text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
bupati situbondo provinsi jawa timur peraturan bupati situbondo0 n0m0tub0nd0l38mba: perbendaharaan negararn tentang pedoman pendapatan dan belanja negeri nomor tahun penyusunan anggarantahun ten tang retribusi persamaan kebersihan lembaran nomor pelayana bond tahun noclperaturan bupati situbondo nomor tahun ten tang pertanggungjawaban pelaksanaanperaturan bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan bel.anja daerah tahun anggaran anggaran pendapatan dan belanja dae rah tahun anggaran setelah perubahg. surplus defisit) setelah perubahan rp. pembiayaan penerimaan semula bertambah (berkurang) rp. rp. jumlah penerimaan setelah perubahan rp. pengeluaran semula rp. bertambah (berkurang) .:.: r:.s::p~ = ;.:.:. ::.: :.:. .:. ::.0e:<.,= jumlah pengeluaran setelah perubahan r=p~ ' ~ ~ ~ = = = jumlah pembiayaan nato setelah perubahan rp. ( ) sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan rp. ringkasan penjabaran pen11n1 tanggal bupati situbondo, dadang widianto ~~ ill, o~ftin> ~~. \sl berita daerah kabupaten situbondo tahun nomor |
mem pen tag peraturan bupati sambas nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sambas, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi perlu kiranya meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan pelayanan optimal, mudah dan cepat, edoman penerbitan akta kelahiran bayi yang baru lahir fasilitas kesehatan secara onlinexw. setiap warga masyarakat wajib melaporkan terjadinya peristiwa kelahiran dan berhak untuk mendapatkan pelayanan dalam pengurusan nomor induk kependudukan dan penerbitan kutipan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (l), dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sambas mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan nomor induk kependudukan dan kutipan akta kelahiran, pengurusan penerbitan nomor induk kependudukan dan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir sebagaimana dimaksud tersebut atas dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pedoman penerbitan nik dan akta kelahiran bayi baru lahir fasilitas kesehatan secara online kabupaten sambas sebagaimana terlampir digunakan sebagai acuan bagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sambas dalam memberikan pelayanan penerbitan nik. dan akta kelahiran secara online. pedoman penerbitan nik. dan akta kelahiran bayi baru lahir secara online kabupaten sambaperundang angan variants pembina iv' a) npeta kelahiran bayi yang baru lahir fasilitas kesehatan secara online kabupaten sambas. pedoman penerbitan nik dan akta kelahiran bayi baru lahir fasilitas kesehatan kabupaten sambas babi pendahuluan latar belakang dalam melaksanakan program reformasi birokrasi salah satunya yaitu melakukan perubahan area pelayanan publik. perubahan tersebut arahkan untuk memberikan pelayanan yang sebaik baiknya sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. sebagai wujud pemberian pelayanan yang baik maka dinas kependudukan dan pencatatan sipil bekerjasama dengan dinas kesehatan dan rumah sakit dalam memberikan layanan penerbitan kutipan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir secara cepat dengan sistem pendaftaran on!ine. dinas kesehatan membawahi fasilitas kesehatan dan jaringannya. warga masyarakat yang akan melahirkan dapat memeriksakan diri fasilitas kesehatan dengan membawa persyaratan pembuatan akta kelahiran. setelah melahirkan dan pulang warga tersebut dapat membawa akta kelahiran anaknya. tujuan dan sasaran tujuan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi penyelenggara untuk memberikan pelayanan penerbitan nik dan kutipan akta kelahiran bayi baru lahir secara online sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. sasaran pedoman ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur layanan dalam penerbitan nik dan kutipan akta kelahiran bayi baru lahir secara online. ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini adalah pemberian layanlingkungan pemerintah kabupaten sambas. bab pengertian dan prinsip pelayanan pengertian dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan: bupati adalah bupati sambambas" maupun rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakatyang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan, akta kelahiran adalah bukti otentik yang berisi catatan lengkap mengenai kelahiran anak sebagai dokumen negara yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sambasi,epala keluarga, adalah: orang yang telah kawin yang bertempat tinggal sendiri atau dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah, maupun tidak yang bertanggungjawab dalam keluarga itu. orang yang bertempat tinggal seorang din. kepala ksatria, asrama, rumah piatu dan lain lain dimana beberapa orang yang bertempat tinggal bersama samrinsip pelayanan akuntabel. pelaksanaan penerbitan nik dan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir secara online harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pihak terkait. transparansi. penerbitan nik dan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir secara online harus dilaksanakan dengan mudah dan diketahui oleh semua warga masyarakat. keadilan. pelayanan penerbitan nik. dan akta kelahiran bagi anak yang baru lahir secara online harus dilakukan kepada warga masyarakat tanpa membedakan status ekonomi, suku, agama, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. bah iii penerbitan nik dan akta kelahiran masyarakat mendaftar untuk persalinan warga masyarakat yang akan melahirkan dapat memeriksakan kandungannya fasilitas kesehatan lingkungan pemerintah kabupaten sambas. pemeriksaan kehamilan ibu yang akan melahirkan tersebut dapat membawa kelengkapan persyaratan pembuatan akta kelahiran bayi yaitu kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan surat nikah. kelengkapan dokumen tersebut diserahkan kepada petugas fasilitas kesehatan kemudian akan diperiksa kelengkapan dokumen oleh petugas. selanjutnya setelah bayi lahir agar segera diberi nama dan surat keterangan kelahiran kemudian secara bersamaan kelengkapan persyaratan diserahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sambas guna penerbitan nik dan kutipan akta kelahiran bayi. penerbitan nik dan kutipan akta kelahiran dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sambas menerima berkas yang disampaikan oleh fasilitas kesehatan. berkas tersebut diperiksa kelengkapannya dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. selanjutnya petugas mencetak kutipan akta kelahiran bayi yang baru lahir dan ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sambas. pendaftaran bis fasilitas kesehatan menerima nik dan kutipan akta kelahiran dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sambas selanjutnya fasilitas kesehatan menyerahkannya kepada pihak keluarga bayi yang baru lahir untuk daftarkan kepada bpjs kesehatan agar sepeda mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan. khusus bayi yang lahir dari peserta pbi pusat diserahkan oleh fasilitas kesehatan bpjs kesehatan dengan tembusan dinas kesehatan dan dinas sosial kemudian bpjs kesehatan daerah menyerahkannya bpjs kesehatan pusat untuk diusulkan kementerian sosial sebagai peserta penerima bantuan iuran pbi). penyerahan akta kelahiran warga masyarakat setelah melahirkan menyelesaikan administrasi perawatan persalinan pada loket yang telah ditetapkan. setelah semua administrasi persalinan diselesaikan, maka warga dapat pulang rumah dengan membawa bayi dan kutipan akta kelahiran bayinya. bab penutup perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayan masyarakat. hal tersebut sejalan dengan program reformasi birokrasi sehingga sistem dan mekanisme tersebutsebaik baiknya kepada masyarakat. pelayanan penerbitan nik. dan kutipan akta kelahiran secara online merupakan salah satu upaya perbaikan sistem pelayanan mana warga masyarakat tidak harus mendatangi tempat penerbitan nik dan kutipan akta kelahiran. hal ini dapat berdampak kepada tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini sangat tergantung kepada dukungan semua pihak mulai dari masyarakat, penyelenggara layanan maupun pemerintah. bupati sambas, ttd juliant suhardi alt salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan perundang und manjanik pembina iv) mrumah sakit dan puskesmas secara online kabupaten sambas. standar pelayanan penerbitan nik dan kutipan akta kelahiran bayi yang lahir fasilitas kesehatan dasar hukum ilsyaratan fotokopi kartu tanda penduduk ktp) fotokopi kartu keluarga kk): fotokopi surat nikah yang telah dilegalisir, surat keterangan kelahiran dari fasilitas kesehatan. prosedur t1. pemohon menyerahkan berkas kepada petugas fasilitas kesehatan petugas fasilitas kesehatan memeriksa kelengkapan dan menyampaikan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sambas secara online dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sambas menerima dokumen persyaratan untuk penerbitan nik dan akta kelahiran dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sambas menyerahkan nik dan akta kelahiran bayi kepada fasilitas kesehatan tempat bayi dilahirkan akta kelahiran bayi diserahkan kepada memohon masyarakat pada saat pulang rumah. waktu pelayanan (tiga) hari, biaya' tarif gratis (tidak dipungut biaya) produk nik dan akta kelahiran pengelolaan pengaduan kotak saran pengaduan petugas menerima pengadugan manjanik pembina v a) mip. "ti sf|b (rn ka p:) kan tan ee pss lan hhe isi3 aja ekar r33 pegal raga ter hal ega awal abi 2ag sbg ola iqbal see nes |al o5r asal sa8e "oa ebi kama met tart era er| 5s| taal gagal yna sal sis et, ragi ba: ollllhe |
prdprd sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. bab ii. menyusun anggaran induk dan perubahan anggaran dprd dan sekretariat dprd dalam rka dan dpa, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan sub bagian, serta mengusulrbendaharaanrbendaharaan dan pembukugaturan ketersediaan anggaran dan cara pembayaran yang tertib dan teratur serta melakukan penyimpanan uang kas dprd, meneliti kelengkapan spp dan spm yang buat dan diajukan oleh bendaharasg.verifikasi dan pelaporan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas melaksanakan verifikverifikasi dan pelaporyiapkan bahan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas verifikasi pelaporan keuangan, melaksanakan verifikasi transaksi keuangan agar sesuai anggaran dan ketentuan yang berlaku, membuat dan mengerjakan register dan atau kartu kendali: membuat laporan bulanan keuangan dprd dan sekretariat dprd, membuat laporan realisasi semester dan tahunan berupa laporan realisasi anggaran (lra), laporan operasional (lo), neraca, laporan perubahan ekuitas (lpe) dan catatan laporan keuangan lk):persidangan dan peraturan perundang undpersidangan dan peraturan perundang undangan.persidangan dan perundang undangancc. menyusun rencana jadwal kegiatan elaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang undangan, menghimpun peraturan perundang undangan dan produk hukum, mengevaluasi. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan bagian persidangan dsidangan dan risalah dan menyusun risalah ikhtisar dan resume rapat rapat sidang dprd, menyiapkan.undang undangan dan produk dprd dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas menyiapkan penyusunan perundang undangan dan produk dprd dan mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan daerah baik atas usul dprd maupun bupatnyiapan penyusunan perundang undangan dan produk dprd dan mengoordinasikan perumusan rancangan peraturan daerah baik atas usul dprd maupun bupatipenyusunan perundang undangan dan produk dprd, menyusun langkah langkah teknis operasional dan kegiatan sub bagian perundang undangan dan produk dprd: menyusun kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan sub bagian, mengkoordinasikan. mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan daerah baik atas usul dprd maupun bupatifasilitasi kerjasama dan aspirasi dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas memfasilitasi kerjasama dan aspirasiapan bahan dalam pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan penampung aspirasimverifikasi. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pokok pokok pikiran dprd, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan apbmenyusun langkah langkah teknis operasional dan kegiatan sub bagian, mengkoordinasikan petugas pendampingan untuk memfasilitasi kegiatan dprd, il. menyusun kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan pada sub bagian fasilitasisekretariat dprd, sebagai berikut sekretaris dprd adalah jabatan eselon ii.b: kepala bagian adalah jabatan eselon iii.a, dan kepala sub bagianatas bagian, sub bagian, danterdiri dari bagian umum, bagian keuangan, dan bagian persidangan dan peraturan perundang undangan. masing masing bagian dipimpin oleh kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris dprd. . bagian umum sebagaimana dimaksud dalam huruf membawakanbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf membawakan sub bagian program dan anggaran, sub bagian perbendaharaan dan pembukuan, dan sub bagian verifikasi dan pelaporan. bagian persidangan dan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf membawakan sub bagian persidangan dan risalah, sub bagian perundang undangan dan produk dprd, dan sub bagian fasilitasi kerjasama dan aspirasib rincian tugas bagian kesatu sekretaris dprd rincian tugas sekretaris dprd sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut mengkoordinasikan penyusunan program sekretariat dprd:.kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan protokoldengankretariat dprd: menyiapkan fasilitas rapat rapat bagi dprd maupun sekretariat dprd, menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, ketentraman dan ketertiban sekretariat dprd, menyelenggarakan urusan surat menyurat yang diperlukan oleh dprd, menyelenggarakan. menyelenggarakan urusan kepegawaian sekretariat dprd:tata usaha dan kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugasadministrasi surat surat masuk maupun surat keluar, melaksanakan dan mengendalikan administrasi disiplin pegawai negeri sipil, izin dan cuti pegawai negeri sipilrumah tangga dan perlengkapan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkap:humas dan protokol dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan humas dan keprotokolrsiapan acara penerimaan tamu tamu dprd::.keuangan bagian keukeuangkeuangan sebagai bahan pelaksanaan tugas, menyusun rpm, renstra, senja, rkt, pk, iku sesuai ketentuan berlaku: mengkompilasi dan menyusun anggaran belanja tak langsung dan belanja langsung dalam rka dan dpa untuk keperluan dprd dan sekretariat dprd berdasarkan program kerja masing masing bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyusun. menyusun rencana pengelolaan keuangan untuk keperluan dprd dan sekretariat dprd berdasarkan program kerja yang telah ditetapkanrogram dan anggaranprogram dan anggaprogram dan anggarghimpun dan menyusun konsep rpm, renstra, senja, rkt, pk, iku sesuai ketentuan berlaku, menyiapkan bahan bahan dalam rangka penyusunan rancangan anggaran induk dan rancangan anggaran perubahan belanja langsung dan belanja tak langsung untuk dprd dan sekretariat dprd, menghimpun dan menyusun rancangan anggaran dewan dan sekretariat dprd menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rka dan dpa skpd: menyusun. |
nina bupati sambas salinnindaklanjuti evaluasi atas beberapa aspek yang diatur dalam peraturan bupati nomor tahun perlu dilakukan perubahan atas ketentuan yang diatur didalamaret sebesar (enam puluh per seratus), dan capaian output atas pelaksanaan program dan kegiatan paling kurang (lima puluh persen)sosial, tahap paling lambat minggu pertama bulan juli tahun anggaran berjalan, tahap paling lambat minggu pertama bulan januari tahun anggaran berikutnya. dalam hal terdapat pemutakhiran realisasi penyerapan dan capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada kepala desa menyampaikan pemutakhiran tersebut kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.agustusingkawangpengaturannya dalam hal dokumeantara dan disisipkan(iv b) nip. |
salinan a2. tab manan bupati magelang provinsi jawa tengahdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati magelang, menimbang: aa. bahwa untukkhususnya arsip yang berkaitan denganperlu mengatur pelaksanaan jadwal retensi arsiptelah mendapat persetujuan dari kepala arsip nasional republik indonesia dengan surat kepala arsip nasional republik indonesia nomor b.pk. tanggal oktober perihal persetujuan jadwal retensi arsip substantif pemerintah kabupaten magelmemutuskan: menetapkan.inas adalah dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten magelrapada digunakan sebagai pedomanlingkungan pemerintah kabupaten magelang.magelang kabupaten magelan daerah kabupaten magelang urusan pertanian (kebijakan penuaan bidang perkebunan, hortikultura, sarana prasarana pertanian, tanaman tahun tah(era wweelembagaan pengembangan bibit ternak pakan olahan tahun tahun musnah produksi pakan olahan pengolahan pakan mutu pakan tahun tahun musnah sertifikasi pakan pengawasan pakan surat rekomendasi dan persetujuastik usaha dan kelembagaan tahun tahun musnah pemberdayaan masyarakat lembaga lm3) era eweetahun tahun permanen pascapanen teknologi pascapanen sarana pascapaneneratahun musnahemak mma wwe ewetahun tahun musnah'imusnahjenis series arsip jangka waktu penyimpanan keterangan aktif inaktif bahan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis bidang penilaian varietas tahun tahun musnahbahan jian pegiattahun musnaheraerara ioera ewe ruminansia non ruminansiaera eweera nyaerah tahun tahun musnah pengamatan penyakit laboratorium kandang (uji diagnosa)(uji diagnosa)era tahun tahun musnahbidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, tahun tahun permanen daii. urusan perdagangan kebijakan tentang perdagangan dalam negeri, standarisasi dan tahun tahun permanewa maa: . pemasaran cc. ootslehun tahun musnah tanaman tahunan tanaman semusim artikulasi,rempah rempah dan tanaman obat tahun tahun musnah artikulasi rempah rempah dan tanaman obat kehutanan tahun tahun musnahsa produk logam mesin alat transportasi dan elektronika tahun tahun musnah logam dan mesintahun tahutahun tahutahun tahun musnah barang aneka industri barang baku industri barang konsumsi tahun tahuntahun tahuntahun tahun musnah investasi daya saing dan isu lainnya asean mitra dialog tahun tahun musnah mitra dialog kerjasama antar dan sub regional tahun tahun musnah apec dan organisasi internasional lainnya sls itahun tahun musnah fasilitasi perdagangan fasilitasi investasi badan badan pbb dan non pbb tahun tahun musnah organisasi komoditi internasional tahun tahun musnah bilateral kerja sama bilateral dengan berbagai negara negara tahun tahun musnah perundingan perdagangan jasa jasa bisnis ,distribusi,keuangan tahun tahun musnah jasa bisnis dan distribusi jasa keuangan jasa konstruksi,pariwisata,rekreasi budaya dan olah raga ,transportasi tahun tahun musnah jasa konstruksi,pariwisata,rekreasi budaya dan olah raga jasa transportasi jasa pendidikan,tahun tahun musnah jasa komunikasi jasa lingkungan dan jasa lainnya rules tahun tahun musnahtahuntahun musnah pengembangan aplikasi iaproduk ekspor dan ekonomi kreatif hasil industri manufaktur tahun tahun musnah meronomi agro tahun tahuntahun tahun musnah media dan iptek seni budaya dan desain kerja sama pengembangan ekspor luar negeri tahun tahun musnah pemerintah non pemerintah dalam negeri tahun tahuntahun tahun musnah perencanaan pemantauan dan evaluasi penerapan citra tahun tahunpengawasan transaksi tahun tahuntahun tahuniii. urusan lingkungan hidup mmm epa tema kebijakan tahun tahun permaneera ema hw eera ema wera emaera emaijin lingkungan pengelolaan dan pengembangan pengaduan tahun tahun permanen pengelolaan pengaduan pengembangan pengaduan penataan hukum administrasi ijinera emaera ema sus www wera ema wwiv. urusan perindustritahun tahun musnah, laut dan udara, tahun tahun musnah industri pertahanan, elektronika dan telematika, alat pertanian)promosi industrimusnahstandarisasi dan teknologihe wahun tahun permanentengah tahun tahun permaneammadan rotanalat transportasi darat kendaraan roda empat atau lebihindustri bangunan lepas pantaihe ewe wtahun tahun permanen kerajinan sandangkerjasama industri internasional tu kerja sama industri internasional wilayah amerika, eropa, timur tengah, dan fora tahun tahun permanen multilateral)tahun permanen australia, afrika, dan flora regionalsama teknik dan promosi industri wilayah asia timur, pasifik dan australia kerjaasean dan mitra dialog ketahanan industri tahun tahun permanen penanganan hambatan industri hambatan wilayah amerika, eropa, timur tengah, dan for multilateral) hambatan wilayahtahun permanentahun tahun permanentahun permanen industri hijautahun permanen koperasi dan usaha kecil menengah (ukm) kelembagaan koperasi dan ukm, produksi, pembiayaan, pemasaran tahun tahun permanen dan jaringan usaha,tahun tahun permanen penyusunan dan evaluasi perundang undangan koperasi dan ukmrama epa ema wuuuuuw uuurama epa emauuurama epa ema uuuuuuuu. urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi aaa ass ketenagakerjaan perumusan kebijakan tahun tahun permanet, prosedur dan kriteria spk perencanaan tenaga kerja perencanaan tenaga kerja makro tahun tahun permanent kompetensi tahun tahun musnah bimbingan penerapan standar kompetensi tahun tahun musnahema bina lembaga dan sarana informasi kelembagaan akreditasi dan sistem informasi kelembagaan tahun tahun permanen akreditasi lembaga pelatihan tenagat mutu psm) lembaga pelatihan tahun tahun musnah standart mutu lembaga pelatihan bimbingan penerapan standart mutu sistem pendanaan dan kerjasama antar lembaga tahun tahun permanen sistem pendanaan pelatihan kerja dan tenaga pelatihan penyebaran informasi instruktur, psm, dan tenaga pelatihdalam negeri emakajian produktivitaskelembagaan penempatan tenaga kerja ema penempatan tenaga kerja khusus tahun tahun musnahperizinan kelembagaan evaluasi kinerja penempatan tenaga kerja indonesia tki) tahun tahun permanentenaga kerja mandiri tenaga kerja sektor informal pengembangan padat karya tahun tahun musnah padat karya perpemberdayaan pendampingan kerjasama antar lembaga emnggunapengendalian kerjasama kelembagaan standarrjasamaperaturan perusahaan perjanjian kerjapermanen ema w uj organisasi pekerja organisasi pengusaha kelembagaan hubungan industrial tahun tahun permanenaian pengupahan jaminan sosial tenpencegahan daripergurutahun permanen industrial fungsionalngdan jaminan sosial tenagema $ e w wdan anak tahun tahun musnah pengawasan norma penghapusan diskriminalispengawasan norma lingkungan kerja emaahun tahun musnah teknis penyidik, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alihtahun permanen penyebarema ewe w kerjasama tingkat internasional bidang pengembangan sdm dan kompetensi tahun tahun permanen base (perumusan kebijakan tahun tahun permanen kebijakan bidang pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi dan pembinaan pengembangan masyarakat(pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi fasilitasi penempatan transmigrasi penyiapan calon transmigrasi tahun tahun permanen pendaftaran dan seleksi keterampilan calon transmigrasi penyiapan perpindahan tahun tahun permanen penyerahan perpindahan administrasi perpindahan pelaksanaan perpindahan tahun tahun permanen penampungan pengangkutan penataan dan adaptasi tahun tahun permanen penataan persebaran adaptasi partisipasi masyarakat promosi dan motivasi tahun tahun musnah promosi motivasi kerjasama kelembagaan tahun tahun permanen kerjasama lembaga pemerintah kerjasama lembaga non pemerintah jenis series arsip jangka waktu penyimpanan keterangan aktif inaktif kerjasama antar daerah tahun tahun permanen mediasi kerjasama antar daerah pelayanan kerjasama antar daerah pelayanan investasi tahun tahun musnah pelayanan aplikasi investasi evaluasi pelaksanaan investasi vii. urusan kehutanan ema bee mma i as u (perumusan kebijakan dibidang penyuluhan, patologi kehutanan, bina usaha kehutanan, standarisasi, perlindungan hutan dan tahun tahun permanen konservasi alam, bina pengelolaan daerah aliran sungai dcc.|standarsg.jenis series arsip jangka waktu penyimpanan keterangan aktif inaktiffin pan rayaa. bahwa pengaturan perangkat desa telah diatur dalam peraturan bupati rembang nomor tahun tentang perangkatlakukan penyesuaian terhadapitami, bagi bakal calon yang berasal dari pns, tni, polri, dan pegawai bumn bumi: mendapatkaneri) atau hubungan keluarga satu tingkat atas (bapak ibu), atau satu tingkat bawah (anak), dengan kepala desa dan atau perangkat desa setempatb.d.dihapus, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit umum daerah atau dokter pemerintah, h.suratl. surat pernyataan yang menyatak. persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada adalahubah, sehingga berbunyi sebagai berikut panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam 4huruf berjumlah ganjil paling sedikit (tiga) orangpanitia pengangkatan sebagaimana dimaksud pada berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh agama dan atau tokoh masyarakat. panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud pada dibentuk paling lambat (enam puluh) hari sejak tanggal pemberhentian perangkat desa. pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas panitia pengangkatan ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah diadakan rapat desa yang dihadiri oleh camat, bpd, perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutpemberianbobot nilaifpembobotan sebagai berikut: seleksi ujian tertulis dengan bobot nilai maksimal (enam puluh), praktik komputer dengan bobot nilai maksimal (tiga puluh), wawancara dengan bobot nilai maksimal (sepuluh). materi seleksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf adalahperaturan perundang undangan, bahasa indonesia: matematika: dan pengetahuan umum. seleksi ujian tertulis, praktik komputer, dan atau wawancara sebagaimana dimaksud pada pelaksanaannya dapat dibantu perangkat daerah yang membidangi atau dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten dibidang itu. wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan materi meliputi: wawasan kebangsaan, perilaku dan budi pekerti.satu), pendidikan diploma dua), diberi bobot nilai (dua), pendidikan diploma tiga), diberi bobot nilai (tiga), pendidikan diploma empat) atau strata satu), diberi bobot nilai (empat): pendidikan strata dua) diberi bobot nilai (lima), pendidikan strata diberi bobot nilai enamtujuh): pengabdian ditingkat rt rw diberi bobot nilai paling banyak (lima),tujuhujian tertulis, seleksi praktik komputer dan wawancara diatur oleh panitia pengangkatan perangkat desa. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:kemelanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana diatur dalamdalam hal perangkat desa yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada dinyatakandan s5)diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:berakhir masa jabatannyakepala desa melakukan konsultasi secara tertulis terlebih dahulu kepada camat sebelummemberhentikan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada camatmemberikan rekomendasi tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada berdasarkan pada persyaratan pemberhentian bagdiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal terjadi kekosongan(maan bupati sambrangkat daerah kabupaten sambas tahun bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja perangkat daerah pemerintpinsi kalimantan barat tahun lembaran daerah propkerja pemerintsambas tahun rencana kerja perangkat daerah tahun yang selanjutnya disingkat senja perangkat daerah tahun adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. senja perangkat daerah tahun berpedoman pada renstra perangkat daerah dan rkd tahun yangtahun digunakan sebagai pedoman penyusunadisusun dengan sistematikatahun sebagaimana dimaksuduli tentang rencana kerja perangkat daerah kabupaten sambas tahukerjaan umum dan penataan ruangb. sambas sekretariat daerah kab. sambas sekretariat dprd kab. sambas inspektorat daerah kab. sambas perangkat daerah kecamatan selaku kecamatan tebas kecamatan paloh kecamatan saingan besar kecamatan galing kecamatan subah kecamatan saja kecamatan jawab selatan bupati sambas, ttd tabah roman surili salinan sesudah dengan aslinya kepala bagian hukum, mar. pembina tk. (iv b) nipelektronik melalui sistem aplikasi planning, bahwa sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasistim teknis dan tim pendamping aplikasi e planning, ditetapkan dengan keputusan bupati empat lawangengguna aplikasi e planning terdiri dari: bupati empat lawang dan wakil bupati empat lawang dengan password eksekutif: dprd kabupaten empat lawang dengan password legislatif: sekretaris daerah dengan password eksekutif, dan perangkat daerah termasuk unit pelaksana teknis dengan password admin perangkat daerah, paragraf akses pengguna sebagaimana dimaksud dalam mendapatkan username dan password dari super admin aplikasi planning. bagian ketiga pengelolaan sistem: sekretaris daerah sekretaris dprd inspektur kepala badan dinas direktur rsud adalah sebagai penanggung jawab admin perangkat daerah: sekretaris kepala bagian inspektur pembantu kepala bidang pada sekretariat inspektoratkoordinasikan pengelolaan aplikasi e planning lingkup perangkat daerah. mengkoordinasikan usulan perencanaan setiap bidang pada perangkat daerah..planning pada kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan: camat adalah sebagai penanggung jawab admin kecamatan, sekretaris camat yang membawahi menangani perencanaan adalah sebagai pengarah admin kecamatan, kepala sub bagian yang ditunjuk untuk membuat perencanaan selaku administrator kecamatan, tanggungjawab administrator kecamatan, yaitu:ystem planning. menyampaikan drafkecamatan dalam aplikasi e planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan.aragraf unit pelaksana teknis pengelolaan aplikasi e planning pada unit pelaksana teknis dilaksanakan dengan ketentuan:jawab administrator upt, yaitu: mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi e planning lingkup kecamatan. mengkoordinasikan usulan perencanaan upt perangkat daerah induknyaupt dalam aplikasi e planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan. memeriksa hasil input usulan kegiatan. operator planning pada upt ditunjuk oleh kepala perangkat daerah berdasarkan usulan kepala upt melalui surat perintah kepala perangkat daerahempat lawang pada permulaan proses perencanaan tahunan. tim pengelola planning pada perangkat daerahiiirencana kerja senja) awal, musrenbang desa kecamatan, forum konsultasi publik: pra musrenbang kabupaten, musrenbang kabupaten, rkd: dan rencana kerja akhir kabupaten empat lawang:empat lawangdan atau administrator bappedaempat lawangdan staf pada bappeda yang ditugaskan menjadi counter partbab ketentuan umum bagian kesatu pengertian, definisi dan singkatan dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan: daerah adalempat lawang. pemerintah kecamatan adalah pemerintah kecamatan kabupaten empat lawang. kepala bappeda adalah kepala bappeda kabupaten empat lawangplanning) kabupaten empat lawangplanning) adalah masyarakat umum, perangkat daerahempat lawanggian keduaempat lawangtiga kedudukane planning, yaitu: kepala bappeda kabupaten empat lawang sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi planning. sekretaris bappeda kabupaten empat lawang sebagai ketua koordinator pengelolaan aplikasi planning. kepala bidang perencanaan pengendalian evaluasi dan pelaporan, data dan penelitian dan pengembangan, kepala bidang sosial dan budaya, kepala bidang perekonomian dan sumber daya alam, kepala bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah bappeda kabupaten empat lawang sebagai penanggungjawab harian pengelolaan sistem planning. seluruh kepala sub bidang dan staf bappeda kabupaten empat lawang. administrator pusat aplikasi planne planning. |
kuta kabupaten pandeglang propinsi banten peraturan bupati pandeglang nomor tahun tentang perubahsehubungan dengan beberapa ketentuan untuk pengurangan tambahan penghasilan pegawai negeri calon pegawai negeri perlu dilakukan peninjauan kembali, maka perlu menetapkan peraturan bupatiiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pengurangan tapol sebagaimana dimaksud dalam dikenakan kepada pns consdan pulang sebelum waktunya tanpa alasan keterang (bagi: jabatan dan esselonering besaran rp) kali eselon iii a eselon iii b jpe eselon iv a eselon iv b jpi gol iii gol. dan gol iii gol. dan eselon ii b tidak masuk kerja tanpa alasan keterangan bagi: jabatan dan esselonering besaran rp) haridatang terlambatketerangan: keterlambatan masuk kerja melebihi waktu menit disamakan dengan jam atau menit. pulang sebelum waktunyasalinan naa bupati rembang provinsi jawa tengah peraturan bupati rembang nomor tahun tentang gerakan masyarakat hidup sehatran serta masyarakat kabupaten rembsehat, bahwa guna mempercepat dan mensinergikan peningkatan perilaku yang lebih sehat perlu dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat sesuai instruksi presiden nomor tahun tentang gerakan masyarakat hidup sehat dansesuai dengan aslinya seba zen anto, $ey#ina tingkat yp #kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahambeban pembiayaan kesehatan berkurang. bab iii pelaporan. bab perencanaanengan difokuskan untuk mencapai (enam) tujuan german, yaitukegiat, dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, dinas pertanian dan pangan, dinas kelautan dan perikanan, dinas pekerjaan umum dan tata ruang, dinas perhubungan, dinas lingkungan hidup, dinas perindustrian, perdagangan, dan koperasi dan ukm, badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja, dinas komunikasi dan informatika: dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, badan perencanaan pembangunan daerah. dinas kebudayaan dan pariwisata. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. dinas perumahan dan kawasan pemukiman. dinas kesehaakan masyarakat hidup sehatfitas fisik, dan. dinas pendidikan, pemuda dan olahrag dan mendorong sekolah ramah anak, meningkatkan kegiatan aktifitas fisik olahraga dididikan keluarga untuk hidup sehat. dinas pertanian dan pdan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida,, dinas kelautan dan perikandan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. dinas pekerjaan umum dan tataediaan sarana dan prasarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum, meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau publik yang memadai,gaktifkan program hari bebas kendaraan bermotor kabupaten rembang. dinas lingkungan hidupindustrian, perdagangan, dan koperasi dan ukmserta sayur dan buah produksi dalam negeri. badan pendapatan,dan melaksanakan advokasi terhadap penyediaan anggaran perangkat daerah yang mendukung kegiatan german. dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerj.inas sosial, pemberdayaan perempu(ptm), danedukasi dan promosi hidup sehat pada panti sosial paling sedikit (enam) bulan sekali,. dinas kebudayaanlengarakan kegiatan event olahraga wisata, menyediakan sarana sanitasi ditempat wisata, mengedukasi pengunjung wisata dalam berperilaku hidup sehat, memberlakukan kawasan tanpa rokok ktr) pada wisata,, membimbing desa kelurahan dalam penyusunan perencanaan desamemfasilitasi desa kelurahan untuk menyediakan sarana sanitasi dan gaya hidup sehat. dinas perumahan dan kawasan pemukimdiakan area ruang publik dengan fasilitas sanitasi yang layak sehingga sehat, aman dan nyaman. menyediakan fasilitas sarana untuk olahraga masyarakat area publik. mengedukasi masyarakat untuk berperilaku hidup sehat pada area ruang publik, disamping penugasan kepada perangkat daerah sebagaimana tercantum mulai dari dalamdalamforum german pemerintah daerah dalam melaksanakan german sebagaimana dimaksud dalam dapat melibatkan pihak pihak dalam melaksanakan german melalui forum german. forum german sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. forum german sebagaimana dimaksud dalam dengan susunan keanggotaan terdiri dari ketua wakil bupati wakil ketua sekretaris daerah kabupaten rembang ketua harian asisten ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat sekda kabupaten rembang sekretaris kepala dinas kesehatan kabupaten rembang sekretaris kepala bappeda kabupaten rembang anggota perangkat daerah kabupaten rembang instansi vertikal kabupaten rembang perguruan tinggi asosiasi dunia usaha unsur ormas tokoh masyarakat forum german sebagaimana didalam bab v. pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan (dua) kali dalam setahun.. pelaksanaan evaluasi kegiatan germanviiikegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dan didasarkan pada indikator pelaksanaan german yang ditetapkan lebih lanjutsalinan bira: tunggu:upati semarang, menimbang bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mendukung kelancaran kegiatan operasional dewan koperasi indonesia daerah kabupaten semarang dalam rangka mengupayakan peningkatan gerakan koperasi kabupaten semarang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, pemerintah daerah perlu memberikan bantuan hibah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada, perlu meninjau kembali peraturan bupati semarang nomor tahun tentang petunjuk teknis bantuan hibah dewan koperasi indonesia daerah kabupaten semargoperasian lembaran daerah kabupaten semarang tahun. bab ketentuan umumkabupaten semarang yang selanjutnya disingkat dekopinda kabupaten semarangtunjuk teknis pemberian bantuan hibah kepada dewan koperasi indonesia daer,) kabupaten semarang, yon (listing aryan rip lampiranndahuluan latar belakangdalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan, agar mewujudkan tujuan koperasi yang optimal kabupaten semarang maka perlu melibatkan peran penggerak gerakan koperasi yaitu dekopinda kabupaten semarang. demi tercapainya tujuan bersama dalam bidang koperasi yang diselenggarakan dalam bentuk program kegiatan oleh dekopinda kabupaten semarang maka pemerintah perlu memberikan bantuan hibah kepada dekopinda kabupaten semarang. agar bantuan hibah dimaksud dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan petunjuk teknis untuk pelaksanaanyabantuan hibah kepada dekopinda kabupaten semarang. ii. sasaran sasaran pemberian bantuan hibah adalah dekopinda kabupaten semarang sebagai penggerak gerakan koperasi kabupaten semarang. iii. kriteria bantuan bentuk bantuan bentuk bantuan hibah diberikan dalam bentuk uang. besaran bantuan besaran bantuan hibah selanjutnya ditetapkan dalam keputusan bupati semarang pada setiap tahun anggaran berkenaan. iv. penggunaan bantuan bentuk bantuan hibah dipergunakan untuk membiayai kegiatan dekopinda kabupaten semarang. mekanisme pemberian bantuan tata cara pengajuan bantuan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan dekopindadinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan kabupaten semarang, dan melampirkan rencana anggaran biaya rab) dan susunan kepengurusan, sertatata cara penetapan penerima bantuan berdasarkan proposal yang diajukan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka romawi huruf selanjutnya kepala dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagmengusulkan penerima bantuan kepada bupati semarang, bupati semarang menetapkan penerima bantuan yang akan dihibahkan kepada dekopinda kabupaten semarang dengan keputusan bupati pada setiap tahun anggaran berkenaan. tata cara penyaluran hibah dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan kabupaten semarang mengajukan realisasi bantuan hibah badan keuangan daerah kabupaten semarang, bantuan hibah diberikan kepada dekopinda kabupaten semarang sesuai dengan keputusan bupati semarang, dan dekopinda kabupaten semarang menandatangani berita acara penerimaan bantuan yang diketahui oleh kepala dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan kabupaten semarang dengan dihampiri akuntansi bermaterai rp6. (enam ribu rupiah) rangkap (dua). vi. mekanisme pertanggungjawaban mekanisme pertanggungjawaban penerimaan bantuan hibah adalah sebagai berikut dekopinda kabupaten semarangdekopinda kabupaten semarang wajib menandatangani nph, dekopinda kabupaten semarang berkewajiban menyampaikan surat pertanggungjawaban spj) kepada bupati semarang melalui kepala dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan kabupaten semarang untuk bantuan paling lambat akhir tahun anggaran setelah bantuan hibah tersebut diterima dan kegiatan selesai dilaksanakan, dan surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka (tiga) meliputi bukti penggunaan uang bantuan yaitu nota dan kuintal, berita acara bantuan hibah, surat pernyataan bertanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai nph, rincian penggunaan uang, dan laporan pelaksanaan kegiatan. vdinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdaganganhibah dekopinda. bupati semarang, ttd. mundjirin |
pembeda aan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat tentang nomor tahun pera~rupa1't di\l~ r;\l l, perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten tebo tentang pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat bahwa adat istiadat kebiasaan kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang diakui keberadaanya dilestarikan da1arn kehidupan masyarakat untuk menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional kabupaten, maka perlu diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan; menimbang bup ati tebo, dengan rahmat tuhan yang maha esa pemberian aan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat tent ang nomor tai peraturan daerah kabupakil bupati adalah donndalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan ketentuan umum babi peraturan daerah paten tebo tentang pemberdayaan.n' dan pelestarian ser ti\ pengembangan adat istiadat dan le:maga adat menetapkan memutuskan dew perwakilan.~ikap demokratis adil dan obyektif dikalangan aparat pemerintahan dan masyarakat yang bersangkutan keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai nilai budaya daerah lain yang positif; dalam meharus mendorong terciptanya bupati walikotamadya: camat; kepal desa kelurahcamatan dan desa kelurahan dilakukan bersama dengan organisasi atau lembaga adat oleh l\ffi kani sl\ffi pemberian aan dan pelet harian serta pengembangan adat istiadat bab kebiasaan kebiasaan masyarakat adalah pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang merupakan kesatuan hukum tertentu yang pada dalamnya dapat bersumber pada hukum adat;atu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur mengurus dan menyelesaikan berbagi masalah kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku; pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar adat dapat menunjang pembangunan pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat kebiasaan kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kuku pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai nilai etika moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat kebiasaan kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaanya tetap terjaga pengembangan adalah upaya yang terencana terpadu dan terarah agar adat istiadatmenampung dan menyalurkan pendapat masyarakat pada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan kebiasaan masyarakat; memberdayakan.enunjang penyelenggaraan pemerintah,pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat'pemangku adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah daerah; lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan permufakatan kepala adat'pemangku adat ketua adat dan pemuka pemuka adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi pemerintah; lembaga adat mempunyai tugas yaitu kedudukan, tug dan fungsi le1\1bagi adat bab maksud dim kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta turut serta mendorong mensejahterakan warga masyarakat setempat; tujuan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat dan lembaga adat adalahyanguntuk menunjang keberhasilan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; tujuan pelestarian adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk mempertahankan nilai nilai,kaidah atau norma norma atau kegiatan sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelancaran pembangunan dan ketahanan nasional; tujuan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga adat dan melestarikan adat istiadat desa dalam menunjang kelancaran pembangunan dan ketahanan nasional; tujuan pembinaan adalah untuk meningkatkan sikap positif terhadap adat istiadat dan lembaga adat dapat mencapai taraf hidup masyarakat yang lebih baik; maksud dan tujuan pe:tvffierday aan dan pelet harian sert pence:timbangan adat istiadat dan el\ ilaga adat bab ill susunan organisasi lembaga adat ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan dari badan perwakilan desa bpd organisasi bab.ii dan demokratis;; lembaga adat berkewajiban melakukan hal hal sebagai berikut mewakili masyarakat adat, yakni dalam hal hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat;; lembaga adat mempunya hak dan wewenang hak, wewenang dan kewajiban le:maga adat babi. apabila tidak berhasil diselesaikan, upaya penyelesaian dilakukan oleh aparat pemerintah dan lembaga adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat; untuk melaksanapat; ,. le:baran daerah k,kabupaten tebo nomor darkutni, pembina utama muda nip. diundangkan d!. ~~ara_ t~f?(__) pada tanggal november ditetapkan muara i.ket uan penutup bab dalam upaya melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, aparatur pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina clan mengembangkan adat istiadat yang hidup clan bermanfaat dalam pembangunan clan ketahanan nasional; pe:binaan bab viebersihan dan pertamkebersihan dan pertamkebersihan dan pertamananmbinaan dan penataan pemakaman tugas pokok kepala seksi pembinaan dan penataan pemakaman adalah melaksanakan sebagaian tugas bidang kebersihan dan pemakaman dibidangseksi pembinaan dan penataan pemakpemakaman dalam rangka penyusunan rencana program kerja seksinyusun pedoman petunjuk teknis dan perizinan pengguna pemakaman umum milik pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, cc.penataan pemakaman dalam menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya, menyusun program kegiatan pembinaan dan penataan pemakaman,laksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam proses pembinaan dan penataan pemakamaataandan penataan pemak program kerja dinas dibidang pengelolaan lampu jalan dan lampu taman sertabidang penerangan jalan dan tnerangan jalan dan terangan jalan dan taman dalam perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan petugas pemeliharaan lampu jalan dan taman, sarana dan prasarana lampu jalan dan pertamanan,erangan lampu jalan dan taman sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas kepala bidang penerangan jalan dan taman, membuat perencanaan dan evaluasi tentang bidang lampu penerangan jalan, lampu hias, dekorasi kota, pemeliharaan taman, penghijauan, pembibitan dan pajak, reklame dan menetapkan pajak penerangan jalan ppj), pemeliharaan taman, penghijauan dan pembibitan, melaksanakan koordinasi dengan instansi lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya, membagi habis tugas pada bidang penerangan jalan dan tamilolaan lampu jalan dan lampu taman tugas pokok kepala seksi pengelolaan lampu jalan dan lampu taman adalah melaksanakan sebagaian tugas bidang penerangan jalan dan taman pasar dibidang pengelolaan lampu jalan dan lampu taman untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi pengelolaan lampu jalan dan lampulampu jalan dan lampulampu jalan dan lampu taman dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, melaksanakan pembinaan kepada petugas dalam rangka menjaga lampu jalan dan lampu taman serta menetapkan pajak penerangan jalan ppj), melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dibidang penerangan jalan, melaksanakan pengumpulan, pencatatan dan pnenganalisaan permasalahan yang mengangkut lampu jalan dan lampu tama, melaksanakan pembinaan keterampilan para petugas dalam rangka meningkatkan keterampilan dalam pelaksanaan kerlampu jalan dan lampulampu jalan dan lampu tamngelolaan dan penataan taman tugas pokok kepala seksi pengelolaan dan penataan taman adalah melaksanakan sebagaian tugas bidang penerangan jalan dan taman dibidangseksi pengelolaan dan penataandan penataandan penataan taman dalam penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya,erangan jalan dan taman kabupaten pesawaran dalan mengatasi permasalahan penataan dan keindahan taman, membuat perencanaan dan evaluasi tugas dalam bidang pembangunan, pemeliharaanpenghijauan dan pembibitan,taman kabupaten pesawaran, melaksanakan pembinaan kepada para petugas agar menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan taman kabupaten pesawaran, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan seksi pengelolaan dan penataanngelolaan dan penataan tpengelolaan pendapatan tugas pokok kepala bidang pengelolaan pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pendataan dan penetapan retribusi serta mengoordinasikan pelaksanaan pembukuan dan pelaporan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang pengelolaan pendapatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang pengelolaan pendapatan dan sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja dinas ,sebagai pedoman anggaran pendapatan dan belanja dinas serta rencana kerja bidang pengelolagelolaan pendapatan perumusan kebijaksanaan teknis, pendapatan dan penetapan retribusi serta pelaksanaan pembukuan dan pelaporangelolaan pendapatan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas kepala bidang pengelolaan pendapatan, melaksanakan koordinasi dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan pendapatan, membagi habis tugas pada bidang pengelolaan pendapataian tugas bidang pengelolaan pendapatandataan dan penetapan retribusi dalam penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, membuat perencanaan dan evaluasi tugas dalam bidang pendataan penetapan objek retribusi, melaksanakan pendataan dan pemetaan areal pungutan retribusi, membuat surat ketetapan retribusi daerah skr) dan menghimpun data objek pungutan, melaksanakan koordinasi dengan lembaga lain dalam rangka pendataan dan penetapan retribusi, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum didan pelaporan tugas pokok kepala seksi pembukuan dan pelaporan adalah melaksanakan sebagaian tugas bidang pengelolaan pendapatan dibidangmbukuan dan pelapombukuan dan pelaporanpembukuan dan pelaporan, melaksanakan pungutan retribusi berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan, melaksanakan pembukuan hasil pungutan dan menyusun laporan hasil penerimaan pungutan retribusi, melaksanakan pemeliharaan aset pembukaan dan pelaporan, melaksanakan koordinasi dengan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan pungutan, pembukaan dan pelaporan, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan seksi pembukuan dan pelapormbukaan dan pelaporuraian tugas jabatan dinas pasar, kebersihan dan pertamandinas kebersihan dan pertamanan kabupaten pesawaran yang selanjutnya disebut dinas. kepala dinas adalah kepala dinas kebersihan dan pertamanan. bab struktur organisasi struktur organisasi jabatan pada dinas kebersihan dan pertamkebersihan dan pemakaman, membawahi kepala seksi operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kepala seksi pengelolaan sampah dan tinja, kepala seksi pembinaan dan penataan pemakaman. kepala bidang penerangan jalan dan taman, membawahi kepala seksi pengelolaan lampu jalan dan lampu taman, kepala seksi pengelolaan dan penataan taman. kepala bidang pengelolaan pendapatan, membawahi kepala seksi pendataan dan penetapan retribusi, kepala seksi pembukuan dan pelaporkebersihan dan pertamanan adalah memimpin dinas kebersihan dan pertamanan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dinas kebersihan dan pertamanan, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur dinas kebersihan dan pertamanankebersihan dan pertamankebersihan dan pertamananpelaksanaan tugas, membagi habis tugas kedinasan kebersihan dan pertamanan dibidang teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada dilingkungan kebersihan dan pertamanan mengetahui dan memahami beban tugas dan tanggung jawabnya masing masingebersihan dan pertamanan, menilai aktifebersihan dan pertamananbersihan dan pertamanidibidang pasardilingkungan dinas, ji. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kepustakaan dinas,kebersihan dan pemakaman tugas pokok kepala bidang kebersihan dan pemakaman adalah melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas dibidang kebersihan dan pemakaman,pesawaran sertabidang kebersihan dan pemakkebersihan dan pemakkebersihan dan pemakaman bidang perumusan kebijaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan sampah dan tinja serta pembinaan dan penataan pemakamebersihan dan pemakaman sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas kepala bidang kebersihan dan pemakaman, menyusun perencanaan dan evaluasi tugas bidang pemeliharaan kebersihan dan pemakamdan pemakaman lingkungan melalui soli, melaksanakan operasional kendaraan dinas dan pengamanan sampah, membagi habis tugas pada bidang kebersihan dan pertamanoperasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana tugas pokok kepala seksi operasional dan pemeliharaan sarana dan prasaranaoperasional dan pemeliharaoperasional dan pemeliharaoperasional dan pemeliharaan sarana dan prasaranaoperasional dan pemeliharaan, melaksanakan pemeliharaan kebersihan jalan, pertokoan, pantai, sungai dan tempat keramaian umum dan tinja, menginventarisasi sarana dan prasarana kebersihan dan pemakaman dalam proses pencatatan aset sebagai data pemeliharaan dan pengembangan, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan seksi operasional dan pemeliharaan sarana dan prasaranai. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. kepala seksi pengelolaan sampah dan tinja tugas pokok kepala seksi pengelolaan sampah dan tinja adalah melaksanakan sebagaian tugas bidang kebersihan dan pemakaman dibidang pengelolaan dan pemanfaatan sampah dan tinja. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi pengelolaan sampah dan tinjdalam rangka penyusunan rencana program kerja seksi pengelolaan sampah dan tinjasampah dan tinja dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, cc. menyusun pedoman teknis pengelolaan sampah dan tinja untuk pengaturan dan pemanfaatannya, menggerakan partisipasi masyarakat dalam usaha pemeliharaan kebersihan melalui soli, mengatur pelaksanaan operasional fasilitas sarana dan prasarana dalam pemanfaatan dan pelaksanaan, melaksanakan pembinaan keterampilan para petugas dalam pengelolaan sampah dan tinja, melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam pemanfaatan pengelolaan sampah dan tinsampah dan tinjalingkungan hidupretribusi adalah pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut. bab kedudukan, tugas dan fungsi bagian pertama kedudukan dinas adalah unsur pendukung tugas walikota yang melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas daerah bidang lingkungan hidup. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dinasoordinasikan dalam penyusunan program, pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi bidang lingkungan hidup bidang tata lingkungan kelompok jabatan fungsional melalui penyetaraan, bidang pengelolaan sampah dan limbah kelompok jabatan fungsional melalui penyetaraan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kelompok jabatan fungsional melalui penyetaraan, bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup kelompok jabatan fungsional melalui penyetaradan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup, sesuai dengan ketentulingkungan hidup mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup meliputi dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan urusan dibidang lingkungan hidup, pertamanan, pengelolaan sampah dan limbah b3, ruang terbuka hijau rth) serta penegakan hukum bidang lingkungan, cc. mengoordinasikan dengan instansi lembaga terkait bidang lingkungan hidup, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas, penerbitan persetujuan dan perizinan bidang lingkuat mempunyai tugas melaksanakan tugas dinaskearsipan, pengadaan dan pemeliharpenyusunan program, pemberian informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, cc. pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan retribusi dan aset:al dan pejabat fungsionalnya sebagaimana dimaksud pada sub bagian bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi pengelolaan dan pengadministrasianmengelola sarana dan prasarana rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinasmutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai, dan ccurusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan aset dinas. dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada sub bagian keuangan dan aset mempunyai fungsi pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran badan, perbendaharaan, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas: pengelolaan urusan aset dinas, cc. pembukuan, pertanggung jawaban keuangan dan laporannya, pengelolaan retributata lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang inventarisasi sumber daya alam, menyusun apple, lhs, kajian dampak lingkungan dan konservasi inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi apple dan lhs, cc. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi mutu air dan mutu udaranada dan lh, dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah dikplhd), dan indeks kualitas lingkungan hidup, perencanaan ruang terbuka hijau, konservasi keanekaragaman hi, perlindungan, pengawetan, pencanangan ruang sumber daya alam serta pemanfaatan nya secara lestari, penetapan kebijakan, pelaksanaan ruang terbuka hijau,dan ruang terbuka hijauil. pelaksanaan inventarisasi grk, penyusunan profil emisi grk, dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menyusun rencana program, pemeliharaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta merumuskan petunjuk teknis bidang pertamanan dan penghijauan, menerbitkan persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan baku mutu emisi,audit lh, analisis resiko lh): mengajukan usulan tim uji kelayakan lingkungan yang berkedudukan kota bandar lampungtata lingkunganlolaan sampah dan limbahsampah dan limbah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang dibidanginformasi, merumuskan kebijakan pengelolaan sampah tingkat kota, pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen industry, proses daur ulang sampah, cc. perumusan kebijakan penanganan sampah skala kota, koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, penetapan lokasi tps, test, dan tpa sampah serta pengawasan terhadap tempat pengelolaan sampah. merumuskan bahan kebijakan dan program bidang sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan taman, merencanakan kebutuhan sarana prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan taman serta melakukan monitoring dan evaluasi, pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk, penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, pelaksanaan kerjasama dan investasirumusan,mbinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan sampah dan limbah serta menerbitkan persetujuan teknis untuk kegiatan pengumpulan limbah kotangelolaan sampah dan limbah dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan meliputi pemantauan, penanggulangan dan pemulihanlaksanaan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah serta sumber pencemar institusi dan non institusi, penentuan baku mutu lingkungan, ccmelakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air dalam wilayah kotaerbitan surat kelayakan operasional slo)entuan kriteria baku ddinas dibidang penataan dan peningkatan kapasitas meliputi penanganan pengaduan, penegakan hukum,ccnyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memilikimbinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah, j il, advouu, penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lh, dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasionallingkungan hidup kota bandar lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan peraturan walikota. bab vii dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab viii pengangkatan dalam jabatan kepala dinasdinas dan kepala subbagian eselon iv.a. babepala dinasxiilingkungan hidupbagan struktur organisasi dinas lingkungan hidupngendalian pencemaran bidang pengelolaan penataan dan peningkatan tata lingkungan sampah dan limbah dan kerusakan lingkungandar lampung. dinas adalah dinas lingkungan hidup kota bandar lampung. kepala dinas adalah kepala dinas lingkungan hidup kota bandar lampsuratgakibatkan perubahan langsung danir limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatapersetujuan lingkungan adalahsurat kelayakan operasional yang selanjutnya disebutaman adalah salah satu fasilitas kota yang disediakan dan dipelihara oleh pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan penduduknya dalam memperoleh kebutuhan rekreatif seperti silek, kesenangan, istirahat, olah raga, permainan, pemandangan, pendidikan dan fungsi ekologi lingkungan. pengawasan lingkungandanunit pelaksana teknis dinas selanjutnya disingkat upt dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas lingkungan hidupelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada dinas lingkungan hidup kota bandar lampungrencanaan pembangunan bidang lingkungan hidupbidang lingkungan hidup |
peiyierint ai i kabupaten tebo tahun2001 tata cara pemilihan dan atau pengangkatanperangkatdesa tent ang nomor tahun2001 pera'turun daerahpada huruf diatas.ahun dipandang: bupati tebo, dengan rahmat tuhan yang maha esa tata cara pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa tent ang nomor tahun peraturan.~ daerah kabupaten tebo mengingat menimbang pemeran1'ah kabur ten tebopers ara ta.n galon perangkat desa babpenjelasan satuan masyarakat lainnyaketentuan.~ ljm.ljm babi peraturan daerah paten tebo er . t'fa.t~tata cara roll lili a.~ dan atau pengangkat perangkat desa memutuskan dew ail\l' perwakilan rakyat darimenetapkan apabila calon perangkat desa lebih dari orang clan berdasarkan penilaian memenuhi syarat maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh kepala desa; hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud diajukan kepada bpd untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan kepala desa; desa; calon perangkat desa diajukan oleh kepala desa untuk mendapat persetujuan pimpinan badan perwakilan desa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini; setelah mendapat persetujuan dari bpd, calon perangkat desa yang telah dipilih clan atau diangkat tanpa pemilihan ditetapkan dengan keputusan kepala !vl mekanis!vle pe:pilihan dan atau pengangkatanperangkatdesa bab ill perangkat desa sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini terdiri dari sekretaris desa sebagai unsur staf yang merupakan kepala tata usaha clan memberikan pelayanan teknis administrasi; kepala kepala urusan yaitu pelaksana teknis lapangan; kepala kepala dusun yaitu unsur pembantu kepala desa wilayah kerjanya; jumlah clan kebutuhan formasi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan bpd; setia clan taat kepada pancasila, undang undang dasar negara clan pemerintah republik indonesia; berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas clan berwibawa; tidak pernah terlibat langsung atau tidak lanclan ulang undang dasar seperti s pki clan atau kegiatan kegiatan organisasi terlarang lainnya;iliki kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana dikenakan ancaman pidana sekurang kurangnya lima tahun; terdaftar sebagai penduduk clan bertempat tingga1 tetap desa yang bersangkutan sekurang kurangnya selama satu ahun terakhir dengan tidak terputus putus; sekurang kurangnya telah berumur dua puluh lima) tahun clan setinggi tingginya tahun; sehat jasmani clan rohani; sekurang kurangnya berijazah stub sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat; perangkat desa diberhentikan karena meninggal dunia; berakhir masa jabatannya; atas permintaan sendiri; telah diangkat dalam jabatan yang baru; pemberhentianperangkatdesa bab perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud peraturan derah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; perangkat desa dilarang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah ini; melakukan hal hal yang dapat menjatuhkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah, pemerintah desa dan masyarakat; melakuk;;donna norma adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa; larangan bagi perangkat desa babi perangkat desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban; (l). masa jabatan perangkat desa selama lima tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan kewenangan kepala desa; dalam hal jabatan perangkat desa kosong maka kepala desa menunjuk seorang penjabat dari perangkat desa dan selambat lambatnya dalam jangka waktu bulan sudah diadakan pemilihan dan atau pengangkatan; masajabatanperangkatdesa bab apabila hasil ujian saringan lebih dari orang calon yang memenuhi syaratoleh kepala desa; hal hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh bupati; ketan'tua . jtp bab vii perangkat desa yang ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diterapkan kemudian dengan keputusan desa: kftentca\: peralatan perangkat desa yang tersangkut tindak pidana atas usulalat l.: diretas.an dengan keputusan kepala desa; apabila perangkat desa diberhentikan maka pekerjaannya sehari hari dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh kepala de sa warna; diangkatnya p ~ tang l11 desa yang barn; ( f) apabila berdasar.an jurusan \k pengadilan lingen pertama terbukti melakukan perbuatan vang dituduh.!!' )"" "' (1i1 '.m tin al, pertama r11n llf\'.l''a ndnis dimaksud "' ~ selesai ._~ ' " j.:a;,, """ ~, . :;, .,.;. . .,.,,~,~ .#"'~.~,;,i. .!.;.:;. .,._. . l~'~j . ,. . .a.:::, . . .,,.,., ,'j kepala desa mengusulkan kepada bpd agar yang bersangkutan diberhentikan; perangkat desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul kepala desa dan setelah mendapat persetujuan bpd diberhentikan sementara; pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan kepala desa; selama perangkat desa dikenakan pemberhentian sementara maka kepala desa menunjuk penjabat sebagaimana dimaksud dengan berlakunya keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetapbila yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal bila yang bersangkutan dinyatakan bersalah; tidak lagi memenuhi salah satu persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini;seorang pejabat desa; lej\lebaran daerah kabur |
bagian hukum setda kabupaten indramayu lembaga penyiaran publik lokal radio kijang kencana dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati indramayukijang kencana kabupaten indramayu, ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja ppl radio kijang kencana diatur dengan peraturan bupati. bab iii sifat dan tujuan ppl radio kijang kencana dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial. ppl radio kijang kencanbertakwa, cerdas dan berbudaya dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra daerah. bab perizinan untuk menyelenggarakan penyiaran ppl radio kijang kencana wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab alat kelengkapan ppl radio kijang kencana bagian kesatu umum alat kelengkapan ppl radio kijang kencantata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan dewan direksi, lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua dewan pengawas paragraf umum dewan pengawas adalah jabatan non eselon. jumlah anggota dewan pengawas sebanyak banyaknya (tiga) orang yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, praktisi penyiaran dan masyarakat. dewan pengawas ditetapkan oleh bupat, dengan melibatkan dprd. ketentuan mengenai uji kepatutan dan kelayakan, lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati. paragraf hak, tugas dan kewenangan dewan pengawas berhak mendapatkan penghasilan yang besarannya ditetapkan oleh bupati.kijang kencankijang kencana fm. melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan ppl radio kijang kencana kepada bupati secara berkala.kijang kencana fm. paragraf persyaratacc. minimal berpendidikan sarjana, sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela:, bagi anggota dari unsurdewan pengawas anggota dewan pengawas berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap,pengawas. bagian ketiga dewan direksi paragraf umum dewan direksi adalah jabatan non eselon. jumlah dewan direksi ditentukan oleh dewan pengawas sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas. paragraf hak, tugas, dan kewenangan dewan direksi berhak mendapatkan penghasilan yang besarannya ditetapkan oleh, turut serta mengembangkan seni dan budaya lokal masyarakat daerah, menjalin komunikasi yang sehat dengan masyarakat, melaporkan pelaksanaan kegiatan ppl radio kijang kencana kepada bupati secara berkala dengan diketahui dewan pengawasijang kencankijang kencana fm, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemajuan ppl radio kijang kencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf persyaratan dewan direksiminimal berpendidikan sarjan atau yudikatif dan nonpartisan, dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain. paragraf pemberhentian dewan direksi dewan direksi berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap,direksi. bab pengawasan dalam menjalankan penyiaran ppl radio kijang kencana diawasi oleh dewan pengawas dan kpid, dan secara kelembagaan diawasi oleh dprd. bab vii sumber biaya sumber pembiayaan ppl radio kijang kencana dan alat kelengkapannya bersumber dari apbd. selain sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ppl radio kijang kencana diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain yaitu iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan, usaha lain yang sah sesuai peraturan perundang undangan, dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. bab viii ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, terhadap kegiatan penyiaran dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dnyelenggaraan lembaga penyiaran publik lokal radio kijang kencana f. tidy rakhmat riyadh, ip. nomor register peraturan daerah kabupaten indramayu provinsi jaw: tahun seri:lembaga penyiaran publik lokal radio kijang kencana fmprd kabupaten indramayu, lembaga penyiaran publik lokal radio kijang kencana yang selanjutnya disebut ppl radio kijang kencanpenyelenggaraan ppl. dewan direksi adalah unsur pimpinan ppl radio kijang kencana yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan ppl radio kijang kencana fmberkedudukan provinsbab pembentukan, kedudukan dan organisasi ppl radio kijang kencana dengan peraturan daerah ini dibentuk ppl radio kijang kencana fm. ppl radio kijang kencana adalah badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dan berkedudukan daerah. |
