawasan oleh bank indonesia terutama dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi nontunai. sedangkan pengawasan dan atau penegakan hukum terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi tunai dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. cukup jelas. huruf yang dimaksud kegiatan usaha penukaran valuta asing sesuai dengan peraturanperundang undangan antara lain kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang memiliki izin dari bank indonesia. huruf cukup jelas. koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain dapat dilakukan antara lain dengan aparat penegak hukum, dan otoritas yang berwenang. penetapan kebijakan oleh bank indonesia dilakukan dengan mempertimbangkanantara lain kesiapan pelaku usaha, kontinuitas kegiatan usaha, kegiataninvestasi, dan atau pertumbuhan ekonominasional. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. rekomendasi yang disampaikan oleh bank indonesia antara lain berupa rekomendasi untuk mencabut izin usaha atau menghentikan kegiatan usaha. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan perubahan atas perjanjian tertulis adalah perubahan yang terutama terkait dengan perubahan subjek dan atau objek pada perjanjian tertulis. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
perbankan. bi. pasar uang. syariahgendalian moneter khususnya pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan untuk yang berfungsi dengan baik, bahwa pengembangan pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah sebagai sarana pengelolaan risiko likuiditas diperlukan untuk mendukung ketahanan industri keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, bahwa untuk pengembangan pasar uang antarkan, alternatif pemenuhan kebutuhan likuiditas perbankan syariah melalui transaksi pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah perlu diperkaya dengan transaksi surat berharga syariah dengan cara penjualan surat berharga syariah dengan janji membeli kembali (purchase agreement)pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariahasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebutserta puas peserta puas terdiri atas bus, uus, dan atau bukuk hanya dapat melakukan penempatan dana. bab iii instrumen dan transaksi puas instrumen puas yang dapat ditransaksikan oleh peserta puas adalah instrumen yang telah diatur dalam surat edaran bank indonesia yang mengatur mengenai instrumen puas. peserta puas dilarang mentransmisikan instrumen puas yang belum diatur oleh bank indonesia. bus atau uus dapat mengajukan usulan instrumen puas selain yang telah diatur oleh bank indonesia. usulan instrumen puas sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis kepada bank indonesia. bus atau uus yang mengajukan usulan instrumen puas sebagaimana dimaksud pada harus terlebih dahuluusulan, yang antara lain mencakup karakteristik dan persyaratan instrumen puas, mekanisme transaksi, penyelesaian transaksi dan pelaporan. tata cara pengajuan usulan instrumen puas sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam surat edaran bank indonesia. bus atau uus hanya dapat menerbitkan instrumen puas setelah bank indonesia menerbitkan surat edaran bank indonesia yang mengatur mengenai instrumen puas sebagaimana dimaksud dalam peserta puas wajib menggunakan surat berharga syariah dalam transaksi repo syariah. dalam hal peserta puas melakukan transaksi purchase agreement atas surat berharga syariahpuas adalah transaksi repo syariah dengan tenor sampai dengan (satu) tahun. mekanisme transaksi repo syariah diatur denganmengatur mengenai pelaporan transaksi puas. bab pemeriksaan oleh bank indonesiapemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: pemeriksaan langsung, pemeriksaan bersama otoritas jasa keuangan, atau cc. menggunakan data hasil pemeriksaan otoritas jasa keuangan. dalam melakukan pemeriksaan kepada peserta puas, bank indonesia berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan. bab sanksi peserta puas yang tidak memenuhirp35. (tiga puluh lima juta rupiah). peserta puas yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan mendebat rekening giro rupiah peserta puas pada bank indonesiatransaksi puas. bab vmaret tentang pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah, dan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaanperbankan. bi. pasar uang. syardalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, salah satu cara pengendalian moneter yang dilakukan adalah pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan pelaksanaan operasi moneter syariah untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah. dalam pelaksanaannya, efektifitas operasi moneter syariah memerlukan pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi dengan baik. sehubungan dengan hal tersebut, ketersediaan alternatif instrumen dan mekanisme transaksi pada pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah menjadi penting untuk terus dikembangkan. peran industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, yang semakin meningkat dalam membiayai pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan pengelolaan likuiditas yang semakin baik. terbatasnya instrumen syariah untuk pengelolaan likuiditas pasar keuangan domestik akan meningkatkan urgensi perlunya pengembangan pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah. salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan alternatif pengelolaan likuiditas adalah dengan menambahkan mekanisme transaksi surat berharga syariah dengan cara purchase agreement (penjualan surat berharga syariah dengan janji membeli kembali). pada gilirannya, keberadaan pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi dengan baik diyakini berperan mendukung ketahanan industri keuangan syariah sebagai media pengelolaan risiko likuiditas. instrumen dan mekanisme transaksi pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah telah memperoleh fatwa dan atau opini syariah dari otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan atau opini syariah. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf bus dan uus melakukan penerimaan dana sebagai penerbit instrumen puas. huruf buk tidak dapat menerbitkan instrumen puas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. fatwa dewan syariah nasional merupakan salah satu bahan yang dipertimbangkan bank indonesia dalam menyetujui usulan instrumen puas yang diajukan. adanya fatwa dewan syariah nasional tidak serta merta mengakibatkan bank indonesia menyetujui usulan instrumen puas. cukup jelas. s5) surat edaran bank indonesia dalam ini adalah surat edaran yang mengatur mengenai puas. cukup jelas. yang dimaksud dengan surat berharga syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik oleh pemerintah maupun korporasi,yang dimaksud dengan korporasi adalah badan usaha selain bank yang berbadan hukum dan berdomisiltertulis memuat antara lain perintah penghentian transaksi atas instrumen puas yang belum diatur oleh bank indonesia. teguran tertulis tersebut dihembuskan kepada otoritas jasa keuangan. teguran tertulis memuat antara lain perintah penghentian transaksi repo syariah atau transaksi purchase agreement terkait. teguran tertulis tersebut |
perbankan bi. devisa. netto. bank umu bahwa dalam rangka mendukung kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan diperlukan percepatan pendalaman pasar keuangan, bahwa salah satu upaya untuk percepatan pendalaman pasar keuangan adalah melalui peningkatan fleksibilitas transaksi dan likuiditas pasar valuta asing domestik dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati hatian dalam perbankosisi devisa neto bank umu. bi. devisa. nettoumum dinamika perekonomian saat. salah satu upaya untuk memperkokoh kestabilan moneter dan sistem keuangan adalah pendalaman pasar keuangan, termasuk pendalaman pasar valuta asing domestik. pendalaman pasar valuta asing domestik dilakukan antara lain dengan memberikan ruang gerak yang memadai bagi perbankan untuk mengelola eksposur valuta asing dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati hatian dan manajemen risiko yang handal, sehingga dapat tercipta likuiditas dan efisiensi pasar valuta asing domestik yang sehat khususnya terkait dengan pengaturan kewajiban pemeliharaan posisi devisa neto setiap (tiga puluh) menit |
perbankan. bi. valuta asing. rupiah. bankvaluta asing terhadap rupiah, dan kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:, dapat menjadi underlying transaksi dari transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dalam rangka lindung nilaidian peraturan pelaksanaannyavaluta asing. rupiah. bank:cukup jelas.angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. |
perbankan. bi. valuta asing. rupiah. bank., valuta asing terhadap rupiah, dan penempatan dana pada bank (nostro) antara lain berupa tabungan, giro, deposito dan negotiate certificate deposit ncd) peraturan pelaksanaannya,perbankan. bi. valuta asing. rupiah. bank.,angkaangka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. |
perbankan. bi. moneter. pengawasan. pengatuoneter dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bank indonesia, menimbang bahwa dalam upaybahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, bank indonesia perlu melakukan pengaturan dan pengawasan bidang moneter terhadap orang perseorangan, bank, dan korporasi nonblok, bahwa pengaturan dan pengawasan moneter diperlukan untuk mencapai dan memelihara kestabilan moneter, memastikan efektivitas kebijakan moneter, mencegah dan mengurangi risiko bidang moneter, dan memastikan kepatuhan ketentuan bidangoneter. bab ketentuan umum dalam peraturan bank indonesia ini yang dimaksud dengan: kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh bank indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. setiap orang adalah orang perseorangan dan korporasi termasuk bank dan korporasi non bank.orporasi non bank adalah badan usaha selain bank dan badan lainnya. bab pengaturan moneter bank indonesia melakukan pengaturan moneter dalam rangka: mencapai dan memelihara stabilitas moneter, memastikan efektivitas kebijakan moneter, dan cc. mencegah dan mengurangi risiko bidang moneter. pengaturan moneter sebagaimana dimaksud dalam mencakup antara lain: suku bunga, nilai tukar: likuiditas: lalu lintas devisa: dan pasar uang dan pasar valuta asing. pengaturan sebagaimana dimaksud pada termasuk ketentuan mengenai pelaporan. ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan moneter sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan bank indonesia. setiap orang wajib mematuhi ketentuan bank indonesia bidang moneter. bab iii pengawasan moneter bank indonesia melakukan pengawasan moneter kepada setiap orang dalam rangka: memastikan kepatuhan terhadap ketentuan bidang moneter, dan mencegah dan mengurangi risiko bidang moneter. pengawasan moneter sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui: pengawasan tidak langsung, dan pemeriksaan. dalam rangka pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf setiap orang wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi dan atau keterangan yang diperlukan oleh bank indonesia. setiap orang wajib bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi dan atau keterangan yang disampaikan kepada bank indonesia. data, informasi dan atau keterangmeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf setiap orang wajib memberikan kepada pemeriksa: dokumen dan atau data yang diminta, informasi dan keterang, dan atau hal lain yang diperlukan dalam dan keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan. bab tindak lanjut pengawasan moneter setiap orang wajib melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan moneter yang dilakukan oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia dapat menyampaikan informasi dan atau rekomendasi hasil pengawasan moneter kepada otoritas lain, dalam hal terdapat hasil pengawasan moneter yang terkait dengan kewenangan otoritas lain. bab sanksi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam dan atau dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan bank indonesia yang terkait. setiap orang yang melanggar ketentuan dalam dan atau dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. setiap ororang perseorangan dan korporasi non bank tetap melanggar ketentuan dalam dan atau bank indonesiadalam hal setelah dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam bank tetap melanggar ketentuan dalam dan atau bank dapat dikenakan sanksi berupa: pembatasan dan atau larangan keikutsertaan dalam operasi moneter, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu apik)menjadi ditangguhkan (suspended), dan atau penghentian sementara dalam sistem kliring nasional bank indonesia, bank indonesia menyampaikan informasi kepada ojk mengenai pengenaan sanksi kepada bankcc. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi yang berwenangmoneter. pengawasan. pengatumoneter umum sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang bank indonesia sebagaimana yangkebijakan bank indonesia ditujukan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. dalam mencapai tujuannya, sebagai otoritas moneter bank indonesia diberikan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. dalam pelaksanaan tugas tersebut, bank indonesia diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengawasi korporasi, termasuk bank, korporasi non bank, dan orang perseorangan. hal ini mengingat korporasi dan orang perseorangan berperan sangat penting dalam menentukan perkembangan indikator moneter, diantaranya inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas. pengaturan moneter oleh bank indonesia dimaksudkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan moneter, memastikan efektivitas kebijakan moneter, serta mencegah dan mengurangi risiko bidang moneter. pengawasan moneter oleh bank indonesia merupakan konsekuensi dari tugas bank indonesia dalam mengatur kebijakan moneter. pengawasan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan penilaian kesehatan keuangan korporasi dan orang perseorangan, melainkan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan bank indonesia, dan mencegah serta mengurangi risiko bidang moneter. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan stabilitas moneter adalah suatu kondisi dimana inflasi berada dalam sasarannya dan nilai tukar bergerak sesuai dengan kondisi fundamentalnya, serta didukung oleh kondisi lainnya yang favorable. kondisi yang favorable ini ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti neraca pembayaran yang sehat, level suku bunga dan likuiditas yang cukup, kondisi sistem keuangan yang stabil, kondisi sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar serta pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal yang berkesinambunganhuruf termasuk dalam pengaturan suku bunga meliputi: suku bunga kebijakan, suku bunga instrumen operasi moneter, dan suku bunga lainnya. huruf termasuk dalam pengaturan nilai tukar antara lain meliputi: jual beli valuta asing, penempatan valuta asing bank indonesia, dan monitoring transaksi valuta asing. huruf termasuk dalam pengaturan likuiditas antara lain meliputi: likuiditas pasar uang antar bank pub) dan pasar uang antar bank syariah puas):, giro wajib minimum (primer dan sekunder), kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dan transaksi antar pelaku pasar uang. huruf termasuk dalam pengaturan lalu lintas devisa antara lain meliputi: devisa hasil ekspor, utang luar negeri, eksposur risiko valuta asing, remitansi: pembawaan valuta asing dari dan luar negeri, penukaran valuta asing, transaksi dalam negeri yang menggunakan valuta asing, minimum holding period sertifikat bank indonesia, dan unremunerated reserve requirement. huruf termasuk dalam pengaturan pasar uang dan pasar valuta asing antara lain meliputi: pelaku yang dapat bertransaksi pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk perizinan pialang pasar uang ppu) dan kegiatan usaha penukaran valuta asing kurva) nonblok, instrumen yang dapat ditransaksikan pasar uang, termasuk karakteristik instrumen, transaksi pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk mekanisme dan jenis transaksi dan penerapan prinsip kehati hatian, mekanisme penetapan suku bunga acuan jakarta interbank offered rate) dan nilai tukar acuan jakarta interbank spot dollar rate): dan pengembangan infrastruktur, termasuk penyelesaian transaksi, ketatausahaan transaksi, dan sistem yang digunakan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pengawasan juga ditujukan untuk mendeteksi berbagai risiko yang dapat membahayakan stabilitas moneter. cukup jelas. data, informasi, dan atau keterangan yang diperoleh, digunakan bank indonesia untuk menilai, mencegah, dan mengurangi risiko bidang moneter. cukup jelas. cukup jelas. dokumen dan atau data yang diminta oleh pemeriksa termasuk kebijakan, peraturan, dan atau standard operating procedure sop), dalam bentuk hardcore, softcopy, atau bentuk lainnya. akses terhadap sistem informasi antara lain mencakup pemeriksaan terhadap aplikasi, sistem pelaporan, dan jaringan yang terkait cakupan pemeriksaanyang dimaksud dengan otoritas lain adalah antara lain otoritas jasa keuangan dan kementerian keuangan c.g. direktorat jenderal bea dan cukai dan direktorat jenderal pajak. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf sanksi yang terkait dengan pembatasan atau larangan keikutsertaan dalam operasi moneter antara lain mencakup penghentian sementara dari kegiatan operasi pasar terbuka opt) dan standing facilities sf). huruf contoh penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan apik antara lain pembatasan ekspansi penerbitan kartu kredit kepada nasabah baru. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. penyampaian informasi kepada ojk dapat berupa tembusan surat pengenaan sanksi terhadap bank. cukup jelas. cukup jelas. |
perbankan. bi. transfer dana. kliring. berjadwalsistem pembayaran yang telah berlangsung saat ini diperlukan penyelenggaraan kliring antar bank yang efisien, lancar, dan aman: bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kliring antar bank yang efisien, lancar, dan aman diperlukan perluasan akses kepesertaan dalam sistem kliring nasional bank indonesia yang tidak terbatas pada bank, penambahan jasa layanan sistem kliring nasional bank indonesia dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat atas transaksi yang bersifat rutin, serta peningkatan perlindungan nasabah pengguna layanan dalamransfer dana dan kliring berjadwal olehtidak dapat digunakan untuk transaksi lainnya dan tidak dapat dipindahkan rekening surat berharga lainnya sampai dengan setelan dana atas layanan kliring debit dan layanan penagihan reguler dilakukan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan resund debit diatur dalam surat edaran bank indonesia. bagian ketiga penambahan resund kredit dan resund debitdandan atau dke penagihdalam hal peserta tidak melakukan penambahan resund kredit sebagaimana dimaksud dalam dan atau tidak melakukan penambahan resund debit sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara maka dke yang tidak didukung oleh resund kredit dan atau resund debit yang cukup dibatalkan oleh sistem. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan waktu penambahan resund kredit dan resund debit diatur dalam surat edaran bank indonesia. bagian keempat pengembalian resund kredit dan atau resund debit men dana plu dan atau rekening setelapengembalian surat berharga (collateral resund) yang telah disediakan untuk resund debit dilakukan oleh peserta yang bersangkutan. ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian dana tunai (cash resund) dan surat berharga (collateral resund) diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab layanan transfer dana bagian kesatu jenis transfer dana jenis transfer dana yang dapat diperhitungkan dalam layanan transfer dana adalah transfer dana yang berasal dari: perintah transfer dana dari peserta kepada peserta lainnya, perintah transfer dana dari peserta kepada nasabah peserta lainnya dan sebaliknya, dan perintah transfer dana dari nasabah peserta kepada nasabah peserta lainnya. bagian kedua pelaksanaan perintah transfer dana dalam hal nasabah menggunakan layanan transfer danatransfer dana sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara. dalam membuat dke transfer danatransfer dana, penyelenggara melakukan perhitungan untuk masing masing peserta berdasarkan dke transfer danatransfer danaan dana dalam layanan transfer danapadaketentuan sebagaimana dimaksud pada dan tidak berlaku untuk penerusan dana kepada nasabah penerima yang tidak memiliki rekening peserta penerimavii layanan kliring warkat debit bagian kesatu jenis kegiatan layanan kliring warkat debit terdiri atas (dua) kegiatan yaitu:kesatuan siklus dalam layanan kliring warkat debit. bagian kedua jenis transfer debit jenis transfer debit yang dapat diperhitungkan dalam layanan kliring warkat debit adalah transfer debit yang berasal dari warkat debit. warkat debit sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: cek: billet giro, cc. nota debit, dan warkat debit lainnya yang disetujui oleh penyelenggara untuk dikeringkan. warkat debit sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dikeringkan wilayah kliring yang terdapat kantor peserta yang menerbitkan warkat debit. warkat debit sebagaimana dimaksud pada wajib dicetak perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang telah memperoleh izin dari lembaga yang berwenang. warkat debit sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara. ketentuan lebih lanjut mengenai warkat debit diatur dalam surat edaran bank indonesia. bagian ketiga pelaksanaan perintah transfer debit dalam menerima warkat debit dari nasabah yang akan dikeringkan dalam layanan kliring warkat debit, peserta pengirim harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. dalam hal peserta pengirim melakukan pengaksesan untuk mengkliringkan warkat debit, peserta pengirim harus membuat dke warkat debit sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara. dalam membuat dke warkat debitwarkat debit sebagaimana dimaksud dalam pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya warkat debitwarkat debitengiriman dke warkat debit sebagaimana dimaksud dalam harus disertai dengan penyampaian warkat debit kepada kantor peserta penerima dimana warkat debit tersebut dikeringkan. penyampaian warkat debit sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan mekanisme pertukaran warkat debit yang diselenggarakan oleh kantor bank indonesia atau pihak selain kantor bank indonesia. dalam pertukaran warkat debit sebagaimana dimaksud pada kantor bank indonesia atau pihak selain kantor bank indonesia bertanggung jawab: menyusun kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan pertukaran warkat debit, menjaga kelancaran pelaksanaan pertukaran warkat debit, cc. mengelola administrasi kepesertaan pertukaran warkat debit, menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pertukaran warkat debit: menyediakan fasilitas penyelesaian permasalahan dalam proses warkat debit, dan atau menyediakan fasilitas kontingensi bagi peserta pada saat terjadi keadaan tidak normal dan atau keadaan darurat. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertukaran warkat debit diatur dalam surat edaran bank indonesia. pihak selain kantor bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam yang akan melaksanakan pertukaran warkat debit suatu wilayah kliring harus memperoleh persetujuan dari penyelenggara. penyelenggara dapat memberikan bantuan keuangan kepada pihak selain kantor bank indonesia yang melaksanakan pertukaran warkat debit. ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah kliring, persetujuan terhadap pihak selain kantor bank indonesia yang akan melaksanakan pertukaran warkat debit, dan bantuan keuanganwarkat debitkliring warkat debitkliring warkat debitwarkat debit dan atau warkat debit yang diterima pada kliring penyerawarkat debit dan atau warkat debit yang tidak memenuhi syarat untuk diperhitungkan maka peserta penerima menolak dke warkat debit dan atau warkat debit dalam kliring pengembaliwarkat debit dan atau warkat debitwarkat debit dan atau warkat debit yang diterima maka peserta pengirim wajib meneruskan dana rekening nasabah penerimaviii layanan pembayaran reguler bagian kesatu jenis transfer dana jenis transfer dana yang dapat diperhitungkan dalam layanan pembayaran reguler adalah transfer dana yang berasal dari: perintah transfer dana dari (satu) peserta pengirim kepada beberapa nasabah peserta penerima, perintah transfer dana dari beberapa nasabah peserta pengirim kepada (satu) peserta penerima, perintah transfer dana dari (satu) nasabah peserta pengirim kepada beberapa nasabah peserta penerima, dan perintah transfer dana dari beberapa nasabah peserta pengirim kepada (satu) nasabah peserta penerima. bagian kedua pelaksanaan perintah transfer dana dalam hal nasabah menggunakan layanan pembayaran regulerpembayaran sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara. dalam membuat dke pembayarmbayaranmbayarpembayaran, penyelenggara melakukan perhitungan untuk masing masing peserta berdasarkan dke pembayarmbayaran reguler men dana dalam layanan pembayaran regulerpembayaranpembayaransegera setelah pelaksanalayanan penagihan reguler bagian kesatu jenis kegiatanpelaksanaan setelan dana dilakukan melalui bank pembayar. layanan penagihan reguler terdiri atas (dua) kegiatan yaitu: penyerahan tagihan, dan pengembalian tagihan. kegiatan penyerahan tagihan dan pengembalian tagihan sebagaimana dimaksud pada merupakan kesatuan siklus dalam layanan penagihan reguler. bagian kedua jenis transfer debit jenis transfer debit yang dapat diperhitungkan dalam layanan penagihan reguler adalah transfer debit yang berasal dari perintah transfer debit dari (satu) nasabah peserta pengirim kepada beberapa nasabah peserta penerima. bagian ketiga pelaksanaan perintah transfer debit peserta pengirim wajib membuat perjanjian dalam rangka pelaksanaan perintah transfer debit sebagaimana dimaksud dalam dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. dalam hal peserta pengirim melakukan pengaksesan atas perintah transfer debit, peserta pengirim harus membuat dke penagihan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara. dalam membuat dke penagihnagihan sebagaimana dimaksud dalam pada tanggal yang sama dengan tanggal yang tercantum dalam perjanjiannagihpenagihnagihan regulerpenagihan regulerpenagihan yang diterima pada kegiatan penyerahan tagipenagihan yang tidak memenuhi syarat untuk diperhitungkan maka peserta penerima menolak dke penagihan dalam kegiatan pengembalian tagihpenagihanpenagihan yang diterima maka peserta pengirim wajib meneruskan dana rekening nasabahwaktu operasional seni penyelenggaraan seni dilakukan pada waktu operasional yang ditetapkan oleh penyelenggara. waktu operasional sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: hari operasional, jam operasional, cc. jam layanan, dan periode waktu kegiatan. peserta wajib melakukan kegiatan operasional seni sesuai dengan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada penyelenggara dapat melakukan perubahan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada peserta hanya dapat mengajukan permohonan perubahan periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf ketentuan lebih lanjut mengenai waktu operasional diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab biaya dalam penyelenggaraan seni penyelenggara menetapkan jenis dan besarnya biaya dalam penyelenggaraan seni. penyelenggara dapat membebaskan biaya dalam penyelenggaraan seni apabila terjadi keadaan tidak normal dan atau keadaan darurat. penyelenggara dapat menetapkan batas biaya paling banyak yang dikenakan peserta kepada nasabah. penyelenggara dapat meminta kepada peserta untuk menyampaikan besarnya biaya yang dikenakan oleh peserta kepada nasabah dalam penyelenggaraan seni. penyelenggara dapat mengumumkan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada kepada masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai biaya dalam penyelenggaraan seni diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab xii penanganan dalam keadaan tidak normal dan atau keadaan darurat dalam hal terjadi keadaan tidak normal pada penyelenggaraan senidke penyelenggara maka pengiriman dkexiii pembebasan tanggung jawab penyelenggara dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan atau keadaan darurat, penyelenggara dibebaskan dari segala tuntutan kerugian yang timbul dan atau yang akan timbul yang dialami peserta atau pihak ketiga. bab xiv pemantauan kepatuhan penyelenggara melakukan pemantauan kepatuhan: peserta: dan pihak selain kantor bank indonesia yang melaksanakan pertukaran warkat debit, terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara., peserta sebagaimana dimaksud pada huruf wajib: menyampaikan laporan berkala, memberikan data, informasi, dan atau dokumen yang diperlukan penyelenggara terkait penyelenggaraan seni,eni, dan kegiatan operasional peserta, dan menindaklanjuti hasil pemantauan yang dilakukan oleh penyelenggara. dalam rangka pelaksanaan pemantauan kepatuhan, pihak selain kantor bank indonesia yang melaksanakan pertukaran warkat debit sebagaimana dimaksud pada huruf harus menyampaikan laporan berkala kepada penyelenggara. dalam rangka pemantauan, penyelenggara dapat meminta peserta sebagaimana dimaksud pada huruf untuk melakukan pengujian terhadap infrastruktur peserta yang digunakan dalam operasional seni.diatur dalam surat edaran bank indonesia. penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilaku, peserta tetap wajib menyampaikan laporan berkala paling lama (tiga puluh) hari sejak batas waktu penyampaian laporan berkala yang ditetapkan penyelenggara. ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu penyampaian laporan berkala diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab ketentuan lain lain penyelenggara kliring lokal beralih fungsi menjadi pihak yang melakukan pertukaran warkat debit. implementasi penyelenggaraan seni dilakukan secara bertahap. ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan implementasi penyelenggaraan seni diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab xvi sanksi peserta yang tidak memenuhi kewajiban menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan seniiga pulginformasikan biaya transaksi dalam penyelenggaraan seninyediakan resund debit atau menyediakan resund debit namun kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi berupa: kewajiban membayar sebesar rp5. (lima juta rupiah), dalam hal tidak tersedianya atau kurangnya resund debit dikarenakan kelalaian peserta: atau penurunan status kepesertaan dalam hal peserta tidak mampu menyediakan resund debit. apabila dalam jangka waktu (enam) bulan sejak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf peserta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam sebanyak (enam) kali, peserta dapat dikenakan sanksi berupa penurunan status kepesertaan. peserta yang tidak melakukan penambahan resund kredit dalam layanankredit dalam layanan pembayarkliringwarkat debitpenagihmbayanagihrimkan dke transfer dana kepada pesertaerima yang tidak melakukan penerusan dana kepada nasabah mencetak warkat debit perusahaan percetakan dokumen sekuriti sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. peserta yang menerbitkan warkat debit tidak sesuai denganpeserta tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada sehingga mengganggu proses pertukaran warkat debit secara otomasi, kantor bank indonesia atau pihak selain kantor bank indonesia dapat tidak memproses warkat debit peserta dalam pertukaran warkat debit. dalam hal terjadi penolakan atas dke warkat debit dan atau warkat debit sebagaimana dimaksud dalam yang didasarkan pada alasan tertentu, peserta pengirim, peserta penerima, nasabah peserta pengirim, atau nasabah peserta penerima dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rp100. (seratus ribu rupiah) per dke warkat debit yang ditolak. ketentuan lebih lanjut mengenai alasan tertentu penolakan dke warkat debit dan atau warkat debit yang dikenakan sanksi dan pihak yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada serta pihak yang mengenakan sanksi diatur lebih lanjut dalam surat edaran bank indonesia. peserta yang tidak memberikan data, informasi, dan atau dokumen terkait penyelenggaraan seniujpenurunan status kepesertaan. peserta yang terlambat menyampaikan laporan berkalapelapordikenakan sanksi penurunan status kepesertaan. bab xli tentang sistem kliring nasional bank indonesia, dan peraturan bank indonesia nomor pbi tanggal maret, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ketentuan mengenai sanksi pelanggaran atas: pembuatan dke transfer dana khusus untuk pengisian kode kota asal sebagaimana dimaksud dalam pembuatan dke warkat debit khusus untuk pengisian kode kota asaldan pelaksanaan setelan dana dilakukan melalui bank penerus. setel men dana adalah kegiatan pendekatan dan pengeditan rekening setel mesebagaimana dimaksud dalam pembuatan dke pembayaran khusus untuk pengisian kode kota asal sebagaimana dimaksud dalam pembuatan dke penagihan khusus untuk pengisian kode kota asal sebagaimana dimaksud dalam batas waktu pengiriman dke transfer dana kepada peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam dab prinsip penyelenggaraan penyelenggaraan seni terdiri atas (empat) layanan yaitu: men dana sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan prinsip pembah men dana sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan prinsip same day settlement. bab iii penyelenggara dalam penyelenggaraan seni, penyelenggara melakukan paling kurang hal hal sebagai berikut: menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan seni, menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan seni, melaksanakan kegiatan operasional seni, melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan seni, dan melakukanhal hal yang dilakukan oleh penyelenggara dalam penyelenggaraan seni diatur dalam surat edaran bank indonesia. penyelenggara dapat menetapkan batas nilai nominal transaksi yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan seni. ketentuan lebih lanjut mengenai batas nilai nominal transaksi diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab kepesertaan bagian kesatu peserta pihak yang dapat menjadi peserta yaitu: bank indonesia, bank: dan penyelenggara transfer dana selain bank. dalam hal pesertaenierdasarkan jenis kepesertaan, peserta sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: plu, pla: atau ptl. untuk menjadi plu, pla, atau ptl sebagaimana dimaksud pada pesertkepesertaan dalam penyelenggaraan seni diatur dalam surat edaran bank indonesia. pla sebagaimana dimaksud dalam huruf harus menunjuk plu sebagai bank pembayar. ptl sebagaimana dimaksud dalam huruf harus menunjuk plu sebagai bank penerus. plu sebagai bank penerus sebagaimana dimaksud padsebagai bank penerus diatur dalam surat edaran bank indonesia. berdasarkan jenis kepesertaan,hanya dapat menjadi plu, bank hanya dapat menjadi plu, dan penyelenggara transfer dana selain bank hanya dapat menjadi pla atau ptl. berdasarkan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam keikutsertaandapat mengikuti seluruh layanan dalam penyelenggaraan seni: bank harus mengikuti seluruh layanan dalam penyelenggaraan seni: dan penyelenggara transfer dana selain bank hanya dapat mengikuti layanan transfer dana dan atau layanan pembayaran regular. penyelenggara transfer dana selain bank yang dapat ikut serta dalam layanan pembayaran reguler sebagaimana dimaksud pada huruf hanya penyelenggara transfer dana selain bank yang mengelola rekening nasabah. dalam hal diperlukan, hubungan hukum antara penyelenggara dengan peserta dalam rangka penyelenggaraan seni dapat diatur dalam perjanjian. bagian kedua status dan perubahan status peserta dalam penyelenggaraan seni, berlaku (empat) jenis status kepesertaan yaitu: aktif: ditangguhkan, dibekukan, dan ditutup. dalam hal status peserta berubah menjadi ditutup sebagaimana dimaksud pada huruf peserta harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul dalam penyelenggaraan seni. penyelenggara dapat mengubah status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi oleh penyelenggara, dilakukan karena adanya perubahan status kepesertaan dalam sistem bi rtgs, dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan peserta, dan atau dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari peserta yang bersangkutan. perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada dapat diberlakukan terhadap seluruh atau sebagian kegiatan dalam layanan seni. perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dapat berupa perubahan status dari: aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya, aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya, cc. ditangguhkan menjadi dibekukan atau sebaliknya, aktif menjadi ditutup, ditangguhkan menjadi ditutuppadabagian ketiga kewajiban peserta dalam penyelenggaraan seni, peserta wajib: menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan seni, bertanggungjawab atas kebenaran dke dan seluruh informasi yang dikirim peserta kepada penyelenggara melalui seni, melaksanakan perjanjian dengan penyelenggara apabila diperlukan dalam rangka penyelenggaraan seni, menginformasikan biaya transaksi melalui seni kepada nasabah secara transparan, memberikan data dan informasi terkait penyelenggaraan seni kepada bank indonesia, mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh asosiasi sistem pembayaran yang telah disetujui oleh bank indonesia, dan mematuhi ketentuan lain terkait operasionalkewajiban peserta dalam seni diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab resund bagian kesatu resund kredit peserta wajib menyediakan resund kredit sesuai waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara. dalam melakukan kewajiban penyediaan resund kredit sebagaimana dimaksud pada berlaku ketentuan sebagai berikut: untuk plu, penyediaan resund kredit dilakukan oleh peserta yang bersangkutan, dan untuk pla, penyediaan resund kredit dilakukan melalui plu yang ditunjuk sebagai bank pembayar. resund kred dan pla. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan resund kredit diatur dalam surat edaran bank indonesia. bagian kedua resund debit peserta wajib menyediakan resund debit sesuaidapat berupa: dana tunai (cash resund), dan atau surat berharga (collateral resund). dana tunai (cash resund) sebagaimana dimaksud pada hurufsurat berharga (collateral resund) sebagaimana dimaksud pada huruf ditatausahakan pada bank indonesia scripless securities settlement system dalam rekening surat berharga masing masing plu yang digunakan khusus untuk menampung surat berharga (collateral resund). penyelenggara menatausahakan dana tunai (cash resund) sebagaimana dimaksud pada dan surat berharga (collateral resund) sebagaimana dimaksud pada pada seni untuk masing masing plu. surat berharga (collateral resund) sebagaimana dimaksud pada |
perbankan. bi. transfer dana. kliring. berjadwal. dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, bank indonesia menyelenggarakan kliring antarkan. infrastruktur yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring antarkan adalah sistem kliring nasional bank indonesia seni). untuk lebih meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kelancaran serta untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan nasional dengan memperhatikan perluasan akses dan kepentingan nasional, bank indonesia memandang perlu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan seni yang telah digunakan sejak melalui penyempurnaan penyelenggaraan seni. pokok pokok penyempurnaan dalam penyelenggaraan seni adalah sebagai berikut: perluasan akses kepesertaan yang tidak terbatas pada bank umum saat ini kepesertaan seni terbatas pada bank umum sehingga transfer dana melalui seni belum dapat sepenuhnya menjangkau masyarakat baik yang belum memiliki rekening maupun masyarakat yang berada daerah terpencil. berkenaan dengan hal tersebut, bank indonesia memandang perlu menetapkan kebijakan untuk memperluas akses kepesertaan seni kepada penyelenggara transfer dana selain bank untuk mendorong masyarakat dapat melakukan transfer dana melalui seni seluruh wilayah indonesia secara aman, murah, dan efisien. hal ini juga selaras dengan undang undang tentang transfer dana dimana penyelenggara transfer dana tidak terbatas pada bank. penambahan jasa layanan untuk transaksi yang bersifat rutin dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas layanan transaksi yang bersifat rutin seperti pembayaran atau penagihan listrik, telepon, air, dan pembayaran gaji dilakukan penambahan layanan dalam penyelenggaraan seni berupa layanan pembayaran reguler dan layanan penagihan reguler. kedua jenis layanan baru ini untuk memfasilitasi pembayaran penagihan rutin yang sudah mulai tumbuh namun masih terbatas pada praktek perbankan, sehingga selanjutnya dapat menjadi transaksi dari ke seluruh peserta melalui seni. sentralisasi penyelenggaraan layanan kliring warkat debit saat ini penyelenggaraan kliring debit dilakukan secara desentralisasi yang tersebar wilayah kliring indonesia. untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan seni, layanan kliring warkat debit dilakukan secara sentralisasi. peningkatan perlindungan kepada nasabah peserta seni dalam rangka perlindungan kepada nasabah peserta seni, dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai: kewajiban dan tanggung jawab peserta pengirim dalam meneruskan perintah transfer dana melalui seni, kewajiban dan tanggung jawab peserta penerima untuk meneruskan dana kepada nasabahnya, dan penetapan batas biaya paling banyak yang dikenakan oleh peserta kepada nasabah. selain itu, dalam rangka mempercepat efektivitas dana kepada nasabah penerima, pelaksanaan setelan dana akan dilakukan lebih dari (satu) kali dalam (satu) hari operasional seni. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.cukup jelas. s5) cukup jelas.warkat debitkliring pengembalian adalah kegiatan untuk memperhitungkan dke warkat debit yang diperhitungkan dalam kliring penyerahan namun ditolak oleh peserta penerima berdasarkan alasan alasan yang ditetapkan oleh penyelenggara. cukup jelas. cukup jelaspeserta atau atas beban peserta. huruf yang dimaksud denganhuruf yang dimaksud dengan nota debit adalah warkat debit yang digunakan untuk menagih dana kepada peserta lain untuk untung nasabah peserta atau peserta yang menyampaikan nota debit tersebut. hurufntara lain kitab undang undang hukum dagang, ketentuan yang mengatur mengenai billet giro,ngkliringkan warkat debit. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. mekanisme pertukaran warkat debit suatu wilayah dapat dilakukan secara otomasi atau manual. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. perhitungan dalam layanan kliring warkat debit untuk masing masing peserta merupakan off setting atas dke warkat debit pada kliring penyerahan dengan dke warkat debit pada kliring pengembalian. dukungan dana dapat bersumber dari: confirmed outgoing yaitu dke warkat debitcukup jelas. cukup jelas. perhitungan dalam layanan pembayaran reguler merupakan selisih antara total dana yang dimiliki peserta dengan total nominal batch dke pembayaran yang dikirim oleh peserta. dukungan danatagihan adalah kegiatan untuk memperhitungkan dke penagihanpengembalian tagihan adalah kegiatan untuk memperhitungkan dke penagihan yang diperhitungkan dalam penyerahan tagihan namun ditolak oleh peserta penerima berdasarkan alasan yang ditetapkan oleh penyelenggara. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan perjanjian adalah perjanjian antara peserta pengirim dengan billing company untuk menagih kepada peserta penerima yang telah menerima kuasa pendekatan rekening dari nasabah peserta penerima yang mempunyai kewajiban pembayaran tagihan kepada billing company. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. perhitungan dalam layanan penagihan reguler untuk masing masing peserta merupakan hasil offsetting antara dke penagihan pada kegiatan penyerahan tagihan dengan dke penagihan pada kegiatan pengembalian tagihan. dukungan dana dapat bersumber dari: confirmed outgoing yaitu dke penagihanseni. huruf yang dimaksud dengan yseni pada setiap hari operasional. huruf yang dimaksud dengan yam layanan adalah jam yang ditetapkan penyelenggara untuk setiap layanan dalam seni, seperti jam layanan transfer dana dan jam layanan kliring warkat debitoperasional setiap layanan dalam seni, seperti periode waktu pengiriman dke dan periode waktu penyediaan resund, adanya perubahan jam operasional sistem bi rtgs dan atau bank indonesia scripless securities settlement system, adanya permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan dari peserta, adanya permohonan perpanjangan jam layanan kliring warkat debit suatu wilayah pertukaran warkat debit dari kantor bank indonesia dan atau pihak selain kantor bank indonesia yang melaksanakan pertukaran warkat debit, dan atau alasan lain dalam rangka menjaga kelancaran sistem pembayaran. alasan perubaheni antara lain biaya proses dke dan biaya penggunaan sarana kontingensi lokasi penyelenggara. yang dimaksud dengan membebaskan biaya dalam penyelenggaraan seni adalah membebaskan biaya tertentu pada saat keadaan tidak normal dan atau keadaan darurat. penetapan batas biaya paling banyak yang dikenakan oleh peserta kepada nasabah dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen. cukup jelas. pengumuman besarnya biaya kepada masyarakat dilakukan dalam rangka perlindungan konsumencukup jelas. pengujian infrastruktur dilakukanpembayarananggota komisaris, anggotapenyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh bank indonesia dalam peraturan bank indonesia. ii. demi cukup jelas. cukup jelas.hrinsip setelan dana yang diterapkan pada tingkat peserta yaitu: dalam layanan transfer dana, setel men dana dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya dke transfer dana oleh penyelenggara. cukup jelas. cukup jelas. pengenaan sanksi atas penolakan dke warkat debit dalam ini dimaksudkan untuk menjaga integritas warkat debit sebagai alat pembayaran nonit sesuaiit tersebut. contoh alasan penolakan warkat debit antara lain saldo tidak cukup, rekening telahlayanan kliring warkat debit, setel men dana dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya dke warkat debit pada kliring pengembalian oleh penyelenggara. dalam layanan pembayaran reguler, setel men dana dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya dke pembayaran oleh penyelenggara. dalam layanan penagihan reguler, setel men dana dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya dke penagihan pada kegiatan pengembalian tagihan oleh penyelenggara. huruf ketentuan dan prosedur penyelenggaraan seni antara lain meliputi ketentuan dan prosedur penyelenggaraan seni dalam keadaan normal, keadaan tidak normal, dan atau keadaan darurat. huruf yang dimaksudsistem sentral kliringeni antara lain dilakukan dengan menyusun standar layanan minimum penyelenggaraan seni,fer dana dan kliring berjadwal oleh bank indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan transaksi melalui seni dalam rangka perlindungan kepada nasabah peserta seni. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penunjukan bank pembayar oleh pla dilakukan dalam rangka pelaksanaan setel men dana, penyediaan dan pengembalian resund, dan pembayaran kewajiban dalam penyelenggaraan seni. penunjukan bank penerus oleh ptl dilakukan dalam rangka pengiriman dan penerimaan dke, setelan dana, penyediaan dan pengembalian resund, dan pembayaran kewajiban dalam penyelenggaraseni sesuai jenis kepesertaan yang bersangkutan. huruf yang dimaksud dengan status ditangguhkan adalah peserta dibatasi kegiatannya dalam layanan senilayanan seniseni dan tidak dapat diaktifkan kembali sebagai peserta.permintaan tertulis dari lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan peserta didasarkan antara lain atas pertimbangan sebagai berikut, dan atau pembekuan kegiatan usaha peserta, pencabutan izin usaha, putusan kepailitan dan atau likuidasi. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. perubahan status kepesertaan atas permintaan tertulis dari peserta antara lain karenacukup jelas. huruf untuk menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan seni, peserta antara lain melakukan hal hal sebagai berikut: menetapkaeni, termasuk prosedur pengamanan penggunaan seni lingkungan internal peserta, melakukan pemeriksaan internal yang menjamin keamanan operasional seni, melakukan security audit, dan memiliki pedoman business continuity plan atau disaster recovery plan. huruf untuk kebenaran dke, peserta melakukan pengiriman dke berdasarkan perintah transfer dana dan perintah transfer debit sesuai format yang diatur oleh masing masing peserta, atau berdasarkan warkat debit, termasuk menyampaikan data dan informasi yang benar. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan biaya transaksi adalah biayayang dimaksud dengan data dan informasi terkait penyelenggaraan seni adalah semua data dan informasi sehubungan dengan penyelenggaraan seni oleh peserta. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan ketentuan lain antara lain ketentuan mengenai dokumen perusahaan dan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai transfer dana. cukup jelas. cukup jelas. huruf kewajiban penyediaan resund kredit oleh plu termasuk untuk memenuhi kewajiban penyediaan resund kredit bagi ptl apabila plu yang bersangkutan bertindak sebagai bank peneruengan bank indonesia, ketatausahaan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, ketatausahaan transaksi pasar keuangan, dan ketatausahaan surat berharga dalam rangka fasilitas likuiditas intrahari, yang dilakukan secara elektron dan nasabah yang tidaklaksanakan atau memenuhi perintah transfer dana. cukup jelas. cukup jelas. perhitungan dalam layanan transfer dana merupakan selisih antara total dana yang dimiliki peserta dengan total nominal batch dke transfer dana yang dikirim oleh peserta. dukungan dana dapat |
midgu badanee, tayan taat tera patin bean ihilescerangi pada tapai mup tekian maa nan onar ana nan nan nani ema dalaman anal baal maa sal tam ml task mal mal uml "asal wal tawa at| sal aml ef emo o aal oo met) v hamil mes : g6#t i3.i: i r33 bel mi an| soo sal i ex$iif si io isi " $ : :s toko t hhg heo mnttd agus d.w. martowardojo |
mid lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. devisa. bank. nasabah. lalu lintas. pemantau: cc.:yang melakukan pengaksesan perintah transfer dana untuk transaksi lld tanpa dilengkapi dokumen pendukung dari nasabah sebagaimana dimaksud dalam dikenakannasabah yang dinyatakan tidak menyampaikan keterangan, data, dan atau dokumen pendukung dengan benar kepada bank sebagaimana dimaksud dalam dikenakansebesar rp50. (lima puluh juta rupiah) untuk setiap perintah transfer dana. selain dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada nasabah yang dinyatakan tidak menyampaikan dokumen pendukung dengan benar kepada bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberitahuan kepada instansi terkait. bank atau nasabah yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam danilakukan dengan ketentuan: bank atau nasabah mengajukan permohonan pembebaspembebanb ketentuan lain lain (l) bank yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan keterangan, datasehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian laporan lldbanketentuan pelaksanaan darikeharusan penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam berlaku setelah diterbitkannya ketentuan pelaksanaan dari peraturan bank indonesia ini. ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan mulai berlaku untuk data bulan maret yang disampaikan bulan aprilmenu tusudan beroperasi indonesia, dan surat berhargaluar negeri, dan ekuitas dari bukan penduduklaporan kegiatan lld yang selanjutnya disebut, termasuk laporan yang berupa laporan lld nihilperiode laporan yang selanjutnya disingkaingkamasa penyampaian koreksi laporan yang selanjutnya disingkat pkl adalah periode penyampaian koreksi laporan lld dari tanggal sampai dengan tanggalbab penyampaian laporan dan koreksi laporanharus disampaikan secara lengkap. laporan lld sebagaimana dimaksud dalam meliputi: laporan transaksi, laporan posisi: dan cc. antara lain rincian transaksi ekspor dan daftar dokumen terkait transaksi ekspor. transaksi bank dan atau nasabah sebagaimana dimaksud dalaminci, kecuali ditentukan secara khusus. transaksi bank dan atau nasabah sebagaimana dimaksud dalamjenis rekening dan jenis valuta, kecuali ditentukan secara khusus. perubahan batasan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan surat edaran bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan surat edaran bank indonesia.laporan pendukung yang meliputi antara lain rincian transaksi ekspor dan daftar dokumen terkait transaksi ekspor nasabah dan atau tidak lengkap, bank menyampaikan koreksi laporan lld secara online selama pkl. penyampaian laporan lld dan atau koreksi laporan lld yang melampaui pkl dilakukan secara offlinedalam dan laporan lld dan atau koreksi laporan lld dapat disampaikan secara offline.laporan lld disampaikan secara online pada hari berikutnya jika gangguan teknis telah dapat diatasi atau secara offline pada hari kerja berikutnya jika gangguan teknis belum dapat diatasikoreksidan terjadi bank, bank terjadinya gangguan teknisyang belum disampaikan. dalam rangka penyampaian laporan lld sebagaimana dimaksud dalam bank harusnasabah sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan keterangan, data, dan atau dokumen pendukung kepada bank dengan benar. ketentuan lebih lanjut mengenai keterangan, data, dan atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada diatur dengan surat edaran bank indonesia. untuk transaksi lld berupa transfer dana keluar (outgoing transfer): dan transaksi yang bertujuan untuk pemindahan simpanan oleh nasabah yang sama dalam negeri. perubahan batasan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan surat edaran bank indonesia. bank hanya dapat melakukan pengaksesan perintah transfer dana untuk transaksi lld sebagaimana dimaksud dalam sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukungaksi lld berupa transfer dana keluar (outgoing transfer) sebagaimana dimaksud dalam yang mengakibatkan berkurangnya giro bank diluar negeri.dalam hal diperlukan, bank indonesia dapat melakukan penelitian kebenaran laporan lld, dengan cara antara lain: meminta penjelasan, bukti, catatan, dan atau dokumen pendukung kepada bank, dan atau melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank. dalam hal diperlukan, bank indonesia dapat melakukan penelitian kebenaran keterangan, data, dan atau dokumen pendukung kepada nasabah, dengan cara antara lain: meminta penjelasan, bukti, catatan, dan atau dokumen lainnya yang terkait kepada nasabah, melakukan pemeriksaan langsung terhadap nasabah: dan atau cc. menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian kebenaran dokumen pendukung. bank dan atau nasabah harus memberikan penjelasan, bukti, catatan, dokumen pendukung, dan atau dokumen lainnya yang terkait dalam rangka penelitian kebenaran sebagaimana dimaksud dalam dalam jangka waktu yang ditentukan oleh bank indonesia. dalam hal bank tidak memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan lld dengan benar. dalam hal nasabah tidakketerangan, data, dan atau dokumen pendukung yang disampaikan nasabah kepada bank dinyatakan tidak benar. bab sanksi (l)000bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan lld dengan benar sebagaimana dimaksud dalam(lima puluh juta rupiah). |
kios bana tambahan lembaran negara r.i lintas. pemantaketerangan dan data mengenai kegiatan lld yang dilakukan oleh penduduk, melalui suatu sistem pemantauan lld yang efektifmakroprudensialmengenai penerimaan devisa hasil ekspor. saat ini penyampaian dokumen pendukung untuk kegiatan lld melalui bank hanya diberlakukan untuk transaksi terkait eksporketerangan dan data, termasuk dokumen pendukungnya oleh nasabah kepada banklaporan yang tepat waktu adalah laporan yangyang dimaksud dengan laporan yang lengkap adalah laporan yangdalam hal tidak terdapat kegiatan lld, bank menyampaikan laporan lld nihil kepada bank indonesia. transaksi bank dan atau nasabah yang memengaruhi afl bank dan atau kln bank, meliputi antara lain penerimaan dari dan pembayaran luar negeri baik dalam rupiah maupun valuta asing:transaksi bank dan atau nasabah yang memengaruhi afl bank dan atau kln bank, bank menyampaikan laporan transaksi nihilposisi dan mutasi dari setiap rekening afl bank dan atau kln bank sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan oleh bank dan atau nasabah, bank menyampaikan laporan posisi nihil. dalam hal tidak terdapat informasi transaksi terkait ekspor nasabah, bank menyampaikan laporan pendukung nihil. cukup jelascukup jelas: nomor pendaftaran pemberitahuan ekspor barang peb): cc. tanggal pendaftaran pemberitahuan ekspor barang peb): dan nilai rincian ekspor. dokumen terkait transaksi ekspor nasabah meliputiank indonesia.e mail. yang dimaksud dengan gangguan teknis adalah gangguan yang terjadi bank indonesia dan atau bank, yang meliputin data antara lainyang dimaksud dengandokumen pendukung antara lain berupa dokumen yang mendasari adanya kegiatan transaksi (underlying transaction) transfer dana keluar (outgoing transfer) dalam valutahurufbank indonesia tidak akan memproses pengajuan permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada yang disampaikan setelah berakhirnya batas waktu yang ditentukan.karena: prosedur dan tata cara penyampaian laporan lld, termasuk dokumen pendukungnya, dan prosedur dan tata cara pengenaan sanksi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. uang. pasarisien, bahwa untuk mencapai pasar keuangan yang efisien, antara lain dibutuhkan pasar uang yang likuid dan dalam, bahwa pasar uang yang likuid dan dalam dapat meningkatkan fleksibilitas dan kelancaran pengelolaan dana pelaku pasar, sehingga diperlukan peran bank indonesia untuk mengatur, memberikan perizinan, mengembangkan, dan mengawasi pasar kliring dan penjaminan transaksi pasar uang. lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud pada wajib menatausahakan instrumen pasar uang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan kliring transaksi pasar uang dilakukan oleh bank indonesia atau lembaga kliring yang ditunjuk oleh bank indonesia. bank indonesia mengatur mekanisme penyelesaian transaksi pasar uang. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian transaksi pasar uang diatur dengan ketentuan bank indonesia. bab pelaporan pelaku pasar berupa bank dan perusahaan efek serta lembaga pendukung pasar uang yang melakukan transaksi pasar uang wajib melaporkan data dan informasi transaksi kepada bank indonesia melalui sistem pelaporan yang ditetapkan oleh bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan ketentuan bank indonesia. bab pengawasan pasar uang bank indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatterhadap kegiatan pasar uang sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengawasan tidak langsung, dan atau pemeriksaan. dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pelaku pasar dan lembaga pendukung pasar uanglaku pasasanksi bank indonesia mengenakan sanksi administratif atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pelaku pasar dan lembaga pendukung pasar uang. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada berupa: teguran tertulis, kewajiban membayar, cc. penghentian sementara kegiatan pasar uang, pencabutan izin usaha pasar uang, dan atau pembatasan dan atau larangan kegiatan dalam sistem pembayaran. pelaku pasar dan atau lembaga pendukung pasar ulembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh bank indonesiapihak yang ditugaskan oleh bank indonesia untuk melakukan pemeriksasetiap pelaku pasar dan lembaga pendukung pasar ubank indonesia menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi terhadap pelaku pasar, lembaga pendukung pasar uang, lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh bank indonesia, dan pihak yang ditugaskan oleh bank indonesia untuk melakukan pemeriksaan, kepada: otoritas jasa keuangan, dalam hal sanksi dikenakan kepada pelaku pasar, lembaga pendukung pasar uang, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh bank indonesia yang berada bawah pengawasan otoritas jasa keuangan, kementerian negara badan usaha milik negara, dalam hal sanksi dikenakan kepada nasabah berupa korporasi badan usaha milik negara, bursa efek indonesia, dalam hal sanksi dikenakan bagi nasabah berupa korporasi publik yang tercatat bursa efek indonesia, dan atau instansi yang berwenang, dalam hal sanksi dikenakan kepada pihak yang ditugaskan oleh bank indonesia untuk melakukan pemeriksaan. bab xii ketentuan peralihan instrumen pasar uang yang telah diterbitkan, ditransaksikan, dan atau menjadi agunan (collateral) dan atau underlying transaksi pasar uang sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini yang tidak memenuhi persyaratan instrumen pasar uang sebagaimana dimaksud dalam masih dapat ditransaksikan hingga jatuh waktu. bab xiii ketentuan penutup pada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku: surat keputusan direksi bank indonesia nomor kep dir tanggal oktober tentang pasar uang dan penempatan dana antar bank, dan surat edaran bank indonesia nomor upg tanggal oktober perihal pasar uang dan penempatan dana antar,efek adalah pihak sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai pasar modal. nasabah adalah pelaku pasar yang menggunakan jasa pihak lainbank indonesia melakukan pengaturan, perizinan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dalam rangka: meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, mencegah dan mengurangi risiko sistemik, cc. meningkatkan efisiensi pasar uang, meningkatkan fungsi intermedia yang berdaya tahan, dan mengembangkan pasar keuangan. bab pelaku pasar dan lembaga pendukung pasar uang pelaku pasar terdiri atas: bank: perusahaan efek: dan nasabah. nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain terdiri atas: bank: perusahaan efek, korporasi, orang perseorangan, dan bukan penduduk. pelaku pasar berupa bank dan perusahaan efek sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat melakukan kegiatan pasar uangkegiatan pasar uang secara langsung tanpa melalui lembaga pendukung pasar uang. pelaku pasar berupa nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf melakukan kegiatan pasar uang hanya untuk kepentingan sendiri. nasabah sebagaimana dimaksud pada dalam melakukan kegiatan pasar uang harus melalui lembaga pendukung pasar uang. lembaga pendukung pasar uang sebagaimana dimaksud dalam meliputi: bank: perusahaan efek, perusahaan pialang, dan lembaga lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. bank dan perusahaan efek sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat bertindak antara lain sebagai agen penerbit, agen penjual, ketatausahaan dan penyelesaian transaksi. perusahaan pialang sebagaimana dimaksud pada huruf dapat bertindak sebagai perantara transaksi nasabah pasar uang. bab iii kegiatan pasar uang kegiatan pasar uang meliputi: penerbitan instrumen pasar uang, dan atau transaksi pasar uang. transaksi pasar uang sebagaimana dimaksud pada huruf tidak termasuk transaksi antar nasabah yang dilakukan tanpa melalui lembaga pendukung pasar uang. jenis transaksi pasar uang terdiri atas: transaksi jual beli instrumen pasar uang, transaksi pinjam meminjam atau pendanaan selain kredit dengan jangka waktu sampai dengan (satu) tahun, yang meliputi: transaksi pinjam meminjam atau pendanaan dengan menggunakan agunan (secured), atau transaksi pinjam meminjam atau pendanaan tanpa menggunakan agunan (secured): dan cc. transaksi derivatif suku bunga rupiah untuk semua jangka waktu. bab instrumen pasar uang bank indonesia menetapkan persyaratan instrumen pasar uang. instrumen pasar uang sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi persyaratan paling sedikit: scripless, dan terdapat keterbukaan informasi rating. persyaratan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk instrumen moneter bank indonesia dan instrumen pasar uang yang diatur dalam undang undang. ketentuan lebih lanjut mengenai masing masing instrumen pasar uang diatur dengan ketentuan bank indonesia. bab perizinan penerbitan instrumen pasar uang pelaku pasar yang akan menerbitkan instrumen pasar uang wajib memperoleh izin dari bank indonesia. pelaku pasar yang dapat menerbitkan instrumen pasar uang yaitu: bank: perusahaan efek: dan nasabah berupa bank, perusahaan efek, dan korporasi. pelaku pasar berupa nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat melakukan penerbitan instrumen pasar uang melalui lembaga pendukung pasar uang berupa bank dan perusahaan efek. lembaga pendukung pasar uang dilarang memberikan jasa terkait penerbitan instrumen pasar uang yang dilakukan oleh nasabah orang perseorangan dan nasabah bukan pendudukiatur dengan ketentuan bank indonesia. lembaga pendukung pasar uang berupa bank dan perusahaan efek wajib memperoleh izin dari bank indonesia. lembaga pendukung pasar uang berupa perusahaan pialang yang menjadi perantara transaksi nasabah pasar uang sebagaimana dimaksud dalam wajib memperoleh izin dari bank indonesiaan diatur dengan ketentuan bank indonesia. pelaku pasar wajib menyampaikan salinan izin penerbitan instrumen pasar uang kepada bank indonesia dalam hal terdapat otoritas lain yang mewajibkan pelaku pasar untuk memperoleh izin penerbitan instrumen pasar uang. bab harga acuan bank indonesia menetapkan harga acuan berupa suku bunga penawaran antarkan. dalam menetapkan suku bunga penawaran antarkan sebagaimana dimaksud pada bank indonesia menetapkan bank kontributor. harga acuan berupa suku bunga penawaran antarkan mengacu pada ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarkan. dalam melakukan transaksi instrumen pasar uang, pelaku pasar dapat mengacu pada suku bunga penawaran antarkan sebagaimana dimaksud dalam bab vii prinsip kehati hatian dan manajemen risiko pasar uang pelaku pasar yang menerbitkan instrumen pasar uang dan atau melakukan transaksi pasar uang wajib menerapkan prinsip kehati hatian. prinsip kehati hatian sebagaimana dimaksud pada mencakup paling sedikitlaku pasar yang menerbitkan instrumen pasar uang, selain menerapkan prinsip kehati hatian sebagaimana dimaksud pada juga mempertimbangkan risiko sistemik pelaku pasar yang menerbitkan instrumen pasar uang terhadap industri pelaku pasar. dalam menerapkan prinsip kehati hatian sebagaimana dimaksud pada dan mempertimbangkan risiko sistemik sebagaimana dimaksud pada pelaku pasardalam rangka penerapan prinsip kehati hatian sebagaimana dimaksud dalam pegawai atau staf pelaku pasar yang melakukan aktivitas treasury wajib memiliki sertifikasi treasury dari lembaga yang ditetapkan oleh bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sertifikasi treasury sebagaimana dimaksud pada diatur dalam ketentuan bank indonesia. dalam melakukan transaksi pasar uang, pelaku pasar wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. bank yang melakukan transaksi pasar uang wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bank umum. perusahaan efek yang melakukan transaksi pasar uang wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur oleh otoritas yang berwenang. kewajiban penerapan prinsip kehati horang perseorangan dan nasabah bukan penduduk. bab vii infrastruktur pasar uang bank indonesia menetapkan infrastruktur pasar uang. infrastruktur pasar uang sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sarana pelaksanaan transaksi, sarana penyelesaian dana, sarana penyelesaian instrumen pasar uang, sarana ketatausahaan instrumen pasar uang, dan sarana pengelolaan data dan informasi pasar uang. sarana pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada hurufsarana penyelesaian dana sebagaimana dimaksud pada huruf untuk rupiah luar pemindahbukuan (overlooking) menggunakan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh bank indonesia. sarana penyelesaian instrumen pasar uang dan ketatausahaan instrumen pasar uang sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf menggunakan bank indonesia scripless securities settlement system bi sss) atau sarana penyelesaian dan ketatausahaan instrumen lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. sarana pengelolaan data dan informasi pasar uangnk indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan fungsi: penyelesaian transaksi, ketatausahaan instrumen pasar uang, dan atau cc. pelaksanaan kliring transaksi pasar uang. pihak lain sebagaimana dimaksud pada antara lain terdiri atas: lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga kliring dan penjaminan. lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf melakukan kegiatan ketatausahaan instrumen pasar uang dan penyelesaian transaksi pasar uang. lembaga kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada huruf bertindak sebagai penyelenggara |
lternatif sumber pendanaan dunia usaha untuk mendukung pembangunan bidang infrastruktur melalui penerbitan instrumen investasi pasar modal serta memberikan alternatif investasi bagi investor dan meningkatkan keberagaman produk investasi pasar modal, perluaset infrastruktur adalah aset berupa fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan perangkatinfra bagian kesatu nama infra nama infra wajib menggambarkan: nama manajer investasi, nama yang mencerminkan investasi infra pada aset infrastrukturinfra dilarang: sama dengan infra,infra. bagian kedua nilai aktiva bersih infra nilai aktiva bersih awal unit penyertaan infra wajib ditetapkan sebesar rp1. (seribu rupiah). dalam hal nilai aktiva bersih awal unit penyertaan infra ditetapkan dalam denominasi mata uang asing, nilai aktiva bersih awal unit penyertaan infra wajib ditetapkan sebesar us$ (satu dolar amerika serikat) atau eur (satu euro). dalam hal unit penyertaan infra ditawarkan melalui penawaran umum dan tercatat dan atau diperdagangkan bursa efek luar negeri, nilai aktiva bersih awal unit penyertaan infra dapat ditetapkan dalam denominasi mata uang asing lainnya dengan nilai lain sesuai dengan ketentuan bursa efek luar negeri. bagian ketiga investasi infra infra dapat menginvestasikan dananya pada aset infrastrukturinfra. kepemilikan infrainfra. dalam hal infra menggunakan special purpose company untuk melakukan investasi, special purpose company tersebut wajib mendistribusikan seluruh hasil investasi kepada infra dan pihak lain secara proporsional. portofolio investasi infra hanya dapat berupa: aset infrastruktur paling sedikit y o (lima puluh satu persen) dari nilai aktiva bersih, dan aset lainnya paling banyak (empat puluh sembilan persen) dari nilai aktiva bersih, yaitu: instrumen pasar uang,infra wajib ditetapkan paling banyak (dua puluh persen) dari nilai aktiva bersih. investasi pada aset infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan: secara langsung melalui pembelian aset infrastruktur, dengan ketentuan: aset infrastruktur berada wilayah negara kesatuan republik indonesia, dan berupa aset infrastruktur yang: mendukung program pembangunan atau penyediaan infrastuktur pemerintah, atau membawa kemanfaatan bagi publik: atau secara tidak langsung melalui: pembe, investasi pada efek bersifat utang yang pembayarannya berasal dari aset infrastruktur, atau investasi pada efek bersifat utangditawarkan melalui penawaran umum wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: aset infrastruktur wajib telah menghasilkan pendapatan sebelum aset infrastruktur dialihkan kepada infra atau akan menghasilkan pendapatan paling lambat (enam) bulan sejak aset infrastruktur dialihkan kepada infra, dan dana investasi infrastruktur dapatpaling banyak (dua puluh lima persen) dari nilai aktiva bersihtidak ditawarkan melalui penawaran umum wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: aset infrastruktur dapat berupa proyek yang belum atau sedang dalam proses pembangunan, dan manajer investasi wajib mengungkapkan karakteristik investasi pada aset infrastruktur berupa proyek yang belum atau sedang dalam proses pembangunan dalam dokumen keterbukaan infra. manajer investasi pengelola infra yangwajib melakukan uji tuntas yang memadai atas investasi infra pada proyek yang belum atau sedang dalam proses pembangunan. manajer investasi pengelola infra wajib memastikan bahwa: investasi secara langsung pada aset infrastruktur yang menjadi portofolio infra memiliki alas hukum yang kuat, infra yang ditawarkan melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam mendistribusikan keuntungan kepada para pemegang unit penyertaan infra dalam jumlah paling sedikit y o, dan infra berinvestasi pada aset infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam dalam jangka waktu paling lambat (satu) tahun sejak pernyataan pendaftaran infra yang ditawarkan melalui penawaran umum menjadi efektif atau infra yang tidak ditawarkan melalui penawaran umum tercatat otoritas jasa keuangan. jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama (satu) tahun dengan persetujuan otoritas jasa keuangan. infra dapat meminjam dana hanya untuk kepentingan pembelian aset infrastruktur yang telah menghasilkan pendapatan dengan ketentuan paling banyak (empat puluh lima persen) dari nilai aset infrastruktur yang akan dibeli. peminjaman dana sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara tidak langsung melalui special purpose company dan memperoleh persetujuan rapat umum pemegang unit penyertaan infradan disetujui oleh lebih dari (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh unit penyertaan yang beredar. manajer investasi untuk kepentingan infra dapat melakukan pembelian aset infrastrukturinfrastruktur. manajer investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan infra: meminjamkan dan atau menjadikan aset yang dimiliki oleh infra untuk kepentingan pihak lain, berinvestasi pada aset infrastruktur dan atau efek luar wilayah indonesia, dan berinvestasi pada unit penyertaan infra lain. manajer investasi dan bank kustodian dari infra dilarang: bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam melakukan penjualan dan pembelian aset infrastruktur dan aset infra lainnya, dan atau menghentikan pengelolaan infrabab pedoman kontrak dan pedoman dokumen keterbukaan infra bagian kesatu pedoman kontrak investasi kolektif kontrak investasi kolektif infrainfra paling sedikit (jika ada)tindakan yang dilarang dilakukan oleh infrapada aset infrastruktur dan portofolio efek, j . penggantian manajer investasi atau bank kustodian, hak pemegang unit penyertaan, il. tata cara pelaksanaan dan pembayaran transaksi unit penyertaan, kebijakan pembagian hasil investasi kepada pemegang unit penyertaan, nilai aktiva bersih awal, tata cara penghitungan nilai aktiva bersih, metode penilaian aset dalam portofolio investasi kolektif, penyampaian laporan keuangan tahunan infra,infra, beban biaya atas infra yang dibubarkan dan dilikuidasipemegang unit penyertaan. bagian kedua keterbukaan informasi infra manajer investasi pengelola infra yang melakukan penawaran umum wajib menyediakan keterbukaan informasi mengenai infra melalui situs web. dokumen keterbukaan infra yang ditawarkan wajib memuat informasi terkini. dokumen keterbukaan infrainfra dengan urutan pengungkapan fakta pada dokumen keterbukaan infrainfrainfra, sehingga dokumen keterbukaan infra tidak menyesatkan. dokumen keterbukaan infrainfra tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. infrainfra:melakukan penilaian aset infrastuktur yang terdaftar otoritas jasa keuangan.diungkapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dokumen keterbukaan infrainfra, dasar hukum infra, alamat, logo, nomor telepon, dan faksimili manajer investasi dan bank kustodian, tanggal efektif (bagi infra yang ditawarkan melalui penawaran umum) atau tanggal pencatatan (bagi infra yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum), batas masa penawaran (jika ada), batas minimal dan atau maksimal jumlah unit penyertaan yang ditawarkan (jika ada), tanggal akhir penjatahan (jika ada), tanggal pengembalian uang pemesanan (jika ada), nama bursa efek dan tanggal pencatatan yang direncanakan (jika ada), penjelasan singkat mengenai kebijakan dasar rencana investasi infra (jika ada)infrainfrainfra: dana investasi infrastruktur, daftar isi: istilah dan definisi, yang paling sedikit memuat hal sebagai berikut: pengertian infra, bentuk hukum infra, pengertian infra yang sedang ditawarkan, pengertian manajer investasi, pengertian bank kustodian, pengertian special purpose company (jika ada), pengertian penilai, pengertian aset infrastruktur, pengertian bukti kepemilikan infrainfra, yang meliputi: pendirian infra, penawaran unit penyertaan, penjelasan imbal hasil yang diperoleh dari aset berupa aset infrastruktur dari infra, dan pengelolaan infraspecial purpose company (jika ada)infra dan penerbitan unit penyertaan infra, tujuan dan kebijakan investasi, ringkasan hasil uji tuntas atas aset infrastruktur, metode penilaian aset infrastruktur dan aset laininfrastruktur,infrainfra bursa efek (jika ada): jenis aktivitas usaha aset infrastruktur yang menjadi tujuan investasi infra, struktur infra, perjanjian yang terkait dengan infra, peraturan perundang undangan yang terkait infra: perkiraan dan proyeksi keuntungan dari aset infra: rapat umum pemegang unit penyertaan, hal lain yang material untuk diketahui oleh pemodal (jika ada), dan aa) pembubaran dan likuidasi infra. manajer investasi pengelola infra yang unit penyertaan nya ditawarkan melalui penawaran umum dan ditawarkan secara terus menerus wajib menerbitkan pembaharuan dokumen keterbukaan infra dalam hal terdapat perubahan fakta material. pembaharuan dokumen keterbukaan infra sebagaimana dimaksud pada dapat berupa sisipan perubahan terhadap dokumen keterbukaan infranilaian aset dalam infra dalam hal infra berinvestasi pada aset infrastruktur secaralakukan penilaian atas aset infrastruktur milik infra secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun, dan seluruh penilaian aset infrastrukturpengelola infra dan disetujui bank kustodian. dalam hal infra berinvestasi pada aset infrastruktur secara tidaknghitung nilai pasar wajar dari aset infrastuktur secara tidak langsung, penghitungan nilai pasar wajar sebagaimana dimaksud pada tidak wajibkecuali dalam hal efek yang menjadi aset infrastuktur secara tidak langsung dalam portofolio infra terdiri dari efek yang tercatat dan atau diperdagangkan bursa efek, dan dalam hal penghitungan nilai pasar wajar dari aset infrastuktur sebagaimana dimaksud dalam huruf tidakmanajer investasi pengelola infra wajib menetapkan metode penghitungan nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio infra secara konsisten sebagai dasar penghitungan nilai aktiva bersih. manajer investasi pengelola infra wajib menghitung nilai pasar wajar dari aset lain. penilaian aset lain dalam portofolio infra wajib dilakukan oleh manajer investasi. bab pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan permohonan pencatatan infra bagian kesatu pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dalam hal unit penyertaan infra ditawarkan melalui penawaran umum, manajer investasi pengelola infra wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum infra kepada otoritas jasa keuangan. pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum infrainfrsedikit (satu) dokumen pernyataan pendaftaran dan dokumen lainnya harus ditandatangani secara langsung oleh pihak yang namanya disebut dalam pernyataan pendaftaran dan diberi meterai yang cukup,yang berlaku, kode etik, norma, dan standar profesi masing masing, dan menyertakan dokumen paling sedikit meliputi(diberi meterai dan ditandatangani para pihak disertai dengan format digitalnya)rnyataan pendaftargian kedua permohonan pencatataninfra sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh manajer investasincatat: bagi permohonan pencatatan infra, permohonan pencatatan wajib disampaikan melalui sistem elektronik dimaksud. dalam memproses pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum atau permohonan pencatatan atas infrainfra, otoritas jasa keuangan berwenang: meminta manajer investasi pengelola infra untuk melakukan presentasi, dan atau melakukan pemeriksaan setempat atas aset infrastruktur yang akan menjadi aset dasar infra. bab vii pelaporan infra penghitungan nilai aktiva bersih infra sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib nilai aktiva bersih adalah nilai pasar wajar seluruh aset infra setelah dikurangi kewajiban. nilai pasar wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi yang dilakukan antar pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. special purpose company adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh infra paling sedikit (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari modal disetorinfra adalah setiap informasi tertulis yang memuat informasi atau fakta material infra dalam rangka penerbitan infra dengan tujuan agar pihak lain membeli infra. bab pedoman penerbitan unit penyertaan infra bagian kesatu pedoman penawaran unit penyertaan infra dapat ditawarkan melalui penawaran umum atau tidak melalui penawaran umum. disampaikan oleh bank kustodian kepada otoritas jasa keuangandalam hal infra memiliki portofolio investasi berupa aset infrastruktur secara langsung, untuk penghitungan nilai aktiva bersih infralebih lanjut mengenai tata cara pelaporan secara elektronik kepada otoritas jasa keuangan diatur denganinfra dengan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. manajer investasi pengelola infra wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan infrainfra. laporan keuangan tahunan infra sebagaimana dimaksud pada wajib tersedia bagi pemegang unit penyertaan infrinfra infra wajib dibubarkan dalam hal: atau manajer investasi dan bank kustodian telah sepakat untuk membubarkan infra dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang unit penyerta, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi infra kepada seluruh pemegang unit penyertaan infra,infrainfra antara manajer investasi dan bank kustodian, persetujuan rapat pemegang unit penyertaan infra sebagaimana dimaksud dalam alasan pembubaran, dan kondisi keuangan terakhir infrainfrainfra, danawaran umum unit penyertaan infra hanya dapat dilakukan setelah pernyataan pendaftaran inframanajer investasi dapat mengajukan perubahan mekanisme penawaran unit penyertaan infra yang telah memperoleh pencatatan dari otoritas jasa keuangan dari yang semula tidak melalui penawaran umum menjadi penawaran umum, dengan ketentuan sebagai berikut: manajer investasi dan bank kustodian dalam penerbitan infra bersepakat untuk melakukan perubahan penawaran, telah memperoleh persetujuan pemegang unit penyertaan dalam rapat umum pemegang unit penyertaan infra, dan mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum unit penyertaan infra. dalam melakukan penawaran unit penyertaan infra, manajer investasi dapat bekerjainfra wajib: memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait penawaran unit penyertaan infra melalui pihak lain, menyediakan dokumen keterbukaan infra, brosur, dan materi pemasaran lain terkait infra yang ditawarkan, dan cc. memastikan bahwa penawaran unit penyertaan infra oleh pihak lain tidak termasuk dalam penawaran umum, dalam hal unit penyertaan infra yang ditawarkan merupakan produk yang tidak ditawarkan melalui penawaran umum. unit penyertaan infra yang ditawarkan melalui penawaran umum dapat dicatatkan bursa efek. bagian kedua persyaratan manajer investasi manajer investasi pengelola infra wajib memiliki komite investasi yang bertugas untuk: menetapkan kebijakan dan strategi investasi infra) dan mengawasi seluruh kegiatan investasi infra. bagian ketiga kewajiban manajer investasi dan bank kustodian manajer investasi pengelola infra wajib: menyimpan semua kekayaan infra pada bank kustodian, melakukan uji tuntas atas aset infrastruktur yang akan menjadi portofolio infra, mengelola infra infra, dan kontrak lainnya terkait infra, memisahkan kekayaan infrainfra paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) bulan, menunjuk bank kustodian pengganti bila diperlukan, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan infra kepada otoritas jasa keuangan, menerbitkan pembaruan dokumen keterbukaan infra yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir infrainfrainfrmanajer investasi pengelola infrayang mengadministrasikan infra wajib: memberikan jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan infra, mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan infra atas nama bank kustodian, cc. memisahkan kekayaan infrayang terpisah dari pembukuan dan pelaporan dari bank kustodian itu sendiri: menghitung nilai aktiva bersih infra paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) bulan, membukukan semua perubahan: aset infrastruktur dan aset lainnya, jumlah unit penyertaan, pengeluaran, biaya pengelolaan, pendapatan bunga, pendapatan lain, atau biaya lain, menyelesaikan transaksi yang dilakukan infrainfra sesuai dengan kontrak investasi kolektif infra, membayarkan kepada pemegang unit penyertaan infra setiap pembagian uang tunai yang berhubungan dengan infra, menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan jumlah unit penyertaan infrail.infrainfra hak pemegang unit penyertaan infrainfra, hak untuk menjual unit penyertaan bursa efek (jika unit penyertaan ditawarkan melalui penawaran umum dan tercatat bursa efek), hak untuk mendapatkan distribusi pendapatan dari infra 'jika ada), hak suara dalam rapat umum pemegang unit penyertaan infra: dan hak atas hasil likuidasi. bagian kelima rapat umum pemegang unit penyertaan infra rapat umum pemegang unit penyertaan infra |
tambahan lembaran negara r.iumum dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang selanjutnya disebut denganproduk investasi ini ditujukan untuk menyediakan salah satu alternatif pendanaan bagi pembangunan infrastruktur indonesia melalui sekuritisasi dari aset infrastruktur, sekaligus untuk memberikan alternatif produk investasi bagi pemodal. padainfranama infra yang dikelola oleh manajer investasi xyz dengan kebijakan investasi yang mencerminkan investasi dana investasi infrastruktur pada aset infrastruktur dapat diberi nama dana investasi infrastruktur xyz kawasan ekonomi khusus . contoh lainnya, dana investasi infrastruktur yang dikelola oleh manajer investasi yang sama yang mencerminkan investasi dana investasi infrastruktur pada aset infrastruktur namun dengan denominasi mata uang dolar amerika serikat dapat diberi nama xyz dana investasi infrastruktur toll road usd . huruf cukup jelas. huruf contoh nama infra yang antara lain dana investasi infrastruktur pasti untung atau dana investasi infrastruktur anti rugi . huruf contoh nama infradana investasi infrastruktur xyz terbaik dalam kawasan ekonomi khusus . huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf contoh jenis aset infrastruktur antara lain: infrastruktur transportasi, infrastrukturcukup jelas. huruf cukup jelas. huruf angka cukup jelas. angka efek bersifat utang yang pembayarannya berasal dari aset infrastruktur contohnya adalah project bond dan infrastructure bond. angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pinjaman dana dan atau penerbitan efek bersifat utang untuk kepentingan infra dapat dilakukan secara langsung dan atau melalui special purpose company. huruf yang dimaksud dengan pada harga yang wajar adalah mempertimbangkan harga yang wajar berdasarkan penilai (bagi investasi secara langsung pada aset infrastruktur). huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. situs web dapat berupa situs web milik manajer investasi, bursa efek, atau pihak lain yang berkaitan dengan dana investasi infrastruktur. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan fakta material antara lain laporan keuangan, pergantian anggota direksi manajer investasi, biaya, dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan, peraturan terkait hal tersebusebagai lawan transaksi (counterpart) tersebut mengalami gagal serah dana, penyesuaian risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf angka merupakan faktor pengurang akibat perusahaan efek: tidak memisahkan dana milik nasabah terkait dengan kegiatan perantara pedagang efek dan atau penjamin emisi efek, tidak memisahkan efek bebas milik nasabah, atau tidak menyisihkan dana sejumlah nilai pasar wajar efek yang belum berada dalam pengendalian langsung perusahaan efek dalam jangka waktu (lima) hari bursa setelah tanggal penyelesaian, jumlah ranking abilities yang ditambahkan pada nilai total liabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf angka terdiri dari: apabila perusahaan efek melakukan transaksi purchase agreement (repo): untuk transaksi purchase agreement (repo) atas surat berharga negara, (satuuntuk transaksi purchase agreement (repo) atas obligasi atau sukuk korporasi, (tigdan cc) untuk transaksi purchase agreement (repo) atas efek bersifat ekuitas yang tercatat bursa efek indonesia, (limapabila perusahaan efek melakukan transaksi reverse purchase agreement (reverse repo): untuk transaksi reverse purchase agreement (reverse repo) atas surat berharga negara, jika nilai pasar wajar surat berharga negara tersebut, kurang dari (seratus limauntuk transaksi reverse purchase agreement (reverse repo) atas obligasi atau sukuk korporasi, jika nilai pasar wajar obligasi atau sukuk korporasi tersebut, kurang dari (seratus sedan untuk transaksi reverse purchase agreement (reverse repo) atas efek bersifat ekuitas yang tercatat bursa efek indonesia, jika nilai pasar wajar efek bersifat ekuitas tersebut, kurang dari (seratus dua apabila perusahaan efek memiliki kontrak penjaminan emisi efek berbentuk kesanggupan penuh (full commitment): untuk kontrak penjaminan emisi efek yang pernyataan pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif dari otoritas jasa keuangan hingga dimulainya penawaran, (dua puluh lima persenpenjaminan emisi efek yang proses penawarannya telah dilakukan hingga dilakukannya penjatahan, (lima puluh persen) dari nilai yang belum dipesan oleh nasabah atau paling tinggi (dua puluh lima keseratusyang proses penjatahannya telah selesai hingga efek yang dijamin tercatat bursa efek, (seratus persen) dari nilai sisa efek yang tidak terjual yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai ranking abilities, dan nila ranking abilities sebagaimana dimaksud dalam huruf akan dikeluarkan setelah nilai sisa efek yang tidak terjual dimaksud dibeli dan dicatat sebagai portofolio sendiri oleh perusahaan efek, dalam hal perusahaan efek sebagai pembeli siaga, senilai (lima puluh persen) dari haircut efek dikalikan dengan harga penawaran atas sejumlah efek yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai ranking abilities, apabila perusahaan efek menerbitkan jaminan atas pelunasan utang pihak ketiga, (dua puluh persen) dari nilai jaminan tersebut harus ditambahkan sebagai ranking abilities, apabila perusahaan efek memiliki komitmen belanja modal yang ditunjukkan dalam bagian komitmen dan kontingensi pada catatan atas laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit, (dua puluh persen) dari kelebihan nilai komitmen belanja modal tahun berjalan yang belum direalisasikan atas rp150. (seratus lima puluh juta rupiah) harus ditambahkan sebagai ranking abilities, apabila perusahaan efek melakukan transaksi dalam mata uang asing, sejak tanggal transaksi dilakukan, atas potensi kerugian yang sedang berjalan harus ditambahkan sebagai ranking abilities, jika perusahaan efek memiliki efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan atau sukuk yang diterbitkan oleh satu emiten atau beberapa emiten dalam satu grup perusahaan (holding company) yang nilainya melebihi (dua puluh persen) darportofolio surat berharga negara yang nilainya melebihi yo6 (empat puluh persen) dari nilaefek reksa dana yang secara individu nilainya melebihi batasan tertentu dari total nilai aktiva bersih reksa dana tersebut, kelebihannya harus ditambahkan sebagai ranking abilities, batasan tertentu yang ditetapkan untuk reksa dana sebagaimana dimaksud pada angka pasar uang sebesar (lima puluh persen), terproteksi sebesar (lima puluh persen), dengan penjaminan sebesar 50y6 (lima puluh persen), pendapatan tetap sebesar (empat puluh persen), campuran atau saham sebesar (dua puluh lima persen), indeks sebesar (dua puluh lima persen), dan penyertaan terbatas sebesar (dua puluh lima persen), dari nilai aktiva bersih reksa dana tersebut: jika perusahaan efek memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi kepada satu nasabah atau beberapa nasabah yang saling memiliki hubungan afiliasi, yang nilai pembiayaannya melebihi (sepuluh persen) dari nilai total pembiayaan pada posisi akhir hari sebelumnya, kelebihannya harus ditambahkan sebagai ranking abilities, ketentuan pada angka tidak berlaku untuk perusahaan efek yang hanya memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi kepada kurang dari (sepuluh) nasabah yang tidak saling terafiliasi, apabila perusahaan efek memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi efek untuk setiap individu nasabah yang: nilai pembiayaannya lebih dari (delapan puluh persen) dari nilai jaminan pembiayaan untuk transaksi margin, kelebihan pembiayaannya harus ditambahkan sebagai ranking abilities, dan nilai jaminannya kurang dari (seratus dua puluh persen) dari nilai pasar wajar efek pada posisi short untuk transaksi short selling, kekurangan nilai jaminannya harus ditambahkan sebagai ranking abilities, apabila perusahaan efek memiliki efek posisi long) atau kewajiban menyerahkan efek posisi short), dan telah melakukan transaksi lindung nilai atas posisi dimaksud: nilai haircut atas efek yang dimiliki posisi long) yang ditutup dengan lindung nilai, yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam huruf angka angka dan angka ditambahkan kembali, dan nilai haircut atas efek lindung nilai yang digunakan untuk menutup: efek yang dimiliki posisi long), atau efek yang wajib diserahkan posisi short), yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam huruf angka dan angka ditambahkan kembali: pencatatan utang dan piutang dana dengan lembaga kliring dan penjaminan yang timbul karena transaksi bursa dilakukan secara getting yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama, pencatatan utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena transaksi bursa pasar reguler dilakukan secara getting untuk setiap nasabah yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama, dan il. piutang nasabah pemilik rekening efek untuk transaksi beli efek luar transaksi yang dibiayai oleh perusahaan efek melalui fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangsejak tanggal penyelesaian transaksi diklasifikasikan sebagai aset keuangan lainnya. bagian ketiga pemeliharaan dan tata cara pelaporan perusahaan efek wajib menyiapkan laporan kbd dengan ketentuan sebagai berikut: laporan tersebut wajib menggunakan formulir sebagai berikut: formulir laporan neraca percobaan harian aset formulir formulir laporan neraca percobaan harian liabilitas dan ekuitas formulir formulir laporan ranking abilities formulir formulir perhitungan risiko terkonsentrasinya efek reksa dana formulir formulir perhitungan pengembalian haircut atas portofolio efek yang ditutup dengan lindung nilai formulir formulir laporan buku pembantu dana formulir formulir laporan buku pembantu efek formulir formulir perhitungan persyaratan minimal modal kerja bersih disesuaikan formulir formulir laporan perhitungan modal kerja bersih disesuaikan formulir dan formulir laporan data pendukungtersebut wajib ditandatangani direktur perusahaan efek dan disimpan pada unit kerja yang menjalankan fungsi pembukuan kantor pusat perusahaan efek, dan cc. laporan tersebut wajib disiapkan dalam format digital dengan lajur dan kolom sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. ketentuan mengenai rincian teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. perusahaan efek wajib memelihara kbd setiap hari kerja dan menyampaikan laporan kbd sesuai dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan ketentuan sebagai berikut:, bursa efek, dan lembaga kliring dan penjaminan secara harian, berdasarkan posisi akhir hari sebelumnya paling lambat pada pukul wib,bagaimana dimaksud dalam huruf yang juga menjalankan kegiatan usaha sebagai manajer investasi, maka penghitungan nilai total dana kelolaan yang digunakan untuk menghitung persyaratan nilai minimum kbd sebagaimana dimaksud dalam menggunakan nilai pada (dua) hari bursa sebelum tanggal pelaporan, bagi secara bulanan,, bagi perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek yang bukan anggota bursa efek, wajib menyampaikan laporan kbd kepada otoritas jasa keuangan setiap melakukan kegiatan penjaminan, bagi perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi, wajib menyampaikan laporan kbd kepada otoritas jasa keuangan secara bulanan yang meliputi rekapitulasi posisi kbd pada seluruh hari kerja dalam bulan sebelumnya, paling lambat tanggal (dua belas) bulan berikutnya, dan apabila tanggal (dua belas) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam huruf jatuh pada hari libur, laporan kbd sebagaimana dimaksud dalam huruf tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya. bursa efek wajib melarang anggotanya yang tidak melaporkan dan atau gagal memenuhi nilai minimum kbd sebagaimana dimaksud dalam dan untuk melakukan transaksi bursa. jika perusahaan efek yang merupakan anggota bursa efek gagal memenuhi nilai minimum kbd sebagaimana dimaksud dalam dan bursa efek mewajibkan perusahaan efek yang merupakan anggota bursa efek untuk: menghentikan pembukaan rekening efek untuk nasabah baru: menghentikan transaksi efek yang akan meningkatkan posisi long atau posisi short pada portofolio milik perusahaan efek kecuali melaksanakan atau menjual hak memesan efek terlebih dahulu: cc. menghentikan transaksi efek yang akan meningkatkan saldo debit atau posisi short pada rekening efek nasabah, menghentikan transaksi efek dalam rekening efek nasabah dan melaksanakan atau menjual hak memesan efek terlebih dahulu jika kekurangan kbd melebihi 20y6 (dua puluh persen) dari jumlah kbd yang disyaratkan, dan menyampaikan kepada bursa efek rencana yang memuat jadwal, tata cara dan bentuk peningkatan modal, pengurangan kegiatan usaha atau penghentian kegiatan usaha serta menyampaikan temuannya kepada otoritas jasa keuangan. bursa efek dapat menyetujui, menolak, atau meminta perbaikan dari rencana perusahaan efek yang merupakan anggota bursa efek sebagaimana dimaksud dalam huruf setiap hari kerja dalam periode perusahaan efek yang merupakan anggota bursa efek gagal memenuhi kbd sebagaimana dimaksud dalam perusahaan efek yang merupakan anggota bursa efek tersebut wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada otoritas jasa keuangan, bursa efek, serta lembaga kliring dan penjaminan bagi perusahaan efek yang merupakan anggota bursa efek yang menjadi anggota lembaga kliring dan penjaminan. jika perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi, perantara pedagang efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan atau penjamin emisi efek yang bukmodal kerja bersih disesuaikan yang selanjutnya disebuperingkat adalah opini yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh suatu pihak berkaitan dengan efek yang diterbitkan oleh dimaksud yang diperingkat. ranking liabilitas adalah sejumlah kewajiban kontingen dan kewajiban off balance sheet yang akan ditambahkan pada liabilitas sebagai faktor risiko dalam penghitungan kbd, yang nilainya ditetapkan berdasarkan perhitungananggota bursa efek gagal memenuhi nilai minimum kbd sebagaimana dimaksud dalam atau pada hari kerja berikutnya wajib menyampaikan laporan perbaikan kepada otoritas jasa keuangan. penyampaian sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: rencana yang memuat jadwal, tata cara dan bentuk peningkatan modal, dan laporan kbd dan pelaksanaan rencana, kepada otoritas jasa keuangan setiap hari kerja paling lambat pukul wib. dalam jangka waktu paling lambat (tiga puluh) hari kerja sejak penyampaian rencana perbaikan kbd sebagaimana dimaksud dalam perusahaan efek wajib telah memperbaiki nilai kbd nya sehingga memenuhi nilai minimum yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam atau apabila:gagal memenuhi nilai minimum kbd dalam periode lebih dari (tiga puluh) hari kerja berturut turut atau lebih dari (enam puluh) hari kerja dalam periode (dua belas) bulan terakhir, dan atautidak menyampaikan laporan kbd kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana disyaratkan dalam periode lebih dari (tiga) bulan terakhir, otoritas jasa keuangan akan mencabut izin usahaewajibkan perusahaan efek yang bersangkutan untuk menyampaikan rencana penyelesaian seluruh kewajiban pada nasabahnya. satuan pemeriksa bursa efek wajib melakukan pemeriksaan setempat terhadap anggota bursa efek yang gagal memenuhi nilai minimum kbd paling lambat pukul wib pada hari berikutnya atau pada hari anggota bursa efek tersebut tidak menyerahkan laporan kbd dengan ketentuan sebagai berikut: satuan pemeriksa bursa efek wajib mengawasi kegiatan anggota bursa efek yang melanggar tersebut untuk memastikan bahwa anggota bursa efek yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, dan satuan pemeriksa bursa efek wajib melaporkan segera kepada otoritas jasa keuangan setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota bursa efek yang bertentangan dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini serta sanksi yang diberikan oleh bursa efek kepada anggota bursa efek yang bersangkutan. satuan pemeriksa bursa efek wajib melaporkan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pukul wib pada hari berikutnya setelah dimulainya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: informasi tentang pemenuhan terhadaprlu tidaknya pembatasan lebih jauh terhadap kegiatan anggota bursa efek dimaksud dengan tujuan melindungi kepentingan nasabah, dan cc. penilaian atas kelayakan rencana yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan oleh anggota bursa efek untuk memastikan bahwa rencana tersebut layak untuk dilaksanakan. bab iii sanksi administratif setiap pihakmeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikaneliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan formulir laporan neraca percobaan harian aset (formulir tanggal hh bb ttir sate tpeyaaonamipagaaa ejekan , gap masamba deposito bank umum dengan jangka waktu smssmumangnstantam deposito bank umum dengan jangka waktu lebih ama pap amaktmmateraasnaan tidak dijamin oleh lembaga penjamin mmm tidak sedang diajukan pailit, tidak dinyatakan pailit, atau tidak dalam proses likuidasi ema epaantaaantaai apt memuat mempan gadang tatap tiri raja boptmartamabtaa salam ba) tampesantaitaems bartammarataa bejat gaga brp memar tepat aan latto .ju ama papan tamat aas fpnaggitan penemuan ara eseraatnaee sej amarah pnp sapsanatamaemae paw sea sman selatan w u ou pam d obligasi korporasi, sukuk korporasi, atau efek beracun aset arus kas tetap yang tercatat bursa maan peringkat setara dengan hingga kurang dari mama peringkat setara dengan atau hingga kurang mmmamsmsam peringkat setara dengan bbb atau hingga kurang mmateka pap aaamametana mamak apek pap mata tep meme apa maa efek bersifat ekuitas yang tidak lagi tercatat pada nomtimamamasun anom ame an! sep asapaaah brp ama men autem sanam asma prosa efek lain selain baris sampai dengan baris yang samtaommmensmnga oo bpk sep obesa tata men top mamsataar apaan taj merdptanameatma piutang nasabah pemilik rekening efek untuk transaksi beli efek sejak tanggal penyelesaian aaa. tapa anponsaataaaaaa saataaaaa injastrgatasaas anjsetaaaa tap aman sat formulir laporan neraca percobaan harian liabilitas dan ekuitas (formulir tanggal hh bb ttir nama akun liabilitas utang jangka pendek surat utang jangka pendek utang repo repo surat berharga negara repo efek bersifat ekuitas utang lembaga kliring penjaminan mumtamtamama | utang komisi utang nasabah utang nasabah pemilik rekening efek transaksi jual efek utang nasabah kelembagaan transaksi jual efek utang perusahaan efek lain uang jaminan untuk peminjaman efek tagummnuntesmanassrn pnjomasna gagal terima perusahaan efek samaran tang kegiatan penjaminan emisi efek utang dalam rangka penawaran umum penawaran sab kbd bagian kesatu ketentuan nilai minimal kbd perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efekutang nasabah umum utang emiten tapotmasearmaa utang kegiatan manajer investasi jail vmrmmhentema | utang transaksi beli efek lainnya gap suattemana tema efek bersifat utang yang tercatat bursa efek indonesia efek bersifat ekuitas yang tercatat bursa efek indonesia, atau reksa dana yang unit pengerjaannya diperdagangkan bursa efek indonesia efek lain yang terdaftar otoritas jasa keuangan efek luar negeri utang jangka pendek lainnya punlomatameategag utang obligasi utang sub koordinasi total liabilitas ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk modal saham ekuitas lainnya saldo laba 'oilemmugarearugaai tape tepemtusamebaaam o formulir laporan ranking abilities (formulir tanggal hh bb ttir jawab atas laporan ini tan lal sebagai liabilitas ranking abilities transaksi reverse kekurangan nilai purchase agreement pasar wajar terhadap reverse repo| atas surat dari nilai berharga negara| atas obligasi dari nilai atau sukuk korporasi) atas efek dari nilai bersifat ekuitas penjualan kembali transaksi purchase dari nilai agreement repo) atas surat pembelian kembali berharga negara transaksi purchase dari nilai agreement repo) atas pembelian kembali obligasi atau sukuk korporasi transaksi purchase dari nilai agreement repo) atas efek pembelian kembali bersifat ekuitas kontrak penjaminan atas dari komitmen pernyataan pendaftaran yang penjaminan yang telah efektif dari otoritas menjadi porsinya jasa keuangan kontrak penjaminan dalam dari nilai yang proses penawaran hingga belum dipesan atau penjatahan setinggi tingginya dari penjaminan yang menjadi porsinya kontrak penjaminan dalam dari nilai yang proses penjatahan hingga unsubscribe yang pencatatan menjadi porsinya perusahaan efek bertindak 50x dari haircut efek sebagai pembeli siaga dikalikan harga penawaran yang menjadi porsinya jaminan oleh perusahaan dari nilai jaminan komitmen belanja modal dari nilai komitmen atas rp150, kerugian berjalan dari dari kerugian transaksi dalam mata uang berjalan asing risiko terkonsentrasinya portofolio efek efek bersifat ekuitas, (kelebihan atas efek bersifat utang, atau total modal sendiri sukuk yang diterbitkan oleh satu emiten efek bersifat ekuitas, kelebihan atas efek bersifat utang, dan total modal sendiri sukuk yang diterbitkan oleh satu emiten efek bersifat ekuitas, kelebihan atas 20x efek bersifat utang, total modal sendiri dan atau sukuk yang diterbitkan oleh beberapa emiten dalam satu grup perusahaan holding company surat berharga negara kelebihan atas total modal sendiri efek reksa dana nilai sesuai formulir perhitungan risiko terkonsentrasinya efek reksa dana formulir kolom risiko terkonsentrasinya kelebihan atas pembiayaan penyelesaian dari nilai pembiayaan transaksi kepada satu total yang diberikan nasabah atau beberapa nasabah yang saling memiliki hubungan afiliasi kelebihan pembiayaan margin kelebihan pembiayaan terhadap jaminan diatas dari pembiayaan jaminan pembiayaan transaksi margin kekurangan jaminan kekurangan nilai transaksi short selling jaminan bawah terhadap posisi short dari posisi short al 2ic #js |s #la ci? cl fe) ta) 2jb . pesan finitima ben ben "nan oo: an: |. ai: po aer fde ran la: referee #|elz olok' els gis sial isl el nik ing) evo tan pk) resep oo bp"s an: ppp ba: tan fees nn: ban: nn: tan: bag akb nn: nan ban: bn: bnn: bn: formulir laporan buku pembantu dana (formulirdirektur yang bertanggung :se.oooooooooo.voodoo.o.o.o.cbooo.moooooooo. jawab atas laporan ini tan ppa nan li) saldo debit buku saldo terafiliasi tidak pembantu dana terafiliasi efek pemilik rekening j1o| dana bebas dijadikan umum dana pemesanan selisih dana positif ' | total debit pembantu dana dipisahkan unit kerja yang menjalankan fungsi pembukuan pada bank dana milik semsanaan rae" dana milik nasabah pemixterenng umum maa total kredit ' oo rincian saldo masing masing rekening bank nasabah rekening uang dalam ? a i :& ezmanajer investasi wajib memiliki kbd paling sedikit rp200. (dua ratus juta rupiah) ditambahnjamin emisi efeka1.jawab atas laporan ini kat nan aaa |trek reverse repo kata efek dalam rekening mea ang sae bebas b2p bekgamiman transaksi beli efek raja mam bersamaan tarik efek lain dari perusahaan efek lain jo| reaksi jual lek perusahaan efek yang akan pesta kli dan penjaminan dee dari lembaga kliring dan penjaminan manset king bea kel nasabah selisih efek positif oo ) jar) sana meta efek yang disimpan unit kerja yang menjalankan fungsi kustodian efek yang disimpan kotak penyimpanan bank kustodian efek yang ada dalam kustodian efek yang ada dalam rekening efek perusahaan efek lain pes rekening efek lpp efek yang adada dalam rekening efek pada lembaga penyimpanan lainnya total efek dalam pengendalian @sung efek tidak dalam pengendalian langsung perusahaan efek efek yang dipakai sebagai jaminan pinjaman bank atau lembaga kesan efek dalam perjalanan antar kantor dalam satu perusahaan efek efek dalam perjalanan efek yang akan diterima dari bank luar negeri, lembaga kliring luar negeri, atau luar neg efekkan diterima dari emiten sebagai akibat adanya pembagian hak dalam rangka aksi korporasi transaksi jual efek nasabah pemilik rekening efek dijual yang belum dimiliki posisi sho efek yang akan tee perusahaan efek lain tej #ekbirinjamian| efek kam y perusahaan efek efek yang akan diterima dari lembaga kliring dan pen jaminan sebemakn| baja ang pra diterima dari nasabah kelembagaan transaksi jual nasabah kelembagaan gagal terima nasabah kelembagaan posisi short rekening efek nasabah berafiliasi posisi short rekening efek nasabah tidak terafiliasi total efek tidak dalam pengendalian langsung perusahaan pajesamastnast bisa nba men tnnnnnnnnnan wajar penjelasan mengenai selisih efek positif atau selisih efek negatif dan formulir perhitungan persyaratan minimal modal kerja bersih disesuaikan (formulir tanggal hh bb ttir keterangan formulir lajur baris nilai total liabilitas formulir jebat arang trans teman total liabilitas dan ranking abilities baris baris dikurangi utang sub koordinasi formulir dikurangi utang dalam rangka penawaran umum penawaran terbatas utang nasabah umum formulir utang emiten formulir utang kepada penerbit efek formulir total liabilitas dan ranking abilities tanpa utang subordinasi dan utang dalam rangka penawaran umum penawaran terbatas nilai kbd yang diwajibkan untuk ppe atau pee nilai persyaratan minimal kbd" dari baris kbd yang dipersyaratkan (nilai yang lebih tinggi antara baris dan baris nilai kbd yang diwajibkan untuk nilai persyaratan minimal kbd' nilai dana yang dikelola oleh aaaa nilai kbd yang dipersyaratkan (baris ditambah baris nilai kbd yang diwajibkan untuk sesuai dengan izin usaha yang dimiliki (baris baris atau baris ditambah baris rp25. untuk pee atau ppe yang mengadministrasikan rekening efek nasabah atau rp200. untuk ppe yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah rp200. untuk manajer investasi formulir laporan perhitungan modal kerja bersih disesuaikan (formulir perusahaan efek kacoooentoranenntnnsnnnna kanan akan san sanam nenas tanggal hh bb ttir direktur yang bertanggung sec naa ana formulir kolom baris jumlah faktorisasi modal kerja tag missinbosslssss bnn kei kena dos dna missinkasissd nna kei denda pee por total modal kerja baris dikurangi baris dan baris modal kerja bersih tambah utang sub koordinasi formulir total modal kerja bersih baris ditambah baris modal kerja bersih disesuaikan total modal kerja bersih baris kurang: penyesuaian risiko likuiditas deposito bank dalam negeri deposito bank umum dengan jangka waktu kurang atau sama dengan tiga) bulan deposito hank umum dengan jangka waktu lebih dari (tiga) bulan dijamin oleh formulir lembaga penjamin simpanan tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan tidak sedang formulir diajukan pailit, tidak dinyatakan pailit, atau tidak dalam proses likuidasi sedang formulir diajukan pailit, dinyatakan pailit, atau dalam proses likuidasi deposito pada bank formulir perkreditan rakyat deposito bank luar formulir negeri penyesuaian risiko pasar sertifikat bank formulir indonesia surat berharga negara tahun formulir tahun formulir tahun atas formulir maa eye dengan aaa peringkat setara formulir dengan hingga kurang dari setara dengan aaa peringkat setara formulir dengan atau hingga kurang dari setara dengan peringkat setara formulir laka dengan bbe atau hingga kurang dari setara dengan peringkat kurang formulir dari setara dengan ebedan efek beracun aset arus kas tidak tetap yang tercatat bursa efek indonesia haircut komite dan haircut komite dan nee haircut komite formulir haircut komite formulir men haircut komite formulir haircut komite formulir efek bersifat ekuitas formulir yang tidak lagi tercatat pada bursa efek indonesia desist miissisntisni iri denn unit penyertaan reksa dana pasar uang formulir terproteksi formulir nee pee campuran atau formulir saham indeks formulir penyertaan formulir terbatas investasi yang formulir dikelola oleh perusahaan efek lain unit penyertaan dana formulir investasi real estat kontrak opsi formulir kontrak berjangka formulir efek lain selain baris formulir sampai dengan baris yang terdaftar otoritas jasa keuangan efek repo dipinjamkan dijadikan surat berharga negara tahun tahun tahun atas obligasi dan sukuk korporasi peringkat setara dengan aaa peringkat setara dengan hingga kurang dari setara dengan aaa peringkat setara dengan atau hingga kurang dari setara dengan peringkat setara dengan beb atau hingga kurang dari setara dengan sea dari setara dengan ebe komite ment haircut komite paid haircut komite haircut komite haircut komite haircut komite haircut komite haircut komite penyesuaian risiko credit a93 gagal serah format nasabah kelembagaan gagal serah formulir perusahaan efek penyesuaian risiko kegiatan usahanghitungan penentuan nilai minimum kbd sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dilakukan sesuai dengan formulir perhitungan persyaratan minimumtata cara penghitungan kbd penghitungan kbd wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: penghitungan kbd dilakukan sesuai dengan formulir laporan perhitungansecara berurutan sebagai berikut: menentukan nilai modal kerja dengan cara total aset lancar dikurangi dengan total liabilitas dan ranking abilities,kolom tambah atas efek den rvd mulai total modal memippisommanas user ocuramoyangan pe: bea f0. mnc tunai tnnnnna z9. men eee ei$ pap pena naa en. dasa era los a23 a35 #pe$ data f3. lulllilul mnnnnnnnnan nan mnnnnnannnnnng taman nan nan noor taman nnn nan ng: konaannnnnnnnnn non ka) man ann kanan nanang peter bei . ris ee3e upon oli ot, tan: aa: nia. ppp sei pe: janin: mt: ne: papa tee he: ht: fee dar phi bat first iklim pen ep, lola bol ebi agar tema jai mas dong ann mie mina inn ks) lari! ja) ka fan) bla us! | jar are is) kis fan) tai kie ani iis ica) tas) &s32 naa menentukan nilai modal kerja bersih dengan cara modal kerja ditambah dengan utang sub koordinasi, dan menentukan nilai kbd dengan cara modal kerja bersih dikurangi dengan total penyesuaian risiko likuiditas, penyesuaian risiko pasar, penyesuaian risiko kredit, dan penyesuaian risiko kegiatan usaha, serta ditambah dengan pengembalian haircut atas efek yang ditutup dengan lindung nilai. penyesuaian risiko likuiditas sebagaimana dimaksud dalam huruf angka merupakan penyesuaian terhadap risiko atas likuiditas deposito, dengan ketentuan: untuk deposito yang ditempatkan pada bank umum dan atau bank perkreditan rakyat dalam negeri: deposito pada bank umum yang memiliki jangka waktu sama atau kurang dari (tiga) bulan dilakukan penyesuaian sebesar (nol persen), deposito pada bank umum yang memiliki jangka waktu lebih dari (tiga) bulan, dan: dijamin lembaga penjaminan simpanan, nilai deposito sampai dengan batas penjaminan lembaga penjaminan simpanan dilakukan penyesuaian sebesar (nol persen), tidak dijamin lembaga penjaminan simpanan dilakukan penyesuaian sebagai berikut: (a) jika bank umum tidak sedang diajukan pailit, tidak dinyatakan pailit, atau tidak dalam proses likuidasi dilakukan penyesuaian sebesar (lima persen), (b) jika bank umum sedang diajukan pailit, dinyatakan pailit, atau dalam proses likuidasi dilakukan penyesuaian sebesar (seratus persen), penempatan pada bank perkreditan rakyat dilakukan penyesuaian sebesar (seratus persen), dan untuk deposito yang ditempatkan pada bank luar negeri dilakukan penyesuaian sebesar (seratus persen). penyesuaian risiko pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf angka merupakan penyesuaian terhadap risiko efek milik perusahaan efek yang dihitung berdasarkan haircut tertentu dari nilai pasar wajar. haircut efek milik perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: haircut untuk sertifikat bank indonesia sebesar (lima persen). haircut untuk surat berharga negara yang memiliki sisa jangka waktu jatuh tempo: sampai dengan tahun sebesar (lima persen), lebih dari tahun hingga tahun sebesar (tujuh koma lima persen), dan lebih dari tahun sebesar yo0 (sepuluh persen), haircut untuk obligasi, sukuk korporasi, atau efek beracun aset arus kas tetap yang tercatat bursa efek indonesia yang memiliki: peringkat setara dengan aaa sebesar 5y6 (lima persen), peringkat setara dengan hingga kurang dari setara dengan aaa sebesar (lima belas persen), cc) peringkat setara dengan hingga kurang dari setara dengan sebesar (dua puluh lima persen), peringkat setara dengan bbb hingga kurang dari setara dengan sebesar (tiga puluh lima persen), dan peringkat kurang dari setara dengan bbb sebesar (seratus persen), haircut untuk dikelompokkan berdasarkan besaran haircut yang ditetapkan oleh komite setiap bulan, haircut untuk efek bersifat ekuitas yang tidak lagi tercatat bursa efek indonesia (desist) yang diterbitkan indonesia sebesar (seratus persen), haircut untuk efek luar negeri sebesar (sembilan puluh persen), haircut untuk unit penyertaan reksa dana yang tidak diperdagangkan bursa efek yang termasuk dalam kategori: pasar uang sebesar (sepuluh persen), terproteksi sebesar 10y6 (sepuluh persen), dengan penjaminan sebesar (sepuluh persen), pendapatan tetap sebesar (lima belas persen), campuran atau saham sebesar (dua puluh persen), indeks sebesar (dua puluh persen), dan penyertaan terbatas sebesar (empat puluh persen), haircut untuk investasi yang dikelola oleh perusahaan efek lain sebesar (seratus persen), haircut untuk unit penyertaan dana investasi real estat sebesar (lima belas persen), haircut untuk kontrak opsikontrak berjangkaefek lain selain sebagaimana diatur pada angka sampai dengan angka sebesar (seratus persen) kecuali ditentukan lain oleh otoritas jasa keuangan, dalam rangka menjalankan fungsinya, lembaga kliring dan penjaminan wajib membentuk komite sebagaimana dimaksud dalam huruf angka yang mempunyai tugas untuk: menetapkan besarnya haircut, dan mengumumkan besarnya haircut efek sebagaimana dimaksud pada angka pada laman (website) lembaga kliring dan penjaminan, penyesuaian risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf angka merupakan faktor pengurang senilai: tagihan uang pengganti yang timbul akibat nasabah kelembagaan mengalami gagal serah efek kepada perusahaan efek atas transaksi jual nasabah kelembagaan tersebut, tagihan yang terjadi akibat nasabah kelembagaan mengalami gagal serah dana kepada perusahaan efek atas transaksi beli nasabah kelembagaan tersebut, atau tagihan kepada perusahaan efek lain yang timbul akibat perusahaan efek lain yang bertindak |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. modal kerja bersih disesuaikanyaitu keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor kep bl tentang pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan nomor v.d. yang merupakan laporannya, menjaditransaksi purchase agreement (repo) merupakan jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. angka transaksi reverse purchase agreement (reverse repo) merupakan beli efek dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapusahaan efek dilarang menambah jumlah nasabah margin baru, sebelum perusahaan efek dimaksud melakukan langkah perbaikan terhadap sistem back office yang terkait dengan pembiayaan transaksi margin. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