el\ print aj f kabupaten tebo tahun2001 pera turun desa tentang nomor tahun pera'l'uran dae rf\ kabur ten tebo ,,., ";~l~ keputusan presidententang peraturan desa; bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang berhasil guna dan berdaya guna perlu diatur mengenai peraturan desa; menimbang bup ati tebo, dengan kalimat tuhan yang maha esa peraturan desa tent ang nomor tahun peraturan daerah kabur aten tebo pemerintah kabu~aten te o bupati adalah bupati tebo; desa atau yang disebut dengan warna lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang rnerniliki kewenangan untuk mengatur dan pengurus kepentingan masyarakat setempat yang diatur dalan sister pemerintahanperaturan desa adalah segala ketentuan peraturan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa berwarna bpd; keputusan kepala desa adalah cernua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari cernua peraturan desa; badan perwakilan desa yang selanjutnya disebut bpd adalah badan perwakilan yang terdiri dari terbuka terbuka masyarakat desa yang berfungsi rnengayorni adat istiadat, rnernbuat peraturan desa, rnenarnrangkat desa adalah unsur pelaksanaan yang rnernrnernenuhi persyaratan. dalan peraturan daerah ini yang dimaksud dengan ketentuan umum bab! peraturan daerah kabupaten tebo tentang pera tirrun pengaturan mengenai desa; keputusan menteri dalan negeri nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalan penyelenggaraan pemerintah desa dbentuk peraturan desa ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku; be1'i1tjk pera al, desa bab peraturan desa ditetapkan dengan musyawarah mufakat dan hams mencerminkan kebutuh; rancangan peraturan desa yang menyangkut bidang pembangunan desa didalam penyusunannya kepala desa dan bpd dibantu oleh lembaga kemasyarakatan yang mengurus mengenai pembangunan desa; untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat, maka dalam penyusunan rencana peraturan desa, pemerintah desa dan bpd mengadakan rapat desa; rapat desa sebagaimana dimaksud diberitahukan kepada camat untuk dilaporkan kepada bupati; rencana peraturan desa dapat berasal dari kepala desa atau atas inisiatif bpd; rencana peraturan desa sebagaimana dimaksud disampaikan kepada para anggota bpd untuk dilakukan pembahasan; dalam hal jumlah anggota bpd yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam rapat bpd dinyatakan tidak syah; apabila rapat bpd dinyatakan tidak syah, maka kepala desa dan bpd menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat lambatnya tiga hari setelah rapat pertama; sekurang kurangnya dari jumlah anggota badan perwakilan desa; kepala desa dan perangkat desa; dalam rangka menetapkan peraturan desa, bpd mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh arat sy ara dan tata cara pelet peraturan desa babdua minggu setelah ditetapkan; kepala desa memberikan pertanggungjawaban setiap tahun kepada bpd; kepala desa memberikan keterangan pertanggungjawaban setiap tahun kepada bupati melalui camat; pertanggungjawabandanpengawasan bab untuk melaksanakan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada pada peraturan kepala desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaannya dengan keputusan kepala desa; keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud temuannya disampaikan kepada bupati dan camat; peraturan desa ditanda tangani oleh kepala desa. peraturan desa yang telah ditandatangani oleh kepala desa harus terlebih dahulu disosialisasikan untuk dilaksanakan oleh seluruh masyarakat desa; dalam melaksanakan peraturan desa sebagaimana dimaksud kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang mengatur mengenai pembangunan desa; pelaksanaan babi peraturan desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam selambat lambatnya lima belas hari temuannya disampaikan kepada bupati dan camat; bersifat mengatur; menyangkut kepentingan masyarakat desa; yang menimbulkan beban bagi keuangan desa; peraturan desa sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan setelah ditetapkan oleh kepala desa dan disetujui bpd; peraturan desa sebagaimana dimaksud adalah peraturan disayang: tata cara pelet peraturan desa bab lembaran daerah l(,aj3up ten tebo tahun2001 nomor h.darkutni, pembina utama muda nip. diundangkan :tv!:~ ~ra t~]?q; ketentuan penutup bab vii pemerintah kabupaten dapat membatalkan peraturan desa dan keputusan kepala desa yang an alasannya;kabupaten dengan berbagai pertimbangan dan alas keberatan; |
undang undang . undang und.ang nomor al1w1 umg penyalin&a(1ru nti jl.nl yang kasih d.an bebas dari korupsi. kolusi dnn nepotisme; undang undang nomor l.hun 1num yayasan seb.gimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun undang punching nomor tahun tent.ang keuangan negara: undang undang nom0< hun tentang si.stem pendidikan nasional; undang undang non l"ahun tenung pokok pokok kepeaawuia:n sebagaimana telah dub:lh dengan undang und:mg nomor tahun bahwa bcrdasarkea penimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu rneoetapkan pera1urn wnhkoto bandung, tcl01l~ petunjuk pelaksanaan pengelolaan fli ) operasional sekolah bos) pada pcn)'<"lcn.,;gardan program seolah gra1i1 korn bandung tahun anggaran bahwa untuk menunjang kelancaran penyaluran 13ayo opera~ional sekolah dos) pandu p<.'l'l)tk,,ggm,:mn protein sekolah mlb scbagairnana demak.sud dalam huruf diperlukan pengaturan mengenai prosedur dan mekanik!l,mc pinks11pilihan ~bayi petunjuk. perlu.k.brown pengelolaan lli l" operasional sekolah pada penyelenggaraan program sekolah gru1i, kou, ,dun~ t hun assam bnh\\ tahun r::mg.ka pelaksanaan progam wajib uclojar (scmbihm) tahun dun memantapkan program bandung cerdas pemcrimah kou. lland~ <1nh mcngulokasiknn lling11 01x,rasio111l1 schol pada anggaran pendapatan dan llclanja daerah apbd) tahun l\nggntao untuk pcnyclcnggaraan t'program sd:oleh gratis koto bruxluny; walikota lansung. pff unjuk pel;\kanan pengelolaan'.'i flava operasional sekolah (bos) pada pen el, ngg,\rain program sek ol. gratis band uno aff anggaran !.nilai\g nomor tahun perairan mahkota bandung zi ~ i1 ~kngingu1 mini111b.111g n0"101l berita daerah kota bandung yaitu: kcperusan . pcrotumn pemerintah nomor tahun 1centang zona pc:timbangan; paru1 uru11 pemerintah nom(lr tahun lintang sistem l.nl orasi keuangan daerah; pero1uro11 j>pemerintah never ~hun hutang lib ah: peraturan perncrintnh nomor tahun tcn1usai pmiclolwan keuangan daerah, peraturan j>imprint.ah nomor tahun tcn h1ng ja.peran kesan,pn dan kerja instansi pcmerimah: i'crarurnn pemcrimnh nomor tahun tentang pembagian urusan pemerintahan amara pemeriruab, pemeritahan daerah propinsi], dan pcmcrintt lilin :1c:rah kabur.11rn1 kot11; peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi p<'rnnglmt och: pcratumn pemerintah no,nor tahun tcn hln wajib 8cl11jar, pcratumn pemerintah nomor tahun tentang pendanaan pendidikan: peraturan pemerintah nomor tahun tcn1:m1 guru: pcrmurnn pcrncrintnh nomor tahun tch,n standar nation. pendidikan: is. peraturan pemecatan nomor tahun tenuis j>pendidikan menengah .sebagaimana telah diubah dengan penuturan pcmcrinlah nomor tahun pemeran pernetint.ah nor tahun l990 tent.ang pendidikan dasar sebagaimana telah diubah dengan pertuturan pemerintah nomor 'i'ahun undang und.ng noni tahun turning guru dan dosen; p\.'.turun pemcrimnh nomor tahun 1c111.ans ptn1lml 13atib wilayah komrnadya daerah tinggal bandung dengan kabupaten daerah tingkat bandung; peraturan pemerintah nomor tahun t.tenang. pendidikan pra schol"h: undang undang nomor tahun1 1c.1klan, perimbangan cut)ng, antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah; undang undang nomor tahun 1emang perbendaharaan negara; und mg und.n~ nomor tahun tentang j'cmt n1ul.nn pcrntumn perundang undangan; undang undang nomor 'tahun tcl pcmcriksaln pengelolaan dan panggung jawab keuangan negara: undang undang nomor tahun tenang pemerintahan daerah scbagairnena teluh diubah untuk kcduaknlinyn dtn undang: undang. ~nomor tahun l'asal . peraturan walik01'a bandung te)i ang pl! t'un.iuk pll laksanakan pengelolaan bia operasional sekolah (loss al11\ pei\ yt;i.f. negara,\n program'vl sekolah gratis kota bandung taifun anggaran menetapkan me.mu'j'usk surat dtl.ro.n menteri pcndidakon nasional nomor \! ipn!ku tentang kebijakan pe1\didikan gratis bagi pendidikan dasar. tangga fctinaori memperhatikan listrik.sl presiden nomor tahun tentang gerakan nasional percepatan pun1.~~1n wajib belajar pcmlidikon dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara; peraturan d .crh kota bandung nq1 nc:,r tahun 1cn1ang ansgornn pendapatan dan lklnnja daerah kola bandung tahun anggaran peraturan \\'walikota bandung nomor s42 tahun latm1g si.! tcm dan l'prosedur pengelolaan keuangan daerah; peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang rencana l'om"' ~non j ngk njan11 daerah rl' l'd) oh1111 200s.202s: peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang pcuyetceggerenn pendidikan: pceanenn m,macri dalam ncg.cri nomor ta.bun tenang tram coro ketatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban benda.hara ,cna pcnynmpoiannyn: peraturan daerah kotamadya daerah tingkat bandung n<>mor tahun tting patft wil i h kotama)a daerah tingkat londons: pcn1turn11 l>acmh kota lindung nomor tahun tcntttng pokok pokok peegelclaen keuangan daerah; cr'4l null\ daerah koto jantung nomor tahun tentang urusan pcmcrintaban daerah kora bandung; pcratunm daerah kora bandung nomor tahun tentang ima caro pcmbemukan peraturan daerah: kepcrusnu presiden nomor tahun tentang pedoman pcl.alsnnaan pc:ngadoim bara jll joo perntrintah sebagaimana telah diubah umum kct11juh kalinya dengan pcmturan presiden nomor tahun j>catur.an menteri dalan 'tttt'ri non,or tahun tentang pf.'< pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan pcnuunm menteri dalam negeri nomor .hun pcall\ menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pen) usulan \nt u:.run j>end1>:atn.n dan oclunja daerah ruu anggaran program . io. pcn~clown;m j~1lah lima1nn yang balai1::in dengan percncnnsan, petaksaoaao, evaluasi, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tin .kn1 satuan pendidikan daerah agar tercapai efisiensi ian efckrivims >cn)clcnggm film jid1kn11. banyu operasional schol h oos) adalah din~ pro.,ic,na sekolah yang bersumber dari al' kolo bandung dalam rangka memenuhi kewajiban am:.mat u,l<l:lng~ undang nomor tahun tentang sistem cnd1ikan nation111, peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar nasional pendis hren. peraturan pemerintah nomor ahun tentang wajib llclnjar. permukaan pemerintah nomor tahun tentang pembiayaan pendidik.an d.an inci.:nui harap. m;l$yuraknl tctiladu.p peningkat3ll kuolirns pendidikan sebagai sasaran program wajib belajar pendidikan dasar (semi1lon) tahun. kolam peraturan ini yung dimaksud dengan an~ )ra. pencbpmun dun lalai\ j;, daerah yt11l.& sclanjumya d1singkat apbd adal:ih au,gran pendapatan dan belanja daerah kom llanchmg. rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang selanjutnya disini~ko1 al' ijs adalah t\n.;garan panda11>ll1ttn dan llclonjo yang disusun oleh seruan pendidikan. penyclcnggruun pc1klidikon ndola pcngclota.m pendidikan yang 1mencakup seluma kegiatan pendidikan formal, non formal. dao informal sesuai dong:.m kcw\:'n.1mt;an perneriruah :1erv. biaya pendidik.an adalah biaya ya1,g meliputi biaya satuan pendidikan, b,.iyn penyelenggaraan danfetnu pcngclolll: dun biaya pria~i pcsenu didik. l,c!.~na l)adil o.dalih anri,: oll mcu1!1w.l yang baru.s:a j.,a mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 1crscdin pod jalur, cnj(lug, dan jms ~didikan tertentu. sekolah dasar madrasah lbtidaiyalvbcn1uk lain y,ins sederajat yang sttanjucnya disini.kat sd ailiiloh smu pendidikan jenjang pendidik dasar yang diselenggarakan oleh p~print.ah kota bandung dan masyarakat, scl.oleh miller vfl pertama mod.r sah tsannwiynlvbentuk lain )il1' sederajat yang selanjutnya singkat v!\' adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar )'ani; diselenggarakan oleh pcmcrinm.h kom bandung dan rasa.iro.ktu. sekolah lccn~ah at:u mode.,.h ali) oh.l sekolah mcncngllh kcjuruanlbent.uk lain yang sederajat yang .selanjutnya disingkat sma m1smk adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan mc,,~ngah yong disclcnggpr.1knn oleh pemerintah kom bandung dan masyarakat. s1andar nasional pendidikan ;~dalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan seluruh wilayah hukum \fc(.\ bn> kesatuan republik lndonesia. pus111 pasal . ts! bencana ujian suci;;dimana dimaksud dalam pasal ~u1 tcrdnp:u dalam petunjuk pelaksanaan pengelolaan biaya operasional sekolah uos) pada pcnyclcnsgwtum roll.r::un sckofoh garis kot~ bandung tahun anggaran da.n skema.a cesena format forma; isian, scbagairnana tercantum dalan lampiran dan men1pan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pasa. all dan pengen,oij\an gl;\ tan ketatausahaan keuangan pli tutup bab kriteria \ dan mekanisme; penetapan sekolah gratis ail iii untuk memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada maka disusun sistematik sebagai berikut: rab pl1 all juan lab biasa operasional sek.olah {bos) pada penyu ll, negara \n program,\ seksi.ah gra iis petunjuk pelaksanaan pengelolaan banya operasional sekolah (ll osj j>a<la penyelenggaraan.n program sekolah.h gratis kola bandung tahun anggaran ada j.ah prosedur dan mcl1mi.smc yang panas dilaksanakan secara efektif. efisien, transparan, dan akuntabel dengan 1ncmperl1akun prinsip keadilan. kec:kupon, dun her:elanjurnn disesuaikan dengan kemampuan masing masing manga:u kepada 'it.dnr mutu din sum.ar signal pcndklikun sekolah gratis adalah sekolah yang menjadi penyelenggara program l'<rnbangunon pendidikan kola flondunij yang mcmbcbtisl.nn lia)' operasional sekolah bos) bagi pesona didik, untuk rncmantapkan pronoun bandung card dalam meningkatkan angka partisipasi kasar apk) dan anak partisipasi murni ( \ pm) pendidikan kora bandung dan membantu beban biaya mosyarabl ja.m menrekolahbn anak)' \:serta membangun memaluns tanggung jawab ong 1uafnmsyarakut terhadap pembangunan pendidikan ya.n,t bc:rkclnnju111n un1uk muncar,ai s&a.nalar n.l~ion.aj pendidikan. i). siswa miskin adalah pesona didik ya.ns dihcbadan hilir~ opt,. .sina sekolahnya dari berbagai pungutan untuk kelangsungan belajar. pengendalian adalah pengendalian terhadap pungutan agar tidal< 1terjadi perbuatan yn:ng melawan hukum danlarou mc n1ibn nw:yar sch.hingga membela.n:i bia~ un1uk menyckoloh l.an anaknya, is. program adalah semua rencana kegiatan yang terdokumentasi:an secara sistematis dan mio, serta sah minun hukum un1uk diri)ai oleh pcmcriotah kom 011ot.hmg dalam ro,, pcningkaum mutu pendidikan den pcrnenehnn standar nasional pendidikan. berita der.ah kota bandung tahun nomor dr. islami, si. pembina utama muda nii'. diundi:ikan bandung pada tanggal mei jl ' cari daerah kot bandung. dada roda ttd ditetapkan bandung pada tanggal mei wai.kota nl) ung. agar setiap orang mengetahuinya. mccain1ahk,1n pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota bandung. peraturan ini mulai berlaku pada t.ang._eal diundangkan. pada sum bcrlukunyu pcruturun wllhlou1 ini. mat.a pcnmmm walikota bandung nomor tahun tentang perubahan atas peraturan unlike111 bandung no,oor tahun 1coming pc111unjuk pcl:lksnnaan pcnyaluranrl'pemberian batuan siswa dan warga belajar khusus untuk sekolah aku seksi.aii kolo bandung tahun aliran dicabut dnn dinyatakan tidak be<lille. kota llanouno all jj , anggaran pengelolaan bia rasional sek olah (bos) pada l'eng ll! anggaran program sekolah gra11s petunjuk pelaksanaan nomor tahun al' gigi.: mei l.a ml' iran ra.ll jl( j\n mahkota bandung sebagai . sc:iring dengan tuntutan tebu1 perkembangan peserta didik. pe,nja.ini rute, perubalum lingkungan, suho p<till. sosial, ekonomi. dun budaya cita dalam rangle melaksanakan ketentuan bab viii ayal (~) dan bab xpll nya1 pasal tt3 l'asal ayn1 un<!lang undang nomor tahun 1en1nng sistem pendidikan nasional mengenai wajib belajar dan pendanaan pendidikan, pemerintah rete melahirkan peraturan pcmerimah nomor tahun tentang wajib stela jnr dan menjamin pcl warman pcb.ayun pound1d uau, scl)llg;,_imt1 diatur ,lo1am peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendanaan pendidikan, dengan lakinya peraturan pemberi,uah tersebut diharapkan manajemen p.,.nisipatlf sebagai satu ultcrnutif pcmceahnn nu1~lah n\ml:lccn dianut ac~1nyo kc.sci u~m dw1 keterbukaan berbagai pihak untuk menerima perubahan kebijakan. baik getaran pemerintah, pemeritahan dac:rab provinsi, dan pemerintahan kubu:uen ko10 sena magyar,1ku1 pada umumnya. l);loin kon1cks otonomi d11crh disc~11sb bahwa sslein untuk rnelemkkan dasar konsep kemandirian wilayah. juga menuntut adanya pembagian wilayah 1tugas, raogguog jawab dan kewenangan mai;ing ma~lng, mulai dari struktur tingkat ata sampai dana,.,n uunrnn imply.cnn'li lapangan. oleh karena itu semua pihak. agar lebih pro ii if. responsive, progs(f. kreatif. yoduklif. da.n prof.ssionol d~alam peng.\!lolruu, kebijakan termasuk didalamnya adalah mas.al.th pcnadolaan donn. b11yaitu1j. dama tcrscbul dapat daun:s jmn seni aturan, wins} 11t kepentingan dan kondisi riil masyarakat sehingga tidak melanggar.r hukum dan tat.a aturan yang berlaku seni dapat mcmpenimbangkan berbagai.i j>penting don.lagu ke!buku.han sekolah masing masing, standar kill'rj. dan kcrnpctensi standar yang harus dicapai dawn range.a memenuhi standar motu sesuai standar nasional p:didikan sehingga dalam pelaksanaanya bih cfc.l]f. efislcu, tepat waktu. dan lc:j xll sasaran sena rcrhiednr d.'lri simi hukum dan para,urn perundang~undangan )tmg berlaku, berdasarkan arah kebijakan strategis tersebut, penyelenggaraan pendidikan kota bandung dikcmbanll.lun melalui sejumlah program rnelipul1 pendidikan du,ar dun pru sekolah. pendidik:an ~lccn n,&ah. part1hinaan t>pendidikan luar sckolnlt dan ping.emb:mann llmu pcogcu,huan dan teknologi. dalam men,,l<negarawan program pendidikan 1bersel, tcmuri111ah kota bandung lxrpcdorm\tl li:ep.idn pcrolunu'l d(lrt1h kopi bandung nc.nor tahun tentang j>cnyclengauraan pendidikan. lo1ar bcltskang rendah\juan badi maksud . untuk mm:ga1m,i pennasnlahan tcrscbur dan memenuhi kenji.1rl pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang wajib belajar, mnu pemcrinmh kom bandung mcn11nwk:u, l'rogrruh .and\g c<:'nfa.s 'ahun khas11nyu kolom peningkat wajib bel jar pendidik"' dasar (sembilan) tahun dan rintisan \\'ajar pendidik.an menang.alf'. dengan mc::dialokasikan anggaran pendidikan yang dit um~ko.n pada aid ko1n o. ,n jung tahun j\nggnmn 200cj, kcadarui pu1us sc~lah ( )mp p3da sc1iap jenjang pendidik1m t11h11n >ada jenjang sd'mi yaitu (nol koma nol duo persen}. jenjang smp jii lain, '' ,, (nol koma sepuluh persen), dan jenjang s~l,vmaismk yaitu (nol koma limo puluh pct$c11). keadaan sekolah dan pesona didik baik sekolah negeri maupun swasta, dilihat dari daya runjung dan jumlah pesona didik yang ads p>da jenjang pendidikan dasar sim dan smp m ts) jumlah sc"rto didik yang uda melebihi dt ya tampung sekolah, sc<lama,i:( pada jenjang pc11didikan menengah (smnmaismk) jumlah pesona didik yang ada masih ba"nh jumlah daya tampung sekoci. jenjang sekolah menengah l>en:ama madras:,,h than:awi)>ahlbentu lain y~1na sederajat. angka partisipasi murni apm) yaitu (sembilan puluh dua koma tiga peluh satu person), dtn angka pt1rtisipa~i kasar apk) yaitu ,0s (scum empat bc1j$ t.om.a nol limo persen): jenjang sekolah menengah atas madras.ih aliyah sekolah menengah kcjuroa,, bentuk lain yang sederajat1. ang.kn r inisiasi murni apm) yaitu (tujuh puluh lima koma sembilan puluh satu persen). dan ana).n p11rti$spasi kasar apk) yaitu (sembilan puluh tiga koma lima puluh saru persen). sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kota bandung dalam mencapai visi d:an ,nisi ko13. bandung menjad, kena jasa yang dermttnnb,a11 pemerintah kola bandung tel:ili mancur,kan (tujuh) progrurn prioritas, s:alah st1l antamnyu ndn.lah bidang pc:didikan dengan program bandung cerdas sebagai indikator kondisi pendidikan koto bandung dcw:i.iu int menunjukkan angka melek huruf(ami) tahun yau ambilan puluh scmbiltm kamu lima puluh jempol persen), angka rata rata lama sekolah rls) tahun yaitu (sepuluh koma lima puluh sembilan per.;en). ans)ca partisipasi murni apm) don angka1 l'partisip.' l,i kos or al' pada tahun setiap jenjang pendidikan. sebagai berikut: jen jong sekolah dasar madrasah ibtidaiyah bentuk join yang scdcrejn, angka partisipasi murni apm) yaitu (seratus dua puluh tiga koma tig:o bebas persen), clan angka p.irlisipasi kasur apk) yaitu 'cn11us tinju puluh satu kom: nol lima j)c'n cn) !;. alokasi . mempercepat kerereapaian visi dnn mi~~ kota bandung: momento.akan p1'0i'uj1l jib belajar pcndidilon l>a. j.r (sembilan) tahun dan rintisan wajib belajar pendidikan vtcnengah; membangun mentalitas warga kol.l 1311ndung uj'lauk peduli pcndidilc:on. hasil yang diharapkan sasaran biaya operasional s<:kalah (bos) tahun angg.,.n meliputi sasaran pcngcrnbangun pening.kann u1u sumber daj manusia: sistem in cpcrasionel mlmajcmc11 keuangan yang trnusperan d.an nkumnbch prospek rasa depan dengan memperbaiki1d dan mengubah kondisi perekonomian masyarakat sasar. khusus sering.akan beban biaya pendidikan bagi masyarakatlorang tua peserta didik: pemerataan pelayanan pendidikan yang bcrmunr, much. dan lajang.kau: meningkatkan mam:!lccn rang transparan dan akuntabel dalem rangka pencitraan publik. membebaskan bi11ya operas,onal sekolah bos) bog, peserta didik iang tidak marapu p.1d, j,.ajang satu111, pcndidikfm d.~r meliputi df>.' negeri d:in swasta. smp m negeri dan swasta sena smp negeri induk smp terbuka, dnn pada jenjang sun pendidikan m.changi;,.h meliputi sebagian sm. al?vl a smk negeri clan sv.,l~ io, agar mtmpcrolth la)'an, pendidik.n yang lebih berumur, umum tujuh bi" operasional s<kolom (bos) pada pcn)clcnggnrnnn program schol<lh artis kohl bandung tahun anggaran merupakan program pemarah kota bandung kolom peningkatan mutu, pemenuhan stn.ndar nasional pendldrknn untuk mc:perluas nk.,ic~ clan kesan11>u1nn bola.j:1r dnn.m rung jca mcmpcrluos >a1nn bch1 jar bagi war;a kota bandung. dengan konsep pendidikan untuk semua education.for all). maksud dan tujuan bab . skola.h d41sar m!'dm'11flh latin1 ji).ah ben1uk lain yang scdcrujnt ncwerif swasta sebesar rp. (enam puluh dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh dc:lop11n ribu rupiah) untuk membiayai scb .l. (del!p.ln ratus tujuh pu1uh ,s11t1) sekctnlu sekolah menengah penata madrasah sami)ah bc'ntuk lain yang sederajat negeri sw1l51a dan smi' negeri judul smi' terbuka ser:sar rp. (tujuh puluh lima milyar scenes dua juta lagu puluh delapan ribu rupiah) untuk membiayai sebanyak (dua ratus lima puluh liga) sekolah; sebagian sekolah menengah atas.l m crash aliyah sekolah menengah kejuruanlbenruk lain yana scdcnlju1 '1cgi swa s1 ,cbc"'1r rp. i0. (sepuluh milyar 1i~ rarus limo puluh lima juta status ribu rupiah) untuk membiayai sebanyak {lima juh duo) sekolah, 1cm1masuk (liga puluh) sekolah pcn)cl ngg.tro l'logam sekolah gl'ellis a.fig till ditetapkan tahun sebelumnya. alokasi biaya operasional sekolah bos) tahun anggaran sumber biaya operasional sekolah bos) pada penyelenggaraan program sekolah otot1$ bersumber da.ri apod koto bandung 'hun anggaran yang diulolul3ikan untuk sckollli . pengembangan sumber daya manusia sdm} sebesar rp. (doa milyar sambil.an ratus muh puluh lima juta 1iga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah); l'cn~cmb n j!m l'ni>cs lkl j r mengajar (l' om) sebesar rp. .soo.oo (crop.' milyar dun rarus tiga bebas juta enam rarus sembilan pu)uh sam ribu limo ratus rupiah): pengembangan sarana daa prasarana sebesar rp. (sebelas milyar dua roti team puluh cm~n juta seratus sembilan puluh sembilan ribu limo rnu~ rupiah): pcngcmbun.wm monajcmcn sekolah sebesar rp. (duo milyar sembilan radius tujuh puluh limata tiga ratus dua puluh sembilan ribu nipah); l'eni;kembangan sistem penilaian sebesar rp. (lime milyar duo radius 1iv1 u.luh clpl\n juta tiga rumus enam puluh du.j ribu hmu rot rupiah): pengembangan lingkungan sekolah sebesar rp. <,. (satu milyar jmpl rams delapan puluh utuh jum enam rr.u.us enam puluh empat ribu link ratus rupiah); pcngcmbunw,n budaya s<kalah sebesar rp. s'11u milyar empat nll> delapan puluh tujuh juta en.am rarus enam puluh empat ribu lima rams: rupiah): pengembangan kegiatan kesiswaan sebesar rp. hina milyar dua ratus uga puluh delapanjuto 1ig.n ratus enam puluh dua ribu lima rot rumah); kcscjnh1cran l er,didik dan tclllli" cpc:didikan sebesar rp. (jempol belas milyar tujuh rams lima puluh juta pat ratus sembilan puluh japan ribu rupiah): kegiatan rumah tangga sekop3h lru1kanan daya don rasa sebesar rp. (dc:lap.an milyar sembilan mitos dua juh lima juga sembilan ratus delapan puluh iuj ribu rubio j1), sekolah d:sar madrasah ibtidaiyah alokasi dana sebesar rp. (enam puluh dua milyar lima radius lima pu1uh tujuh juta delapan juh clean ribu rupiah) unruk sd ngc:ri s,\a:mt ~bfu1) (delapan ro1us 1tujuh puluh satu) scooter. dengan rincian jona kegiatan sebagai berikut pemerintah kota bandung pada tahun down apod kota bandung telah mc:naa1okt,i,ikan dana sebesar rp. (scrntui; empat puluh delapan miliar empat bebas juta dua ratus duu puluh enam ribu rupiah) untuk penyelenggaraan program s~kalah rilis pa<lll jenjang pendidikan sd ml, smp m ts. don schngjw, sma masuk kou, bandung. rinc;ion kegiatan dan alok.si dann 1iap jc1tj;mg pc;.didik:m sebagai beri::ut bia operasional sekop,\ (bos) pada pf. penyelenggaraan program seksi.ah gratis babi sekolah . p""i"ml>angon proses belajar menonjol pii) sebesar rp. (jmpl milyar empat ratus 1iga puluh empat juta lima rates dua puluh tiga ribu rupiah); pengembangan karena d:m prahara.:na sebesar rp. (cuma milyar :,cr1tu~ timo puluh tiga juta sembilan rutusdua puluh empat ribu n11>iah)~ pengembangan m:majcmcn sekolah sebesar rp. (dua milyar delapan bebas jum empat races enam belas ribu rupiah); pengembangan sistem panil1inn cbc.!mr rp. (dua milyar s<:plus 1igajuta empat races enam bebas ribu rupiah)~ pengembangan lingkungan sekolah sebesar rp. (dua milyar dua puluh delapan juta empat ratus turun las ribu rupiah): pcngcmbangon budaya sekolah sebesar rp. (dua milyar delapan belasjuta empat ratus enam belas ribu rupiah): pengembangan kegitan kesiswaan sebesar rp. (tiga milyar enam ra1us tiene pu1uh sembilan juta scl". team puluh list1 ribu rupiah); kescjahtanan pendidik don tenaga kependidikan sebesar rp. {delapan milyar.r luna rau1.s tiga puluh tiga juta sembilan r.uus tujuh puluh ribu rupiah); clinton rumah tung11,a s<kasih .anri,n nya dun ju "> cbs rp. (enam milik scrolls emp:u bela.s juta duo mus enam puluh juh ribu rupiah). pengembangan sumber daya manusia sdm) sebesar rp. (tiga 1nil11r enam r11tus lim,i puluh e,u:un url seratus tinju puluh delapan ribu rupa m)~ sekolah menengah perl<l n f!<ri alokasi dana sebesar rp. (empat puluh milyar tujuh rams dea puluh utn t:ruun rams wjh >puluh seru ribu rupiah) untuk (linen puluh dua) smp negeri. dengan rim::i4m dann kegiatan sebagai berikut sekolah menengah peruano madrasah tsanawiyah loko.si dano sebesar rp. (tujuh puluh lima milyar seratus dua [uta tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk smp mfs negeri sans10 dan cari induk smp tro<1ka. alokasi dona sebesar rp. (empat puluh milyar tujuh rams dua puluh juta enam radius muh puluh satu ribu n1pio.h) moral. (lima puluh du;l) smp negeri don 1lon.si dona sebesar r1>. (logo puluh jmpl milyar 11jd plus delapan puluh satu jura uga rarus ntt puluh 1tujuh ribu rupiah) un1uk (dua rams saru) smp sv. ast mt$ negeri swasta s~{p negeri induk s~u> terbuka. dengan rincian dtm1 segi111nn sebagai berikut sekolah . sekolah menengah atas madrasah alla\ sekolah menengah keburu" loka.si dana sebesar rp. s.i00. (sepuluh 1miliar 1ii;a mus hmu puluh hma juta serat$ ribu rupiah) u,uuk sma gegen dan smm aff swasta, alokasi dana sebesar rp. sss. jim" ratus depan puluh lina juu, rupiah) umum (si,tu) sma cgi dtm alokasi d11n;a cursor ltp. (sembilan milyar tujuh mlu t tujuh puluh juga surat ribu rupiah) w11uk (lima puluh satu) sma mn lvl swa.sta. dong;m rindu.o dan: keg.ikatan se.bagi1 berikut: kegiatan rumah tangga sekolah ulang.ann daya dan jasa sebesar rp. (limo. mill cmp puluh hmajutn empat putus tag.a ribu rupiah), sekolah menengah pertama swasta. madrasah tsanawiyah negeri! swarm, daa sekolah mcucngnh j)e:r13nrn negeri induk smi> cabul.o alokasi dan sebesar rp. (tiga puluh copot m1lyr 11g.i rarus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh muh ribu rupiah) un1uk (dua ratus satu) smp swasta, ~rrs negeri swu~1a. dan s~ii> negeri induk smp terbuka, dengan rincian dua kegiatan sebagai bcriktll penerbangan sumber daya manusia som) sebesar rp. (satu milyar jul, r.uus dua p~1luh dda1:,. .nju10 tima rara li1na puluh enam ribu rupiah); peugcrnbungen proses belajar mengajar (l' ijm) sebesar rp. (tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam rarus tujuh juh sembilan ribu rupiah); pengembangan sarana dan j>ras:unn11 bisa, rp. (l!empat milyar seratus tujuh juta sembilan rams 1tujuh puluh enam ribu rupiah}: pengembangan manajemen sekolah sebesar rp. (satu milyar enam jl\k'l delapan puluh lima ju1n jmpl r.:uus 1tujuh puluh s.uu ribu n11>l:ili): pengembangan sistem poni1akan sebesar rp. (satu milyar com ratus japan puluh lima juri eropa rat tujuh puluh satu ribu rupiah}; i'. pengembangan ling.angan scots sebesar rp. (gelap,, rams cool!ll puluh sembllenjma cnn ratus crown puluh tiga ribu rupiah): pengembangan budaya sekolah sebesar rp. (delapan ratus enam puluh sembilan jut!l enam ratus drum pu1uh 1iga ribu n.tokoh); pcnacmb.an,an kc~iou111 sbw:wi :.cbc:sor rp. sss. ($111u milyar tujuh rarus dua puluh delapan juta lima rams ii.ma puluh lima ribu rupiah): kcscjabtcrnan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar rp. (tiga bebas m1ly.1r dun ratus tujuh puluh diff kul juta : .cmb unn putus tiga puluh ribu rupiah); psgc:mon&, . pm&emb.1ni;an sumi> l)o) m11pusio (sdm) sebesar rp. (delapan rams tujuh pu1uh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu rupiah); pengembangan proses dela_ j!r mengajar (l' bm) sebesar rp. (from at\ delllpau puluh 1ig1t ju1a . scinbilln n11us juh ribu rupiah); pcn sumbangan sarana dun prasarana sebesar (satu milyar lima ratus enam puluh tiga jura dua ratus turun belas ribu rupiah); alok,.,.i don sebesar rp. (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta serius ribu rupiah) untuk (lima puluh ,;alu) sma masuk swo sell, dengan ringan dona l.girl\n sebegai berikut1 s4.!koln.h manni;.nh j\tns ~l,loro.sah ali)ah se\.oleh \'menengah kc jurusan swn:sta pengembangan sumber daya manusia sebesar som) rp. (lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); pcngcmbangnn proses llclojar mengaji1r pbm) sebesar rp. (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah): pengembangan sarana d.m pro.,nrtrp, sebesar rp. (sembilan puluh nge juga enam roti. ribu rupiah}; pengembangan manajemen sekolah sebesar rp. (dua puluh sembilan [uta dua mus lima juh ribu rupiah); pengembangan sisrcrn penilaian sebesar rp. (du: puluh scmlxlnn juta dua ratus lima puluh ribu rupiah): pcngcmbangon lingkungan sekolah sebesar rp. (dua puluh sembilan jut.a dun ratus lima puluh ribu ru11lll): l'pengembang:m budi~ . scooby sebesar (dua puluh sc,bilan judul dua ratus lima puluh ribu rupiah); pengembangan cgi= kesiswaan ':bogor rp. s2.6s0. (lima puluh due jwa enam m1us the puluh ribu rupiah). kesejahteraan pendidik don tenaga kependidikan sebesar rp. (seratus dua pula dua juta dd.ap:ln ratus ii.ma puluh ribu rupiah), k:cg1at.1m rumah ton~ga sc:koln vu:t11i&wuu1n d.1yu dan usia sebesar rp. (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah). sekolah menengah atas negeri alo~ si dana cbc:sur rp. (lin111 ratu> delapan puluh lim ju1a rupiah) untuk (satu) sma negeri. dengan rincian dona kegiatan sebagai berikut 11agi . bagi sckolllh verb.,sis keunggulan lokal, ~cgi> .1n yang dapo d,b,ayo dan pa,1isis:i mayarakat orang1ua pesona didik adal11h b:c~ uln )'ang ~"'9f1fac insidental. dau tidak 1c kit langsung dengan bia) operesiouel untuk kegiatan akademis maupun non olodemu~ rintisan sckoltth bertarif ln1erosion; (rabi). sekolah benar intern.s.ion (sbi). dan sekolah berbasis keunggulan lokal, khusus penerima biaya operasional sekolah bos) pada l'enyelenggornan program sekolah garis rilisan sckctnh oknum intern:vision (rabi), sc:koln pertama lnrernasioaal sl'll) dan sekolah berbasis keunggulan lokal all! belum dapat membebaskan biaya ocr,isioanal sekolah bos) bagi seluruh pesona jid,nya, tetap wajib mc:mbcbaslmn biaya operasional sc:kalah (ll os) pc>c11a didik dori klu.vll' ,miskin dan tidak ada pangan lxrlcbihan kepada peserta didik dari keluarga mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan )'ll!lg berlaku, pcngelclenn d111111 p .1rtsil)i: .,i .11yar"" jl. rings:an sclolnh nc11. w'tlf ln1erm1simbol (rabi). sekolah llerwaf lntcmosioonl sell), dan sekolah berbasis keunggulan lokal. hams mengaku kctcrnunn sc~gai berikut o.agl sabun pendidikan daw dnn mcuengnh yang tcl dilctapkao bagai pen) clean.or.i sco13h gni1is tahun anggaran make alokasi:i dann unuk tahun ang j;aran 200cj dimulai pado b<klan juli sampai dengan desember cl. pengembangan manajemen sekolah sebesar rp. (dua rarus sembilan f)puluh tiga juta seratus tiga ribu nipah); pc'timbangan sistem penilai.an cbc:s.1r rp. (satu milyar dua putus wjh puluhjuta seratus uga belas ribu rupiah); pengembangan lingkungan sekolah sebesar rp. (emp< ras debar1 puluh delapan judo lima ron lama ribu rupiah); pengembangan budaya sekolah sebesar rp. (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga ribu rupiah); pengembangan kegiatan xestsweae sebesar rp. (d<lapan mus tujuh puluh st.'1nbilanjutl, lip mtu' scn1bilan ribu n11>iah)~ kescjahtera(ln pendidik dan tenaga kependidikan sebesar rp. (dua milyar lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah); k.kegiatan rumah ngga sck.oleh lnn~game daya chm fas.a sebesar rp. (satu milyar tiga rarus enam puluh 1tujuh juu, delapan ratus empat belas ribu rupiah). bab . sekolah yayasan siap diaudit oleh lembaga.a yang berwenang dan altman publik. segala bentuk dana par1isi.a.si d.lri w)'arakan orang tua peserta didik, waj1b dilaporkan oleh m!'koln pangan1ll yu.yl u!tm kepada mo.s) great orangtua peserta didik melalui media yang relevan serta dibuka.n secara terpisah dari pembuka.n biaya open.,.ion.> sekolah sos) ~,ing bersumber dari poll al' provinsi dan apod kota dtrndun.i; program hendaknya dirinci secara logis dan rasional, memuat kebutuhan biaya operasional yang bc:lum memenuhi standar. kcinudian diajukan kepada dies pcndidilrnn kota u:myung untuk penemu1pan k:siaran bh1)ia ym1a dam dibina) a.i dari dana partisipasi masyarakat orang ull peserta didik: dapa1 menghimpun dona dan i""" donatur ian bckcrju sama dengan pihak pihak )'all!\ peduli kepmen pendidikan sc11:a 1ink manik. lebih memprioritaskan prog.ram yang mc.dukung ,usc:syn pog,mm wajib belajar pendidikan dasar (sembilan) tahun dan rilisan wajib belajar pendidikan menang.nh: l'icb diparut1ukt111 u.tol. mcinbcngun sekolah cbn uu,u pemain) a.an wll:t memberatkan ck.nomi masyarakat: bagi rintisan sekolah bertaraf lntemasional rabi). sekolah bertaraf huemasioeal sui). dana partisipasi tnm)tu abt <h,j digunoko.n untuk 1menunjang bulu operasional. pengembangan surnbcr daya manusia som). doo bantuan bio pada seen pendidikan; administrasi scl hin harus mcmcnuh1 kriteria at.a~. dalam pemilih:m koln 1c1 sabu1 han1s mempenimbanglmn aspek aspek sebagai b<pikul kurikulum dan pembelajaran: l~gi sekolah &.koln .sw: harus ada p:setuju.1n tertulis dari pihak yayasan. kondisi ekonomi orang tua peserta didik dikategorikan banyak )'lll(l tidak mampu; terletak daerah pinggiran, tcrpcn<:il (sulit dijangkau oleh alat transportasi umum) atau benda jam pcmukimlln penuh clan )a( penduduk; memiliki ijin opemsionol, taruh dan bong.nan sendiri. leak kuno b:m1111uan. dn1 va1:1u menyewa paling singkat (lima) tahun yang dibuktikan.n dengan surai perjanjian anti.ra pihak se.l.olah! nya s!u\ dengan pihak: pemilik tanah dan bangunan: kondisi bans.unm, banyak yong rus unu ku.ra.ng 1crpclihan karena biaya operasional tidak memadai: sarana d.an prasarana pcmbclujuran kurang lengkap; sekolah pclnksanu pc:nyclcnggunu.n program sekolah oras bcrscdira untuk 1id3k men1ungu sumbangan pembiayaan pendidikan spp) dan dana sumbangan pendidikan dsp) dari orang rua peserta didik: tiny" operasional! pesan didik (1ilocos1) pertahun rendah; memiliki jumlah guru yong cukup sesuai dengan koalisi.kasi. khu.sus till:. sd:olah menengah kejuruan, sekolah tersebut ,. . jib memiliki guru norma:tif. adaptif, dan produktif yang cukup sosial di:ng blifikosi dan spesi1isasi y,mg j>elukan; memiliki jumlah pesan didik, kilos xi, dan xii pado tahun pclajomn rana bersangkutan antara (enam puluh) sampai dengan (tiga rarus) orang pesona didik; sc:mua soll., pendidih dfi"1r deri tlnglmt sd dan smp m sesuai deng cle.tuan yang di:ummat"n oleh peraturan pcmerimah nomor tahun lintang wajib belajar; sebagian tujuan pendidikan mini.:ng:1h dari 1ing1u sm.a, ma. dan smj{. dengan kriteria sekctnh s.:bagi hatiku1 kri1erin sekolah yang mendapatkan dann punya:koggaraan program sekolah gratis, yaitu: kri teri criteria dan mekanisme penetapan sekolah gratis bab ill dad . mekanik jne l'penetapan sekolah gratis mean.ism.e penetapan sekolah gratis khusus umum sebagian sma, dan smk swasta, melalui ucapan sc:bagai berikut teknis d111\ mekanisme seleksi p,endap sekolah artis ditetapkan lebih lanjut oleh kepala dinas pendidikan kota bandung. dengan ketentuan penentuan sekolah penerima dene punch:negara:u1 program s~kolllh oli!! dial.akan melalui 1ahn rui:lisa dan survey lapangan. scan saksi dan dituangkan dalam berita acara, yun,g clubs.acuannya1 dilakukan oleh tim $seleksi penetapan penyelenggara program sekolah gr.nis yang diet.akun okh kepada din.,s pc.nt jadikan kota bandung: hasil seleksi don pc:tim,angan tim seleksi penetapan pcnyclcniu;aru pro~um sd.hth gratis sebagaimana pada angka harus dijadikan dasar dan bahan usulan oleh kepala dinas pc:didikan kepada walikota bandung; ocrdasarknn urutan dori kepala dinas pendidik11 kom bandung scbawiimuna dimaksud pada angka sekolah gratis penerima biaya operasional di1c1akan lebih lanjut oleh walikota bandung; kurun pula ks.aun program scloloh gnu tahun sebelumnya: pcnjariniiun datu kelompok s.t1satu1~ hasil studi kelayakan dan kajian terhadap apps tahun sebelumnya, pro1il sekolah, d011 potensi kyung_gurun lokal; hasil observasi lapangan berdasarkan fakta riil col<lh; hasil wawancara dan hasil kajian tim dengan melibatkan .ftukcholder pe:didikan kot.a bandung dan instansi terkait; ptngobhn.n d:lto dan ix:ne"tapan pencinta dua pcnyclcnsgaman pmg_rum sekolah cinmi.s~ sosialisasi penyelenggaraan program sekolah roti.s. administrasi dan manajemen sekolah: organisasi dan kelembagaan: sar.ma clan l1sasaran; ketenagaan: pembina}utm dun rencana(m~ pesan didik: layanan masyarakat; lingkungan. budaya, dan luak gcogrolis sekolah. moniiopkan . mcngcndnlikttn pclnksnna:u1 kcj:1m1,. melaporkan pelaksanaan kegiatan; secara rinci, 1tugas dan kewenangan pelaksanaan kegiatan tingkat kota untuk so nchen don swu,na, smp swn,11n negeri dan sw1>. 1v smp negeri induk smp terbuka dan sebagian smnmns. swasta, adalah sebagai berikut kuasa pengguna anggaran kp \) kegiatan tingkat kota. memiliki tugas dan keuangan untuk 1nclaksal'l:1kan f.orig.ian juga.~ dan kewenangan yang dilimpahkan oleh l'>pengguna angg:uun pa)~ pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) tingkat ko111. memiliki tugas dan kewenangan. senegal berikut tugas dan kewenangan oab.m angka pingat\.lln d:m pine j.ordination 11a,:1r program kc dalam bi:jala.n lancar sesuai dengan rencana, maka umum pengelolaan kegiatan tingkat kota. pemerintah kot:i b,myung menunjuk kep:du dinas pendidikan kolo bandung seb:.iga, pengguna anggar.m pa) yang mengelola biaya operasional sekolah bos) pada penyelenggaraan program sekolah gratis korn bandung. unt\lk memenuhi standar nttsionnl pendidikan blum hn! uperuionnlisasi penyelenggaran program sekolah gratis. pc:pengguna anggaran pada dinas pendidikan kora bandung dapat dibantu oleh tim dan atau bekerja soma dengan pihak ttl<ait untuk mcn\ ctnknn pcnyejeeggarenu program sekolah gratis kota :tuna. untuk melaksanakan tugas dao kc\\<118np,.nya, pengguna \ngga,,, pa) pada dinas pend.didikan korn bandung menugaskan kuasa pengguna anggaran kpa). pejabat pelnklona te~nis kc11allen ppt), bendahara pengeluaran pembantu. sekretaris, dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu sebagai pelaksana teknis lapangan, pengguna anggaran pa), ku35' pengguna anggaran kp \), ll<nolans pcngetuamn pembantu ditotal.tu1 dengn keputusan walikota, branch.inv. ,cdn:un pejabat pelak.sana teknis kebiruan ppt). sekretaris, ian pembantu bendahara pcugetuaran pembantu dit~pl.' oleh kepala olas pendldibn kota bandung, khusus untul. sd ml. smp swasta negeri swaslll. smp negeri induk smp terbuka, dan sebagian sm \imam.k swasta, pengelolaan kegiatan l'tingkat kota pendiri;anis.ish e.\gei.olahan kegiatan da.' penat sapaan keuangan bab perl o.nggungjawoban . ton.agung jawab dinas pendidikan kota bandung menanggung [awal dalam penyelenggaraan program sekolah gratis ko'll:l l)ltl(lu"'g d<:ngan ct" memecah::uil:an kua jitnslm.utu lulusan seni terpenuhinya (delapan) slider nasional pendidikan. sehingga indeks pendidikan meningkat, meliputi mekanisme penyelenggaraan program sekolah or111is untuk sd mi negeri dan swasta, smp swasta negeri dan swasta smp negeri induk smp muka. sama smk swasta 1i11g.ka1 kota. dlnngkm p~night: auggamn kp \), dikoordinasikan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt), bendahara pengeluaran pembaru, dno dibantu oleh sckrcieris, pembantu bendahara pcngclcemn pembantu kcg.latin yang 1cri111gras:i dengan rencana l'cmcrhuah dalam progam pc:tuntas. wajib belajar pendidikan dasar (sembilan) tahun dan rintisan wajib belajar pendidikan menengah. meliputi mcnyiupkun seluruh dokumen pelaksanaan pcnycknggoro.an program sekolah gratis: mengidentifikasi calon sekolah penyelenggara program sekolah grads: menganalisis~ l:m mereka informal! dat11 s.:bakti lung$.bh .1wr1 (bj:;un inch1p&rnn kebijakan; mengusulkan penetapan sekolah sebagai penyelenggara program sekolah gratis ke:pm dikota bandung11,~ mengajak3.ll permintaan dana penyelenggaraan program sekolah gratis melalui kepala bagian keuangan pado scan:tarian d merah koin bandung selaku bendera umum l:>acuh oui)). dnn mcngodakon l:eju samo dengan il' .1um.si terkait lamb3go penyalur dalam menyalurkan sana mendistribusikan dana kepada penyelenggara program sekolah gratis; mcnsosialis mib.n suluh sekolah pcncrimo .n. pcn)clcnggarn prog,a,n sekolah analis agar program br:jalan sesuai ketentuan yang berlaku. mekarusmc kedudukan sd negeri dan was,a. smp was1al negeri dan s"asmlsmp negeri induk smp terbuka dan sebagian smaimnsmk small adalah seb:i.gai penerima clan pengelola <hum dalam milik.pasokan sebagian tugas pp1 khususnya untuk melaksanakan (sepuluh) kegiatan penyelenggaraan program sekolah gratis yung 1tru(u1g dnlrun perjanjian dan pembacaan sanggup.,.n menyelcuggarnkan scl:otak gratis, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, melaksanakan . melaksanakan sebagian tugas dan wewenang yang jimpahkao pc:pengguna angga1ran pa); mendesain kcgjamn turun (satu) tahun anime bersama i.amn dong.in l'f' tk, yang dituangkan dalam dokumen rj0\s raps untuk sekolah)' sesuai dengan koch: kcg.latin dan kode rekening bclnnju jang. sung; kepala smp d:sn sma negeri >cn)elcnggarn pr()gram sekolah gr.ui.!! selaku kuasa pengguna anggaran kpa), mempunyai 1aas d:m kcv,,mangan sebagai berikut: tugas dan kawan.angin l'cngclolo pcn)'clang_namun l'rog.run sekolah garis tinggal smp negeri dtl (saru) sma negeri adalah kepala sekolah selaku kuasa pengguna anggaran kpa). pejabat pelaksana teknis kegiatan (l' ptk), kendala pengeluaran pembaru, pembantu llcndaharo psgc. .u:uan pembantu, dun score1uri:s. kuasa pengguna anggaran kpa) d.an bendahara pengeluaran pembantu ditetapkan oleh glikol!i, sedangkan l'obat pelaksana teknis kegiatan pl' k), sekretaris dan hambamu bendahara petitih.mmn pembantu di1ctopknn okh pulu dinas pendidikan kora bandung. din: pendidikan kom l'\bandung melalui kuasa pc ng_guna angg. jnm kpa) dan pc:jabal pelaksana teknis kcgietnn ppt) menyosialisasikan hnl ha.l yun; berkait.m dengan penyelenggaraan program sekolah gr.uis. pengorgnnisashm pengelolaan kegiatan tingluil sekolah pertanggungjawaban ans.g.aran kegiatan merupakan bagian dari akunlabilit.as dan tout.<p:runs kedua1:m: dalam rangka pengelolaan keuangan kimia1an yang akuntabel clan transparan. pelaksana atau pengelola kcgialall waj1b menyampaikan pcnanggungjawuban, meliputi laporan realisasi anggaran sebagai laporan keuangan; laporan kin<:rja; dan l.sport.n ll\por.tn lainnya yong diperlukan. laporan sebagaimana demak pada huruf, w jib disampaikan oleh pelaksana atau 1ngelo1a kc.giant kepada kepa)a dina.s pendidikan kota bandung dan a1au saran.n kerja pati111gka1 dncrnh skpd) 1crl.oi1 lai mya. mengonfirmasi.kan . mekonisrnc sekolah pen)<lang:,ro progam sekolah oli pada tingkat sekolah, meliputi mekanisme kepala sd negeri rum swasta, smp swasta~ffs negeri dan swasta smp negeri induk smi' terbuka, dun sebagian sama smk swasta solo.ku l'encanto cl.in pengelola dana dalam melaksanakan sebagian tugas ppt, khususnya untuk melaksanakan (sepuluh) kegiaum penyelenggaraan program sekolah oro1is sel.olah, mempunyai tugas dan kcwcnnngan senegal buntut mendes11in kegiatan dalam (sa111) tahun ang(?lilin yang dituangkan dalam dokumen kasir\j'bs untuk sekolahnya sesuai dengan kode kegiatan dan kode rekening hc"lanjut l11ng!luas; melaksanakan kioerjaltindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anti;mun belanja penycknggaman program sekolah gratis unit kerjanya berda;orang perjanjian dengan pengguna angg mln pa) untu~ (sc1>puluh) kegiatan j>penyelenggaraan program sekolah gratis kora bandung; menanggung jawab alas pelaksanaan tugas sesuai prj:jinn dengan pengguna angg.ann p.,.\) pad., din d pendidikan kota bandung~ men.glo1a utang dan piutang yang menjadi panggung jawab unit kerja yang dipimpinnya: men) sun d.an mcnynm1,akan l:1peran keuangan unit ke1ja yong dipimpinnya: penanggungjawab alas pelaksanaan tugasnya kepada pemberi cesa. melaksanakan kini tjo tiodllkan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggur1 belanda penyelcnggaroon program sekolah gratis unh kerjanya berdasarkan unten prioritas: melakukan pengujian atas taliban dan mcmcrintohlam pembayaran; meng1o<tekan kota\perjanjian kerjasama dengan hal< keligll dolan batas ang.gaon yang lbh dltctepkan: menandatangani dokurneo surat perintah membayar spm); mengelola utang dan piutang y.mg menjadi mn1gung jawab unit kerja yang dipimpinnya: menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpin)'~ mclttbn11alun tug m ugm t'pengguna anggaran pa) pcn1:u;unn :mang po) lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pemberi kuasa dau menanggung jawab atas pelaksanaan 1tugasnya kepada pemberi kuasa. berdasarkan . sdc hlh membual pl' oj)o~blfusultm pelukis.111nnn pcn)genggaman progr1un si.:kalah gratis kepada kepala dinas pendidikan kota bandung melalui masing masing ppt dengan mclampirklln ras sesuai dengan murah yung belas::u.; alur pcncairmt dan penanggung.jawaban d:u,a alur pcncnimn dan. bagi sd ml. smp was:vf\ffs nostri dan swarm, smp n'negeri induk smi' terbuka, dan sebagian smnmnsm swasta alur pencairan dana bagi sdi ml, smp sos1:li negeri dan swarm, smp negeri judul. smp lembut.a., dun ~bn,g1.: smaimnsmk s"ast3.,. lmur sebagai bc,itu siap diaudit oleh lembaga yang berwenang dan rnu lt'mb:tga lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah, mcn"arsipkan seluruh dokumen pduksanoan pcnreknwara~m prog.rain sekolah gratis unruk disimpan sekolah selama jangka waktu tcrtcotu s,suai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kearsipan yang berlaku; mcogirimkao berkas laporan a.akhir pelak.santan kegiatan kepada walikota bandung melalui kepala dinas pendis. u.:nn kota bandung s'(> su1d forma1 for1nat terlampir; menyusun laporan pe.anggun&jawaban disertai bukti bukti yang sah; s<. kalah l'tflyclcn"orn program cloth (iro1is. rncmilikl tanggung jawab sebagai berikut mengelola dana pcn~clean,amt program sekolah gis sekolah bc1'dosurkon ( pul11h) kei;latin yana 1elah di1e1akan scar( u11siaran dan akuruabe]: tanggung jawab menginformasikan kepada masyarakat melalui media yang relevan bahwa sekolah mendapatkan danu bantuan dari r cmerinuah ko1u bandung untuk pcnyelengganrm program schol:ah gala: menyiapkan proposal rencana operasional penyelenggaraan program sekolah nnis, rang dilcngbpi :enggan bia) dan 01cl11 jui basil analisa kebutuhan bcrdasartm.n bukan dari komite sckolohnvh1jenis madrasah! yoga,an dan dewan guru. dia11kan kepada kepala dinas pendidikan kata bandung sebagai bahan e,"nh. {b1 k~bill.an~ mengulur pcnvcloltt3n keuangan sesuai paru ot11i1agar ) ang ditetapkan dalam dokumen penggunaan anggaran dpa) beserta laporannya. bank . berdasarkan proposallusulao pelaksanaan program tersebut, ppt mendesain pcmculan dan pelaksanaan pcnyclcnggam.nn progam sekolah gratis ting.km kot.a u.ntuk dilalui:.kanakan ting11 sekolah: ppt ,mengajukan permohonan spp tulis kq,ada bendahara pengeluaran pada dinas pendidikan ko1a ndig mclolul ocn wrn pengeluaran pembantu stt uti dokumen yong diperlukan; lkodahara pengeluaran pembantu mengajukan spp tu ls kepada pengguna anggur ari kuasa pengguna anggaran mula.lui ppk skpd d1lengkap dengan oa~r rincian cnc oj\ pengunaan dana s:.sampai eng.an jenis belanja; penerbitan dan pengajuan dokumen spp ls dilakukan oleh beodoharo l>i:ngcluamn pembantu uruk mcmpcrotch j'('n!tujuh, dan pengguna anyam.n kurun pc:ngga, \ng.g.:1ro11~ pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen spp rute yang bukan etc jlcndnhllfn pcngclw1ran l'cmtxintu: apabila dokumen spp tu ls dinyatakan lengkap, maka pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dapat menerbitkan surat perintah membayar sl'. m); sl' yang telah dltcrbitknn melalui pcjnbal pengelola keuangan ppk) din:zs pendidikan kota bandung diajukan kepada bendahara umum daerah bud) unruk penerbitan sunu l'perintah pancaran dana sp20): laju:tn) n. meneliti kclcngkupm do.lu1ncn pf\ f yang diajukan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak 1ll4!1am1>aul pagu anggaran dan memenuhi persyaratan y,mg d.1terapkan dalam pc:aturan pound.1ng un<ltg.a.n~ kelengkapan dokumen spm tulis adalah surat pernyataan tanggung jawab laguna a11gg.aran kuasa pengguna anggaran; apabila dokumen spm tulis dinyotnk:,n lengkap, mko bud menerbitkan sp2d: bud menyerahkan sp2d diterbitkan untuk keperluan uang penyediaan ganti wng uunhahi:m uang pcrscdiarm, semacam untuk keperluan pembayorttn ln.ngs:ung, sp2d di: ;n~1kan kepada,i pihak ketiga<t; untuk pencairan dana, maka sl' yang telah diterbitkan diserahkan kepada ,,k necg:m_g k11s doch yang ditunjuk1~ bank pernah.ang kas dae:rah yang ditunjuk. mcnycruhkan d: ma atau melo.kul.:an transfer dana rekening sekolah sesuai dengan alokasi yang jab liter.akan oleh pemcrirunh kola lland dms l)c:didikan k04.a bandung dalam k~putus4n walikota bandung tentang penetapan sc'kalah madinah pe:terima alokasi dana biaya operation., sekolah bos) pada penyelenggaraan program sekolah gratis kohl bandung. feodal3ra . :i. sekolah menyusun ras juri dc:nit{i n ' cbu1uhn 1nasi.i.,masing melalui sistem informasi keuangan daerah sima) pemerintah kota bandung; sekolah membuat desain pemetaan dan pelaksanaan program kimia1an untuk (satu) tahun ana1111ran: pti( sekolah mengajak.m penonton:m spp tu ls kepada bendahara pembantu l'<ngcluamn sekolah dikenai dokumen yang diperlukan; alur pencairan dana untuk (lima puluh dua) smp negeri dan (saru) sma negeri pcj clcnggarn program sekolah gross. diatur bagel berikut: alur pencarian dana untuk (lima puluh dua) smp negeri don (sa1u) sma nes<ri penyelenggara program sekolah gratis mck.anis.rnt alur pencairan din parung~ungjawab:m dann prnyclcnggarnan program sekolah ora1is kota b,1nduga tahun anwar111 boat df\<ll, $\< ii' stasiun mls negeri dan swasta, smp negeri induk term>uka, dan sebagian smaimaismk swa.s ul. $bagaimana tc:rcontum dalam lampiran grup.akan bagian yan,g t.idu: terpisahkan dari peraturan ini. bank semen.ang kas daerah 1idak diperkenankan mencairkan dana penyelenggaraan program sekolah gratis kepa.du sck:ola.h yn,1g, tidak tercantum d:team k :putusan dikota bmtduna tcnlml& pcnctapcn sckolllh mudra:,h penerima alokasi dann biaya op<rasional sekolah bos) pada penyelenggaraan program sekolah gratis kota. bandung de.ng.an alasan apapun: dano pcnyclcnsgaman program sck:oleh gratis harus diterima secara utuh. tic.bk diperkenalkan melakukan pemotongan atau pungutan biaya apapun deng.an alasan apapun dnn oleh pihak mana pun: sekolah mengumpulkan bukti bukti pens< iw1ran sebagai bahan pembuatan spj don divisus oleh kepala sekolah untuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran pembaru; bendahara pengeluaran pembaru mengumpulkan dan me:teliti spj dari masing wing sekolah. dan apabila telah sesuai dengan peruntukannya maka diajukan pajak\ll ptngclolo kcunnyan din.as pc:n,didikan korn bandung: pej,bai l'mengelola keuangan ppk) dinas pendidikan ko13 bandung memverifikasi ajuan spj dari bendahara pengeluaran pembantu umum diusulkan pcngcsah:annya kepada pengguna anggara:n. pengguna anggnruo mengesahkan yang telah diverifikasi oleh ppk kepada bendahara pengeluaran pembantu, dana . angga,mn; kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen spp tulis yang diajukan och fkndaharo ;:ngclunmn pembaru; apabila doku,nen sl' p tulis dinyalakan lengkap. muka kull pengguna anggaran dapat menerbitkan surat prima membayar sp). spm yong telah di1crb,1ka1> diajukan kepada kuasa llcndaharo umum daerah ijuk)) melalui pejabat pengelola kcunnpn ppk) pada dinas pendidikan kota btmduna untuk penerbitan surat perintah pengairan dana sp20): se.manju1nya, me:lili kclcngl,:nj);ln dukun\ sf' y::utg dinjulr.on oleh kuasa penatua antaran agar pcngelcaren army: diajak.an tidak melampaui page1 anggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan paru11d.ing t.1undang:u\ yana barat1ku; kelengkapan dokumen spm tu ls adalah sura1 pernyataan panggung jawab ku3 sll pengguna anggaran kpa); apabila dok1nen sl' m pio ufl j ls dina111~11n len~kap, mah kuasa bud menerbitkan sp2d: uud mcoycrahlon sp20 yang diterbitkan untuk keperluan eug ~nyedinau ganti u11n& 'mmb;1h: uang persediaan, scrncntara untuk keperluan pembayaran longs.una, sp21l disebabkan kepada pihak ketiga; un1uk cnc:ai111n dona, sl' yang telah diterbitkan disc1akan kep:ido lll!nk pemegang kos daerah yang di1unjuk: bank pemegang kas dae.rah. menyerahkan dana atau melakukan transfer dana rcl,.enix\g sekolah susu:ti dengan alokasi rang h:lah ditetapkan oleh pemcrinuh kow bandung dinas pendidikan kota bandung dalam keputus:m walikota bindu.n.i. tentang penetapan sekop: jj\ madrasah penerima alokasi dane biaya, operasional sekolah dos) pada pcnycknggoraan j)regnum sekop6h groups kopi bandung; bank pmc~ng kas oacrnh tidak diperkcmmkan manca.ikan dua penyelenggaran program sekolah gratis kcda:da sekolah yang tidak tercantum dalan keputusan walikota l'bandung 1cn1:111g penetapan scholar\f mad~.:th p&.'fl crime aborsi danu biaya operasional setelah (ll os) pada penyelenggaraan program sekolah gratis kom bandung. dengan alasan apapun; bendahara pengeluaran pembantu sekolah mengajukan spp tulis kepada k"""" j)pengguna ang_garin dilcngk rpi dengan daftar rincian rcneann ping,una.,n dana sampai c.k:ngan jenis belanja; penerbitan dan pengajuan dokumen spp tu ls dilakukan oleh bendahara l'e11geluti' pcmbrunu untuk memperoleh pe1' cluj u3n dari kuasa pengguna pajak . pengadaan lang dan :unu fas11 ketentuan mengenai pen1$daan baro,~~ danlatau jasa, berdasar3 pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. l'enzim:u,gan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pc1unjuk. pemotongan danau pungutan yang bertemunya dai1vm tujuan program, lni, dll>ll itu.ntul bc:rdasorkan kctcnluo.n pcrotumn pandang undangan yang berlaku. sekolah harus menghina!&ri penyimpanan dona moi dalam jumlah besar. pc musik:m dam sekolah dari band harus disesuaikan dengan kebutuhan.an j),1da smi itu: sekolah harm; melaksanakan prinsip prinsip pengelolaan keuangan yang terbuka don pembukuan yang transparan sehingga dapat diperiksa setiap saat. tanggungjawab~n dieng:1pi den.inn doku1ncn <lotumcn yang dipcrlu.lynn uruk menjaga diterapkannya sistem pertanggungjawaban keuangan yang baik unruk setiap transaksi; pengelolaan dana harus digunakan och sekolah sesuai proposal prog_ram rencana operasional pcnyclcnggnraan program sekolah oro1is r;ing telah disusun dengan mcmpahutikan keseruan dalam j>petunjuk pelaksanaan pengelolaan biaya operasional sekolah bos) pl1du pcnyclcnggu= program sekolah ora1is ko,a dinding 'l'tahun anak "'" dana penyelenggaraan program sekolah gratis, harus diterima secara buruh, tidak dlperkenaakau metakutuu panotongru1 :nau pungutan biaya apapun dengan jalan a~m dan oleh pihak.k m.ann.pun. bcndaham pengeluaran pemburu membual spj clan rnengejukan pengesahan ke)l'1da pejabat pcngclol3 keuangan ppk) dinas pendidikan ko1a bandung; j>jabal ping.ello keuangan ppk) dinas pendidikan kota bandung memverifikasi ajuan dari mendalam pengeluaran pembantu untuk disusul.kan pcngcsnh:l!layu pada pengguna anggaran. :11daun. anggaran mengasah.kan spj img telah diverifikasi oleh ppk kc)l'1da bendahara pengeluaran pembawa. mdranismc alur pencairan ian perumggungjawab. dana l'cn}tlcnggaraan program sckolllh gro1i, koin '1ndung tahun ant1run bagi smp ncg, ri d;tn sma negeri. sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. setiap . semua transaksi baik penerimaan maupun mengelu.ara.n harus dipukul.an atau dicatat sesuai dengan uru1an tanggal kcj fan1l)'a: seturut penurunan dan pengeluaran uang horus dicatat dan unu dibukukan dalam buku penerima;an dari pengeluaran atau duku kas rw.u kas umum dan buku kas tunai); realisasi oim:ina d:;,n atau jas. yang diterima lida:k both lebih dari uang yang dikeluarkan; tt) nil nomin.i sup.;1i dengan rp. s0. (dua ratus tim puluh ribu kopiah} tidak dikocok:m bee me<crai; nilai nomin.ll lebih dori rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sunni.ii dong.in rp. (siu ju1a n1pi4h) dikenakan bea mctcmi dengan tank sebesar rp. (bisa ribu rupiah); dan nila, nominal lebih dari rp. (satu juta rupiah) dikenakan bea rncterai deni:an lari besar rp. (enam ribu rupiah) dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai orang dan!atau jasa ang dibayar, tanggal, dan nomor buku sosial kode kegiatan dan kode rc5'nini; bckmja lang.,ung: moterfii,) ltu setiap mm,aksi harus didukung dengan bull yang sail: bukti pcnicluaron uang dalam jumlah lt<ncl hams dibubuhi materai yan~ cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang bea pe.mbukuon prosedur pembukuan l'cngclola:m layo occasion" s<kalah (bos) pacu pcnycknill!laman program sekolah gratis kota bandung tahun anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah sesuai dengan di\.v suro1 pc:rjanjhrn. !)ada prinsipnya legiun tni,;cola;m du.nu mencakup p,:nc.11otak penerima dan pcngetuarnn uang hingga memudahkan proses pelaporan dan pengawasan pengguna dana. antara lain l)a jam pelaksana.'ln penyclengr,rmm row um sekolah gratis ini. bal hal yang tcitait dengan pajak. berdasarkan pada pertemuan peraturan perundang undangan yang berlaku, pajak sin q_kat . leperun keuangan ibu se1iap akhir bulan, dan akhir program. kemudian disampaikan kepada pihak pihak yang bcrkcpcntiugan. laporan merupakan pcnonggungj11woman ams i,segala a.k.tiri ul.\ \:egiaum yang tcm dil1,kuli11 oh:h sekolah kepada pihak pemberi tugas. bagi pemberi tugas, laporan pertanggungjawaban dimaksudkan:n sebagai alt monitoring. a1a penugasan yang 1dnh diberikan sehingga sasaran )ms telah ditetapkan terdapat secara efektif dan efisien, lepcren pertanggungjawaban keuangan harus memenuhi unsur unsur, sebagai berikut lsi laporan pelaporan dona yang belum dib111uhn han temp disimpan bank. idola boleh di1>pindahkan pada rekening lain dlltlfatou disimpan temp jain jdo pembekuan setiap lerin)a tidal. lebih dori rp. (limau1n rupiah). saldo pembukuan dokwncn pendukung pembukuan dokumen pendukung pcmbnkuaa, tc diri kri kwitansiltanda bukti pcmbayararlfnotalbon asli dari pihak yang menerima pembayaran; bukti transaksi l::1innen~ copy print rekening bank. tata car pengelolaan keuangan dana penyelenggaraan program sekolah gratis secara garis csm meliputi pembukuan k~uat1gan, pcr,g~ jompokon jenuh pcngetuaron, biaya operasional. cara pengisian buku kas umum, rebpitulosi pengeluaran, cant pengisian buku kas tunai laporan pengarsipan dokumen kuang, d,tur lebih lanjut1 oleh kepala dinas pcd1d1k kota bandung dengan berpedoman kc1>11do pera1urn perundang undangan yang berlaku. dalam buku kas lid:ik boleh da halaman kosong idola terisi, indo bekas con:tan h;apus1111 d::low ,ilmu d:door pemilu.unn yang membual interpretasi berbeda. setiap akhir bulan, buku tersebut itu1up dan diri1un,g :;adanya. kemudian dicocokkan dengan jdo fisik baik yang eda k.as maupun 8a11k; mekanisme pelaporan mekanisme pelaporan pada tingkat kota setelah pcnytlengg_a.non program sel.oleh goals selesai daun (satu) tahun pelajaran. dinas pendidikan koo, bandung membuat rekapitulasi laporan dari sekolah penyelenggara program sekolah gratis don menua.ngkmmyn daten ben1uk. sebagai berikut rekap,lasi proposal program rencana operasional p<nggunoan dona dari sekolah: rekapitulasi l.arogan akhir sekolah penerima dana pcnyclcnggarawl program sekop>h or.nis yang disusun dengan format sebagai berikut (a) pendahuluan. beri$i tentang tujuan dan sasaran program. (b) pc.bakso1uwi progr:un, berisi 1cnu1ng rekapitulasi re.iii~ kegiatan kol). s.1ruk.si. non konstruksi. sena permasalahan yang dihadapi berkaitan deng,an pe1aksannan program; (c) penutup. berisi tcnuanc kc,imp1an dan rckcmendest: (cl) rekapitulasi laporan akhir dikirimkan kepala walikota bandung; (e) mendokumcntasikru1 berkas berkas berupa lembar pencatatan cr1nnum u full;:titik mcn11>a0n <lolumenbt.si club1h peran)'aan usul kritik yang diterima oleh dinas pc didikan kot.a bandung: i.cbn pencnllll!ln pengaduan merupakan dolmmenwi seluruh pcn&~u.m anna. diterima oh:h dinas pcndidilrnn kom lindung. mekanisme . rapi seluruh arsip data kcu::maan baik tang berupa 1laporan keuangan maupun l.umen pendukungnya disimpan d.an ditata dengan rapi dalam obu r manuru1 urutan nomor dan 1anu.aol kejadiannya, seni disimpan suam temp it yang aman dan mudah diakses. .ungkap laporan keuangan harus reum data yang lengkap disajikan secara sis1emn1ik u.ntuk periode. laporan yang bersangkut sini!kat dan jelas laporan barus disajikan secara sing.ka1 dan jelas dalam bahasa yang sederhana dau mudah dimcngcnl. pantun demikian. singkat)u himpunan yong bersangkutan tidak boleh menghilangkan ani penting isi laporan yang perlu un1uk diketahui oleh pihak pihak y:rng berkepentingan terutama kepada pihak yang utembcri tugas, loyal., . i), monitoring dim f!valuasi dalam rangka mengamankan class:uun pc:n)'clc1unum program sekolah gru1i.s, l.a pelaksanaan ,monitoring da.n evaluasi penting dilakukan untuk memastikan hwa dana l'cn)clcngpnum rov.am sekolah gratis team s.lj:kirim. cfcktir. efisien. d.in dir~un11kan sesuai dengan l'agu anggaran yang telah dherapkaa. aspek aspek yun,g. harus dulu j.~ak.an anonim0ring. dan evaluasi meliputi pelaksanaan kcgiaum, pcmanfaoian dua oleh sekolah. dan pclnksanaun pro~ram scr1a pre1ttbangou ting, kcb<hasilan pelaksanaan program. tim monitoring dnn eventual dilakukan oleh lcrnbaga pengawasan keuangan pemerintah ol!i! lindung dan ular.an tim ln1cm,1l ya.rt dio.unjuk oleh oin: pc:didikte bandung. bank penyalur bank penyalur menyampaikan lap0ran penyerapan dana cn)dcnggaronn program sco1nh (ir .i.tilt kepada pcmcrlntall kota dandim. laporan album secara bentham, yaitu triwulan, semester, dan akhir tahun, laporan tersebut dikirimkan paling lambat (sere) bulan setelah pelaksanaan cgi mon sulsel link.sanokttn kepada (i) kepala di1rns pendidikan kota bandung melalui tim teknis kota; asli disimpan sekolah un1uk arsip dan bahan pemeriksaan, mekonisrne pelaporan pada tingkat, sekolah kepala sekolah membuat laporan pada akhir kegiatan, meliputi rani:nna penggunan upaya; laporan rim;iim pcn q una.1n oia) a: bern acara revisi rencana anggaran biaya; rerio acara penyelesaian pelaksanaan pekerjaan: rcrtonggung,jawaban keuangan bukti pcrnbelian atau pnj<.:luaran uang): bukti sun setor '1look ssp) dan surat meter bukan l'a jbi: (ssb') bila nda. all . pcngedunn dan mbi pe"n.gadis dan ~ksi. rncliputi: cernua pihak baik individu maupun institusi dapat melakukan pengaduan secara prcporsioent dan b.:rmnggungj ,m1ub; pc: nii1duan dap.,l di1rujukan bulk kepada ting1 koin maupun kepada tinggi1 sekolah. namun demikian setiap pengaduan dia,akan dapar diselesaikan tingkat1 sekolah. pihak yang bertanggung jawab mclnkukon investigasi dtm menyelesaikan pengaduan tini;kol sekolah adalah kepala sekolah dun komik s<kolllh majelis madrasah yayasan, sedangkan tingkat kore adalah dinas pendidikan kola myung.an dewan pcndidibn korn lindung; semua pcn_w.odu.,n dilindungi secara hukum mulai dari proses imcstif,;ll sampai dengan ta.hap penyelesaian; t\pablo dalam prose, investasi cfflukti adanya pcnyetewcngnu, main pihak yang berkepentingan dapat memberikan sanksi semua.i claim prosedur don p;aturan perundang undangan yang berlaku. penyampaian informasi dan pcrttmyaan dapat disampaikan, melalui kcp.1k1 sel.oleh y,mg bersangkut1nn: komite skola majelis madrasah yayasan; badan musyawarah perguruan was: ko1u bandung; dewan pendidikan kota bandung: dinas pendidikan kota bandung; dikota bandung~ dewan perwakilan r.akut daerah dprd) ko1a 8tudung. layanan infonya:ri, pengaduan. dan sanksi ulynruu, lnfonnasi lemari11tah kota 13bandung cq. dinas pendidikan kolo bandung menyala:ri pentingnya menyediakan informasi secara lengkap dan mudah diakses oleh seluruh lapis11n masyurnkut yang bctkuium dengan program. tujuan. dan mekanisme penyelenggaraan program sekolah grass kota bandung. respon don pengaduan mesyareker cl.apa1 berupa lnfonnasi dnn pertanyaan tenang penyelenggaraan l'regnum sekolah gratis koto bandung; r pengakuan karena adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan progr,1m sekolah gra1is kot.a myung; memberi dukungan dan partisipasi aktif dalam penumpang kebijakan psgc bolaan penyelenggaraan program sekolah gratis kora bandung. dr. wadi. si. pembina kuno morii nip. olo rek rf. aris alc rain kota oan jng.f l)ada road1\ tri) mahkota baj\'dung, pembangunan bidang pendidikan pada hakekatnya merupakan upaya pcmcrinlllh dalam mng.l,.a pemenuhan kebutuhan dasar warga negara sesuai amanat undang undang dasar tahun satu undang undang nomor tahun timang sistem pendidikan nasional don peraturan pemeran.ah nomor tahun tentang standar nasional pendidikan. dengan ad,111y11 petunjuk paksa~ ftcngelo ja. ,n uia.yn opcrusiona. sekolah hos) pada penyelam.ngg:.aan progress sekolah gratis ko"l band1m1 tahun ang:game diharap.an para pelaksana kegiatan serta pihak terkait dapat memperoleh gambaran yang jelas sena pedoman info.m mclllksnn~an 1tugas sesuai dong_nn kcc:1tangannya. hal hal )1llg belum diatur dalam perarurru, walik1ai ini. scpaitjang mengenai teknis dan administrasi kegiatan diatur lebih lutut oleh kepala dies pendidikan kow bandung. pe.'lljtiip all ;:, ,,. ,,, :;:: :;:: ""z "'> $.: r,: "'z .;: c,~ ~~~ c~,. ;;; ;:;:: v,>c: :;; ;;? z~ .,. c, > .,, ;~ c;.,, . :.cs~ ~>g i:=zz r o ~c: co., . '.~~ 'j; clo ~;,, . . . ):: )!:'. .:: . . . . . . ., . till ,:: i;. ti) ;:; .::! . ':" : " !" !"' ;,o . . . !'.:. . . :,, ill: ""' i: ji. .:: l ' . !! ., . . iil . ill ;,o ;,o 'fl ;,o <r ",l . . . ",l . ,. . .,, . !:l c; . "'" ii' . ::> !!. '\al ::> ;,o {i~ .a. ::> ?:." ,. ti> iil ii" ., . . :;i . !l' . ., ., . .,, . :,, :!: ,. . . . ",l ., ,;; . . f.l' !l' .!! !!. . . ::> ::> c. :!:!. !i) :!: . .,; . . ;;, :;::: ;::; .; . ,. { . _,. ii!; . . ,;; ;:) . "'" .:.; . .,.,. . ,. f;; . is. :,; . :,; "ri ;;;> .:.; .!, '!, f;i <r ::, . :i' ., . ,. . !,]: ., !!. _g_ ., . ,,. ::, ,;; !!l. ,,. 'll ;; . :!: . ::, :;::: ::, . ;:; ';rt :,. f.r i,p ::, .,, 1l. .!!. iii ., ;:::: ,,. .;; ::, ':? .,, .,, . :,; ":? >!. . ii' i:; .,, ::, e!. :;.: .;. 'll ,,. !i. ?;' "ri ,. ti) .,. ., ":? .,, e!. ::, ::, . ii' ::, i,: . !!. . .,, ., .,,. . if;. "'" . "'" ::, ;;; ,. . !!: .,, . 'll .,, .:: !l' :,. ., ,.,, ,; ,,. ,,. . . ;;, iii ji: :,; . ,,. f.l ,,. . "'i i('o f;. i'. il' .,, ii" :;; !!. ;'i :if atr "'f .,, ei' ;1l ; i .,, !.i lj ; . ,. ti) ::, !<. !:: .e. ::, . ;:; . . !,. ,.,. :,. ::, ,,. ;,s !:: ;:; ;;! ;;. . . "il ::, . .,, ;;' '!l ::, ,.,. ::, ,,. ::, !:: ::, il= .!!. . <r .,, . ,j; "' !:: .,, !:: . !:: ;:; ",; l'l . ,,. ::, . ::, ir. f,? ;:; .,, ,,. . . . .,, .; ,,,. ::, . . :,. :;:: . . . . .,, . 'v, ::, . ::, (;) .!::. ,,,. .,, . . .,, . . . . ::, .,, ,.,. . c:, .,, . ;,s ';, :::r . ::, ,,,. .,, ::, . ii! . e:: .,, ::, . !,. ,,,. .!!. fl. !:: g:i . . 'l! !!: !;; . ::, .,, . .!:. !:: ., !!. . e:: ::,. 'fj . 'll ii' !:: . :;;: .,, !!. l'l ,:;, 'i!. . ;:; ill . . ;;: j(' ",; !:: . :\' ,,. . . ::, . ;:, .!::. .,, ,?. !?, ;;: ,. . !:: !:: :,, ::, ,.,. :::. ;;:; . !!. .:: '"' . ':"!" . !!. .; ;;, . ,. i;' !,; !!' "' . l., ,,. . . kq,ola sekolah. ketua:i yasan. cmd,> soi pem)at.i.on kami bmt den, .i. dan t:mpa pak.,, dan p,hak manllfl ui' ckn.::im pc.nub . sa. tan~una jawab lffl """"" mrmhwl laporan pcrbnl!ll\ll'iij wabah blok frank maupun lcu.v,gan dco,p.n benar don diserbu.:,n kq,ada pl' \sop1 jauh) regio11111 penick:anggaran param sekolah or.uls koc bundunll tahun an11 p11n kami h<, ,dia dijual1 d3n dil.main sa,tb ,.; tlp pm11ur1r1 ~ana undang small t ng burial.u tc nn. ,uk pemblokir1,m p<.'llb'ffllbltlw, dono )ang <lah diterima j,u <chul1i terjadi pen) simpangan, komo san11111p m<null'"'"kan wlmloh !ram, kepada psm. jld1k )full tidal mampu; kami b<:nan~l!" ja,. :ib tcrhodnp pcn sllunrmn dan operasional scl.olah (ll os): kami sanggup mdaksanabn kq.kaum krscbu1 isu dini. ,nn .kc1bantuan pera1umn r1run<ltg umpan1an yang berlalu; ll<n j:lll, ini m<n)'31akan h41 bal .t,q11 bentuk kami s,,1uj11 untuk menerima lloyd operasi<>nol sd<oleh bos) sebesar dona,a,, rincian l<& jln s.1ml"' cnn t{nama:tru1 n. lrm sekolah :,.,;mor lnd11 sekolah al mat sekolah l.curahan .lain hol mind.,k untuk "'"' namo l> m j,baum >at!t gg.al lahir alam yang b<r! anda tongan dlb " ah int pt: rnv at,\a, desa.,c pan melaksanakan al' ol' era sl0' al, sekolah (bos) pada l'f.ny el.f: n<:garam\n ~ekor.aii chj\ kota ba~o\ixc aii~ a,'secara.' mwl.' w.jii sj.ii',\). .,'"' \,r f sw wto slt lt1dn t~"11to. dij'tl ~ll'l,m ft if.f'sma .ti.\ l)c"l)gao . ~rdasarknn keputusan nomor tanggal saku demlklnn sah bertindak untul:. dan atas nama sekolah ,clnk l 'cncrinrn tua,. barat.'