mid lembaran negara republik indonesia syariah. akadperaturan mengenai, mengingat:'ji) dan pihak penyewa atau pengguna jasa (musta'jir: cc. penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam kafilma:: cc. wajib mengelola modal yang telah diterima dari pihak pemilik modal (shahih almamaaset tersebut tidak sedang dijadikan atau tidak dalam status sengketa: jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang,:cc.sampai deng: penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam mudharab:dalam::kewajiban pengelolaan aset sesuai dengan masyarakat: dan::sampai dengpenunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam masyarakat::, jangka waktu berlakunya pemberian kuasa dalam makalah: cc. penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam makalah:padadengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak. kafilah adalah perjanjian (akad) antara pihak penjamin (kastil luaran tor) dan pihak yang dijamin (nakuul'sesuai dengan ketentuan'jir adalah:berhak menerima pembayaran harga sewa atau upah (umrah) sesuai yang disepakati dalam ijazah,: wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewakan:: dan wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (mu'jijjir) (pernyataan ijab). hak dan kewajiban pihak penyewa atau pengguna jasa (musta': wajib membayar harga sewa atau upah (umrah) sesuai yang disepakati dalam ijazah:::air) (pernyataan gaulketentuan peraturan perundang undangan:, manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dengan uang:: manfaat barang atau jasa harus ditentukan dengan jelas::sampai dengan dalam ijazah dapat disepakati hal sebagai berikut: harga sewa atau upah (umrah): penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam ijazketentu,: penyerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan kemudian setelah waktu istishna berdasarkan kesepakatan:sampai deng'::::: kewajiban dimaksud harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya: cc.ketentusampai dengan dalam kafilah dapat disepakati antara lain hal hal sebagai berikut: |
kios bana tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. pasar modal. penerbitan efek syariah. akaddokumen. pemelihbiro administrasiperaturan, yang dimaksud dengan:emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. perusahaundang undang nomor tahun tentang pasar modal. bab pemeliharaan dokumen bagian kesatu biro administrasi efek biro administrasidalam bentuk cetak dan elektronik yang berhubungan dengan: emiten yang efek nya diadministrasikan oleh biro administrasi efek, jasa administrasi efek yang diberikan, dan cc. manajemen biro administrasi efek. dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit terdiri dari: anggaran dasar emiten beserta semua perubahannya, dan kontrak pengelolaan administrasi efek emiten. dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit terdiri dari: salinan laporan kegiatan operasional biro administrasi efek yang terdiri dari laporan kegiatan registrasi, daftar komposisi denominasi surat efek, dan daftar penyebaran efek, buku daftar pemegang saham dan dokumen pendukungnya, nobulan rapat umum pemegang saham dan nobulan rapat yang berkaitan dengan jasa administrasi efek lainnya, pembagian dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan hak atas efek lainnya, dan registrasi kepemilikan (lima persen) atau lebih saham dan setiap perubahan kepemilikan saham emiten atau perusahaan publik. dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit terdiri dari: anggaran dasar beserta perubahannya, catatan kegiatan biro administrasi efek termasuk catatan mengenai pelanggaran yang pernah dilakukan, dan dokumen lain termasuk surat menyurat, memorandum, makalah, buku, pemberitahuan pengumuman, edaran, dan catatan lain yang dibuat atau diterima oleh biro administrasi efek sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya. dokumen sebagaimana dimaksud dalam dan wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan otoritas jasa keuangan. biro administrasi efek wajib menjaga setiap efek maupun catatan pembukuan dalam pengelolaannya dan wajib membuat salinan dari catatan pembukuan yang disimpan tempat yang terpisah dan aman. dokumen sebagaimana dimaksud dalam wajib disimpan paling singkat selama (lima) tahun. bagian kedua emiten yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri emiten yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri seperti registrasi efek, pembagian dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, pembagian hak atas efek lainnya, dan penyelenggaraan administrasi lainnya wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data, dan keterangan dalam bentuk cetak dan dalam bentuk elektronik yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi efek tersebut. dokumen sebagaimana dimaksud pada wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaokumen. pemelih:ii. demi cukup jelas. catatan, pembukuan, data, dan keterangan yang berhubungan dengan manajemen biro administrasi efek antara lain: peraturan kepegawaian, standar operasional prosedur sop) kegiatan operasional, cc. struktur organisasi, uraian tugas dewan komisaris, direksi, dan pegawai, daftar pegawai perusahaan, dan surat keterangan domisili. cukup jelas. dokumen nobulan rapat umum pemegang saham dapat berupa berita acara rapat umum pemegang saham, akta rapat umum pemegang saham atau risalah rapat rapat umumkesempatan yang lebih luas bagi emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah memperoleh pendanaan melalui pasar modal, dankecilkecilkecil atau pihak terafiliasipernyataan pendaftaran oleh emiten skala menengah pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum oleh emiten skala menengahmenengah sesuai dengan format pernyataanmenengah untuk memenuhi ketentuan mengenai organ dan atau fungsi tata kelolamenengahmenengahdanlaimenengahmenengahmenengahdua) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi emiten yang berdiri kurang dari (dua) tahunmenengahmenengahmenengah atau pihak terafiliasi emiten skala menengahketerbukaan informasi setelah disampaikannya pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum, emiten skala kecil dan emiten skala menengah, serta setiap pihak yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya, pendapat atau keterangan tersebut dimuat dalam pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya, dilarang mengumumkan keterbukaan informasi mengenai penawaran umum sampai dengan diterimanya pernyataan otoritas jasa keuangan bahwa emiten skala kecil dan emiten skala menengah wajib mengumumkan keterbukaan informasi. keterbukaan informasi mengenai penawaran umum sebagaimana dimaksud pada wajib diumumkan paling lambat (dua) hari kerja setelah diterimanya pernyataan otoritas jasa keuangan bahwa emiten skala kecil atau emiten skala menengah sudah dapat melakukan penawaran awal dan atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan penawaran umum. keterbukaan informasi mengenai penawaran umum sebagaimana dimaksud pada wajib diumumkan dalam situs web emiten skala kecil atau emiten skala menengah atau situs web penjamin emisi efek (jika menggunakan penjamin emisi efek). informasi yang dimuat dalam keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi: tanggal terkait penawaran umum, h0. jumlah efek yang ditawarkan, cc. nilai nominal (jika ada), harga penawaran (jika ada), total nilai penawaran umum, efek lain yang menyertai (jika ada), rencana penggunaan dana, hasil pemeringkatan efek dari perusahaan pemeringkat efek skala kecil atau emiten skala menengah atau kantor penjamin emisi efek dan atau situs web emiten skala kecil atau emiten skala menengah atau situs web penjamin emisi efekinformasidan hasil keputusan rapat umum pemegang saham yang menyetujui penambahan modal dengan memberikan metaefek lain yang menyertai dengan saham yang akan diterbitkan, keterangan tentang rencan, keterangan mengenai pembeli siaga dan atau calon pengendali (jika ada), dampak ilusi bagi pemegang saham dari penerbitan saham baru: uraian mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling sedikit meliputi, dan uraian singkat mengenai efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi (jika menerbitkan efek dimaksud). bab ketentuan lain laindua belas) bulan sejak efektifnya pernyataan pendaftaran penawaran umum perdana efekenam) bulan sejak efektifnya pernyataan pendaftaran penawaran umum perdana efek. dalam hal emiten skala kecil yang telah melakukan penawaran umum tidak lagi memenuhi kriteria sebagai emiten skala kecil sebagaimana dimaksud dalam angka emiten skala kecil dilarang menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik.skala kecil sebagaimana dimaksud pada wajib menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangannya sesuai dengan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pedoman pengungkapan dan penyajian laporan keuangan emiten atau perusahaan publikketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini tidak berlaku bagi emiten yang memenuhi kriteria emiten skala kecil atau emiten skala menengah yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada otoritas jasa keuangan dan pernyataan pendaftaran nya telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas jasa keuangan pada saat diundangkannya peraturan otoritas jasa keuangan ini. surat edaran badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor se bl tentang penggunaan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik bagi entitas yang melakukan kegiatan pasar modal atau menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat melalui pasar modal, perusahaan publik, dan lembaga keuangan non bank, tidak berlaku bagi emiten skala kecil yang menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik sesuai denganwaran umummbahan modal dengan memberikan meta tetap mengikutiskala menengah atau kecilpenawaran umum oleh emiten skala kecil atau emiten skala menengahketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai tata cara untuk meminta perubahan dan atau tambahan informasi atas pernyataan pendaftaran. emiten skala kecil yang melakukan penawaran umum dengan nilai keseluruhan efek yang ditawarkan lebih dari rp50. (lima puluh miliar rupiah) dan tidak lebih dari rp250. (dua ratus lima puluh miliar rupiah), tidak termasuk efek lain yang menyertai efek yang ditawarkan, wajib mengikuti ketentuan penawaran umum oleh emiten skala menengah. dalam hal penawaran umumnambahan modal oleh emiten skala kecil atau emiten skala menengah dengan memberikan meta,meta, kecuali diatur khusus dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. prospektus wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan meta oleh emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah. bab pernyataan pendaftaran oleh emiten skala kecil pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum oleh emiten skala kecilkecil sesuai dengan format pernyataankecil untuk memenuhi ketentuan mengenai organ dan atau fungsi tata kelola bagi emitenkecilmetkecilkecilkecilsatu) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi emiten yang berdiri kurang dari (satu) tahun, penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publikecil menerapkan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik pada laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik dinyatakan tidak berlaku bagi |
tambahan lembaran negara r.iselanjutnya,emiten skala kecil atau emiten skala menengahatas definisi mengenai emiten skala kecil atau emiten skala menengah serta penyederhanaan dokumen pernyataan pendaftaran sehingga mempermudah akses bagi emiten skala kecil atau emiten skala menengah untuk memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan melalui penawaran umum. berdasarkan hal tersebut atas, dalam revisi peraturan nomor ix.c. dilakukan perubahan atas definisi emiten skala kecil atau emiten skala menengah dengan memisahkan definisi atas masing masing emiten dan mengatur mengenai batasan klasifikasi total aset serta jumlah penawaran umum yang dapat dilakukan oleh emiten skala kecil atau emiten skala menengah. emiten skala kecil atau emiten skala menengah dalam revisi peraturan ini merupakan emiten berbentuk badan hukum, antara lain perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. selanjutnya, dilakukan penyederhanaan dokumen pernyataan pendaftaranpenggunaan standar akuntansi keuangan yang berbeda pada emiten skala kecil, dimana untuk emiten skala kecil dapat menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, mempersingkat periode kewajiban audit atas laporan keuangan dalam rangka penawaran umum, dimana untuk emiten skala kecil laporan keuangan yang diaudit wajib (satu) tahun atau sejak berdirinya jika kurang dari (satu) tahun sedangkan untuk emiten skala menengah wajib (dua) tahun atau sejak berdirinya jika kurang dari (dua) tahun, dan cc. menghapus kewajiban penggunaan comfort letter dan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi sebagai dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum untuk emiten skala kecil atau emiten skala menengah.ada emiten skala kecil atau emiten skala menengah, penawaran awal dikenal juga dengan sebutan bookbuilding. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelascontoh tbk memiliki total aset sebesar miliar atau menjadi afiliasi atau dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah berdasarkan laporan keuangan tahunan untuk periode yang berakhir tanggal desember maka laporan keuangan untuk periode januari sampai desember masih dapat menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. tbk tidak dapat menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publikdengan skala aset kecil, tbk tetap tidak diperbolehkan menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publi dantender sukarelawaran tender sukarelnawaran tender sukarela, maka peraturan mengenai penawaran tender sukarelbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf maka perlu diterbitkan peraturan mengenai penawaran tender sukarelawaran tender sukarela. bab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud dengan: efek bersifat ekuitasdia massa adalah surat kabar, majalah, film, televisi, radio, dan media elektronik lainnya, atau surat, brosur, dan barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari (seratus) pihak. penawaran tender sukarela adalah penawaran yang dilakukan secara sukarela oleh pihak untuk memperoleh efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan sasaran dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya melalui media massmbali efek tersebut setiap saat sebelum penawaran tender sukarela berakhir. dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam perubahan persyaratan penawaran tender sukarela hanya dapat dilakukan paling lambat (lima belas) hari sebelum penawaran tender sukarela berakhir. perubahan sebagaimana dimaksud pada wajib diumumkan dalam (dua) surat kabar harian berbahasa indonesia, salah satu diantaranya berperedaran nasional dan disampaikan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam pada waktu yang bersamaan dengan pengumuman tersebut. pihak yang melakukan penawaran tender sukarela dilarang membeli atau menjual efek bersifat ekuitas yang sedang ditawarkan dalam jangka waktu (lima belas) hari sebelum penerbitan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan masa penawaran tender sukarela berakhir. formulir penawaran tender sukarela hanya dapat dibagikan setelah pernyataan penawaran tender sukarela efektif. formulir penawaran tender sukarela sebagaimana dimaksud pada wajib memuat pernyataan bahwa pihak yang menawarkan efek bersifat ekuitas telah menerima dan membaca pernyataan penawaran tender sukarela. dalam masa penawaran tender sukarela, pihak yang melakukan penawaran tender sukarela dapat melakukan pengumuman ulang atas pernyataan penawaran tender sukarela yang diajukan kepada otoritas jasa keuangan. perusahaan sasaran dilarang melakukan transaksi yang semata mata dilaksanakan dengan tujuan menghalangi perubahan pengendalian perusahaan sasaran dimaksud sebagai akibat pelaksanaan penawaran tender sukarela dalam jangka waktu sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan masa penawaran tender sukarela berakhir. pihak yang melakukan penawaran tender sukarela dan afiliasinya wajib merahasiakan rencana penawaran tender sukarela sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pihak yang melakukan penawaran tender sukarelaefek bersifat ekuitas, kecuali apabila terdapat perbedaan hak atau manfaat yang melekat pada efek bersifat ekuitas dimaksud. pihak yang melakukan penawaran tender sukarela dapat membuat rencana mengenai kelangsungan atau perubahan manajemen perusahaan dan karyawan setelah penawaran tender sukarela, sepanjang hal tersebut tidak merupakan persyaratan penawaran tender sukarela, dan diungkapkan seluruhnya dalam pernyataan penawaran tender sukarela. bab pelaporan hasil penawaran tender sukarela pihak yang melakukan penawaran tender sukarela wajib melaporkan hasil dari penawaran tender sukarela tersebut kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penyelesaian penawaran tender sukarela berakhir. bab vii ketentuan lain lain bukti iklan yang diterbitkiklan tersebut dimuat surat kabarawaran tender sukarela beserta peraturan nomor isahaan sasaran adalah perusahaan terbuka yang efek bersifat ekuitasnya merupakan obyek dari penawaran tender sukarela. transaksi dalam rangka penawaran tender sukarela dapat dilakukan baik dalam maupun luar bursa efek. bab pernyataan penawaran tender sukarela pihak yang akan melakukan penawaran tender sukarela wajib menyampaikan pernyataan penawaran tender sukarela kepada otoritas jasa keuangan, serta dihembuskan kepada: bursa efek dimana efek bersifat ekuitas yang menjadi obyek penawaran tender sukarela dicatatkan, perusahaan sasaran, dan pihak lain yang telah menyampaikan pengumuman penawaran tender sukarela atas efek bersifat ekuitas dari perusahaan sasaran yang sama yang masa penawarannya belum berakhir. pernyataan penawaran tender sukarela sebagaimana dimaksud dalam wajib memuat hal hal sebagai berikut: nama dan alamat perusahaan sasaran, uraian lengkap mengenai efek bersifat ekuitas yang menjadi obyek penawaran tender sukarela yang paling sedikit memuat informasi tentang: harga penawaran tender sukarela, waktu pelaksanaan penawaran tender sukarela, dan tata cara penawaran tender sukarela: persyaratan serta kondisi khusus dari penawaran tender sukarela: nama bursa efek dimana efek bersifat ekuitas yang menjadi obyek penawaran tender sukarela diperdagangkan: hasil penghitungan harga efek bersifat ekuitas, nama, alamat, dan kewarganegaraan dari pihak yang melakukan penawaran tender sukarela dan afiliasinya sehubungan dengan penawaran tender sukarela, dan keterangan apakah pihak tersebut: pernah dinyatakan pailit,pernah dihukum karena melakukan kejahatan bidang keuangan, atau pernah diperintahkan oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berhubungan dengan efek, penjelasan tentang hubungan, kontrak, dan transaksi material dengan perusahaan sasaran atau afiliasinya dalam jangka waktu (tiga) tahun terakhir yang dilakukan oleh pihak yang melakukan penawaran tender sukarela, paling sedikit meliputi: kontrak penjualan atau pembelian, hubungan keagenan, dan hubungan kepengurusan: pernyataan pihak yang melakukan penawaran tender sukarela tentang tersedianya dana yang cukup untuk menyelesaikan penawaran tender sukarela yang didukung dengan pendapat dari akuntan, bank, atau perusahaan efek, pernyataan tentang tujuan penawaran tender sukarela dan setiap rencana atas perusahaan sasaran setelah penawaran tender sukarela selesai dilaksanakan. penjelasan tentang jumlah dan persentase efek perusahaan sasaran yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang melakukan penawaran tender sukarelasasaran, daftar nama dan alamat pihak yang diberi imbalan oleh pihak yang melakukan penawaran tender sukarela untuk membuat pembelaan atau rekomendasi sehubungan dengan penawaran tersebut (jika ada): il. penjelasan tentang persetujuan atau persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang wajib dipenuhi sehubungan dengan penawaran tender sukarela (jika ada): dan informasi tambahan yang diperlukan agar pernyataan dalam penawaran tender sukarela tidak menyesatkan. seluruh informasi yang dimuat dalam pernyataan penawaran tender sukarela sebagaimana dimaksud dalam wajib diumumkan dalam paling sedikit (dua) surat kabar harian berbahasa indonesia, salah satu diantaranya berperedaran nasional, pada tanggal yang bersamaan dengan penyampaian pernyataan penawaran tender sukarela kepada otoritas jasa keuangan. disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada informasi sebagaimana dimaksud dalam juga dapat diumumkan dalam media massa yang lain. penawaran tender sukarela tidak dapat dibatalkan setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam kecuali memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan. pernyataan penawaran tender sukarela dapat menjadi efektif dengan ketentuan sebagai berikut: atas dasar lewatnya waktu, yakni: (lima belas) hari sejak tanggal pernyataan penawaran tender sukarela diterima otoritas jasa keuangan secara lengkap, yaitu telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, atau (lima belas) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan pihak yang melakukan penawaran tender sukarelpihak yang melakukan penawaran tender sukarela wajib mengumumkan perbaikan dan atau tambahan atas pernyataan penawaran tender sukarela paling lambat (satu) hari kerja setelah efektifnya pernyataan penawaran tender sukarela (jika ada). bab iii pernyataan perusahaan sasaran dan pihak lainnya sehubungan dengan penawaran tender sukarela perusahaan sasaran, afiliasi dari perusahaan sasaran, pihak yang melakukan penawaran tender sukarela atas efek bersifat ekuitas yang sama pada waktu yang bersamaan, atau pihak yang mengungkapkan informasi atau pendapat terhadap suatu penawaran tender sukarela, dapat membuat pernyataan tertulis untuk mendukung atau keberatan atas penawaran tender sukarela tersebut. dalam hal anggota direksi atau anggota dewan komisaris dari perusahaan sasaran mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup bahwa informasi yang dimuat dalam pernyataan penawaran tender sukarela tidak benar atau menyesatkan, perusahaan sasaran yang bersangkutan wajib membuat pernyataan tertulis. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam dan wajib diumumkan dalam paling sedikit (dua) surat kabar harian berbahasa indonesia, salah (satu) diantaranya berperedaran nasional, paling lambat (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa penawaran tender sukarela. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam dan wajib: menunjukkan dengan jelas hal hal yang merupakan dukungan atau keberatan dan atau bantahan serta alasan alasannya: mencantumkan dalam pernyataannya tersebut, nama, alamat, dan hubungan dengan pihak yang melakukan penawaran tender sukarela: dan mengungkapkan secara jelas kepemilikan atas efek bersifat ekuitas oleh pihak yang bersangkutan yang menjadi obyek penawaran tender sukarela atau perubahan kepentingan atas efek bersifat ekuitas yang akan terjadi karena adanya penawaran tender sukarela. bab harga efek bersifat ekuitas yang menjadi obyek penawaran tender sukarela untuk objek penawaran tender sukarela berupa saham dan atau waran, harga penawaran tender sukarela atas saham dan atau waran kecuali ditentukan lain oleh otoritas jasa keuangan, harus lebih tinggi dari harga berikut: harga penawaran tender sukarela tertinggi yang diajukan sebelumnya oleh pihak yang sama dalam jangka waktu (seratus delapan puluh) hari sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam dalam hal penawaran tender sukarela dilakukan atas saham dan atau waran perusahaan sasaran yang tercatat dan diperdagangkan bursa efek, cc. harga rata rata dari harga tertinggi padas saham dimaksud, dalam hal saham dan atau waran perusahaan sasaran tidak diperdagangkatau harga wajar yang ditetapkan oleh penilai, dalam hal penawaran tender sukarela dilakukan atas saham dan atau waran perusahaan sasaran yang tidak tercatat bursa efek. dalam hal objek penawaran tender sukarela berupa surat utang yang dapat ditukar dengan saham, harga penawaran tender sukarela harus lebih tinggi dari harga efek dimaksud yang telah ditetapkan pada saat penerbitan. pihak yang melakukan penawaran tender sukarela dapat melakukan perubahan harga penawaran tender sukarela, sepanjang perubahan harga tersebut tidak lebih rendah dari harga yang telah diumumkan. perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilakukan sebelum efektifnya pernyataan penawaran tender sukarela. bab pelaksanaan penawaran tender sukarela masa penawaran tender sukarela wajib dimulai paling lambat (dua) hari kerja setelah pernyataan penawaran tender sukarela menjadi efektif. masa penawaran tender sukarela adalah paling singkat (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama menjadi (sembilan puluh) hari, kecuali disetujui lain oleh otoritas jasa keuangan. transaksi penawaran tender sukarela wajib diselesaikan paling lambat dalam waktu (dua belas) hari setelah masa penawaran berakhir dengan penyerahan uang atau penyerahan efek sebagai menukarnya. dalam hal persyaratan atau kondisi khusus yang ditetapkan dalam penawaran tender sukarela tidak dipenuhi, efek yang ditawarkan wajib dikembalikan dalam waktu paling lambat (dua belas) hari setelah masa penawaran tender berakhir. dalam hal penawaran tender sukarela dibatalkan, efek yang ditawarkan wajib dikembalikan dalam waktu paling lambat (dua belas) hari setelah pembatalan. dalam hal penawaran tender sukarela dilaksanakan melalui penukaran efek perusahaan sasaran dengan efek lain, pihak yang melakukan penawaran tender sukarela wajib memberikan pilihan untuk menerima efek lain tersebut atau uang dalam jumlah sebagaimana dimaksud dalam atau dengan memperhatikan batasan masa penawaran tender sukarela sebagaimana dimaksud dalam setiap masa perpanjangan penawaran tender sukarela wajib dilaksanakan paling singkat (lima belas) hari dan diumumkan dalam waktu (dua) hari sebelum masa perpanjangan dimulai. pengumuman sebagaimana dimaksud pada wajib dimuat dalam (dua) surat kabar harian berbahasa indonesia, salah satu antaranya berperedaran nasional dan mencantumkan jumlah penawaran efek yang sudah diterima sampai dengan masa perpanjangan dimulai. dalam hal jumlah efek bersifat ekuitas yang ditawarkan untuk dijual atau ditukar melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang ditetapkan dalam penawaran tender sukarela, pihak yang melaksanakan penawaran tender sukarelaatau penukaran dalam penawaran tender sukarela tersebut dengan memperhatikan satuan perdagangan yang berlaku bursa efek tanpa pecahan. pihak yang melakukan penawaran tender sukarela wajib menunjuk akuntan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai kewajaran pelaksanaan penjatahan dan wajib menyampaikan laporannya kepada otoritas jasa keuangan dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penjatahan berakhir. pihak yang akan menjual efek bersifat ekuitas sehubungan dengan penawaran tender sukarela wajib menyerahkan efek tersebut kepada kustodian yang ditunjuk oleh pihak yang melakukan penawaran tender sukarela dan dapat menarik |
kios bana tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. tender sukarela. penawtender sukarelf. lampiran keputusan ketua badan pengawas pasar modal nomor: kep bl tentang penawaran tender sukarela tanggal mei ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan transaksi luar bursa efek adalah transaksi yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual secara langsuhuruf contoh tujuan dan rencana atas perusahaan sasaran setelah penawaran tender sukarela selesai dilaksanakan antara lain rencana untuk mengubah struktur modal, kebijakan dividen, atau mengubah manajemen) keuangan ojk. penilai. berkaldenganberkala kegiatan penilaikegiatan eta es| han tni nan ice) tee, lah eri a66 a52 deg s251 nk) ca: ts589 ato) tan ega tas han san sem sas kara den 8s38 tn: pena tan man see tan npsn net bam ves sera an. angan ka! aye $i8s esg pasi s8aa sori tana ie) par snn della lolos cet s58| sae sep lai ara lo. ka) kanal fe: kala g4 a33 sman en: loro pori poto pori se, bah . ala pn: sai ban sms tee an: lay tts alors surat pernyataan saya yang bertanda tangan bawah ini nama daan ana anna anakan nomor std senecneeaneananeanaa laa tanggal nnnananannananana anna aan nana ana std nama jpp naanantaananana anakan alamat nnnananannanannanan anna nana ana ankomisi), . (tanggal) pelapor, (tanda tangan) (nama jelas)keuangan ojk. penilai. berkala. pernyataan singkat skala kecil atau emiten skala menengah, dan risiko kemungkinan tidak likuidnya efek bersifat ekuitas yang ditawarkan (jika ada),il.pernyataan bahwa sehubungan dengan penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan meta, dan dalam hal prospektus mencantumkan nama pihak yang membantu emiten skala kecil atau emiten skala menengahwajib ,, pernyataan emiten skala kecil atau emiten skala menengah tentang rencana stabilisasi harga efek, sebagai berikut: jika direncanakan opsi penjatahan lebihmengenai rencana dan tujuan dilaksanakannya opsi penjatahan lebih, termasuk rencana stabilisasi harga, dan jika direncanakan untuk melakukan stabilisasi harga saham tertentu yang telah tercatat bursa efek untuk mempermudah pelaksanaan penjualan efek bersifat ekuitasyang berbunyi sebagai berikut: dalam rangka mempertahankan harga pasar saham yang sama, baik jenis maupun kelasnya, dengan yang ditawarkan pada penawaran umum ini, penjamin emisi efek dapat melakukan stabilisasi harga pada tingkat harga yang lebih tinggi dari yang mungkin terjadi bursa efek sekiranya tidak dilakukan stabilisasi harga. jika penjamin emisi efek melakukan stabilisasi harga, maka baik stabilisasi harga maupun penawaran umum tersebut dapat dihentikan sewaktu waktu. danrapat umum pemegang saham, tanggal daftar pemegang saham yang berhak memperoleh meta: cc. tanggal distribusi, dan tanggal pembayaran penuh oleh pembeli siaga (jika ada)informasi tentang efek yang ditawarkanenis dan jumlah efek bersifat ekuitas, nilai nominal (jika menggunakan nilai nominal), harga penawaran, total nilai penawaran umum, efek lain yang menyertai (jika ada), paling sedikit meliputi: untuk waran, paling sedikit meliputi: jenis dan jumlah efek yang mendasarinya, jumlah waran yang akan diterbitkan, jumlah waran yang masih dan akan beredarketentuan mengenai perubahan harga pelaksanaan, dan ketentuan material lainnya dari waran dimaksud, untuk efek yang dapat dikonversi menjadi saham yang dapat dibeli kembali, paling sedikit meliputitanggal dimulai dan tanggal diakhirinya konversi, dan jenis, frekuensi, serta waktu pengumuman pembelian kembali termasuk dimana pengumuman tersebut akan dipublikasikan, jumlah efek bersifat ekuitas yang dialokasikan kepada karyawan (jika ada), hak pemegang saham meliputi hak atas dividen, meta, danpemegang saham, pembatasan hak pengalihan atau hak suara (jika ada), keterangan tentang apakah saham yang diterbitkan dan ditawarkan kepada umum merupakan saham portabel (saham dalam simpanan) dan atau saham yang sudah disetor penuh (divestasi), nama bursa efek (jika efek tersebut akan dicatatkan) dan keterangan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dicatatkan pada bursa efek, serta pembatasan atas pencatatan saham (jika ada), keterangan tentang rencana emiten skala kecil atau emiten skala menengah untuk mengeluarkan efek bersifat ekuitas dalam waktu (dua belas) bulan setelah tanggal efektif (jika ada), il. informasi tentang susunan modal dan pemegang saham sebelum dan sesudah penawaran umum dalam bentuk tabel, termasuk: modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh yang meliputirincian kepemilikan saham pemegang saham dengan ketentuanharus mengungkapkan nama, jumlah saham, dan jumlah nilai nominal saham dan persentase kepemilikan atau jumlah dan nilai saham serta persentase kepemilikan dalam hal saham tanpa nilai nominal, saham portabel (saham dalam simpanan), yang mencakupdan tabel performa ekuitas pada tanggal laporan keuangan terakhir yang menggambarkan posisi perubahan permodalan terakhir (jika ada) dan penawaran umum telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, dan uraian mengenai efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham (jika menerbitkan efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham), paling sedikit harus, ringkasan tentang setiap tuntutan atas aset dari emiten skala kecil atau emiten skala menengah,angka dicatatkan bursamata uang yang menjadi denominasi utangaset emiten skala kecil atau emiten skala menengahikhtisar pokok kontrak perwaliamanatan, ikhtisar pokok perjanjian penanggulangan utang (jika menggunakan penanggung): dan ikatan lainnya sehubungan dengan efek bersifat utang yang ditawarkandalam bagian informasi tentang efek yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf selain informasi yang disebutkan dalam kecuali informasi yang disebutkan dalam huruf dan huruf informasi yang ditambahkan: rasio meta atas saham: dampak ilusi dari penerbitan saham baru,uraian mengenai perlakuan meta dalam bentuk pecahansyarat penerima dan pemegang meta yang berhak, bentuk sertifikat meta (jika ada), pemecahan sertifikat bukti meta (jika ada), tata cara pelaksanaan meta, il.nilai teoretis meta serta uraian singkat mengenai pengalihan meta, uraian singkat mengenai pembelian sisa efek oleh pembeli siaga dan nama lengkap pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga calon pengendali (jika ada), dandankesimpulan nilai, dan pendapat kewajaran atas transaksi penyetoran. bagian keempatdalam bagibagaimana dimaksud dalam huruf harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan informasi pokok: keterangan tentang tujuan penawaran umum atau penambahan modal dengan memberikan meta dtelah dikurangi dengan biaya, dibuat secara rinci dalam bentuk jumlah dan atau persentase dengan ketentuan: mengungkapkan rincian penggunaan dana sesuai dengan tujuan dari penawaran umum ataumbahan modal dengan memberikan meta, dan mengungkapkan fakta dan sifat hubungan afiliasi dengan emiten skala kecil atau emiten skala menengah dalam hal: penggunaan dana untuk pembayaran utang seluruhnya atau sebagian kepada kreditur terafiliasi: dan penggunaan dana untuk pembelian atau investasi dalam perusahaan lain (jika ada) jika perusahaan dimaksud adalah pihak terafiliasi dengan emiten skala kecil atau emiten skala menengahatau penambahan modal dengan memberikan meta tidak mencukupi. dalam hal terdapat pihak yang melakukan penyetoran modal dalam bentuk selain uang sebagaimana dimaksud dalam huruf, informasi tentang faktor risiko, keterangan tentang perusahaan lain tersebut, analisis dan pembahasan manajemedalam prospektus. emiten skala kecil atau emiten skala menengah harus mengungkapkan informasi tentang perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh emiten skala kecil atau emiten skala menengah dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan metamuat atau mengungkapkan: biaya jasa penjaminan (jika ada), biaya jasa penyelenggaraan (jika ada), biaya jasa penjualan (jika adajika ada), dan biaya lain lain. bagian kelimaaling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: bahasan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan usaha emiten skala kecil atau emiten skala menengah termasuk kondisi keuangan dan hasil operasi emiten skala kecil atau emiten skala menengah serta perubahan dan penyebab perubahan kondisi keuangan dan hasil operasi emiten skala kecil atau emiten skala menengah, yang paling sedikit meliputi: total aset: total liabilitas: ekuitas: penjualan pendapatan usaha, beban usaha, laba (rugi) usaha, dan laba (rugi) bersih skala kecil atau emiten skala menengahtujuan dari investasi barang modal, sumber dana yang digunakan, prakiraan periode dimulai dan selesainya proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal (ika ada), dan peningkatan kapasitas produksi yang diharapkan dari investasi barang modal (jika ada)skala kecil atau emiten skala menengah dan perusahaan anak yang tercermin laporan keuangan, bahasan mengenai kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas, dan bahasan tentang kejadian material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan laporan akuntan publik. bagian keenam risiko yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi. bagian ketujpernyataan mengenai ada tidaknya kewajibandelapdalam bagiemiten skala kecil atau emiten skala menengah, paling sedikit meliputiemiten skala kecil atau emiten skala menengah dan perusahaan anak dalam kelompok usaha emiten skala kecil atau kelompok usaha emiten skala menengah yang dibuat dalam bentuk diagram disertai persentase kepemilikannya,, pengurusanemiten skala kecil atau emiten skala menengah serta sekretaris perusahaan, komite audit, dan atau komite lainnya (jika ada), struktur organisasi emiten skala kecil atau emiten skala menengah, perkara yang dihadapi emiten skala kecil atau emiten skala menengah dan perusahaan anak, serta anggota direksi dan anggota dewan komisaris emiten skala kecil atau emiten skala menengah, yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha emiten skala kecil atau emiten skala menengah (jika ada), keterangan material tentang sumber daya manusia, transaksi dengan pihak terafiliasi, dan informasi tentang perusahaan anak dan atau investasi pada perusahaan lain (jika ada),ngurusan dan pengawasan, dandan kegiatan usaha emiten skala kecil atau emiten skala menengahemiten skala kecil atau emiten skala menengah atau kelompok usaha emiten skala kecil atau kelompok usaha emiten skala menengah (jika emiten skala kecil atau emiten skala menengah merupakan entitas induk), perjanjian penting, pernyataan manajemen bahwa tidak terdapat pembatasan yang merugikan hak pemegang saham publik, uraian tentang produk dan jasa utama yang ditawarkan oleh emiten skala kecil atau emiten skala menengah, keterangan umum tentang pelanggan dari emiten skala kecil atau emiten skala menengah, keterangan umum tentang pemasok persediaan emiten skala kecil atau emiten skala menengah, keterangan umum tentang sarana produksi yang dimiliki atau disewa dari pihak lain atau dikuasai, seperti hak tanah, bangunan dan prasarana, serta mesin dan perlengkapan serta statusnya skala kecil atau emiten skala menengahndalam angka dan angka emiten skala kecil atau emiten skala menengah harus memberikan pernyataan yang memadai mengenai halpendirian emiten skala kecil atau emiten skala menengah, paling sedikit meliputi tanggal akta pendirian, susunan pemegang saham, nama emiten skala kecil atau emiten skala menengahkejadian penting sehubungan dengan perkembangan usaha: dan cc. kronologis. bagian kesembilan tata cara pemesanan efek dalam bagian tata cara pemesanan efek, sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan informasi pokok: penyerahan formulir pemesanan, persyaratan pembayaran, pembatalan pemesanan, dan tanda terima untuk pemesanan, penjelasan tentang pembatasan pihak yang dapat memesan (jika ada), cc. tanggal dimulai dan berakhirnya pemesanan, dan tanggal pengembalian uang pemesanan, dan distribusi efek atau bukti lain tentang kepemilik dan atau penawaran umum efek bersifat utang paling sedikit mengenai penjelasan metode penjatahan pemesanan serta penjatahan pemesanan yang akan dialokasikan kepada pihak tertentu (jika ada). bagian kesepuluh kebijakan dividen dalam bagian kebijakan dividen sebagaimana dimaksud dalam huruf dansebelas penjaminan emisi efek dalam bagian penjaminan emisi efek sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: uraian tentang ketentuan dan persyaratan yang penting dari perjanjian penjaminan emisi efek, nama penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek, bentuk penjaminan, persentase dan nilai penjaminan, dan sifat hubungan afiliasi antara penjamin emisi efek dengan emiten skala kecil atau emiten skala menengah (jika ada). bagian keduadan huruf pendapat dari konsultan hukum paling sedikit harusatau penambahan modal dengan memberikan meta skala kecil atau emiten skala menengah, status kepemilikan, pembebanan, asuransi, dan sengketa atas aset emiten skala kecil atau emiten skala menengahskala kecil atau emiten skala menengah dan perusahaan anak, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris (jika ada), struktur permodalan dan pemegang saham emiten skala kecil atau emiten skala menengahskala kecil atau emiten skala menengahskala kecil atau emiten skala menengah dan penawaran efek yang akan dilaksanakan. bagian ketiga belas laporan keuangan dalam bagian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf harus menyajikan laporan keuangan dengan ketentuan sebagaimana diaturkelompok usaha emiten skala kecil adalah emiten skala kecilkecil. kelompok usaha emiten skala menengah adalah emiten skala menengahmenengahbagian keempat belasdanmengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian pasar modal. bagian kelima belas keterangan tentangdan huruf paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: nama, alamat, dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai wali amanat dan penanggung (jika terdapat penanggung), dan pernyataan dari penanggung (jika terdapat penanggungdalam bagiansebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: nama dan alamat domisili atau kantor pusat pembeli siaga dan atau calon pengendali emiten skala kecil atau emiten skala menengah, bidang usaha (jika ada), cc.emiten skala kecil atau emiten skala menengah, sifat hubungan afiliasi dengan emiten skala kecil atau emiten skala menengah (jika ada), dan. bagian ketujuh belasbentuk dan isi data keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan, dandividen per saham (jika ada pembagian dividen)ngendali emiten skala kecil atau emiten skala menengah dan jenis industrinya, dan informasi nilai kurs, dalam hal laporan keuangan pengendali emiten skala kecil atau emiten skala menengahskala kecil atau emiten skala menengah termasuk nama pos yang digunakan. bab ketentuan lain lain dalam hal emiten skala kecil atau emiten skala menengahskala kecil atau emiten skala menengah wajib memenuhi ketentuadalam hal emiten skala kecil atau emiten skala menengah akan menerbitkan efek utang konversi melalui penawaran umum, sifat efek utang konversi tersebut harus merupakan efek utang wajib konverskala kecil dan emiten skala menengah yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum danskala kecil dan emiten skala menengah dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan metaharga tertentu setelah (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitrospektuemiten skala kecil atau emiten skala menengahkala kecil atau emiten skala menengah serta penjamin pelaksana emisi efek (jika menggunakan penjamin pelaksana emisi efekbab bentuk prospektus prospektus sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit harus memuat bagian pokok sebagai berikut: informasi pada bagian awal prospektus, daftar isi: cc. informasi tentang efek yang ditawarkan,:, dan tata cara pemesanpenjaminan emisi efek (jika menggunakan penjamin emisi efek),penjaminan emisi efek (jika menggunakan penjamin emisi efek), keterangan tentang wali amanat dan penanggung 'jika terdapat penanggung):keterangan tentang wali amanat dan penanggung (jika terdapat penanggung)terdapat pembeli siaga dan atau calon pengendali emiten skala kecil atau emiten skala menengah), dan ikhtisar data keuangan penting. bab iii isi prospektus bagian pertama informasi pada bagian awal prospektus informasi pada bagian awal prospektus sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat atau mengungkapkan informasi pokok: tanggal efektif pernyataan pendaftaran dari otoritas jasa keuangan, tanggal penjatahan, cc. skala kecil atau emiten skala menengah skala kecil atau emiten skala menengah, tempat dan tanggal prospektus diterbitkan,tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. :dan penawaran umum ini dilakukan oleh emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah, sesuai deng. : pernyataan dalam huruf kapital bahwajika ada) bertanggung jawab sepenuhnya atas |
sma tambahan lembaran negara r.iberdasarbentuk dan isi prospektus yang harus disampaikan untuk penyampaisukuk emiten skala kecil atau emiten skala menengmengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum sehingga mempermudah akses bagi emiten skala kecil atau emiten skala menengah agar dapat memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan. penyesuaian peraturan nomor ix.c. tersebut dilakukan untuk tujuan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam prospektus emiten skala kecil atau emiten skala menengah sehingga diharapkan masyarakat dalam berinvestasi pada emiten skala kecil atau emiten skala menengah memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengambil keputusan. adapun penyesuaian informasi yang dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pedoman mengenai bentuk dan isi prospektusuntuk penawaran umum efek bersifat ekuitas dan penawaran umum efek bersifat utang menambahkan informasi: kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan publik, penjaminan emisi efek, pendapat dari segi hukum, dan laporan penilai dan laporan tenaga ahli (jika ada), khusus untuk penawaran umum efek bersifat ekuitas ditambahkan informasi opsi penjatahan lebih dalam rangka penawaran umum, cc. menambahkan informasi terkait penambahan modal dengan memberikan meta:ada), ikhtisar data keuangan penting, jadwal terkait penambahan modal dengan memberikan meta, uraian mengenai meta yang ditawarkan, penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang: nama lengkap pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga dan atau calon pengendali, uraian mengenai efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham,:htisar pokok kontrak perwaliamanatan antara lain:, hak keutamaan (senioritas) dibandingkan dengan utang lainnya dari emiten skala kecil atau emiten skala menengah yang ada dan yang mungkin timbul, dan ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang (sinking fund), (jika ada), huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf angka contoh penggunaan dana antara lain untuk pengembangan sarana yang ada, diversifikasi, dan penambahan modal kerja.huruf dalam praktiknya biaya jasa penjaminan disebut dengan underurisiko yang dihadapi dapat berupa antara lain: risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha, risiko usaha: risiko umum: dan risiko bagi investorerjanjian penting antara lain terdiri atas: pembelian bahan baku, pemasaran, distribusi, atau pembelanjarangan umum tentang sarana produksi yang dimiliki atau disewa dari pihak lain atau dikuasai antara lain terdiri atas: hak tanah, bangunan, dan prasarana, dan mesin dan perlengkapan serta statusnya.kejadian penting sehubungan dengan perkembangan usaha antara lain terdiri atas: perubahan kepemilikan, investasi barang modal yang material yang dilakukan, perkembangan produk atau jasa baru, dan kegiatan pemasaran yang penting. huruf contoh pada tahun dan melakukan peningkatan modal disetor. tahun dan tahun tidak terjadi perubahan struktur permodalan namun pada april dan september dilakukan peningkatan modal disetor kembalipada april september dan struktur permodalan tahun yang merujuk pada perubahan struktur permodalan tahun contoh pada tahun dan melakukan peningkatan modal disetor. tahun tahun dan tahun tidak terjadi perubahan struktur permodalanpengendalian. perlinddan perlindungan efek yang disimpandan perlindungan efek yang disimpan oleh perusahaan efek, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai pengendalian dan perlindungan efek yang disimpanefek bebas yang bukan efek dalam pengendalian langsung perusahaan efek sesudah periode (lima) hari kerja harus diganti dengan efek yang dibeli oleh perusahaan efek: dan dalam hal: perusahaan efek telah menyisihkan uang sejumlah nilai pasar wajar efek yang belum berada dalam pengendalian langsung perusahaan efek tersebut dan ada dalam rekening khusus bank atas nama perusahaan efek untuk kepentingan pemegang rekening untuk menjamin efek bebas yang bukan efek dalam pengendalian langsung perusahaan efek, dan perusahaan efek telah secara aktif dan terus menerus melakukan tindakan terbaik dan benar untuk memastikan efek dimaksud dalam pengendalian langsung perusahaan efek, perusahaan efek dapat memperpanjang waktu (lima) hari kerja untuk membeli efek sebagaimana dimaksud dalam huruf bab pemisahan efek nasabah perusahaan efek wajib menghitung secara harian jumlah efek bebas dan efek jaminan dengan prosedur: melakukan perhitungan efek jaminan yang dapat ditahan sebagai jaminan penyelesaian pesanan terbuka dan kewajiban nasabah lainnya yang tidak termasuk kewajiban dalam rekening efek pembiayaan transaksi margin dan rekening efek pembiayaan transaksi short selling sesuai perhitungan manajemen risiko perusahaan efek yang diterapkan secara konsisten dalam menentukan batasan transaksi setiap nasabahnya sebagaimana dimaksud dalamerdasarkan perhitungan efek jaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan efek wajib: memisahkan sejumlah efek dipisahkan paling sedikit sejumlah efek bebas, dengan menambah atau mengurangkan efek dipisahkan dengan ketentuan sebagai berikut: untuk efek yang berbentuk fisik dan ada tempat penyimpanan yaitu unit kerja yang menjalankan fungsi kustodian atau kotak penyimpanan bank kustodian, pemisahan wajib dilakukan secara fisik, atau untuk efek yang ada dalam rekening efek dalam pengelolaan bank kustodian, perusahaan efek lain, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, atau lembaga penyimpanan lainnya, pemisahan dilaksanakan dengan memberi instruksi kepada kustodian tersebut untuk mentransfer efek antar rekening efek, dan membukukan sejumlah efek dalam rekening efek nasabah posisi long) sebagai efek bebas dan efek jaminan. bab perlindungan efek nasabah perusahaan efek dilarang menggunakan efek nasabah untuk jaminan penyelesaian kewajiban perusahaan efek kepada lembaga kliring dan penjaminan kecuali disetujui oleh nasabah yang bersangkutan dengan perjanjian khusus yang jelas dan terpisah dari perjanjian lainnya. perjanjian khusus sebagaimana dimaksud dalam wajib mengikuti ketentuannasabah menyetujui penggunaan efek nasabah sebagai efek jaminan, perusahaan efek wajib membuka subrekening efek jaminan atas nama nasabah dan menempatkan efek jaminan tersebut dalam subrekening efek jaminan pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. dalam hal terdapat nasabah umum yang mendapatkan penjatahan efek pada penawaran umum dan belum memiliki rekening efek maka: nasabah wajib membuka rekening efek sehingga menjadi nasabah pemilik rekening, dan perusahaan efek wajib: membuka subrekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atas nama nasabah: dan memindahbukukan efek milik nasabah dalam subrekening efek nasabah sesuai dengan tanggal distribusi yang ditentukan emiten. perusahaan efek wajib memberikan akses informasi kepada nasabahnya sehingga nasabahnyabab pembukuan dan penyelesaian selisih efek selisih efek wajib dibukukan secara harian. perusahaan efek wajib segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencari sebab dan menyelesaikan selisih efek yang terjadi. selisih efek yang belum diselesaikan dalam waktu (lima) hari kerja wajib diganti dengan cara membeli. bab vii penilaian harian pada buku pembantu efek dalam melakukan penentuan nilai pasar wajar efek, perusahaan efek wajib mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku, menerapkan secara konsisten dan mendokumentasikan hal yang terkait dengan penerapan standar akuntansi keuangan. nilai pasar wajar untuk efek berikut harus dinilai secara harian, berupa: sertifikat bank indonesia: surat berharga negara, cc.:atau efek beracun aset arus kas tidak tetap yang tercatat bursa efek indonesia: efek bersifat ekuitas yang tidak lagi tercatat pada bursa efek indonesia: efek yang diperdagangkan bursa efek luar negeri, unit penyertaan reksa dana, investasi yang dikelola oleh perusahaan efek lain, unit penyertaan dana investasi real estat, kontrak opsi atas efek atau atas indeks efek, kontrak berjangka atas efek atau atas indeks efek, dan il. efek lain yang terdaftar otoritas jasa keuangan. nilai akun portofolio dalam buku besar perusahaan efek wajib disesuaikan secara harian dengan nilai pasar wajar sebagaimana dimaksud dalam dan dicatat dalam akun pengendali. nilai pasar wajar posisi long dan posisi short pada rekening efek nasabah wajib diringkas sebagai berikut: nilai efek bebas nasabah terafiliasi: nilai efek bebas nasabah tidak terafiliasi: nilai efek jaminan nasabah terafiliasi: nilai efek jaminan nasabah tidak terafiliasi: nilai posisi short nasabah terafiliasi: dan nilai posisi short nasabah tidak terafiliasi. nilai pasar wajar atas efek dalam pengendalian langsung perusahaan efek wajib diringkas dan dibukukan akun pengendali sebagai berikut: efek unit kerja yang menjalankan fungsi kustodian, efek dalam kotak penyimpanan bank kustodian, efek rekening efek pada bank kustodian, efek rekening efek perusahaan lain, efek rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian: dan efek rekening efek lembaga penyimpanan lainnya. bab viii tanggung jawab direktur perusahaan efek atas buku pembantu efek perusahaan efek wajib melaporkan otoritas jasa keuangan nama (dua) direktur yang bertanggung jawab: mengawasi pembukuan harian pada buku pembantu efek, memastikan efek nasabah berada dalam pengendalian langsung perusahaan efek, cc. mengelompokkan efek dalam efek dipisahkan dan efek tidak dipisahkan, melakukan penyelesaian atas selisih efek: dan melakukan pembelian efek untuk mengganti efek, sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. (satu) antara (dua) direktur sebagaimana dimaksud dalam harus menandatangani laporan modal kerja bersih disesuaikan harian yang disimpan dalam arsipbuku pembantu efek adalah catatan mengenai efek yang disimpan pada perusahaan efek atau dimiliki oleh perusahaan efek yang dibuat dalam bentuk pembukuan berpasangan yang menunjukkan posisi long, posisi short dan lokasi efek tersebut. efek bebas adalah efek yang tercatat sebagai posisi long rekening efek nasabah dalam buku pembantu efek yang merupakan kelebihan atas efek jaminan nasabah dan dapat ditarik oleh nasabah dari rekening efek setiap saat. efek dimiliki adalah efek milik perusahaan efek sendiri yang dipisahkan dari efek milik nasabah. efek dipisahkan adalah efek nasabah dalam pengendalian langsung perusahaan efek yang tidak sedang dijadikan kepada perusahaan efek atau tidak sedang terikat dengan kewajiban penyelesaian transaksi dan atau efek nasabah tidak dalam pengendalian langsung perusahaan efek lebih dari (lima) hari kerja. efek jaminan adalah efek yang tercatat sebagai posisi long rekening efek nasabah dalam buku pembantu efek yang bukan merupakan efek bebas. efek tidak dipisahkan adalah efek dalam pengendalian langsung perusahaan efek yang dimiliki oleh nasabah dan sedang dijadikan kepada perusahaan efek atau terikat dengan kewajiban penyelesaian transaksi nasabah atau dalam proses administrasi emiten atau biro administrasi efek yang akan diterbitkan dalam waktu (lima) hari kerja terhitung sejak efek tersebut dimasukkan emiten atau biro administrasi efek. selisih efek adalah jumlah efek yang dicatat dalam buku pembantu efek yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan yang ditemukan dalam perhitunganbab pembukuan atas efek yang disimpan pada perusahaan efek atau dimiliki oleh perusahaan efek pada buku pembantu efek perusahaan efek wajib melakukan pembukuan harian atas efek yang disimpan pada perusahaan efek atau dimiliki oleh perusahaan efek melalui buku pembantu efek dan menyusun laporan buku pembantu efek sesuai laporan buku pembantu. pembukuan harian atas efek yang disimpan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan ketentuan: saldo sisi debit dalam buku pembantu efek menunjukkan kepemilikan atas efek dalam akun sebagai berikut: efek reverse repo, portofolio perusahaan efek posisi long): efek dalam rekening efek nasabah posisi long): efek bebas, dan efek jaminan, transaksi beli efek nasabah pemilik rekening efek, efek milik perusahaan efek lain: efek yang dipinjam dari perusahaan efek lain, transaksi jual efek, dan gagal serah perusahaan efek, efek yang akan diserahkan lembaga kliring dan penjaminan: efek yang dipinjam dari lembaga kliring dan penjaminan, dan efek serah atas hasil kliring, efek milik perusahaan efek lain, perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, dan atau lembaga keuangan lainnyanjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek: transaksi beli, dan gagal serah, efek yang dipinjam dari pihak lain, dan selisih efek positif, saldo sisi kredit dalam buku pembantu efek menunjukkan lokasi efek yang ada dalam akun sebagai berikut: efek dalam pengendalian langsung perusahaan efek dikelompokkan dalam efek dimiliki, efek dipisahkan, dan efek tidak dipisahkan, meliputi: efek yang disimpan unit kerja yang menjalankan fungsi kustodian perusahaan efek, efek yang disimpan pada kotak penyimpanan yang disewa oleh perusahaan efek pada bank kustodian, efek yang ada dalam rekening efek pada bank kustodian, efek yang ada dalam rekening efek pada perusahaan efek lain, efek yang ada dalam rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, efek yang ada pada emiten atau biro administrasi efek: dan efek yang ada dalam rekening efek pada lembaga penyimpanan lainnya, efek tidak dalam pengendalian langsung perusahaan efek dikelompokkan dalam: efek tidak dalam pengendalian langsung sampai dengan (lima) hari kerja, dan efek tidak dalam pengendalian langsung lebih dari (lima) hari kerja yang dikelompokkan dalam efek dimiliki dan efek dipisahkan, efek tidak dalam pengendalian langsung perusahaan efek sebagaimana dimaksud pada angka meliputi sebagai berikut: efek yang dipakai sebagai jaminan pinjaman bank atau lembaga keuangan,, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian dimana bukti pengiriman belum diterima: efek yang akan diterima dari kustodian luar negeri, lembaga kliring luar negeri, atau dari perusahaan efek luar negeri, efek pada misalnya dividen saham atau hak memesan efek terlebih dahulu pada tanggal pencatatan, efek repo atau re repo, transaksi jual efek nasabah pemilik rekening, efek dijual yang belum dimiliki posisi short), efek yang akan diterima dari perusahaan efek lain: efek dipinjamkan, transaksi beli efek, dan gagal terima perusahaan efek, efek yang akan diterima dari lembaga kliring dan penjaminan: efek dipinjamkan, dan efek terima atas hasil kliring, efek yang akan diterima dari nasabah kelembagaan: transaksi jual, dan gagal terima, posisi short dalam rekening efek nasabah terafiliasi: dan posisi short dalam rekening efek nasabah tidak terafiliasi, dan selisih efek negatif, buku pembantu efek wajib diselenggarakan dan dicocokkan saldo hariannya untuk setiap jenis efek termasuk kekurangan atau kelebihan yang ada wajib dibukukan akun selisih efek positif atau akun selisih efek negatif, pembukuan dalam buku pembantu efek wajib paling kurang terdiri dari: jumlah efek dalam hal saham, hak memesan efek terlebih dahulu, waran, unit penyertaan reksa dana, efek beracun aset arus kas tidak tetap, unit penyertaan dana investasi real estat, atau efek lain yang mempunyai karakteristik sejenis, nilai nominal dalam hal obligasi korporasi, sukuk, sertifikat bank indonesia, surat berharga negara, efek beracun aset arus kas tetap, atau surat utang lainnya, dan jumlah kontrak dalam hal opsi atau kontrak berjangka atas efek atau atas indeks efek yang telah dibuat standarnya atau efek lain yang mempunyai karakteristik sejenis, buku pembantu efek wajib menunjukkan saldo dari setiap jenis efek secara terpisah, setiap jenis efek wajib ditandai dengan angka yang sesuai dengan standar international securities identification number, transaksi yang wajib dibukukan secara harian dalam buku pembantu efek menyangkut semua perubahan status kepemilikan atau lokasi efek yang dimiliki oleh perusahaan efek atau nasabahnya menyangkut transaksi meliputi sebagai berikut: pembelian dan penjualan efek, pinjam meminjam efek, penerimaan dan penyerahan efek, gagal serah atau gagal terima efek, dan efek yang timbul sebagai akibat dari pembagian hak dalam aksi korporasi oleh emiten, misalnya hak memesan efek terlebih dahulu atau dividen saham, pembelian atau penjualan efek untuk kepentingan rekening efek nasabah wajib dibukukan dalam sub akun transaksi beli efek nasabah pemilik rekening atau transaksi jual efek nasabah pemilik rekening pada tanggal transaksi dan dipindahbukukan pada akun posisi long atau posisi short nasabah pada tanggal penyelesaian transaksi sesuai kontrak, pembelian atau penjualan efek untuk rekening perusahaan efek wajib dibukukan dalam rekening tersebut pada tanggal transaksi mengikat perusahaan efek, j . gagal serah dan gagal terima wajib dibukukan pada tanggal penyelesaian sesuai kontrak jika penyelesaian transaksi tidak dilakukan, penyelesaian atas transaksi yang mengalami kegagalan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dibukukan pada tanggal kegagalan tersebut dapat diselesaikan. il. perpindahan efek antar lokasi atau rekening efek wajib dibukukan pada tanggal pemindahan dimaksud, analisis umur atas posisi efek dalam buku pembantu efek wajib dilakukan secara harian, buku pembantu efek wajib menunjukkan jangka waktu sampai dengan (lima) hari kerja dan lebih dari (lima) hari kerja dalam posisi berikut:, gagal terima, gagal serah, atau selisih efek, perusahaan efek wajib membuat ikhtisar catatan harian atas semua perubahan pada buku pembantu efek untuk setiap sub akun pada buku pembantu efek, posisi short dan posisi long dalam buku pembantu efek wajib ditandai dengan nomor rekening efek setiap nasabah: saldo efek dalam akun pada buku pembantu efek yang menunjukkan efek yang akan diterima dari atau efek yang akan diserahkan kepada perusahaan efek, bank kustodian, emiten, biro administrasi efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga penyimpanan lainnya, atau lembaga keuangan lainnya wajib ditunjukkan secara terpisah untuk setiap pihak tersebut, buku pembantu efek wajib menunjukkan sub akun untuk efek yang ada dalam posisi long nasabah sebagai berikut: efek bebas: dan efek jaminan: dan buku pembantu efek wajib menunjukkan rekening titipan terpisah dari rekening efek. bab iii penempatan efek nasabah dalam pengendalian langsung perusahaan efek perusahaan efek wajib untuk menempatkan efek nasabah dalam pengendalian langsung perusahaan efek, dengan ketentuan: perusahaan efek mengambil tindakan yang cepat dan efektif untuk menjaga agar efek yang ada dalam posisi long rekening efek nasabah berada dalam pengendalian langsung perusahaan efek, |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. perusahaan efek. pengendalian. perlinddan perlindungan efek yang disimpanii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan tindakan yang cepat dan efektif adalah memastikan efek yang dimiliki nasabah (posisi long) berada dalam sub rekening efek nasabah bawah perusahaan efek. huruf cukup jelas. huruf angka cukup jelas. angka contoh tindakan terbaik dan benar antara lain perusahaan efek telah memasukkan pesanan beli pada sistem perdagangan bursa efek sejak efek berada dalam posisi long namun tetap belum terjadi transaksi beli efek tersebut. huruf dalam praktiknya menentukan batasan transaksi dikenal dengan sebutan trading limiisih efek adalah jumlah efek yang dicatat dalam buku pembantu efek yang menunjukkan: kelebihan atau kekurangan yang ditemukan dalam perhitungan efek seperti misalnya perhitungan dan rekonsiliasi antara buku pembantu efek dan rekening efekcukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan wajib diringkas adalah wajib dikelompokkan. yang dimaksud dengan wajib diringkas adalah wajib dikelompokkanjurnal buku pembantu efek. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
mid lembaran negara republik indonesia keuangan. ojk. komite audit. pembentukan. pedoman pelaksdengan rahmat tuhan yang maha esa dewan komisioner otoritas jasa keuangan, menimbang : a.laksanaan kerja komite auditmbentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, maka peraturan mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite aud. bab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud dengan:mana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. bab komite audit bagian kesatu pembentukan emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. bagian kedua komposisi, struktur dan keanggotaan anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. komite audit paling sedikit terdiri dari (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. komite audit diketuai oleh komisaris independen. komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam. bagian ketiga persyaratan keanggotaan dan masa tugas anggota komite audit: wajib, serta mampu berkomunikasi dengan baik: b.wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal serta ketentuan peraturan perundang undangan terkait lainnya: wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik: bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan, wajib memiliki paling sedikit (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian bidang akuntansi dan keuangan: bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu (enam) bulan terakhirkomisaris independen: tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut: tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik. masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk (satu) periode berikutnya. bagian keempat tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi: melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik: melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik: memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya, memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa, melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal, melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko bawah dewan komisaris: menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik: menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik: dan menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik. dalam melaksanakan tugasnya, komite audit mempunyai wewenang sebagai berikut: mengakses dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan: b.berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit, melibatkan pihak independen luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan): dan melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris. bab iii piagam komite audit emiten atau perusahaan publik wajib memiliki piagam komite audit. piagam komite audit sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: tugas dan tanggung : kebijakan penyelenggaraan rapat, sistem pelaporan kegiatan:komite audit. piagam komite audit sebagaimana dimaksud pada wajib dimuat dalam situs web emiten atau perusahaan publik. bab penyelenggaraan rapat komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) bulan. rapat komite audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari (satu per dua) jumlah anggota. keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris. bab pelaporan komite audit wajib membuat laporan kepada dewan komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. komite audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian komite audit paling lambat (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian. informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam wajib dimuat dalam situs web bursa efek dan atau situs webbentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite auditios bana tambahan lembaran negara r.i keuangan. ojk. komite audit. pembentukan. pedoman pelaksani. lampiran keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor: kep bl tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit tanggal desemkomite audit yang telah menjabat selama periode tidak dapat dipilih kembali. cukup jelas. tugas dan tanggung jawab dimaksud tidak membatasi komite audit untuk melakukan tindakan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini serta kelaziman praktik dalam negeri dg lembaran negara republik indonesia ' keuangan ojk. bank. tata kelolarisiko yang dihadapi bank maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik tata kelola yang baik oleh perbankan, bahwaperaturan perundang undangan serta nilai nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan tata kelola yang baik, cc. bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional, bahwa dalam pelaksanaan tata kelolatata kelolnggota direksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan rups. anggota direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada pada laporan pelaksanaan tata kelola dengannk wajib memiliki anggota dewan komisaris dengan jumlah paling sedikit (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.dewan komisaris wajib terdiri dari komisaris independen dan komisaris non independen. yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat (satu) tahun sebelum menjadi komisaris independen pada bank yang bersangkutan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi mantan anggota direksi saris non independen dapat beralih menjadi komisaris independen setelah memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. komisaris non independen yang akan beralih menjadi komisaris independen sebagaimana dimaksud pada wajib menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat (enam) bulan. peralihan dari komisaris non independen menjadi komisaris independen wajib memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan. komisaris independen yang telah menjabat selama (dua) periode masa jabatan berturut turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai komisaris independen dalam hal: rapat anggota dewan komisaris menilai bahwa komisaris independen tetap dapat bertindak independen, dan komisaris independen menyatakan dalam rups mengenai independensi yang bersangkutan. pernyataan independensi komisaris independen sebagaimana dimaksud pada huruf wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola.dalam usulan yang direkomendasikan. anggota dewan komisaris atau pejabat eksekutif: pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank, dan atau padapenerapan tata kelola yang baik terselenggaraketentuan peraturan perundang undangan. pengambilan keputusan kegiatan operasional bank oleh dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh dewan komisaris sehinggewan komisaris wajib melaporkan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (tujuh) hari kerja sejak ditemuk. dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dewan komisaris wajib membentuk paling sedikit: komite audit: komite pemantau risiko, danbagaimana dimaksud pada huruf secara terpisah. pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada wajibsecara berkala paling sedikit (empat) kali dalamdua) kali dalam (satu) tahun. dalam hal komisaris non independen tidak dapat menghadiri rapat dewan komisaris secara fisik sebagaimana dimaksud pada maka dapat menghadiri rapat dewan komisaris melalui sarana teknologi telekonferensi. pengambilan keputusan rapat dewan komisarisrapat dewan komisarisdewan komisaris wajib membuat risalah rapat dewan komisari anggota dewan komisaris yang ditetapkan rups. anggota dewan komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan rups sebagaimana dimaksud pada pada laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diaturdari pihak independen yang memiliki keahlian bidang keuangan atau akuntansi, dan (satu) audit.eahlian bidang keuangan, dan (satu) mantan anggota direksi atau pejabat eksekutif bank atau pihak yang mempunyaidilarang menjadi pihak independen dalam anggota komite sebagaimana dimaksud dalampaling singkat (enam) bulan. masa tunggu (cooling off) paling singkat6 (enam) bulansebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi mantan anggota direksite remunerasi dan nominasi atau (satu) sedikitwajib mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua jabatan rangkap ketua komite ketua dari komite sebagaimana dimaksud dalamdilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite lebih dari (satu) pada komite lain. bagian ketiga tugas dan tanggung jawab komite komite audit wajib,wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikittoritas jasa keubankmempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit: terkait dengan kebijakan remunerasi wajibpadaups, dan kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada direksi:, terkait dengan kebijakan nominasi wajib dan anggota dewan komisari dan atau calon anggota dewan komisarisebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf serta anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf kepada dewan komisaris$masuk (satu) orang komisaris independen dan (satu) orang pihak independen. rapat komite remunerasi dan nominasirmasuk (satu) orang komisaris independeneputusan rapat komiteb fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit eastern bagian kesatu fungsi kepatuhan bank bank wajib memastikan kepatuhan terhadaplain. dalam rangka memastikan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam bank wajib menunjuk (satu) orang direktur yang membawakan fungsi kepatuhan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum. dalam rangka membantu pelaksanaan tugas direktur yang membawakan fungsi kepatuhan secara efektif, bank serta sistem dan prosedur. bagian kedua fungsi audit internwajib serta sistem dan prosedur,bankdenganperaturan otoritas jasa keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank dan ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publimaksud dalam ketentuan otoritas jasa keuangan mengenaidireksi dan dewan komisariatauyang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum. bab viii rencana strategis bankrencana korporasi (corporate plan) sebagaimana dimaksud pada dan perubahan rencana korporasi (corporate plan) kepada otoritas jasa keuangan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaanotoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai rencana bisnis bank. bab aspek transparansi kondisi bank bank wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non, dan cakupmaksud dalam dan ketentuan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. bab pelaporan internal dan benturan kepentingaalam setiap keputusan. bab laporan pelaksanaan tata kelola dan penilaian penerapan tata kelola bagian kesatu laporan pelaksanaan tata kelola bank wajib menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku. laporan pelaksanaoleh bank (self assessment) atas penerapan tata kelola bank,ireksi lain, anggota dewan komisaris dan atau pemegang saham pengendali bank sebagaimana dimaksud dalamireksi, anggota dewan komisaris lain dan atau pemegang saham pengendali bank sebagaimana dimaksud dalam frekuensi rapat dewan komisaris,pembelian kembali (buy back) saham dan atau obligasi banklaporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada yang terkait dengan penerapan remunerasisurat edaran otoritas jasa keuangan. bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam kepada otoritas jasa keuangan dan pemegang saham bank paling lambat (empatsitus web bank paling lambat (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. bank dianggap terlambatmenyampaikan dan atau mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada dan atau batas akhir waktu publikasi pada situs web bank pelaksanaan tata kelola. bank dianggap tidakbelum menyampaikan dan atau mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola dalam batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada penyampaian laporan pelaksanaan tata kelola kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditujukangian kedua penilaian sendiri oleh bank atas penerapan tata kelola bank wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan tata kelola bank yang mencakup hal hal sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit (dua) kali dalam (satu) tahun.laksanaan tata kelola.dapat melakukan penilaian atauevaluasi terhadapdalam berdasarkan hasil penilaian sendiri oleh bank (self' assessment) atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan dapat meminta bankhal diperlukan, otoritas jasa keuangan dapat meminta bankank. bab xii penerapan tata kelola pada kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri wajib memenuhi ketentuan tentang penerapan tata kelola sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. pelaksanaan. penyesuaian sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi seluruh fungsi yang diperlukan dalam penerapan tata kelola sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. otoritas jasa keuangan berwenang meminta penyesuaian struktur organisasi kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri untuk memastikan penerapan tata kelola sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini. bab xiii sanksi bagian kesatu sanksi penerapan tata kelola, antara lain berupa: teguran tertulis,tau anggota dewan komisaris bank serta penunjukan dan pengangkatan pengganti anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris sementara sampai rups atau setara rups mengangkat pengganti anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris yang tetap dengan persetujuan otoritas jasa keuangan, dan atau pencantuman anggota direksi dan atau anggota dewan komisaribank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum. banperatur. bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai tata cara dalam menggunakan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik bagi lembaga yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. bank yang tidak memenuhi ketentuan terkait penerapan manajemen risikobank yang tidak memenuhi ketentuan terkait penerapan prinsip kehati hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum. bank yang tidak memenuhi ketentuan terkait penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan bank umum dan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai rencana bisnis bank. bank yang tidak memenuhi ketentuan terkait transparansi kondisi keuangan dan nonkeuanganyang tidak memenuhi ketentuan terkait transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah bank sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah dan ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. bagian kedua sanksi pelaporan bank yang terlambaterlambat mempublikastidak mempublikasikan pada situs web bankikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar rp250mbekuan kegiatan usaha tertentu, cc. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rupsbagi komisaris independen yang telah menjabat selama (dua) periode berturut turut atau lebih pada saat berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pada saat yang bersangkutan akan diangkat kembali sebagai komisaris independensangkutan untuk bertindak independen. komisaris non independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan komisaris yang setara. bank. penerapan prinsip prinsip dan dewan komisarispenyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategiank. bab direksi bagian kesatu jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi direksi bank wajib memiliki anggota direksi dengan jumlah paling sedikit (tiga) orang. seluruh anggota direksi sebagaimana dimaksud pada wajib berdomisili indonesia. rups), harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi. mayoritas anggota direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit (lima) tahun bidang operasional dan paling rendah sebagai pejabat eksekutif bank. setiap anggota direksidalam hal direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang undangan. direksialam rangka menerapkan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam direksi paling sedikitcc. satuan kerja kepatuhankmemenuhi persyaratan: untuk proyek bersifat khusus, didasarkan pada kontrak kerja yang jelas, dan cc.dalampengawasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. pengambilan keputusan rapat direksi sebagaimana dimaksud pada |
lag tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bank. tata kelolapenerapan tata kelola pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini danketentuanpada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada (lima)ketentuan peraturan perundang undanganataudalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut. dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola, bank diwajibkan secara berkala melakukan self assessment terhadap kecukupan pelaksanaan tata kelola dan menyusun laporan pelaksanaan sehingga dalam hal masih terdapat kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan korektif yang diperlukan. selanjutnya, dalam menghadapi perkembangan industri perbankan dan sistem keuangan yang semakin kompleks, diperlukan pengaturan penerapan tata kelola bank dalam rangka mendorong ketahanan bank dan memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan. ii. demi cukup jelas. penerapan prinsip prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha bankdan dewan komisaris mengacu pada anggaran dasar bank dan ketentuan peraturan perundang undangan, termasuk anggota dewan komisaris adalah lebih dari yo0 (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris. yang dimaksud dengan independen adalah pelaksanaan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan serta kepentingan pihak manapunnyediaan danacukup jelas. cukup jelas, serta risalah rapat. indikator penyediaan waktu yang cukup dicerminkan antara lain oleh kehadiran sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam tata tertib dan tingkat kehadiran dalam rapat. bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan bank, antara lain dapat dilakukaatausaat pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai pihak independen anggota komitemite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko adalah komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risikohuruf angkaangka cukup jelas. angka cukup jelas. angkahuruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelaskewajaran penyajian kondisi keuangan bank. cukup jelas. cukup jelas.rencana strategis jangka panjang secara menyeluruh yang berisi rumusan arah dalam rangka mencapai tujuan bank. yang dimaksud dengan rencana bisnis (business plan) adalah rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai rencana bisnis bank. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kondisi keuangan dan non keuangan meliputi antara lain perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank, kepengurusan, kepemilikan, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan manajemen. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengantidak ikut serta dalam pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi yang terdapat benturan kepentingan. namun demikian, dalam halmeliputi permasalahan hukum perdata dan permasalahan hukum pidana.elaksanaan tata kelola kepada pemegang saham diutamakan untuk pemegang saham pengendali,cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. periode penilaian sendiri (self assessment) adalah (dua) kali dalam setahun mengacu pada periode penilaian tingkat kesehatan bank umum. cukup jelas. cukup jelas. pemberlakuan ketentuan yang sama antara kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri dengan bank yang berkantor pusat indonesia karena prinsip dan cakupan penerapan tata kelolalaksanaan tugas dan tanggung komisaris, sedangkan antara lain dimaksudkan untuk mendukung tugas pengendalian oleh direksi. huruf cukup jelas. huruf cukup jelasgi bank umum. huruf rencana strategispemangku kepentinganyang dimaksud dengan hari adalah hari kerja. bank yangnilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuanganbank tidak termasuk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. cukup jelas.lain luar bank yang bersangkutan, seperti lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan lainny" adalah lebih dari (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota direksi. yang dimaksud dengan pihak lain adalah (satu) orang pegawai atau lebih atau orang lainyang membawakan fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum. cukup jelas. cukup jelaskontrak kerja yang jelas paling sedikit mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya. huruf cukup jelas. data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktusertayang dimaksud dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah keikutsertaan dewan komisaris dalam pengambilan keputusan yang terbatas pada. sebagai contoh, jika jumlah anggota dewan komisaris (tiga) orang maka jumlah komisaris independen paling sedikit (dua) orangyang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerdalam hal |
padi keuangan ojk. perasuransian. laporan berkalhuruflaporan berkalabab sanksi administratif perusahaan perasuransian yang tidak memenuhiketerlambatan penyampaian laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan laporan tahunan bagi aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalambagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi keterlambatan penyampaian laporan semester sebagaimana dimaksud dalam dgi perusahaan penilai kerugian asuransi keterlambatan penyampai, atau yang setara pada perusahaan perasuransian, larangan bagi perusahaan perasuransian untuk menjadi pemegang saham, pengendali, atau yang setara dengan pemegang saham danperusahaan perasuransian untukberkala atau tidak menyampaikan laporan berkala, tetap diwajibkan untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam dan bagi perusahaan yang dicabut izin usahanya dan tidak menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksudncabutan izin usaha dengan batas maksimal pengenaan denda,prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif mengikutilaporan hasil penilaian sendiripenerapan strategi anti fraud sebagaimana dimaksud dalam hurufwaktu penyampaian laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksudmengenai waktu penyampaian laporan realisasi rencana bisnis secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam romawi viii angka surat edaran otoritas jasa keuangan seok. tentangperusahaanlaporan berkalariwriwulan yang bersangkutan. laporan semestersemester yang bersangkutan. laporan tahuselain laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semester, dan laporan tahunan yang disampaikan dalam periode tertentu. bab penyusunan laporan berkala perusahaan perasuransian perusahaan perasuransiadiri atas: laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semester, laporan tahunan, dan laporan lain. laporan berkala sebagaimana dimaksud padaterbagi menjadi jenis laporan sebagai berikut: laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan tahunan, dan laporan lain. laporan berkala sebagaimana dimaksud pada bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi terbagi menjadi jenis laporan sebagai berikut: laporan semester, dan laporan tahunan. laporan berkala sebagaimana dimaksud pada untuk perusahaan penilai kerugian asuransi berupa laporan tahunandan perusahaan reasuransisyariah, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariahlaporan semester sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi adalah laporan semesterlaporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: aspek keuangan, dan aspek manajemen. aspek keuangaadalah laporan keuangan tahunaspek manajemeterdiri atas:aporan hasilpenerapan manajemen risikostrategi anti fraudpenerapan tata kelola perusahaan yang baik bagirealisasi rencana bisnis secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangandata risiko asuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai, laporan pelaksanaan penempatan reasuransij . laporan aktuaris tahulaporan lainnya. aspek keuangaadalah laporan tahunanaspek manajemeterdiri atas: laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risikoperusahaan yang baikdan laporan lainnya. laporan lain sebagaimana dimaksud dalam huruterdiri atas: laporan rencana korporasi dan rencana bisnisprogram reasuransi retrospeksi otomatislaporan pelaksanaan edukasigaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaiilaitahunprofilkecukupan permodalan terintegrasrencana kegiatan pengisian data danlaporan lainnya. ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semester direksi atau yang setara dari perusahaan perasuransian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan berkala. bab iii penyampaian laporan berkala perusahaan perasuransian perusahaan perasuransian wajib menyampaikan laporan berkala kepada otoritas jasa keuangan berupa: laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semester, dan laporan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan, dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lambat tanggal april tahuperusahaan perasuransian umum otoritas jasa keuangan mewajibkan industri asuransi untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada otoritas jasa keuangan. hal tersebut didukung oleh amanat huruf undang undang nomor tahun tentang perasuransian yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, otoritas jasa keuangan berwenang mewajibkan perusahaan perasuransian menyampaikan laporan secara berkala. perusahaan perasuransiaperasuransian yang harus disampaikan oleh industri asuransi kepada otoritas jasa keuangan, kiranya perlu mengevaluasi kembali jumlah dan jenis pelaporan perasuransianrasuransian sehingga dapat memudahkan pelaku usaha asuransiperusahaan perasuransian untuk penyampaian laporan, lain sisi bagi otoritas jasa keuangan berguna untuk automaticperusahaan perasuransiahal yang diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan antara lain bentuk dan susunan (format) laporan yang disampaikan perusahaan perasuransian termasuk tata cara penyampaian atas laporan tersebut. cukup jelas. cukup jelas. sebagai contoh, apabila pada tanggalefek. nasabah. transaksi short selling.tentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modalwajib melakukan pencatatan transaksi margin dan transaksi short selling sesuai dengan standar akuntansi keuangan. perusahaan efek dilarang memberikan pembiayaan transaksi margin dan atau transaksi short selling kepada nasabah perusahaan efek yang merupakan komisaris, direktur, atau pegawai perusahaan efek dimaksud. bagian kedua transaksi margin sebelum menyetujui untuk membiayai penyelesaian transaksi margin, petugas kredit bagian pesanan dan perdagangan perusahaan efek harus memastikan telah tersedia sejumlah dana dan atau efek rekening efek pembiayaan transaksi margin sebagai jaminan awal. nilai pembiayaan dana atas transaksi margin sebesar jumlah piutang atas transaksi margin yang diberikan perusahaan efek kepada nasabah perusahaan efek dan dicatat sebagai saldo debit dalam rekening efek pembiayaan transaksi margin. nilai jaminan awal paling sedikit: (lima puluh persen) dari nilai pembelian efek pada saat transaksi, atau rp200. (dua ratus juta rupiah), digunakan yang lebih tinggi. nilai pembiayaan dana atas transaksi margin yang dapat diberikan oleh perusahaan efek kepada nasabah paling banyak (enam puluh lima persen) dari nilai jaminan pembiayaan. jika nilai jaminan pembiayaan mengalami penurunan sehingga nilai pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam melebihi (enam puluh lima persen) dari nilai jaminan pembiayaanpembiayaan tidak melebihi (enam puluh lima persen) dari nilai jaminan pembiayaanjika nilai pembiayaan telah mencapai (delapan puluh persen) dari nilai jaminan pembiayaan, perusahaan efek baik dengan ataupun tanpa pemberitahuan kepada nasabah perusahaan efek,njualan sebagaimana dimaksud dalam dan yangnjualan efek nasabah oleh perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam dan bagian ketiga transaksi short selling sebelum menyetujui untuk membiayai penyelesaian transaksi short selling, petugas kredit bagian pesanan dan perdagangan perusahaan efek wajib: memastikan telah tersedia sejumlah dana dan atau efek rekening efek pembiayaan transaksi short selling sebagai jaminan awal, mempertimbangkan ketersediaan efek pada saat penyelesaian transaksi short selling paling sedikitatau. cc. memastikan bahwa nasabah telah menandatangani perjanjian pinjam meminjam efek dengan perusahaan efek, dan memastikan bahwa nasabah telah memahami hak dan kewajiban berkenaan dengan transaksi short selling tersebut. nilai pembiayaan efek atas transaksi short selling sebesar nilai pasar wajar efek yang ditransaksikan secara short selling oleh nasabahnilai jaminan awal paling sedikit: (lima puluh persen) dari nilai transaksi short selling, atau rp200. (dua ratus juta rupiah), digunakan yang lebih tinggi. nilai jaminan pembiayaan paling sedikit (seratus lima puluh persen) dari nilai transaksi short selling pada saat transaksi short selling pertama terjadi dengan ketentuan jaminan pembiayaan dimaksud paling sedikit terdiri dari jaminan awal dan dana yang diterima dari penjualan efek melalui transaksi short selling dimaksud. nilai jaminan pembiayaan atas transaksi short selling yang wajib dipelihara nasabah paling sedikit jaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam kurang dari (seratus tiga puluh lima persen) dari nilai pasar wajar efek dalam posisi shortmbeli efek yang dijual melalui transaksi short selling, perusahaan efek wajib segera membeli efek pada posisi shortmbelian sebagaimana dimaksud dalam dan konfirmasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada wajibmbelian efek nasabah oleh perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam dan transaksi short sellingwajib memberi tanda short pada saat pelaksanaan order jual pada sistem perdagangan bursa efek. bagian keempat perjanjian pinjam meminjam efek dalam pembiayaan transaksi short selling nasabah. perusahaan efek dapat melakukan pembiayaan transaksi short selling nasabah sepanjang efek yang digunakan oleh perusahaan efek untuk penyelesaian transaksi efek tersebut akan diperoleh dengan cara perusahaan efek meminjam efek dari dan atau melalui: lembaga kliring dan penjaminan, perusahaaan efek lain, cc. bank kustodian, dan atau pihak lain. kontrak standar pinjam meminjam efek wajib memuat rincian meliputi: jumlah dan jenis efek, waktu berlakunya pinjam meminjam, cc. jaminan, hak sehubungan dengan pemilikan efek termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, bonus, dividen, dan bunga, kewajiban perpajakan, biaya dalam rangka pinjam meminjam, wanprestasi, metode penilaian efek yang dipinjamkan dan jaminan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan. dalam menjalankan fungsinya, lembaga kliring dan penjaminan wajib membuat kontrak standar pinjam meminjam efek yang isinya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kontrak sebagaimana dimaksud pada wajib telah disetujui oleh otoritas jasa keuangan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam tidak menggunakan kontrak standar pinjam meminjam efek sebagaimana dimaksud dalam pihak tersebut wajib membuat kontrak pinjam meminjam efek yang isinya sesuai dengan peraturan ini dengan disertai pendapat hukum dari (dua) konsultan hukum yang terdaftar otoritas jasa keuangan. kontrak pinjam meminjam efekberlaku. bab viii transaksi short selling oleh perusahaan efek perusahaan efek yang melakukan transaksi short selling untuk kepentingan sendiri wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: sebelum melakukan transaksi short selling, perusahaan efek: telah membuka rekening terpisah untuk transaksi short selling, telah menyisihkan dana dan atau efek dalam rekening sebagaimana dimaksud pada angka paling sedikit (lima puluh persen) dari nilai transaksi short selling sebagai aset yang disisihkan perusahaan efek untuk menutup risiko transaksi short selling, dan memastikan telah tersedia efek pada saat penyelesaian transaksi short selling meliputi, dan atau telah melakukan perjanjian pinjam meminjam efek dalam transaksi short selling dari dan atau melalui pihak pihak sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pinjam meminjam efek dibuat dengan menggunakan kontrak sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan pada saat transaksi short selling pertama terjadi, nilai aset yang disisihkan sebagaimana dimaksud pada huruf angka ditambah dana yang diterima dari penjualan efek melalui transaksi short selling paling sedikit (seratus lima puluh persen) dari nilai transaksi short selling,dipelihara perusahaan efek paling sedikit (seratus tiga puluh lima persen) dari nilai pasar wajar efek pada posisi short, jik: (seratus tiga puluh lima persen) dari nilai pasar wajar efek dalam posisi short, perusahaan efek menambah aset yang disisihkan dan atau membeli efek yang ditransaksikan secara short selling paling lambat (tiga) hari bursadan (seratus dua puluh persen) dari nilai pasar wajar efek dalam posisi short, perusahaan efektransaksi short selling perusahaan efekmemberi tanda short pada saat pelaksanaan order jual pada sistem perdagangan bursa efek, perusahaan efek dilarang melakukan transaksi short selling atas selain efek yang ditetapkan bursa efek sebagai efek yang dapat ditransaksikan secara short selling, dan apabila efek tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan bursa efek sebagai efek yang dapat ditransaksikan secara short selling, transaksi short selling perusahaan efek yang sudah berjalan diselesaikan paling lambat (lima) hari bursa sejak efek tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkmargin adalah transaksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaanjaminan pembiayaan adalah sejumlah dana dan atau efek milik nasabah yang ditahan oleh perusahaan efek sebagai jaminan untuk penyelesaian transaksi margin atau transaksi short selling. rekening efek pembiayaan transaksi margin adalah rekening efek nasabah yang khusus dipergunakan untuk aktivitas transaksi margin. rekening efek pembiayaan transaksi short selling adalah rekening efek nasabah yang khusus dipergunakan untuk aktivitas transaksi short selling. jaminan awal adalah sejumlah dana dan atau efek yang wajib disetor nasabah kepada perusahaan efek sebagai jaminan pembiayaan pada saat pembukaan rekening efek pembiayaan transaksi margin atau rekening efek pembiayaan transaksi short selling. permintaan pemenuhan jaminan adalah permintaan perusahaan efek kepada nasabah untuk menyerahkan dana dan atau efek dalam rangka memenuhi batas maksimal nilai pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan efek kepada nasabah atau batas minimal nilai jaminan pembiayaan yang wajib dipenuhi oleh nasabah. perjanjian pembiayaan adalah perjanjian antara perusahaan efek dengan nasabah yang memuat hak dan kewajiban terkait dengan pembiayaan penyelesaian transaksi efek nasabah oleh perusahaanilustrasi transaksi margin dan transaksi short selling asumsi yang digunakan dalam ilustrasi dalam perhitungan dilakukan pembulatan angka desimal bawah menjadi dan atas menjadi dan mengabaikan perhitungan komisi, biaya transaksi, pajak dan biaya lainnya. ilustrasi transaksi margin nasabah nasabah membuka rekening efek pembiayaan transaksi margin dengan menyetorkan jaminan awal senilai rp200. . . dengan fasilitas margin perusahaan efek dapat membiayai nasabah sebesar rp200. dari nilai transaksi margin, ketentuan sehingga nasabah dapat membeli lembar saham senilai rp1. per saham). pada saat penyelesaian transaksi, perusahaan efek akan membayar rp400. kepada lembaga kliring dan penjaminan, dimana berasal dari jaminan awal nasabah dan merupakan pembiayaan dari perusahaan efek. saham yang dibeli selanjutnya menjadi jaminan pembiayaan sehingga total jaminan pembiayaan menjadi senilai rp400. , . dengan demikian, maka rasio pembiayaan terhadap jaminan adalah rp200. rp400. (yaitu dari rp1. saham) kondisi harga saham mengalami penurunan jika harga saham mengalami penurunan menjadi rp900, dan jaminan pembiayaan hanya meliputi saham tersebut, maka penurunan tersebut akan mengakibatkan jaminan pembiayaan juga akan mengalami penurunan menjadi rp900 rp360. , . sedangkan nilai pembiayaan yang wajib dilunasi oleh nasabah kepada perusahaan efek tetap sejumlah rp2060. sehingga rasio pembiayaan terhadap jaminan akan mengalami peningkatan menjadi: rp200. rp360. (yaitu dari rp900 saham) jika harga saham mengalami penurunan menjadi rp769, maka rasio pembiayaan menjadi: rp200. rp307. (yaitu dari rp769 saham) jika harga saham mengalami penurunan menjadi rp700, maka rasio pembiayaan menjadi: rp200. rp280. (yaitu dari rp700 x400. saham) pada saat rasio pembiayaan sudah mencapai yo,margin, sehingga pembiayaan yang diberikannya menjadi paling banyak (enam puluh keseratus). untuk memenuhi rasio tersebut, nasabah wajib menyerahkan tambahan dana dan atau efek paling sedikit sebesar: nilai pembiayaan besarnya nilai jaminan batas maksimal pembiayaan) rp200. rp280, dari rp700x400. saham) rp18. tambahan dana dan atau efek tersebut digunakan untuk mengurangi besarnya pembiayaan, sehingga rasi pembiayaan kembali menjadi: rp200. rp18. rp280. dalam kondisi ini, perusahaan efek wajib melakukan eksekusi jaminan untuk memperbaiki rasio pembiayaan menjadi adapun besarnya jaminan yang wajib dieksekusi adalah: rp200. dikurangi rp240. dikurangi keterangan: adalah jaminan yang dieksekusi jaminan yang wajib dieksekusi oleh perusahaan efek adalah sebesar rp125. sehingga nilai pembiayaan mengalami penurunan menjadi rp74. yaitu rp260. dikurangi rp125. dan nilai jaminan mengalami penurunan menjadi rp114. yaitu rp240. dikurangi rp125. dengan demikian rasi pembiayaan terhadap jaminan menjadi: rp200. rp125. rp74. rp240. rp125. rp114. tabel ilustrasi transaksi margin: harga saham nilai pembiayaan nilai jaminan pembiayaan tambahan dana efek eksekusi ilustrasi transaksi short selling nasabah: nasabah membuka rekening efek pembiayaan transaksi short selling dengan menyetorkan jaminan awal kepada perusahaan efek senilai rp200. dengan transaksi short selling, perusahaan efek dapat memberikan pembiayaan efek atas transaksi short selling sebesar nilai efek yang ditransaksikan secara short selling oleh nasabah.dengan jaminan sebesar rp260. dari nilai transaksi short selling, ketentuan nasabah dapat melakukan transaksi short selling sebesar rp400. (dengan asumsi harga saham adalah rp1. per saham dan jumlah saham adalah saham). pada saat penyelesaian transaksi, perusahaan efek akan menerima dana senilai rp400. dari lembaga kliring dan penjaminan. dana yang diterima dari penjualan tersebut selanjutnya menjadi jaminan pembiayaan, sehingga rasio jaminan pembiayaan terhadap posisi short adalah: rp200. jaminan awal) rp400. (dana hasil short selling) maan aan ana tekanan aan ananaaaan rp400. (nilai pasar wajar efek pada posisi short) kondisi harga saham mengalami kenaikan jika nilai pasar wajar saham pada posisi short mengalami peningkatan menjadi maka peningkatan tersebut akan mengakibatkan nilai pasar wajar efek pada posisi short mengalami kenaikan menjadi rp40. , , sehingga rasio jaminan pembiayaan terhadap posisi short akan mengalami penurunan menjadi: rp600. rp440. (yaitu dari rp1. saham) jika nilai pasar wajar saham pada posisi short mengalami kenaikan menjadi maka rasio jaminan pembiayaan terhadap posisi short menjadi: rp600. rp444. (yaitu dari rp1. saham) jika nilai pasar wajar saham pada posisi short mengalami kenaikan lebih lanjut menjadi rp1. maka rasio jaminan pembiayaan terhadap posisi short menjadi: rp600. rp480. (yaitu dari rp1200 saham) pada saat rasio jaminan pembiayaan terhadap posisi short kurang darishort selling sehingga nilai jaminan pembiayaan terhadap nilai pasar wajar saham pada posisi short menjadi paling sedikit (seratus tiga puluh lima persen). pada saat nilai pasar wajar saham pada posisi short sebesar rp480. maka jaminan pembiayaan seharusnya rp480. rp. oleh karena jaminan yang ada adalah rp600. maka nasabah wajib menyerahkan tambahan dana dan atau efek paling sedikit sebesar rp48. jika nasabah tidak melakukan penyerahan dana dan atau efek tambahan sedangkan nilai pasar wajar saham pada posisi short mengalami peningkatan lebih lanjut menjadi rp1. maka nilai jaminan pembiayaan terhadap nilai pasar wajar saham pada posisi short menjadi: rp600. rp520. (yaitu dari rp1. saham) dalam kondisi ini, perusahaan efek wajib melakukan eksekusi jaminan untuk membeli saham pada posisi short dalam rangka memperbaiki rasio antara jaminan pembiayaan terhadap nilai pasar wajar saham pada posisi short sehingga menjadi (seratus tiga puluh lima persen). adapun jaminan yang wajib dieksekusi adalah sebesar saham pada posisi short yang wajib dibeli yaitu: rp600. dikurangi lana maa ann aaa anna nana rp520. dikurangi keterangan: adalah saham pada posisi short yang wajib dibeli saham pada posisi short yang wajib dibeli oleh perusahaan efek adalah senilai atau sebanyak rp1300 saham sehingga rasio antara jaminan pembiayaan terhadap nilai pasar wajar saham pada posisi short adalah (seratus tiga puluh lima persen) dengan perhitungan sebagai berikut: rp600. rp291. rp520. rp291. tabel ilustrasi transaksi short selling: rp) nilai posisi nilai jaminan pembiayaan bell tambahan dana efek pembelian men penutupan rekening rekening efek pembiayaan transaksi short selling. apabila nasabah bermaksud menutup rekening efek pembiayaan transaksi short selling pada saat harga mencapai maka perusahaan efek akan melakukan pembelian atas saham dalam posisi short senilai rp1. s5280. dengan pembelian tersebut maka sisa nilai jaminan pembiayaan menjadi: rp600. rp520. rp80. dengan ditutupnya rekening tersebut, perusahaan efek mendapatkan pengembalian saham sebanyak lembar dengan nilai dan nasabah menerima sisa jaminan pembiayaan sebesar ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan republik indonesia, ttd simbol santoso efek yang dapat berupa pembiayaan dana dan atau pembiayaansaldo debit adalah saldoyang menunjukkan jumlah uang yang wajib dibayar oleh nasabah kepada perusahaan efek. saldo kredit adalah saldo dana dalam rekening efek nasabah yang menunjukkan kewajiban perusahaan efek kepada nasabah dan atau yang menunjukkan jaminan termasuk jaminan pembiayabab persyaratan perusahaan efek yang dapat memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi efek perusahaan efek yang melakukan pembiayaan penyelesaian transaksi margin dan atau transaksi short selling wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan: memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan untuk melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah: memiliki modal kerja bersih disesuaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam, dan memiliki persetujuan dari bursa efek untuk melakukan transaksi margin dan atau transaksi short selling. dalam hal perusahaan efek memberikan pembiayaan dana melalui transaksi margin, perusahaan efek wajib mempunyai cukup sumber pembiayaan untuk membiayai penyelesaian transaksi pembelian efek. dalam hal perusahaan efek memberikan pembiayaan efek melalui transaksi short selling, perusahaan efek wajib memiliki perikatan dengan lembaga kliring dan penjaminan, perusahaan efek lain, bank kustodian, dan atau pihak lain yang disetujui otoritas jasa keuangan untuk meminjam efek yang diperlukan bagi penyelesaian transaksi penjualan efek. bab iii kewajiban bursa efek terkait perusahaan efek yang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi efek sebelum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf bursa efek wajib memeriksa sistem operasional perusahaan efek paling sedikit terkait dengan sistem manajemen risiko atas pembiayaan penyelesaian transaksi efek bagi nasabah. bursa efek yang telah memberikan persetujuan wajib melakukan pemeriksaan atas sistem operasional sebagaimana dimaksud dalam secara berkala paling sedikit sekali dalam setahun. bab persyaratan nasabah yang dapat menerima pembiayaan penyelesaian transaksi efek pembiayaan penyelesaian transaksi margin atau transaksi short selling dapat diberikan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah memiliki rekening efek reguler, untuk mengetahui riw transaksi nasabah, telah membuka rekening efek pembiayaan transaksi margin untuk nasabah yang akan melakukan transaksi margin atau rekening efek pembiayaan transaksi short selling untuk nasabah yang akan melakukan transaksi short selling pada perusahaan efek berdasarkan perjanjian pembiayaan dan masih memiliki rekening efek reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk menampung transaksi efek yang tidak dibiayai oleh perusahaan efek, dan cc. telah menyetorkan jaminan awal dengan nilai paling sedikit rp200. (dua ratus juta rupiah) untuk setiap rekening efek pembiayaan transaksi margin dan rekening efek pembiayaan transaksi short selling. perusahaan efek dilarang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi margin atau transaksi short selling kepada nasabah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada bab pokok perjanjian pembiayaan transaksi efek nasabah perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memuat klausul paling sedikit: tingginya tingkat risiko investasi nasabah, kebijakan penilaian jaminan pembiayaan berupa efek, meliputi jenis efek yang dapat diterima sebagai jaminan pembiayaan, penetapan nilai pasar wajahnya, dan penetapan haircut, jika terdapat penetapan haircut, kewajiban nasabah untuk setiap saat memenuhi permintaan perusahaan efek, kewajiban perusahaan efek untuk melakukan pemberitahuan permintaan pemenuhan jaminan kepada nasabah, hak perusahaan efek, dalam hal nasabah tidak memenuhi permintaan pemenuhan jaminan,untuk menjual atau membeli efek atau tindakan lain yang disepakati dengan nasabah guna memenuhi: persyaratan nilai jaminan pembiayaan yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan, dan kewajiban nasabah dalam penyelesaian transaksi efek, nasabah perusahaan efek tidak dapat memilih efek yang akan dilikuidasi atau dijual untuk memenuhi kewajibannya, batasan maksimal efek nasabah yang menjadi jaminan pembiayaan yang dapat dijual atau dibeli oleh perusahaan efek dalam rangka permintaan pemenuhan jaminan, penyelesaian transaksi margin, dan atau transaksi short selling, hal yang menyebabkan perusahaan efek dapat setiap saat menutup rekening efek pembiayaan transaksi margin atau rekening efek pembiayaan transaksi short selling, ketentuan pembiayaan yang meliputi jangka waktu pembiayaan, perhitungan tingkat bunga pembiayaan, dan metode perhitungan bunga pembiayaan, dan j . ketentuan mengenai perjanjian pinjam meminjam efek antara nasabah dengan perusahaan efek dalam transaksi short selling nasabah. bab persyaratan efek yang dapat ditransaksikan dalam pembiayaan transaksi efek nasabah perusahaan efek dilarang melakukan transaksi margin dan atau transaksi short selling atas efek yang tidak tercatat bursa efek kecuali ditentukan lain oleh otoritas jasa keuangan. persyaratan ditetapkan oleh bursa efek dalam peraturan bursa efek. dalam menetapkan persyaratan efek sebagaimana dimaksud pada bursa efek wajib mempertimbangkan paling sedikit: nilai minimal rata rata transaksi harian dalam periode tertentu, jumlah minimal pihak yang memiliki efek dalam periode tertentu, faktor fundamental efek, dan kriteria khusus untuk efek yang dapat dilakukan transaksi short selling, termasuk batasan persentase jumlah maksimal efek dari total efek yang beredar yang dapat ditransaksikan. bursa efek wajib mengumumkan efek yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam kepada publik dan dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan pada hari kerja terakhir setiap bulan. dalam hal ada informasi material, bursa efek wajib merevisi pemenuhan persyaratan efek yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam bursa efek wajib mengumumkan kepada publik dan melaporkan kepada otoritas jasa keuangan hasil revi sebagaimana dimaksud pada hari yang sama. apabila efek tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan bursa efek sebagai, pembiayaan atas transaksi efek nasabah yang sudah berjalan wajib diselesaikan paling lambat (lima) hari bursa sejak efek tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan bursa efek. bab vii mekanisme pembiayaan transaksi efek nasabah bagian kesatu umum sebelum membiayai penyelesaian transaksi margin dan atau transaksi short selling, perusahaan efek wajib meneliti hal sebagai berikut: nasabah telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan perusahaan efek telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan nilai jaminan pembiayaan atas kewajiban nasabahmeliputi: jumlah uang yang tercatat pada saldo kredit, dan nilai pasar wajar efek pada posisi longpada buku pembantu efek setelah memperhitungkan haircut. |
nomorominus mauritius lusinan, s.h. l.a. lada, s.h. azi ali jasa, s.h., m.h. masing masing adalah advokat yang berdomisili kantor lembaga advokat pengacara dominika jl. stasiun sawah besar jakarta pusat, bertindak sendiri sendiri atau secara bersama sama, selanjutnya disebut sebagai:, telah mendengar keteranganepublik indonesia: rabu, tanggal september dan register dengan nomor: puu ii serta perbaikan permohonan masing masing bertanggal oktober dan november yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal november dan tanggal desember pada dasarnya para pemohon mengajukan permohonan pengujian nomor tahun terhadap uud dengan dalil dalil sebagai berikut: pendahuluan bahwa ketentuan nomor tahun dimaksud seharusnya dengan berlakunya nomor tahun tentang advokat sebagai undang undang yang khusus mana isinya kontradiktif. artinya ada dua badan yang melakukan pengawasan terhadap advokat. dengan berlakunya nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun khusus pada beserta penjelasannya (selanjutnya disebut nomor tahun juncto nomor tahun yang sama sekali tidak dirubah, sehingga masih tetap berlaku ketentuan bahwa mahkamah agung dan pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris satu pihak, sedangkan menurut nomor tahun bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan organisasi advokat, bahwa dengan adanya dua badan pengawasan yang diatur dengan undang undang yang berlainan terhadap suatu materi muatan yang sama, maka timbullah dualisme hukum dan terjadinya pertentangan antara dua undang undang yang berlaku. akibatnya telah terjadi ketidakpastian hukum dalam pengawasan terhadap pemohon dan advokat umumnya. bahwa sebenarnya nomor tahun tentang advokatn aspirasi yang berkembang dalam masyarakat indonesia, atau situasi dan kondisi bangsa saat ini. seharusnya nomor tahunnomor tahun yang masih mempertahankan nomor tahun yang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi bangsa indonesia saat ini. sini tampak jelas bahwa nomor tahun juncto nomor tahun tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan semangat dan jiwa uud khususnya dan uud berkaitan dengan uraian atas, maka pemohon termasuk advokat pada umumnya merasa dirugikan hak konstitusionalnya, oleh karena itu pemohon dapat mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi republik indonesia dengan permohonan agar ketentuan nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah agung khusus dan penjelasannya sepanjang mengenai pengawasan atas penasihat hukum agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ii. kedudukan hukum dan hak konstitusional pemohon bahwa kedudukan hukum dalam menjalankan tugas profesinya yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab demi terselenggaranyakebenaran, keadilan sebagaimana dimaksud dalam juncto juncto nomor tahun tentang advokat yang mengacu kepada konsiderans butir undang undang tentang advokat, telah dijamin oleh uud khususnya dan berhubung dengan adanya nomor tahun juncto nomor tahun maka hak hak, kebebasan, kemandirian pemohon termasuk advokat pada umumnya menjadi sangat terbatas, karena hak hak pemohon yang ditentukan dalam nomor tahun khususnya yang menyangkut pengangkatan, penindakan, dan pemecatan yang seharusnya dilaksanakan oleh dewan kehormatan organisasi advokat sendiri, ternyata masih dilakukan oleh mahkamah agung dan pemerintah, yang kadang kadang bertindak sewenang wenang. contoh kongresnya yang terjadi sampai saat ini jika advokat dalam menjalankan tugas profesinya dianggap melanggar kode etik, dilaporkan penguasa, maka diusut dan ditindak tanpa mengindahkan hak hak dan wewenang dewan kehormatan organisasi advokat, seperti misalnya kasus perkara ketentuan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang menyebutkan bahwanomor tahunyuridis bila ada pertentangan antar undang undang merupakan kewajiban legislator untuk memperbaiki undang undang yang telah bertentangan tersebut melalui legislative review. dalam proses pembentukan undang undang perubahan atas nomor tahun yang kemudian menjadi nomor tahun bukan merupakan atau materi yang akan diubah atau dibahas. sedangkan menurut ketentuan tabib dpr nomor: a dprri dalam pembicaraan tingkat yang merupakan pemandangan umum fraksi fraksi, pembahasan suatu rancangan undang undang oleh dpr dan pemerintah harus berdasarkan daftar inventarisasi masalah dim), bahwa mengenai ketentuan dalam nomor tahun jo. nomor tahun dapat disampaikan bahwa semangat pengawasan dan pembinaan dalam ini berbeda dengan pengawasan yang dimaksud dalam nomor tahun pengawasan yang dimaksud dalam nomor tahun adalah pengawasan dan administrative dalam kaitannya dengan penegakan kode etik profesi advokat angka jadi pengawasan yang dilakukan oleh organisasi advokat adalah pengawasan internal terhadap advokat sedangkan kehakiman lainnya masih memungkinkan adanya pengawasan dari mahkamah agung, selain itu sebelum terbentuknya organisasi advokat advokat) peraturan yang mengatur mengenai advokatadvokat), menimbang bahwa selain memberikan keterangan lisan dan tertulis dewan perwakilan rakyat republik indonesia mengajukan dokumen dokumen berupa: fotokopi rancangan undang undang republik indonesia tentang perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah agung, fotokopi dim pertandingan ruu tentang perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah agung menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,??. para pemohon pada dasarnya menitikberatkan dalilnya pada argumentasi bahwa nomor tahun tidak dicabut oleh nomor tahun sehingga menurut para pemohon telah menimbulkan dualisme hukum, karena nomor tahun tersebut bertentangan dengan nomor tahun tentang advokat yang mengatur tentang pengawasan terhadap advokat. sehubungan dengan itu, timbul pertanyaan bagi mahkamah, apakah dalam kasus demikian terdapat persoalan konstitusionalitas yang memberikan landasan kepada mahkamah untuk menyatakan diri memiliki kewenangan memeriksa dan memutus permohonan dimaksud, menimbang bahwa guna kepentingan pemeriksaan permohonan guo, mahkamah telah meminta keterangan pemerintah presiden. melalui keterangan lisan dan tertulis menteri hukum dan hak asasi manusia bertanggal januari dinyatakanudyangs,) menjadi prioritas utama, bukan melalui mahkamah konstitusi. pendapat pemerintah demikian diulangi lagi oleh direktur jenderal peraturan perundang undangan departemen hukum dan hak asasi manusia, yang bertindak selaku kuasa substitusi pemerintah, dalam keterangan nisannya pada persidangan mahkamah tanggal februari bahwa, selain keterangan lisan dan tertulis pemerintah atas, mahkamah telah pula menerima keterangan tertulis dpr yang pada intinya menyatakan bahwa materi permohonan guo bukan merupakan kompetensi mahkamah, karena materi permohonan tersebut bukan merupakan pengujian undang undang terhadap uud terhadap keterangan pemerintah dan dpr tersebut, mahkamah berpendapat bahwa pemerintah dan dpr kurang tepat dalam menginterpretasikan kewenangan mahkamah konstitusi maupun dalam hubungannya dengan substansi permohonan guo, sebagaimana akan tampak dalam uraian uraian berikut: bahwa, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh uud mahkamah berfungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian the constitution). dalam memerankan fungsi tersebut, mahkamah dengan sendirinya menjadi penafsir konstitusi melalui putusan putusannya. oleh karena itu, dalam hal terjadi keragu raguan apakah terhadap suatu persoalan yang konkret terdapat masalah konstitusionalitas, mahkamah berkewajiban melakukan penafsiran terhadap ketentuan uud bahwa sudah diterima doktrin yang menyatakan, dalam menafsirkan konstitusi tatkala terjadi pertentangan satu undang undang dengan undang undang lain maka asas asas yang berlaku dalam penafsiran hukum, yaitu lex posterior derogat legi priori, lex superiore derogat lex inferior, lex specialis derogat lex generalis, juga berlaku. hal demikian, antara lain, ditegaskan oleh prof. dr. h.c. heinrich scholar, . the legal interpretation mentioned above (constitutional interpretation principles) also the basis the principles constitutional interpretation, reality can support the idea that basically legal interpretation and constitutional interpretation are grounded the same principles | . penafsiran hukum sebagaimana disebutkan atas (asas asas penafsiran konstitusi) adalah juga merupakan landasan bagi penerapan asas asas dalam penafsiran konstitusi, pada kenyataannya kita dapat menyetujui pemikiran bahwa pada dasarnya penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi berlandaskan pada asas asas yang sama ), bahwa dalam melakukan penafsiran dimaksud, terlepas dari metode penafsiran mana pun yang dipilih, mahkamah berpegang pada sejumlah dalil (proposisi), yaitu: bahwa konstitusi atau undang undang dasar adalah seperangkat aturan, bahwa aturan aturan yang terdapat dalam konstitusi atau undang undang dasar memiliki kedudukan tertinggi, bahwa aturan aturan yang dituangkan dalam undang undang adalah lebih rendah kedudukannya, bahwa dalam hal terjadi pertentangan atau kontradiksi maka aturan yang lebih rendah harus memberi jalan kepada yang lebih tinggi, bahwa dalam hal terjadi sengketa, adalah hakim yang menentukan standar penilaian konstitusionalitas berdasarkan konstitusi itu sendiri, bukan berdasarkan apa yang disukai oleh hakim yang diartikan sebagai apa yang dimaksud oleh konstitusi: bahwa dalil dalil atas, raguan dalam penerapannya yang bermuara padamelaksanakansebagai pengawal konstitusi, tidak terdapat keragu raguan pada mahkamah untuk menyatakan diri berwenang guna memeriksa dan memutus permohonan guo, terlepas dari terbukti tidaknya dalil dalil para pemohon setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan. meskipun, dengan pernyataan demikian, tidak terkandung maksud bahwa mahkamah berwenang mengadili setiap persoalan pertentangan antar undang undang, melainkan hanya apabila pertentangan demikian menurut penalaran yang normal menimbulkan persoalan konstitusionalitas berupa peluangdalamnya, sebagaimana tercermin dalam permohonan guo. kedudukan hukum (legal standing)ara pemohon adalah advokat, sehingga terlepas dari terbukti atau tidaknya kerugian konstitusional yang didalilkan, para pemohon mempunyai kepentingan langsung dengan substansi permohonan, oleh karenanya pemohon memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan guo. pokok perkara menimbang bahwa para pemohon mendalilkan, undang undang nomor tahun (dengan penjelasannya) tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung ma) bertentangan dengan dan uud guo berbunyi, mahkamah agung dan pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris . dalam penjelasan tersebut selanjutnya dinypara pemohon mendalilkan, pengawasan terhadap penasihat hukum yang dilakukan oleh mahkamah agung dan pemerintah, sebagaimana tertuang dalam dan penjelasannya atas, telah merugikan hak konstitusional mereka karena menurut para pemohon hal itu bertentangan dengan undang undang advokat undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat. oleh karena undang undang advokat dimaksud, dalam pandangan para pemohon, didasari oleh semangat dan dijiwai oleh makna uud maka dimaksud juga berarti bertentangan dengan uud. menimbang bahwa, meskipun telah dilakukan perubahan terhadap undang undang nomor tahun (tentang mahkamah agung) dengan undang undang nomor tahun ternyata tidak termasuk ketentuan yang mengalami perubahan, sehingga masih tetap sebagaimana rumusan aslinya. kenyataan ini diperkuat oleh fakta lain yaitu tidak dimasukkannya substansi tersebut sebagai agenda yang akan dibicarakan dalam rapat rapat dewan perwakilan rakyat bersama pemerintah selama berlangsungnya proses perubahan undang undang nomor tahun sebagaimana diterangkan oleh kuasa hukum dpr dalam persidangan mahkamah tanggal februari hal mana diperkuat oleh risalah yang memuat dim daftar inventarisasi masalah) pertandingan ruu perubahan nomor tahun tentang mahkamah agung yang dikeluarkan oleh sekretariat badan legislasi dpr ri, dalam risalah mana memang tidak tercantum materi undang undang nomor tahun sebagai agenda yang akan dilakukan perubahan. sebagai akibatnya, guo telah menimbulkan tidak terdapatnya bersesuaian dengan undang undang nomor tahun tentang advokat dan sejumlah undang undang lain, menimbang bahwa keberadaan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung dimaksud adalah berkait erat dengan perubahan pada sejumlah undang undang lain yang disebabkan oleh adanya perubahan cara pandang dalam menilai keberadaan rejim hukum yang berkait dengan pengawasan, maka guna memahami esensi permohonan para pemohon dan alur pikir dalam menilai permohonan guo, mahkamah memandang perlu untuk terlebih dahulu memeriksa ketentuan terkait yang terdapat dalam sejumlah undang undang tersebut,undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung menyatakan, mahkamah agung dan pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris . selanjutnya, dalam penjelasan tersebut dikeebahwa, sebagaimana telah diuraikan atas, ketentuan undang undang nomor tahun tersebut pada huruf tidakc. bahwa, undang undang nomor tahun tentang peradilan umum menyatakan:,,,, bahwa undang undang nomor tahun atas kemudian diubah oleh undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun (butir sehingga menjadi berbunyi:,,, tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh mahkamah agung,ata penasihat hukum dalam undang undang nomor tahun yang diubah oleh undang undang nomor tahun tersebut, dihapus. dengan demikian, penasihat hukum (yang setelah diundangkannya undang undang nomor tahun disebut advokat) sejak saat itu telah tidak lagi berada bawah pengawasan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi (sebagai bagian dari pengadilan dalam lingkungan peradilan umum bawah mahkamah agung), bab xiii ketentuan penutup, undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris menyatakan, pada saat undang undang ini mulai berlaku: element het notaris amat indonesie stb. sebagaimana telah diubah, terakhir dalam lembaran negaramenimbang bahwa berdasarkan rangkaian ketentuan dalam sejumlah undang undang atas, dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis, sesungguhnya undang undang nomor tahun (yang telah diubah oleh undang undang nomor tahun telah dicabut secara menyeluruh oleh undang undang jabatan notaris yang dengan demikian secara tidak langsung juga berarti telah mengubah ketentuan undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun sehingga membawa implikasi yuridis bahwa pengawasan terhadap advokat (yang sebelum diundangkannya undang undang nomor tahun disebut penasihat hukum ) yang sebelumnya dilakukan oleh mahkamah agung dan pengadilan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berada bawahnya, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, sudah tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat yang nya menyatakan, pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat , sementara pada nya dikatakan,, menimbang bahwa berdasarkan analisis dan alur pikir sebagaimana diuraikan atas, ternyata satu pihak, mahkamah tidak menemukan adanya hak konstitusional sebagaimana didalilkan oleh para pemohon yang dilanggar dengan tidak diubahnya ketentuan namun pihak lain, telah nyata bagi mahkamah bahwa pembentuk undang undang tidak cermat dalam melaksanakan kewenangannya yang berakibat pada timbulnya inkonsistensi antara satu undang undang dan undang undang lainnya. inkonsistensi demikian telah menimbulkan keragu raguan dalam implementasi undang undang bersangkutan yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum, keadaan mana potensialidakpastian hukum demikian juga konsistenmana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan, menimbang bahwa kendatipun mahkamah menerima prinsip universal lex specialis derogat lex generalis sebagai salah satu asas dalam melakukan penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi (constitutional interpretation), mahkamah tidak sependapat dengan pandangan pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam keterangan tertulis menteri hukum dan hak asasi manusia bertanggal januari yang menyatakan bahwa permohonan guo bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi, tetapi merupakan kewenangan pembentuk undang undang (legislative review). samping itu pertentangan antara kedua undang undang tersebut tidaklah berkaitan dengan asas lex specialis derogat lex generalis sebagaimana dikemukakan oleh pemerintah, karena kedua undang undang dimaksud ternyata mengatur dua hal yang berbeda, sehingga yang satu bukan merupakan lex specialis dari yang lain, menimbang bahwa mahkamah juga tidak sependapat dengan para pemohon yang dalam permohonannya menganggap dirinya memiliki hak konstitusional berdasarkan dan uud yang digunakan para pemohon untuk mendalilkan bahwa undang undang nomor tahun bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman karena dimaksud memberikan kewenangan kepada mahkamah agung dan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap advokat. pengawasan terhadap advokat yang menurut undang undang advokat undang undang nomor tahun kewenangannya diberikan kepada organisasi advokat, adalah dengan maksud agar dalam menjalankan profesinya, advokat selalu menjunjung tinggi kode etik profesi dan peraturan perundang undangan, sebagaimana dinyatakan dalam undang undang advokat, menimbang bahwa terlepas dari kekurangan para pemohon dalam membangun argumentasi guna mendukung dalil dalilnya, mahkamah berkesimpulan bahwa ketidakcermatan dalam proses perubahan undang undang nomor tahun menjadi undang undang nomor tahun yang tidak mengubah undang undang nomor tahun dimaksud, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, sehingga setelah berlakunya nomor tahun tentang advokat, maka keberadaan dan pemberlakuan nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun bertentangan dengan uud dan oleh karenanya permohonan para pemohon harus dikabulkan,. mengingat dan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi: mengadili: mengabulkan permohonan parasenin, tanggal februari dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini: selasa, tanggal februarm. lica marzuki, s.h., prof. has. jayabaya, s.h., l.lm., prof. h.a. mukti fadjar, sh.,ms., hla. roestandi, sh., dr. hartono, sh.mcl., dewa gede laguna, sh.,mh., maruarar siahaan, sh., dan soedarsono, s.h., masing masing sebagai anggota, dan dibantu oleh russian, s.h., m.h., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon, pemerintah, dan dewan perwakilan rakyat, ketua, ttd. prof. dr. jimmy asshiddigie, sh. anggota anggota, ttd. ttd. prof. hm. lica marzuki, sh. prof. has. jayabaya, sh.,l.lm. ttd. ttd. prof. hla. mukti fadjar, sh.,ms. dr. hartono, sh.,mcl. ttd. ttd. dewa gede laguna, sh.,mh. mataram siahaan, sh. ttd. ttd. roestandi, sh. soedarsono, sh. panitera pengganti, ttd. russian, sh.mh. pemohon sendiri pengadilan negeri jakarta selatan yang sedang bergulir saat ini. iii. hak hak konstitusional pemohon yang dirugikan bahwa pengawasan advokat oleh mahkamah agung dan pemerintah (eksekutif) karena adanya nomor tahun juncto (serta penjelasannya) nomor tahun maka keadaannya kembali kepada cara cara lama seperti adanya, intimidasi, pengaruh, campur tangan dalam proses perkara, pengawasan, pengangkatan, penindakan, penghukuman jabatan hingga pemecatan dilakukan oleh mahkamah agung dan pemerintah (dalam hal ini menteri kehakiman), merupakan hal yang amat merugikan hak hak konstitusional pemohon dan advokat pada umumnya, karena seharusnya hak hak pemohon seperti pengangkatan, pengawasan, penindakan bahkan hingga pemecatan atau pencabutan izin praktik advokat dilakukan oleh dewan kehormatan advokat sendiri, tetapi kenyataannya berdasar nomor tahun juncto nomor tahun pengawasan, pengangkatan, penindakan hingga pemecatan atau pencabutan izin praktik advokat tetap saja dilakukan oleh mahkamah agung dan pemerintah, bahwa tata cara pengawasan, penindakan terhadap advokat yang dilakukan oleh mahkamah agung dan pemerintah berdasarkan nomor tahun juncto nomor tahun secara konkret dituangkan dalam surat keputusan bersama skb) ketua mahkamah agung dan menteri kehakiman republik indonesia kma skb vi11987 dan .pr. tahun tanggal juli tentang tata cara pengawasan, penindakan, dan pembelaan diri penasihat hukum yang pada intinya menentukan: pengawasan: bahwa pelaksanaan pengawasan sehari hari atas para penasihat hukum dilakukan oleh ketua pengadilan negeri setempat dan selanjutnya secara hierarkis dilakukan oleh ketua pengadilan tinggi, ketua mahkamah agung dan menteri kehakiman, .dst. penindakan dan alasannya: menentukan bahwa seorang penasihat hukum dapat dikenakan penindakan dengan alasan: mengabaikan, atau menelantarkan klien, bertingkah laku tidak patut pada lawannya, melakukan contempt court berbuat hal hal yang bertentangan dengan kewajiban profesi dan lain lain, penasihat hukum yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi penindakan oleh mahkamah agung dan pemerintah yang terdapat pada teguran dengan lisan atau tertulis, peringatan keras dengan surat, pemberhentian sementara dari jabatan advokat selama tiga bulan sampai dengan enam bulan, pemberhentian dari jabatan sebagai advokat (pencabutan izin praktik sebagai advokat): pada hal dengan berlakunya nomor tahun penindakan terhadap advokat dilakukan sendiri oleh organisasi advokat yang dilakukan oleh suatu badan yang bernama: dewan kehormatan advokat sesuai dengan kode etik profesi advokat sebagaimana diatur dalam undang undang advokat dan kode etik profesi advokat, kerugian pemohon adalah jika pengawasan dan penindakan oleh mahkamah agung dan pemerintah (di luar dari organisasi advokat), nyata nyata berarti kemandirian advokat telah dicampurtangani oleh unsur mahkamah agung dan eksekutif yang dapat bertindak sewenang wenang dan menuruti selera pemerintah yang berkuasa dan mahkamah agung sendiri, yang tentunya tidak sesuai dengan kemandirian dan kebebasan pelaksanaan tugas profesi dan tanggung jawab advokat yang kini juga selaku salah satu unsur penegak hukum berbeda jika pengawasan dan penindakan advokat yang dilakukan oleh organisasi advokat sendiri yang berdasarkan undang undang advokat dan kode etik advokat yang bertujuan samping penindakan tegas juga adalah pembinaan terhadap para anggota advokat untuk meningkatkan kualitas profesi advokat advokat) dan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi advokat dan perundang undangan yang berlaku, iv. kekeliruan dan kelemahan nomor tahun juncto nomor tahun bahwa berlakunya nomor tahun juncto nomor tahun tidak sejalan dengan undang undang lainnya misalnya dengan nomor tahun juncto nomor tahun tentang peradilan umum. bahwa ketentuan nomor tahun ketika sebelum terjadinya amandemen uud menentukan bahwa ketua pengadilan negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan penasihat hukum dan notaris wilayah hukumnya dan seterusnya. kemudian setelah terjadi amandemen uud dan diadakan perubahan atas nomor tahun oleh nomor tahun maka ketentuan tersebut kata kata penasihat hukum dihapus. tetapi tidak demikian halnya dengan nomor tahun tentang perubahan nomor tahun mana dalam kata kata penasihat hukum masih tetap dipertahankan. dengan demikian antara nomor tahun juncto nomor tahun dengan nomor tahun juncto nomor tahun tidak sinkron, atau saling bertentangan. demikian pula antara nomor tahun dengan nomor tahun juncto nomor tahun juga saling bertentangan. hal ini menurut prof. dr. harun rasjid, merupakan pelanggaran terhadap tertib tata uu prof. dr. harun rasjid guru besar hukum tata negara dalam berita mahkamah konstitusi bmk) edisi nomor september hal. berdasarnomor tahun juncto nomor tahunrepublik indonesia sesuai makna nomor tahun tentang mahkamah konstitusi republik indonesiagenai mahkamah agung dan pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum , bertentangan dengan uudyangkut mahkamah agung dan pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukumnomor tahun tentang advokat bukti fotokopi nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah agung bukti fotokopi undang undang dasar tahun dan bukti fotokopi nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang peradilan umum yang telah direvisi. bukti fotokopi majalah berita mahkamah konstitusi edisi september halaman bukti fotokopi kode etik advokat indonesia dan sebagaimana dalam nomor tahun tentang advokat. bukti fotokopi keputusan bersama ketua ma, menteri kehakiman kma skb vii m03 tahun tentang tata cara pengawasan, penindakan dan pembelaan diri penasehat hukum, dalam buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi pengadilan, edisi revisi, penerbit: mahkamah agung, halaman bukti fotokopi keterangan pemerintah hadapan rapat paripurna dpr mengenai ruu tentang profesi advokat, oktober dalam buku, proses pembahasan undang undang advokat parlemen, penyusun agustin teras narang, tahun halaman menimbang bahwa dalam persidangan pada hari rabu, tanggal februari telah didengar keterangan dari pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh prof. dr. abdul gani abdullah, s.h., direktur jenderal peraturan perundang undangan yang mewakili menteri kehakiman dan ham rli. selaku kuasa dengan hak subtitusi dari presiden r.i. berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember dan mendengar pula keterangan dari dewan perwakilan rakyat republik indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh akil mochtar, s.h.,mh dan materialis akbar, s.h., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal pebruari menimbang bahwa selain memberikan keterangan lisan dalam persidangan, pemerintah memberikan pula keterangan tertulis bertanggal januari yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal januari yang pada pokoknya sebagai berikut: umum bahwa kekuasaan kehakiman (judicative power). undang undang dasar negara republik indonesia menentukan bahwa mahkamah agung dan badan peradilan bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara adalah pelaku atau pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, disamping mahkamah konstitusi, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. selain itu juga mahkamah agung mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang undangan dibawah undang undang, dan kewenangan lainnya diatur dalam undang undangndang undang dasar negara republik indonesia, maka perlu dilakukan penyesuaian penyesuaian atas berbagai undang undang yang mengatur tentang mahkamah agung sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman indonesia. hal ini sangat diperlukan untuk penyesuaian perkembangan dan kemajuan serta percepatan pembangunan diberbagai bidang. oleh karena itu, peraturan tentang mahkamah agung harus disesuaikan. sebagai tindak lanjut dari kehendak reformasi, baik internal maupun eksternal, maka nomor tahun telah mengalami perubahan serta penambahan beberapa yang kemudian tertuang dalam nomor tahun yang kemudian lebih lanjut dirubah dengan nomor tahun tentang mahkamah agung. bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, mahkamah agung diberikan kekuasaan dan kewenangan sebagai berikutdisemua lingkungan peradilan yang berada dibawah mahkamah agung. sengketa tentang kewenangan mengadili. cc. permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara memberikan nasehat hukum kepada presiden selaku kepala negara untuk memberi atau menolak grasi. menguji peraturan perundang undangan bawah undang terhadap undang undang. disamping kewenangan atas, mahkamah agung mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan, tentang pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim disemua lingkungan peradilan. disamping itu, mahkamah agung juga mempunyai kewenangan pengawasan terhadap penasihat hukum advokat) dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan, seperti disebutkan nomor tahun tentang mahkamah agung, berbunyi:" mahkamah agung dan pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris". iiominus matriks letnan, sh, azi ali jasa, sh.mh, l.a. lada, sh. sesuai dengan ketentuan". pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa kedudukan hukum (legal standing)tentang advokat. dari uraian tersebut atas maka perlu dipertanyakan kepentingan para pemohon, dimana keberadaan para pemohon tidak jelas apakah para pemohon sudah tepat sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberadaan nomor tahun sebagai perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah agung? dengan demikian, permohonan pengujian nomor tahun sebagai perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah agung yang diajukan oleh para pemohon mengandung cacat yuridis, karena tidak memenuhi ketentuan dalam nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. berdasarkan keterangan tersebut atas, maka kedudukan hukum (legal standing) para pemohon atas permohonan pengujian nomor tahun sebagai perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah agung sudah sepatu nyala majelis hakim mahkamah konstitusi menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). ui. keterangan pemerintah sebagai counter argument terhadap permohonan pengujian undangundang nomor tahun sebagai perubahan atas undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung.dalam permohonannya, pemohon yang menyatakan bahwa nomor tahun sebagai perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah agung, yang menyatakan bahwa:" mahkamah agung dan pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris" dianggap bertentangan dengan ketentuan, semangat dan jiwa undang undang dasar negara republik indonesia tahun khususnya dan uududmohon juga menyatakan terhadap pengangkatan, penindakan, dan pemecatan advokat telah diatur secara tersendiri dalam dan nomor tahun tentang advokat. kemudian, secara tegas hal hal yang berkaitan dengan pengawasan advokat diatur dalam nomor tahun tentang advokat yang berbunyi: pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokatsehingga menurut pemohon bahwa dengan adanya dua badan pengawasan, satu sisi pengawasan advokat dilakukan oleh mahkamah agung (vide nomor tahun sebagai perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah agung), sisi lain pengawasan advokat dilakukan oleh organisasi advokat itu sendiri (vide nomor tahun tentang advokat) telah menimbulkan dualisme hukum dan terjadinya pertentangan antara dua undang undang yang berlaku. bahwa menurut pemohon, jika pengawasan dan penindakan terhadap advokat dilakukan oleh mahkamah agung (sebagai badan diluar advokat), maka nyata nyata telah merugikan kemandirian advokat, karena kemandirian dan kebebasan advokat dalam melaksanakan profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan nomor tahun tentang advokat. bahwa terhadap argumen argumen yang dikemukakan oleh pemohon, maka pemerintah dapat mengemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa sebagaimana disebutkan dalam nomor tahun tentang advokat, menyatakan yang melakukan pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat. bahwa sebagaimana disebutkan didalam nomor tahun sebagai perubahan nomor tahun tentang mahkamah agung, menyatakan bahwa mahkamah agung dan pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris. lebih lanjut dalam penjelasan yang pada intinya menyebutkan bahwa, danindakan dan pengawasan termasuk pemberhentian sementara maka organisasi profesi masing masing untuk didengar pendapatnya. didalam nomor tahun tentang jabatan notaris disebutkan bahwa pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh menteri.) menjadi prioritas utama, bukan melalui mahkamah konstitusi yang mempunyai kewenangan seperti disebut atasnomor tahun sebagai perubahan atas, menyatakan nomor tahun sebagai perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah agung tidaksebagai perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah agungdalam persidangan, pihak dewan perwakilan rakyat republik indonesia memberikan keterangan tertulis bertanggal pebruari yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal pebruari yang. bahwa berdasarkan penjelasan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional) adalah hak hak yang diatur dalam uud bahwa berdasarkan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi pemohon wajib menguraikan dengan jelas permohonannya tentang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang telah dirugikan. cc. bahwa dalam hal hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan, pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan menyebutkan secara rinci dan tegas, dalam uud yang telah dilanggar dan atau bertentangan dengan ketentuan nomor tahun ii. mengenai pokok materi permohonan bahwa materi permohonan yang diajukan pemohon adalah bahwan pemerintah melakukan pengawasan dan penasehat hukum dan notaris , beserta penjelasannya bertentangan dengan dan nomor tahun tentang advokat, bahwa materi permohonan sebagaimana dimaksud oleh pemohon bukan merupakan kompetensi mahkamah konstitusi, karena materi tersebut bukanlah pengujian undang undang terhadap uud berdasarkan: ketentuan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang menyebut |
putusan perkara nomorkomisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara (kpop), yang berkedudukan jalan raya ir. juanda jakarta pusat: anggota masyarakat indonesia atau selaku perorangan warga negara indonesia: ir. much, anggota kpop, beralamat angkut ykp jalan penjaringan sari surabaya: paman manansastro, ph. d., anggota kpop, beralamat jalan cendana raya jaka permai, bekasi: prof. drs. djafar murid, m.m., anggota kpop, beralamat jalan mesjid goals perum unsur bukit besar, palembang, suri ilyas, s.e., m.m., anggota kpop, beralamat jalan jambu blok cinere selatan, drs. thaha rasi, ak., anggota kpop, beralamat jalan bumi pratama vii dukuh, kramat jati, jakarta timur john piers, s.h., sc., anggota kpop, beralamat jalan dr. rahardjo gg. sawo iv jakarta selatan: dr. reinhart tampubolon, ph., anggota kpop, beralamat jalan bina husada blok komp. depkes, sunter jaya, jakarta utara alfian husin, s.h., anggota kpop, beralamat jalan tebet dalam viii tebet, jakarta: usman lubis, sc., anggota kpop, beralamat jalan helvetica raya medan, bpp forum keluarga kappa angkatan jalan raden saleh cikini, jakarta, ir. abdullah hehamahua, sc., anggota kpop, beralamat griya lembah blok a3 rt. depok: drs. anwar sanusi, sh., m.m., anggota kpop, beralamat jalan benda ujung rt. cianjur jarakarna, jakarta selatan, atau wisma dpr rt. keluarga rawajati, pancoran, jakarta selatan: dra. hj. benny sunnah, s.h., anggota kpop, beralamat pesantren nurruzzaroh jalan snorkeling raya ujung, bhaktijaya sukajaya, depok timur, drs. rusli, s.h., m.m., anggota kpop, beralamat jalan pluit raya komplek kanna sayang blok jakarta. jalan muara karang blok utara jakarta mondok l.a. suntingan, anggota kpop, beralamat jalan raya kerucut rt. kelurahan kerucut, kecamatan lima, depok: drs. jusuf syakir, anggota kpop, beralamat komplek sandang paal merah, jakarta barat, prof. dr. mohammad surya, anggota kpop, beralamat jalan kapten abdul hamid bandung, jalan tanah abang jakarta pusat, brigjen. projo soewojo, anggota kpop, beralamat jalan kembar barat baru bandung, chairul imam, s.h., anggota kpop, beralamat jalan delman indah tanah kusir, jakarta selatan, mayjen. pol pur) momo kelana, si., anggota kpop, beralamat jalan asrama putera pisangan ciputat, tangerang: petrus salestinus, s.h., anggota kpop, beralamat jalan bhinneka rt. bipedal jarakarna, jakarta selatan: dr. lili asdidiredjo, s.e., anggota kpop, beralamat jalan parakan indah rt. kelurahan batununggal, kecamatan bandung kidul, bandung: soekotjo soeharto, s.h., ll.m, anggota kpop, beralamat komplek bppt jalan tehnologi viii merula utara, jakarta barat, drs. dinamo zein, anggota kpop, beralamat komplek unilever jalan segitiga pertukangan selatan, jakarta selatan: drs. h.m. yatim thohir, anggota kpop, beralamat karya indah village jurangmangu blok pondok aren, tangerang: brigjen. tujuan hartono, anggota kpop, beralamat jalan perwira bogor, jawa barat mayjen. pol. purn.) hartono, anggota kpop, beralamat perum bumi karang indah, jalan bumi permai rya rt. cilandak, jakarta selatan, agus tagar, anggota kpop, beralamat jalan kemiri blok komplek dpr, pulo gebang, cakung, jakarta timur drs. adil fitri syah, mba, anggota kpop, beralamat jalan demang lebar daun rt. blok a1, palembang: werden, anggota kpop, beralamat jalan kebon baru, tebet, jakarta selatan, drs. inget sembiring, anggota kpop, beralamat jalan flamboyan sempoa, ciputat, jakarta selatan, dr. kari nascar sardjudin, ak., m.m., anggota kpop, beralamat jalan merkuri komplek margahayu raya, bandung. jalan taman semeru blok jaka sampurna, bekasi, jawa barat, ir. saleh khalid, m.m., anggota kpop, beralamat villa ilham karawaci, tangerang. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: amir syamsuddin, s.h., m.h., dr. albert hasibuan, s.h., otto hasibuan, s.h., m.m.: kartini mulyadi, s.h.: trimoeldja soerjani, s.h.: pranoto, s.h., m.a., nurhasyim ilyas, s.h., yosef badeoda, s.h., m.h.: denny kailimang, s.h.: advokat dan pengacara, berkantor menara sudirman lt. jl. end. sudirman kav. jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: tkh kpop dan nomor: tkh kpop o3 masing masing tanggal maret untuk selanjutnya disebut . je.telah mendengar keterangan ahli dari para pemohon. duduk perkara lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasionalperoleh dari ketentuan undang undang dasar melalui ketetapan mpr nomor xi mpr juncto ketetapan mpr nomor vin mpr dan ketetapan mpr nomor i mpr yang dirumuskan dalam undang undang nomor tahun antara lain:bahwa berdasarkan penjelasan tentang undang undang dasar pada penjelasan umum yang menyatakan fungsi undang undang adalah untuk menyelenggarakan atau melaksanakan lebih lanjut undang undang dasar, maka hakatur atau terkandung dalam undang undang nomor tahun pada hakekatnya merupakan hak konstitusional para pemohon yang diberikan oleh undang undang dasar. il. pembentukan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (kotak) tidak memenuhi ketentuan berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun para pemohon mengajukan pengujian atas undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi kotak), dengan dasar atau alasan bahwa para pemohon menganggap hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon dirugikan oleh berlakunya undang undang nomor tahun karena pembentukannya tidak memenuhi ketentuan berdasarkan undang undang dasar: dasar pembentukan undang undang antara lain atur pada bab vii undang undang dasar tentang pokok pokok proses pembentukan undang undang yang melibatkan dewan perwakilan rakyat dpr) dan presiden sebagai kepala pemerintahan: proses pembentukan undang undang dapat dilihat pada pembukaan undang undang dasar yang berisi pokok pokok pikiran seperti yang telah diuraikan atas dan padproses pembentukan undang undang berdasarkan pokok pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan (preambule) undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa mengenai (empat) pokok pikiran yang menjiwai pembukaan dan undang undang dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentukan suatu undang undang yang memenuhi undang undang dasar adalah harus memperhatikan hal hal sebagai berikut: bahwa para penyelenggara negara yang terlibat dalam pembentukan perundang undangan khususnya mpr, dpr, dan presiden, haruslah selalu memperhatikan aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat dan negara indonesia yang senantiasa berkembang: bahwa para penyelenggara negara itu sendiri khususnya anggota mpr, dpr dan presiden yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang undangan haruslah mempunyai semangat untuk menyesuaikan dan membawa masyarakat dan negara indonesia arah yang lebih baik dan maju dengan selalu mengakomodasi perkembangan aspirasi rakyat dan kehidupan masyarakat dan negara indonesia pada saat suatu peraturan perundang undangan akan dibentuk: bahwa mpr harus menuangkan dan merumuskan aspirasi rakyat, dinamika dan kebutuhan kehidupan masyarakat negara tersebut dalam ketetapan ketetapan mpr, sedangkan dpr dan presiden dalam menyusun dan membentuk suatu undang undang harus pula memperhatikan sungguh sungguh aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat dan negara yang dirumuskan oleh mpr dalam ketetapan ketenarannya, bahwa dengan demikian dalam proses pembentukan suatu undang undang, dpr dan presiden selain harus memperhatikan pembukaan dan undang undang dasar, harus pula memperhatikan ketetapan ketetapan mpr yang berkaitan dengan materi undang undang yang sedang dibentuk: proses pembentukan undang undang menurut ketetapan mpr nomor iii mpr tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dalam konsideran menimbang" ketetapan mpr nomor iii mpr antara lain disebutkan bahwa untuk dapat mewujudkan supremasi hukum, mpr perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang undangan republik indonesia dan dan bernegara sesuai dengan tata urutannya, dalam ketetapan mpr nomor iii mpr ditentukan hal hal sebagai berikut: menyebutkan bahwa: tata urutan peraturan perundang undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di,keppres): peraturan daerah perda), menyebut": ketentuan dalam ketetapan mpr nomor iii mpr ini hingga saat ini masih tetap berlaku berdasarkan ketetapan mpr nomor i mpr pada yang menyatakan bahwtetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang undang, cc. prosesdengan alasan alasan hukum sebagai berikut: pembentukan undang undang nomor tahun sesungguhnya merupakan amanat undang undang dasar melalui ketetapan mpr nomor vii mpr juncto ketetapan mpr nomor xi mpr pembentukan undang undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketentuan huruf ketetapan mpr nomor viii mpr yang menyatakan bahwa untuk pencegahan korupsi perlu dibentuk beberapa undang undang termasuk undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi: pembentukan undang undang nomor tahun haruslah memperhatikan konsideran dan yang terdapat dalam ketetapan mpr nomor xi mpr dan ketetapan mpr nomor viii mpr bahwa dalam konsideran menimbang" ketetapan mpr nomor xi mpr majelis permusyawaratan rakyat telah mengakomodasi sepenuhnya aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat dan negara republik indonesia yang sedang berkembang pada saat itu. yang diuraikan dalam konsideran tersebut antara lain sebagai berikut: bahwa berdasarkan undang undang dasar, pelaksanaan penyelenggaraan negara dilakukan oleh lembaga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, bahwa: cc.,bahwa dalam rangka rehabilitasi seluruh,ternyata dalam konsideran menimbang" undang undang nomor tahun sama sekali tidak dicantumkan mengenai aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat dan negara indonesia yang sedang berkembang saat itu seperti yang termuat dalam konsideran menimbang" ketetapan mpr nomor xi mpr padahal undang undang nomor tahun mempunyai keterkaitan langsung dengan ketetapan mpr nomor xi mpr tersebut: dalam konsideran mengingat"padahal undang undang nomor tahun ini merupakan amanat undang undang dasar melalui ketetapan mpr nomor xi mpr dan ketetapan mpr nomor viii mpr dalam konsideran mengingat" undang undang nomor tahun menyebutkan dasar pembentukannya adalah da: dan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.sebagai dasar pembentukannya. padahal undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun dibentuk berdasarkan ketetapan mpr nomor xi mpr bahwa dengan demikian, pembentukan undang undang nomor tahun telah mengesampingkan ketetapan mpr yang merupakan aturan hukum yang lebih tinggi dari pada undang undang sehingga aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat dan negara indonesia yang sedang berkembang pada saat itu, sama sekali tidak dijadikan sumber dan pedoman dalam pembentukan undang undang nomor tahun hal itu pada hakekatnya bertentangan dengan ketetapan mpr nomor iii mpr seperti yang disebutkan atas: dalam ketetapan mpr nomor viii mpr pada dan ditentukan bahwa undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, materi muatannya jelas terpisah dari materi muatan undang undang lain mengenai pencegahan terjadinya perbuatan perbuatan kolusi dan nepotisme. namun dalam undang undang nomor tahun khususnya pada dan juncto huruf ditetapkan bahwa komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara kpop) menjadi bagian kecil dari organisasi komisi pemberantasan tindak pidana korupsi kotak), dan bahkan fungsi kpop diambil alih menjadi fungsi kotak, bahwa dengan demikian, undang undang nomor tahun bertentangan dengan ketetapan mpr nomor xi mpr dan ketetapan mpr nomor vii mpr sehingga hal ini merupakan pelanggaran ketetapan mpr nomor iii mpr pada karena kedua ketetapan mpr ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan undang undang dasar, maka berarti pembentukan undang undang nomor tahun adalah jelas bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar. iii. materi muatan dalam beberapa dan undangundang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (kotak) bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan merugikan hak dan kewenangan konstitusional para pemohon bahwa materi muatan dalam beberapa dan tertentu dari undang undang nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar dan nyata nyata merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut: ketentusekaligus merugikan kewenangan konstitusional pemohon (kpop) ketentuan huruf undang undang nomor tahun menyatakan bahwa: dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf komisi pemberantasan korupsi berwewenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan antara lain melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara bertentangan dengan undang undang dasar dengan alasan alasan hukum sebagai berikut: bahwa dalampada pokoknya memuat amanat dan ketentuan undang undang dasar yang diatur lebih lanjut dalam undang undang yang terkait dengan ketetapan ketetapan mpr tersebut: bahwa menurut amanat dan ketentuan undang undang dasar yang disampaikan melalui ketetapan mpr nomor xi mpr dan yang dirumuskan dalam undang undang nomor tahun materi muatan yang tercantum pada huruf undang undang nomor tahun tersebut adalah jelas jelas merupakan bagian dari kewenangan konstitusional pemohon kpop) yang tercantum pada angka dan ,dan dan undang undang nomor tahun bahwa kewenangan konstitusional pemohon kpop) antara lain diatur dalam undang undang nomor tahun antara lain sebagai berikut: angka menyebutkan bahwa:.ebutkan bahwa:bagai kepala negara": cc. menyebutkan bahwa:": meny". dengan demikian jelas bahwafungsi dan kewenangan untuk pencegahan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan fungsi dan kewenangan konstitusional pemohon kpop): dengan demikian, jelas bahwa ketentuan huruf undang undang nomor tahun tersebut adalah sangat bertentangan dengankhususnya pada angka dan dan dan undang undang nomor tahun tersebut, bahwa amanat dan ketentuan undang undang dasar yang dirumuskan dalam ketetapan mpr nomor viii mpr pada dan telah mengatur dengan jelas bahwa dalam rangka kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme akan dibentuk dua kelompok peraturan perundang undangan yang berbeda, yaitu sebagai berikut: pertama, membentuk undang undang beserta peraturan pelaksanaan untuk mencegah korupsi, dalam hal ini termasuk membentuk undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi lihat ketetapan mpr nomor viii mpr undang undang ini kemudian dikenal sebagai undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimohonkan oleh para pemohon untuk dilakukan pengujian terhadap undang undang dasar: kedua, membentuk undang undang yang lain mengenai pencegahan terjadinya perbuatan perbuatan kolusi dan atau nepotisme lihat ketetapan mpr nomor viii mpr dan hingga saat ini undang undang tentang pencegahan terjadinya perbuatan perbuatan kolusi dan atau nepotisme ini belum terbentuk: bahwa dengan demikian, berdasarkan amanat dan ketentuan undang undang dasar melalui ketetapan mpr nomor xi mpr dan yang diperkuat oleh ketetapan mpr nomor viii mpr kewenangan untuk pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan kewenangan konstitusional pemohon kpop) seperti yang dirumuskan dalam undang undang nomor tahun sebelum terbentuknya undang undang lain yang khusus mengatur tentang pencegahan perbuatan perbuatan kolusi dan atau nepotisme: dengan demikian, ketentuan huruf undang undang nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar dan telah merugikan kewenangan konstitusional pemohon kpop) seperti telah dirumuskan dalam angka dan dan dan undang undang nomor tahun ketentuan dan juncto hurufebutkan bahwa: dengan terbentuknya komisi pemberantasan korupsimenyebutkan bahwa: komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada tetap menjalankan fungsi dan": huruf pada pokoknya menyatakan bahwa bidang pencegahan dalam susunan organisasi komisi pemberantasan korupsi membawakan sub bidang pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lembaga independen komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara kpop) yang dibentuk berdasarkan undang undang dasar melalui ketetapan mpr nomor xi mpr dan yang dirumuskan dalam undang undang nomor tahun yang berfungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara, dan mempunyai kewenangan konstitusional untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara negara, ternyata oleh ketentuan undang undang nomor tahun ditetapkan sebagai bagian dalam organisasi komisi pemberantasan korupsi yaitu sebagai sebuah sub bidang bawah sebuah bidang, bahwa fungsi, tugas, dan kewenangan kpop menjadi sebagian kecil dari fungsi komisi pemberantasan korupsi yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun tersebut, bahwa ketentuan dan juncto huruf undang undang nomor tahun tersebut adalah jelas jelas bertentangan dengan undang undang dasar, dengan alasan alasan hukum sebagai berikut: bahwa pemohon kpop) adalah lembaga independen, yang ditentukan olehserta yang dikuatkan oleh ketetapan mpr nomor viii mpr yang berfungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara negara, bahwa undang undang dasar melalui ketetapan mpr nomor viii mpr pada dan telah menentukan bahwa materi tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi diatur dalam, dengan demikian, materi muatan dan juncto huruf undang undang nomor tahun tersebut adalah jelas jelas bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar mengenai kewenangan konstitusional pemohon kpop) seperti yang dirumuskan pada angka dan ,,dan dan undang undang nomor tahun khususnya pada dan undang undang nomor tahun dengan demikian, dan juncto huruf undang undang nomor tahun tersebut, kecuali jelas jelas bertentangan dengan undang undang dasar, juga jelas jelas telah merugikan kewenangan konstitusional pemohon kpop), karena ketentuan ketentuan tersebut telah menghilangkan kewenangan konstitusional pemohon kpop) yang diberikan oleh undang undang dasar seperti yang dirumuskan dalam undang undang nomor tahun tersebut. cc. ketentuanatakan bahwainyatakan tidak berlaku" undang undang nomor tahun adalah bertentangan dengan undang undang dasar, dengan alasan hukum sebagai berikut: bahwa undang undang dasar melalui ketetapan mpr nomor vii mpr pada dan telah menentukan bahwa materi tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi diatur tersendiri dalam sebuah undang undang, dalam hal inipula secara terpisah. jadi materi muatan undang undang tentang pencegahan kolusi dan atau nepotisme tidak boleh dicaplok atau diambil alih oleh undang undang tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi: bahwa undang undang yang mengatur tentang pencegahan perbuatan perbuatan kolusi dan atau nepotisme seperti yang dimaksud pada ketetapan mpr nomor viii mpr hingga saat ini belum terbentuk. dengan demikian, berarti fungsi dan kewenangan kpop seperti yang dirumuskan dalam undang undang nomor tahun masih tetap berlaku dan tidak boleh dihapus oleh undang undang nomor tahun yang mempunyai materi muatan yang berbeda substansinya, bahwa pembentukan undang undang nomor tahun khususnya mengenai materi muatan nya semata mata didasarkan pada ketentuan undang undang lain antara laihukum acara pidana, tetapi tidak didasarkan kepada ketentuan ketetapan mpr nomor xi mpr dan ketetapan mpr nomor viii mpr sedangkan pembentukan undang undang nomor tahun berkaitan dengan materi muatannya adalah didasarkan kepada ketetapan mpr nomor xi mpr yang kemudian dikuatkan dengan ketetapan mpr nomor vii mpr bahwa secara materiel, undang undang nomor tahun yang materi muatannya tidak mengakomodasikan aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat dan negara indonesia, tidak dapat menghapuskan fungsi, tugas, dan kewenangan kpop sebagaimana yang dirumuskan dalam undang undang nomor tahun materi muatan undang undang nomor tahun telah mengakomodasi secara penuh aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat dan negara, sebagaimana yang ada dalam pembukaan undang undang dasar dan dalam rumusan, konsideran dan ketetapan mpr nomor xi mpr dengan demikian, undang undang nomor tahun kecuali bertentangan dengan undang undang dasar, juga jelas jelas merugikan kewenangan konstitusional pemohon kpop), karena ketentuan tersebut telah menghilangkan eksistensi pemohon kpop) dan kewenangan konstitusionalnya, yang ditetapkan oleh undang undang dasar seperti yang dirumuskan dalam undang undang nomor tahun kerugian hak konstitusional para pemohon sebagai anggota masyarakat atau perorangan warga negara indonesiajuncto huruf undang undang nomor tahun yang bertentangan dengan undang undang dasar seperti yang telah diuraikan atas, adalah, tidak terpenuhi atau tidak tercapai,tidak terpenuhi atau tidak tercapai:,huruf serta undang undang nomor tahun bahwa para pemohon sebagai anggota masyarakat atau perorangan warga negara juga menderita kerugian berkaitan dengan ketentuan huruf dan huruf serta undang undang nomor tahun yang bertentangan dengan undang undang dasar, dengan alasan hukum sebagai berikut: huruf berbunyi:merekam pembicaraan ini jelas , penerapan huruf tersebut tanpa ada pembatasan, kriteria dan kualifikasi tentang kapan dimulai terhadap siapa saja dan kaitan perkara apa saja serta bagaimana jaminan kerahasiaan dari komisi pemberantasan korupsi terhadap hasil pembicaraan yang disadap dan direkam, telah sangat mengganggu rasa aman, perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat, dan harta benda dari setiap anggota masyarakat, karena setiap waktu terancam oleh perbuatan penyadapan dan merekam pembicaraan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa proteksi dan pembatasan yang jelas dari undang undang nomor tahun itu sendiri, bahwa tidak adanya pembatasan proteksi dan kriteria atau kualifikasi tentang kapan dimulainya penyadapan dan rekaman pembicaraan dan terhadap siapa saja penyadapan dan rekaman itu dapat dilakukan serta sejauh mana jaminan hasil sadapan dan rekaman itu tidak disalahgunakan untuk pemerasan dan tujuan tujuan negatif lainnya hal itu telah sangat mengganggu rasa aman dan perlindungan diri pribadi setiap anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya setiap penyelenggara, baik bidang eksekutif, dan legislatif maupun penyelenggara negara bidang yudikatif serta penyelenggara bidang lainnya, huruf berbuny dan penyitaan dalam perkara pidana korupsi yang sedang ditangani ini jelas bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum: karena kewenangan penangkapan dan penahanan tanpa dibatasi sampai berapa lama komisi ini mempunyai kewenangan melakukan penahanan dan penangkapan. tidak adanya pembatasan lamanya waktu penahanan dan penangkapan dan kepada siapa dimintakan perpanjangan waktu penahanan jelas sangat bertentangan dengan dan undang undang dasar dan perubahannya, berbunyi:ini juganomor tahun tersebut tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi penyelenggara negara atau siapapun juga sebagai tersangka, manakala dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tidak ditemukan cukup bukti atas dugaan korupsi terhadap tersangka. padahal surat penghentian penyidikan itu sangat diperlukan bagi setiap tersangka kasus korupsi, yang terkait dengan ketentuan undang undang nomor tahun yang mengatur tentang: pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya. ketentuan ini juga telah menutup jalan bagi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrolnya terhadap penyidikan dan penuntutan kasus korupsi oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi: kesimpulan: berdasarkan seluruh uraian tersebut atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa pembentukan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, jelas jelasbahwa materi muatan undang undang nomor tahun khususnya pada huruf dan juncto huruf dan adalah bertentangan dengan undang undang dasar, dan merugikan kewenangan konstitusional pemohon kpop) dan kewenangan konstitusional para pemohon selaku anggota masyarakat atau perorangan warga negara indonesia, bahwa ketentuan huruf dan serta undang undang nomor tahun telah merugikercantum dalam undang undang dasar khususnya pada huruf dan huruf berdasarkan ketentuan dan juncto undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, para pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi yang mulia kiranya berkenan memutuskomisi pemberantasan tindak pidana korupsatau setidak tidaknya memutus sebagai berikut:bertentangan dengan huruf dan huruf undang undang dasar negara republik indonesia tahun. menimbang bahwa pada persidangan tanggal november dan tanggal desemberpemerintah yang diwakili oleh direktur jenderal peraturan perundang undangan departemen kehakiman dan hak asasi manusia republik indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember dan tanggal januari dan mahkamah konstitusi telah pula menerima keterangan tertulis dari pemerintah pada tanggal maret yang pada pokoknya sebagai berikut: umum bahwa undang undang nomor tahun tidak pernah mengatakan untuk melakukan likuidasi terhadap komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negaranomor tahun justru melakukan penyatuan institusi dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugastelah diperbaiki dan diterimara pemohonpemohon selaku komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara kpop) adalah sebuah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan keppres nomor tahun tentang pembentukan kpop dan sekretariat jenderal kpop juncto angka da. subyek hukum pemohon ini adalah memenuhi ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi: para pemohon selaku masing masing anggota masyarakat indonesia atau selaku perorangan warga negara indonesia, yang kebetulan pada saat ini mempunyai pekerjaan sebagai anggota kpop. subyek hukum para pemohon ini adalah memenuhi ketentuan huruf undang undang nomor tahun para pemohon baik selaku badan hukum publik kpop), maupun masing masing sebagai anggota masyarakat atau perorangan warga negara indonesia, menganggap bahwadidasarkan pada (dua) hal sebagai berikut: prosesteri muatan huruf junctoamping itu, huruf dan serta undang undang nomor tahun yang bertentangan dengan huruf dan huruf undang undang dasar negara republik indonesia tahun kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon, antara lain sebagai berikut: kerugian kewenangan konstitusional yang dialami oleh pemohon kpop) pada pokoknya adalah bahwa akibat dari adanya muatan materi beberapa dan undang undang nomor tahun yang bertentangan dengan undang undang dasar tersebut, maka kewenangan konstitusional pemohon kpop) untuk mencegah perbuatan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak dapat lagi dijalankan, sedangkan kewenangan pemohon kpop) tersebut merupakan amanat rakyat yang ditentukan oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun melalui ketetapan mpr nomor xi mpr yang dirumuskan dalam undang undang nomor tahun pada angka dan dan dan dan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para pemohon selaku anggota masyarakat atau perorangan warga negara indonesia pada pokoknya adalah mengenai tidak terpenuhinya hak para pemohon sebagai bangsa dan rakyat indonesia untuk menikmati hasil kerja kpop yang didambakan. samping itu, para pemohon sebagai anggota masyarakat atau perorangan warga negara indonesia telah dirugikan hak konstitusionalnya seperti yang diatur huruf dan huruf undang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan demikian dasar atau alasan pengajuan permohonan ini adalah sesuai ketentuan huruf dan dan huruf dan undang undang nomor tahun pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. berbunyi dengan terbentuknya komisi pemberantasan korupsi,bahwa penyatuan institusi atas tidak bertentangan dengan undang undang dasar. bahkan penyatuan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja lembaga yang ditugasi untuk memberantas tindak pidana korupsi, dalam arti pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara lebih efektif dan efisien, berdaya dan berhasil guna, dan cepat dalam menyelesaikan perkara korupsi. dalam salah satu pertimbangan mengapa undang undang nomor tahun dibentuk, disebutkan bahwa selama ini,,osisioleh karena itu perlu dipertanyakan kepentingan setiap anggota kpop yang telah menandatangani atas nama kpop:apakah setiap anggota kpop yang bertanda tangan betul betul bertindak dan mewakili kpop tanpa suatu paksaan apapun? apakah setiap anggota mewakili diri pribadi atau mewakili kpop sebagaimana ditentukan dalam huruf dan huruf untuk itu, perlu dibuktikan, kerugian yang nyata bahwa hak konstitusionalnya dilanggar oleh undang undang nomor tahun apakah kpop termasuk lembaga negara sebagaimana ditentukan dalam apakah benar bahwa hak konstitusional para pemohon sebagai bagian dari rakyat indonesia untuk menggantungkan harapan atau mengandalkan kpop untuk melaksanakan tugas dan fungsi kewenangan guna mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggara negara? apakah proporsional dikatakan bahwa hak konstitusional para pemohon sebagai bagian dari rakyat indonesia? keterangan pemerintah atas argumen hukum pemohon bahwa pembentukan undang undang nomor tahun telah disusun dan dibahasewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden lihat dan undang undang dasar jo. huruf dan undang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dprd jo. keputusan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor a dpr ru2001 tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat republik indonesia, bahwa pembentukan undang undang nomor tahuniii mpr tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan, sehingga tidak bertentangan dengan undang undang karena: dasar hukum mengingat undang undang nomor tahun telah mencantumksebagai induk dari undang undang nomor tahun telah mencantumkan ketetapan mpr nomor xi mpr sehingga pencantuman kembali dalam undang undang nomor tahun tidak perlu dicantumkan ulang. hal ini juga sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang undangan keppres nomor tahun yang menyatakan bahwa hanya peraturan yang memerintahkan langsung saja yang dicantumkan dalam dasar hukum mengingatlah dicantumkan dan dijelaskan dalam penjelasan umum undang undang nomor tahun (sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan undang undang), yang menentukan bahwa ketetapan mpr tersebut sebagai landasan kebijakan yang kuat dalam memberantas tindak pidana korupsi. bahwa untuk memahami suatu norma dalam undang undang, orang harus membaca secara keseluruhan karena antara satu dengan lainnya saling terkait. huruf adalah terkait langsung dengan dan undang undang nomor tahun konsekuensi yuridisnya adalah bahwa komisi pemberantasan korupsi harus diberi wewenang untuk melaksanakan langkah atau upaya untuk melanjutkan wewenang kpop yang dialihkan berdasarkan dan undang undang nomor tahun dengan demikian, tidak ada kewenangan konstitusional yang dirugikan karena eksistensi lembaga, fungsi, tugas dan wewenangnya dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi tidak dicabut atau dihilangkan, bahwa pemerintah dan dewan perwakilan rakyat sangat mempertimbangkan: berdasarkan uraian argumen hukum pemerintah atas, maka tidak terdapat satupun hal yang merugikan kewenangan konstitusional para pemohon kpop) dengan dibentuknya undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsinomor hk. dpr ri tanggal januaritanggal pebruari yang pada pokoknya sebagai berikut: mengenai syarat formalitas permohonan bahwa menurut dewan perwakilan rakyat hak konstitusional adalah hak yang nyata nyata terdapat dalam konstitusi atau setidak tidaknya secara substansial dapat ditafsirkan terdapat dalam konstitusi, sedangkan kewenangan konstitusional hendaknya dipahami sebagai kewenangan yang lahir dan terdapat dalam konstitusi undang undang dasar sebagai konstitusi tertulis, sehingga tidak terdapat hak dan kewenangan konstitusional kpop: bahwa hak dan kewenangan kpop diberikan oleh undang undang nomor tahun bukan oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun karena itu tidak termasuk dalam bagian hak dan kewenangan konstitusional. manakala terjadi perubahan atas undang undang dapat saja terjadi perubahan atas hak dan kewenangan yang diberikan oleh undang undang tersebut, bahwa perubahan atas sebagian dalam undang undang nomor tahun khususnya mengenai kpop, maka subyek hukum publik kpop mengalami perubahan, karena kpop berdasarkan undang undang nomor tahun menjadi bagian dari bidang pencegahan komisi pemberantasan korupsi: bahwa hak konstitusional para pemohon tidak dirugikan dengan berlakunya undang undang nomor tahun karena hak yang diperoleh para pemohon adalah diberikan oleh undang undang, bukan oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan dapat dicabut dengan undang undang: bahwa fungsi pencegahan korupsi tetap dijamin dan diatur dalam undang undang nomor tahun dan secara fungsional pencegahan korupsi merupakan sebuah sistem yang tidak tergantung semata mata pada orang tertentu. undang undang guo juga tidak meniadakan pencegahan kolusi dan nepotisme karena bentuk korupsi dapat terjadi diantaranya melalui kolusi dan nepotisme dan tidak menghapus ketentuan pidana kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun bahwa undang undang nomor tahun sama sekali. tidak dicantumkannya ketetapan mpr dalam konsideran mengingat" suatu undang undang semata mata karena alasan teknis perundang undangan. ketetapan mpr nomor xi mpr telah dimasukkan dalam konsideran mengingat" undang undang nomor tahun dan ketetapan mpr nomor viii mpr telah dijadikan konsideran mengingat" dalam undang undang nomor tahun kedua undang undang tersebut telah menjadi dasar pertimbangan mengingat" dalam undang undang nomor tahun bahwa hak dan kewenangan kpop oleh undang undang nomor tahun tetap dijamin dan dialihkan dalam bidang pencegahan komisi pemberantasan korupsi kpk): bahwa dengan lahirnya undang undang nomor tahun guo justru memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara untuk terhindar dari praktek praktek korupsi, sehingga tidak terdapat alasanhak konstitusional para pemohon untuk memiliki lembaga atau badan hukum publik yang independen untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menggantungkan harapan pada kpop adalah berlebihan dan keliru, karena pemilik kpop adalah negara, bahwa undang undang nomor tahun dibahas antara dewan perwakilan rakyat bersama dengan pemerintah. hal ini sesuai dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun rancangan undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana berasal dari presiden berarti sesuai dengan undang undang dasar: undang dasar khususnya berkenaan dengan aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat, semangat untuk menyesuaikan dan membawa, bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat, dewan perwakilan rakyat selalu terbuka untuk mendapatkan masukan melalui rapat dengar pendapat umum atau mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang ingin memberikan masukan atas suatu rancangan undang undang. dewan perwakilan rakyat juga dalam merencanakan dan membahas rancangan undang undang tidak mungkin tanpa memperhatikan dinamika kehidupan masyarakat arah yang lebih maju. justru pembentukan komisi pemberantasan korupsi dengan undang undang nomor tahun adalah, bahwa ketetapan mpr nomor iii mpr tidak perlu dijadikan sebagai konsideran mengingat" dalam suatu undang undang: bahwa pembentukan undang undang nomor tahun tidak terlepas dari aspirasi rakyat, karena secara formal dewan perwakilan rakyat adalah perwakilan rakyat, dengan pemahaman seperti itu setiap kebijakan yang diambil dewan perwakilan rakyat dalam pembentukan undang undang adalah bentuk dari perwujudan aspirasi rakyat: bahwa dimasukkannya kpop dalam bagian bidang pencegahan kpk dalam undang undang nomor tahun tidak menjadikan kpop sebagai bagian kecil, karena unsur pencegahan merupakan elemen yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi: bahwa permohonan para pemohon hanya dilandasi oleh pemikiran yang bersifat asumsi, tidak didasarkan pada argumentasi konstitusional dan semata mata didasarkan atas penilaian kepentingan individual serta tidak sesuai dengan kehendak undang undang nomor tahun mengenai pokok materi permohonan bahwa dalam huruf diatur mengenai tugas kpk dalam upaya pencegahan korupsi yakni melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, tersebut tidak bertentangan dengan atau yang terdapat dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa kpop yang diatur oleh undang undang nomor tahun oleh undang undang nomor tahun yaitu yang menyatakan bahwa sampai dengan bab vii undang undang nomor tahun dinyatakan tidak berlaku. dengan demikian tidak ada lagi kewenangan kpop dalam undang undang nomor tahun bahwa merupakan ketentuan transisional berkenaan dengan kpop dijadikan sebagai bagian atau bidang pencegahan dalam kpk. tersebut memberikan waktu kepada kpop untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya sampai kpk menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang undang nomor tahun sehingga guo tidak bertentangan dengan undang undang dasar: bahwa yang mengatur mengenai struktur atau sub bidang pencegahan kpk, tidak bertentangan dengan undang undang dasar dan tidak merugikan hak dan kewenangan konstitusional para pemohon, bahwa undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengan undang undang dasar dan tidak merugikan kewenangan konstitusional para pemohon, karena kewenangan para pemohon diberikan oleh undang undang, bukan oleh konstitusi undang undang dasar ketentuan berbunyi, dinyatakan tidak berlaku: bahwa materi muatan dalam undang undang nomor tahun khususnya yang berkenaan dengan pencegahan kolusi dan atau nepotisme, bukan sebagai pencaplokan. pencegahan yang diatur dalam undang undang nomor tahun merupakan pengaturan yang dirumuskan dengan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis. dewan perwakilan rakyat telah mengundang berbagai pakar dan juga lembaga lembaga yang bergerak bidang hukum untuk mendapatkan berbagai masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan undang undang, termasuk antaranya dari kpop sendiri, bahwa dewan perwakilan rakyat membantah pernyataan para pemohon yang menyatakan undang undang nomor tahun tidak dapat menghapuskan fungsi, tugas, dan kewenangan kpop sebagaimana dirumuskan dalam undang undang nomor tahun karena hal tersebut merupakan pendapat yang berlebihan dan tidak proporsional: bahwa undang undang dasar tidak memberikan hak konstitusional kepada para pemohon untuk memiliki lembaga atau badan hukum yaitu kpop. pemilik lembaga kpop bukan individual, tetapi negara sekaligus sebagai pemberi tugas, fungsi dan kewenangan dalam rangka pencegahan korupsi: bahwa huruf undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar. hurufperekaman pembicaraan."" bahwa hak asasi tersebut dalam undang undang dasar tidak bersifat mutlak tetapi terdapat pembatasan sebagaimana dirumusmemperhatikan ketentuan dalam tersebut, jelas bahwa hak asasi dapat dibatasi dengan undang undang. jiwa undang undang nomor tahun sejalan dengan undang undang dasar dan sangat berlebihan apabila para pemohon menyatakan tersebut akan dapat mengganggu rasa aman, kehormatan keluarga, martabat, dan harta benda setiap masyarakat, bahwa penyadapan dan merekam pembicaraan seseorang bersifat terbatas, tidak terhadap setiap orang, kecuali orang tersebut terdapat dugaan melakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi. penyadapan dan merekam pembicaraan semata mata dalam kaitan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan: bahwaarena guo mengatur bahwa kpk tidak mempunyai hak untuk penghentian penyidikan. undang undang nomor tahun memberikan kewenangan kepada kpk untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, tetapi tidak memberikan kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan. hal itu tidak berarti akan merugikan hak konstitusional warga negara, bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, kepadanya tetap berlaku asas praduga tidak bersalah dan apabila seseorang yang diduga tersebut dalam proses penyidikan dan penuntutan tidak cukup bukti kepadanya tetap berlaku ketentuan hukum acara pidana, yaitu perkaranya tidak dapat dilanjutkan. jadi tidak tepat apabila dikatakan bahwa tersebut akan dapat merugikan hak konstitusional warga negara, karena undang undang nomor tahun tetap menggunakan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun dan hukum acara pidanbukti sampai dengan yaitu sebagai berikut: bukti pendapat hukum legal opinion dari prof. dr. mulai, sh, foto kopi bukti daftar inventarisasi masalah dim) rancangan undang undang republik indonesia tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dari dpr ri, foto kopi bukti dokumen pembahasan ruu tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dari partai persatuan pembangunan dpr ri, foto kopi bukti majalah jurnal keadilan vol. tahun (asli bukti kesaksian tertulis sayur rahwarin, wakil ketua fraksi perserikatan daulat ummah dpr ri, foto kopi bukti guntingan pers kliping mengenai komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara kpop (foto kopi menimbang bahwa disamping mengajukan bukti bukti surat tersebut para pemohon juga telah mengajukan (dua) orang ahli, yaitu: prof. dr. mulai, sh, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa keberadaan undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak lepas dari gerakan reformasi pada bulan mei yang kita semua mengalami sesuatu pengalaman yang sangat dramatis, bahwa menurut hakekatnya, yang disebut sebagai suatu gerakan reformasi atau reform movement adalah suatu usaha sistematik dari seluruh bangsa indonesia, dengan kesadaran penuh untuk mengaktualisasikan kembali nilai nilai berdasarkan demokrasi yang ada pada masa (rezim) sebelumnya, nampaknya mengalami distorsi yang luar biasa. dari sekian banyak nilai dasar demokrasi itu, ada satu hal yang sangat penting yaitu usaha untuk menciptakan pemerintah yang transparan, accountable dan responsive atau sering disebut good governance. disitulah semangat yang luar biasa dari seluruh bangsa indonesia untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa: bahwa oleh karena itu ada suatu ketetapan mpr nomor xi mpr yang mengamanatkan supaya dibentuk undang undang nomor tahun kemudian muncul juga undang undang tindak pidana korupsi, undang undang nomor tahun yang salah satu nya mengamanatkan keberadaan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. jadi sebenarnya ketetapan mpr nomor x mpr itu suatu sumber hukum yang sangat penting, sehingga muncul undang undang nomor tahun yang membentuk kpop. itulah sejarah dari keberadaan komisi pemeriksa kekayaan penyelenggaraan negara atau kpop, bahwa menafsirkan kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang undang nomor tahun maka pendekatan yang harus dilakukan tidak seharusnya hanya bersifat yuridis dogmatis atau pendekatan yang disebut pendekatan doctrinal, yang melihat hukum itu hanya dari kaca mata inventarisasi hukum positif, asas asas hukum yang close ended. kemudian yurisprudensi yang bersifat kaku, dan orang dapat bicara tentang sejarah hukum, pendekatan hukum secara sistematis atau perbandingan hukum yang melihat hukum dalam kaca mata yang sempit. bahwa hukum harus dilihat dalam pendekatan sosio legal, yang tidak hanya melihat hukum dalam segi struktur substansi, tapi juga budaya hukum, dimana hukum dapat ditempatkan sebagai variabel bebas yang mempengaruhi perkembangan sosial politik ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. sebaliknya hukum dapat juga menjadi variabel tidak bebas atau variabel yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial yang luas: bahwa dalam melakukan pengujian materil ini, tidak dapat hanya terjebak kepada ukuran ukuran yang bersifat normatif, melainkan harus dilihat juga value system atau sistem nilai yang ada setiap atau belakang norma norma hukum yang ada dalam undang undang, termasuk undang undang nomor tahun bahwa kewenangan konstitusional itu akan berkait misalnya pada undang undang dasar negara republik indonesia tahun juga undang undang dasar negara republik indonesia tahun secara keseluruhan, berbagai ketetapan mpr yang sekarang masih berlaku sebelum diganti dengan undang undang yang baru, apa lagi kalau menyangkut kkn, hanya akan selesai ketetapan mpr itu kalau pemberantasan kkn sudah tuntas, juga dengan berbagai undang undang yang ada, bahwa persoalan kewenangan konstitusional itu akan terkait dengan moralitas, yaitu: moralitas institusional, berkaitan dengan keberadaan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. keberadaan lembaga itu sudah benar, tetapi undang undang ini telah melakukan suatu langkah down grading dan under estimate, meremehkan keberadaan kpop yang semula menjadi suatu lembaga yang besar, yang disebut sebagai preventive anti corruption body, menjadi suatu sub sistem saja dari lembaga pencegahan dalam komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. moralitas sipil atau moralitas individual, berupa down grading dan under estimate terhadap para anggota kpop, yang semula merupakan pejabat yang diangkat melalui fit and proper test yang sangat ketat dan dipercaya. tapi pada akhirnya kedudukan pejabat pejabat kpop ini hanya digantikan oleh staf saja. seorang staf yang tidak memerlukan fit and proper test, yaitu staf bidang pencegahan, sub pencegahan dalam komisi pemberantasan korupsi yang sangat kecil, moralitas sosial atau moralitas yang menyangkut kepentingan umum. tanggapan masyarakat terhadap kinerja kpop, sudah sangat positif sehingga dimata masyarakat kpop sudah memiliki trade mark, dan nilai sosiologis atau sosiologische gending yang memadai. hal itu tidak terlepas dari maksud yang terkandung dalam undang undang nomor tahun yang menegaskan bahwa peran: bahwa undang undang merupakan produk politik. dalam lahirnya undang undang itu tidak dapat melepaskan diri dari proses amandemen yang sebetulnya merupakan suatu puncak atau core viralnya dari gerakan reformasi. oleh karena itu suatu national treatment tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, dan harus tuntas pada proses yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. hakikat dari amandemen konstitusi yang sangat total ini untuk memperbaiki sistem checks and balances dari tiga kekuatan besar, yaitu kekuatan eksekutif, legislatif dan yudikatif. bahwa pada masa lalu, telah terjadi suatu dominasi oleh kekuasaan eksekutif yang luar biasa, sehingga perlu ada suatu penataan kembali. sistem checks and balances, yang terjadi saat ini telah cukup baik, walaupun belum memuaskan. masing masing kekuatan tidak akan mendominasi kekuatan yang lain, saling mengontrol, saling menjaga keseimbangan (checks and balances) antara lembaga lembaga tersebut. fungsi dari kekuatan legislatif itu samping tugas tugas yang lain adalah menciptakan undang undang, dan pengawasan otomatis. fungsi lembaga eksekutif adalah melaksanakan undang undang yang dibuat oleh badan legislatif, bahwa fungsi pengadilan yang merupakan kekuatan yudikatif saat ini diperkuat tidak hanya oleh mahkamah agung, tapi juga mahkamah konstitusi dan juga support oleh komisi yudisial, berfungsi menafsirkan undang undang. sistem checks and balances belum berjalan dengan baik dan sehat, tetapi masih menonjolkan power competitions atau power contest, yang sering kali menimbulkan suatu implikasi adanya image telah terjadi politisasi hukum, dan masing masing lembaga ini menunjukkan kekuatannya dengan caranya sendiri sendiri) keberadaan undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, sebetulnya sudah sangat baik sesuai dengan amanat reformasi, tetapi apa yang dilakukan oleh mengundang undang ini menunjukkan adanya suatu image telah terjadinya politisasi hukum, artinya lembaga kpop yang besar, yang sudah mendemonstrasikan kemampuannya, mungkin dianggap ekstensif sehingga kekuasaannya dikurangi: menurut kecenderungan teoritik maupun universal, keberadaan lembaga preventif dan lembaga yang bersifat represif tidak dapat dicampur adukan, karena masing masing mempunyai suatu kewenangan yang bersifat komplementer yang sama besarnya, bahkan sering dikatakan bahwa pencegahan lebih penting dari pada penyembuhan: indonesia baru baru ini menandatangani united nations conventions against corruption tahun wina. situ ada dua lembaga yang dipisahkan betul betul yaitu preventive anti corruption body dan depressive anti corruption body dalam bentuk suatu lembaga semacam kpk, penempatan lembaga preventif ini akan mendapatkan suatu porsi yang besar dan menjadi sesuatu yang dipandang penting, sehingga kalau kpop diintegrasikan dalam bagian pencegahan dalam kpk, maka samping berakibat terjadinya down grading terhadap kpop, dan tidak sesuai dengan amanat ketetapan mpr nomor xi mpr juga bertentangan dengan prinsip prinsip universal yang menghendaki preventive anti corruption body yang sebenarnya menempati posisi yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi: bahwa memang tidak hanya sekedar merupakan refleksi dari suatu power contest, tetapi juga mengindikasikan bahwa penanganan korupsi masih belum serius dalam menangani korupsi. persoalannya adalah suatu realitas politik, bahwa lembaga legislative terdiri juga dari kekuatan kekuatan politik yang sekarang memang mempunyai kedudukan, jadi tidak serius dalam menangani karena korupsi ini masih dianggap suatu hal yang merupakan ordinary crime, kejahatan biasa, sehingga cukup diatasi dengan undang undang korupsi. tapi seperti kpop yang bersih justru harus diperluas, tidak dikreditkan: korupsi saat ini cenderung menjadi extra ordinary crimes, tidak merupakan kejahatan conventional lagi, oleh karena itu kurang legal jika memandang bahwa pencegahan tidak penting. karena dalam perkembangan international, misalnya tindak pidana korupsi merusak lembaga dan nilai nilai demokrasi, merusak nilai nilai etika dan keadilan, bersifat diskriminatif dan menghambat kompetisi jujur segala bidang. penyuapan, dan high level corruption mencederai pembangunan yang berkelanjutan dan prinsip suplementasi hukum. dalam konferensi internasional ada istilah asset recovery, hal itu merupakan suatu perkembangan yang penting sekali pada masa mendatang: kemungkinan korupsi berkaitan dengan kejahatan kejahatan terorganisasi seperti money laundering dalam undang undang money laundering pencucian uang korupsi itu sebagai predikat crimes, kejahatan predikat, sumber dari money laundering. korupsi dapat membahayakan stabilitas politik, korupsi terbukti cenderung bersifat trans nasional, penyuapan penyuapan pejabat antar negara. korupsi menimbulkan bahaya terhadap human security misalnya pendidikan, fungsi fungsi pelayanan sosial yang sangat tidak teratur, korupsi merusak mental pejabat publik dan mereka yang bekerja dalam wilayah kepentingan umum. jadi lembaga pencegahan itu harus diposisikan sebagai menjadi makhluk besar bukan makhluk kerdil: bahwa dari segi teoritis konseptual ada yang disebut sebagai criminal policy, kebijakan pencegahan kejahatan atau kebijakan criminal, yang merupakan subsistem dari kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan penegakan hukum adalah merupakan subsistem sosial dalam arti luas. criminal policy adalah usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dalam hal ini korupsi. jadi pada dasarnya ada dua elemen yaitu: mendayagunakan sistem keadilan pidana dalam arti bersifat represif, depressive measures, menggunakan sistem keadilan pidana, disebut sebagai usaha preventivetual punishment pencegahan tanpa menggunakan pidana, yang termasuk penyehatan mental masyarakat, penyehatan manajemen dan kontrol terhadap asset asset publik yang baik dan sebagainya. hal ini suatu langkah yang luar biasa, dan syarat konseptual ini koordinatif tapi tidak terpisah komplementer satu sama lain, kalau berbicara undang undang, mungkin ada anggapan bahwa pemberantasan itu juga merupakan suatu dari pencegahan adalah betul. kalau berbicara sistem keadilan pidana, maka ujung ujungnya juga bersifat preventive, supaya yang akan datang tidak terjadi lagi dalam pemidanaan yang berat, tetapi secara konseptual dan juga international trend, maka aspek prevention merupakan suatu masalah yang sangat penting, sangat signifikan, sehingga perlu ada suatu lembaga yang besar yang dibentuk: kalau kita mengkaji united nations conventions anti corruption yang disebut sebagai preventive anti corruption body, lembaga itu merupakan suatu lembaga yang sangat besar, yang menyangkut perumusan kebijakan sampai kepada implementasi langkah langkah strategis apa yang dilakukan dalam kebijakan, termasuk kontrol misalnya terhadap tindakan represif, ahli tidak keberatan penggabungan dua lembaga itu, tapi dalam penggabungan itu harus merefleksikan hal hal sebagai berikut: pertama dalam judul undang undang harus jelas, bukan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang konotasinya cenderung bersifat represif semata mata. kedua adalah memasukkan unsur pencegahan dalam undang undang tetapi harus proporsional, tidak melakukan down grading dan underestimate terhadap kpop. kpop lebih baik diperbesar menjadi suatu preventive anti corruption body, bukan sebaliknya down grading menjadi suatu lembaga yang kecil, yang fungsinya hanya mendaftar, tidak ada follow untuk memantau atau penyelidikan, mempertanggungjawabkan akuntabilitas (accountability): kita menghendaki suatu pemerintahan yang transparan, accountable dan responsif terhadap nilai nilai keadilan atau good governance. tujuan sesungguhnya ketetapan mpr nomor viii mpr adalah untuk memperkuat komitmen kita dalam melaksanakan ketetapan mpr nomor xi mpr maka ada suatu isyarat bahwa dibentuknya dua lembaga yaitu yang bersifat represif dan yang bersifat preventif, yang secara konseptual terpisah. apakah isyarat tersebut adalah kemauan rakyat kita melihat ketetapan mpr nomor viii mpr tersebut yang menghendaki adanya pemisahan dalam bentuk yang proporsional bahwa dalam pencegahan seharusnya dibuat beberapa undang undang, tidak hanya masalah komisi, tapi juga perlindungan saksi dan korban kejahatan terorganisasi, kebebasan mendapatkan informasi, etika pemerintahan, pencucian uang dan sebagainya. begitu juga mengenai yang sifatnya represif, tidak hanya komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi juga menyangkut kewenangan kewenangan yang lebih luas lagi termasuk dalamnya perundang undangan yang lain, yang relevan, bahwa ketetapan mpr dalam hirarki perundang undangan masih sangat relevan, selama belum diatur dalam suatu undang undang, sudah diadakan evaluasi. apalagi kalau menyangkut kkn, undang undang itu hanya dapat selesai kalau pemberantasan kkn sudah tuntas. jadi suatu hal yang sangat penting dan itu hasilkan dalam suatu sidang majelis permusyawaratan rakyat yang kedudukannya sangat strategis, sehingga aspirasi rakyat yang tertuang dalam ketetapan mpr harus dijaga konsistensinya, oleh karena itu perundang undangan pun dalam konsideran mengingat akan selalu merujuk ketentuan ketentuan baik dalam konstitusi maupun dalam ketetapan mpr atau peraturan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya, yang dipersoalkan adalah dalam pembuatan perundang undangan itu, pertama adalah keberadaan suatu draft akademis. dan draft akademis itu dapat dilihat apakah pembentukan undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi itu ada konsistensinya jadi biasanya dalam draft akademis tidak memuat suatu per tapi melihat academic reasoning dan akuntabilitas (accountability), apakah dia mempunyai suatu cantelan filosofis, historis dan juga pendekatan pendekatan lain yang bersifat sosiologis. kedua, pembakuan pembakuan istilah yang memantapkan baik oleh dewan perwakilan rakyat maupun sekretaris negara, dan pada akhirnya kita masuk dalam koridor sosial politik yang sangat kompleks yang ada dewan perwakilan rakyat. semua proses itu akan memperhatikan berbagai hal yang disebut sebagai konsistensi atau inkonsistensi dengan suatu peraturan peraturan atau aspirasi yang ada sebelumnya, bahwa secara substansi setiap orang setuju tentang pembentukan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, semua mendukung dan itu adalah harapan kita satu satunya. saudara taufiegurrachman rugi ketua kpk) dan kawan kawan itu dapat menjalankan tugas dengan sebaik baiknya dan mengembalikan kepercayaan kita kepada good governance indonesia. secara substansi kita tidak perlu mempersoalkan, mungkin ada kekurangan sana sini yang perlu diperbaiki, misalnya tentang keberadaan pengadilan hoc korupsi yang mestinya tidak hanya melayani hasil penyidikan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, tapi juga seluruh hasil dari kejaksaan maupun kepolisian harus diadili oleh lembaga itu. oleh karena itu keberadaan hoc ini penting sekali. supaya lebih adil, lebih professional, pengadilan itu tidak hanya. kalau hanya melayani hasil dari komisi pemberantasan tindak pidana korupsi itu saja, karena akan bersifat diskriminatif. itu salah satu contoh yang harus diperbaiki: pada dasarnya, ahli sangat mendukung keberadaan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. persoalannya kenapa aspek atau kelembagaan yang menyangkut pencegahan itu down grade dan dimasukkan secara tidak proporsional. jadi itu adalah suatu cita cita yang luhur, suatu nilai nilai yang disebutkan sebagai original values yang dimuat ketetapan mpr nomor xi mpr tidak dapat dikesampingkan, sedemikian saja dengan alasan efisiensi, lebih murah dan sebagainya. adalah sesuatu hal yang tidak benar, jika efisiensi mengesampingkan original values yang sangat besar, bahwa dari segi konseptual, kebijakan kriminal itu harus dilakukan melalui langkah langkah preventif dan langkah langkah represif, yang sama signifikansinya, sama besarnya, dan bersifat proporsional dan bersifat komplementer. begitu juga dalam ketetapan mpr nomor viii mpr sudah jelas jelas ada suatu pemisahan dan refleksinya kelihatan dalam masalah substansi dan judul. mengundang undang sebagai legislator memang mempunyai kewenangan yang luas. pertimbangannya mungkin tidak hanya yuridis normatif, tapi juga pertimbangan ekonomi yang disebut sebagai efisiensi. namun demikian, efisiensi tidak boleh mengesampingkan original value dan konsep konsep dasar. inilah yang sebetulnya harus dikaji dengan melihat keberadaan akademik draf dari suatu undang undang. dalam rangka pembuatan rancangan undang undang tersebut ahli turut berdebat, tapi tidak sampai terlibat dalam penuntasan undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa efisiensi itu dari segi ekonomi, berarti: dengan pengeluaran yang seminimal mungkin kita mencapai tujuan yang semaksimal mungkin berhasil guna dan berdaya guna. efisien dan efektif lazimnya merupakan satu kesatuan. pengaturan tentang pencegahan yang ada dalam undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berasal dari undang undang nomor tahun kewenangan kpop sangat besar dan yang paling penting adalah subpoena power. fungsi penyelidikan itu menimbulkan suatu kewibawaan yang besar dari lembaga itu. kpop biasa menindaklanjuti penanganan korupsi atas inisiatif sendiri untuk memperoleh bukti bukti, menghadirkan saksi saksi, yang menimbulkan effect dictum kepada potential offender atau mereka yang dicurigai sebagai pejabat pejabat yang tidak jujur. memang wewenang itu banyak menimbulkan reaksi karena dianggap melanggar ham dan sebagainya. memang perlu diperbaiki, sehingga tidak melanggar right privacy dan sebagainya. menurut undang undang nomor tahun kewenangan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pencegahan itu memang luas, yaitu mulai dari pendaftaran, pemeriksaan penyelenggara negara, kemudian menerima laporan dan menerapkan status kodifikasi, menyelenggarakan program pendidikan, program sosialisasi dasar atau alasan pengajuan permohonan para pemohon adalah sebagai berikut: mengenai hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon kewenangan konstitusional pemohon selaku kpop pemohon selaku kpop adalah sebuah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan keppres nomor tahun juncto angka dan dan dan undang undang nomor tahun kewenangan konstitusional pemohon kpop) diperoleh berdasarkan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diberikan kepada pemohon melalui ketetapan ketetapan mpr dan dirumusbahwa kewenangan konstitusional pemohon kpop) berdasarkan kedudukan dan fungsinya yang dirumuskan dalam angka undang undang nomor tahun adalah sebagai berikut: angka menyatakan bahwa: komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara,atakan bahwa: : menyatakan bahwa: komisi pemeriksa merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden selaku kepala negara": menyatakan bahwa: komisi pemeriksa mempunyai fungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara, dan dalam melaksanakan fungsinya" kewenangan konstitusional pemohon kpop) berdasarkan tugas dan kewenangannya yang dirumuskan pada dan undang undang nomor tahun sebagai berikut: dis , disebutkan bahwa: tugas dan wewenang komisi pemeriksa yang dimaksud adalah: (a) melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan penyelenggara negara, (b)(c)(d)pemberantasan tindak pidana korupsi, kampanye anti korupsi, dan kerjasama bilateral dan multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, namun, kpop yang merupakan suatu lembaga yang besar hanya masuk dalam subsistem dari pencegahan yaitu melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, tidak ada follow apa yang harus dilakukan. hal ini bukan lagi persoalan efisiensi, karena efisiensi itu tidak seharusnya menghilangkan hakikat dari fungsi fungsi yang bersangkutan, misalnya kewenangan subpoena power harus tetap ada, fungsi penyelidikan juga harus ada untuk menunjang langkah langkah represif. kemudian penelitian kekayaan itu juga terjadi sebelum, pada saat, dan setelah menjabat setelah lima tahun, jadi berkelanjutan. baik terhadap orang yang dicurigai melakukan tindak pidana maupun yang belum dalam satu kesatuan, sebagai public accountability para pejabat. hal itu suatu langkah yang baik, dan dalam konferensi internasional pun diatur ketentuan yang lebih luas mengenai masalah itu, efisiensi boleh, tapi tidak menghilangkan fungsi fungsi. dalam undang undang nomor tahun kelihatan sekali bahwa langkah efisiensi itu mengkreditkan, menghapuskan fungsi fungsi utama dari kpop, jadi bukan langkah efisiensi tapi langkah down grading, bahwa dalam preambule, tertib negara ini syarat dengan muatan pancasila yang dapat ditafsirkan secara luas. itulah yang dimaksud bahwa preambule tidak hanya merupakan value system tapi juga grand value system. jadi otomatis kalau mau menguji undang undang, tidak hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif, tapi juga pendekatan sosio legal. artinya sejauh mana legal spirit yang ada dalam undang undang itu. bertentangan dengan undang undang dasar beserta turunan turunannya yang dibuat majelis permusyawaratan rakyat, ada satu teori dalam pengujian yang disebut sebagai direct synchronization test, undang undang langsung diuji secara sempit dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan yang disebut sebagai indirect synchronization test, yaitu diuji lebih dulu secara horizontal dengan peraturan peraturan yang sederajat, kemudian baru meningkat kepada pengujian terhadap value system yang ada dalam konstitusi, bahwa amandemen undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebetulnya menghasilkan checks and balances system yang lebih baku, lebih dewasa, tapi nampaknya sampai hari ini pun image terjadinya power competition atau power contest tetap berlangsung. hal itu juga dibuktikan dalam proses pembentukan undang undang, suatu undang undang apabila telah disepakati oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat dalam sidang paripurna, kemudian diajukan presiden, kalaupun presiden tidak mau tanda tangan, selama tiga puluh hari otomatis undang undang itu berlaku, ini suatu hal yang aneh, dan tidak ada kewenangan pemerintah (eksekutif) untuk memveto suatu produk perundang undangan. hal itu sebagai salah satu gambaran power contest. sebaliknya presiden dapat melakukan, menghambat jalannya undang undang dengan tidak melaksanakan ketentuan perundang undangan tertentu, misalnya pembentukan komisi komisi atau langkah tindak lanjut peraturan pemerintah. inipun merupakan suatu bukti adanya power contest. saat ini power contest tidak hanya terjadi dalam bidang legislasi, tetapi juga dalam bidang budget dalam masalah pengawasan, bahwa kalau dikaji secara hirarki perundang undangan dasar hukum keberadaan kpk lebih rendah dari keberadaan kpop. kpop didasarkan pada ketetapan mpr nomor xi mpr sedangkan kpk didasarkan ketetapan mpr nomor vin mpr ketetapan mpr nomor viii mpr untuk memperkuat ketetapan mpr nomor xi mpr seorang ahli berpendapat bahwa kedudukan kpop lebih tinggi dari kedudukan kpk. suatu undang undang jangan berupa panic regulation, tetapi harus berupa systematic regulation, artinya suatu undang undang dibuat secara systematic dalam satu kesatuan dari seluruh subsistem, merupakan sinkronisasi vertikal dan horizontal, sehingga betul betul dapat dipertanggung jawabkan, khusus masalah ini, untuk menilai apakah sesuatu itu suatu panic regulation memang harus diteliti lebih dulu secara mendalam, artinya mulai dari siripnya, konsiderannya sampai demi sampai seberapa jauh secara proporsional bersifat hoc, karena yang disebut sebagai kpk itu juga mempunyai landasan landasan konstitusional yang kuat. hanya dalam beberapa hal, khususnya menyangkut kpop tidak bersifat akurat, ahli mengakui bahwa ahli mendukung keberadaan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, yang meniru dari cara yang dilakukan hongkong, singapore atau malaysia, ternyata sangat efektif dan terus terang ini usul dari fraksi ppp dulu, dan akhirnya dengan perdebatan yang sengit didukung pemerintah, pada waktu itu pemerintah diwakili oleh menteri kehakiman, pada akhirnya goal, karena cita cita yang sangat luhur. sehingga komisi pemberantasan tindak pidana korupsi harus mendapat dukungan yang positif dari semua elemen masyarakat, hanya persoalannya betul ada image, terjadi suatu down grading terhadap kpop yang menempatkan posisinya menjadi sangat kecil dibandingkan dengan original value yang terjadi sebelumnya. kalau digabungkan tidak ada masalah, asal ada prinsip proporsionalitas. jadi proporsionalitas