<dukun qtl(lung. jalan nomor bandung, sc:long1nyo disebut1 ,bagi iak kedua. kepala dinas pendidikan kola bandung. berdasarkan kupu1us[u1 tanggal . tentang pengangkatan dalam jaman kato dies pendidikan kopi jantung. .selaku pengguna anggaran berdasarkan keputusan walikota bandung no,nor 1incana pcnwijukan pejabat1 pengguna a11agar. sengit1rut barang, pejabat kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang. 8c:1td!lvaro pengclwartm den btrufaham pengeluaran pembantu .lingkungan pemerintah kota b,11w!w11; tahun anga:ir.in sebab.ai l'nggu anggang1 untuk (sept.duh) kegitan penyelenggaraan program sekolah goals kom bandung. berdasarkan, kcpurusnn wakil()(.a bandung nomor ten tang ,tanggal bcr1induk untuk d:tn aras nama pemerintah kola bandung s<:laku pemberi tugas, berkedudukan bandung. ji. jcndcntl achmad yuni 'indung. selanjutnya disebut sebagai pihak per ama. ors. oji mahoni pada hari inl, tanggal bulan tahun duo nl>u sembilan . kami yang b<kedatangan bawah ini tent ang mil eiga.'i dana biasa operasional sekop\ (bos) pada pf::ngeles garapan program sf::kalah ora tis . . . kecamatan kota 13a nl) ung nomor: surat perjanjian antara dinas pen dll) ikan kot,\ bandung dengan ~~~~~ ' '""""',o,~~~~~~ l tiffhlk sl> ney.trl dan s .ruta. siap .~" ulf .ff1 ',~ri don sastra smp ;\'.t:gf!.rl l,w.h,k smp terbaru s.\ ma'smk i\'q.,: sw,uta llcnuuran . dengan memperhatikan und.rifle. undang; n'o,nor tahun 1cn1r111g pokok: pokok kcpcgnwa scb.1g11i1n1no telah diubah dengan undang undang nomor tahun indon~ undang nomer tahun tentu11 pcnycknggarwm negara )lllllt; 8alih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme: jnd mg undang no1110r hyun 1num yao.san 5eba,plm.na 1elah diubah dengan und:ing undang nomor talent tentang yayasan: undang undang nomor tahun 1tentang keuangan neg,o.ru; undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional: undang undang nomor tahun ten3l1g perl>eodabaman negara: und,;tng l ,ll(! ong no1nor rohan cnt mij pcmbcntukon pc.:turunan cmd:mg undangan: undang vnr111g nomor tahun tentang pi:maksum1 pcngeloluen d:an tanggung jawab keuangan negara; undang~ un<lang non\ tahun tentang pemcrimah o"ah sebagaimana :fah diubah unruk keduakalinyn dengan undang undang nomor tahun und.mg undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan annua pcmerim.ah pusat dan pemerintahan daerah: llndruag undang noam,r tahun tentang guru dao l)o,.,n; pcrotumn pcmcrintuh nomor tahun lintang penebel batas willy kotamadya d:te:rah jmt bandung dengan kabupaten daerah angkat bmxfung~ peraturan pcmcrintnh nomor tahun tentang pendidih.n i'm sekolah; peraturan pemerintah nomor tahun rentang pendidikan dasar sebagaimana t<lah diubah dengan pcr.turun pcmerinlllh nomor ,tu111 peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendidikan menengah sebagaimana telah diubah dengan l,tuturan pcmerinmh nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar na.\i orang pendidikan; per.ukuran pemerintah nomor tahun tc111.aog dana perimbangan; pcmturan pemerintah nomor tahun tcn1ung si1u:m inform~i kcuangnu daerah: peraturan pemerintah nomor tahun teman hibah; peraturan pemerintah l\'.nomor ,,hun tentang pcngctolaan keuangan daerah; 2l. peraturan pernerintuh nomor tahun tillon; telepon keuangan dan kinerja lnscao.si pemerintah; pcmturnn pemerintah nomor tahun tentang pembagian urusan pemerintahan antara j~ri111ah. pemeritahan l)attach prodi,,si, dtm pemerintahan daerah kabur. uen kou,; pcr.thumb pemcrinruh nomor tahun tcnuina ga.nisn purna jrn1 death; peraturan pemeran.ah nomor talam tentang wajib belajar; l'peraturan pemerintah nomor tahun tentang pcndanatm pendidikan; peraturan pemerintah nomor tahun 1en1ona gul'\ kepuasan f>residen nomor table ten.tang pedoman pcfoksanaan peng.adakan barang .last j'cmerhuah sctiaii,.,itma telah diubah lille kc1tujuh kalinya dengan pcmtunan presiden nomor 'tahun kode . . ds1 . rp. rp. adanja sewa meja kursi belanja penggandaan rp. honor panitia poll.w,.;, keg 13hanja atk (i) hak rl" a!vla memberikan dana biaya operasional sekolah bos) pad,l penyelenggaraan program sekolah gnis kepada kdurohnn kecaman, kota bandung, sebesar rupiah) kepada oua dono biaya operasional sekolah bos) pada penyelenggaraan program sekolah gratis out bandung scbagaimtma d1mnk.sud 1wb ayu i). telah 1cra jonas uc:an meter angg.a.ran pendapatan dan belanja daerah apbd) koo bandung tahun anggar.m pihak kedua menerimanya dari pii iak ama yang diperunurkknn untuk dann biaya operasional sekolah hos) pada penyelenggaraan pria,am sekolah gratis kota \ndung. dong rincian cgi1u.an scbagnlmana bantul kode kegiatan pengembangan sumber daya manusia jumlah bantuan rp. terdiri dari bahwa pii iak f>pertama dnn pii iak kedua dalam kedudukannya 1schu1 atos setuju clan sepak, m<nyalakan pekerjaan yang akan dial.s,makam oleh i'll !ak kedua dengan keperluan den syarat syarat sebagai berikut pcmturan momen dalam negeri nomor 'ahun tentang pedoman pengelola)aan keuangan daerah sebagaimana telah diubah deni perahu.nm memberi onl qj' negeri nomor toll pcratumn menteri d.t13m negeri nomor tahun among pedoman penyusun:m a11.sg1.1ran pendzapaum dan belu1jo t.>::w. rnh tahun t\nggak pancuran menteri daun nostri nomor tahun 1c1uang: tata cara pcnarausahaan dan penyusunan laporan pe.rtanggungja\ vab.1n bendahara seni penyampaiannya; l'peraturan doctor kotamadya daerah 1ing1 lindung nomor tahun lintang bull will) nh kouunsdya daerah u'gkm 011ndung; peraturan daerah kola and,; nomor tahun tcau.,n; l.ok l.ok pengelolaan kemhan daerah; pcnlluran oacrnh kot:i bandung nomor tahun tcau,ng un1sa.n r mesin11du1n daerah koo, bandung: j.a. peraturan oal!roh kota o,muna nomor tahun lcnuans tata c11n1 pmc.ntu peraturan darab kota bandung: pcrntumn daerah kot: bandung:i nomor t:shun 1cnt.ang rcncarw pmb.agunan jangka panjang daerah ipjp) tahun pmuurnu dnc:mh ko1a ban juni; nomor tahun lintang pcnyckng~ra.in pendidikan: l'turun o.,arah ko1:. bandung ~mol' rohan tc11ttu1g anggun.m pindah. jan dan belanja daerah kora bandung tahun anggaran .tnllturnn wttlikotu llo.ndung nomor tahun 1cincang sslein dr111 prosedur pengelolaan keu.angan daerah: kode . . . . . bel. l'pegawai llonorffdk tip rp. llclunju o.hun1 bibi1 tan,11nan rp. belanja momen kegiatan rp. belanja pcmcliho:man gedung rp. terdiri dari kode legit,u.1n >cngcinbang11n lingkungan j.:o jah jumlah bantuan rp. terdiri dari honor panitia pelaksana keg. rp. belanja a'i rp. bcl nj penggandaan rp. belanja main kegiatan rp. . ds1 . . rp, kode kegiatan pengembangan sistem penilaian jumlah bantuan rp. terdiri dari belanja atk rp. llcfanj!l penggoda1) rp. belanja margin kegiatan rp. . dsr . . . kode kegiatan pengemlxmgan manajemen sekolah jumlah bantuan rp. . dst . rp. kantor lkloqja pcmelihruuan gedung rp. del. l'cmdihlltll pernlntnn rp. rp. rp. kode kciilllan pengembangan koran.t llrosattinn jumlah bantuan rp. terdiri dari belanja j\tk belanja catal< llelnnja penggandaan rp. . . belanja main kegiatan kode regia,an pengembangan proses belajar mengajar jumlah bantuan rp. terdiri dari honor panitia pelaksana keg. rp. floor ten. ahli narasumber rp. lalunya atk rp. pasat . terbilang jumlah d.ma yang diterima11 dari (sepuluh) kegiatan jumlah bantuan rp. erd dari belanja rp. ll<lru1ja alt alat listak rp. lklonja cetak rp. belanja penggandaan rp. bcltutj uan akan tarian rp. tanja momen rumus rp. belanja main ro1>a1 rp. be.hanja main keg.i.ann . . dsl . kode kegiatan rumah tanggo sekolah langganan daya dan desa . dst . kode kegiatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kcpmdidikan jum jah bantuan rp. terdiri dari floor panitia clnk.,na k~a. rp. lkl. pegawai honor l'dk ttp rp. . dst , ,, r.p. kode kcgioum pc n~kembangan kegiatan kc.~istana jumlah bantuan rp. terdiri dari .0l ll<lunjaatk rp. o<longa pcnggnnduan rp, ll<lutea dahan obat obatan rp. kln,tj momen kcg, . d: t rp. kode kegiatan pengembangan loud y sekolah jumlah bantuan rp. terdiri dari honor ten. ahli narasumber rp. 13el njo i\tk rp. lklonjo peng,naan rp. belanja main kegiatan . r .i jika txrdusarkan lil audi1, penrnniaun dan evaluasi ternaria pih1\k kedua tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, maka l'hak kill) al:.an dikenai sank.si atau hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan prundrmg undangan yang b(riau, sen.a wajib menyetor kembali sebesar ba.n1unn yang diterima kas daerah, pa,:, puak kedua bersedia diaudit oleh lomba~ yang berwenang, 1cn11u1g penggunaan dana yang bersumber dari dana penyelenggaraan program sekolah garis maupun yang berasal dwi sumber lain. pit iak kej)ua batonggung, jawab terzo.dap pelaku;motto pckcrjann sesuai de:ngan petunjuk pelaksanaan yang telah ditemukan sena melaporkan kegiatannya kepada pihak pertama po.sol kota earn pembayaran <lilakuk dengan earn transfer langsung rekening sekolah berati.s;ui(un surat kupu1us.1n penutupan sc.kolom penerima l)alun yang diterbitkan och walikota, kora bandung. ptt waktu pclabmaan (riga) bulan. mulai dari sampai deng.an '""' pihak pertama berhak untuk mengawasi dan mengetahui bcl<kaitan dengan penggunaan dann )'ms dihibahkan okh pii iak pertama kepada poli kedua. pasal pihak kedua wajib menyampaikan lnpomn part mggungja, ,.ab.vt tentang pengguna.1n untuk dano lainya operasional sekolah bos) pada penyelenggaraan program sekolah gratis kota bandung sebagaimana dimaksud dalam pa, ay111 (i) dan kepada pihak pertama selma penulis, pa,:1merupakan kawat1an1111n dan tnnsguna [awal pihak kedua. pa<al2 pihak kedua wajib bcnansgunajnwab p,muh penggunaan dano lainya ocr< omi sekolah bos) pada penyelenggaraan program sekolah gratis kora bandung scbaguimi11141 dimaksud dalam oya1 (i) den oyu1 ()). pihak kedua dilarang menggunakan unik dana biaya operasional sekolah bos) pada penyclcnggaraen p'regnum sdcolnh gratis kota bandung sebagrumono dimaksud dol1111 i (i) dan diluar peruntukannya sebagaimana <liter1akan dalam surat p<."perjanjian ini. drs. mahoni pembina utama muda nip. pii iak kf.dua kepala hak l'pertama pengguna anggaran (sepuluh) kegiatan pcnyelensgarrum pron,m s<kalah gratis kot0: lindung t41nm anggar.m demikian surat perjanjian disepakati dan ditandatangani bersama oleh pihak pertama dan pihak l)and~ pod hari dan ngel sebagaimana tcnnoksud pada awal surat perjanjian ini. surat pcrjanjiru, in! dibuat1 dalam lengkap (empat), dan (dua) diantaranya bermnterai cukup n:masing masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang smn, ,clnnjutnyo snl) ckscmplor untuk lak kedua dan selebihnya untuk plf iak pertama. segala sesuatu yang belum diatur at.au link cukup diatur dalam surat perjanjian ini baik pcrubahrumya maupun tambahannya. akan diatur kemudian och w1111 boleh pih3k dalam sur perjanjian uun3hnn enu adilcndw11 mt:rupnkfin billion yung tidak terpisahkan dari per jinn. p., pihak pertama don pii iak kedua sepekan bahwa surat perjanjian ini tidak akan bcn,bah don awu didik cmb,,li bila terjadi perubahan pimpinan, book pado pihak per'nama maupun pihak kedua. pii iak per ama dnn iak kedua wajib mclclksanllkan isi perjanjian meskipun terjadi perubahan organisasi clan pimpinan p:l(la kedua belah pihak, j'3saj (i) apabila kerja<li pc 1lisis.1n penn j"'i 11nu1m pihak l'pertama dcnpjy' l'll~ak kedua mengenai penafsiran dan adukan:san syarat syarat dan ketentuan dalam sur pc:rjanjinn maka kedua boleh pihak sepak menyclcsnikan s~" cal musyawarah un1uk mufakat. apabila3 dengan cant 1nusa:1arah .scbagoim&n: dimaksud pada ayo1 tidur. tercapai penyelesaian, maka pihak per ama don pihak kedua sepak; menyerahkan sepenuhnya upaya punch: saiaonyo pengadilan n'negeri klas b::myung. nii> . mengetahui. kcp:al,l dinas pcd1ikan kota bandung. . kepala selesai maeda kandcpag kota bandung, koordinator pengawas sma musik. kepala seksi manajemen sarana dan pulsar 13bidang psm \ bandung, . kopal jidai smk. ketua ml' ko! bandung ketua de.wan pendidik.an kou, bandung, ban.dung . . . . t'im seleksi demikian berita acara yang kami bum dengan penuh rasa tang~ungjowab. sebagai penimbangan dalam penemuan sekolah tersebut, meliputi aspek aspek, sebagai berikut lain opcresicnal; kuntul,n dan pembelajaran; administrasi do.n manajemen schol11h; .a. organis.ul don ~elem~.ga~n; sarana dan prasarana. kc1cog.aan; pembiayaan dan pendanaan; seem l)adik: layanan masyarakat; lingkungan dan budaya sekolah. pod,, hari ini rongga.l bulan tahun . . . tim seleksi penetapan penyelenggara program sekolah gratis jenjang satuan pindad gln mcnenph koln bandung tahun ana koran telah milik:so.rokan kegiatan study keroyokan dalam rangka memilih (dua puluh duo) satuan pendidikan menengah, terdiri dari sekolah mcncngoh atas sma) swasta mudr:uah aliyah ma) swarm, dan sekolah menengah kcj=> smk) swasta, yang akan mendapat dana penyelenggaraan program sekolah gratis. pemilihan skola.h madrasah pcnycl<spora program sekolah gratis caj(lng satuan pendiri.nn menengah tahu sekolah menengah alas ma}. madrasah aliyah ma), dnn sekolah menengah kejuruan smk) swasta korn bandung tahun anggaran berita'a acara 1lh11tat uin.t sva!ma."sm.k awam, dada roda j\dikota lland'ng. dst. dr. wadi, si. pembina utama muda nip. oio ~ekrittaris daerah kota bandung. tim seleksi, bandung, . kecamatan kf;l' ef\ angan al. amat nama sek ol., daftar nama sekolahimaorasah terpilih sebagai penyu lll ngg alt prc xiv\ sll koloni gra11s kota bandung tahun anggaran r.,.,,.u, a:sma,jiaismk swa$t( |
salinan seketentuan peraturan perundang undangan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel, perlu menyusu .bagian hukum, aja seed anal s.h., m.h. pembina tingkat ne.nip. nsemaksud ditetapkannya peraturan bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam proses promosi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif pada pemerintah daerah. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini yaitu terselenggaranya proses promosi pengisian ppt pratama pada pemerintah daerah secara transparan,tandar kompetensi jabatan. bab persyaratan calon pejabat pimpinan tinggi pratama persyaratan calon ppt pratama sekretaris daerah diatur sebagai berikut: berstatus pns pada pemerintah daerah, pns pada pemerintah provinsi jawa tengah, atau pns pada pemerintah kabupaten kota wilayah provinsi jawa tengah, pangkat paling rendah (satu) tingkat bawah jenjang pangkat yang ditentukan kecuali bagi pejabat fungsional, cc. paling singkat telah (dua) tahun dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon ii.b) yang pernah atau masih didudukinya, bagi calon peserta dari pejabat fungsional telah menduduki jabatan paling rendah jenjang ahli madya pangkat golongan iv c selama (dua) tahun, memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah strata satu (s1) diploma iv,rekomendasi dari ppk, telah menyampaikan, tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, bebas dari narkoba: il. sehat jasmani dan rohani, memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moral yang baikcalon ppt pratama selain sekretaris daerah diatur sebagai berikutsingkat selama (lima) tahun, cc. paling singkat telah (dua) tahun dalam jabatan administrator yang pernah atau masih didudukinya, bagi calon peserta pejabat fungsional telah menduduki jabatan paling rendah jenjang ahli madya pangkat golongan iv b selama (dua) tahun, dan bab iii tahapan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama bagian kesatu penyusunan perencanaan pelaksanaan seleksi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian menyusun dokumen perencanaan pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama. dokumen perencanaan pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada memuatperangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaianppk. ppkkain sebagai bahan evaluasi dan penerbitan surat rekomendasi. bagian keduaterkait dariakademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi, dan khusus untuk jabatan pimpinan tinggi sekretaris daerah, panitia seleksi dapat diangkat dari pemerintah provinsi jawa tengah.internal paling banyak (empat puluh lima persen). panitia seleksi yang berasal dari internal harus memiliki kedudukan paling rendah sama dari jabatan yang akan diisdan kompetitif untuk masa tugas yang ditetapkan oleh bupati. dalam hal anggota panitia seleksi mendaftarkan diri menjadi calon ppt pratama, harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia seleksi. penggantian anggotapanitia seleksi dibantu: tim penilai kompetensi (assessor) yang independen, bersertifikat, dan memiliki pengalaman uji kompetensi, sekretariat yang bertugas memberikan dukungan administratif, dan cc. unit organisasi dan atau pejabat penelusur rekam jejak. sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupatitim penilai kompetensi (assessor)pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: pengumuman lowongan jabatan dan persyaratan pelajaran, seleksi administrasi, cc. penulisan dan penilaian makalah, penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas, uji kompetensi, wawancara: dan penyusunan dan penyampaian laporan hasil seleksi kepada ppk. pengumuman lowongan jabatan dan persyaratan pelajaranpapan pengumuman resmi pemerintah daerah, media cetak dan atau media elektronik, jangka waktu pengumuman pada masa darurat paling singkat (lima) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran,sebagaimana dimaksud pada huruf namun pelamar hanya berjumlah (tiga) orang, dilaporkan kepada kain untuk mendapatkan rekomendasi kelanjutan proses seleksi, pada masa darurat, jika dalam (lima) hari kerja setelah dilaksanakan pengumuman seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf belum diperoleh jumlah pelamar yang memenuhi syarat paling sedikit (tiga) orang calon, dapat dilakukan perpanjangan waktu pengumuman selama (tiga) hari kerja, dangumuman lowongan jabatan dan persyaratan pelajaran sebagaimana dimaksud pada ditandatangani ketua panitia seleksi atau sekretaris panitia atas nama ketua panitia seleksi. pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat hal hal sebagai berikut: nama jabatan yang akan diisi, kualifikasi dan standar kompeten, fotokopi seluruh surat keputusan pengangkatan dalam jabatan administrator bagi peserta seleksi dari pejabat administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya yang relevan bagi peserta seleksi dari pejabat fungsional, fotokopi ijazah strata satu s1) diploma dan ijazah terakhir bagi yang memilikirendah bernilai baik, surat rekomendasi mengikuti seleksi terbuka dari ppk, surat pernyataan tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkatlambatfotokopi lokasi lakon, fotokopi spt tahun terakhirdan alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi. lamaran ditujukan kepada ketua panitia seleksi melalui sekretariat panitia seleksi. pelajaran yang dilakukan oleh pns harus direkomendasikan oleh ppk. selain melalui pelajaran, panitia seleksi dapat mengundang pnsseleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: pemeriksaan dilaksanakan oleh sekretariat panitia seleksi, penetapan paling sedikit (tiga) calon pptdalam hal calon ppt pratama yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari (tiga) orang, panitia seleksi mengumumkan ulang seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama untuk menjaring calon pendaftar dengan ketentuan sebagai berikut: paling banyak (dua) kali, masing masing (tujuh) hari kalender, selama (tiga) hari kerja pada masa darurat. dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud padacalon yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya setelah mendapatkan rekomendasi dari kain. dalam masa darurat,ulisan dan penilaian makalah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan terhadap peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. penulisan makalah sebagaimana dimaksud pada dengan topik atau judul yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar. makalah sebagaimana dimaksud pada merupakan karya sendiri. makalah sebagaimana dimaksud pada disusun dengan ketentuan sebagai berikut: kertas a4 quarto, panjang makalah paling sedikit (lima) halaman, penulisan sesuai standar ilmiah, sistematika: pendahuluan latar belakang, rumusan masalah, tujuan. pembahasan landasan hukum, analisis dan sintesis, rencana strategis jangka panjang dan menengah roadmap), plan action poa). penutup kesimpulan, rekomendasi. tata cara penulisan makalah ditentukan olehakan diisi. dalam hal diperlukan, panitia seleksi dapat meminta peserta untuk mempresentasikan isi makalah. penelusuran rekam jejak jabatan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: penelusuran (rekam jejak), infomasi lain tentang pelamar yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar. panitia seleksiapat dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait, panitia seleksianitia seleksi dapat menetapkan unit kerja dan ataupenilaian kompetensi sosial kultural, dan cc. penilaian kompetensi teknis.huruf dan huruf dibantu oleh tim penilai kompetensi (assessor) yang berpedoman kepada standar kompetensi manajerial dengan menggunakan metode:nitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi yang meliputi pemeriksaan berkas administrasi, penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas, uji kompetensi dan wawancara sebagai bahan menyusun peringkat nilai. panitia seleksi menyampaikan hasil dari setiap tahapan seleksi kepada peserta seleksi.paling banyak (tiga) calon setiap jabatan untuk disampaikan kepada mengusulkan paling banyakbab penetapan, pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatpt pratama. dalam hal calon pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan kurang dari (tiga), bupati memilih (satu) nama calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai ppt pratama. terhadap ppt pratama calon sekretaris daerah sebelum ditetapkan oleh bupati dikoordinasikan dengan gubernur. terhadap ppt pratama calon inspektur sebelum ditetapkan oleh bupati dikoordinasikan dengan gubernurcalon ppt pratama terpilihratama sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab pelapordan kompetitif kepada kain dengjawa tengah. |
eme ril' ai f i(kabupaten tebo ai iun ~i,~ ~~~~~~~~~~~ ~~~r~~~~~~~e~~~ . ~~~~~;;;e~~~~p"r: ~~j pembentukan, pemecahan, penghapusan dan penggabungan desa tent ang nomor tahun pera~quran d1\pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa. bahwa desa sebagaimana diatur dalan bab undang undang nomor tahun tentang pembentukan, penggabungan clan penghapusan desa ditetapkan dalam peraturan daerah; menimbang bup ati tebo, deng .\n rahmat tuhan a.l'lg maha esa pembentukan, pemecahan,.l'l ,penghapusan. dan penggabungan desa tent ai~ mor aiitjn pera turun daerah kabur aten tebo pemberi nl, kabur wan perwakilan rakyat daerah adalah dprdbadan perwakilan yang terdiri dari1am sistem pemerintahan nasional yang berada daerah; dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah da1am desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa; pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru didalam wilayah desa; ketentuan umum babi peraturan daerah kabupaten tebo tentang pembentukan, pemecahan, penghapusan dan penggabungan desapembentukan desa harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas desa dan jumlah dusun yang telah terbentuk; nama, batas dan pembagian wilayah bagian kedua aktor penduduk yaitu bagi terbentuknya suatu desa sekurang kurangnya jiwa atau kepala keluarga faktor luas wilayah yang terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat; faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi antar dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut; aktor prasarana dan sarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan,pemasaran,sosial, produksi, sarana dan prasarana pemerintah desa;; dal.am pembentukan desa perlu mempedomani pola tata desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan yang selaras dan sesuai dengan tata pemerintahan desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik desa guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari; faktor faktor pembentukan desa bagian pertama arat sy arat pembentukan desa bab tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dasa secara berdayaguna dan berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan; tujuan pembentukan desa bab penyatuan desa adalah penggabungan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru; penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada; desamungkinkan untuk digabungkan atau dihapuskan; penggabungan atau penghapusan sebagaimana dimaksud harus dimusyawarahkanldimufakatkan terlebih dahulu dengan bpd dengan memperhatikan kondisi dan situasi desa; usul penggabunganlpenghapusan desa sebagaimana dimaksud disampaikan kepala desa atas persetujuan bpd kepada bupati melalui camat untuk penetapannya; penggabungan dan penghapusan de.sa bab laporan basil penelitian dan pertimbangan pemerintah desa tentang perlunya dilakukan pemecahan desa; daftar nama,luas wilayah,jumlah penduduk dari desa induk dan desa hasil pemecahannya dengan batas batas wilayahnya; peta desa induk yang dipecahkan dalam bentuk standar; keputusan bupati tentang pemecahan desa; jika pemecahan desa secara nyata telah dilaksanakan segera dibentuk organisasi pemerintahan desa lengkap dengan personilnya; hasil pemecahan desa diusulkan oleh pemerintah desa kepada bupati guna memperoleh penetapan sebagai desa yang telah disyahkan oleh bpd dengan melampirkan: pe:pecahan de.sa baby atas usul kepala desa setelah mendapat persetujuan bpd sampai penetapan dengan keputusan bupati setelah mendapat persetujuan dprd; pemecahan desa dilakukan melalui desa persiapan yang ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul kepala desa dan persetujuan bpd; desa persiapan untuk dapat ditingkatkan menjadi desa haris memenuhi syarat syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini; mekanisme pelaksanaan pembentukan,pemecahan,penghapusan dan penggabungan desa ditetapkan dengan keputusan bupati; pa.c,al !ffi ka1"\il iffi iffi e:t\ jk.an,pemecahan penghapusan dan penggal jangan desa babmbentukan, pemecah; ketentuan penutup bab viii menjalankan pemerintahan,pembangunan dan pembinaan masyarakat desa yang bersangkutan; menyelenggarakan administrasiketentraman dan kesejahteraan warga masyarakat desa; memelihara tanah kas desa, usaha dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat desa; kew ajian kewenangan yang telah ada berdasarkan; kewenangan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; melaksanakan peraturan peraturan dan ketentuan ketentuan dari pemerintah clan pemerintah daerah; hak. desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini mempunyai organisasi pemerintahan yang diakui dalam system pemerintahan nasional yang memenuhi hak,wewenang dan kewajiban sebagai berikut hak,\wewenang dan kewajiban bab vii lembaran daerah_ kf.\ kabupaten tebo ahun nomor darkutni. sh. pembina utama muda nip. diundangkan muara tebo pada tanggal november ditetapkan mu ~ ie\>o_.n lembaran daerah kabupaten tebo; peraturan daerah ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkangelolaarirnerirrlampungrnernrnencanturnkanerdiri dari pendapatan rp. belanja rp. surplus defisit) rp. pembiayaan terdiri darin.jsiapa tahun rp. lain lain rp. saldo anggaran lebih akhir rp. pasa15erdiri dari pendapatan rp. beban rp. surplus defisit) kegiatan operasional rp. surplus defisit) kegiatan non operasionalbersih dari aktivitas rp. operasi arus kas bersih dari aktivitas rp. investasirp. dampak kumulatif kebijakan kesalahan mendasar rp. koreksi ekuitas lainnya rp. lain lairnsasrporan perubahan saldo anggaran lebih laporan operasional laporan perubahan ekuitas neraca laporan arus kas catatan atas laporan keuangan talk) daftar rekapitulasi piutang daerah daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertatih daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir daftar penyertaan modal investasi) daerah daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah daftar rekapitulasi aset tetap daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan daftar rekapitulasi aset lainnyaundangkan kalinya pada tanggal sekretaris daerah kabur lampung selatan, nomor register peraturan daerah kabupaten lampung selatan provinsi lampung: ls |
' . . . na. aa. bass tone jsabueat kel kun yes peraturan daerah kabupaten tebo nomor tahun tentang kedudukan keuangan kepala desa in dan perangkat desa bnn pemerintah kabupaten tebo tahun tah prog pemerintah kabupaten tebo peraturan daerah kabupaten tebebo menimbang bahwa sebagai pelaksanaan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa dimana diperlukan pengaturan kedudukan keuangan kepala desa serta perangkatnya untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan desa, b.. tts naatebo memutuskan menetapkan peraturan pemerintah kabupaten tebo tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa. bab. ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan daerah adalahdprd kabupaten tebopala desa adalah pimpinan dari pemerintah desa, perangkat desa adalah unsur staf,persyaratkunjupegawai negeri sipil adalah meradan digaji yang ditetapkan berdasarkandan melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan masyarakat desa. pegawai negeri sipil, polri dan tni yang dipilih diangkat menjadi kepala desa atau perangkat desa, mengenai kedudukan kepiawaiannya disesuaikan dengan perundang undang yang berlaku. bab. ill.. pegawai negeri sipil, diberikan tunjangan kecelakaan. apabila. naa apabila kepala desa atau perangkat desa meninggal dunia dalam atau sewaktu menjalankan tugas(dua) kali jumlah penghasilan akhir, atau dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam dan dibebankan kunjungan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah. penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada dan diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan apb desa. bab.guditetapkan muara tebo. pada tanggal november madjid mu'az diundangkan muara tebo pada tanggal november sekretaris daerah kabupaten tebo h.darkutni,sh. pembina utama muda nip. lembaran daerah kabupaten tebo tahun nomor |
bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pelapor selaku saksi korban kekerasan dalam rumah tanggiving legal protection women reporter witness issues domestic violence, witness protection should consistent with the safety and comfort physical, psychological, identity another person with respect the testimony given have given criminal case. the approach used approach the problem normative and empirical approach. the data analysis was done gualitatively the results research and discussion, known that the form legal protection against the complaint witness women victims domestic violence done thoroughly ranging from prevention, treatment and recovery victims comprehensive. keywords: protection law, survivors, domestic violence. pendahuluan tangga yang menciptakan korban angka undang undang korban perempuan baru dalam jumlah nomor tahun tentang yang cukup banyak, baik secara fisik penghapusan kekerasan dalam rumah (misalnya pemukulan, perkosaan, tangga, mendefinisikan kekerasan perbuatan cabul), psikologis (pelecehan dalam rumah tangga sebagai setiap teror) maupun secara ekonomis perbuatan terhadap seseorang terutama (pelarangan bekerja luar rumah). perempuan, yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap perempuan kesengsaraan atau penderitaan secara (violence against women) selama ini fisik, seksual, psikologis, dan atau dianggap sebagai perbuatan kekerasan penelantaran rumah tangga termasuk area pribadi antara keluarga. hal ini ancaman untuk melakukan perbuatan, terjadi karena dalam masyarakat masih pemaksaan, atau perampasan berkembang pandangan bahwa kemerdekaan secara melawan hukum kekerasan itu bersifat pribadi (domestic dalam lingkup rumah tangga. violence) dan rahasia atau aib rumah meningkatnya kasus kasus tangga, sehingga sangat tidak pantas kekerasan dalam rumah tangga dalam diangkat permukaan atau diketahui setiap tahunnya mana selalu wanita pihak lain padahal segala tindak dan anak menjadi korban yang kekerasan terhadap rumah tangga rentan. keberadaan perempuan yang menurut deklarasi penghapusan segala seringkali digolongkan sebagai second bentuk kekerasan terhadap perempuan class citizen ini makin terpuruk akhir oleh pbb tahun menyebutkan akhir ini dengan adanya berbagai kekerasan domestik harus disebut kekacauan atau konflik dalam rumah kejahatan. demikian juga dengan undang undang nomor tahun terjadi karena adanya anggapan bahwa tentang penghapusan kekerasan setiap hal yang terjadi dalam dalam rumah tangga (selanjutnya keluarga merupakan sebuah rahasia disingkat dengan uupkdrt) yang yang tidak boleh diketahui oleh umum disahkan pada tanggal september dan merupakan aib bagi pasangan menyebutkan dalam suami isteri untuk menceritakan konsiderannya bahwa segala tindak persoalan rumah tangganya luar kekerasan dalam rumah tangga rumah. padahal dengan melibatkan merupakan kejahatan terhadap pihak ketiga sebagai mediator untuk martabat kemanusiaan. menyelesaikan konflik yang terjadi undang undang penghapusan dalam keluarga akan menjadi faktor kekerasan dalam rumah tangga yang yang penting untuk mempertahankan telah diundangkan sejak tahun keutuhan keluarga itu sendiri. tidaklah dapat dikatakan baru, namun pada kenyataannya kasus pada kenyataannya masih ada pihak kekerasan terhadap perempuan masih pihak yang khususnya korban yang tetap banyak terjadi. diakui bahwa tidak mengetahui perihal undang angka tindak kekerasan terhadap laki undang ini, khususnya perlindungan laki jauh lebih tinggi dibandingkan hukum baik dari pemerintah, terhadap perempuan, tetapi perlu kepolisian, kejaksaan, masyarakat, dan diingat pula bahwa kedudukan wanita pihak pihak lainnya. oleh karena itu disebagian dunia ini tidak mampu perlu diteliti dan dianalisis lebih jauh sejajar dengan laki laki. dalam kondisi mengenai pengaturan penghapusan yang tidak menguntungkan seperti ini, kekerasan dalam rumah tangga jika dikaitkan dengan tindak kekerasan dalam kaitannya dengan pemberian atau viktimisasi kriminal terhadap perlindungan hukum kepada korban perempuan dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga kerentanan perempuan secara kodrati (selanjutnya disingkat dengan kdrt). (dalam aspek jasmaniah) membuat rasa konflik keluarga menjadi faktor takut perempuan terhadap kejahatan pendukung penyebab terjadinya tindak (fear crime) jauh lebih tinggi kekerasan dalam rumah tangga. diakui dibandingkan dengan apa yang bahwa masih banyak masyarakat yang dirasakan oleh kaum laki laki karena kurang memahami bahwa jika terjadi derita yang dialami perempuan, baik konflik dalam sebuah keluarga, yang pada saat kekerasan terjadi maupun sangat rentan menjadi korban tindak setelah terjadinya tindak kekerasan kekerasan adalah perempuan dan anak. pada kenyataannya perempuan jauh walaupun demikian, sangat lebih traumatis dari pada yang dialami disayangkan bahwa sebagian besar oleh kaum laki laki, seperti korban kasus kekerasan tidak terselesaikan kekerasan dalam rumah tangga, korban dengan baik, baik melalui jalur hukum sebagai akibat perkosaan, korban maupun tindakan secara adat. hal ini sebagai akibat poligami ataupun keadilan progresif volume nomor maret penggunaannya sering dapat diperlukan kepada terpidana sebagai suatu kan (interchangeable). bentuk pemberian ganti rugi menurut stephen schaff, kepada korban samping pidana perbedaan antara kedua istilah itu yang seharusnya diberikan. adalah kompensasi timbul dari kompensasi yang bersifat permintaan korban, dan dibayar oleh perdata, diberikan melalui proses masyarakat atau merupakan bentuk pidana dan didukung oleh pertanggungjawaban masyarakat atau sumber sumber penghasilan negara (the responsibility the negara. disini kompensasi tidak society), sedangkan restitusi lebih mempunyai aspek pidana apapun, bersifat pidana, yang timbul dari walaupun diberikan dalam proses putusan pengadilan pidana dan dibayar pidana. oleh karena itu, oleh terpidana atau merupakan wujud kompensasi tetap merupakan pertanggungjawaban terpidana (the lembaga kepercayaan murni, responsibility the offender). tetapi negarawan yang memenuhi lebih lanjut schaff menyatakan atau menanggung kewajiban bahwa terdapat lima sistem pemberian ganti rugi yang dibebankan restitusi dan kompensasi kepada korban pengadilan kepada pelaku. hal kejahatan, yaitu sebagai berikut ini merupakan pengakuan bahwa ganti rugi (damages) yang negara telah gagal menjalankan bersifat kepercayaan, sistem ini tugasnya melindungi korban dan memisahkan tuntutan ganti rugi gagal mencegah terjadinya korban dari proses pidana. kejahatan. didik arief. kompensasi yang bersifat mansur elisatris gultom, kepercayaan diberikan melalui urgensi perlindungan korban proses pidana. kejahatan antara norma dan restitusi yang bersifat perdata realita, jakarta dan bercampur dengan sifat raja grafindo persada, pidana diberikan melalui proses hlm. pidana. restitusi tidak diragukan sifat pidana (positif) nya, konseling walaupun tetap bersifat pada umumnya perlindungan ini kepercayaan. salah satu bentuk diberikan kepada korban sebagai akibat restitusi menurut sistem ini munculnya dampak negatif yang adalah denda kompensasi sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. (compensatory fine). denda ini pemberian bantuan dalam bentuk merupakan kewajiban yang konseling sangat cocok diberikan bernilai uang (monetary kepada korban kejahatan yang obligation) yang dikenakan menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus kasus menyangkut o kesusilaan. bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pelapor. bambang hartono) pelayanan bantuan medis bentuk perlindungan hukum diberikan kepada korban yang terhadap perempuan pelapor selaku menderita secara medis akibat suatu saksi korban kekerasan dalam tindak pidana. pelayanan medis yang rumah tangga dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum tidak sedikit korban kekerasan atau surat keterangan medis yang dalam rumah tangga mengalami memiliki kekuatan hukum yang sama penderitaan secara beruntun pada dengan alat bukti). keterangan medis waktu bersamaan. karena itu, guna ini diperlukan terutama apabila korban mengurangi beban penderitaan yang hendak melaporkan kejahatan yang dialami oleh korban kekerasan dalam menimpanya aparat kepolisian untuk rumah tangga, undang undang ditindaklanjuti. memberikan hak kepada korban bantuan hukum kekerasan dalam rumah tangga, untuk bantuan hukum merupakan suatu mencap akan bentuk pendampingan terhadap korban perlindungan dari pihak keluarga, kejahatan. indonesia bantuan ini kep lisan, kejaksaan, lebih banyak diberikan oleh lembaga pengadilan, advokat, lembaga swadaya masyarakat lsm) atau sosial, atau pihak lainnya baik komnas perempuan. penggunaan sementara maupun berdasarkan bantuan hukum yang disediakan oleh menetap perintah perlindungan korban kejahatan karena masih banyak dari pengadilan, masyarakat yang merugikan pelayanan kesehatan sesuai kredibilitas bantuan hukum yang dengan kebutuhan medis, disediakan oleh pemerintah. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan pemberian informasi korban, pemberian informasi kepada pendampingan oleh pekerja sosial korban atau keluarganya berkaitan dan bantuan hukum pada setiap dengan proses penyelidikan dan tingkat proses pemeriksaan sesuai pemeriksaan tindak pidana yang dengan ketentuan peraturan dialami oleh korban. pemberian perundang undangan, dan informasi ini memegang peranan yang pelayanan bimbingan rohani. sangat penting dalam upaya proses penyidikan, penuntutan, menjadikan masyarakat sebagai mitra dan pemeriksaan sidang pengadilan aparat kepolisian karena melalui dalam kasus tindak pidana kekerasan informasi inilah diharapkan fungsi dalam rumah tangga dilaksanakan kontrol masyarakat terhadap kinerja menurut ketentuan hukum acara pidana kepolisian dapat berjalan dengan yang berlaku dan menggunakan efektif. undang undang nomor tahun tentang penghapusan kekerasan keadilan progresif volume nomor maret dalam rumah tangga. beberapa membawa perubahan dalam sistem kelebihan yang dimiliki undang penegakan hukum yang sekarang ini undang nomor tahun tentang dalam taraf reformasi. penghapusan kekerasan dalam rumah penanganan kasus kekerasan tangga dalam wajah hukum pidana dalam rumah tangga melalui jalur indonesia adalah antara lain hukum pidana menurut undang undang undang nomor undang nomor tahun tentang tahun telah mendorong penghapusan kekerasan dalam rumah kasus kdrt dari wilayah hukum tangga dinamakan penanganan dengan privat memasuki wilayah hukum sistem peradilan pidana terpadu. publik. disebut terpadu artinya bahwa undang undang nomor penanganan kasus kekerasan dalam tahun telah melakukan rumah tangga tidak hanya mengadili terobosan baru dalam hukum tersangka pelaku tindak kekerasan acara pidana yakni prinsip satu tetapi juga memikirkan hak hak korban saksi bukan saksi, undang serta bagaimana pemulihannya. oleh undang ini memberi hak saksi karena itu undang undang korban kdrt tambah visum nomor tahun tentang dokter telah memenuhi syarat penghapusan kekerasan dalam rumah pembuktian adanya tindak tangga mengatur tujuan penghapusan kekerasan. kekerasan dalam rumah tangga sebagai lingkup rumah tangga telah berikut diperluas oleh undang undang mencegah segala bentuk ini, yakni suami, isteri, anak dan kekerasan dalam rumah tangga semua yang ada dalam lingkup melindungi korban kekerasan rumah tangga itu. dalam rumah tangga pengertian kekerasan dalam menindak pelaku kekerasan kuhp telah diperluas oleh dalam rumah tangga undang undang ini termasuk memelihara keutuhan dalam fisik, psikis dan seksual juga rumah tangga yang harmonis dan penelantaran rumah tangga. sejahtera. kelebihan kelebihan yang dengan berdasarkan tujuan dimiliki undang undang ini membawa penghapusan kekerasan dalam rumah kontroversi bagi para ahli hukum tangga ini maka penanganan baik pidana indonesia, juga termasuk para alam tahap penyidikan maupun hakim, jaksa dan kepolisian yang persidangan maka harus ada sampai saat ini masih kuat dengan keseimbangan antara pemberian sanksi paradigma legalistiknya sehingga hukuman kepada pelaku dan penerapan undang undang ini masih perlindungan korban serta pemulihan belum efektif. namun demikian sangat korban. diharapkan dari tahun tahun akan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pelapor. bambang hartono) untuk itu pihak penyidik dalam undang melakukan penyidikan, tidak bekerja undang nomor tahun secara sendiri akan tetapi secara terpadu tegas mengatur bahwa pihak korban bekerja sama dengan tenaga berhak melaporkan secara langsung kesehatan rumah sakit, pendamping kekerasan dalam rumah tangga kepada korban, rohaniawan untuk mencari kepolisian setempat, baik tempat kebenaran yang sesungguhnya dalam berada maupun tempat kejadian mengungkap peristiwa tindak perkara. kemudian pada kekerasan dalam rumah tangga yang undang undang nomor tahun dilaporkan. jika dalam penyelidikan korban dapat juga memberi selesai dan memasuki tahap kuasa kepada keluarga atau orang lain penyidikan, maka kuasa hukum korban untuk melaporkan kekerasan dalam akan mendampingi korban samping rumah tangga kepada pihak kepolisian, kuasa hukum pelaku mendampingi baik ditempat korban maupun pelaku. tahapan pertama yang tempat kejadian perkara. selanjutnya dilakukan adalah menyelesaikan berita pada dijelaskan bahwa dalam acara sambil proses mediasi dilakukan hal korban adalah seorang anak, oleh semua pihak. laporan dapat dilakukan oleh orang tua, mediasi disini adalah wali pengasuh, atau anak yang musyawarah mufakat dihadapan bersangkutan yang dilaksanakan sesuai penyidik, jaksa dan atau hakim untuk dengan ketentuan hukum yang berlaku. mencari titik temu yang selanjutnya undang menguntungkan semua pihak dalam undang nomor tahun bahwa rangka memelihara keutuhan rumah ketua pengadilan negeri dalam tangga yang harmonis dan sejahtera tenggang waktu hari sejak tadi. walaupun proses pidananya tetap diterimanya permohonan, wajib berjalan sesuai hukum acara pidana mengeluarkan surat penetapan yang yang diatur dalam kurap. tahap berisi perintah perlindungan bagi inilah polri dalam hal ini penyidik polri korban dan anggota keluarga lain, harus memiliki pemahaman police kecuali ada alasan yang patut. dan women desk serta profesional dan perlindungan terhadap korban empati terhadap korban, yang sekarang kekerasan dalam rumah tangga berlaku ini telah terbentuknya ruang pelayanan paling lama tahun dan dapat khusus polda semua provinsi diperpanjang jika ada keterangan dari indonesia yang khusus menangani korban, tenaga kesehatan, pekerja penyidikan kasus kdrt. bahwa kitab sosial, relawan pendamping atau undang undang hukum acara pidana pembimbing rohani bahwa korban menjadi pedoman pelaksanaan dalam masih memerlukan perlindungan. penyidikan tindak pidana kekerasan sebagai aturan pelaksanaan dari dalam rumah tangga. undang undang nomor tahun pemerintah telah mengeluarkan keadilan progresif volume nomor maret peraturan pemerintah tahun kepolisian, pendamping atau tentang penyelenggaraan dan pembimbing rohani. kerjasama pemulihan korban disinilah jelas terlihat penegak kekerasan dalam rumah tangga. hukum harus dibekali dengan terdapat perbedaan yang jelas antara kemampuan yang profesional sebagai kurap dengan undang undang penyidik, penuntut atau advokat juga nomor tahun dalam hal hakim untuk memintakan pemeriksaan proses penyidikan. jika kurap lebih korban kekerasan dalam rumah tangga mementingkan pelaku untuk segera atau bisa melalui dokter ahli psikiater diproses pendidikannya, maka undang untuk dilakukan pemeriksaan secara undang nomor tahun lebih mendalam terhadap korban untuk mementingkan pelayanan korban dapatdiberikan perlindungan terlebih dahulu untuk mendapatkan sebagaimana tersebut atas. perlindungan hukum sebagai korban korban berhak untuk kekerasan dalam rumah tangga. mendapatkan pemulihan sebagaimana hak hak korban tersebut diatur diatur dalam undang undang dalam sampai undang nomor tahun dan lebih undang nomor tahun sebagai terperinci lagi dalam aturan berikut pelaksanaannya yakni peraturan dalam waktu jam pemerintah nomor tahun yang terhitung sejak mengetahui atau denganjelas menyatakan bahwa menerima laporan kekerasan dalam pemulihan korban adalah segala rumah tangga, kepolisian wajib segera upaya untuk penguatan korban memberikan perlindungan sementara kekerasan dalam rumah tangga pada korban. agar lebih berdaya, baik secara perlindungan ini diberikan fisik maupun secara psikis. untuk hari. penyelenggaraan pemulihan polri dalam memberikan adalah segala tindakan yang perlindungan, bisa bekerja meliputi pelayanan dan pen sama dengan tenaga kesehatan sampingan kepada korban rumah sakit, pekerja sosial, kekerasan dalam rumah tangga. relawan pendamping, pem pendampingan adalah segala bimbing rohani atau shelter tindakan berupa konseling, terapi jika ada. psikologis, advokasi, dan penetapan pengadilan bimbingan rohani, guna terhadap perlindungan korban penguatan diri korban kekerasan oleh polri ini dalam 1x24 jam dalam rumah tangga untuk harus segera diterbitkan. menyelesaikan permasalahan permohonan perlindungan dapat yang dihadapi. diajukan oleh korban sendiri atau kerja sama adalah cara yang keluarga korban, teman korban, sistematis dan terpadu antar bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pelapor. bambang hartono) penyelenggara pemulihan dalam komisi nasional anti kekerasan memberikan pelayanan untuk terhadap perempuan komnas memulihkan korban kekerasan perempuan) dengan tugas dalam rumah tangga. pendampingan terhadap korban petugas penyelenggara pemulih kekerasan dalam rumah tangga. adalah tenaga kesehatan, komisi perlindungan anak pekerja sosial, relawan indonesia kpai) dengan tugas pendamping dan atau pem pendampingan terhadap korban bimbing rohani. kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya penyelenggara khususnya terhadap anak. pemulihan korban kdrt dilaksanakan bentuk perlindungan terhadap oleh instansi pemerintah (dalam hal ini korban kekerasan dalam rumah tangga kementerian pemberdayaan perempuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut dan anak) dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan pencegahan tugas dan fungsi masing masing, korban kekerasan dalam rumah termasuk penyediaan fasilitas yang tangga, yang kebanyakan adalah diperlukan untuk pemulihan korban. perempuan, harus mendapat pelindung dalam hal proses penegakan dari negara dan atau masyarakat hukumnya, maka pihak tenaga agar terhindar dan terbebas dari kesehatan, pekerja sosial, relawan kekerasan atau ancaman kekerasan, pendamping, pembimbing rohani dapat penyiksaan, atau perlakuan yang menjalin kerjasama dengan pihak merendahkan derajat dan martabat penegak hukum dalam suatu sistem kemanusiaan perlu dilindungi oleh peradilan pidana terpadu dalam rangka payung hukum sehingga dapat penghapusan tindak kekerasan dalam dihindari seminimal mungkin perilaku rumah tangga. untuk itu dalam kekerasan dalam rumah tangga. peraturan pemerintah ini dalam perlindungan undang undang nomor tahun perlindungan adalah segala upaya telah diatur kerjasama dimaksud ann: yang ditujukan untuk memberikan rasa dengan aman dan memenuhi hak hak korban kepolisian, untuk gelap organ yang dilakukan oleh pihak keluarga, dan memproses pelaku tindak pelayanan terpadu, advokat, lembaga pidana kekerasan dalam rumah . sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan tangga. an, atau pihak lainnya baik sementara advokat, untuk membantu maupun berdasarkan penetapan korban dalam proses peradilan. pengadilan. penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses pendampingan sidang pengadilan. pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi pas ana ann nona ananda ananda nan pandan panen ann end psikologis, advokasi, dan bimbingan dari perilaku kekerasan dalam rumah rohani, guna penguatan diri korban tangga. kemudian perlindungan adalah kekerasan berbasis gender dan segala upaya yang ditujukan untuk kekerasan terhadap anak untuk memberikan rasa aman dan memenuhi menyelesaikan permasalahan yang hak hak korban yang dilakukan oleh dihadapi. pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, reintegrasi sosial kejaksaan keadilan. hak paksaan, pengadilan, atau pihak reintegrasi sosial adalah proses lainnya baik sementara maupun mempersiapkan masyarakat dan korban berdasarkan penetapan pengadilan. yang mendukung penyatuan kembali selanjutnya pendampingan yang korban dalam lingkungan keluarga, merupakan segala tindakan berupa pengganti keluarga yang dapat konseling, terapi psikologis, advokasi, memberikan perlindungan dan dan bimbingan rohani, guna penguatan menahan kebutuhan korban. diri korban kekerasan berbasis gender berdasarkan uraian atas, maka dan kekerasan terhadap anak untuk dapat dianalisis bahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang perlindungan terhadap saksi korban dihadapi serta reintegrasi sosial sebagai dalam tindak kekerasan dalam rumah proses mempersiapkan masyarakat dan tangga, dilakukan secara menyeluruh korban yang mendukung penyatuan mulai dari pencegahan, penanganan kembali korban dalam lingkungan dan pemulihan korban secara keluarga, pengganti keluarga yang komp erhensif. dengan bentuk bentuk dapat memberikan perlindungan dan perlindungan hukum yang terurai pemenuhan kebutuhan korban dalam undang undang nomor tahun dengan aturan jii. penutup pelaksanaannya yakni peraturan bentuk perlindungan hukum pemerintah nomor tahun terhadap perempuan pelapor selaku perlindungan terhadap korban saksi korban kekerasan dalam rumah dimaksud sesungguhnya didasarkan tangga dilakukan secara menyeluruh pada asas hak asasi manusia dan mulai dari pencegahan, penanganan berdampingan dengan teori utilitas dan pemulihan korban secara yang menitik beratkan pada komprehensif. dengan bentuk bentuk kemanfaatan yang terbesar yakni untuk perlindungan hukum yang terurai kepentingan korban sekaligus bagi dalam undang undang nomor sistem penegakan hukum pada tahun dengan aturan umumnya. pencegahan diupayakan pelaksanaannya yakni peraturan agar tidak ada korban kekerasan dalam pemerintah nomor tahun rumah tangga, sehingga perlu perlindungan terhadap korban dilindungi oleh payung hukum agar dimaksud sesungguhnya didasarkan dapat terhindar seminimal mungkin pada asas hak asasi manusia dan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pelapor. bambang hartono) berdampingan dengan teori utilitas moeljatno, perbuatan pidana dan yang menitik beratkan pada pertanggungjawaban pidana, kemanfaatan yang terbesar yakni untuk yayasan penerbit ugm, kepentingan korban sekaligus bagi yogyakarta, sistem penegakan hukum pada mulai, demokrasi, hak asasi umumnya. manusia dan reformasi hukum dalam rangka pemberian indonesia, the habibie center, perlindungan hukum terhadap saksi jakarta, korban tindak kekerasan dalam rumah hak asasi manusia, hakekat, tangga pemerintah maupun masyarakat konsep dan implikasinya dalam jangan hanya berhenti pada kebijakan perspektif hukum dan masyarakat, politik saja melainkan harus diikuti ketika ditata, bandung, dengan tindakan politik dengan mulai dan bara nawawi arief, memperbaiki program pemerintah teori teori dan kebijakan pidana, depan dengan memberikan alokasi alumni, bandung, dana yang memadai, baik tingkat ninik widianto, perkembangan pusat, provinsi, serta kabupaten kota kejahatan dan masalahnya ditinjau diseluruh indonesia dalam memerangi dari segi kriminologi dan sosial, kejahatan kekerasan dalam rumah pt. perannya paramita, jakarta, tangga. nursyahbani katjasungkana dan daftar pustaka asnifriyanti damanik, studi buku buku kasus kekerasan domestik kejahatan yang tak dihukum, lbh bisu, sendi sendi kriminologi, apik, jakarta. usaha nasional, surabaya, rika saraswati, perempuan dan didik arief. mansur elisatris penyelesaian kekerasan dalam gultom, urgensi perlindungan rumah tangga, citra aditya korban kejahatan antara norma bakti, bandung, dan realita, jakarta raja grafindo persada, undang undang dan harkristuti harkriswono, hukum peraturan lainnya pidana dan kekerasan terhadap undang undang nomor tahun perempuan, dalam buku undang undang nomor pemahaman bentuk bentuk tindak tahun tentang pidana kekerasan terhadap pemberlakuan kitab undang perempuan dan alternatif undang hukum pidana kuhp). pemecahannya, kelompok kerja undang undang nomor tahun convention watch pusat kajian tentang hukum acara pidana wanita dan jender universitas kurap). indonesia, jakarta, keadilan progresif volume nomor maret undang undang nomor tahun sumber lain tentang pengadilan hak asasi ibnu partai, penegakan hukum manusia. terhadap tindak pidana kdrt, undang undang nomor tahun jurnal syariah edisi, juni tentang kepolisian negara republik universitas swadaya gunung jati indonesia. cirebon. undang undang nomor tahun harkristuti harkrisnowo, tindakan tentang kejaksaan republik kekerasan terhadap perempuan indonesia. dalam perspektif sosio yuridis, undang undang nomor tahun jurnal hukum ius guia museum tentang penghapusan vol. kekerasan dalam rumah tangga. pingsan tesalonika meter, undang undang nomor tahun perlindungan hukum terhadap tentang perlindungan saksi dan saksi korban dalam tindak pidana korban. kekerasan dalam rumah tangga, undang undang nomor tahun lex crime vol. ii apr tentang perubahan atas jun undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman tim penyusun kamus pusat republik indonesia. pembinaan dan pengembangan peraturan pemerintah nomor tahun bahasa departemen pendidikan dan tentang pedoman pelaksanaan kebudayaan, kamus besar bahasa kitab undang undang hukum indonesia, edisi ketiga, balai acara pidana kurap) pustaka, jakarta, bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pelapor. bambang hartono) sebagai korban kejahatan lainnya. agar pemeriksaan saksi sesuai dengan trauma yang lebih besar ini umumnya hukum acara pidana harus berjalan terjadi bila kekerasan ini dilakukan dengan baik. oleh orang orang yang mempunyai keterangan saksi dan pelapor hubungan khusus dengan dirinya, merupakan faktor penting dalam seperti paman, suami, pacar, teman membuktikan kebenaran dalam suatu kencan, dan orang orang yang proses persidangan, hal ini tergambar berkaitan dengan pekerjaannya seperti, jelas dengan menempatkan keterangan atasan ataupun teman pekerjanya, saksi urutan pertama atas alat demikian pula dengan orang orang bukti lainnya. mengingat kedudukan yang mempunyai kekuatan ataupun saksi sangat penting dalam proses kekuasaan. apapun bentuknya, dilihat peradilan, baik peradilan pidana dari tindak kekerasan terhadap maupun peradilan yang lain, maka perempuan mempunyai dampak yang dibutuhkan suatu perangkat hukum sangat traumatis bagi perempuan itu khusus yang mengatur tentang sendiri, baik itu dikaitkan maupun tidak perlindungan terhadap saksi. dikaitkan dengan kodratnya sebagai huruf kitab perempuan. undang undang hukum acara pidana pemberian perlindungan hukum (selanjutnya disingkat dengan terhadap perempuan sebagai kurap) telah menempatkan pelapor saksi masalah kekerasan dalam pentingnya kedudukan saksi sebagai rumah tangga, perlindungan saksi alat bukti yang utama dalam perkara seharusnya selaras dengan keamanan pidana, oleh karena keutamaan peranan dan kenyamanan fisik, psikologis, saksi dalam perkara pidana sangat identitas, dari orang lain yang wajar kedudukan saksi dan korban berkenaan dengan kesaksian yang akan haruslah dilindungi. dengan lahirnya diberikan atau telah diberikannya atas undang undang nomor tahun suatu perkara pidana. pelapor saksi tentang perlindungan saksi dan pelapor pada umumnya orang orang korban dan dibentuknya pula lembaga yang mengetahui menjadi korban perlindungan saksi dan korban dalam suatu tindak pidana. pada lps) adalah jelas dimaksudkan umumnya antara pelapor dengan untuk itu. pelaku kejahatan sudah saling perlindungan saksi pada dasarnya mengetahui. bagi penegak hukum, merupakan hak asasi yang harus identitas pelapor mutlak dibutuhkan dijamin dan dilindungi oleh negara. dengan alasan untuk kepentingan segala bentuk ancaman dan terror yang umpan balik antara petugas dengan mengancam keselamatan hidup saksi pelapor dalam hal pengecekan sebagai akibat dari keterlibatan mereka kebenaran laporan tersebut. oleh dalam proses peradilan pidana karena itu perlindungan saksi pelapor termasuk dalam bentuk pelanggaran dalam tindak pidana perlu dilakukan hak asasi manusia. perlindungan saksi bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pelapor. bambang hartono) ini sejalan dengan undang suatu tindak pidana ialah dilakukan dan undang nomor tahun tentang apakah orang yang dibawa itu dapat hak asasi manusia yang berbunyi dipersalahkan. setiap orang berhak atas rasa aman berdasarkan uraian atas dan tentram serta perlindungan terlihat bahwa keterangan saksi terhadap ancaman ketakutan untuk merupakan alat bukti yang sah, saksi berbuat atau tidak berbuat sesuatu . dalam peradilan pidana menempati selama ini perlindungan saksi posisi kunci, sebagaimana terlihat seringkali tidak diperhatikan karena penempatannya dalam hak hak mereka tidak diatur secara kurap. pentingnya kedudukan saksi jelas dan lengkap dalam hukum acara dalam proses peradilan pidana, telah pidana. hukum acara pidana kita lebih dimulai sejak awal proses peradilan banyak mengatur hak hak seseorang pidana. begitu pula dalam proses tersangka atau terdakwa saja. hal ini selanjutnya, tingkat kejaksaan disebabkan karena hukum acara pidana sampai pada akhirnya pengadilan, hanya melihat pihak tersangka dan keterangan saksi sebagai alat bukti terdakwa sebagai subyek hukum dari utama menjadi acuan hakim dalam proses peradilan yang harus dilindungi memutuskan bersalah atau tidaknya hak haknya sedangkan saksi hanyalah terdakwa. jadi jelas bahwa saksi merupakan bagian dari alat bukti saja mempunyai kontribusi yang sangat sehingga tidak mendapatkan proses besar dalam upaya menegakan hukum perlindungan hak yang besar seperti dan keadilan, sehingga perlu diketahui halnya tersangka atau terdakwa. bagaimanakah bentuk perlindungan keberadaan saksi dalam proses hukum terhadap perempuan pelapor peradilan pidana sebenarnya selaku saksi korban kekerasan dalam mendukung tujuan dan fungsi dari rumah tangga. hukum acara pidana itu sendiri. tujuan hukum acara pidana ti. pembahasan antara lain untuk mencari keadilan kekerasan dalam rumah tangga dan mendapatkan atau setidak tidaknya dengan telah diundangkannya mendekati kebenaran materiil, ialah undang undang nomor tahun kebenaran yang selengkap lengkapnya tentang kdrt tanggal dari suatu perkara pidana dengan september jelaslah menjadi menerapkan ketentuan hukum acara ketentuan yang mengikat dan dambaan pidana secara jujur dan tepat dengan setiap orang dalam rumah tangga untuk tujuan untuk mencari siapakah pelaku dapat terlaksananya hak dan kewajiban yang dapat dibawakan melakukan alam mewujudkan pembangunan suatu pelanggaran hukum, dan keutuhan rumah tangga yang dijamin selanjutnya meminta pemeriksaan dan oleh suatu peraturan perundang putusan dari peradilan guna undangan. menemukan apakah terbukti bahwa keadilan progresif volume nomor maret pada hakikatnya kejahatan generally. ibnu partai, penegakan dengan kekerasan (violent crimes) tidak hukum terhadap tindak pidana hanya terbatas pada bentuk kejahatan kdrt, jurnal syariah edisi, juni yang melibatkan kekerasan fisik atau universitas swadaya gunung jasmani semata. apabila disimak lebih jati cirebon). lanjut, terminologi kekerasan ini dapat konsep kekerasan dalam rumah juga diterjemahkan sebagai bentuk tangga (family violence) sebagaimana perilaku yang menimbulkan disebut atas diadopsi dari konsep penderitaan fisik maupun psikologis domestic violence yang pada prinsipnya pada korban. pengertian fisik maupun adalah penyalahgunaan kekuasaan psikologis telah diakomodasi dalam seseorang untuk mengontrol pihak lain angka undang undang yang tersubordinasi yaitu pihak pihak kdrt. yang berada dalam posisi atau kekerasan dalam rumah tangga kedudukan yang tidak setara atau dalam angka nomor berada dibawah kekuasaan pihak lain tahun tentang penghapusan sehingga menimbulkan rasa takut, kekerasan dalam rumah tangga hilang rasa percaya diri, hilang kdrt) disebutkan bahwa kekerasan kemampuan untuk bertindak dan dalam rumah tangga adalah setiap sebagainya. perbuatan terhadap seseorang terutama menurut uupkdrt perempuan, yang berakibat timbulnya setiap orang dilarang melakukan kesengsaraan atau penderitaan secara kekerasan dalam rumah tangga fisik, seksual, psikologis dan atau terhadap orang dalam lingkup rumah penelantaran rumah tangga termasuk tangganya, dengan cara ancaman untuk melakukan perbuatan, kekerasan fisik: pemaksaan atau perampasan kekerasan psikis, kemerdekaan secara melawan hukum kekerasan seksual: atau dalam lingkup rumah tangga. penelantaran rumah tangga. pihak pihak lain yang berdasarkan ketentuan tersebut tersubordinasi dalam rumah tangga bisa atas, maka pada pokoknya terdapat saja suami, isteri, anak, orang yang (empat) jenis tindak pidana yang dapat mempunyai hubungan keluarga dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana orang yang bekerja membantu rumah kdrt yakni berupa kekerasan fisik, tangga yang menetap dalam rumah kekerasan psikis, kekerasan seksual tangga tersebut. oleh karena itu dan penelantaran rumah tangga. permasalahan yang menyangkut kekerasan fisik kekerasan dalam rumah tangga dengan uupkdrt, kekerasan adanya undang undang nomor fisik sebagaimana dimaksud dalam tahun telah memiliki landasan huruf adalah perbuatan yang hukum tersendiri dan karenanya mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, bersifat lex specialis derogat lex atau luka berat. bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pelapor. bambang hartono) pengaturan mengenai kekerasan yang melakukan perbuatan fisik uupkdrt sendiri diatur kekerasan fisik dalam secara lebih spesifik pada yang tidak menimbulkan sampai dengan penyakit atau halangan untuk kekerasan fisik biasa menjalankan pekerjaan jabatan dilihat dari rumusan atau mata pencaharian atau uupkdrt, maka untuk kegiatan sehari hari. terpenuhinya ini harus terpenuhi kekerasan fisik yang menyebabkan unsur unsur (a) setiap orang, (b) yang korban jatuh sakit atau luka berat melakukan perbuatan kekerasan fisik, uupkdrt (c) dalam lingkup rumah tangga. menyebutkan mengancam dalam hal perbuatan perbuatan yang melanggar sebagaimana dimaksud pada huruf yakni setiap orang yang mengakibatkan korban mendapat jatuh melakukan kekerasan dalam rumah sakit atau luka berat, dipidana dengan tangga terhadap orang dalam lingkup pidana penjara paling lama rumah tangganya dengan cara (sepuluh) tahun atau denda paling kekerasan fisik . dimana menurut banyak (lima belas uupkdrt dinyatakan bahwa juta rupiah). kekerasan fisik sebagaimana dimaksud unsur unsur dari tindak pidana dalam huruf adalah perbuatan ini yang harus dipenuhi adalah (a) yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh setiap orang, (b) yang melakukan sakit, atau luka berat . perbuatan kekerasan fisik dalam kekerasan fisik ringan (c) dalam lingkup rumah tangga: uupkdrt (d) mengakibatkan korban mendapat dalam hal perbuatan jatuh sakit atau luka berat. sebagaimana dimaksud pada kekerasan fisik yang menyebabkan dilakukan oleh suami terhadap istri matinya korban atau sebaliknya yang menimbulkan uupkdrt penyakit atau halangan untuk dinyatakan bahwa dalam hal perbuatan menjalankan pekerjaan jabatan atau sebagaimana dimaksud pada mata pencaharian atau kegiatan sehari mengakibatkan matinya korban, hari, dipidana dengan pidana penjara mendapat jatuh sakit atau luka berat, paling lama (empat) bulan atau denda dipidana dengan pidana penjara paling paling banyak (lima jama (lima belas) tahun atau denda juta rupiah). paling banyak dilihat dari rumusan (empat puluh lima juta). tersebut atas, maka terdapat unsur untuk terpenuhinya ini unsur harus memenuhi unsur unsur (a) suami atau istri, setiap orang (b) yang melakukan keadilan progresif volume nomor maret kesan perbuatan kekerasan fisik dalam dalam hal perbuatan (c) dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud pada (d) mengakibatkan matinya korban. (l) dilakukan oleh suami kekerasan psikis terhadap istri atau sebaliknya jenis tindak pidana kekerasan yang tidak menimbulkan psikis diatur huruf (b), dimana penyakit atau halangan untuk definisi dari kekerasan psikis adalah menjalankan kerjaan jabatan menurut uupkdrt adalah atau mata pencaharian atau kekerasan psikis sebagaimana kegiatan sehari hari, dip dana dimaksud dalam huruf (b) dengan pidana penjara paling adalah perbuatan yang mengakibatkan lama (empat) bulan atau denda ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, aling banyak hilangnya kemampuan untuk bertindak, (tiga juta rupiah). rasa tidak berdaya dan atau penderitaan mengacu kep ada maka psikis berat pada seseorang. kekerasan psikis dapat dibedakan jenis tindak pidana kekerasan menjadi (dua) yaitu psikis adalah tindak pidana yang kekerasan wikis benar benar baru karena tidak ada dilihat dari rumusan padanannya dalam kuhp, berbeda maka untuk terbukanya dengan tindak pidana kdrt dalam kekerasan psikis harus memenuhi bentuk lainnya, yakni kekerasan fisik unsur unsur (a) setiap orang: (b) yang (penganiayaan), kekerasan seksual melakukan perbuatan kekerasan psikis, (kesusilaan), serta penelantaran rumah (c) dalam lingkup rumah tangga. tangga penelantaran orang yang perlu dengan demikian yang dilarang dalam diberi nafkah dan kehidupan). uupkdrt jika selanjutnya pengaturan mengenai dihubungkan dengan kekerasan psikis yang diatur dalam uupkdrt adalah setiap orang yang huruf (b) uupkdrt melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana dalam mengakibatkan ketakutan, hilangnya yang berbunyi rasa percaya diri, hilangnya setiap orang yang melakukan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak perbuatan kekerasan psikis dalam berdaya dan atau penderitaan pakis lingkup rumah tangga berat pada seseorang. sebagaimana dimaksud pada kekerasan wikis ringan huruf dipidana dengan dilihat dari rumusan pidana penjara paling lama uupkdrt, maka untuk (tiga) tahun atau denda paling terbukanya ini harus terpenuhi banyak unsur unsur (a) suami atau istri, (b) (sembilan juta rupiah). yang melakukan perbuatan kekerasan psikis terhadap suami atau istri, (c) yang tidak menimbulkan penyakit atau bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pelapor. bambang hartono) halangan untuk menjalankan pekerjaan tujuan komersial dan atau tujuan jabatan atau mata pencaharian atau tertentu. kegiatan sehari hari. pemaksaan hubungan seksual kekerasan seksual dengan pemberkatan jenis tindak pidana kekerasan pada uupkdrt dalam rumah tangga yang ketiga dijelaskan adalah kekerasan seksual, yang diatur dalam hal perbuatan dalam huruf uupkdrt, dan sebagaimana dimaksud dalam dijelaskan lagi dalam dan mengakibatkan korban kekerasan seksual sebagaimana mendapat luka yang tidak memberi dimaksud dalam huruf harapan akan sembuh sama sekali, meliputi mengalami gangguan daya pikir atau pemaksaan hubungan seksual kejiwaan sekurang kurangnya selama yang dilakukan terhadap orang (empat) minggu terus menerus atau yang menetap dalam lingkup (satu) tahun tidak berturut turut, gugur rumah tangga tersebut, atau matinya janin dalam kandungan, pemaksaan hubungan seksual atau mengakibatkan tidak berfungsinya terhadap salah seorang dalam alat reproduksi, dipidana dengan lingkup rumah tangganya dengan pidana penjara paling singkat (lima) orang lain untuk tujuan komersial tahun dan pidana penjara paling lama dan atau tujuan tertentu. (dua puluh) tahun atau denda paling pemaksaan hubungan seksual sedikit (dua puluh dilihat dari rumusan lima juta rupiah) dan denda paling uupkdrt, maka untuk banyak (lima ratus terbukanya ini harus dipenuhi juta rupiah). unsur unsur (a) setiap orang, (b) yang dilihat dari rumusan melakukan perbuatan kekerasan uupkdrt, maka untuk terbukanya seksual: (c) terhadap orang yang ini harus dipenuhi unsur unsur menetap dalam lingkup rumah tangga (a) setiap orang, (b) yang melakukan tersebut, perbuatan kekerasan seksual terhadap pemaksaan hubungan seksual orang yang menetap dalam lingkup dengan orang lain untuk tujuan rumah tangga tersebut, atau yang komersial dan atau tujuan tertentu memaksa orang yang menetap dalam dilihat dari rumusan rumah tangganya melakukan hubungan uupkdrt, maka untuk terbukanya seksual: (c) yang mengakibatkan ini harus dipenuhi unsur unsur korban mendapat luka yang tidak (a) setiap orang, (b) yang memaksa memberi harapan akan sembuh sama orang yang menetap dalam rumah sekali, mengalami gangguan daya pikir tangganya, (c) melakukan hubungan atau kejiwaan sekurang kurangnya seksual dengan orang lain: (d) untuk selama (empat) minggu terus keadilan progresif volume nomor maret kas menerus atau (satu) tahun tidak sebagaimana dimaksud dalam berturut turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan menelantarkan orang lain tidak berfungsinya alat reproduksi. sebagaimana dimaksud dalam penelantaran rumah tangga jenis tindak pidana kekerasan melihat tersebut dalam rumah tangga yang keempat atas, maka tindak pidana adalah penelantaran orang dalam penelantaran rumah tangga lingkup rumah tangga, yang dilarang dibedakan lagi dalam (dua) menurut huruf uupkdrt, bentuk, yaitu sebagaimana diatur dalam menelantarkan orang lain dalam uupkdrt lingkup rumah tangganya. (l) setiap orang dilarang dilihat dari rumusan menelantarkan dalam lingkup uupkdrt, maka rumah tangganya, padahal untuk terbukanya ini harus menurut hukum yang berlaku dipenuhi unsur unsur (a) setiap orang, baginya atau karena persetujuan (b) menelantarkan orang dalam lingkup atau perjanjian wajib rumah tangganya, (c) padahal menurut memberikan kehidupan, hukuman berlaku baginya atau perawatan, atau pemeliharaan karena persetujuan atau perjanjian, (d) kepada orang tersebut. wajib memberikan kehidupan, penelantaran sebagaimana perawatan, atau pemeliharaan kepada dimaksud juga berlaku orang tersebut. bagi setiap orang yang menelantarkan orang yang mengakibatkan ketergantungan tergantung secara ekonomi ekonomi dengan cara membatasi dilihat dari rumusan dan atau melarang untuk bekerja uupkdrt, maka untuk yang layak dalam atau luar 'terbukanya ini harus dipenuhi rumah sehingga korban berada unsur unsur (a) setiap orang, (b) bawah kendali orang tersebut. menelantarkan orang yang selanjutnya larangan melakukan ketergantungan ekonomi karena penelantaran dalam rumah tangga dibatasi dan atau dilarang untuk dalam huruf diancam pidana bekerja yang layak dalam atau dalam uupkdrt sebagai luar rumah:(c) sehingga korban berada berikut bawah kendali orang tersebut. dipidana dengan pidana penjara paling lama (tiga) tahun atau denda perlindungan saksi dan korban paling banyak (lima kekerasan dalam rumah tangga belas juta rupiah), setiap orang yang mekanisme perlindungan saksi pian), yang menelantarkan orang lain dalam korban dalam kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangganya rumah tangga sudah berjalan kurang bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pelapor. bambang hartono) lebih delapan tahun akan tetapi sangat kekerasan dalam rumah tangga, sulit untuk dijalankan secara efektif melindungi korban kekerasan dalam dalam suatu kerangka nasional yaitu rumah tangga, menindak pelaku menuju suatu perubahan atau kekerasan dalam rumah tangga dan pembaharuan hukum acara pidana memelihara keutuhan dalam rumah indonesia dengan suatu sistem tangga yang harmonis dan sejahtera. peradilan pidana yang bukan saja adil perlindungan hukum terhadap terhadap tersangka tetapi juga adil bagi korban dalam kasus kdrt saksi dan korban sebagai suatu sebagaimana diatur dan terpatri dalam penegakan hukum yang adil dan undang undang baik dalam kurap memenuhi perlindungan hak asasi maupun dalam undang undang manusia. pingsan tesalonika genus, penghapusan kekerasan dalam rumah perlindungan hukum terhadap saksi tangga ternyata dalam tataran empiris korban dalam tindak pidana sangatlah jauh dari harapan karena kekerasan dalam rumah tangga, lex penyebab terjadinya kekerasan dalam crime vol. ii apr jun rumah tangga sangat kompleks yang kasus tindak kekerasan dalam melibatkan masalah masalah sosial dan rumah tangga yang akhir akhir ini kerajaannya. angka statistiknya sangat meningkat kemudian fasilitas hukum yang tetapi penyelesaiannya masih jauh dari disediakan oleh unit perlindungan harapan masyarakat yang selalu perempuan dan anak setiap kantor mendambakan putusan pengadilan kepolisian setempat sampai saat ini yang memenuhi keadilan serta masih banyak yang belum memadai, memberikan kepastian hukum bagi seperti misalnya pusat pelayanan masyarakat pencari keadilan. terpadu yang memberikan pelayanan penanganan kasus kekerasan gratis kepada pelapor korban belum dalam rumah tangga melalui jalur dijalankan sebagai mana mestinya. hukum pidana menurut undang secara teoritis, bentuk undang nomor tahun perlindungan terhadap korban dinamakan penanganan dengan sistem kejahatan dapat diberikan dalam peradilan pidana terpadu. disebut berbagai cara, tergantung pada terpadu artinya bahwa penanganan penderitaan kerugian yang diderita oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga korban. ada beberapa bentuk tidak hanya mengadili tersangka perlindungan terhadap korban pelaku tindak kekerasan tetapi juga kejahatan yang lazim diberikan, antara memikirkan hak hak korban serta lain bagaimana pemulihannya. oleh karena pemberian restitusi dan itu undang undang nomor kompensasi tahun mengatur tujuan pengertian restitusi dan kom penghapusan kekerasan dalam rumah sensasi merupakan istilah yang dalam tangga adalah mencegah segala bentuk keadilan progresif volume nomor maret kesan |