itu artinya lembaga ini seperti bedil desa, masukkan dalam suatu undang undang tapi judulnya juga menggambarkan adanya suatu criminal policy dalam arti yang lengkap: jadi kalau dilihat, anggota anggota kpop yang sudah bekerja selama satu dua tahun ini, yang sudah luar biasa hasilnya, lalu tidak tahu nantinya bagaimana, karena fungsinya disitu nanti akan digantikan oleh staf dari komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak perlu ada selection fit and proper test, mungkin internal dari komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. ini sebetulnya hasil dari suatu pemilihan yang dilakukan oleh wakil wakil rakyat secara sistematis dan akurat, salah satu contoh mengenai down grading. jadi tidak keberatan terjadi suatu penggabungan antara dua lembaga itu, tetapi itu refleksi, judulnya dan proporsionalitas kewenangannya juga harus jelas, kpop itu juga mempunyai kelemahan disamping telah mendemonstrasikan performance yang luar biasa sesuai dengan harapan masyarakat. tapi memang kita rasakan kadang kadang ekstensif, karena kita belum mempunyai freedom information act, sehingga dianggap melanggar privacy dan sebagainya, ini yang perlu dibenahi atau revisi, perbaiki boleh tapi tidak dibunuh atau dikreditkan seperti sekarang ini: bahwa kehidupan negara adalah suatu system. undang undang dasar kita secara fundamental tidak berubah, karena setelah mulai tahun terjadi gejolak luar biasa, kita tidak menempuh cara yang revolusi yang memutuskan dengan masa lalu. yang kita lakukan adalah yang namanya accelerated evolution, yaitu evolusi yang dipercepat. adalah ciri ciri demokrasi yang harus diaktualisasikan seperti pemilihan umum, good governance, perlindungan ham, civil society, pemisahan tni dan polri, tni dan polri tidak memasuki dibidang politik dan sebagainya: dengan demikian, reformasi bidang hukum atau legal reform berarti menggantikan produk produk kolonial dengan produk produk nasional. legal reform tidak hanya menggantikan produk kolonial tapi melakukan proses demokratisasi hukum, hukum harus dibuat secara aspirasi, kalau dulu top down sekarang selain top down juga bottom up. aspirasi struktur juga didengar, aspirasi infrastruktur didengar, aspirasi pakar sangat didengar, aspirasi internasional sangat diperhatikan. undang undang sangat demokratis karena melalui suatu proses, apalagi melalui multi partai yang sangat ketat dan ini yang terjadi, jadi apa yang disebut sebagai perubahan ketetapan mpr sebetulnya keberadaan ketetapan mpr nomor viii mpr adalah memperkuat ketetapan mpr nomor x mpr pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan kkn, tidak hanya korupsi saja. keberadaan undang undang nomor tahun sebetulnya syaratnya sudah disebut dalam undang undang nomor tahun yang diusulkan ppp dan akhirnya didukung pemerintah: jadi keberadaan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bersumber dari ketetapan mpr nomor viii mpr tapi disebutkan secara eksplisit dalam suatu undang undang nomor tahun jadi ini sesuatu yang sistemik, karena kita tidak menempuh secara revolusi, tapi evolusi yang dipercepat, bahwa pertama, kpop adalah suatu lembaga yang besar, yang dibentuk karena amanat dari suatu ketetapan mpr nomor xi mpr dan juga dibentuk dengan undang undang yang prosesnya memakan waktu yang panjang dan tepat, yang sangat intensif, dengan mudah dikesampingkan hanya dengan alasan efisiensi yang ternyata juga tidak lengkap. jadi tidak mustahil bahwa lembaga lembaga yang lain juga nanti dibentuk dibubarkan, dibentuk dibubarkan dengan alasan efisiensi, kpop dibentuk pada tahun kemudian pada tahun sudah dilikuidasi dimasukkan dalam lembaga yang lain. padahal lembaga ini terbentuk sudah ada gedungnya, finansial administrasi, personel dan juga fungsi tugasnya sudah jelas, kemudian dilikuidasi secara tidak professional. ini suatu langkah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan modern, apapun hasilnya, kedua, dalam five conventions against corruption lima hal yang menonjol paling jelas yaitu unsur prevention sangat menonjol, jadi dibedakan betul betul betapa pentingnya dalam yang namanya anti corruption body yang bersifat preventif dengan tugas tugasnya yang cukup besar dalam bidang policy dan sebagainya. unsur represif jelas ada. mengenai kriminalisasi kejahatan kejahatan baru, ada yang namanya illicit enrichment yaitu memperkaya diri sendiri secara tidak wajar dibandingkan dengan penghasilannya, merupakan suatu tindak pidana dengan pembuktian terbalik illicit enrichment, ini suatu yang berkaitan dengan kpop. kerja sama internasional, karena korupsi sudah menjadi yang bersifat transnasional dan bersifat internasional. mekanisme diperjelas dan seterusnya. yang namanya asset recovery artinya bagaimana cara negara negara harus mengembalikan asset legate lain sebagai asset korupsi, karena money laundering. hal ini menonjol, terutama aspek preventif ditonjolkan sebagai bagian yang pertama, yang namanya preventive aspect, jadi tidak mudah menggabungkan aspek preventif dengan aspek represif. memang pada waktu membentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, joint convention itu belum muncul, dan juga pemikiran kita sebenarnya bertumpu kepada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat represif, sedangkan aspek aspek yang lain adalah suatu kelengkapan. tapi kenyataan sosial yang terjadi adalah kpop itu ada, apapun yang diatur oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi itu tidak boleh menutup mata tentang keberadaan kpop yang sudah ada, melangkah lebih dulu dalam tindakan preventif yang lebih luas, pemecahannya adalah, efisiensi boleh dilakukan, tapi tidak boleh menghapuskan original values reformasi, karena lama, reformasi original values nanti akan kehilangan makna. kedua, digabung secara bijaksana, secara professional, memisahkan betul betul antara aspek preventif dan represif sehingga tidak campur aduk. mencampuradukkan tidak berarti efisiensi, kalau justru menimbulkan confused. tugas tugas komisi nanti akan bertumpu pada hal yang sebetulnya tidak berkaitan dengan represif yang sangat diharapkan pada pemberantasan tindak pidana korupsi. jadi mencampuradukkan ini yang justru akan melemahkan peranan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. alangkah baiknya kalau ada suatu lembaga yang separated, apakah itu dalam suatu undang undang, yang betul betul dapat memisahkan antara pendapat konseptual yang disebut sebagai criminal policy dalam bentuk represif melalui kriminalisasi sistem dan melalui prevention with punishment yang betul betul represif, dan bersifat preventif dalam skala yang besar, bahwa memang pengertian mengkreditkan bukan suatu istilah hukum, tapi paling tidak ada suatu yang lebih tepat down grading yang merendahkan kualitas dari suatu lembaga yang semula merupakan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan kewenangan yang besar secara konstitusi, karena dedikasinya juga dari undang undang dasar negara republik indonesia tahun kalau diurut sampai ketetapan mpr menjadi suatu subsistem saja dari satu lembaga yang jauh dari fungsi fungsi semula, jadi hak konstitusi harus ditafsirkan tidak hanya secara doctrinal tapi juga dengan pendekatan sosio legal yang luas: bahwa fungsi pencegahannya yang diletakkan kurang atau tidak professional, hal ini bertentangan dengan undang undang dasar atau hanya merupakan sesuatu kekurangan dari undang undang nomor tahun kalau pendekatannya dilakukannya secara doctrinal, sulit untuk menafsirkan seperti itu, tapi kalau pendekatannya secara sosio legal yaitu bahwa korupsi merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip prinsip demokrasi dan good governance, maka dasar dasar itu dalam konstitusional dapat dicari masing masing dengan pendekatan demokrasi. kpop itu adalah dalam rangka menyelamatkan prinsip prinsip demokrasi dari sisi preventif, dari sisi represif, otomatis ada dalam komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. jadi pendekatan harus dilakukan secara socio legal untuk dapat menafsirkan dua syarat hak uji materil terhadap konstitusional, bahwa yang harus dilakukan kalau mau mengikuti konsep konsep yang modern termasuk joint convention, harus menggabungkan pemikiran antara kpop dan kpk, tapi tidak otomatis harus bedil desa sepenuhnya, tapi adopt but adapt, jadi diadopsi dan juga disesuaikan, ditata kembali dengan sebaik baiknya. hal itu mestinya terjadi pada waktu menyusun undang undang nomor tahun bahwa betul undang undang adalah produk politik dan baik atau tidak undang undang itu, tergantung dari reason yang ada pada waktu itu. rezim orde lama menghasilkan undang undang pemberantasan subversi yang kontroversial. kemudian diadopsi oleh rezim orde baru, yang bahkan mencampuradukkan kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan eksekutif. bahwa bentuk yang seharusnya adalah memisahkan antara kedua kekuasaan dan melaksanakan checks and balances dengan benar. pada masa lalu, suatu undang undang betul betul dilihat sebagai bagian dari power struggle,tetapi sifatnya tidak sehat karena konstitusi kita memberikan kekuasaan yang besar sekali kepada eksekutif. yang diharapkan setelah reformasi adalah politik harus diartikan sebagai politik yang sehat, politik yang rasional. walaupun tidak mungkin ada politik yang betul betul bersih, tapi ada standar atau parameter tentang kehidupan politik yang baik: munculnya undang undang nomor tahun dengan meletusnya kpop dalam komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. hal ini merupakan suatu indikator menurunnya spirit pemberantasan tindak pidana korupsi, yang saat ini ada masyarakat. kehendak masyarakat dan media massa untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi semakin meningkat, secara substantif, kini sudah ada berbagai perundang undangan, yakni ketetapan mpr, undang undang nomor jo. undang undang nomor tentang money laundering, undang undang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan munculnya pengadilan ham. strukturnya sudah bagus sekali. substansi hukumnya sudah sangat baik misalnya adanya pembuktian terbalik, peradilan absentia. dengan demikian korupsi sebagai extra ordinary crime, telah ditanggapi dengan extra ordinary measures, yang ada dalam berbagai perundang undangan tersebut: yang belum mantap adalah kultur, pandangan, sikap, nilai, persepsi untuk membersihkan korupsi ini masih kacau. atmosfernya semakin baik, semakin naik tapi kultura yang belum memadai, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki masalah ini: bahwa berkaitan dengan keberadaan dari kpop dan kpk, aspek pencegahan dan pengawasan harus lebih ditingkatkan dalam satu kesatuan. bukan sesuatu yang segmental atau tumbuh secara bergiliran, tapi harus simultan sifatnya. jika dibenahi dengan baik dan sisi preventif diberi proporsi yang cukup untuk dikembangkan, maka akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemberantasan korupsi: bahwa kita mengharapkan pendekatan sosio legal berkembang, tetapi saat ini masyarakat terlalu menganggap penting dan sepenuhnya bertumpu kepada hukum tertulis (written law). oleh karena itu ketentuan tentang pemberantasan korupsi perlu diatur dengan sesuatu peraturan perundangan undangan, untuk menghindari supaya masing masing badan tidak melalukan langkah langkah yang mencerminkan power contest. namun ketentuan yang berlebihan (over regulations) juga kurang baik. dengan demikian ketentuan peralihan harus betul betul dimanfaatkan dan dicermati dengan baik: bahwa memang benar semangat undang undang dasar negara republik indonesia tahun adalah berlandaskan pada nilai egalitarian menuju masyarakat yang egalitarian, tapi masih memerlukan indikator indikator yang jelas, pendekatan sosio legal, melihat fungsi hukum sebagai integrated mechanism. oleh karena itu sebelum muncul suatu norma, seharusnya badan legislatif dapat mengintegrasikan semua aspirasi politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain lain secara baik. jadi hukum fungsinya adalah sebagai pengintegrasian kepentingan. tetapi memang memerlukan suatu pendekatan yang sifatnya parametrik, bahwa korupsi indonesia sudah menjadi problem struktural, artinya korupsi indonesia berkaitan dengan sistem nilai yang ada dalam masyarakat. hal ini berkaitan dengan nilai primordial materialistik yang masih berlaku dalam masyarakat kita, yang menganggap kekuasaan itu sebagai hak. karena dianggap sebagai hak, bukan sebagai bagian dari social obligations yang seharusnya didambakan dalam suatu masyarakat yang egaliter atau demokratis, maka kekuasaan itu dengan mudah disalahgunakan. korupsi adalah the cancer developing countries dan korupsi saat ini sudah merupakan penyakit masyarakat yang bersifat endemik dan sistemik. korupsi dikatakan telah bersifat struktural, tetapi tidak terlihat jelas sebagai bagian dari kultur, bagian dari pandangan nilai dan sikap kita secara kolektif, hal itu dianggap sebagai counter culture, contoh masalah upeti, yang dianggap biasa, sebagai budaya yang menyimpang, yang bukan merupakan sub culture, jadi sebagai devant culture, bahwa pemberantasan korupsi indonesia hanya akan berhasil paling tidak dengan tiga syarat: adanya suatu political will yang kuat, yang konsisten, yang diucapkan oleh seorang presiden yang kuat, adanya suatu strategi komprehensif dan sistematik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi baik secara preventive, represi maupun pre empire secara dini, adanya public pressure dari masyarakat yang terus menerus, bahwa undang undang nomor tahun yang diajukan untuk dilakukan pengujian terhadap undang undang dasar sesungguhnya telah mengarah kepada semangat yang kandung oleh pembukaan, bahwa dalam undang undang nomor tahun telah tercakup aspek kewenangan preventif, walaupun dengan kadar yang tidak proporsional, karena sudah terjadi berbagai down grading terhadap kpop: bahwa undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun itu bersifat komplementer. seharusnya saling mengisi, saling memperkuat dan kalau pun terjadi penggabungan fungsi antara kpop dengan kpk haruslah proporsional: bahwa menurut legal drafting, jika ada beberapa memerintahkan kepada peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut tentang beberapa masalah, maka tidak dapat digabungkan dalam satu peraturan pemerintah, karena masing masing masalah itu mempunyai tingkat kesulitan dan kompleksitas yang berbeda, bahwa ada beberapa peraturan pemerintah yang menjabarkan beberapa yang diperintahkan, ditinjau dari segi legal drafting kurang baik tetapi tidak salah, asalkan materinya berkaitan dan relevan satu sama lain, dan dapat meng cover semua masalah itu dengan suatu tema yang memadai, dr. maria farida indrawi, sh., mh. telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dalam pembukaan undang undang dasar dapat disimak, bahwa aspirasi masyarakat tidak saja hanya tertuang secara kasat mata dalam rumusan rumusan tertulis, tetapi juga dari semangat yang terkandung dalamnya, hukum adalah sesuatu pedoman atau kadang kadang dikatakan sebagai bintang komando suatu leitdstar, mana semua pembentukan perundang undangan harus tertuju dan berpedoman pada hal itu. bahwa suatu leitdstar sebagai cita hukum merupakan sesuatu yang memberikan nuansa apakah suatu undang undang tersebut bersifat adil atau tidak adil: oleh karena itu, sesuai dengan hal hal yang dicantumkan dalam pembukaan, bangsa indonesia bercita cita mencapai suatu masyarakat yang adil. apakah aspirasi masyarakat kemudian tertuang pada setiap peraturan perundang undangan, harus dilihat lembaga apa yang berhak mengemukakan aspirasi masyarakat itu. kalau melihat pada majelis permusyawaratan rakyat sebagai lembaga penjelmaan rakyat, ini sebelum undang undang dasar diamandemen, maka majelis permusyawaratan rakyatlah yang merupakan suatu cerminan seluruh masyarakat indonesia, merupakan penjelmaan kehendak masyarakat indonesia: tetapi karena majelis permusyawaratan rakyat tidak akan dapat bersidang terus menerus, maka majelis permusyawaratan rakyat kemudian memberikan mandat kepada presiden untuk melaksanakan pemerintahan negara indonesia. oleh karena itulah presiden juga merupakan sesuatu figur yang dapat mencerminkan aspirasi masyarakat itu sendiri: suatu undang undang juga dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat. dewan perwakilan rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat, maka dewan perwakilan rakyatlah yang harus serta merta dan selalu terus menerus menyampaikan keinginan keinginan masyarakat. oleh karena itu jika rancangan undang undang disampaikan oleh presiden kepada dewan perwakilan rakyat, maka dewan perwakilan rakyat dalam memberikan persetujuannya haruslah berdasarkan pada aspirasi masyarakat, bahwa ketetapan mpr nomor iii mpr menyatakan bahwa ketetapan mpr merupakan suatu peraturan perundang undangan yang letaknya lebih tinggi dari undang undang, maka sebetulnya dalam pembentukan dasar hukum mengingat suatu undang undang harus mencantumkan ketetapan mpr yang sangat relevan kaitannya dengan undang undang tersebut. semangat ketetapan mpr nomor xi mpr yang menyatakan akan melakukan pemberantasan kkn bagi para penyelenggara negara, kemudian dilanjutkan oleh ketetapan mpr nomor vin mpr yang merupakan rekomendasi pada presiden, kalau dalam ketetapan mpr nomor xi mpr dianggap bahwa semangat aspirasi rakyat indonesia menginginkan adanya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, maka semangat ini mengalir dalam ketetapan mpr nomor vii mpr karena ketetapan mpr nomor viii mpr merupakan suatu ketetapan yang menginginkan lebih terjaminnya atau lebih efektifnya pelaksanaan dari ketetapan mpr nomor xi mpr dalam angka ketetapan mpr nomor viii mpr dikatakan bahwa antara lain komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga dengan penyebutan ini dalam suatu ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, maka erat kaitannya dengan undang undang nomor tahun aspirasi masyarakat mengalir dalam undang undang nomor tahun sehingga dalam teknik pembentukan peraturan perundang undangan yang dapat menjadikan dasar hukum dari pembentukan suatu undang undang adalah peraturan peraturan yang memberikan kewenangan pembentukan undang undang tersebut. biasanya dalam hal ini dan undang undang dasar dan juga ketetapan mpr yang erat kaitannya dalam hal ini adalah ketetapan mpr yang menyebutkan secara tegas perlunya undang undang tersebut. oleh karena itu jika undang undang nomor tahun tidak mencantumkan ketetapan mpr, maka ada sesuatu kekeliruan, karena bias diartikan tidak mencerminkan adanya semangat dari aspirasi rakyat yang kemudian tertuang dalam ketetapan mpr. karena undang undang dasar tidak akan mencantumkan dalam nya aspirasi rakyat dengan rumusan rumusan yang sangat konkrit, maka ketetapan mpr seharusnya masuk dalam dasar pertimbangan undang undang tersebut, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang undangan atau pembentukan undang undang, tidak hanya melihat pada pendelegasian kewenangan dalam undang undang dasar atau dalam ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, tetapi juga harus melihat rangkaian nya, sehingga tidak dapat hanya melihat dalam rumusan nya, konsiderannya, dasar hukumnya saja, tapi secara keseluruhan dan harus melihat pada semangat pembentukannya, melihat aspirasi masyarakat pada saat ini, atau pada era reformasi yang menginginkan adanya pemberantasan korupsi, bagaimana memberantas korupsi kalau tidak melihat pada pencegahannya. kita hanya dapat melihat orang korupsi, kalau sebelumnya mengetahui awalnya bagaimana. kita juga dapat melihat bahwa rumusan rumusan dalam ini tentunya mengikat para pembentuk undang undang, baik pemerintah atau dewan perwakilan rakyat: kemudian materi materi ini kalau sudah mengatakan dirumuskan dalam ketetapan mpr maka ini menjadikan sesuatu perintah pada pembentuk undang undang untuk pelaksanaannya lebih lanjut. sebetulnya dapat dilihat apakah materi satu persatu ini dapat kita rangkum dalam undang undang atau tidak, kalau tidak maka perlu membentuk undang undang yang berbeda beda, tapi semuanya itu mempunyai semangat untuk memberantas korupsi tersebut. jadi undang undang nomor tahun juga menuangkan semangat yang ada dalam ketetapan ini sebetulnya, dalam angka tetapi justru semangatnya yang dirumuskan dalam ketetapan mpr itu tidak diletakkan dalam konsiderans menimbang nya . oleh karena itu orang dapat mengatakan bahwa undang undang nomor tahun tidak mempunyai semangat seperti yang ada dalam ketetapan mpr nomor xi mpr dan ketetapan mpr nomor viii mpr bahwa undang undang nomor tahun merupakan suatu undang undang yang sebetulnya justru mengesampingkan ketentuan yang lebih tinggi, maksudnya adalah keputusan yang lebih awal. kalau melihat pada ketetapan mpr nomor x mpr tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka sini dirumuskan sebetulnya dalam dikatakan bahwa untuk menghindarkan dari praktek praktek korupsi, kolusi dan nepotisme seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggara negara,jadi seseorang korupsi atau tidak, dapat dilihat dari awalnya dia masuk dalam jabatan itu dan pada saat berakhirnya: dalam nya menyatakan bahwa pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana dimaksud dalam diatas, dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh kepala negara, yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah dan masyarakat, disinilah sebetulnya rohnya kpop. kpop dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat bersumber pada ketetapan ini. pemberantasan korupsi dalam itu dikatakan pencegahan untuk menghindarkan praktek praktek korupsi. dalam nya menyatakanketetapan ini membedakan antara pencegahan dan pelaksanaannya. jika orang sudah korupsi, sudah ada undang undang koreksinya. jadi sebetulnya yang diinginkan oleh ketetapan mpr nomor xi mpr adalah terbentuknya struktur lembaga yang memang bersifat independen dan bagaimana pencegahan korupsi dapat dilaksanakan. sedangkan untuk pemberantasan korupsi dengan undang undang korupsi yang lain: dengan demikian kpop adalah sesuatu lembaga yang memang diinginkan walaupun ada undang undang korupsi. selama ini kita melihat bahwa tindak pidana korupsi sudah diadili, tetapi orang tidak puas, karena yang ditempuh adalah bagaimana mencegahnya. korupsi sudah dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat, jadi lebih baik mencegah dulu baru mengobatinya. ini merupakan dasar keberadaan kpop dan itulah yang diinginkan oleh ketetapan mpr nomor x mpr tersebut, bahwa suatu pengajuan judicial review tidak dapat dilihat dari materi undang undang dasar. tidak akan mungkin terlihat bahwa undang undang itu menyimpang dari dalam undang undang dasar. oleh karena setiap undang undang dibentuk berdasarkan dan kewenangan yang diberikan oleh undang undang dasar, materinya mungkin tidak sesuai dengan semangat dari undang undang dasar tersebut, dan semangatnya hanya dapat dilihat dari pembukaan dan juga aspirasi masyarakat yang ada, undang undang nomor tahun tidak dapat kita pertentangan langsung, dengan undang undang dasar tetapi kita dapat melihat apa akibatnya, apa dampaknya kalau ada suatu tindak pidana korupsi yang terus menerus dan semakin lama semakin bertambah: bahwa tidak mungkin langsung melihat apakah suatu dari suatu undang undang bertentangan dengan dalam undang undang dasar, oleh karena pada dasarnya, undang undang dasar kita terdiri atas dua norma. pembukaan itu biasanya disebut sebagai stats fundamental norm suatu norma dasar negara. dalam sifat sifat suatu stats fundamental norm, maka sana hanya mengatur secara garis besar kebijakan negara dan jangkauan negara, apa tujuan negara. situ tidak akan dirumuskan secara rinci, tetapi dirumuskan kebijakan dan tujuan negara itu secara garis besar. kalau dalam ilmu perundang undangan, dia dirumuskan dalam suatu norma tunggal. norma hanya mengalir seperti itu dan menyebutkan tujuan tujuan, tidak ada sanksi pidananya. tidak ada seorang pun yang dapat dipidana berdasarkan pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun batang tubuh undang undang dasar biasanya disebut staatsgrund get, aturan dasar negara atau aturan pokok negara juga bersifat sangat umum dalam bentuk itu tidak memberikan suatu kewenangan kewenangan yang kalau dilanggar ada saksinya, dan tidak akan merumuskan bahwa harus dibentuk undang undang ini kecuali tentang kelembagaan: sebetulnya kalau dilihat dalam undang undang dasar memang tidak ada satu pun menyebutkan bahwa majelis permusyawaratan rakyat berwenang membuat ketetapan mpr. dalam undang undang dasar disebutkan bahwa majelis permusyawaratan rakyat menetapkan undang undang dasar dan menetapkan garis garis besar dari pada haluan negara undang undang dasar sebelum dirubah kalau majelis permusyawaratan rakyat menetapkan undang undang dasar berarti majelis permusyawaratan rakyat menetapkan konstitusi dan garis besar haluan negara. dengan demikian berarti ada dua produk yang berbeda, yang satu undang undang dasar atau konstitusi, yang lainnya adalah garis garis besar dari pada haluan negara, kalau garis besar haluan negara dibentuk oleh majelis permusyawaratan rakyat, maka namanya adalah keputusan majelis permusyawaratan rakyat. tetapi dalam ketetapan mpr tentang tata tertib mpr dibedakan antara keputusan majelis permusyawaratan rakyat yaitu keputusan yang mengatur dalam diri majelis permusyawaratan rakyat dan ketetapan yaitu suatu keputusan yang mengatur keluar. ketetapan mpr ini memang baru mulai muncul pada tahun mana majelis permusyawaratan rakyat mulai membentuk ketetapan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, membentuk suatu replika dan garis besar haluan negara dalam arti luas, sehingga yang keluar tidak hanya ketetapan mpr mengenai garis besar haluan negara lima tahunan sekali, tapi garis besar haluan negara dalam berbagai bidang lainnya: kalau melihat ketetapan mpr, maka ketetapan mpr itu merupakan suatu sumber hukum bagi peraturan perundang undangan, karena dalam penjelasan undang undang dasar dalam sistem pemerintahan dikatakan bahwa presiden yang diangkat oleh majelis permusyawaratan rakyat bertindak dan bertanggung jawab pada majelis permusyawaratan rakyat. mandataris dari majelis permusyawaratan rakyat berkewajiban menjalankan putusan putusan majelis permusyawaratan rakyat. artinya, majelis permusyawaratan rakyat sebagai lembaga tinggi negara pada waktu itu dan merupakan penjelmaan rakyat, dia membuat ketetapan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat yang dimandatkan pada presiden. dan presiden wajib melaksanakannya, memang ketetapan mars nomor xx mars tentang hirarki peraturan perundang undangan telah dirubah atau dicabut dengan ketetapan mpr nomor ii mpr yang mengatur mengenai sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang udangan, mana dikatakan bahwa ketetapan mpr mempunyai kedudukan bawah undang undang dasar. dalam perubahan undang undang dasar ini, kemudian banyak pihak yang mengatakan karena majelis permusyawaratan rakyat tidak berwenang lagi memilih presiden dan tidak berwenang lagi membentuk garis garis besar dari pada haluan negara, maka ketetapan mpr tidak lagi ada dalam hirarki peraturan perundang undangan, bahwa ketetapan mpr bukan peraturan perundang undangan biasa, tetapi merupakan aturan aturan dasar negara, aturan aturan pokok negara, suatu staatsgrund get. majelis permusyawaratan rakyat masih berwenang membentuknya, oleh karena undang undang dasar setelah perubahan keempat dinyatakan bahwa perubahan undang undang dasar ini berlaku mulai pada tanggal agustus tapi apakah dapat mengalihkan suatu lembaga yang ada pada tahun kemudian langsung berubah dan tidak ada suatu ketentuan peralihan yang mengatur tentang peralihan itu, oleh karena itu ketetapan mpr yang dibentuk oleh majelis permusyawaratan rakyat sama sekali tidak ada artinya, dianggap tidak berlaku lagi. dalam sidang tahunan tahun dikeluarkan ketetapan mpr nomor tahun tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan mars dan ketetapan mpr tahun sampai tahun dalam ditentukan ketetapan mars dan ketetapan mpr mana saja yang tetap berlaku sampai terbentuknya undang undang, antara lain ketetapan mpr nomor iii mpr hal ini dapat dilihat pula dari aturan tambahan undang undang dasar yang memerintahkan kepada majelis permusyawaratan rakyat untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan mars dan ketetapan mpr: berdasarkan aturan tambahan ini, majelis permusyawaratan rakyat masih boleh mengeluarkan baik keputusan yang mengatur dalam diri mpr maupun ketetapan yang mengikat luar. tetapi keputusan itu lebih rendah dari pada ketetapan, sehingga suatu keputusan tidak dapat mengganti suatu ketetapan mpr: jadi sebetulnya aturan tambahan undang undang dasar ini harus diartikan bahwa majelis permusyawaratan rakyat masih berwenang untuk membentuk ketetapan mpr. masa mendatang setelah pemilu, dan susunan keanggotaan mpr sudah berubah mungkin mpr dapat mengatakan ketetapan mpr nomor ii mpr dicabut dan semua ketetapan mpr tidak berlaku. namun demikian mpr tetap dapat membentuk keputusan tetapi hanya mengatur dalam lingkungan mpr saja, bahwa dalam undang undang dasar, diksuatu undang undang itu dilaksanakan oleh peraturan pemerintah, sehingga kalau undang undang itu mencantumkan suatu sanksi pidana, maka peraturan pemerintah pun dapat mencantumkan sanksi pidana, dalam hirarki perundang undangan dari ketetapan mpr nomor iii mpr hanya disebutkan yang termasuk dalam hirarki adalah undang undang dasar, ketetapan mpr,, dan peraturan daerah. apakah peraturan dari komisi itu merupakan peraturan perundang undangan? kalau kita mengatakan tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang undangan, apakah dia dapat mengatur lebih lanjut undang undang, karena kalau dilihat dalam undang undang dasar, maka tidak ada penyebutan komisi, dalam ketetapan mpr nomor iii mpr dikatakan bahwa keputusan komisi, lembaga dan sebagainya tidak boleh bertentangan dengan tata urutan peraturan perundang undangan. apakah keputusan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi itu setingkat dengan peraturan pemerintah, sehingga dilihat dapat melaksanakan pemanggilan terhadap seseorang: pada dasarnya suatu lembaga yang tidak diberikan kewenangan yang rinci, tidak dapat membentuk suatu aturan aturan yang mengikat keluar. suatu lembaga itu mengatur dalam, maka dikatakan tata kerja. kalau kita mengatakan dengan tata kerja suatu lembaga maka itu adalah peraturan yang mengatur dalam, atau disebut intern regelingen, merupakan peraturan peraturan yang hanya mengikat para anggotanya, tata kerja komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, sebenarnya tidak dapat mengatur keluar, karena undang undang ini harusnya dilaksanakan dengan peraturan pemerintah: bahwa mestinya dalam undang undang nomor tahun mengatur lebih dahulu bagaimana cara penyelidikan, kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, dari peraturan pemerintah ini tata cara panggilannya dilaksanakan dalam keputusan komisi, jadi tidak boleh langsung komisi itu yang memanggil seseorang untuk menjadi saksi, seharusnya dilakukan lebih dahulu oleh peraturan pemerintah yang melaksanakan undang undang tersebut tapi tata caranya diatur dalam keputusan komisi: bahwa undang undang nomor tahun menghapuskan sampai dengan menjadi persoalan, mengapa hanya itu saja yang dihapuskan: kalau dilihat dari teknik perundang undangan maka adanya suatu bab bab tersendiri, ketentuan umum, ketentuan yang mengatur, ketentuan pidana, ketentuan peradilan dan ketentuan penutup. kalau dilihat disini sebetulnya inti dari undang undang nomor tahun adalah dalam sampai dan tidak tertuang didalam undang undang nomor tahun bab isinya ketentuan umum, berisi definisi definisi tentang siapa penyelenggara negara, apa dan siapa yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. bab mengatur siapa yang disebut penyelenggara negara. bab iii asas umum penyelenggaraan negara, bab hak dan kewajiban penyelenggara negara, bab hubungan antar penyelenggara negara, bab peran serta masyarakat, sini dapat dilihat bahwa ini belum menukik pada inti undang undang itu sendiri. kemudian apa itu kpop, bagaimana cara kerjanya, apa yang harus dilaksanakan kpop, hal ini tertuang dalam bab vii yaitu sampai jadi kalau undang undang nomor tahun mencabut hak ini, maka sebetulnya undang undang nomor tahun tidak ada apa apanya lagi, karena intinya sudah dicabut disana. kalau pembentukan undang undang seperti ini maka nanti akan banyak undang undang yang hanya tinggal nomor dan tahunnya saja tapi tidak mempunyai daya guna. dalam ilmu perundang undangan dikatakan ada suatu daya guna dan daya laku. validity atau daya laku suatu peraturan itu tetap berlaku kalau dia tidak dicabut. jadi kalau yang dicabut itu ini saja, maka yang lainnya masih ada, maka undang undang itu tetap berdaya laku tapi daya gunanya tidak ada, kalau kita melihat disini maka dengan adanya ini jelas bahwa inilah yang diselenggarakan oleh kpop, ini masih berlaku, jadi kpop itu apa kalau dalam undang undang nomor tahun tidak mencantumkan tugas tugas ini didalamnya, mestinya kalau ada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dan merupakan suatu lembaga yang berdampingan dengan kpop atau bahkan seharusnya kpop dari pihak pihak terkait dengan penyelidikan harta kekayaan penyelenggara negara yang bersangkutan: (e) jika dianggap perludan nepotisme selama menjabat sebagai penyelenggara negara, juga meminta pejabat yang berwe: disebutkan bahwa: pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara yang dimaksud dilakukan sebelum, selama, dan setelah yang bersangkutan menjabat, disebutkan bahwa: , disebutkan bahwa: disebutkan bahwa: apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana yangwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk ditindaklanjuti bahwa kewenangan konstitusional pemohon kpop) yang dirumuskan angka dan dan serta undang undang nomor tahun tersebut adalah didasarkan kepada ketentuan undang undang dasar baik ketentuan pada bagian pembukaan undang undang dasar preambule) maupun pada undang undang dasar dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa dalam penjelasan tentang undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang termuat dalam undang undang dasar hasil amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat s d disebutkan antara lain sebagai berikut: pokok pokok pikiran yang terkandung dalam undang undang dasar adalah sebagai berikut: pertama,kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, ketiga,, keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan mewajibkan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti dan cita cita moral rakyat yang luhur, bahwa undang undang dasar menciptakan pokok pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan dalam nya, cc. bahwa undang undang dasar bersifat singkat dan supel, yang intinya adalah sebagai berikut: bahwa kehidupan bangsa dan negara indonesia bersifat dinamis,, semangat para pemimpin pemerintahan: bahwa oleh karena itu, dalam undang undang dasar hanya dimuat aturan aturan pokok saja, sedangkan hal hal yang perlu itu induknya komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, karena yang diutamakan mula mula adalah kpop dalam ketetapan mpr nomor xi mpr tersebut, jadi jelas sekali bahwa dalam teknik perundang undangan mungkin para pembentuk undang undang tidak melihat apa dampaknya kalau sampai dicabut demikian saja, karena apa gunanya kemudian ada undang undang nomor tahun yang tidak dapat berfungsi apa apa, karena semuanya dimasukkan dalam undang undang nomor tahun dan tidak mengatur hal yang sesuai persis dengan undang undang nomor tahun jadi sekarang kita tidak boleh mencabut undang undang nomor tahun sepanjang ketetapan mpr nomor xi mpr dan ketetapan mpr nomor vin mpr masih berlaku. dalam ketetapan mpr nomor i mpr dinyatakan bahwa keberadaan ketetapan mpr nomor xi mpr dan ketetapan mpr nomor viii mpr itu sangat kuat sekali. dalam dinyatakan sebagai pelaksananya sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut, dalam angkasampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan itu, berarti kalau kedua ketetapan mpr ini tidak dicabut maka keberadaan kpop tidak dapat dicabut. ketetapan ini sebetulnya merumuskan suatu ketetapan yang akan bersifat langgeng, kekal karena bagaimana kita melaksanakan sampai tuntas seluruh ketentuan pemberantasan korupsi kalau dimanapun selalu ada korupsi. tapi kalau kedua ketetapan ini masih berlaku maka keberadaan kpop kuat berdasarkan kedua landasan ini, bahwa penyelenggaraan public hearing, memang kadang kadang sangat sulit. kalau membuat suatu rancangan undang undang, kemudian harus mengambil bagaimana aspirasi masyarakat ingin diatur atau tidak. kesulitan dewan perwakilan rakyat adalah pihak pihak mana yang akan diminta pendapat yang dapat menyuarakan aspirasi masyarakat. tetapi sekarang, sejak reformasi ini orang menuntut adanya keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas. public hearing sebetulnya harus mencari masukan masukan dari orang orang yang sangat kompeten dan tahu permasalahan dalam rancangan undang undang tersebut. dalam keputusan presiden yang mengatur tata cara pembentukan rancangan undang undang dan rancangan peraturan pemerintah, disebutkan bahwa: menteri dan pimpinan lembaga itu dapat mengajukan permohonan prakarsa kepada presiden untuk membuat suatu rancangan undang undang: kalau melihat bahwa undang undang nomor tahun akan menghapuskan atau meng eleminir fungsi fungsi dari kpop mestinya lembaga yang harus didengar pendapatnya dalam public hearing adalah lembaga kpop sendiri, sehingga dalam teknik atau prosedur pembentukan peraturan perundang undangan ada transparansi: bahwa lembaga yang sudah ada dan berfungsi selama ini adalah kpop dan keberadaannya telah diterima oleh masyarakat dan masyarakat mengetahui hasil hasil dari kpop. kalau kemudian diterbitkan undang undang yang akan mengesampingkan kpop, lalu kpop tidak diundang dalam public hearing, maka masyarakat akan bertanya mungkinkah pemerintah atau dewan perwakilan rakyat takut kepada kpop itulah pendapat masyarakat termasuk ahli seolah olah, pembentukan undang undang itu tidak mencerminkan aspirasi dari masyarakat banyak, bahwa memang betul ahli memberikan keterangan terhadap kuasa hukum pemohon maupun pemohon langsung dengan cara berpikir yang sangat mendasarkan pada stufenbau theories, dan menempatkan pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagai grand norm, yang mengakui bahwa grand norm berada luar norma hukum, dengan mengacu kepada stufenbau theories dari hans kersen maka pembukaan adalah grand norm. tetapi nawiasky berpendapat bahwa grand norm itu adalah sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin berubah. nawiasky mengkhususkan diri pada hukum ketatanegaraan, sehingga dia mengatakan suatu norma fundamental negara atau grand norm suatu negara itu justru cenderung berubah kalau ada coup d'etat, atau ada pemberontakan. oleh karena itu dia tidak menggunakan istilah stats grand norm tetapi stats fundamental norm, bahwa dalam aturan tambahan dikpembukaan dan itu tidak menghapuskan penjelasan kecuali yang sudah dirubah dalam batang tubuhnya. oleh karena penjelasan suatu peraturan itu merupakan kesatuan dari itu dan juga dalam konsiderannya. penjelasan itu masih ada, hal ini dapat dibuktikan dalam bahwa peraturan pemerintah pengganti undang undang itu dibentuk oleh presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, dalam penjelasan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan yang memaksa adalah staatsnoodrecht, bahwa penjelasan ini sebagai norma maka penjelasan tidak dapat dimasukkan dalam satu norma, yang menjelaskan norma tersebut. hal ini dalam rangka membangun konstruksi hukum, bahwa mpr tidak lagi berwenang mengeluarkan ketetapan mpr, karena mpr tidak lagi memilih presiden karena mpr tidak lagi membuat bhn, hal ini dibantah oleh ahli karena sampai kapan pun mpr tetap dapat membuat keputusan: bahwa kewenangan mpr dirumuskan dalam konstitusi ini. kalau dalam konstitusi tidak dikatakan satu delegasi kewenangan, kadang kadang tidak secara letterlijk dikatakan seperti itu. tapi pembentukan lembaga itu merupakan suatu pembentukan kewenangan untuk membentuk suatu keputusan, bahwa ahli masih berpendirian bahwa mpr adalah lembaga tertinggi negara karena dia membentuk konstitusi, bahwa kedudukan ketetapan mpr tetap sebagai stats grand get, karena grand get dibentuk oleh lembaga yang sama, hal ini berlandaskan teori pengikatan diri (self binding theory), bahwa suatu norma hukum dapat kehilangan kekuatannya mungkin karena dia dicabut oleh lembaga yang berwenang dengan keputusan yang setingkat atau yang lebih tinggi. norma hukum juga dapat berlaku dan tidak perlu dicabut tetapi dia kemudian sudah hilang kekuatannya, misalnya kalau ada ketetapan mpr yang mengangkat presiden, presiden diangkat dari tahun sekian sampai tahun sekian maka ketetapan itu berlaku dan dengan sendirinya akan berakhir pada ketetapan itu: kadang kadang dalam peraturan itu menetapkan sampai kapan berlakunya peraturan tersebut. jadi berlakunya dapat dicabut atau tercabut dengan sendirinya, bahwa suatu keadaan yang diatur oleh suatu peraturan ternyata pernah berubah, kalau belum dicabut itu masih berlaku sebagai norma, banyak peraturan perundang undangan zaman hindia belanda yang sampai sekarang sudah tidak berlaku, tetapi dia tetap dinyatakan berlaku dalam arti validity karena belum pernah dicabut atau diubah dengan peraturan yang lain: bahwa dalam undang undang nomor tahun maka aspek pencegahannya belum dirumuskan secara baik. jadi, kalau dilihat sini, apakah undang undang nomor itu tidak mengatur mengenai pencegahan? kalau melihat dari judul undang undang itu sendiri yaitu undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. jadi langsung pada tindak pidananya. kita dapat langsung melihat sana dan juga kalau dia tidak memasukkan ketetapan mpr nomor xi mpr dan ketetapan mpr nomor viii mpr berarti dia memang tidak mempunyai semangat dari sana tapi hanya pada koreksinya saja: bahwa memang sini kalau kita melihat undang undang nomor karena undang undang nomor mengacu pada ketetapan mpr nomor xi mpr dan ketetapan mpr nomor viii mpr semangatnya seperti itu. tapi kita dapat melihat bahwa sini kedudukan kpop menjadi sangat sempit sedangkan yang diminta oleh ketetapan mpr nomor xi mpr adalah justru kpop lebih dahulu, setelah itu ada rekomendasi maka ada kpk, bahwa ketetapan mpr nomor viii mpr harus masuk, ketetapan mpr nomor xi mpr tidak perlu, tidak apa apa. tapi ketetapan mpr nomor viii mpr harusnya masuk dalam dasar hukum, karena menyebutkan secara tegas perlunya undang undang yang mengatur hal itu. jadi dari judulnya sudah kelihatan bahwa sebetulnya, yang dimaksud oleh ketetapan mpr itu adalah undang undang: bahwa walaupun namanya pemberantasan tindak pidana korupsi tetapi isinya walaupun tidak secara proporsional mengandung pemberantasan maupun pencegahan, karena pemberantasan itu juga sebetulnya tidak pemberantasan saja tapi juga sekaligus ada pencegahan. jadi tidak dapat membedakan langsung begitu tetapi harus ada koordinasi yang baik, bahwa undang undang yang baru selalu dapat mencabut atau mengesampingkan undang undang yang lama. tetapi kita harus melihat bahwa undang undang yang baru itu mencabut apanya, kalau mencabut hal yang diatur maka undang undang yang lama itu tidak ada artinya sama sekali, hanya ada ketentuan umum, ada sanksi dan ketentuan peralihan, ketentuan penutup: jadi hal hal yang diatur, yang pokoknya itu kemudian dialihkan undang undang lain maka, merupakan pembuatan peraturan perundang undangan yang tidak baik: bahwa tidak salah mencabut, tetapi mencabut itu fungsi yang utama dalam undang undang kpop, bahwa mpr eksistensinya masih kuat dan masih berwenang. mana pun lembaga yang membentuk konstitusi adalah lembaga yang tertinggi, karena konstitusi adalah landasan dasar pembentukan peraturan peraturan perundang undangan bawahnya kecuali negara negara yang mempunyai hubungan dengan negara negara lain, misalnya eropa. eropa perjanjian internasional, merupakan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. tapi konstitusi negara lain, dia merupakan suatu hukum yang tertinggi negara itu, sehingga dirumuskan atau tidak dalam konstitusi bahwa apakah sebagai lembaga tertinggi atau tidak, maka tetap menempati lembaga tinggi. ini kalau kita melihat dari segi kelembagaan dimana pun selalu ada hirarki: bahwa sebelum adanya mahkamah konstitusi, karena mpr merupakan lembaga yang tinggi maka sebetulnya mempunyai kewenangan melakukan judicial review. atas undang undang yang dibentuk oleh dua lembaga itu, presiden dan dpr. dalam ketetapan mpr nomor iii mpr memang dinyatakan kewenangan judicial review pada mpr untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar dan ketetapan mpr, sedangkan judicial review terhadap peraturan bawah undang undang ada pada mahkamah agung. tetapi dengan adanya mengenai keberadaan mahkamah konstitusi, maka sebetulnya dalam ketetapan mpr nomor iii mpr itu dieliminir oleh undang undang dasar, oleh karena mahkamah konstitusi mengatur mengenai judicial review maka dalam ketetapan mpr nomor iii mpr itu tidak dapat dilaksanakan. sama juga kalau sekarang dalam hirarki perundang undangan. menyatakan bahwa perpu itu bawah undang undang, tetapi dalam pelaksanaannya baik pemerintah atau dewan perwakilan rakyat menganggap perpu itu sama setingkat dengan undang undang, sehingga dia selalu mengacu kepada yang sampai sekarang tidak diubah: kpop punya kewenangan untuk mengajukan permohonan judicial review, karena kita dapat melihat bahwa permohonan judicial review adalah permohonan yang dapat diajukan pada orang per orang atau lembaga yang hak konstitusionalnya itu terkena dampak dari keberlakuannya suatu undang undang: bahwa justru disini adanya suatu pertentangan bahwa aspirasi rakyat yang mula mula dituangkan dalam ketetapan mpr, yang diberikan, dimandatkan oleh lembaga yang tertinggi ini, kemudian oleh lembaga lembaga penyelenggara negara dan para pembentuk undang undang yaitu presiden dan dewan perwakilan rakyat. itu tidak dilaksanakan sesuai dengan mandat yang diberikan: bahwa dengan adanya perubahan konstitusi, maka yang berhak menilai adalah mahkamah konstitusi karena dia menilai undang undang terhadap undang undang dasar, bahwa kalau melihat dalam dimahkamah konstitusiseterusnya. memang kalau dilihat bahwa kpop tidak dirumuskan langsung dalam undang undang dasar, ketetapan mpr itu merupakan suatu peraturan yang dalam konstitusi pun tidak disebutkan, tetapi sebagai suatu pedoman bagaimana pemerintah melaksanakan pemerintahan. karena garis garis besar haluan negara dibentuk oleh majelis permusyawaratan rakyat maka keluarlah ketetapan mpr mengenai penyelenggara negara yang bebas korupsi dan kolusi, nepotisme. jadi alurnya tidak dapat kita menyatakan dari ini ini tetapi harus melihat dari semangat para penyelenggara ini: pada waktu pembentukan ketetapan mpr nomor xi mpr ahli mengetahui bagaimana aspirasi masyarakat yang menginginkan bahwa harus ada penyelesaian kkn. sebetulnya aspirasi masyarakat dituangkan dalam ketetapan kemudian dibentuk undang undang yang dengan undang undang itu melahirkan kpop. jadi sini terlihat suatu peraturan perundang undangan tidak dapat hanya satu itu dan satu peraturan tersebut, tetapi harus melihat secara keseluruhan dan tidak hanya yang bersifat atau yang normatif, tapi kita dapat melihat jalannya atau semangatnya dari peraturan tersebut bagaimana terbentuknya: bahwa suatu hak pelayanan undang undang tidak akan menghapuskan validitas undang undang tersebut. bahwa suatu peraturan perundang undangan yang penting menurut teorinya hans kersen yang menyebutkan adanya norms dynamic, sistem norma yang dinamik. maka suatu hukum yang penting adalah siapa pembentuknya dan bagaimana pembentukannya. kalau dibentuk oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini undang undang oleh presiden dan dewan perwakilan rakyat dan berlandaskan kepada kewenangan tertentu yaitu dan maka dia adalah sah. kalau melihat dari segi materinya, maka kita melihat materinya apa saja, sehingga undang undang itu menjadi sah: dalam pembentukan perundang undangan yang penting adalah kewenangan pembentukan dan dasar hukumnya. kalau kita melihat dari segi kewenangannya maka disini adalah presiden dan dewan perwakilan rakyat, dari segi dasar landasannya maka disini ada yang kurang. tapi sudah mencakup dan itu kewenangan undang undang dasar, tapi disini agak kurang karena yang memerintahkan juga ketetapan mpr nomor viii mpr hal ini tidak menghilangkan validitas dari undang undang tersebut, tapi disini kita melihat bahwa undang undang ini lepas dari ketetapan nomor viii mpr dan ketetapan nomor xi mpr mungkin orang menganggap bahwa adanya undang undang nomor tahun yang masuk dalam hirarki ini adalah dasar hukumnya, hal ini sudah mencerminkan adanya ketetapan mpr tersebut, padahal kalau ketetapan mpr nomor xi mpr terlihat menyatakan itu tapi justru ketetapan mpr nomor viii mpr menyatakan secara tegas perlunya undang undang tersebut. jadi ini sesuatu kelalaian, tapi kelalaian memang tidak menghapuskan dalam undang undang tersebut: bahwa kalau ketetapan mpr merumuskan bahwa ketetapan mpr dilaksanakan oleh presiden, maka biasanya presiden bersama sama dewan perwakilan rakyat membentuk undang undang. kalau kita melihat dalam ketetapan mpr nomor xi mpr ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang undang, berarti yang membentuk undang undang adalah presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat: kemudian terbit undang undang nomor tahun yang menugaskan pembentukan kpop pada presiden, karena pembentukan suatu lembaga selain yang dirumuskan dalam konstitusi biasanya dibentuk oleh presiden. jadi lembaga lembaga yang ditetapkan dalam konstitusi misalnya badan pemeriksa keuangan, dewan perwakilan rakyat, mahkamah konstitusi, mahkamah agung, dibentuknya dengan undang undang. tapi pembentukan komisi komisi yang lain yang dimuat dalam undang undang biasanya dibentuk dalam keputusan presiden, bahwa suatu perubahan atau pencabutan suatu peraturan atau suatu dalam suatu undang undang itu biasa, asal dilakukan oleh peraturan yang setingkat atau lebih tinggi, yang penting adalah apakah undang undang yang kemudian itu mempunyai harmonisasi dengan peraturan yang lebih dahulu, bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusionalnya adalah hak konstitusional yang diatur pada bab undang undang dasar. dalam mahkamah konstitusi ini permohonan pemohon yang menyatakan hak hak konstitusional pemohon itu dilanggar merujuk kepada yang menyangkut dengan hak hak asasi. ini artinya adalah yang memang harus diperhatikan oleh mahkamah konstitusi, bahwa memperhatikan latar belakang daripada konstitusi bahwa dalam bab undang undang dasar negara republik indonesia tahun memang dirumuskan mengenai hak hak asasi manusia. tetapi kalau melihat misalnya orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. kebanyakan selain hak hak yang ada dalam bab itu tidak ada, karena misalnya mengenai kpop tidak akan ada disini: jadi dapat ada nya tapi tidak semua langsung untuk satu dapat juga tidak ada didalam undang undang dasarnyapakah hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon guo, sehingga menurut hukum, cast undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi,hadap kedua hal tersebut, mahkamah konstitusi berpendapat sebagai berikut: tentangomisi pemberantasan tindak pidana korupsi undangan pada tanggal desember bahwa,: bahwa, dengan demikian,dengan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada huruf undang undang nomor tahun atas, sebagai badan hukum publik atau privatbahwa pemohon ir. much dkk.) sebagai anggota kpopanggota kpop. sebagai warga negara, anggota kpop dapat melakukan fungsi dan tugas pencegahan praktek kkn. dengan berlakunya undang undang nomor tahun fungsi dan tugas yang dimiliki oleh anggota kpop tersebut menjadi berkurang bahkan akan hilang sama sekalibahwa, dalam pada itu, dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) oleh para anggota kpop dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara indonesia tidak dengan sendirinya berarti diterima pula kedudukan hukum (legal standing) kpop sebagai badan hukum publik: bahwa, mahkamah konstitusi berpendapat kedudukan kpop sebagai badan hukum publik terkait dengan kedudukannya sebagai lembaga negara sebagaimana tersirat dalam ketetapan mpr nomor xi mpr oleh karena itu terlebih dahulu perlu dikemukakan hal ihwal pembentukan dan pembubaran suatu lembaga negara serta akibat hukumnya, undang undang dasar antara lain berbunyi: mahkamah konstitusi. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud. bahwa dengan demikian berarti terdapat dua macam lembaga negara, yakni: lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar, seperti mpr, dpr, dpd, presiden dan wakil presiden, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, dan bpk, lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh undang undang dasar, melainkan oleh undang undang, keppres, atau peraturan perundang undangan lainnya. bahwa kpop dibentuk oleh keppres nomor tahun berdasarkan ketetapan mpr nomor xi mpr yang fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya diatur dalam undang undang nomor tahun dalam ketetapan mpr dimaksud nama kpop tidak disebut secara eksplisit dengan demikian berarti untuk menyebut lembaga yang melaksanakan fungsi kpop dapat digunakan nama lain. sementara itu kpk dibentuk oleh ketetapan mpr nomor viii mpr dengan sebutan yang eksplisit, yang fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya diatur dalam undang undang nomor tahun bahwa pembubaran lembaga negara lazimnya dilakukan oleh lembaga yang diberi wewenang untuk membentuknya, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengaturnya. pembubaran lembaga negara yang dilakukan sesuai dengan wewenang dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan, menurut hukum adalah sah. lembaga negara yang diubah, diganti, atau dibubarkan dapat saja menganggap pembubaran itu sebagai sesuatu yang merugikan hak dan atau kewenangannya, akan tetapi menjadi kewenangan hakim untuk menilai dan memutuskan, bahwa sebagai badan hukum publik yang kedudukannya melekat atau mengalir dari statusnya sebagai lembaga negara, kewenangan kpop berasal dari keppres yang ditetapkan berdasarkan ketetapan mpr, bukan berasal dari undang undang dasar, bahwa kpop dibentuk oleh presiden berdasarkan ketetapan mpr nomor xi mpr ketetapan dimaksud kemudian dimutakhirkan dengan ketetapan mpr nomor vii mpr yang antara lain memerintahkan kepada pembuat undang undang untuk membentuk kpk serta membuat undang undang untuk men sinkronisasi kan berbagai undang undang yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konsisten, dalam rangka menciptakan sinkronisasi dan konsistensi diterbitkanlah undang undang nomor tahun yang antara lain merevisi dan menghapuskan beberapa undang undang nomor tahun khususnya yang berkaitan dengan kpop, dan sebuah undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi: bahwa dengan diterbitkannya undang undang nomor tahun yang antara lain mengatur tentang berakhirnya keberadaan (eksistensi) kpop selaku lembaga negara yang mandiri dan pengalihan fungsi fungsinya kedalam kpk, pembuat undang undang telah menjalankan wewenangnya sesuai dengan undang undang dasar dan perundang undangan lain yang diturunkan (derived) dari undang undang dasar, bahwa kedudukan kpop selaku badan hukum publik yang melekat pada atau mengalir dari kedudukannya sebagai lembaga negara, ketika kedudukannya sebagai lembaga negara yang mandiri berakhir dan fungsinya diserap dalam kpk, maka eksistensi kpop sebagai badan hukum publik menurut hukum dengan sendirinya berakhir pula, bahwa oleh karena itu, tidak mungkin suatu badan atau lembaga yang sudah kehilangan eksistensinya mempunyai hak dan atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan diundangkannya undang undang nomor tahun bahwa dengan pertimbangan pertimbangan atas, mahkamah konstitusi berpendapat bahwa pemohon (kpop)para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing): pokok perkara bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para pemohon terlebih dahulu perlu dibahas berbagai penilaian terhadap undang undang, serta bentuk penilaian mana saja yang merupakan wewenang mahkamah konstitusi untuk melakukannya, undang undang dapat dinilai dari proses pembentukannya. pembentukan undang undang yang tidak melalui proses sebagaimana diharuskan oleh undang undang dasar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun pembentukan undang undang harus melalui proses sebagaimana diatur dalam sampai dengan dan 22b, pengujian sebagaimana dimaksud disebut pengujian formil (formel testing), dan berdasarkan huruf undang undang nomor tahun merupakan wewenang mahkamah konstitusi, undang undang dapat diuji terhadap undang undang dasar ditinjau dari isi atau materi muatannya, apakah sesuai atau bertentangan dengan dan jiwa sesungguhnya yang terkandung dalam undang undang dasar. pengujian itu disebut pengujian materil (materiel testing), dan berdasarkan huruf undang undang nomor tahun merupakan wewenang mahkamah konstitusi: namun, dalam melakukan pengujian materil (materiel testing) mahkamah konstitusi harus membedakan posisi undang undang yang tengah dirinya itu, apakah materi muatan itu secara hakiki benar benar bertentangan dengan dan jiwa undang undang dasar. dalam hal dan jiwa undang undang dasar telah menggariskan bahwa yang harus dijabarkan dalam suatu undang undang adalah rincian untuk mencapai suatu tujuan tertentu, jika rincian yang termuat dalam materi muatan undang undang itu ternyata justru menuju arah lain apalagi arah yang berlawanan, undang undang seperti itu telah menegaskan dan jiwa sesungguhnya dari undang undang dasar. oleh karena itu menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk menyatakan undang undang itu bertentangan dengan undang undang dasar dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: sementara itu,apapun: kebijakan dimaksud berkaitan pula dengan latar belakang pembentukan undang undang, apakah undang undang yang diuji itu sesuai dengan aspirasi rakyat. dalam negara demokratis yang menjalankan proses keterwakilan rakyat melalui pemilu, maka harus dipegang anggapan dasar (premise) yang menyatakan bahwa kehendak rakyat terwakili oleh lembaga perwakilan rakyat. berdasarkan premise itu dapat dikembangkan penalaran silogisme, yang bermuara pada kesimpulan bahwa aspirasi rakyat terwakili oleh lembaga perwakilan rakyat hasil pemilu:: penilaian terhadap undang undang dapat dilakukan dari sisi teknik perumusan undang undang (legal drafting). legal drafting dalam arti luas meliputi juga hal hal yang berkaitan dengan pengujian formil (proses pembentukan) dan pengujian materil (materi muatan) undang undang sebagaimana telah diuraikan atas. dalam kaitan ini legal drafting diartikan secara sempit, sebagai teknik perumusan (redaksional) undang undang yang antara lain meliputi sistematika, tata bahasa, dan tata tulis (minor staff duty). penilaian dari sisi legal drafting dimaksudkan untuk mengetahui apakah sistematika, tata bahasa, dan tata tulis suatu undang undang cukup baik atau kurang baik. penilaian dari sisi legal drafting sungguh pun sangat penting, namun tidak terkait dengan tugas mahkamah konstitusi, bahwa ketentuan secara garis besar yang mengatur tentang tata cara pembentukan undang undang tercantum dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun yaitu dan undang undang dasar sendiri mengakui bahwa ketentuan tentang cara pembentukan undang undang belum lengkap, sehingga memerintahkan agar dibuat ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang undang diatur dengan undang undang, undang undang dimaksud hingga kini masih dalam pembahasan oleh dewan perwakilan rakyat dan pemerintah. yang ada baru ketentuan yang bersifat parsial dan sumur yang termuat dalam undang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd, dan dprd yang mengalir dari undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan dalam peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat yang mengalir dari undang undang tentang susuk dpr tersebut. sedangkan bagi jajaran pemerintah, tata cara pembentukan undang undang diatur dalam keputusan presiden, sementara itu ketetapan mpr nomor iii mpr hanya mengatur tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan dan menyataberada atasnya. baik dalam keputusan presiden, peraturan tata tertib dpr, ketetapan mpr maupun undang undang dasar tidak secara tegas disebutkan bentuk perundang undangan apa saja dan yang mana saja yang wajib dicantumkan dalam konsideran mengingat dari suatu undang undang, oleh karena itu secara yuridis tidak terdapat cacat hukum apabila suatu peraturan perundang undangan tidak mencantumkan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan undang undang lainnya dalam konsideran mengingat : akan halnya undang undang nomor tahun memang tidak mencantumkan ketetapan mpr nomor xi mpr dan ketetapan mpr nomor viii mpr tetapi secara tidak langsung tetap mengacu kepada semangat yang terkandung dalam kedua ketetapan itu dengan dua alasan: pertama, undang undang nomor tahun dalam salah satu konsideran mengingat nya mencantumkan undang undang nomor tahun sedangkan undang undang nomor tahun dalam konsideran menimbang nya mencantumkan ketetapan mpr nomor xi mpr kedua, dalam penjelasan umum undang undang nomor tahun dijelaskan bahwa ketetapan mpr dimaksud merupakan kebijakan yang kuat dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi: dengan tidak dicantumkannya ketetapan mpr nomor xi mpr dinilai dari sudut legal drafting mungkin menyebabkan undang undang ini kurang sempurna. namun penilaian dari sudut legal drafting seperti itu tidak dapat dijadikan alasan oleh mahkamah konstitusi untuk menyatakan bahwa pembentukan undang undang guo tidak sesuai dengan undang undang dasar, sehingga mengandung cacat hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sesuai dengan dan undang undang nomor tahun demikian juga halnya dengan tidak dicantumkannya ketetapan mpr nomor viii mpr dalam konsideran mengingat undang undang nomor tahun tidak berarti bahwa semangat dari ketetapan itu diabaikan: dalam konsideran mengingat undang undang guo telah dicantumkan undang undang nomor tahun sebagaimana telah dirubah dengan undang undang nomor tahun yang dalam konsideran mengingat nya telah mencantumkan ketetapan mpr nomor viii mpr bahwa sebelum mempertimbangkan apakah beberapa dari undang undang nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar, terlebih dahulu perlu disimak tentang semangat para penyelenggara negara dan masyarakat untuk memberantas korupsi (termasuk kolusi dan nepotisme). sejak lama disadari, bahwa korupsi telah berurat berakar, dan menggerogoti tubuh bangsa indonesia. sejak masa orde lama, bung hatta telah melihat gelagat bahwa korupsi telah menjadi budaya bangsa. sementara itu berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa negara republik indonesia selalu tergolong dalam negara yang paling korup dunia, korupsi bukan hanya telah menggerogoti sendi sendi ekonomibagi bidang pendidikan, pelayanan publik, mental pejabat, dan membahayakan stabilitas politik. korupsi juga telah meluas, sehingga menjangkau wilayah transnasional. oleh karena itu korupsi sudah bukan merupakan kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa, semangat pemberantasan korupsi menguat bersamaan dengan lahirnya era reformasi tingkat penyelenggara negara semangat ini tercermin dari lahirnya ketetapan mpr nomor xi mpr tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kkn: dalam ketetapan tersebut diperintahkan pembentukan lembaga yang dibentuk oleh kepala negara yang keanggotaannya terdiri atas pemerintah dan masyarakat. selanjutnya dalam disebutkan bahwa ketetapan ini dijabarkan lebih lanjut dalam undang undang, maka dikeluarkanlah undang undang nomor tahun tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas kkn, dimana dalam angka dan diatur ketentuan tentang pembentukan, kedudukan, tugas tugas dan tanggung jawab kpop: berdasarkan undang undang itu dikeluarkanlah keputusan presiden nomor tahun tentang pembentukan kpop dan sekretariat jenderal kpop. pembentukan kpop ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa oleh karena itu tidak mungkin berhasil diatasi dengan lembaga penegak hukum biasa, tetapi harus oleh lembaga penegak hukum yang luar biasa pula, sejak pembentukannya, kpop telah melakukan langkah langkah yang cukup memberikan harapan terhadap keberhasilan pencegahan korupsi. penilaian positif masyarakat terhadap kpop antara lain tercermin dari pernyataan pernyataan anggota masyarakat yang dimuat dalam media massa, seperti dalam kliping koran dan komentar para pakar yang dijadikan salah satu alat bukti oleh para pemohon, bahwa mahkamah konstitusi mendengar, memperhatikan, dan dapat memahami suara suara tersebut, yang mencerminkan aspirasi sebagian masyarakat, sebagaimana dimaksudkan oleh para pemohon. akan tetapi mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk menilai apakah aspirasi itu merupakan aspirasi dari sebagian kecil, sebagian besar atau seluruh anggota masyarakat, bahwa dalam keterangan dewan perwakilan rakyat maupun pemerintah, terungkap bahwa dalam rangka pembahasan rancangan undang undang nomor tahun dewan perwakilan rakyat telah mengundang pakar dan lembaga lembaga yang bergerak bidang hukum untuk memperoleh berbagai masukan: bahwa sementara itu, ketetapan mpr nomor xi mpr tidak menyebut secara tegas bahwa kpop merupakan nama lembaga yang harus dibentuk oleh presiden berdasarkan undang undang. presiden dapat memberi nama lain, atau mengubah nama lembaga itu. ketetapan mpr nomor xi mpr dipertegas dengan: nomor berbunyilainnya. untuk menyelenggarakan aturan aturan pokok itu harus diatur dalam undang undang: berdasarkan penjelasan tentang undang undang dasar dalam penjelasan umum tersebut dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut: bahwa undang undang dasar terdiri dari pembukaan preambule) dan bahwa undang undang dasar menciptakan (empat) pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan nya: cc. bahwa undang undang dasar hanya menetapkan aturan aturan pokok saja, karena disadari adanya dinamika kehidupan masyarakat dan negara indonesia, serta pentingnya peranan semangat para penyelenggara negara, bahwa permusyawaratan perwakilan menentukan kebijakan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, bahwa semangat penyelenggara negara harus didasarkan pada moral dan budi pekerti yang luhur, bahwa pengaturan lebih undang undang dasar diserahkan pada undang undang, bahwa berdasarkan penjelasan tentang undang undang dasar pada penjelasan umum yang menyatakan bahwa fungsi undang undang adalah untuk menyelenggarakan atau melaksanakan lebih lanjut aturan aturan pokok yang ditetapkan undang undang dasar, maka dengan demikian kewenangan pemohon kpop) yang diatur atau terkandung dalam undang undang nomor tahun pada hakekatnya merupakan kewenangan konstitusional pemohon kpop) yang diberikan oleh undang undang dasar. kewenangan kpop ini secara yuridis harus dianggap tetap berlaku sebelum ada putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan sebaliknya, bahwa kewenangan konstitusional pemohon kpop) yang dirumuskan pada angka dan serta undang undang nomor tahun tersebut, telah diberikan oleh undang undang dasar kepada pemohon kpop) melalui ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor xi mpr yang kemudian dikuatkan oleh ketetapan mpr nomor viii mpr dan ketetapan mpr nomor i mpr dengan uraian sebagai berikut:disebutkan beberapa ketentuan dari pembukaan preambule) undang undang dasar yang menjadi dasar pembentukannya sebagai berikut: bahwa berdasarkan undang undang dasar, pelaksanaan penyelenggara negara dilakukan oleh lembaga lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, nomor berbunyi: membentuk undang undang yang muatannya meliputi komisi pemberantasan tindak pidana korupsi , keberadaan undang undang nomor tahun merupakan pelaksanaan amanat undang undang dasar yang diturunkan melalui ketetapan mpr nomor viii mpr keberadaan undang undang nomor tahun pun merupakan revisi agar semua undang undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi termasuk undang undang nomor tahun menjadi sinkron dan konsisten: dengan demikian, maksud sesungguhnya (original intent) dari undang undang dasar negara republik indonesia tahun adalah memberantas korupsi, sedangkan cara untuk mewujudkan maksud tersebut merupakan kebijakan instrumental (instrumental policy) yang menjadi wewenang dari pembuat undang undang untuk memilih dari berbagai alternatif yang ada: bahwa undang undang nomor tahun hanya mengatur tentang pencegahan korupsi, belum mengatur tentang pemberantasan korupsi yang bersifat represif, ahli prof. dr. mulai, s.h. mengakui, dalam kata pemberantasan sebenarnya telah tercakup sisi preventif dan represif. diakuinya pula bahwa undang undang nomor tahun telah mencakup baik sisi preventif maupun sisi represif dari pemberantasan korupsi. kedua sisi itu seharusnya bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisah pisahkan (komplementer). adapun kekurangan yang dilihat oleh ahli adalah bahwa antara fungsi preventif dengan fungsi represif dalam undang undang itu tidak proporsional, fungsi represif terlalu besar, sedangkan fungsi preventif yang selama ini dijalankan oleh kpop menjadi kecil, sehingga terjadi pengadilan (down grading) kpop: dalam pada itu, ahli dr. maria farida indrawi, s.h., m.h. juga mengakui bahwa fungsi preventif dan fungsi represif telah terdapat dalam undang undang nomor tahun bahwa, tentang perbandingan antara fungsi represif dan preventif dari kpk yang termuat dalam undang undang nomor tahun merupakan pilihan instrumental kebijakan (instrumental policy) yang ditentukan pembentuk undang undang dewan perwakilan rakyat dan presiden) dari berbagai alternatif sebagai cara terbaik untuk memberantas korupsi, tentang cara mana yang lebih baik dalam upaya pemberantasan korupsi, apakah dengan mempertahankan kpop samping kpk, atau membubarkan kpop dan mengalihkan fungsinya dalam kpk, hal dimaksud merupakan sesuatu yang berkaitan dengan efektivitas suatu undang undang yang masih bersifat prediktif. efektivitas suatu undang undang tidak hanya tergantung kepada materi muatan yang terkandung dalamnya, tetapi juga kepada hal lain, seperti faktor manusia atau sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan undang undang itu, mahkamah konstitusi tidak mungkin menyatakan suatu undang undang bertentangan dengan undang undang dasar hanya karena undang undang itu dianggap kurang efektif dalam mewujudkan amanat yang diberikan oleh undang undang dasar, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas secara umum dapat disimpulkan bahwa undang undang nomor tahun baik dari segi pembentukan maupun dari segi materi muatannya, tidak bertentangan dengan undang undang dasar, bahwa secara khusus perlu dibahas beberapa undang undang nomor tahun yang oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan undang undang dasar, seperti berikut ini: yang berbunyi: melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara : bunyi itu merupakan konsekuensi logis dari yang menyatakan bahwa kpop akan menjadi bagian pencegahan pada kotak. tanpa adanya maka kpk akan kehilangan jejak dalam menyelesaikan masalah masalah yang selama ini telah ditangani oleh kpop. ini pun merupakan suatu bukti, bahwa kpop selaku institusi dimasukkan dalam kpk, dan berbunyi: dengan terbentuknya kpkkn menjadi bagian bidang pencegahan pada kpk, kpop : ini menunjukkan bahwa pembentuk undang undang dalam upaya pemberantasan kkn sebagaimana diamanatkan oleh ketetapan mpr nomor vin mpr telah memilih instrumen kebijakan untuk membentuk kpk dan menjadikan kpop sebagai bagian dari kpk. pertimbangan yang melatar belakangi proses pengambilan keputusan untuk memilih alternatif itu merupakan wewenang dari pembentuk undang undang. mahkamah konstitusi menilai bahwa pilihan yang dijatuhkan oleh para pembentuk undang undang dalam rangka pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan oleh undang undang dasar melalui ketetapan mpr nomor viii mpr tidak bertentangan dengan dan jiwa yang terkandung dalam undang undang dasar: ketentuan sebagaimana tercantum dalam dimaksud merupakan ketentuan peralihan (transisional) untuk menjaga kesinambungan antara fungsi kpop semasa masih merupakan lembaga negara yang mandiri dengan fungsi kpop yang telah menjadi bagian dari kpk, selama ini langkah langkah kpop dalam upaya pencegahan korupsi telah cukup berhasil dan mengundang pujian serta mendapat dukungan dari berbagai pihak. oleh karena itu karya kpop yang cukup berharga itu harus diteruskan penanganannya oleh kpk. transisional dimaksud diperlukan guna menjaga kesinambungan, dalam kaitan itu, mahkamah konstitusi berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian hukum, kpk perlu mengeluarkan keputusan yang mengatur lebih lanjut fungsi fungsi kpop dalam struktur kpk dan menentukan tenggat serta jadwal penyerahan hasil kerja kpop kepada kpk, berbunyi:dinyatakan tidak berlaku undang undang nomor tahun yang telah diubah dengan undang undang nomor tahun berbunyi: dalam hal ditemukan tindak pidana yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan bawah koordinasi jaksa agung : ketentuan sebagaimana terdapat dalam itu, dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) antara kpk dengan jaksa agung dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan perkara korupsi. keberadaan ini diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum khususnya bagi kpk dalam rangka pelaksana tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana digariskan dalam bab undang undang nomor tahun huruf berbunyi: melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dan huruf berbunyi: meminta bantuan kepolisian atau instansiyang sedang ditangani , huruf dan oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan dan undang undang dasar yang berkaitan dengan hak atas perlindungan diri pribadi, kekayaan, kehormatan, martabat dan harta benda yang bawah kekuasaannya, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, hak hak yang terdapat dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun tidak termasuk hak hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana ditentukan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahunhuruf undang undang nomor tahun: berbunyi:oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan huruf dan huruf:,, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas, mahkamah konstitusi berpendapat bahwamutus, terdapat hak para pemohon yang dirugikan dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang kotak. dengan demikian para pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi pihak dalam perkara ini, akan tetapi walaupun pembentukan lembaga pemberantasan yang berwenang menangani pemberantasan korupsi merupakan wewenang dari pembentuk undang undang dpr dan presiden), namun mahkamah konstitusi berpendapat bahwa masa yang akan datang, pembentuk undang undang seyogyanya tidak begitu saja membentuk, mengubah, atau membubarkan suatu lembaga tanpa memperhatikan pentingnya kesinambungan dan kepastian hukum. hal ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam undang undang dasar menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas tentang pokok perkara dalam sidang pleno rapat permusyawaratan hakim pada tanggal maret telah mengambil putusan terhadap permohonan para pemohon guo dengan (dua) orang hakim mahkamah konstitusi mengajukan pendapat berbeda. memperhati, menolak permohonan para pemohon seluruhnya, pendapat berbeda (dua) orang hakim konstitusi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim konstitusi: maruarar siahaan, s.h. tentang legal standing masalah hukum pertama yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah kpop sebagai badan hukum publik, dan anggota kpop sebagai perseorangan pejabat kpop, memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan judicial review ini. atas persoalan hukum ini, kami berpendapat bahwa baik sebagai badan hukum publik atau lembaga negara maupun sebagai perseorangan anggota kpop, memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan judicial review ini, dengan pertimbangan sebagai berikut: kpop lahir sebagai lembaga yang diperintahkan oleh ketetapan mpr nomor xi mpr yang merupakan tafsiran atas undang undang dasar yang menggariskan keharusan perlindungan segenap rakyat, memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi segenap bangsa, sehingga oleh karenanya melalui undang undang nomor tahun diberikan kewenangan kepada kpop untuk memeriksa, memantau dan menyelidiki kekayaan para pejabat negara dan pejabat pemerintah, dan kemudian melaporkan kepada penyidik jikalau sekiranya diperoleh data data yang memberi indikasi adanya penyimpangan, karena itu pemohon sebagai lembaga negara atau badan hukum publik, yang telah mendapat kewenangan untuk memeriksa, menyelidiki dan memantau kekayaan pejabat negara dan pejabat pemerintah melalui undang undang, melahirkan kewenangan yang secara konstitusional dijamin dan dilindungi karena dimaksudkan mewujudkan tujuan, semangat, dan pokok pikiran, dalam undang undang dasar. kelahiran lembaga atau badan sebagai akibat satu policy atau kebijakan yang termuat dalam undang undang menuntut kewajiban secara konstitusional dari pembuat undang undang untuk terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja lembaga dimaksud, dan kelalaian melakukan hal tersebut satu sisi mencederai martabat (dignity), baik lembaga maupun pejabat pejabat yang direkrut untuk menjalankan tugas lembaga tersebut, dan disisi lain hal itu secara akal sehat selalu dipandang sebagai masalah konstitusional constitutional matter): lahirnya undang undang nomor tahun yang kemudian meniadakan kpop dengan cara mengadopsi fungsi fungsi kpop kedalam kpk dan menjadikan fungsi tersebut dilaksanakan salah satu bidang dalam kpk, jelas membawa pengaruh baik pada dignity kpop sebagai lembaga atau badan hukum publik maupun pejabat pejabat kpop, yang dipandang merugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya. meskipun diakui adanya perubahan pandangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan undang undang dasar, yang dilakukan dengan perubahan policy atau kebijakan yang dipandang lebih tepat, maka setiap kebijakan yang selalu ada dibalik aturan perundang undangan, tunduk pada pengujian undang undang tersebut apakah benar seperti didalilkan pemohon, bertentangan dengan undang undang dasar sebagai grand norm yang harus menjadi dasar produk hukum dibawahnya. oleh karenanya, dilihat dengan ukuran kerugian yang sifatnya dapat tidak langsung, materil, aktual maupun sekedar potensial, cukup dasar untuk menerima bahwa pemohon pemohon memiliki legal standing mengajukan permohonan ini, meskipun tampaknya, satu organisasi atau lembaga yang dibentuk dengan undang undang sebagai policy dapat ditiadakan pula dengan satu undang undang yang baru, akan tetapi sepanjang pengujian masih dalam kerangka control untuk melihat konsistensinya terhadap undang undang dasar yang menjadi hukum tertinggi, judicial review yang diajukan demikian masih dalam kerangka yang disebut dalam undang undang nomor tahun khususnya pemohon pemohon memiliki kepentingan sebagai hak dan kewenangan konstitusional terutama sekali dengan memperhatikan tingkat korupsi yang telah membahayakan eksistensi negara, yang kondisinya tidak semakin berkurang, bahkan menduduki peringkat pertama asia jakarta post tanggal maret menjadi sangat relevan dan strategis melihatnya sebagai ancaman terhadap hak dan kewenangan konstitusional seluruh lembaga dan seluruh rakyat indonesia, yang ingin membela dan mempertahankan konstitusi dan negara kesatuan republik indonesia, mahkamah konstitusi seharusnya menempuh pendekatan yang luas dalam menafsirkan undang undang nomor tahun terutama pada masa awal keberadaannya, dalam rangka menegaskan mandat atau perintah konstitusi, untuk menegakkan konstitusi tersebut. mandat itu juga harus dilihat sebagai perintah kepada mahkamah konstitusi untuk memajukan tujuan, semangat atau jiwa konstitusi. pokok perkara sebelum mempertimbangkan adanya pertentangan yang terjadi antara undang undang nomor tahun khususnya yang disebut oleh pemohon dengan undang undang dasar, terlebih dahulu harus ditegaskan apakah dalam melakukan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar, kita akan melihat undang undang dasar tersebut hanya per sebagaimana termuat dalam batang tubuh, atau juga melihat undang undang dasar tersebut secara keseluruhan termasuk preambule dan apakah dalam menemukan arti yang dikandung dalam undang undang kita hanya menerima pengertiannya secara harfiah saja ataukah ada metode yang harus dimiliki mahkamah konstitusi sebagai yang berwenang menafsirkannya dan apakah dalam menafsirkan undang undang untuk mengujinya dengan undang undang dasar, mahkamah konstitusi juga tidak harus melakukan tafsiran terhadap undang undang dasar yang tidak jelas pengertiannya. jawabannya jelas bahwa membaca undang undang dasar tidaklah hanya melihat dalam batang tubuhnya, tetapi harus melihatnya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah, yang terdiri dari preambule, dan batang tubuh. disamping melihat dalam batang tubuh, hakim juga wajib melihat prinsip prinsip atau azas azas serta nilai dasar yang terkandung dalam preambule, terutama prinsip dan nilai nilai yang telah dijadikan dasar dan ideologi negara, dan telah menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. prinsip prinsip dan nilai nilai yang terkandung dalam dasar negara sebagaimana termuat dalam preambule, disamping akan menjadi sumber segala sumber hukum, prinsip dan nilai dalam dasar negara tersebut memiliki fungsi kritis, yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menguji apakah ketentuan perundang undangan yang menjadi hukum yang berlaku sudah sesuai atau bertentangan dengan dasar, azas dan nilai nilai yang ada dalam undang undang dasar. undang undang dasar juga menetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam bernegara dan berbangsa, yang harus menjadi acuan dalam membentuk kebijakan yang diformulasikan dalam undang undang, adalah menjadi tugas dan kewajiban mahkamah konstitusi untuk menemukan hukum dengan melakukan tafsiran, baik tentang undang undang yang akan diuji maupun undang undang dasar sebagai akibatnya, karena bunyi dan arti ketentuan undang undang, termasuk undang undang dasar tidak selalu jelas. dalam melakukan penafsiran tersebut dengan metode yang dikenal dalam ilmu hukum, termasuk hukum tata negara, maka tafsiran yang merujuk pada bunyi secara harfiah (gramatikal) maupun arti yang dianggap sebagai maksud pembuat undang undang sebagai original intent, tidak selalu dapat diandalkan karena perubahan dan dinamika dalam masyarakat secara nasional maupun global, menyebabkan arti yang semula difahami menjadi tidak relevan. tafsiran karenanya harus diperluas dengan melihat tujuan tujuan yang hendak dicapai dan keadaan yang meliputi seluruh aturan yang dipermasalahkan. tafsiran secara teleologis dan kontekstual dikenal juga dalam bidang hukum tata negara, dalam menguji satu undang undang, yang seharusnya bersumber dari undang undang dasar sebagai hukum dasar yang tertinggi, maka pengujian tidak hanya dilakukan terhadap batang tubuh, yang mengharapkan tidak mengharapkan temuan temuan adanya inkonsistensi dengan sumbernya, tetapi juga ujian harus dilakukan pada prinsip azas dan dasar negara, bahkan juga dengan jiwa dan semangat yang dikandung oleh undang undang dasar tersebut, yang membentuk falsafah negara. oleh karenanya kami merujuk pandangan president roosevelt dalam message congress tanggal desember yang menyatakan: the chief lawmakers. may be, and often are the judges, because they are the final seat authority. every time they interprete. they necessarily exact into law parts system social philosophy, and such interpretation fundamental, they give direction all law making. mauro capelletti, tingkat kreativitas merupakan hal yang harus ada dalam interpretasi, akan tetapi diskresi yang demikian tidak dapat ditafsirkan sebagai kebebasan mutlak, karena dia harus tunduk pada prinsip atau azas yang dikenal dalam hukum, baik dalam substansi maupun prosedur, sehingga dia tidak dikategorikan menimbulkan ketidakpastian hukum. prinsip keadilan, kesejahteraan dan perlindungan atas segenap bangsa merupakan prinsip yang sekaligus menjadi tujuan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, yang oleh ketetapan mpr nomor xi mpr ditafsirkan akan dilaksanakan melalui satu pemerintahan yang bebas kkn yang kemudian dijabarkan dalam undang undang nomor tahun yang melahirkan kpop sebagai instrumen yang dipakai mencapai tujuan tersebut, undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun dengan memperhatikan dalil dalil pemohon serta keterangan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat, harus dipertimbangkan lebih dahulu masalah masalah hukum yang lebih jauh akan dapat menunjukkan inkonsistensi undang undang nomor tahun dengan undang undang dasar yang diinventarisir sebagai berikut: bagaimanakah status kedudukan hukum ketetapan mpr nomor xi mpr dan ketetapan mpr nomor viii mpr dalam tata urutan perundang undangan kita, apakah kebijakan yang mengadopsi kpk, dengan mengintegrasikan kpop menjadi satu bidang dalam kpk, merupakan design yang dirancang sejak awal untuk efektivitas dan efisiensi pemberantasan dan pencegahan kkn, ataukah likuidasi dan integrasi tersebut sejak awal bukan merupakan maksud pembuat undang undang dan adakah indikator indikator yang dapat dirujuk sebagai bukti hal tersebut, dan apakah jika ternyata demikian, terdapat inkonsistensi dan pertentangan dengan undang undang dasar baik terhadap tertentu, azas azas dalam preambule maupun batang tubuh undang undang dasar serta semangat dan jiwa yang dikandungnya, apakah dan undang undang nomor tahun masing masing tentang penyadapan dan perekaman percakapan telepon pihak pihak yang disangka melakukan korupsi dan likuidasi kpop yang diintegrasikan menjadi satu bidang dalam kpk, merupakan hal hal yang bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun satu negara hukum rule law) sebagai mana disebut dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun harus mengandung aspek: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, asas legalitas dalam arti semua badan atau lembaga negara dan warganya harus mendasarkan tindakannya pada aturan hukum yang ada, adanya satu peradilan yang mandiri, dan tidak memihak (independent and imperial judiciary). dalam pembuatan hukum dan undang undang serta peraturan lainnya asas legalitas dalam negara hukum harus kita artikan bahwa pembuat undang undang harus taat asas pada tata urutan perundang undangan dengan mana aturan perundang undangan yang lebih rendah harus didasarkan pada aturan perundang undangan yang lebih tinggi, dan tata urutan itu meletakkan undang undang dasar pada posisi puncak sebagai hukum yang tertinggi grand norm): setiap aturan perundang undangan yang lebih rendah dan tidak sesuai (konsisten) dengan aturan perundang undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengannya oleh karenanya melanggar asas tersebut: sebelum sampai pada pertimbangan tentang permohonan pengujian substansi undang undang yang diajukan pemohon, dirasa perlu untuk merujuk dalil pemohon yang dapat disetujui, bahwa pengujian dapat dilakukan baik dengan cara direct synchronization test maupun indirect synchronization test , yang dilakukan dengan cara mempertandingkan undang undang yang dimohon pengujian dengan undang undang yang dihapuskan oleh undang undang yang diuji, yang dipandang konsisten dengan undang undang yang menjadi sumbernya. pengujian tersebut boleh terjadi melalui proses yang disebut pemohon, karena asas kecermatan dan keserasian yang harus diterapkan dalam pembuatan undang undang adalah juga merupakan asas yang diterima dan diakui dalam satu negara hukum, dan ketidakcermatan serta ketidakserasian antara satu produk undang undang dengan undang undang yang lain, akan memicu satu pengujian yang manakah diantara dua undang undang yang tidak serasi tersebut yang tidak sesuai dengan undang undang dasar dalam pengertiannya yang utuh, sebagai norma dasar dan hukum tertinggi yang menjadi dasarnya: tetapi seberapa jauh hal ini dapat dilakukan sehingga tidak dipandang melanggar asas kepastian hukum yang juga menjadi asas yang dianut dalam negara hukum dan harus dipertahankan tafsiran yang diperkenankan demikian tentu saja sepanjang tidak melanggar rechtsorde dalam tata urutan perundang undangan dalam satu sistem yang serasi, sehingga tidak menimbulkan pertentangan arti maupun maksud dengan aturan yang lebih tinggi maupun yang sederajat, dan tidak menimbulkan keragu raguan, kesuburan atau ketidakjelasan akan hukum yang berlaku absence ambiguity consistency), bahwa terhadap masalah masalah hukum tersebut akan diberikan pendapat sebagai berikut: kedudukan hukum ketetapan majelis permusyawaratan rakyat dipandang merupakan produk perundang undangan bawah undang undang dasar yang merupakan pelaksanaan undang undang dasar oleh majelis permusyawaratan rakyat sebagai lembaga tertinggi negara sebelum perubahan undang undang dasar yang dipandang sah sebagai hukum, baik oleh ketetapan mars nomor xx mars maupun oleh ketetapan mpr nomor ii mpr sebagai arah dan pedoman maupun sebagai rekomendasi tentang langkah langkah yang harus diambil oleh eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsinya. ketetapan tersebut sesuai dan aturan peralihan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diamandemen, masih berlaku sepanjang belum dirubah atau dibatalkan: ketetapan mpr nomor viii mpr menugaskan kepada presiden untuk dengan sungguh sungguh melaksanakan ketetapan mpr nomor xi mpr tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme, ketetapan mana berpendapat dalam konsiderannya bahwa:bertanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktek usaha yang menguntungkan kelompok tertentu yang menyuburkan kkn yang melibatkan para penyelenggara negara, sehingga merusak sendi sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional: cc.yang diduga berasal dari praktek kkn dan mampu membebaskan diri dari praktek kkn: dalam rangka memfungsikan penyelenggara negara sesuai dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun secara jujur, adil, terbuka dan tepercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek kkn telah disusun policy dalam bidang: pemeriksaan kekayaan pejabat pejabat negara sebelum dan sesudah menjabat pemerintah oleh lembaga yang dibentuk oleh kepala negara: pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten undang undang tindak pidana korupsi ketetapan mpr nomor xi mpr dari policy yang menegaskan pemisahan penciptaan penyelenggaraan negara yang bersih dari kkn melalui pemeriksaan kekayaan seorang pejabat sebelum dan sesudah masa jabatan serta upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas dan konsisten melaksanakan undang undang tindak pidana korupsi, pembuat undang undang kemudian telah berturut turut melahirkan (dua)dalam memerintahkan kepada presiden membentuk komisi pemeriksa, serta dalam sampai dengan ditentukan susunan organisasi komisi dan tata cara pemeriksaan kekayaan pejabat pejabat negara, undang undang nomor tahun tentang pemberantasan korupsi, yang telah dirubah dengan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan korupsi, yang mengatur delik delik korupsi serta ancamannya, serta secara khusus dalam memerintahkan dalam tempo tahun sejak undang undang mulai berlaku, dibentuk komisi pemberantasan korupsi: dalam undang undang yang dilahirkan hampir secara bersamaan sebagai implementasi ketetapan mpr nomor xi mpr yang menafsirkan diperlukannya rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan yang akan dilaksanakan oleh para penyelenggara negara yang jujur, adil, terbuka, tepercaya serta bebas kkn adalah merupakan kebijakan yang disusun atas dasar satu pemikiran untuk merehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang akan dikelola oleh penyelenggara negara yang bebas kkn dan tepercaya serta jujur, yang akan dicapai dengan pembentukan dua badan yang berbeda yang masing masing satu sisi bersifat pretensi dan lain sisi bersifat represi, kelahiran kpop yang lebih awal dan telah menunjukkan kinerjanya tengah tengah masyarakat dan negara, telah diakui oleh banyak pihak dan tampak bahwa tujuan untuk melakukan pencegahan sebagaimana menjadi fungsinya melalui pemeriksaan, pengumuman, dan monitoring kekayaan pejabat, telah memberikan dampak positif yang dimaksudkan meskipun memiliki kelemahan sana sini serta memerlukan restrukturisasi seperlunya. kelahiran kpk yang seharusnya telah terjadi tahun sejak pengundangan undang undang nomor tahun setelah menyaksikan performa yang memenuhi harapan dari kpop, adalah merupakan realisasi undang undang nomor tahun yang dalam rancangan undang undang yang diajukan pemerintah tidak menyimpang dari skema policy ketetapan mpr nomor xi mpr tetapi kemudian dalam pembahasan dan perumusan rancangan undang undang tersebut, telah melahirkan dan yang melikuidasi kpop dengan mengintegrasikan menjadi satu bidang dalam kpk, yang merupakan super body, dengan kewenangan kewenangan yang luar biasa seperti penyadapan dan perekaman pembicaraan telepon atas orang orang yang disangka melakukan korupsi a): yang menjadi pertanyaan apakah hal tersebut yang merupakan aspirasi dan tuntutan hati nurani rakyat yang mengharapkan negara memberi perlindungan bagi segenap bangsa dan tanah tumpah darah serta meningkatkan kesejahteraan dengan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, akan dinilai dari segi pertimbangan pertimbangan yang dijadikan dasar bagi perubahan policy tersebut. konsideran undang undang nomor tahun tentang kotak, menyebutsehingga dengan konsideran demikian jelas lembaga yang melaksanakan fungsi fungsi yang dimaksud tersebut adalah kejaksaan dan kepolisian yang dipandang tidak berhasil dalam memberantas setidak tidaknya menangani korupsi secara sebagaimana mestinya, sehingga seharusnya logika berpikir yang demikian menimbulkan akibat bahwa agar pemberantasan korupsi efektif dan efisien, kejaksaan dan kepolisianlah yang diintegrasikan dalam kpk, bukan kpop. sebab dalil yang telah lazim dipakai jangan pernah mengganti tim yang sedang menang (never change the winning team) , adalah satu kebijakan untuk memelihara momentum agar tercapai kesinambungan yang bergerak kearah sasaran yang diinginkan. dengan alasan itu, semua dalih yang mengatasnamakan efisiensi dan efektifitas dalam likuidasi dan integrasi kpop dalam kpk menjadi tidak rasional dan tidak valid: terlepas dari pada itu, prosedur pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara, pemantauan, klarifikasi, penyelidikan, dan pencarian bukti bukti yang telah diatur dalam undang undang nomor tahun yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomor dan tahun oleh undang undang nomor tahun dihapus dan undang undang nomor tahun menyebut bahwa menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah status keputusan ketua komisi pemberantasan tindak pidana korupsi kpk) yang mengeluarkan aturan yang mengikat secara umum yang tadinya diatur dalam undang undang dan peraturan pemerintah apakah dari sudut kewenangan maupun ketaatan atas asas dalam perundang undangan dapat dipandang hal tersebut konsisten dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun hemat kami tidak. meskipun dijadikan sebagai titik tolak bahwa korupsi sebagai extra ordinary crime yang mengharuskan extra ordinary measures dalam penanganannya, hal itu harus ditafsirkan sebagai kondisi yang akan mengajarkan kita bahwa tidak ada satu cara tunggal apapun dan tidak ada satu badan tunggal apapun yang dapat menghapuskan kkn dan juga tidak dengan cara tunggal kpk, melainkan harus secara bersama sama dengan badan lain: kehadiran sebagai super body, yang dengan kewenangan yang luar biasa, dapat diberikan wewenang perekaman percakapan melalui telepon orang orang yang disangka korupsi tetapi harus dengan pengawasan yang jelas dalam peraturan perundang undangan yang mengatur syarat syarat minimal yang harus dipenuhi sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan kesewenang wenangan. meskipun hal ini dipandang sebagai ancaman terhadap hak asasi manusia, hemat kami tentang ini cukup direkomendasikan adanya. peraturan pemerintah yang lebih jelas memberi batasan dan syarat syarat yuridis terhadap kewenangan yang luar biasa tersebut: berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas kami berpendapat sebagai berikut: aspirasi dan hati nurani rakyat, yang mengharapkan perlindungan terhadap segenap bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, sebagaimana dijanjikan dalam pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menuntut pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan kekuasaan negara yang bersih dari kkn: tidak ada terdapat satu cara tunggal atau satu badan tunggal saja untuk mencapai tujuan tersebut, dan tafsiran serta amanat ketetapan mpr nomor xi mpr yang memerintahkan penanganan melalui pencegahan dan penindakan telah dilaksanakan dengan membentuk undang undang nomor tahunmemerintahkan dibentuknya kpop dan undang undang nomor tahun memerintahkan dibentuknya kpk, adalah dua badan yang diamanatkan melaksanakan lahirnya penyelenggara negara yang bebas kkn dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang eksistensinya dapat bersinergi, yang dipandang sebagai tafsiran dan jiwa serta semangat yang lebih sesuai dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang menjanjikan akan memberikan perlindungan terhadapdengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, oleh karenanya 13a,karenanya tidak sah dan tidak mengikat secara hukum: hakim konstitusi: soedarsono, s.h. kewenangan mahkamah konstitusi. dasar hukum:yang diajukan oleh pemohon adalah pengujian undang undang terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun hal ini sesuai dengan ketentuan guo, oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh pemohon, undang undang yang dimohonkan untuk diuji. dasar hukum: undang undang nomor tahunundang undang yang dimintakan pengujian oleh pemohon adalah undang undang nomor tahun disahkan dan diundangkan pada tanggal desember diundangkan dalam lembaran negara republik indonesia tahun nomor tenri nomor dan dinyatakan secara tegas bahwa undang undang tersebut berlaku sejak diundangkan: berdasar uraian fakta diatas, maka terhadap undang undang tersebut, saya berpendapat bahwa hakim mahkamah konstitusi berwenang melakukan pengujian terhadap undang undang guo, kedudukan hukum legal standing) pemohon. untuk membahas masalah pokok ini dilakukan analisa tiga permasalahan utama, yaitu: subyek hukum, hak konstitusional pemohon dan unsur kerugian pemohon atas dasar berlakunya undang undang: ad. subyek hukum. bila dicermati, maka dalam permohonan ini terdapat dua kelompok pemohon, yaitu perorangan warga negara indonesia anggota kpop dan institusi kpop sebagai badan hukum publik: ad. sebagai warga negara indonesia ): bahwa berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh para pemohon, dan atas dasar alat bukti yang cukup, para pemohon adalah warga negara indonesia. dengan demikian maka para pemohon baik perorangan, maupun bersama sama sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, yaitu sebagai anggota kpop, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang guo. ad. sebagai institusikpop adalah merupakan badan hukum publik berdasarkan ketentuan keputusan presiden nomor tahun ad. hak konstitusional pemohon. penjelasan mengatuara pemohon sebagai anggota kpop dan atau lembaga kpop adalah sebuah institusi yang dibentukini dibentuk sebagai manifestasi dari semangat yang tertuang dalam ketetapan mpr nomor xi mpr menimbang bahwa materi muatan undang undang nomor tahun hanya dapat dipahami dengan menggunakan interpretasi historis. dengan interpretasi historis akan diperoleh pengertian, bahwa ketetapan mpr merupakan produk hukum yang tumbuh dalam praktek ketatanegaraan yang dipelihara sebagai aturan dalam penyelenggaraan negara. posisi hukum ketetapan mpr merupakan hukum dasar tertulis yang tumbuh dalam praktek ketatanegaraan sebagai penjabaran dari undang undang dasar negara republik indonesia tahun dalam konsideran mengingat" ketetapan mpr nomor xi mpr disebutkan bahwa ketetapan mpr ini dibentuk berdasarkan ketentuan undang undang dasar pada dan cc. dalam ketetapan mpr nomor xi mpr antara lain diatur hal hal sebagai berikut: menyebutkan bahwa: menyebutkan bahwa: penyelenggara negara pada lembaga lembaga eksekutif, legislatif bangsa dan negara : menyebutkan bahwa: untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur,adil, terbuka, dan tepercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme : menyebutkan bahwa: : menyebutkan bahwa: pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh lembaga negara yang dibentuk oleh kepala negara, yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah dan masyarakat , menyebutkan bahwa: upaya pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun jugamenyebutkan bahwa: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang undang . dalam undang undang nomor tahun pada konsideran menimbang" dan mengingat" disebutkan bahwa undang undang nomor tahun dibentuk kecuali berdasarkan ketentuan undang undang dasar pada dan juga dibentuk berdasarkan ketetapan mpr nomor xi mpr dengan demikian berdasarkan konsideran menimbang" dan mengingat" dari undang undang nomor tahun maka jelas bahwa undang undang nomor tahun yang merumuskan kewenangan pemohon kpop) tersebut adalah dibentuk atas dasar ketentuan atau amanat undang undang dasar melalui ketetapan mpr nomor xi mpr tersebut, sehingga kewenangan konstitusional pemohon kpop) yang dirumuskan dalam undang undang nomor tahun tersebut adalah kewenangan pemohon kpop) berdasarkan undang undang dasarjika diperhatikan, pada tahun merupakan tonggak dimulainya reformasi dengan semangat memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme: hak konstitusional para pemohon baik sebagai warga negara anggota kpop maupun sebagai lembaga kpopdibentuk berdasarkan ketetapan mpr nomor xi mpr sebagai penjabaran dari pembukaan dan jo. undang undang dasar negara republik indonesia tahun ad. unsur kerugian pemohon karena berlakunya undang undang nomor tahun berdasar rumusan penjelasan undang undang nomor tahun tersebut, maka hak konstitusional pemohon sebagai lembaga kpop dirugikan dengan berlakunya undang undang nomor tahun kedudukan dan kewenangan lembaga kpop yang dulu sebagai lembaga mandiri berubah menjadi bagian dari kpk dan dengan berubahnya posisi hukum kpop maka kewenangannya menjadi berkurang, bahkan menurut undang undang nomor tahun guo eksistensi kpop menjadi hilang, sebagai warga negara, maka anggota kpop adalah warga negara indonesia yang dapat melakukan tugas dan fungsi mencegah praktek kkn. menurut ketentuan undang undang nomor tahun maka dengan berlakunya undang undang nomor tahun tugas dan fungsi yang dilakukan oleh anggota kpop tersebut menjadi berkurang bahkan akan hilang sama sekali: bahwa dengan alasan atas maka, para pemohon baik sebagai institusi maupun sebagai warga negara hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang nomor tahun pokok perkara. dalam permohonan yang diajukan oleh para pemohon, telah diuraikan dua pokok persoaldengan demikian, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang pembentukan undang undang guo terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun pembentukan suatu undang undang, berlaku ketentuan juncto sampai dengan dan serta undang undang dasar negara republik indonesia tahun bunyi lengkapnya sebagai berikut: presiden berhak mengajukan rancangan undang undang kepada dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang undang: ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang undang diatur dengan undang undang ): bahwa berdasar ketentuan atas, maka pembentukan sebuah undang undang harus melibatkan dua lembaga negara presiden dan dewan perwakilan rakyat). wewenang pembentukan undang undang ada ditangan dewan perwakilan rakyat dan usulan pembentukan undang undang dapat diajukan oleh presiden atau oleh anggota dewan perwakilan rakyat, dibahas untuk mendapat persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat dan presiden, berdasar keterangan tertulis baik dari dewan perwakilan rakyat maupun pemerintah, bahwa undang undang nomor tahun tentang kotak adalah undang undang yang rancangan undang undangnya diusulkan oleh pemerintah dan telah dibahas dan mendapat persetujuan bersama dengan dewan perwakilan rakyat. undang undang tersebut telah disahkan dan diundangkan pada tanggal desember dimuat dalam lembaran negara republik indonesia tahun nomor tenri nomor dengan demikian, maka pembentukan undang undang nomor tahun telah memenuhi ketentuan berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun maka alasan permohonan pemohon yang mengatakanharus ditolak. bagian kedua dari permohonan para pemohon adalah pengujian terhadap materi muatan undang undang nomor tahun yang dianggap bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun mengenai pengujian materi muatan huruf dan serta undang undang nomor tahun tentang kotak yang diminta oleh para pemohon untukaya berpendapat bahwa para pemohon baik secara perorangan maupun sebagai institusi tidak mempunyai hubungan kausalitas yang merugikan kepentingan konstitusional para pemohon, oleh karenanya mengenai hal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. sedangkan mengenai pengujian materi muatan huruf huruf dan undang undang nomor tahun dapat dipertimbangkan sebagai berikut: kewenangan mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman telah secara jelas diatur dalam huruf) kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana terurus dalam ketentuan huruf undang undang dasar negara republik indonesia tahun tersebut, diulang kembali dalam ketentuan undang undang nomortentang pengertian undang undang dasar itu sendiri dapat dilihat pada rumusan aturan tambahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagai berikutbahwa dengan demikian, maka pengujian terhadap materi muatan dan atau bagian dari undang undang nomor tahun tentang kotak bukan hanya dilihat berdasar ketentuan undang undang dasar saja, tetapi juga dapat ditelusuri dari maksud dan tujuan yang ada dalam pembukaan undang undang dasar. dalam alinea pembukaan undang undang dasar disemangat yang tertuang dalam pembukaan undang undang dasar itu harus diwujudkan dengan menciptakan pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. perbuatan korupsi pasti akan sangat mengganggu pencapaian tujuan negara sebagaimana tertuang dalam alinea pembukaan undang undang dasar tersebut: oleh sebab itu, saya berpendapat, bahwa pembentukan lembaga kpop adalah sebuah jawaban untuk segera menuntaskan persoalan korupsi yang dilakukan para penyelenggara negara indonesia. atas dasar pemikiran tersebut, adalah tidak beralasan jika keberadaan kpop kemudian ditiadakan begitu saja tanpa menjelaskan permasalahan pokoknya: bahwa perlu dipertimbangkan rumusan undang undang dasar negara republik indonesia tahun negara indonesia adalah negara hukum rumusan ini harus dipertimbangkan bahwa tujuan negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahunoleh sebab itu, tidak hanya segala tindakan didasarkan atas ketentuan hukum sebagai wujud dari supremasi hukum, namun juga undang undang sebagai perwujudan aturan hukum harus juga mampu menjamin kepastian hukum: undang undang yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat dengan persetujuan presiden tersebut juga tetap harus menjamin prinsip kepastian hukum. produk undang undang yang didalamnya mengatur adanya sebuah lembaga baru, tidak berarti harus serta merta menghapus lembaga yang lama. perlu dipertimbangkan bahwa kehadiran kpk sebagai lembaga baru justru akan melengkapi tugas pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh kpop. dalam situasi negara yang sedang dalam proses pemberantasan korupsi keberadaan dua lembaga ini sangat diperlukan. oleh sebab itu, saya berpendapat bahwa kedua lembaga ini harus tetap ada, sedangkan mengenai hubungan tata kerja diantara keduanya dapat diatur dengan perundang undangan. membentuk lembaga satu dengan meniadakan yang lainnya tanpa dasar alasan yang jelas adalah sebuah situasi yang sangat melanggar prinsip demokrasi dan hal itu merupakan bentuk kemunduran dalam rangka pemberantasan korupsi yang menjadi semangat reformasi. hal ini, secara tegas diterangkan oleh prof dr. mulai, s.h., sebagai ahli menerangkan: bahwa ahli sependapat atas keberadaan lembaga kpk, namun ketentuan undang undang nomor tahun tentang kotak telah melakukan suatu langkah meremehkan keberadaan kpop yang semula sebagai lembaga yang besar, lembaga yang disebut sebagai preventif anti corruption menjadi sub sistem dari lembaga kpk. ini merupakan langkah down grading dan under estimate terhadap kpop yang menyangkut moralitas institusional lembaga publik tersebut , bahwa, pembentuk undang undang seharusnya membuat telaahan yang komprehensif terhadap tugas pokok dan fungsi kpop dan kpk agar keduanya dapat diposisikan sesuai dengan bidang tugasnya masing masing. pembentukan undang undang baru seharusnya mampu mengakomodir keberadaan kedua lembaga tersebut secara proporsional. dengan demikian, maka kpop terus dapat berfungsi melakukan pencegahan atas perbuatan korupsi dikalangan penyelenggara negara. sementara itu, kpk dengan segala kewenangannya dapat melakukan fungsi represif atas perbuatan korupsi, berdasar uraian pertimbangan yang terurai atas, maka saya berpendapat bahwa: mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan para pemohon, para pemohon mempunyai kedudukan hukum legal standing) sebagai pemohon, ketetapan majelis permusyawaratan rakyat adalah produk hukum yang hadir sebagai jawaban atas praktek ketatanegaraan yang berkembang pada masa undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebelum amandemen dan hingga saat ini masih mempunyai kekuatan hukum mengikat, undang undang nomor tahun dibentuk berdasarkan ketetapan mpr nomor xi mpr yang telah menjadi dasar pembentukan kpop dan kpk merupakan jawaban atas kebutuhan bangsa indonesia untuk memberantas korupsi karena telah mengganggu jalannya negara mencapai tujuannya sebagaimana tertuang dalam alinea pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pembentukan undang undang nomor tahun tentang kotak telah memenuhi ketentuan berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun materi muatan huruf huruf dan dan undang undang nomor tahun tentang kotakmikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pleno oleh (sembilan) orang hakim mahkamah konstitusi pada hari:maretm., achmad roestandi, s.h., dr. hartono, s.h., mcl., prof. abdul mukti fadjar, s.h.,m.s., maruarar siahaan, s.h., soedarsono, s.h.clencegahanketetapan mpr nomor viii mpr pada pokoknya disebutkan bahwa: ketetapan mpr ini dibentuk sebagai pembaruan komitmen dan kemauan politik untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti yang telah dituangkan dalam ketetapan mpr terdahulu yaitu ketetapan mpr nomor xi mpr dalam konsideran mengingat" ketetapan mpr nomor vii mpr disebutkan bahwa ketetapan mpr ini dibentuk berdasarkan huruf dan undang undang dasar serta ketetapan mpr nomor xi mpr terdahulu: cc. dalam ketetapan mpr nomor viii mpr diatur antara lain sebagai berikut: menyebutkan bahwa: , menyebutkan bahwa: , menyebutkan bahwa: mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwe, dan anggota masyarakat , menyebutkan bahwa: membentuk undang undang serta peraturan pelaksanaannya untuk:: dan ombudsman": menyebutkan bahwa: . berdasarkan konsideran menimbang" dan mengingat" serta ketentuan ketetapan mpr nomor viii mpr dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, kewenangan pemohon kpop) seperti yang dirumuskan dalam undang undang nomor tahun adalah kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh undang undang dasar melalui ketetapan mpr nomor xi mpr dan diperkuat dengan ketetapan mpr nomor viii mpr kedua, bahwa pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diamanatkan oleh pembukaan dan undang undang dasar melalui ketetapan mpr nomor xi mpr harus dipercepat dan diefektifkan, ketiga, mpr merekomendasikan agar dibentuk beberapa undang undang untuk pencegahan korupsi antara lain undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi lihat huruf ketetapan mpr nomor viii mpr keempat, mpr merekomendasikanlihat ketetapan mpr nomor viii mpr kelima, menurut rekomendasi mpr dalam ketetapan mpr nomor vii mpr bahwa materi muatan undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan memuat materi tentang pencegahan perbuatan perbuatan kolusi dan atau nepotisme, karena materi terakhir ini memiliki substansi yang berbeda dan direkomendasikan oleh mpr untuk dimuat dalam undang undang tersendiri: ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesiaada pokoknya memuat hal hal sebagai berikut: dalam konsideran menimbang" ketetapan mpr nomor i mpr disebutkan antara lain sebagai berikut: bahwa undang undang dasartelah mengakibatkan terjadinya struktur kelembagaan negara yang berlaku negara republik indonesia: bahwa perubahan perubahan tersebut mempengaruhi aturan aturan yang berlaku menurut undang undang dasardalam konsideran mengingat" antara lain disebutkan bahwa ketetapan mpr nomor i mpr dibentuk berdasarkan ketentuan dan dan juncto aturan peralihan, dan aturan tambahan undang undang dasar, cc. ketetapan mpr nomor i mpr antara lain mengatur sebagai berikut: menyebutkan bahwanyatakan tetap berlaku sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut menyebutkan bahwa:tetap berlaku sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut", dari konsideran dan ketentuan ketetapan mpr nomor mpr dapat disimpulkan bahwa ketetapan mpr nomor xi mpr dan ketetapan mpr nomor viii mpr hingga saat permohonan ini diajukan, masih tetap berlaku, bahkan masih tetap berlaku sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan ketetapan tersebut: dari seluruh uraian tentang kewenangan konstitusional pemohon selaku kpop tersebut atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemohon kpop) yang dirumuskan pada angka dan dan serta dan undang undang nomor tahun adalah kewenangan konstitusional pemohon kpop) yang didasarkan pada undang undang dasar yang diberikan kepada pemohon kpop) melalui ketetapan mpr nomor xi mpr dan diperkuat oleh ketetapan mpr nomor viii mpr yang berdasarkan ketetapan mpr nomor i mpr dinyatakan masih tetap berlaku, hak konstitusional para pemohon selaku anggota masyarakat atau selaku perorangan warga negara indonesiaimbul dari ketentuan undang undang dasar. para pemohon selaku anggota masyarakat atau perorangan warga negara indonesia merupakan bagian dari rakyat indonesia keseluruhannya telah diberikan hak hak konstitusional oleh undang undang dasar, dalam pembukaan"perlindungan" dari negara republik indonesia, memperoleh "upaya upaya dari negara untuk terwujudnya keadilan sosial", hidup dalam suasana kedaulatan rakyat" yang berdasarkan pada permusyawaratan perwakilan: hidup dalam suasana masyarakat yang penyelenggara negaranya berbudi pekerti dan bermoral luhur. dalamantara lain sebagai berikut: hidup dalam negara hukum berkedalaman rakyat dan hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat dan negara hurufhuruf f):sesuatu atau tidak berbuat sesuatu hak untuk hidup dalam suasanatahun terhadap undang undang dasar (selanjutnya disebut uud yang diajukan oleh: tongkat, sh. hum, pekerjaan: dosen fakultas hukum universitas muhammadiyah malang umm): jabatan: kepala laboratorium konsultasi dan pelayanan hukum umm, pangkat golongan: lektor ill, alamat rumah: dawuan desa tegal mondo, kecamatan karangploso kabupaten malang jawa timur: somali, sh, mh. pekerjaan: dosen fakultas hukum universitas muhammadiyah malang umm), jabatan: sekretaris laboratorium konsultasi dan pelayanan hukum umm: pangkat golongan: lektor ill: alamat rumah: jalan perum skip tegal mondo, kabupaten malang jawa timur, fuad, sh,ms pekerjaan: dosen fakultas hukum universitas muhammadiyah malang umm), jabatan: staf laboratorium konsultasi dan pelayanan hukum universitas muhammadiyah malang, pangkat golongan: lektor ill, alamat rumah: jl. kelud gang nomor desa pendem kec. junrejo kota batu jawa timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret ketiganya bertindak untuk dan atas nama drs. muhadjir effendy, map, rektor universitas muhammadiyah malang. untuk selanjutnya telah memilih kediaman hukum (domisili) kantor laboratorium konsultasi dan pelayanan hukum kph) umm, alamat jl. raya tlogomas nomor malang jawa timur, telp.: telah memeriksa bukti bukti dan mendengarkan keterangan dari pihak pihak terkait: duduk perkara menimbang, bahwa pemohon dalamaret dan telah registrasi pada tanggal maret jam wib dengan nomor puutahun terhadap uud dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa rumusan tahun tentang advokat menyebut) rupiah : bahwa pada bagian penjelasan tahun pada alinea ketiga bagian umum penjelasan advokat menyebutkan: : bahwa rumusan tahun yang berisi ancaman pidana tersebut sangat diskriminatif dan tidak adil, serta merugikan hak hak konstitusional pemohon,, baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. oleh karena undang undang advokat tidak mengakomodasi realitas empiris mengenai peran. jelasnya undang undang advokat ini hanya mengakui profesi advokat an sich yang memiliki otoritas dalam pelayanan hukum baik dalam dan luar pengadilan: bahwa pada saat sebelum lahirnya tahun laboratorium konsultasi dan pelayanan hukum umm sebagai institusi nir laba (non profit oriented) telah memainkan peran penting dalam advokasi hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. dalam pada itu, legalitas institusi laboratorium konsultasi dan pelayanan hukum kph) umm dalam menjalankan aktivitasnya bidang advokasi hukum didasarkan pada persetujuan kerjasama antara pengadilan tinggi jawa timur dengan universitas muhammadiyah malang mengenai bantuan hukum kep kpt vii1 .j umm ix namun sejak tahun ini lahir, praktis peran advokasi dari laboratorium konsultasi dan pelayanan hukum umm menjadi vacuum. hal ini disebabkan tidak ada institusi yang ditunjuk secara eksplisit oleh undang undang advokat yang memberi legitimasi kepada perguruan tinggi hukum untuk memberikan bantuan hukum khususnya bagi golongan masyarakat yang kurang mampu: bahwa sebagaimana diketahui bersama, selama ini pemohon yang berprofesi sebagai dosen fakultas hukum secara personal dan sekaligus secara struktural sebagai pengelola laboratorium konsultasi dan pelayanan hukum umm telah menjalankan proses pendidikan profesi terhadap mahasiswa fakultas hukum berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi hukum yang antara lain mewajibkan penyelenggara pendidikan tinggi hukum untuk melatih keterampilan hukum mahasiswa melalui kegiatan praktisi hukum atau lebih popular dengan istilah pendidikan hukum klinis, bahwa keberadaan lembaga bantuan hukum perguruan tinggi sebagai laboratorium hukumnya fakultas hukum yang berfungsi untuk melatih praktik kemahiran hukum dan sekaligus berfungsi memberikan pelayanan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu, adalah sangat sesuai dengan surat ma sek tentang ijin praktek bantuan hukum bagi lembaga hukum fakultas sekolah tinggi hukum yang ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi seluruh indonesia, bahwa sebagaimana diketahui, berdasarkan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, pada menyebutkan: perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan vokasi . sementara itu pada menegask . berdasarkan kedua itu, sesungguhnya proses penyelenggaraan pendidikan fakultas hukum umm yang sudah terakreditasi oleh departemen pendidikan nasional dengan status unggul, secara legal dan absah memiliki otoritas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi hukum: bahwa sementara itu dalam rangka mewujudkan tri dharma perguruan tinggi khususnya bidang pengabdian masyarakat sebagai aktualisasi dari undang undang nomor tahun yang berbunyi: perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat , laboratorium konsultasi dan pelayanan hukum umm sejauh ini menerjemahkan amanat tersebut dengan melakukan kegiatan berupa konsultasi, advokasi dan litigasi terhadap berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan keadilan (justitiabelen): bahwa untuk menjalankan profesi harus advokat, tetapi untuk berbicara pengadilan tergantung dari siapa yang memberikan ketentuan hukum acaranya, bukan profesinya. jadi untuk berbicara persidangan terletak atau berpatokan pada hukum acaranya, tetapi untuk melakukan profesi advokat harus seorang advokat sebagaimana ditentukan dalam undang undang advokat, bahwa yang berhak mewakili seseorang pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara tidak disebutkan sebagai seorang advokat tapi khusus seorang kuasa dengan mendapatkan surat kuasa. profesi advokat tunduk pada ketentuan undang undang advokat. yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi), yang diwakili oleh ketuanya suparman, s.h pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa ylbhi itu bukan organisasi profesi dan bukan juga lembaga yang bernaung bawah institusi perguruan tinggi seperti pemohon, melainkan sebuah organisasi non pemerintah atau lsm yang independen yang memiliki core dibidang bantuan hukum: bahwa ylbhi sangat menghargai semangat dari pemohon, karena dalam konteks indonesia sekarang ini secara sosiologis memang acces justice for poor people, akses masyarakat miskin untuk mendapat keadilan itu memang masih sangat terbatas, bahwa berdasarkan pengalaman sebetulnya kita menghadapi dua problem hukum dalam pekerjaan pekerjaan kita. yang pertama latent legal problem, yang kedua adalah manifest legal problem: yang diajukan keberatan oleh pemohon ini adalah yang berkaitan dengan manifest legal problem bukan latent legal problem. karena apa yang dilakukan oleh pemohon dan lbh yang bernaung dibawah institusi perguruan tinggi itu dari referensi yang ada dari laporan konsep penyuluhan dan bantuan hukum yang pernah dilakukan dan banyak dilakukan dalam lokakarya lokakarya lbh bersama beberapa perguruan tinggi sejak tahun an misinya itu lebih kepada latent legal problem, memperkuat posisi posisi rakyat, memberikan pendidikan hukum kepada rakyat dalam rangka hubungannya dengan hak mereka sebagai warga negara. tetapi ketika masuk wilayah manifest legal problem memang membutuhkan satu spesifikasi dan kualifikasi tertentu. menurut ylbhi, undang undang advokat ini mengatur hal hal yang berkaitan manifest legal problem yang berkaitan dengan problem hukum yang sengketanya sudah muncul kepermukaan., baik itu dalam pengadilan maupun luar pengadilan. itu yang menjadi wilayah atau scoop dari undang undang nomor tahun tentang advokat: bahwa kalau dikatakan bersifat diskriminatif, maka yang disebut diskriminatif itu secara sosiologis maupun dari aspek ham diletakkan pada dasar, yaitu pertama diskriminatif itu didasarkan pada etnik, ras, yang kedua pada agama, yang ketiga pada gender, yang empat pada umur. kalau berkait paling tidak pada aspek ini dilarang seseorang untuk menekuni profesi advokat barulah itu disebut bisa diskriminatif. tetapi adalah setiap orang, siapapun, jadi menurut kami kriteria untuk dikatakan diskriminatif itu patut dipertimbangkan: bahwa dalam praktek sehari hari secara empirik apa yang sudah disebutkan oleh pemohon dalam permohonannya, ketika ada problem misalnya institusi perguruan tinggi ada satu lembaga baik swasta maupun negeri yang digugat atau mendapat problem hukum tidak mesti diwakili advokat sepanjang yang mewakili memiliki kaitan secara langsung dengan pihak yang bersengketa, tetapi kalau dia mewakili pihak lain dan orientasinya adalah profit dan dia masuk wilayah manifest legal problem hal hal seperti ini sebenarnya bisa dikenakan bahwa penerapan itu sangat kontekstual, spesifik dan macam macam, tetapi memang itu mengandung problem redaksional karena dia menyebutkan kata seolah olah. asosiasi penasehat hukum dan hak asasi manusia indonesia api) yang diwakili oleh norma sinaga, s.h ketua) dan lombok gultom, s.h sekjen) telah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa api sangat sependapat dengan para pemohon, bahwa undang undang nomor tahun tentang advokat ini sangat ideal dan sangat berorientasi kepada profit. sangat ideal pada saat penegakan hukum itu sudah berjalan dengan baik. dalam kondisi negara seperti sekarang dimana penegakan hukum masih larut marut dan pelanggaran terhadap hak hak rakyat masih berjalan mana mana ini sangat berbahaya. pembelaan terhadap hak hak rakyat itu banyak dilakukan oleh lembaga lembaga bantuan hukum atau lsm atau lembaga lembaga bantuan hukum kampus. daerah mayoritas dilakukan oleh lbh lbh kampus: bahwa secara fakta lbh kampus itu memang sangat minim yang memiliki izin advokat, tapi mereka dibantu oleh sarjana sarjana hukum yang mahir pengetahuan umum tentang hukum. peran mereka disini mereka memberikan suatu pelayanan hukum kepada masyarakat, karena dalam penanganan perkara atau melakukan advokasi terhadap hak hak rakyat kita memakai cara. yang pertama melalui litigasi, yang kedua non litigasi. litigasi itu pasti dilakukan oleh kawan kawan yang mempunyai izin praktek advokat, tapi yang non litigasi itu dilakukan oleh kawan kawan sarjana hukum yang tidak memiliki izin, kami banyak juga dibentuk oleh mahasiswa tingkat akhir. peran mereka sangat penting dalam pembelaan hak hak rakyat namun mereka bisa terbentur dengan adanya ini. karena mereka secara tidak langsung dalam menjalankan tugas tugas non litigasi itu sudah dapat dikatakan menjalankan seolah olah profesi advokat, karena mereka memberikan pelayanan hukum, pendampingan kepolisian, pendampingan dalam pemenuhan hak mereka, pendampingan terhadap komnas ham. kawan kawan yang mempunyai izin profit sangat minim yang mau terlibat untuk itu, apalagi pendampingan lembaga lembaga pemerintah seperti komnas ham, departemen atau dpr, itu sangat minim yang mau ikut serta dan banyak dilakukan oleh kawan kawan sarjana hukum yang mahir akan pengetahuan hukum, bahwa dalam permohonan pemohon sebenarnya persoalannya adalah persoalan legalitas, artinya kalau dulu kawan kawan lbh kampus cukup dengan keputusan pengadilan tinggi, mereka bisa melakukan pelayanan hukum terhadap masyarakat tidak mampu, tapi pada saat sekarang hal itu tidak bisa. persoalan legalitas itu kalau menurut undang undang advokat terdapat dalam organisasi advokat. biro bantuan hukum fakultas hukum unpad bbh fh unpad) yang diwakili oleh eva laeta, s.h dosen unpad dan ketua biro bantuan hukum fh unpad dan dedi goals, s.h, dosen fakultas hukum unpad dan konsultan senior biro bantuan hukum fh unpad, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa bbh fh unpad pernah mengalami satu kasus berkaitan dengan ini karena ketua bbh fh unpad sempat dilaporkan kepada polwiltabes untuk pelanggaran ini, bahwa ketua bbh fh unpad mengalami kurang lebih sampai kali pemeriksaan kepolisian, hanya karena memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam konteks pengabdian masyarakat mengenai kasus perceraian: bahwa kasus tersebut sebetulnya sudah yacht, tetapi kemudian sekitar bulan februari ditulis koran, kemudian dilaporkan kepolisian dan diproses: bahwa pada akhirnya ada keterangan dari pengadilan tinggi yang memberikan izin berdasarkan kerjasama antara unpad dengan pengadilan tinggi, yang mengatakan bahwa masih boleh menggunakan kartu izinnya: bahwa pada saat menangani kasus itu, izinnya masih berlaku sampai juli sedangkan menangani kasus sekitar agustus yang dimulai sejak jadi secara administratif masih boleh menggunakan kartu tersebut: bahwa kemudian kasus tersebut diproses kepolisian dan pada akhirnya pada agustus kasus itu sudah sp3kan, karena menurut pihak kepolisian tidak ada pelanggaran pidana disitu, bahwa yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah seseorang yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, bukan kepada masyarakat mampu dan dia tidak mendapatkan penghasilan atau mendapatkan dari memberikan bantuan hukum itu lalu itu dikategorikan dengan perbuatan pidana yang bisa diancam dengan hukuman tahun dan denda juta, bahwa eksistensi biro bantuan hukum fakultas hukum unpad ini tidak hanya menangani bantuan hukum saja tetap yang masyarakat tidak mampu, tapi juga untuk kepentingan universitas itu sendiri. banyak kasus kasus yang menggugat universitas pajajaran misalnya kasus drop out dimana rektor itu ptun kan, kemudian aset aset unpad diterobos oleh masyarakat, itu selalu diselesaikan melalui peradilan. selain itu juga kasus kasus yang menyangkut karyawan, bahwa tahun akomodatif, tidak menyertakan institusi lain yang punya kepentingan. lembaga konsultasi dan bantuan hukum fh ui lbh ui) yang diwakili oleh ketuanya retno merpati, s.h, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa masih banyak persoalan yang harus diselesaikan dalam undang undang advokat. satu yang jadi fokus pembicaraan ialah dimana kata seolah olah itu akan membuat penafsiran yang bermacam macam, yang akan kena dampak adalah dari perguruan tinggi. jadi dari undang undang advokat pun ini perlu ada beberapa hal yang perlu dibahas kembali, bahwa berkaitan dengan kekecewaan dari organisasi advokat terhadap sarjana hukum yang baru lulus, oleh karena itu perlu pendidikan khusus untuk menjadi advokat yang handal. kemampuan seorang sarjana hukum tidak cukup hanya setelah menjadi sarjana. adalah lebih sempurna kalau sejak mahasiswa pun sudah diperkenalkan bagaimana nantinya kalau mereka menjadi advokat, karena pendidikan setelah sarjana hukum itu hanya berapa tahun, misalnya untuk advokat berapa bulan, sedangkan untuk menjadi sarjana hukum tahun atau tahun atau semester. justru sinilah untuk membuat sarjana yang siap pakai, adanya satu laboratorium yang berupa lembaga bantuan hukum mengacu kepada kurikulum nasional dimana ada mata kuliah mengenai kemahiran, keterampilan dan itu berlaku untuk seluruh indonesia, adanya tri darma perguruan tinggi yang salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat, perlu diperhitungkan juga oleh asosiasi advokat. jangan hanya mengatakan sarjana hukum perlu dididik lagi untuk menjadi advokat yang betul betul bisa memenuhi apa yang dikehendaki oleh masyarakat. justru tingkat pertama, s1, perlu disiapkan syarat minimal untuk mereka bisa maju kesana, bahwa dengan adanya undang undang advokat ini tentu lbh yang juga berfungsi sebagai laboratorium hukum bagi mahasiswa fakultas hukum betul betul terkena dampaknya. lembaga konsultasi dan bantuan hukum fh universitas trisakti lbh fh trisakti) yang diwakili oleh ketuanya sugeng suhartono, s.h pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa secara prinsip sependapat bahwa undang undang advokat itu sebaiknya ditinjau kembali karena bertentangan dengan undang undang dasar terutama dengan bahwa tujuan dibentuknya laboratorium hukum disetiap perguruan tinggi adalah untuk mendekatkan peranan perguruan tinggi dengan masyarakat termasuk dalam fakultas hukum. hal ini sesuai dengan pendapat dari prof. dr. jerman rajagukguk yang mengatakan bahwa fakultas hukum dalam era globalisasi harus mempersiapkan mahasiswanya dengan pendidikan yang cukup. disatu pihak pendidikan hukum harus melahirkan sarjana hukum yang mempunyai keterampilan dalam praktek hukum, disamping itu juga harus mampu menghadapi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat termasuk dengan jalan memberikan bantuan hukum: bahwa jika dikaitkan dengan undang undang tentang sistem pendidikan nasional, undang undang nomor tahun dalam ketentuan butir dan disebutkan bahwa seorang pendidik yang memberikan pendidikan pada mahasiswanya harus mendapatkan perlindungan hukum, agar mahasiswa yang bersangkutan dan pendidikan yang bersangkutan mendapatkan ketenangan dalam menjalankan tugasnya. oleh sebab itu untuk terciptanya suatu sistem pendidikan yang baik bagi fakultas hukum diperlukan adanya keterampilan pada para sarjana hukum yang hanya bisa diperoleh apabila para pendidik dan para mahasiswanya juga dilibatkan dalam proses berbicara. oleh karena itu peranan lembaga lembaga bantuan hukum dalam proses berbicara seharusnya diakomodir dalam menimbang bahwa untuk mempersmpertimbangkan mengenai: kewenangan mahkamah untuk memeriksa permohonan pemohon guo, kedudukan hukum (legal standing) pemohon guo. kewenangan mahkamah menimbang bahwa uud tahun tentang mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut uuk) yang menyatakundang undang yang dimohonkan untuk diuji, cast tahun diundangkan pada tanggal april maka, terlepas dari adanya perbedaan pendapat antara para hakim mengenai uuk, mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan guo.ualifikasi tersebut. menimbang bahwa pemohon adalah rektor universitas muhammadiyah malang yang membawakan laboratorium konsultasi dan pelayanan hukum universitas muhammadiyah malang kph umm), sebuah lembaga nirlaba yang didirikan guna memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya sebagaimana telah disebut dalam duduk perkara yang masing masing adalah sekaligus kepala, sekretaris, dan staf kph umm, menimbang bahwa dalam kualifikasi sebagaimana disebutkan atas pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya tahun cast yang menyata , kerugian mana secara nyata telah dialami para kuasa pemohon yakni dalam wujud ditolaknya kehadiran para kuasa pemohon oleh pihak penyidik kepolisian resort malang pada saat melakukan pendampingan selaku kuasa hukum dari seorang klien karena para kuasa pemohon tidak mampu menunjukkan identitas advokat yang diminta oleh penyidik (vide butir permohonan), menimbang bahwa, dengan demikian, telah ternyata terdapat kepentingan pemohon terhadap berlakunya undang undang guo. pokok perkara menimbang bahwa pemohon mendalilkan tahun sebagai ketentuan yang sangat diskriminatif, tidak adil, serta merugikan hak hak konstitusional pemohon karena, dengan adanya ketentuan dimaksud, pemohon tidak dapat lagi memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. samping itu, ketentuan dimaksud juga telah mengakibatkan pemohon tidak mungkin lagi melaksanakan kegiatan pendidikan hukum klinis guna melatih keterampilan hukum mahasiswa melalui kegiatan praktisi hukum, padahal berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi hukum hal itu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi hukum. tahun telah pula mengakibatkan pemohon tidak mungkin melaksanakan salah satu unsur tri dharma perguruan tinggi, dalam hal ini unsur pengabdian pada masyarakat, yang dalam hubungannya dengan pemohon unsur pengabdian pada masyarakat tersebut dilaksanakan sebagai kegiatan pemberian konsultasi, advokasi, dan litigasi terhadap berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan keadilan. hal tersebut dikarenakan angka dan undang undang guo mensedangkan yang diartikan sebaga, menimbang bahwa uud secara tegas menyatakan indonesia adalah negara hukum yang dengan demikian berarti bahwa hak untuk mendapatkan bantuan (vide lebih jauh mary clement stephen club, many roads justice, hal. namun, peran demikian menjadi tidak mungkin lagi dijalankan oleh kph umm atau lembaga lembaga lain sejenis, sebagaimana telah ternyata dari pengalaman dan keterangan para kuasa pemohon hadapan persidangan tanggal september dan diperkuat oleh keterangan pihak terkait dari lembaga biro bantuan hukum universitas pajajaran yaitu eva laeta, s.h. dan dedi goals, s.h. pada persidangan tanggal september yang menyatakan keduanya telah dididik oleh penyidik dengan sangkaan telah melanggar ketentuan tahun meskipun penyidikan kemudian dihentikan. namun penghentian penyidikan tersebut dilakukan bukan karena alasan yang bersangkutan tidak memenuhi unsur unsur tahun melainkan peristiwa yang dibanggakan tersebut terjadi sebelum berlakunya undang undang guo, menimbang bahwa dalam praktik, rumusan tahun dimaksud bukan hanya mengakibatkan tidak memungkinkan lagi bergeraknya lembaga lembaga sejenis kph umm memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada pihak pihak yang kurang mampu, melainkan ketentuan dalam dimaksud juga dapat mengancam setiap orang yang hanya bermaksud memberikan penjelasan mengenai suatu persoalan hukum, hal mana dikarenakan pengertian advokat sebagaimana dijelaskan dalam angka tahundalam undang undang ini , sehingga seseorang yang memberikan penjelasan tentang suatu persoalan hukum kepada seseorang lainnya dan kemudian sebagai ucapan terima kasih orang yang disebut terdahulu menerima suatu pemberian, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai honorarium oleh pihak yang memberi, dapat dituduh telah melakukan perbuatan bertindak seolah olah sebagai advokat dan karenanya diancam dengan pidana yang sedemikian berat: menimbang bahwa undang undang guo mengancam pidana kepada seseorang yang menjalankan profesi advokat dan bertindak seolah olah sebagai advokat tetapi bukan advokat sebagaimana dimaksud dalam undang undang guo. sedangkan yang dimaksud dengan profesi advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik dalam maupun luar pengadilan sebagaimana disebutkan dalam angka tahun sementara itu pada angka nya dinyatakan bahwa jasa hukum adalah, menimbang bahwa menurutseorang yang memerlukan jasa hukum luar pengadilan pada hakikatnya adalah ingin memperoleh informasi hukum dan dijamin oleh uud adalah menjadi hak seseorang untuk memilih sumber informasi yang dipandangnya tepat dan terpercaya, menimbang bahwa angka undang undang guo membatasi kebebasan seseorang untuk memilih sumber informasi karena seseorang yang melakukan konsultasi hukum luar pengadilan oleh undang undang guo hanya dibenarkan apabila sumber informasi tersebut adalah seorang advokat. jika seseorang bukan advokat memberikan informasi hukum, terhadapnya dapat diancam oleh undang undang guo. pencari informasi akan sangat terbatasi dalam memilih sumber informasi karena yang bukan advokat terhalang untuk memberikan informasi dengan adanya undang undang guo,, menimbang bahwa sebagai undang undang yang mengatur profesi, seharusnyatahun dimaksud dapat menjadifasilitasinya, bukan justru menutupnya (vide barry haber, the rule law, hal. menimbang bahwa jika pun benar maksud perumusan tahun tersebut adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh orang orang yang mengaku aku sebagai advokat, sehingga oleh karenanya ketentuan undang undang guo harus dinyatakan sebagai ketentuan yang berlebihan yang berakibat pada terhalanginya atau setidak tidaknya makin dipersempitnya akses masyarakat terhadap keadilan, yang pada gilirannya dapat menutup pemenuhan hak untuk diadili secara fair (fair trial), terutama mereka yang secara finansial tidak mampu, sehingga kontradiktif dengan gagasan negara hukum yang secara tegas dirumuskan dalam uud menimbang pula bahwa, sebagai perbandingan, akses terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara fair adalah melekat pada ciri negara hukum (rule law), dan karenanya dinilai sebagai hak konstitusional, sudah merupakan communis opinion sebagaimana terlihat antara lain dalam putusan pengadilan inggris dalam kasus lord chancellor with yang antaranya menyatakan, . the right fair trial, which necessity imports the right access the court, near absolute right any which can visage. has been described constitutional right, though the cases not explain what that means (vide helen penick gavin phillips, text, cases materials public law human rights, 2nd edition, hal. menimbang bahwa dengan pertimbangan pertimbangan sebagaimana diuraikan atas, mahkamah berpendapat, tahun bertentangan dengan uud dan karenanya permohonan pemohon guo harus dikabulkan: mengingat dan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. mengadili menyatakan permohonan pemohon dikabulkan:menyatakan, undang undang nomor tahun tentang advokatdissenting opinion) menimbang, bahwa terhadap putusan mahkamah tersebut diatas, hakim konstitusi prof. dr. h.m. lica marzuki, sh, prof. h.a.s. jayabaya, sh, ll.m, dan achmad roestandi, mempunyai pendapat berbeda sebagai berikut: secara tekstual, undang undang nomor tahun tentang advokat berbunyiundang undang nomor tahun merupakan een wet artikel gedeelte dari undang undang advokat, yang secara khusus diperuntukkan mengatur profesi advokat. undang undang advokat adalah undang undang profesi, dalam hal ini undang undang profesi advokat. undang undang nomor tahun dibuat guna melindungi profesi advokat, suatu pengaturan beroepsbescherming bagi advokat. manakala sesemaka hal dimaksud merupakan strafbare sancti (sanksi pidana) yang ditujukan kepada non profesi advokat, atau orang lain (profesi lain) luar advokat heroes. penolakan hakim atau pihak lain terhadap orang lain yang bukan advokat berbicara pengadilan (atau luar pengadilan) tidak dapat dijadikan alasan guna pengujian (apalagi membatalkan) undang undang nomor tahun karena hal dimaksud berpaut dengan salah penerapan undang undang nomor tahun tidak terletak pada substansi normatif yang dimaksud pembuat undang undang. kesalahan penerapan guo terungkap pula dari keterangan dan kesaksian dalam persidangan. memang tempat tempat tertentu, dalam hal ini bandung dan malang, pemberian kuasa kepada lbh perguruan tinggi pernah dipersoalkan oleh polisi atau pengadilan dengan mendasarkan pada guo, tetapi tempat tempat lain pemberian kuasa semacam itu tidak pernah dipersoalkan, artinya tetap berjalan seperti yang dilakukan sebelum guo berlaku. lagipula proses penanganan perkara tersebut baik bandung maupun malang pada akhirnya tidak dilanjutkan. dengan demikian ketentuan undang undang nomor tahun tidak ada kaitannya dengan perlakuan diskriminatif yang didalilkan pemohon sehingga bertentangan dengan dan adapun bunyi adaladangkannjutnya menegaspada menyebutkan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan . ketentuan yang terdapat dalam undang undang nomor tahun jika dibaca sepintas memang seolah olah memberikan perlindungan yang berlebihan kepada advokat. tetapi jika dipahami secara cermat, perlindungan terhadap advokat itu, pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. kerugian yang mungkin diderita oleh masyarakat sebagai akibat ulah dari mereka yang mengaku aku sebagai advokat, dapat berpengaruh lebih luas dan lebih besar daripada akibat yang ditimbulkan oleh penipuan biasa, sehingga wajar saja jika diberikan ancaman pidana khusus selain ancaman pidana umum yang terdapat dalam kuhp. perlindungan itupun tidak berarti menutup pintu bagi perguruan tinggi untuk memberikan pelatihan praktis kepada para mahasiswa fakultas hukum, bahkan pelatihan itu akan berlangsung lebih terarah, lebih realistis dan lebih sejalan dengan guo, jika misalnya dilakukan melalui kerjasama antara perguruan tinggi dengan asosiasi perkumpulan) advokat, sebagaimana yang dilakukan oleh perguruan tinggi dengan rumah sakit dalam rangka pelatihan mahasiswa fakultas kedokteran. adapun dalil pemohon yang menyatakan dengan munculnya ketentuan undang undang nomor tahun telah dipengaruhi oleh ketakutan akan berkurangnya atau sedikitnya lahan rezeki advokat adalah bersifat tendensius dan berburu sangka karena berdasarkan hasil pembahasan rancangan undang undang ruu) advokat dpr ketetapan dpr dan pemerintah) pernyataan pemohon tidak benar. pemohon sebagai anggota civitas academica universitas muhammadiyah malang yang bukan merupakan institusi pemerintah (tidak berstatus pegawai negeri) dapat mendaftarkan diri untuk menjadi advokat asal saja memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun dengan catatan bahwa setiap profesi sudah seharusnya dituntut untuk bekerja secara profesional bidangnya masing masing, termasuk advokat hendaknya bekerja profesional bidangnya, demikian pula tenaga pengajar hendaknya juga profesional dan tidak berdwifungsi. adapun dalil pemohon yang menyatakan undang undang nomor tahun bukan undang undang yang baik karena tidak ada aturan pengecualiannya, tidak tepat, karena tidak selalu harus suatu undang undang mempunyai atau ketentuan pengecualian (escape capsule). oleh karena itu, kami berpendapat dalil yang dikemukakan oleh pemohon bahwa undang undang nomor tahun adalah bertentangan (tegengesteld) dengan uud tidak terbukti. sebagai penutup, izinkanlah kami menutup pendapat berbeda ini dengan mengutip pepatah melayu awak tak pandai menari dikatakan lantai terjangkit dan buruk muka cermin dibelahrabusenin tanggal desember oleh kami prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h, selaku ketua merangkap anggota didampingi oleh prof. mukti fadjar, s.h., m.s., achmad roestandi, s.h., dr. hartono, sh, mcl., soedarsono, s.h., dewa gede laguna, s.h., m.h., dan maruarar siahaan, shkuasa pemohon, pemerintah dan pihak terkaitdewa gede.mh bahwa dengan lahirnya ketentuan tahun itu, maka seluruh aktifitas kph umm yang dipimpin oleh pemohon, tidak memungkinkan lagi untuk dijalankan secara regulaketiga bagian penjelasan tahun bahwa implikasi dari hal demikian ini, pemohon secara psikologis menjadi tidak tenang dan tidak konsentrasi didalam menjalankan profesinya sebagai dosen fakultas hukum umm dan jabatannya sebagai pimpinan kph umm. pada akhirnya beban psikologis ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan proses pendidikan menjadi terganggu dan mengorbankan kepentingan mahasiswa, bahwa salah satu bentuk kerugian riil yang pernah dialami oleh kph umm pada saat melakukan pendampingan kepada klien kepolisian resort malang. kuasa hukum dari kph umm tidak dapat meneruskan pendampingan klien, disebabkan tidak dapatnya kuasa hukum kph menunjukkan identitas advokat yang diminta oleh penyidik. sementara itu izin praktek bantuan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi jawa timur sudah habis masa berlakunya: bahwa pemohon berkeyakinan, rumusan atau materi tahun itu dibuat dalam suasana euphoria reformasi hukum, sehingga melupakan akal sehat (common sense).. sementara itu pemohon juga berkeyakinan munculnya ketentuan. dengan perkataan lain undang undang advokat ini secara sistematis berusaha mereduksi dan menitipkan peran dan eksistensi pihak pihak luar profesi advokat, serta secara transparan dan arogan mewujudkan terjadinya monopoli profesi. sungguh ironis, jika diingat bahwa profesi advokat yang mengklaim dirinya sebagai official nobile dan tidak mengedepankan profit oriented, ternyata telah mengkhianati nilai nilai luhur sikap profesionalisme nya. dan yang lebih menyedihkan, justru korban yang dirugikan oleh ketentuan tahun tidak lain dan tidak bukan adalah lembaga perguruan tinggi hukum yang nota bene telah mengantarkan dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap kaum advokat untuk menjadi sosok profesional melalui proses edukasi hukum selama ini, bahwa sangat jelas diketahui pembuatan tahun secara materiil tidak dapat dikategorikan sebagai produk undang undang yang baik. oleh sebab undang undang advokat ini belum memenuhi sejumlah persyaratan ideal, sebagaimana layaknya sebuah peraturan undang undang yang baik. buktinya didalam tahun tidak mengakomodasi prinsip pengecualian (exception) sebagaimana dianut didalam system hukum manapun (there law without exception). sebagai komparasi dalam sistem perundang undangan nasional yang ada, dapat diambil sebagai contoh konkret dianutnya prinsip pengecualian tersebut, yaitu undang undang nomor tahun tentang hak cipta, terutama dapat dilihat pada dandanselama lebih dari (dua belas) tahun, pemohon merasa dirugikan hak hak konstitusionalnya atas dicantumkannya ketentuan undang undang nomor tahun yang secara tegas sangat diskriminatif dan tidak adil. jelasnya ketentuan tersebut bertentangan dengan isi rumusan dan serta perubahan ke uud adapun bunyi adalahsedangkan padlanjutnya. sedangkan pada menyebutkan: setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan . dalam pada itu menegasasar permohonan pemohon untuk mengajukan uji materiil atas tahun terhadap uud yang telah pemohon uraikan tersebut atas adalah berdasarkan dan serta perubahan ke undang undang dasar negara republik indonesia tahunnomor tahun tentang mahkamah konstitusi,bertentangan dengan uudtidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi laboratorium konsultasi dan pelayanan hukum umm dan atau semua lembaga bantuan hukum perguruan tinggi hukum seluruh indonesia, mohon keadilan yang seadil adilnya,fotokopi surat kuasa khusus rektor umm, drs. muhadjir effendy, map, bukti fotokopi surat keputusan rektor umm nomor .b umm tentang pengangkatan tenaga dosen tetap universitas muhammadiyah malang atas nama somali, sh, bukti fotokopi surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor .iv. c atas nama tongkat, sh, bukti fotokopi surat keputusan rektor umm nomor um x tentang pengangkatan tenaga dosen universitas muhammadiyah malang atas nama ahmad fuad, sh, si, bukti fotokopi surat keputusan rektor umm nomor. sk st viii tentang pengangkatan kepala kph umm atas nama tongkat, sh. hum, bukti fotokopi surat keputusan rektor umm nomor. sk st viii tentang pengangkatan sekretaris kph umm atas nama somali, sh.mh, bukti fotokopi surat dekan fak. hukum umm nomor. e.2e fh umm v kepada fuad usia, sh.m. sebagai koordinator pembela umum kph kph fak. hukum umm, bukti fotokopi statuta universitas muhammadiyah malang tahun bukti fotokopi perpanjangan persetujuan kerjasama antara pengadilan tinggi jawa timur surabaya dengan universitas muhammadiyah malang mengenai bantuan hukum kep kpt vi1 .j umm ix bukti fotokopi surat mahkamah agung nomor: ma sek o34 bukti fotokopi surat kuasa sebagai kuasa hukum dari klien kph fh umm, bukti fotokopi keputusan badan akreditasi nasional perguruan tinggi departemen pendidikan nasional republik indonesia nomor: ban pt ak vii si x tentang hasil dan peringkat akreditasi program studi untuk program sarjana perguruan tinggi: bukti fotokopi undang undang dasar republik indonesia bukti fotokopi tahun tentang advokahak cipta: bukti surat tanggal oktober nomor ibb dari ikatan biro bantuan ibb) perguruan tinggi malang perihal ijin praktik instruktur kemahiran hukum bkb bbh perguruan tinggi malang: bukti kesepakatan dan tuntutan bersama bkb bbh perguruan tinggi se malang, bukti fotokopi artikel tersandung seolah olah' dari majalah tempo edisi septemberprof. dr. abdul gani abdullah, s.h direktur jenderal perundangan undangan yang mewakili menteri kehakiman dan ham r.i selaku kuasa dengan hak substitusi dari presiden r.i, yang pokoknya sebagai berikut: bahwa pada surat permohonannya, pemohon yang menyatakan rumusan tahun yang berisi ancaman pidana tersebut sangat diskriminatif dan tidak adil serta merugikan hak hak konstitusional pemohon, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi, oleh karena undang undang advokat, jelasnya undang undang advokat ini hanya mengakui profesi advokat sich yang mewakili otoritas dalam pelayanan hukum baik dalam dan luar pengadilan, bahwa dengan lahirnya tahun itu maka seluruh aktivitas lpm umm yang dipimpin oleh pemohon, tidak memungkinkan lagi dijalankan secara reguletiga bagian penjelasan tahun cc. bahwa pemohon berkeyakinan rumusan atau materi tahun itu buat dalam suasana euphoria reformasi hukum, sehingga melupakan akal sehat (common sense),: sementara itu pemohon juga berkeyakinan munculnya ketentuan undang undang nomor:(dua belas) tahun: pemohon merasa dirugikan hak hak konstitusionalnya atas dicantumkannya ketentuan tahun secara tegas sangat diskriminatif dan tidak adil, jelasnya ketentuan tersebut bertentangan dengan isi rumusan dan serta perubahan uud pemerintah tidak sependapat dengan argumen argumen pemohon dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa sesuai dengan ketentuan tahun menyebutkan bahw: dari ketentuan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dapat dipenuhi agar orang dapat dipidana, yakni: dengan sengaja: menjalankan pekerjaan profesi advokat, bertindak seolah olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat. ketentuan atas hanya ditujukan kepada orang mengaku aku atau berpura pura sebagai advokat atau profesi advokat, padahal pelaku yang bersangkutan bukan advokat, dengan demikian pemerintah dapat menjelaskan bahwa titik berat tahun adalah mengenai larangan bagi orang yang mengaku aku sebagai advokat sedangkan profesi sebenarnya bukanlah advokat seperti yang diatur oleh undang undang ini sehingga pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi advokat, maka bukan lagi berkedudukan sebagaimana yang dilarang oleh tersebut, yang dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan larangan bagi aktivitas yang dilakukan oleh pemohon dalam laboratorium konsultasi dan pelayanan hukum universitas muhammadiyah malang, yang dikhawatirkan oleh pemohon, cc. berkaitan dengan itu pemerintah dapat menjelaskan pula bahwa ketentuan tahun tidak ada kaitannya pemberian bantuan hukum murah oleh karena hal tersebut diatur secara tersendiri pada tahun yang mengatur tentang bantuan hukum cuma cuma yang diwajibkan kepada advokat kepada pencari keadilan yang tidak mampu, sedangkan persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma cuma akan atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. sehingga argumen pemohon adalah tidak beralasan yang menganggap undang undang ini, secara murah. selain dari pada itu pemerintah berpendapat bahwa mengenai seluk beluk yang mengatur perguruan tinggi sudah ada ketentuannya secara tersendiri yaitu undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional: dengan demikian pemerintah dapat menjelaskan bahwa segala argumen dan fakta selebihnya yang diajukan oleh pemohon tidak perlu ditanggapi satu persatu karena apa yang disampaikan pemohon tidak ada relevansinya dan tidak membuktikan adanya pelanggaran hak hak konstitusional pemohon, berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas, pemerintah berpendapat bahwa tahun tentang advokat tidak bertentangan dengan uud dan tidak melanggar hak hak konstitusional pemohon. kesimpulan:tahun tentang advokat terhadap uud dapat memberikan putusan sebagai berikut: menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai legal standingtahun tentang advokat tidak bertentangan dengan uud menyatakan bahwa tahun tentang advokat tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku seluruh wilayah indonesia. menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat r.i, telah menyampaikan pula keterangan tertulisnya yang disampaikan melalui kepaniteraan mahkamah pada hari selasa tanggal september yang pada pokoknyauud bahwa berdasarktahun tentang advokatcc. bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara indonesia, yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (setidak tidaknya pemohon berdasarkan surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan a2.1iv. c jo. surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan kop. vii c. yang menjabat sebagai staf laboratorium dan konsultasi hukum universitas muhammadiyah malang, karenanya adalah patut dan layak secara hukum agar pemohon mengacutuk mengajukan pengujian undang undang tahun terhadap uud syarat formalitas permohonan: bahwa permohonan pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang hak hak konstitusional yang dilanggar sebagaimana dimaksud dalam huruf nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, bahwa permohonan pemohon mengenai yang mengatakan bahwa undang undang tahun adalah bukan hak konstitusional yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud dalam undang undang tahun tentang mahkamah konstitusi. berdasarkan uraian atas permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam nomor tahun karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, mengenai pokok materi permohonan: bahwa tahun tentang advokat menyatakan, bahwa ketentuan tahun merupakan konsekuensi dari rumusan nomor tahun yangcc. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara: berusia sekurang kurangnya (dua puluh) lima tahun, magang sekurang kurangnya (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat,dan tahun merupakan persyaratan yang lazim dan perlu bagi setiap profesi, baik berdasarkan keahlian dan keterampilan, maupun untuk pertimbangan kepastian dan perlindungan kepentingan masyarakat, serta kepentingan negara dalam kaitannya dengan ketentuan larangan jabatan rangkap atau bagi pejabat negara dan pegawai negeri sipil: bahwa persyaratan untuk angkat menjadi advokat, tidak berarti bertentangan atau tidak dapat dimaknai bertentangan dengan isi rumusan dan 28d uud karena persyaratan tersebut tidak lain dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan bahwa (pelaksanaan) hak asasi manusia tidak berarti tanpa pembatasan atau pengaturan, tetapi harus memperhatiyang tertuang uud bahwa undang undang tahun mengatur profesi advokat, bukan mengatur kegiatan lembaga laboratorium konsultasi dan pelayanan hukum, oleh karena itu ketentuan tahun tidak dapat dimaknai membatasi apalagi melarang kegiatan pendidikan dan upaya mencerdaskan bangsa yang dilakukan oleh lembaga tersebut setiap fakultas hukum universitas atau lembaga lembaga sejenis lainnya. berdasarkan hal hal tersebut atas kami berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tahun bertentangan dengan dan 28d uud tidak beralasan, karena itu permohonan harus dinyatakan ditolak: menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti bukti, mendengarkan keterangan pemohon, pemerintah dan dpr sebagaimana tersebut atas mahkamah juga memandang perlu untuk mendengar keterangan dari pihak pihak terkait baik dari organisasi advokat maupun dari lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dan non perguruan tinggi yaitu: komite kerja advokat indonesia yang diwakili oleh dr. teguh samudera, s.h, mh, hari contoh, dan hasanuddin nasution, s.h. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa sangat tidak benar dalih yang menyatakan rumusan tahun tentang advokat sangat diskriminatif dan tidak adil serta merugikan hak hak konstitusional pemohon. karena undang undang advokat lahir dan ada semata mata untuk menggantikan peraturan perundang undangan yang diskriminatif dan yang tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan kita yang berlaku. juga undang undang advokat itu lahirsebagai pemenuhan amanat undang undang nomor tahun jo. tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, bahwa undang undang advokat lahir untuk mengatur berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat, termasuk berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat, khususnya dalam peranannya menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip prinsip negara hukum pada umumnya. oleh karena itu tidaklah relevan apabila kepentingan pemohon yang tidak berprofesi sebagai advokat, akan tetapi berprofesi sebagai dosen, beranggapan dan menundukkan diri pada undang undang advokat sehingga berpendapat rumusan diskriminatif tidak adil serta merugikan hak hak konstitusional pemohon: bahwa oleh karena namanya saja undang undang advokat, maka tentu saja didalamnya mengatur tentang advokat dan tidak mungkin berisi aturan aturan yang mengatur tentang peran perguruan tinggi atau perguruan tinggi hukum, lembaga lembaga yang berada atau bernaung dibawah perguruan tinggi maupun dosen fakultas hukum. hal hal yang menyangkut perguruan tinggi berikut dengan segala kelengkapan, sarana dan prasarananya termasuk tetapi tidak terbatas pada perannya dalam melaksanakan triwarna perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, adalah telah dengan jelas diatur didalam undang undang sisdiknas yang menjabarkan dalam kurikulum. dan iapun ada mata kuliah tentang keterampilan hukum ataupun kegiatan praktisi hukum hal tersebut hanyalah semata mata dalam wujud pembelajaran tentang implementasi ketentuan ketentuan hukum formil atau hukum acara, jadi tidak harus atau tidak wajib melakukan atau menjalankan kegiatan yang merupakan ruang lingkup tugas pengabdian profesi advokat: bahwa hal hal yang telah dilakukan pemohon dengan melakukan kegiatan yang seolah olah seperti profesi advokat sebelum adanya undang undang advokat, yang apabila dicermati berdasarkan penjelasan umum undang undang advokat, dapat dikategorikan dan dianggap sebagai ketentuan yang diskriminatif, karena perguruan tinggi kewenangannya adalah menyelenggarakan program pendidikan tertentu dalam hal ini termasuk profesi hukum akan tetapi sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur oleh undang undang. namun demikian perguruan tinggi apalagi seperti pemohon tidaklah berwenang menyelenggarakan pendidikan tertentu misalnya profesi hakim, profesi jaksa maupun profesi penyidik, juga profesi advokat. karena undang undangnya telah mengatur secara tersendiri secara khusus. demikian pula kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh pemohon adalah tidak ada hubungannya atau tidak ada relevansinya dengan rumusan undang undang advokat, maka tidak terjadi rumusan tersebut diskriminatif karena pengabdian masyarakat sebagai perwujudan triwarna perguruan tinggi adalah kewajiban pemohon dan tidak ada hubungannya dengan profesi advokat dan itu merupakan kewajiban profesi pemohon sebagai dosen perguruan tinggi: bahwa sudah tepat tindakan pemohon yang berprofesi sebagai dosen bukan sebagai advokat dilarang apabila melakukan tugas pengabdian advokat didalam masyarakat karena, apabila hal itu dilakukan berpotensi akan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, hilangnya tertib hukum dan berpotensial dapat merugikan mencari keadilan serta tidak kokohnya penegakan hukum: bahwa rumusan adalah merupakan ketentuan universal yang dianut dan menjadi materi dari suatu undang undang profesi, karena suatu pekerjaan atau tindakan profesional tentu tidak dapat dilakukan oleh bukan profesi. kalau dilakukan oleh bukan profesi nantinya akan dapat berpotensi merugikan kepentingan masyarakat mencari keadilan. sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa profesi dokter tidak dapat dilakukan oleh orang yang bukan dokter demikian pula untuk profesi profesi lainnya misalnya penegak hukum, jaksa, hakim, polisi tidak bisa dilakukan oleh yang bukan hakim, yang bukan jaksa yang bukan polisi, bahwa sebagaimana ditentukan dalam konsideran menimbang undang undang advokat, profesi advokat itu diperlukan semata mata untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, yang adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua mencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan ham yaitu supaya kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar. advokat sebagai profesi bebas mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan lindungi oleh undang undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. jadi jelas sudah majelis yang mulia bahwa undang undang advokat tidak menjamin dan tidak melindungi profesi dosen, maka pemohon tidaklah mungkin dapat dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai termasuk penegak hukum yang berprofesi advokat. kesimpulannya bahwa berdasarkan hal hal yang telah kami uraikan maka permohonan pemohon sudah sepatutnya dikesampingkan karena relevan dan nyatanya rumusan tahun tentang advokat tidak bertentangan dengan undang undang dasar khususnya dan dan undang undang dasar, bahwa tahun itu mengatur tentang profesi advokat, bahwa jika dibaca secara seksama, itu bukan perlindungan terhadap advokat tetapi perlindungan terhadap masyarakat pencari keadilan dari orang orang yang sesungguhnya bukan advokat, bahwa profesi advokat dapat dianalogikan dengan dokter. apabila ada orang yang berpraktik sebagai dokter atau seolah olah sebagai dokter adalah pantas jika ada ancaman pidana terhadap orang itu, bahwa tidak ada diskriminasi karena siapapun boleh memasuki profesi advokat sepanjang dia memenuhi ketentuan ketentuan yang diatur dalam undang undang advokat, bahwa merekapun orang yang mau berprofesi sebagai advokat harus mengikuti persyaratan persyaratan tertentu bahkan tidak mustahil sampai mungkin kali ikut ujian, baru bisa lolos menjadi advokat: bahwa jika berbicara tentang pengabdian kepada masyarakat, fungsi lbh yang ada dalam universitas muhammadiyah sesungguhnya bisa tetap dijalankan dengan misalnya bekerjasama dengan organisasi advokat, karena dalam undang undang advokat juga ada tentang bantuan hukum cuma cuma, bahwa jika dianalogikan dengan profesi dokter maka resiko malapraktik karena perlindungan untuk melindungi pencari keadilan adalah sangat besar sekali. karena walaupun latar belakang pendidikan sama sama sarjana hukum, untuk berprofesi sebagai advokat tidak semudah seperti pendapat orang, karena sarjana hukum hanya mempelajari tentang teori teori. sedangkan bagaimana mengimplementasikan teori teori itu apalagi sebelum ada pengalaman, sebelum mengikuti pendidikan khusus untuk profesi advokat sangat berpotensi untuk merugikan kepentingan pencari keadilan, bahwa profesi advokat membutuhkan skill tertentu oleh karena itu dalam undang undang advokat juga sudah diatur, misalnya selain dia lulusan perguruan tinggi hukum dia juga harus mengikuti kursus yang sekarang ini sedang didesain untuk litigasi maupun non litigasi. juga harus ada proses magang selama tahun. karena akibat mal praktek yang dilakukan oleh seorang advokat akibat tidak menguasai profesinya dapat menyebabkan kerugian pada pencari keadilan: bahwa yang dimaksud kata seolah olah adalah kalau orang itu bukan advokat tetapi mengaku dirinya advokat. untuk pengakuan dan perbuatan itu didasari dengan unsur kesengajaan. harus mengaku bahwa saya advokat . kalau dia tidak mengatakan sebagai advokat tidak memenuhi unsur kesengajaan, sebagaimana ajaran dari joker, bahwa dari sisi pidana khusus tidak cukup hanya dikaitkan dengan butir tapi juga harus dikaitkan dengan butir dan butir karena disini advokat adalah mendapatkan honorarium: |
putusan perkara nomor: puu i1il. pemohon perkara nomor: puu iii karunia candra purnama, swasta, beralamat jl. pengadilan rt. rw. jakarta selatan, il. pemohon perkara nomor: puu iselanjutnya disebut sebagai, sandy halim, s.h, marselina simatupang, s.h, find mayang sari, s.h, nur asia, s.h, shilviana, s.h, sony wicaksono, s.h.,llm, lili biarawati, s.h, rent h.gultom, s.h, title erina yunus, s.h., m.m., muhammad as'ary, s.h.telah membaca surat permohonan para pemohon: telah mendengar keterangan para pemohon, telah memeriksa bukti bukti, telah mendengar keterangan para saksi dan ahli, telah mendengar keterangan pemerintah: telah membaca keterangan tertulis pemerintah, dan dewan perwakilan rakyat indonesia: duduk perkara perkara nomor: puu ii0uo bahwa pemohon adalahindonesia, sebagaimana ternyata dari anggaran dasar pemohon yang telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain dengan akta nomor tanggal pebruari dan akta nomor tanggal juni keduanya dibuat hadapan bambang wieku, sarjana hukum, notaris jakarta bukti p 1a dan bukti p 1b): bahwa sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat pks) bidang perlindungan dan pemberdayaan konsumen asuransi, bentuk kelembagaan pemohon adalah yayasan berstatus badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalamangka undang undang nomor tahun tentang yayasan mengatur sebagai berikut, yang tidak mempunyai anggota. ( bukti undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang yayasan, mengatur sebagai berikut: pada saat undang undang ini mulai berlaku,. bukti bahwa akta anggaran dasar pemohon nomor tanggal pebruari yang dibuat dihadapan bambang wieku, sarjana hukumnot hkm .pn.jak.sel tanggal maret vide bukti p 1a). demikian pula dengan akta nomor tanggal juni yang dibuat dihadapan bambang wieku, sha.dll hkm .pn.jak.sel tanggal november vide bukti p 1b), bahwa selanjutnya pemohon telah memperoleh ijin untuk menjalankan kegiatan bidang perlindungan dan pemberdayaan konsumen asuransi berdasarkan tanda daftar lembaga perlindungan konsumen talk) dengan nomor yang dikeluarkan oleh dinas perindustrian dan perdagangan pemerintah propinsi daerah khusus ibukota jakarta. bukti bahwa berdasarkan uraian pada butir dan atas, maksebagaimana yang dimaksud dalam angkatelah mencabut, membatasi dan menghilangkan hak konstitusional konsumen asuransi untuk mendaftardan oleh karenanya pemohon merasa hak hak konsumen asuransidemikian permohonan pemeriksaan pengujian materiil judicial review) atas undang undangberupa fotokopi sebagai berikut: bukti p 1a akta tanggal februari yang dibuat dihadapan bambang wieku, s.h., notaris jakarta, bukti p 1b akta tanggal juni yang dibuat hadapan bambang wieku, s.h., notaris jakarta, bukti tanda terima pemberitahuan keberadaan organisasi dengan nomor inventaris x1 bukti tanda daftar lembaga perlindungan konsumen talk) dengan nomor: bukti tabel pengaduan asuransi pada yokai periode november sampai dengan november bukti putusan pdt.g pn.jkt.pst tanggal november bukti kumpulan berita media massyayasan, bukti undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang yayasan: bukti undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen: bukti, bukti penolakan pendaftaran permohonan pailit yang diajukan oleh ny. cuti supriyadi selaku konsumen asuransi terhadap asuransi jiwa buana putra pengadilan niaga jakarta pusat tanggal januari bukti undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian:kamis tanggal januari jam wib serta perbaikan permohonan bertanggal pebruari yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi indonesia pada hari senin, tanggal januari jam wib dengan nomor register: puu 1nomoryang mempunyai utang kepada pemohon. namun demikian pada tanggal januari hak konstitusional pemohon tersebut telah ditolak oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusatbukti bahwa dengan demikian pemohon menganggap haknya untuk mengajukan permohonan pernyataan pailitrnyataan pailit buktindaftaran permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon terhadap pt. prudential life assurancekewenanganlangsung kepada lembaga yudikatif (access justice), bahwa disamping itu dengan diberikannya kewenangan secara limitation hanyadengan diberikannya kewenangan eksklusif hanyapada prinsipnya tiap tiap orang yang merasa hak haknya dilanggar dirugikan termasuk pemohon bukti undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman mengatur sebagai berikutpada pengadilan negeri jakarta pusat seperti yang dialami oleh pemohon (vide butir:dengan demikian jelberarti telah mencabut, membatasi dan menghilangkan hak konstitusional pemohonnya pemohon sebagai warga negara indonesia merasa hak haknyagusebagai berikut: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama karunia chandra purnama: bukti fotokopi permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon terhadap pt. prudential life assurance tanggal januarihakimbukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman,jum'at tanggal januari jam wib serta perbaikan permohonan tertanggal pebruari jam wib yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi indonesia pada hari kamis, tanggal pebruari dengan nomor register: puu iterhadap perusahaan asuransi yang mempunyai utang kepada pemohon. namun hak konstitusional pemohon tersebut telah ditolak olehsebagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor pailit pn. niaga. smg., tanggal november halaman paragraf s d sebagai berikut: menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan tahun permohonan ini harus diperiksa berdasarkan tahun maka oleh karena memohon adalah perseroan terbatas yang bergerak dibidang asuransi, maka berdasarkan tahun yang menyatakan bahwa dalam hal debitur adalahdibidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan, menimbang, bahwa oleh karena ternyata berdasarkan tahun perusahaan asuransi permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan, maka dengan sendirinya pemohon bukan pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit kepada memohon: menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak dapat bertindak sebagai pihak pemohon yang mengajukan permohonan pailit terhadap memohon, maka permohonan pemohon haruslah tolak:.( bukti bahwa dengan demikian berdasarkan putusan tersebut atas, mak khususnya pt. prudential life assurance menjadi hilang dan hilangnya hak konstitusional pemohon tersebut tidak hanya berdasarkan pada undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu) tetapi juga oleh undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu) sekiranya pendaftaran permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pemohon setelah berlakunya undang undangbahwa eksistensi pemohon sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat pks) telah memenuhi semua persyaratandan huruf undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen, yang mengatur sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen:: memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya, cc. bekerjaukti peraturan pemerintah nomor tahun tentang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat pemerintah mengakui pks yang memenuhi syarat sebagai berikut:buktivide butir s d dan pemohon telah terdaftar pada departemen dalam negeri republik indonesia berdasarkan tanda terima pemberitahuan keberadaan organisasi dengan nomor inventaris x1 bukti nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu)sudahhilang dan atau pemohon menjadi tidak memiliki hak serta kewenangan lagi untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu),ila.rmohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon terhadap pt. prudential life assurance oleh majelis hakim. i.bkepada lembaga yudikatif (access justice), demikian pula hak untuk mendapatkan proses peradilan yang mandiri dari campur tangan lembaga eksekutif sebagaimana dimaksud dalam.dst nya. bahwyang telah diberikan kepada menteri keuangan atau pihak pemerintah eksekutif) tersebut juga telah menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan hukum dan upaya penciptaan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang berada tangan mahkamah agung dan pengadilan pengadilan bawahnya serta mahkamah konstitusi. hal ini disebabkan, padahal tidak ada kriteria yang jelas kapan menteri keuangan harus memohonkan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu) terhadap suatu perusahaan asuransi, bahwa samping itu, seandainya hanya menteri keuangan yang diberikannya kewenangan eksklusifdana nasabah konsumen asuransi yang belum dikembalikan,,dikalahkan oleh menteri keuangan disamping juga bertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahu. icketentuan universal mengenai hak asasi manusia: bahwa sudah menjadi hak asasi manusia bagi setiap orang warga negara untuk mendapat pengakuan, perlindungan dan perlakuan yang sama hadapan hukum, termasuk dalam hal mengajukan upaya hukum depan pengadilan. demikian pula pemohon berhak untuk mengajukan upaya hukum dengant. prudential life assurance selaku perusahaan asuransi. bahwa pencabutan, pembatasan dan penghilanganpula oleh negara republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam: sila ke pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, khususnya mengenai persamaan hak setiap orang hadapan huku,tiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama hadapan hukum cc. dan undang undang tahun tentang hak asasi manusia, khususnya mengenai hak asasi untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama, dan universal declaration human rights dan sebagaimana tertutup berikut inieveryone has the rights effective remedy the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him constitution lawketentuan ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berlaku secara universal dawajibkan panitera pada pengadilan niaga yang berada seluruh wilayah negara republik indonesia untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit dan menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu) yang diajukan oleh institusi lain selain oleh menteri keuangan nyata nyata bertentangan denganengan demikinyebabkan kewenangan hakim dalam ruang lingkup judicial, demiki pemohon iii menyampaikan bukti bukti sebagai berikut: bukti fotokopi kartu tanda penduduk nomor atas nama sihaharyati, bukti fotokopi putusan pailit pn. niaga. smg. tanggal novembermenimbang, bahwa pada persidangan tanggal maret telah dengar keterangan dari pihak pemerintah, dan telah pula memberi keterangan secara tertulis terhadap perkara nomor puu nomor puu dan nomor puu ii1 sebagai berikut: keterangan pemerintah terhadapkhususnya terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun disajikan seperti bawah ini: latar belakang pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun: sebagai pengemban amanat rakyat, presidemi terwujudnya sistem hukum nasional yang antara lain dilakukan melalui: salah satu produk hukum untukyang diperlukan pada saat ini, guna menunjang pembangunan perekonomian nasional, adalah peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang: pada tanggal april pemerintah menetapd juncto staatsbldibidang perekonomian khususnya untuk penyelesaian utang piutang: dengan semakin pesatnya perkembangan dibidang perekonomian dan perdagangan, diperlukan adanya suatu pengaturan tentang kepailitan dengan cakupan lebih luas. hal ini dikarenakan adanya perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sedangkan ketentuan yang berlaku sebelumnyatulis undang undang nomor tahun tentang kepailitan), dinilai sudah tidak sesuai lagi, maka dibentuk suatu peraturan perundang undangan tentuntuk:,, usaha asuransi usaha asuransi merupakan salah satu jenis usahahidupnya seseorang yang dipertanggungkan (vide dan undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian)::(atau less knowledgebase),i ini diperlukan mengingat dana masyarakat yang dikelola dan dikuasai oleh perusahaan jasa keuangan jauh lebih besar dibandingkan dana (ekuitas), pengelolaan perusahaan asuransi meliputi beberapa aspek yaitu aspek aspek kelembagaan, kesehatan keuangan dan penyelenggaraan usaha.untuk itu,, dalam aspek kelembagaan, salah satudapat memastikan adanya direksi yang bertanggung jawab dalam mengelola aset perusahaan (yang notabene adalah dana masyarakat tertanggung) dengan usaha, regulator perlu memastikan adanya praktek usaha yang sehat, dalam melakukan pengawasan perusah: hukum kepailitan dalam usaha perasuransian dengan telah ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian, maka usaha perasuransian telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan sekaligus menjadi salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat dengan cara menerima pengalihan berbagai risiko yang dihadapi anggota masyarakat (tertanggung): penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian yang dilakukan secara sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah dan mekanisme yang lazim berlaku dalam penyelenggaraan usaha perasuransian pada umumnya memungkinkan dicapainya perlindungan yang diinginkan oleh konsumen. lebih daripada kedua tujuan tersebut, penyelenggaraan usaha yang melindungi kepentingan masyarakat pemegang polis (yang merupakan pemilik sebagian besar dana perusahaan asuransi) terbukti merupakan hal utama yang menyebabkan usaha perasuransian yang berkelanjutan: kedudukan menteri keuangan selaku pembina dan pengawas usaha perasuransian diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian. selaku pembina dan pengawas usaha perasuransian, menteri keuangan mempunyai beberapa kewenangan atas usaha perasuransian, yang salah satu kewenangan tersebut adalah dapat mempailitkan suatu perusahaan asuransi. hal tersebut diatur secara tegas dalam undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian yang menyatakan" kewenangan menteri keuangan tersebut atas selain bertujuan agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional juga untuk mencegah berlangsungnya kegiatan tidak sehat dari suatu perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya, sehingga kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas terhadap masyarakat dapat dihindarkan. hal tersebut sesuai dengan penjelasan undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian yang menyatakan: apabila suatu perusahaan asuransi telah dicabut izin usahanya, maka kekayaan perusahaan asuransi:": dengan mempertimbangkan karakteristik usaha asuransi sebagaimana digambarkan atas maka pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi sudah seharusnya hanya dapat dilakukan melalui menteri keuangan sebagai pembina dan pengawas usaha perasuransian berdasarkan undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian. kewenangan pengajuan permohonan pailit yang dimiliki menteri keuangan tidak mengurangi kewenangan pengadilan niaga sebagaimana diaturan tidak merupakan sesuatu kewenangan yang bersifat eksklusif karena kewenangan tersebut juga telah diberikan kepada bank indonesia untuk industri perbankan dan bapepam untuk industri pasar modal: patut juga diwaspadai apabila pengajuan permohonan pailit yang tidak terlebih dahulu melibatkan peran regulator dapat menyebabkan upaya pemallitan terhadap perusahaan asuransi dipergunakan sebagai sarana untuk posisi tawar bagi tertanggung dalam "memaksakan" suatu klaim yang belum diakui atau sudah ditolak perusahaan asuransi agar menjadi layak bayar, selain itu, pemilihan terhadap perusahaan asuransi yang diajukan oleh satu dua "kreditor" yang tidak melibatkan regulator dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang polis secara keseluruhan, karena pemegang polis (tertanggung) lainnya tidak memperoleh jaminan atas sebagian risiko yang telah dialihkan kepada perusahaan asuransi dimaksud. dengan kata lain, permohonan kepailitan yang semata mata hanya didasarkan kepada kepentingan satu dua kreditor tanpa melibatkan adanya peran regulator dapat mengancam kelangsungan usaha perusahaan asuransi yang lain dan lembaga keuangan pada umumnybahwa pemohon telah terdaftar pada pemerintah propinsi daerah khusus ibukota jakartabukti bahwa pemohon sebagaitelah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan berdirinya lembaga pemohon sebagaimana diatur dalam dan akta anggaran dasar pemohon akta nomor tanggal pebruari (vide bukti yang dengan tegas menyatakan maksud dan tujuan berdirinya pemohon adalah sebagai berikut: akta nomor tanggal pebruari mengatur sebagai berikut:. akta nomor tanggal pebruari mengatur sebagai berikut: untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka yayasan mengadakan atau melakukan usaha usaha antara lain sebagai berikut: menampung keluhan dan atau informasi dari konsumen asuransi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. keluhan informasi tersebut akan disimpan dalam bentuk data record pihak yayasan, memberikan informasi dan penerangan kepada masyarakat tentang asuransi dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian masyarakat mengenai asuransi: cc. memberikan bantuan mengenai permasalahan asuransi kepada pihak pihak yang membutuhkan menurut permintaan, membantu menyelesaikan perselisihan asuransi antara konsumen asuransi, perusahaan asuransi, broker asuransi dan atau pihak pihak terkait lainnya baik melalui jalur konsultasi, mediasi, arbitrase, litigasi maupun jalur penyelesaian lainnya, melakukan semua usaha dan atau tindakan yang dianggap baik dan perlu dalam melindungi kepentingan konsumen asuransi pada khususnya dan atau kepentingan umum pada umumnya baik melalui jalur penerangan melalui media massa, konsultasi, mediasi, arbitrase, litigasi maupun jalur lainnya sesuai ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku. bahwa pemohon sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat pks) sesuai dengan anggaran dasarnya telah melaksanakan berbagai kegiatan bidang perlindungan dan pemberdayaan konsumen asuransi yaitu dari kurun waktu november s d november telah memberikan dan atau melayani pengaduan yang disampaikan oleh konsumen asuransi dalam bentuk: konsultasi terhadap pengaduan: mediasi terhadap pengaduan, litigasi terhadap pengaduan bukti bahwa berdasarkan uraian pada butir s d atas, maka pemohon adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat pks) yang telah memenuhi syarat: bahwa samping itu pemohon juga merupakanmempunyai hak gugat legal standing) mewakili kepentingan konsumen asuransi indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam huruf undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen, lembaga negara,konstitusionalnya dirugikan. lebih lanjut dalam. untuk para pemohon yang mengatasnamakan sebagai badan hukum privat, perlu dipertanyakan dan dibuktikan terlebih dahulu apakah yayasan lembaga konsumen asuransi indonesia yokai) yang menyatakan diri sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat pks) telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum privat untuk mewakili masyarakat asuransi pada umumnya: selain itu, berdasarkan hasil pengecekan direktorat jenderal administrasi hukum umum departemen hukum dan hak asasi manusia, ternyata berdasarkan surat keterangan direktur jenderal administrasi hukum umum departemen hukum dan hak asasi manusia tertanggal maret bahwk asasi manusia: hal ini sangat perlu dipertanyakan mengapa yokai belum didaftarkan untuk mendapatkan pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia bukti pmt pengecekan terhadap daftar organisasi kemasyarakatan lembaga swadaya masyarakat) pada direktorat jenderal kesatuan bangsa dan politik departemen dalam negeri diperoleh data bahwa yayasan lembaga konsumen asuransi indonesia terdaftar dengan nomor urut bukti pmt dengan fakta tersebut perlu dipertanyakan nomenklatur yayasan lembaga konsumen asuransi indonesia. apakah kata yayasan bermakna sebagai suatu badan hukum yang berbentuk yayasan atau hanya penamaan terhadap suatu lembaga swadaya masyarakat hal tersebut penting diteliti karena apabila kata yayasan merupakan suatu badan hukum yang berbentuk yayasan, maka yokai seharusnya mendaftarkan diri sebagai badan hukum yayasan sesuai undang undang nomor tahun tentang perubahan undang undang nomor tahun tentang yayasanmaka hal ini perlu dipertanyakan siapa yang sebenarnya dirugikan? apakah yokai itu sendiri, para pengurusnya, atau masyarakat konsumen asuransi? selain itu, hak hak konstitusional yang mana yang, karena para pemohon tidak secara tegas menjelaskan hak konstitusional siapa yang dirugikan? pertanyaan serupa juga berlaku bagi para pemohon perseorangan: dalam kaitan itu pemerintah memohon kepada yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi mempertanyakan kedudukan para pemohon karunia candra purnama dan suharyanti) yang diwakili oleh tim kuasa hukum yang sama dengan tim kuasa hukum yang mewakili yokai. karena kedua pemohon tersebut ternyata bukan konsumen asuransi atau paling tidak dasar pengajuan permohonan pailit yang dilakukannya bukan atas dasar konflik klaim asuransi, sehingga patut dipertanyakan dan dicermati apakah maksud dan tujuan para pemohon perseorangamengingat yang bersangkutan bukan konsumen asuransi. lebih lanjut pemerintah memohon ketua majelis hakim mahkamah konstitusi mencermati hal hal sebagai berikut: bahwa jika pemohon, yokai, tersebut atas mendalilkan bahwadalah untuk kepentingan masyarakat asuransi, maka tentunya perlu kiranya terlebih dahulu dipertanyakan kedudukan dari pemohon, sar. karunia chandra purnama, dan sdr. suharyanti yang diwakili oleh kuasa hukum yang sama dengan kuasa hukum yang mewakili yokai, dimana kedua pemohon perseorangan tersebut atas jelas jelas bukan" merupakan konsumen asuransi, atau paling tidak, mereka tidak mendasari pengajuan pailit yang pernah dilakukannya berdasarkan konflik klaim asuransi. hal ini menimbulkan ketidakpastian maksud dari para pemohon ataupun kuasa hukum dari para pemohon tersebut atas. dengan kata lain, bukankah terhadap pemohon yang bukan merupakan konsumen asuransi, merupakan keharusan juga bagi yokai untuk mencermati kebenaran dan kejujuran maksudnya, mengingat konsekuensi dari tindakan pihak pihak yang bukan merupakan konsumen asuransi terhadap perusahaan asuransi justru akan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat konsumen asuransi? saudara karunia chandra purnama dan saudari suharyanti yang mendalilkan bahwa dasar pengajuan permohonan pengujian ini adalah karena merasa hak konstitusionalnya sebagai warganegara indonesia telah hilang akibat ditolaknya permohonan pailit yang diajukan terhadap pt. prudential life assurance pengadilan niaga, sangat perlu dipertanyakan kiranya terlebih dahulu apakah memang kedua pemohon tersebut memang berhak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut, mengingat, selain keharusan terhadap undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, kedua pemohon harus terlebih dahulu memenuhi syarat fundamental untuk mengajukan pailit": bahwa ternyata, dasar dari kedua pemohon tersebut mengajukan permohonan pailit terhadap pt. prudential life assurance adalah berdasarkan tagihan yang dibelinya melalui perjanjian pengalihan hak tagih ( jessie") dari sdr. yuhelson, sh, mantan kurator dari pt. prudential life assurance ketika pailit, dimana legalitas dari tagihan yang dijual dan dialihkan oleh kurator tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan mengingat tagihan sdr. yuhelson, sendiri sebagai kurator pt. prudential life assurance ternyata belum berhak untuk menagih biaya kepailitan tersebut kepada pt. prudential life assurance karena tagihan biaya kepailitan tersebut belum mendapatkan penetapan dari hakim pengawas pengadilan niaga jakarta pusat, sehingga, konsekuensinya tagihan yang dijual dan dialihkan kepada antara lain sdr. karunia candra purnama dan sdr. suharyanti tersebut secara hukum tidak memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun tentang kepailitan: ketidaklayakan tagihan sdr. yuhelson, tersebut bahkan sebelumnya telah diputus oleh pengadilan niaga jakarta pusat, pada saat sdr. leo budi ginting sebagai salah seorang penerima "jessie" lainnya sdr. yuhelson, sh, mantan kurator pt. prudential life assurance menjual tagihan biaya kepailitan tersebut kepada lima orang yaitu: sdr. leo budi ginting, sdr. tito andi wibowo, sdr. rudi alfonso, sar. karunia chandra purnama, dan sdr. suharyanti) tersebut mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap prudential life assurance tetapi secara tegas permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim niaga dalam putusan nomor pailit pn. niaga. jkt. pst, tertanggal september dengan pertimbangan hukum bahwa tagihan kurator sdr. yuhelson, belum mendapatkan penetapan dari hakim pengawas, antara lain dikutip sebagai berikut: menimbang, bahwa karena mengenai biaya yang telah dikeluarkan yuhelson sh, mh., belum jelas dan belum ada penetapan hakim, maka dalil sebesar rp. tidak terbukti, oleh karenanya memohon baca: prudential life assurance) tidak mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah (uang) utang kepada yuhelson, sh,mh, dengan demikian pula dalil pemohon yang memperoleh pengalihan piutang dari yuhelson, sh, mh, menjadi tidak beralasan menurut hukum, memohon tidak mempunyai utang kepada pemohon," bukti pmt selain itu, majelis hakim pengadilan niaga jakarta pusat, juga menolak permohonan pailit yang diajukan oleh penerima ilcessie" lainnya, sdr. tito andi wibowo terhadap pt. prudential life assurance dalam putusan nomor pailit pn. niaga. jkt. pst, antara lain menyatakan sebagai berikut: menimbang, bahwa biaya pengumuman putusan pailit yang telah dimuat didalam beberapa surat kabar tertanggal april dan telah dibayar oleh kurator yuhelson, sh.mh., sekalipun biaya tersebut dapat dimasukkan dalam biaya kepailitan dan dibebankan kepada debitur memohon), namun kurator tidak dapat secara langsung menagih kepada debitur sebelum memperoleh penetapan hakim, karena mengenai jumlah biaya kepailitan harus dengan penetapan hakim, kurator harus terlebih dahulu mengajukan mengenai biaya biaya yang telah dikeluarkan untuk dimasukkan sebagai biaya kepailitan kepada hakim pengawas, sesuai dengan tugasnya, hakim pengawas akan meneliti, apakah biaya biaya yang diajukan dapat dimasukkan sebagai biaya kepailitan": bukti pmt kedua putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan tetap tersebut membuktikan bahwa tagihan sdr. yuhelson, tersebut secara hukum belum layak untuk ditagih, apalagi untuk dijual dan dialihkan kepada orang lain yang kemudian mengaku sebagai kreditor dan mengajukan permohonan pailit terhadap prudential life assurance secara bergantian. apakah yokai tidak terpanggil untuk memeriksa fakta ini demi perlindungan dan kepastian hukum dari hak hak konsumen asuransi? karena itu, alasan kedua pemohon perseorangayang mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya atas dasar ditolaknya permohonan pernyataan pailit atas dasar undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sangat tidak beralasan dan mengada ada. mohon kiranya dipertanyakan kembali oleh ketua majelis hakim konstitusi yang mulia, mengenai maksud dan tujuan yang sebenarnya kedua pemohon tersebut: adalah memang sangat beralasan kiranya untuk dipertanyakan motif dan kewenangan dari pemohon, sdr. karunia chandra dan sdr. suharyantimengingat selain diwakili oleh tim kuasa hukum yang sama dengan kuasa hukum yang juga mewakili yokai, beberapa dari anggota dari kuasa hukum yang mengajukan permohonan pengujian ini juga merupakan kuasa hukum dari sdr. suharyanti pada perkara permohonan pernyataan pailit terhadap prudential life assurance yang diajukan pengadilan niaga semarang, yang juga merupakan kuasa hukum dari sdr. tito andi wibowo dalam perkara nomor pailit pn. niaga. jkt. pst. pada pengadilan niaga jakarta pusat yang sebelumnya permohonannya telah dengan tegas ditolak oleh pengadilan niaga jakarta pusat seperti yang dijelaskan atas, hal ini patut menjadi pertimbangan yang serius bagi ketua majelis hakim mahkamah konstitusi mengingat dalam perkara nomor pailit pn. niaga. jkt. pst., majelis hakim pengadilan niaga jakarta pusat secara tegas menyatakan bahwa tagihan sdr. yuhelson, belum mendapatkan penetapan dari hakim pengawas sehingga permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh sdr. tito andi wibowo ditolak oleh pengadilan niaga jakarta pusat, dan terhadap putusan nomor pailit niaga. jkt. pst, baik sdr. tito andi wibowo maupun kuasa hukumnya juga telah tidak mengajukan upaya hukum kasasi ataupun upaya hukum khusus, peninjauan kembali, dalam batasan waktu yang telah diberikan oleh undang undang yang memberikan konsekuensi hukum putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in yacht van gewijsde): tanpa menghiraukan penolakan pengadilan niaga jakarta pusat dalam perkara nomor pailit pn. niaga. jkt. pst. dan perkara nomor pailit pn. niaga. jkt. pst untuk materi kasus yang sama yang sebelumnya diwakilinya, kembali para kuasa hukum tersebut, mewakili sdr. suharyanti sebagai salah seorang penerima "jessie", untuk mengajukan kembali permohonan pernyataan pailit terhadap pt. prudential life assurance pengadilan negeri semarang dalam perkara nomor pailit pn. niaga. smg., meskipun kuasa hukum tersebut atas telah tahu atau setidak tidaknya patut mengetahui bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh sdr. suharyanti tersebut sama dengan substansi permohonan pailit yang terlebih dahulu telah diajukan oleh sdr. leo budi ginting dan sdr. tito andi wibowo yang nyata nyata sebelumnya diwakili. apakah yokai sebagai lembaga yang menyatakan dirinya sangat serius untuk membela hak hak konsumen asuransi tidak merasa perlu untuk memperhatikan hal hal tersebut atas? apakah yokai tidak merasa perlu untuk memperhatikan adanya para kuasa hukum yang nyata nyata telah mengetahui bahwa domisili hukum dari prudential life assurance berada jakarta, akan tetapi masih bersedia mewakili sdr. suharyanti untuk memohonkan pailit prudential life assurance pengadilan niaga semarang, dimana seharusnya para kuasa hukum tersebut mengetahui bahwa pengadilan semarang tersebut tidak berwen? berdasarkan fakta fakta tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa kedudukan hukum (legal standing) paraepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang: iii. argumentasi pemerintah atasyang menyatakan bahwa ketentuan:undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan pembayaran penundaan kewajiban utang.dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan." dari ketentuan tersebut, telah memberikan hak khusus tidak saja kepada perusahaan asuransi (agar langkah hukum pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadapnya tidak secara langsung diajukan pengadilan niaga, akan tetapi harus lebih dahulu diajukan kepada menteri keuangan sebagai otoritas keuangan selaku pembina dan pengawas yang melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perusahaan asuransi dalam melakukan usaha perasuransian yang sehat dan bertanggungjawab indonesia berdasarkan undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian), tetapi hak khusus tersebut juga diberikan kepadabahwa ternyata pemberian perlakuan khusus tersebut tidak hanya diberikan kepada perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun dan badan usaha milik negara bumn) semata, akan tetapipada bank : lebih lanjuwenangan khusus kepada badan pengawas pasar modal bapepam) untuk perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaianbahwa dengan demikian pemberian kewenangan khusus kepada lembaga lembaga tertentu seperti disebutkan atas, bukanlah merupakan hal yang baru dalam undang undang kepailitan indonesia. karena sebenarnya, berdasarkan dan undang undang nomor tahun tentang kepailitan, pemberian kewenangan khusus tersebut telah diberikan kepada bank indonesia dan bapepam terhadap bank dan perusahaan efek sebagai perusahaan perusahaan yang kehadiran, fungsi, dan perannya sangat berhubungan dengan kepentingan publik: undang undang nomor tahun tentang kepailitan menyatakan:" undang undang nomor tahun tentang kepailitanpemberian kewenangan khusus yang terlebih dahulu diberikan kepada bank indonesia dan bapepam dalam undang undang nomor tahun tentang kepailitan tersebutlah yang antara lain menjadi dasar pertimbangan pembuat undang undang untuk juga memberikan kewenangan khusus kepada menteri keuangan sebagaimanakarena perusahaan asuransi memiliki kesamaan sifat dengan bank, yaitu sama sama merupakan lembaga keuangan prudential yaitu lembaga keuangan yang menyerap, mengelola, dan menguasai dana masyarakat bahkan sebagian besar kekayaan perusahaan merupakan dana masyarakat dan hanya sebagian kecil yang merupakan modal perusahaan. sehingga, bank dan perusahaan asuransi sama sama memiliki hubungan yang sangat penting, melekat, dan tidak terpisahkan dengan kepentingan publik serta memiliki posisi dan nilai strategis dalam pembangunan perekonomian indonesia, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut, pemerintah sangat berkeberatan dengan argumentasi pemohon yang hanya mempermasalahkan pemberian kewenangan khusus kepada menteri keuangan untukmohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap perlakuan khusus bagi. hal yang sama juga diberikan kepada bank indonesia untuk bank dan bapepam untuk perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian (vide dan tetapi pemohon sama sekali juga tidak mempermasalahkannya, karena itu, perlu dipertanyakan maksud permohonan pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian material judicial review) undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang terlihat sangat tendensius dan cenderung mengada ada. seharusnya jika perlakuan yang sama hadapan hukum terhadap setiap warga negara indonesia dan juga hak setiap warga negara indonesiaperti yang diatur dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun adalah benar benar yang menjadi dasar kekhawatiran dari pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian material ini, maka sangat tidak beralasan kiranya bila pemohon hanya, mengajukan dasar keberatan kepada perlakuan khusus yang diberikan undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya terhadap perusahaan asuransi, karena hak yang sama juga secara tegaskeberatan para pemoho menyatakan". dari ketentuan tersebut atas, sangat tegas bahwa kewenangan yang diberikan kepada panitera pengadilan niaga adalah dalam upaya untuk memberikan kepastian hukum, antara lain dalam pelaksanaan tatacara pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi sebagaimana diatur dalam dimana kewenangan tersebut telah secara tegas diberikan kepada menteri keuangan. dengan pengertian lain, bahwa seorang kreditor yang berkeinginan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur perusahaan asuransi, kreditor tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pailit langsung pengadilan niaga, tetapi harus mengajukannya melalui menteri keuangan yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi: bahwa kewenangan yang diberikan kepada panitera pengadilan niaga untuk menolak permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit, antara lain, terhadap perusahaan asuransi, pada dasarnya adalah untuk membangun ketegasan sikap pengadilan niaga terhadap pemohon pailit yang tidak sesuai ketentuan hukum acara yang telah secara imperatifarena bila bentuk penolakan terhadap pelanggaran tersebut harus dilakukan melalui putusan persidangan, maka keadaan tersebut akan memberikan akibat yang menimbulkan goncangan terhadap perusahaan asuransi dalam masyarakat, khususnya para pemegang polis yang jumlahnya sangat banyak, bahwa wewenang yang diberikan kepada panitera pengadilan niaga seperti yang diatur dalam tersebut bukanlah hanya untuk menolak permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi semata, tetapi kewenangan penolakan tersebut juga dilakukan terhadap permohonan pailit yang diajukan terhadap bank tanpa mengindahkan ketentuan yang dimaksudyang diajukan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam serta terhadap dana pensiun dan badan usaha milik negara bumn) yang bergerak dibidang kepentingan publik tanpa mengindahkan ketentuan, mempersoalkan materi dengan semata mata hanya mempermasalahkan keberatan pemohon tentang perlakuan khusus yang diberikan kepada perusahaan asuransi sangat menunjukkan ketidakpahaman pemohon terhadap dalil dalil keberatan yang diajukannya: sehingga pemerintah beranggapan bahwa pemohon tidak cermat didalam memahami esensi nilai nilai keadilan yang terkandung dalam secara tepat dan benar, yang justru dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan atas kepentingan masyarakat banyak (publik) yang melekat erat , badan usaha milik negara termasuk juga perusahaan asuransi, cc. keberatan para pemohon terhadap materi dan,menyatakan, sebagaimana dimaksud pada seperti juga yang telah dijelaskan pada tanggapan tersebut atas, bahwa undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak hanya mengatur ketentuan tentang pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu) terhadap perusahaan asuransi semata, akan tetapi juga terhadap bank seperti yang diaturseperti yang diatur dalam dan terhadap perusahaan reasuransi, dana pensiun, badan usaha milik negara yang berhubungan dengan kepentingan publik sepertipemerintah berpendapat bahwa permohonan para pemohon tidak beralasan, dimana para pemohon mengajukan pengujiahanya dengan alasan adanya keberatan terhadap diberikannya perlakuan khusus kepada perusahaan asuransi, padahal tersebut dimaksudkan menjadi tata cara yang seragam bagi perusahaan perusahaan asuransi dan perusahaan perusahaan lain yang juga diberikan perlakuan khusulam mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu). keberatan para pemohon tersebut sama sekali tidak mempedulikan kebenaran dari nilai nilai keadilan yang sesungguhnya dari yang pada dasarnya saling berhubungyang sebenarnya justru dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan publik terutama masyarakat konsumen secara keseluruhan yang notabene adalah pemilik dana dan penerima manfaat dari industri asuransi: bahwa argumentasi yang sama juga dikemukakan oleh para pemohon terhadappara pemohon secara tidak tepat dan tidak berdasar mempermasalahkan tata cara pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu) yang tidak dimaksudkan hanya berlaku bagi perusahaan asuransi semata, tetapi juga bagiyang bergerak dibidang kepentingan publik: perlu ditegaskan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum yang memberikan kewenangan kepada panitera pengadilan niaga untuk menolak pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang jika permohonan tersebut diajukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang: tentang keberatan para pemohon yang menyatakan bahwa pemberian perlakuan khusus kepada perusahaan asuransi sebagaimana diatur dalam bertentangan dengan pasat dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pemerintah berpendapat bahwa, sama seperti perlakuan khusus yang juga dan badan usaha milik negara bumn) yang berhubungan dengan kepentingan publik, perlakuan khusus yang diberikan kepada perusahaan asuransi oleh undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sama sekali tidak bertentangan dan tetap sejalan dengan maksud dan tujuan dari dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan pengertian lain, maksud pembuat undang undang (original intention) memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan asuransi, juga dan perlakuan khusus kepada perusahaan asuransi justru sejalan dengan maksud dan tujuan dari dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun lebih lanjut pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwaselanjutnyakedua tersebut atas pada dasarnya mengatur tentang persamaan hak hukum serta jugsangat disayangkan para pemohon mengartikan maksud dari dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun secara salah sehingga menimbulkan pemahaman pemahaman yang menyesatkan (misleading)dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun tersebut atas, tentu tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada setiap warganegara untuk melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa memperhatikan pertimbangan moral, rambu rambu hukum lain, hak orang lain serta kewenangan pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan:pelaksanaan hak hak yang diberikan oleh dan harus dilakukan secara bertanggungjawab, bermoral dan tunduk pada ketentuan ketentuan perundang undangan yang berlaku, seperti yang diaturangat jelas dari ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahunebagai badan hukum yang menjalankan usaha perasuransiukan merupakan hak yang semata mata dimiliki oleh para konsumen asuransi ataupun pihak pihak lainnya (yang bukan merupakan konsumen asuransi yang mempunyai hubungan dengan perusahaan asuransi), tetapi juga merupakan hak yang dimiliki oleh perusahaan asuransi itu sendiri. dengan kata lain, bahwa baik perusahaan asuransi maupun konsumen asuransi sama samentingnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap perusahaan asuransi, tidak semata mata merupakan upaya untuk melindungi dan menyelamatkan hak hukum dari perusahaan asuransi itu sendiri sebagai badan hukum ataupun pelaku pasar jasa pertanggungan, tetapi jauh lebih besar dan lebih penting dari itu, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi atau masyarakat tertanggung yang jumlahnya dapat mencapai ratusan ribu bahkan jutaan orang sebagai tertanggung dalam satu perusahaan asuransi yang meletakkan kepercayaan, harapan dan masa depannya pada perusahaan asuransi itu sendiri dalam kedudukannya sebagai tertanggung ataupun dalam hubungannya diluar perjanjian asuransi atau sebagai mitra bisnis lainnya terhadap perusahaan asuransi tersebut, dengan demikian, sangat tidak berdasar hukum dan mencederai rasa keadilan bila pengakuan dan kepastian pelaksanaan hak hukum dari begitu banyak konsumen asuransi yang telah meletakkan kepercayaan dan harapannya kepada perusahaan asuransi sebagai tindakan manajemen penanggulangan risiko ataupun manajemen perencanaan keuangan masa depannya. apabila tidak ada kepastian hukum dalam menjaga hak hak hukum dari perusahaan perasuransian indonesia, perusahaan asuransi tersebut justru dengan sangat mudah dapat dipermainkan hak hukumnya oleh pihak pihak yang tidak berwenang yang secara tidak bertanggungjawab, sehingga akan menimbulkan goncangan dalam perusahaan asuransi, yang pada gilirannya akan memberikan citra yang buruk terhadap industri perasuransian, bahwa perusahaan asuransi yang seharusnya hadir dan tumbuh untuk memberikan ketenangan beraktivitas dan berusaha bagi masyarakat dan pemerintah melalui jasa penanggulangan ataupun pengambilalihan tanggungjawab penyelesaian risiko terhadap kerugian, kehilangan jiwa, kesehatan, dan masa depan yang dialami oleh konsumen asuransi, ternyata perusahaan asuransi sendiri tidak dapat dijamin kepastian dan perlindungan hukumnya, jika setiap orang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi langsung pengadilan niaga. ketidakpastian perlindungan hak hukum perusahaan asuransi seperti tersebut atas akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi, dan dalam skala yang lebih luas menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat internasional terhadap industri perasuransian indonesia, bahwa dapat dibayangkan akibatnya bila dalam suatu negara tidak memiliki industri asuransi yang kuat dan terpercaya, baik dalam skala nasional maupun internasional. keadaan tersebut akan memberikan pengaruh sangat buruk dan serius dalam stabilitas pertumbuhan aktivitas perekonomian dan pencapaian kemakmuran negara tersebut, karena pembicaraan, usulan, kebutuhan ataupun upaya pencarian solusi mengenai penanggulangan potensi risiko yang selalu memungkinkan terjadi pada setiap orang dan setiap aktivitas bisnis pada seluruh sektor aktivitas perekonomian menjadi tidak terpecahkan akibat tidak adanya perusahaan asuransi yang menjawab langkah pengambilalihan risiko tersebut, bahwa dasar pertimbangan dan arah dari kehadiran industri asuransi indonesia telah dengan tegas dijabarkan dalam bagian umum dari penjelasan undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian yang antara lain menyatakan:hurufhak gugat legal standing) pemohon sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat pks) yang mewakili kepentingan konsumen asuransi indonesia selain diberikan oleh undang undang yang berlaku juga diakui berdasarkan yurisprudensi hukum antara lain melalui putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor pdt. pn. jkt. pst tanggal november yang telah berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde), dalam perkara antara yayasan lembaga konsumen asuransi indonesia yokai) baca: pemohon) melawan pt. asuransi jiwa manulife indonesia ami) bukti putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor pdt. pn. jkt. pst. tanggal november alinea s d alinea halaman dan alinea s d alinea halaman tertutup sebagai berikut: bahwa kemajuan penting yang patut dicatat adalah diakomodirnya pengakuan hukum hak gugat atau standing organisasi pada bidang hukum tentang perlindungan konsumen yang tertuang dalam undang undang nomor tahun bahwa sekarang persoalannya adalah apakah penggugat baca: pemohon) memiliki hak gugat atau standing mengajukan gugatan dalam perkara ini mewakili kepentingan konsumen asuransi dalam wilayah republik indonesia. bahwa untuk menilai standing penggugat baca: pemohon) tersebut tergantung pada apakah penggugat baca: pemohon) memenuhi syarat syarat atau kriteria yang ditentukan dalam undang undang? dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen uuk) huruf ditentukan syarat syarat hukum minimal kriteria: melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, bahwa dengan mengacu pada kriteria tersebut atas dan dihubungkan dengan dalil dalil hukum penggugat baca: pemohon), maka kriteria ke ke dan ke terpenuhi, karena: penggugat baca: pemohon) berbentuk yayasan yang dikenal dengan yayasan lembaga konsumen asuransi indonesia yokai): dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan dalam bahwa: cc. . penggugat baca: pemohon) melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya yang terdapat dalam dan antara lain: dalam pada itu pembangunan tidak luput pula" dari penjelasan tersebut atas, sangat terlihat betapa penting dan strategisnya kehadiran industri perasuransian yang sehat, kuat, dapat dipercaya, dan berwibawa dalam menciptakan ketenangan dan jaminan perlindungan risiko bagi masyarakat, baik lokal maupun internasional dalam berusaha ataupun berbisnis serta juga merencanakan kehidupan serta masa depannya indonesia, bahwa dalam upaya meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha perasuransian yang sehat, kuat, dapat dipercaya dan berwibawa, maka ketentuan angka dan undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian telah memberikan kewenangan kepada menteri keuangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian indonesia. lebih lanjut kewenangan tersebut diatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian sebagai berikut:persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri.bentuk: pembatasan kegiatan usaha, cc.bahwa dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian indonesia, menteri keuangan telah berupaya secara pro aktif untuk membangun kesehatan perusahaan perusahaan asuransi dengan mendasarkan mekanisme penilaian pada pemenuhan syarat kesehatan keuangan berdasarkan risk based capital rbc) serta integritas berusaha yang sehat, jujur, konsisten yang secara simultan atas perusahaan tersebut dilakukan pembinaan dan pengawasan seperti yang telah dijabarkan dalam tersebut atas: dalam hal ini pemerintah telah menerbitkan peraturan peraturan pelaksanaan dalam rangka upaya upaya peningkatan kesehatan, perlindungan tertanggung, dan transparansi serta wibawa perusahaan asuransi tersebut dimata masyarakat, yang antara lain dengan dikeluarkannya enam keputusan menteri keuangan pada tanggal september sebagai berikut: bukti pmt sehingga sangat jelas terlihat intensitas dan keseriusan dari pemerintah untuk membangun kepastian hukum dari aktivitas pembentukan, sikap dan penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat, bertanggungjawab dan bermartabat indonesia yang pada tujuan intinya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna dari jasa asuransi itu sendiri, bahwa menteri keuangan, sebagai otoritas yang bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi, selain memberikan penghargaan terhadap perusahaan perusahaan asuransi yang melakukan aktivitas usahanya dengan baik, tetapi juga secara tegas memberikan hukuman (rewards and punishment) sesuai dengan ketentuan dalam dan undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian tersebut terhadap perusahaan perusahaan asuransi yang tidak sehat, tidak jujur dan melanggar ketentuan ketentuan yang diatur dalam aktivitas usaha perasuransian berdasarkan undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian dan kitab undang undang hukum dagang indonesia uhd): bahwa sebagai contoh, menteri keuangan telah menjatuhkan sanksi pencabutan izin usaha kepada sepuluh perusahaan asuransi yang tidak dapat juga memperbaiki kesehatan dan serta pelayanannya setelah pemerintah sebelumnya menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha pku) kepada perusahaan perusahaan asuransi tersebut. sebagai berikut: perusahaan asuransi asuransi jiwa padprincipal balita indonesicc. perusahaan asuransi asuransi murni yang merupakan usaha asuransi kerugiannatura life yang merupakan usaha asuransi jiwapurwandjassecuring adhigamkharisma persada rayjiwa berkah harga sentosa yang merupakan asuransi jiwa berdasarkan kep km. tanggal februari bukti pmt perusahaan asuransi bahasa life insuranceperusahaan asuransi asuransi pura nusantarabahwa dari fakta tersebut atas, tidak benar dan sangat tidak berdasar bila menteri keuangan sebagai pembina dan pengawas usaha perasuransian indonesia hanya dinilai dari sisi kepentingan perusahaan asuransi semata, karena faktanya menteri keuangan justru secara seimbang menekankan perlunya perusahaan perusahaan asuransi untuk menghargai hak hak dan menjaga kepercayaan dari masyarakat konsumen asuransi yang menjadi penentu pasar asuransi indonesia saat ini dan masa depan. sisi lain juga menjaga perusahaan asuransi dari perlakuan pihak pihak yang tidak bertanggungjawab, bahwa pada dasarnyadik attachment) yang pengurusan dan pemberiitab undang undang hukum perdata, bahwa hal yang berbeda dengan syarat untuk dapat dinyatakannya seorang pailit yang diatur dalam undang undang kepailitan lama, faillisements verordening, staatsblad juncto staatsblad yang meletakkan syarat pada ketidakmampuan (berhenti membayar) dari debitur untuk membayar utang utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih: syarat yang berlaku dalam menetapkan pailit pada undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (sama dengan persyaratan dalam undang undang nomor tahun tentang kepailitan yang digantikannya) tidak didasarkan pada keadaan berhenti membayar,: dengan kata lain, dalam undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sepanjang debitur terbukti tidak membayar (tidak menjadi masalah apakah debitur tidak membayar karena "tidak mau" ataupun "tidak mampu" ataupun debitur tersebut masih sehat atau telah solvent) maka debitur tersebut dapat dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan niaga: sederhananya persyaratan untuk dapat dinyatakan seorang debitur untuk pailitidak didahului dengan pemeriksaan untuk mengetahui apakah secara teknis debitur tersebut telah layak dinyatakan pailit atau belum (insolvency test), sepanjang terpenuhi yaitu debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang terbukti telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan niaga, walaupun persyaratan dalam undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut pada dasarnya menekankan dibutuhkannya niat baik dari seorang debitur untuk menyelesaikan utangnya kepada editornya, tetapi pada sisi lain, keadaan tersebut dapat memberikan peluang bagi pihak pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memaksa perusahaan asuransi memenuhi keinginannya dengan ancaman akan mengajukan permohonan pailit jika perusahaan asuransi tersebut tidak memenuhi keinginan pihak pihak tersebut: suatu ketentuan hukum berbicara pengadilan niaga yang tidak mengenal suatu sistem pemeriksaan awal apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan masuk dalam suatu persidangan atau tidak (dismissal process) membuat setiap langkah permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit (walaupun misalnya dilakukan sama sekali tanpa dasar atau dengan niat tidak baik) harus tetap menjalani proses berbicara persidangan yang sifatnya terbuka untuk umum, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut. keadaan ini tentu saja akan menimbulkan goncangan yang pada akhirnya akan mengganggu hak dan perlindungan hukum dari konsumen asuransi atau pemegang polis asuransi dari perusahaan asuransi tersebut, walaupun mungkin pada akhirnya perusahaan asuransi tersebut sebagai pihak yang dimenangkan terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, bahwa kekhawatiran seperti yang dijelaskan atas, terlihat dalam beberapa kasus permohonan pailit yang telah diajukan kepada beberapa perusahaan asuransi indonesia. dimana pada umumnya perusahaan perusahaan asuransi mampu membuktikan ketidaklayakan dari permohonan pailit yang diajukan oleh para pemohon yang mengaku diri mereka sebagai kreditor pada tingkat pengadilan niaga, tingkat kasasi ataupun peninjauan kembali mahkamah agung. pada umumnya pengadilan berpendapat bahwa kasus permohonan pailit tersebut bukan merupakan permohonan yang layak diperiksa dan diputuskan pengadilan niaga akan tetapi harus lebih dahulu diperiksa pengadilan negeri: beberapa contoh kasus tersebut adalah sebagai berikut: permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon, frederick rahmat h.s. terhadap watak insurance, dimana pada tingkat peninjauan kembali, berdasarkan putusan nomor: pk n tanggal januari telah membatalkan putusan dari majelis hakim kasasi dan pengadilan niaga yang sebelumnya telah memutuskan watak insurance pailit. adapun pertimbangan hukumnya antara lain bahwa telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum karena menurut majelis hakim peninjauan kembali, kasus tersebut tidak berada dalam kewenangan pengadilan niaga untuk memeriksa dan memutuskannya, tetapi merupakan kewenangan kewenangan pengadilan negeri bukti pmt permohonan pailit yang diajukan oleh kurator dari dharma sakti sejahtera kepada asuransi jiwa manulife indonesia sehubungan dengan konflik yang terjadi antara pemegang saham terhadap hak dividen, dimana pada tingkat kasasi akhirnya mahkamah agung berdasarkan putusan nomor: k n membatalkan putusan dari pengadilan niaga yang telah memutuskan asuransi jiwa manulife indonesia tersebut pailit, dengan pertimbangan hukum bahwa pengadilan niaga tidak berwenang untuk memeriksa permohonan pailit yang masih dilatarbelakangi konflik antar pemegang saham asuransi jiwa manulife indonesia tersebut. semestinya sengketa tersebut terlebih dahulu diajukan pengadilan negeri bukti pmt cc. permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon, kepada prudential life assurance yang didasari oleh konflik antara perusahaan asuransi tersebut dengan salah satu agennya, dimana pada tingkat kasasi berdasarkan putusan nomor: k n pada tanggal juni akhirnya membatalkan putusan pengadilan niaga yang telah memutuskan prudential life assurance tersebut pailit dengan pertimbangan hukum bahwa pengadilan niaga tidak berwenang untuk memeriksa permohonan pailit, yang mana semestinya sengketa tersebut terlebih dahulu diajukan pengadilan negeri bukti pmt permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon, china trust commercial bank terhadap asuransi jasa indonesia persero) kasino) sehubungan dengan konflik tentang penjaminan, dimana pengadilan niaga dalam putusannya nomor pailit pn. niaga jkt. pst. tanggal september telah menolak permohonan pailit tersebut dengan pertimbangan hukum antara lain bahwa: status dari pemohon sebagai kreditor tidak dapat dibuktikan. selain