pen.lerin ka~kabupaten tebo . tahun2001 pedomanpembentukanbadan perwakilan desa tent ang nomor tahun ri\ turun daerah al3 paten ,pedoman pembentukan badan perwakilan desa; bahwa dalam upaya memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan penyelenggaraan administrasi desa, badan perwakilan desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa; bahwa dengan telah berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dimana dalam mengatur tentang pemerintahan desa dan badan perwakilan desa sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun bup ati tebo, dengan rahmat tuhan yang :maha esa pado:man pembentukan badan perwakilan desa tent ang nomor tahun2001 peraturan daerah kabupaten tebo mengingat menimbang pemberi nl' kabur ten te.bo daerah adalah kabupaten tebo; pemerintah daerah adalah bupati daerah pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa clan bacaan perwakilan desa. dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan ketan1uan umum babi peraturan daerah kabupaten tebo tentang pedoman pembentukan badan perwakilan desa menetapkan utusn penyelenggaraan pemerintah desa clancang undangan clan bentuk rancangan ulgayom yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang masyarakat desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan; penyelenggara legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama sama dengan pemerintah desa;desa; (l). untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bpd mempunyai fungsi bpd mempunyai tugas dan wewenang mengayomi, legislasi, mengawasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; tugas, fungsi dan wewenang bagian kedua bpd sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila; bpd berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa; bagian pertama kedudukan, tugas,fungsi dan wewenang. kalangan adat adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melaksanakan perbuatan perbuatan yang lazim il diurut atau dilakukan masyarakat dan dilakukan secara secara turun temurun; kalangan agama adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melakukan perbuatan perbuatan yang lazim diurut atau dilakukan berdasarkan keimanannya; kalangan organisasi sosial politik adalah kesatuan masyarakat tertentu yang tersusun dengan baik, teratur dalam suatu perkumpulan berdasarkan jen kegiatan dan pembagian fungsional untuk menyelesaikan kewajibannya menurut bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian,keterampilan atau kejuruan tertentu; kalangan unsur pemuka masyarakat adalah kalangan masyarakat tertentu yang dapat dijadikan contoh serta diteladani sifat sifat baiknya; pimpinan bpd terdiri dari ketua dan wakil ketua; wakil ketua sebagaimana dimaksud sebanyak banyaknya dua orang sesuai dengan jumlah anggota bpd;laksanakan secara khusus; rapat untuk; tata tertib pemilihan pimpinan bpd ditetapkan dengan peraturan tata tertib bpd; dalam melaksanakan tugasnya pimpinan bpd dibantu oleh sekretariat bpd; sekretariat bpd sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang sekretaris bpd dan dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan dan diangkat oleh pemerintah desa serta atas persetujuan pimpinan bpd dan bukan dari perangkat desa; pimpinan bpd bab pelaksanaan hak hak sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib bpd; hak anggaran; hak mengajukan pertanyaan bagi masing masing anggota; hak meminta keterangan kepada kepala desa; hak mengadakan perubahan rancangan peraturan desa; hak mengajukan pertanyaan pendapat; hak prakarsa mengenai rancangan peraturan desa; hak pengawasan; untuk melaksanakan tugas.fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada dan bpd mempunyai hak sebagai berikut hak hak dan wewenang bpd bagian ketiga pelaksanaan fungsi bpd sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam peraturan dan tata tertib bpd penyelenggaraan penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang; pimpinan anggota bpd tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan kepala desa atau perangkat desa; anggota bpd dipilih dari calon calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik,golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan; jumlah penduduk sampai dengan jiwa sebanyak orang anggota; jumlah penduduk sampai dengan jiwa sebanyak orang anggota; jumlah penduduk lebih dari jiwa orang anggota; (l)anggota bpd bagian kedua bertaqwa kepada tuhan yang maha esa; setia dan taat kepada pancasila dan uud tidak lem.pki dan atau kegiatan kegiatan organisasi terlarang lainnya; berpendidikan sekurang kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama dan atau sederajat serta dibuktikan dengan ija:z.ah stub; berumur sekurang kurangnya tahun; sehat jasmani dan rohani; nyata nyata tidak terganggu jiwa ingatan; berkelakuan baikjujur dan adil; untuk pegawai negeri swasta harus mendapat persetujuan tertulis dari atasanlinstansi yang berwenang; yang dapat dipilih menjadi: syarat syarat anggota bagian pertama pencalonan,pe:\,pilihan,pelet apan da.~ pe!vlberhe1'.artian anggota bpd bab pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan; tata cara pendaftaran pemilih bagi.an kelima terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang kurangnya enam bulan dan tidak terputus putus; sudah berusia tahun atau sudah lemah kawin; tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; yang dapat memilih anggota bpd adalah penduduk desa warga negara republik indonesia yang persyaratan pemilih bagi.an keempat menerima pendaftaran bakal calon; melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disyahkan oleh ketua pelaksana pemilihangumumkan nama nama calon yang berhak dipilih; menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan anggota bpd; mengajukan rencana biaya pemilihan; menetapkan hasil pemilihan; membuat berita acara pemilihan; panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dan mempunyai tugas tokoh adat; tokoh agama; tokoh organisasi sosial politik; tokoh golongan profesi; tokoh masyarakat; untuk melaksanakan pemilihan calon calon anggota bpd dibentuk panitia pemilihan oleh pemerintah desa; panitia pemilihan sebagaimana dimaksud keanggotaannya terdiri dari panitia pemilihan bagi.an ketiga meninggal dunia' permintaan sendiri kepada ketua bpd; bertempat tinggal diluar desa yang bersangkutan; anggota bpd berhenti antar waktu karena masa keanggotaan bpd adalah lima tahun dan berakhir bersama sama pada saat anggota bpd yang barn mengucapkan sumpah janji; pemilihan anggota bpd dapat dilakukan dalan suatu rapat pemilihan atau ditempat tempat tertentu yang ditetapkan oleh panitia; calon terpilih ditentukan melalui urutan terbanyak perolehan suara sesuai dengan pedoman jumlah anggota bpd sebagaimana tercantum pada peraturan daerah ini; hasil pemilihan anggota bpd diajukan oleh panitia pemilihan kepada bupati melalui carat untuk mendapat pengesahan; ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota bpd; tata tertib bpd disusun oleh ketua dan anggota bpd; panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis tentang kekosongan keanggotan bpd yang selanjutnya menyampaikan bakal calon anggota bpd, sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini; unsur unsur kekuatan masyarakat yang ada desa bermusyawarah untuk selanjutnya mengajukan bakal calon anggota bpd kepada panitia pemilihan; panitia pemilih; berkas persyaratan yang telah dipenuhi bakal calon disampaikan kembali kepada panitia pemilihan; panitia pemilihan mengadakan seleksi administrasi untuk menetapkan calon yang berhak dipilih untuk selanjutnya mengumumkannya kepada masyarakat desa; panitia pemilih; mekanisme pencalonan anggota bpd sebagai berikut mekanisme pencalonan dan pemilihan bagian keenam daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan diumumkan dipakai pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahuinya; dengan alasan apapun hak memilih tidak dapat diwakilkan kepada siapapun; rangkap jabatan dalam jabatan pemerintah desa yang bersangkutan; membocorkan rahasia negara atau pemerintah; lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga merugikan kepentingan umum clan atau masyarakat; menyalahgunakan wewenang sebagai anggota bpd; melakukan hal hal yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan; melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain; menerima hadiah atau pemberian dari seseorang dengan maksud tertentu atau imbalan yang mengikat; mengadakan persekutuan dengan kepala desa dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi; merongrong atau mensponsori masyarakat atau berbuat serta merongrong wibawa pemerintah; setiap anggota bpd dilarang laranganbagianggotabpd babat bpd; biaya sebagaimana dimaksud ditetapkan setiap ahun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa; kedudukan keuangan bpd diatur dalam peraturan desa; anggota bpd berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan des uang sidang anggota bpd sebagaimana dimaksud ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa; keuangan babi anggota bpd berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud tempatnya diisi oleh calon yang mendapat jumlah suara tertinggi diantara calon anggota bpd yang tidak terpilih dalam pemilihan anggota bpd; pemberhentian anggota bpd dapat dilakukan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini; tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini; dinyatakan melanggar sumpah janji sebagai anggota bpd dengan keputusan ketua bpd; karena larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud peraturan daerah inidoman pembentukan badan perwakil.etentijan penutup bab peraturan tata tertib bpd ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat bpd dalam bentuk keputusan bpd dengan berpedoman kepala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; tata tertib bab viii; hal hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana clirnaksud yaitu tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima) tahun atau lebih; hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada clan dilaporkan kepada bupati selambat lambatnya jam; tindakan penyidikan terhadap anggota bpd bab vii el\ ibarat daerah kabupaten tebo tahun nomor pembina utama muda nip. diundangkan muara tebo pada tanggal november ditetapkan muara tebo padahubungan pengawasan oleh mahkamah agung dengan komisi yudisial terhadap prilaku hakim agus iskandar dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas terbuka abstract with the supervision carried out the supreme court and the judicial commission would very closely related the independence judges deciding case. for the problem this research how the relationship supervision the supreme court and the judicial commission. normative juridical approach and empirical using secondary data and primary data. based the results, can concluded that the supervision done the supreme court and the judicial commission will not result judges independent, the supervision done does not exceed the authority regulated law. suggested, should the supreme court monitoring should affected, and the change the judicial commission law urgent done that the judicial commission's role creating independent judicial power can realized. keywords: monitoring, judge, independence. pendahuluan negara. hakim sebagai figur sentral negara republik indonesia dalam proses peradilan senantiasa adalah negara hukum berdasarkan dituntut untuk mengasah kepekaan pancasila dan undang undang dasar naluri, memelihara kecerdasan moral yang meletakkan hukum sebagai dan meningkatkan profesionalisme supremasi kekuasaan tertinggi dalam dalam menegakan hukum dan keadilan kehidupan berbangsa dan bernegara. bagi masyarakat banyak. konsep negara hukum dalam seiring dengan keluhuran tugas berbangsa dan bernegara membawa dan luasnya kewenangan hakim dalam keharusan untuk mencerminkan sendi menegakan hukum dan keadilan sering sendi kehidupan berbangsa dan muncul tantangan dan godaan bagi para bernegara, keadilan merupakan hakim, untuk itu hakim sebagai insan kebutuhan pokok rohaniah bagi setiap yang memiliki kewajiban moral untuk orang dan merupakan perekat berinteraksi dengan komunitas hubungan sosial dan bernegara. sosialnya juga terikat dengan norma pengadilan merupakan tiang utama norma etika dan adat kebiasaan yang dalam penegakan hukum dan keadilan berlaku dalam tata pergaulan serta proses pembangunan peradaban masyarakat, namun demikian untuk bangsa. tegaknya hukum dan keadilan menjamin terciptanya pengadilan yang serta penghormatan terhadap keluhuran mandiri dan tidak memihak, diperlukan nilai kemanusiaan menjadi prasyarat dukungan sosial yang bertanggung tegaknya martabat dan integritas jawab untuk menjaga independensi tanggung jawabnya harus tetap ada hakim. pengawasan baik secara internal oleh independensi hakim yang mahkamah agung maupun secara didasarkan pada kemandirian eksternal oleh komisi yudisial. kekuasaan kehakiman indonesia mahkamah agung dalam dijamin dalam konstitusi indonesia pengawasan terhadap hakim telah yaitu undang undang dasar mengeluarkan kma yang selanjutnya implementasikan a sk xii tentang pedoman dalam undang undang nomor prilaku hakim yang merupakan tahun tentang kekuasaan panduan keutamaan moral bagi hakim, kehakiman yang merupakan kekuasaan baik dalam menjalankan tugas yang merdeka yang dilakukan oleh profesinya maupun dalam melakukan sebuah mahkamah agung dan badan hubungan kemasyarakatan luar peradilan yang berada bawahnya kedinasan. dalam lingkungan peradilan umum, pedoman prilaku hakim merupakan lingkungan peradilan agama, penjabaran dari (sepuluh) prinsip lingkungan peradilan militer, pedoman yang meliputi kewajiban link dilan tat negar kewajiban untuk berperilaku adil, #ringan perairan tata usaha oea berperilaku jujur, berperilaku arif dan dan oleh sebuah mahkamah konstitusi, bijaksana, bersikap mandiri, untuk menyelenggarakan peradilan berintegritas tinggi, bertanggungjawab, guna menegakkan hukum dan keadilan. menjunjung tinggi harga diri, independensi diartikan sebagai berdisiplin tinggi, berperilaku rendah bebas dari pengaruh eksekutif maupun hati, dan bersikap profesional. segala kekuasaan negara lainnya dan mahkamah agung ri, pedoman prilaku hakim, jakarta, mari, kebebasan dari paksaan, direktif atau hlm. rekomendasi yang datang dari pihak berdasarkan undang undang pihak extra yudisial, kecuali dalam hal nomor tahun tentang komisi hal yang diizinkan oleh undang yudisial maka komisi yudisial undang. demikian juga meliputi mempunyai peranan penting dalam kebebasan dari pengaruh pengaruh saha mewujudkan kekuasaan internal yudisial didalam menjatuhkan kehakiman yang merdeka melalui putusan. pencalonan hakim agung serta walaupun demikian, meskipun pengawasan terhadap hakim yang kondisi kondisi tersebut diatas belum transparan dan partisipatif guna sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak one takkan kehormatan dan dapat dijadikan alasan bagi hakim sayuran martabat, serta menjaga untuk tidak berpegang teguh pada perilaku hakim. kemurnian pelaksanaan tugas dan dengan adanya pengawasan yang tanggung jawab sebagai penegak dilakukan oleh mahkamah agung dan hukum, atas dasar tersebut maka hakim komisi yudisial akan sangat erat dalam melaksanakan tugas dan hubungannya dikaitkan dengan hubungan pengawasan oleh mahkamah agung dengan . agus iskandar pp) agung ditambah lagi rumusan . keluhuran martabat, serta perilaku pengaruh kekuasaan pemerintah dan dalam melaksanakan wewenang dan pengaruh lain lainnya . yang tugasnya. kehormatan adalah kemudian dimaksud pengaruh pengaruh atau nama baik yang senantiasa harus lainnya diantaranya adalah pers dan dijaga dan dipertahankan dengan lembaga lembaga luar kekuasaan sebaik baiknya oleh para hakim dalam kehakiman. tuntutan akan perlunya menjalankan fungsi pengadilan. kekuasaan kehakiman yang bebas dan kehormatan hakim terutama terlihat terlepas dari pengaruh kekuasaan pada putusan yang dibuat dan eksekutif dan pengaruh kekuasaan pertimbangan yang menandainya, atau lainnya adalah tuntutan yang selalu keseluruhan proses pengambilan bergema dalam kehidupan politik keputusan yang bukan saja ketatanegaraan indonesia. berlandaskan peraturan perundang disamping itu memaknai undangan, tetapi juga rasa keadilan kebebasan hakim dalam memutus yang timbul dari masyarakat. perkara maka kebebasan hakim yang keluhuran martabat yang merupakan diartikan sebagai kemandirian atau tingkat harkat kemanusiaan atau harga kemerdekaan, dalam arti adanya diri yang mulia yang sepatutnya tidak kebebasan penuh dan tidak adanya hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan intervensi dalam kekuasaan kehakiman, dipertahankan oleh hakim melalui hal ini mencakup tiga hal, yaitu sikap tindak atau perilaku yang berbudi bebas dari campur tangan kekuasaan pekerti luhur. hanya dengan sikap apapun, bersih dan berintegritas: tindak atau perilaku yang berbudi dan professional. pada hakekatnya pekerti luhur itulah kehormatan dan kebebasan ini merupakan sifat keluhuran martabat hakim dapat dijaga pembawaan dari pada setiap dan ditegakkan. keluhuran peradilan hakim. menunjukkan bahwa profesi hakim hakim dihormati karena adalah suatu kemuliaan, atau profesi integritas dan kualitasnya, sehingga hakim sebagai suatu official nobile. rule law dapat sungguh sungguh sedangkan martabat menunjukkan ditegakkan. tegaknya rule law me tingkat hakekat kemanusiaan, sekaligus rupawan prasyarat bagi tumbuh dan harga diri. berkembangnya sistem demokrasi yang sebagaimana diketahui pula, dibangun menurut sistem salah satu komponen sistem peradilan konstitusional uud demokrasi pidana yang lain diakui baik dalam tidak mungkin tumbuh dan pengetahuan mengenai kebijakan berkembang, jika rule law tidak pidana maupun dalam lingkungan tegak dengan kehormatan, kewibawaan praktek penegak hukum adalah hakim dan keterpercayaan sebagai organ dari pengadilan. hakim hakim dituntut untuk sebagaimana pernah dikemukakan menjunjung tinggi kehormatan, sebelumnya adalah pejabat peradilan keadilan progresif volume nomor maret negara yang beri wewenang oleh keterkaitan antara subsisten satu undang undang untuk mengadili. dengan lainnya adalah seperti bejana mengadili artinya serangkaian tindakan perhubungan setiap masalah salah satu hakim untuk menerima, memeriksa dan sub asa, (misalnya pengadilan) akan memutus perkara pidana berdasarkan yang lain lainnya. yang timbul asas bebas, jujur, dan tidak memihak sebagi akibat hal ini akan menimbulkan sidang pengadilan dalam hal dan dampak kembali pada subsisten awal menurut cara yang atur menurut dan demikian selanjutnya terus undang undang, dengan kata lain menerus. pada akhirnya tidak akan bahwa sudah berupa tugas hakim untuk jelas mana yang merupakan sebab menerima, memeriksa dan mengadili (awal) dan mana yang meraup akan akibat (reaksi). margono suatu perkara yang diajukan kepadanya reksodiputro, hak asasi manusia dengan dalil bahwa hukumnya tidak alam sistem peradilan pidana, atau kurang jelas, melainkan wajib pusat pelayanan keadilan dan untuk memeriksa dan menghadirinya pengabdian umum ui, jakarta, karena hakim yang merupakan organ hlm. dari pengadilan dianggap memahami dari konsep independensi hukum. peradilan, dapat diambil pemahaman dengan demikian dapat bahwa kebebasan hakim (independence dikatakan bahwa hakim sebagai salah judicial harus diimbangi dengan satu komponen sistem peradilan pidana pertanggungjawaban peradilan judicial maka dampak hasil kerjanya tidak accountability). dalam kaitan inilah dapat diabaikan atau dilepaskan dari kemudian melahirkan konsep komponen lainya dalam proses pertanggungjawaban peradilan judicial peradilan pidana. sehingga setiap accountability) termasuk dalamnya masalah yang timbul dalam salah satu integrity dan trans agency, yang komponen sistem peradilan pidana, dibangun atas wins yang misalnya hakim, akan menimbulkan sup akan harmonisasi antara dampak pula kepada komponen tanggungjawab hukum (legal komponen yang lainnya. reaksi yang possibility) dan tanggungjawab timbul sebagai akibat dari hal ini akan kemasyarakatan (social "esp possibility) menimbulkan dampak kembali pada dalam kerangka demikian kemudian komponen atau sub sistem awal dan memunculkan pemikiran penggunaan demikian pula selanjutnya secara terus konsep code conduct berkenaan menurut, yang pada akhirnya tidak dengan pengawasan terhadap hakim, akan ada suatu kejelasan mana yang yang keberadaannya terlihat sebagai merupakan sebab dan merupaka akibat. tuntutan nasional maupun pernyataan ini sesuai dengan apa yang internasional. dibukakan oleh margono konsep standar (code reksodiputro yang menyebutkan professional responsibility) yang bahwa: ditentukan dalam code conduct, hubungan pengawasan oleh mahkamah agung dengan. agus iskandar pp) dalam hal ini kode ftin dan pedoman negara yang tersendiri karena dianggap perilaku hakim yang sudah ditetapkan sangat penting dalam upaya menjaga dalam surat keputusan bersama dan menegakkan kehormatan, mahkamah agung dan komisi keluhuran martabat dan perilaku yudisial pada tanggal april hakim. dapat digunakan sebagai sarana untuk berdasarkan hal tersebut diatas menentukan apakah telah terjadi maka hubungannya dengan malapraktik profesional seorang hakim pengawasan yang dilakukan oleh atau tidak. dapat dikatakan telah terjadi mahkamah agung terhadap hakim malapraktik apabila seorang hakim sebagai salah satu komponen sistem dalam menjalankan tugas dan peradilan pidana bahwa mahkamah kewajibannya telah melakukan agung sebagai penyelenggara tindakan yang tidak profesional kekuasaan kehakiman sebagaimana bawah standar (sub standard) diamanatkan didalam undang undang profesinya sebagai hakim, dasar khususnya hal menimbulkan kerugian (damage) mana mahkamah agung mempunyai terhadap orang lain sebagai akibat kewenangan untuk melakukan perbuatannya. pengawasan terhadap hakim dan dalam konsekuensi adanya judicial melakukan pengawasannya accountability, adalah adanya mahkamah agung harus pengawasan terhadap badan peradilan memperhatikan dasar ketentuan dalam termasuk perilaku hakim. dalam uu. tahun kaitannya dengan tugas hakim, tentang kekuasaan kehakiman kebebasan hakim harus dilengkapi khususnya dan dengan impartiality dan bahwa mahkamah agung sebagai profesionalisme bidangnya. dengan pengawasan tertinggi terhadap demikian, aspek pertanggungjawaban, penyelenggaraan peradilan pada semua integritas moral dan etika, transparansi, badan peradilan yang berada bawah impartialitas, profesionalisme dan mahkamah agung dan atas tingkah aspek pengawasan, merupakan rambu laku hakim tidak boleh mengurangi rambu diakuinya kebebasan hakim. kebebasan hakim dalam memeriksa tugas pengawasan dalam rangka dan memutus perkara. menjaga dan menegakkan kehormatan, dengan demikian mahkamah keluhuran martabat dan perilaku agung dalam hal mengawasi tingkah hakim, merupakan wewenang laku dan perbuatan para hakim dalam mahkamah agung dan komisi menjalankan tugasnya, tentunya tidak yudisial yang konstitusional khususnya boleh mengurangi kebebasan hakim komisi yudisial sebagai pengawas dalam artian mahkamah agung dalam eksternal bersifat mandiri. kedudukan melakukan pengawasannya tidak boleh komisi yudisial ditentukan dalam menimbulkan akibat seorang hakim uud sebagai lembaga tidak independen dalam memeriksa dan keadilan progresif volume nomor maret memutus suatu perkara yang dengan mahkamah agung dan ditanganinya, dikarenakan dalam hal mahkamah konstitusi. namun memeriksa dan memutus perkara demikian, meskipun secara struktural dalam kurap terdapat esensi kedudukannya sederajat dengan pengawasan terhadap pelaksanaan mahkamah agung dan mahkamah proses peradilan dalam menangani konstitusi, tetapi secara fungsional, suatu perkara seperti adanya upaya peranannya bersifat penunjang hukum biasa bab xvii kurap) (auxiliary) terhadap lembaga maupun upaya hukum luar biasa bab kekuasaan kehakiman. meskipun xvii kurap). fungsi komisi yudisial terkait dengan selanjutnya hubungannya kehakiman, tetapi tidak menjalankan dengan pengawasan yang dilakukan fungsi kekuasaan kehakiman. komisi oleh komisi yudisial menurut yudisial bukan lembaga penegak tahun bertugas norma hukum (code law), melainkan mengawasi perilaku hakim dalam lembaga penegak norma etik (code rangka menegakkan kehormatan dan ethics). komisi yudisial hanya keluhuran martabat serta menjaga berurusan dengan persoalan kehormatan perilaku hakim. singkatnya, untuk an, keluhuran martabat dan perilaku menegakkan kehormatan dan hakim, bukan dengan lembaga keluhuran martabat serta menjaga peradilan atau lembaga kekuasaan ke perilaku hakim, komisi yudisial halaman secara institusional. memliki kewenangan melakukan oleh karena itu menurut amin pengawasan terhadap perilaku hakim syafruddin bahwa komisi yudisial dan pengajuan usulan penjatuhan saksi bukan lembaga negara yang terhadap hakim, dan pengusulan menjalankan fungsi kekuasaan negara penghargaan kepada hakim atas secara langsung, bukan lembaga prestasi dan jasanya. yudikatif, eksekutif, maupun legislatif. komisi yudisial mengawasi agar komisi yudisial hanya berfungsi perilaku hakim menjadi baik (good menunjang tegaknya kehormatan, conduct), sehingga dapat menjadi keluhuran martabat, dan perilaku simbol mengenai pentingnya infra hakim sebagai pejabat penegak hukum struktur sistem etika perilaku (good dan lembaga yang menjalankan fungsi conduct) dalam sistem ketatanegaraan kekuasaan kehakiman (judiciary). menurut uud komisi yudisial berdasarkan hal tersebut diatas sebagai salah satu lembaga negara yang jelas bahwa hubungannya pengawasan bersifat penunjang (auxiliary organ) yang dilakukan oleh mahkamah agung terhadap lembaga kekuasaan dan komisi yudisial terhadap prilaku kehakiman. hakim tidak boleh melampaui menurut amin syafruddin bahwa kewenangan yang diatur oleh undang memang benar secara struktural undang. dengan adanya pengawasan kedudukan komisi yudisial sederajat yang dilakukan oleh mahkamah agung hubungan pengawasan oleh mahkamah agung dengan . agus iskandar pp) dan komisi yudisial yang dilakukan pencari keadilan dalam upaya terhadap hakim sebagai control bagi penegakan hukum dan kewenangan hakim dalam menunjang tegaknya komisi yudisial harapkan dapat kehormatan, keluhuran martabat, dan mengimbangi prinsip independensi perilaku hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman. prinsip penegak hukum sehingga terciptanya independensi harus diimbangi oleh prilaku hakim sebagai prilaku hukum prinsip transparansi dan akuntabilitas yang akhirnya tercapainya tujuan agar kekuasaan kehakiman tidak hukum yaitu keadilan, kepastian dan menjadi sebuah kekuasan yang tirani kemanfaatan hukum sebagaimana untuk itu perubahan undang undang diamanatkan oleh uud komisi yudisial amat mendesak dilakukan agar peran komisi yudisial ti.penutup dalam mewujudkan kekuasaan hubungannya pengawasan yang kehakiman yang independen dan dilakukan oleh mahkamah agung dan akuntabel indonesia dapat terwujud komisi yudisial terhadap prilaku dengan kewenangan komisi yudisial hakim tidak boleh melampaui ntuk tetap menjaga dan menegakkan kewenangan yang diatur oleh undang kehormatan, keluhuran martabat, serta undang. dengan adanya pengawasan perilaku hakim. yang dilakukan oleh mahkamah agung dan komisi yudisial yang dilakukan daftar pustaka terhadap hakim sebagai control bagi hakim dalam menunjang tegaknya buku kehormatan, keluhuran martabat, dan mucosa, sistem pengawasan perilaku hakim sebagai pejabat terhadap perbuatan aparat penegak hukum sehingga terciptanya pemerintah dan peradilan tata prilaku hakim sebagai prilaku hukum usaha negara indonesia, yang akhirnya tercapainya tujuan liberty, yogyakarta, hukum yaitu keadilan, kepastian dan mahkamah agung ri, pedoman kemanfaatan hukum sebagaimana prilaku hakim, mari, jakarta, diamanatkan oleh uud penulis memberikan saran hendaknya mahkamah konstitusi ri, putusan pengawasan mahkamah agung harus nomor puu iv lebih diefektifkan terutama dengan azas pengujian nomor tahun pengawasan botton yang tentang komisi yudisial diorientasikan untuk memastikan pengujian nomor tahun bahwa semua hakim sebagaimana tentang kekuasaan kehakiman pelaksana utama dari fungsi pengadilan terhadap uud sekretariat itu berintegritas tinggi, jujur dan jendral dan kepaniteraan profesional sehingga memperoleh mahkamah konstitusi ri, jakarta, kepercayaan dari masyarakat dan keadilan progresif volume nomor maret muljarto tjokrowinoto, meletakkan undang undang tahun tentang mekanisme pengawasan yang tentang perubahan kedua atas efisien dan efektif, lp3es, jakarta, undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung mamrullung, manajemen personalia, lembaran negara republik thalia indonesia, jakarta, indonesia tahun nomor dan ramli atmasasmita, reformasi hukum, tambahan lembaran negara hak asasi manusia penegakan republik indonesia nomor hukum,. mandar maju, bandung, undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang sidik sunarko, kapita semesta sistem undang nomor tahun peradilan pidana, umm press, tentang mahkamah agung malang, lembaran negara republik suhartono ag, modul kuliah analisis indonesia tahun nomor dan kebijakan publik, fak. pasca tambahan lembaran negara sarjana ugm, yogyakarta, republik indonesia nomor w.j.s. poerwadarminta, kamus umum undang undang nomor tahun bahasa indonesia, balai pustaka, tentang perubahan atas jakarta, undang undang nomor tahun william dunn, pengantar analisis tentang kekuasaan kehakiman kebijakan publik, terjemahan lembaran negara republik ugm press, yogyakarta, indonesia tahun nomor dan tambahan lembaran negara undang undang dan republik indonesia nomor peraturan lainnya undang undang nomor tahun undang undang dasar tahun perubahan kedua atas hasil amandemen undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun tentang peradilan umum tentang kitab undang undang lembaran negara republik hukum pidana lembaran negara indonesia tahun nomor republik indonesia tahun dan tambahan lembaran negara nomor danundang undang hukum pidana tentang komisi yudisial lembaran negara republik lembaran negara republik indonesia tahun nomor indonesia tahun nomor intruksi presiden republik indonesia dan tambahan lembaran negara nomor. tahun republik indonesia nomor keputusan ketua mahkamah agung nomor: kma sk viii hubungan pengawasan oleh mahkamah agung dengan . agus iskandar pp) tentang pedoman pelaksanaan process, tahun him pengawasan lingkungan http: lembaga peradilan doo jud proc.htm diakses pada keputusan ketua mahkamah agung tanggal agustus republik indonesia nomor kma 104a sk xi1 tentang item pedoman prilaku hakim. ibu sebarkan,, elastisitas bagi keputusan ketua mahkamah agung kemandirian peradilan, jakarta, republik indonesia nomor varia peradilan kma sk xi1 tentang ngadisah jalil, makna pengawasan petunjuk pelaksanaan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, prilaku hakim. jurnal forum inovasi, juli agustus keputusan bersama ketua mahkamah agung dan komisi yudisial soeharto, peran ilahi dalam skb iv skb pky i mewujudkan pelaksanaan kode etik jakarta tahun tentang dan pedoman perilaku hakim, kode etik dan pedoman prilaku jakarta, varia peradilan hakim. ylbhi krn, draft usulan materi sumber lain penegakan hukum dalam amandemen uud sudan arif mukti auto, redefinisi fungsi fakrulloh, penegakan hukum pengadilan sebagai penegak sebagai peluang menciptakan hukum dan keadilan kajian teoritis keadilan, dan pragmatis penyelenggaraan peradilan guna membangun dan.pdf, paradigma baru, varia peradilan jakarta, benjamin wardoyo, the nature the judicial keadilan progresif volume nomor maret independensi hakim dalam memutus rashid, organisasi dan manajemen, suatu perkara. alumni, bandung, hlm ditemukan banyak batasan ii. pembahasan pengertian mengenai pengawasan. pengawasan control assurance that the istilah pengawasan dalam bahasa per wan sis orm plan , indonesia asal katanya adalah awas , sehingga pengawasan merupakan #naacp luaran para kegiatan mengawasi saja, dalam arti pemerintah dan peradilan tata usaha melihat sesuatu dengan seksama.( wjs. negara jonesi, liberty, purwadarminta, hlm yogyakarta, him sedangkan istilah pengawasan pengawasan merupakan pto dalam bahasa inggris disebut pengamatan daripada pelaksanaan controlling yang diterjemahkan seluruh kegiatan organisasi untuk dengan istilah pengawasan dan menjamin agar semua kerjaan yang pengendalian. akan tetapi dikalangan sedang dilaksanakan berjalan sesuai ahli telah disamakan pengertian dengan rencana yang telah ditentukan. controlling dengan pengawasan. john mucosa, stem map echoes dan hasan shading, kamus omega muatan para inggris indonesia, pt. gramedia pemerintah dan peradilan tata usaha pustaka utama, jakarta, hlm negara indonesia, liberty, yogyakarta, hlm, pengawasan merupakan prosedur pengawasan adalah segala usaha analisis kebijakan yang digunakan atau kegiatan untuk mengetahui dan untuk memberikan informasi tentang menilai kenyataan yang sebenarnya sebab dan akibat dari kebijakan publik. mengenal pelaksanaan tugas atau karena memungkinkan analisis kegiatan, apakah seal dengan yang mendeskripsikan hubungan antara semestinya tau tidak. mucosa, operasi program kebijakan dan ker ega! aah hasilnya, maka pengawasan merupakan indonesia, sistem pengawasan sumber informasi utama tentang telah diatur dalam instruksi presiden implementasi kebijakan. william inp res) tahun akan dunn, pengantar analisis kebijakan tetapi peraturan hukum tersebut tidak pub jik terjemahan ugm press memberikan keterangan yang tegas dan yogyakarta hlm jelas apa yang dimaksud dengan dalam bahasa yang sederhana pengertian pengawasan atu sendiri. pengawasan dilakukan untuk istilah pengawasan dikenal dan mengetahui sudah sampai dimana dikembangkan dalam ilmu manajemen, rencana dilaksanakan, bagaimana karena angin pengawasan lan tindak lanjut keputusan yang telah merupakan saran satu unsur garam diambil, adakah kemajuan dalam kegiatan pengelolaan. majalah apabila pelaksanaan program, bila ada pengertian tentang istilah ini lebih kemacetan sampai dimana asetnya banyak diberi kan oleh ilmu manajemen dan apa sebabnya, apakah target sudah dari pada mucosa, dicapai dan sebagainya. ero ale eno mengenai pengertian pengawasan, george terry seperti pan aan aeon ann onaanann panas ppa endang yang dikutip mucosa menyatakan masukkan yang lebih bermakna bagi control determine what manajemen dalam rangka menyusun accomplished evaluate it, and apply pertanggungjawaban collective measures, needed keberhasilan kegagalan pelaksanaan ensure result keeping with the plan . isasi. akuntabilitas dari pengertian ini nampak bahwa dan misi organisasi. akuntabilitas pengawasan dititik beratkan kepada yang dilaksanakan oleh organisasi tindakan evaluasi serta koreksi perorangan memerlukan suatu terhadap hasil yang telah dicapai, pengawasan audit evaluasi penilaian dengan maksud agar hasil tersebut mengenai aspek akuntabilitas itu sesuai' dengan rencana. dengan sendiri dari pihak lain, sebelum demikian tindakan pengawasan ini dilaporkan kepada pihak yang memberi tidak dilakukan terhadap suatu proses pada yang kegiatan yang sedang berjalan, kan otorisasi pengelolaan sumber daya tetapi justeru pada akhir suatu kegiatan, milik negara. setelah kegiatan tersebut menghasilkan pengawasan setidaknya pemain sesuatu. mucosa, sistem . hlm kan empat fungsi dalam analisis kebijakan yaitu: eksplanasi, akuntansi, menurut hani handoko yang pemeriksaan dan kepatuhan. pertama, dimaksud pengawasan adalah suatu pengawasan menghimpun informasi program kegiatan yang dilakukan oleh pihak atau badan tertentu dalam yang dapat menjelaskan mengapa hasil mengawasi kinerja pegawai dalam hasil kebijakan publik dan program melakukan atau menyelesaikan yang dicanangkan berbeda. kedua, pekerjaannya baik lingkungan pengawasan menghasilkan informasi pemerintah pusat maupun yang bermanfaat untuk melakukan lingkungan pemerintah daerah. hani akuntansi atas perubahan sosial handoko, manajemen personalia dan telah sumber daya manusia, bfe, ekonomi yang kerja setia yogyakarta, hlm dilaksanakannya sejumlah kebijakan sedangkan menurut publik dari waktu waktu. ketiga, manurung, pengawasan adalah upaya pengawasan membantu menentukan tertentu yang dilakukan untuk apakah sumberdaya dan pelayanan mengawasi kerja pesawat dalam yang dimaksudkan untuk kelompok kegiatan sehari hari, agar diperoleh sasaran maupun konsumen tertentu suatu prestasi kerja yang memuaskan bagi pegawai dalam melaksanakan memang telah sampai kepada mereka. tugas pegawai. manurung, keempat, pengawasan bermanfaat manajemen personalia, thalia untuk menentukan apakah tindakan indonesia, jakarta, hlm dari para administrator program, staf berdasarkan uraian pendapat dan pelaku lain sesuai dengan standar atas dapat diketahui bahwa pada dan prosedur yang dibuat oleh dasarnya pelaksanaan pengawasan legislator, instansi pemerintah dan atau diarahkan pada bidang bidang strategis, lembaga profesional. dan secara operasional difokuskan pada kegiatan yang dapat memberikan hubungan pengawasan oleh mahkamah agung dengan . agus iskandar pp) proses pengawasan pelaksanaan pengawasan fungsional menurut ngadisah jalil, bahwa lemah dalam proliferasi struktur proses pengawasan haruslah melalui dengan koordinasi nominal, ketiga, beberapa tahapan, antaranya temuan temuan penyimpangan menetapkan standar (establishing cenderung kebetulan, bukan fungsi standard). standar dimaksudkan sistem (ditemukan secara sistemik), sebagai ukuran untuk menetukan keempat, profesionalisme pengawas berhasil, gagal, atau sekedar adanya dan petunjuk pelaksanaan pengawasan penyimpangan pencapaian rencana. yang kurang. pengawasan cenderung samping itu tahapan penting lainnya berwawasan pendek karena adalah menyiapkan pengukur kinerja pengawasan lebih tertuju terhadap (measuring performance), input administrasi seperti keuangan, membandingkan kinerja dan standar perbengkelan, personal dan lain lain, (comparing performance against kelima, proses perencanaan yang standard), mengevaluasi dan dilakukan oleh struktur pelaksana tidak melakukan tindakan (evaluation and dioperasionalisasikan secara jelas dan action). tindak lanjut dari evaluasi itu dapat diukur, keenam, tidak ada adalah mempertahankan status guo keterpaduan dan kesinambungan proses (maintain status guo) atau mengoreksi secara hierarkis. tegasnya tidak ada penyimpangan (correct the deviation kesinambungan hierarkis antara dan atau merubah standar (change pelaksanaan yang terdahulu dengan standard). ngadisah jalil, makna tahap yang lebih akhir. muljarto pengawasan penyelenggaraan tjokrowinoto, meletakkan mekanisme pemerintahan, jurnal forum inovasi, pengawasan yang efisien dan efektif, juli agustus hlm, lp3es, jakarta, hlm, ricky griffin juga menyerang kan penyelenggaraan pengawasan langkah langkah mengefektifkan merupakan implementasi kebijakan pengawasan. menurutnya perlu: bidang pengawasan. implementasi mengintegrasikan pengawasan dan kebijakan merupakan faktor yang perencanaan (integrating control and paling penting bagi keberhasilan planning), membuat sistem sebuah kebijakan. tanpa pengawasan fleksibel (flexibility), implementasikan kebijakan publik mengawasi secara akurat (accuracy), hanya akan menjadi dokumentasi ada penentuan alur waktu pengawasan belaka. disamping itu, hal lain yang yang tetap (timelines): pengawasan penting juga dalam implementasi dilakukan secara objektif (objectivitp). kebijakan adalah tidak semua kebijakan ricky griffin, management, yang telah diambil dan disahkan oleh houghton mielin company, boston, pemerintah dengan sendirinya akan hlm, dapat dilaksanakan sesuai dengan serupa dengan griffin, muljarto tujuan kebijakan itu. kebijakan yang mengidentifikasi beberapa hal yang telah direkomendasikan untuk dipilih menjadi penentu keberhasilan oleh policy makers bukanlah jaminan pengawasan antara lain: pertama, bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil alasan kultural yaitu adanya dalam implementasinya. ada banyak keengganan yang bersumber pada variabel yang mempengaruhi kultur riuh untuk menegur mereka keberhasilan implementasi kebijakan yang melakukan penyimpangan: kedua, baik yang bersifat individual maupun keadilan progresif volume nomor maret kelompok atau institusi. implementasi efisien, one best way untuk dari suatu program melibatkan upaya mengimplementasikan kebijakan upaya policy makers untuk publik. suhartono ag, modul kuliah mempengaruhi perilaku birokrat analisis kebijakan publik, fak. pasca pelaksana agar bersedia memberikan sarjana ugm, yogyakarta, hlm pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. suhartono ag, keberhasilan implementasi modul kuliah analisis kebijakan kebijakan akan ditentukan oleh banyak publik, fak. pasca sarjana ugm, faktor, dan masing masing faktor yogyakarta, hlm, tersebut saling berhubungan satu sama berdasarkan pendapat pendapat lain. dalam pandangan edwards iii, atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi penyelenggaraan pengawasan oleh empat variabel, yakni, merupakan kunci yang menentukan komunikasi, sumberdaya, keberhasilan dalam suatu sistem. disposisi, dan struktur birokrasi. birokrasi pemerintahan. dengan adanya keempat variabel tersebut juga saling pengawasan, maka unsur unsur berhubungan satu sama lain. birokrasi yang terlibat dalamnya nan komunikasi. keberhasilan akan mampu dikontrol dan dilakukan implementasi kebijakan pembenahan terhadap potensi potensi mengisyaratkan agar implemented yang menyebabkan terjadinya mengetahui apa yang harus kesalahan baik secara struktural dilakukan. apa yang menjadi tujuan maupun fungsional dalam . dan sasaran kebijakan harus menjalankan apa yang sudah menjadi ditransmisikan kepada kelompok kewajibannya. target dalam berbagai sistem politik, (verge oup hingga kebijakan publik diimplementasikan akan mengurangi distorsi oleh badan badan pemerintah. badan implementasi. apabila tujuan dan badan tersebut melaksanakan sasaran suatu kebijakan tidak jelas pekerjaan pekerjaan pemerintah dari atau bahkan tidak diketahui sama hari hari yang membawa dampak sekali oleh kelompok sasaran. pada warga negaranya. dalam literatur sumberdaya. walaupun isi administrasi negara klasik, politik dan tag kebijakan sudah dikomunikasikan administrasi negara dipisahkan. politik, menurut frank goodnow yang menulis secara jelas dan konsisten, tetapi pada tahun berhubungan dengan apabila implemented kekurangan penetapan kebijakan yang akan sumber daya untuk melaksanakan, dilakukan oleh negara. ini berhubungan implementasi tidak akan berjalan dengan nilai keadilan, dan penentuan efektif. sumber daya tersebut dapat apa yang harus dilakukan oleh negara. berwujud sumberdaya manusia, administrasi berhubungan dengan kni tensi imi tor. pertanyaan fakta, bukan yang yakni kompetensi imp'mentor, dan seharusnya. konsekuensi dari pendapat sumberdaya finansial. sumberdaya atas, administrasi memfokuskan adalah faktor penting untuk perhatian pada mencari cara yang implementasi kebijakan yang hubungan pengawasan oleh mahkamah agung dengan . agus iskandar pp) efektif. tanpa sumberdaya bahwa berhasil atau tidaknya kebijakan hanya tinggal kertas implementasi kebijakan sangat menjadi dokumen. ditentukan oleh dua variabel besar, disposisi. disposisi adalah watak yakni variabel content policy isi kebijakan) dan variabel context dan karakteristik yang dimiliki oleh policy (lingkungan kebijakan). variabel implemented, seperti komitmen, content policy mencakup: kejujuran, sifat demokratis. apabila sejauhmana kepentingan kelompok implemented memiliki disposisi sasaran atau target groups termuat yang baik, maka dia akan dapat alam isi kebijakan: jenis manfaat menjalankan kebijakan dengan baik yang diterima oleh target stops, seperti apa yang diinginkan oleh sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. suatu program pembuat kebijakan. ketika yang bertujuan merubah sikap dan implemented memiliki sikap atau perilaku kelompok sasaran relatif lebih perspektif yang berbeda dengan sulit diimplementasikan daripada dengan pembuat kebijakan, maka program yang sekedar memberikan proses implementasi kebijakan juga bantuan kredit atau beras kepada menjadi tidak efektif. kelompok masyarakat miskin, struktur birokrasi. struktur akan letak sebuah program sudah tepat apakah sebuah kebijakan telah organisasi yang mengimplementasi menyebutkan implementornya dengan kebijakan memiliki pengaruh yang rinci: apakah sebuah program signifikan terhadap implementasi didukung oleh sumberdaya yang kebijakan. salah satu dari aspek memadai. suhartono ag, modul struktur yang penting dari setiap kuliah analisis kebijakan publik, fak. pan pasca sarjana ugm, yogyakarta, organisasi adalah adanya prosedur hlm, operasi yang standar (standard dengan demikian, guna operating procedures atau sop mengefektifkan kebijakan pengawasan sop menjadi pedoman bagi pada suatu sistem maka diperlukan implemented dalam bertindak. adanya koordinasi dan kerjasama yang struktur birokrasi yang terlalu baik antar sistem dalam organisasi organisasi. panjang akan cenderung selain itu diperlukan pula standar mutu melemahkan pengawasan dan pengawasan yang baik sebagai jaminan menimbulkan red tap yakni dapat dilaksanakannya kebijakan yang prosedur birokrasi yang rumit dan telah ditetapkan yang didukung oleh kompleks. ini pada gilirannya fokus sasaran hendak kan yang hendak dicapai. menyebabkan aktivitas organisasi sedangkan variabel context policy tidak fleksibel. ngadisah jalil, (lingkungan kebijakan) mencakup: makna pengawasan penyelenggara seberapa besar kekuasaan, kepentingan, pemerintahan, jurnal forum dan strategi yang dimiliki oleh para inovasi, juli agustus aktor yang terlibat dalam implementasi lain pihak merilis grande seperti kebijakan, karakteristik institusi dan yang dikutip suhartono, mengatakan sim yang sedang berkuasa, tingkat keadilan progresif volume nomor maret kepatuhan dan responsivitas kelompok kurangnya koordinasi vertikal dan sasaran. suhartono ag, modul kuliah horisontal antar instansi yang analisis kebijakan publik, fak. pasca terlibat dalam implementasi sarjana ugm, yogyakarta, hlm, program, kejelasan dan bagi mammalian dan sabaticr, konsistensi aturan yang ada pada keberhasilan implementasi dipengaruhi badan pelaksana, tingkat oleh tiga variabel, yakni komitmen aparat terhadap tujuan karakteristik dari masalah (tractability kebijakan. kasus korupsi yang the problem), karakteristik terjadi negara negara dunia kebijakan (ability statute structure ketiga, khususnya indonesia implementation), variabel salah satu sebabnya adalah lingkungan (nonstatutory variables rendahnya tingkat komitmen aparat affecting implementation). untuk melaksanakan tugas tugas karakteristik masalah. tingkat pekerjaan atau program program kesulitan teknis dari masalah yang yang benar, seberapa luas akses bersangkutan. disatu pihak ada kelompok: ok kelompok luar untuk beberapa masalah sosial secara ber partisip asi dalam implementasi teknis mudah dipecahkan, dipihak kebijakan. lain terdapat masalah masalah lingkungan kebijakan. yang meliputi kondisi sosial ekonomi sosial yang sulit dipecahkan, masyarakat dan tingkat kemajuan tingkat kemajemukan dari teknologi: dukungan publik kelompok sasaran., besarnya terhadap sebuah kebijakan, sikap proporsi kelompok sasaran dari kelompok pemilih (constituency terhadap total populasi, cakupan groups), tingkat komitmen dan perubahan perilaku yang keterampilan dari aparat dan diharapkan. immplementor. suhartono ag, modul kuliah analisis kebijakan karakteristik kebijakan yang publik, fak. pasca sarjana ugm, meliputi, kejelasan isi yogyakarta, hlm, kebijakan. dimana semakin jelas selain dari para pakar dan rinci isi sebuah kebijakan akan implementasi atas, van meter dan mudah diimplementasikan oleh van horn seperti yang dikutip implemented, seberapa jauh suhartono menyatakan bahwa terdapat kebijakan tersebut memiliki lima variabel yang memberikan dukungan teoritis, besarnya pengaruh terhadap kinerja alokasi sumberdaya finansial implementasi, yakni terhadap kebijakan tersebut, standar dan sasaran kebijakan. seberapa besar adanya keterkaitan standar dan sasaran kebijakan dan dukungan antar berbagai menurut kedua pakar ini harus jelas institusi pelaksana. kegagalan dan terukur sehingga dapat program sering disebabkan direalisir. apabila standar dan hubungan pengawasan oleh mahkamah agung dengan . agus iskandar pp) sasaran kebijakan kabur, maka akan kebijakan yang akan mempengaruhi terjadi multi interpretasi dan mudah kemauan untuk melaksanakan menimbulkan konflik diantara para kebijakan, kognisi, yakni agen implementasi. pemahamannya terhadap kebijakan, sumberdaya implementasi dan intensitas disposisi implemented, yakni preferensi nilai yang dimiliki kebijakan perlu dukungan leh implemented. suhartono ag, sumberdaya baik sumberdaya modul kuliah analisis kebijakan manusia (human resources) publik, fak. pasca sarjana ugm, maupun sumberdaya non manusia yogyakarta, hlm, (non human resources). berdasarkan pendapat atas hubungan antar organisasi. dalam maka dapat diketahui bahwa banyak program, implementasi pengawasan merupakan wujud sebuah program perlu dukungan implementasi kebijakan yang dilakukan dan koordinasi dengan instansi lain. oleh pimpinan kepada bawahannya. untuk itu, diperlukan koordinasi atau dengan kata lain, kebijakan yang dan kerjasama antar instansi bagi dilakukan oleh tingkat pemerintahan keberhasilan suatu program. yang tinggi kepada tingkat karakteristik agen pelaksana yang pemerintahan yang rendah dengan mencakup struktur birokrasi, juan untuk meningkatkan norma norma, dan pola pola akuntabilitas dari suatu kebijakan yang hubungan yang terjadi dalam telah diimplementasikan atau birokrasi, yang semuanya itu akan dilaksanakan. sistem pengawasan yang mempengaruhi implementasi suatu dijalankan harus sesuai dengan standar program. yang telah ditetapkan, hal ini dengan kondisi sosial politik dan ekonomi. tuan agar tercapainya stake holder variabel ini mencakup sumberdaya yan sumber daya manusia yang mampu ekonomi lingkungan yang dapat menciptakan pemerintahan yang bersih mendukung keberhasilan ( 90d governance). implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok kelompok hubungan pengawasan mahkamah kepentingan memberikan dukungan agung dengan komisi yudisial bagi implementasi kebijakan, terhadap prilaku hakim karakteristik para partisipan, yakni sebagaimana kita ketahui bahwa mendukung atau menolak: salah satu ciri dari negara hukum bagaimana sifat opini publik yang adalah terdapat suatu kemerdekaan ada lingkungan, dan apakah elit hakim yang bebas dan tidak politik mendukung implementasi dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif kebijakan. maupun kekuasaan legislatif. disposisi implemented yang kebebasan hakim tidak selalu harus mencakup tiga hal yang penting yakni, diartikan bahwa hakim dapat 'respons implemented terhadap melakukan sewenang wenang terhadap keadilan progresif volume nomor maret suatu perkara yang diperiksanya, akan dipengaruhi oleh aliran politik, tetapi hakim tetap terikat pada hukum. kepentingan ekonomi dan undang undang dasar kepentingan kepentingan yang lain melarang campur tangan pihak lain dalam masyarakat. terhadap hakim, bahkan pihak atasan hakim yang tidak memihak langsung dari hakim yang bersangkutan (mandiri) merupakan fundamen dari tidak mempunyai kewenangan untuk suatu negara hukum. oleh karena itu, mempengaruhi ataupun mendiktekan untuk lebih meneguhkan kehormatan kehendaknya kepada hakim bawahan. dan kewajiban hakim serta pengadilan, sehubungan dengan kebebasan perlu dijaga mutu (keahlian) para hakim, perlu pula dipaparkan tentang hakim dengan diadakannya syarat posisi hakim yang tidak memihak syarat tertentu untuk menjadi hakim sini haruslah diartikan tidak harfiah, yang diatur dalam undang undang karena dalam menjatuhkan putusannya tahun tentang perubahan hakim harus mencari yang benar dalam kedua atas undang undang hal ini, hakim hakim tidak memihak tahun tentang peradilan umum, diartikan tidak berat sebelah dalam dan diperlukan pembinaan sebaik pertimbangan dan penilaiannya. hakim baiknya dengan tidak mengurangi tidak memihak berarti juga bahwa kebebasan hakim dalam memeriksa dan hakim itu tidak menjalankan perintah memutuskan perkara. selain itu juga, dari pemerintah bahkan jika menurut diadakan larangan dari pada hakim hukum, hakim dapat memutuskan merangkap jabatan penasehat hukum, menghukum pemerintah, misalnya pelaksaan putusan pengadilan, wali tentang keharusan menganti kerugian pengampu, pengusaha dan setiap yang tercantum dalam kuhp. jabatan yang bersangkutan dengan walaupun hakim itu diangkat dan suatu perkara yang akan atau yang digaji oleh pemerintah, namun hakim sedang diadili olehnya. harus tetap tegak berdiri menjalankan berkaitan dengan memaknai kewajibannya dan tidak terpengaruh kebebasan hakim dalam memutus atau dipengaruhi oleh pemerintah. perkara, sebenarnya masalah tersebut berhubungan dengan kedudukannya sudah diatur secara konstitusional dalam yang istimewa itu hakim perlu undang undang dasar mendapatkan jaminan yang cukup. yang memberikan penjelasan berbeda dengan pejabat pejabat lainya. yang sangat penting, yaitu syarat syarat pengangkatan, kekuasaan kehakiman merupakan kedudukan serta pemberhentian kekuasaan yang merdeka, artinya pejabat pejabat pengadilan harus terlepas dari pengaruh kekuasaan menjadi landasan pokok bagi hakim pemerintah . dalam undang untuk mendapat menjalankan tugasnya undang tahun tentang dan menegakkan hukum dan keadilan perubahan kedua atas undang undang dalam masyarakat serta tidak tahun tentang mahkamah hubungan pengawasan oleh mahkamah agung dengan . agus iskandar pp) |
bupati pesawaranpesawaran tentang penunjukan tempat dan tata caradisingkat tp, adalah bank umum kantor postal bab tempat pembayaran pbbtal tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran, bank umum kantor pos sebagai elektronik ditetapkan oleh bupati. penunjukan ditetapkan oleh bupatian pbb terutang dipungut oleh petugas pemungutdipindah bujukan bank operasional. elektronik dipindah bujukan bank operasional. bank operasional dipindah bujukan rekening kas daerah. bab sanksi terhadap tp, elektronik, atau yang terlambat atau tidak meminta hukuman penerimaan pbb sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada dikenaisanksiadministrasiberupabungasebesar3 (tigapersen) perbulan dari jumlah penerimaan pbbpindah bujimprint ai f \kabupaten tebo ai iun pembentukan, pemecahan, penghapusan dan penggabungankelurahan tent ang nomor tahun per arr ura}j der1\l l kabupaten t>:.::;;diatas perlu tebo tentang penggabungan bahwa untuk rnernenuhi maksud pada huruf menetapkan dengan peraturan daerah kabupaten pembentukan, pemecahan, penghapusan dan kelurahan; bahwa dalan serta dengan cara penetapan batas dan pemetaan wilayah kelurahan; i\1menimbang bup ati tebo, denga.n ri\ umat tuhan yang .aha esa pembentukan, pemecahan, penghapusan danpenggabungankelur4han tent ang nomor ri\ tua dae rt\ kabupaten tebo pemerintah'ah kabur ten te.urusan pemerintah oleh pemerintah kepala daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia; dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan ketentuan mill\ babi peraturan daerah kabupaten tebo tentang pembentukan pemecahan,penggabungan dan penghapusan kelurahan. menetapkan me1putuskan dewan per wakilan rakyat daerahraturan penyusunan perundang undangan clan bentuk rancangan ulang undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden lembaran nagara tahun nomor70dalam pembentukan kelurahan,harus dipenuhi faktor faktor sabagai berikut: bagian ketiga kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayahjumlah penduduk,potensi dan kondisi sosial masyarakat;diusulkan oleh pemerintah desa atas persetujuan bpd kepada bupati melalui camat; bagian kedua pembentukan kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan; pembentukan kelurahan bagian pertama tujuan,sy arat dan aktor pembentukan bab; lurah adalah kepala kelurah; kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegitan utama bukan pertanian dan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan,pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; pemecahan kelurahan diusulkan oleh lurah kepada bupati melalui camat untuk mendapat penetapan dengan persetujuan dprd; pemecmaksud dan peraturan daerah ini; pemecahan kelurahan bab; untuk memperlancar jalannya pemerintahan kelurahan, dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud didalam pembentukan kelurahan harus disebut nama,luas wilayah dan batas kelurahan; na1\.1a batas dan pembagi\n willy bab majemuk; masih dinamis; sensitif dan kritis dukungan sosial ekonomi mayoritas dipengaruhi oleh kehidupan perkotaan; luas wilayah yaitu mampu dijangkau secara dayaguna dalam rangka pelayanan masyarakat; sarana komunikasi.transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan serta pusat pusat pengembangan; prasarana perhubungan,pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan; sosial budaya, agama dan adat istiadat; kehidupan masyarakat mata pencaharian.ciri ciri.sifat masyarakat nya antara laisyarat dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan daerah; bagi kepala desa dan perangkat desa serta anggota bpd sebagaimana dimaksud; ketentuan itu bab vii dengan ditetapkannya status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud bab; desa desa didalam daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan dapat dibentuk menjadi kelurahan atas prakarsa masyarakat; pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud ini diusulkan oleh kepala desa atas persetujuan bpd kepada bupati melalui camat; peraturan desa :menjadi kelurahan bab kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak bkepada bupati melalui camat penggabungan dan penghapusan sebagaimana dimaksud diusulkan oleh lurah kepada bupati melalui camat; usulan lurah sebagaimana dimaksud oleh bupati dimintakan persetujuan dprd; atas persetujuan dprd, bupati menerbitkan peraturan daerah; menggabung.a . '.j da. '.j penghapusan.i. '.j arahan babi lembaran daerah kabur aten tebo tahun nomor dark ni, pembina utama muda nip. upatentebo diundangkan.di muara tebo pada tanggal november h.a.madjid mu' ditetapkan muara_r; dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka cernua peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pembentukan, perpecahan, penghapusan clan penggabungan kelurahan; kekayaan clan sumber sumber pendapat; o |
tugas pokok dan fungsi badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mediasi permasalahan perkawinanivorce does not only happen husband and wife who underwent early marriage, but also the husband and wife who live marriage adulthood. the problem this research how the implementation the main tasks and functions the development and preservation advisory board marriage marriage problems mediation method used normative and empirical using secondary data and primary data. data analysis done means qualitative analysis. the results showed the main duties and functions bp4 marital mediation less successful with the lack good cooperation between bp4 and the religious courts. suggestions can put forward that the people with marriage problems, utilizing their first advisory board development and preservation marriage before heading religious court. keywords: marriage counseling, marriage, mediation. i.pendahuluan pula untuk sementara waktu tapi untuk seumur hidup. keluarga adalah unsur terkecil adanya ikatan perkawinan dari masyarakat keluarga dapat mengindikasikan leburnya kepribadian terbentuk melalui perkawinan map suami dan isteri. kedua belah pihak hubungan darah. perkawinan hl: harus merasa saling memiliki dan merupakan sarana untuk membentuk kek net bagai sebuah ikatan saling menyatu sehingga kekurangan ruma angga sebaga masing masing sedapat mungkin yang diakui oleh masyarakat mana. anti ditutupi dengan melihat sisi positif atau mere tinggal sebagai suami isteri kelebihan kelebihan yang ada pada diri yang san. masing masing. dengan demikian perkawinan dilaksanakan oleh hub keri dah mur hubungan kerja sama antara suami dan dak umur isteri sebagai mitra sejajar dapat tidak protes, pangsa, diwujudkan dengan jalinan pola sikap ayan, temp tinggal dan dan perilaku sehari hari, baik dalam ain sebagainya. setiap orang yang kehidupan keluarga maupun dalam akan melangsungkan perkawinan tidak hami hakim kehidupan bermasyarakat. sawan apat meta ami undang undang nomor tahun kai asinan dan tujuan perkawinan tentang perkawinan telah yaitu mendapatkan kebahagiaan sejati mengamanatkan kepada semua ummat, dalam rumah tangga. perkawinan untuk senantiasa membentuk keluarga. bukan sekedar berkumpulnya dua sebagai tan dari dal sebagai upaya mencapai tujuan dari berada meng: kota satu perkawinan tersebut, kedewasaan fisik, kemudian mendapat keturunan, bukan dewasa berfikir dan kematangan jiwa atau mental bagi pasangan suami perkawinannya kandas tengah jalan isteri sangat dibutuhkan. dengan dan berakhir pada sebuah perceraian. demikian salah satu hal yang perlu namun dalam kualitasnya kasus kasus dipertimbangkan oleh seseorang perceraian tetap marak terjadi dan sebelum melangsungkan perkawinan seakan tidak pernah sepi disidangkan adalah faktor usia. usia perkawinan pengadilan agama dengan berbagai merupakan salah satu aspek yang sebab dan alasan. salah satu penyebab berpengaruh terhadap kematangan perceraian adalah terjadinya emosi psikologis, kematangan kesalahpahaman yang biasanya fisiologis jasmani, dan kematangan disebabkan karena kecemburuan, dalam sosial ekonomi. perselingkuhan dan masalah ekonomi perkawinan rentan terhadap yang memicu pertengkaran secara terus berbagai masalah dalam kehidupan menerus, dan pada akhirnya berujung berumah tangga sehingga dapat pada perceraian. hal seperti ini berdampak buruk terhadap keutuhan seringkali dialami oleh pasangan usia keluarga. salah satu dari dampak muda yang secara mental psikis belum negatifnya adalah perceraian. siap untuk berumah tangga. perceraian tidak hanya terjadi pada dengan demikian, bagi yang suami isteri yang menjalani perkawinan ingin mengakhiri perkawinannya, maka usia muda, tetapi juga pada suami isteri jalan terakhir yang dapat ditempuh yang menjalani perkawinan pada usia adalah perceraian. undang dewasa. undang nomor tahun tentang perceraian merupakan kulminasi perkawinan undang dari penyelesaian perkawinan yang undang nomor tahun tentang buruk, dan terjadi apabila antara suami perubahan kedua atas undang isteri sudah tidak mampu lagi mencari undang nomor tahun tentang cara penyelesaian masalah yang dapat peradilan agama, disebutkan bahwa memuaskan kedua belah pihak. banyak perceraian hanya dapat dilakukan perkawinan yang tidak membuahkan depan sidang pengadilan, setelah kebahagian, tetapi tidak diakhiri pengadilan yang bersangkutan tidak dengan perceraian karena perkawinan berhasil mendamaikan kedua belah tersebut didasari oleh pertimbangan pihak. agama, moral, kondisi ekonomi dan adanya ikatan lahir dan batin alasan lainnya, tetapi banyak juga antara suami dan isteri merupakan perkawinan yang diakhiri dengan fondasi yang kuat untuk dapat perceraian baik yang dilakukan membina keluarga yang kekal, bahagia depan sidang pengadilan maupun dan sejahtera. untuk dapat mencapai dengan cara diam diam (cerai bawah sebuah rumah tangga yang bahagia dan tangan). sejahtera, diperlukan kerjasama dan secara umum tidak ada seorang saling pengertian antara masing masing pun yang menginginkan pihak baik suami maupun isteri dan keadilan progresif volume nomor maret dicapai, maka perlu adanya pengarahan kegiatan lain seperti kegiatan pesantren dan perbekalan sebelum mereka kilat pada bulan ramadhan. melangsungkan pernikahan. lembaga inilah masyarakat dapat memberikan pembinaan pasca nikah berkonsultasi tentang masalah yang pembinaan pasca nikah berkaitan tentang perkawinan baik pra ditujukan pada keluarga yang berusia bawah lima tahun. karena nikah atau pasca nikah melalui kursus naa pernikahan bawah usia lima tahun calon pengantin. masih rentan sekali mendapat cobaan mengembangkan pembinaan cobaan dalam kehidupan rumah keluarga sarinah tangganya sehingga dirasa masih perlu para pasangan suami isteri mendapat pembinaan. selanjutnya juga dalam mengarungi bahtera rumah bp4 berupaya untuk mengurangi tangga tidak selamanya berjalan lancar perceraian adalah dengan memanggil tanpa ada rintangan, kadangkala badai pihak pihak yang terkait dalam menerpa sehingga memungkinkan perceraian, lalu memberikan nasehat terjadinya keresahan dalam rumah nasehat agar tidak terjadi perceraian. tangga. misalnya perselingkuhan, kemudian melakukan penyuluhan ketidakadilan, cemburu buta, suami setiap ada kesempatan kepada ingin beristeri lagi (poligami) dan lain masyarakat bahwa perceraian itu lain. hal ini jika tidak dapat diatasi dibenci oleh allah swt, akan mengarah pada perceraian. untuk mempersiapkan pasangan yang akan mengatasi hal tersebut lembaga bp4 melakukan pernikahan yaitu memberi dapat membantu solusi atas keresahan nasehat nasehat, supaya rumah tangga rumah tangga tersebut. salah satunya mereka tidak gagal ditengah jalan atau dengan mengadakan program desa bercerai dengan bimbingan kursus binaan keluarga sarinah bks,). pengantin baik dari segi agama, adat istiadat yang berkembang memberikan pendidikan pra nikah masyarakat maupun undang undang para pemuda dan pemudi yang tentang perkawinan. belum melangsungkan pernikahan lemahnya peranan lembaga bp4 perlu kiranya untuk mencap dalam mencegah terjadinya perceraian pengetahuan tentang pernikahan sejak tengah tengah masyarakat dan ini mereka masih duduk bangku sekolah seharusnya mendapatkan perhatian slip atau sta. dalam hal ini bp4 yang serius dari pemerintah. agar kota bandar lampung bekerjasama peranan bp4 bisa efektif harus terus dengan pihak sekolah memberikan ada upaya upaya tertentu yang penyuluhan pernikahan yang ditujukan langsung dapat menyentuh masyarakat, pada para siswa khususnya mereka sehingga tingkat perceraian bisa yang sudah duduk bangku kelas tiga. dikurangi dan semua permasalahan kegiatan ini biasanya dilakukan ada keluarga bisa dikonsultasikan untuk awal tahun ajaran atau pada kegiatan tugas pokok dan fungsi badan penasehatan pembinaan dan. meta djohan oe) dicarikan jalan keluar dengan cara cara bp4 sebagai mediator belum yang baik secara dini. terlalu memberikan peranan dalam salah satu tujuan dibentuknya memberikan penasehatan terhadap bp4 adalah untuk membentuk keluarga pasangan suami isteri yang berkonflik sarinah mawaddah rahmah, sehingga pasangan suami istri urung sehingga terciptanya masyarakat untuk melanjutkan proses perceraian madani yang akan membawa indonesia pengadilan. pada sebuah peradaban. fungsi dan tingginya tingkat perceraian tugas bp4 tetap konsisten dalam menandakan bahwa tujuan dari melaksanakan amanat undang undang undang undang nomor tahun nomor tahun tentang tentang perkawinan tidak terealisir perkawinan dan peraturan perundang secara maksimal. tingginya tingkat lainnya tentang perkawinan, oleh perceraian harus mendapat perhatian karenanya fungsi dan peranan bp4 yang serius dari semua pihak. dengan sangat diperlukan masyarakat dalam maraknya terjadi perceraian tengah meningkatkan kualitas perkawinan masyarakat menjadi sebuah tanda karena apabila banyak keluarga yang adanya pergeseran nilai nilai yang berpisah akibat terjadinya perceraian hidup ditengah masyarakat. untuk maka hal ini akan berdampak negatif mereduksi pergeseran nilai nilai bagi perkembangan anak dan keluarga tersebut maka peranan lembaga sekitarnya. lembaga tertentu sangat diharapkan. kelemahan yang ada saat ini untuk mengurangi tingginya upaya yaitu belum adanya kerja sama yang perceraian maka upaya dari pengadilan baik antara bp4 dengan pengadilan agama selaku pemegang kewenangan agama dalam mediasi masalah dalam memutuskan masalah masalah perkawinan sehingga hal ini perkawinan sangat diperlukan. menjadi salah satu faktor yang penyebab perceraian rata rata berpengaruh terhadap kurang disebabkan oleh faktor ekonomi, berhasilnya dalam mengurangi angka perselingkuhan dan kekerasan dalam perceraian. bapak namakan rumah tangga. sebelum para pihak berpendapat bahwa seharusnya mengajukan perkaranya pengadilan, pengadilan negeri sebelum memeriksa para hakim pengadilan agama selalu kasus perceraian memerintahkan mengupayakan perdamaian diantara kepada pasangan yang hendak bercerai para pihak yang ingin bercerai. hakim untuk berkonsultasi bp4, hal ini pengadilan agama juga selalu dikarenakan pengadilan tidak mengusahakan agar kedua belah yang diberikan bimbingan, penasehatan dan akan bercerai untuk menempuh penerangan secara khusus atau penyelesaian luar persidangan mendalam dan dalam hal ini hakim seperti mediasi, hal ini dilakukan oleh langsung menjadi mediator terhadap badan penasehatan pembinaan dan masalah tersebut. pelestarian perkawinan bp4) yang keadilan progresif volume nomor maret ken berada masing kantor urusan agama dan akta cerai pun langsung agama kecamatan, namun apabila dikeluarkan oleh pengadilan agama, permasalahan perkawinan masuk putusan pun tidak lagi dikukuhkan pengadilan agama, sehingga hakim pengadilan negeri. pengadilan agama lah yang bertindak pengadilan agama seharusnya sebagai editornya pada sidang lebih terbuka menerima bp4 sebagai pertama. lembaga penasehatan perkawinan, kecenderungan peningkatan terutama pada saat menawarkan angka perceraian banyak yang mediasi dari luar pengadilan agama, dipengaruhi oleh faktor faktor seperti yaitu dengan menyebutkan salah satu murahnya biaya perceraian dan lembaga mediasi perkawinan luar prosesnya yang singkat hanya pengadilan adalah bp4 kepada pengadilan agama. samping itu pasangan suami atau isteri, sebab gaya hidup modern sekarang, mana banyak masyarakat yang tidak banyaknya tontonan televisi, baik film mengetahui keberadaan bp4 selaku film yang mencontohkan gaya hidup badan penasehatan pembinaan dan yang tidak baik atau kasus kasus pelestarian perkawinan. samping itu perceraian selebritis atau bahkan hakim seharusnya lebih bijaksana pejabat yang kemudian menjadi contoh dalam memberikan kebebasan dan bagi masyarakat kebanyakan bahwa pilihan lembaga mediasi terutama jalan keluar dari konflik dalam lembaga mediasi luar pengadilan perkawinan adalah perceraian. seperti bp4. apabila hakim tidak sayangnya pasangan yang hendak menyebutkan bp4 sebagai salah satu bercerai kurang memperhatikan akibat lembaga mediasi luar pengadilan perceraian terhadap perkembangan maka tindakan tersebut kurang anak anaknya kelak kemudian hari. bijaksana sebab tidak mungkin mudahnya proses perceraian ini pengadilan agama dapat bekerja pun semakin dimudahkan dengan sendiri dalam mencegah terjadinya kewajiban pemerintah menyediakan perceraian yang masih bisa biaya bagi orang yang tidak mampu diselamatkan. yang akan bercerai. pada hakekatnya berdasarkan uraian atas dapat negara tidak bermaksud untuk dianalisis bahwa tugas pokok dan mempermudah perceraian, tetapi hal ini fungsi badan penasehatan pembinaan dilakukan demi tertib hukum. apabila dan pelestarian perkawinan dalam dahulu banyak yang ditinggal suaminya mediasi perkawinan masih kurang tidak dapat berbuat apa apa, jika suami berhasil, salah satunya adalah belum menikah lagi. sementara isteri perlu adanya kerja sama yang baik antara mengeluarkan biaya yang tinggi untuk bp4 dengan pengadilan agama dalam bercerai. setelah ada undang undang mediasi masalah masalah perkawinan nomor tahun praktis mereka sehingga hal ini menjadi salah satu dapat langsung datang pengadilan faktor yang berpengaruh terhadap tugas pokok dan fungsi badan penasehatan pembinaan dan. meta djohan oe) sedapat mungkin menghindari segala badan penasehatan pembinaan macam perselisihan yang ada dalam dan pelestarian perkawinan bp4) rumah tangga. walaupun memang merupakan badan atau lembaga semi tidak mudah, untuk dilaksanakan dalam resmi yang bertugas membantu sebuah perkawinan. departemen agama dalam ada kalanya sepasang suami meningkatkan mutu perkawinan isteri tidak merasa bahagia dalam dengan mengembangkan gerakan kebahagiaan rumah tangganya, karena keluarga sarinah dan pendidikan saling terjadi perselisihan diantara agama lingkungan keluarga. keduanya. untuk menghindari hal bp4 merupakan satu satunya tersebut, kita dapat menjauhkan diri lembaga yang akan membantu dari hal hak yang dapat menimbulkan kesulitan kesulitan yang berkaitan perselisihan diantara suami isteri dengan perkawinan, perselisihan dan seperti yang disebutkan sebagai berikut perceraian. setelah usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri menceritakan kepada suami isteri untuk mencegah terjadinya perceraian yang menyinggung tentang dan orang tua kedua belah pihak dapat kenangan lama yang berkenaan menyelesaikan masalah tersebut maka dengan kekasih terdahulu. bp4 lah lembaga yang berkompeten mengungkit kekurangan keluarga untuk dapat menanganinya dan suami isteri. memberikan advokasi dan mediasi. suka mencela kekurangan bp4 adalah singkatan dari badan suami isteri penasehatan pembinaan dan memuji wanita pria lain. pelestarian perkawinan yang bersifat kurang peka terhadap hal hal profesi sebagai pengemban tugas dan yang tidak disenangi mitra kerja departemen agama dalam suami isteri.( badan penasehatan mewujudkan keluarga sarinah. tujuan perkawinan, perselisihan dan dibentuknya bp4 adalah untuk perceraian, buku pintar mempertinggi mutu perkawinan dan keluarga muslim, bp4 jateng, mewujudkan keluarga sarinah menurut semarang, hlm. ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa indonesia yang sehubungan dengan hal tersebut maju, mandiri, sejahtera materiil dan maka diperlukan suatu usaha spiritual. departemen agama provinsi penyuluhan tentang perkawinan dan jawa tengah, modul kursus calon keluarga sejahtera untuk membekali pengantin propinsi jawa timur setiap individu agar dapat memiliki semarang, depag jateng, hlm. persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi tugas pokok dari badan goncangan dalam perkawinan. penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan bp4), yaitu tugas pokok dan fungsi badan penasehatan pembinaan dan. meta djohan oe) memberikan bimbingan, penasehatan dikembangkan untuk meningkatkan dan penerangan mengenai nikah, cerai sebuah lembaga yang profesional. bp4 dan talak kepada masyarakat serta hendaknya menjadi tempat memberikan bantuan dalam mengatasi berkumpulnya para tokoh agama, masalah perkawinan, keluarga dan pimpinan lsm dan para pakar perselisihan rumah tangga. badan bidang pembangunan keluarga penasehatan, pembinaan dan sehingga menjadi sebuah organisasi pelestarian perkawinan bp4), hasil besar yang mandiri, tampil profesional, munas xiv, bp4 pusat, berwibawa dan sanggup menjadi jakarta, hlm. partner pemerintah dalam jadi bp4 berusaha untuk pembangunan. badan penasehatan, memberikan nasehat nasehat yang baik pembinaan dan pelestarian perkawinan kepada pasangan yang akan melakukan bp4), hasil munas xiv, bp4 perkawinan, keluarga yang berselisih pusat, jakarta, hlm. maupun yang akan bercerai dengan selain itu, bp4 juga bersifat sebaik baiknya dan diharapkan akan profesi, sebagai penunjang tugas terbentuk keluarga yang bahagia dan departemen agama dalam bidang kekal. bp4 ini adalah salah satu penasehatan, pembinaan dan lembaga yang memberikan bimbingan pelestarian perkawinan menuju dan penasehatan tentang masalah keluarga yang sarinah, yang perkawinan kepada masyarakat. mempunyai tujuan mempertinggi mutu dengan memperhatikan tugas tugas perkawinan guna mewujudkan bp4 akan diketahui seberapa besar keluarga sarinah yang kekal menurut peranan badan penasihat ini dalam ikut ajaran islam dan berasaskan pancasila. menangani masalah perkawinan dan badan penasehatan, pembinaan dan perceraian. pelestarian perkawinan bp4), hasil sebenarnya penasehatan munas xiv, bp4 pusat, perkawinan, perselisihan dan jakarta, hlm. perceraian hanyalah merupakan bagian penasehatan bersifat keagamaan kecil dari pembangunan suatu keluarga. karena tujuan bp4 adalah membantu tugas yang membentang hadapan sesama orang islam untuk menciptakan bp4 adalah upaya menanamkan nilai perkawinan yang bahagia dan membina nilai keimanan, ketakwaan dan keluarga mereka sesuai dengan ajaran akhlagul karimah dalam lingkungan agama islam. tugas utama dari keluarga. untuk melaksanakan tugas penasihat selama menasihati adalah besar ini, tentu bp4 perlu memperkuat memastikan kemungkinan para organisasinya mulai dari pusat sampai menghadap masih dapat melanjutkan daerah. kemitraan dengan sesama perkawinan mereka dan membuatnya lsm agama, penggalian sumber daya bahagia kembali. sekiranya tidak manusia bahkan kerja sama dengan mungkin lagi maka tugas berikutnya lembaga internasional perlu adalah untuk membantu masing keadilan progresif volume nomor maret kesan masing pihak memperoleh kehidupan dalam mengidentifikasi masalah yang lebih baik. sedangkan masalah yang disengketakan. penasehatan bersifat pribadi artinya john head, mediasi adalah para menghadap akan berbicara jujur suatu prosedur penengahan mana terbuka dengan para penasihat seseorang bertindak sebagai kehidupan mereka secara terperinci. kendaraan untuk berkomunikasi berdasarkan latar belakang tersebut antar para pihak, sehingga pandangan atas perlu diketahui bagaimana mereka yang berbeda atas sengketa implementasi tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dipahami dan mungkin badan penasehatan pembinaan dan didamaikan, tetapi tanggung jawab pelestarian perkawinan bp4) dalam utama tercapainya suatu perdamaian mediasi permasalahan perkawinan. tetap berada tangan para pihak sendiri. dari definisi tersebut, mediator ii. pembahasan dianggap sebagai kendaraan bagi mediasi masalah perkawinan para pihak untuk berkomunikasi.( semangat yang menginspirasi gatot soemarno, arbitrase dan perlunya mediasi dalam pemeriksaan mediasi indonesia, gramedia perkara pengadilan adalah kenyataan pustaka utama, jakarta, him. bahwa perdamaian, jika mediasi berhasil, memiliki akibat hukum dan efek psikologis yang sangat baik bagi sebagai suatu mekanisme pihak pihak berperkara karena resolusi konflik, mediasi bukanlah hal dihasilkan dari kesepakatan pihak baru dalam kebudayaan bangsa pihak sendiri, sehingga daya ikannya indonesia, dimana berbagai persoalan terhadap penyelesaian perkara menjadi konflik atau sengketa diselesaikan lebih kuat, dan oleh karenanya dengan cara kekeluargaan. untuk kemungkinan untuk mengajukan proses memberikan landasan hukum dalam hukum lebih lanjut semakin menipis, persoalan mediasi suatu konflik, dan bagi pengadilan dapat mengurangi pemerintah indonesia melalui penumpukan perkara. mahkamah agung memberikan sebagai bentuk dari alternative definisi dan penjelasan yang cukup dispute resolution adr), terdapat terperinci tentang mediasi. dalam definisi yang beragam tentang mediasi peraturan mahkamah agung republik yang dikemukakan oleh para pakar indonesia nomor tahun hukum. namun secara umum, banyak tentang prosedur mediasi mengakui bahwa mediasi adalah proses pengadilan, pengertian mediasi untuk menyelesaikan sengketa dengan disebutkan pada butir yaitu: melakukan bantuan pihak ketiga. peran "mediasi adalah penyelesaian sengketa pihak ketiga itu adalah dengan melalui proses perundingan para pihak melibatkan diri dari bantuan para pihak dengan dibantu oleh mediator . sini disebutkan kata mediator, yang harus tugas pokok dan fungsi badan penasehatan pembinaan dan. meta djohan oe) mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa internasional, penyelesaian sengketa yang diterima sinar grafika, jakarta, hlm. para pihak. pengertian mediator, mediator dalam konteks ini disebutkan pada butir yaitu: diharapkan dapat memainkan peranan mediator adalah pihak yang bersifat setidak tidaknya dalam lima hal, yakni netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam membangun kembali kontak mencari berbagai kemungkinan diantara para pihak bersengketa, penyelesaian sengketa . menyediakan suatu forum yang berdasarkan uraian atas, netral dimana pihak pihak dapat mediasi merupakan suatu proses bertemu secara face face, informal yang ditujukan untuk memberikan suatu kehadiran memungkinkan para pihak yang yang tidak memihak dan bersengketa mendiskusikan perbedaan mendukung negosiasi, perbedaan mereka secara pribadi memfasilitasi suatu pertukaran dengan bantuan pihak ketiga yang informasi diantara para pihak netral. pihak yang netral tersebut tugas dalam suatu kerangka yang pertamanya adalah menolong para terstruktur, pihak memahami pandangan pihak membantu para pihak meneliti lainnya sehubungan dengan masalah kepentingan dan sasaran mereka masalah yang disengketakan, dan serta kemungkinan tercapainya selanjutnya membantu mereka kesepakatan yang bersifat praktis, melakukan penilaian yang objektif dari diterima secara mutual dan keseluruhan situasi. bermanfaat bagi mereka dan mediator dalam menerapkan anak anak mereka. marian hukum tidak dibatasi pada hukum yang roberts, mediation family ada. dapat menggunakan sebuah asas disputes: principles and practice, ago bono (kepatutan dan edisi ketiga, sfgate publishing kelayakan). karena sifatnya ini, cara ltd), new hampshire, hlm, penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih cocok digunakan untuk sengketa anna dengan demikian dapat dianalisis yang sensitif. meski mekanisme . bahwa yang dimaksud mediasi penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan sebuah proses dimana ini hampir mirip dengan konsiliasi. pihak pihak yang bertikai, dengan bedanya, pada mediasi umumnya bantuan dari seorang praktisi resolusi mediator memberikan usulan pertikaian (mediator) mengidentifikasi penyelesaian secara informal dan kotak isu i usulan tersebut didasarkan pada susu persen ola laporan yang diberikan oleh para pihak, mengembang opsi op mempertimbangkan alternatif alternatif tidak dari hasil penyelidikan sendiri tuk sebuah (mediator). kuala adolf, hukum upaya untuk mencapai sebua keadilan progresif volume nomor maret kesepakatan. dalam hal ini sang memperkokoh kehidupan mediator tidak memiliki peran masyarakat, yang semakin menentukan dalam kaitannya dengan tumbuh dan berkembang menjadi isi materi persengketaan atau hasil dari gerakan nasional suatu gerakan resolusi persengketaan tersebut, tetapi yang berakar kuat dari (mediator) dapat memberi saran atau masyarakat. menentukan sebuah proses mediasi bahwa era globalisasi bidang untuk mengupayakan sebuah informasi berdampak positif dan resolusi penyelesaian). jadi, secara negatif bagi bangsa dan negara. singkat bisa digambarkan bahwa dampak positifnya antara lain mediasi merupakan suatu proses adalah pengembangan ilmu penyelesaian pihak pihak yang bertikai pengetahuan dan teknologi, untuk mencapai penyelesaian yang media komunikasi dan sarana memuaskan melalui pihak ketiga yang transportasi. sedangkan dampak netral (mediator). negatif antara lain dalam hal pelecehan lembaga perkawinan. badan penasehatan pembinaan dan bahwa hasil pembangunan pelestarian perkawinan bp4) nasional telah dapat dinikmati badan penasehatan pembinaan oleh masyarakat. namun hasil dan pelestarian perkawinan bp4) pembangunan tersebut ada juga adalah badan semi resmi yang dampak negatifnya, seperti jam berkedudukan tingkat pusat sampai tayang televisi yang mengganggu dengan tingkat terendah jam belajar anak, pornografi, desa kelurahan dengan tugas ceritera atau sinetron yang tidak membantu departemen agama dalam selaras dengan nilai nilai agama meningkatkan mutu perkawinan dan susila ataupun tingkat melalui serangkaian program kegiatan perkembangan kejiwaan anak. yang terstruktur berupa pembinaan, bahwa industrialisasi diakui penyuluhan dan konseling yang bersifat berdampak positif bagi terpadu antara pemerintah dengan peningkatan kuantitas dan tokoh masyarakat, dengan tujuan pekan kel kisah kualitas sarana dan prasarana, mewujudkan warga yang sarinah. namun dampak negatifnya adalah ada beberapa pertimbangan mendasar munculnya pola hidup tentang pentingnya bp4 dalam materialistis, konsumeristis, pembinaan perkawinan dan keluarga individualisme serta makin sarinah meluasnya pergaulan bebas.( bahwa pola hidup keluarga muhellis, pembinaan perkawinan inan yang sama ini tera dan bp kajian pendalaman hidup dan berkembang materi diklat pembina keluarga dikalangan masyarakat ternyata sarinah), balai diklat mampu meningkatkan dan tugas pokok dan fungsi badan penasehatan pembinaan dan. meta djohan oe) keagamaan surabaya, hlm, munas xi, bp4 pusat, jakarta, hlm, kenyataan tersebut tentu saja dengan demikian bp4 berusaha berpengaruh besar terhadap kehidupan untuk memberikan nasehat nasehat individu dan keluarga, oleh karena itu yang baik kepada pasangan yang akan departemen agama memandang perlu melakukan perkawinan, keluarga yang untuk memberdayakan bp4 melalui berselisih maupun yang akan bercerai program kegiatan yang berorientasi dengan sebaik baiknya dan diharapkan pada pembinaan perkawinan dan akan terbentuk keluarga yang bahagia keluarga sarinah sehingga terhindar dan kekal. bp4 ini adalah salah satu dari pengaruh negatif tersebut serta lembaga yang memberikan bimbingan dapat mewujudkan kehidupan keluarga dan penasehatan tentang masalah yang sarinah kalangan masyarakat. perkawinan kepada masyarakat. badan penasehatan pembinaan dan dengan memperhatikan tugas tugas pelestarian perkawinan yang bersifat bp4 akan diketahui seberapa besar profesi sebagai pengemban tugas dan peranan badan penasihat ini dalam ikut mitra kerja departemen agama dalam menangani masalah perkawinan dan mewujudkan keluarga sarinah. tujuan perceraian. menurut ahmad hamdan dibentuknya bp4 adalah untuk subandono dalam usaha mempertinggi mutu perkawinan dan mendamaikan merukunkan pasangan mewujudkan keluarga sarinah menurut perkawinan yang berselisih ajaran islam untuk mencapai memerlukan berbagai metode masyarakat dan bangsa indonesia yang penasehatan. metode metode maju, mandiri, sejahtera materiil dan penasehatan tersebut adalah spiritual. departemen agama provinsi metode informasi yang sifatnya jawa tengah. modul kursus calon memberikan penerangan atau pengantin propinsi jawa timur informasi semarang, depag jateng, him, metode sugestif dan persuasif yaitu cara mempengaruhi klien tugas pokok dari badan agar bersedia mengikuti nasihat penasehatan pembinaan dan yang diberikan. pelestarian perkawinan bp4), yaitu metode edukatif yaitu cara memberikan bimbingan, penasehatan pemberian nasihat yang lebih dan penerangan mengenai nikah, cerai bersifat mendidik dan talak kepada masyarakat serta metode penjelasan duduk soal memberikan bantuan dalam mengatasi yaitu mengarah pada pemecahan masalah perkawinan, keluarga dan masalah dengan menjelaskan perselisihan rumah tangga. badan problem yang dihadapi klien. penasehatan, pembinaan dan metode musyawarah kasus yaitu pelestarian perkawinan bp4), hasil cara membicarakan kasus suatu keluarga yang permasalahannya keadilan progresif volume nomor maret kompleks dengan melibatkan memberikan bantuan mediasi para pihak yang berselisih. kepada para pihak yang metode campuran yaitu berperkara pengadilan agama, gabungan dari berbagai metode memberikan bantuan advokasi sesuai dengan situasi dan kondisi dalam mengatasi masalah yang terjadi ahmad azhar perkawinan, keluarga dan bashir, hukum perkawinan islam, perselisihan rumah tangga uii press, yogyakarta, hlm, peradilan agama, menurunkan terjadinya visi bp4 adalah terwujudnya perselisihan serta perceraian, keluarga sarinah, mawaddah poligami yang tidak bertanggung rahmah. sedangkan misi bp4 adalah jawab, pernikahan bawah umur meningkatkan kualitas konsultasi dan pernikahan tidak tercatat, perkawinan, mediasi, dan bekerjasama dengan instansi, advokasi: lembaga dan organisasi yang meningkatkan pelayanan memiliki kesamaan tujuan baik terhadap keluarga yang dalam maupun luar negeri, bermasalah melalui kegiatan menerbitkan dan konseling, mediasi dan advokasi. menyebarluaskan majalah menguatkan kapasitas perkawinan dan keluarga, buku, kelembagaan dan sdm bp4 brosur dan media elektronik yang dalam rangka mengoptimalkan dianggap perlu, program dan pencapaian tujuan. menyelenggarakan kursus badan penasehatan, pembinaan calon pengantin, penataran dan pelestarian perkawinan pelatihan, diskusi, seminar dan bp4), cit, hlm. kegiatan kegiatan sejenis yang upaya dan usaha yang dilakukan berkaitan dengan perkawinan dan bp4 untuk mencapai tujuan keluarga, sebagaimana yang tertuang dalam menyelenggarakan pendidikan dan anggaran dasar bp4 keluarga untuk peningkatan mempunyai upaya dan usaha sebagai penahan dan pengamalan berikut nilai nilai keimanan, ketakwaan memberikan bimbingan, dan akhlagul karimah dalam penasehatan dan penerangan rangka membina keluarga mengenai nikah, talak, cerai, sarinah, rujuk kepada masyarakat baik berperan aktif dalam perorangan maupun kelompok: kegiatan lintas sektoral yang memberikan bimbingan tentang bertujuan membina keluarga peraturan perundang undangan sarinah, yang berkaitan dengan keluarga: meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga, tugas pokok dan fungsi badan penasehatan pembinaan dan. meta djohan oe) upaya dan usaha lain yang konsultan perkawinan. hal ini dipandang bermanfaat untuk ditujukan bagi peningkatan pelayanan kepentingan organisasi serta bagi organisasi yang bersifat responsif kebahagiaan dan kesejahteraan terhadap segala persoalan perkawinan keluarga. dan keluarga yang muncul dalam berdasarkan uraian atas, maka masyarakat. dapat diketahui bahwa badan bp4 berada dalam struktur penasehatan pembinaan dan departemen agama, khususnya pelestarian perkawinan bp4) bawah direktorat urusan agama dan mempunyai tugas pokok yaitu pembinaan syariah. pada departemen memberikan bimbingan, penasehatan agama, tedapat bp4 pusat yang dan penerangan mengenai nikah, cerai membawahi bp4 tingkat provinsi, dan talak kepada masyarakat serta kemudian bp4 tingkat kota, dan memberikan bantuan dalam mengatasi lingkup terkecil adalah bp4 tingkat masalah perkawinan, keluarga dan kecamatan yang berada disetiap kantor perselisihan rumah tangga. urusan agama. lembaga bp4 adalah lembaga tugas pokok dan fungsi badan yang berusaha untuk memberikan penasehatan pembinaan dan pelayanan terhadap persoalan pelestarian perkawinan bp4) dalam permasalahan dalam keluarga. berdasar mediasi perkawinan kan muda badan penasehatan tuntutan peran dan fungsi bp4 pembinaan dan pelestari masa yang akan datang tidak sekadar perkawinan ke xii tahun bp4 menjadi lembaga penasehatan tetapi mempunyai fungsi sebagai berikut juga berfungsi sebagai lembaga dalam memberikan bimbingan per mediator dan advokasi. selain itu bp4 ikatan dengan menyelenggarakan perlu berposisi organisasi demi kursus calon pengantin, mengembang kemandirian organisasi secara kan pembinaan keluarga sarinah, profesional, independen dan bersifat memberikan pendidikan pra nikah dan profesi sebagai pengemban tugas dan pasca nikah yang dapat diuraikan mitra kerja departemen agama dalam sebagai berikut mewujudkan keluarga sarinah, menyelenggarakan kursus calon mawaddah, rahmah. pengantin sebagai konsekuensi dari perkawinan dalam agama islam kemandirian dan profesionalitas, maka adalah sunnah rasulullah saw, maka bp4 mengemban tugas yang tidak kecil ketentuan tentang perkawinan diatur serta mempunyai tantangan yang besar dalam undang undang. tujuan terhadap permasalahan keluarga yang perkawinan tentunya ingin membangun semakin berkembang, perlu sumber "umah tangga yang sarinah, masalah daya manusia yang dibutuhkan terkait rahmah. agar apa yang diharapkan dengan mediasi, advokasi dan suami isteri atau calon pengantin dapat keadilan progresif volume nomor maret |
eiv1 print ai i kabupaten tebo tahun2001 tata rt\ pencalonan, pe1\ lalat\ pelantikan dan pemberhentian kepa lt\ desa tent ang nomor tahun ,.t,. ~~, . _., ji, ~.,;; " ~~' ', ., , .,ia .~ = : pera turun daerah i kabupaten ttata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan clan pemberhentian kepala desa; bahwa penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub systemenimbang bupati tebo, dengan rahmat tuhan yang l\1aha esa tata cara pencalonan, el\fi lahan, pelantikan.n dan pemberhentian kepala desa tentu.c""l'g nomor tahun pera turun daerah kabupaten tebo pemeran1.'ah kabur ten tebo peraturan daerah kabupaten tebo tentang tata cara pencalonan,petit.,ihan,pengangkat dan pemberhentian kep ala desa. menetapkan.tang pedoman umum pengaturan mengenai desa; keputusan menteri da1am negeri nomor tahun ten..tang pencabutan beberapa peraturan menteri dalam negeri mengenai pelaksanaan undang ulang nomor tahun ten.tang pemerintahan desa; keputusan presiden nomor tahun ten.tang teknik penyusunan perancang undangan cl.erah otonom adalah kabupaten tebo;em pemerintahan nasional dbakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjaringan ,pemeriksaan clan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa;yang berhak dipilih; calon yang berhak dipilih adalah calon kepala desa yang telah lolos dari penjaringan dan mendapat persetujuan serta ditetapkan oleh bpd untuk mengikuti pemilihan kepala desa;; penjabat kepala desa adalah seorang pejabat yang diusulkan oleh bpd kepada bupati melalui camat untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala desa dalam waktu tertentu;;; dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan ketentuan u1 fjm bab! apabila ketua anggota bpd atau diantara anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ada yang mencalonkan untuk pemilihan kepala desaclan perubahan susunan panitia pemilihan ditetapkan kembali oleh bpd; ketua dipilih dari anggota bpd; sekretaris, bendaharawan dan anggota, dipilih dari unsur unsur bpd, perangkat desa clan tokoh masyarakat; bpd membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan; panitia sebagaimana dimaksud terdiri dari anggota bpd, perangkat desa clan tokoh masyarakat. panitia sebagaimana dimaksud pala keanggotaannya terdiri dari pembentukan panitia bagi.an pertama mekanismepencalonan; hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya yang tidak diwakilkan;; panitia adalah panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh bpd; putra desa adalah mereka yang lahir desa atau dari orang yang terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkuclan desa clan dari daerah desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana clan prasarana serta sumber clay manusia. babenam bulan dengan tidak terputus putus pada saat pendaftaran pemilih sudah mencapai usiasurat nikah ktp sehat jasmani clyang dapat memilih kepala desa adalah penduduk desa warga negara republik indonesia yang persyaratan pemilih bagian kedua menerima pendaftaran bakal calon kepala desa melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh ketua panitia pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon kepala desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih melaksanakan ujian saringan calon kepala desa unutk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih melaksanakan pemilihan calon kepala desa yang berhak dipilih; mengajukan rencana biaya pemilihan membuat berita acara pemilihankepala desa yang berhak dipilih menetapkan tata tertib kampanye mengambil keputusan apabila timbul permasalahan menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara melakukan undian tanda gambar bagi calon kepala desa yang berhak dipilih menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan panitia sebagaimana dimaksud mempunyai tugas: bertaqmaupun berwibawa tidak lempk.i dan atau kegiatan organisasi lainnya sekurang kurangnya berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat berumur serendah rendahnya dua puluh lima tahun dan setinggi tingginya (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;persyaratan penjaringan dan penyaringan bakal calon bagian keempat pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia dilaksanakan dari rumah kerumah, untuk menghindari terdaftamya pemilih yang dibawah umur, pemilih dari luar desa, tidak terdaftarnya dua kali; jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilihanyang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh panitia diumumkandipapan pengumuman terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapuntp atau tanda bukti diri lainnya yang sah disamping surat panggilan untuk pemungutan suara tata cara pendaftaran pemilih bagian ketiga apabila dalam tahap penjaringan bakal calon terdapat lebih dari 1ima bakal calon naka panitia melaksanakan penjaringan untuk memperolah lima) orang bakal calon; calon tunggal dapat mungkinkah setelah panitia pemilihan membuka pendaftaran perpanjangan selama tiga kalii pegawai negeri bpd rnernbentuk panitia untuk rnernproses pencalonan kepala desa sebagai pengganti kepala desa yang bersangkutan ketua panitia ,setelah menerima persetujuan calon yang berhak pilih segera menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan calon kepala desa dan menetapkan nomor huruf berdasarkan photo setiap calon setelah berkonsultasi dengan ketua bpd bagi pegawai negeri atau kepala desa sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter; tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah rnerneperoleh kekuatan hukum tetap tidak pernlima) tahun;dua mengenal daerahnya dan dikenal] oleh masyarakat desa yang bersangkutan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa memenuhi syarat syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat;dengan perundang undangan yang berlaku; pengaman lebih lanjut mengenai persyaratan bakal calon kepala desa diatur kemudian dengan peraturan desa apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana maksud forum belum juga tercapai rapat pelaksanaan pemilihan calon kepala date unduhan oleh pimpinan selambat lambatnya dalam waktu sepuluh) hari dengan quran (setengah) jumlah pemilih pengunduran waktu rapat calon kepala desa sebagaimana maksud umumkan dalam rapat oleh pimpinan rapat dan tuangkan dalam berita acara penundaan pemilihan apabila sebagaimana dimaksud dalam tidak tercapai, maka pemilihan kepala desa dinyatakan batal oleh pimpinan rapat yang dituangkan dalam berita acara rapat pemilihan calon yang berhak pilih laksanakan dalam rapat pemilihan calon kepa1a desa yang pimpin oleh ketua panitia yang dihadiri oleh sekurang kurangnya dua pertiga dari jumlah mata pilih dan disahkan oleh ketua panitia apabila pada pembukaan rapat pemilihan calon kepala desa sebagaimana maksud jumlah pemilih belum mencapai quorum dua pertiga) dari jumlah pemilih batas waktu pemilihan diundurkan selama (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap dari jumlah pemilih apabila quorum sebagaimana tersebut pada dan belum tercapai, maka quran dapat ditentukan pada saat perhitungan suara akan dimulai rapat pemilihan calon yang berhak pilih laksanakan setelah panitia pemilihan menerima persetujuan calon yang berhak pilih dari bpd; pemilihan calon sebagaimana maksud hadiri oleh tim monitoring dari unsur pemerintah kabupaten pimpinan dan anggota bpd dan panitia serta hadiri oleh calon yang berhak pilih maka yang bersangkutan dapat meyakinkannya dengan membuat surat kuasa; calon yang berhak pilih tidak benarkan mengundurkan diri, dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif anggap tidak terjadi pengunduran diri dalam hal calon sebagaimana maksud mendapat dukungan suara terbanyak maka calon tersbut anggap batal untuk menentukan calon terpilih adalah calon yang berhak pilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dengan tetap memperhatikan ketentuan seperlima dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih penetapan calon bagi.an kelima kampanye merupakan kesempatan bagi para calc n vang berhak pilih unruk menyampaikan p~ cars; : k(:1j~ ~ yang .~ tn l!i. laksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi kcp j!j desa bpd menetapkan berbagai . :1e1w1.1n untuk :t,.::ng~rt:.r .1r;.1y"' pelaksanaan kampanye berjalan t:1np:! meng2:,n:i?u ketentraman dan kcrerriban maskapai.at pelaksanaan karnparrve para \.'alon vang berhak pilih handal.ny.: ,n ;: j,: :,' p,d:i hal hal y.1ng bersifat porno dan ,n('tunjang kelancaran pcnyclcnggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan !. ._ pelaksanaan kampanye para cal011 yang berhak <li pilih dengan ketentuan unhan berdasarkan abjad nama calon yang pilih dan masa kampanye untuk semua calon selesai paling lambat dua) hari sebelum pemungutan suara panitia melakukan undian nomor urut berdasarkan photo paling lambat (satu) hari sebelum masa kampanye dengan lengkapi berita acara pemasangan photo yang berhak pilih hanya benarkan lingkungan rumah calon kepala desa yang pasang pada siang hari; kampanye bagian pertama pelaksanaan:\'. pe\ffi.ti ia;( bab iii pemilihan calon yang berhak pilih laksanakan secara langsung, umum ,bebas, rahasia ,jujur dan adil; pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak pilih dalam bilik suara yang pilih seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat wakilkan dengan cara apapun; panitia pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak njalankan tugasnya panitia menetapkan nomor urut berdasarkan photo untuk pemungutan suara setelah mendapat persetujuan bpd bentuk dan model surat suara ditetapkan oleh panitia pa"lal pelaksanaan pemungutan suara bagian kedua mentaati segala ketentuan yang telah tetapkan oleh panitia hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakilkan dalam hal mewakilkan sebagaimana huruf dengan menunjukkan surat kuasa mewakili dari yang bersangkutan;clan pemerintah serta pembangunan menggunakan hak pilihnya setiap calon kepala desa wajib kampanye para calon yang berhak pilih tidak perkenalkan adakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang uang dan fasilitas lainnya serta tidak benarkan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat panitia pemilihan memberikan tindakan terhadap calon yang berhak pilih yang melakukan pelanggaran ketentuan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak pilih; pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak pilih sebagaimana maksud ,harus setujui bdp; dalam hal terjadi pencabutan status calon yang berhak pilih sebagaimana maksud .yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal,maka pelaksanaan pemilihan kepala desa tetap laksanakan dan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan peraturan daerah ini;telah ditentukanara yang diwakili dengan alas ataupun setelah surat suara dicoblos terpilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat setelah menerima surat suara, terpsebelum melaksanakan pemungutan suara, paniti selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh ketua panitian hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya surat suara, antara panitia dengan calon atau saksi, maka ketua panitia berkewajiban untuk menetukan sikap; tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan tidak ditanda tangani oleh ketua panitia atau yang mewakili terdapat tanda tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan oleh panitia ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih; memberikan surat suara untuk lebih dari satu orang calon surat suara dianggap tidak sah apabila:; setiap lembarandan masyarakat pada umumnynjuk salah seorang pemilih menjadi saksi dalam perhitungan suara; dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi perhitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah: pelaksanaan perhitungan suara bagian ketiga apabila lebih dari satu orang calon memperolesuara yang sama; pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dilaksanakan selambat lambatnya (tiga puluh hari sejak penanda tanganan berita acara pemilihan; dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud hasilnya tetap sama; setelah perhitungan suara selesai, panitia membuat,menyerahkannya kepada bpd; berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud diketahui clan ditanda tangani oleh ketua, dan anggota panitia pada saat itu juga;; penetapan hasil penghitungan suara bagi.an keempat calon yang memperolah suara terbanyak dengan dukungan sekurang kurangnya (seperlima dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai calon terpilih apabila tidak seorang calonkan mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud panitia mengadakan pemilihan ulang; pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dilaksanakan selambat lambatnya tiga puluh hari sejak penanda tanganan berita acara;kepada bupati untuk mendapat pengesahan;; demi allah tuhan;yang lama;; susunan kata kata sumpah janji dimaksud adalah sebagai berikut: hasil pemilihan kepala desa ditetapkan dengan keputusan bpd berdasarkan laporan dari panitia dan disyahkan oleh bupati; pengesahan oleh bupati tentang pengangkatan kepala desa selambat lambatnya tujuh hari sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa yang bersangkutan;; pengesahan, pengangkatan dan pelantikan kepala desa bab segera setelah selesai pelaksanaan pemilihan, paling lam.bat dua hari setelah pemilihan, ketu; kepala desa yang disangka telah melakukan tindakan pidana dan perkaranya sedang dalam pemeriksaan sampai dengan putusan pengadilan dapat diberhentikan sementara dengan keputusan bpd atas persetujuan bupati; selama kepala desa dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari hari dilaksanakan oleh seorang penjabat kepala desa yang ditetapkan oleh bpd atas persetujuan bupati;diberitahukan kepada bupati; pemberhentian sementara bagian pertama pemberhentian kepala desa babi masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud berlaku pula bagi kepala desa yang diangkat sebelum berlakunya peraturan daerah ini;(tiga) kalinya desa yang bersangkutan; kepala desa diangkat untuk paling lama (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan dua; ketentuan sebagaimana dimaksud peraturan daerah berlaku pula bagi desa yang dijabat oleh penjabat kepala desa;tiga; daerah dan desa dan atau masyarakat desa dikenakan sangsi dan atau tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku; meninggal dunia; atas permintaan sendiri; berakhir masa jabatanya dan telah dilantik kepala desa yang baru atau penjabat kepala desa; tidak 1agi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud lima peraturan daerah ini; melanggar sumpah janji yang dimaksud dan undang undang nomor tahunkepala desa; sebagaiyang bersangkutan; kepala desa berhenti atau diberhentikan atas usul bpd karena pemberhentian kepala desa bagian kedua; apabila berdasarkan putusan pengadilan tinggisatu; penjabat kepala desa adalah sekretaris desa yang bersangkutan atau perangkat desa lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang clan pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan bpd atas persetujuan bupati; masa jabatan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud paling lama satu) tahun; pengangkatan penjabat kepala desa bab kepala desa yang berasal dari pegawai negeri sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang kembalikan instansi induknya,selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun dalam jabatan struktural, fungsional atau anggotacalon kepala desa desa lain; kepala desa yang berasal dari pegawai negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan bahwa yang bersangkutan memasuki masa pensiun sebagai pegawai negeri sipil; bagi kepala desa yang tidak dapat melaksanakan tugas,pada bulan enam terakhir bpd mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada tim penguji kesehatan; apabila, wewenang clclan menetapkan penjabat kepala desa; terhadap kepala desa yang telah dilantik oleh bupati diwajibkan mengikuti; pembinaan dan pengawasan bab serta sumbangan dari para calon yang tidak mengikat;clan belanja desa; biaya pemilihan kepala desa dipergunakan sehebat hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan; biaya pemilihan kepala desa bab viii anggota panitia sebagaimana dimaksudut;; pembatalan pemilihan clan sanksi bab viidan apabila sebelum rasa jabatan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud berakhir maka pemilihan dapat dilaksanakan; penjabat kepala desa diambil sumpah janji dan dilantik oleh penjabat yang berwenangtata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa dan ketentuan ketentuan iain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi; bab :x'1i kepala desa yang terpilih segel;um peraturan daerah ini ditetapkan, masih tetap melakukan tugasnya sampai habis masa jabatannya; kepala desa yang terpilih setelah diberlakukannya undang undang nomor tahun masa jabatannya lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu) kali masa jabatan; ketentuan peralihan bab .xinjabat kepala desa; (l)basil pemilihan; ketentuan ketentuan lain babi biaya pembekalan kepala desa sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini ditanggung oleh pemerintah kabupaten; pembekalan sebagaimana dimaksud; le:baran daerah kabupaten tebo tarian2001 nomor ,. .s>: darkutni, sh.,. |
prosedur kemitraan dan proses pembiayaan perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usahanya. studi pada pt. sarana lampung venturaoretically venture capital has great potential contribute the development the business. the problem this study how the procedure partnerships and venture capital financing process against his business partner company. the method used the juridical normative and empirical approaches. while the data used are secondary data and primary data. analisis gualitatively. based the results the research partnership procedures and processes the venture capital company financing its business partner company pt. means lampung ventura signing the financing agreement. the signing the agreement executed before rotary after that the ppu will get financing facilities. recommendations are expected precise and careful analysis prospective ppu and ppu good faith the parties implementing the venture capital financing, besides that both parties have equal rights and obligations. keywords: partnerships, financing, venture capital. i.pendahuluan salah satu lembaga pembiayaan modal ventura dengan kelebihan yang dapat menjadi pilihan masyarakat kelebihan yang dimilikinya dapat bisnis adalah modal ventura. berperan penting guna memacu proses angka peraturan menteri keuangan perbaikan ekonomi kita saat ini, karena republik indonesia nomor dengan modal ventura akan banyak pmk. tentang perusahaan usaha kecil dan menengah yang modal ventura, menyatakan bahwa bangkit menjadi usaha mandiri, yang yang dimaksud dengan perusahaan ditopang oleh modal yang kuat, sistem modal ventura (venture capital manajemen yang professional serta company) (selanjutnya disingkat penguasaan strategi pemasaran yang dengan pmv) adalah badan usaha yang handal. melakukan usaha pembiayaan secara teoritis modal ventura penyertaan modal dalam suatu mempunyai potensi yang besar untuk perusahaan yang menerima bantuan memberikan kontribusi dalam pengen pembiayaan (invested company) untuk tangan bisnis. perusahaan yang jangka waktu tertentu dalam bentuk mempunyai prospek bagus, tetapi tidak penyertaan saham, penyertaan melalui mempunyai cukup modal dan tidak pembelian obligasi konversi, dan atau mempunyai akses perbankan, dapat pembiayaan berdasarkan pembagian berkembang dengan memperoleh atas hasil usaha. dukung an dari modal ventura. inovasi baru dalam bidang teknologi dapat lebih mudah terlaksana jika mendapat dan harus dibayar ditanggung pendiri dukungan dari modal ventura venture ppu bila menggunakan fasilitas modal capital sebagai mana pengalaman ventura .( peter mahmud mz, berbagai negara. penanaman modal dengan ventura pelaksanaan modal ventura capital, bahan seminar, surabaya, dapat dibayangi dengan kemungkinan hlm. timbulnya problematik hukum serius untuk mengantisipasi segala bila sejak awal pelaksanaan kerjasama mungkin buruk yang mungkin tidak dilakukan antisipasi dengan baik. timbul, pelaksanaan penyertaan modal hal ini disebabkan perusahaan modal harus dipersiapkan dengan baik. salah ventura sebagai investor aktif yang satu persiapan tersebut adalah dengan memberikan modal kepada perusahaan membuat perjanjian penyertaan modal pasangan usaha (selanjutnya disingkat yang mampu mengakomodasi dengan ppu) dan juga menyertakan kepentingan para pihak dengan tepat bantuan manajerial dengan cara dan baik. dalam kegiatan kerjasama menempatkan wakilnya dalam struktur antara pmv dengan calon ppu, manajemen ppu. tujuan pelaksanaan hubungan antara kedua perusahaan bantuan manajerial tersebut adalah tersebut harus didahului dengan suatu dalam rangka memonitor kesepakatan yang dituangkan dalam perkembangan dan keamanan investasi suatu kontrak perjanjian penyertaan dalam ppu serta untuk meningkatkan modal ventura yang disebut dengan performance ppu sekaligus venture capital agreement share meningkatkan nilai investasi. berkaitan holder agreement . dengan hal ini, mahmud antara perjanjian penyertaan modal lain menyatakan pmv akan dapat ikut merupakan dokumen pokok yang serta dalam menentukan rencana dan mendasari kerjasama antara pmv strategi bisnis ppu. hal ini dengan ppu. secara faktual, perjanjian dimaksudkan untuk menyeimbangkan ini belum diatur secara tegas dan rinci risiko tinggi yang dihadapi oleh pmv. dalam sistem hukum indonesia. peter mahmud mz, penanaman sebagaimana diketahui, hukum modal dengan ventura capital, bahan perjanjian indonesia menganut asas seminar, surabaya, hlm. kebebasan berkontak dan konsensual investasi yang berisiko tinggi ini yang menuntut adanya kesatuan terjadi karena penyertaan modalnya, pemahaman para pihak atas isi dan pada sisi lain, dengan adanya tujuan perjanjian mekanisme operasional dan kondisi kuh perdata). asas kebebasan kontrol yang sedemikian ketat, berkontak dan konsensual ini harus kemandirian pemilik ppu dalam dijadikan acuan dalam setiap perjanjian mengelola serta menetapkan bisnisnya yang dibuat indonesia, termasuk menjadi berkurang. hal ini, menurut acuan dalam perjanjian penyertaan dipo, merupakan harga yang mahal modal ventura. prosedur kemitraan dan proses pembiayaan perusahaan modal. tami rusli) appraisal penilai pelaksanaan pembiayaan oleh pmv terhadap ppu. appraisal atau penilai adalah dokumen pokok yang paling divisi atau staf yang bertugas untuk penting sebagai bukti adanya kerjasama melakukan penilaian atas aset calon dalam usaha modal ventura adalah ppu, termasuk aset yang menjadi perjanjian modal ventura (venture jaminan investasi, apabila pembiayaan capital agreement shareholder diberikan dalam bentuk pinjaman agreement). oleh karena itu, dalam dengan pola bagi hasil. samping itu praktek bentuk bentuk penyertaan dalam praktek dia juga melakukan modal yang dilakukan pmv ada penilaian nilai saham suatu perseroan beberapa macam, maka jenis yang akan menjadi ppu. perjanjiannya pun tergantung pada divisi administrasi investasi masing masing bentuk penyertaan divisi ini terlibat dalam tahap modal mana yang dipilihnya. jika pencairan dana sampai dengan tahap penyertaan modal pada ppu dilakukan divestasi. bertugas dalam melakukan dengan cara mengambil saham dengan administrasi investasi. administrasi portabel, sering perjanjiannya disebut investasi adalah suatu kegiatan dari share subscription agreement, atau berbagai komponen yang saling perjanjian penyetoran modal. jika yang berhubungan secara sistematis dalam diambil oleh pmv adalah saham penyelenggaraan proses pengumpulan pendiri, maka dokumennya disebut dan penyajian informasi pembiayaan perjanjian jual beli saham. akan suatu pmv, sebagai alat dalam tetapi, jika penyertaan modal diberikan pelaksanaan fungsi fungsi manajemen dalam bentuk convertible loan, maka pmv pada umumnya dan khususnya perjanjiannya disebut perjanjian pinjam dibidang perkreditan. uang dengan opsi pembelian saham. atau dapat dipisahkan menjadi dua pengaturan perjanjian modal perjanjian, yaitu perjanjian pinjam ventura uang dan perjanjian opsi pembelian pelaksanaan penyertaan modal saham. munir fuad, hukum tentang pada ppu memerlukan perjanjian pembiayaan dalam teori dan sebagaimana dalam hal kredit bank praktek, citra aditya bakti, bandung, memerlukan perjanjian kredit. hlm, perjanjian dalam bentuk tertulis perjanjian modal ventura (kontrak) inilah yang merupakan dasar merupakan perwujudan dari adanya bagi terjadinya penyertaan modal kesepakatan antara perusahaan modal dalam usaha modal ventura. perjanjian ventura dan perusahaan pasangan usaha modal ventura merupakan suatu yang isinya memuat persyaratan perjanjian antara pmv dengan ppu tertentu. secara umum, isi dari yang menjadi dasar pengikatan dalam perjanjian modal ventura memuat: abdulkadir muhammad dan rida keadilan progresif volume nomor maret meminati, segi hukum lembaga prosedur kemitraan dan proses keuangan dan pembiayaan, citra pembiayaan perusahaan modal aditya bakti, bandung, hlm, ventura. terhadap perusahaan pasangan usahanya. bentuk pembiayaan penyertaan hubungan antara perusahaan modal yang digunakan, modal ventura pmv) dan perusahaan jumlah dan persentase pasangan usaha (ppu) merupakan penyertaan modal, hubungan kemitraan. konsekuensi jangka waktu penyertaan modal: logis dari kemitraan adalah bahwa penggunaan pembiayaan oleh setiap pihak harus berupaya saling ppu: membantu demi memperoleh keuntungan bersama yang dibagi sesuai besarnya hasil dan imbalan jasa dengan kesepakatan sebagaimana yang pembiayaan, tertuang dalam kontrak, dalam hal cara divestasi termasuk divestasi ini adalah kontrak modal ventura yang dipercepat, (venture capital agreement). ketentuan put option, yaitu dalam berbagai literatur, bisnis setelah jangka waktu tertentu ppu modal ventura erat kaitannya dengan diharuskan membeli kembali saham kegiatan penyertaan modal yang pmv, dilakukan oleh pmv terhadap ppu. ketentuan call option, yaitu hak pada dasarnya bentuk pembiayaan ppu untuk membeli kembali bagian penyertaan modal yang dilakukan pmv penyertaan pmv setelah jangka waktu terhadap ppu tersebut secara otomatis disepakati, akan berakibat pada: tidak diperlukannya jaminan opsi pembelian saham, (collateral), karana dengan penyertaan antidilusi, yaitu berupa modal maka secara yuridis formal ketentuan yang berisi kepastian ppu pny tersebut menjadi pemilik dari untuk tidak melibatkan investor baru ppr yang dibiayainya, walaupun yang dapat menyebabkan berkurangnya hanya sebagai pemegang saham persentase penyertaan modal pmv, minoritas. oleh karena itu menjadi ketentuan unlocking provision, tidak tepat apabila aset ppu menjadi yaitu pmv tidak diperkenankan jaminan bagi pmv. mengalihkan penyertaan modalnya adanya sampingan manajemen, kepada pihak ketiga. untuk itu ppu artinya dengan penyertaan modal oleh harus membeli kembali penyertaan pyv kepada ppu yang secara yuridis modal pmv tersebut sesuai dengan real menjadikannya sebagai pemilik, harga penawaran. maka secara otomatis berhak mengikuti perkembangan usaha dari ppu. untuk itu pmv akan memberikan prosedur kemitraan dan proses pembiayaan perusahaan modal. tami rusli) sampingan manajemen, baik dalam bagi hasil. penyertaan dalam bentuk penempatan manajemen bentuk ini dapat dilakukan pada ppu maupun dalam bentuk pembinaan baik yang berbadan hukum maupun manajemen. yang belum berbadan hukum, dengan akan meningkatnya kesempatan catatan bilamana dilakukan pada ppu untuk memperoleh pinjaman dari bank, yang belum berbadan hukum atau sehingga ppu akan memperoleh perseorangan maka yang bertanggung keuntungan berganda dari segi jawab adalah anggota atau perorangan finansial. tidak ada kewajiban yang bersangkutan secara pribadi. membayar angsuran tiap bulan. kontek pembiayaan yang terdapat empat jenis pembiayaan dilakukan oleh pt. sarana lampung modal ventura yang masing masing ventura terhadap ppu dalam dapat diterapkan, yang itu sangat prakteknya menggunakan pola bagi bergantung pada keberadaan ppu. hasil. mengingat bahwa ppu dari pt. keempat jenis pembiayaan tersebut, sarana lampung ventura sebagian yaitu: besar adalah usaha kecil menengah, mendirikan suatu perusahaan maka jenis pembiayaan yang paling baru. dalam hal ini pmv bersama cocok adalah jenis pembiayaan dengan sama ppu mendirikan usaha yang baru ola bagi hasil. jadi kemitraan yang sama sekali. penyertaan modal yang dijalin antara pt. sarana lampung dilakukan dengan cara mendirikan ventura dengan ppu berupa pola usaha bersama dalam bentuk perseroan kemitraan bagi hasil. terbatas ini biasanya dilakukan apabila bagi hasil adalah suatu jenis calon ppu yang akan dibiayai bentuk pembiayaan mana terlebih dahulu usahanya berbentuk persekutuan disepakati suatu persentase tertentu dari komanditer cv), firma, atau keuntungan setiap bulan atau dari suatu perusahaan perseorangan. periode yang telah ditetapkan yang penyertaan saham (equity akan diberikan oleh ppu kepada pmv. participation), yaitu dilakukan dengan pembiayaan dengan pola bagi hasil cara pembelian sebagian saham ppu, aling banyak dilakukan karena dan diikuti dengan peralihan hak atas samping disebabkan oleh latar saham tersebut. belakang kondisi ppu dan faktor tan keterbatasan dari pmv, keberadaan obligasi konversi, dalam ppu sebagian besar merupakan usaha kaitannya dengan modal ventura, kecil dan berbentuk perusahaan penyertaan modal dalam bentuk kana perseorangan dengan membentuk obligasi konversi merupakan suatu pola usaha dagang ud), badan usaha pembiayaan pmv pada ppu yang dengan membentuk firma, cv, awalnya dilakukan dalam bentuk utang koperasi, dan ada sebagian kecil yang lubang yang nantinya akan dikonversi berbentuk perseroan terbatas pt). menjadi saham. keadilan progresif volume nomor maret praktek lapangan memerlukan jaminan. dalam menunjukkan bahwa dalam perjanjian keputusan menteri keuangan tentang bagi hasil yang dibuat oleh pt. sarana pengaturan pola pembiayaan dengan lampung ventura dengan ppu pola bagi hasil sebagaimana dilakukan mensyaratkan bahwa ppu wajib oleh perusahaan modal ventura tidak menyediakan jaminan (collateral) dijumpai adanya larangan untuk berupa bukti pemilik kendaraan meminta jaminan. dengan tidak adanya bermotor bpk) atau sertifikat hak larangan ini berarti boleh. jadi secara atas tanah. hal ini tergantung dari singkat dapat dikatakan bahwa adanya besarnya permohonan peminjaman jaminan lebih latar belakangi oleh yang diajukan. alasan mengapa dalam faktor keamanan dan prinsip kehati kontrak dimuat klausul mengenai hatian (prudential principle) layaknya jaminan adalah karena mengingat ppu loan atau pinjaman yang diberikan yang mengajukan proposal oleh dunia perbankan. permohonan sebagian besar berupa sektor usaha kecil dan menengah usaha mikro, kecil dan menengah yang ada lampung secara riil umkm) yang belum memiliki laporan banyak bergerak bidang bisnis yang keuangan. sedangkan apabila ppu berbasis pada perdagangan, hasil yang bersangkutan telah memiliki pertanian, seperti industri manufaktur, laporan keuangan, maka tidak perlu kerajinan tangan dan sektor jasa. menyediakan jaminan. secara lengkap provinsi lampung yang secara nyata ketentuan jaminan ini termuat dalam memang didukung oleh keberadaan ketentuan naskah perjanjian saha kecil dan menengah adalah pembiayaan dengan pola bagi hasil prospektif untuk dikembangkan, yang dibuat oleh pt. sarana lampung apalagi didukung oleh keberadaan dari ventura dan ppu. perusahaan modal ventura daerah, berdasarkan klausul yakni pt. sarana lampung ventura naskah perjanjian tersebut, yang disamping memberikan bantuan menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan juga diharapkan perjanjian yang dibuat adalah memberikan bantuan manajemen. perjanjian pembiayaan dengan pola sebelum mendapatkan fasilitas bagi hasil, namun adanya jaminan pembiayaan dari pt. sarana lampung meraup akan suatu keniscayaan yang ventura ada beberapa hal yang harus wajib diberikan oleh ppu. padahal dilalui oleh calon perusahaan terminologi dari pola bagi hasil pasangan usaha. untuk mendapatkan sebenarnya tidak mensyaratkan adanya investasi dari pmv, maka calon ppu jaminan dalam bentuk apapun. harus terlebih dahulu mengikuti adanya penyimpangan ini, dalam prosedur yang ada, proses pendanaan artian pola bagi hasil yang justru dalam pt. sarana lampung ventura sebenarnya merupakan pola loan atau adalah sebagai berikut: pinjaman dengan sistem bunga yang prosedur kemitraan dan proses pembiayaan perusahaan modal. tami rusli) calon ppu mengajukan proposal dan mengikat calon ppu karena dan permohonan dilengkapi semua apabila syarat syarat ini tidak lengkap keterangan yang diperlukan berupa maka pt. sarana lampung ventura studi kelayakan (feasibility study) tidak akan melaksanakan investasinya mengenai calon ppu. terhadap usaha calon ppu tersebut pengajuan proposal tersebut perlu walaupun secara bisnis usahanya dilampirkan beberapa dokumen, yaitu: mempunyai prospek yang cukup bagus. fotokopi ktp kartu tanda apabila menurut vco setelah penduduk) suami istri. mempelajari proposal yang diajukan fotokopi kartu keluarga dan oleh calon ppu secara bisnis tidak buku nikah. menguntungkan maka vco pt. sarana foto suami istri ukuran 3x4 cm. lampung ventura memberitahukan fotokopi bpk buku pemilik hasil kajian tersebut kepada calon ppu kendaraan bermotor) sertifikat secara lisan, sebaliknya apabila usaha dan ppb pajak bumi dan calon ppu itu menurut vco bangunan) terakhir. mempunyai prospek yang bagus maka fotokopi izin usaha surat proposal tersebut akan diproses lebih keterangan usaha dari lurah lanjut. jangka waktu untuk kajian awal desa. ini berlangsung maksimal hari. persyaratan lain ditentukan vco yang terdiri minimal kemudian. (empat) orang yaitu kepala bagian legal setelah mendapat permohonan sdm, administrasi, investasi dan tersebut, pt. sarana lampung ventura ppt asal melakukan kajian yang lebih melakukan kajian awal yang mendalam terhadap proposal calon dilaksanakan oleh venture capital ppu. dalam tahap ini vco mengkaji officer vco) terhadap permohonan beberapa aspek dari usaha calon ppu atau proposal dari calon ppu tersebut. yang meliputi: dalam tahap ini vco pt. sarana aspek hukum, termasuk lampung ventura menilai secara perizinan usaha dan lain lain. sepintas prospek dari usaha calon ppu, aspek keuangan. apakah secara bisnis mempunyai aspek usaha itu sendiri meliputi prospek yang bagus atau tidak. pada kualitas dan kapasitas produksi, tahap awal ini juga vco pt. sarana pemasaran, sumber daya lampung ventura meminta atau manusia, proyeksi, prospek serta melihat syarat syarat yang dilampirkan resiko calon ppu oleh calon ppu dalam permohonan, kelayakan semua aspek yang yaitu berupa surat izin usaha, izin menyangkut usaha calon ppu pendirian usaha, izin industri dan surat vco melakukan survei lainnya yang sifatnya mendasar dan lapangan untuk mencocokkan data yang terus dimiliki oleh suatu badan yang ada dalam proposal dengan usaha. syarat syarat ini bersifat mutlak keadilan progresif volume nomor maret keadaan lapangan. dalam survei ini utama karena pt. sarana lampung vco melihat segala aspek yang ventura tetap berpegang kepada prinsip berkaitan dengan usaha calon ppu baik bisnis sebagai tujuan dari pmv itu berupa tenaga kerja, pemasaran, sendiri. transportasi, termasuk faktor apabila hasil rapat antara vco lingkungan usaha tersebut, kemudian dan dewan direksi diputuskan bahwa mencocokkan data yang tertera dalam pt. sarana lampung ventura proposal. pada tahap survei inn vco menerima proposal dari calon ppu, juga bertemu langsung dengan pemilik maka pt. sarana lampung ventura calon ppu serta mewawancarainya memanggil pemilik calon ppu tersebut apabila diperlukan. dalam tahap ini kantor pt. sarana lampung apabila vco menemukan sesuatu yang ventura. pemanggilan tersebut berbeda dari yang tertera dalam dimaksudkan supaya pemilik calon proposal atau keterangan pemilik calon ppu tersebut dapat diwawancarai oleh ppu menyimpang dengan kenyataan, direksi pt. sarana lampung ventura maka vco mencatat semuanya dalam dan selain itu pt. sarana lampung catatan hasil survei. ventura dapat lebih mengetahui secara vco kemudian mengadakan lebih mendalam mengenai motivasi, rapat dengan dewan direksi. dalam karakter ataupun segala sesuatu tentang rapat ini akan diputuskan apakah pt. iri calon ppu menyangkut usahanya. sarana lampung ventura menerima, akan tetapi tidak semua calon ppu menolak atau menangguhkan untuk dipanggil untuk diwawancarai oleh sementara waktu investasi terhadap @direksi pt. sarana lampung ventura. proposal yang diajukan oleh calon pemanggilan pemilik calon ppu ppu. dalam hal proposal calon ppu biasanya dilakukan hanya terhadap ditolak, maka alasan penolakan itu salon ppu yang mengajukan menurut pihak pt. sarana lampung permohonan investasi sebesar rp. ventura biasanya disebabkan: , (seratus juta rupiah) prospek usahanya tidak jelas. atas. tidak memiliki dokumen yang apabila semua syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh pt. lengkap. sarana lampung ventura telah pangsa pasar dari usaha calon dipenuhi oleh pihak calon ppu dan ppu tidak jelas. direksi pt. sarana lampung ventura dalam hal proposal telah menyetujui pembiayaan terhadap ditangguhkan, maka pihak pt. sarana usaha calon ppu, maka tahap lampung ventura akan terlebih dahulu selanjutnya adalah penandatanganan membina calon ppu yang perjanjian pembiayaan antara pihak pt. bersangkutan. menurut pt. sarana sarana lampung ventura dengan calon lampung ventura pertimbangan dalam ppu. penandatanganan perjanjian memilih calon ppu menjadi prioritas tersebut dilaksanakan hadapan prosedur kemitraan dan proses pembiayaan perusahaan modal. tami rusli) notaris yang telah ditentukan oleh pt. buruk atau merugikan terhadap sarana lampung ventura. fasilitas pembiayaan yang akan setelah perjanjian ditandatangani diberikan oleh pt. sarana lampung oleh kedua belah pihak, maka ppu ventura kepada ppu. akan mendapatkan fasilitas pembiayaan apabila persyaratan diatas telah dari pt. sarana lampung ventura dipenuhi, maka fasilitas pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut: akan diberikan oleh pt. sarana ppu wajib mengajukan lampung ventura dengan ketentuan permohonan kepada pt. sarana bahwa ppu wajib membuat surat lampung ventura selambat lambatnya pernyataan penerimaan fasilitas (empat belas hari) kerja sebelum pembiayaan dan akuntansi yang sah atas tanggal pencairan fasilitas pembiayaan sejumlah dana yang diterimanya dan atau sesuai dengan jangka waktu yang ppu wajib untuk membayar seluruh disetujui oleh pt. sarana lampung jumlah fasilitas dana yang telah ventura. diberikan tersebut ditambah dengan ppu telah memenuhi semua imbalan jasa bagi hasil yang telah jaminan jaminan, janji janji, disepakati dalam perjanjian. dengan pernyataan pernyataan serta kata lain, antara keduanya terdapat hak kesanggupan yang ditetapkan dalam dan kewajiban seiring dengan adanya perjanjian ini. perjanjian tersebut. untuk lebih pt. sarana lampung ventura jelasnya proses pembiayaan yang telah memperoleh jaminan yang cukup diberikan pt. sarana lampung menurut pertimbangan tersendiri. ventura terhadap ppu dapat dibuat tidak terdapat hal hal atau diagram sebagai berikut: kejadian kejadian yang menurut pertimbangan pt. sarana lampung ventura dapat mempunyai pengaruh keadilan progresif volume nomor maret diagram proses pembiayaan pt. sarana lampung ventura terhadap ppu pengajuan kunjungan due diligence proposal usaha uji tuntas keputusan pengajuan menerima atau permohonan menolak pembiayaan permohonan komite investasi pembiayaan surat pernyataan penerimaan fasilitas penandatangan pembiayaan dan kontrak akuntansi sah fasilitas pembiayaan sumber: diolah sendiri oleh penulis. keterangan: suami istri ukuran 3x4 cm, fotokopi dilakukan oleh calon ppu adalah bermotor) sertifikat dan ppb pajak mengajukan proposal aplikasi kepada bumi dan bangunan) terakhir, pt. sarana lampung ventura. apabila fotokopi izin usaha surat keterangan calon ppu tidak dapat membuat usaha dari lurah desa. proposal yang dimaksud, maka pt. langkah kedua adalah sarana lampung ventura akan melakukan kunjungan usaha, tujuan membuatkan proposal dengan terlebih kegiatan ini adalah untuk mendapatkan dahulu melakukan survei terhadap data data yang akan dijadikan sebagai calon ppu yang bersangkutan. dasar dalam proses due diligence. proposal yang diajukan dengan langkah ketiga adalah melampirkan fotokopi ktp kartu melakukan proses due diligence uji tanda penduduk) suami istri, fotokopi tuntas, terhadap aspek latar belakang kartu keluarga dan buku nikah, foto usaha, aspek pemasaran, aspek prosedur kemitraan dan proses pembiayaan perusahaan modal. tami rusli) keuangan, aspek hukum, aspek risiko, mampu membayar beban bagi dan antisipasi risiko. uji tuntas atau hasil serta mengembalikan pokok disebut juga due diligence adalah pembiayaan dari hasil usahanya istilah yang digunakan untuk sesuai jadwal yang ditetapkan. penyelidikan guna penilaian kinerja usaha yang dibiayai mampu perusahaan atau seseorang, ataupun menghasilkan keuntungan yang kinerja dari suatu kegiatan guna layak. memenuhi standar baku yang usaha yang dibiayai dapat ditetapkan. tumbuh dan berkembang dalam langkah keempat adalah jangka panjang, mengajukan permohonan pembiayaan usaha yang dibiayai mempunyai kepada komite investasi, dengan pangsa pasar yang jelas menyertakan hasil due diligence yang khusus untuk pt. sarana telah dilakukan. lampung ventura yang merupakan langka kelima adalah pt. sarana bagian dari pt. bahasa artha ventura lampung ventura memutuskan dr. bav), memang lebih ditujukan menerima, menolak atau bagi pengembangan sektor usaha kecil menangguhkan untuk sementara waktu dan menengah, serta koperasi. dengan investasi terhadap proposal yang kata lain, adalah pmv yang diajukan oleh calon ppu. apabila hasil mengemban misi khusus atau misi rap antara vco dan dewan direksi humanistik yang dananya bersumber diputuskan bahwa pt. sarana dari pemerintah (public sector fund) lampung ventura menerima proposal sehingga dalam menjalankan dari calon ppu maka dapat dilanjutkan kegiatan usahanya tidak terlalu tahap berikutnya. mengharapkan return investment langkah keenam adalah calon yang tinggi. ppu membuat surat pernyataan pt. sarana lampung ventura penerimaan fasilitas pembiayaan dan yang merupakan salah satu perusahaan akuntansi yang sah atas sejumlah uang modal ventura daerah, kenyataannya yang akan diterimanya. tidak menerapkan ketentuan yang ketat langkah ketujuh adalah (strict) terkait dengan pembiayaan penandatanganan kontrak pembiayaan. modal ventura apabila hendak langkah terakhir adalah memberikan pembiayaan terhadap pencairan fasilitas pembiayaan kepada ppu. lebih fleksibel dalam ppu. memberikan jasa pembiayaannya. pembiayaan yang berkualitas baik ui. penutup adalah yang memenuhi kriteria penggunaan dana pembiayaan prosedur kemitraan dan proses sesuai dengan rencana. pembiayaan perusahaan modal ventura keadilan progresif volume nomor maret terhadap perusahaan pasangan sarana lampung ventura dengan calon usahanya pada pt. sarana lampung ppu. penandatanganan perjanjian ventura adalah sebagai berikut: calon tersebut dilaksanakan hadapan ppu mengajukan proposal dan notaris yang telah ditentukan oleh pt. permohonan dilengkapi semua sarana lampung ventura. setelah keterangan yang diperlukan berupa perjanjian tandatangani oleh kedua studi kelayakan (feasibility study) belah pihak, maka ppu akan mengenai calon ppu, setelah mendapat mendapatkan fasilitas pembiayaan dari permohonan tersebut, pt. sarana pt. sarana lampung ventura. lampung ventura melakukan kajian awal yang dilaksanakan oleh venture daftar pusaka capital officer vco) terhadap buku buku permohonan atau proposal dari calon ppu tersebut, vco melakukan survei abdulkadir muhammad dan rida lapangan untuk mencocokkan data kurniadi, segi hukum lembaga yang ada dalam proposal dengan keuangan dan pembiayaan, citra keadaan lapangan, vco kemudian aditya bakti, bandung, mengadakan rapat dengan dewan dahlan kiamat, manajemen lembaga direksi, dalam rapat ini akan keuangan, intermedia, jakarta, diputuskan apakah pt. sarana lampung ventura menerima, menolak handoko dipo, sukses memperoleh atau menangguhkan untuk sementara dana usaha, pustaka utama waktu investasi terhadap proposal yang grafiti, jakarta, diajukan oleh calon ppu, apabila hasil hasanuddin rahman, segi segi hukum rapat antara vco dan dewan direksi manajemen modal ventura serta diputuskan bahwa pt. sarana pemikiran alternatif arah model lampung ventura menerima proposal ventura yang sesuai dengan kultur dari calon ppu, maka pt. sarana bisnis indonesia, pt. citra lampung ventura memanggil pemilik aditya bakti, bandung, calon ppu tersebut kantor pt. boediono kadarisman, modal sarana lamp ung ventura untuk ventura alternatif pembiayaan diwawancarai oleh direksi pt. sarana usaha masa depan, bec, jakarta, lampung ventura, apabila semua syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh pt. sarana lampung ventura khotibul umam, modal ventura telah dipenuhi oleh pihak calon ppu alternatif pembiayaan usaha dan direksi pt. sarana lampung mikro, kecil, menengah, dan ventura telah menyetujui pembiayaan koperasi), bfe, yogyakarta, terhadap usaha calon ppu, maka tahap selanjutnya adalah penandatanganan munir fuad, hukum tentang perjanjian pembiayaan antara pihak pt. pembiayaan dalam teori dan prosedur kemitraan dan proses pembiayaan perusahaan modal. tami rusli) masyarakat pengusaha apalagi penelitian ini yaitu bagaimana pengusaha kecil masih sangat awam prosedur kemitraan dan proses terhadap lembaga tersebut, terutama pembiayaan perusahaan modal ventura dalam memahami kontrak yang bersifat terhadap perusahan pasangan baku dalam perjanjian penyertaan usahanya? modal yang mereka tanda tangani dengan pmv. hal ini disebabkan y! pembahasan samping perjanjian ini belum umum pengertian lembaga pembiayaan dalam tatanan bisnis dan hukum lembaga pembiayaan adalah indonesia, juga perjanjian penyertaan salah satu bentuk usaha yang modal ini pada kenyataannya banyak mempunyai peranan sangat penting memuat materi dan istilah yang bersifat dalam pembiayaan. kegiatan lembaga teknis, baik segi hukum maupun segi pembiayaan ini dilakukan dalam ekonomi, dan membutuhkan bentuk penyediaan dana atau barang pemahaman mendalam dari pihak modal dengan tidak menarik dana khususnya ppu. secara langsung dari masyarakat dalam perjanjian tersebut dimuat bentuk giro, deposito, tabungan dan berbagai klausul yang mencantumkan surat sanggup bayar. oleh karena itu, prestasi dan kontraprestasi bagi kedua lembaga pembiayaan juga berperan belah pihak. apabila salah satu pihak sebagai salah satu lembaga sumber terlalu dominan dalam pembuatan pembiayaan alternatif yang potensial perjanjian (dalam bentuk baku), maka untuk menunjang perekonomian persyaratan persyaratan perjanjian nasional. abdulkadir muhammad dan tersebut akan terasa dipaksakan oleh rida kurniadi, segi hukum lembaga pihak tersebut. akibatnya pihak lain keuangan dan pembiayaan, citra hanya mempunyai pilihan menolak aditya bakti, bandung, hlm, atau menerima persyaratan tersebut meskipun lembaga pembiayaan dengan berat hati. merupakan lembaga keuangan apabila kehendak kedua belah bersama sama dengan lembaga pihak dapat bertemu dalam suatu perbankan, namun dilihat dari padanan perjanjian, maka hubungan hukum istilah dan penekanan kegiatan tersebut akan memuaskan bagi kedua usahanya antara lembaga pembiayaan belah pihak. bertolak dari hal tersebut, dan lembaga keuangan berbeda. istilah kiranya penting untuk dikaji klausul lembaga pembiayaan merupakan klausul dari perjanjian itu sehingga padanan dari istilah bahasa inggris dapat dibuat perjanjian yang financing institution. lembaga menguntungkan bagi kedua belah pihak pembiayaan ini kegiatan usahanya baik pada masa pelaksanaan perjanjian lebih menekankan pada fungsi maupun pada pascaperjanjian pembiayaan, yaitu dalam bentuk dilaksanakan. berdasarkan latar penyediaan dana atau barang modal belakang perumusan masalah dalam dengan tidak menarik dana secara keadilan progresif volume nomor maret2014 praktek, citra aditya bakti, bandung, salim s., hukum kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak. sinar grafika, jakarta, peraturan perundang undangan kitab undang undang hukum perdata. kitab undang undang hukum dagang. undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. undang undang nomor tahun tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. presiden republik indonesia nomor tahun tentang lembaga pembiaya. peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. tentang perusahaan modal ventura. sumber lain peter mahmud mz, penanaman modal dengan venture capital, bahan seminar, surabaya, mvd, diakses pada tanggal desember keadilan progresif volume nomor maret langsung dari masyarakat. abdulkadir berdasarkan definisi diatas, muhammad dan rida kurniadi, segi dalam pengertian lembaga pembiayaan hukum lembaga keuangan dan terdapat unsur unsur sebagai berikut: pembiayaan, citra aditya bakti, badan usaha, yaitu perusahaan bandung, hlm, pembiayaan yang khusus didirikan adapun lembaga keuangan untuk melakukan kegiatan yang merupakan padanan dari istilah bahasa termasuk dalam bidang usaha lembaga inggris financial institution. sebagai pembiayaan. badan usaha, lembaga keuangan kegiatan pembiayaan, yaitu menjalankan usahanya bidang melakukan pekerjaan atau aktifitas keuangan, baik penyediaan dana untuk dengan cara membiayai pada pihak membiayai usaha produktif dan pihak atau sektor usaha yang kebutuhan konsumtif, maupun jasa membutuhkan. keuangan bukan pembiayaan. jadi, penyediaan dana, yaitu perbuatan dalam kegiatan usahanya lembaga menyediakan uang untuk suatu keuangan lebih menekankan pada keperluan. fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan barang modal, yaitu barang yang pembiayaan dan jasa keuangan bukan dipakai untuk menghasilkan sesuatu pembiayaan. dengan demikian, istilah atau barang lain, seperti mesin mesin, lembaga pembiayaan lebih sempit peralatan pabrik, dan sebagainya. pengertiannya dibandingkan dengan tidak menarik dana secara istilah lembaga keuangan. lembaga langsung (non deposit taking) artinya pembiayaan adalah bagian dari tidak mengambil uang secara langsung lembaga keuangan. abdulkadir baik dalam bentuk giro, deposito muhammad dan rida kurniadi, segi tabungan, dan surat sanggup bayar hukum lembaga keuangan dan kecuali hanya untuk dipakai sebagai pembiayaan, citra aditya bakti, jaminan utang kepada bank yang bandung, hlm, menjadi editornya. kebijakan dibidang pengembang kegiatan lembaga pembiayaan diatur masyarakat, yaitu sejumlah orang berdasarkan peraturan presiden yang hidup bersama disuatu tempat, republik indonesia nomor tahun yang terikat oleh suatu kebudayaan tentang lembaga pembiayaan. yang mereka anggap sama. menurut angka perpres jenis jenis lembaga pembiayaan tahun yang dimaksud jenis jenis lembaga pembiayaan dengan lembaga pembiayaan adalah indonesia menurut peraturan badan usaha yang melakukan kegiatan presiden republik indonesia nomor pembiayaan dalam bentuk penyediaan tahun tentang lembaga dana atau barang modal. pembiayaan yaitu meliputi perusahaan pembiayaan, prosedur kemitraan dan proses pembiayaan perusahaan modal. tami rusli) perusahaaan pembiayaan adalah (invested company) untuk jangka badan usaha yang khusus didirikan waktu tertentu dalam bentuk untuk melakukan kegiatan usaha penyertaan saham, penyertaan melalui meliputi: pembelian obligasi konversi, dan atau sewa guna usaha, pembiayaan berdasarkan pembagian sewa guna usaha leasing) atas hasil usaha. adalah kegiatan pembiayaan dalam perusahaan pembiayaan infrastruktur. bentuk penyediaan barang modal baik perusahaan pembiayaan secara sewa guna usaha dengan hak infrastruktur adalah badan usaha yang opsi (finance lease) maupun sewa didirikan khusus untuk melakukan guna usaha tanpa hak opsi operating pembiayaan dalam bentuk penyediaan lease) untuk digunakan oleh penyewa dana pada proyek infrastruktur. guna usaha lesser) selama jangka pengertian modal ventura waktu tertentu berdasarkan istilah ventura berasal dari pembayaran secara angsuran. kata venture yang secara harfiah anjak piutang, dapat berarti sesuatu yang mengandung anjak piutang factories) adalah risiko atau dapat pula diartikan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk usaha. dengan demikian pengertian pembelian piutang dagang jangka modal ventura atau venture capital pendek suatu perusahaan berikut secara sempit adalah modal yang pengurusan atas piutang tersebut. ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko, baik dalam bentuk usaha kartu kredit: nag penyertaan modal saham, obligasi usaha kartu kredit credit konversi (convertible bond) maupun card) adalah kegiatan pembiayaan pinjaman yang dapat dikonversi untuk pembelian barang dan atau jasa menjadi saham (convertible loan stick). dengan menggunakan kartu kredit. dikatakan mengandung risiko karena pembiayaan konsumen. dalam investasi ini tidak menekankan pembiayaan konsumen aspek jaminan (collateral), melainkan consumer finance) adalah kegiatan pada prospek dan kelayakan dari usaha pembiayaan untuk pengadaan barang yang dibiayai. berdasarkan kebutuhan konsumen berikut ini akan dikemukakan dengan pembayaran secara angsuran. beberapa definisi modal ventura baik perusahaan modal ventura: dari para ahli maupun dari ketentuan perusahaan modal ventura hukum yang mengatur tentang modal venture capital company) adalah ventura. tony lorenz merumuskan badan usaha yang melakukan usaha modal ventura adalah investasi jangka pembiayaan penyertaan modal panjang dalam bentuk penyediaan dalam suatu perusahaan yang modal yang berisiko tinggi mana menerima bantuan pembiayaan penyediaan dana (venture capitalist) keadilan progresif volume nomor maret kena bertujuan utama memperoleh berdasarkan pembagian atas hasil keuntungan (capital gain bukan usaha. pendapatan bunga atau dividen. berdasarkan beberapa definisi venture capital along term yang diuraikan atas, maka dapat investment the form high risk diinvestasikan ciri ciri khas modal capital provision where the venture ventura sebagai berikut: abdulkadir capitalist has main goal get the muhammad dan rida kurniadi, segi profit, not get interest deviden). hukum lembaga keuangan dan abdulkadir muhammad dan rida pembiayaan, citra aditya bakti, meminati, segi hukum lembaga bandung, hlm, keuangan dan pembiayaan, citra pembiayaan pada perusahaan aditya bakti, bandung, hlm, pasangan usaha jangka waktu penyertaan bersifat adapun menurut handoko sementara, sampai pada masanya dipo, modal ventura dapat diartikan dilakukan divestasi sebagai suatu dana usaha dalam modal ventura terlibat dalam bentuk saham atau pinjaman yang manajemen perusahaan pasangan dapat dialihkan menjadi saham . usaha yang dibiayai sumber dana tersebut adalah dari pembiayaan bukan dalam bentuk perusahaan modal ventura yang pinjaman (loan), melainkan penyertaan mengharapkan keuntungan dari modal (equity participation). investasinya tersebut. handoko dipo, pembiayaan terutama ditujukan sukses memperoleh dana usaha, kepada perusahaan berskala kecil atau pustaka utama grafiti, jakarta, masih baru, tetapi berpotensi besar hlm. untuk berkembang dan prospek cerah, angka peraturan bidang teknologi atau nanoteknologi, menteri keuangan republik indonesia atau usaha yang mengandung terobosan nomor pmk. tentang baru perusahaan modal ventura, pembiayaan itu berisiko tinggi, menyatakan bahwa yang dimaksud karena modal usaha (risk capital) yang dengan perusahaan modal ventura tidak didukung oleh jaminan (venture capital company) adalah (collateral) badan usaha yang melakukan motif utama adalah bisnis pembiayaan penyertaan modal pembiayaan yang mengharapkan suatu perusahaan yang keuntungan (capital gain) relatif tinggi menerima bantuan pembiayaan sebagai imbalan pembiayaan risiko (invested company) untuk jangka waktu tinggi tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian pembiayaan umumnya berjangka obligasi konversi, dan atau pembiayaan panjang dari sampai tahun. prosedur kemitraan dan proses pembiayaan perusahaan modal. tami rusli) karakteristik modal ventura penyertaan modal bersifat jangka konsep dasar modal ventura panjang (long term), biasanya adalah pembiayaan dalam bentuk diatas (tiga) tahun. penyertaan modal equity kedalam pembiayaan ini berisiko tinggi perusahaan pasangan usaha. penyertaan (high risk) karena tidak didukung modal oleh perusahaan modal ventura dengan jaminan (collateral). ini tidak dapat disamakan dengan motif utamanya tetap bisnis, penyertaan biasa, dan tidak juga semua yaitu mengharapkan keuntungan penyertaan modal pada perusahaan lain yang tinggi berupa capital gain dapat digolongkan sebagai pembiayaan sebagai imbalan atas risiko yang modal ventura. pembiayaan modal tinggi. ventura mempunyai ciri ciri atau perusahaan modal ventura karakteristik tertentu yang terlibat dalam manajemen (hand membedakan dengan usaha lain management) pada perusahaan sekalipun usaha tersebut sejenis. pasangan usaha. beberapa karakteristik yang investasi modal biasanya melekat pada usaha modal ventura dilakukan terhadap perusahaan tersebut adalah sebagai berikut: yang tidak nya akses untuk hasanuddin rahman, segi segi hukum memperoleh kredit dari bank. manajemen modal ventura serta umumnya ditujukan pada pemikiran alternatif arah model perusahaan kecil atau perusahaan ventura yang sesuai dengan kultur baru, tetapi memiliki potensi bisnis indonesia, pt. citra aditya besar untuk berkembang. bakti, bandung, hlm, pemodal ventura merupakan personifikasi manusia unggul bantuan pembiayaan pada yang mampu mencari dan perusahaan pasangan usaha melihat peluang bisnis, bukan dalam bentuk pinjaman nag profesional, kreatif, inovatif dan (loan), tetapi dalam bentuk hana dinamis, serta memiliki jiwa penyertaan modal (equity anticipation) atau setidak entrepreneurship. dak dapat pihak pihak yang terlibat dalam nya nyaman yang cap pembiayaan modal ventura dialihkan equity (convertible). pihak pihak utama yang terlibat bantuan pembiayaan bersifat dalam proses pembiayaan modal semen'ara, sampai ventura adalah pmv dan ppu. namun waktunya dilakukan divestasi, terkadang ada juga pihak lain yang dengan ketentuan tidak boleh terlibat dalamnya, antara lain pihak melebihi jangka waktu penyandang dana dan akuntan publik. (sepuluh) tahun. pihak pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan modal papan ananda apa res ventura, dapat dijelaskan sebagai pmv dapat melakukan: hasanuddin berikut rahman, segi segi hukum perusahaan modal ventura pmv) manajemen modal ventura serta pmv adalah pihak yang pemikiran alternatif arah model memberikan bantuan kepada ventura yang sesuai dengan kultur perusahaan yang membutuhkan dana. bisnis indonesia, pt. citra aditya dalam praktek operasionalnya, bakti, bandung, hlm, perusahaan modal ventura menjalankan mencari, memilih dan melakukan (dua) fungsi. pertama, sebagai negosiasi dengan eksekutif invested management yaitu manakala profesional. pmv memberikan bantuan berupa dana marketing, mencari, memilih dan modal atau pinjaman kepada ppu, dana melakukan negosiasi dengan yang ada bisa bersumber dari modal memasok bahan baku. atau dana sendiri atau pinjaman dari melatih dan memberikan pihak ketiga untuk kepentingan penyuluhan terhadap operasional pmv tersebut. kedua, pendiri p milik perseroan atau sebagai fund management yaitu staf manajemen lainnya. manakala pmv memberikan bantuan mencari sumber dana lainnya. berupa dana modal atau pinjaman membina hubungan dengan calon kepada ppu, mana pmv tersebut membeli saham lainya. hanya berfungsi sebagai penyandang memilih penjamin emisi dan dana pihak ketiga dan berada pada profesi pasar modal yang tepat posisi penghubung (channing) atas dalam rangka public. dana bantuan yang diberikan tersebut perusahaan pasangan usaha ppu) kepada ppu. hasanuddin rahman, ppu sebagai mitra usaha dari segi segi hukum manajemen modal pmv tidak disyaratkan harus berbadan ventura serta pemikiran alternatif hukum. sehingga cv, firma, bahkan arah model ventura yang sesuai perusahaan perseorangan berpeluang dengan kultur bisnis indonesia, pt. mendapatkan pembiayaan dari pmv. citra aditya bakti, bandung, walaupun demikian tidak semua ppu hlm, bisa mendapatkan pembiayaan dari sebagai investor aktif pmv pmv, hanya ppu yang memenuhi memiliki tugas yang dapat digolongkan syarat saja yang bisa memanfaatkan menjadi (dua) bagian, yaitu jasa pmv. adapun persyaratan yang pemantauan investasi dan peningkatan harus dipenuhi oleh ppu yang hendak nilai tambah investasi. pemantauan melakukan aplikasi pmv terdiri investasi dilakukan dengan penempatan dari: orang orangnya pada manajemen ppu, ppu mempunyai pangsa pasar sedangkan dalam rangka yang prospektif. meningkatkan nilai tambah investasi prosedur kemitraan dan proses pembiayaan perusahaan modal. tami rusli) pemiliknya menguasai bidang lembaga keuangan bukan bank usahanya. ini merupakan sumber dana modal ppu mempunyai return ventura yang cukup besar. potensi investment yang baik. lembaga keuangan ini adalah sebagai bidang usahanya mempunyai investor dalam usaha modal ventura pun: kekhususan sehingga tidak mudah yang didukung oleh sumber dananya dimasuki oleh pendatang baru. yang berjangka panjang. pihak penyandang dana akuntan publik pendanaan oleh pmv yang sebenarnya akuntan publik bukan dananya berasal dari pihak ketiga, termasuk pihak dalam sistem terdiri dari berbagai alternatif sumber pembiayaan modal ventura. akan dana yakni: bank captive funds, tetapi seringkali pmv melibatkan jasa investment institution captive fund, akuntan publik ini untuk review independent funds, public sector kondisi keuangan calon ppu. kegiatan funds, international funds, dan yang dilakukan oleh akuntan publik ini sumber dari sumber lainya. menurut dikenal dengan istilah financial due dahlan kiamat sumber dana modal diligence. berbagai aspek yang perlu ventura dapat berasal dari berbagai diperhatikan dalam due diligence sumber antara lain sebagai berikut: process adalah laporan keuangan dahlan kiamat, manajemen lembaga perusahaan, asumsi asumsi yang keuangan, intermedia, jakarta, mendasari laporan keuangan, perjanjian hlm, pinjam meminjam atau perjanjian sewa jika ada, stabilitas keuangan investor perseorangan perusahaan, evaluasi tentang risiko sumber dana modal ventura dari keuangan, nilai aset perusahaan yang sektor individu dapat diperoleh dengan akurat, dana pensiun dan benefit lainya, menawarkan suatu kerjasama modal serta alokasi biaya (cost allocation). ventura. dahlan kiamat, manajemen lembaga perusahaan besar terutama keuangan, intermedia, jakarta, negara negara industri memiliki suatu hlm, divisi tersendiri yang khusus sementara itu dalam pihak menangani bisnis ventura. tugas divisi internal dari sebuah pmv memiliki khusus ini adalah menampung dan beberapa divisi yang berperan secara mengevaluasi suatu ide ide terutama aktif dalam proses pembiayaan modal dalam bidang teknologi yang dapat ventura, divisi tersebut adalah: dikembangkan menjadi suatu produk khotibul umam, modal ventura teknologi baru yang dapat dipasarkan. alternatif pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi), perusahaan asuransi dan dana pensiun bfe, yogyakarta, hlm, keadilan progresif volume nomor maret venture capital officer legal officer fungsi dari divisi ini adalah legal officer merupakan staf sebagai ujung tombak dari sebuah yang mempunyai kewajiban sekaligus pmv yang dalam struktur organisasi kewenangan untuk melakukan analisis pmv berada dalam divisi investasi. yuridis atas segala aspek yang memiliki peran ganda, karena satu berhubungan dengan rencana sisi merupakan karyawan pmv yang pembiayaan investasi yang dituntut untuk mencapai target yang menyangkut subjek hukum, objek telah ditentukan dan sisi lain juga hukum, maupun agunan agunan yang harus mengusahakan agar ppu yang diserahkan oleh ppu. diharapkan berada bawah supervising dapat mencegah terjadinya transaksi mendapatkan dana dan pembiayaan transaksi yang kemungkinan dapat yang baik dan benar. merugikan pihak pmv. adapun tugas pokok venture mengingat begitu pentingnya capital officer dalam menjalankan tugas seorang legal officer, maka fungsi gandanya tersebut, antara lain hendaknya melakukan hal hal (antara adalah: lain, tetapi tidak terbatas) sebagai membuat rencana kerja dan berikut: anggaran sebagai alat untuk mempelajari dan memahami melaksanakan program segala peraturan perundang undangan pembiayaan dalam anggaran yang berhubungan dengan kegiatan tahunan. usaha lembaga keuangan pembiayaan melakukan inisiasi dan politisasi. yang berlaku sebagai hukum positif membuat proposal dan indonesia. mempresentasikannya hadapan mempelajari dan memahami komite investasi atas suatu segala peraturan intern institusinya, rencana pembiayaan kepada terutama tentang pembiayaan calon ppu. konsumen klien ppu. melakukan pembinaan dengan mempelajari dan memahami jalan visit and call, monitoring prosedur operasi dan prosedur perkembangan usaha dan saling pembiayaan yang berlaku tukar pikiran serta pemberian institusinya. input kepada ppu. mengimplementasikan pemadam mengoptimalkan kegiatan atas segala peraturan dan prosedur kegiatan yang telah menjadi tersebut dalam tugas dengan penuh tugas pokoknya agar target yang tanggung jawab dalam rangka telah menjadi komitmennya dapat mengamankan aset institusinya. tercapai. prosedur kemitraan dan proses pembiayaan perusahaan modal. tami rusli) |
berita negara republik indonesia menristek dikti. zona integritas. jumlahrogram nasional percepatan pemberantasan korupsi lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggsesuaian materi kode etik khusus dengan karakteristik unit kerja, kode etik khusus yang memuat sanksi, pembentukan majelis kode etik khusus, adanya standar operasional prosedur yang aplikatif, digunakannya kode etik khusus sebagai acuan kerja pegawai, evaluasi atas pengendalian adanya pelaksanaan kode etik khusus: dan tindak lanjut atas evaluasi. penerapan kode etik oleh unit kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang kode etik. penerapan kebijakan pelayanan publik penerapan pelayanan kebijakan pelayanan publik oleh unit kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang pelayanan publik. penerapan whistleblower system tindak pidana korupsi penerapan whistleblower system wbs) oleh unit kerja melalui kegiatan sebagai berikut: adanya kegiatan sosialisasi kepada seluruh pegawai, kesucian sistem perlindungan pelapor dengan ketentuan peraturan perundangan undangan, adanya unit khusus yang menanganinya, mempunyai mekanisme perlindungan saksi korban, adanya pengaduan yang menggunakan teknologi informasi, evaluasi atas pelaksanaan kegiatan whistleblower system, dan tindak lanjut hasil evaluasi. penerapan whistleblower system dikerjakan unit kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang whistleblower system. pengendalian gratifikasi kegiatan pengendalian gratifikasi dilaksanakan unit kerja melalui kegiatan sebagai berikut: penyusunan program pengendalian gratifikasi, kegiatan sosialisasi kepada seluruh pegawai, adanya laporan pemberian hadiah komisi pemberantasan korupsi, adanya evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan tindak lanjut atas hasil evaluasi. kegiatan pengendalian gratifikasi oleh unit kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengendalian gratifikasi. penanganan benturan kepentingan kegiatan penanganan benturan kepentingan (conflict interest) oleh unit kerja melalui pemenuhan kegiatan sebagai berikut: adanya pedoman benturan kepentingan, kegiatan sosialisasi pedoman, kesesuaian materi pedoman dengan ketentuan peraturan perundang undangan, evaluasi atas pengendalian pelaksanaan, dan tindak lanjut atas hasil evaluasi. penanganan benturan kepentingan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang benturan kepentingandilaksanakan oleh unit kerja melalui kegiatan sebagai berikut: memiliki program inisiatif anti korupsi, kesesuaian materi program dengan ketentuan peraturan perundang undangan, adanya sosialisasi program kepada seluruh pegawai, adanya kegiatan promosi lingkungan internal dan eksternal, ketepatan waktu momen promosi anti korupsi, evaluasi atas pengendalian pelaksanaan program, dan tindak lanjut atas evaluasi. pemenuhan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh unit kerja mengacu pada instruksi ke dalam instruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi yang mewajibkan pimpinan kementerianoleh badan pemeriksa keuangan komisi pemberantasan korupsi aparat pengawas internal pemerintah kegiatan ini dilaksanakan oleh unit kerja sebagai tindak lanjut atas saran saran perbaikan dari badan pemeriksa keuangan komisi pemberantasan korupsi aparat pengawas internal pemerintah bpk kpk api) dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. penerapan kebijakan pembinaan purna tugas penerapan kebijakan pembinaan purna tugas dilaksanakan oleh unit kerja lingkungan kementerian dengan memperhatikan peraturan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh mantan pegawai, baik yang berstatus pensiun maupun yang berstatus aktif dengan tujuan menghindarienerapan kebijakan pelaporan transaksi keuangan oleh unit kerja melalui pemenuhan kegiatan sebagai berikut: adanya kesepakatan bersama dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan plat), sosialisasi kepada seluruh pegawai atas kebijakan pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar, pelaksanaan pelaporan, evaluasi atas pengendalian pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar, dan tindak lanjut atas evaluasi. pemenuhan kebijakan tersebut oleh unit kerja dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pelaporan transaksi keuangan. oo. rekrutmen secara terbuka pelaksanaan rekrutmen dilakukan oleh unit kerja secara terbuka dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang pelaksanaan rekrutmen. promosi jabatan secara terbuka kegiatan promosi jabatan struktural yang berasal dari lingkungan internal ataupun eksternal kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi dikerjakan oleh unit kerja dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang promosi jabatan secara terbuka. mekanisme pengaduan masyarakat kegiatan mekanisme pengaduan masyarakat oleh unit kerja dilakukan melalui pemenuhan kegiatan sebagai berikut: adanya pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat, adanya standar operasional prosedur koordinasi penanganan pengaduan, adanya standar operasional prosedur kerahasiaan identitas pelapor, adanya mekanisme perlindungan saksi dan korban, evaluasi atas pengendalian penangan pengaduan, dan tindak lanjut atas evaluasi. pemenuhan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat oleh unit kerja dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang mekanisme pengaduan masyarakat. pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik procurement) kegiatan pengadaan barang jasa secara elektronik (e procurement) dilakukan unit kerja melalui kegiatan sebagai berikut: adanya pedoman procurement, sosialisasi kepada seluruh pegawai, kesesuaian materi pedoman dengan peraturan perundang undangan, bekerja sama dengan layanan pengadaan secara elektronik, penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan pengadaan melalui procurement, evaluasi atas pengendalian pelaksanaan e procurement, dan tindak lanjut atas evaluasi. pelaksanaan pengadaan barang jasa oleh unit kerja dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik. pengukuran kinerja individu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pengukuran kinerja individu dikerjakan oleh unit kerja dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. keterbukaan informasi publik pemenuhan penerapan keterbukaan informasi publik oleh unit kerja melalui pemenuhan kegiatan sebagai berikut: sosialisasi kebijakan kepada seluruh pegawai, kesesuaian materi kebijakan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan pengumuman informasi kepada publik kepada pihak yang berkepentingan secara berkala, evaluasi atas pengendalian pelayanan informasi publik: dan tindak lanjut atas evaluasi. pemenuhan kebijakan oleh unit kerja dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang keterbukaan informasi publik. peran upi) dan dalam pembangunan zona integritas. tugas upi secara ex officio dilaksanakan oleh inspektorat jenderal. peran upi adalah mendorong unit kerja wbk bbm melalui kegiatan pendampingan, sosialisasi, pelatihan, coaching, fasilitasi atau bentuk bentuk bimbingan teknis lainnya. dalam mendukung kelancaran pembangunan zona integritas menuju wbk bbm, dibentuk pbl pada unit eselon dan unit kerja dengan tugas melakukan sosialisasi kampanye dalam rangka memberikan motivasi dan mengoordinasikan gerakan budaya anti korupsi. pbl terdiri atas sekretariat dan unit kerja unit kerja luar inspektorat jenderal. bertanggung jawab langsung kepada pimpinan unit kerja dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada pimpinan eselon terkait dan bekerja sama dengan upi. penilaian dan penetapan unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi penilaian unit kerja yang berpredikat wbk kementerian dilakukan oleh tim penilai internal yang dibentuk oleh menteri. penilaian tersebut dilakukan menggunakan indikator proses dan indikator hasil pada tingkat kementerian dan unit kerja. proses penilaian unit kerja wbk dimulai dengan identifikasi calon unit kerja wbk oleh pimpinan unit eselon dengan mengunakan kriteria sebagai berikut: opini laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan republik indonesia dengan predikat paling rendah wajar dengan pengecualian wdp). unit kerja yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai calon wbk adalah unit kerja setingkat eselon dan eselon ii, atau unit kerja setingkat eselon iii yang memiliki peran penting strategis dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan kepada masyarakat. peran penting strategis tersebut tercermin dari: jumlah aset anggaran yang dikelola relatif besar, dan produk yang dihasilkan berperan besar terhadap kepentingan masyarakat. identifikasi dan pengusulan calon wbk dalam rangka penentuan unit kerja yang akan diusulkan menjadi wbk terlebih dahulu eselon melakukan pemilihan unit kerja yang berkinerja baik untuk diusulkan menjadi wbk. adapun tahapan yang perlu dibangun untuk pemenuhan indikator wbk adalah sebagai berikut: identifikasi unit kerja yang berpotensi sebagai wbk setelah eselon memilih unit kerja yang berkinerja baik, upi melakukan pembinaan dalam waktu yang memadai terhadap unit kerja yang usulkan oleh eselon untuk menjadi wbk. penilaian indikator wbk penilaian indikator wbk dilaksanakan oleh tim penilai internal. tim penilai internal terdiri atas unsur: biro hukum dan organisasi, biro sumber daya manusia, biro perencanaan, biro keuangan dan umum, sekretariat direktorat jenderal, sekretariat inspektorat jenderal, dan inspektorat. penilaian dilakukan terhadap capaian indikator proses dan indikator hasil.(dua) tahun anggaran terakhir. penilaian capaian wbk dilakukan berdasarkan petunjuk teknis penilaian indikator wbk yang ditetapkan oleh inspektur jenderal. penetapan dan penghargaan unit kerja berpredikat wbk berdasarkan rekomendasi dari tim penilai internal, menteri dapat menetapkan unit kerja sebagai unit kerja berpredikat wbk. penetapan unit kerja berpredikat wbk dituangkan dengan keputusan menteri disertai pemberian piagam piala trophy dan bentuk penghargaan lainnya. penetapan predikat wbk dan penyerahan piagam piala trophy atau penghargaan lainnya dilaksanakan pada hari anti korupsi sedunia tanggal desember setiap tahun, atau pada acara yang dikaitkan dengan hari anti korupsi sedunia. penetapan predikat wbk berlaku sesuai yang tertera dalammbinaan dan pengawasan guna menjaga terpeliharanya predikat wbk bbm, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif. pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja pegawai dan dilakukan secara institusional dilakukan oleh inspektorat jenderal. upi dan pbl, pelatihan teknis, perbaikan kesejahteraan, kenaikan pangkat istimewa atau kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mempersempit peluang kesempatan melakukan korupsi. selain itu,an pengawasan dilaksanakan tidak hanya untuk memelihara mempertahankan predikat wbk bbm yang diperoleh, melainkan juga untuk menuju tercapainya predikat wbk bbm. penutup petunjuk pelaksanaan membangun zona integritas menuju wbk bbm ini disusun untuk dijadikan sebagai acuan pembangunan zona integritas menuju wbk bbm kementerian. petunjuk pelaksanaan ini bersifat dinamis, dapat disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan dengan perkembangan lingkungan strategis maupun masukan masukan dari pemangku kepentingan. menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia, mohamad nasir memutuskan menetapkan peraturan menteri riset, teknologi,tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam merupakan acuan bagi unit penggerak integritas dan unit pembangun integritas, pimpinan unit eselon dan pimpinan unit unit organisasi dalalatar belakangkementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi telah menyusun road map reformasi birokrasi kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi dan menetapkan delapan program reformasi birokrasi kementerian. salah satu dari program tersebut adalah penguatan pengawasan. melalui penguatan pengawasan diharapkan meningkatnya penyelenggaraan kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme kkn). strategi pencegahan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya korupsi. dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsidibangun program pencegahan korupsi yang lebih efisien, efektif dan komprehensif, melalui penetapan zona integritas menuju terwujudnya wilayah bebas dari korupsi wbk) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani bbm). membangun zona integritas menuju wbk bbm lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi merupakan bentuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang konkrit sebagai bagian dari pencapaian reformasi birokrasi dan pelayanan publik. untuk itu, diperlukan komitmen dari pimpinan dan segenap pegawai kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. sehubungan dengan hal tersebut atas, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wbk bbm lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. maksud, tujuan dan sasaran maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan ini adalah memberikan acuan dan penyamaan persepsi bagi unit penggerak integritas, unit pembangun integritas, pimpinan unit kerja dan pimpinan unit eselon dalam melakukan pembangunan, pembinaan dan evaluasi wbk bbm. adapun sasaran penyusunan petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk mempercepat terwujudnya wbk bbm lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. ruang lingkup ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi pembangunan zona integritas menuju wbk bbm, pembinaan dan evaluasi wbk bbm kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. pengertian umum dalam petunjuk pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan: zona integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerianlingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi serendah rendahnya eselon iii yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. unit penggerak integritas, yang selanjutnya disingkat upiunit pembangun integritas, yang selanjutnya disingkat pbl adalah unit kerja yang ditugasi untuk mendorong terwujudnya wbk bbm pada masing masing unit kerja. tim penilai internal adalah tim yang dibentuk oleh menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat wbk bbmmbangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pembangunan zona integritas menuju wbk bbm merupakan salah satu upaya pencegahan korupspembangunan zona integritas dilakukan melalui tahapansanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai kementerian, apabila seluruh pegawai kementerian telah menandatangani dokumen pakta integritas, maka untuk selanjutnya penandatanganan dokumen pakta integritas dilaksanakan pada saat pelantikan calon pegawai negeri sipil cons), pegawai negeri sipil pns), dalam rangka promosi, dan mutasi kepegawaian, penandatangan dokumen pakta integritas merupakan salah satu unsur dari indikator proses dalam penilaian unit kerja berpredikat wbk. pencanangan zona integritas pencanangan zona integritas diawali dengan deklarasi pernyataan komitmen oleh menteri disaksikan oleh wakil dari dan ombudsman republik indonesia ori) dan dipublikasikan secara luas. publikasi tersebut dilakukan agar semua pihak dapat memantau, mengawalaparat kementerian yang sungguh sungguh berintegritas dan bebas dari korupsi. proses pembangunan zona integritas proses pembangunan zona integritas dilakukan dengan berbagai kegiatan nyata penerapan program pencegahan korupsi secara terpadu melaluiukan oleh seluruh pejabat dan pegawai dengan. pemenuhanlaksanaukan oleh unit kerja melalui kegiatan sebagai berikut: adanya pelaporan oleh pegawai yang wajib lapor lakon lokasi, sosialisasi lakon lokasi kepada pegawai, evaluasi ketepatan waktu penyampaian lakon lokasi, evaluasi atas kesesuaian format lakon lokasi dengan substansinya, evaluasi atas pengendalian pemenuhan lakon lokasi, dan tindak lanjut atas evaluasi. pemenuhan kewajiban lakon dan lokasi oleh unit kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. pemenuhan akuntabilitas kinerja penerapan asas akuntabilitas kinerja dikerjakan oleh unit kerja melalui pemenuhan asas sebagai berikut: tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah rpm) berorientasi hasil, program kegiatan rpm selaras dengan tujuan dan sasaran, indikator kinerja telah memenuhi kriteria khusus, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu spesific, measurable, attainable, relevan, time based smart), indikator kinerja ditetapkan dengan target, dan laporan akuntabilitas kinerja digunakan untuk perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja, perbaikan kinerja dan keberhasilan unit kerja. pemenuhan penerapan akuntabilitas kinerja oleh unit kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan pelaksanaan kewajiban pelaporan keuangan dilakukan oleh unit kerja melalui kegiatan sebagai berikut: ketepatan waktu laporan keuangan, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan sap), evaluasi atas pengendalian penyusunan pelaporan keuangan, tindak lanjut atas evaluasi, hasil audit digunakan sebagai perbaikan, dan laporan keuangan digunakan sebagai penentuan keputusan terkait alokasi sumberdaya. pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan oleh unit kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. penerapan disiplin pegawai negeri sipil penerapan disiplin pegawai negeri sipil oleh unit kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang penerapan disiplin pegawai negeri sipil. penerapan kode etik khusus penerapan kode etik khusus dilaksanakan unit kerja melalui kegiatan sebagai berikut: sosialisasi kode etik khusus lingkungan unit kerja, kesesuaian materi kode etik khusus dengan ketentuan peraturan perundang undangan, |
berita negara republik indonesia menristek dikti. unmulmulawarman, perlu disusun statuta universitas mulawamulawabendera fakultas hukum berwarna dasar merah hati dengan kode warna rgb yang melambangkan keberanian dalam kebenaran dan keadilan, dengan gambar sebagai berikut: il. bendera fakultas kesehatan masyarakat berwarna dasar ungu dengan kode warna rgb yang melambangkan pengabdian untuk kesehatan masyarakat, dengan gambar sebagai berikut: bendera fakultas farmasi berwarna dasar kuning gading dengan kode warna rgb yang melambangkan produk farmasi yang mengandung kimia potensial tinggi untuk mencegah dan mengobati penyakit, meningkatkan kualitas kesehatan serta keikhlasan melayani, meningkatkan keindahan, kebugaran, dan kecantikan melalui penggunaan produk farmasi, dengan gambar sebagai berikut: fakultas farmasi bendera fakultas ilmu budaya berwarna dasar putih dengan kode warna rgb yang melambangkan kejujuran dan kebersihan, dengan gambar sebagai berikut: fakultas ilmu budaya oo. bendera pascasarjana berwarna dasar hijau kehitaman dengan kode warna rgb yang melambangkan penguasaan ilmu yang mumpuni tentang hutan tropika lembab dan lingkungannya,mul mempunyai himne dan mars. himne unmul sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: himne mulawarman cipt. iwan rahman sila s8. . bls s0. . la war man dan war man dan di r nante kad dan ke ri nat kan ku cu rah kan bak s8. oa. sa tu lam sma nat dan nya ba gai ta ha pa da rak yat dan bangsa tum pu dan ci 9g tak kan ka kam dam tak ka per ma ha kama kan meja sak tak ka bi bg. bo. . s5. kanan kan pa dam de ar kan ber hen var man pen b8. to. ter ter cina tum ppu ha rap bangsa is. . les lam mars unmul sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut mars universitas mulawarman cipt. hari resmi tempo marcia nasrul g.g, ss. ss. fa) ss, la) mi ver tas mula war nan langkah ma sa de pan si: ika o.a di ga ma ji wa ber azas pan ca si oo. al3 laj a.a il: ka) o0.a ni ver si tas mu la varian har mo ke dup &.s bta. s5. senja 3zz# as 67fa ni ver si tas muda war man tonggak se ja sabang sih fee es: ata s.h fts s5, sia ni ver si tas nan d'nyt nadi masa il: sisir: asia i:: a.a tang di da da ga ma di ji wa berbakti tuk ga kes list: s.t k a ni ver si tas mu a war man ja ao. a4 3a ketentuan lebih lanjut mengenai himne dan mars diatur dengan peraturan rektor. unmul memiliki moto menebar dharma untuk bumi mulawarman . moto sebagaimana dimaksud pada memiliki makna: menebar bermakna berbagi: dharma merupakan tridharma perguruan tinggi yang bermakna pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan bumi mulawarman bermakna wilayah hutan tropis lembab kalimantan yang merupakan wilayah kerajaan kutai dengan raja mulawarman. ketentuan lebih lanjut mengenai moto unmul diatur dengan peraturan rektor. unmul memiliki busana akademik dan busana almamater. busana akademik sebagaimana yangemas dengan kode warna rgb dan bagian dada kiri terdapat lambang unmulmulpenyelenggaraan pendidikan unmuljuli dan berakhir pada bulan desember. semester genap sebagaimana dimaksud padakan pertimbangan senat. unmul menyelenggarakan pendidikan dengan sistem kredit semester yangpraktik lapangan, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiaharaan program studi. kurikulum sebagaimana dimaksud pada disusun dan dikembangkan sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta kebutuhan pendidikan, masyarakat, pasar kerja, dan program pembangunan. kurikulum sebagaimana dimaksud pada dievaluasioleh dosen secara berkala dan terstruktur yang dapat berbentuk kuis, ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan praktikum. penilaian secara berkala dan terstruktur sebagaimana dimaksudkan pada dilakukan paling sedikit (dua) kali dalam (satu) semester. kuis sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu alternatif penilaian yang digunakan oleh dosen kepada mahasiswa dalam evaluasi proses pembelajaran. ujian sebagaimana dimaksud pada dapat berupa ujian semester dan ujian akhir program studi serta bentuk ujian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ujian semester sebagaimana dimaksud pada terdiri atas ujian tengah semester dan ujian akhir semester. ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada untuk program sarjana dapat terdiri atas ujian komprehensif, ujian karya tulis, dan atau ujian skripsi. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada merupakan suatu proses yang dilakukan mahasiswa dengan cara menuangkan ide dan pikiran serta analisisnya sehingga menghasilkan suatu nilai yang menjadi bahan evaluasi kinerja mahasiswa oleh dosen. pengamatan sebagaimana dimaksud pada merupakan suatu kegiatan observasi yang dilakukan oleh dosen untuk menentukan tingkat perkembangan, pemahaman, keterampilan, dan kemajuan mahasiswa dalam proses pembelajarataukanunmulunmulsatuan pendidikan lain yang sederajat, dan atau lulusan perguruan tinggi. penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud padamul dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain. unmul dapat menerima mahasiswa tugas dan atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. unmul dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki. unmulmul dapat menerima warga negara asing. bagian kedua penelitian unmul menyelenggarakan penelitian yang dan penelitian terapan. penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni.. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: universitas mulawarman yang selanjutnya disebut unmulmul yang selanjutnya disebut statuta adalah peraturan dasar pengelolaan unmul yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional lingkungan unmul. penelitian diarahkan kepada fungsi utama penelitian, yaitu pengayaan ilmu pengetahuan dan ataumul menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengamalan, kebudayaan, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologdapat dilakukan sebagai tindak lanjut hasil kajikependidikkan pertimbangan senat. bagian keempat kode etik dan etika akademik unmul memiliki kode etik dan etika akademik. kode etik sebagaimana dimaksud pada merupakan panduan peripanduan perilaku bagi sivitas akademika. ketentuan mengenai pedoman kode etik dan etika akademik sivitas akademika dan tenaga kedosen dan atau mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ilmiah unmul yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan dan penerapunmul menjamin agar setiap dosen dan atau mahasiswmpaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan bidang keahliannya secara terbuka dan bertanggung jawabmul dapat mengundang tenaga ahli dari luar unmul untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik sesuai dengan norma dan kaidah keilmumulgelarnya oleh unmul apabila karya ilmiah yang digunakan terbukti merupakan hasil plagiat atau melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. unmuldalam bidangmul dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, lembaga organisasi, anggota masyarakat, sivitas akademika, dan atau tenaga kependidikan yang mempunyai prestasi bidang akademik dan atau non akademik dan atau berjasa terhadap pendidikan dan pembangunan unmumul: universitas berstandar internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam khususnya hutan tropis lembab (tropical rain forest) dan lingkungannya . misi unmul: menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berstandar internasional, menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan hidup: dan cc. menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional. tujuan unmul: meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keterampilan untuk mahasiswa dan sumber daya manusia unmul yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, budi pekerti, kreativitas dan inovasi dalam satu kesatuan, menciptakan pemerataan, perluasan akses serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi masa depan, cc. mewujudkan atmosfer akademik yang mengedepankan penelitian, memperkuat struktur organisasi dan tata kelola yang efektif dan efesien, memperkuat kemandirian, akuntabilitas dan transparansi keuangan berdasarkan prinsip tata kelola universitas yang baik, dan menciptakan keselarasan yang saling bermanfaat antara masyarakat dan unmul. dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam dan unmulmul paragraf umum organ unmulmul,dalam halditujukan lanjutidosen pada fakultas yang bersangkutan. dalam hal jumlah anggota senat yang berasal dari wakil dosen yang profesor kurang dari (tiga) orang dapat diwakili oleh dosen yang bukan profesor. anggota senat yang berasal dari wakil dosen yang bukan profesor memiliki syarat sebagai berikut: dosen yang memiliki sertifikat pendidik, dosen aktif: dan cc. memiliki kualifikasi pendidikan doktor dan atau jabatan akademik lektor kepaldari wakil dosen. anggota senat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh rektorbagaimana dimaksud pada huruf selama (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk (satu) kali masa jabatan. dalam hal terjadi pemberhentian anggota senat dari wakil dosen sebelum masa jabatannya berakhir, pergantian anggota senat dilakukan sesuai dengan ketentuan pada dan anggota senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada dihitung (satu) masa jabatan. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pemilihnya, senat menyelenggarakan rapat sidang. ketentuan lebih lanjut mengenai rapat sidang senatkewenangan sebagai berikutmulanggaran tahunan, mengangkat dan atau memberhentikan pimpinan unit dibawah rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan unmunmulmul. rektor adalah rektor unmul. senat adalah senat unmulmulunmul didirikan berdasarkan keputusan menteri perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan nomor pada tanggal september tahun dan dikukuhkan dengan keputusan presiden nomor tahun pada tanggal april menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma akademik, kode etikmul. unmul(l) unmulmulengawasan internal bidang non akademik unmulbarang milik negara, hukum, dan penatalaksanaan. anggota satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari dosen dan tenaga kependidnmul, dan membantu pengembangan unmul. anggota dewan pertimbangan berjumlah (tujuh) orang yang berasal dari: (lima) orang dari unsur dosen, dan (dua) orang bukanmuldalamdiikutimulkepala laboratorium bengkel studio, sekretaris jurusan bagian, dan kepala unit pelaksana teknis, kepala pusat, atau sebutan lain yang setara paling singkat (dua) tahun unmul bagi yang membawahi fakultas yang memiliki program studi magister dan doktor, direktur pascasarjana, dan wakil direktur pascasarjana, oo.asisten ahli bagi calounmul sebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat kalimantan timur nomor ppk kdh tanggal september ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) unmul. unmul memiliki lambang yang berbentuk perisai segilima berwarna dasar hijau dengan garis tepi berwarna hitam, dalamnya terdapat: jalinan rotan berwarna kuning, mandau dan sumpit berwarna putih, cc. roda gigi berwarna kuning, perahu berwarna hitam dan putih, guci berwarna coklat dan putih, (tiga) gelombang ombak sungai mahakam berwarna putih, dan pita berwarna kuning pada bagian atas roda gigi dengan tulisan universitas dan bagian bawah gelombang dengan tulisan mulawarman dengan jenis huruf arial berwarna hitam. lambang unmul sebagaimana dimaksud pada memiliki makna: perisai bermakna ilmu pengetahuan, jalinan rotan bermakna persatuan yang terjalin antara berbagai suku dan aliran yang terdapat indonesia, cc. mandau dan sumpit sebagai senjata khas suku dayak kalimantan bermakna unmul berbasis budaya dan kearifan lokal kalimantan, roda gigi bermakna unmul selalu mengikuti kemajuan teknologi namun tetap memiliki kepribadian, perahu bermakna kewajiban unmul untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuanmulusia paling tinggi (lima puluh tahun) tahun, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan unmulsebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (dua) bulan setelah pelantikan penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud padapersyaratan, panitia pemilihan dekan melakukan selekbakal calon dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit berjumlah (tiga) orang, panitia pemilihan dekan mengumumkan nama bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam haldan dalam hal bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan setelah masa perpanjangan pendaftaran bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf belum terpenuhi, ketua senat fakultas atas persetujuan anggota senat fakultas menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk ditetapkanmelakukan rapat yang terdiri dari: rapat senat fakultas terbuka untuk penyampaian visi dan misi, dan rapat senat fakultas tertutup untuk melaksanakan pemilihan.dalam rapat senat fakultas terbuka: senat fakultas bersama rektor melakukan pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rapat senat fakultas tertutup, pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukanterbanyak dengan jumlah yang sama, dilakukan pemilihan calon dekan pada putaran kedua pada hari yang sama untuk mendapatkan calon dekan terpilih dengan suara terbanyak, ketua senat fakultas menyampaikan calon dekan terpilih kepada rektorpengangkatan wakil dekan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (dua) bulan setelah pelantikyang bersangkutan. pemilihan ketua jurusan bagian dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh ketua jurusan bagian yang sedang menjabat. rapat sebagaimana dimaksud pada dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit oleh (dua per tiga) dari dosen tetap jurusan bagian yang bersangkutan. apabila rapat sebagaimana dimaksud pada belum dihadiri oleh (dua per tiga) dari dosen tetap jurusan bagian yang bersangkutandosen tetap jurusan bagian yang bersangkutan, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah. pemilihan ketua jurusan bagiyang hadir memiliki (satu) hak suara. ketua jurusan bagian terpilih merupakan dosen yang disetujui melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada atau yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ketua jurusan bagian terpilih sebagaimana dimaksud pada menunjuk seorang dosen tetap sebagai sekretaris jurusan bagian. ketua dan sekretaris jurusan bagian sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh dekanejabat pimpinan tinggi pratama kepala biro, pejabat administrator kepala bagian: dan cc. pejabat pengawas kepala subbagian. pejabattor kepala bagian dan pejabatyangguci merupakan tempat menyimpan barang keramat atau untuk menyimpan tulang belulang nenek moyang khususnya pedalaman kalimantan timur yang bermakna wadah untuk menyimpan ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan dan disampaikan kepada putra putri indonesia, dan (tiga) gelombang ombak sungai mahakam bermakna: unmul terletak kota samarinda yang berada tepi sungai mahakam, dan unmul melaksanakan tridharma perguruan tinggi. lambang unmul sebagaimana dimaksud pada memiliki kode warna sebagai berikut: lambang warna kode warna perahu, tulisan hitam universitas dan mulawarman perahu, gelombang ombak putih lambang unmul sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: (yg) ketentuan lebih lanjut mengenai lambang unmul diatur dengan peraturan rektor. s1nmunmulnmul:nmulsistem pengawasan internal unmulnmulistemunmul. ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal unmul diatur dengan peraturan rektor. bab vii dosen dan tenaga kependidikan dosen harus memenuhunmulpendidik tidak tetap unmulumul terdiri atas jabatan administrasi dan jabatan fungsionaliliki hak dan kewajiban. hak sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, cc. memperoleh pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual: dan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan unmul untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. kewajiban sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: menciptakan suasana akademikrofesor diangkat oleh menteri atas usul rektor setelah mendapat pertimbangan senat. profesor yang telah memasuki masa purna tugas dengan pertimbangan kepakaran dan kebutuhan dapat diusulkan memiliki nomor induk dosen khusus nid) oleh unmulmul. mahasiswa mempunyai hak: menggunakan kebebasan akademik dengan bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai norma dan kaidah ilmiah dalam lingkungan akademikunmul dalam penyelenggaraan kegiatan belajar, memperoleh bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab pada, memperoleh layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan fasilitas yang dimiliki unmul:mahasiswa mempunyai kewajiban: mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku lingkungan unmul,menghargai ilmu pengetahuan dan atau teknologi, menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah, menjaga wibawa dan nama baik unmul,rgb dan tengahnya terdapat lambang unmul serta bawah lambang terdapat tulisan universitas mulawarman dengan jenis huruf arial berwarna hitam. warna kuning emas sebagaimana dimaksud pada bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. bendera unmul sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: ketentuan lebih lanjut mengenai bendera unmul diatur dengan peraturan rektor. fakultas dan pascasarjanafakultas pascasarjana, tengahnya terdapat lambang unmul, dan bawah lambang terdapat tulisan nama fakultas pascasarjana jenis huruf arial berwarna hitam.kuning muda dengan kode warna rgb yang melambangkan kejayaan dan keluhuran budi serta melambangkan ikut memelihara sarana dan prasarana unmul serta kebersihan, ketertiban, kesopanan dan keamanan kampus, mendaftarkan diri pada fakultas sebagai mahasiswa pada permulaan semester, memberitahu bagian registrasi unmul dan fakultas tentang alamat tempat tinggalnya dan alamat baru bila pindah alamattingkah laku yang baik dan memiliki budi pekerti luhur, dan il. bebas narkotika, prekursor, dan zat aditif lainnydan kesejahtermul merupakan seseorang yang pernah mengikuti dan atau menyelesaikan pendidikan pada (satu) atau lebih program studi unmul. alumni sebagaimana dimaksud pada ikut bertanggung jawab dalam menjaga nama baik dan dapat berperan aktif dalam memajukan unmul. hubungan antara alumni dan unmulalumni sebagaimana dimaksud pada membentuk organisasi alumni bernama ikatan keluarga alumni unmul disingkat ika unmul. ketentuan lebih lanjut mengenai ika unmul diatur pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ika unmul. bab sarana dan prasarana sarana dan prasarana yang dimiliki unmul meliputi lahan, gedung perkantoran, ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, bengkel, laboratorium lapangan, kebun dan kolam percobaan, dan sarana dan prasarana lainnya. sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada dimanfaatrencana bisnis anggaran unmul setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rencana anggaran pendapatan dan belanja rencana bisnis anggaran unmul sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh rektor kepada menteri. rektor menyampaikan laporan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja rencana bisnis anggaran unmul sesuai dengan standar akuntansi pemerintah kepada menteri. laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja rencana bisnis anggaran unmulmewujudkan visi dan misi, unmul menjalin kerja sama akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi lain, lembaga, dunia usaha,: kemitraan strategis, persamaan kedudukan, cc. saling menguntungkan, saling menghormati, memberikan kontribusi kepada masyarakat, menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, berkelanjutan, dan mempertimbangkan kmeliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. kerja sama non akademik sebagaimana dimaksud pada meliputi bidang keuangan, sumber daya manusia, pendayagunaan hasil penelitian, pemanfaatan sarana dan prasarana, dan kerja sama lainnya. kerja sama sebagaimana dimaksud pada dapat diprakarsai oleh sivitas akademika, lembaga, dan unit organisasi lainnya lingkungan unmul serta dari pihak lain. kerja sama sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam nota kesepahaman dunmuldiimplementasikan pada semua bidang kegiatsistem penjaminan mutu internal sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh unmul. penjaminan mutu internal unmu. unmulmul sebagai berikut. bab xiv pendanaan dan kekayaan pendanaan unmul bersumberdapat berbentuk: biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya ujian masuk unmul, sumbangan pengembangan institusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, hasil kontrak kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi unmul, hasil penjualan produk barang dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan tridharmalumni atau pihak lain, hasil pemanfaatan sumber daya milik unmul, dan dana lain yang sah dan tidak mengikat. penerimaan unmul dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dikelola unmul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan unmul diatur dengan peraturan rektor. kekayaan unmulcatat dan dikelola oleh unmul. kekayaan unmul sebagaimana dimaksud pada dikelola untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan unmul. dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan unmulunmulmulmul. wakil organ sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: (dua belas) orang dari wakil organ senat yang berasal dari wakil dosen, (dua puluh) orang dari wakil organ rektor, cc. ketua dan sekretaris satuan pengawas internal, dan ketua dan sekretarismul yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ unmulmulawaaman keemasan dan masyarakat yang sejahtera, dengan gambar sebagai berikut: bendera fakultas ilmu sosial dan ilmu politik berwarna biru tua dengan kode warna rgb yang melambangkan kedamaian, ketenangan, kepercayaan diri, dan keseimbangan, dengan gambar sebagai berikut: bendera fakultas pertanian berwarna hijau dengan kode warna rgb yang melambangkan warna ibu pertiwi dalam arti tenaga pertumbuhan dan tenaga kesuburan serta hijau sebagai warna vegetasi yang terus menerus hidup melambangkan kehidupan yang abadi, dengan gambar sebagai berikut: bendera fakultas kehutanan berwarna abu abu dengan kode warna rgb yang melambangkan ketangguhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan guna mengelola sumber alam karunia tuhan bagi kesejahteraan umat manusia,yang melambangkan kesungguhan guna mengelola sumber daya manusia untuk kesejahteraan bangsa masa depan, dengan gambar sebagai berikut: bendera fakultas perikanan dan ilmu kelautan, berwarna dasar biru laut dengan kode warna rgb yang melambangkan kesungguhan mengelola, menjaga, dan melestarikan sumber daya perairan umum dan laut, dengan gambar sebagai berikut: .go.id bendera fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam berwarna dasar coklat dengan kode warna rgb yang melambangkan potensi ilmu dasar sebagai soko guru ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan gambar sebagai berikut: bendera fakultas kedokteran, berwarna dasar hijau muda dengan kode warna rgb yang melambangkan kesungguhan kerja, keluhuran profesi, dan kemurnian niat dalam menolong sesama guna kepentingan peri kemanusiaan, dengan gambar sebagai berikut: bendera fakultas teknik berwarna dasar oranye dengan kode warna rgb yang melambangkan inovasi teknologi yang aman dan tepat guna, dengan gambar sebagai berikut: |
berita negara republik indonesia menristek dikti. benturan kepentingkementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggnegara, sehingga perlu disusun, yang dimaksud dengan:. penyelenggara negara adalah pejabat atau pegawai lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggikerja adalah unit kerja eselon il satuan kerja mandiri lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. inspektur jenderal adalah inspekturdoman penanganan benturan kepentingan lingkungan kementerian merupakan kerangka acuan bagi penyelenggara negara lingkungan kementeriancc.nyelenggara negarakementerian:oleh penyelenggara negara tanpa mengikuti prosedur yang seharusnyaj .: penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan,nyelenggara negar, dan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang jasa lingkungan kementerianpenyelenggara negarharus mendasarkan diri pada: ketentuan peraturan perundang undangan, kode etik pegawai kementerian, cc. negarmenteri secara periodik setiap semester melalui sekretaris jenderal. bab penanganan benturan kepentingan penyelenggara jenderal. penyelenggarandenganmenteripat melakukan tindakan:: pengalihan tugas dan tanggungjawab,setiap penyelenggara negaraimpibab ketentuan penutup pada saat peraturan menteri ini berlaku, peraturan menteri riset dan teknologi nomor tahun tentang pedoman penanganan benturan kepentingan kementerianta, berita negara republik indonesia menristek dikti. penghunian rumah negara gol. puspiptehunian rumah negara golongan kawasan pusat penelitian ilmu pengetahuandan kelancaran penghunian rumah negara kawasan pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu pengaturan penghunian rumah negara golongan bahwa peraturan menteri negara riset dan teknologi nomor m per iii sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perubawasan pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi,nomor tahun keputusan menteri permukiman dan prasarana wilayah nomor pts m tentang sewa rumah negara, keputusan menteri negara riset dan teknologi nomor m kp vi tentang penetapan status rumah negara kawasan pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi puspiptek) serpong, memutuskan:usat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi yang selanjutnya disebut puspiptek adalah unit kerja yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi melaluirumah negara golongan kawasan puspiptek merupakankawasan puspiptek, kecamatan setu, kota tangerang selatan, provinsi banten. rumah negara golongan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: tipe dengan luas bangunan (seratus enam puluh meter persegi) dan luas tanah m2? (enam ratus meter persegi) diperuntukkan bagi jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional golongan iv e dan iv d, tipe diperuntukkan bagi jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan fungsional golongan iv c dan iv b, tipe dengan luas bangunan (sembilan puluh delapan meter persegi) dan luas tanah m2? (dua ratus meter persegi) diperuntukkan bagi administrator, jabatan fungsional dan pelaksana golongan iv a, tipe dengan luas bangunan m2? (tujuh puluh meter persegi) dan luas tanah (dua ratus meter persegi) diperuntukkan bagi pengawas, jabatan fungsional, dan pelaksana golongan iii d, dan tipe dengan luas bangunan (lima puluh meter persegi) dan luas tanah m2? (seratus meter persegi) diperuntukkan bagi jabatan fungsional dan pelaksana golongan iii d bawah yang karena tugas dan fungsinya dibutuhkan setiap saat. rumah negara golongan diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil yang bekerja kawasan puspiptek dengan ketentuan: masih aktif bekerjayang memiliki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya,, dan memiliki surat pernyataan tidak sedang menghuni rumah negara. prosedur penetapan penghunian rumah negara golongan pejabat yang berwenang lingkungan kementerianmenunjuk pegawai negeri sipil sebagai calon penghuni rumah negara golongan yang memenuhi persyaratan dan diusulkan kepada sekretaris jenderal melalui kepala puspiptek, kepala puspiptek bersama pejabat lingkungan sekretariat jenderal yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik negara mengevaluasi kelayakan calon penghuni rumah negara, hasil evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan kepada sekretaris jenderal, dan sekretaris jenderal menetapkan penghuni rumah negara golongan penghuni rumah negara golongan kawasan puspiptek dilarang: mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah negara golongan menyewakan sebagian atau seluruh bagian rumah negara golongan cc. memanfaatkan rumah negara golongan tidak sesuai dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam menyerahkan hak penghunian rumah negara golongan kepada pihak lain, menggunakan rumah negara golongan untuk kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan, ketertiban umum, dan norma kesusilaan, menambah bangunan atas lahan rumah negara golongan dan menuntut ganti rugi atau pengembalian biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan selama menempati rumah negara golongan setiap penghuni rumah negara golongan kawasan puspiptek wajib membayar sewa. besaran sewpemungutan sewa sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pemotongan langsung dari gaji oleh bendahara atau pejabat yang ditunjuk. hak penghunian berakhir pada saat penghuni sudah tidak memenuhi lagi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau atas rekomendasi pejabat yang berwenang.berkewajiban melakukan pemutakhiran data penghuni rumah negara. berakhirnya hak penghunian sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dengan pencabutan surat ijin penghunian oleh sekretaris jenderal. pengawasan rumah negara golongan dilakukan oleh. sekretaris jenderal atau pejabat yang diberi wewenang memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada penghuni yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan menteri ini dikenai sanksi berupa: teguran dan atau peringatan tertulis oleh sekretaris jenderal atau pejabat yang menerima pelimpahan wewenang, atau pencabutan surat izin penghunian. dalam hal penghuni dikenai sanksi berupa pencabutan surat izin penghunian sebagaimana dimaksud pada hurufdikenai sanksi. pedoman mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh sekretaris jenderal. dalam hal surat izin penghunian telah berakhir, penghuni harus mengosongkan rumah negara golongan paling lama (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya surat izin penghunian. dalam hal penghuni rumah negara golongan dimutasi luar kawasan puspiptekmutasi. dalam hal penghuni rumah negara golongan pensiunpensiun. dalam hal penghuni tidak mengosongkan rumah negara golongan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dan sekretaris jenderal dapat melakukan upaya paksa dibantu oleh instansi berwenang. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: surat izin penghunian yang telah diberikan sebelum peraturan menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya surat izin penghunian sesuai dengan peraturan menteri ini, dan penghuni yang berstatus mutasi luar kawasan puspiptek atau pensiun dan masih menempati rumah negara golongan kawasan puspiptek, wajib mengosongkan rumah negara dalam jangka waktu (satu) bulariset dan teknologi nomor m per iihtatuta ubrawijaya, perlu disusun statuta universitas braa1. bendera fakultas kedokteran gigi berwarna putih dengan kode rgb: dengan garis tepi berwarna hijau dengan kode rgb: dengan gambar sebagai berikut: bendera fakultas ilmu komputer berwarna biru laut dengan kode rgb: dengan gambar sebagai berikut: bendera pascasarjana berwarna putih dengan kode rgbmemiliki himne dan mars. himne sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: lagu syair: janandhan maestro aransemen: idxno i beberapa birama untuk introduksi musik ja dance merang bu da in do ne sia berkah ta per mata ja an ne ga pe puluh ji wa bu di sa t kamper wi ra. lo5 lah sri ha ra ja bra wi ja ya lia. bra 1m1li o6| 55i a41 55i ja ya luhur ci ta nya, hur tu ju an nya bra nan 0o6| tai 46l till wi ja ya lambang a ba di agunan pad sia mars sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: composer: milik sugiarto marcia arranger: sis. gejala o3jas |sa3s5 i a| jua ala. ti els (ee es. s|s la. talk ija|aa3 ber |de|rap langkah, menyambut terangnya sangsurya, uni bar kan tekad patri a, rempah salahsatu cita, ayo ie. 02jans is. ja. |ix aja. s5free ji. ie. |x3 sja. ver si tas bra wijaya, sum ber il mu dan buda ya. ki bangkit semangat baja, ba t3sli. |je|laa jala 23x prana saya ajal ha gia menanti ki ta. ma ju te rusa ju al ma .17a| (iii sei ii. t72|i.o0 |a32essai.o nera mater tercinta, universe tas brawl ja ya dengan rahmat tuhan dan jis s5. esa tl2. o3| . seasia ip. o1|i. lia2 san ila 2s. ja. sar panas ila, aba di lah na.ma.mu. ngan ji wa tri sjz sj. o1li: 2ja isa ojs. sss aja. o1ja. is |o sja dharma, kami se ti a manga walau. uni ver si tas bra jae o3ja. 7ja. isis ojs. osa ija ya, ya lah span jang ma sa. ketentuan lebih lanjut mengenai himne dan mars diatur dengan peraturan rektor.memiliki kelengkapan yangrgb: dan dada kiri terdapat lambang uuntuk menyiapkan mahasiswa memperoleh pekerjaan dengan keahlian terapan tertentuuukan dalam bentuk kegiatan kuliah, seminar, diskusi, praktikum, dan kegiatan ilmiah laintahun akademik dimulai pada bulan september dan berakhir pada bulan agustus tahun berikutnya yang terdiri atasberbasis kompetensi yang mengacu keeta secara berkala. penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan sesuai dengan karakteristik program pendidikan yang bersangkutan. penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan dan atau bentuk penilaian laimeliputi: ujian akhir program diploma dilakukan dalam bentuk tugas akhir, ujian akhir program sarjana dilakukan dalam bentuk ujian komprehensif atau ujian skripsi, cc. ujian akhir program magister dilakukan dalam bentuk ujian tesis, ujian akhir program doktor dilakukan dalam bentuk ujian disertasi, dan ujian akhir program profesi dilakukan atas dasar kesepakatan dari organisasi profesi terkait:merupakan pelantikan lulusan setelah menyelesaikanb. bahasa daerah danmemperhatikan asas mutu, pemerataan pendidikan, dan kekhususan ub.dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana ubmenyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasikegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada meliputi penelitian dasar dan penelitian terap. kegiatan penelitian yang dilaksanakan mengacu pada rencana induk penelitian ubwajib dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakatmendorong dan memfasilitasi penelitian untuk mendapat kekayaan intelektual. penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dan dikoordinasikan. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: universitas brawijaya yang selanjutnya disebulingkungan ub. bagian ketiga pengabdian kepada masyarakat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada rencana induk pengabdian kepada masyarakat. pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi pelayanan masyarakat, pendidikan masyarakat, penerapan hasil penelitian, dan bentuk lainnyaberdasarkan kaidah dan etikamemilikibdalam menjalankan fungsinyamengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.vokasi, doleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar terbukti merupakan hasil plagiat atau melanggar ketentuan peraturan perundang undangan.agi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan,dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, lembaga, anggota masyarakat, sivitas akademika, dan atau tenaga kependidikan yang dipandang telah berjasa terhadap pendidikan dan pembangunan dan atau mempunyai prestasi sangat menonjol: menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mewujudkan entrepreneurial university yang berdaya saing internasional. misi ub: menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik, profesi, dan spesialis yang berkualitas, berkepribadian dan berjiwa entrepreneur, melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan senilaksanakan pengelolaan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. tujuan ub: menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berjiwa entrepreneur, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin, dan etos kerja sehingga menjadi insan akademis dan profesional yang tangguh dan mampu bersaing tingkat internasional, mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pembangunan bangsa, cc. membantu pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, mewujudkan entrepreneurial university yang berdaya saing internasional, dan mewujudkan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan dasar nilai nilai ketuhanan, keindonesiaan, dan kebhinekaan paradigma. untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam dparagraf umum organ terdiri atas: senat: rektor, cc. satuan pengawas internal, dewan pertimbangan, dan dewan pengawas. paragraf senat senat sebagaimana dimaksud dalam hurufwakil dosen dari setiap fakultas, rektor, wakil rektor, dan desatu) orang profesor mewakili (tiga) ordari anggota senat wakil dosen yang bukan profesor pada fakultas yang bersangkutan. persyaratan anggota senat yang berasal dari wakil dosen: dosen tetap, berpendidikan doktor bagi wakil dosen yang bukan profesor, cc. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor bagi wakil dosen yang bukan profesor, dan tidak merangkap jabatan pada perguruan tinggi lain, pimpinan yayasan perguruan tinggi swasta, dan pimpinan instansi pemerintah atau swastsenat dapat membentuk komisi sesuai kebutuhan dantiap fakultasb. sen. rektor adalah rektor ub. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi,.anken anggota satuan pengawas internal terdiri dari dan penatalaksanaan, dan atau teknologi informasi dan komunikasi. anggota satuan pengawas internal berasal dari unsur dosen ubtahun sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, berusia paling tinggi (enam puluh) tahun bagi dosen yang bukan profesor dan (enam puluh lima) tahun bagi dosen yang profesor internal terdiri darimemberi pertimbangan kebijakan dalam bidang non akademik dan membantu pengembangan ub, dan membantu pengembangan ub. anggota dewan pertimbangan terdiri atas (lima) orang yang berasal dari wakilsebagai badan layanan umum yang bertugas melakukan pengawasan kepada pejabat pengelola badan layanan umum dalam menjalankan pengelolaan badan layanan umum ub. dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan memberikan nasihat pengelolaan keuangan yang dilakudandan sekretaris jurusan bagianunit pelaksana teknis dan kepala laboratorium bengkel studio yang sedang menjabat, ketua lembaga, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, wakil dekan bidang akademik, dan ketua jurusan bagian, oo. menduduki jabatan akademik: profesor bagi calon direktur pascasarjana, paling rendah lektor kepala bagi calon wakil rektor, dekan, dan ketua lembaga, dan paling rendahkepala laboratorium bengkel studio, dan kepala unit pelaksana teknis. berpendidikan doktor dengan jabatan akademik paling rendah asisten ahli atau berpendidikan magister dengan jabatan akademik paling rendah lektor bagi calon sekretaris jurusan bagianlingkung. bab identitadidirikan berdasarkan keputusan menteri perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan nomor tahun tanggal januari dan disahkan berdasarkan keputusan presiden nomor tahun tentang pendirian universitas brawijaya. sebagaimana dimaksud pada merupakan perubahan dari universitas kotapraja malang yang diselenggarakan oleh yayasan universitas malang. sebagaimana dimaksud pada merupakan penggabungan dari perguruan tinggi ekonomi malang dan perguruan tinggi hukum dan pengetahuan masyarakat. tanggal januari ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) ub. memiliki lambang berbentuk segilima dengan warna dasar hitam dengan garis tepi berwarna kuning emas dan dalamnya terdapat gambar patung raden wijaya prabu brawijaya) berwarna kuning emas bertangan empat yang masing masing memegang lampu, sangkakala, gada, dan cakra mengenakan mahkota candrakapala, samping kiri dan kanan terdapat sepasang perwara, warna biru bersinar pada bagian belakang gambar patung, dan tulisan universitas brawijaya pada bagian atas gambar patung membentuk setengah lingkaran dengan jenis huruf arial. lambang sebagaimana dimaksud pada memiliki makna sebagai berikut:pengalaman manajerial paling rendah sebagai pengawas, berusia paling tinggi (lima puluh tahun) tahun pada saat pada saat berakhirnya masabmilihan calon dekan dilakukan melalui (tiga) tahap, yaitu: tahap penjaringan bakal calon, tahap pertimbangan calon, dan cc. tahap pengangkatan. tahap penjaringan dan tahap pertimbangan dilaksanakan dengan prinsip prinsip demokrasi, langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bertanggung jawab. tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada hurufsyarat, panitia pemilihan dekan melakukan verifikanama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan, panitia pemilihan dekan mengumumkan nama bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf apabilapanitia pemilihan dekan menyelenggarakan pemungutan suara untuk memilih bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh dosen tetap dan pejabat struktural pada fakultas yang bersangkutan, dan apabila bakal calon dekan berjumlah (tiga) orang, pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk menentukan peringkat pemerolehan suara, dan il. panitia pemilihan dekan menyampaikan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada senat fakultas. tahap pertimbangan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara: senat fakultas menyelenggarakan sidang pleno yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut, sidang plenoapabila sidang plenodan senat fakultas melakukan penilaian dan pertimbangan bakal calon dekan untuk mendapatkan (dua) calon dekan dan disampaikan kepada rektor. tahap pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh rektor dengan menetapkan salah satu calon dekan yang disampaikan oleh senat fakultassebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam rapat jurusan bagian. pemilihan ketua jurusan bagian sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh dosen yang tertua dan didampingi oleh dosen yang termuda. rapatdosen pada jurusan bagian yang bersangkutan. apabila rapat jurusan bagian sebagaimana dimaksud padatunda paling lama (tiga puluh) menit. apabila setelah penundaan paling lama (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada dan rapatjurusan bagian dari dosen yang hadir. pemilihan ketua jurusan bagiandosen pada jurusan bagian yang bersangkutaditetapkan oleh rektoraboratorium bengkel studio, diangkat oleh rektor atas usul dekan. masa jabatan ketu.apabila sisa masa jabatan dekan sebagaimana dimaksud pada lebih dari (dua) tahun, pengangkatan dekan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam apabila sisa masa jabatan dekan sebagaimana dimaksud pada kurang dari (dua) tahun, rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil dekan atau dosen yang memenuhi syarat sebagai dekan definitif. segilima bermakna pancasila sebagai falsafah negara, raden wijaya prabu brawijaya) yang memiliki jiwa kepeloporan bermakna kebijakan dan kejayaan serta simbol pemersatu nusantara dan menyejahterakan umat, warna biru bersinar bermakna universal, mahkota candrakapala bermakna berani membongkar segala sesuatu yang tidak wajar atau tidak benar, gada bermakna penegak hukum, senjata cakra bermakna berani menyatakan segala sesuatu yang dianggap kurang wajar atau kurang benar, lampu bermakna percaya dan meyakini benar benar bahwa zat hidup itu ada, sangkakala bermakna segala sesuatu dilakukan dengan kesucian yang disertai dengan tugas pemeliharaan atau pembinaan, dan sepasang perwara bermakna sebagai simbol keberlanjutan dan regenerasi. lambang sebagaimana dimaksud pada memiliki kode warna sebagai berikut: segilima dengan hitam sinar pada bagian biru belakang gambar patung garis tepi, gambar kuning emas patung raden wijaya, sepasang perwara, dan tulisan universitas brawijayajurusan bagian definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan jurusan bagian yang sebelumnya. apabila sisa masa jabatan ketua jurusan bagian sebagaimana dimaksud pada lebih dari (dua) tahun, pengangkatan ketua jurusan bagian dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam apabila sisa masa jabatan ketua jurusan bagian sebagaimana dimaksud pada kurang dari (dua) tahun, rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan bagian atau dosen yang memenuhi syarat atas usul dekan sebagai ketua jurusan bagian definitif:nandari salah satu anggotabaruhasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal dilaporkan kepada rektob. dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan dosen yang bekerja paruh waktu ub. tenaga pendidik lainnya terdiri atas instruktur, tutor, dan praktisi. instruktur sebagaimana dimaksud pada merupakan pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek keterampilan. tutor sebagaimana dimaksud pada merupakantinggi. praktisi sebagaimana dimaksud pada merupakan seorang profesional yang mempraktikkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunyapunyai moral dan integritas serta etos kerjatenaga penunjang akademik yang terdiri atas pustakawan, arsiparis, pranata teknik informasi, pranata laboratorium pendidikan, pranata komputer, dan jabatan fungsional lainnyacc. jabatan pelaksana. jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: teknisi: analis, cc. pengadministrasi, pengolah data, dan jabatan pelaksana lainnyabpembimbingan dan pembinaan dari dose sesuai dengan minat, bakat, dan kegemarannya, memperoleh layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan fasilitas yang dimiliki ub, menggunakan peralatan dan atau fasilitas untuk kepentingan akademikdengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik, menghormati dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa: cc. menjunjung tinggi etika dan moral, bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban ub, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban, menjaga kewibawaan dan nama baik ub,berbusana sesuai dengan norma dan etika, dan mematuhi semua peraturanorganisasi kemahasiswaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa. lambang sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: you ketentuan lebih lanjut mengenai lambang sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan rektor.: dan tengahnya terdapat lambang ubsebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan rektor. fakultas dan pascasarjana lingkungorganisasi kemahasiswaanoleh rektor sesuai dengan ketentumerupakan seseorang yang menamatkan pendidikannya ub. alumni dapat membentuk organisasi alumni. organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada disebut ikatan alumni universitas brawijaya atau disebut ika ub. ika sebagaimana dimaksud pada bertujuan memajukan dan mengembangkan ilmunya untuk kepentingan alumni dan almamater dalam kerangka pembangunan nasional dan kemanusiaan. hubungan organisasi alumni dengan dan atau fakultas diatur atas dasar kesepakatan bersama antara pimpinan dan atau fakultas dengan organisasi alumni. organisasi dan tata kerja ika diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ika ubmanfaatan sarana dan prasarana oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan prosedur operasi standarpengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan peraturan rektor sesuai dengan ketentudisusun oleh rektoproduktivitas, dan akuntabel.dapat mengaddan atau penyelenggaraan seminar bersama. kerja samaantuan tenaga kependidikan. kerja sama dapat diprakarsai oleh perorangan, kelompok, atau unit kerja lingkungan dengan izinecara otonom sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pengelolaan yang kredibel, akuntabel, transparan, dan adil. sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk: menjamin seluruh proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan perbaikan berkelanjutan, sehingga visi dan misi dapat tercapai serta pemangku kepentingan memperoleh kepuasan, dan menjamin kualitas institusi dan program studi sesuai dengan standar akreditasi nasional maupun internasional. ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pelaksanaan danrja sama. pengembangan sistem penjaminan mutu internal bidang akademik dilakuakreditasi program studi merupakan tanggung jawab ketua jurusan bagian, dekan, dan direktur pascasarjana dengan melibatkan sensor internal yang ditugaskan oleh rektor. akreditasi institusi menjadi tanggung jawab rektor dengan melibatkan pimpinan fakultas dan sensorrektodapat membentuk peraturan dan keputusan sebagai pelaksanaan dari peraturan dan keputuperaturan dan keputusan sebagaimana diatur pada dan diatur dengan peraturan rektor. bab xiv pendanaan dan kekayaan sumber pendanaanb, cc. sumbangan, hibah, atau bantuan, hasil kontrak kerja antara ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan rektor. kekayaab. dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayabb. wakil organ sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: (delapan) orang wakil organ senat, (lima) orang wakil organ rektor, (tig,braua) dengan warna yang berbeda dan tengahnya terdapat lambang ub.merah dengan kode rgb: dengan gambar sebagai berikut: bendera fakultas ekonomi dan bisnis berwarna kuning dengan kode rgb: dengan gambar sebagai berikut: bendera fakultas ilmu administrasi berwarna abu abupeternakan berwarna coklat dengan kode rgb: dengan gambar sebagai berikut: bendera fakultas teknik berwarna biru dengan kode rgb: dengan gambar sebagai berikut: bendera fakultas kedokteran berwarna hijau tua dengan kode rgb: dengan gambar sebagai berikut: bendera fakultas perikanan dan ilmu kelautan berwarna biru lauttua dengan kode rgb: dengan gambar sebagai berikut: bendera fakultas teknologi pertanian berwarna biru muda dengan kode rgb:il. bendera fakultas ilmu budaya berwarna putih dengan kode rgb: dengan gambar sebagai berikut: bendera fakultas kedokteran hewan berwarna ungu dengan kode rgb: dengan gambar sebagai berikut: |
berita negara republik indonesia menristek dikti. pelayanan publlayanan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan pengaturan unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publikdan indeks kepuasan pelayanan unit layanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf berkewajiban menyusun standar pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh penanggung jawab dan diumumkan secara terbuka agar diketahui oleh masyarakat. komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam paling sedikitunit kerja (manufacturing) meliputi: dasar hukum, sarana, prasarana, dan atau fasilitas, persyaratanuangkan dalam satu format standar pelayenyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh unit layanan publik harusitetapkan oleh pejabat eselon dari unit layanan publik. untuk menerapkan standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam unit layanan publik harusunit layanan publikklumat pelayanan harus dipublikasikan secara jelas dan luas. dalam rangka optimalisasi pelayanan, unit layanan publik melakukan evaluasi penerapan standar pelayanan secara berkala paling sedikit setiap (satu) tahun. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dapat dijadikan dasar oleh unit layanan publik untuk meninjau dan menyempurnakan standar pelayanan. standar pelayanan dievaluasi paling sedikit setiap (tiga) tahun. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dijadikan dasar oleh unit layanan publik untuk melakukan perubahan standar pelayanan. untuk mengukur kinerja dan menjamin kualitas pelayanan, unit layanan publik melakukan penilaian kinerja pelayanan publik secara periodik paling sedikit (enam) bulankementerian. pengukuran ikm sebagaimana dimaksud pada paling sedikitikm sebagaimana dimaksud pada disusun oleh pelaksana dan ditetapkan oleh pemimpin unit layanan publik. bab vii pengelolaan keluhan dan pengaduan masyarakat pemohon pelayanan publik masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan atau pengaduan berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan oleh unit layanan publik. keluhan dan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada kepada unit tim pengelola pengaduan. menteri membentuk unit tim pengelola pengaduan untuk mengelola keluhan dan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam bab viii pelaporan unit layanan publik menyampaikan laporan setiap (enam) bulan tentang penyelenggaraan pelayanan publik kepada penanggung jawabunit layanan publik, cc. penyelenggaraan pelayanan publik unit layanan publik: evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik unit layanan publik, dan kesimpulan dan rekomendasi. berdasarkan laporan dari pemimpin unit layanan publik, penanggung jawab menyampaikan laporan penyelenggaraan pelayanan publik kepada pembina dengan tembusan kepada evaluation setiap enam bulan. format laporanevaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik kementerian setiap tahun kepada pembinakementerian, penyelenggaraan pelayanan publik kementerian, evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik kementerian: dan kesimpulan dan rekomendasi. bab ketentuan peralihan dalam hal lembaga layanan pendidikan tinggi belum terbentuk, tugas dan tanggung jawab terkait pelayanan publikjenis, nama, dan unit layanan publik kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi pelayanan barang layanan pembuatan pusat peragaan ilmu publik alat peraga ilmu pengetahuan dan pengetahuan dan teknologi teknologi pelayanan jasa layanan informasi pejabat pengelola publik publik informasi dan dokumentasi layanan terhadap direktorat sistem riset mutu dan dan pengembangan, pengembangan direktorat jenderal penelitian penguatan riset dan pengembangan layanan reguler pusat peragaan ilmu peragaan dan pengetahuan dan program sains teknologi layanan pusat peragaan ilmu pendampingan pengetahuan dan pendirian pusat teknologi peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi layanan pusat peragaan ilmu pemanfaatan sarana pengetahuan dan dan prasarana teknologi peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi layanan layanan pengadaan permohonan reset secara elektronik akun, pelatihan pelanggan, pendaftaran pembuatan akun sistem informasi rencana umum pengadaan, dan pendaftaran penyedia barang jasa layanan pangkalan pusat data dan informasi data pendidikan ilmu pengetahuan, tinggi teknologi, dan pendidikan tinggi layanan jasa pusat pusat penelitian ilmu penelitian dan pengetahuan dan pengembangan ilmu teknologi pengetahuan dan teknologi layanan jasa pusat penelitian ilmu pemantauan ilmu pengetahuan dan pengetahuan dan teknologi teknologi kawasan layanan jasa sarana pusat penelitian ilmu dan prasarana pengetahuan dan teknologi pelayanan layanan izin direktorat pengembangan administratif pendirian perguruan kelembagaan, direktoratrubahan bentuk kelembagaan, direktorat perguruanmbukaan program kelembagaan, direktorat studi jenderal kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi layanan akreditasi direktorat lembaga pranata penelitian penelitian dan dan pengembangan pengembangan, direktorat jenderal kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi layanan direktorat karier dan administrasi angka kompetensi sumber daya kredit dosensertifikasi direktorat karier dan dosenregistrasi direktorat karier dan pendidikizin belajar direktorat pembinaan bagi mahasiswa kelembagaan, direktorat asing jenderal kelam bagian ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi layanan direktorat pembelajaran, penyetaraan ijazah direktorat jenderal bagi mahasiswa pembelajaran dan lulusan luar negeri kemahasiswaan layanan izin direktorat pengelolaan penelitian dan kekayaan intelektual, pengembangan direktorat jenderal asing penguatan riset dan pengembangan layanan izin direktorat pengelolaan pelaksanaan kekayaan intelektual, kegiatan penelitian, direktorat jenderal pengembangan, dan penguatan riset dan penerapan ilmu pengembangan pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbaha. jenis pelayanan nama pelayanan unit layanan publik layanan akreditasi direktorat pengelolaan jurnal ilmiah kekayaan intelektual, direktorat jenderal penguatan riset dan pengembanganruktur organisasi penyelenggara pembina evaluation penanggung jawab unit layanan publik menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia,andar pelayanan nama unit layanan publik pennaananannanaananann naa aan jenis pelayanan . (diisi hasil identifikasi) waktu pelayanan . (diisi hasil identifikasi) biaya tarif . (diisi hasil identifikasi) pengelolaan pengaduan |. (diisi hasil identifikasimaklumat pelayanan ristekdikt undang undangan yang berlaku" penanggung bawah pelayanan publikformat laporan penyelenggaraan pelayanan publik kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi laporan penyelenggaraan pelayanan publik kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi unit layanan publik penanggung jawab motto pelayanan periode kegiatan sasaran indikator tingkat evaluasi rekomendasi pelayanan capaian minimum keterangan: unit layanan publik: ditulis dengan nama unit pelayanan yang menyusun rencana strategis. penanggung jawab penanggung jawab yang membawahi unit layanan publik. motto pelayanan ditulis motto unit layanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan. periode ditulis dengan periode tahun penyelenggaraan program pelayanan publik. kolom ditulis nama kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan. kolom ditulis uraian sasaran yang telah direncanakan dan ditetapkan untuk tahun yang bersangkutan. kolom ditulis indikator pelayanan minimum yang mengindikasikan batas minimum tercapainya sasaran... kolom ditulis uraian mengenai rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan program depan. menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia, mohamad nasirkementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi yang sebagian atau seluruh tugas dan fungsinya melaksanakankementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggiasas, prinsip,prinsip pelayanan publik: sederhana: kejelasan, kepastian waktu, akurasi: keamanan, proses dan produk pelayanan publik, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses: kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, dan kenyamanan. ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: jenis dan unit pelaksana pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik, hak dan kewajiban, standar pelayanan dan indeks kepuasan pelayanan, pengaduan masyarakat, dan pelaporan. bab iii jenis dan unit pelaksana pelayanan publik jenis pelayanan publik kementerian, terdiri atas: pelayanan barang publik, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang,cc. pelayanan administratif,riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. jenis, nama, dan unit layanan publik, nama, dan unit layanan publik perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi kementerian ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri lembaga layanan pendidikan tinggi. bab penyelenggara pelayanan publik penyelenggara pelayanan publik kementerian, terdiri atas: menteri selaku pembina: sekretaris jenderal dan direktur jenderal selaku penanggung jawab, inspektur jenderal kementerian selaku evaluation, dan unit layanan publik. struktur penyelenggaradari struktur penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri. pembina sebagaimana dimaksud dalam hurufhuruf mempunyai tugas bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja masing masing sesuai dengan standar pelayanan. evaluation sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik kementerian. unit layanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pelayanan publik kementerian. penyelenggara pelayanan publik perguruan tinggi negeri kementerian ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri. penyelenggara pelayanan publik perguruan tinggi negeri lembaga layanan pendidikan tinggi ditetapkan oleh koordinator lembaga layanan pendidikan tinggi. penyelenggaraan pelayanan publik kementerianksanaan konsultasi. bab hak dan kewajiban penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam memiliki hak: memberikan pelayanan tanpa dihambat oleh pihak lainiliki kewajiban: ken menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta tanggung jawabnya, menyusun, menetapkan, dan memublikasikan standar pelayanan dan pelayanan publik, dan. masyarakat sebagai penerima pelayanan publik, mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujupengaduan atas pelayanan publik yang tidak sesuai atau menyimpang dari standar pelayanan, dan mendapat tanggapan atas pengaduan yang diajukan. masyarakat berkewajiban: mematuhi peraturan perundang undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan, dan cc. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik. untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan kementerian, mentermenteri. untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan perguruan tinggi negeri lembaga layanan pendidikan tinggi, pemimpin perguruan tinggi negeri koordinator lembaga layanan pendidikan tinggpemimpin perguruan tinggi negeri koordinator lembaga layanan pendidikan tinggi. |
sta, berita negara republik indonesia menristek dikti.dilakukan penyetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri, bahwa terdapat perbedaan sistem penilaian hasil belajar pada perguruan tinggi luar negeri dengan perguruan tinggi indonesia, perlu dilakukan konversi nilai indeks prestasi kumulatif lulnyetaraan ijazah adalah proses pengakuan atas kualifikasi ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri dengan kualifikasi ijazah pendidikan tinggi indonesia. konversi nilai adalah proses menyetarakan hasil akhir belajar dari perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi indonesia. ijazaherguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri dapat disetarakan sesuai dengan sistem pendidikan tinggi indonesia. penyetaraan ijazah sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan. persyaratan penyetaraan ijazah sebagaimana dimaksud dalam meliputi: perguruan tinggi luar negeri dan atau program studi harus terakreditasi atau diakui oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, menunjukkan ijazah asli yang akan disetarakan, menyerahkan fotokopi ijazah, menunjukkan transkrip nilai asli yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri, dan menyerahkan fotokopi transkrip nilai akademik. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyetaraan ijazah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh direktur jenderalnilai ipk atau pengukuran lainnya lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat dikonversi sesuai denganpada dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel. konversi nilai ipk atau pengukuran lainnya lulusan perguruan tinggi luar negeriapabila tidak ada penilaian kumulatifatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh direktur jenderal. dalam melakukan, direktur jenderal membentuk tim penilai. direktur jenderalsetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri dengan ijazah perguruan tinggkompetensi, sertifikat profesi, gelar, dan tata cara penulisan gelarpenerbitan ijazah pendidikan tinggi dan melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi sertadan atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kompetensi lulusan pemilik sertifikat profesi dimuat pada halaman belakang sertifikat profesi. ketentuan mengenai penerbitan sertifikat profesi diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh direktur jenderal.dalam hal sertifikat profesi, atau arsip sertifikat kompetensi perguruan tinggi. surat keterangan pengganti memuat: keterangan bahwdalam atau, surat keterangan pengganti diterbitkan oleh lldikti, surat keterangan pengganti diterbitkan olehditerbitkan oleh kementerian lain lpnk terkaitsertifikat profesi, atau sertifikat kompetensi yang rusak, hilang, atau musnahpengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada yang diterbitkan: universitas dan institut dilakukan oleh pembantu wakil dekan bidang akademik, sekolah tinggi dilakukan oleh pembantu wakil ketua bidang akademik, cc.dalam hal perguruan tinggi penerbit ijazah, transkrip akademik, atau sapi sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi dokumen dilakukan oleh lldikti. dalam hal perguruan tinggi penerbit ijazah, transkrip akademik, atau sapi telah berubah, pengesahan fotokopi dokumen dilakukan oleh pemimpindokumen dilakukan oleh kementerian lain lpnk terkait. pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada danketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri peraturan lpnk yang terkaittiga |
hid menristekdikti. universitas lampung,lampung, perlu menetapkan statuta universitas lamptatutdantrisha per ting laksa akan see nuh lo. gunman sia sha merge sen a3ls lah gas i2 member tuk der bang 3lhi wis ver tas lam pung ter yang ter cin ketentuan mengenai tata cara penggunaan himne dan mars diatur dalam peraturan rektor. unilberwarna biru dengan kode warna rgb dan bagian dada sebelah kiri terdapat lambang unilpola ilmiah pokok unila adalah pengelolaan lahan kering tropika dan kearifan lokal"ila menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dsarjana terapan, magister terapan,unila menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan prinsipj .tahun akademik dibagi dalam (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap, yang masing masing terdiri dari (enam belas) minggu. tahun akademik dimulaiunila diatur dalam peraturan rektor. proses pendidikan dan pembelajaran dilaksanakan melalui program studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan programunila. kurikulum pendidikan akademik, vokasi, dan profesi unila disusun berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. kurikulum dievaluasi minimal (satu) kali dalam (lima) tahun sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang undangan. kurikulum ditetapkan oleh senat dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan senat. penyelenggaraan perkuliahan menggunakan sistem kredit semester sks). penyelenggaraan perkuliahan dilakukan melalui kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktik, learning, dan kegiatan akademik lainnya. penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan rektor pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswapesialis duaunilasatuan kredit semester (sks) mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. ipkberprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai ips: atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai ipk lebih dari (tiga koma nol). mahasiswa program profesi program spesialis program magister program magister terapan program doktorctor terapan,tiga komapktujuh limapenilaian terhadapprogram pendidikan sarjana berbentuk ujian komprehensif, ujian karya tulis atau ujian skripsi, program pendidikan magister berbentuk ujian tesis, program pendidikan doktor berbentuk ujian pra kualifikasi, ujian disertasi tertutup, dan ujian disertasi terbuka. penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf bt, ct, dan yang masing masing bernilai (empat koma nol), (tiga koma lima), (tiga koma nol), (dua koma lima), (dua koma nol), (satu koma nol), dan (nol). ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan rektor. prestasi predikat kelulusan ditentukan berdasarkan: ipk, lama studi, dan pertimbangan kegiatan nonakademik. prestasi predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan rektor. bahasa indonesia merupakan bahasa pengantar dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam program bahasa dan sastra daeralulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi dapat melanjutkan pendidikan akademik dan sebaliknya melalui penyetaraan. lulusan perguruan tinggi negara lain dapat mengikuti pendidikan unila setelah melalui penyetaraan. administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan sks. setiap mata kuliah diberi bobot sks. pemberian bobot sks disesuaikan dengan isi dan luas bahasan mata kuliah. jenis program studi yang dilaksanakan unila diatur dalam peraturan rektor. unila menyelenggarakan penerimaan mahasiswa melalui: pola penerimaan secara nasional, dan pola penerimaan secara lokal. selain sebagaimana dimaksud pada unilaalokasi bagi tempat calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit darbaru dan mahasiswa pindahan diatur dalam peraturan rektor. pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan vokasi diadakan upacara wisuda. upacara wisuda dilakukan dalam sidang senat terbuka. upacara wisuda diadakan sedikitnya (tiga) kali setahun menurut tata cara dan tata tertib upacara wisuda yang diatur dalam peraturan rektor. pada akhir penyelenggaraan pendidikan profesi diadakan upacara sumpah profesi. lulusan pendidikan akademik dan vokasi diberikan ijazah. lulusan pendidikan profesi dan kompetensi diberikan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. bagian kedua penelitian kegiatan penelitian unilseni, dan kemaslahatan umat serta lingkungan hidup. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan penelitian diatur dalam peraturdoman penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam peraturan senat. bagian keempat etika akademik kode etik setiap warga unila wajib mematuhi etika warga unila. etika dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi secara khusus diatur dalam peraturan rektor tersendiri. norma yang menjadi pegangan mahasiswa unila adalah sebagai berikut: mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan unila dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik. menghormati dosen dan tenaga kependidikan serta tidak merendahkan atau melakukan penghinaan kepada sesama warga unilapung. bab ketentuan umum dalam peraturan menterila adalah peraturan dasar pengelolaan unila yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional unila. pendidikan akademik adalah pendidikan yang ditempuh melalumemelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama mahasiswa. mencintai dan melestarikan lingkungan. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan kampus unila. menjaga kewibawaan dan nama baik unila. j . mematuhi semua peraturan yang berlaku unila. menghargai dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. il. menjunjung tinggi kebudayaan nasional belajar tekun, berdisiplin, bekerja keras, dan bersemangat. menghargai waktu, antara lain dengan menepati waktu. oo. selalu berusaha meluruskan dan menasihati warga unila yang melakukan perbuatan tercela. tidak mengganggu dan menghambat pejabat, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa lain dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan kegiatan akademik. tidak melakukan pemaksaan (tanpa izin, dengan ancaman, atau tindakan kekerasan, dan sebagainya) untuk menggunakan fasilitas pendidikan dan fasilitas umum. tidak memberikan sesuatu kepada dosen dan tenaga kependidikan dengan imbalan keuntungan akademik. tidak merusak dan mencuri fasilitas pendidikan dan fasilitas umum. tidak mengancam, menganiaya, dan membunuh, tidak membawa,memakai,mengedarkan, dan menjual narkoba dan minuman keras dalam kampus. tidak melakukan berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan. dan menggunakan senjata tajam, senjata dari bahan kimia, dan senjata api menjadi pegangan dosen unila adalah sebagai berikut:unila, serta memiliki kemampuan untukmewujudkan tujuan pendidikan nasional. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialog. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. memberi keteladankerja melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang seimbang sesuai dengan ketentuan beban tugas dosen. menghargai, memajukan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, mencurahkan perhatian, pikiran, dan tenaga untuk memajukan unila. mematuhi semua peraturan ketentuan yang berlaku unila. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban. j . menjaga kewibawaan dan nama baik unila. menjunjung tinggi kebudayaan nasional. il. berpikir, bersikap, berperilaku, dan menjaga integritas pribadi sebagai ilmuwan. menegakkan kebenaran ilmiah dan kejujuran intelektual. meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan mengajar secara berkelanjutan, bekerja keras, berdisiplin, dan bersemangat. oo. melaksanakan tugas sesuai dengan beban tugas institusional dosen. menghargai waktu, antara lain dengan menepati waktu. mematuhi ketentuan bertugas mengabdi unila selama 2nt1 jumlah tahun masa belajar) tahun kali masa belajar yang ditugaskan oleh unila. selalu berusaha meluruskan dan menasihati warga unila yang melakukan perbuatan tercela. bersikap adil kepada mahasiswa dan warga unila lainnya. melayani secara prima. tidak melanggar otoritas bidang ilmu lain dan atau keahlian sejawat dosen. tidak menghambat penyelenggaraan kegiatan akademik.yang bertentangan dengan profesi sebagai dosen. tidak melakukan berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan. tidak menyalahgunakan profesi sebagai dosen dan ilmuwan dengan alasan apa pun. tidak merusak dan mencuri fasilitas pendidikan dan fasilitas umum. aa. tidak mengancam, menganiaya, dan menghilangkan nyawa warga unila dan masyarakat lain. bb. tidak menghasut dan memprovokasi warga unila dan masyarakat lain untuk melawan hukum. cc. tidak membawa, memakai, mengedarkan, serta menjual obat terlarang dan minuman keras. dd. tidak melakukan kegiatan permainan dalam bentuk apa pun yang dikategorikan sebagai judi. ee. tidak membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata dari bahan kimia, dan senjata api. ffmenjadi pegangan tenaga kependidikan unila adalah sebagai berikut: berdisiplin, bekerja keras, dan bersemangat. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas secara berkelanjutan. cc. memelihara sarana dan prasarana akademik. melaksanakan tugas sesuai dengan deskripsi tugas masing masing. menghargai waktu, antara lain dengan menepati waktu. mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku unila. bersikap adil kepada warga unila dalam memberikan pelayanan. selalu berusaha meluruskan dan menasihati warga unila yang melakukan perbuatan tercela. memelihara kebersihan antara lain dengan membuang sampah tempat yang disediakan dan menjaga kebersihan toilet. j . memelihara keindahan kampus, antara lain dengan tidak mencoret coret dan mengganggu tanaman. memberi pelayanan prima. il. tidak membantu siapa pun untuk melakukan kecurangan akademik. tidak menerima suatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan tugasnya sebagai tenaga kependidikan unila. tidak menghambat penyelenggaraan kegiatan akademik. oo. tidak merusak dan mencuri fasilitas pendidikan dan umum. tidak menghina, mengancam, menganiaya, dan menghilangkan nyawa. tidak melakukan berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan. tidak membawa, memakai, mengedarkan dan menjual obat terlarang dan minuman keras mampu, menggunakan, memiliki, menyimpan, dan membuat senjata tajam, senjata dari bahan kimia, dan senjata api kecuali yang mempunyai izinbagian kelima kebebasan akademik dan otonomi keilmuan rektoryang dimiliki oleh. unilkaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik. bagian keenam gelar dan penghargaan lulusan pendidikan akademik, vokasi, profesi, atau spesialis berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi atau gelar spesialis. gelar akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau dibatalkan, kecuali apabila kemudian hari terbukti melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan rektor tentang akademik. penulisan dan penggunaan gelar harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. unilperaturan perundang undangan.ila: tahun menjadi perguruan tinggi sepuluh terbaik indonesia. misi unila: menyelenggarakan triwarna perguruan tinggi yang berkualitas dan relevan, menjalankan tata kelola organisasi unila yang baik (good university governance), cc. menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi, dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri. dalam rangka mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam dan unildua puluh) tahun. rencana strategislima) tahun. rencana operasionalsatu) tahun. ketentuanunila paragraf kesatu umum organisasi unila terdiri atas: senat: pemimpin unila, satuan pengendalian internal, dan dewan pertimbangan., dan kode etik akademik yang diusulkan oleh pemimpin unila, mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademikadan mengevaluasimengusulkan perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin unila, memberikan pertimbangan kepada pemimpin unila dalam pembukaan dan penutupan program studi, memberikan pertimbangan kepada pemimpin unila dalam pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik, il. memberikan pertimbangan kepada pemimpin unila dalam pengusulan profesor, dan memberikan rekomendasi kepada pemimpin unila, terdiri atas rektor dan wakil rektor: dekan, direktur pascasarjana, ketua lembaga, dan wakil dosen sebanyak (empat) orang dari setiap fakultas yang terdiri dari (dua) orang berstatus profesor dan (dua) orang berstatus nonprofesor yang tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari bulan dan tidak sedang memegang jabatan struktural dan atau dosen dengan tugas tambahan luar unila. anggota senat yang berasal dari utusan fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan anggota senat fakultasprofesor pada fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf berjumlah kurang dari (dua) orang, maka jumlah wakil dosen yang berstatus nonprofesor ditambah jumlahnyauntuk mengukuhkan jumlah (empat) orang wakil dosen dari setiap fakultas. anggota senat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh rektor senat terdiri atas ketua merangkap anggota sekretaris merangkap anggota anggotaunilsenatpemimpin unilila terdiri atas:emimpin uniunila dapat mengusulkan perubahan organisasi bawah pemimpin unilebijakan akademik untuk disampaikan kepada senat, menyusun norma akademik untuk disampaikan kepada senat, menyusun kode etik sivitas akademika untuk disampaikan kepadadosen unilaenat unilamenteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan tinggi. bab identitas unilbandar lampung, provinsi lampung. unila didirikan pada tanggal september berdasarkan keputusan menteri perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan nomor tahun yang selanjutnya dikukuhkan dengan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tanggal april unilaparagraf keempat satuan pengendalian internal satuan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan organ unilendalian internal memiliki tugas dan wewenangbidang nonsatuan pengendaliset, bidang hukum, dan bidang penatalaksanaan. persyaratan anggota satuan pengendalila. satuan pengendalian internal terdiri atas: ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota. anggota satuan pengendalian internal berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan lingkungan unila. masa jabatan anggota satuan pengendaliendaliendalian internal kajinila, dan membantu unila dalam bidang pendanaan, sarana dan prasarana, dan tenaga. anggota dewan pertimbangan berjumlah (lima) orang terdiri atas: unsur alumni, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, dan dunia usahaisasi bagian kesatu senat ketua senatuntukmaksud?dua pemimpin unila paragraf kesatu umum dosen lingkungan unilila dapat diangkat sebagaiumum bagi calon wakil rektor, dekan danmeliputipersyaratankhusus sebagaimana dimaksud pada meliputi: bagi calon wakil rektormanajerial paling rendah sebagai ketua jurusan bagian sekurang kurangnya (dua) tahun, bersedia dicalonkan menjadi wakil rektor yang dinyatakan secara tertulis: berpendidikan paling rendah magister ) spesialis sp1), menduduki jabatan akademik paling rendah lektor kepala, bagi calon dekan dan wakil dekan: berpendidikan paling rendah magister ) spesialis spl), menduduki jabatan akademik paling rendah lektor kepala bagi dekan,dan menduduki jabatan akademik paling rendah lektor bagi wakil dekan. bagi calon direktur dan wakil direktur pascasarjana: menduduki jabatan akademik paling rendah lektor kepala, berpendidikan paling rendah doktor bagi calon direktur pascasarjana, dan berpendidikan paling rendah magister bagi calon wakil direktur pascasarjana. bagi calon ketua dan sekretaris lembaga: menduduki jabatan paling rendah lektor kepala bagi calon ketua lembaga, berpendidikan paling rendah doktor s3) bagi calon ketua lembaga, dan berpendidikan paling rendah magister s2) bagi calon sekretaris lembaga. bagi calon ketua dan sekretaris jurusan: menduduki jabatan paling rendah lektor, dan berpendidikan paling rendah magister s2). bagi calon kepala unit pelaksana teknis: menduduki jabatan paling rendah lektor bagi dosen dan penata tingkat (ii id) bagi tenaga kependidikan, dan berpendidikan paling rendah magister s2). tenaga kependidikan lingkungan uniladapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unit pelaksana: mutasi: atau perubahan organisasicc. masala batan berakhir, sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebihdalamjabatanlain, dibebaskan dari jabatan akademik, danbentuk dan ataupenutupan unila. persyaratan pengangkatan pejabat struktural ataupimpinan unit pelaksana teknis dan bakal calon rektor yang telah disetujui senat tidak boleh mengundurkan diri. apabila bakal calon rektor yang mendaftadalam huruf dilakukan dengan cara: tahap penyaringan calon rektor dilakukan dalam rapat senat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut: bakal calon rektor menyampaikan visi, misi, program kerja dan pengembangan unila, cc.:, senat menetapkan (tiga) orang calon rektor hasil penyaringan paling lambat (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat dan menyampaikan kepada menterialam peraturan rektor. paragraf kedua pimpinan fakultas pimpinan fakultas terdiri atas: dekan, wakil dekan, ketua jurusan bagian, dan sekretaris jurusan bagianpenjaringan bakal calon,cc. mahkota siger berwarna kuning keemasan dengan kode warna rgb d7: pintu gerbang berwarna kuning keemasan dengan kode warna rgb d7::,, dan lima lembar daun lada berwarna hijau memiliki makna kemakmuran. penyaringan calon, pemilihan calon, dan pengangkatan. tahap penjaringan bakal calon dekan dilakukan dengan cara: senat fakultas membentuk panitia penjaringan bakal calo menginventarisirosen yang memenuhi syarat dan ingin mengikuti tahap penjaringan wajib mendaftarkan diri panitia pendaftaran dan apabila pendaftaran telah disetujui tidak dapat ditarik kembali, apabila bakal calon dekan yang mendaftar kurang dari (tiga) orang, maka dilakukan perpanjangan masa pendaftaran (dua) hari: apabila setelah masa perpanjangan haritahap penyaringan calon dekandilakukan dengan cara: apabila bakal calon dekan yang mendaftar lebih (tiga) orang, maka proses penyaringan dilakukan ditingkat senat, senat fakultas melakukan penilaian dan pemilihan untuk menentukan peringkat (tiga) orang bakal calon dekan melalui rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk itu, dan paling lambat (dua) minggu sebelum pemilihan, senat menyampaikan nama (tiga) orang bakal calon dekan dilengkapi daftar riw hidup dan pokok pokok program kerja para calon dekan kepada rektor. tahap pemilihan calon dekan dan pengangkatan: pemilihanapat senat fakultas dinyatakan sah, apabila dihadiri sekurang kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota senat fakultas dan hanya anggota senat yang hadir. dekan terpilih adalah calon dekan yang memperoleh suara terbanyak. rektor menetapkan pengangkatan dekan atas dasar suara terbanyak. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calopengangkatan wakil dekan definitif dilakukan paling lambat (tiga) bulan setelah pelantikan dekan. masa jabatan wakil dekan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan dekandekan lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon wakil dekan diatur dalam peraturan rektor.pengangkatketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua jurusan bagian diatur dalam peraturan rektor.dekan menyampaikan calon sekretaris jurusan bagian kepada rektor untuk diangkat dan ditetapkan sebagai sekretaris jurusan bagian. kepala laboratorium bengkel studiomengisi posisi jabatanpimpinan lembaga terdiri atas: ketua lembaga, dan sekretaris lembaga. ketua dan sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikanpengangkatan sekretaris lembaga dilakukan paling lambat (tiga) bulan setelah pelantikan ketua lembaga. masa jabatan sekretaris lembaga berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan ketua lembaga yang bersangkutan dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan yang sama.,ila. kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh rektor. rektor memilih (satu) orang tenagapengangkatan dan pemberhentian kepala unit pelaksana teknis dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian ketiga satuan pengendalian internal ketua satuan pengendalian internal dipilih dari dan oleh anggota. pemilihan ketua satuan pengendalian internal dilakukan dalam rapat satuan pengendalian internal yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut. pemilihan ketua satuan pengendaliendalian internal terpilih menunjuk salah satu anggota sebagai sekretaris satuan pengendalian internal. ketua dan sekretaris satuan pengendaliendalian internal diatur dalam peraturan rektor. bagian keempatlimaapabilrektor bidang akademikrektor dinyatakan berhenti, pelaksana tugas rektor menyampaikan nama nama wakil rektor kepada menteri. menteri menetapkan salah satu wakilaturdekan bidang akademik dan kerja samadalam hal masa jabatan wakil direktur pascasarjanlembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan ketua lembaga sebelumnya. dalam hal masa jabatan ketuaalam hal masa jabatan sekretarisyang memenuhi persyaratan sebagai kepala unit pelaksana teknis definitif sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada ketua dan sekretaris senat, satuan pengendaliendalian internallambang unila sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: ketentuan mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang unila diatur dengan peraturan rektor. unilkuning keemasan dengan kode warna rgb dan tengahnya terdapat lambang unila. bendera unila sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: ketentuan mengenai tata carapenggunaan bendera unil dan pascasarjana, dan ditengahnya terdapat lambang unilwarna rgb d7, ditengahnya terdapat lambang unila, dan tulisan fakultas ekonomi dan bisnis berwarna hitam dengan kode warna rgb dengan gambar sebagai berikut:endalienam sistem pengendalian dan pengawasan internal sistem pengendalian dan pengawasan internal unila merupakan sistem yang dijalankan untuk mewujudkan tata kelola unila yang baik dalam rangka pencapaian tujuan unila. sistem pengendalian dan pengawasan meliputi: pengelolaan sumber daya manusia pengelolaan keuangan pengelolaan sarana dan prasarana (aset) pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sistem pengendalian dan pengawasan internal dijalankan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui audit, revi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain. sistem pengendalian internal dijalankan oleh semua pihak termasuk pimpinan pada level universitas, fakultas, dan jurusan bagian, satuan pengawasan, sistem penjaminan mutu internal serta seluruh pegawai unila sesuai tugas dan fungsinya. pengawasan merupakan bagian dari seluruh kegiatan unila sebagai salah satu fungsi manajemen unila yang bertujuan: mengusahakan tercapainya kebijaksanaan yang telah digariskan dan sasaran yang telah ditetapkan. mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan program kegiatan unila. cc. menilai pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkuniversitas maupun tingkat fakultas atau unit unit kerja lainnya.kegiatan dan mutu pelaksanaan triwarna perguruan tinggi dilakukan oleh tim penjaminan mutu. lingkup pengawasan meliputi: kegiatan tugas pokok unila, pelaksanaan rencana pembangunan, penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan unila, kegiatan aparatur pegawai negeri sipil unila bidang yang mencakup kelembagaan, kepegawaian, dan penatalaksanaan, perilaku dosen, karyawan tenaga administrasi, dan mahasiswa, kegiatan dan mutu pelaksanaan triwarna perguruan tinggi. kegiatan pengendalian dan pengawasan, teknik operasional, dan teknik administratif semua unit kerja unila, baik dalam rangka merencanakan maupun melaksanakan pengawasan termasuk juga akreditasi penyelenggaraan akademik dan administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pimpinan unit kerja lingkungan unila, berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan, berwenang dan wajib mengambil langkah langkah tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan serta langkah langkah tindak lanjut yang diambil oleh pimpinan unit kerja dilaporkan kepada rektor. bagian ketujuhililarektor dapat menerima dosen pindahan dari perguruan tinggi dan instansi lain dalam lingkungan unila setelah memenuhi persyaratan akademik dan peraturan perundang undangan. dosen memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. dosen memiliki kebebasan dalam penilaian mahasiswa sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan rektor. doseyang berlaku. jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas: asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. syarat menjadi profesor adalah: dosen tetap, memiliki publikasi ilmiah, berpendidikan doktor atau sederajat, memenuhi persyaratan untuk dapat diusulkan jenjang jabatan akademik profesor. profesor diusulkan oleh dekan kepada rektor atas persetujuan senat fakultas. profesor diangkat oleh menteri atas usul rektor setelah mendapat persetujuan dari senat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sebutan profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas dosen. profesor yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi profesor unila sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan profesor emeritus berdasarkan peraturan perundang undangan. tenaga kependidikan lingkungan unila terdiri atas peneliti, pengembang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laporyang berlaku. dosen dan tenaga kependidikan unila yang melakukan kegiatan triwarna perguruan tinggi lembaga lain harus mendapat izin rektor. dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap diberi sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku. dosen dan tenaga kependidikan yang terkena sanksi diberi kesempatan untuk membela diri. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan triwarna perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan rektor. bagian kedelapan mahasiswa dan alumni untuk menjadi mahasiswa unilsederajat, dan memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh unila. warga negara asing dapat menjadi mahasiswa unila setelahrsyaratan mahasiswa unila sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan rektorunilayang diikutinya dan hasil belajarunila dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan jika daya tampung program studi yang dituju memungkinkan, pindah program studi luar unila, memperoleh layanan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku: ikut serta dalam kegiatan dan menjadi pimpinan organisasi kemahasiswaan unila, memanfaatkan jalur perwakilan organisasi kemahasiswaan untuk mengurus kepentingan mahasiswa, baik akademik maupun non akademik, il. memperoleh layanan khusus bagi yang menyandang cacat sesuai dengan kemampuan unilaberdasarkan keputusan rektor, mematuhi semua ketentuan yang berlaku unila, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan unila, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, menjaga kewibawaan dan nama baik unila, menjunjung tinggi kebudayaan nasional, menjunjung tinggi, mengindahkan, dan menaati norma dan etika bagi warga unilatuk melaksanakan peningkatan penalaran keilmuan, minat, bakat, kegemaran, kesejahteraan, dan bakti sosial mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan unila, dibentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat nonstruktural. organisasi kemahasiswaan unila, baik tingkat jurusan bagian, fakultas, program pascasarjana maupun universitas, diselenggarakan dibawah koordinasi dekan dan atau rektor. organisasi kemahasiswaan tingkat universitas disebut keluarga besar mahasiswa kbm) unila yang merupakan perwakilan mahasiswa tingkat universitas. badan kelengkapan kbm unila: dewan legislatif universitas fakultas program pascasarjana, dewan eksekutif universitas fakultas program pascasarjana, unit kegiatan mahasiswa ukm) universitas fakultas program pascasarjana, himpunan mahasiswa program pascasarjana dan jurusan bagian fakultas. tata cara pembentukan organisasi kemahasiswaan unila lebih lanjut diatur dengan peraturan rektor. alumni adalah orang yang telah menamatkan pendidikan unila. alumni unila memiliki kewajiban moral untuk menjaga nama baik unila. alumni unila dapat membentuk organisasi dengan nama ikatan keluarga alumni unila ika unila). organisasi alumni unila mempunyai tujuan: membina hubungan dengan unilamemberi masukan dan atau bantuan lain dalam rangka peningkatan mutu triwarna perguruan tinggi unila dan kualitas pengabdian anggotanya kepada nusa dan bangsa. pengaturan lebih lanjut ketentuan disusun oleh dan dalam suatu musyawarah alumni. bab sarana dan prasarana unilasarana dan prasarana unila diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pihak asing dan pihak lain yang tidak mengikatwarna perguruan tinggi. pemanfaatan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai standard operational procedure sop) yang telah ditetapkan. pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana diatur sesuai ketentuan yang berlaku. setiap anggota sivitas akademika dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk memelihara dan berhak menggunakan sarana dan prasarana unila secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna. sistem akuntansi dan pelaporan sarana dan prasarana dibuat per semester. bab vii anggaran dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi unila, setiap tahun disusun anggaran pendapatan dan belanja universitas abu). abu disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan unila dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan. penyusunan abu sebagaimana dimaksud pada berpedoman kepada rencana kerja unila dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan yang ditetapkan. rektor menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja universitas rambu) setiap tahun. rambu sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada menteri. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan rambu diatur dalam peraturan rektor. pendapatan unila diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, hasil usaha yang sah, dan dari pihak lain yang tidak mengikat, baik dalam maupun luar negeri. pendapatan yang diperoleh dari masyarakat berupa: uang kuliah tunggal ukt) atau dengan sebutan lain, hasil kerja sama antara unila dan pihak lain, dan pendapatan lain lain yang sah. penggunaan pendapatan unila sebagaimana dimaksud pada dikelola sesuai dengan peraturan perundang undangan. sistem akuntansi dan pelaporan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii kerja sama unila dapat melakukan kerja sama akademik dan atau nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat baik nasional maupun internasional bidang penelitian dan pengabdian. dalam rangka pendayagunaan sebagai pusat penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, unila dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. kerja sama sebagaimana dimaksud pada danpelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan rektorbab sistem penjaminan mutu internal unilunila dijalankan dengan prinsip: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kolegialunilikoordinir olehterdiri atas ketua yang dibantu oleh sekretaris yang membawahi pengembangan mutu, iso dan akreditasi internasional, audit mutu dan akreditasi nasional, kurikulum dan diklat, multimedia dan produksi media pembelajaran, serta pengembangan mpk dan pendidikan karakter. bendera fakultas hukum berwarna merah dengan kode warna rgb ditengahnya terdapat lambang unila, dan tulisan fakultas hukum berwarna hitamungu dengan kode warna rgb ditengahnya terdapat lambang unila, dan tulisan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan berwarna hitamitengahnya terdapat lambang unila, dan tulisanunila diselenggarakan oleh lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu lp3m)pelatihan pekerti dan applied approach aa),nila secara konsisten dan berkelanjutan.p3m. proses penjaminan mutu dilaksanakan melalui tahap: perencanaan (plan, pelaksanaan (do, pengendalian (check, dan penyempurnaan (action, unil akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan suatu program studi dan institusi uniladekan direktur program pascasarjana ketua jurusan program studi bertanggung jawab secara teknis untuk pembinaan mutu dan akreditasi program studi. rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi. akreditasi dilakukan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau lembaga mandiri lain yang diakui oleh menteri. bab bentuk dan tata cara penetapan peraturan bentuk dan tata urutan peraturan yang berlaku lingkungan unila terdiri dari: peraturan senat. peraturan rektor. keputusan rektor. peraturan dekan. keputusan dekan. ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penyusunan peraturan senat ditetapkan oleh senat dalam rapat senat. ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penyusunan peraturan dan keputusan rektor ditetapkan oleh rektor. ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penyusunan peraturan dan keputusan dekan ditetapkan oleh dekan. bab pendanaan dan kekayaan sumber pembiayaan unila dapat berasal dari pemerintah, terdiri atas: sumbangan pembinaan pendidikan. sumbangan pengembangan universitas fakultas dan unit lain lingkungan unila. cc. hasil kerjasama. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi. sumbangan hibah dari perseorangan atau lembaga yang sah dan tidak mengikat. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat. bab xiiunilaunila menyusun laporan pertanggungjawaban,unila, diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab xiii ketentuan lain lain perubahan statuta unila dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ unila. wakil organ sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: ketua, sekretaris, dan semua anggota senat wakil organ rektor terdiri dari: rektor dan wakil rektor, dekan: ketua lembaga, direktur pascasarjana. (satu) orang wakil organ satuan pengendalianlliv ketentuan peralihan senat dan dewan pertimbangan yang ditetapkan berdasarkmenjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya organ unila sesuai dengan peraturan menteri ini. pembentukan organ unilasemua penyelenggaraan akademik dan nonakademik sebagai pelaksanaan dari ketentuini, ketentuan yang mengatur mengenai statuta universitas lamp8b, ditengahnya terdapat lambang unila, dan tulisan fakultas teknikjingga dengan kode warna rgb ditengahnya terdapat lambang unila, dan tulisan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik berwarna hitam dengan kode warnadengan kode warna rgb ditengahnya terdapat lambang unila, dan tulisan fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam berwarna hitam dengan kode warna rgb dengan gambar sebagai berikut: bendera fakultas kedokteran berwarna hijau lumut dengan kode warna rgb ditengahnya terdapat lambang unila, dan tulisan fakultas kedokteran berwarna hitam dengan kode warna rgb dengan gambar sebagai berikut: bendera pascasarjana berwarna merah marun dengan kode warna rgb ditengahnya terdapat lambang unila, dan tulisan pascasarjana berwarna hitamunila memiliki himne dan mars. himne unila sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: hymne unila lagu suparno maestro syair hilman hadikusuma, s.h. dan sari 5sl1 .o syukur kapan akan tuhan yang |l2. sle 7l1. semoga inversi tas lampungsnanti 11l| membentuk watak pria bangsa indonesia 5sl2. |li.o dirga kayu lah nila panjang mars unila sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: mars unila lagu syair drs. husin sayur bes aransemen suparno bela jar ber bak dan ber ang 11k 3hla .45el| untuk kerja bang ls c2l3 lis ngan dan sis sia mak mur gia .ils |
merintah mengalokasikan dana pendidikan tinggi yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk biaya operasional perguruan tinggi negeri, bahwa biaya operasional perguruan tinggi negeri dialokasikan untuk menjaga kelangsungan proses belajar mengajar perguruan tinggi negeri sesuai dengan pelayanan minimal dan untuk menutupi kekurangan biaya operasional perguruan tinggi sebagai akibat adanya pembatasan pada sumbangan pendidikan perguruan tinggi negeri, bahwa ketentuan mengenai biaya operasional perguruan tinggi negeri tidak lagibantuan operasional perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disingkat bot merupakankenaikan sumbangan pendidikan perguruan tinggi negeri. bot dipergunakan untuk: pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, biaya pemeliharaan pengadaan, penambahan bahan praktikum kuliah,pengadaan dosen tamu, il. pengadaan sarana dan prasarana sederhana, satuan pengawas internal, pembiayaan rumah sakit perguruan tinggi negeri, dan atau oo. kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam rencana strategis perguruan tinggi masing masing. bantuan bot tidak dipergunakan untuk: belanja modal dalam bentuk investasi fisik berupa gedung dan peralatan skala besar, tambahan insentif mengajar untuk pegawai negeri sipil, tambahan insentif dan honor, dan kebutuhan operasional untuk manajemen. botjumlah mahasiswa program diploma dan program sarjana. petunjuk teknis mengenai alokasi dana dan tata cara pemberian bot ditetapkan oleh sekretaris jenderal kementerianmengenai bantuan operasional perguruan tinggi negeritdisusun statuta institut teknologi kalimantititk sebagaimana dimaksud pada berupa jaket almamater berwarna biru dengan kode dengan lis berwarna kuning dengan kode pada bagian lengan dan pada bagian kiri terdapat lambang itktk dan magister terapan. |
sta, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: bantuan operasional perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disingkat bot adalahbatasan pada sumbangan pendidikan perguruan tinggi negerbot digunakan untuk: pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ptn dan pts, dan nonpenelitian. bot yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ptn dan pts sebagaimana dimaksud pada huruf dialokasikan paling sedikit (tiga puluh persen) dari anggaran dana bot. bot yang digunakan untuk nonpenelitian sebagaimana dimaksud pada huruf dialokasikan paling banyak 6o (tujuh puluh persen) dari anggaran dana bot. bot yang digunakan untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan untuk operasional manajemen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada satuan kerja unit utama kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. bot yang digunakan untuk nonpenelitian sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk: biaya pemeliharaan hasil pengadaan, penambahan bahan praktikum kuliah, cc. pengadaan untuk pendidikanj . pengadaan dosen tamu pegawai negeri sipil dan nonpegawai negeri sipil, pengadaan sarana dan prasarana sederhana, il. pelaksanaan kegiatan satuan pengawas internal, dan atau pembiayaan operasional rumah sakit ptn. ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bot sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh menteri. bot nonpenelitian tidak digunakan untuk: belanja modal untuk investasi fisik berupa gedung dan peralatan skala besar, tambahan insentif kelebihan jam mengajar untuk pegawai negeri sipil yang berasal dari ptn yang bersangkutan, tambahan penghasilan yang berasal dari ptn yang bersangkutan, dan operasional manajemen luar kegiatan yang terkait langsung dengan pembelajaran. bot yang digunakan untuk nonpenelitian sebagaimana dimaksud dalam hurufafirmasi. kriteria sebagaimana dimaksud pada merupakan dasar penyusunan formula alokasi bot nonpenelitian. ketentuan lebih lanjut mengenai formula alokasi bot nonpenelitian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. tata cara pemberian bot nonpenelitian sebagai berikut: kementerian menerima alokasi dana bot pada anggaran pendapatan dan belanja negara, kementerian menentukan alokasi dana bot untuk masing masing ptn menurut formula alokasi sebagaimana dimaksud dalam ptn menerima alokasi dana bot dari kementerian, ptn menyusun kegiatan sesuai cakupan penggunaan dana bot sebagaimana dimaksud dalam yang dicantumkan dalam rka k l, ptn menyiapkan data dukung berupa kerangka acuan kerja, rincian anggaran biaya, serta dokumen lain yang relevan atas kegiatan yang akan dilaksanakan, biro perencanaan kementerian melakukan penelitian rka k l dengan ptn, inspektorat jenderal kementerian melakukan revi rka k l dengan ptn, direktorat jenderal anggaran kementerian keuangan melakukan penelaahan rka k l dengan biro perencanaan kementerian, rka k l yang disetujui ditetapkan menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran, perguruan tinggi menggunakan dana bot sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun, dan perguruan tinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana bot per keluaran (output) melalui aplikasi sistem informasi monitoring dan evaluasi money). dalam hal rka k l tidak disetujui, ptn melakukan perbaikan rka k l sesuai dengan rekomendasi direktorat jenderal anggaran kementerian keuangan. penggunaan bot berdasarkan peraturan menteri ini digunakan sebagai acuan oleh ptn dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari bot, terhitung mulai tahun anggaranoperasionaltbiaya pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestastidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik, perlu menyelenggarakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasi,. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasisma) atau bentuk lain yanguang kuliah tunggal yang selanjutnya disingkat ukt adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakanyang baik, meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, kurikuler, maupun ekstrakurikuler, cc. menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dengan tepat waktu, dan menghasilkan lulusan yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial. komponen bidikmisi terdiri atas: biaya pendidikan, dan biaya hidup, yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf mengikuti pola ukt untuk perguruan tinggi negeri. perguruan tinggi bertanggung jawab atas pengelolaan dana bidikmisi. direktur jenderal menetapkan pedoman mengenai komponen bidikmisi sebagaimana dimaksud pada calon penerima bidikmisi terdiri atas: siswa sma atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan, atau siswa sma atau bentuk lain yang sederajat yang lulus (satu) tahun sebelumnya. syaratidikmisi atau bantuan biaya pendidikandan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. jumlah penerima bidikmisi sesuai dengan kuota mahasiswa baru yang ditetapkan oleh direktur jenderal. pemimpin perguruan tinggi menetapkan mahasiswa penerima bidikmisi sesuai dengan kuota sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal menetapkan pedoman penerima bidikmisi. dalam menyelenggarakan bidikmisi, perguruan tinggi memiliki hak untuk mendapatkan bantuan biaya penyelenggaraan dan pengelolaan bidikmisi. kewajiban perguruan tinggi dalam menyelenggarakan bidikmisi: melakukan seleksi calon penerima bidikmisi, menetapkan mahasiswa penerima bidikmisi, melakukan proses pencairan bidikmisi dan biaya pengelolaan, melakukan pembinaan kepada mahasiswa penerima bidikmisi: melaporkan kemajuan prestasi akademik mahasiswa penerima bidikmisi, dan melaporkan lulusan penerima bidikmisi kepada direktur jenderal. hak penerima bidikmisi: mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas perguruan tinggi penyelenggara bidikmisi, mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sesuai jangka waktu pemberian bidikmisi terdiri atas: ukt atau sejenisnya yang bersifat operasional pendidikan, biaya gedung, pembinaan, investasi, infak, atau sejenisnya, biaya praktikum laboratorium, bahan, atau biaya pendidikan lain, dan biaya yudisial, cc. mendapatkan biaya hidup paling sedikit rp650. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yang akan dibayarkan (enam) bulan sekali, dan mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari perguruan tinggi pengelola untuk menunjang kegiatan akademik dan kemahasiswaan. kewajiban penerima bidikmisi: mematuhi kontrak kinerja bidikmisi dengan perguruan tinggi penyelenggara, dan berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan triwarna perguruan tinggi. direktur jenderal menetapkan pedoman mengenai kontrak kinerja bidikmisi sebagaimana dimaksud pada huruf bidikmisi diberikan untuk mahasiswa program: diploma satu, diploma dua, cc. diploma tiga, sarjana diploma empat, dan program profesi tertentu. jangka waktu pemberian bidikmisi sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf terdiri atas: diploma satu paling lama (dua) semester, diploma dua paling lama (empat) semester, cc. diploma tiga paling lama (enam) semester, dan sarjana diploma empat paling lama (delapan) semester. jangka waktu pemberian bidikmisi program profesi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: program profesi dokter paling lama (empat) semester, program profesi dokter gigi paling lama (empat) semester, program profesi ners paling lama (dua) semester, program profesi dokter hewan paling lama (empat) semester, dan program profesi apoteker paling lama (empat) semester. dalam hal penerima bidikmisi belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dan perguruan tinggi dapat: mengalokasikan biaya pendidikan dari sumber dana lain yang sah, atau memfasilitasi penerima bantuan biaya pendidikan untuk memperoleh biaya pendidikan dari pihak lain. bidikmisi dihentikan dalam hal penerima bidikmisi: meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi kontrak kinerja, terbukti memalsukan dokumen kemiskinan: atau menerima bantuan pendidikan atau. direktur jenderal menetapkan pedoman mengenai penghentian bidikmisi sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi bidikmisi secara berkala. direktur jenderal menetapkan pedoman mengenai pemantauan dan evaluasi bidikmisi sebagaimana dimaksud padayelenggaraan bantuan biaya pendidikan bidikmiwhistleblower. masyarakat. pengaduriset, teknologi, dan pendidikan tinggi, bahwa untuk mendorong peran serta pegawai lingkungandalam hal lembaga layanan pendidikan tinggi belum terbentuk, tugas dan tanggung jawabriset, teknologi, dan pendidikan tinggi dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan atau kejahatan yang diadakannya.riset, teknologi, dan pendidikan tinggi,n. tempat kejadian,jenderal. direktur jenderalpemimpin perguruan tinggi negeri membentuk tim penanganan pengaduan pada perguruan tinggi negeri masing masing. koordinator lembaga layanan pendidikan tinggi membentuk tim penanganan pada lembaga layanan pendidikan tinggi masing masing. tim penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalamcc., melaporkan telaahan atas pengaduan, dan atau menyiapkan laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada menteri melalui sekretaris jenderal. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalampengaduan masyarakat yang ditujukan kepada pejabat eselon pengadministrasiannya dilaksanakanpengaduan masyarakat yang ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi negeri, pengadministrasiannya dilaksanakan oleh wakil rektor wakil direktur yang membidangi umumperguruan tinggi negeri. tim penanganan pengaduan perguruan tinggi negeri menelaah materi pengaduan sebagaimana dimaksud pada pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada pemimpin lembaga layanan pendidikan tinggi, pengadministrasiannya dilaksanakan oleh sekretaris pelaksana lembaga layanan pendidikan tinggilembaga layanan pendidikan tinggi. tim penanganan pengaduan lembaga layanan pendidikan tinggidimaksud pada disampaikan kepada inspektur jenderal sejak tanggal selesainya telaahan,pengembalian uang negara dan atau barang milik negaramenteri |