itu konflik yang mendasari permohonan tersebut tidak merupakan kewenangan dari pengadilan niaga untuk memeriksa dan memutuskannya, akan tetapi melalui gugatan perdata pengadilan negeri: dan selanjutnya putusan ini dikuatkan oleh majelis hakim kasasi mahkamah agung dengan putusan nomor k n tanggal november bukti pmt permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon, budidaya tanjung terhadap asuransi tugu indo sehubungan dengan konflik klaim yang muncul dari perjanjian asuransi kebakaran polis standar kebakaran indonesia) yang diajukan oleh budidaya tanjung sebagai tertanggung atas musibah yang terjadi pada objek pertanggungan, dimana pengadilan niaga berdasarkan putusan nomor pailit' pn. niaga jkt. pst tertanggal juli menolak permohonan pailit tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa pemohon tidak dapat membuktikan bahwa asuransi tugu indo mempunyai kreditor lainnya selain pemohon, sehingga permohonan pernyataan pailit tersebut tidak memenuhi undang undang nomor tahun tentang kepailitan. putusan tersebut dikuatkan pada tingkat kasasi mahkamah agung berdasarkan putusan nomor k n tertanggal september dan kemudian dikuatkan lagi pada putusan peninjauan kembali oleh mahkamah agung nomor pk n tanggal november bukti pmt dari kelima contoh permohonan pailit yang diajukan terhadap perusahaan asuransi tersebut atas, terbukti bahwa kasus kasus permohonan pailit yang diajukan tersebut ternyata tidak memenuhi ketentuan ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kepailitan yang berlaku ketika itu. walaupun perusahaan asuransi akhirnya mampu membuktikan ketidak layanan dari kelima permohonan pailit tersebut, akan tetapi putusan pengadilan niaga yang sebelumnya telah menyatakan perusahaan asuransi tersebut pailit telah mengguncang perusahaan asuransi tersebut dan menimbulkan kerugian yang sangat besar baik dari sisi materi maupun nama baik, guncangan itu juga melanda industri asuransi, sebagai contoh perusahaan asuransi asuransi jiwa manulife indonesia dan prudential life assurance, kedua perusahaan asuransi usaha patungan tersebut menjadi bulan bulanan dari permohonan pailit yang dilakukan secara berulang ulang sebanyak enam kali terhadap prudential life assurance dimana pada akhirnya tidak satupun dari permohonan pailit tersebut berhasil membuktikan adanya utang dari perusahaan asuransi tersebut terhadap masing masing pemohon bukti pmt pmt meskipun pada akhirnya kedua perusahaan asuransi tersebut dimenangkan oleh pengadilan niaga, tetapi proses perwakilannya telah menimbulkan guncangan yang dahsyat dan terganggunya kepercayaan masyarakat terhadap masa depan asuransi indonesia, baik dari sisi aktivitas pertanggungan maupun investasi pada industri asuransi, selain guncangan dan ketidakpastian akibat dari permohonan pailit tersebut atas dialami, pada waktu yang bersamaan juga dialami oleh seluruh konsumen asuransi yang menjadi nasabah dua perusahaan asuransi tersebut atas yang tersebar seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia: untuk menghindari timbulnya ketidakpastian dalam usaha perasuransian, perlu dipertahankan stabilitas, kepastian dan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik yang menjadi salah satu alasan penting yang menjadi dasar untuk mengatur agar dalam permohonan pengajuan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi (seperti juga pada bank yang melibatkan bank indonesia) harus melibatkan menteri keuangan sebagai otoritas yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi indonesia: peran menteri keuangan, sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi, secara jelas menggambarkan bahwa perusahaan asuransi tidak tertutup terhadap kemungkinan untuk dinyatakan pailit, sepanjang memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan pailit oleh undang undang kepailitan melalui pengadilan niaga sebagai lembaga yang berwenang untuk menyatakan apakah suatu perusahaan asuransi pailit atau tidak. karena itu, tidak benar bila ketentuan undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang akan menutup kemungkinan terhadap perusahaan asuransi untuk dapat dimohonkan pailit: tentang argumentasi para pemohon yang menyatakan bahwa pemberian perlakuan khusus bagi perusahaan asuransi akan membatasi hak dari kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi. bahwa pemberian kewenangan kepada menteri keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi seperti yang dimaksud oleh undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lebih pada upaya untuk memberikan perlindungan hak yang seimbang pada semua pihak dalam rangka melakukan hak dan kewajibannya secara jujur, bermoral dan bertanggungjawab:sehubungan dengan perusahaan asuransi yang menyatakan: dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi., permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan." menggambarkan secara jelas bahwa bukan menteri keuangan yang berhak untuk memutuskan sebuah perusahaan asuransi untuk dinyatakan pailit ataupun tidak pailit, tetapi tetap merupakan kewenangan dari pengadilan niagadengan adanya pengaturan khusus terhadap perusahaan perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan publik, antara lain perusahaan asuransi, tidak hanya dilakukan dalam undang undang kepailitan indonesia saja, akan tetapi juga diatur dalam the code the laws the united states america, title tentang bankruptcy yang dalam general provision, section yang mengatur who may editor" dimana dalam point (b) nya dinyatakan sebagai berikut: (b) person may editor under chapter this title only such not: railroad. domestic insurance company, bank, savings bank, cooperative bank, saving and loan association, building and loan association, homestead association, credit union, industrial bank similarinstitution with injured bank defined section (h) the federal deposit insurance act (h), foreign insurance company, bank, savings bank, cooperative bank, savings and loan association, building and loan association, homestead association, credit union, engaged such business the united states. (c) terjemahan bebasnya: (b) seseorang dapat dinyatakan sebagai debitur dalam chapter dan judul atas hanya jika mereka bukanlah: perusahaan perkeretaapian. perusahaan asuransi lokal, bank bank, bank bank tabungan, bankatau industri perbankan atau institusi yang serupa yang merupakan bank yang harus diasuransikan seperti yang dijelaskan dalam section (h) dari peraturan federal deposit insurance (h): atau perusahaan asuransi asing, bank, bank tabungan,yang melakukan aktivitas bisnisnya amerika serikat. selanjutnya dalam historical and revision notes yang menjelaskan alasan perlunya ketentuan tersebut antara lain dalam kutipan sebagai berikut: banking institution and insurance institution engaged business this country are excluded from liquidation under the bankruptcy laws because they are bodies for which alternate provision made for their liquidation under various state federal regulatory laws." terjemahan bebasnya: institusi perbankan dan institusi perasuransian yang melakukan aktivitas bisnis negara ini dikecualikan dari likuidasi berdasarkan undang undang kepailitan sebab mereka (institusi institusi tersebut) adalah merupakan badan badan untuk proses likuidasinya telah diatur dalam ketentuan ketentuan alternatif seperti yang diatur dalam berbagai ketentuan undang undang yang diberlakukan oleh federal atau pun state." selain itu, pemberian kewenangan kepada regulator asuransi juga diberlakukan beberapa negara lain seperti jerman dan perancis, sebagai berikut: jerman: permohonan pailit untuk perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh regulator asuransi german federal financial services supervisor authority) sesuai ketentuan german insurance supervisor act.: perancis: sesuai article code des assurance the french insurance code) bahwa permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan atas permintaan dari regulator asuransi commission control des assurance the french insurance regulator): dari fakta tersebut atas, bahwa perlakuan khusus diberikan atas pertimbangan nilai strategis dari perusahaan asuransi juga terdapat dalam undang undang kepailitan beberapa negara dunia untuk melindungi kepentingan orang banyak dengan memberikan pengaturan kewenangan tersebut kepada regulator asuransi, bahwa peranan menteri keuangan dalam pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi seperti yang telah dijelaskan atas adalah semata mata untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik, baik masyarakat asuransi itu sendiri sebagai konsumen (tertanggung) maupun industri asuransi sebagai bagian dari pilar penting penopang stabilitas pertumbuhan ekonomi suatu negara. sehingga sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian indonesia, menteri keuangan akan melakukan peran penting sehubungan dengan permohonan pailit sebagai berikut: berdasarkan permohonan pailit tersebut menteri keuangan dapat memeriksa kewenangan hukum (persona stand judicial) yang dimiliki oleh pemohon dalam mengajukan permohonan pailit serta kebenaran dari alasan alasan pengajuan dalil adanya utang dari perusahaan asuransi yang dimohonkan pailit tersebut kepada pemohon pailit: dalam hal menteri keuangan melihat bahwa dasar hukum yang diajukan oleh pemohon tersebut untuk mengajukan permohonan pailit dapat dibenarkan dan menilai adanya kewajiban yang lebih didasarkan pada ti'adakan perusahaan asuransi yang bertentangan dengan peraturan perundangan bidang usaha perasuransian dan perjanjian asuransi yang diatur uhd, maka menteri keuangan dapat memanggil perusahaan asuransi tersebut, mengingatkan dan memerintahkan agar segera memenuhi kewajibannya kepada pemohon yang memang berhak untuk mendapatkan pembayaran dari kewajiban perusahaan asuransi tersebut, tindakan seperti ini akan lebih cenderung mempermudah penyelesaian konflik utang piutang antara pemohon dan perusahaan asuransi tersebut, karena bila perusahaan asuransi yang bersalah ataupun memang mempunyai utang tersebut tidak mengindahkan peringatan dari menteri keuangan, menteri keuangan dapat menjatuhkan hukuman dalam bentuk, antara lain pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha seperti yang diatur dalam nomor tahun tentang usaha perasuransian, dan bahkan, bila perusahaan asuransi tetap tidak mematuhi peringatan tersebut, maka menteri keuangan dapat mengajukan permohonan pailit tersebut pengadilan niaga, artinya bahwa pada keadaan seperti ini, tidak tertutup kemungkinan menteri keuangan untuk mempallitkan perusahaan perusahaan asuransi yang terbukti sudah tidak sehat dan melakukan praktek praktek yang tidak terpuji dipasar, cc. dalam hal menteri keuangan menemukan bahwa ternyata alasan hukum tentang adanya utang yang diajukan oleh pemohon tersebut masih dalam konflik dan bukan merupakan kewenangan dari pengadilan niaga untuk memeriksa dan memutuskannya, tetap saja suatu proses mediasi terhadap kedua pihak yang berkonflik tersebut dapat diupayakan melalui peran dari menteri keuangan untuk mencoba menyelesaikan konflik tersebut secara damai (out court settlement): sehubungan dengan upaya pencarian langkah penyelesaian terhadap kasus kasus perasuransian, sejalan dengan maksud dari undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka menteri keuangan sedang mempersiapkan suatu lembaga mediasi yang menjadi tempat pertemuan para pihak yang bersengketa dengan perusahaan asuransi, termasuk juga dalam sengketa utang piutang yang telah diambil langkah mengajukan permohonan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi, untuk dapat diupayakan penyelesaian yang menguntungkan semua pihak (win win solution): sebaliknya, dalam hal menteri keuangan melihat bahwa dasar hukum adanya utang yang menjadi alasan dari pengajuan permohonan pailit tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan dan bahkan cenderung pemohon pailit tersebut bukanlah pihak yang berniat baik, untuk melindungi industri asuransi dari pihak pihak pemohon pailit yang tidak berwenang tersebut, menteri keuangan mempunyai kewenangan untuk tidak melanjutkan permohonan pailit tersebut pengadilan niaga, maka sebagai konsekuensinya, pemohon tersebut masih dapat mengajukan gugatan terhadap perusahaan asuransi tersebut pengadilan negeri ataupun lembaga arbitrase sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian para pihak yang bersengketa tersebut, bahwa terhadap tatacara penanganan permohonan pailit seperti yang telah dijelaskan tersebut atas, menteri keuangan mempersiapkan suatu peraturan yang mengatur sistem penanganan pengajuan permohonan pailit oleh menteri keuangan dalam hal permohonan pailit tersebut diajukan terhadap perusahaan asuransi, karena itu, sangat tidak beralasan kiranya bila undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, dinyatakan membatasi hak dari pemohon pailit untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, karena ketentuan tersebut hanya mengatur secara lebih spesifik langkah langkah yang harus ditempuh dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi agar dapat dilakukan secara jujur, bermoral dan bertanggungjawab: pada dasarnya tujuan dari pemohon pailit untuk mengajukan permohonan pailit adalah untuk mendapatkan pembayaran bagiannya dari harta debitur bila dinyatakan pailit. tentunya akan lebih terbuka suatu penyelesaian yang lebih cepat dan menguntungkan pemohon pailit bila langkah langkah mediasi yang akan melibatkan menteri keuangan, yang justru akan menciptakan penyelesaian yang lebih cepat bagi pemohon pailit untuk mendapatkan penyelesaian bagiannya dengan jumlah yang lebih optimal, karena itu, argumentasi yang diajukan oleh para pemohon yangmembatasi hak dari kreditor untuk memohonkan pailit adalah tidak benar dan tidak berdasar, selain hal hal tersebut atas, pemerintah dapat menyampaikan tambahan argumentasi dan keberatan keberatan yang kiranya perlu mendapatkan perhatian yang serius dari ketua majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia, sebagai berikut: bahwa perlu kiranya dipertanyakan maksud dan tujuan dari kuasa hukum para pemohon dalam permohonan pengajuan undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, mengingat: bahwa dalil dalil'yang diajukan oleh kuasa hukum para pemohoangat bertentangan dan bertolak belakang dengan dalil dalil dalam pembelaan yang diajukannya ketika menjadi kuasa hukum asuransi jasa indonesia persero), yang dimohonkan pailit oleh china trust commercial bank pengadilan niaga, dimana sdr. lucas, dalam nota pembelaannya justru sangat menekankan pentingnya perusahaan asuransi untuk tidak dililitkan secara langsung pengadilan niaga, mengingat kedudukan dan fungsinya yang sangat berhubungan dengan kepentingan publik. lebih lanjut diuraikan sebagai berikut: dalam kurun waktu november s d pebruari penggugat baca: pemohon) telah menerima sebanyak pengaduan yang terbagi dalam berbagai jenis pengaduan, yaitu konsultasi pengaduan, mediasi pengaduan, dan pengaduan untuk litigasi. bahwa dengan demikian, penggugat baca: pemohon) memiliki kapasitas hak gugat atau standing mengajukan gugatan terhadap pihak yang diduga merugikan konsumen asuransi, sedangkan apakah gugatan ago nantinya terbukti atau tidak, maka hal itu sudah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara. bahwa berdasarkan, nyatademi hukum mempunyai hak gugat legal standing) untuk mewakili kepentingan konsumen asuransi indonesia, bahwa konsumen asuransibahwa kuasa hukum para pemohon sangat tidak konsisten dengan dalil dalil yang pernah diajukannya ketika melakukan pembelaan pada perusahaan asuransi asuransi jasa indonesia persero) kasino) ketika perusahaan tersebut dimohonkan pailit oleh china trust commercial bank sebagai pemohon pailit bila dibandingkan dengan dalil dalil yang diajukannyaperti dalam putusan pailit nomor pailit pn. niaga jkt. pst yang antara lain menyatakan sebagai berikut:cc.,"l":::lah tersebut." perusahaan asuransi sebesar kerugian yang sesungguhnya dialami,l:l"::faith,,::septemberoktober:,: bukti pmt surat keputusan menteri keuangan nomor kep km. tanggal maret pencabutan izin usaha asuransi jiwa pada,km. tanggal16 maret pencabutan izin usaha asuransi murni: bukti pmt surat keputusan menteri keuangan nomor kep securing adhigamkharisma persada raybahasa life insuranceagustus bukti pmt putusan kasasi nomor: k n tanggal juli putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat nomor pailit pn.niaga.jkt.pst tanggal juni bukti pmt putusan kasasi nomor: k n pada tanggal juni pada tingkat kasasi, putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat nomor: pa1l1t pn.niaga.jkt.pst tanggal april: bukti pmt putusan kasasi nomor k n tanggal novemberputusan kasasi nomor k n tanggal september putusan pengadilan niaga nomor pailit pn. niaga jkt. pst tertanggal juli bukti pmt putusan perkara pailit yang dialami asuransi jiwa manulife indonesia,,.):via,::bandingnya dibatasi, itu pendapat ahli,::,,i oleh jaksa,,:n: mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait:::penguasa:::,,pse::lilit::publik:),:lilit:bahwa secara teknis bisa dikat:allitan::st,istis,henzelsky::::::suransi:l,suransi:isien::us,,::::::.::e. jkt.pst tanggal juni fotokopi putusan pengadilan niaga jakarta pusat, terlampir sebagai lampiran: pn. niaga csp untuk membayar utang berupa klaim asuransi manfaat asuransi terhadap konsumen asuransi:tempo::::::: bahwa saksi mengetahui secara tertulis, nasabah pt. asuransi buana putera kurang lebih orang:::::ini:terhadap kedua hal tersebut mahkamah berpendapat sebagai,::"jessie"m:.", maka yokai diakui sebagai badan hukum,bukti,nomor tahun berbunyi, dalam hal debitur adalah perusahaan ansi ., permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh menteri keuangan".: terhadap dalil dalil para pemohon tersebut atas, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:,,:butuhkan:",jk vonis staat van faillissement verklaard", maka frasa "hij heeft gehouden between""tidak mampu membayar""dalam keadaan tidak mampu membayar" yang dikenal dengan istilah "solvent""due ,"tidak mampu membayar":::umum:::, terhadap dalil para pemohon tersebut mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam menafsirkan secara sistematik harus dikaitkan dengan sebelumnya dan selengkapnya berbunyi, permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan":",":":"menangani administrasi perkara dan hal hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan":dan uud"')":"due process laud' dan "access courts" yang merupakan pilar utama bagi tegaknya "rule law sebagaimana maksud oleh uud:dengan diberikannya hak eksklusiftidak juga memberi dampak yang positif bagi masyarakat khususnya konsumen asuransi bahkan sangat":::sebagaimana mestinya: pendapat berbeda dissenting opinion): menimbang, bahwa terhadap putusan mahkamah tersebut atas, hakim konstitusi prof. dr. h.m. lica marzuki, sh., mempunyai pendapat berbeda sebagai berikut: kebebasan berkontak ( vrijheidscontract', freedom contract ) meliputi hak kreditor guna secara bebas menggugat debitur yang dipandang berbendera janji depan hakim: tatkala pembuat undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menentukan bahwa suatu subyektif kreditor yang memohon pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi dan atau perusahaan reasuransi hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan pengadilan niaga (vide pada hakikatnya membatasi kebebasan berkontak dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian asuransi dan atau perjanjian reasuransi yang substansi perjanjian daripadanya dipandang berkekuatan undang undang ('. hebben aangegaan tot wet") bagi mereka, sebagaimana dimaksud bw. selain persyaratan prosedural tersebut tidak diperjanjikan maka hal dimaksud melemahkan atau cenderung menghalangi pembebanan kewajiban salah satu pihak guna memenuhi janjinya, menurut bw, juga ketentuan semacamnya secara tegas dilarang dalam konstitusi amerika serikat, article one, section ten, clause sehubungan dengan .law pairing the obligation contracts'", hal dimaksud tidak dibenarkan pula, berdasarkan asas kebebasan berkontak, manakala suatu subyektif debitur yang memohon penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan (vide secara konstitusional, persyaratan prosedural yang ditentukan wetgever tersebut mengandung perlakuan diskriminasi tatkala kreditor dan atau debitur dari perjanjian lainnya tidak dikenakan ketentuan semacamnya, sebagaimana dilarang konstitusi atas dasar uud nri tahun dalam pada itu, manakala keterlibatan menteri keuangan dipandang sebagai upaya perlindungan tata usaha negara dalam kaitan penyelenggaraan tipe negara kesejahteraan modern ( the modern welfare state ) maka bestuurszorg yang diemban pejabat publik dimaksud telah melampaui misi publiek bevoegheden daripadanya bak bandul lonceng yang berayun terlalu jauh ( the pendulum the clock has gone too far ) karena jika intervensi menteri keuangan dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dimaksud adalah '.' penjelasan maka upaya perlindungan badan atau pejabat tata usaha negara seyogianya diadakan pada tahapan upaya preventif dengan cara membuat aturan aturan administratif ( besluit van algemeen trekking") dan pelbagai k.tun k.tun, bukan melibatkan diri dalam tahapan penyelesaian represif yang memasuki domain berbicara pengadilan: seyogianya mahkamah mengabulkan seluruh permohonan para pemohoneholihin nasir, s.h., dannya dan dewan perwakilan rakyatttd. ttd. eddy purwanto, s.h. sholihin nasir, s.h. ida ria tambunan, s.h. merugikan masyarakat khususnya konsumen asuransidapat dilihat dalam kasus pt. asuransi jiwa pura nusanta khususnya konsumen asuransi). hal ini jelas jelas semakin menjauhkan masyarakat khususnya konsumen asuransikonsumen asuransi.bahwa pada prinsipnya tiap tiap orang yang merasa hak haknya dilanggar dirugikan termasuk konsumen asuransi, undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman mengatur sebagai berikut: |
putusan perkara nomor:erintahan daerahyayasan pusat reformasi pemilu metro), dalam hal ini diwakili smith notosusanto, dan hadir nafis umay, masing masing selaku ketua, dan sekretaris, beralamat jl. jamrud nomor. permata hijau, jakarta barat, untuk selanjutnya disebut pemohon i:, yayasan jaringan masyarakat pemantau pemilu indonesia jampi), dalam hal ini diwakili oleh wadah suai, badi zaman mansur, dan nurul ilahiah, masing masing sebagai koordinator nasional, pimpinan program pemantauan dan koordinator divisi advokasi, beralamat jl. selembar nomor jakarta pusat, untuk selanjutnya disebut pemohon ii: yayasan jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat jpp), dalam hal ini diwakili oleh gunawan hid dan abdul rachman, masing masing selaku koordinator nasional dan wakil koordinator, beralamat jl. ung nomor utan panjang, kemayoran, jakarta pusat, untuk selanjutnya disebut pemohon iii: yayasan penguatan partisipasi, inisiatif, dan kemitraan masyarakat indonesia paprika), dalam hal ini diwakili oleh lili hasanuddin dan sugiarto arief santoso, masing masing selaku direktur eksekutif dan staf divisi advokasi, beralamat jl. nusa indah x mk harapan indah, bekasi, jawa barat, untuk selanjutnya disebut pemohon iv, indonesian corruption watch icw), dalam hal ini diwakili oleh luka dani dan yohanes danang widoyoko, masing masing selaku wakil koordinator badan pekerja icw, beralamat jl. kalibata timur ivd nomor pasar minggu, jakarta selatan, untuk selanjutnya disebut pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh: dr. mulya lubis, s.h., ll. bambang widjojanto, s.h., llm: iskandar sonhaji, s.h. abdul vicar hajar, s.h.: advokat advokat yang berkedudukan jl. sungai gerbong jakarta pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal surat kuasa khusus tanggal januari pemohon dalam perkara puu muhamad taufik, ketua komisi pemilihan umum propinsi dki jakarta, beralamat jl. letjen suprapto kav iii jakarta pusat drs. setia permana, ketua komisi pemilihan umum provinsi jawa barat, beralamat jl. garut bandung. indra abidin, anggota komisi pemilihan umum provinsi banten, beralamat jl. saleh admin serang banten. hasyim asy'ari, sh., msi, anggota komisi pemilihan umum provinsi jawa tengah, beralamat jl. veteran semarang. drs. wahyudi purnomo, phil, ketua komisi pemilihan umum provinsi jawa timur, beralamat jl. tanggulangin surabaya. suparman marzuki, ketua komisi pemilihan umum provinsi yogyakarta, beralamat jl. anti, gedung kuning yogyakarta irham buana nasution, sh, ketua komisi pemilihan umum provinsi sumatera utara, beralamat jl. perintis kemerdekaan medan sumatera utara. pattimura, anggota komisi pemilihan umum provinsi lampung, beralamat jl. end. sudirman lampung. prof. dr. jasmin tuli, ketua komisi pemilihan umum provinsi gorontalo, beralamat jl. samratulangi gorontalo. prof. ramai abdullah, sh, ketua komisi pemilihan umum provinsi jambi, beralamat jl. thalib telanaipura jambi. ahmad syah mirza, msi, ketua komisi pemilihan umum provinsi kepulauan bangka belitung, beralamat jl. mentok pangkal pinang. dr. hj. yulia ariyanto, sh, anggota komisi pemilihan umum provinsi riau, beralamat jl. gajah mada pekanbaru riau. dr. ardian wartawan, msi, anggota komisi pemilihan umum provinsi sumatera selatan, beralamat jl. pangeran ratu jaka baring palembang. hm. zainal yazid, sh, ketua komisi pemilihan umum provinsi bengkulu, beralamat jl. indragiri bengkulu. prof. dr. h.m. jafar haruna msi, ketua komisi pemilihan umum provinsi kalimantan timur, beralamat jl. basuki rahmat samarinda. dr. ricard. a.d. situ, ph. ketua komisi pemilihan umum provinsi sulawesi utara, beralamat jl. agustus manado, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: bambang widjojanto, sh., llm., iskandar sonhadji, sh., abdul ticker hajar, sh., mh., diana fauzi, sh., para advokat dari law firm widjojanto, sonhadji associates yang beralamat gedung manggala wanabatti blok lantai suite jl. gatot subroto, senayan, jakarta pusat keseluruhannyapemerintah dan dewan perwakilan rakyat r.i baik secara lisan didalam persidangan maupun secara tertulis, telah memeriksa bukti bukti serta mendengarkan ahli yang diajukan oleh para pemohon dalam persidangan: duduk perkara menimbang, bahwa para pemohotanggal desember dan telah register pada tanggal januari dengan nomor: puu dan nomor: puu ii telah mengajukan permohonan sebagai berikutakta pendirian yayasan pusat reformasi pemilu nomor tanggal oktober yang dikeluarkan oleh notaris seneng salah, s.h, hum, bukti akta pendirian yayasan jaringan masyarakat pemantau pemilu indonesia jampi) nomor tanggal maret yang dikeluarkan oleh notaris detail untaian, s.h: bukti akta pendirian jaringan kerja pendidikan pemilih untuk rakyat jpp) nomor tanggal mei dan akta penyimpanan berita acara rapat musyawarah nasional jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat nomor tanggal januari yang dikeluarkan oleh notaris yudo paripurna, s.h, bukti akta pendirian yayasan yayasan penguatan partisipasi, inisiatif dan kemitraan masyarakat indonesia paprika) nomor tanggal januari yang dikeluarkan oleh notaris gde kertayasan, s.h, bukti akta pendirian yayasan komisi masyarakat untuk penyelidikan korupsi yayasan icw) nomor tanggal april yang dikeluarkan oleh notaris dr. teddy anwar, s.h, bukti undang undang dasar negara r.i tahun dan undang undang r.i nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, bukti buku himpunan undang undang bidang politik: bukti surat dari menteri dalam negeri r.i kepada menteri keuangan r.i tanggal februari perihal kebutuhan dana pilkada tahun bukti lampiran surat menteri dalam negeri nomor: tanggal februari bukti laporan panitia anggaran komisi dpr ri pada rapat intern komisi dpr ri tanggal maret bukti keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal pebruari tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, bukti keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal maret tentang pembentukan desk pusat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, bukti peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal pebrua, berdasarkannjelasan mahkamah menyatakan bahwa,"ara pemohon adalah selaku pribadi adalah warga negara indonesia dan selaku para ketua kpud (termasuk kelompok orang) sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf mahkamah, yang salah satu kegiatannya adalah merencanakan dan melaksanakan pemilu provinsi seperti dimaksudkan dala, dimana dalam pelaksanaan pemilu ago para pemohon bertanggung jawab kepada kpu (bukan kepada lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif). berdasarkan angka nomor tahun tentang pemerintahan daerah menyatakan antara lain," komisi pemilihan umum daerah yang selanjutnya disebut kpud adalah kpu provinsi kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalamsetiap provinsi dan atau kabupaten kota. selanjutnya dalam menyatakan," pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selenggarakan oleh kpud yang bertanggung jawab kepada dprd". bahwa para pemohon sebagai kpu provinsi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) berdasarkan tahun baik secara struktur organisasi maupun personilnya masih merupakan kpu provinsi pemilu legislative (pileg) dan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) yang bertanggung jawab kepada kpu. oleh karena itu perubahan pertanggung jawaban pelaksanaan pemilihan yang semula kepada lembaga independen kpu kemudian dalam pilkada dirubah oleh tahun kepada lembaga legislatif daerah (unsur unsurnya terdiri dari partai politik yang merupakan kelompok kepentingan), adalah bertentangan dengan penyelenggaraan pemilihan seperti yang diatur dalam uud tahun yaitu bersifat nasional, tetap dan mandiri. berdasarkan uud menyatakan, perencana dan pelaksana pemilu provinsi, para pemohon baik sebagai perorangan warga negara indonesia maupun selaku para ketua kpud, mempunyai kewajiban untuk merealisasikan terhadap terlaksananya pemilu yang demokratis melalui pelaksanaan pilkada yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (uber dan judul) sebagaimana diamanatkan dan uud oleh karena itu merupakan hak konstitusional para memohon untuk menjaga agar pilkada berjalan secara demokratis, maka independensi dalam pelaksanaan pilkada merupakan komponen penting dan harus dijaga keberadaannya dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara menuju pada tatanan pemerintahan yang lebih demokratis. para pemohon beranggapan pemberlakuan tertentu dalam nomor tahun menyebabkan para pemohon sebagai pelaksana pilkada tidak independen, konsekuensinya potensial pilkada tidak terselenggara secara demokratis, uber, dan judul sehingga para pemohon merasa dirugikan hak hak konstitusionalnya. ii. tentang pokok perkara pada tanggal september telah disetujui ruu tentang pemerintahan daerah ruu pemda) oleh dpr periode yang berakhir masa jabatannya pada tanggal oktober ruu pemda itu kemudian") pada tanggal oktober dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh sekretaris negara bambang kosovo. bahwa beberapa materi pemda bertentangan dengan konstitusi, terutama mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pilkada langsung" kendati demikian, dalam pandangan para pemohon tidak semua materi pilkada langsung dalam pemda bersesuaian dengan ketentuanadalah pilkada independensi penyelenggaraan pilkada langsung. penyelenggara pilkada. pemilu termasuk dalamnya adalah pilkada.g"" vii mengatur tentang pemilihan umum adalah merupakan perubahan iii dari konstitusi tahun dalam menyatakan,"kemudian dalam menyatakan,sedangkan sebagai pelaksananya disebutkan dalam menyatakan,"engan demikian karena perubahan uud merupakan perubahan sedangkan uud adalah merupakan m1mbuat konstitusi dianggap bertentangan dengan 22e, maka dapat dipastikan dalam perubahan iii akan dirubah dan disesuaikan dengan 22e,maka pengertian dipilih secara demokratis dalam pilkada harus ditafsirkan sama dengan tata cara dan pelaksanaan pemilihan yang dilakukan terhadap presiden,konstitusiahwa, dalam bab uud mengatur tentang pemerintahan daerah, yang terdiri dari dan :"mengatur secara umum tentang kekuasaan pemerintahan daerah a:"mengatur tentang hubungan wewenang secara umum dan secara khusus antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah b:"mengatur pengakuan secara khusus terhadap keistimewaan dan hak daerah. dalam hal masalah, pemilihan anggota anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota diatur dalam kemudian dilaksanakan dengan nomor tahun sedangkan untuk pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dalam sebagai pelaksananya adalah nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dengan demikian pemda bukan merupakan pelaksanaan pengaturan secara khusus dalam konstitusi. oleh karena itu tidak dapat menyambungkan ketentuan lain yang ada dalam konstitusi terutama yang ada dalam bahwa, dalam bab vii dari uud mengatur tentang pemilihan umum proses pemilihan umumsedangkan sebagai penyelenggara pemilihan umum konstitusi telah menetapkan agar azas pemilu tersebut dapat terlaksana dengan baik, yaitu seperti yang disebutkan dalaalam uud menyatakan,:"bahwa, uud adalah merupakan hasil perubahan konstitusi, sedangkan adalah merupakan hasil perubahan konstitusi, adanya kalimat secara dalam kedua tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa proses pemilihan kepala daerah secara demokratis, artinya proses dan pelaksana pilkada menunjuk pada uud: dan dilaksanakan oleh komisi yang bersifat, nasional, tetap dan mandiri. walaupun dalam tahun menyatakan,"namun kemudian dengan keberadaan dan lain yang mengatur pertanggung jawaban penyelenggara pemilu kepada lembaga legislatif dan memberikan kewenangan pada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah merupakan yang potensial menghambat terlaksananya asas uber dan judul dalam pilkadawdilaksanakan oleh suatu komisi yang tidak bersifat nasional, tetap dan mandiri, serta menyimpang dariimplementasi dari ketentuan konstitusional ago dalam pelaksanaan pemilihan umum" sebagai peraturan pelaksana undang undang yang setara dengan peraturan pemerintah"kesatu,""" semata mata ditentukan oleh pemerintah sendiri. melalui produk hukum peraturan pemerintah""" ketentuan lebih lanjut mengenai pemberi bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan pemerintah."""". pasa166 meminta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kpud": "mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada dprd""ketentuan dan nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden (selanjutnya pilpres"). dalam pemilu legislatif pengertian "nasional dimaksudkan bahwa kpu sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah negara kesatuan indonesia, sedangkansarana demokratis untuk menjaring kepimpinan nasional tingkat daerah"uber dan judul", apalagi pertanggungjawaban penyelenggaraan pilkada oleh kpud kepada dprd sehingga dikhawatirkan muatan ego local akan lebih kental tetapi hanya memberikan laporan kepada dprd, sedangkan pertanggungan jawab". pemilu diselenggarakan oleh kpu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". kpu bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu". struktur organisasi penyelenggara pemilu terdiri atas kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota"". ketentuan mengenai penyelenggara pemilu dalam pilpres antara lain sebagai berikut: pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh kpu"". dari ketentuan uud yang dijabarkan lebih lanjut dalam pemilu dan pilpres jelaslahmenyatakan secara nyata nyata mengingkari prinsip penyelenggara pemilu yang bersifat "nasional" dan "mandiri""satu atap"fungsi kpu yang terutama nantinya dalam pilkada langsungdalam melaksanakan pilkada langsung menurut standar kpu tersebut, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota sesuai ketentuan perundang undangan bertanggung jawab kepada kpu, bukan kepada dprd. iv. petit:sepanjang menyangkut anak kalimat ".yang bertanggung jawab kepada dprd sepanjang menyangkut anak kalimat ".dengan berpedoman pada peraturan pemerintah": sepanjang menyangkut anak kalimat ".oleh dprd", sepanjang menyangkut anak kalimat ".diatur dalam peraturan pemerintah": sepanjang menyangkut anak kalimat ".berpedoman pada peraturan pemerintah", ', sepanjang menyangkut anak kalimat ".yang bertanggung jawab kepada dprd", sepanjang menyangkut anak kalimat ".dengan berpedoman pada peraturan pemerintah", sepanjang menyangkut anak kalimat ". diatur dalam peraturan pemerintah": sepanjang menyangkut ".oleh dprd "': sepanjang menyangkut anak kalimat ".diatur dalam peraturan pemerintah". sepanjang menyangkut anak kalimat ". berpedoman pada peraturan pemerintah": s d ,undang undang r.i tahun tentang pemerintah daerah, bukti undang undang dasar republik indonesia tahun bukti buku jilid risalah rapat panitia hoc sidang tahunan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia, buktundang undang r.i tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, menimbang bahwa pada pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada hari: jum'at tanggal januari pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya dr. mulya lubis. sh.llm, bambang widjojanto, sh., llm., iskandar sonhadji, sh., abdul ticker hajar, sh.mh., dan diana fauzi, sh., berdasarkan surat kuasa tertanggal desember dan desember menimbang bahwa pemeriksaan persidangan pada hari jum'at tanggal januari kuasa pemohon datang menghadap, dan telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan tetap pada isi permohonan,dan keterangan tertulis tertanggal februari sebagai berikut: umum perubahanegara.". badan hukum publik atau privat, atau lembagatroihan umum: bahwa pemohon jampi) adalah lembaga swadaya masyarakat berbentuk badan hukum yang bersifat nirlaba, yang berdasarkan anggaran dasarnya mempunyai maksud dan tujuan antara lain sosialisasi gagasan pemilu pada masyarakat dan pemerintah, membangun dan mengembangkan kehidupan demokratis serta membangkitkan kesadaran masyarakat dalam melakukan kontrol sosial secara aktif, dan mempertinggi kualitas kesadaran demokrasi dan hak asasi manusia. bahwa pemohon iii (jppantu pemerintah dalam melakukan upaya demokratisasi indonesia serta memberdayakan dan menyadarkan masyarakat tentang politik dan demokrasi melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, advokasi dalam arti kata seluas luasnya. bahwa pemohon paprikaingkatkan partisipasi dan prakarsa rakyat dalam rangka pemberdayaan masyarakat sipil, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan, meningkatkan taraf hidup masyarakat marjinal, mewujudkan pembangunan manusia atas dasar prinsip kesetaraan antara laki laki dan perempuan dalam dimensinya (sosial, ekonomi, politik, budaya) sehingga tercipta manusia seutuhnya, serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembaharuan pembaharuan kebijakan publik. bahwa pemohon (icwerdayakan masyarakat untuk mewujudkan lembaga negara1ibadan hukum privat yang salah satu kegiatannya adalah melakukan pemantauan pemilihan umumbelum dilaksanakan. selanjutnya, jika para pemohon mengatasnamakan badan hukum privat yang kegiatannya adalah melakukan pemantauan pemilihan umum, pemerintah berpendapat bahwa para pemohon tidak tepat karena pemantauan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah belum terjadi mengingat pelaksanaan pemilihannya belum dilaksanakanjelasii12004,ketua atau anggota komisi pemilihan umum provinsitentu dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang menyebabkan tidak terselenggaranya pemilihan yang demokratis, uber, dan judul sehingga para pemohon merasa dirugikan hak hak konstitusionalnyapadahal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menurut undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah belum dilaksanakan. selanjutnya, jika para pemohon mengatasnamakan ketua atau anggota komisi pemilihan umum provinsi, tentunya harus dibuktikan dengan rekomendasi keputusan hasil rapat pleno komisi pemilihan umum provinsi masing masing. khusus kepada sebagian para pemohon yang hanya berkedudukan sebagai anggota komisi pemilihan umum provinsi. pemerintah mempertanyakan keabsahan kedudukan pemohon untuk mewakili komisi pemilihan umum provinsi tersebut,erintahan daerah. ii. argumentasi pemerintah atas pengujian undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah sehubungan dengan anggapan pemohon yang menyatakan bahwa ketentusepanjang menyangkut anak kalimat ".yang bertanggung jawab kepada dprd. sepanjang menyangkut anak kalimat :.dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. sepanjang menyangkut anak kalimat .oleh dprd.", dan sepanjang menyangkut anak kalimat ".diatur dalam peraturan pemerintah."tentang independensi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pemerintah perlu menjelaskan bahwa ketentuan yang melahirkan komisi pemilihan umum, terdapat dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun dalam bab vii pemilihan umum, yang merupakan hasil perubahan ketigfrasa "komisi pemilihan umum" ditulis dengan huruf kecil, selain diawali dengan kata "suatu", artinya hal yang belum tentu (nama dan jenis organisasinya). menurut kaidah bahasa indonesia, penulisan "komisi" dengan huruf kecil, belum menunjukkan nama (nomenklatur). pemberian nama terhadap institusi penyelenggara pemilihan umum, yaitu komisi pemilihan umum", baru lahir melalui undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprdmenurut prof. dr. jimmy asshiddigie, sh. dalam bukunya konsolidasi naskah uud setelah perubahan empat, cetakan kedua, juni yang diterbitkan oleh arsip watampone, jakarta anggota kapi) menyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, ada empat subjek yang akan dipilih secara langsung oleh rakyat, yaitu: (i) calon anggota dprd kabupaten kota dan calon anggota dprd provinsi, (il) calon anggota dpr pusat, (iii) calon anggota dewan perwakilan daerah, (iv) paket calon presiden dan calon wakil presiden". berdasarkan ketentuan dan tersebut atas, maka kewenangan komisi pemilihan umum sudah limitation. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah memberi kewenangan kepada kpud untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, telah sejalan dengan. dengan bijak pembentuk undang undang nomor tahun menerapkan prinsip efisiensi keuangan negara, dan menunjuk aparatur dan lembaga yang sudah ada berdasarkan undang undang nomor tahun yaitu kpu provinsi, kpu kabupaten kota (mohon diperiksa, tanpa kata daerah") menjadi kpud (ditambah kata daerah" dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah) dengan memberikan kewenangan khusus. hal ini ditegaskan dalam angka undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwdisetiap provinsi dan atau kabupaten kota". dengan demikian, tidak perlu dibentuk secara khusus panitia atau komisi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah setiap daerah. dengan memanfaatkan lembaga dan anggota kpu provinsi dan kabupaten kota yang telah berpengalaman serta memiliki sarana prasarana yang telah digunakan dalam pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden sangat efisien, efektif, dapat menghemat keuangan negara. cc. dengan diberikannya wewenang khusus kepada kpud, maka untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat, komisi pemilihan umum kpu) dapat melakukan supervisi dan bimbingan teknis kepada kpud. mengenai ketentuan dan undang undang nomor tahun bahwa dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kpud bertanggung jawab kepada dprd, pemerintah dapat menjelaskan bahwa implementasi dari pertanggungjawaban kpud terhadap dprd dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan tugasnya kepada dprd, seperti halnya dalam pelaksanaan pemilu legislatif, komisi pemilihan umum menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada presiden dan dpr ri. mengenai ketentuan huruf dimana kpud berkewajiban "mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada dprd", dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun bahwa biaya kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan kepada apbd". sedangkan sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun apbd ditetapkan dengan peraturan daerah. dengan demikian dprd sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang menetapkan apbd, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam angka undang undang nomor tahun maka harus mengetahui secara pasti penggunaan anggaran pemilihan oleh kpud. hal ini merupakan salah satu pelaksanaan fungsi dprd khususnya fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan dprd sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang nomor tahun sehingga mekanisme akuntabilitas dprd kepada rakyat dapat terlaksana dengan baik. penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh kpud kepada dprd, tidak memberi ruang kepada dprd untuk melakukan intervensi, mengingat sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tugas dan wewenang kpud dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, antara lain meliputi perencanaan sampai dengan menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. ketentuan ini dipertegas lagi dengan ketentuan dan yang menyatakan bahwa berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk menetapkan pasangan calon terpilih diputuskan dalam rapat pleno kpud. adapun peranan dprd hanya menyampaikan penetapan nama nama pasangan calon terpilih kepada presiden untuk pasangan calon gubernur wakil gubernur dan kepada menteri dalam negeri untuk pasangan calon bupati wakil bupati atau walikota wakil walikota guna diproses pengesahannya. selain itu, undang undang nomor tahun meneg, dan mahkamah agung yang akan memutuskan sengketa penghitungan suara. berdasarkan uraian diatas, maka walaupun laporan dan pertanggungjawaban pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh kpud kepada dprd, dalam hal ini tidak akan mempengaruhi independensi kpud. berkaitan dengan peraturan pelaksanaan undang undang nomor tahun khususnya yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang undang sebagaimana mestinya". dengan pertimbangan tersebut, makmaka peraturan pemerintah hirarkinya dibawah undang undang peraturan pemerintah pengganti undang undang. dengan demikian, pemerintah berpendapat bahwa pengaturan lebih lanjut tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan peraturan pemerintah adalah sah dan tidak bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun tentang anggapan para pemohon bahwa pemilihan umum termasuk dalamnya adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah". tersebut lahir berbarengan dengan dan yaitu pada perubahan kedua undang undang dasar negara republik indonesia tahun pada saat sidang tahunan mpr ri tahun dan dimasukkan dalam bab tentang pemerintahan daerah. ketentuan tidak dimasukkan dalam bab tentang pemilihan umum atau undang undang dasar negara republik indonesia tahun tidak dimasukkannya ketentuan dalam bukan semata mata karena sidang tahunan mpr ri tahun belum ada kesepakatan mengenai cara pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi karena pada saat itu masih ada fraksi mpr ri yang menginginkan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara tidak langsung oleh rakyat melainkan tetap oleh mpr ri. dalam sidang tahunan mpr ri tahun lahir melalui' perubahan ketiga, tetapi tetap tidak memasukkan ketentuan melainkan hanya ketentuan yang mengatur mengenai dprd. hal ini dapat diartikan bahwa konstitusi tidak hendak memasukkan pemilihan kepala daerah dalam pengertian pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam yangtau dapat dikatakan bahwa mpr ri sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengamandemen konstitusi tidak menganggap ketentuan sebagai substansi dari ketentuan karena kedua tersebut mengandung dua hal yang berbeda walaupun ada unsur yang sama, yakni upaya demokratisasi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan indonesia. karena itu, pada perubahan ketiga, tersebut tidak dipindahkan dimasukkan dalam adapun pengertian frasa "dipilih secara demokratis" tidak harus dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi dipilih secara tidak langsungpun dapat diartikan demokratis, sepanjang prosesnya demokratis. namun demikian, makna pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menurutyang dilakukan secara langsung oleh rakyat. cc. sebagaimana dijelaskan atas, bahwa sesuai dengan sejarah pembentukan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sangat berbeda filosofi serta maksud dan tujuannya, sehingga ketentuan yang mengatur pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis tidak dimasukkan dalam bab vii pemilihan umum). dengan demikian pemilihan kepala daerah bukan termasuk dalam rezim pemilihan umum anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presiden, dprd, tetapi masuk dalam rezim pemerintahan daerah. gubernur, bupati, dan walikotadapat dilakukan melalui dua cara, yakni melalui pemilihan oleh dprd atau dipilih, dalam dan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tidak memberi wewenang kepada dprd untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. ini berarti pengertian kepala daerahmelalui pemilihan secara langsung oleh rakyat. atas dasar itu undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah tidak mencantumkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagai dasar pertimbangan hukum dalam konsiderans mengingat". selain alasan tersebut, berdasarkan teori perundang undangan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang undangan, yang dapat dijadikan dasar hukum adalah dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahumengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun mengatur pemilihan umum bagi anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presiden, dan dprd, maka tersebut tidak dicantumkan sebagai dasar hukum pembentukan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. kalaupun risalah rapat panitia ad hoc sidang tahunan mpr ri tahun dalam buku kedua jilid yang dijadikan dasar para pemohon menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan bagian dari pemilihan umum, namun pemerintah berpendapat bahwa argumentasi tersebut tidak tepat. hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam halaman risalah rapat dimaksud menyebutkan alasannya, yaitu keempat, karena presiden itu dipilih langsung, maka pada pemerintahan daerahpun gubernur, bupati, dan walikota itu dipilih langsung yeh rakyat. undang undang: dengan demikian, pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dimaksudkan dalam rangka pengaturan pelaksanaan otonomi daerah yang sudah pasti berbeda dengan pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden. pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah kewenangan pemerintah secara absolut yang tidak didesentralisasikan kepada daerah, sedangkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah justru dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi. karena itu, latar belakang pemikiran lahirnya undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang menyatakan gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis, jelas berbeda dengan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. berdasarkan uraian tersebut atas, maka pemerintah berpendapat, tidak tepat apabila pengertian dipilih secara demokratis dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun diartikan sama dengan tata cara pemilihan umum presiden dan wakil presiden, karena anggota mpr sebagai pembentuk konstitusi tidak sedikitpun berkehendak memasukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pengertian pemilihan umum. mengenai penunjukan lembaga mahkamah agung untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (apabila terjadi), pemerintah dan dpr ri semata mata melakukan taat asas atau menghormati hukum. hal ini dikarenakan undang undang dasar negara republik indonesia tahun membatasi kewenangan mahkamah konstitusi, yaitu hanya memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". artinya, kewenangan memutuskan, tidak diberikan kepada mahkamah konstitusi, tetapi kepada mahkamah agung. selain itu ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun"dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang undang" berdasarkan ketentuan tersebut, maka undang undang nomor tahun menunjuk mahkamah agung untuk memutus. sesuai dengan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, maka pemerintah tidak sependapat dengan argumentasi para pemohon standing): menyatakan permohonan para pemohon ditolak atau setidak tidaknya permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan: menolak permohonan para pemohon seluruhnya:: sepanjang menyangkut anak kalimat ':.yang bertanggung jawab kepada dprd.: sepanjang menyangkut anak kalimat '.dengan berpedoman pada peraturan pemerintah." sepanjang menyangkut anak kalimat ':.oleh dprd,." dan sepanjang menyangkut anak kalimat ".diatur dalam peraturan pemerintah.: undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, tidak bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun terutama dan menyatakan angka sepanjang menyangkut anak kalimat ".yang diberi wewenang khusus o ". yang bertanggung jawab kepada dprd.: sepanjang menyangkut anak kalimat ".dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.": sepanjang menyangkut anak kalimat oleh dprd.', sepanjang menyangkut anak kalimat ".berpedoman pada peraturan pemerintah.', sepanjang menyangkut anak kalimat ".dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.', dan sepanjang menyangkut anak kalimat .diatur dalam peraturan pemerintah.".komisi pemilihan umum yang hadir ketua komisi pemilihan umum prof. dr. nazaruddin hamid syamsuddin dan keterangan tertulis tertanggal februarindi. didi!, sehingga tidak dapat di.dimenimbang, bahwa pada pemeriksaan persidangan tanggal februari telah didengar keterangan dari dewan perwakilan rakyat yang diwakili oleh sdr. materialis akbar, dan drs. lukman hakim saifuddin dan keterangan tertulis tertanggal februari sebagai berikut: untuk perkara puu 1i1 mengenai pokok materi permohonan dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa: ketentuansepanjang menyangkut anak kalimat "yang bertanggung jawab kepada dprd": cc. ketentuan ketentuan sepanjang menyangkut anak kalimat dengan berpedoman pada peraturan pemerintah": ketentuan sepanjang menyangkut anak kalimat "diatur dalam peraturan pemerintah", ketentuan sepanjang menyangkut anak kalimat berpedoman pada peraturan pemerintah": dan ketentuan sepanjang menyangkut anak kalimat diatur dalam peraturan pemerintah". terpilihnya seorang pemimpin kepala daerah yang diinginkan masyarakat,linnya stabilitas pemerintahan di, rahasia,, yaitu untuk memilih anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presiden dan dprd. jadi ini merupakan acuan utama diisistem birokrasi, hukum, sosial, politik, dan ekonomi yang berkeadilan sosial dan bersih dari korupsi. bahwa para pemohon pemohon s d baik selaku badan hukum privat maupun selaku warga negara dan pribadi pribadi profesional pemantau pemilu mempunyai kepedulian dan berkepentingan terhadap yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diamanatkan oleh dan dan uud bahwa dengan demikian, hak konstitusional para pemohon yang dirumuskan dalam permohonan ini adalah hak atas terlaksananya pemilu yang demokratis, uber, dan judul yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang merupakan pengejawantahan hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam uud dengan tujuan terciptanya tata pemerintahan yang lebih demokratis. bahwa diberlakukannyakarena dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang tidak mandiri sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam pokok permohonan. para pemohon merasa dirugikan hak hak konstitusionalnya dengan berlakunya nomor tahun dan mempunyai kewajiban hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil kepada mahkamah konstitusi. para pemohon, lembaga swadaya masyarakat yang menurut anggaran dasarnya mempunyai tujuan antara lain melakukan pemantauan pemilihan, adalah badan hukum privat sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf mahkamah konstitusi. aktivitas selaku pemantau telah para pemohon jalankan dalam pemilu baik untuk pemilihan anggota dpr, dpd, dan dprd maupun untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, dengan landasan huku. bahwa sebagai pemantau pemilu para pemohon menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada kpu sebagai lembaga independen. dalam nomor tahun tentang pemerintahan daerah, mengenai pemantauan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) diatur dalam dan kedua tersebut antara lain mengatur bahwa pemantau pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pementasannya kepada kpud. jika dikaitkan dengan yang menyatakan bahwa kpud bertanggung jawab kepada dprd, yang pada hakikatnya adalah lembaga politik (unsur unsurnya adalah partai partai politik yang merupakan kelompok kepentingan) dan peserta pilkada, maka sangat potensial hasil pemantauan para pemohon tidak dapat digunakan (dan ditindaklanjuti) secara maksimal untuk mendukung terlaksananya pemilihan yang uber dan judul sehingga hasil pemilihannya pun tidak mencerminkan adanya pemilihan yang demokratis dan kredibel. para pemohon, baik sebagai lembaga pemantau pemilu maupun sebagai perorangan warga negara indonesia, berdasarkan uud itu, para pemohon berkepentingan terhadap terlaksananya pemilu yang demokratis dan hal tersebut merupakan hak konstitusional para pemohon. para pemohon beranggapan pemberlakuansebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam pokok permohonan. ii. tentang pokok perkara pada tanggal september dpr periode tahun telah menyetujui ruu tentang pemerintahan daerah ruu pemda). kemudian, ruu pemda itu.lebih,,, dan biaya dibandingkan dengan membentuk lembaga baru. pertimbangan ini didasari karena perangkat, sarana dan prasarana kpud sudah lengkap di,bisa memberikan kewajiban lain kepada kpu provinsi. provinsi maupun kabupaten kota adalah berkaitan dengan pertanggungjawabannya kepada dprd,tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh kpud dan anggaran biaya yang dikeluarkan harus dilaporkan kepada dprd, hal ini dilakukan sebagai salah satu perwujudan kpud bertanggung jawab kepada dprd.:, dan adil,diperlukan,diatur dalam peraturan pemerintah",dibahwa tidak ada kewajiban konstitusional untuk menyerahkan pengaturannyarpemerintah membuat kpud menjadi tidak independen.berdasarkan keterangan tersebut atas dapat disimpulkan bahwa: semangat perumusan angkadengarkan keterangan pihak pemerintah dan dpr ri persidangan mahkamah juga memandang perlu untuk mendengar keterangan dari pihak yang terkait dengan permohonan para pemohon yang dalam hal ini adalah komisi pemilihan umum kpu). persidangan kpu pada pokoknya memberikan keteranganl, sehingga tidak dapat untuk perkara puu ii1 mengenai pokok materi permohonan dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa: ketentuantahun yang diberi wewenang khusus oleh: cc. ketentuan": ketentuan huruf meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kpud". ketentuan huruf e:'"mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada dprd": ketentueselon oleh dprd": ketentuan: ketentuan": ketentuan". bupati dan walikota sebagai kepala pemerintah daerah propinsi.. dpr, dpd, dan dari)ari) untuk memilih kepala daerah. terpilihnya seorang pemimpin kepala daerah yang diinginkan masyarakat.minnya stabilitas pemerintahan . rahasia.. yaitu untuk memilih anggota dpr. dpd, presiden dan wakil presiden dan dprd. jadi ini merupakan acuan utama .,... dan biaya dibandingkan dengan membentuk lembaga baru. pertimbangan ini didasari karena perangkat. sarana dan prasarana kpud sudah lengkap .memberikan kewajiban lain kepada kpu provinsi,., provinsi maupun kabupaten kota adalah berkaitan dengan pertanggungjawabannya kepada dprd.dprd sebagai perwakilan rakyat tingkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, mempunyai beberapa tugas dan kewenangan antaranya meminta pertanggungjawaban kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah yaitu kupu dan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilihan. hal ini didasari karena dprd lah yang memiliki legitimasi paling kuat antara institusi atau lembaga lain provinsi dan kabupaten kota, karena semua anggotanya dipilih langsung oleh rakyat.,pasangan calon dan atau tim kampanye setiap pasangan calon dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih. terhadap setiap pasangan calon dan atau tim kampanye yang terbukti telah memberikan janji dan atau memberikan uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh dprd. hal ini terkait dengan kedudukan dprd sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sehingga pembatalan pasangan calon hanya dapat dilakukan oleh.. dan adil..masalahyang sangat.. diatur dalam peraturan pemerintah". ) pada tanggal oktober dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh sekretaris negara bambang kosovo lembaga negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor salah materi pemda itu adalah mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam hingga pada pokoknya tersebut mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada langsung) secara demokratis. kendati demikian, dalam pandangan para pemohon tidak semua materi pilkada langsung yang terdapat dalam pemda bersesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalampilkada penyelenggara pilkada langsung dan independensi penyelenggaraan pilkada langsung. pemilu termasuk dalamnya adalah pilkaday bab vii mengatur tentang pemilihan umum adalah merupakan perubahan iii undang undang dasar tahun dalamkemudian dalamdangkan sebagai pelaksananya disebutkan dalamkewajiban konstitusional untuk menyerahkanmembuat kpud menjadi tidak independenoo. berdasarkan keterangan tersebut atas dapat disimpulkan bahwa: semangat perumusan angka huruf hurufhuruf hurufgajukan bukti bukti tertulis telah pula didengar ahli dalam persidangan sebagai berikut: prof. dr. frans limahelu: bahwa ahli mempunyai keahlian bidang perundang undangan. bahwa konstitusi itu tidak mengatur hal hal teknis, tapi hanya mengatur asas atasnya. bahwa pilkada itu berkaitan dengan pemilu, maka menurut hemat ahli jika dilihat dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun itu sudah dengan jelas dikatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun. bahwa secara langsung dan tidak dipakai dengan kata tambahan, apakah oleh dewan perwakilan rakyat, rakyat dan sebagainya. hanya pada selanjutnya dari selanjutnya dari ini, disebutkan siapa siapa yang dipilih. atasnya adalah langsung dan oleh rakyat, itu adalah demokrasi. bahwa apabila itu sudah dikatakan dipilih langsung oleh rakyat, maka ini adalah soal pemilihan umum. itu secara tegas dikatakan undang undang tentang pemerintahan daerah bahwa kalau dilihat kepada undang undang tentang pemerintah daerah ini ada satu inkonsistensi dalam pembuatannya. dalam petit, dikatakan dipilih langsung tapi dalam konsideransnya tidak dicantumkan undang undang tentang pemilihan umum. bahwa apa yang dirumuskan oleh mulai dan seterusnya sampai bagian kedelapan dari undang undang pemerintah daerah itu sudah menjadi kewenangan dan milik kpu. sehingga dengan kata lain bahwa apa yang sudah diatur oleh pemerintah daerah seharusnya sudah ada pengaturannya terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang. dengan kata lain asas tentang pemilihan langsung oleh rakyat itu harus dipegang dan harus dipertahankan. bahwa dalam undang undang dasar tidak bisa disebutkan secara teknis sampai bupati karena itu adalah pekerjaan dari undang undang. bahwa menurut hemat ahli bagian kedelapan dari undang undang pemerintah daerah ini sebetulnya sudah tidak bisa dipakai lagi karena bertentangan dengan bahwa itu dipilih langsung rakyat berarti dengan kata lain dipilih melalui kpu. bahwa istilah pemilu sudah tegas bahwa itu adalah langsung oleh rakyat. dan ini sudah ditegaskan kembali tidak bisa dikatakan pilkada bukan pemilu, kalau pilkada bukan pemilu lalu berarti pilkada harus dipilih oleh dpr. bahwa pilkada tetap pemilu karena rujukannya sudah pasti. bahwa pemilihan umum kepada kepala daerah dalam undang undang pemerintah daerah, ini dimasukkan bagian penyelenggaraan pemerintahan. ini suatu hal yang sangat bertentangan satu sama lain. kalau ingin dilakukan oleh pemerintah daerah, maka itu mesti dimasukkan dalam konstitusi kita, dan itu tidak mungkin bahkan tidak bisa karena itu subjek yang berbeda. satu mengatur tentang pemerintah daerah sedangkan bicara soal pemilihan umum yang langsung dan seterusnya. prinsipnya berbeda sekali, atasnya berbeda sekali tidak bisa asas dari pemilihan umum mau dimasukkan dalam pemerintahan daerah. harus memilih, pemerintahan daerah harus menyerahkannya pada kpu. bahwa dalam bahasa inggrisnya drafting, itu kita tidak bisa melepaskan satu dengan yang lain, bahkan dalam satu dalam satu semua itu menjadi satu paket dan harus tunduk kepada satu prinsipil, satu asas. situasi boleh berubah tapi asas tidak bisa berubah yaitu satu tentang pemilu, kedua, tentang pemerintah daerah. itu tidak bisa digabung. itu kedap air, kalau mau dikatakan secara sederhana. karena kalau itu digabung, maka lebih yang menguntungkan secara politis. tapi hukum mengatakan tidak benar dan itu harus dipisahkan satu sama lain. bahwa menurut hukum harus dipisahkan secara tegas antara pemilihan langsung dan pemilihan oleh dprd. seperti yang ada undang undang pemerintahan daerah sudah diputuskan langsung, berarti dprd tidak bisa ikut serta sama sekali. pemerintah juga tidak bisa ikut serta. bahwa pemilihan langsung, itu bagaimana caranya, apa syarat syaratnya, lembaga yang melaksanakannya. kalau itu sudah, kemudian ada bargaining silakan. akan tetapi kalau langsung pasti rakyat yang memilih rakyat, lembaganya ditentukan oleh rakyat, tidak oleh dpr atau dprd. dengan kata lain, kpu harus lepas dari dpr maupun dari pemerintah. itulah demokrasi. demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. bahwa bagian kedelapan dari undang undang nomor 32sudah tidak bisa dipakai atau dengan sendirinya itu tidak bisa digunakan. bahwa ketika suatu undang undang sedang dibahas sidang pengadilan maka berarti semua kegiatan tentang pembuatan undang undang harus berhenti. bahwa dalam drafting apabila dalam konsideran itu tidak dimuat landasan hukumnya untuk pemilihan secara langsung, maka itu tidak mungkin atau tidak bisa secara langsung. dari drafting problem yang paling berat adalah inkonsistensi, sedangkan redaksi bisa ada kompromi, tapi kalau konsistensi apalagi soal soal yang fundamental itu tidak bisa dikompromikan, tidak bisa diajak kerja sama, tapi kalau sesudah fundamental lalu kita mau kompromi dalam soal soal detail, itu masih bisa. kita hanya bisa negosiasi mengenai hal hal yang detail, tapi about the fundamental issue and principal tidak bisa, dia itu oleh dipilih langsung oleh rakyat atau oleh dprd itu principal. sekali kita pilih itu, maka kita mesti konsisten mempertahankan demikian. dr. kristiani: bahwa ahli adalah ahli bidang politik dan otonomi daerah bahwa ungkapan yang paling gampang, demokrasi itu adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. akan tetapi supaya lebih jelas dapat dikatakan bahwa demokrasi itu adalah sistem kekuasaan, dimana siapapun yang berkuasa harus mendapatkan mandat dari orang yang dikuasai terus rakyat berdaulat. itu namanya demokrasi. bahwa sistem ini mencoba mengatur seperti itu, hal ini tidak mudah. oleh karenanya ada sistem perwakilan. kalau mau sistem perwakilan dalam sistem recruitment pejabat publik itu juga sangat rumit, kita harus menentukan pilihan bahwa sistem demokrasi kita sistem demokrasi perwakilan dan pejabat pejabat publik diangkat langsung oleh masyarakat. dalam sistem perwakilan ini, tentu kita tidak mau terdistorsi juga. bahwa juta orang, kemudian hanya ada beberapa orang dpr, dpd dan beberapa ratus saja yang akan menentukan nasib bangsa ini. oleh karena itu sistem demokrasi juga ada keseimbangan bahwa ada publik discourse, ada ruang publik, civil society, public opinion yang bisa mengontrol mereka. karena pada dasarnya kekuasaan yang merusak ini tidak bisa ditundukkan dan dijinakkan oleh aturan aturan ataupun itikad baik, ataupun hubungan persaudaraan, hubungan darah. kekuasaan hanya bisa dilawan dengan kekuasaan itu sendiri. sehingga, mekanisme cek and balance ini perlu sekali. bahwa hubungan pemilu dengan demokrasi adalah instrument recruitment politik, atau kompetisi politik. tetapi secara lebih gamblang pemilu adalah sistem perebutan kekuasaan secara beradab dan damai. yang diperebutkan adalah jabatan jabatan publik dan keanggotaan parlemen. bahwa pemilihan anggota dprd, dpd, presiden dan kepala daerah adalah kompetisi politik atau perebutan kekuasaan termasuk kepala desa. bahwa pemilihan kepala desa sampai presiden, itu adalah kompetisi politik perebutan kekuasaan secara beradab dan damai. bahwa perdebatan masyarakat tentang adanya dua rezim ini karena undang undang dasarnya masih belum sempurna. bahwa penyelenggara pemilu yang independen, yang juga mandiri, itu sangat diperlukan dalam sistem seleksi kekuasaan ini. demokrasi tidak ada bentuk final, demokrasi itu suatu bentuk budaya, demokrasi itu adalah suatu sistem yang tidak akan pernah berakhir. amerika juga sudah pernah ribut, bagaimana merevisi undang undang mengenai pemilihan presiden. bahwa yang paling baik, paling ideal dalam melaksanakan kompetisi politik itu peserta kompetisi tidak boleh menjadi penyelenggara atau menjadi wasit. oleh karena itu setiap penyelenggara pemilu harus benar benar tidak ada kaitannya dengan kompetisi itu sendiri. sehingga harus menjadi independen. bahwa kalau pilkada aturannya seperti ini, sangat sulit untuk dikatakan demokratis, karena bagaimana bisa demokratis, kalau kemudian orang orang mempunyai kepentingan yaitu dprd yang isinya partai partai, yang mempunyai kepentingannya untuk mengatur. kalau undang undang nomor tahun masih seperti itu dalam tataran pengertian seperti itu tidak demokratis. bahwa mengenai soal rezim, kalau rezim itu kemudian juga dikaitkan atau substansinya adalah regulasi, aturan, norma dan value, kita harus konsisten. kalau memang yang namanya pemilu tapi substansinya adalah kompetisi politik, pertaruhan perebutan kekuasaan yang beradab dan damai harus satu rezim yang juga dilaksanakan oleh institusi yang independen. independensi begitu penting, karena godaan kekuasaan luar biasa. jadi kalau misalnya pemilu dilaksanakan oleh rezim yang bukan pemilu dan yang juga ada aturan aturan yang memungkinkan terjadinya distorsi pelaksanaan atau kontaminasi kepentingan kepentingan politik tertentu memang ini akan menjadi hasil yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. bahwa kalau misalnya betul betul nanti kalau pilkada ini, bahwa yang namanya kpud harus bertanggung jawab kepada dprd dan dprd adalah memang forum perebutan kepentingan antara partai partai. ini yang saya khawatir, bahwa betul betul politik menjadi dagangan. prof. dr. rias rasyid. bahwa sebenarnya tidak ada prinsip khusus yang membedakan pemilihan kepala daerah dengan pemilihan pejabat pejabat publik yang lain. bahwa kalau bicara demokratis, maka prinsip prinsip umum tentang pemilu yang demokratis adalah yang ada dalam undang undang dasar. bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang hakiki, prinsipil, antara pemilihan kepada daerah dengan pemilihan presiden. dia jabatan publik memimpin pemerintahan, membuat aturan aturan dan segala macam. bahwa menurut ahli kepala desa itu, belum jelas statusnya, sebagai kepala pemerintahan, sebabnya dia tidak dibayar gajinya. dia tidak terima gaji dan tidak terima pensiun dan tidak terima fasilitas apapun dari negara. bahwa kepala desa itu masih dipertanyakan, apakah dia merupakan satu jabatan publik yang memiliki kewenangan membuat aturan yang mengikat oleh karena ahli masih meragukan apakah pemilihan kepala desa itu, masuk dalam kategori pemilihan umum dalam konteks teori yang kita pahami sebagai satu proses pemilihan untuk memilih pejabat publik akan mengatur segala sesuatu dengan sanksi sanksi yang menyertainya dan dipilih oleh seluruh rakyat tanpa diskriminasi berdasarkan syarat syarat tertentu dan itu memang masih bisa diperdebatkan: bahwa prinsip prinsip mengenai pemilihan kepala daerah itu mestinya persis sama dengan pemilihan presiden, karena dia adalah representasi negara pada tingkatan itu, hanya dia tidak bisa dikatakan dia kepala negara pada tingkat itu, karena tidak ada negara situ. jadi, bahwa pemilihan kepala daerah itu harus persis sama prinsipnya dengan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah itu mengikuti pemilihan presiden., mestinya pemilihan kepala daerah dulu, baru ada pemilihan presiden secara langsung kalau kita pintar mengatur negara ini. bahwa yang disebut pemerintah daerah atau pemerintahan daerah itu dua elemen utamanya yaitu kepala daerah dan dprd sebagaimana dalam undang undang nomor bahwa dari mana acuannya, pemerintah pusat bukan presiden republik indonesia dan dpr ri. mengapa tiba tiba pemerintahan daerah dprd masuk, ini konsisten, sebenarnya tidak bisa dan sudah pisahkan pada undang undang nomor tahun dilakukan oleh dpr, tahun dpr berubah pikiran, tiba tiba lembaga legislatif daerah diubah fungsinya sebagai legislatif daerah, dan tidak menjadi bagian dari pemerintah daerah: bahwa kpu sesuatu lembaga yang sudah dipercaya untuk melaksanakan pemilihan presiden tidak percaya untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah. dan dipercaya menurut konstitusi, serta bisa membuat aturan aturan mengenai pemilihan presiden, tidak dipercaya membuat aturan aturan mengenai kepala daerah: bahwa karena tidak kepadatan saja. dan menurut ahli kalau kita konsisten, maka prinsip prinsip pemilihan presiden juga berlaku bagi pemilihan kepala daerah, maka kpu menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. bahwa itu dalam operasionalnya adalah kpud, tapi aturan aturan yang dibuat dilakukan oleh kpu nasional, karena bisa dipertanggungjawabkan operasionalnya kepada kpu, bukan dipertanggungjawabkan kepada dprd. bahwa sebenarnya tidak ada alasan kpud bertanggung jawab kepada dprd. bahwa harus dilihat secara teknis detailnya, apakah ada tata cara yang berbeda dengan pemilihan presiden,dan ada satu hal yang sebenarnya menggambarkan inkonsistensi lain dari undang undang bahwa luar konteks, ada satu dalam undang undang yang memungkinkan seorang kepala daerah itu ditetapkan sebagai kepala daerah hanya dengan memperoleh suara persen plus satu, jika itu suara tertinggi. pertama, tidak konsisten dengan undang undang tentang pemilihan presiden. yang kedua, itu defisit demokrasi, karena dimungkinkan ada suara yang dipilih oleh rakyat tetap akan ditetapkan sebagai kepala daerah., kecuali mau menghemat anggaran. hanya itu yang masuk akal, luar itu tidak ada argumennya sama sekali dalam ilmu politik. bahwa mengapa pemerintah dalam hal ini diberi kewenangan untuk mengatur pilkada melalui peraturan pemerintah, karena presiden juga itu aparat pemerintah pusat, kenapa kpu yang buat peraturannya, sebenarnya ini hanyalah nostalgia saja, supaya depdagri kembali berperan, apabila lihat seluruhnya undang undang itu desentralisasi, lalu harus diatur oleh pemerintah, dan kalau kita mau konsisten, dikatakan bahwa pemerintah daerah termasuk dprd, tapi kenapa bukan peraturan pemerintah yang mengatur pemilihan dprd, sebetulnya ini inkonsistensi berulang ulang dan membingungkan. bahwa tidak ada alasan untuk mengatakan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah itu adalah aparatur dari pemerintah pusat lalu harus dibuat dengan pp, menurut ahli tidak logis. bahwa pengorganisasian dan segala yang berkaitan dengan menyangkut pertanggungjawaban kpu kepada dprd itu jelas secara prinsip sudah tidak ada jalurnya untuk mengharuskan kpud bertanggung jawab pada dprd, karena kpud adalah aparat dari kpu nasional, pembentukannya tidak ada hubungannya dengan dewan perwakilan rakyat, pengangkatan anggotanya juga tidak melalui konfirmasi dan fit and proper test dari dprd, tidak ada tanggung jawab dari kpud, hanya karena dalam undang undang itu didesain bahwa kpud menyelenggarakan pilkada yang kebetulan pilkada itu adalah pantainya atau penanggung jawabnya adalah dprd. lalu ditugaskan kepada kpud, sebenarnya itu secara sopan santun organisasi, karena kpud itu ada atasannya. dan punya jalur hierarki organisasi atas, tidak bisa langsung dipotong begitu saja:, walaupun oleh undang undang. tanpa melibatkan kpu: bahwa ahli mengatakan menyalahi prinsip organisasi, karena sesuatu organisasi yang seharusnya bertanggung jawab atas, menjadi bertanggung jawab samping tanpa satu logika apapun yang mendasari pernyataan itu, bahwa dikatakan tidak bertanggung jawab karena anggarannya dibuat oleh dprd, dan semua kalau prinsip anggaran itu harus atas persetujuan antara eksekutif dan dprd, lalu mengapa dia tidak bertanggung jawab juga kepada kepala daerah, kalau misalnya dikaitkan dengan anggaran, dan luar anggaran tidak ada relevansinya harus bertanggung jawab kepada dprd. ahli tidak melihat logika politik yang bisa dipakai untuk mengharuskan kpud bertanggung jawab kepada dprd dalam hal pelaksanaan pemilu. satu satunya yang bisa dikaitkan itu adalah soal anggaran, tapi anggaran tidak diputuskan oleh dprd saja. anggaran itu adalah kesepakatan eksekutif daerah, atau kepala daerah dengan dprd. bivitri susanti, s.h. llm. bahwa perubahan konstitusi terjadi secara parsial dan terus menerus. bahwa bagaimana akhirnya konstitusi tambal sulam, berdasarkan penelitian salah satunya yang ahli soroti adalah kenyataan bahwa konteks politik pada tahun mana amandemen itu dilakukan sangat berpengaruh, karena misalnya saja kita amati dalam proses perubahan konstitusi, selain ketentuan ketentuan politik dalam mpr sendiri maupun tim ahli ketika itu, ada juga dorongan dari luar, dan menarik bahwa yang amandemen pada tahun ahli melacak dalam beberapa risalah sidang ketika itu, mpr, sidang mpr dalam konteks amandemen, tidak ada yang muncul berupa dorongan dari luar, dalam arti desakan dari masyarakat sipil ketika itu yang sangat luar biasa tahun bahwa kemudian ahli bandingkan dengan tap mpr tentang bhn tahun serta undang undang nomor tahun yang mengubah undang undang nomor tahun dengan memasukan unsur kpu nasional bahkan katanya secara spesifik kpu yang independen dan non partisan, berdasarkan perbandingan dengan konteks undang undang, kemudian dorongan dari luar dan lain sebagainya: bahwa ahli punya kesimpulan, bahwa sebenarnya undang undang dasar ketika itu diubah lebih banyak bercermin pada perubahan undang undang nomor tahun sendiri yang memasukan mengenai kpu, bahwa waktu ahli melacak, ternyata memang tidak bisa dipungkiri misalnya yang paling keras mendorong soal pemilu dan pemilihan presiden ketika itu adalah metro. dan beberapa ngo lainnya ternyata belum mengosongkan soal kpu yang nasional dan mandiri tapi masih konsentrasi soal pemilihan presiden langsung: bahwa kemudian pertanyaan penelitiannya ketika itu kalau begitu dari mana konteks kpu yang nasional dan independen ini muncul, besar kecurigaannya berdasarkan penelitian tentu bukan hanya kecurigaan, bahwa muncul inspirasi dari undang undang nomor tahun bahwa ahli mengatakan sini ada intensi, ahli membaca paper dari pemerintah, bahwa misalnya harus dilihat juga kpu dalam bunyinya kpu , ahli mengira tidak bisa dilihat secara sales, mesti dilihat juga ada intensi bahwa kpu yang dimaksud sini adalah kpu seperti yang dimaksud dalam undang undang nomor tahun bahwa dengan alasan yang sama pula, kondisi sosial politik kalau kembali pertanyaan bahwa kondisi sosial politik berpengaruh terhadap amandemen, menurut ahli juga ada bukti bukti bahwa undang undang dasar amandemen nya banyak sekali terinspirasi oleh undang undang nomor tahun bahwa sebenarnya karena dilakukan pada tahun amandemen nya sementara undang undang nomor tahun jadi kalau diperhatikan betul spirit nya, itu spirit nya undang undang nomor tahun sehingga ketika undang undang nomor tahun bisa dibilang mengganti total ahli ingat istilah pansus undang undang nomor karena ahli memperhatikan pembentukan undang undang nomor istilahnya waktu itu restorasi, karena undang undang nomor itu menggantikan secara total merestorasi undang undang nomor tahun bahwa akibatnya banyak sekali undang undang nomor yang tidak sesuai dengan spirit nya menurut ahli sini. karena ternyata banyak diinspirasikan oleh undang undang nomor tahun bahwa menurut perkiraan ahli sangat banyak pengaruh pengaruh sosial politik, karena sebagaimana ahli yakin sekali bahwa undang undang maupun tentunya juga konstitusi, bagaimanapun sebuah produk politik bukan sekedar produk hukum, sehingga ada proses discourse yang sangat dalam pembentukan konstitusi itu. bahwa konteks sosial politiknya ini agak misterius, karena agak terburu buru untuk undang undang yang materinya sebesar ini dan implikasinya sangat luas, ahli yakin semua yang hadir sini juga setuju, itu hanya sebentar sekali dibahas dan cenderung tertutup seperti biasanya dalam pembentukan undang undang dpr. bahwa sebagai catatan karena organisasi ahli mengamati, dan membaca keterangan pemerintah dikatakan legal drafting atau perancangan undang undang pengganti undang undang pemerintahan daerah nomor tahun itu dilakukan sejak lama oleh pemerintah, tapi perancangan itu biasanya tertutup untuk publik, apalagi pemerintah, kalau dpr biasanya masih terbuka, karena ahli sering mengamati dpr seperti apa, tapi pemerintah biasanya tertutup perancangannya dan berdasarkan sidang sidang dpr yang kami ikuti ternyata sampai dengan minggu bulan desember karena pemerintah tidak kunjung memberikan ruu padahal ada concern ketika itu dpr: bahwa undang undang susuk tidak mengatur pemilihan kepala daerah, sementara ada beberapa pemilihan kepala daerah yang mesti dilakukan pada bulan juni sehingga bisa terjadi kekosongan hukum. dpr dengan inisiatif sendiri mengajukan sul inisiatif undang undang pemerintahan daerah yang baru pada tanggal desember itu karena pemerintah tidak kunjung memberikan. dan menariknya walaupun diajukan oleh dpr pada bulan desember, baru pada tanggal mei amanat presiden biasanya memulai pembahasan baru diturunkan. jadi berbulan bulan oleh pemerintah tidak dijawab, baru kemudian pada awal bulan mei diberikan apres nya sehingga baru bisa mulai bahas: bahwa presiden atau pemerintah juga punya draft, sehingga akhirnya digunakanlah dua duanya, hanya ada perbedaan, ahli ada beberapa fotokopi dari pengamatan yang dipublikasikan waktu bapak agung ginanjar dari dpr menyatakan kepada publik bahwa bedanya adalah draft nya dpr lebih menekankan kepada pemilihan kepala daerah, karena waktu itu perhatian dpr terpusat kepada jangan sampai ada kekosongan hukum pada bulan juni banyak kepala daerah yang harus dipilih. bahwa pemerintah intensity adalah mengganti total undang undang nomor tahun jadi ada perbedaan situ, kemudian tanggal juni, kurang dari sebulan setelah apres turun, mulai dibahas, kemudian pada tanggal juni, waktu itu ketua pansus nya bapak teras narang, mengungkapkan ada tiga skenario. skenario pertama akan dibahas pilkada berikut implikasinya. skenario kedua, pilkada dan implikasinya serta hal hal strategis, disebutnya seperti itu. kemudian skenario ketiga, pilkada, implikasi dan segala permasalahan yang ada. pada tanggal juni. kemudian pada tanggal juni diumumkan lagi, bahwa pemerintah dan dpr sepakat untuk menjalankan skenario kedua, akhirnya bukan hanya pilkada, tetapi ada beberapa hal hal yang mau dibahas. bahwa kemudian harus diakui memang ada beberapa rapat dengar pendapat umum yang mengundang beberapa pihak masyarakat, tetapi kebanyakan pembahasan yang substantif seperti biasanya juga dilakukan dalam panitia kerja dpr dan panitia kerja itu bisa dilihat dalam tata tertib tertutup, untuk wartawan yang biasanya lebih punya nilai hal strategis untuk mewartakan kepada publik, sehingga tidak banyak diketahui prosesnya sampai ada tenggat waktu yang ingin sekali dipenuhi, sampai hari terakhir sidang dpr disahkanlah undang undang pemda, bahwa ahli melihat ada suatu hal yang misterius dalam hal sebenarnya bagaimana bisa sampai dari tanggal juni juni yang disetujui adalah skenario kedua, kemudian yang kedua hal misterius, kenapa bisa sampai ada pilkada yang ahli dengarkan dari para ahli yang lain tadi dianggap tidak demokratis: bahwa ahli yakin kalau misalnya saja undang undang ini dibahas dalam waktu yang lebih lama, tidak terburu buru, dan sebaiknya kalau undang undang seberat itu dibahas dari awal itu mungkin akan lebih banyak lagi aspirasi yang bisa disaring dan pasti proses akan pengaruhi hasil: bahwa dengan proses yang terburu buru dan begitu cepat sekali berubah ubahnya, dan apabila kalau tidak buru buru aspirasi bisa lebih banyak disaring, ahli yakin sebenarnya substansinya akan bisa jauh berbeda dari yang sekarang: bahwa ahli mengatakan misterius, karena sebagai ahli ahli diminta untuk punya pandangan yang berdasarkan penelitian atau berdasarkan pengamatan yang mendalam: bahwa ahli belum punya bukti bukti yang sangat konkret, karena harus memeriksa risalah dan lain sebagainya, sejauh ini yang ahli temukan adalah kecenderungan yang seperti itu dan ada tendensi ketidaksukaan dari dpr terhadap kpu, karena ada beberapa pertentangan pendapat ketika pelaksanaan pemilu dan pilpres, itu sangat nyata. tetapi itu semua tentu kemudian harus dibuktikan lagi. menimbang, bahwa setelah pemeriksaan persidangan tanggal februari pemohon mengajukan kesimpulannya yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal februari menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan inimda terhadap uud menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut mahkamah berpendapat sbb.: kewenangan mahkamah bahwa berdasarkan ketentuan uud dan ditegaskan lagi dalam hurufmahkamahsedangkan pemda yang dimohonkan pengujian diundangkan padadengan demikian,ahkamah telah menentukan tentang siapa siapa yang dapat menjadi pemohon dalam pengujian undang undang terhadap yaitu harus memiliki salah satu kualifikasi berikut::(yaitu hak hak yang diatur dalam uud dirugikan. menimbang bahwa para pemohon dalam perkara puu 1i adalah (lima) lembaga swadaya masyarakat (lsm) yang berbentuk badan hukum yayasan yang telah didaftarkan kantor pengadilan negeri setempat, oleh karena itu dapat dikualifikasikan sebagai pemohon badan hukum privat, meskipun kemungkinan yayasan yayasan tersebut belum menyesuaikan diri dengan ketentuan tahun tentang yayasan yang telah diubah dengan tahun sebab memang berdasarkan yayasan tersebut semua yayasan yang sudah ada diberikan kesempatan (lima) tahun sejak berlakunya yayasan untuk menyesuaikan diri. persoalannya adalah apakah kelima lsm yayasan tersebut hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pemda. dari anggaran dasar ad) kelima yayasan tersebut, dapat diketahui bahwa metro, jampi, dan jpp adalah memang lsm yayasan yang aktivitasnya berkaitan dengan pemilu (termasuk pilkada langsung), sedangkan paprika aktivitasnya antara lain terkait dengan masalah kebijakan publik dan otonomi daerah, sementara itu icw concern terhadap korupsi (kkn) termasuk masalah money politics . oleh karena itu mahkamah berpendapat bahwa kelima lsm yayasan tersebut berkepentingan terhadap upaya pembaharuan pemilu (electoral reform) termasuk dalamnya pilkada langsung yang dapat terselenggara secara demokratis, uber dan judul, serta bebas dari kkn dan dengan demikian para pemohon dalam perkara puu memiliki legal standing. menimbang bahwa para pemohon dalam perkara puu adalah kpu provinsi yang oleh tahun dinamakan kpud yang akan bertindak sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah provinsi (gubernur) yang tentunya sangat berkepentingan akan adanya peraturan perundang undangan yang dapat menjamin bisa diselenggarakannya pilkada langsung secara demokratis, uber, dan judul. selain itu, kpu provinsi kpud) berada dalam ketidakpastian hukum, yaitu satu pihak kpu provinsi dan kpu kabupaten kota sebagai bagian dari kpu menurut tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd serta menurut tahun tentang pemilu presiden dan wakil presiden harus bertanggung jawab kepada kpu, sementara lain pihak menurut pemda dalam sebutannya sebagai kpud harus bertanggung jawab kepada dprd. dengan demikian, hak konstitusional pemohon yang tercantum dalam uud sangat dirugikan dan oleh karenanya para pemohon dalam perkara puu memiliki legal standing. menimbang bahwa sementara itu seorang hakim konstitusi berpendirian bahwa para pemohon baik untuk perkara nomor puu maupun perkara nomor puu tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dengan alasan para pemohon tidak dapat membuktikan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. namun, terlepas dari hal itu, mayoritas hakim konstitusi berpendapat bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing):pokok perkara. pokok perkara menimbang bahwa para pemohon mendalilkan pemilihan kepala daerah pilkada) secara demokratis sebagaimana tercantum dalam uud adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung. dalil para pemohon tersebut didasarkan atas pendapat fraksi ppp yang termuat dalam buku kedua jilid risalah rapat panitia hoc sidang tahunan dalam rapat badan pekerja mpr, yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih langsung oleh rakyat, yang selanjutnya diatur oleh undang undang, hal ini sejalan dengan keinginan kita untuk presiden yang dipilih secara langsung , dan pada bagian lain karena presiden itu dipilih secara langsung, maka pada pemerintah daerah pun gubernur, bupati, dan walikota itu dipilih secara langsung". menimbang bahwa para pemohon mendalilkan pilkada langsung yang diamanatkan oleh tahun pemda) adalah sesuai dengan semangat uud namun terdapat kesalahan materi pemda yang mengatur pilkada sebagaimana diatur dalam hingga pemda. kesalahan tersebut adalah pelaksanaan pilkada langsung tidak menunjuk kepada uud pemda dalam pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan uud sebagai landasan konstitusional, sehingga guo telah melanggar uud secara serius, seolah olah pelaksanaan pilkada langsung dapat menyimpang asas pemilihan umum uber judul (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). menimbang bahwa para pemohon mendalilkan pelaksanaan pilkada sebagaimana diatur dalam tahun bertentangan dengan prinsip independensi penyelenggaraan pemilihan umum karena ternyata tidak menyebutkan produk hukum keputusan kpu" untuk mengatur lebih lanjut aturan pilkada tetapi justru diatur oleh peraturan pemerintah", yang semata mata ditentukan oleh pemerintah sendiri, dimana pemerintah berpotensi untuk ikut campur lebih jauh dalam urusan penyelenggaraan pilkada, sehingga bertentangan dengan uud menimbang bahwa para pemohon mendalilkan penyelenggara pemilihan umum secara nasional hanyalah komisi pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh uud sehingga keberadaan kpud sebagaimana ditetapkan oleh pemda untuk menyelenggarakan pilkada yang bertanggung jawab kepada dprd adalah mengingkari prinsip penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional dan mandiri. kpud sebagai penyelenggara pilkada seharusnya bertanggung jawab kepada kpu dan hanya memberikan laporan kepada dprd, menimbang bahwa berdasarkan dalil dalil atas para pemohon mengajukan pengujian terhadap tahun yang terdiri atas (sepuluh) butir sebagaimana dimuat dalam petit permohonan: menimbang bahwa keterangan ahli yang diajukan oleh para pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara, pada pokoknya memperkuat dalil para pemohon yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada langsung yang diatur dalam pemda bertentangan dengan uud samping itu beberapa ahli juga berpendapat bahwa dibentuknya kpud oleh pembuat undang undang tidak mempertimbangkan keberhasilan kpu dalam penyelenggaraan pemilu dpr, dprd, dpd, dan presiden wakil presiden pada tahun serta segi efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga sebaiknya penyelenggaraan pilkada diserahkan saja kepada kpu, menimbang bahwa pihak dpr dan pemerintah telah didengar keterangannya yang pada intinya menyatakan bahwa pilkada langsung yang diatur dalam pemda tidak bertentangan dengan uud dan justru diatur secara demikian supaya tidak bertentangan dengan uud menimbang bahwa dasar dasar dalil para pemohon yang didukung oleh ahli pada intinya bertolak dari dua hal yaitu: pengertian dipilih secara demokratis sebagaimana dicantumkan dalam uud dan, pilkada langsung sebagaimana diatur oleh pemda dapat dikategorikan sebagai pemilu menurut uud sehingga pengaturan yang berlaku untuk pemilu menurut uud berlaku juga bagi pilkada langsung: menimbang bahwa terhadap dasar dasar dalil para pemohon tersebut mahkamah berpendapalagi pula usul dari fraksi partai persatuan pembangunan sebagaimana dikutip oleh para pemohon dalam permohonannya, secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung yang diusulkannya itu agar diatur lebih lanjut pada waktuengan demikian karena perubahan uud merupakan perubahan ii, sedangkan uud adalah merupakan perubahan iiingubah uud dianggap bertentangan dengan 22e, maka dapat dipastikan dalam perubahan iii rumusan yang terdapat dalam akan dirubah dan disesuaikan dengandalam pendekatan yang lebih sistematik, maka pengertian dipilih secara demokratis harus ditafsirkan sama dengan tata cara pemilihan yang dilakukan terhadap presidenuudukankah salah satu raion d'etre pemilihan kepala daerah langsung agar tercipta tata cara dan mekanisme yang sama antara pemilihan presiden dan wakil presiden dengan tata cara dan mekanisme pemilihan gubernur, bupati walikota daerahumenyimpangmembahas pembentukan undang undang tentang pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh uudcara, menimbang bahwa pembuat undang undang telah menetapkan kpud sebagai penyelenggara pilkada langsung, yang mana mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi wewenang dari pembuat undang undang. walaupun demikian kpud harus dijamin independennya dalam menyelenggarakan pilkada langsung, dan apabila independensi kpud tidak dijamin, hal ini akan mengganggu pelaksanaan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang ditentukan dalam uud bertentangan dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum yang dimuat dalam uud atas dasar pertimbangan demikian, mahkamah berpendapat bahwa pembuat undang undang dapat dan memang sebaiknya pada masa yang akan datang menetapkan kpu sebagaimana dimaksud uud sebagai penyelenggara pilkada langsung mengingat kpu, selain memang merupakan lembaga yang sengaja dibentuk oleh uud sebagai penyelenggara pemilu, kpu juga telah membuktikan kemampuan dan independennya dalam penyelenggaraan pemilu anggota dpr, dprd, dpd, dan presiden wakil presiden pada tahun serta demi pertimbangan efisiensi penyelenggaraan pemilu dan penciptaan sebuah kelembagaan dan kesisteman yang kuat dalam penyelenggaraan pemilu indonesia. untuk masa yang akan datang diperlukan lembaga penyelenggara pemilu yang independen, profesional, dan mempunyai akuntabilitas untuk menyelenggarakan pemilu indonesia yang fungsi tersebut seharusnya diberikan kepada komisi pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh uud dengan segala perangkat kelembagaan dan pranalanya: menimbang bahwa keterlibatan pemerintah dalam pilkada langsung melalui produk hukum peraturan pemerintah. oleh karena demikian, maka sesuai dengan ketentuan uud", maka pemerintah memang berwenang menetapkan peraturan pemerintah. apabila pemerintah ternyata membuat peraturan pemerintah yang bertentangan dengan undang undang dan merugikan maka terhadap peraturan pemerintah tersebut dapat diajukan pengujian mahkamah agung sesuai dengan ketentuan uud sebagai sebuah kesisteman yang terdapat dalam konstitusi, mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian constitution) haruslah menjaga pranata tersebut. jadi, kewenangan pemerintah dalam penyusunan peraturan pemerintah tentang pilkada langsung bukan karena kehendak pemerintah sendiri tetapi karena perintah undang undang. sekiranya pembentuk undang undang memberikan kewenangan semacam itu kepada lembaga lain cast kpu, maka hal itu pun tidak bertentangan dengan uud menimbang bahwa berdasarkan pendapat tersebut atas, mahkamah mempertimbangkan petit permohonan para pemohon sebagai berikut: terhadap permohonan para pemohon untuk menyatakan anak kalimat pada angka pemda yang berbunyi,bagai bertentangan dengan uud mahkamah berpendapat bahwa anak kalimat tersebut tidaklah bertentangan dengan uud karena anak kalimat tersebut justru untuk menjelaskan maksud pembuat undang undang menetapkan kpu provinsi, kabupaten kota berfungsi sebagai pelaksana tugas kpud. apabila anak kalimat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka bunyi angka akan menjadi, komisi pemilihan umum daerah yang selanjutnya disebut kpud adalah kpu provinsi, kabupaten kota, yang artinya dengan rumusan tersebut penyelenggara pilkada langsung adalah kpu provinsi, kabupaten kota, sebagai bagian dari kpu yang dimaksudkan uud dengan demikian dalam penyelenggaraan pilkada, kpu menjadi regulator dan pengawas pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan oleh kpu provinsi, kabupaten kota, padahal pengertian demikian bukanlah yang dimaksudkan oleh pembuat undang undang. walaupun demikian dalam hal kewenangan yang berkait dengan masalah internal kpu dengan kpu provinsi, dan kabupaten kota tetap ada secara hierarkis, sehingga kpu tetap wajib melakukan tugas tugas koordinasi dan supervisi untuk lebih memberdayakan kinerja kpu provinsi dan kabupaten kota. hal demikian tidak boleh diartikan sebagai tindakan yang mencampuri independensi kpud dalam penyelenggaraan pilkada langsung. dengan demikian dalil permohonan para pemohon tidak cukup beralasan untuk dikabulkan: terhadap permohonan para pemohon mengenai sepanjang menyangkut anak kalimat, . kpud harus bertanggung jawab kepada publik bukan kepada dprd sedangkan kepada dprd hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya, seperti yangpula dikabulkan: terhadap permohonan para pemohon untuk menyatakan anak kalimat, . dengan berpedoman pada peraturan pemerintah , pada anak kalimat, . diatur dalam peraturan pemerintah , pada anak kalimat, . berpedoman pada peraturan pemerintah , anak kalimat, . diatur dalam peraturan pemerintah , pemda sebagai bertentangan dengan uud dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mahkamah dalam pendapatnya sebagaimana diuraikan sebelumnya telah dengan jelas menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam pembentukan peraturan pemerintah tentang pilkada langsung, sehingga dengan demikian keharusan berpedoman kepada atau pengaturan dalam peraturan pemerintah, tidaklah serta merta bertentangan dengan uud oleh karenanya permohonan para pemohon tidak cukup beralasan untuk dikabulkan: terhadap huruf sepanjang anak kalimat, . kepada dprdnya::sehingga dalil permohonan para pemohon yang berkaitan dengan ketentuan dimaksud tidak cukup beralasan, dan oleh karena itu tidak dapat dikabulkan: menimbang bahwa berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan atas, mahkamah berpendapat bahwa sebagian dalil dalil para pemohon cukup beralasan, sehingga permohonan para pemohon dapat dikabulkan sebagian. mengingat dan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi: mengadili mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian:terhadap putusan mahkamah tersebut atas, terdapat (tiga.m. lica marzuki, s.h, berpendapat sebagai berikut: kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung, menurut undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. undang undang nomor tahun memberlakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pilkada langsung). dari sudut pandang konstitusi, pilkada langsung adalah pemilihan umum, sebagaimana dimaksud uudjuridische vraagstuk: tatkala pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) tergolong pemilihan umum pemilu) dalam makna general election menurut uud nri tahun mengapa nian pilkada langsung tidak termaktub dalam konstitusi dimaksud? hal dimaksud harus diamati dari sudut penafsiran sejarah ( historische interpretative ). uud nri tahun berlaku kala perubahan ketiga uud nri tahun diputuskan dalam rapat paripurna mpr ri (lanjutan sidang tahunan mpr ri kala tanggal november kala itu, pilkada langsung belum merupakan gagasan (ide) konstitusi dari pembuat perubahan konstitusi. pembuat perubahan konstitusi belum merupakan ide draper atas pilkada langsung. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menganut sistem pemilihan secara tidak langsung, sebagaimana termaktub pada uuduud berlaku atas dasar perubahan kedua uud dikala tanggal agustus menganut sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tidak langsung, sebagaimana dianut dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah terdahulu, yakni kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh dprd. tatkala perubahan ketiga uud nri tahun kala tahun pembuat perubahan uud belum ternyata mengadopsi sistem pilkada langsung dalam konstitusi. tatkala undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah memberlakukan sistem pilkada langsung maka seharusnya secara konstitusional, pilkada langsung digolongkan selaku pemilu menurut uud namun pembuat undang undang nomor tahun keliru tatkala pilkada langsung dirujuk pada uud yang mencerminkan moment name pilkada secara tidak langsung menurut undang undang nomor tahun bukan me refer uud manakala pilkada langsung dipandang tergolong pemilu menurut uud maka penyelenggara pemilu bisa kpu namun dapat pula kpud. jika kpu selaku institusi dimaksudkan untuk menjabarkan uud maka pilkada langsung dapat saja diselenggarakan oleh kpu. secara mandat, kpu dapat menugaskan kepada kpud kpud selaku pelaksana (mandataris) pilkada langsung daerah daerah. namun tatkala pilkada langsung dikaitkan dengan sistem pemerintahan otonomi daerah dalam kaitan negara kesatuan maka beralasan pula manakala pelaksanaan pilkada langsung pada tataran daerah otonom diselenggarakan oleh kpud. pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah (otonomi) berlangsung secara delegation authority, bukan mandat. semua beralih kepada daerah otonomi (dengan beberapa perkecualian), termasuk pilkada langsung. pembuat undang undang nomor tahun membuat konstruksi hukum pelimpahan kewenangan secara delegation authority, dalam rangka penyelenggaraan pilkada langsung, yakni dari kpu kepada kpud. tatkala terjadi pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pilkada langsung atas dasar delegasi maka kpu kehilangan kewenangan dimaksud, semua beralih kepada kpud. pemberian wewenang khusus' kepada kpud selaku penyelenggara pilkada langsung, sebagaimana dimaksud pada butir undang undang nomor tahun bermakna kewenangan atas dasar delegation authority. konsekuensi lainnya, ketika disepakati bahwa pilkada langsung adalah pemilu menurut uud maka kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pilkada langsung adalah mahkamah konstitusi, menurut uud bukan ma. frasa kalimat konstitusi yang menyebut kewenangan mahkamah agung adalah mencakupi, .wewenang lainnya yang diberikan oleh undang undang , sebagaimana termaktub dalam uud tidak dapat dipahami sebagai pengakuan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum karena hal dimaksud tidak termasuk rechtsprekende function yang diberikan konstitusi kepada mahkamah agung sehubungan dengan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. kewenangan lain dari mahkamah agung, sebagaimana dimaksud uud adalah kewenangan yang diberikan atas dasar undang undang dalam arti wet, geser, bukan constitutional bevoegheden dalam arti uud atau grundgesetz. constitutional bevoegheden dalam hal mengadili perselisihan hasil pemilihan umum hanya pada mahkamah konstitusi, berdasarkan uud kewenangan dimaksud diberikan oleh pembuat konstitusi, tidak dapat disimpan dengan menyerahkan kewenangan justicia semacamnya kepada wetgever. seyogianya mahkamah mengabulkan semua permohonan para pemohon, kecuali yang berpaut dengan butir undang undang nomor tahun manakala status kpud selaku penyelenggara pilkada langsung adalah dalam kaitan selaku penerima delegasi. prof. mukti fadjar, s.h., m.s., berpendapat sebagai berikut: meskipun nampaknya tidak ada yang tidak sependapat, bahwa pemilihan kepala daerah secara demokratis seperti yang ditentukan oleh uud oleh pembentuk nomor tahun tentang pemerintahan daerah telah ditafsirkan sebagai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan (vide tetapi nampaknya, paradigma berpikir yang dipakai dalam memaknai pemilihan kepala daerah secara langsung (disingkat pilkada langsung) bisa berbeda beda. pembentuk undang undang berangkat dari paradigma bahwa pilkada langsung adalah urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga termasuk rezim hukum pemerintah daerah dan tak ada kaitannya dengan pemilihan umum pemilu) dan rezim hukum pemilu menurut uud meskipun secara tidak segan segan mengadopsi prinsip prinsip hukum pemilu, dan bahkan meminjam aparat pemilu, yaitu kpu provinsi dan kpu kabupaten kota yang merupakan aparat dan bagian yang tak terpisahkan dengan kpu dengan diberi baju kpud (sehingga lepas ikatannya dengan kpu) dan ruh independennya dikurangi (antara lain harus bertanggung jawab kepada dprd), untuk menjadi penyelenggara pilkada langsung. sementara itu, para pemohon berangkat dari paradigma bahwa pilkada langsung tak lain adalah pemilu, oleh karena itu harus tunduk pada rezim hukum pemilu, sehingga semua prinsip prinsip pemilu harus dianut oleh pilkada langsung, penyelenggara dan wewenang reputasinya harus ada pada kpu. ketentuan ketentuan tentang pilkada langsung yang didesain pembentuk undang undang melalui sampai dengan nomor tahun telah dibuat sedemikian rupa dalam perspektif pemberian peran yang besar kepada pemerintah pusat) dan dewan perwakilan rakyat daerah dprd) untuk mengendalikan pilkada langsung dengan mengabaikan peranan kpu sebagai sebuah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. pencopotan kpu provinsi dan kpu kabupaten kota dari mata rantai ikatannya dengan kpu dengan diberi label kpud adalah sebuah desain untuk melumpuhkan kemandiriannya sebagai penyelenggara pilkada langsung. sehingga, pencabulan beberapa petit permohonan justru malah akan merusak seluruh desain bangunan pilkada langsung yang memang bersandar pada sebuah paradigma tertentu. sebaliknya, permohonan para pemohon yang berangkat dari paradigma pemilu dalam desain uud pencabulan sebagian dari petit permohonannya, tidaklah bermakna apa apa jika dikaitkan dengan alur penalaran hukum yang mendasari dalil dalil dalam posisinya. oleh karena itu, dalam menyikapi permohonan pengujian nomor tahun yang berkaitan dengan pilkada langsung tersebut, seharusnya mahkamah berdiri pada titik tolak yang jelas dan tidak mendua, yaitu bahwa pemilihan kepala daerah pilkada) secara demokratis adalah pemilihan kepala daerah secara langsung pilkada langsung), pilkada langsung adalah pemilu,ud dengan titik berdiri yang jelas tersebut, amar putusan mahkamah akan berada dalam dua alternatif yang ekstrim, yakni: menerima seluruh dalil para pemohon dengan amar menyatakan seluruh nomor tahun yang terkait pilkada langsung sampai dengan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jadi bersifat ultra petit, karena jika hanya sebagian yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat justru akan merusak seluruh bangunan hukum pilkada langsung yang paradigmanya bukan paradigma pemilu. putusan ultra petit pernah dilakukan mahkamah dalam kasus permohonan pengujian ketenagalistrikan, sebab kalau yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hanya yang tercantum dalam petit yang nota bene adalah jantung undang undang dimaksud, malah akan timbul kekacauan. maka, apabila ruh pemilu dijadikan rohnya pilkada langsung, mutasi mutans akan meruntuhkan desain bangunan pilkada langsung yang semula tidak diberi ruh pemilu. menerima seluruh dalil dan argumentasi para pemohon, tetapi kamarnya justru sebaliknya, yaitu menolak seluruh petit permohonan, karena memang sangat disayangkan bahwa petit yang dimohonkan tidak match dengan seluruh dalil dan argumentasi permohonan para pemohon (mungkin juga para pemohon memang bingung, sebab par desain seluruh bangunan sistem pilkada langsung tidak bertumpu pada paradigma pemilu, sehingga jika akan diberi paradigma pemilu, mestinya para pemohon minta seluruh yang terkait pilkada langsung dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat). atau, pada dasarnya ingin berada pada titik berdiri (stand point) pembentuk undang undang dengan seluruh paradigmanya, yang hasilnya pasti juga akan menolak seluruh permohonan para pemohon. mahkamah sebagai the guardian constitution , seyogyanya memberikan pencerahan dalam membangun sistem ketatanegaraan dan sistem demokrasi indonesia yang berkelanjutan (sustainable democracy), bukan demokrasi yang patah patah, mulut mungkret , seperti gelang karet. sebab, semua demokrasi modern memang melaksanakan pemilihan, tetapi tidak semua pemilihan adalah demokratis. pengalaman indonesia selama tiga dasa warsa orde baru selalu ada ritual pemilihan pemilu dan pilkada), tetapi tidak bisa diskualifikasi sebagai pemilihan yang demokratis. apakah kita akan mengulanginya dengan pilkada langsung versi nomor tahun padahal amanah konstitusi yang tercantum dalam uud mengharuskan kepala daerah harus dipilih secara demokratis, yang harus memiliki ukuran ukuran tertentu, seperti ada tidaknya pengakuan dan perlindungan ham, adanya kepercayaan masyarakat terhadap pilkada langsung yang bisa menghasilkan pemerintahan daerah yang legitimate, dan terdapat persaingan yang adil dari para peserta pilkada. pada akhirnya, dengan kesadaran bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang tidak sekali jadi, maka apa boleh buat, apabila pilkada langsung yang demokratis yang menjadi obsesi kita selama ini, dengan undang undang yang sebagian ketentuannya telah dibatalkan oleh mahkamah, pelaksanaannya justru tidak akan seindah warna aslinya . mudah mudahan, masa depan, peraturan perundangan undangan yang terkait pilkada langsung bisa dibuat lebih responsif yang mampu menangkap hakikat dan makna pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana diamanatkan konstitusi. walau alam bishawab. maruarar siahaan, s.h, berpendapat sebagai berikut: permohonan pemohon untuk seluruhnya seyogianya dikabulkan, dengan alasan sebagaimana diuraikan bawah ini: permohonan para pemohon sesungguhnya dapat dinilai dan dipertimbangkan dengan menjawab pertanyaan mendasar sebagai berikut: apakah pemilihan kepala daerah yang diatur dalam undang undang nomor tahun sebagai pelaksanaan uud merupakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam uud atau dipandang hanya termasuk dalam rezim pemerintah daerah. apakah kpud sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah yang bertanggung jawab kepada dprd dapat dipandang sebagai independent atau mandiri dalam melaksanakan pemilihan secara langsung, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sebagaimana dimaksudkan oleh dan uud sebelum menjawab kedua pertanyaan pokok tersebut, maka menjadi penting untuk diuraikan bahwa dalam proses pengujian undang undang terhadap uud maka dalam menemukan arti yang terkandung dalam norma uud dilakukan interpretasi dan konstruksi oleh sebagai penafsir (interpreter the constitution) dan sebagai pengawal konstitusi (guardian the constitution), dan batu ujian yang digunakan adalah uud itu sendiri. salah satu ciri konstitusi sebagai dokumen hukum, adalah bahwa dia dimaksudkan untuk dapat bertahan lama sehingga harus memiliki jangkauan jauh depan dengan rumusan yang sifatnya umum agar dapat menyesuaikan diri kepada perkembangan dan tafsiran tidak hanya didasarkan pada teks uud maupun maksud pembuat uud waktu istilah tertentu diadopsi pada saat pembuatan uud, tetapi harus juga memperhatikan sejarah, keadaan yang berkembang pada waktu pembuatan uud atau perubahannya, konteks, tujuan, dan struktur dari satu konstitusi. nilai nilai, tujuan dan filosofi atau pandangan hidup yang mendasari batang tubuh uud sebagaimana terlihat dalam pembukaan (preambule) merupakan nilai internal yang tidak dapat diabaikan dalam menafsir konstitusi, dalam seluruh keadaan itulah kita melihat konstitusi kita dalam kehidupan bangsa dan negara, yang berkembang dan tumbuh (evolving constitution) sebagai satu instrumen pemerintahan yang diharapkan bisa bertahan dan mengatur kekuasaan pemerintahan dalam dalil dalil yang lebih umum, yang membutuhkan pendekatan tidak secara tunggal. satu saat pendekatan dan penafsiran dapat lebih bermanfaat dan memenuhi kebutuhan jika dilakukan dengan metode penafsiran tertentu, lain saat pendekatan kesisteman akan memenuhi kebutuhan dalam perkembangan zaman: berdasarkan latar belakang pendirian demikian, akan dinilai dan dipertimbangkan masalah masalah pokok yang terkandung dalam permohonan para pemohon sebagai berikut: pemilihan kepala daerah masuk rezim pemilu atau pemerintahan daerah. permohonan para pemohon yang berpendapat bahwa aturan dalam nomor tahun yang, seharusnya termasuk rezim pemilihan umum, sehingga seharusnya pelaksanaan merujuk pada dan dimana pemilihan umum untuk memilih gubernur, bupati dan walikota sebagai kepala daerah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan oleh satu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, bebas dan mandiri. tidak dapat dihindari jikalau pendekatan kesisteman juga dijadikan dasar untuk menafsir uud maka apa yang menjadi intent (maksud) pembuat perubahan uud tidak dapat dilihat secara berdiri sendiri, melainkan harus juga mempertimbangkan proses dan sejarah perubahan yang dilakukan secara parsial (bertahap) sehingga konsep yang seharusnya dapat operasional digunakan membangun sistem, tidak menjadi berkurang artinya. dilihat secara harfiah, terpisahnya pengaturan pemilihan presiden wakil presiden, dpr, dprd dan dpd dari kepala pemerintahan daerah tampaknya seolah olah tidak keliru mengkategorikan pilkada bukan termasuk rezim pemilihan umum. tetapi penyebutan anggota dprd dalam guo tidak harus tafsir secara limitation, karena justru menurut nomor tahun dinyatakan bahwa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam adalah: (a) pemerintah daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan dprd provinsi: (b) pemerintahdalam bagian kesatu bab diatur tentang penyelenggara pemerintahan, dalam dinyatakan "penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan dprd . hal itu telah menyebabkan argumen pemerintah dalam keterangan tertulisnya tanggal februari menjadi tidak tepat dengan menyebut bahwa substansi berbeda dengan substansi meskipun ada unsur yang sama yakni upaya demokratisasi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan indonesia (halaman keterangan tertulis pemerintah). justru hemat kami, argumen tersebut mendukung kebenaran tafsiran bahwa pilkada seyogianya dimasukkan dalam karena pembuat undang undang juga dalam guo menyebut secara tegas bahwa presiden dan pemerintah daerah serta dprd adalah penyelenggara negara , oleh karena mana kategori presiden, dpr, dpd, kepala daerah dan dprd merupakan penyelenggara negara yang tidak harus dipisahkan pengertian pemilihannya dalam upaya demokratisasi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan indonesia yang berlangsung secara nasional dan tidak dibeda bedakan. hal ini timbul karena terjadinya perubahan uud secara parsial dimana merupakan hasil perubahan kedua yang berada dalam bab tentang pemerintah daerah dan merupakan hasil perubahan ketiga yang diletakkan dalam bab baru yaitu bab vii tentang pemilihan umum. sesuai dengan asas perundang undangan yang berlaku juga dalam undang undang dasartafsir lain bahwa pemilihan kepala daerah secara demokratis dalam uud adalah dengan pemilihan umum yang dimaksud bab vii uud jiwa uud dalam bab vii tersebut seharusnya mendasari pelaksanaan dalam bentuk nomor tahun sistem pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali oleh satu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, adalah sistem dan asas yang telah ditetapkan oleh pembentuk uud untuk rekrutmen secara demokratis pejabat pejabat penyelenggara pemerintahan, yang harus menjadi mekanisme standard yang berlaku sama wilayah negara kesatuan republik indonesia. meskipun pemilihan kepala daerah diatur dalam bab uud tentang pemerintah daerah, namun pemilihan pejabatnya sama dengan bab iii tentang kekuasaan presiden yang menyebut pemilihan presiden wakil presiden dan bab vii tentang dpr dan bab via tentang dpd,ihan umum. konstitusi adalah kerangka kerja organisasi kenegaraan, yang memuat asas atau prinsip yang pokok, sedang rincian lebih jauh akan dilakukan pembuat undang undang. asas atau prinsip tersebut akan menyangkut kategori yang boleh meliputi organ, kewenangan dan proses penetapan orang orang yang duduk untuk melaksanakan kewenangan tersebut. oleh karena itu konstitusi dibagi dalam bab bab sesuai dengan kategori masalah yang diatur. konstitusi itu bersifat dinamis dan berubah, meskipun diharapkan akan memiliki daya laku yang panjang, karenanya dinamika politik kekuasaan dan kesadaran pengaturannya atau perbatasannya juga menjadi berubah. dengan mengikuti dinamika tersebut, kategori pengaturan dalam konstitusi juga berubah, tetapi tetap dalam garis besar yang menyangkut organisasi kekuasaan, kewenangan dan dengan perkembangan proses pengangkatan pejabat publiknya melalui pemilihan umum menjadi satu persoalan penting yang membutuhkan pengaturan tersendiri dalam konstitusi. perubahan, sebagaimana dibuktikan kali perubahan uud tidak sekali jadi dan langsung selesai, karenanya boleh terjadi adanya penggalan kategori permasalahan yang tidak diorganisasikan secara serasi dalam bab bab konstitusi sejarah perubahan uud tentang pemerintah daerah bab vi) yang mengatur bahwa pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota, memiliki dprd, yang anggotanya dipilih melalui pemilu, tapi kepala daerah yang dipilih secara demokratis adalah hasil perubahan kedua. bab vii tentang pemilihan umum, lahir melalui perubahan ketiga, tanpa memasukkan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara express verbs dalamnya, dipengaruhi undang undang nomor tahun yang baru efektif berlaku januari sehingga perubahan ketiga dipengaruhi undang undang tersebut. penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh semua organ, termasuk pembuat undang undang juga harus melakukan penafsiran ketika membuat undang undang sebagai perintah uud, tetapi tetap harus taat asas. penafsiran atau interpretasi tersebut akan dibimbing oleh staatsftundamentalnorm dan cita hukum (rechtsidee) persatuan indonesia yang termaktub dalam pembukaan uud pemilihan pejabat publik dalam dinamika demokrasi adalah harus dengan standar yang sama yang dapat mewujudkan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sebagai inti pengertian demokrasi. pembuat undang undang harusnya menjabarkan proses pemilihan pejabat penyelenggara pemerintahan, yaitu presiden wakil presiden, dpr, dpd, dprd, dan gubernur, bupati serta walikota dalam kelompok kategori yang sama, yang tunduk pada bab vii uud dalam undang undang tersendiri, terpisah dari pengaturan otonomi daerah. oleh karenanya, kami dapat membenarkan argumen para pemohon dan berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilihan umum, dengan mana bukan saja asas atasnya diambil alih dalam mekanisme pemilihan kepala daerah, pengaturan dan penyelenggaraannya juga harus tunduk pada sistem dan aturan uud dalam bab vii tentang pemilihan umum yaitu sampai denganolarsisharmoni yang terjadi antara dengan sebagaimana telah diutarakan juga dapat terjadi karena perubahan kedua tahun masih dipengaruhi adanya undang undang nomor tahun yang baru efektif berlaku januari sehingga tampaknya dielakkan untuk mengatur pemilihan kepala daerah dalam perubahan uud secara berbeda dengan nomor tahun yang baru efektif berlaku tahun tersebut. hal demikian diperburuk oleh tiadanya waktu yang cukup dalam pembahasan dan penyerapan masukan dari seluruh stakeholder secara wajar, karena dibicarakan akhir masa jabatan dpr tahun yang menurut ahli bivitri susanti, sh. ll.m misterius , sehingga harmonisasi yang diharapkan dilakukan tidak terlaksana. penyelenggara pemilihan kepala daerah yang independen. konsekuensi pendirian yang membenarkan bahwa pemilihan kepala daerah masuk dalam rezim pemilihan umum yang tunduk pada bab vii sampai dengan membawa akibat hukum dalam pemilihan kepala daerah yang meliputi hal hal berikut ini: penyelenggara pemilihan umum untuk memilih kepala daerah adalah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri: kpu beserta kpu propinsi dan kpu kabupaten kotamadya, yang ditetapkan sebagai penyelenggara pemilihan umum secara nasional, tetap dan mandiri menurut undang undang nomor dan tahun tentang pemilihan umum dpr, dpd, dprd, dan presiden wakil presiden juga menjadi penyelenggara pemilihan kepala daerah: cc. partisipan atau peserta dalam kompetisi rekrutmen jabatan publik tersebut, tidak ikut serta dalam penyelenggaraan dan pengaturan (regulator) pemilihan umum, pengertian mandiri atau independen, yaitu melakukan tugasnya secara bebas dari pengaruh pihak manapun adalah spemerintahan, yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. pemberian independensi pada penyelenggara pemilu dimaksudkan untuk dapatmplementasi dari ketentuan konstitusional ago dalam pelaksanaan pemilihan umum diberikan sebagai peraturan pelaksana undang undang yang setara dengan peraturan pemerintah semata mata ditentukan oleh pemerintah sendiri. melalui produk hukum peraturan pemerintah bersikap imperial, merupakan sistem yang harus diberlakukan dalam penyelenggaraan pilkada tersebut sebagaimana telah dilakukan dalam pemilihan umum secara nasional tahun yaitu secara mandiri juga diatur oleh penyelenggara itu sendiri. oleh karenanya adanya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang undang nomor tahun meskipun dari segi aturan perundang undangan diperbolehkan sebagai peraturan pelaksanaan undang undang, akan tetapi sebagai satu sistem dan mekanisme pemilihan umum dalam rekrutmen jabatan publik, merupakan hal yang tidak serasi dengan jaminan demokrasi, dalam pengertian dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. demikian pula ketentuan yang mewajibkan penyelenggara pemilihan kepala daerah yang memberi pertanggungan jawab kepada dprd, baik keuangan maupun penyelenggaraan pemilihan, adalah merupakan hal yang mengancam sistem jaminan independensi yang diamanatkan oleh undang undang dasar. peserta atau kompetitor dalam rekrutmen pimpinan penyelenggara pemerintahan, sebagaimana yang dikemukakan ahli dan kami setujui, seyogianya tidak turut dalam proses dan mekanisme seleksi atau pemilihan yang dilakukan, desain yang dirancang dalam pemilu nasional, sebagaimana diamanatkan uud seharusnya juga menjadi desain yang diberlakukan tingkat daerah, sehingga tampak adanya kesatuan dan konsistensi sistem yang dianut, tanpa melupakan adanya perbedaan antara daerah yang satu dengan yang lain, terutama yang telah diberi otonomi khusus. harus menjadi pertimbangan utama, bahwa bab vii yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum yang independen, telah melahirkan hak asasi manusia dari warga negara, setidaknya implied human right, yang menjadi kepentingan konstitusional warga negara yang harus dilindungi, dengan standar dan acuan yang sama seluruh wilayah indonesia. argumen pemerintah dan dpr dibangun atas dasar tafsir tekstual untuk menyusun nomor tahun sehingga memunculkan paradigma yang tidak bersesuaian dengan sistem yang dikehendaki oleh uud dilihat dari seluruh perubahan yang dilakukan dan konteks sistem pemerintahan yang demokratis. adalah menjadi tugas sebagai interpreter the constitution dan guardian the constitution dalam sistem pembagian dan pemisahan kekuasaan negara, untuk meluruskan tafsir tersebut dan melalui interpretasi tersebut melakukan harmonisasi antara satu dengan yang lain sehingga uud dalam empat kali perubahannya memenuhi asas the unity constitution.teuku umar, s.h., m.h., dan widi studi, s.h.,, serta komisi pemilihan umum sebagai pihak terkait. ketua ttd. prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h. anggota anggota, ttd. ttd. prof. dr. lica marzuki, prof. jayabaya, sh, llm ttd. ttd. achmad roestandi, prof. mukti fadjar, sh,td. teuku umar, s.h., widi studi, s. . meminta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kpud , mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada dprd dimaksud dalamlegislatif ) dan nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden (selanjutnya pilpres ). dalam pemilu legislatif, pengertiansedangkan sifatoleh karena itu, kpu dalam menyelenggarakan pemilu harus dilaksanakan secara transparaninstrumen demokrasi untuk menjaring pimpinan nasional tingkat daerah,uber dan judul .,. apalagi pertanggungjawaban penyelenggaraan pilkada oleh kpud kepada dprd sehingga dikhawatirkan munculnya muatan ego lokal masing masing daerah yang akan merusak tatanan demokrasi, tetapi hanya memberikan laporan kepada dprd, sedangkan pertanggungjawabanlegislatif yang mencerminkan pelaksanaan konstitusi e, . pemilu diselenggarakan oleh kpu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri . kpu bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu . struktur organisasi penyelenggara pemilu terdiri atas kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota . ketentuan mengenai penyelenggara pemilu dalam pilpres, antara lain sebagai berikut: pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh kpu ri ketentuan uud yang dijabarkan lebih lanjut dalam pemilu legislatif dan pilpres jelaslah,pemohon berpendapat, secara nyata nyata mengingkari prinsip penyelenggara pemilu yang bersifat nasional dan mandiri karena kpud (kpu provinsi dan kpu kabupaten kota) hanyalah bagian dari kpusatu atap ,salah satu fungsi kpu yang terutama dalam pilkada langsung,standar kpu dalam melaksanakan pilkada langsung, maka kpu provinsi dan kpu kabupaten kota harus bertanggung jawab kepada kpu sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku dan telah dilaksanakan saat pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden, bukan kepada dprdoleh dprd , sepanjang menyangkut anak kalimat .diatur dalam peraturan pemerintah : sepanjang menyangkut anak kalimat .berpedoman pada peraturan pemerintah , dan sepanjang menyangkut anak kalimat .diatur dalam peraturan pemerintah :diatur dalam peraturan pemerintah : sepanjang menyangkut .oleh dprd sepanjang menyangkut anak kalimat .diatur dalam peraturan pemerintah . sepanjang menyangkut anak kalimat .berpedoman pada peraturan pemerintah : s d dan sepanjang menyangkut anak kalimat .diatur dalam peraturan pemerintah ,drs. agus abdul djalil, pdp, ketua yayasan pengembangan reformasi nasional prn), bertempat tinggal jalan raya kebayoran lama nomor sukabumi selatan, kebon jeruk jakarta barat telp fax sebagaijumat, tanggal maret dan registrasi dengan nomor puu pada hari selasa, tanggal maretmeipada tanggal maret telah menyampaikan surat kepada ketua komisi pemilihan umum kpu) pusat perihal hak bagi warga negara indonesia independen non partai politik untuk dapat mencalonkan diri dan atau dicalonkan oleh ormas lsm atau masyarakat independen non partai yang diakui negara, sehubu: bahwa surat yang pemohon kirimkan kepada ketua komisi pemilihan umum kpu) pusat dimaksud ternyata telah mendapat jawaban (terlampir): bahwa pada tanggal oktober pemerintah republik indonesia yang diwakili oleh presiden republik indonesia abdurrahman wahid telah mengesahkan undang undang nomor tahun tentang perjanjian internasional, mana menegaskanorganisasi internasional, atau subyek hukummerintah republik indonesia telah mengesahkanahwa sesuai ketentuan pada konsideran huruf (d) konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial termaksud menyatakan dengan tegas bahwa konvensi tersebut pada huruf mengatur penghapusan segala bentuk pembedaan, pengecualisosial, budaya atau bidang kehidupan umum lainnya, bahwa pemerintah republik indonesia telah pula mengesahkanpenghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan): bahwa sesuai ketentuan pada konsideran huruf (b) konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan termaksud menyatakan dengan tegas: bahwa sesuai dengan sistem standar ilo, negara negara yang sudah meratifikasi konvensi terikat pada anggaran dasar ilo untuk memberikan laporan tentang undang undang dan pelaksanaannya dalam bidang yang dicakup oleh konvensi itu, tidak bertentangan dengan prinsip prinsip dasar hak hak asasi manusia, bahwa sesuai ketentuan uud: bahwa sesuai ketentuan uud menmikian pula undang undang dasar tahun menyebutbeberapa ketentuan hukum dan perundang undangan termaksud atas, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada undang undang nomor tahun yang menyebutkan bahwasangat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam uud maupun peraturan hukum internasional guo: bahwa kenyataan menunjukkan bahwa banyak putra putri bangsa indonesia terbaik dan memiliki kemampuan untuk menjadi presiden atau wakil presiden republik indonesia yang independen atau non partai politik namun tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh ormas lsm yang diakui sah oleh negara atau masyarakat independen lainnya, karena adanya pembatasan hak politik bagi tiap tiap warga negara oleh ketentuan undang undang nomor tahun termaksud atas: bahwa pemohon selaku calon presiden independen non partai tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh ormas lsm atau organisasi lain yang independen non partai atau masyarakat independen, disebabkan oleh pembatasan hak hak politik undang undang nomor tahun karena itu pemohon dan masyarakat independen lainnya merasa dirugikan atau dirampas hak haknya oleh ketentuan termaksud: maka berdasarkan segala apa yang terurai atas, pemohon mohon agar mahkamah menetapkan: mengabulkan permohonan tersebut atas, memerintahkan atau setidak tidaknya memperbaiki redaksional kalimat pada undang undang nomor tahun yang berbunyi" menjadidan atau ormas lsm atau masyarakat independen atau organisasi lainnya yang diakui oleh negara sebelum pelaksanaan pemilihan umum , menyatakan atau setidak tidaknya menetapkan status guo pemberlakuan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilu presiden dan wakil presiden, karena bertentangan dengan ketentuan dalam uud tentang hak asasi manusia dan ketentuan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah republik indonesia, apabila mahkamah berpendapat lain, mohon dapat memutuskan dengan seadil adilnya:lampirkan dalam permohonannya sebagai berikut: fotokopi surat nomor tanggal maret yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum: fotokopi kliping koran berjudul mulai pemilu calon presiden bisa dari luar parpol: asli lampiran dukungan ormas lsm dan perorangan atas permohonan pencabutan uud fotokopi surat nomor prn ii bertanggal pebruari dari drs. agus abdul djalil, pdp., tim pencerahan nasional capres independen, ditujukan kepada ketua komisi pemilihan umum: menimbang bahwa terhadap permohonan guo telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan dan pembuktian pada hari jumatharus terlebih dahulu mempertimbangkan hal halpakah pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan olehsehingga dengan berdasar pada ketentuan ketentuan atas, termasuk ketentuan undang undang republik indonesia nomor tahukenaan dengan permohonan pemohon guoitu, uud terlihat membedakan antara hak konstitusional warga negara dan hak konstitusional partai politik. hak untuk menjadi presiden adalah hak konstitusional warga negara, tetapi bukan berarti bahwa setiap warga negara secara otomatis dapat menjadi presiden melainkan harus tunduk pada persyaratan dan tata cara yang ditentukan oleh undang undang dasar dan undang undang sebagai pelaksanaan ketentuan undang undang dasar tersebut: bahwa sesuai dengan ketentuan uud yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik (bilamana calon presiden dan wakil presiden tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam dan uud ketentuan ini bukan berarti meniadakan hak warga negara untuk menjadi presiden. sementara itu, ketentuan undang undang nomor tahun yang menyatakan,hanyalah merupakan pengulangan sekaligus penegasan ketentuan uud sehingga dengan sendirinya tidak bertentangan dengan uud bahwa dalam permohonan pemohon secara tegas dinyatakan, pemohon adalah calon presiden dari kelompok independen non partai politik, tetapi tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, sebagaimana dimaksud dalam bahwa kendatipun pemohon dipandang memiliki hak konstitusional untuk menjadi calon presiden menurut undang undang dasar, prosedur penggunaan hak dimaksud juga diatur secara expresses verbs dalam undang undang dasar, sehingga tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang diskriminatif sebagaimana didalilkan oleh pemohon, oleh karena itu meskipun pemohon mempunyai hak konstitusional untuk menjadi calon presiden menurut undang undang dasar, namun jikalau tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu maka pemohon cast tidak mempunyai hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar sehingga pemohon tidak dapat mendalilkan telah menderita kerugian dengan berlakunya undang undang nomor tahun dengan demikian, pemohon: menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, mahkamah konstitusi berpendapat bahwa permohonan pemohon guo harus dinyatakan tidak dapat diterima:jauh: mengingat undang undang republik indonesia nomor tahun: jumata.s. jayabaya, s.h., ll.m., dr. hartono, s.h., mcl., prof. mukti fadjar, s.h., m.s., soedarsono, s.h., dewa gede laguna, s.h. m.h.m. ttd. ttd. prof. mukti fadjar, s.h.,m..h. panitera pengganti, ttd. jara lumbanraja, s.hsiti kabul amanah0n0n0 0500000000000n0na kan nna ena. pemohon nama rini arti n5 n0n2n u . pemohon il: nama singkong salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman alamat desa kadensari, kecamatan tanggulangin, kabupaten sidoarjo pekerjaan direktur mitra jaya sidoarjo nomor ktp sebagai n n0n0n 000000nu nenek. pemohon ill: nama dwi cahyadi alamat desa banjarbendo rw pondok mutiara sidoarjo pekerjaan direktur victory rottanindo nomor ktp: sebagai 5n0n0 n0 00n nana nana. pemohon iv, nama tan lanny setyawan alamat jalan daro permai selatan surabaya pekerjaan direktur utama pramono indo jaya nomor ktp. sebagai 55n n0n05n0 00n nan una nana. pemohon nama marcus john danny, alamat jalan monginsidi nomor sidoklumpruk sidoarjo pekerjaan direktur oriental samudera karya nomor ktp sebagai 5n0n0000 0n0000 0n050000n0n0nn lena. pemohon vi: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal september memberi kuasa kepada murid mudiantoro, s.h., mustofa abidin, s.h.,dan imam syafi'i, s.h.,m.h., kesemuanya adalah para advokat konsultan hukum pada kantor law office mursyid, syamsul partners, beralamat ruko angkut megah raya blok jalan raya kalirungkut surabaya, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai para pemohgku kebijakan tersebut adalah pemberian janji janji belaka (vide bukti bahwa selain melakukan upaya politik untuk meminta pembayaran melalui anggaran dalam apbn atas hak para pemohon, para pemohon bersama para korban lumpur lainnya juga melakukan aksi pendudukan kolam lumpur yang saat ini dikuasai oleh bps, dalam rangka meminta hak haknya, namun yang didapat bukanlah kepastian atas pembayaran dan pelunasan melainkan tindakan penangkapan dan pengamanan oleh polri (vide bukti bahwa saat negara belum memberikan jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil terhadap hak para pemohon, selanjutnya negara secara hukum memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada para korban lumpur lainnya dengan memberikan wewenang kepada bps melakukan pembayaran dan pelunasan atas tanah dan bangunan wilayah luar pat yang termaktub dalam huruf undang undang guo, dan dengan adanya norma ini telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan perlakuan yang tidak sama hadapan hukum dari negara atas hak hak konstitusional para pemohon, yang berakibat para korban lumpur sidoarjo yang berada dalam peta area terdampakmempunyai, bahwa sejak putusan mahkamah konstitusi sejak putusan nomor puu tanggal mei dan putusan nomor iimk.hurufmbayaran dan pelunasan tanah dan bangunan yang dikhususkanlayah luar peta area terdampak adalahhuruf undang undang guo bertentangan dengan dan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, makamakpulputusan dari mahkamah konstitusi nomor puuhal ini dinyatakan pada saat adanya permohonan uji undang undang apbn . permohonan uji materiil undang undang guo inibatu uji konstitusionalnya maupun alasan pokoknya. dalam alasan pokok, para pemohon mengajukan uji undang undang ini bermaksud bukan untuk menolak keberadaan alokasi anggaran yang diperuntuinieta area terdampak sebagaimana termaktub dalam huruf bahwa dengan adanya kebijakan hukum atas pembentukan norma tersebut, menurut hemat para pemohon, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam kaidah konstitusionalnya pada dan semakin terbukti tidak ada. padahal baik para pemohon dan para korban lumpur sidoarjo yang terletak luar peta area terdampak adalah sama sama para korban lumpur sidoarjo. oleh karena itu,dengan adanya huruf ini akan membawa implikasi berbeda terhadaan tersebut, serta pula terhadap jaminan, pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta persamaan hadapan hukum yang langsung atas ri uraian l. alasan alasan para pemohon mengajukan permohonan pengujian huruf nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang apbn tahun terhadap 28dbjek permohonan bahwa para pemohon mengajukan uji materiil terhadapdan uud bahwmenyatakan, untukterdampak pada tiga desa desa basuki, desa kedungcangkring dan kelurahan mini): b.alasan permohonan bahwa hal hal yang telah diuraiapbn adalah produk negara yang mempunyai fungsi, tujuan sebagai berikut: tujuan penyusunan apbn adalah. fungsi kegunaan dari apbn fungsi stabilisasi yaitu apbn dijadikan sebagai pedoman agar segala tindakan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara teratur dan terkendalalokasi yaitu melalui apbn dapat diketahui besar alokasi dana yang perlukan untuk tiap tiap sektor pembangunan. fungsi distribusi yaitu dalam apbn, pendapatan yang diperoleh akan digunakan (di distribusikan kembali untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara berbagai sektor pembangunan dan departemen keseluruhan daerah. fungsi regulasi yaitu apbn gunakan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian tingkat inflasi. bahwa dalam rangka untuk memenuhi tujuan dan fungsi sebagaimana diuraikan pada poin atas, undang undang guo telah merumuskan berbagai yang menentukan fungsi dan tujuan atas anggaran yang ditetapkan dalam undang undang guo. bahwa dalam menjalankan tujuan dan fungsi dari apbn, terdapat norma yang mempunyai fungsi dan tujuan untuk memberikan alokasi dana dari apbn untuk penanggulangan dan penanganan bencana lumpur sidoarjo, yang hal ini termaktub dalam dan undang undang guo,dhak konstitusional para pemohon yang diatur dalam kaidah konstitusi yang terkandung dalam telah menegaskan keberadaan kepastian hukum yang adil dan persamaan hadapan hukum. lebih lanjut apakah dengan adanya norma pada huruf yang tidak memasukkan hak dari para pemohon sebagai pihak yang tidak mendapatkan pembayaran, pelunasan atas tanah dan banguna$$, salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman apbn sudah menempatkan kepastian hukum yang adil dan persamaan hadapan hukum? seperti yang sudah dikemukakan atas, para pemohon adalah para korban lumpur sidoarjo yang berada dalam peta area terdampak, yang dalam sejarah rujukannya wilayah dalam peta area terdampak ini menjadi tanggung jawab hukum latino brantas inc, namun karena berbagai alasan situasi dan alasan hukum yang ada, hak hak para pemohon yang awalnya lindungi oleh perpres guo, tidak dapat dilindungi sebagaimana mestinya. bahwa terbukti pula para pemohon yang hanya diberikan kepastian hukum dalam perpres, yang fungsi dan tujuannya tersebut sampai sat ini hanya sebatas untuk memberikan kepastian hukum formil atas siapa yang bertanggung jawab secara hukum untuk pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan, padahal materi muatan dari perpres guo tersebut tidak bersifat eksekutorial, dan hanya mampu memberikan kepastian hukum formil yaitu merger siapa yang bertanggung jawab untuk membayar tanah dan bangunannya, sehingga materi muatan perpres guo yang idealnya bertujuan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada para pemohon, hanya menjadi janji janji belaka, terlebih nilai perlindungan dan kepastian hukum yang menjadi hak konstitusional para pemohon menjadi semakin kabur setelah adanya putusan dari peradilan umum. dengan demikian materi muatan norma pada huruf yang diperuntukan bagi para korban lumpur luar peta area terdampak telah meniadakan prinsip perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama hadapan hukum terhadap para korban lumpur sidoarjo lainnya yang kaitannya diatur dalam uud bahwa peniadaan prinsip adil dan prinsip persamaan dalam hukum, pada uud nyata nyata telah terlihat dalam melaksanakan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan milik para korban lumpur sidoarjo. pada pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan yang dicover oleh undang undang guo, melaksanakan pembayaranunasan tanah dan bangunan ini secara nyata berjalan dengan pasti, adil dan nilainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak menimbulkan gejolak, terlebih lagi secara nyata tanah dan bangunan yang sudah dilakukan pembayaran dan pelunasan oleh apbn masih bisa dan banyak yang ditempati, artinya keberadaan fisik tanah dan bangunan tersebut walau tidak layak huni namun sebagian para korban lumpur sidoarjo luar peta area terdampak masih berani menempati untuk rumah atau tempat tinggal. sedangkan para pemohon, tanah dan bangunannya sama sekali sudah tidak dapat ditentukan letak tanah dan bangunannya dan tidak dapat difungsikan seperti sedia kala sejak tahun hanya diberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam perpres guo, yang mana peraturan tersebut tidak memiliki sifat eksekutorial untuk memaksa dan memastikan pembayaran, pelunasan tanah dan bangunan kepada para pemohon dan hal ini membuktikan perpres tersebut tidak mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum, bahwa kalau prinsip kepastian hukum sudah tidak ada, maka dengan sendirinya tidak akan ada jaminan dan perlindungan hukum atas kepastian hukum itu. kalau hanya para korban lumpur luar peta area terdampak yang menjadi subjek hukum yang diberi kepastian hukum dalam undang undang guo, sementara para pemohon yang notabene juga para korban lumpur sidoarjo tidak diberi kepastian hukum dalam uu, maka prinsip jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai mana diatur dalam kaidah konstitusi dalam uud jelas jelas telah dilanggar oleh pembentukan norma dalam huruf undang undang guo. .lebih lanjut, selain fungsi dan tujuan untuk memberikan nilai kepastian hukum, secara teknis salah satu fungsi dan tujuan atas pembayaran, pelunasan terhadap hak milik para korban lumpur berupa tanah dan bangunan yang berada luar peta area terdampak adalah dipergunakannya tanah dan bangunan tersebut untuk mempermudah dan pemancar aliran lumpur sidoarjo yang sebelumnya terlebih dahulu masuk dalam kolam lumpur sidoarjo dan selanjutnya akan dialirkan tempat pembuangan lumpur yang tidak menganggu masyarakat lainnya. dan atas pemanfaatan tanah tanah luar peta area terdampak yang dibarengi dengan kepastian pembayaran, pelunasan tanah dan bangunan tersebut diharapkan agar tidak ada hambatan untuk melakukan penanggulangan dan penanganan bencana lumpur sidoarjo khususnya untuk pengkondisian aliran lumpur. dari perhatian konsitusi republik indonesia. mereka bra $lanata tap, ema rektorat gma nama usg panenpihak terkait:surat tulisan para pemohonhuruf nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang apbn tahun terhadap dan uudl ini, terbukti bahwa materi muatan dalam huruf undang undang guo selain berfungsi untuk mengakui atau memberi nilai kepastian hukum atas hak milik para korban lumpur luar peta area terdampak, juga bertujuan agar tanah dan bangunan yang diberi pembayaran dan pelunasan tersebut dapat dipergunakan untuk mempermudah dan memperlancar aliran pembuangan lumpur: bahwa dengan adanya alasan pemberian kebijakan hukum sebagaimana diuraikan atas, maka ketentuan huruf telah menimbulkan hilangnya hak konstitusional para pemohon yang diatur dalam uud bahwa para pemohon adalah pemilik tanah dan bangunan yang sah yang diakui oleh negara yang dahulunya dipergunakan untuk tempat tinggal dan atau tempat usaha (vide bukti dan buktihak milik ini dilindungi oleh uud yaituterhadap para korban lumpur sidoarjo yang terletak luar peta area terdampak yang termaktub dalam huruf undang undang guo, telah membuktikan bahwa penguasaan hak milik pnegara sampai saat ini masih tidak mau mengakui hak milik para pemohon dengan masih berkutat menggunakan alasan hukum formil yang diatur dalam perpres guo sebagaimana diuraikan pada poin dan poin atas, padahal telah jelas dan tegas kepastian hukum buat para pemohon yang termaktub dalam perpres guo tidak berarah pada kepastian perlindungan dan jaminan hukum atas hak milik pribadi para pemohon sebagaimana diatur dalam kaidah konstitusi. bahwa dangan adanya penggunaan alasan tersebut, telah membuktikan pula negara tidak mempunyai kepekaan konstitusional atas hak hak konstitusional para pemohon yang diatur dalam uud padasebagaimana dituangkan dalam norma huruf undang undang guo, sisi lain meniadakan hak milik pribadi para pemohon dengan tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum atas tanah dan bangunan milik para pemohon yang sudah dipergunakan sebagai kolam penampungan lumpur, yang mana kolam penampungan lumpur tersebut merupakan salah salah satu cara untuk penanggulangan bencana?? bahwa secara prinsip normatif, dalam rangka melakukan penanggulangan bencana telah diatur dalam nomor tahun tentang penanggulangan bencana, yang mana dalam dan nomor tahun tentang perhatian konsitusi republik indon, merdeka barat kata tap. fae ema skirt mahkamahkone nan pgn salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman penanggulangan bencana telah tegas menyatakan bahwa: negara diberi wewenang untuk melakukan pencabutan atas seluruh hak atau sebagain hak milik subynomor tahun tentang penanggulangan bencana:nomor tahun tentang penanggulangan bencana pada yang meatas, telah jelas dan tegas bahwa alokasi dana apbn tersebut tidak serta merta memberikan pengakuan, jaminan, kepastian hukum dan persamaan dalam hukum, memberikan pengakuan dan jaminan atas kepada para korban lumpur sidoarjo secara keseluruhan, baik para korban lumpur yang berada dalam pat maupun yang berada luar pat, maka pembentukan kebijakan hukum untuk alokasi dana apbn yang hanya diperuntukan bagi para korban lumpur yang berada luar pat sebagaimana termaktub dalam ketentuan huruf undang undang guo, telah terbuktnomor tahun tentang hamnomor tahun tentang hasebagaimana kaidah dalam yang dioperasionalkan dalam dan dan nomor tahun tentang ham, maka apabila terjadi peristiwa bencana cdapatbahwa dari uraian dan rumusan atas, apa yang tertuang dalam materi muatan hurufterhadap hak milik berupa tanah dan bangunan bagi para korban perhatian:lumpur luar peta area terdampak, disisi lain negara telah membiarkan, tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan persamaan depan hukum sebagaimana diatur dalam kaidah konstitusi serta negara telah membiarkoleh karena itu atas segala uraian tersebut, bahwa telah terbukti pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum yang tertuang dalam huruf undang undang guo yang isinya telah membiarkan kewajibankaidah konstitusi dan atauterbukti bahwa materi muatan norma dalam huruf undang undang guo telah menginstruksikan bentuk norma atas kelalaian negara dalam rangka menjalankan wewenang konstitusional dari uud bahwa dengan adanya norma pada huruf undang undang guo yang materi muatannya telah terbukti menginstruksikan kelalaian negara sebagaimana uraian atas, maka hal ini telah membuktikan pula bahwa pemerintah tidak mampu . padahalyang menyatakanx yang menyatakan: catatan. bahwa secara ekonomi dan hukum, investasi pertambangan minyak dan gas bumi yang menggunakan konsep production sharing contract sudah diatur dalam nomor tahun tentang minyak dan gas bumi, dan investasi pertambangan minyak dan gas bumi ini telah dikategorikan sebagai salah satu bentuk negara untuk melakukan pembangunan nasional. berdasarkan konsep psc tersebut, pemilik proyek atau program hulu migas adalah negara, dan hal ini selaras dengan kaidah dalam konstitusi pada uud yang menyatakan bumi perhatianadapun posisi perusahaan yang melakukan penambangan, baik perusahaan nasional maupun asing hanya bertindak sebagai kontraktor yang mengoperasikan program negara itu. lebih lanjut, pembangunan nasional dalam sektor pertambangan minyak dan gas bumi secara nilai akan menghasilkan pemasukan terhadap negara. berdasarkan peraturan yang ada, pemasukan negara dari pertambangan, tidak mutlak dinikmati oleh daerah penghasil minyak dan gas bumi tersebut, wilayah penghasil atas minyak dan gas bumi hanya mendapatkan dana bagi hasil maksimal dari total penerimaan negara dari psc, sisanya yang menjadi hak negara untuk didistribusikan seluruh daerah indonesia. dengan demikian apabila psc tersebut berjalan dengan lancar, maka daerah penghasil minyak tersebut akan memberikan kontribusi terhadap pemasukan negara yang dapat diberikan kepada daerah daerah lain, namun apabila ada bencana non alam apakah negara tidak boleh membuat kebijakan hukum untuk menyelamatkan hak hak konstitusional para pemohon?: bahwa dari uraian uraian atas, jelaslah kiranya bahwa kebijakan hukum atas norma pada huruf undang undang guo sepanjang tidak memberikan pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil dan persamaan hadapan hukum serta pengakuan atas hak milik para pemohon untuk tidak diambil secara sewenang wenang, merupakan kebijakan hukum yang mempunyai materi muatan yang bertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur tentangsebagaimana diatur dalam serta melanggar kaidah konstitusi pada yang mengatur tentangdan akibat tidak memberikan dan menghormati hak hak konstitusional para pemohon tersebut, maka negara telah melanggar kaidah konstitusi id siti salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamandengan demikian, berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut k atau privat. selanjutnya dalamsebagai korban bencana lumpur sidoarjo, yang dalam rangka penanggulengatur tentang,huruf nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang apbn tahun yangluar wilayah pat, baik dari sisi jaminan, pengakuan, kepastian hukum yang adil, sertayang mulia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut: mengabulkan seluruh permohonan para pemohon, menyatakan bahwa huruf nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang apbn tahuertentangan dengan uudmateri muatan pada huruf nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang apb, memerintahkan pemuatan putusan ini..nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang apbn tahun bukti fotokopi perpres nomor tahun tanggal april mengenai pembentukan bps dan rincian bpsbukti fotokopi data pelunasan pembayaran jual beli tanah dengan bangunan per status desemjumlah luas tanah dan bangunan serta nilai tanah dan bangunan milik pengusaha yang memiliki tempat atau usaha asset usaha berada peta area terdampak bukti kliping pernyataan gubernur jawa timur tentang penyelesaian lumpur latino bukti fotokopi perjanjian ikatan jual beli antara pemohon .dililit,v pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, pemohon dengan menarik latino jaya bukti fotokopi surat menarik latino jaya nomor dir mlj bm kepada sdr singkong pemohon tentang pemberitahuan penundaan pembayaran bukti pernyataan ketua tentang anggaran bps apbn tahun buat pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan serta mitigasi bencana bukti fotokopi sertifikat bukti kepemilikan tanah dan bangunan pemohon peta area terdampak bukti dokumentasi demo warga korban lumpur sidoarjo untuk menurut pembayaran tanah dan bangunan bukti fotokopi salinan putusan mahkamah konstitusi nomor puu x bukti fotokopi ktp para pemohon p3. i,iv,v,vi bukti fotokopi akte pendirian dan perubahan badan usaha cv pt bukti berita pernyataan aburizal bakri seminar unair surabaya bukti fotokopi surat persetujuan usulan revisi relokasi antar program pada dipa bps nomor mrisalah rapat koordinasi dewan pengarah bps tanggal maret bukti fotokopi surat yang diajukan kepada presiden tentang perubahan kelima perpres nomor tahun tentang bps bukti berita menteri desak latino lunasi ganti rugi selain itu, para pemohon juga mengajukan tujuh orang saksi yang bernama djuwito, wiki wahjutini, subakhri, tonga, suwardi, nur ahmad syarifuddin, emir firdaus munir dan seorangeorangsaksi para pemohon djuwito saksi adalah warga korban lumpur sidoarjo yang berada dalam peta area terdampak yaitu desa renokenongo dan sekarang saksi tinggal desa ngampelsari, kecamatan candi, kabupaten sidoarjo, saksi tinggal desa renokenongo sudah sejak lama dan memiliki tanah dan bangunan yang akhirnya terendam lumpur: sampai saat ini saksi belum mendapatkan pembayaran ganti rugi yang full dan baru dibayar sedangkan sisanya sebesar belum dibayar, nilai yang pertama saksi terima adalah sebesar rp. juta: bahwa pt. menarik hanya menjanjikan akan membayar sisanya tetapi sejauh ini tetap belum dibayar, saksi telah membuat perjanjian tertulis hadapan notaris dan saksi beserta warga telah berkali kali menagih pt. menarik tetapi tidak ditanggapi dan itu sudah berjalan tahun buki wahjutini saksi baru mendapat penggantian sebesar yaitu sebesar rp. juta yang dibayarkan setahun sejak terkena dampak yaitu tahun janji pt. menarik akan membayar sisa ganti rugi adalah satu bulan sebelum berakhirnya perjanjian yaitu pada bulan september tetapi sampai sekarang belum dibayar, saksi beserta warga telah melakukan upaya agar ganti rugi tersebut segera dibayar yaitu dengan melakukan demonstrasi kantor dprd sidoarjo dan juga menghadap menteri pu. subakhri saksi adalah sekretaris desa renokenongo, ganti rugi saksi sudah lebih dari dan hanya tersisa juta, pembayaran pt. menarik kepada warga sangat bervariasi, saksi sudah melakukan berbagai cara beserta warga agar ganti rugi tersebut dapat segera dilunasi. tonga saksi adalah ketua poll gabungan pengusaha korban lumpur latino) ada perusahaan yang terkena dampak lumpur latino yang termasuk dalam peta area terdampak, perusahaan yang berada luar peta area terdampak sudah dibayar oleh pemerintah sedangkan saksi baru mendapatkan ganti rugi sebesar bahwa ada sekitar tenaga kerja yang terlibat dalam perusahaan yang ada dalam area terdampak, saksi sudah menerima ganti rugi sebesar y46 yaitu rp. milyar dan sudah diberikan untuk pesangon pekerja: saksi sudah melakukan upaya untuk mendesak agar pembayaran ganti rugi segera dibayarkan, tetapi pt. latino menyatakan tidak sanggup membaytang saksi yang ada bank sejauh ini masih harus tetap dibayar dan oleh bank juga sudah blacklist. suwardi saksi adalah warga yang berada luar peta area terdampak dan sudah mendapatkan penggantian dan dibayar lunas oleh pemerintah: pembayaran dilakukan oleh bps dan saksi mengetahui bahwa banyak warga yang berada dalam peta area terdampak yang belum mendapatkan ganti rugi. nur ahmad syarifuddin saksi sudah melakukan berbagai upaya agar korban mendapatkan ganti rugi yaitu dengan bertemu gubernur hingga jakarta. emir firdaus munir saksi sudah bertemu dengan irwan bakri dan berjanji untuk melunasi ganti rugi tersebut, ada sekitar berkas yang akan dilunasi dan yang belum dibayar sekitar rp. triliun: dalam pembayaran ganti rugi luar peta area terdampak tidak ada perbedaan antara pengusaha dan rakyat. ahli para pemohon dimakan est bagian analisis hukum dengan menggunakan konsep negara hukum dan demokrasi yang bertumbuh pada aspek penting, pertama, fungsi undang undang dalam negara hukum. yang kedua, prinsip perlindungan hak asasi manusia. konsep negara hukum baik yang dipikirkan dalam tradisi eropa kontinental rechtsstaat maupun tradisi anglo saxon rule law, kedua duanya sama sama menempatkan pentingnya aturan hukum untuk menjaga tercapainya perlindungan hak asasi manusia.radisi rechtsstaat yang bertumbuh pada hukum tertulis, menempatkan undang undang bukan saja sebagai instrumen pembatasan kekuasaan negara tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi. tentang hal ini dinyatakan secara tegas oleh burns dalam bukunya beginselen van democratische rechtsstaat yang juga pernah dirujuk oleh philips hadron sebagai berikut, rechtsstaat memiliki beberapa syarat dasar yaitu: asas legalitas, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada aturan hukum atau dalam bahasa lain dengan landasan undang undang dengan undang undang dasar. pembagian kekuasaan,pengawasan pengadilan, bagi rakyat harus tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan. undang undang menjadi tumpuan utama negara hukum karena dengan undang undang tersebut dipenuhilah prinsip keabsahan dalam bertindak bagi penyelenggara negara. undang undang menjadi dasar kewenangan bagi penyelenggara negara untuk melaksanakan tugasnya mengurus urusan pemerintahan yang pada ujungnya juga berkaitan dengan kepentingan rakyatnya. berdasar undang undang dapat ditemukan dasar keabsahan wewenang yang akan meliputi substansi atau materi kewenangan. prosedur penggunaan wewenang dan persyaratan persyaratan yang harus dikukuhkan dalam penggunaan wewenang tersebut. dalam konsepsi negara hukum, juga memberikan peran yang sangat besar kepada peradilan untuk menguji apakah undang undang ini menjadi dasar penggunaan wewenang ini sudah memadai? dalam hal ini dilakukan oleh peradilan konstitusi atau mahkamah agung sesuai dengan sistemnya dan atau apakah penyelenggara negenggunakan kewenangannya sesuai dengan undang undang yang mengaturnya?. dilakukan oleh lembaga peradilan yang kompetisi sesuai dengan persoalan hukum atas uraian susunan pemerintahan yang dijalankan: dengan demikian, menjadi jelas jika terdapat undang undang yang dalam pengaturannya berpotensi merugikan warga negara, maka badan peradilan berwenang untuk memeriksa dan memutus atas permohonan tersebut dengan menggunakan batu uji konstitusi. oleh sebab itu, adalah pada tempatnya jika mahkamah konstitusi memeriksa dan memutus atas permohonan guo yang bertentangan dengan dalam undang undang dasar dinyatakan sebagai hak hak dasar yang merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan undang undang. untuk itu, setiap undang undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif harus dimaksudkan untuk mencapai perlindungan hak asasi manusia. dalam konstruksi yang lain, jika ada undang undang yang mengabaikan perlindungan ham, maka undang undang tersebut telah mengandung cacat substansi, tugas negara sebagaimana dituangkan dalam pembukaan undang undang dasar adalah membentuk ssuasana dan keadaan seperti apapun, maka tugas pemerintah negara indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. berdasarkan teoritik yang seperti ini sudah dipraktikkan amerika, tugas pemerintah meliputi tugas pokok penyelenggara pemerintahan, antara lain melindungi kepentingan negara dalam arti yang luas, keamanan dan pertahanan keamanan memberikan kenyamanan dan keamanan pribadi setiap warga negara, menjamin terlaksananya prinsip prinsip kebebasan dan persamaan, menyediakan layanan publik serta kemudahan akses, mengatur kemudahan distribusi barang dan produk perdagangan, melaksanakan prinsip prinsisi. demikian catatan dari jim schultz, dalam the democracy owners' manual: practical guide changing the world. berdasarkan uraian atas, maka sudah pada tempatnya setiap pembentukan undang undang dipertanyakan apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat. jika tidak ditemukan atau justru merugikan kepentingan rakyat, maka sudah pada tempatnya jika mahkamah konstitusi menguji dan memberikan putusan agar undang undang yang demikian, dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar dinyatakan tidak berlaku atau setidaknya dinyatakan berlaku dengan persyaratan tertentu. konsepsi dasar ham yang akan berimplikasi pada perbedaan sifat, pengaturan, dan konsekuensi penyelenggaraannya oleh pemerintah. berkaitan dengan permohonan guo, selanjutnya harus dinyatakan sebagai bentuk hak yang dirumuskan dalam hukum positif dan telah dikuatkan melalui putusan badan peradilan. secara konseptual, hak milik satu sisi dapat dikategorikan sebagai hak klasik, yang berkarakter klasik, dan hak sosial. dalam konteks hak klasik, maka hak milik tidak dapat dirampas, baik oleh orang lain maupun oleh negara. dalam hubungannya dengan perlindungan dimaksud, maka negara merumuskan norma larangan bagi orang yang akan mengganggu hak milik. demikian juga, dalam hal pemerintah mencabut hak milik, maka harus disediakan sejumlah ganti kerugian yang dimaksudkan untuk memberikan pergantian yang seimbang. maka, atas hak milik, tugas negara adalah melindungi kenikmatan hak milik dan melarang negara untuk menamparnya. dalam konteks hak sosial, hak milik harus dipandang sebagai hak atas kehidupan yang layak, maka tugas negara adalah mengukuhkan dan atau memfasilitasi optimal mungkin. rakyat dapat berhadapan pada kondisi kehidupan yang layak. oleh sebab itu, negara wajib mempertimbangkan pemberian ganti kerugian yang layak atas perampasan hak milik tersebut dan kembali pada prinsip negara hukum yang bertumpu pada pembentukan undang undang sebagai dasar keabsahan pemerintahan dan pada sisi lain pentingnya perlindungan ham. maka perjalanan akhir atas kedua hal tersebut ujungnya harus bisa diuji atau di review oleh badilan. kewenangan pengadilan me review tersebut, konformitasnya adalah undang undang dasar atau konstitusi, dalam hal ini dilakukan oleh peradilan konstitusi dan menggunakan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam konteks peradilan lainnya, dalam kasus lumpur sidoarjo, telah nyata terdapat putusan badan peradilan sebagai berikut. putusan mahkamah konstitusi nomor puu x yang dalam salah satu pertimbangan dinyatakan oleh mahkamah konstitusi. menurut mahkamah, alokasi anggaran untuk penyelesaian masalah yang timbul luar peta area terdampak pat), dan selanjutnyaalinea keempat. jika pemerintah tidak ikut memikul tanggung jawab untuk mengatasi masalah yang diminta oleh rakyat sidoarjo yang berada luar wilayah peta area terdampak, maka rakyat sidoarjo yang berada luar wilayah peta area terdampak, akan mengalami penderitaan tanpa kepastian hukum. oleh karena itu, menurut mahkamah, alokasi anggaran untuk mengatasi masalah luar pat peta area terdampak) untuk bersama sama mengatasi masalah yang dihadapi warganya. putusan peradilan umum. bahwa telah ternyata dari seluruh putusan peradilan umum yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan bahwa peristiwa bencana lumpur latino adalah peristiwa alam, bukan lagi merupakan tindakan manusia atau korporasi yang dapat dimintai pertanggung jawaban. oleh sebab itu, tanggung jawab atas pemberian korban lumpur latino, dilangsungkan kepada negara. berdasar dua putusan atas, telah ternyata bahwa posisi badan peradilan dalam konsepsi negara hukum adalah sentral karena memainkan peran untuk menjanganan sosial, lingkungan, ekonomi atas wilayah bencana lumpur sidoarjo, sudah mengetahui kalau negara sejak tahun anggaran telah memberikan alokasi anggaran dalam apbn. bahwa dengan adanya alokasi anggaran dari apbn untuk pembiayaan program penanggulangan dan penanganan bencana lumpur sidoarjo tersebut, para pemohon yang memiliki hak hak konstitusional yang diatur dalam uudpembiayaan dalam apbn tersebut. karena para pemohon merasa bahwa hak hak konstitusional yang dimiliki oleh para pemohon tidak diberikan oleh negara khususnya untuk mendapatkan kepastian hukum atas pembiayaan dari apbn yang diperuntukkan bagi penanggulangan dan penanganan bencana lumpur sidoarjo tersebut. hak hak konstitusional para pemohon yang tidak diberikan oleh negara itu adalahyang diatur dalam uud bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara indonesia (vide bukti dan badan hukum private (vide bukti dan bukti yang merupakan pemilik tanah dan bangunan sebagai tempat tinggal pemohon dan pemohon ii) maupun tanah dan bangunan untuk tempat usaha pemohon iii, pemohon iv, pemohon dan pemohon vi) yang berada wilayah peta area terdampak yang saat ini tanah dan bangunan yang berada wilayah tersebut dijadikan kolam penampungan lumpur sidoarjmonisasi dan konsistensi perundang undangan terhadap ketentuan yang sederajat dan ketentuan hukum yang lebih tinggi, serta dalam rangka perlindungan hukum bagi rakyat. berdasar fakta dua putusan tersebut, maka sudah seharusnya negara patuh yaitu dengan cara merencanakan alokasi penganggaran yang dituangkan dalam apbn. pencantuman anggaran untuk korban lumpur latino bukan saja terhadap area terdampak, tetapi juga daerah luar peta area terdampak yang fakta penderitaannya sama dan dibangun dengan mereka yang ada dalam peta area terdampak. dalam ketentuan undang undang dasar dinyatakan negara indonesia adalah negara hukum. demikian juga dalam ketentuan undang undang dasar telah diatur tentang perlindungan hak asas manusia. berdasarkan rumusan undang undang dasar maka negara indonesia menegaskan diri sebagai sebuah negara hukum dan memberlakukan prinsip prinsip perlindungan hak asasi manusia. oleh sebab itu, ada hal hal yang wajar dan tepat jika prinsip prinsip negara hukum dan pengaturannya dalam undang undang dasar diimplementasikan dalam menilai penyelenggaraan negara, baik dalam hal pembuatan undang undang maupun untuk menilai keabsahan tindakan penyelenggaraan negara. berdasarkan pada pemikiran atas, maka terhadap permohonan yang diajukan para pemohon atas guo, ahli berpendapat bahwa ketentuan guo bertentangan dengan prinsip negara hukum karena rumusan guo mengabaikan perlindungan hak asasi berupa jaminan kenyamanan dan keamanan sosial atas hak milik, yang hal ini telah dinaikan dalam rumusan guo. mana hal itu seharusnya menjadi kewajiban pemerintah atau negara mengukuhkan pembunuhannya. ketentuan guo juga bertentangan dengan tujuan negara hukum, yaitu perlindungan hak asasi, khususnya hak asasi berupa hak milik karena rumusan guo telah ternyata benar dengan isi dan maksud putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan nyata memerintahkan kepada negara agulihkan kondisi korban dan hal ini tidak boleh lagi diabaikan dalam ketentuan guo. negara, dalam hal ini pemerintah sudah sepatutnya memberikan contoh untuk memenuhi putusan badan peradilan, yang isinya perintah melindungi hak asasi warga negaranya dalam bentuk penganggaran dalam apbn sebagai biaya pembiayaan korban latino untuk daerah luar peta area terdampak. hadi subhan keterangan tertulis) pt latino adalah sebuah korporasi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas. sebagai suatu badan hukum, maka pt. latino menyandang dan mampu melakukan segenap hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. untuk mendukung hak dan kewajibannya, maka suatu badan hukum, demikian pula pt. latino berantas, memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan subjek hukum lain: menurut teori korporasi, bahwa badan hukum dapat diklasifikasikan menurut jenis, yaitu: berdasarkan landasan hukumnya berdasarkan jenis materinya berdasarkan pembentukannya bahwa badan hukum berdasarkan landasan hukumnya, terbagi menjadi: badan hukum orisinil negara badan hukum derivatif dibentuk oleh pemerintah diakui oleh pemerintah diizinkan oleh pemerintah dibentuk dengan tujuan tertentu bahwa badan hukum berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua yaitu: badan hukum privat, misalnya vereneging, nw perseroan terbatas, yayasan, koperasi dan frederibadan hukum publik tersebut terdiri dari publik yang memiliki teritorial negara, newest, gemeente. publik yang tidak memiliki teritorial bi,lps,bpjs bahwa badan hukum berdasarkan pembentukannya dibedakan menjadi: dengan peraturan perundang undangan dengan akta notaris bahwa berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pt. latino berantas inc merupakan: badan hukum derivatif badan hukum privat badan hukum yang dibentuk dengan akta notaris bahwa karena merupakan badan hukum yang sempurna maka pt. latino brantas inc menggendong hak dan kewajibannya secara mandiri bahwa pt. latino berantas inc., bertanggung jawab secara mandiri terhadap tindakan yang menyebabkan kerugian pada pihak lain, yang dalam kasus guo tindakan pt. latino berantas inc., adalah merupakan kegiatan eksplorasi bidang pertambangan lokasi para pemohon. bahwa karena pt. latino berantas inc., telah melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain, maka pt. latino berantas inc., berkewajiban mengganti rugi terhadap kerugian yang diderita pemohon. timbulnya kewajiban terhadap pt. latino berantas inc., tersebut karena ada perikatan antara pt. latino berantas inc., dengan para pemohon berdasarkan perikatan karena perbuatan melawan hukum (onrechtmatig dead) sebagaimana diatur dalam kuh perdata. bahwa oleh karena pt. latino berantas inc., telah melakukan perbuatan melawan hukum onrechmatig dead) sebagaimana diatur dalam kuh perdata, maka pt. latino berantas inc., bertanggung jawab penuh dengan segenap harta kekayaan untuk membayar kerugian para pemohon. kewajiban pt. latino beransebut tidak dapat dialihkan subjek lain meskipun subyek hukum lain tersebut merupakan korporasi yang terafiliasi dengan pt. latino berantas. inc., tersebut. bahwa ternyata, muncul ada korporasi yang bernama pt. menarik latino jaya yang melakukan perikatan berdasarkan perjanjian antara pt. menarik latino jaya dengan para pemohon. perjanjian tersebut dengan nama ikatan jual beli rumah dan.atau bangunan) bahwa munculnya pt. menarik latino jaya sebagai pihak yang mengikatkan diri dengan para pemohon melalui perjanjian ikatan jual beli tersebut adalah upaya pengalihan tanggung jawab dan risiko pt. latino berantas agar dikemudian hari jika terjadi wanprestasi antara pt. menarik latino jaya dengan para pemohon, maka pt. latino berantas inc., akan bersuci tangan. bahwa munculnya pt. menarik tidak melepaskan terhadap tanggung jawab pt. latino berantas inc., tersebut. hal ini karena perikatan yang utama adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatig dead) sebagaimana diatur dalam kuh perdata. sehingga jika pt. menarik latino jaya melakukan wanprestasi atas perjanjian ikatan jauh beli, maka para pemohon dapat menuntut langsung tanggung jawab kerugian terhadap pt. latino berantas. pemerintah bertanggung jawab secara tanggung renteng bahwa tindakan pt. latino berantas yang menyebabkan kerugian harta benda para pemohon adalah tindakan korporasi yang melakukan eksplorasi perminyakan daerah sekitar porong sidoarjo. tindakan eksplorasi tersebut tentunya telah mendapat izin dari otoritas yang dikeluarkan pemerintah pusat. bahwa oleh karena pemerintah pusat telah mengeluarkan izin terhadap eksplorasi pt. latino berantas, maka pemerintah turut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas terjadinya luapan lumpur sidoarjo yang mengakibatkan kerugian para pemohon. bahwa seharusnya izin dari pemerintah tersebut tidak dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi ditempat padat penduduknya. dengan demikian pemerintah telah melakukan kesalahan atas terjadinya luapan lumpur sidoarjo yang mengakibarugian harta benda para pemohon. sehinggdead) bahwa oleh karena para pemohon belum mendapatkan ganti rugi secara penuh dari pt. latino brantas dan atau pt. menarik latino jaya maka pemerintah bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar para pemohon sejumlah kerugian sisanya yang belum terbayarkan. kesimpulan pt. latino berantas bertanggung jawab terhadap para korban lumpur latino karena perbuatan melawan hukum (onrechtmatig dead) sebagaimana diatur dalam kuh perdata sedangkan pt. menarik latino jaya bukan badan hukum yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para pemohon, sehingga dengan terjadinya wanprestasi oleh pt. menarik latino jaya, maka tanggung jawab kembali kepada pt. latino brantas. pemerintah bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang dialami oleh para pemohon akibat luapan lumpur sidoarjo yang disebabkan kegiatan dari pt. latino brantas. hal ini karenoverheidsdaaa)pada intinya permohonan para pemohon menguji ketentuan huruf undang undang apbnp tahun yang menurut para pemohon undang undang tersebut dianggap bertentangan dengan dan undang undang dasar yang menurut para pemohon bahwa undang undang tersebut tidak memasukkan para pemohon sebagai pihak yang juga berhak mendapatkan pembayaran ganti rugi dari apbn tersebut. mana menurut para pemohon, undang undang tersebut telah melanggar hakstitusional para pemohon. khususnya dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan mendapat perlakuan yang adil hadapan hukum. terkait dengan legal standing para pemohon, pemerintah akan menguraikan lebih lanjut atau lebih secara terinci dalam keterangan pemerintah yang akan disampaikan secara tertulis kemudian. pemerintah menyerahkan sepenuhnya untuk menilai dan mempertimbangkannya kepada mahkamah, apakah para pemohon memiliki legal standing atau tidak,sebagaimana telah diubah juga perubahan ketiga dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun dengan memperhatikan adanya syarat syarat konstitusional sebagaimana yang telah dimaknai sebagai yurisprudensi oleh mahkamah konstitusi sebagaimana sejak putusan nomor puu iii dan putusan nomor puu v sehingga, terkait dengan legal standing, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah konstitusi: bahwa terkait dengan adanya perubahan apbn tahun dapat pemerintah sampaikan bahwa dasar hukum dari perubahan apbn tahun adalah undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapat belanja negara tahun yang dalam mengamanatkan bahwa pemerintah mengajukan ruu tentangjenis belanja, dan ataadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih atau yang seringkali disingkat sal) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan. sehingga, secara spesifik ada dua kondisi yang mendorong perlunya perubahan terhadap apbn tahun sejak ditetapkan dengan undang undang nomor tahun tentang apbn tahun anggaran telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan berbagai indikator ekonomi makro secara signifikan, sehingga menyebabkan asumsi yang dipakai pada apbn tidak sesuai lagi dengan kondisi riil saat ini dan perkiraan depan. adanya perubahan pokok pokok kebijakan fiskal tahun sebagai dampak perkembangan kondisi ekonomi, dan sosial, serta upaya percepatan pencapaian target target pembangunan. hal ini yang menyebabkan adanya perubahan belanja negara yang pada akhirnya menyebabkan perubahan pula pada ketentuan huruf undang undang apbn tahun ketentuan huruf undang undang apbnp tahun yang diajukan pengujiannya oleh para pemohon merupakan ketentuan yang menetapkan alokasi dana pada penanggulangan lumpur sidoarjo atau yang seringkali disingkat bps. untuk penanggulangan lumpur sidoarjo serta untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan luar peta area terdampak pada tiga desa, yaitu desa basuki, desa kedungcangkring, dan desa perarakan dan sembilan rukun tetangga tiga kelurahan, yaitu kelurahan siring, kelurahan jatirogo, dan kelurahan mini: bahwa pemerintah ingin mengutip kembali pertimbangan majelis hakim mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu x tanggal desember yang menyebutkan bahwa alokasi anggaran pada bps badan penanggulangan lumpur sidoarjo)sebagaimana ditentukan dalam pembukaan alinea keempat. kemudian mahkamah juga berpendapat bahwa alokanggaran tersebut telah bersesuaian pula dengan undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana, yaitu sebagaimana diatur dalam huruf huruf dan lebih lanjut, mahkamah konstitusi juga telah menyebutkan adanya pembagian tanggung jawab antara wilayah dalam peta area terdampak dan wilayah luar peta area terdampak. sehingga, berdasarkan hal hal tersebut maka nampak jelas bahwa norma yang terkandung dalam ketentuan huruf undang undang apbnp tahun yang menetapkan pengalokasian dana apbnp pada bps adalah untuk hal hal sebagaimana diuraikan atas, menurut pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi. artinya telah bersesuaian dengan semangat undang undang dasar selain itu, menurut pemerintah bahwa pembentukan atau pemberlakuan huruf undang undang apbnp tahun menurut pemerintah adalah sangat terkait erat dengan pilihan kebijakan yang bebas atau pilihan kebijakan yang sifatnya terbuka atau open legal policy sebagaimana diamanatkan dan diberikan wewenangnya oleh undang undang dasar yang tujuannya adalah untuk sebesar besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. oleh karena itu, menurut pemerintah bahwa pilihan kebijakan atau open legal policy yang dibuat atau ditetapkan oleh pembentuk undang undang yang dalam hal ini adalah dpr bersama presiden, menurut pemerintah hal demikian tidak bertentangan dengan konstitusi. artinya, telah sejalan dengan amanat konstitusi. bahwa dalam permohonannya, para pemohon juga menyatakan semestinya pemerintah juga bertanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian korban lumpur latino, baik yang termasuk dalam peta area terdampak maupun yang luar peta area terdampak dengan menggunakan alokasi dana sebagaimana yang terdapat dalam apbn. terkait dengan hal tersebut, menurut pemerintah bahwa penanggulangan lumpur sidoarjo oleh pt. latino berantas diawasi oleh bps, dengan maksud agar pt. latino berantas selaku korporasi yang memegang izin usaha pertambangan bertanggung jawab penuh atas perbuatan hukum baik perdaupun pidana dalam mengelola koorporasinya itu sendiri. dalam pelaksanaannya, tim nasional penanggulangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya telah membuat kesepakatan dengan pt. latino berantas tentang luas cakupan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya selaku subjek hukum. hal ini tentunya, telah sejalan dengan prinsip prinsip yang diatur dalam csr yaitu corporate social responsibility yang saat ini telah menjadi sebuah isu global yang telah diterapkan pula indonesia: bahwa sistem perekonomian negara indonesia berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi ekonomi serta pelaksanaan csr tidak terlepas dari makna atau hal hal yang terkandung dalam nilai nilai pancasila itu sendiri yang merupakan dasar filosofi daripada bernegara. dalam konstitusi, prinsip csr ini adalah berkaitan dengan maksud dan tujuan bangsa dan bernegara ini sebagaimana termaktub dalam pembukaan undang undang dasar yaitu dalam rangka untuk kemakmuran dan kesejahteraan sebesar besarnya untuk rakyat indonesia. selain dalam pembukaan undang undang dasar prinsip csr terdapat juga dalam ketentuan dan undang undang dasar yang kemudian implementasi dan dijabarkan lebih lanjut dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas yang memasukkan klausul csr sebagaimana ditentukan secara lebih rinci dalam undang undang perseroan terbatas tersebut, dengan demikian, sifat csr yang ada indonesia yang pada mulanya bersifat sukarela menjadi hal yang bersifat kewajiban bagi perusahaan perusahaan untuk menjalankan program corporate social responsibility tersebut dan tidak ada alasan menurut pemerintah bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan prinsip prinsip csr dalam aktivitas usahanya. oleh karena itu, pembagian tanggung jawab antara wilayah dalam peta area terdampak dengan wilayah luar peta area terdampak, menurut pemerintah, telah sejalan dengan peraturan perundang undangan yang berlakuseluruh penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah tersebut atas, maka menurut pemerintah ketentuan huruf undang undang apbnp tahun tidak bertentangan dengan undang undang dasar oleh karena ituini untuk memberikan putusan sebagai berikut: menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum ketentuan huruf undang undang apbnp tahun tidak bertentangan dengan undang undang dasar mohon putusan yang bijaksana dan seadil adilnya.dan desember pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: hardi prasetyo wakil kepala badan pelaksana bps) badan penanggulangan lumpur sidoarjo dibentuk berdasarkan perpres nomor tahun sebagai kelanjutan dari tim nasional penanggulangan lumpur sidoarjo. organisasi dipisahkan antara dua, yaitu dewan pengarah yang membuat kebijakan dan badan pelaksana adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh dewan pengarah, bahwa masalah pokoknya ada suatu perbedaan dalam perlakuan, mengenai kebijakan terkait dengan peta area terdampak, dan luar peta area terdampak, bahkan ada luar peta area terdampakdalam rangka untuk tempat tinggal atau tempat usaha, bahwa dalam menangani kasus bagaimana diatur dalam perpres guo, batas waktu pembayaran dan pelunasan untuk ganti rugi tanah dan bangunan dengan mekanisme jual beli tersebut adalah tahun sejak perpres nomor tahun diberlakukan, yang mana dalam perpres guo tersebut sudah diatur berapa persen pembayaran tahap pertama dan berapa persen tahap kedua dengan jangka waktu maksimal selama tahun dan hal ini diimplementasikan dalam perjanjian ikatan jual beli yang ditandatangani oleh pemohon sampai pemohon bahwa nilai total keseluruhan yang diperintahkan oleh perpres guo kepada latino brantas inc untuk melakukan pembayaran, pelunasan tanah dan bangunan milik para korban lumpur sidoarjo khusus bagi para korban penduduk desa untuk tempat tinggal dan bercocok tanam senilai , dan diselesaikan pembayaran dan pelunasanta area terdampak dibuat tanggal maret tahun yang tidak terpecahkan dari perpres nomor tahun mengenai bps, yang intinya adalah memberikan batasan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang didasarkan oleh latino dan dimasukkan dalam perpres nomor tahun mengenai bps: bahwa bagian terpenting adalah sharing responsibility pembagian tanggung jawab finansial antara pemerintah dan latino. penanganan masalah sosial kemasyarakatan, bps mempunyai empat tugas utama, yaitu pertama upaya penanggulangan semburan, kemudian dialirkan kali porong, dampak infrastruktur, namun secara makro, tugas bps ada dua, yaitu pertama, menangani semburan luapan agar menyelamatkan masyarakat dari luapan lumpur, dan kedua, adalah memulihkan sendi sendi kehidupan masyarakat. jadi untuk mengamankan masyarakat dijabarkan menjadi upaya penanggulangan semburan dan penanganan luapan lumpur untuk. memulihkan sendi sendi kehidupan masyarakat adalah penanganan sosial kemasyarakatan dan infrastruktur, bahwa permasalahan utama adalah adanya keterlambatan pembayaran mana penanganan masalah sosial melalui jual beli tanah dan bangunan dilaksanakan dan dan sampai saat ini yang tersisa adalah rp. miliar dari keseluruhan sekitar rp. triliun: bahwa adanya keterlambatan tersebut menjadi kendala dan bps sesuai dengan amanah perpres nomor telah melakukan pengawasan dan melakukan verifikasi. bps telah membentuk tim independen sehingga terjadi proses percepatan menjadi dan telah berjalan meskipun pada akhirnya pihak latino menarik tidak dapat memenuhi janji: bahwa komitmen dari latino untuk melakukan pelunasan hingga november tetapi tidak tertulis dan bps telah melakukan pengawasan dan peneguhan, bahwa dalam bps sesuai dengan perpres dalam organisasinya ada dewan pengarah mana bertanggung jawab pada presiden dan badan pelaksanaan yang melaksanakan kebijakan dari dewan pengarah. dewan pengarah terdiri dberapa institusi setingkat menteri dan daerah menggarisbawahi dan mencerminkan kompleksitas permasalahan yaitu, pertama adalah sebagai ketua adalah menteri pu, wakilnya adalah menteri sosial. jadi, aspeknya adalah recovery infrastruktur dan sosial sedangkan daerah adalah gubernur dan bupati sidoarjo, beserta bpn, pangdam brawijaya dan kapolda jawa timur, bahwa dalam struktur organisasi dewan pengarahan yang membuat kebijakan dan ada ketentuan ketentuan bps yang akan melaksanakan juga tidak bisa dilaksanakan karena harus berdayung hukum. hal tersebut luar dari wewenang bps, dan dewan pengarah telah menyampaikan arahan. supriyanto kepala biro hukum pemprov jawa timur) kepala biro hukum pernah mendapatkan kuasa dari gubernur menangani perkara pengadilan negeri jakarta pusat dan pengadilan negeri jakarta selatan: pengadilan negeri jakarta pusat, yaitu terkait dengan gugatan lembaga bantuan hukum indonesia, yang pokok perkaranya menyangkut adanya dugaan pelanggaran, pelanggaran ham lumpur latino dan juga mendapatkan putusan mana gubernur turut tergugat, tergugat prinsipnya adalah pt. latino: adanya gugatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan dan sudah ada putusan yang sudah menjadi kekuatan hukum yang intinya bahwa gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan: bahwa terkait dengan adanya beberapa demo jawa timur, gubernur pernah membuat surat desakan kepada pemerintah pusat, yang pada intinya agar segera menyelesaikan masalah pembayaran peta area terdampak dan mendorong pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan. ida animasi frans kepala bpn sidoarjo) bahwa dalam data bpn, perumahan yang dibangun oleh pt. latino brantas tidak ada, tetapi yang ada adalah pt.mnc mutiara masyhur yang kemungkinan merupakan anak perusahaan dari pt. latino brantas untuk pengelola perumahan, karena latino brantas dalam jenis usahanya tidak tercantum perumahan sehingga dibentuklah yang mengelola perumahyang sudah diselesaikan oleh bpn sebanyak bidang untuk resettlement dan sedang diproses bidang dan yang tertunda prosesnya bidang, bahwa mengenai konstruksi jual beli, hak milik seyogianya tidak dapat dibeli oleh pt, tetapi harus dengan mekanisme pelepasan tetapi diterobos dengan perpres, mana khusus untuk korban lumpur dapat ditempuh dengan ajb akte jual beli): bahwa mengenai mekanisme menggunakan ikatan jual beli dan sebagainya, walaupun dalam perpres boleh dengan akta jual beli, tetapi karena pembayarannya bertahap maka tidak dilakukan dengan akta jual beli, tetapi dengan ikatan jual beli yaitu dengan ketentuan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, bahwa mengenai luas resettlement, ada sekitar hektarmenerangkan sebagai berikut: para pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas huruf apbnp tahun yang berbunyi sebagai berikutberdampak pada tiga desa desa basuki, desa kedungcangkring, dan desa penj"apbnp tahun yang pada pokoknya sebagai terurai dalam pengujian atas huruf apbnp tahun terhadap permohonan pengujian huruf apbnp tahun dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa berdasarkan ketentu tersebutapbnp tahunyang melatarbelakangi ketentuan huruf undang undang op maupun apbnp khususnya dalam upaya penanggulangan kasus lumpur latino""kaspare salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman lumpur sidoarjo" juga dinilai telah sesuai dengan nomor tahun tentang penanggulangan bencana yang menyata", mana dalam penjelasannya disebutkan bahwa "" dari bunyi guoyang menjelaskan bahwa "". bahwa berkaitan dengan hal tersebut. bahwa berkaitan dengan butir dan butir atas, dalam hurufp dalam alokasi penanggulangan bencana kasus lumpur latino" jdan atau::cc. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modem. bahwa rumusan norma ketentuan huruf apbnp tahun adalah sama dengan rumusan norma ketentuan apbn tahun yang berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu x telah dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi dengan pertimbangan hukum antara lain, "menurut mahkamah penggunaan keuangan negara dalam dan dalam alokasi penanggulangan bencana "peristiwa lumpur latino"apbnp yang menyatay1)rban lumpur sidoarjo senilai dan menyisakan kewajiban sebesar , . dengan demikian sisa nilai riil sebesar tersebut hanya diperuntukan buat pembayaran, pelunasan tanah dan bangunan milik penduduk asli desa yang dijadikan wilayah pat, sedangkan untuk badan usaha yang memiliki tempat usaha dalam peta area terdampak sisa kewajibannya tidak jelas, karena apa yang diperintahkan dalam perpres guo khususnya untuk standar harga jual beli tanah dan bangunan yang dinilai sebesar untuk tanah dan bangunan hanya diperuntukan sebagai ganti rugi untuk penduduk asli pemohon dan pemohon ii, sedangkan bagi badan usaha yang memiliki lahan untuk usaha mereka, hanya diberikan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan dengan mendasarkan prinsip business business), yang nilainya bervariasidan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. dengan demikian terdapat perbedaan nilai harga antara penduduk asli pemohon dan dengan badan hukum privat yang memiliki usaha tempat tersebut pemohon iii, pemohon iv, pemohon dan pemohon vi: bahwa selain hal tersebut atas, terdapat pula perlakuan yang tidak sama antara pemohon dan pemohon dengan pemohon iii, pemohon iv, pemohon dan pemohon yaitu perbedaan perhatian yang diberikan oleh pemerintah atas penyelesaian pembayaran, pelunasan tanah dan bangunan terhadap pemohon iii, pemohon iv, pemohon dan pemohon vi, baik perusahaan yang mau menerima ganti rugi dengan konsep kompensasi maupun perusahaan yang belum menerima ganti rugi tanah dan bangunan, karena ternyata posisi pemohon iii, pemohon iv, pemohon dan pemohon tidak dianggap bagian penting dari proses penyelesaian ganti rugi tanah dan bangunan akibat bencana lumpur sidoarjo (vide bukti bahwa sebagaimana perintah perpres guo, selanjutnya latino brantas inc melakukan penandatangan perjanjian ikatan jual beli (vide bukti dengan para pemohon sampai sebagaimana syarat syarat danpara pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang saat ini menjadi korban lumpur sidoarjo dan hingga saat ini belum mendapatkan pembayaran ganti kerugian secara penuh dari pt. latino brantastahankan hak milik pribadi, hak untuk diakui sebagai pribadi hadapan hukum, dengan berlakunya huruf apbnporangan warga negara indonesia yang terkena langsung dampak semburan lumpur sidoarjo dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan hak ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh para pemohon sebagai akibat adanya semburan lumpur sidoarjo, menurut para pemohon norma yang terkandung dalam huruf apbnp telah menyebabkan negara melalui bps tidak, bahwa apabila guo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka negara secara otomatissehinggjugpelaksanahuruf apbnp terhadap uud dengan alasan alasan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa adanya kebijakan pembentuk undang undang yangtelah melanggar hak hak konstitusional para pemohon: bahwa adanya(selanjutnya disebut pat) adalah hal yang spesifik dan merugikan para pemohon, karena sebagai akibat berlakunya, bahwa dengan dikabulkannya permohonan guo, maka ketentuan huruf undang undang guo,, bahwa sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor puu x tanggal desemberdinyatakan pada saat adanya permohonan pengujian apbn permohonan uji materiil undang undang guodasar pengujian konstitusionalnya maupun alasan pokoknya. dalam alasan pokoknya, para pemohon mengajukan uji undang undang guo bermaksud bukan untuk menolak keberadaan alokasi anggaran yang diperuntukat sebagaimana termaktub dalam huruf undang undang guo: bahwa dengan adanya kebijakan hukum atas pembentukan norma tersebut, menurut para pemohon, telah menyebabkan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi para pemohon yang dijamin dalam konstitusi oleh karena para pemohon dan para korban lumpur sidoarjo yang terletak lut adalah sama sama para korban lumpur sidoarjo yang seharusnya diperlakukan sama oleh negara. oleh karena pembentukan undang undang guodjuwito, wiki wahjutini, subakhri, tonga, suwardi, nur ahmad syarifuddin, emir firdaus munir danatududuk perkara,dangkan dewan perwakilan rakyat hanya menyerahbagian duduk perkara, i3,an desember yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara, pendapatisu konstitusional dalam permohonan guo adalah apakahsebagaimana ketentuan dalam huruf apbnp telah menyebabkan negara melakukan perlakuan tidak adil dan perlakuan tidak sama hadapan hukum yang bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut, mahkamah, mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa salah satu cita negara indonesia berdasarkan uud adalah cita negara hukum, yang dalam konteks perkembangan sejarah cita negara dimaksud terkait dengan waktu terbentuknya negara republik indonesia pada akhir paruh pertama abad kedua puluh, yaitu negara kesejahteraan (vide alinea keempat pembukaan uud yang menyatakan . dan untuk memajukan kesejahteraan umum, .|. cita negara dimaksud ditegaskan sebagai norma konstitusional dalam perubahan uud terutama dan yang masing masing menyatakan,efektif (. i3.16j menimbang bahwa secara normatif konstitusional terkait dengan hak warga negara, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dal . dalam perspektif hak asasi manusia (selanjutnya disebut ham), setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tertuangerlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, yang secara khusus merupakan ham tersebut, secara konstitusional merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis harus dilaksanakan dengan menjamin dan mengaturnya dalam peraturan perundang undangan sebagaimana diamanatkan dalami3. menimbang bahwa apbn, termasuk apbnp merupakan instrumen hukum perundang undangan yang secara langsung terkait dengan pengelolaan keuangan negara untuk sebesar besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatadapun materi muatan dalam huruf apbnp yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon dilatarbelakangi oleh terjadinya semburan lumpur sidoarjo yang diakibatkan oleh pengeboran pt. latino brantas inc., sejak tanggal mei yang mengakibatkan kerugian sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat baik yang berada dalam pat maupun luar pat: semburan lumpur tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian secara ekonomi maupun sosial yang dialami oleh masyarakat yang berada dalam pat dan luar pat. kerugian tersebut oleh negara melalui mekanisme tertentu ditetapkan menjadi tanggung jawab pt. latino brantas, inc., perusahaan yang bertanggung jawab memberikan ganti kerugian terhadap masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur sidoarjo. semburan lumpur tersebut semakin lama semakin meluas dan menimbulkan pula kerugian yang semakin meluas. pt. latino brantas, inc., tidak memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang mengalami kerugian wilayah meluasnya semburan. hal tersebut menyebabkan terjadi dikotomi ketentantara masyarakat yang bertempat tinggal di dalam peta area terdampak dan masyarakat yang bertempat tinggal di luar peta area terdampak , bahwa oleh karena adanya ketentuan dikotomi tersebut, maka lahir ketentuan ganti kerugian untuk masyarakat dalam pat adalah menjadi tanggung jawab pt. latino brantas inc., sedangkan untuk luar pat adalah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalamperubahan ketigdiatur dalam perpres guo. bahwa pib merupakan salah satu implementasi dari perintah perpres guo, yang mana kita ketahui salah satu tujuan dibentuknya perpres guo adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak hak para pemohon. namun ternyata materi muatan dalam perpres guo tidak dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dan bahkan perpres guo telah menyebabkan dan atau sebagai sumber penyebab ketidakpastian hukum, perbedaan hukum dalam memberikan perlindungan hak hak para pemohon: bahwa adanya ketidakpastian hukum atas pemberlakuan perpres guo sebagaimana uraian atas, salah satunya disebabkan karena adanya pemahaman tentang konsep tanggung jawab hukum tjh) yang dikenakan terhadap latino brantas inc dalam bencana lumpur sidoarjo yang diatur dan ditegaskan dalam perpres guo sudah tidak dianggap lagi sebagai pertanggung jawaban hukum yang mengikat mandatory responsible). hal ini dapat ditelusuri dari pernyataan sdr aburizal bakrie saat menjawab pertanyaan dari dosen fisip unair surabaya sdr airlangga pribadi dalam kuliah umum tamu aula universitas airlangga surabaya dengan tema kepemimpinan dan kebangsaan pada tanggal april yang diberitakan antaranews. (vide bukti dalam pernyataannya tersebut sdr aburizal bakrie menyatakan bahwa kalau mengikuti ketetapan hukum, saya tidak bersalah, tapi ibu saya berpesan agar saya membantu korban tanpa melihat apakah saya salah atau benar. dan hingga kini pihaknya sudah menghabiskan dana sebesar dari kantong pribadi untuk pembayaran ganti rugi tersebut, karena perusahaan latino brantas memang tidak mampu membayar, sedangkan kemampuan perusahaan hanya , . kalau dinyatakan pailit, maka urusan akan selesai, apalagi mahkamah tinggi sudah memutuskan bahwa lupa lumpur itu merupakan bencana alam, tapi ib8j menimbang bahwa adanya implikasi ketentuan hukum yang dikotomi tersebut menyebabkan absennya fungsi negara terkait dengan pemenuhan hak ganti kerugian terhadap masyarakat yang berada dalam pat yang pembayaran ganti kerugiannya sesungguhnya menjadi tanggung jawab perusahaan dalam hal ini pt. latino brantas, inc., sehingga terjadi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, karena terjadi kesenjangan antara masyarakat yang berada dalam pat dan masyarakat yang berada luar pat yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab negara untuk menghilangkan atau setidak tidaknya mengeliminasi kesenjangan tersebut,dengan demikian adanya perbedaan tersebut telah menimbulkan perbedaan perlakuan yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan uud i3.19jpihak terkaitaterialis akbarya berpesan agar saya membantu mereka tanpa melihat siapa yang benar: bahwa pernyataan sdr aburizal bakrie timbul karena adanya beberapa putusan dari peradilan umum tentang gugatan melawan hukum yang sudah eintracht serta adanya keputusan dari polda jawa timur tentang penghentian pertanggung jawaban pidana. dengan demikian dapat dianggap bahwa pertanggung jawaban hukum latino brantas inc, baik secara perdata maupun pidana menjadi kabur. bahwa putusan dari peradilan umum yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdiri dari putusan atas gugatan perdata maupun putusan atas pengajuan permohonan judicial review atas perpres guo serta putusan penghentian penyidikan dalam dugaan tindak pidana yaitu, putusan tanggal desember menolak gugatan uji materiil ylbhi atas perpres putusan pn. jaksel desember menolak seluruh gugatan walhi selanjutnya walhi mengajukan banding dan oleh jakarta tanggal oktober menguatkan putusan jaksel desember semburan lumpur panas sidoarjo disebabkan fenomena alam. dan karena pihak walhi tidak mengajukan upaya kasasi, maka panitera jakarta selatan membuat surat panitera jaksel tertanggal januari yang menyatakan masing masing pihak tidak mengajukan kasasi, sehingga secara hukum putusan jakarta oktober mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht). putusan jakpus november menolak gugatan ylbhi: pemerintah dan latino tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, selanjutnya ylbhi mengajukan banding dan oleh jakarta upaya banding ylbhi ditolak dan jakarta tanggal juni menguatkan putusan jakpus november bahwa adanya kejadian lumpur sidoarjo karena kecenderungan gejala alam lebih dominan, bukan kesausia. lebih lanjut pihak ylbhi mengajukan upaya kasasi dan oleh mahkamah agung pada tanggal april menolak permohonan kasasi ylbhi, dan menyatakan bahwa semburan lumpur merupakan fenomena alam dan bukan kesalahan industri dan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht). dikeluarkan sp3 surat perintah penghentian penyidikan) oleh polda jatim, agustus memperhatikan karena tidak cukup bukti setelah empat kali berkas perkara dikembalikan kejaksaan karena kepolisian tidak bisa memenuhi petunjuk formil dan materiil serta memperhatikan putusan perkara perdata yang sudah eintracht, yang pertama antara walhi dengan pemerintah dan latino dan yang kedua antara ylbhi dengan pemerintah dan latino, maka pada para tersangka tidak diketemukan unsur perbuatan melawan hukum dan perbuatan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. sidang putusan pengadilan surabaya: tanggal maret nomor paper pn.sby, menolak gugatan pra peradilan atas putusan sp3 polda jatim, dengan konsekuensi hukum: sp3 tersebut menjadi kokoh atas putusan pengadilan tersebut, sehingga secara pidana, latino brantas, inc tidak bersalah. bahwa dalam upaya untuk memastikan dan mendapatkan hak hak atas tanah dan bangunan milik para pemohon akibat bencana lumpur sidoarjo, para pemohon dengan segala daya upaya bersama sama dengan para korban lumpur lainnya, terus menerus melakukan upaya untuk mendapatkan kepastian atas hak haknya. baik melalui upaya politik dengan menemui dpr untuk meminta hak hak para pemohon dimasukkan dalam apbn, begitu pula saat menghadap kementrian keuangan, kementrian yang meminta agar hak hak para pemohon dibayarkan melalui apbn dan bahkan menemui presiden saat presiden menjalankan agenda berkantor jawa timur dengan permintaan yang sama, selanjutnya yang didapat dari hasil menghadapk.h. abdurrahman wahid. pekerjaan ketua umum dewan syurosyuro partai kebangkitan bangsa, disebut sebagai pemohon nama dr. alwi abdurrahman shihab. pekerjaan ketua umum dewan tahfidztahfidz partai kebangkitan bangsa, disebut sebagai pemohon ii, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: syaiful anwar, sh., hum., mohammad tadi, sh., si., agus salim, sh., advokat baik bersama sama maupun sendiri sendiri yang bergabung dan menamakan diri tim kuasa hukum k.h. abdurrahman wahid, yang berdomisili hukum jalan kalibata timur kalibata, jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa khusus masing masing tanggal april untukenin, tanggal april dengan registrasi perkara nomor puu ii dan telah diperbaiki pada persidangan tanggal april menimbang bahwa para pemohon yaitu pemohon dan pemohonadapun dasar dasar alasan alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut: dasar hukum permohonan bahwa dalam perubahan ketigabahwyang diundangkan pada tanggal juli didasarkan pada: huruf dan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi: bahwa dan huruf": bahwa kedudukan para pemohon, pemohon dan pemohon dalam perkara ini seperti telah kemukakan atas, adalah baik sebagai perorangan warga negara indonesia maupun sebagai badan hukum partai kebangkitan bangsa) yang concern dan peduli terhadap perlindungan dan penegakan keadilan, hukum, demokrasi dan hak asasi manusia indonesia, bahwa sebagai wujud kepedulian atas, para pemohon, pemohon dan pemohon menolak segala bentuk diskriminasi dan menjunjung tinggi persamaan depan hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kembalinya. dan sebagai warga negara para pemohon mempunyai hak dalam hal ini menolak segala bentuk diskriminasi dalam peraturan perundang undangan yaituterhadap kedua hal dimaksud, mahkamah konstitusi berpendapatkguna mengujimenganggap hak konstitusional mereka dirugikan dengan diberlakukannya huruf dan undang undang nomor tahun sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun pemohon k.h. abdurrahman wahid, sebagai perorangan warga negara indonesia yang diusulkan sebagai calon presiden oleh partai kebangkitan bangsa maupun sebagai ketua umum dewan syuro partai kebangkitan bangsa, memiliki kedudukan hukum (legal standing) guna mengajukankan halnya pemohon ii, dr. alwi abdurrahman shihab dalam kapasitas sebagai perorangan warga negara indonesia, tidak memiliki legal standing karena dalam kapasitas tersebut tidak ada hak konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang undang guo. sedangkan dalam kapasitas sebagai ketua umum dewan tahfidz partai kebangkitan bangsa yang akan mengusulkan pemohon sebagai calon presiden partai kebangkitan bangsa, pemohon memiliki legal standing: namun dalam pada itu, permohonan pengujian yang diajukan para pemohon terhadap huruf undang undang nomor tahun tentang persyaratan presiden dan wakil preside, tidaklah dapat diterima karena hak konstitusional para pemohon tidak dirugikan dengan diberlakukannya dimaksud. para pemohon bukan bekas anggota organisasi terlarang pki, termasuk organisasi massanya, serta bukan orang yang terlibat langsung dalam s pki, tentang provisi menimbang bahwa para pemohon guo juga mengajukan permohonan provisi agar mahkamah konstitusi: sehubungan dengan permohonan provisi dimaksud, dalam hukum acara pengujian undang undang berdasarkan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, lembaga provisi tidak dikenal. oleh karena itu permohonan provisi guo harus dinyatakan tidak dapat diterima, pokok perkara menimbang bahwa pengujian undang undang yang dimohonkan para pemohon semula adalah undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presidenrugikan hak konstitusional para pemohon, menimbang bahwa pada persidangan tanggal april para pemohon, melalui kuasanya, telah memperbaiki permohonannya dengan menyatakan bahwa substansi yang dimohonkan untuk diuji hanya sebatas huruf dan undang undang nomor tahun menimbang bahwa pada persidangan tanggal april pemohon, melalui kuasanya guna memperkuat dalil dalilnya juga menggunakan ketentuan angka dari declaration rights disabled persons dan mengaitkannya dengan ketentuan article universal declaration human rights serta international covenant civil and political rights, menimbang bahwa, dengan memperhatikan dalil dalil pemohon atas, maka persoalan hukum yang harus dipertimbangkan dalam permohonan ini adalah sebagai berikut: apakah benar huruf undang undang guo bertentangan dengan undang undang dasar, apakah tepat declaration the rights disabled persons diterapkan dalam permohonan guo. dengan demikian, dalil pemohon yang menggunakan international covenant civil and political rights sebagai landasannya adalah tidak tepat. oleh karena yang dilarang oleh tersebut adalah diskriminasi yang disebut dalam covenant yaitu diskriminasi yang didasarkan atasserta pembedaan pembedaan yang tak masuk akal, menimbang bahwamenimbang bahwa prinsip prinsip sebagaimana disebutkan dalam article universal declaration human rights dimaksud sudah merupakan prinsip prinsip umum yang diterima oleh masyarakat internasional dan bahwa indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional secara implisit juga mengakui berlakunya prinsip prinsip tersebut, sebagaimana terkandung dalam pembukaan, alinea dan secara eksplisit tersurat dalam bab dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa sehubungan dengan itu perlu kiranya majelis menimbang apakah huruf undang undang nomor tahun bersifat diskriminatif, dan karenanya bertentangan dengan undang undang dasar sebagaimana didalilkan para pemohon, bahwa perlu kemukakan, undang undang nomor tahun yang mengatur beberapa persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden merupakan perintah konstitusi, sebagaimana termaksud dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun sepanjang belum secara tegas diatur persyaratannya dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa rumusan huruf undang undang nomor tahun yang mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presidemerupakan pengulangan redaksional belaka dari undang undang dasar negara republik indonesia tahun sehingga tidak bertentangan (tegengesteld) dengan undang undang dasar, menimbang bahwa pencantuman persyaratan kemampuan secara rohani dan jasmani bagi calon presiden dan wakil presiden tidak dapat dipandang diskriminatif karena seseorang warga negara yang terpilih sebagai presiden atau wakil presiden harus memenuhi persyaratan agar kelak mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban kenegaraan dimaksud, menimbang bahwa secara constitutional intent, persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud undang undang dasar berkenaan dengan kalimat"harus dipahami bahwasanya calon presiden dan wakil presiden harus dalam kondisi sehat secara rohani dan jasmani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kenegaraan dimaksud. sehingga ketentuan tentang persyaratan termaksud bukan hanya tidak bertentangan dengan undang undang dasar tetapi juga tidak bertentangan dengan prinsip prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat international, menimbang bahwa dalil pemohon juga mengaitkan ketentuan huruf undang undang guo dengan declaration the rights disabled persons angka yang berbunyi disabled persons have the same civil and political rights other human beings, paragraph the declaration the rights mentally regarded persons applies any possible limitation suppression those rights for mentally disabled persons . dalam pada itu paragraf yang dimaksud berbunyi: hal yang dibenarkan, oleh karena itu tidak dapat dipandang diskriminatif,emohon harus ditolak:yatakan permohonan para pemohon berkenaan dengan huruf undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak dapat diterima, menyatakan permohonan para pemohon berkenaan dengan pengujian huruf undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden ditolak: demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pleno oleh (sembilan) hakim konstitusi pada hari: kamisaprilresiden dan wakil presiden, yang nyata nyata merugikan kepentingan pemohon dan pemohon ii:calon presiden dan atau calon wakil presiden republik indonesiatelah nyata nyata dihambat dan dikenal oleh undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum atas menurut pemohon, maka jelaslah bahwa parmengandung muatan menghambat para pemohon khususnya pemohon untuk menjadi calon presiden dan menghambat calon presiden yang akan diajukan oleh pemohon atau dengan kata lain bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun berdasarkan uraian tersebut atas menurut pemohon jelaslahundang undang nomor tahun yang berisi syarat syarat calon presiden dan syarat syarat calon wakil presiden:cari sensasi, melainkan sesuatu yang sah karena berangkat dari pokok pikiran undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang pada pokoknyahak untuk memilih dan dipilih adalah hak asasi manusia bahwa dalam deklarasi umum hak asasi manusia dunam, iidengan demikian jelas kiranya bahwa dalam suatu masyarakat yang demokratis, yang telah diterima oleh suatu bangsa bangsa beradab, hak atas partisipasi politik adalah suatu hak asasi manusia yang dilakukan melalui pemilihan umum yang jujur sebagai manifestasi kehendak rakyat yang menjadi dasar otoritas pemerintah presiden wakil presiden)presiden dan wakil presiden tidak boleh dihambat dilanggar, bahwa kemudian dalam international covenant civil and political rights occur) tahun disebutkanotalarticle occur ini menegaskan bahwa pemilihan umum pemilihan umum presiden dan wakil presiden) dimaksudkan untuk menjamin kebebasan ekspresi dari kehendak para pemilih the free expression the will the electors) atau dengan kata lain tidak boleh dihambat oleh undang undang nomorlam undang undang dasar negara republik indonesia tahuperubahan keduacc. perubahan keduperubahan kedua undang undang dasar negara republik indonesia tahun setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan , perubahan keduaberdasarkan hal hal tersebut atas, jelas menunjukkan bahwa undang undang dasar negara republik indonesia tahun menjamin hak setiap orang untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, menjamin perlakuan yang sama hadapan hukum: menjamin hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan pemilihan umum presiden dan wakil presiden), menjamin tidak adanya perlakuan diskriminatif dan menjamin bersamaan kedudukannya hadapan hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinyaj bahwa bila hal mana ingin dilakukan pembatasan, itu harus dilakukan secara hukum melalui institusi yang berwenang yaitu pengadilan. tanpa itu semua diskriminasi dan pembatasan apapun tidak boleh dilakukan dan dilarang secara hukum: bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas, hurufiv. provisi mengingat pelaksanaan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sudah ditetapkan pendaftarannya mulai tanggal sampai dengan mei mana proses seleksi calon presiden dan calon wakil presiden sudah mulai dilaksanakan, dirasakan perlunya dilakukan tindakan pendahuluan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih parah. untuk itu para pemohon memohon agar mahkamah konstitusi berkenan untuk, petit berdasarkan hal hal tersebut atas, para pemohon mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan hak uji materiil ini sebagai berikut: dalam provisisampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan final atas perkara ini: dalam pokok perkarabiaya perkara menurut hukum: menimbang bahwa pada persidangan tanggal april:pemerintah yang diwakili oleh direktur jenderal kesatuan bangsa departemen dalam negeri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal april dan mahkamah konstitusi telah pula menerima keterangan tertulis dari pemerintah pada persidangan tanggal april yang pada pokoknya sebagai berikut: pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun alinea keempat, antara lain menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan indonesia disusundalaman rakyat: undang undang dasar negara republik indonesia tahun setelah perubahan, menyatakan bahwa "pr, tetapi dilaksanakan menurut ketentuanyang semuanya dilaksanakan menurut undang undang sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia,"residen dan wakil presiden dipilih setiap lima tahun sekali melalui pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa, dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional. oleh karena itu, peserta pemilu calon presiden dan calopenemuannya dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau kesepakatan antar partai politik yang bergabung: pemilihan umum presiden dan wakil preside dan bertanggung jawab. oleh karena itususun suatu undang undang tentang pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu presiden dan wakil presiden diselenggar sehingga mampu menjalankan fungsipresiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pemilu presiden dan wakil presiden merupakan satu rangkaian denglaksanakan sekali dalam lima tahun. pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat akan memberikan legitimasi yang kuat kepada presiden dan wakil presiden terpilih dalam menjalankan fungsi fungsi kekuasaan pemerintahan negara: kpu beserta perangkatnya sebagai penyelenggjuga penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden, yang masa kerjanya disesuaikan dengan ketentuan undang undang ini. ketentuan tentang kpu beserta perangkatnylaku juga dalam undang undang ini, dan ketentuan yang belum diatur dalam undang undang nomor tahun diberlakukan ketentuan dalam undang undang ini, pasangan calon yang dapat mengikuti pemilu presiden da. partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon yang memenuhi persyaratan memperoleh sekurang kurangnya dari jumlah kursi dpr atau sekurang kurangnya dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota dpr. khusus untuk tahun partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan persyaratan memperoleh sekurang kurangnya dari jumlah kursi dpr atau sekurang kurangnya perolehan suara. pengaturan seperti itu dimaksudkan agar partai politik sebagai sarana partisipasi politik rakyat dalam mengusulkan calon telah melalui seleksi awal dukungan kekuatan legitimasi politik untuk dapat mengirimkan calon presiden dan calon wakil presiden. selain persyaratan untuk partai politik atau gabungan partai politik, calon presiden dan calon wakil presiden harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalamk.h. abdurrahman wahid dalam kapasitas selaku pribadi maupun dalam kedudukannya selaku ketua umum dewan syuro partai kebangkitan bangsa, dr. alwi abdurrahman shihab selaku ketua umum dewan tahfidz partai kebangkitan bangsa dan badan hukum partai kebangkitan bangsa tidak jelas, karena dalam surat permohonan tidak melampirkan bukti surat kuasa dari ketua umum dewan syuro partai kebangkitan bangsa, ketua umum dewan tahfidz partai kebangkitan bangsa dan badan hukum partai kebangkitan bangsa: bahwa dengan dikeluarkannya undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak jelas dan atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan, karena tahapan pelaksanaan pencalonan presiden dan atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun belum dilaksanakan:tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atau cacat hukum, sehingga permohonan uji undang undang nomor tahunhuruf dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, bertentangan dengan dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa adalah merupakan amanat dari pada undang undang dasar khususnya dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan hal tersebut dalam pembahasan telah dikaji dan dipertimbangkan secara cermat khususnya yang berkaitan dengan persamaan kedudukan hukum dan hak hak asasi warga negara oleh pemerintah dengan dewan perwakilan rakyat republik indonesia, bahwa dalam perumusan huruf dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada pokoknya telah mendapat kesepakatan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan sama sekali tidak diputuskan melalui voting atau pengambilan suara, bahwa esensi, dengan penjelasan sebagai berikut: huruf yang menyatakan "" merupakan penjabaran dari ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang antara lain menyatakan calon presiden dan wakil presiden harus mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden": huruf yang menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden "adalah merupakan konsensus kesepakatan nasional atas pengkhianatan yang dilakukan oleh s pki pada tahun dan sebelumnya pada tahun yang menimbulkan korban jiwa dan menimbulkan trauma terhadap bangsa indonesia, bahwa pengaturan mengenai persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, telah sejalan dengan persyaratan bagi warga negara republik indonesia yang akan menjadi calon kepala daerah, calon anggota dpr, calon anggota dpd, dan calon anggota dprd, maupun bagi calon anggota mahkamah agung, calon anggota mahkamah konstitusi. serta calon pegawai negeri. pengaturan persyaratan ini telah berpedoman kepada norma norma kaidah kaidah yang terkandung dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang selama ini telah berinternalisasi dan melembaga serta berlaku dan diterima oleh seluruh komponen bangsa dari waktu waktu, berdasarkan keterangan pemerintah tersebut atas, maka pemerintah berkesimpulan terhadap uji undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagai berikut:tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, permohonan pemohon,,,hk. dpr ri tanggal aprilpersidangan tanggal april yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pemohon tidak memiliki hak konstitusional yang dirugikan berdasarkan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, karena pemohon bukan termasuk, kronologis pembahasan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. rancangan undang undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden diajukan pemerintah kepada dpr ri melalui surat dengan nomor pu tertanggal januari dan diterima oleh dpr tanggal januari dalam rapat konsultasi pimpinan dewan dan pimpinan fraksi fraksi tanggal maret diputuskan bahwa ruu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dibahas dan ditangani sebuah panitia khusus: pengesahan pembentukan pansus ini disahkan dalam rapat paripurna tanggal maret dengan surat keputusan nomor dpr ri ii1 pembicaraan tingkat pembahasan atas ruu tersebut dilakukan mulai tanggal maret s d juli antara panitia khusus dengan menteri dalam negeri: pembicaraan tingkat dapat dijelaskan mekanismenya sebagai berikut: rapat kerja dilaksanakan sebanyak (sembilan belas) kali rapat yaitu pada tanggal maret tanggal april tanggal dan mei kemudian dilanjutkan pada tanggal dan juni dan terakhir rapat kerja dilaksanakan tanggal juli rapat panitia kerja dilaksanakan sebanyak (tiga belas) kali pada tanggal mei kemudian tanggal juni rapat tim perumus dan tim kecil dilaksanakan simultan dengan rapat panitia kerja pada tanggal juni sampai tanggal juli lobby dilaksanakan sebanyak (sembilan) kali berjalan secara simultan dengan rapat rapat panitia kerja, tim kecil, tim perumus dan terakhir pada tanggal juli sampai pukul wib, pembicaraan tingkat pengesahan ruu dilaksanakan pada tanggal juli pembahasan substansi huruf huruf yang merupakan bagian dari undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. tersebut mengatur mengenai persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, dengan demikian huruf mengatur mengenai salah satu syarat untuk dapat ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, dalam draft rancangan undang undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang diajukan pemerintah kepada dpr ri melalui surat dengan nomor pu tertanggal januari rumusan huruf adalah sebagai berikutusulan usulan yang dimasukkan sebagai usulan daftar inventarisasi masalah oleh fraksi fraksi dpr ri, terkait dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden beberapa fraksi mengusulkan perubahan draft huruf tersebut antara lain: f.pdip:f.pg dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter yang dibentuk oleh kpu), f.kki: f.kki menyatakan bahwa seharus: f.pdu: fpu menyatakan bahwa sebaikproses pembahasan selanjutnya dalam pansus ruu pemilihan presiden dan wakil presiden, fraksi kebangkitan bangsa mengusulkan usulan tambahan untuk bersama sama dibahas sebagai materi daftar inventarisasi masalah yang salah satunya mengusulkan perubahan huruf draft ruu pemilihan presiden dan wakil presiden, dalam usulannya f.kb mengusulkan perubahan sebagai berikut: hurufdalam pembahasan rancangan undang undang tersebut oleh panitia khusus pembahasan rancangan undang undang pemilihan presiden dan wakil presiden, pembahasan mengenai huruf ini dirumuskan dalam daftar inventarisasi masalah dalam forum rapat kerja dengan menteri dalam negeri tanggal april telah diputuskan bahwa untuk dim ini untuk selanjutnya dibahas dalam forum rapat panitia kerja panitia khusus pembahasan rancangan undang undang pemilihan presiden dan wakil presiden, dalam pembahasan tingkat panitia kerja, terhadap usulan usulan fraksi fraksi ini dilakukan diskusi dan adu argumentasi mengenai latar belakang dan alasan alasan pentingnya perumusan huruf ini oleh masing masing fraksi: pembahasan tingkat panitia kerja ternyata tidak berhasil memberikan kesamaan persepsi yang diperlukan untuk memutuskan dim sebagai draft final 'urusan akhir dari huruf sehingga akhirnya pada tanggal juni disepakati pending untuk dibahas lebih intensif dalam forum lobby: dalam forum lobby tanggal juli bersama sama dengan beberapa yang belum berhasil disepakati, akhirnya disepakati dim yang berisi rumusan pengaturan yang semula huruf menjadi huruf dengan rumusan sesuai dengan usulan f.pdip dan f.kb konkordat dengan uud yang selengkapnya sebagai berikutdasarkan hal hal tersebut atas dewan perwakilan rakyat berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon yang menyatakan bahwa huruf dan huruf bertentangan dengan dan uud tidak beralasan, karena itu permohonan harus dinyatakan ditolakdengan yaitu sebagai berikut: bukti foto kopi akta pendirian partai kebangkitan bangsa nomor tanggal januari yang dibuat hadapan gede kertayasa, sh, notaris jakarta, bukti foto kopi keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia nomor: .um. tahun tanggal oktober bukti foto kopianggal desember bukti asli undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden: bukti foto kopi declaration the rights disabled persons disabled persons have the same civil and political rights other human being , menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, para pemohon tidak mengajukan ahli maupun saksipakah hak konstitusional para pemohon dirugikan oleh berlakunya huruf atau keseluruhan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umumsistem pembelajaran daring (pada) rektor universitas lampung, menimbang: pada adalah salah satu program direktorat jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan kementrian riset, teknologi dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan pemerataan akses terhadap pembelajaran yang bermutu perguruan tinggi: bahwa setiap dosen harus mengembangkan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dalam peningkatan kualitas pendidikan memerlukan pemerataan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti pembelajaran digital erasistem pembelajaran daring padeasistem pembelajaran daring (pada). kesatu menetapkan tim dan narasumber kegiatan workshop sistem pembelajaran daring pada) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan lampiran keputusan ini. kedua tim kegiatan workshop sistem pembelajaran daring pada)sistem pembelajaran daring pada)keempat tim dan narasumber kegiatan workshop sistem pembelajaran daring padaisaya uc. ag: (ss alam tembusan 'hariadhi mat akin para wakil rektor, nip195706291986031002 para kepala biro: universitas lampung. doc: amat, enunilanhtl nsk lp3m lampiran keputusan rektor universitas lampung nomor #btim kegiatan workshop sistem pembelajaran daring pada). golongan jabatan prof. dr. ir. hariadhi mat akin, mp. 'iv e pengarah pre beri. musibah ms, ne, ajak pernah lida purba, s.t., sc., ph. iv b pengarah aan nan nya menenun eerangre ata penanggung s1. dr. setyarini, tas wahyu eko sulistiono, s.t., sc. hi b ketua dr. seni munifatullah, hum. n b sekretaris teuku fahmi, sos., krim. ii c anggota hb anggota epa) panai dsa bee maan men dan, pemenganne mti, agung putra wijaya, pd., pd. h1 b anggota dr. eng. endah komalasari, s.t., m.t. hi b anggota sumardi, pd. hi d anggota dra. resmi aka bea hl d anggota bli sahara, sos. nda anggota te. gunakan karaoke ena anggota hermansyah lutfi emang aliran, sos. il a anggota pasan'tas isa eayemene gar j pal, fhasriadi mat akin fex 1nie 10570020108003t602 doc: amat, enunilanhtl 201nsk lp3mn iii lampiran keputusan rektor universitas lampung nomor: flnarasumber kegiatan workshop sistem pembelajaran daring pada). nama golongan jabatan prof. dr. bujang rahman, si. vv d narasumber prof. dr. ir. murtad, si. lida purba, s.t., sc., ph. iv b rangga firdaus, kom., kom. n1 c milano ardi muhammad, s.t., m.t. narasumber ditetapkan bandar lampung universitas lampung, uss can org ayang hariadhi mat akin,,, wrap doc: amat, nukilan htl nsk lp3mn |
risikogkalan, bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf maka perlu untuktentang pedoman pelaksanaan penilaian risiko lingkungan instansi pemerintah, peraturan deputikabupaten bangkalan. wakil bupati adalah wakil bupati kabupaten bangkalbangkalan yanada kabupaten bangkaldalamdalam inspektur daerah sebagai penanggungjawab pengawasan, bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalamdalamdalam. komite pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalamdinas opd(l)ditingkat unit eselon pada opd masing masing, menyusun rencana kerja pengelolaan risiko didan pemantauan. proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. setiap siklus sebagaimana dimaksud dalam mempunyai periode penerapan selama (satu) tahun. proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam(l)(l)dalamdalam( ) penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) opd sebagaimana dimaksud dalam(l)(l)(l)alam(l). ketentuankecamatan yang lunas pada bulan januari sampai dengan maret sebesar (enam persen): kecamatan yang lunas pada bulan april sampai dengan juni sebesar (empat persen), kecamatan yang lunas pada bulan juli sampai dengan september sebesar (dua persen), kecamatan yang lunas pada bulan oktober sampai dengan desember sebesar (satu persen), kelurahan yang lunas pada bulan januari sebesar (tujuh persen), kelurahan yang lunas pada bulan februari dan maret sebesar (enam persen): kelurahan yang lunas pada bulan april sebesar (lima persen), kelurahan yang lunas pada bulan mei sebesar (empat persen), kelurahan yang lunas pada bulan juni sebesar (tiga persen), kelurahan yang lunas pada bulan juli sebesar (dua persen), kelurahanpamalam rangka pelaksanaan jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan pemerintahbab via pembayaran iuranesertaan jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desakesda maka wajib dialihkan dan didaftarkan sebagai peserta progam jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desasiap yang bersangkutan. bpjs add) tidak menghapuskan kewajiban kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa untuk melunasi tunggakan iuran apabila memiliki tunggakan iuran. bagi kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa yang saat ini belum terdaftar dikarenakan masih ikut suami atau istrinya sebagai pegawai atau pekerja, maka kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa wajib didaftarkan peserta program jaminan kesehatan bagi kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangpenghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa yang berstatus pns. ketentuan mengenai pendaftaran kepesertaan dan besaran iuran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan dalam lampiran bab penggunaan add ditambah (satu) huruf, yakni huruf yang berbunyi sebagai berikut: prioritas penggunaan alokasi dana desa adalah sebagai berikut penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa yang berstatus pns: iuran jaminan kesehatan sebesar dari penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa yang berstatus pns, tunjangan bpd, insentif dan rw, penanganan dan penanggulangan bencana, bantuan transportasi relawan posko desa tanggap covid kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang berlakuan tunjangan kades dan perangkat desa yang statusnya pns, serta iuran jaminan kesehatan sebesar dilakukan dengan ketentuan: penyaluran . penyaluran siap dan tunjangan kades dan perangkat desa yang statusnya pns dan iuran jaminan kesehatan sebesar disalurkan dari rekening kas umum daerahrta iuran jaminan kesehatan sebesar selama tahun dengan persyaratan (rangkap dua) surat permohonan dari kepala desa, surat kuasa pemotongan turun jaminan kesehatan.berdasarkan permohonan kepala desa dalam bentuk softcopy dan hardcore, rekapitulasi kebutuhan turun jaminan kesehatan perbulan selama tahun anggaran dalam bentuk softcopy dan hardcore. rekapitulasi keputusan pengangkatan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan struktur organisasi desa dalam bentuk softcopy dan hardcore. fotokopi keputusan kepala desa tentang penetapan besaran penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa, fotokopi keputusan kepala desa tentang penetapan besaran tunjangan penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang statusnya pns, fotokopi salinan pemdes tentang apb des tahun anggaran berjalan, fotokopi rekening desa yang ditandatangani kepala desa dan kaur keuangan, fotokopi npp desa yang ditandatangani kepala desa dan kaur keuangan. siaprekening kas desa paling lambat setiap tanggal bulan berjalan untuk selanjutnya salurkan rekening masing masing perangkat desa setelah dikurangi iuran jaminan kesehatan sebesar iuran jaminan kesehatan sebesar akan ditransfer oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah rekening badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan paling lambat setiap tanggal bulan berjalan. alokasi dana desa add) setelah dikurangi kebutuhan siap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa yang statusnya pns selama tahun serta iuran jaminan kesehatan sebesar dari siap kepala desa dan perangkat desa selama tahun kebutuhan,,,penggunaan dana rpd) add setelah dikurangi kebutuhan siap, tunjangan dan iuran jaminan kesehatan selama tahugambar (dua)sosiarehabilitasi sosial dan tunanyusunan program kerja bidang rehabilitasi sosial, pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi bidang rehabilitasi sosial, cc. pengelolaan data dan informasi bidang rehabilitasi sosial, penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan bidang rehabilitasi sosial, penyelenggaraan bimbingan teknis kepada kelompok sasaran dan supervisi bidang rehabilitasirehabilitasi sosial, penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang rehabilitasi sosial, penyelenggaraan bimbingan teknis pendamping sosial bidang rehabilitasirehabilitasi sosial, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bidang rehabilitasi sosial, membawahi kelompok jabatan fungsional. paragraf . paragraf bidang penanganan fakir miskin bidang penanganan fakir miskin mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kegiatan penanganan fakir miskin, data dan informasi dan pengaduan dan rujukan. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud atas, bidang penanganan fakir miskin mempunyai fungsi penyusunan program kerja bidang penanganan fakir miskin: pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi bidang penanganan fakir miskin, cc. pengelolaan data dan informasi bidang penanganan fakir miskin, penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan bidang penanganan fakir miskin, penyelenggaraan bimbingan teknis kepada kelompok sasaran dan supervisi bidang penanganan fakir miskinpenanganan fakir miskin, penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penanganan fakir miskin, penyelenggaraan bimbingan teknis pendamping sosial dibidang penanganan fakir miskinanganan fakir miskin, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bidang penanganan fakir miskisosiaberita daerah kabupaten subangnaga ono, sh., m.h. pembina tk. (iv b) snp asosial kabupaten subang. kepala dinas adalah kepala dinas sosial kabupaten subang. sekretariat adalah sekretariat dinas sosiaibidang sosial, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati: pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang sosisosialsosial, penyelenggaraan kebijakan teknis bidang sosial, penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas tugas bidang sosialsosialrlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial masyarakat, perlindungan korban tindak kekerasan, perdagangan orang dan orang terlantarnyusunan program kerja bidang perlindungan dan jaminan sosial, penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial, cc. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial, penyelenggaraan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial, menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan bidang perlindungan dan jaminan sosial, pengelolaan data dan informasi bidang perlindungan dan jaminanlindungan dan jaminan sosial, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bidang perlindungan dan jaminan sosial, membawahi kelompok jabatan fungsional. paragraf . paragraf bidang pemberdayaan sosial bidang pemberdayamberdayaan masyarakat dan komunitas adat terpencil kat), pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial asks) dan sumbangan sosial, dan penyuluhan pelestarian nilai kepahlawanan kejuangan dan kesetiakawanan sosialnyusunan program kerja bidang pemberdayaan sosial, pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi bidang pemberdayaan sosial, cc. pengelolaan data dan informasi bidang pemberdayaan sosial, penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan bidang pemberdayaan sosial, penyelenggaraan bimbingan teknis kepada kelompok sasaran dan supervisi bidang pemberdayaanmonitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan sosial, penyelenggaraan bimbingan teknis pendamping sosial bidang pemberdayaan sosialerdayaan sosial, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bidang pemberdayaan sosial, membawahi kelompok jabatan fungsional. paragraf . |
gunsesuai sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara dan hurufagar pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penerapan, penilaian, dan revi atas pen nanah, intern atas pelaporan keuanganww arif bintaro won nipaftar isi a.pedoman penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat rana ana enananaaeasiooocooooooooocoooo om tingkatan penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan . pengendalian intern tingkat entitas.w.ooocooooocoooo.#meme pengendalian intern tingkat proses transaksi. joo.o dokumentasi penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan b.pedoman penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat rasa mann nut anu nana pentingnya penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan. lx. definisi. omar asn samanaasa tujuan dan. sasaran pedoman.ooo coco. mcococcoccmoc.mmo d.: pendekatan control self assessmenniocooomoco mcomoccmccmoco.o mo. perempatan just meat adi struktur organisasi penilaian pengendalian intern. tugas dan tanggung jawab tim penilai. keanggotaan .ooooooooco.coco wo.m wo. woo pendekatan umum penilaian. koordinasi dengan unit lain dalam dan luar organisasi. penentuan ruang lingkup pelaporan keuangan .i jie penentuan materialis. jeo jonnnnnnnnnnaan penentuan proses bisnis utama key business processes) yang mendukung akan serikat sae aan bep versi pelaporan keuangan .o.oo oom j . penilaian sik o.oeanannknnnan dokumentasi .coooooo womommnaeeanalaa naa pengujian pengendalian intern tingkat entitas . tujuan .cooooooo oom pelaksana dan lingkup .mean waktu dan pro ses .iee.ioeeenknnn nan pengujian pengendalian intern tingkat proses transaksi . jjj. tujuan sen ama pelaksana dan lingkup se.cocoooooooo.mmmccmoc.wc.co. momo. proses saweemaseabamaan penilaian efektivitas pengendalian dan kelemahan pengendalian. kompilasi simpulan pengendalian intern secara keseluruhan . tim penilai. stt pelaporan hasil penilaian. been hubungan kerja tim penilai dengan api. pedoman revi pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat pendahuluan sore asan eeaanwmmmmumsan prosedur rev pip esa d.contoh format format laporan hasil penilaian pink.oocoooana format formulir chr pink.oooolnnana format laporan hasil revista pipa. senendengan standar akuntansi pemerintahanpemerintah pusatapbn) yang disusun oleh pemerintah pusat dan merupakan konsolidasi bun dan k l,| dinamai diisi oleh pemilik pengendalian tim penilai nama alik utama utama ejaan tae para pemilik pengendalian tanggal: simpulan: cukup tidak cukup" usulan koreksi (feed back) "": penilaian kelemahan rancangan bila manajemen tidak memperbaiki : proses transaksi utan besi sis(l)s5) diisi aplikasi yang khusus, misal: simak bmn, span, di , bila ada yang tidak ada pengendalian utamanya maka disimpulkan tidak cukup bila rancangan disimpulkan tidak cukup berikan usulan koreksi (feed back) untuk melakukan koreksi.aka:m:,oleh auditor aparat pengawasan intern pemerintah yang kompeten atas penilaian pinkengendalian intern atas pelaporan keuanganatas hasil revi laporan keuangan yang telah dilakukan:::: perancangan dan pengembangan perangkat penilaian pink, mekanisme pelaksanaan tugas penilaian pink:: dan(nol koma lima persen) sampai dengan (lima persen) dari total penerimaan 5y0), untuk entitas cost center: sebesar (nol koma lima persen) sampai dengan (lima persen) dari total belanja yp): dan untuk entitas yang berbasis aset: sebesar (nol koma lima persen) sampai (satu persen)pleteness penerimaan pnb existence completeness utang pemerintah existence right and obligation presentation and disclosure piutang pnb existence right and obligation presentation and disclosure aset tetap existence valuation allocation akun akun yang lain dapat ditentukan versi yang relevan sesuai dengan karakteristiknya. jibab penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangancc.:faktor aktor hai revi wawan survei observe yang dinilai skor penelitian dokumen cara asi tingkat entitas lanjutan aaraeoa tatacara enak mmm total faktor relevan lan)wawancaraisi jika kesimpulannya faktor yang dinilai ada atau diisi jika kesimpulannya facctor yang relevan dikali faktor faktor yang dinilai tingkat entitas faktor faktor yang dinilai tingkat entitas la.faktor faktor yang dinilai tingkat entitas bawahan untuk menerapkannyapula? oleolamen ala operasi yang dimiliki oleh pimpinan unit kerja mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan? dal ee tanggung jawab melaksanakan tugas,as pengendalian intern yang menjadi tanggung jawabnya? ankpedoman pelaksanaan diklat berbasis kompetensi? dengan pembinaan karir dan kinerja pegawai? kebijakan dan prosedur yang berlaku ngga penilaianrisiko sasaran unit kerja telah disusun dan dikomunikasikan apakah sasaran unit kerja telah dikomunikasikan kepada faktor faktor yang dinilai tingkat entitas iseluruhpegawai?h telah dilakukan penilaian risiko yang meliputi perkiraan terjadinya, dan penanganannya dong #eokomasmaluanknai pencapaian tujuan? risiko dalam pencapaian tujuan? dalam pencapaian0ee l kegiatan pengendalian pengendalian setiap kegiatan telah diterapkan secara tepatjaa tindakan perbaikan yang tepat serta tepat waktu pencapaian indikator kinerja utama? uuu dengan kinerja yang direncanakan? jai bantaranaan aan dan aplikasi aset dan aplikasi yang dimiliki? men iadamenkand transaksi dan kejadian penting apakah unit kerja telah memiliki mekanisme otorisasi dan penting? dokumentasi yang baikataskegiatan dokumentasi yang cukup dan tepat waktu? informasi dan komunikasi aan tan pia ara atadisampaikan kepada pihak yang tepat? informasi tersedia bagi orang yang tepat dalam rincian faktor faktor yang dinilai iyangcukup dantepatwaktu apakah informasi yang diperlukan bagi orang yang tepat . .jaman renta pengguna dalam pengembangan, perbaikan, dan pengujian program sistem informasiprogram sistem informasi?apabila terjadi bencana secara rutin? terdapat komunikasi yang efektif mengenai tugas danben dugaan pelanggaran ketidak tempatan dan informasi negatif? apakah ada alat komunikasi efektif yang eat pegawai? adanya respon yang tepat waktu terhadap komunikasitahun pemantauan aj. pengendalian apakah terdapat prosedur yang mewajibkan pimpinan unit pune pelan pandafaktor faktor yang dinilai tingkat entitas apakah terdapat prosedur yang dapat mendeteksi adanya pengendalian y| pengendalian hasil pengujian hasil penelitian utama yangm4) pengendalian utamaterdapat kebijakan dan prosedur umum terkait dengan manajemen risiko tikterdapat rencana penerapan manajemen risiko tikmanajemen risiko tik telah diterapkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang ditetapkan. penerapan manajemen risiko tik telah memadai dalam menjaga pencapaian tujuan tik sebagai pendukung proses bisnis. terdapat sosialisasi internalisasi budaya risiko dan risiko tik yang dihadapi kepada pegawai.terdapat kebijakan mengenai perubahan sistem.terdapat dokumentasiterdapat kebijakan mengenai pengembangan sistem dan kebijakan pengelolaan perubahan sistem. pengujian sebelum perubahan sistem diimplementasikan dalam lingkungan produksi. ang terlibat dalam proses perubahan sistem. terdapat dokumentasi perubahan sistem (log, dokumen sistem, dll). ' aan sistem. kewajiban dokumentasi kontrol versi (jika ada) telah memuat informasi peking teori dakamentan kena: tugas dan tanggung jawab para pihak yang terlibat: target dan realisasi jadwal, persetujuan pihak berwenang, dan memuat rollback plan. telah dilakukan pemantauan terhadap sistem yang baru berjalan setelah mengalami perubahan. penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi: dan ec.engendalian umum teknologi informasi dan komunikasi putik)(l) dalam menjaga efektivitas penerapan pink, entitas akuntansi dan entitas pelaporantetapkan oleh entitas pelaporan berdasarkan pertimbangan risiko.terdapat persetujuan sebelum perubahan sistem diimplementasikan maaang sahlingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi telah dipisahkan dalam pengembangan dan pengujian sistem. lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi. dalam hal terdapat lingkungan pengembangan, pengujian, dantiap lingkungan. ada pengguna (user) pada lingkungan produksi yang memiliki abadaaai(arorganisasi untuk melatih personil dalam tingkatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. program security awareness (jika ada) telah disosialisasikankewajiban dan larangan pengguna.terdapat kebijakan mengenai sistem manajemen keamanan informasi dan matriks akses penggunapengen men aenea keamanan iran khusus (dengan pengguna umum lebih dari satu personilterdapat daftar pengguna yang memiliki akses aplikasi. ' ' fi) pengguna yang unik untuk tiap pengguna dan akun umum tidak abelian kepada suatu departemen kampak hakbeetelahkhususnya terkait audit trail. kebijakan tersebut (jika ada) telah memuat pengaturan mengenai audit kaidah korban metan penkas apesi sistem manajemen keamanan informasi.dan mekanisme penanganan kegagalan pada proses backup dan uji coba restore. dj) terdapat dokumentasi pelaksanaan backup dan restore. ' ')'terjadi kegagalan pada proses backup dan uji coba restore (sla ola, dan dokumentasi tindak lanjut penanganan kegagalan pencapaian target layanan. proses bisnis. pen man kaya bir bai pada saat ini. implementasi dan uji berkala atas drprdapat kebijakan mengenai sistem manajemen layanan tik. ' ') ' implementasi drp.|).stilisasipengendalian utamterdapat pada kementerian keuangan. pengujian putikddokumentasi program second awareness terdapat security awareness team, yang bertugas untuk. berbagai jalur komunikasimas babyusunan aan ats marka sat penguna scar bea untan.akun khusus (dengan pengguna umum lebih dari (satu) personil).pengguna yang unik untuk tiap pengguna dan akun umum tidak diberikan kepada suatu departemen atau kelompok. akses remote dan jaringan nirkabel:isekai), terdapat dokumentasi hasil penetration testing vulnerabilityinformasi pe. kebijakan tersebut (jika ada) telah memuat pengaturan mengenai periodik.parangl sistem manajemen keamanan informasi.terdapat dokumentasi pelaksanaan backup dan restore. ' ) pencapaian sla ola: dan dokumentasi tindak lanjut penanganan (kesan pencapaantargettyana. ehakambasknaaa kebutuhan proses bisnis. pada saat ini.loka adah laporan osn pelatihan mplomengai terdapat mekanisme eskalasi yang ditempuh atas permasalahan yang esaterdapat kebijakan mengenai sistem manajemen layanan tik. ' ema memuat: pertimbangan risiko sebagaimana dimaksud pada merupakan pertimbangan yang terkait dengan hal hal yang dapat mempengaruhi opini atas laporan keuangan. penetapan entitas akuntansimemiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimanaengendalian internpenilaian pengendalian internengendalian internpemeliharaan fasilitas data center) telah sesuai dengan dengan kebutuhan.folairr kant mina penata peoneranara ag dah tak ben anang di. apk matan| proses risiko nama trans ian pengendalian aplikasi pelaksana dokumen tipe pa: memadai pendukung pengendalian pendukung pengendalian ya tidak utama utama jelata jala tanggal penyusunan: para tim penilai tanggal: keterangan: berisi hanya proses transaksi utama yang kolom tabel berisi tidak bila salah saji teridentifikasi o dari total aktiva penerimaan pembiayaan, dinyatakan kelemahan material| nama atribut utama pengendalian pengendalian hasil tea dokumen ny: performancemaka disimpulkan tidak anda?maka disimpulkan tidak anda? performance hanya dilakukan bila simpulan keandalannya tidak anda?? durunit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu pengguna anggaran kappa ei1),pengguna anggaran sabun), beserta dengan lopp disampaikan kepada aparat pengawasan intern pemerintah api)engan format. penilaianfi.:!5y (lima persen)), maka disimpulkan andal. bila ketidakpatuhan lebih dari cur nama pengujian hasil pengendalian yang hasil penelitian utama dilakukan pengujian lanjut l dan salah saji teridentifikasi berkisar yo dari total aktiva atau o0 ,56: kemungkinankelemahan terjadi secara berulang: mena tanam usulan koreksi tindak hasil penilaian trama implementasi (feed back) lanjut) kelemahan lar naa keteranganb.1 apabila dilakukan sesuai usulan koreksi (feedback) atau tidak tuntas disertai identifikasi salah gajinya: bawah ,1s, y5, atau lebih dari ,5yo0 dari total aktiva penerimaan pembiayaan, (&) diisi bila hasil penilaian tidak tuntas dan salah saji teridentifikasi dari total aktiva penerimaan pembiayaan. diisig kappa e1 bun kappa bun uakpbun sabun akun (unit terkait)sabun| simpulan apa ua| entitas uraian entitas simpulan menurut tim kelima pun akparansi akuntansi atas sebelum kena penilai apa har unit aah rata pe. buaian awalnya penyesuaian sabun atau terkait bawahnya uni nit terkait jalal alla keterangan: total salah saji teridentifikasi gabungan: simpulan pink gabungan: keterangan: diisi deskripsi kelemahan: s.d.:i kolom:)o::siskelemahkelemahhatta bun kappa bun uakpbun sabun akb1 kappa e1 bun kappa bun uakpbun sabun akun, penilaian, dan revi pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusatapi menyusun chr| identifikasi semua risiko risiko dan utama telah kecukupan diidentifikasi rancangan pengendaliannyaperbaikan tim penilai identifikasi telah risiko dan menyusun pengendaliannya perbaikan identifikasi risiko dan pengendalian nya dengan baik pengujian tim penilai pengendalian telah menguji intern tingkat site dansecara wajar. pengujian tim penilai atribut telah pengendalian menentukan sampel emeantepatim penilai pengendalian telah menguji aplikasi pengendalian aplikasi dan membuat penilaian secara wajar. penilaian tim penilai efektivitas telah menilai implementasi implementasi pengendalian pengendalian dan penilaian dan menilai kelemahan kelemahan pengendalikelemahan telah gabungan"mh):(s5):| nama) iep jewel pilih salah satu "#) pilih salah satu, dengan ketentuan: memadai bila pink efektif atau efektif dengan pengecualiannan panas gila daftar kelemahan material dan atau kelemahan signifikan kelemahan material material weakness kelemahan signifikan significant deficiency kelemahan yang berdampak rendah inconseguential deficiency d id (nomor tanggal) to) dan atau lhr pink. chr pink dan atau lhr pink sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada entitas akuntansi dan atau entitas pelaporan yang direvisi paling lambat (satu) bulan setelah pelaksanaan revi. dalam hal entitas pelaporan adalah apa atau sabun, waktu penyampaian chr pink dan atau lhr pink bersamaan dengan waktu penyampaian ptd kepada menteri pimpinan lembaga. chr pink dan atau lhr pink sebagaimana dimaksud pada menjadpenilaian pink yang telah dilaksanakan berdasarakui sebagai pelaksanaan penilaian pink berdasarkan peraturan menteri ini.| disusun oleh para tgl nama api direvisi oleh para tgl disetujui oleh para tgl uraian catatan hasil revi pink indeks kkrmngnn intern tingkat entitas tim penilai telah menguji site dan membuat penilaian secara wajar. (lsi pengujian putik (16l tim penilai telah menguji putik dan membuat penilaian secara wajar. pengujian atribut pengendalian tim penilai telah menentukan sampel dengan tepat.kelemahan gabungan"pink: simpulan pink gabungan: (saj koreksi perbaikan yang belum dilakukan tidak disetujui tara dan ds(11jh6)(nomor tanggal|semen era ana biro umum arif bintaro kunoengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sawahlunto, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten sawahlunto sijunjung, kantor pengendalian dampak lingkungan dan penanaman modal yang selanjutnya disingkat kantor pdl pm adalah kantor pengendalian dampak lingkungan dan penanaman modal kabupaten sawahlunto sijunjung, bab kedudukan, tugas dan fungsi kantor pdl pm merupakan unsur penunjang pemerintah daerah bidang pengendalian dampak lingkungan dandl pm mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dampak lingkungan dan memfasilitasi serta promosi penanaman modal daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada atas, kantor pdl pm mempunyai fungsi menyusun kebijakan teknis bidangmenyusun kebijakan teknis bidang penanaman modal. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kwalitas lingkungan. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dalam bidang penanaman modal. penerapan dan pengawasan pelaksanaan rkl dan rpl serta pengendalian teknis pelaksanaan amdal. pembinaan teknis bidang penanaman modal. penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan. bab iii susunan organisasi susunan organisasi kantor pdl pm terdiri dari kepala kantor sub bagian tata usaha seksi pengawasan dan pengendalian lingkungan seksi pemantauan dan pemulihan lingkungan seksi perencanaan dan promosi penanaman modal seksi pengendalian dan perizinan investasiotp bagan susunan organisasi kantor pdl pmgawasan dan pengendalian lingkungan seksi pengawasan dan pengendalian lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan dan pengendalian perizinan. seksi pengawasan dan pengendalipengawasan dan pengendalian lingkungan mempunyai pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan pencemaran air, udara dan tanah. pelaksanaan pengembangan kelembagaan pengendalian dampak lingkungan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan: lingkungan. pengawasan pengendalian pembuangan sampah. pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksana:. serta pengendalian teknis andai. melaksanakan pengawasan dan pengendalian peri::. seksi pemantauan dan pemulihan lingkup. seksi pemantauan dan pemulihan lingkungan me: melaksanakan pemantauan dan pemulihan kulit serta melakukan analisa dan evaluasi dan penyuluhan seksi pemantauan dan pemulihan lingkungan seorang kepala seksi yang berada bawah dar jawab kepada kepala kantor. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimas: seksi pemantauan dan pemulihan lingkungan mempan: pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan. pelaksanaan pemulihan lingkungan. analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendali lingkungan, pemantauan dan pengendalian kualitas pelaksanaan penyuluhan kesadaran lingkungan seksi perencanaan dan promosi penanaman seksi perencanaan dan promosi penanaman mod: melaksanakan pendataan investasi, analisa investasi: pengembangan potensi daerah, promosi dalam negeri. tri seksi gulungan kapasitas .kerusakan rpl tugas dukungan oleh panggung :sal esi dampak punyai susunan luar seksi perencanarencanaan dan promosi penanaman modal mempunyai fungsi: pelaksanaan penelitian dan analisa investasi. pelaksanaan penyusunan pengembangan investasi. cc. penyusunan statistik investasi. pelaksanaan promosi dalam dan luar negeri. mengadakan kerjasama investasi antar lembaga. seksi pengendalian dan perizinan investasi seksi pengendalian dan perizinan investasi mempunyai tugas melaksanakan serta evaluasi dan pelaporan. seksi pengendalian dan perizinndalian dan perizinan investasi mempunyai fungsi pelaksanaan penelitian aplikasi investasi. pelaksanaan pelayanan fasilitas, pemberian izin usaha tetap serta izin kerja tenaga kerja asing ikta pelaksanaan pengendalian dan pembinaan investasi. pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpasaissijunjung tahun nomor: satitaptdidetadatkan mavnyonsui4 ynyinyag nya nun anu mgm sana sahabat was ran vid noisey vla, mera ang. mon bosnya ivd haninyanys riyangyy hunvitanik ny) nyonndiomi adanya nyewontonia waunvy svemydio nyungns lain, dna rafi nyi koko mil yan menit veto tel mva |
peraturan bupati pesisir selatan nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah,khususnya yaitu berbunyi bahwa rencana kerja pemerintahan daerah merupakan acuan pedoman dalam penyusunan rapid: bahwa untuk melaksanakan amanat pada point a diatas, perlu ditetapkan rencana kerja pemerintah daerah tahun dengan peraturan bupati pesisir sels5.esisir selatan nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah kabupaten pesisir selatan tahun memutuskan: menetapkan peraturan bupati pesisir selatan tentang rencana kerja pemerintah daerah (rkd)atuan kerja perangkat daerah yang disingkat skpd adalah unsur struktur organisasi tata kerja pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan daerah perda) rencana kerja pemerintah daerah yang disingkat dengan rkd adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. rkd tahun sebagaimana dimaksud tahun terdiri dari buku yaitu sebagaimana dimuat dalam lampiran peraturan ini buku yaitu sebagaimana dimuat dalam lampiran peraturan ini. bab ruang lingkup rkd tahun merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah rpm) daerah tahun yang memuat (enam) agenda pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi pembangunan, yaitu penegakan supremasi hukum dan ham revitalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pembangunan ekonomi pembangunan keagamaan pembangunan sosial budaya pembangunan prasarana dan sarana daerah rkd tahun sebagaimana dimaksud pada diatas,bertujuan sebagai acuan bagi skpd dalam menyusun kebijakan umum anggaran tahun pedoman bagi pemerintah daerah untuksalah satu bahan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara pas) tahun bersama dewan perwakilan rakyat daerah dprd). skpd menggunakan rkd tahun sebagai acuan untuk menyusun program kegiatan pembangunan tahun ,yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran rka) satuan kerja perangkat daerah skpd) tahun skpd dalam menyusun rencana kerja dan anggaran agar mencantumkan uraian tentang indikator kinerja masing masing program kegiatan secara terukur. skpd agar. laporan dimaksud pada diatas disampaikan kepada bupati pesisir selatan c g bagian administrasi pembangunan dan bappeda kabupaten pesisir selatanyang diajukan oleh skpd yang bersangkutan pada tahun berikutnya. skpd agar menilai kesesuaian antara rencana kerja senja) dan anggaran skpd tahun untuk menetapkan kebijaksanaan umum anggaran kua) tahun yang akan diajukan. rkd tahun yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan sistim perencanaan pembangunan daerah, sekaligus untuk mengefektif dan mengefisienkan penggunaan anggar serta wajib menghormati hak warga masyarakat lainnya dalam mendapatkan segala bentuk pelindungan atas bencana yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan, bahwa guna mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas kondisi yang tertib, aman dan tentram, serta menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat kabupaten tuban, telah ditetapkan peraturan daerah kabupaten tuban nomor tahun tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahwa bencana ngalam yang disebabkan oleh pandemi corona virus disease covid kabupaten tuban telah berdampak pada banyaknya korban jiwa dan kerugian perekonomian, sehingga perlu upaya untuk mencegah dan menghentikan penyebarannya, bahwa peraturan daerah kabupaten tuban nomor tahun tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, belum mengatur ketentuan mengenai tertib kebencanaan khususnya bencana ngalam yang disebabkan oleh wabah penyakit menular serta belum mengatur ketentuan mengenai sanksi administratif terhadap pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kabupaten tugunakan daerah milik jalan untuk tempat parkir, cuci kendaraan, servis kendaraan,lmelakukan perbuatan vandalisme, mencoret coret, melukis, dan atau menulis kalimat atau kata yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma moral,, atau yang dikuasai oleh pemerintah pemerintah provinsi pemerintah daerah, mengambil, memindahkan,, jdih.tubankab.go.id, melakukan pemotongan, penebangan,yang berwenang yang terdengar dari jarak pendengaran normal radius sampai dengan (lima puluh) meter, il. mendirikan bangunan daerah milik jalan atau diatas trotoar atau diatas saluran air yang dikuasai pemerintah daerah, membuat alat pengendali dan pengaman pengguna jalanmemasang spanduk atau semua bentuk reklame melintang jalan umum, menempel, mengikat, atau menempelkan dengan cara dipaku pohon penghijauan yang tumbuh sepanjang jalur hijau atau daerah milik jalan umum, tiang listrik, tiang bendera milik pemerintah daerah, atau sejenisnya, lampu isyarat lalu lintas atau sejenisnya, pulau pulau jalan, alun alun atau taman taman milik pemerintah daerah, jembatan, tembok tepi jalan umum, persil lokasi halaman dan atau area gedung atau bangunan milik pemerintah pemerintah provinsi pemerintah daerah atau instansi lainnya kecuali mendapatkan izin dari bupati atau pejabat yang berwenang. jdih.tubankab.go.iddiantara bagian kelima bab dan bab disisipkan (satu) bagian dan (tiga) yakni bagian kelima dan dan sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kelima tertib kebencanaan setiap orang wajib mentaati perintah dan atau larangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi jawa timur baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang undangan dan atau kebijakan pemerintahan. jdih.tubankab.go.id dalam upaya penanggulangan bencana yang berdampak terhadap timbulnya korban jiwa, harta benda dan atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan atau perekonomian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, setiap orang wajib: mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat, dan melaksanakembatasan kegiatan masyarakat dan penerapan protokol kesehatan dan atau protokol lainnyapelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umumrangka penanggulangan bencana alam, bencana ngalam, dan atau bencana sosial daerah, bupati dapat meminta bantuan tentara nasional indonesia, kepolisian republik indonesia, pemerintah provinsi jawa timur, dan atau instansi vertikal lainnya yang ada daerah untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan atau penerapan protokol kesehatan dan atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud dalamnghentian sementara kegiatselain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada setiap orang yang melanggar ketentuan dan dapat dikenakan sanksi denda administratif. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dan dapat dikenakan secara berjenjang dan atau tidak secara berjenjang. besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada paling tinggi: jdih.tubankab.go.id (tiga ratus ribu rupiah) untuk orang perseorangan, dan (lima puluh juta rupiah) untuk badan, korporasi, pengelola, penyelenggara, dan atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. denda administratif sebagaimana dimaksud pada disetor kaspn diberijdih.tubankab.go.idgambilan barang bukti dan atau surat, melakukan penyegelan, il. melakukan pengambilan dan atau mengamankan barang temuan bukti pelanggaran, melakukan penyitaan benda dan atau surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, oominta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkanmenyampaikan hasil penyidikan kepada pengadilan negeri untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan acara pemeriksaan cepat sesuai peraturan perundang undangan. ppn sebagaimana dimaksud pada menyampaikan salinan putusan pengadilan negeri kepada kejaksaan dan pejabat penyidik kepolisian negara republik indonesiasesuai ketentuan yang diatur dalam kitab undang undang hukum acara pidana. barang bukti tindak pidana pelanggaran yang tidakatau dimusnahkan. barang bukti tindak pidana pelanggaran yangdan dilelang untuk selanjutnya hasil lelang disetorkan kas daerah. barang bukti pelanggaranjika tidak diambil oleh pelanggar. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: jdih.tubankab.go.id selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam setiap orang yang melanggar ketentuan dan dapatdiantara bab vii dan bab viii disisipkan (dua) bab dan (satu) yakni bab via dan bab vii, dan dan sehingga berbunyi sebagai berikut: bab via ketentuan lain lain dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana, penyidikan terhadap peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh pejabat penyidik kepolisian negara republik indonesia. pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah adanya penetapan status bencana berdasarkan keputusan bupati dan berakhir setelah dicabutnya keputusan bupati dimaksud.bab vii ketentuan peralihan semua peraturan bupati dan atau kebijakan pemerintahan yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah ditetapkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan deng. father huda diundangkan tuban pada tanggal novalkaabagian hukum sp. setda kat paten tuban (wu (sekretariat |'f daerah ny. ua daerah ny, arif handoko sh, na. pending tingkat nip.wujudkan kesejahteraan masyarakat daerah, perlu didukung kondisi daerah yang aman, tentram, tertib, lancar, dan sehat, untuk memperlancar penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan dan mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam upaya. pada saat ini, seluruh wilayah indonesia dan bahkan seluruh dunia, termasuk kabupaten tuban, sedang menghadapi pandemi corona virus teases covid yang secara resmi telah diumumkan oleh presiden republik indonesia sejak tanggal maret dan ditetapkan menjadandemi corona virus disease covid merupakan salah satu bentuk bencana ngalam yang telah berdampak pada banyaknya korban jiwa dan kerugian perekonomian maupun harta benda, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menghentikan penyebarannya agar masyarakat mampu beradaptasi dengan kondisi kehidupan yang baru. dalam upaya mencegah dan menghentikan penyebaran virus, diperlukan sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan yang belum diatur. oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah guna memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk dapat membatasi kegiatan masyarakat dan mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin dengan tetap memperhatikan keberlangsungan aktifitas perekonomian masyarakat. jdih.tubankab.go.id a untuk menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah daerah perlu membentuk peraturan daerah. perubahan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan pilihan paling tepat untuk pengaturan norma hukum dalam melakukan penanganan penghentian penyebaran corona virus disease covid secara persuasif positif, terutama bagi satuan polisi pamong praja dan kepolisian republik indonesia dikarenakan keadaan mendesak atau situasi darurat sehingga proses penyusunan dan pembahasannya tidak terlalu lama. ii. demi angka cukup jelas. angkajawa timur dan atauyang dimaksud dengan bencana nasional dan atau bencana daerah meliputi bencana skala nasional yang ditetapkan oleh presiden, bencana skala provinsi yang ditetapkan oleh gubernur jawa timur, dan atau bencana skala daerah yang ditetapkan oleh bupati sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana. yang dimaksud dengan peraturan perundang undangan dalam ketentuan ini meliputi: jdih.tubankab.go.id peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat: peraturan daerah provinsi jawa timur, peraturan gubernur jawa timur, peraturan daerah kabupaten tuban, oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan atau pemerintah daerah. huruf yang dimaksud dengan seperti pembatasan kegiatan masyarakat tempat publik, pelarangan jenis kegiatan usaha tertentu, pembatasan jam operasional kegiatan usaha atau pemberlakuan jam malam, penutupan ruas jalan, penutupan fasilitas publik tertentu, pengisolasian skala rukun tetangga, rukun warga, dusun, hingga pengisolasian skala desa kelurahan. hurufjdih.tubankab.go.id cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf sanksi paksaan pemerintahan dapat dan atau tindakan pemerintahan lainnya. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. jdih.tubankab.go.id cukup jelas. pengenaan sanksi administratif dapat dikenakan secara berjenjang dan atau tidak berjenjang disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar. pengenaan sanksi secara berjenjang misalnya terhadap pelanggaran tertentu dapat terlebih dahulu dikenakan sanksi teguran lisan, selanjutnya jika masih melakukan pelanggaran maka dikenakan teguran tertulis dan seterusnya. adapun pengenaan sanksi secara tidak berjenjang misalnya terhadap pelanggaran tertentu yang kadar pelanggarannya cukup berat maka dapat langsung dikenakan sanksi pencabutan tetap izin dan atau paksaan pemerintahan tanpa didahului oleh sanksi teguran lisan dan teguran tertulis. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan ini berlaku untuk penanganan dan atau pemeriksaan tindak pidana ringan sehingga dilakukan berdasarkan acara pemeriksaan cepat tanpa melibatkan diikuti oleh penuntut umum dan pengajuan perkara pengadilan negeri tanpa surat dakwaan. jdih.tubankab.go.id cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana, baik berupa bencana alam, bencana ngalam dan atau bencana sosial pejabat penyidik kepolisian republik indonesia diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas peraturan daerah ini sampai dengan penetapan berakhirnya status bencana yang ditetapkan oleh bupati. dengan demikian, makapenetapan status bencana berdasarkan keputusan bupati ialah penetapan bencana skala kabupaten dan atau keputusan bupati tentang penetapan status bencana skala kabupaten karena adanya bencana skala nasional dan atau bencana skala provinsi yang juga terjadi daerah seperti bencana yang disebabkan oleh wabah penyakit menular yang terjadi sebagian wilayah indonesia bahkan seluruh dunia. dengan dicabutnya keputusan bupati tersebut, maka kewenangankondisi normal adalah kondisi pencabutan status bencana dan atau kondisi tidak terjadi bencana. cukup jelasgendali dan pengaman penggunanomor seri, yang selanjutnya disebut satpol adalah perangkat pemerintah daerah kabupaten tuban sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya. jdih.tubankab.go.idadalah pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam kitab undang undang hukum acara pidana.orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan dan atau badan hukum, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. protokol kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh orang perorangan, kelompok, atau lembagaengan air mengalir dan sabun menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker serta menjaga jarak agar tidak terjadi kerumunan,jdih.tubankab.go.id gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat jawa timur, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenttempat atau fasilitas umum adalah fasilitas, area, atau lahan yang dimiliki, dikuasai atau dikelola oleh pemerintah daerah, badan hukum, dan atau masyarakat yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan bagisepanjang jalan atau daerah milik jalan termasuk taman, pulau pulau jalan,, dan atau bangunan lainnya. pulaujdih.tubankab.go.idperbuatan asusila adalah perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, moral, norma adat kepatutan yang ada masyarakatatau tidak menjdih.tub, sehingga berbunyi sebagai berikut:, dan tempat umum, tertib bangunan, perizinan, dan investasi daerah, dan tertib kebencanaan. ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:, jdih.tubankab.go.id |
prana, bupati tuban provinsi jawa timudengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tuban, menimbang bahwa pembangunan daerah merupakan amanat konstitusional yang harus dijalankan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan, bahwa dalam rangka penjabaran visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah yang memuat tujuan, sasaran dan strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah, cc.tubbab ruang lingkup dan kedudulima) tahun depan, yaitu sejak tahun sampai dengan tahun yang. tahun pertama perencanaan dalam rpm tahun adalah tahun bab iii maksud dan tujuan maksud penetapan rpm adalah sebagai pedoman dalam: jdih.tubankab.go.idkd, dan penyusunan rencana kerja perangkat daerah. penetapan rpm bertujuan untuk:, serta dengan kabupaten yang berbatasan, menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah daerah, dan cc. menetapkan pedoman dalam penyusunan renstra perangkat daerah, rkd, rencana kerja perangkat daerah dan perencanaan penganggaran. bab tata perencanaan rpm dirumuskan secara: transparan, responsif, efisien: efektif: akuntabel: partisipatif, terukur, berkeadilan: berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan: teknokrat: partisipatif: politis, dan atas bawah dan bawah atas. jdih.tubankab.go.id: integratif, dan spasial. babrpm pengendalian sebagaimana dimaksud pada meliputi: kebijakan perencanaan rpm: dan pelaksanaan rpm. jdih.tubankab.go.idpelaksanaan. bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rpm setiap tahun pada periode masa jabatan bupati. bab vii ketentuan lain lainb.jdih.tubankab.go.idsemua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang termuat tercantum dalam rpmbupati. apabila rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang menjadi pedoman penyusunan rpm mengalami perubahan dapat dilakukan penyesuaian pada rpm sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan peraturan daerah. bab vdaerah sampai dengan tahun dan dapat digunakan sebagai rpm transisi guna pedoman untuk penyusunan rkd tahun sebelum tersusunnya rpm tahun yang memuat visi dan misi kepala daerah terpilih. jdih.tubankab.go.id program dan kegiatan dalam rkd tahun tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengaditya halida faridzkyrpm ditetapkan paling lama (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. mengingatan untuk memberikan arah dalam mewujudkan cita cita dan tujuan pembangunan daerah yang sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan provinsi dan dengan kabupaten yang berbatasan, serta sesuai dengan visi, misi kepala daerah terpilih,sesuai dengtubanpenyusunannya berpedoman padanasional dan memperhatikan rencana jangka panjang nasional serta rencana pembangunan jangka menengah provinsi jawa timur. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten tuban dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah kabupaten tuban, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. jdih.tubankab.go.id rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten tubantuban dan dijabarkan dalam siklus rencana tahunan rencana kerjauban tahun ii. demi cukup jelas cukup jelas,: huruf yang dimaksud dengan,melalu cara atau proses yang paling optimal, jdih.tubankab.go.idhuruf yang dimaksud dengan terukur adalah penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya,:huruf yang dimaksud denganjdih.tubankab.go.id huruf pendekatan partisipatif adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, hurufrpm yang dibahas bersama dengan dprd: dan huruf hingga nasional. huruf pendekatan holistik tematik adalah pendekatan yanghuruf pendekatan integratif adalah pendekatan yanghuruf pendekatan spasial adalah pendekatan yang dilakuyang dimaksud dengan periode masa jabatan bupati adalah dimulai tahun sampai dengan tahun cukup jelas cukup jelas jdih.tubankabdisusun dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. cukup jelas dan tidak boleh bertentangan dengan perundang undangan.jdih.tubanarusutamaan gender dalam pembangunjdih.tubankab.go.idubtubankab.go.idjdih.tubankab.go.id |
kaki peraturan walikota tasikmalaya nomor tahun tentang izin lingkungamerintah nomor tahun tentang izin lingkungan, walikota berwenang menerbitkan izin lingkungan berdasarkan keputusan kelaymberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kepala skpdlingkungan, perizinan, syarat dan proses penerbitan izin lingkungan, kewajiban pemegang izin lingkungan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pendanaan: dan sanksi administratif. bab kewenangan walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin lingkungan. izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari izin lingkungan yang melalui proses amdal untuk usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup ditetapkan oleh walikota, izin lingkungan yang melalui proses ukl upl untuk usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup penetapannya dilimpahkan kepada kepala skpdkepala skpdb syarat dan proses penerbitan izin lingkungan bagian kesatu syarat izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam diperoleh setelah pemohon memenuhi syarat sebagai berikut: memiliki dokumen amdal atau ukl upl, memiliki keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk usaha atau kegiatan yang wajib memiliki amdal, atau cc. memiliki rekomendasi persetujuan ukl upl untuk usaha atau kegiatan yang wajib memiliki ukl upl. bagian kedua proses paragraf permohonaragraf pengumuman setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam kepala skpdskpd. paragraf penerbitan izin lingkungan izin lingkungizin lingkungan diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk kegiatan yang wajib amdal, dan bersamaan dengan diterbitkannya rekomendasi ukl upl untuk kegiatan yang wajibsesuai ketentuan peraturan perundang undaatau kepala skpd wajib diumumkan melalui media massa dan atau multimedia oleh kepala skpdaragraf perubahskpd. berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada kepala skpd menerbitkan perubahan izin lingkungan. bab viiskpd secara berkala setiap (enam) bulan, menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, dan menyampaikan dokumen amdal atau ukl upl secara benar serta bertanggungjawab atas kebenaran dokumen tersebut, dan apabila dokumen dimaksud sebagian atau seluruhnya tidak benar maka izin lingkungannya dapat dibatalkan. ketentuan mengenai dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. dalam hal ketentuan mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud belum diatur berdasarkan peraturan perundang undangan, maka sebagai bentuk tanggungjawab pemrakarsa atas pemulihan fungsi lingkungan hidup, yang bersangkutan diwajibkan membuat surat pernyataan tanggungjawab. bab viii pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepala skpd melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap penerbitan izin lingkungan. bab pendanaan pemrakarsa bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen amdal atau ukl upl, kecuali untuk usaha dan atau kegiatan bagi golongan ekonomi lemah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. dana kegiatan penilaian amdal dan pemeriksaan ukl upl bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. dalam hal pemerintah daerah tidak menyediakan biaya jasa penilaian dokumen amdal dan pemeriksaan ukl upl, maka biaya dimaksud dibebankan kepada pemrakarsa yang besarannya berpedoman pada standar biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. |
baglingkup purbaratu sp31 p32 sukajaya bungursari bungursari ungursari walikota tasikmalaya, syarif hitim pengkajian dan pertimbangan pembangunan menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut tim teknis adalah tim yang dibentuk penataan lokasi pembangunan menara, zona zona yang dilarang, persyaratan struktur bangunan menara, dan penggunaan menara kamuflase. bab penataan lokasi pembangunan menara bagian kesatu penataan persebaran pembangun, kawasan keselamatan operasi penerbangan kpop), kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban umum, kelestarian fungsi lingkungan hidup, estetika,pabila pada titik lokasi dimaksudzona titik lokasi sebagaimana dimaksud pada paling banyak ditempatkan (empat antena atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan (enam meter) dari permukaan bangunandimaksud sebagaimana dimaksud pada tidak memerlukan izin. bab zona zona yang dilarang zona zona yang dilarang untuk pembangunan menara telekomunikasi meliputi komplek peribadatan: komplek kantor pemerintah: komplek pendidikan::b persyaratan struktur bangunan menara pemyang memperhitungkan faktor faktor kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan persyaratan struktur bangunan menara sebagai berikutmampu:,,,:,,:,ki sertifikat:: bab vsyarif hid diundangkan tasikmalaya pada tanggal maret sekretaris daerah kota tasikmalaya,penetapan zona zona titik lokasi menara telekomunikasi mor) stop tongtwae tau a.| spo1 antasari cihideung cihideung nagarawangi spo3 karangsari tawang spo4 sukamara spedes| spedes adipati cibeureum le. diserang cibeureum cibeureum kota baru sukaasih cibeureum lanud wiriadinata cibeureum penyingkiran sukamaju kaler parakan hoje menunggang sp43 indah ana indihiang sp14 leuwiliang kawal parade kawal sp16 tanjung kawal setia mulya kawal p18 cilamajang kawal pp19 surakarta kawal sp. leuwiliang kawal sp21 urug kawal p22 urug kawal sp23 sp24 kerikil mangkubumi mangkubumi banjarsari linggajaya sp26 maka imi mangkubumi linggajaya maka imi mangkubumi sambongjaya p29 sukajaya purbaratupaser bagan struktur organisasi dinas sosial kabupaten paser subbagian subbagian subbagian perencanaan keuangan umum program bidang bidang bidang bidang kelompok rehabilitasi sosial perlindungan dan pemberdayaan sosial penanganan fakir jabatan jaminan sosial miskin fungsional till seksi seksi pemberdayaan komunitas seksi rehabilitasi sosial tuna pengelolaan data, sosial korban bantuan dan jaminan pena terpencil (kat), monitoring dan evaluasi perdagangan orang dan dan kelembagaan sosial penanganan fakir miskin korban napa teks seksi seksi seksi perlindungan korban pengembangan nilai rehabilitasi sosial bencana alam dan kepahlawanan, penanganan fakir penyandang disabilitas, sosial perintisan dan miskin perkotaan dan anak dan lanjut usia kesetiakawanan sosial perdesaan salinan sesuai dengan aslinya utd kepala bagian hukum setda kab. paser bupati paser, ttd ttd andi azis yusriansyah syarkawi nip |
bupati kepahiang provinsi bengkulu peraturan bupati kepahiang nomor tahun tentang logo rumah sakit umum daerah kepahiang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kepahiang dan untuk memperkuat citra rumah sakit umum daerah kepahiang, perlu adanya logo rsud kepahiang, bahwa untuk penetapan dan penggunaan logo rsud kepahiang, perlu adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak, baik pihak rumah sakit umum daerah kepahiang maupun stakeholder terkaittentang logo rumah sakit umum daerah kabupaten kepahialogo rsud kepahiang adalah identitas rumah sakit umum daerah kepahiang yang merupakan simbol kultural yang mencerminkan ciri khas rsud kepahiang. rumah sakit umum daerah kepahiang yang selanjutnya disingkat rsud jdih.kepahiangkab.go.id kepahiang adalah rumah sakit milik pemerintah kabupaten kepahiang. direktur adalah direktur rsud kepahiangkepahiangkepahiang logo rsud kepahiang merupakan simbol kedaulatan yang meliputi desain, tulisan: dan cc. warna. bab iii kedudukan dan fungsi logo rsud kepahiang berkedudukan sebagai lambang identitas rsud kepahiang. logo rsud kepahiang berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya lingkungan rsud kepahiang dalam negara kesatuan republik indonesia. bab desain logo rsud kepahiang logo rsud kepahiang menggambarkan visi, misi dan motto rsud kepahiang. desain logo rsud kepahiang terdiri dari: warna dasar putih, gambar lingkaran, gambar palang warna hijau, gambar telapak tangan warna biru, dan tulisan rsud kepahiang dan pelayanan prima adalah jiwa kami bab makna logo: jdih.kepahiangkab.go.id kesehatan: ikon gambar berbentuk positif warna hijau yang selalu erat kaitannya dengan kesehatan. unggul:sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan hurufhurufab penggunaan dan penempatan logo rsud kepahiang dapat digunakan pada bangunan, gapura, kop surat, stempel, lencana, vandal atau plakat untuk cindera mata, gambar, kelengkapan busana dan lainnya. logo rsud kepahiang tidak digunakan pada pertemuan resmi dengan mitra kerja dari luar negeri dan tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh direktur rsud kepahiang dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari luar negeri. bab vii ketentuan penutup logo rsudjdih.kepahiangkab.go. jdih.kepahiangkab.go.id lampiran peraturan bupati kepahiang nomor tahun tanggal september logo rsud kepahiang pelayanan prima adalah jiwa kami keterangan. kesehatan ikon gambar berbentuk positif (t) warna hijau yang selalu erat kaitannya dengan kesehatan. unggulfontupati kepahiang, ttd. hiduplah syahid jdih.kepahiangkab.go.id |
vlc.ngu.igi,rt .t. bupati bu]iu i)provinsi i\4ai,uku i)o]?aturan bupati bui?u racun 201c: ,tentang di)() man uml m i,iiuksanaan trust dana desa stil:, a"rdn tsu?u ai{ lunar di1ngn iii.umat tujuan yang maha dsa i3u]'ati buru, mr:rain'r[;111g ba]:w* berdasarkan ketcnrr t,, pasal da'agar ui*ang il;;;;q n;;;; i.;h;l 2or4te,,ran* dasar' salah satu suu'ber pena.pu.t ,,;;" berasal d.ari alokasi dana desa ytt; perimbeu[ vans aitrrirfe, r.r"*iffi] bagian lari d;; b.l:wr. bcrcrasarka, dasar ,peraturan, 'puteri'ta h nomor j*r. 201s "tenis perubahan, al,s ,pintu'an pemerintailt{ordo ruh; zor4. tentang para:'ra* pelaksana;u;i""g. und.a ng nomor tah*, l4'.tentang desa, ai*rr^ a11"u*t.r gr'** ketenaran. rlc,g(:nai pe'gal0kasih, abrasi o",," o"". add) darr hil: y;ft,$?i kepada, setiap d;":f,i".,i,. ild;; ba hrv, clara rangka ureter ruang efek,utilitas pengerolan,. loki'rs;i da:ra o"r j*"rra ;;,t "j; jil;ah penerapan,rr can p(:rnberg,iin t". l."i;;r, desa, perlu. diatur clalaru pado:'nur unum pehkdlnaan alokasi dana desa i(aliullater:. buru; 'vs j'q<au '1ru'rr'i:rsr llaltwrr bcr.class.rkan pertiurban_gaa sebagaimana cliraaksr rcl para'i'r 'rrr trump jr, rfu*t ;;;; menetapkan, 'r:r'at,r'irn lr1nati rr*i",l.,roo,r.o i,;il pelana:ejaan tl[ t::],,, d;;" kr$umat'o * eo* tahun roda.rt.g jnrtcung nomor ,f;lhs11 tentang. ,errrtrt:r'rr'r'klub f r9ri""i rurorior* utara, kabupaten burr d:,rrr i('paren y3*l i;;;;"il;i d#ill*, negara ilt:publik jrrclonesia tahun nomor tamba h.an [,club^riu'r negara resund indonesia nomor 3g95) srr') r*i:r'i.ra teras;r 1i"ui1 a"r,g* undang und.ang nomor ',r':'rrrrrrr tentu:r.g pergi ha, atas'uo j;g urdrog .titin,,'ll,#' hoff;" g,f1g per e't,k; provinsi i o,,ii$*,.r r:iii pd;il;" fi&i3, ;:ilt!tr't[t]]i, 'l'a"[rarr n.*gy zs,* t#rr*m ili;* negara itr:pr.:l.rl.ik l.ndo:rusia vori l,ndar:g ulang nomor tutup 19gg tata,g pc,cycle'gg negara yang bersih .an bebas dari i(r:rup si, i(, isi aa, fi"polis.ure'l guru.ruo rv. ga*r republik i'rloucsiil 'ra'un lgd td^o, tambahan, lembaga, ;a*,r cp*baik "ao*""ia gara orn* u*cla,g u*cl a*g nomor 'r.ahu' 20og tentang l(ruang, ngn'i;r (r',marin 1r"grr. republik j"rr.ri^ ta h,n 2oog nr>ur<>r' 'r*nrrairil lcrubera:r negara republik cs;ii,r orrrclr 42s6); tl'' jrrdcr",g uucliurg nomor tal,r, 2oo4 tentu,g sistem pe'e'car a,,r pi'rb *rgrrrr"r, ;i. ,i llmu ara, negara item,baik indonesia trh; 2oo4 uo jr j04, tambahan i,c*rtr,r*r.r negara n"p" ut i'clo*esia n;;; aa2t); lt, jrlcter lrg luc lung nomor. tahun oo4 tentang i)cair,bunga, filum'gan a'&,ua pemerintah pusat dan perrieri:rt^ha, deity berubah,an negara republik irol.,r;sihir'r'ah*n 2oor. l.or ta:baha' lembar. n<:11nn,r rt:llubiik amnesia\ordo, ++i jrrclar.rrg cri,urg nomor ta]run tentang i,c rrr r:,.t, rca* pt,aliran per un.cla, g trnd.a.regan lembaran nr: ;ar* ileptrblik l,covesia ,r.arti.n nomor g2, 'l'al,l>i.rl.ri,,t lebar.a::. negri.a republik l,covesia nomor' s2{} jul*rrg u'd'rung nomor 'l'i,run tentang desa lc:rrr[:r,r'r'r.rr n."gy republik< i'closes.r tahun l4. nomor' ,'r'il,rbara, lembaran: nagar a l?publik indonesia nomor. l)c|at.r.rli,r.rr l)eurerintah norr,or" ,ferr., 201s tentu,,g i)<:r'r.rbi,rhi'r.rr atas peraturan' pcrncrintah rah.r.r terra: rg [)rupa des3r yeung l]ersuurber dari anggara, pc''cl*,ita, clan. balaraja" ])_daerah (r,lembaran negara itr:publik incl,esia tahu' z01s no,ror gg, tambahan, 'cr*bi',a'r: naga,a rep*baik rner.ncia nomor 569a); pr:r'arl.rr'ilr:r pemerintah. nomor tahun 201s rentang 1lc:r ulangi,ur. atas peraturan pcurerintah nomor ra h.un 'l'e,ta'g peraturan periksa'aa, ja'g und.arg no*ror 'racun l4'r'e*tang desa gembira,, ru"!" ill:publik< indonesia tah*, zol nomor 1s7, tamba.tram ler [r,.rarr:r. gua re1:ub iik r:cb,esi,a lvo*o, l)cat,r'cru me,teri dalian negeri nomor 1r. tahun 2ol4 tentu'g pengelolaan keuilrrgan desa berita negara i1, pc'rr{:ri'er, menteri desa, purba,guna daerah tertinggal r.li,.rr 't'riu:.surigrasi nomor' terus 201s .r"oli [ perry.rl.*prr, prioritas pinggir;rarr da'a desa terus 2ot6 []c'itr,r n.negara neffiti:< indonesia ta].un nomor. l.g3a l)r:r'i,rt.rur.n dacrair l(abrrllat en juru nomor ta]run terr.ti,rtr.g pokok pokok pengelolaan l(ruang' daerah (l'curl:carrier dae,ah i{abutrlr:rte, buru tah,n 20r.s nomor. z); i)<:r:et lur.arr dereralr i(rrt;:ile:r buru nomor 'l'i't'lurr 20ls tentang ptretape anggaran pend.apapun dan i3cli'rner, danh near x"6ip "t br.rru tahu, a',* bi'r'a*. lembaran o*arah kabupaten buru peraturan* bupati bum nomor tarun tentang pe,jabar* anggaran pendapatan dan ber*nja daerah l(at:u,ate* puu ller{ta der.arr l{kabupaten br:ru 'lalu ois nomor memutuskan mcnetapkarr peta iui?an bupati pdlaksanmn aloi{asi bl'iiu tai.i anggaran teni'ang pedoivian umum dana desa kabupaten *uru*f,}i*',mum jalan ller:atau'sr r.r. i3u1:r,r.ti :i:.r.:i yr,r*g rr.iruaksud clue.ger* i)areal aclrrla.l.r ltr,ib.rrparlerr ur. (r. l)e,*:lintah r)e,a,'r;ilr,.rrararr l)cnrerintah r{kabupaten e}uru; j:i;tt.i alami,r.l br r error; cr'r'built ada.hrer peri,urgen r)a.merah yang mengepalai wilayah kerja kecarnatara; desi trial]r kesrttuaur masyarakat buku:u yang memiliki batas wilayah yang berr'rre'arg untuk ,r.,,glr,r, o1l ,.,.rri:^ urusan pem.erintahar:., kr:pcnlingi:rli ulasyarrttkritt lcternpat berclasaika:r prakarsa masyarakat! hak etr;.rl ltsttl, clr,rtt starr t.rtr.k l.nul.isi undang air.rii a*i d.dihormati d.a1a sistem pr: r:.rc riu.tal r,r g;'r ril [(<:si,r sepur: htl in.cr.o,esia. pernctintal:i,r:r dell ;,rbara.[r penyelenggaraan urusan pemerintah.an d.ar., i<e1;cntnt:garr. urasil:err,rt setempat dalam sister pemerintahan negara {(.:siirtuanr ilt: publik< iloilo nr:sipil, i)ctucrintal: l)user i,ttl,lrt.h lsr: piala desa dibantu clear:.kat desa sebagai unsur pclryclcnggrlrr:{r. pcrncrin lal.uir desa, per:angkat [)csa i,rc{i;r kr.[r llrrsur pembantu epaper. d.esa yang teraliri d.ari rctariat <.[ r:ser, pr:lar<si,r: kewilayahan dan pelaksana teknis; i]i'rt:[a'tr pel:t:trotsky;irit.t'era l.)esa selanjutnya d.is.i:rgktrt ad.april lembaga rrarrlr mela.kl;rural<arr iirrrgsi meme:intai., error anggotanya merupakan wakil etr:i j:ertdirclt.tk dt:sa tir:rriasarkan ket:perwakilan wilayah. dan ditetapkan sc('a j ar de:r:.i:r l<r.zrt.is, i0' l(t:r ringan .)t:sl;t ::tali,lli't.l.l serupa hak d.an. kewajiban desa yang d.apat d1nilai rlcilgarn l.u,rng. seri:,r segi:i}l sesuatu bermil uang cran bara,g yang bcr j.r bull tl.cr*g.,rr l.,ckiicsanaan hak klan kewajiban desa. l)crr'ge1luar'r:t l(quarter,rrl desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi pc|c:n.u'trailer, .pelari<sr,rr:.ulur, penatausahaarr, peraporalr., d.an bertangga:1g jari;r hill. lce t.r l,r.n gzr:l esa. angel'raut. [)c[c[n pi't[art lalu. belanja desa, selanjutnya d.disebut desa, < l lah j:ell.ci,.*a lce*urgen rr.ulein pemeriritalr a:r """. alokasi dat:a !es3, selanjutnya disingkat add, adalah d.ana perimbalgarr yang diberi'nra lsatrupate" kg$ anggaran peaclapatan a*, "6j" dac:ra h kabupaten kota setelah dikurangi lr" alokasi khusus, \krl<asi patut desa miilirnal y.dng, selrurjufurya t].singkat add adal,ah begitu ffj:: t l:ri* desa yang por:rba{danny; #;* *rri untuk p.asing masi*g all<rsi dara,?t* pr'porsi*al ya'g sela'juara cr.singkat ad.alarm pr:ru)ragirur arteri,rsi dara [)esa .r*u lr#u.gi*,r,y" j"** proporsi*al ;:ilx;'ltr;ffi:i ii: ,,jil:ii"l*if&i,ii,uo i b;il; il; yang c,chih'rg l6'su.a.t per1r., iggurrgir.ilvrrlrrn. i,:r, ^ ."f"jr,surya, disingkat spj ad.a]ah surat il; ffi]ili:l nx*1iil:,:j', ";; ;iff;'.i b'i,, vans uat reh peorcgamg ltc k,ascuur l)eng,olahan keluarga, desa yang selanjutnya isi,akar pr( pr( d,o,l jrh,,*"", o=",;;'i. j;**"j;;*r jir" me,.punyai ker,r'er.r.aligarh ruenyclcuggrru.a.kan keseluruhan pcrrgslst;ran keuangan d.esa, i:)eli'tlcstula 'l't:kuis lt,gt: ,1i,liur l(keuangan desa y,a.*g selanjutnya disingkat r ft)r( acara, _"_1*u: ;;;;;gm ;;;.v*rg l",ob*tu r(para desa,ntuk rn.c ;rl< a.n.a j<ilu llen iao k"rr*.gan d.besar. ffl[:;l]i::,,,, ill,,*;lll'll* br:tindak selar*r komedi'armor pelaksanaan [:',nter;::'to' alerta' sur tari periksa,a teknis kegiatan denga, ilc,claharat urclalerh uttslll' staf sekretariat career yang rnembid.anti urusan: :.,. :ul:*"::t lseuarigar', o,it,ii. urenatausatratc*n keuangan desa. ''r' l(cl(ol:mg i(;ls desi, ilclrtlr,tj.t rekening tempat urc,yura, uang pemcrintarralr. dc:slr j'u rg rrebr: lll)irg seluruh ferreriii*.r, desa dan cligunakrur. untuk :ucr:.r.aya, sr:r.urr*,rr irerrgeluara, dia fid" brk yang ditetapkan. jii' i)e::;rtu)' etn l)t:sa aczeli,rlt peraturan penrnclang u'd.a,gan yang d.ditetapkan:r. ;l'.", l":,;.j;ill,,ff , .*;"r.ii,ri cribahls ai,.p diri j,"*,o,n baca' ar(s r),'l.u jua ,t sort,u pnr srp dan azas ai.,lokasi dana d[,sa i3bagian pertprrr{r mill<sud pcrrgelolaan ablasi dana besar alolcnsi [);ut;l ]')c:t;et yrtrrg liberika, jala closed ctirnaksuclkaa r:batuk tr'rcrrctrrlctr,rg crire ,r'e1[6ir]ri penyelenggoi.ro pemerintahan, pelaksanaan li;;"":, ""'* lini.l*, ;rcrurri:rara,, k*rr,r*barat<ai"a"*r, .lr.o pemberdayaan masyarakat ,r\rju.r: ,,""*lalai ff.x.x, dana desa '[' r'r.i *ar pr:, erc tilt; ilir j*rsi r.)i,r,a i)esa, anta rei': r':r' mcr'littgkatliir'it llertyt:lt:rugi:u'aar pemerintah' desa dafprn ure.laksanakan' llelrity;1116u1 l)click'iir,rtr,iri, l,"roiurrgurrnn cl,an kemasyarakatan * ses.ui,ri i(c*'cr)arg,rr,y:r.; ur'qr l'':' lcr'riuglcat,tiri kr:rui,rarr jari,r:n. reurbaga r<ema.sy:,rakitan d.i desa dasar lll:r) rusr, r'local,, ,:clarcsanruk;;, ro"rrg "oclalika', memanfaatkan*, error:rclirra:::r rr*' r,r:r:11e:error.rgt f"*trr jgirrri:ur s(:ca r a :artisipil.tif sesuai <.[elgar ])ol.corsi stl 6rl.* judul j'rrr cr' [:ll;:l.it*: h[ff]:1i1*,.f,***' ketricrupar: magyar akar daring rangka t(l' meni,gkatjii;ru petncriitzta* trlembangu jalur, kesejahteraan,., kesempatan, er1:iu isi,r,r a*r, t.""r,i^, irr.*rd;;;i, *rry*ut d.esa; ilmu:f5,r1fl:;''i,,11j] urcttgetubrurgkan partisipasi, got,ng royong d.an swadaya saru., r,,,,rg?r:suffix iilflir, dana desa sir'rsr'tritt ttl'tt,ti'r peril;coli:[rr: alokasi dana desa cl.peru:rtukkau untuk i:r' mr:rri.gurau<i'r* ii:arti jit.:,rs :crryelenggaraarl jrcrncrin larva.,. cles, tr, r:' *ger .lr u*r l,i l.r,r lr" l,,,yur,.rr, ;"";;;;r, ()' rr.kau<i :cli,racer.rri,r:r :cuba*gun*, closer; i[,, <[' ciri,geral<i,ru :r,rrtisipi,rs,i ririn :embercrayaar] r*saya::akan d.esa. r,r:ins:i1:,.,,,,, il13ffiffiill3l dz*rei desa i\i,si, :ri:rsi1r 'rc' ;eropa.rr alokasi dama desa a'tiara lai* i:r' l)r:rr11t:lola*r:r kr:r ra*gru,r abr.<asi dana des* :.ucnrpakaa bagian yara tak ir;n arrian ar::i :,: iir: lain' r,."*rgr, d;; dara:* esa; st:tarub j<t:11diatur yang dilan.ri oleh al0kasi da,.a desa d.ire*kanakan, till:.ts1' rv,t'iirlekiur *t[r'" pemerintah o*.* lengan masyarakat .a* clitnangka::r' clalaru pcat.unsur desa tentang desa, clilaksanakau clark .ffi*:l i st:cerai'r lc,br.tica i.;;; ,"filo.n* komponen masyarat<ar l iel,ru h kr:niatan tt8 arriva.annya bersumber dad desa }rarus d.apat ipr:rra: rgg rrr:r a'"vab kn* *"i7*o "aii"io t *"il t*r*i, h,kum; r"[' ll:]* t ll)gr' desa l:i,nrs digunakan secara lr.empat, terarah clan terkena.ali; (:' alolritsi drtrla' desa tidak cltperbolehkan ru:truk ganti rugi tanah cla' bzurgunar:' b:,l,junaidi yeo,g tidak *"*titi"iru ru.anfartt ekonomis da, sosial. bagian l(laura asli l)pengelolaan alokasi dani desa perkara all<asi f)ttl:'t i)es:'t total,l< setiap desa dite'tuka* berd.amerika, asas merata i'ril'tr pearl:r,rlgirlu alokasi d ""d.p.:*. ;.r a*peroleh dari pagu anggaran all<a'si l)rrr, dr:si,r l(r,group*te'aiu"gi j,r*d, iil.^ *_" kabupaten buru yang st:lar{until diesel:ut berisi daria desa fu[irian;f add), iteurar:ga, r'loss it:ikebrcr berdasarkan asas a.sas . transparan, aku n"tabel, 1rlrrtlsi1;ati[.qer&r r:l.ller]rrr,,' lengan tertib da, disimpan anggaran. life;'",jilid, t;:"'r,;a, class sebagai,lana crire*ks*d del (z),dikelola crr:,r11;,*r rar:regal ;i' "::11il:anggar u1 yakni urulrri tanggal i",,"*i sampai r,b nr,rr r3rls af, x?i,,jrr.^sr dana de'a paser jr':s1:iloilo1ffi",o#';"ff fi ilffihtiirffii)o*rernas,s'masing desaadararr al0kasi der'i'r. desa mi,visual no?y.y drqrro* oleh masing masing desa iloilo;',i.:lit,i j'il ji,tri, kirim*'fff sport?i"roti?) kabur,en irr'lah alokasi l)i't,a l)es* blog d,dialokasikan pemerintah kabupaten buru rur[ur< 'r' lru,r an,;gemar: ioi j.u"".r rp1'*q.:oo.oil.o*; '(empat m'yar se*arus rrt;': p11p[r.i:ii vr,r.g t,;;+;d" tiirirur, *"" *" il.rata kepada i.,ff ,, elt r,"r* s]; ttl fih"s, lokasi ana ",i woii .pcr)et;'r6rilis. llega,a:r alokasi dil,il desa masing_masing d.esa ki.: l.r:.rt r;r [.r:n .;, s,r,, r[;,r1lal ili] r.st cl.,rl;,utr i. ij'it,) n'i' i'i}n u?u hi, olo ,*s dana esa pcnggtrnaan' alors:i l)i' ir)i'r' desa jadi diberi,tukak, runtuh< bida'g iii i,l yfi,il;; ffi ',',]:i:,. lr: *", ru,l rnb ina kemersyaraka tari it) 13irl','r:rg per'.rc:le.g,gi,.r=,rr,, rrr]r.rtrturreur desa dig*,aka:r untuk: lrckurja r,.tq?y,;ri y:rug terdiri dari tuujarrga] kepada d.esa darr perangkat scr.warga t:, r(r)ri 1ir, 1j1.p[il;v *"r;jfr11 bcc] rilis:.a esa; nosel j'rasul <peri:sir:real i3pd; o1"ter:version rel lt,l, <la.r r llw; []cla:ria b'u;ur]. dau jasa yang teraliri car:i biaya atk, biaya makan prior.ru: r'i,r. >et1:, iii,cr f"il;opv aai rya peria,a,aa dinas; l:)u:r.rela.rl'ri,r,, clean pcrnrruatan rnonognari cla* prilly desa l:'pinball bella, salat clan prasarana kantor cles meubeleir, komputer, :urban gull.a.n i<kantor cles sb); perryele*guru'aa.' r)crencqpaar desa pelaku"urban musrenba,des pe.nyelenggeu.arus insya.wa.ah desa; l3id*r,rg penrrrir:.aau. i(ern:rsyarakata:r crigunaka' untuk i;frac.i;ii'u: lembaga kemasyarakatan( pr( i(a eng tan: ia, rr. d,are rw, ff: l:,t;:il1 l':'illrtruatn urut berguna 'r'pe, rpa, pengrruru, pendekar, i:rcrnbilti:r;rl:r.t. lt:url:,r.gi,r. err riil.t; perubinlril r] sali:tni;r clean prasarana olah raga; (:l) 'rr prl,a,.:trj ecr pcnggutraar atraksi dana desa clilaksanat<an oleh .lim pelaksana tingkat i)r':sei clan cair jzu:u. ping oleh ti,u pend.samping tingkat kecam.atan seria tim. l:'*sulit.si 'li*gk,t l(a.f,.that.r, yo*g *rur.*i.rita* fun u1i pembinaan sgl<align ;i: ";'fr;'rasi hal hal v*,s rr*i,rarr""g; ofr*" p.rur.ikan rok'si dana l3bagian pertama 'l'lrn pelaksana, idul<at des: perrggunaa'r alokasi drumer l)csa clilaksanakad oleh tim pelaksana. tingkat desa yang r'l:i1.r:takkan crcugari ti"putu"an l(epr;rrez geser, l'j.ni pel.akses)ijr. ser,rgrdrrr.una. climaksucl rtalrlrn alat term.iri dari: t' kepala desa,' della.gai penanggungjawab cren sebagai pemeran l<clcuasail .1rengclolr atr ki:tangan desa; scar.eta'is, i)es*.:. sell,rgi,r.i kct.ur;r koorclinalor; i(piala. sr:l<si rli:rrr i(cp;:ilir r.bursa' seb:rai secr.baris; tl' i:]c:n.cl.ah.;r.r' ,r. i)user serta.gai pe:nanggungjaw*rb r;administrasi keuangan; d.anr [(c:para sel<si star:. kcllala urusan lainnya sebagai anggota. '['r lg,s ti r:.r l)t:li,r.](sa.r]i:l erdiilr,rh sebagai berikut at. i\4ctryuslt.t.t pcrcnoi.rui:ta.rr peuggunanrr alokasi dana desa yang melibatkan drum lembaga r.c,ru.rsyaiikatan lain"yii , t"r membahas masukan cli't[ url,]rl ll.tttt.tl< cl.itu.n[ .oo dalam larr;r" peraturan desa tentang apb des:,r lll'l'rrcarnlii:r'l) [)c:tilt.ut'i,u.r desa. tentara.g ai: desa wajib di5sosialisasikan l<r: lit.rla:. i,r iu':.:.tci:rt; rut:rubi,r lri,rs l?alma:rga::. r)peraturan desa tentang desa della:r roll:r r[< undi'r1:i,r.t;persen:tujuan clan selanjutnya ditetapkan menjad.i l)el'a. r_rr ern dr:r;i,r; u'ren1' lr,str:r j;,rd.wal 'incana pencairan, anggaran serta membuat i:r. null r.* rsr. l(cl.fairly!,i.n r:l.i.ru peran ggrurgjawaba: nya tr' hc:'item'gllrrrrgjr',r.wr':b serta<lap pelaksanaan seluruh kegiatan u. y.ug d.dibiayai <.t;.r.ri adi)i cl.lur attr:li:tpr []<irn l.reaksi,u. lr,rarr lcegiatal lari add secara period.ik kepada.a timur [:bnd.:rrn1:ring'l'irg.rt ricci:'rn*i* yang d.iteprska:t kepada.a seperti. \,r.) delta.li,r derbi,r selalrrr penanggungjawab kegiatan', mengacu.akan 'empat. usyanvr,rr*h. u*tul< ,rr"ryu.un 3aaw* kegiatan, pembagian tugas pelat<slr'tree kegitthrr, tepi,lla desa .i iin rapat evaluasi pelaksana kegiatan )'ttg tlilnksa:rkan llctcta rniuggu pertama seri.aug kurangnya (sah) bula* :;c[<ali rl.im ci.pi.r*p:ir:r ler.ngsiurrg over kepala desi,' ,r, r,r:,c1,,,,i',i1'ffifrlt}? n.ca atan 't'i': [b'clar"' :irg 'r'irrgrrat i(canada' yang selanjutnya disebut rim [\: nr,, ulir: {il rcr:r.r iir er:r ga' itepufu san nama 'lirik l,cycle ur.pi.u.g lagi.r.dulu:a clincalc.ucl pada erat term.iri dari carat seri;rga.i pona.tanggungjawab; lr. sc.k::claris ci,uni,r selagi,ri ketua; l(asi pe;u.t:r.jn.1ahli.rr sica.lugas sekret.ris; t'i. i(*s:: pe*rl.rrurgulliln mi.r.syarikat sebagai a*kota; l(r'rsi ric':l.r,:rr[ra"uri.:n da, ker"terlibat, seb*gai a'gola; d.a* [(r: lr'ra "]'i. lrr per,rggererl< pfl{ j{echinata::. seb*ga.i a'kota, foot',diusir 'l':i itr pet"t< l,ur ping seba.gimana <].tursd<suci pala ,dibayar melalui pos ijulgga "[] kedarnath, yang bersumber lari apbd, yang besar,. horor r'iuu rl'rerlgac:tr kepada i(eputuilrr. erp*ti mental.g penetapan standar orr.r. lin kup l:e *er.i,it,.ti fi;,;;;il, *r' il'ug:,rs'i'i, r. [)cr:rc].erupsi,g rule.rli*r sebagai berikut ri' merangin:r <left trtcnl;coord:isikan vtusyawariilr rencana pembantu[an desa muse^ba,cles) cerita:n wilayah r<.l l"t merrguurl:t'r1l<a'tr alata. serta menginventarisir rence,rna pe1ggu'a,,n adi) t'tutul click:k silver.r.g clue.gan bisa "g; dda terjadi tumpang find.i rul> iar.v;, ;,r r:' m<:'rbr ':ttt 'l"iru l:)elitksiu:til dalam menyuslrrl r:eca na teknis pengguna[tun. besar:rta kck:lokal)rjruya; mr:llt<sitttitkcut sosialisasi secara luas tentang kebijakan, d.ata. rla* j.r,r:bruto.si.i l.c::r1.i,rug r:. illi,lkrrkrrrr :r:rrr<:r:il<sisi,ul >pekerjaan (verifikasi) dan perantauan. lre[ganda ti:r _ char:tar p.uses kegiatan.ri rl:[. desa yang menggunaka* {lt"regal a.n add; mr:mutasi sites;i t ll)i:r]i,l 1lt:rnccahan madah jilccr ditemui ada permasalahan t_l alir :t:): situ,ran l); cl.eur n'benar rs rektal:i1,lasi laporan perkerubangar: pelaksana"an add kepada 'l'i*r rasi.iritasi'['i,gl<* ,(atlipaten tiap rr,lan, bagian ketiga 'l'iur li'r,r.stilisasi tingkat l(aib paten 'l'inr lir'rllulli,t len yl:ll:lll sela.njurtrryer disebut'fitur fasilitasi clitetapka:e d.eng' l(c:1r urttrstr:r llu pl,tt.i, '['irr: fa.si]it;rsi sci,garner'ir. diuraksucl pa,cler term.iri ciri i,r, l )r.pati error scl:i,rgi,ri lccn.arah; wakil elrrlrr:rti l!]uru scli,rai pengarah; r :. ,qir:kl'el: t.t::isi [)r{tcr,l,r.l.r ill;rai toleran.agung.,rwt'b; c[, ass[st(:rr l,srrrcrtut,h,iur cl.a* i(era sebagai ]ratu*; r:' lei:ala l3l)m pd r(rr.bup,ten sebagai wakil ketua; (r) )\ \. t . sulit'c baris l:| t)l) l:rr,rai sekretaris p,' i(c:pala biliar:.g r:)genre'irr.tra:ur. desa sebagaian<il seks baris; it' pcjatrat csrclon cl.art seri pala bilang aclmiuistrasi pernerintahaa desa :1il tl,t::trtbcrclutyatrrr m*iya,akan liar lr* "riotalra, desa. sebagai skpd teka.it sebagai anggota., besi'rfan hc'uorariuut ']'.itu fasilitasi sebagaimana dimaksud pad.a r iii;rl.ur l:bih lr.r.urut dc:ngi;r_u. i(putusan bupati. 'l'*1gl rs'l'i:u f'r;r.sipil,rs rxj r.r.l:rlr sebagai berikut r,t' r'* ls.:r kcb.ipar,r.' tc,tag da' plural.data,.uya; l:' vlt:uer:bukit besar'"ut add yang liter:rua olet dela berd.asalkan urusan .yir .cl rite u,rica n t:' ir'lt: ir'r'kuki'rtt sor;ii:tiers;i suci'il luas tentang kebijerkal, d.ata d.an i'formasi {r: t.rrr l.) cl' m<:tltbtttrltt 'l'ir lt, l)cttcliurtping untuk rneurber:akan pelatihan oriental.si jli'tata 't'ir l:)cli':]<si't.ttl'r tentang pengelolaan.n clear p"rtuogguugjawaba l(e tri:t.regal l)esl,r; e'' mr:lalu$:rr :rernllir:.ire: cri,ur pengawasan penyelenggaran pemerintah.tra:r cair c[i"r.u rute arg kru::r.s5rar.qatar n4clav.r rl<river evalrri.r.s.i tr:rhaclrl rancangan peraturan desa tentang '\ sa. l.l urn cri t.e :r<a, seb agar perahu r.an esa; mr:rn]>eri.l,.r,ul scrlrksi lls penyimpanan{m ya ng dilakukan oleh kepala desa cli,l n :cliltrgkatl" dasar sctlagaimana dior,r alata:u peraturan perang.ang rr.lrr.angan; .l;r, irr(cli;kuki,rn fasilitas.si llcmecahan masalah berd.asalkan pengaduan ras;viu'ill<;,r. schl.l,t pihak.k latarnya clan mcngkoorclina.sika. lspiktorat lli,rbr.rpa.tc: rr. i'' mclailsukr,rrt ltcutbit:.iur.tr, uronitori:rg clan evaluasi pelaksalrte.,, add llc'sa:na rl.gugur timur pcrrclarnping d.alan setiap proses terhadap kegiatan:.; .i' nlelakuka rr tas.lit^tri perpecahan',r masalah berdasarkan petugas,uan tna.span'rekrut sr:rta tiri.r.lr lain dan mengkoord.isikan inspektorat [(nbupeutcrr; d.arr it' me'hrrpt'l<iur brasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan add kepala bupati serba.gni tritt.sut untuk penyusunan dan pengambil'tni kehijau<m sclarjut;r. ':,r, baik pi}nabi,olahan alokasi dana desa i3artian pertanda [:)cn:.nc[u]ilir alokasi dana. desa i'ct:tc:rinltri: deret lrrerlyusrln llnncalga:r periltural desa tentang desa r'r.l clarki r.r l)e si,r ti.r.ir er.keran, i'lil.ttcarg:r.tl i)crafurr,urr l)user setlagairn4s; cli:rraksucl pad.a tl.isnurlreri jti,rr.i olc.tr i(c1:a.l,r dt:sa kepada bpd untuk d.disetujui a*r, disepakati br:r'scrrnil. )ler r.ruangan) petattrralr desa tentang desa d.disepakati besar.a sr:bagrlitr:alun tliruaksrucl pala p*fi"g lambat bulan oktober ta5,n l>r;r.'jalin. rancangan, perahu:"a, desa tentang desa yang telah disepakati selera;ringan'r:r. dim kasur p.d clisampaitan kepada.a bupati melalui tua. pali,g larry[; rrr ;;i*';d;fit*"'tuk kemudian cr.evaluasi oleh tiru evil.lui,rsi .lirrgkr,rt f<abrlpaten, bagian kedua pcr r.yi,r.l.ur::etn alokasi dana. desa l)t:, '311u1' eur loki.si da'ttt detil dapat till<kru: apabila pemerintah d.esa tel'rh r:rement.lri,syr,rail tilu'uruuur sebagai ber i]rut lle,isasi ller'l j<sr'atlet, alokasi dana. dcs,. tahun sebelumnya d.apat f,1il;ii1i;i,l;lll;: r00 ",o yang cairan c;"s oleh rim x"r,.p.ted d.arr ll"l'clar ulcllvillulrerikllrt clohunren pertangguriglcrwaba, keuangan alokasi desa t.iru* sr:bcr kurva {frg,u.""g[6i ringan t rr.ti'p"ndr: iring )rir,rl sa ,.r, .qs';11a.i l<etr:rrt.trn peraturan perindo,,g u,da,ga,. 'beli':'l r' llur).ya.nli,rr[<rr.n peraturan desa tur,r o.g desa ya]ag sud.al. ttir:value,rsi cl.zur rrr:u<rapa llersetu.euro tr"toterrdasi dari tim evaluasi rl)l:) desa'l'i::gasal. i(iltlupr,r.tc,ri i3error, [)t:rtt:;'tir';rn alo]versi l)a:.ter di:sil. clilakukarr urclarui cken*g pemerintah desa n:ltsittg uri;rs:irg clr:si,r.yi,r:rg.merupakan bagian chart pend.kapital d.esa setelah5 t,t:lc:trglral:i lrersyi,u'ert.r,ur. slt,ngd: la'a didik"r,i 1r.a. (r), i:)<:tt:tl.serian add d:ili.vulcan lengan msfunrrigs16, setelah persyaratan scbagatima:rn dirut[: pi'rela l1, trrpenutd, pemerintah daerah ctn li'ur"r hal j.rri l3profil r(a[updater rri" akan *"i.tr=rr"fer d.ana d.dimaksud tcl<eling rri,rs.lrr; u.masing tti:sr,r pada bern rt,*t ragunan daerah. maluku pipi)m) car;,urg nilrnlci,r. i,c]ty;'luar: add rlitutr l<strl ikrar d.transfer secara keseluruhan apabila d.esa k:liar ure.nj,r:ur uli.rilis;r:n .pct.syarat persyaratan sebageirnana pad.a } trl itu.irt'lrt,, <ellaclut l3ipr,r nur lq, seks.tari daerah'teurbusaanyar. <c: x,rdr pli.li lii,r,[iu1.li,r ler l:guru. sela.i, per'.(i)' ii:r.orr.ar) rrr lilin sebagai:rra'a ayr,.t (r) :*elalcukar 1lc:rr,i.arti.river alokasi duo^ desa add )c: 's) ill ati,u. lsh r.r tal;;,rj berikut tr) (u) i4) (r) i:i. i)irktzr tr;g;.[1i,, ., [)cr.r[guratan aro.kasi dapil desa add yang t.l.itancll'rr:i,r"rrg.u.ri kcl.x,ular r.desa benrratereri itp. [)' sitter'rt' [)t:r't.uoh<ttt.an l:)cnceriran dana <lari ke1:ala desa sesuai keburu h.a4; sc:tq:l:'t'[: persvaralnn c]pura.ksu_c1_terpenuhi "torsi m pd kabupaten aka* uengelttarlffr:n report:class sekretaris daerah.h atau pe3" u"i yang ditunjuk r'r pailit s;e'l<r'claris il.acara*r lica berada.a cli tempat sesuai permintaan 6an kehtttuharr rulers:irr1; ur*sing cles guna pengontrolan adrninistr.asi pcr.lggurlitrirn r.[eu,rn circa]<surel. bagian ketiga l:'c:la.hasil.nlrclu alokasi dana. i)esa apabila desa akan harus melengkapi ditetapkan dalzurr desa pelaksana i(kegiatan harus kegiatan yang dilengkapi:i hasil i.r:sr:i.rr.lit, i:llt.gg[:*.t:t t.[csi,r sebagai:utara yau.g r,l ger r r.1g [t: t.l.i,r.h url cts, dira.ur hr.r.[ l)engl]ur]i,ra"t,r arlggarar] kegiatan mr:ngajukiu.r 1rcn.<lilin,r.il:r rontok memaksa:bakar tlr:tte:t drrlctt rnr:n l{nrrnrlr){)ar.r anryoot,:,r fli,,.,., ,t, flrutca,ga, a*gga,i,r.r:r [].saya sebagaimana criuraksud. pada ver ij.il<csi over.r seri'claris ocs, da'clisatrkan oleh r(epa1a desa. pc[*ksa'a. i(c11.iertriur r.terr.i.rring*jawab__terhadap f4ur.*, pengeluaran yang tlcnyei::rb1<a.rl. i.rks url anggaran fie.tanja kegiatan dengan ill!"'il|j jf;i ti, ruku paruh*rnt" i"tisiutro j"u,,iri il;i;ss;jawaban ilcrtk'.s.'l'tka'n ltr:nc&na. enggan'an belarrjer sebagai.ala dimaksud dalam f)asal (",) perrlrc jiwa kegiatan ure'[arca, surat permintaan rel)acara st,fl [t,d,l, ji6;" desa. fiurilt ['e.nn.i:naik:r ]:)surabaya: eur (!en1 serragairua,l dimaksud pad.a ti<.tal< boleh c[:keluar jur, *"ir.io* barang d.a' a.tau jasa d.diterima. perrgarjr ras <r[:r[r ser,rgairuaru;r climaksuct para r;ryat terdiri atas sr erat per.ruin.lisan. i)crubsryaran spp); per nvateti,r r:r llcrtrurgg**g jawaban beranjak; clear laurpira.rr. bukti trill.sales. l)rela :e.ngi: lj,iln plelalcs'rr.url pembayaran sebageirrra'a d.iruaksud d.alar.,, )i,r i,ry (ij), seri: esa uefa jwa.iii*i,rarr.rrf., ttreneliti scale:rgl<i;rl):l u. l)erurirrtaan pcurbayar iln c1i ajukan oleh pelaksana i<c11i;,r.i.ar rue.ugr:rj; li<:bcr.ri,rarr .:r:rj.rittrugad tagihan u la.s beban desa yang tr.: :a_n r:u dilaut nin than pmb ayrlran .uang'uji ket.e'scrliiur rr*na untuk kegiatan dimaksud; d.an (l' rucnokll< :r:rrgujtul:rr ;:permintaan pembayaran: oleh pelaksana kegiatan' i'r.pa.bil, r.icl.r,rr< user,cr.r *rri ;bersyarat yang critetapka'. jc:rrjilsl'url,t:tr (sl) ya.roll tr:lah verifikasi sekretaris desa sebagaimana clitnirl<s*cl i.ri:ruler ,,,yrr.i 1rj, r<cpa]a desa *.rry.ffi permintaan perubayara' cli r.:r circle.a r,r r.a ucla.l<tr liar.r:r pembayaran. []ttl; 'rr.n yar.lr] tc:li,rlr rrirakukern sebaga.irrremer pada ssrnnjutnya t:' r.[ citra,a rara r.r r<iter 1lc r:r cata.tan perrgcruara*. [3edgar:. i(tempat l)r:r't a:rr jawaban asosiasi anl esa tit;:tra dr::r;er .ru crr.yir.l* :r,rika' laporan pertanggung j'wabah rekreasi :r*krksiurarl., apl3[)ever ,kepala bupati ",rti"f ,r.]ri, "*:;r1" jagger*. i'tt1:orator 1lt:r trl:t1;lgt.tng.jawaban realisasi pelaksiulaen desa sebagai,a r tiruaksuct lx,tra "ry*r (i.), terdiri .r*i p;d;; ilor, belanja, dan pembiayaan, l'a1:oral 'rt:rta::r1;gung.jawa"tran.r realisasi pelakor.riaa,, desa sebagaimana c[ir,i:r ksuc 1ra cla eibar; ii) critetapka, error' rr"aturan desa. i'jj (.'i) i,' l';t1lt>ll't:tt [])t':t:t al lt1{latin. ji,uvi;rt:error realisasi pelakszura.a:r. desa sebagian sna ilir*edcsrrcl clataui ,ll**r nyat d;l? * "ilir.*n bagian tidak tcrpisablau c.l i,r li.r1: liur pr:uy r:ller ggi,u i:tar trl ru.perintahkan esa, litlitlreur peti'anggur:rg jawa.l>an realisasi pelakseiiuaarr desa sebagninranr4 cli.ralcsricl cl,litre pasar dihlbruasikai k6;;i; masyarakat secara.a tertulis carr d'dengar r:seri.iil info'rrrersryang mullah diakses oleh masyarakat, mr:rli;'r jnftrrrur'rsi st:l ragu:r.juri,rua dir.maksud. par.a antara lain papan l)rgl.rul.rrl1i:r.rir, rrr.l.i0 l<clr.error:i.!r.s, d.art ruedidirrlbr:hiasi lair:.nya, (l) (:l) bab vii ji' m13i naan, [,tj)kawasan dan pi}pengendalian pasa l i1) kc' putri.t wasit ruelarktrktt.n ltcrneriksaarr secara.a bulan ter5ad.ap staf desa d.a1 l rt:rr c[;,r rlr.l l.)user. (?) []trio':rl i lali,rt.urc:liitkul<al pcrubinaern d.arr l:)errgawasan penyelenggaraan r:r:in .a.h r.rr.r desi,r cellist rl:diwakili oleh curhat,. llr: lubirtaar, l)errgawasi,ut clar', pengen.alian alias pengelolaan alokasi dana hasil dilas;,l.na1<an oclc p"naaurping desa, tenaga akuntansi d.esa, tim pe.ndar.ping'l'i[gl<i,tt lir:ca.niatan clan tin fasilitasi iiurft u.t kabupaten, luspclctorat tabula lrt [3uru. merupakan aparat pengawas inter l(kabupaten )'alg b(:attr$i: ruclaktrki.ru pe[gatvasa urutan terima.ap penyelenggaraan pc:meminta,tra.n desa. bab viii i(i}'ii}tuan lain i,ai ('l) di,r jalan rrutglclr rtt<:t.ry.iil. :kan kebijakan carter".rh te.nta.lg add, peruerintal daur;rh cli,t1:r:tt. utcrrtbenl.u.l< tim yang anggota:eya terdiri lari apan.t pt:tnc:riot[ell.t l)llcralt, leci,rrrrilti,ur clan desa serta se]aku organisasi i<c.uri.rsa:"e jail zur. desa, 't'ir:r l.milli,tiuretrla. <.lira.ksuc pad.a bertugas unta:k menyiapkan br:l' *.', hr,rl young t.erl<er.it cl.angan add sepur,li ile:organ kebijakan clara. i'il.ratus l.rr,rgi dasar l:usil pemekaran, bagian add untuk keperluan r , pc:t'irsiour'r.l pentas'ctrl.ill tica masih dibebani<an pad.a apb desa induk . di.laur rar:. ;lci: [<csi:'ti,r.ul)r.rrr baru ketika can add perlu d"dilakukan:. pembinaan olrllr 'l'inr it:,r:;iritasi, intl,rr'[,r li.riu l,r' ila.11i (lt)slt )rr:utg tl.i,tli,r:.u rel.a.keadaan add dianggap berprestasi d,apat d.diberi 1rt:rtglli,lt'gl,tttt sc:bagi,ri d.csa percontohan pcrrgelolaan add baik ber upa hasil< iui:rtu)rtl lrcrtilnggung jawaban, serta atan diberikan:r kemudi.ab.an ii,tland .rr,:rica.ir';lr: al.) tillon beri jauhnya.; i;. l:i:,rg cl(]"'i:,t. \ t'rlt, 1lt:r:rgcloleuur add tahun srjbcluurnya tidak sesuai dengar , l<c.tel.tt.t.ti,rtt i,rl<i,tll tliltcnai sanksi aclurirristrasi, penahanan maupun )cr)iu:r g,i): l.) til rrr berikutnya; dau l(rileriit rt.nlrrlc peter lapa:r peurbcrian penghargaan dap pengenaan sa,ksi valg ar,:.irn tiruan.rrs.ki,ln oleh tiri brasilien.si'l:tingkat lkbupatpn, bab i(utt'n'i'uan penuhi.j papal ill'l ha )'8rl tle ltr liat.ur: tli,rli;rru peraturan 13upr,r. iui sepanjang ererrgenai local<san eric.u .tya illicit cl:i*rl.ur']r:lih lanjut d.engan l(ep.utusan bupati, l.)t::r"r13zur lrt:rlakulryi;r pcu.r.tua.n []usai irri, maka peraturan bupati buru nomor o(:'} 'l'dl:i.utr 2o1.ul ten llur; l:)douban uranus pelaksanaan alokasi dana desa iti,rbu pati'crt l3tr:''tt'l'alt.un anggdrart ol4 d.dicabut dan clinyataka4 tid"ak berlaku. l),:)r'ati"u'.:'il: 13urai:i fu.i:urr.leri burial<.u pala tanggal cl.iunclangkarr. all sr:t.inp ol:etl)lj urcugetr,ilruirrya, ueruerintafukag peugqld.agar peraturan .l:)bupati ini tenar'ut pollsmpat.a:nya dalam berita daerah tfubupaten bung. disc namea januari ol6 masuki i).ir kuil.i,u r goal t.l.i rault:i;r. lrarcl.ir tanggal jaguar l() sptinura rrs r.) ar r i$,l3 page i:lu fl*^ ai read assegaf p,d itn dari(ai"] i(a l;ltj pn'l'l t 13u tai iun nomor nl,,ller ,di bab i(bantuan penutup]) i:lal ll.al yang return diatur cteam teratur.rur bupati ini sepang emg mengenai .reaksi'aannyrr al<irn diatur.rr lebih lanjut a""g*, keputusan bupati, i)eil;r n berlakrrr.yet peril aturan l3bupati ini, m.aka pci.gura' bupati buru nomor o(; 'lahir _terttartg l)cclornan umum pelaksanarur alokasi da'a desa l(i'ttrulraten baris t '['a]:t.tttt. r{,.,13gr,,,c,:n dicabut clan dinyatakan tid.ak terlalu, pasa] l)oral.refer,r rri:r,rr i ini rural.i lrr:r.rak.u pad.a tanggal. di.rrncleprgka'. stu' setiap or:'{:r.ng ruc,gatal'ruirrya, memeriut^akan peng::rd.a.ngen perata orang irh'r sati istri cheng:,l11 llc:nc:nrpiltirnn;ra calan berita bara6 kabupaten buru. ditata.paku na:nla pada tanggal .januari ol6 ruf masuki iuris.[ i.r.r:r.gugur r.[ nur:a pi,ril.a l:u:regal januari o16 *t,.,,r] 'artis r)n r.r ai3bupati}n ij]lj rr' ,"r) l. rr\\ n]{ mad ii, \gai:i iii]j?i]'a dai,ini i ](a[]u[)a'i'i}n ]3urutatiun nomor pref koordinasi asias len kepler bpm pdpembangunan daerah tahun bupati malangibeni desktop iperbup aperbupaperbup pdaperbup tahun perlu tahun murladhol nomor tahun 2016perlu perubahan rkadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan atau, adanya ketentuan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara sertamemperhatikan dinamika pembangunan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rkd tahun sampai dengan triwulan ii, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan rkd tahun yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga pemerintah kabupaten malang memandang perlu untuk melakukan penyusunan perubahan dokumen rencana kerja pembangunan daerah p rkd) kabupaten malang tahun setelah perubahan rkd dibuat, tahap selanjutnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dengan rancangan kebijakan umum perubahan apbd (kuda) dan penentuan prioritas dan pagu anggaran sementara perubahan pas p) tahun serta mensinkronkannya dengan kebijakan nasional provinsi tahun rencana. dengan demikian, penyusunan rancangan perubahan rkd bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rkd yang diakomodir didalam apbd tahun anggaran yang juga mengharmoniskan dan menyinergikannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. maksud dan tujuan maksudyang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. tujuan adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh skpd lingkupperubahan kuda pas p) tahun dasar hukum penyusunan landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan rkd tahun meliputiio.,istematika dokumen perubahan rkd adapun sistematika dokumen rkd adalah sebagai berikut: babi pendahuluan. babi evaluasi hasil pelaksanaan rkd tahun sampai triwulan kedua. bab iii rancangan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan rkd tahun bab penutup.bab evaluasi hasil pelaksanaan rkd tahun sampai dengan triwulan kedua evaluasi hasil rkd tahun sampai dengan triwulan kedua dilakukan melalui analisa capaian program dengan memuat (dua) kewenangan urusan yaitu kewenangan urusan wajibperpustakaan, kewenangan urusan pilihan meliputi urusketransmigrasiansampai dengan triwulan kedua berdasarkan skpd lingkungan pemerintah daerah selengkapnya tersaji pada tabel tabel evaluasi kinerja program dan kegiatan pada tahun sampai dengan triwulan kedua nomm |o @dosamu mau anggaran realisasi kegiatan otoko1 dias kemudian tassa2os2 ta00 ges2r eo1mas too tasgenasna on. program pelayanan administrasi perkantoran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur gotong penmbmn dengan soomovan| toomovoan| soovacooe0 usia dini pendidikan dasar usersiben| desktop perlu 2perbupiperbup pdakam pendidikan program pendidikan non program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan program manajemen dinas kesehatan belanja tidak langsung program pelayanan lo201onya dan keuangan program obat dan bnn kesan tan program upaya kesehatan program pengawasan obat program pengembangan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pro ram perbaikan gizi program pengembangan program pengen program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular program standarisasi tt) eny uia apa inj yaya program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana danfrog pelayanan jkn heikdnetalabinka ejaan pro maja png kata dy, puskesmas kepanjen pro maja png kata aan pee mas pro mad angkatan puskesmas sampit bana peningkatan bean puskesmas turen pro maja png kata bean puskesmas tumpang program peningkatan puskesmas singosaribean puskesmas dau program peningkatan bila kan blu utd puskesmas bea blue program peningkatan dab nan blu utd puskesmas symbol blue program peningkatan top man net aya ana rumah sakit umum daerah kanjuruhan kepanjen (skpdan ampel aya ban rumah sakit umum daerah kanjuruhan kepanjen (blue program peningkatan bila kan blu rumah sakit umum baba kep non programrogram eng rumah sakit umum bei program peningkatan ipk net aya kun dinas bina margadaia kerja dan keuangan program pembangunan aan dan yen hutan program pembangunan mnaa der saan program pengelolaan sistem informasi data base jalan dan jembgelolaan pelengkap jalan dan penerangan jalan umum dinas pengairhaag ana pengendalian program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dinas cipta karya dan tata ruangmbangunan saluran drainase gorongprogram pengelolaan ruang terbuka hijau (rthbadan perumahan non program belanja tidak langsungbadan perencanaan pembangunpelayanan angkutan program kerjasama informasi dengan mas media program peningkatan dan pengamanan lalu lintas badan lingkungan hidupkesetaraan gender dalam pembangunan badan keluarga berencannon prograbelanja tidak langsungmia pia era dan keuangan program peningkatan kualitas dan maan aas tenaga kerja program peningkatan lo) bean navynon program belanja tidak langsung program pelayanan pat aan erends uan kompetitif usaha kecil menengah program pengembangan sistem pendukung usaha ann menara inai menengah program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi mkm dana bergulir program peningkatan berani kantor penanaman modalerton para non programbelanja tidak langsung program pelayanan administrasi perkantorbahan wisata menit program peningkatan pelayanan dinas pemuda dan olsatuan bangsa dan politikriminal program pemberdayaan masyarakat untuk asa ket than dan keamanan badan penanggulangan badan penangoro aib dan keuangan program pencegahan dan kesiapsiagaan dewan perwakilan dekat daerah non program belanja tidak langsung bupati dan wakil bupati non program belanja tidak langsung bagan tata pemerintahan program pelayanan pat ber ban atan kinerja dan keuangan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah program pengembangan layan penataan program perencanaan beban nan bia bagan tata pemerintahan program pelayanan spa perkantoran program peningkatan sarana dan prasarana aparaturataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanahdaerahd |
hid las perbankan. bi. uang elektronik. perizinan. pengawasan. pengamaperaturan bank indonesia nomor pbi tentang uang elektronik (electronic money) umum seiring perkembangan penyelenggaraan uang elektronik electronic money) terdapat peningkatan kebutuhan layanan transfer dana melalui uang elektronik. terkait dengan layanan transfer dana tersebut, ketentuan mengenai penyelenggaraan uang elektronik perlu diselaraskan dengan ketentuan transfer dana. penyelarasan dilakukan terhadap penggunaan pihak lain dalam rangka penyediaan fasilitas tarik tunai. dalam ketentuan transfer dana, pihak lain tersebut dikenal sebagai tempat pengurangan tunai dan tidak dipersyaratkan memperoleh izin sebagai penyelenggara transfer dana terlebih dahulu. pengaturan tempat pengurangan tunai tersebut dapat diterapkan terhadap pengaturan pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit uang elektronik dalam rangka penyediaan fasilitas tarik tunai. dalam upaya meningkatkan penggunaan uang elektronik yang aman dan efisien, serta memberikan kejelasan terhadap penyelenggaraan uang elektronik diperlukan penguatan dan penegasan pengaturan terhadap unsur unsur uang elektronik, peningkatan keamanan teknologi, pengenaan biaya dalam penggunaan uang elektronik, fasilitas transfer dana melalui uang elektronik, pengurangan sebagian atau seluruh nilai uang elektronik, dan larangan melakukan kerjasama yang bersifat eksklusif antara penerbit uang elektronik dengan pihak penyedia layanan umum. melalui penguatan dan penegasan pengaturan tersebut diharapkan dapat mendukung dan mencapai pertumbuhan industri uang elektronik yang sehat dan lebih kompetitif. selain itu bank indonesia memandang perlu adanya kebijakan untuk memperluas jangkauan layanan uang elektronik hingga daerah terpencil untuk mendukung strategi nasional keuangan inklusif. kebijakan dimaksud diwujudkan melalui penggunaan sarana teknologi dan unit ekonomi setempat untuk membantu penyelenggara uang elektronik melebarkan jangkauan layanannya melalui layanan keuangan digital lkd), yang pada praktek berbagai negara selain menggunakantabungan murah (basic saving accountjjuga menggunakan uang elektronik. atas dasar itu dalam peraturan bank indonesia ini diatur mengenai lkd khususnya yang dilakukan melalui agen lkd individu yang meliputi: persyaratan penyelenggaraan lkd melalui agen lkd individu, layanan yang dapat dilakukan oleh agen individu, dan kewajiban serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan lkd melalui agen lkd individu. pemanfaatan uang elektronik dalam lkd mendukung peningkatan keuangan inklusif (financial inclusion) yang berdampak positif pada perkembangan ekonomi nasional karena meningkatkan kesejahteraan individu atau rumah tangga, mengurangi tingkat kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi mulai dari tingkat lokal. pada gilirannya, hal ini juga berdampak positif pada stabilitas sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan. terkait dengan proses perizinan penyelenggaraan uang elektronik, perlu diatur tentang pembatasan pemberian izin oleh bank indonesia dari sisi masa berlaku izin maupun kewenangan bank indonesia untuk tidak memberikan izin pada pemohon antara lain atas dasar pertimbangan efisiensi nasional, menjaga kepentingan publik,menjaga pertumbuhan, serta kesehatanindustri. berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, peraturan bank indonesia nomor pbi tentang uang elektronik electronic money) perlu dilakukan perubahan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan bank indonesia ini. elektronik, penerbit mewajibkan pemegang untuk melakukan penyetoran dana pertama kali atau melakukan pengisian ulang (top up) sebesar nilai tertentu. jika penyetoran dana pertama kali atau pengisian ulang (top up) tidak mencapai nilai tertentu, pemegang tidak dapat menggunakan uang elektronik tersebut. angka larangan bagi penerbit menetapkan minimum nilai uang elektronik sebagai persyaratan pengakhiran penggunaan uang elektronik (rede), misalnya penerbit mewajibkan pemegang untuk menyisakan saldo tertentu dari nilai uang elektronik jika akan melakukan pengakhiran penggunaan uang elektronik. huruf menahan atau memblokir nilai uang elektronik, misalnya suatu uang elektronik tidak dapat dipergunakan pada saat solonya telah mencapai nilai tertentu yang ditetapkan oleh penerbit sebagai batas minimal penggunaan uang elektronik. huruf cukup jelas. angka penyediaan fasilitas transfer dana melalui uang elektronikregistered dimaksudkan agar data identitas pemegang terdaftar dan tercatat untuk memenuhi prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta memudahkan pelaksanaan kegiatan transfer dana. data identitas yang wajib dicatat paling kurangmencakup nama, alamat, tanggal lahir, dan data lainnya sebagaimana tercantum pada bukti identitas pemegangcukup jelas. cukup jelas. peraturan perundang undangan terkait yang berlaku antara lain ketentuan yang mengatur mengenai transfer dana,anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta perlindungan konsumen. angka keamanan teknologi uang elektronik meliputi keamanan dalam proses penerbitan uang elektronik, pengelolaan data, keamanan pada uang elektronik, dan keamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi uang elektronik. yang dimaksud dengan aman adalah sistem uanguang elektronik yang digunakan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. penggantian infrastruktur serta sistem uang elektronik dilakukan sebagai upayadalam rangka meningkatkan atau mengamankan sistem dan atau teknologi dalam hal terjadi penurunan kualitas antara lain: sistem dan atau teknologinya dapat ditembus oleh fraudster, menurut penilaian bank indonesia dan atau otoritas lain yang terkait, terdapat penurunan keamanan atau kelemahan sistem dan atau teknologi uang elektronik: dan atau terdapat hasil kajian dari prinsipal, penerbit, acquires, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, dan atau pihak lain mengenai kelemahan sistem dan atau teknologi uang elektronik. pelaksanaan audit untuk teknologi informasi dapat dilakukan oleh auditor independen. cukup jelas. angka huruf penyelenggaraan uang elektronik yang belum memperoleh izin bank indonesia yaitu penyelenggaraan uang elektronik yang dana alatnya belum mencapai dan atau tidak direncanakan mencapai nilai tertentu. huruf yang dimaksud dengan alat pembayaran non tunai yang berupa stored value yaitu alat pembayaran non tunai yang dananya tersimpan dalam satu media namun tidak memenuhi sebagian atau seluruh unsur unsur uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam peraturan bank indonesia ini termasuk storedvalue yang hanya digunakan penerbit. ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran bank indonesia antara lain mengenai jenis data dan informasi yang disampaikan serta tata cara penyampaian laporan. angka cukup jelas. cukup jelas. huruf penyelenggara transfer dana adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai transfer dana. badan usaha berbadan hukum indonesia antara lain retailer, koperasi, pegadaian, kantor pos, dan bank perkreditan rakyat. huruf individu dapat berupa perseorangan dan atau badan usaha tidak berbadan hukum yang memiliki usaha antara lain toko kelontong, pedagang eceran, dan penjual pulsa. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha buku) adalah sebagaimana diatur dalamhuruf cukup jelas. penyampaian laporan rencana penyelenggaraan kegiatan lkd melalui agen lkd individucukup jelasproses online dilakukan agar penyelesaian transaksi lkd dapat dilakukan secara real time dan tersedia notifikasi status transaksi segera setelah terjadi transaksi keuangan. hurufhuruf cukup jelascukup jelasagen lkd individu setelah memperoleh persetujuan bank indonesia, antara lain fasilitator pengumpulan data financial identity numberdan fasilitatoredukasi kepada masyarakat terkait program keuangan inklusif. cukup jelas. penyampaian laporan rencana penyelenggaraan kegiatan lkd melalui agen lkd penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan uang elektronik termasuk didalamnya penghentian sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan lkd, perintah penghentian kerja sama dengan agen lkd individu yang tidak memenuhi syarat, melanggar ketentuan, dan lainnyaii. demi angka cukup jelas. angka data identitas pemegang terdaftar dan tercatat'pada penerbit agar identitas pemegang dapat ditatausahakan dalam media penyimpanan data penerbit dan format data transaksi sehingga penerbit dapat memantau profil dan aktivitas transaksi pemegang. huruf fasilitas registrasi pemegang merupakan fasilitas yang dapat digunakan penerbit dan pemegang untuk melakukan pencatatan data identitas calon pemegang uang elektronik registered dalam rangka pemenuhan aspek know your customerssebelum menggunakan uang elektronik. huruf cukup jelas. huruf pembayaran transaksiransaksi pembelianbarang dan atau jasa dari pedagang (merchantfasilitas transfer dana pada uang elektronik registered terdiri atas: person person transfer yang meliputi: uang elektronik registered uang elektronik unregisteredyang diperlakukan sebagai pengisian ulang (top up): dan atau antar uang elektronik registered. account person transfer (popup) transfer dari rekening uang elektronik yang diperlakukan sebagai pengisian ulang (top up). person account transfer transfer dari uang elektronik rekening simpanan. huruf fasilitas tarik tunai dilakukan terhadap sebagian atau seluruh nilai uang elektronikhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelasangka cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan dana float yang direncanakan akan mencapai nilai tertentu adalah apabila lembaga selain bank merencanakan akan mengelola atau meningkatkan nilai dana float hingga mencapai nilai tertentu walaupun pada saat mengajukan permohonan izin nilai dana float belum mencapai nilai tertentu tersebut. cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. penetappertimbangan menjaga efisiensi nasional dimaksudkan agar tercipta efisiensi tingkat industri uang elektronik yang pada gilirannya akan menurunkan biaya penggunaan uang elektronik oleh masyarakat. mendukung kebijakan nasional dimaksudkan agar pertumbuhan industri uang elektronikmenjaga kepentingan publik dimaksudkan agar industri uang elektronikuang elektronik yang telah ada masyarakat. menjaga persaingan usaha yang sehat dimaksudkan agar penyelenggaraan uang elektronik dapat dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, atau tidak menghambat persaingan usaha. angka cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak pihak yang mendukung penyelenggaraanpendidikan, dan lain lain. suatu kerjasama bersifat eksklusif apabila kerjasama tersebut memenuhi unsur unsur antara lain hanya dilakukan antara penyedia layanan umum dengan satu atau beberaphinggamenghambat masuknyalain,angka huruf angkaangka cukup jelas. angkaangka fasilitas tarik tunai dilakukan terhadap sebagian atau seluruh nilai uang elektronik. angkaangkadari bank indonesia. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. huruf dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa mengalami pertumbuhan usaha yang positif yang antara lain dibuktikan dengan laporan keuangan selama (dua) tahun terakhcukup jelas. huruf biaya penggantian media uang elektronik merupakan biaya penggantian untuk uang elektronik berbasis chip. huruf biaya pengisian ulang (top up) melalui deliverychannel merupakan biaya pengisian ulang (top up) yang dilakukan menggunakan atm dan atau edc yang bersifat foton us. huruf biaya tarik tunai melalui deliverychannel merupakan biaya tarik tunai yang dilakukan menggunakan atm dan atau edc yang bersifat not us. huruf biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu merupakan penggantian biaya ketatausahaan saldo nilai uang elektronik dan pemeliharaan sistem pada uang elektronik. cukup jelas. mekanisme pengenaan biaya layanan dan maksimum biaya layanan yang ditetapkan oleh bank indonesia menjadi acuan bagi penerbit dalam mengenakan biaya kepada pemegang. angka termasuk dalam pengertian nilai uang yang disetorkan untuk menerbitkan uang elektronik pertama kali adalah nilai uang setelah dikurangi biaya biaya apabila ada, misalnya biaya penggantian media untuk penggunaan pertama kali. nilai yang setara dengan nilai uang antara lain nilai pulsa, bonus, point reward yang dikelola oleh penerbit. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. angka cukup jelas. huruf angka larangan bagi penerbit menetapkan minimum nilai uang elektronik sebagai persyaratan penggunaan uang elektronik, misalnya untuk menggunakan uang |
Subsets and Splits