sta, berita negara republik indonesia menristek dikti. penerimaan mahasiswkebijakan tentangbab vii ketentuan lain lain dalam hal lembaga tes masuk perguruan tinggi belum terbentuk, pelaksanaan tugas lembaga tes masuk perguruan tinggi dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh menteri. dalam hal utk tidak dapat dilaksanakan karena faktor disabilitas, alam, dan gangguan infrastruktur, tes dapat dilakukan secara tertulis dalam bentuk cetak dan pendampingan. sekolah tinggi, politeknik, pendidikan vokasi pada universitas dan institut negeri serta perguruan tinggi swasta dapat menggunakan hasil utkujian tulis berbasis komputer yang selanjutnya disingkat utk adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer. rektor adalah pemimpin perguruan tinggi pada universitas dan institutbab prinsip dan jalur penerimaan mahasiswa barufleksibel, yaitu diselenggarakan beberapa kali dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak (dua) kali utk, efisien,yaitu penyelenggaraan tes masuk ptn menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu, danapat diakses secara mudah. jalur penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada ptndan atau portofolio calon mahasiswa, dan seleksi bersama masuk ptn (sbmptn) dilakukan berdasarkan hasil utk dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan ptn yang bersangkutan. utk sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: tes potensi skolastik, yaitu tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif yang diperlukan bagi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi perguruan tinggi, dan tes kompetensi akademik, yaitu tes yang bertujuan untuk menilai kompetensi dasar pada mata pelajaran sekolah, meliputi standar isi yang harus dikuasai oleh siswa akhir kelas sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. selain penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ptn dapat melakukan seleksi mandiri. pelaksanaan jalur sbmptn dilakukan sebelum calon mahasiswa lulus pendidikan menengah. pelaksanaan jalur sbmptn dilakukan sebelum dan setelah calon mahasiswa lulus pendidikan menengah. pelaksanaan seleksi mandiri dilakukan setelah pengumuman hasil jalur sbmptn. seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh masing masing ptn dapat menggunakan nilai hasil utk. seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh masing masing ptn harus sudah selesai paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalanpenetapan hasil jalur sbmptn, sbmptn, dan seleksi mandiri merupakan kewenangan rektor. bab iii daya tampung dan perencanaan kuota dalam penerimaan mahasiswa barudu& ditetapkan paling sedikit (empat6o:: dan sistem dan hasil seleksi mandiri kepadajalur sbmptn, sbmptn, dan seleksi mandiri. bab organisasi pelaksana penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru jalur sbmptn dan sbmptn dilaksanakan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi. lembaga tes masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh menteri. lembaga tes masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada merupakan lembaga nonstruktural lingkungan kementerian. lembaga tes masuk perguruan tinggi berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. lembaga tes masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas menyelenggarakan tes bagi calon mahasiswa masuk perguruan tinggi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada lembaga tes masuk perguruan tinggi mempunyai fungsi: merencanakan dan mengembangkan sistem tes masuk perguruan tinggi, mengembangkan dan melaksanakan utk, cc. mengoordinasikan pendataan daya tampung, perubahan, dan realisasi daya tampung mahasiswa baru, mengelola dan mengolah data calon mahasiswa jalur sbmptn dan sbmptn, memfasilitasi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur sbmptn dan sbmptn, menyampaikan informasi hasil utk bersifat rahasia dan hanya diberikan kepada peserta yang bersangkutan dan perguruan tinggi pilihan. melakukan pengkajian dan evaluasi atas hasil penyelenggaraan tes masuk perguruan tinggi, melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan sbmptn, utk, dan sbmptn, menyusun laporan penyelenggaraan tes masuk perguruan tinggi kepada menteri, dan melaksanakan tugas lain dari menteri. ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi lembaga tes masuk perguruan tinggi diatur dengan peraturan menteri. organisasi pelaksana seleksi mandiri diatur dan ditetapkan oleh rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab persyaratan peserta seleksi dan calon mahasiswa peserta sbmptn memenuhi persyaratanpenilaian prestasi akademik baik danlakukan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi. peserta sbmptn memenuhi persyaratan: memiliki nilai utk yang masih berlaku, memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah, dan lulusan pendidikan menengah paling lama tiga tahun terakhir. ptn dapat mempertimbangkan calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi unggul bidang nonakademik. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan penilaian terhadapoleh rektor. persyaratan untuk diterima sebagai mahasiswa baru ptn terdiri atasrektor. bab pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan pembiayaan pelaksanaan sbmptn dibebankan pada anggaran kementerian. pembiayaan pelaksanaan utk dibebankan kepada peserta. pembiayaan pelaksanaan sbmptn dibebankan pada peserta dan anggaran kementerian. pembiayaan pelaksanaan seleksi mandiri dibebankan kepada peserta. pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sbmptn, utk, dan sbmptn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan seleksi mandiri dilakukan olehgkalan datalam rangka menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan tinggi, kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi perlu mengembangkan dan mengelola sistem informasi pendidikan tinggi nasional yang memuat basis data pendidikan tinggi yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi berupa pangkalan data. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud: pangkalan data pendidikan tinggi,data pendidikan tinggi adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi. informasi pendidikan tinggi adalah data pendidikan tinggi yang sudah diolah untuk tujuan tertentu. genap paling lambat (dua) bulan sejak perkuliahan dimulai. pelaporan hasil studi sebagaimana dimaksud pada huruf untuk semester ganjil dan semester genap paling lambat (dua) bulan setelah perkuliahan selesai. pelaporan rencana studi dan hasil studi semester antara paling lambat (satu) bulan setelah perkuliahan selesai. perguruan tinggi yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi dikti secara berkalaharuan data semester lampau hanya dapat dilakukan atas persetujuan pusat. penyampaian laporan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan mekanisme pengisian instrumen aplikasi dikti feeder. pengisian dikti feeder sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pengelola dikti. pengelola dikti sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi. pengiriman data dari dikti feeder dikti dilaksanakan melalui mekanisme sinkronisasi. pusat memberikan akun dikti feeder kepada perguruan tinggi. pusat melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pemutakhiran dikti feeder dan mekanisme sinkronisasi. perguruan tinggi wajib menyampaikan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang valid dikti. pemimpin perguruan tinggi bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, ketepatan, dan pemutakhiran data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan dikti.data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid dan telah dilaporkan dikti tidak dapat dihapus, namun dapat diperbaiki melalui mekanisme validasi nasional. kesalahan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan oleh perguruan tinggi dan perbaikannya merupakan rekam jejak pelaporan perguruan tinggi. pusat mengumpulkan data pokok dan data transaksional pendidikan dari semua sumber data pendidikan yang terdapat pada unit utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain. pusat melakukan interkoneksi data melalui webservice atau mekanisme lainnya dengan unit utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain. pusat menjaga kerahasiaan data individual yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. bagian ketiga pengolahan data pendidikan tinggi pusat melakukan pengolahan data pendidikan tinggi berdasarkan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam pengolahan data pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada melalui validasi dan verifikasi. validasi dan verifikasi melibatkan pemangku kepentingan. proses validasi menggunakan aplikasi validator nasional yang terdiri atas berbagai fungsi assessment data pendidikan tinggi. bagian keempat penyajian data pendidikan tinggi hasil pengumpulan data melalui dikti menjadi dasar penerbitan data statistik pendidikan tinggi yang memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan. pusat mendistribusikan hasil pengolahan data dikti kepada seluruh unit utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain. pusat menyajikan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat. publikasi data dikti secara daring harus menggunakan domain resmi kementerian. bab pemanfaatan dikti pengumpulan data pokok pendidikan tinggi hanya dapat dilakukan melalui dikti. unit utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain dapat mengusulkan tambahan atribut data pokok pendidikan tinggi kepada pusat. data diktitinggi yang didata unit utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain dapat membangun sistem untuk mengumpulkan data transaksional. data transaksional sebagaimana dimaksud pada memuat datikti. data transaksional harus mengacu data pokok dikti secara daring dengan menggunakan data yang paling mutakhir. setiap sistem transaksional berkontribusi memperkaya informasi dikti dengan memberikan variabel output sistem transaksional tersebut menjadi bagian dikti. mekanisme integrasi sistem transaksional dengan dikti ditentukan oleh pusat. bab tugas dan tanggung jawab pusat memiliki tugas dan tanggung jawab: merancang basis data dikti, merancang, mengembangkan, dan memutakhirkan instrumen pendataan yang diperlukan dikti, cc. membangun dan memelihara pusat data kementerian untuk menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data, membangun dan memelihara sistem untuk melakukan verifikasi dan validasi untuk dipakai satuan kerja dan institusi lain yang mempunyai kemampuan dan atau otoritas sebagai validator, menetapkan struktur standar dan mekanisme standar bagi sistem aplikasi lain dalam berintegrasi dengan dikti dan mengevaluasi pemenuhan standar tersebut, memastikan komitmen institusi lain pengguna data dalam ikut menjaga kerahasiaan data pendidikan tinggi, mengoordinasikan unit utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain yang terlibat dalam pengumpulan data dikti guna terciptanya kegiatan pengumpulan data dikti yang terintegrasi dalam satu sistem pendataan yang efektif dan efisien, menyediakan sistem layanan helpdesk terpusat kepada seluruh pemangku kepentingan dikti, dan mendukung sistem identitas tunggal kependudukan. unit utama memiliki tugas dan tanggung jawab: menggunakan data dan informasi yang tersedia dikti, melakukan pengumpulan data transaksional sesuai dengan kebutuhan, melakukan verifikasi dan validasi entitas data sesuai wewenang dan tanggung jawab masing masing, menyampaikan dan memastikan kesesuaian sistem dikti dengan proses bisnis unit utama yang berlaku, menerbitkan nomor identitas sebagaimana dimaksud dalam menetapkan pengelola dikti pada setiap unit utama, mengkontribusikan output sistem transaksional dalam dikti, mengelola secara bersama sistem layanan helpdesk terpusat yang diatur oleh pusat, dan mendukung sistem identitas tunggal kependudukan. dikti memiliki tugas dan tanggung jawab: membantu sekretariat jenderal melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan perguruan tinggi pada dikti sesuai dengan wilayah masing masing, memanfaatkan data yang dihasilkan dari dikti untuk mendukung pengawasan, pengendalian, dan pembinaan wilayah masing masing, cc. mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan dikti daerah, menyediakan dan memelihara infrastruktur pendataan wilayah masing masing, mengelola secara bersama sama sistem layanan helpdesk terpusat yang diatur oleh pusat, menggunakan memfasilitasi validasi data pelaporan hanya dengan aplikasi dikti feeder dan validator nasional kepada perguruan tinggi wilayah masing masing, dan mendukung sistem identitas tunggal kependudukan. perguruan tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab: melakukan pengisian dan pengiriman data melalui dikti feeder, menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajaran dikti secara berkala sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam melakukan pengelolaan dikti dengan satuan kerja yang jelas dan diketahui oleh para pemangku kepentingan, menyiapkan pegawai tetap, sarana, prasarana dan insentif bagi satuan kerja yang melakukan pengelolaan dikti internal perguruan tinggi, memeriksa dampak data yang telah dilaporkan melalui dikti feeder sejumlah sistem transaksional kementerian, menjamin kelengkapan, kebenaran, dan pemutakhiran data yang dikirimkan, dan mendukung sistem identitas tunggal kependudukan. bab vii pengendalian dan pelaporan pengendalian hak akses, data referensi, sinkronisasi, verifikasi, dan validasi, serta integrasi data pendidikan tinggi dilakukan oleh pusat. pusat menyusun dan menerapkan standar pengelolaan dikti. pedoman mengenai standar pengelolaan dikti ditetapkan dengan keputusan sekretaris jenderal. setiap personil, unit, institusi dan atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan diktii sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. seluruh unit utama bersama sama mensosialisasikan dikti dan sistem transaksionalnya yang mengacu pada dikti. pusat melakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan sistem dikti dan proses bisnis. pusat melaporkan secara berkala hasil pengelolaan dikti kepada menteri melalui sekretaris jenderal. bab viii ketentuan lain pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai pelaporan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang telah ada sebelum peraturan menteri ini ditetapkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bab ketentuan peralihan dalam hal dikti belum terbentuk, tugas dan tanggung jawab dikti sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini dilaksanakan oleh koordinasi perguruan tinggi swasttitas data pendidikan tinggi adalah objek data pendidikan tinggi. data pokok pendidikan tinggi adalah variabel minimal yang merepresentasikan sejumlah orang, unit organisasi atau objek sebagai syarat untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. data referensi pendidikan tinggi adalah kisaran nilai dan atau isian yang digunakan untuk menyusun data lain agar terdapat keseragaman makna atau interpretasi. data transaksional pendidikan tinggi adalah representasi perubahan data mengenai orang, unit organisasi atau objek yang termasuk kategori data pokoktuan manajemen sumberdaya adalah kelompok program studi, lembaga penelitian dan atau lembaga pengabdian masyarakat yang menyelenggarakan fungsi pembelajaran, penelitian dan atau pengabdian masyarakat padapada jenjang pendidikan tinggi. dikti feeder adalah perangkat lunak yang ditempatkan perguruan tinggi dan memiliki struktur basis data replika dari basis data dikti yang digunakan sebagai sarana pelaporan resmi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi. webservice adalah perangkat lunak berbasis web untuk mendukung interoperabilitas interaksi data antar sistem. pusat adalah pusat data dan informasiunit utama adalah satuan kerja setingkat eselon lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. lembaga layanan pendidikan tinggi yang selanjutnya disebut dikti adalah satuan kerja wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaratujuan,, cc.,, dan koordinasi pendidikan tinggi, menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai kinerja program studi dan perguruan tinggi, dan menyediakan data bagi peningkatan standar perguruan tinggi secara nasional. bab iii ruang lingkup data dikti menghimpun data pendidikan tinggi yang dikelola dengan kaidah basis data terintegrasi. basis data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada mencatat hubungan antar entitas data dengan menjaga kelengkapan dan kebenaran data, sehinggapendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: data pokok pendidikan tinggi, data referensi pendidikan tinggi, dan data transaksional pendidikan tinggi. bagian kesatu data pokok pendidikan tinggi data pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada bersifat individual, relasional, dan longitudinal. data individual sebagaimana dimaksud pada mendeskripsikan setiap entitas data pendidikan tinggi secara rinci. data relasional sebagaimana dimaksud pada saling mengaitkan antara entitas data pendidikan tinggi. data longitudinal sebagaimana dimaksud pada dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas data pendidikan tinggi yang sama dalam periode semester akademik yang berbeda. data pokok pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat entitas data pendidikan tinggi yang terdiri atas: perguruan tinggi, program studi, satuan manajemen sumberdaya, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, substansi pendidikan tinggi: dan aktivitas tridharma perguruan tinggi. substansi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf memuat ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang diajarkan dan dikembangkan dalam perguruan tinggi. aktivitas tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf memuat data proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. data pokok pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam memiliki atribut. atribut sebagaimana dimaksud pada merupakan elemen data yang melekat pada entitas data pendidikan tinggi. atribut perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada meliputi data identitas, lokasi, pelengkap, spasial, citra, sarana dan prasarana. atribut program studi sebagaimana dimaksud pada meliputi data identitas, jenjang pendidikan, bidang ilmu pendidikan, gelar, kapasitas, kompetensi, capaian pembelajaran, lokasi, pelengkap, spasial, dan citra, sarana dan prasarana. atribut satuan manajemen sumberdaya sebagaimana dimaksud pada meliputi data identitas, sumber daya, struktur organisasi, lokasi, pelengkap, spasial, citra, sarana dan prasarana. atribut dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada meliputi data identitas, nomor induk kependudukan, alamat, kepegawaian, riw pendidikan, publikasi, kompetensi, kualifikasi, sertifikasi, dan penghargaan. atribut mahasiswa sebagaimana dimaksud pada meliputi data identitas, nomor induk kependudukan, keluarga, pembiayaan, kepesertaan pada prodi dan prestasi. atribut substansi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada meliputi data kompetensi, materi dan capaian pembelajaran, penilaian, kurikulum, bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. atribut aktivitas tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada meliputi proses pembelajaran, pembimbingan, penilaian, penelitian, kerja sama dan pengabdian kepada masyarakat. bagian kedua data referensi pendidikan tinggi data referensi pendidikan tinggi diverifikasi dan divalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan. data referensi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas referensi data wilayah, referensi data operasional, dan referensi nomor identitas. kualifikasi sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan identitas tunggal. dan kabupaten kota data pokok pendidikan tinggi. referensi nomor identitas sebagaimana dimaksud pada meliputi: kode perguruan tinggi yang merupakan pengkodean referensi perguruan tinggi, kode program studi yang merupakan pengkodean referensi program studi, kode satuan manajemen sumberdaya yang merupakan pengkodean referensi satuan manajemen sumberdaya, nomor induk dosen nasional, nomor induk dosen khusus, dan nomor urut pengajar yang merupakan pengkodean referensi pendidik, nomor ijazah nasional, nomor pokok badan penyelenggara yang merupakan pengkodean referensi badan penyelenggara yang mengelola perguruan tinggi swasta, dan kode bidang ilmu yang merupakan penyatuan referensi bidang ilmu program studi, bidang ken kompetensi pendidik, bidang kompetensi tenaga kependidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat dan bidang kerja sama dalam satu struktur. penerbitan nomor identitas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh unit utama. pusat mengelola data referensi pendidikan tinggi untuk menjamin integritas data. bagian ketiga data transaksional pendidikan tinggi data transaksional pendidikan tinggi merupaktinggi secara kronologis dengan mengedepankan aspek pertanggungjawaban. data transaksional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada dihasilkan oleh sistem informasi transaksional yang berada unit utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain. dikti menyimpan semua data transaksional yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam bab pengelolaan dikti bagian kesatu umum untuk menjamin ketersediaan data pendidikan tinggi, dilaksanakan pendataan penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui dikti. pendataan penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengumpulan, pengolahan, dan cc. penyajian data. pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada berasal dari: pelaporan perguruan tinggi, unit utama: dan cc. sumber data eksternal. data hasil pengumpulan sebagaimana dimaksud pada diintegrasikan untuk diolah dan disajikan oleh pusat. data yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada disimpan pada infrastruktur yang dikuasai kementerian. bagian kedua pengumpulan data dari perguruan tinggi perguruan tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi dikti secara berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara. isi laporan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pembelajaran, penelitian, dan cc. pengabdian masyarakat. laporan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit terdiri atas: rencana studi: dan hasil studi. pelaporan rencana studi sebagaimana dimaksud pada huruf untuk semester ganjil dan semesterinstitut seninstitut se, dan pedoman pelaksanaan kinerja pegawai sebagai dasar penilaian sasaran kerja pegawai, institut seni. uraian jabatan ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan institut seninstitut senspme. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: mutu pendidikan tinggi. sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang selanjutnya disingkat spm dikti adalaheksternal, yang selanjutnya disingkat some,rguruan tinggi. pangkalan data pendidikan tinggi yang selanjutnya disingkat dikt dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasionalbadan akreditasi nasional perguruan tinggi, yang selanjutnya disingkat ban pt, adalah badanrogram studi, yang selanjutnya disingkat lam, adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri. kementerian adalah perangkat pemerintahantinggi. direktorat adalah direktorat penjaminan mutuspm dikti bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. spm dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. bab mekanisme sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi spm dikti terdiri atas: semi, dan some semi sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. some sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh ban pt dan atau lam melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing masing. luaran penerapan semi oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada digunakan oleh ban pt atau lam untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan semi dan some didasarkan pada standar pendidikan tinggi. standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: standar nasional pendidikan tinggi, dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. standar nasional pendidikan tinggi disusun dan dikembangkan oleh badan standar nasional pendidikan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan menteri. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi ptn, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi pts, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi. semisebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui audit mutu internal. semi diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggiakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. kegiatan sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk mencapai standar pendidikan tinggi. semi sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. semi ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi ptn atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi pts, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi. some yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: tahap evaluasi data dan informasi, tahap penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi, dan tahap pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi. some dikembangkan secara berkelanjutan oleh ban pt dan atau lam sesuai dengan kewenangan masing masing. ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan menteri. data, informasi pelaksanaan, serta luaran semi dan some dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam dikti. bab iii pembagian tugas dan wewenang direktorat jenderal mempunyai tugas dan wewenang dalam perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan spm dikti. badan standar nasional pendidikan tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi. direktorat mempunyai tugas dan wewenang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang semi. perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang: merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan semi, menyusun dokumen semi yang terdiri atas: dokumen kebijakan semi, dokumen manual semi, dokumen standar dalam semi, dan dokumen formulir yang digunakan dalam semi, membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan semi pada manajemen perguruan tinggi, dan mengelola dikti pada tingkat perguruan tinggi. badan akreditasi nasional perguruan tinggi ban pt) dan atau lembaga akreditasi mandiri lam) mempunyai tugas dan wewenang melakukan some melalui akreditasi perguruan tinggi dan atau program studi. bab ketentuan peralihan sebelum badan standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam terbentuk, tugas dan wewenang badan standar nasional pendidikan tinggi dilaksanakan oleh direktorat jenderaltata kelola , menimbang bahwa untuk mendukung tercapainya peningkatan akses, relevansi, mutu pendidikan tinggi, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan inovasi, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, diperlukan teknologi informasi, bahwa untuk keselarasan perencanaan, pengembangan, dan implementasi teknologi informasi, perlu adanya tata kelola teknologi informasi. bab iii enterprise architecture bagian kesatu umum enterprise architecture sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun oleh pengelola lingkungan kementerian. enterprise architecture sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi,berfungsi untuk menggambarkan prinsip arsitektur proses bisnis, struktur dan interaksi antara strategi, organisasi, fungsi, proses bisnis, dan kebutuhan informasi organisasi untuk memberikan layanan kepada pengguna dan pemangku kepentingan. arsitektur data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf berfungsi untuk menggambarkan prinsip arsitektur data, struktur dan interaksi tipe dan sumber utama data, aset data logikal, aset data fisik organisasi, dan sumber daya manajemen. arsitektur aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf berfungsi untuk menggambarkan prinsip arsitektur aplikasi, struktur dan interaksi aplikasi yang mendukung arsitektur proses bisnis serta arsitektur data dan informasi. arsitektur teknologi sebagaimana dimaksud pada huruf berfungsi untuk menggambarkan prinsip arsitektur teknologi, rancangan dari perangkat keras dan perangkat lunak server yang meliputi komputer server, media penyimpanan, workstation, middleware, jaringan, serta fasilitas fasilitas fisik yang mendukung aplikasi dan proses proses bisnis yang dibutuhkan organisasi. enterprise architecture sebagaimana dimaksud pada menghasilkan peta jalan ti. untuk melaksanakan enterprise architecture sebagaimana dimaksud dalam diperlukan tata kelola. tata kelola sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: tata kelola proses bisnis, tata kelola data dan informasi, tata kelola aplikasi, dan tata kelola teknologi. pelaksanaan tata kelola sebagaimana yang dimaksud pada berpedoman pada standar, prosedur, dan prinsip arsitektur yang ditetapkan oleh pengelola ti. bagian kedua tata kelola proses bisnis tata kelola proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan memetakan proses bisnis organisasi, melakukan analisis, pemodelan, otomasi, integrasi, dan pengukuran proses bisnis. proses bisnis sebagaimana dimaksud pada menggambarkan alur kerja organisasi secara komprehensif meliputi pelaku, informasi input, dan output, aplikasi yang digunakan, serta interaksi antar pelaku. proses bisnis sebagaimana dimaksud pada didokumentasikan dalam bentuk peta proses bisnis dengan format business process model and notation. business process model and notation sebagaimana dimaksud pada merupakan notasi baku yang digunakan untuk memodelkan urutan logis dari proses bisnis organisasi. setiap unit organisasi harus memiliki peta proses bisnis. ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri. bagian ketiga tata kelola data dan informasi unit organisasi melaksanakan tata kelola data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan proses bisnis, keperluan berbagi pakai,keamanan, dan otorisasi. untuk mendukung tata kelola data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam, dan keamanan. data dan informasi sebagaimana dimaksud pada tingkat kementerian terdiri atas: data pokok, data referensi: dan data transaksional. data pokok dan data referensi sebagaimana yang dimaksud pada huruf dan huruf dikelola dan dikumpulkan oleh pusdatin. data transaksional sebagaimana yang dimaksud pada huruf dikelola oleh unit organisasi. pusdatinunit organisasi dan sumber eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. untuk menjaga konsistensi dan integrasi data, unit organisasi harus menggunakan data pokok dan data referensi yang dikelola oleh pusdatin. data dan informasi tingkat kementerian yang dikelola pusdatin dapat dimanfaatkan oleh seluruh unit organisasi. pemanfaatan data dan informasi selain oleh unit organisasi harus berkoordinasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi lingkungan kementerian. data dan informasi sebagaimana dimaksud pada harus disimpan pada data center yang dikelola oleh pusdatinpusdatin. pusdatin menyusun dan menyediakan pustaka data ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi yang ada unit organisasi. bagian keempat tata kelola aplikasi tata kelola aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan mengelola aplikasi yang meliputi proses akuisisi berupa pengembangan aplikasi secara mandiri atau oleh pihak lain, penerapan aplikasi, dan pemeliharaan aplikasi yang telah beroperasi. aplikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis. aplikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan standar siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang terdiri atas: perencanaan, analisis, desain, yang menghasilkan model proses bisnis.oftware requirements specification dan didesain menggunakan unified modeling languageunit acceptance testkembangkan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam aplikasi yang digunakan untuk pelayanan publik tingkat kementerian harus melalui pengujian oleh pusdatin. aplikasi tingkat kementerian berada data center yang dikelola oleh pusdatin. aplikasi tingkat kopertis dan ptn berada infrastruktur yang dikelola oleh unit kerja yang diberikan wewenang mengelola pada kopertis dan ptn. akun tertinggi (root) terkait sistem operasi, basis data, dan aplikasi harus diserahbuat dan atau dikembangkan lingkungan kementerian dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan hak cipta unit kerja yang membuat aplikasi. aplikasi yang digunakan pada server dan pengguna merupakan aplikasi legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. aplikasi yang dikembangkan harusdiatur dengan peraturan menteribagian kelima tata kelola teknologi tata kelola teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan mengelola teknologi dengan mempertimbangkan persyaratan keamanan, ketersediaan, operasional, dan pemeliharaan teknologi, serta penyediaan lingkungan untuk pengembangan atau pengujian aplikasi. teknologi sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk mendukung aplikasi serta data dan informasi. teknologi sebagaimana dimaksud pada mencakup: jaringan intranet, jaringan internet, cc. server, internet protocol address, nama domain, hosting: data center, co location, pusat pemulihan bencana: surat elektronik, platform, network operation center, keamanan jaringan, service, dan oo. fasilitas pendukung lainnya. teknologi sebagaimana dimaksud pada dikelolapusdatin bersama pengelola menyusun perencanaan teknologi kementerian untuk memastikan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan unit organisasi. pengelola pada kopertis dan ptn menyusun perencanaan teknologi dengan mengacu perencanaan teknologi kementerian sebagaimana dimaksud pada perencanaan teknologi sebagaimana dimaksud pada dan meliputi: topologi, konfigurasi, cc. spesifikasi teknologi, dan siklus hidup teknologi. teknologi sebagaimana dimaksud dalam harus memperhatikan standar keamanan teknologi. ketentuan mengenai standar keamanan teknologi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri. nama domain tingkat kementerian dan kopertis sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tanggung jawab pusdatin. nama domain resmi kementerian adalah ristekdikti.go.id. nama subdomain dapat digunakan oleh unit utama, pusat, kopertis, dan aplikasi berbasis web. penggunaan nama subdomain dikoordinasikan oleh pusdatin. pemanfaatan subdomain sebagaimana dimaksud pada merupakan tanggung jawab unit utama, pusat, serta kopertis yang mengajukan dan menggunakan nama subdomain. penanggung jawab pemanfaatan subdomain sebagaimana dimaksud pada harus melakukan evaluasi pemanfaatan subdomain untuk memastikan keberlangsungan situs, aplikasi atau kegiatan yang menggunakan subdomain. pedoman mengenai tata cara penggunaan nama domain dan subdomain ditetapkan dengan keputusan sekretaris jenderal. surat elektronik resmi sebagaimana dimaksud dalam huruf kementerian dan kopertis menggunakan nama domain ristekdikti.go.id. surat elektronik resmi sebagaimana dimaksud pada wajib digunakan dalam nota dinas atau layanan kementerian. surat elektronik kementerian dikelola oleh pusdatin. pembangunan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan setelah penyusunan dokumen rencana pemulihan bencana. dokumen rencana pemulihan bencana paling sedikit memuat: analisis risiko, analisis dampak bisnis, cc. strategi pemulihan, desain pusat pemulihan bencana, pengorganisasian pemulihan bencana, prosedur operasional standar, dan strategi pengujian. pengembangan rencana pemulihan bencana tingkat kementerian merupakan tanggung jawab pusdatin. bab tata kelola pengembangan tata kelola pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh unit organisasi untuk melaksanakan hasil enterprise architecture sebagaimana dimaksud dalam tata kelola pengembangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pengembangan proyek ti. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:nerapan dan pemanfaatan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. tata kelola adalah kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan tenterprise architecture adalah cetak biru dan arsitektur organisasi yang berisi proses bisnis, data, aplikasi, dan yang dirancang dan diterapkan secara terpadu untuk membantu organisasi berjalan dengan efektif dan efisien yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentengembangan proyek sebagaimana dimaksud pada menggunakan standar yang terdiri atas proses: inisiasi, perencanaan, cc. pelaksanaan, pemantauan, dan penutupan. proses inisiasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf menghasilkan dokumen project charter. proses perencanaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf menghasilkan rencana pengelolaan proyek. rencana pengelolaan proyek sebagaimana dimaksud pada dijadikan dasar untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan tujuan dan sasaran proyek. proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sesuai rencana pengelolaan proyek. proses pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana pengelolaan proyek. proses penutupan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan akhir dari pengelolaan proyek. pengembangan proyek dapat dilakukan oleh pihak lain. pihak lain sebagaimana dimaksud pada dipilih oleh pusdatin sesuai dengan kriteria. kriteria pihak lain sebagaimana dimaksud pada meliputi: tidak masuk daftar hitam, tidak pailit, menyetujui perjanjian non disclosure agreement, menggunakan standar pengembangan proyek ti: dan memberikan laporan dan dokumentasi pengembangan proyek secara detail. pengembangan proyek keseluruhan dimonitor oleh pusdatin. bab tata kelola layanan unit organisasi melakukan tata kelola layanan sebagaimana dimaksud dalam hurufdengan strategi bisnis. (x) pengelolaan desain solusi layanan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan garis besar desain dan pengembangan layanan jasa dan proses. pengelolaan transisi layanan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan proses mengelola persyaratan tahapan strategi dan desain untuk layanan yang berkelanjutan dan dapat dipertahankan. pengelolaan operasional layanan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi penyampaian yang efektif, efisien dan dukungan layanan, serta menyediakan referensi untuk kegiatan operasional dalam proses proses lain. pengelolaan layanan terus menerus sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan proses mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan guna menyesuaikan perubahan kebutuhan bisnis yang didukung layanan ti. pengelolaan layanan sebagaimana dimaksud dalammenteri. bab tata kelola pengawasan tata kelola pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf bertujuan untuk memastikan pencapaian tingkat penerapan seluruh proses tata kelola ti, pengamanan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan. tata kelola pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi pengawasan terhadap: pengaturan dan pemeliharaan tata kelola ti, pemanfaatan tata kelola ti, cc. pengoptimalan pengelolaan risiko, pengoptimalan sumber daya, dan transparansi pemangku kepentingan. 9a pengawasan pengaturan dan pemeliharaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan proses memastikan keputusan terkait dibuat sesuai dengan strategi dan tujuan organisasi, dan proses yang berhubungan dengan diawasi secara efektif dan transparan. pengawasan pemanfaatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan proses memastikan layanan dan aset yang didukung berjalan aman sehingga kebutuhan bisnis didukung secara efektif dan efisien. pengawasan pengoptimalan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan proses memastikan bahwa risiko organisasi terkait tidak melebihi jumlah dan toleransi risiko, dampak risiko terhadap nilai organisasi diidentifikasi dan dikelola, serta potensi kegagalan diminimalisir. pengawasan pengoptimalan sumber daya sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan proses memastikan bahwa kebutuhan sumber daya organisasi terpenuhi secara optimal. pengawasan transparansi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan proses memastikan bahwa komunikasi kepada pemangku kepentingan berjalan secara efektif dan tepat waktu, serta memastikan bahwa tujuan dan strategi terkait sesuai dengan strategi organisasi. tata kelolaralihan pedoman pelaksanaan tata kelola data dan informasi kopertis dan ptn ditetapkan oleh koordinator kopertis pemimpin ptn mengacu pada peraturan menteri ini. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua unit organisasi harus menyesuaikan dengan tata kelola berdasarkan peraturan menteri ini paling lama (satu) tahun sejak tanggalcenter adalah suatu fasilitas yang digunakan secara khusus untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan fasilitas untuk menyimpan informasi elektronik secara terpusatusat data dan informasi yang selanjutnya disebut pusdatin adalah pusat data dan informasi ilmu pengetahuandatin, pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pusat pendidikan dan pelatihankoordinasi perguruan tinggi swasta yangraturan menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui government untuk setiap unit organisasi. unit organisasi mengembangkan tata kelola yang dalamnya terdiri atas: struktur tata kelola ti: enterprise architecture, tata kelola pengembangan, tata kelola layanan, dan tata kelola pengawasan. bab struktur tata kelola struktur tata kelola sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: struktur tata kelola kementerian, dan struktur tata kelola kopertis dan ptn. struktur tata kelola kementerian sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh menteri. struktur tata kelola kementerian sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: komite ti, dan pengelola ti. komite sebagaimana dimaksud pada huruf beranggotakan: pengarah, ketua: sekretaris: dan anggota. pengarah komite kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh menteri. ketua komite kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh sekretaris jenderal. sekretaris komite kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh kepala pusdatin. anggota komite kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: direktur jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan: direktur jenderal kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi,irektur jenderal penguatan inovasi, inspektur jenderal, dan staf ahli menteri. pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: koordinator chief information officer cio), dan anggota. koordinator sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh kepala pusdatin. anggota sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: kepala biro perencanaan, kepala biro sumber daya manusia, kepala biro hukum dan organisasi, kepala biro keuangan dan umum, kepala biro kerja sama dan komunikasi publik, kepala pusat pendidikan dan pelatihan, kepala pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi,j .dan sekretaris inspektorat jenderal. komite dan pengelola kementerian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri. komite kementerian sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: merumuskan dan menetapkan kebijakan tata kelola dan menetapkpengelola sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun rencana strategis pengembangan (lima) tahun untuk diusulkan kepada komite timanajemen risiko dil. melakukan pemantauan dan evaluasi operasional layanan ti, dan menyampaikan laporan kepada komite ti. struktur tata kelola kopertis dan ptn sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa: unit pelaksana teknis upt): atau tim hoc. struktur tata kelola kopertis dan ptn sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai pengelola ti. pengelola sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: menyusun rencana strategis pengembangan (lima) tahun mengacu pada rencana strategis pengembangan kementerianjamin tercapainya service level agreementmelakukan pemantauan dan evaluasi operasional layanan ti, dan melaksanakan tugas komite dalam hal tidak terdapat struktur komite dalam struktur tata kelola kopertis dan ptn. dalam hal diperlukan, kopertis dan ptn dapat membentuk komite ti. komite sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: merumuskan dan menetapkan kebijakan tata kelola dstruktur tata kelola kopertis dan ptn sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh koordinator kopertis pemimpin ptn. pengelola kementerian melakukan koordinasi dengan struktur tata kelola pada kopertis, ptn, dan instansi pemerintah lainnya. |
menristek dikti. gelar. penulis. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:elar dandibelakang nama lulusan program diploma iiiii terapan, ditulis belakang nama lulusan program diploma dengan mencantumkan huruf s.oktor, ditulis depan nama lulusan program doktor, dengan mencantumkan huruf dr. : doktor terapan, ditulis didepan nama lulusan program dokter terapan, dengan mencantumkan huruf dr. tr. , gelar untuk lulusan pendidikaninisial sebutperguruan tinggi indonesia wajib menggunakan bahasa indonesia. perguruan tinggi wajib menyesuaikan pemberian gelar denggelar yang diberikan sebelum peraturan menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan tetap berlaku, semua ketentuan mengenai gelar lulusanstatutanufaktur bandung, perlu disusun statuta politeknik manufaktur bandumanufaktur. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. polman bandung menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan industri dengan konsep pendidikan berbasis industriman bandungpaling sedikit (enam belas) minggu kegiatan pembelajaran efektif termasukgiatan akademik polman bandunggram pendidikkegiatantantangan lokal, regional, dan global serta mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggipenilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan prinsip sahih, obyektif, adil, terpadu, terbuka, berkesinambungan, sistematis, berbasis kriteria, dan akuntabel komprehensif, ujian tugas akhir dan atau bentuk ujian lainnystudioujian tugas akhirman bandungman bandungman bandung dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana polman bandung. warga negara asing dapat menjadi mahasiswa polman banduman bandungolman bandung melaksanakan kegiatan penelitian yang dapatbertujuan untuk meningkatkan mutu materi, proses pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menunjang pendidikan, dan pengembangan instituspenyelenggaraan penelitian dilakukan dbudaya, dan kemanusiaan serta untuk meningkatkan kesejahteraanman bandungkegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan ilmu, alih penguasaan teknologi untuk pembangunan bangsa, penguatan kompetensi sumber daya, dan berperan serta dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat khususnya industrolman bandungman bandung untuk seluruh sivitas akademika polman bandungman bandman bandungman bandman bandung menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang mencerminkan sikap dan kebebasan untuk melakukan kegiatan serta menyatakan ungkapan keilmuan dan keahlian dengan berpedoman pada norma dan kaidah akademik serta etika profesman bandungman bandungman bandung memberikan gelar, ijazah,polman bandungpolman bandung mempunyai visi sebagai institusi terdepan dalam pendidikan, pengembangan, dan penerapan teknologi manufaktur yang diakui dunia. polman bandung mempunyai misi menyiapkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi manufaktur, inovatif, dan tanggap terhadap tantangan lokal serta mampu bersaing dalam pasar global. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: politeknik manufaktur bandung yang selanjutnya disebut polman bandungman bandung yang selanjutnya disebut statuta adalah peraturan dasar pengelolaan polman bandung yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional polman bandungnat adalah senat polman bandung. direktur adalah direktur polman bandung. sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa polman bandung. dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan polman banddan belajar pada salah satu program studi polman bandung. tujuan polman bandung: menyiapkan lulusan menjadi anggota masyarakat yang menggerakkan perbaikan serta memiliki kemampuan profesional dalam bidang manufaktur, dan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan industri nasional tingkat global. untuk mencapai visi, misi, dan tujuan polman bandung sebagaimana dimaksud dalam dan polman bandungman bandung paragraf umum organ polman bandungman bandungman bandman bandungolman bandungman bandungmanufaktur bandung. polman bandung9asyaratan keanggotaan senat:polman bandung, beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetapakademik, berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi, mempunyai reputasi akademik yang menonjol dan diakui dalam bidang atau kelompok keahliannya, dan bersedia menjadi anggotaman bandungyang memiliki jawab terhadap masa depan polman bandung, dan tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ pengelola dan anggota senatpolman bandung. 2gman bandungman bandung, dan membantu pengembangan polman bandung. anggota dewan penyantun berjumlah (tujuh) orang yang berasal dari: (dua) orang dari pemerintah daerah, (satu) orang alumni, (dua) orang dari industri, (satu) orang dari pakar pendidikan, dan (satu) orang purnatugas pemimpin polman bandunganggota dewan penyantun sebagaimana dimaksud pada huruf dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk seorang pejabat untuk mewakili. dewan penyantun dalam melaksanakan tugasnya bersidang paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahunpersyaratan anggotaman bandungman bandung. menteri adalah menteri yang membidangi pendidikan tinggi. bab identitas polmajawa barat. polman bandung didirikan berdasarkan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tanggal oktober tentang pendirian polman bandung. polman bandung berasal dari politeknik mekanik swiss institut teknologi bandung pms itb) yang menyelenggarakan pendidikan politeknik berdasarkan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tentang pengesahan penyelenggaran pendidikan pms itb oleh itb dan pemberian penghargaan kepegawaian kepada lulusannya. politeknik mekanik swiss institut teknologi bandung pms itb) berasal dari fakultas nonpolar teknologi institut teknologi bandung berdasarkan persetujuan kerja sama antara pemerintah republik indonesia dengan pemerintah konfederasi swiss tanggal desember tentang diselenggarakannya pendidikan politeknik mekanik swiss institut teknologi bandung pms itb) lingkungan institut teknologi bandung yang diresmikan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan pada tanggal maret tanggal maret ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) polman bandungman bandung paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain paling singkat (dua) tahun bagi pembantu direktur, menduduki jabatan paling rendah lektor bagi calon pembantuman bandung. tenaga kependidikan lingkungan polman bandung dapat diangkat sebagai administrator kepala bagian, dan pengawas kepala subbagianuntuk dapat diangkat sebagaiman bandung. 3apengangkatan pembantu direktur sebagaimana dimaksud pada direktur mengajukan (tiga) nama calon untuk masing masing pembantu direktur kepada senat untuk mendapatkan pertimbangan. senat melakukan rapat untuk memberikan pertimbangan terhadap calon pembantu direktur selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum masa jabatan pembantu direktur berakhidarigusulkan sekretaris jurusan yang dipilih antara dosen pada jurusan yang bersangkutan kepada direktur untuk diangkatisasipolman bandung mempunyai lambang berbentuk segi enam besar dan segi enam kecil dengan kombinasi warna biru dengan kode czyk: dan abu abu dengan kode czyk: serta tulisan polman berwarna biru dengan kode czyk: lambang polman bandung sebagaimana dimaksud pada memiliki makna: (dua) segi enam melambangkan pendidikan berbasis industri yang merupakan paduan harmonis unsur pendidikan, rekayasa, dan produksi, segi enam besar berbentuk kepala mikrometer memiliki makna proses manufaktur menuntut ketelitian dan ketepatan (precision) yang tinggi, dan segi enam kecil berbentuk kepala baut memiliki makna produk dan jasa yang dihasilkan polman bandung memiliki kesesuaian yang tinggi terhadap persyaratan yang ditetapkan. lambang sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: polman ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dengan peraturan direktur.dasar biru muda dengan kode czyk: dan tengahnya terdapat lambang polman bandung. bendera polman bandung sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut:direktuolmapolmapolman bandungman bandungpengangkatman bandung mempunyai hak dan kewajiban. mahasiswa polman bandung berhakakademik, cc. mengembangkan bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian, a7. menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan luar kegiatan akademik, dan memanfaatkan fasilitas polman bandung dan layanan pendukung lain yang tersedia bagi kelancaran proses pembelajaran. setiap mahasiswa wajib untuk: mematuhi semua norma pendidikan, peraturan dan ketentuan yang berlaku polman bandung, ikut menjaga nilai nilai akademik, menggerakkan perbaikan dalam kehidupan bermasyarakat, dan meneruskan perjuangan bangsa, cc. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuannyajaga citra dan kehormatan polman bandungdirektur. untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan tingkat polman bandung dan jurusanmenggunakan fasilitas yang dimiliki polman bandunglulus pendidikan dari politeknik mekanik swiss institut teknologi bandung pms itb) dan polman bandung. alumni sebagaimana dimaksud pada ikut bertanggung jawab menjaga nama baik polman bandung dan aktif berperan serta dalam memajukan polman bandung. hubungan antara polman bandungdirektur. bab pengelolaan sarana dan prasarana sarana dan prasarana polmapolman bandung berada bawah tanggung jawab dan pengawasan direkturelolaan, pendayagunaan, dan sistem akuntansi dan pelaporan barang milik negarpolman bandung disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rencana kerja dan anggaran tahunan polman bandung disusun oleh direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rencana kerja dan anggaran polman bandung sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh direktur kepada menteri. pengelolaan anggardirektur menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan polman bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. laporan pertanggungjawaban keuangan polman bandung diperiksa oleh auditorolman bandung, baik dari dalam maupun luar negeri. kerja sama sebagaimana dimaksud pad serta selaras dengan konsep pendidikan berbasis industpolman bandungsistem penjaminan mutu internal polman bandung sebagaimana dimaksudoo) polman ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera polman bandung diatur dengan peraturan direktur. jurusan lingkunganman bandung. bendera sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: bendera jurusan teknik manufaktur berwarna dasar biru tua dengan kode czyk: dengan gambar sebagai berikut: teknik manufaktur bendera jurusan teknik perancangan manufaktur berwarna dasar kuning dengan kode czyk: dengan gambar sebagai berikut: sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu. sistem penjaminan mutu internal polman bandungmerupakan penilaian kinerja perguruan tinggi pada tingkat institusi dan atau program studi. akreditasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh badan akreditasi dan atau lembaga akreditasi mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangandirektur dan pimpinan unit organisasi lingkungan polman bandung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi dan sertifikman bandungtata cara penetapan peraturan dan keputusan lingkungan polman bandungman bandung berasal dari: pemerintah dan atau pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganmaman bandung. kekayaan polmaman bandung. dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan polman bandung sebagaimana dimaksud pada merupakan penerimaan negara bukan pajak. kekayaan polman bandungman bandungman bandung. wakil organ sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: (lima) orang wakil organ senat, (dua bab xvi ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: semua organ polman bandung yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ polman bandungstatuta politeknik manufakturknik perancangan manufaktur bendera jurusan teknik pengecoran logam berwarna dasar merah dengan kode czyk: dengan gambar sebagai berikut: teknik pengecoran logam bendera jurusan teknik otomasi manufaktur dan mekatronika berwarna dasar hijau aquamarine dengan kode czyk: dengan gambar sebagai berikut: teknik otomasi manufaktur dan mekatronman bandung memiliki himne dan mars. himne polman bandung sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: hymne politeknik manufaktur bandung es syair adil bimbo ara lagu sam bimbo arr benny ci ta ka mi su. dahinya ta tantang an dah nya a3| &a| mma tere rut ser ta da lam rap gun ji wa bang sje. |l2. joo sij21 aja. loo 25s|o hanya dengan kesungguhan bakti dan senior ban s'lu il. |j4a |l17 hanya de ngan sungguh an bakti dan gor ban s'lu lebih cepat i|l1 ss. 3a2ji. i1li. 65sal5. naa ruh il .mu super sem bah kan bang pre ssen 3a2la kai ale. ss| . "aa|ja ti. si ci ka mutu dal ka tekno sola tew ti0| pop apoyo crescendo b0. . nan tn: lon ung gul ka . . ngga 2i| ko. do ne sia yang sangat ku te ri je. . s5. sja 2x1 trs bak . a|jl2 b0. mars polman bandung sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: mars politeknik manufaktur bandung doc syair lagu etnik ep. arr benny poerbandono is1017 ise. e76.il5 .3la4. po li teknik nu fak |tur bandung wadah| membina sangat ju| ang untuk to1i7. isi, titi. o1. 3la2. ses. cas aa. .3li. isi17.i ala4g sisa. kua dan kem| bangka cipta (kanaknya teknolog raga ter tiri2i iis. i7eli siti7.i .750s.s ise. .ils 5s. see. e7e7li71 ala. 3la4a. a13 3la4ga .425al3a4321 sem bahkan untuk membentuk sangat| demi kesejahteraandan ke| jalan bangsa ole laliga.gigi7 bl0427 3la32.17e7l12 3a5 per sembahan ma nyata jaa a23 2li oo. 1171y7 i|i7. 5s5&4s meta cu indus tri ju murder materi siklin tinggi presi si lah ci ri ti77. .771i sis )li7. tli1 i6ee. .sle sil uj78 3la04xx xxl nuh i man kami berhak tingkat kan produksimandi| rus 6ls .7li 1l3 .2l6 s5. slava422 lori. ise3.3a4. 5a3. foi1. terus maju tercinta kibarkan panji tek no lo. terus b1. .5i665. al5. 0565li. jual mater terus alma mater sisi ce. elsa. 3la4: termin ta poli terukmanufaktur bani dung ti. iii.ip2ili 3lang. ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan himne dan mars diatur dengan peraturan direktur. polman bandpimpinan dan busana senat sebagaimana dimaksud pada berupa setelan jas berwarna biru tua dengan kode czyk: busana wisudawan sebagaimana dimaksud pada berupa toga, topiczyk: dan bagian dada kiri terdapat lambang polman bandungman bandupolman bandung mempunyai fungsi menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan dalam bidang manufaktur, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat |
ta) anj bupati berau provinsi kalimantan timur peraturan bupati beraubupati berau, menimbang pengembangan ekonomi kerakyatan pengembangan energi baru terbarukan. bahwa masih banyak kejadian konflik kepentingan para pihak terkait pengembangmbentukan forum komunikasi perkebunkabupaten berau. pembangunan perkebunan berkelanjutan adalah pengelolaan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek teknis, ekonomi, sosial budaya dan ekologi. forum komunikasi perkebunan berkelanjutan yang selanjutnya disebut forum kpb adalah wadah komunikasi multi pihak dalam merumuskan, merencanakan, memfasilitasi dan memberikan rekomendasi dalam penyelesaian masalah perkebunanorang perseorangan, korporasi, asosiasi profesi, akademisi, organisasi non pemerintah, dan instansilingkungan hidup dan konservasi, sosial ekonomi, advokasi, serta kerjasama dan pengembangan. sekretariat adalah sekretariat forum kpb yang berkedudukan dinas perkebunan kabupaten berau. dinas perkebunan adalah dinas perkebunan kabupaten beraundukung, mengembangkan dan memberikan rekomendasi strategi percepatan pembangunan perkebunan berkelanjutan daerah. pembentukan forum kpb memiliki prinsip: integritas, yaitu anggota forum kpb dalam melakukan kegiatannya menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, konsistensi secara konsekuen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sinergi, yaitu anggota forum kpb harus membangun hubungan kerjasama yang produktif dan partisipacc. setara, yaitu tidak ada tingkatan yang lebih tinggi dalam diskusi, penyelesaian konflik dan dalam membuat keputusan serta merumuskan rekomendasi tanpa mengabaikan independensi, bertanggung jawab, yaitu, holistik, yaitu anggota forum kpb dalam melaksanakan kegiatannya harus melihat program pembangunan perkebunan berkelanjutan secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang, dan lokalitas, yaitu anggota forum kpb selalu memperhatikan nilai kearifan lokal, termasuk adat istiadat daerah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk forum kpb daerah. bab iii tugas dan fungsi forum kpb bertugas untuk memberikan rekomendasi strategi pelaksanaan percepatan pembangunan perkebunan berkelanjutan dan rekomendasi penyelesaian permasalahan perkebunan yang bersifat multi sektor. forum kpb berfungsi untuk: menyusun rekomendasi strategi dan kebijakan pengelolaan pembangunan perkebunan berkelanjutan secara multi pihakdaerah, menyusun rekomendasi untuk inovasi dan pengembangan perkebunan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik daerah, dan menjad struktur organisasi bagian kesatu forum kpb struktur organisasi forum kpb terdiri atas: dewan pembina, ketua, cc. sekretaris, ketua harian, pokja, anggota, dan panel pakar. dewan pembina sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh bupati dan ketua dewan perwakilan rakyat daerahperkebunan dan dibantu operasionalnya oleh kepala sekretariat yang dijabat oleh salah satu kepala bidang dinas perkebunan. ketua harian sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh salah satu unsur multi pihak yang dipilih berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga forum kpb. pokja sebagaimana dimaksud pada huruf dipimpin dan dijabat oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu unsur multi pihak. anggota sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas unsur: perangkat daerah atau instansi terkait yang berwenang dalam bidang pembangunan perkebunan berkelanjutmasyarakat, berasal daribidang perkebunan daerah, organisasipaham mengenai isu terkait bidang perkebunan berkelanjutan, yaitu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan budaya, dan akademisi, merupakan para ahli bidang perkebunan berkelanjutan, yang secara keilmuan diperoleh secara formal melalui jenjang pendidikan yang terkait dibidang perkebunan dan juga merupakan bagian dari kumpulan para pakar atau lembaga riset lainnya. panel pakar sebagaimana dimaksud pada huruf merupakankekuasaan dan wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan forum kpb melalui musyawarah yang diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. pengangkatan pengurus forum kpb sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruflingkungan hidup dan konservasi keanekaragaman hi, merupakan pokja yang membidangi urusan terkait dengan permasalahan lingkungan hidup, konservasi keanekaragaman hi, dan penanganan perubahan iklim, pokja sosial ekonomi dan budaya, merupakan pokja yang merumuskan kajian kajian, diskusi, dan kegiatan terkait dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, pokja advokasi dan kebijakan, merupakan pokja yang membidangi kegiatan diskusi dan pendampingan hukum (litigasi dan non litigasi) untuk anggota forum kpb yang mengalami masalah, melakukan kajian tentang kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan yang dilahirkan ditingkat nasional maupun internasional, dan pokja kerjasama dan pengembangan, merupakan pokja yang membidangi urusan kerjasama antara anggota yang bersifat internal maupun eksternal, melakukan kegiatan kajian dalam tujuan pengembangan organisasi, serta mendorong dan mengembangkan skema pendanaan berkelanjutan untuk memperkuat keanggotaan forum kpb. setiap pokja beranggotakan unsur multi pihak yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan berkelanjutan. pengangkatan dan pemberhentian anggota pokja sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh ketua harian melalui ketua kepada bupati. bagian ketiga sekretariat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas forum kpb, dibentuk sekretariat yang dipimpin oleh kepala sekretariat. sekretariat sebagaimana dimaksud pada berkedudukan dinas perkebunan. sekretariat memiliki fungsi untuk memberikan dukungan administrasi umum, administrasi keuangan dan teknologi informasi pelaksanaan kegiatan forum fkb. bab laporan, rekomendasi dan kerjasama ketua harian melaporkan hasil pelaksanaan tugas forum kpb sebagaimana dimaksud dalam kepada bupati melalui ketua forum kpb paling sedikit setiap (enam) bulan sekali. dalam hal penyelesaian permasalahan perkebunan, forum kpb membuat rekomendasi yang disampaikan kepada bupati oleh ketua harian melalui ketua forum kpb sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. dalam melaksanakan tugasnya, forum kpb bekerja sama dengan forum tingkat provinsi dan atau antar forum kabupaten kota, lembaga institusi dan mitra pembangunan lainnya. bab masa jabatan, pemberhentian dan kode etik masa jabatan ketua harian dan ketua pokja forum kpb selama (tiga) tahun, diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal melakukan tindakan: terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan dan menghambat tugas dan fungsi keanggotaan forum kpb, dipidana penjara, karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sakit atau cacat fisik permanen sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, atau melakukan pelanggaran tata tertib sebagai anggota forum kpb. setelah berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ketua harian atau ketua pokja dapat dipilih kembali sebagaimana diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga forum kpb tang juli aka, ta lah muharram diundangkan tanjung rede pada tanggal, juli salinan sesuai dengan aslinya lah kak ya. ran rah berau, para ser ttd der ayr, ah. jaka siswanya, sh, ai! mp. muhammad ghazali sera berita daerah kabupaten berau tahun nomor saga lampiran peraturan bupati nomor tahun tentang pembentukan forum komunikasi perkebunan berkelanjutan struktur organisasi forum kpb dewan pembina panel pakar ketua harian sekretaris pokja lingkungan pokja sosial, pokja advokasi dan pokja kerjasama dan hidup dan ekonomi dan budaya kebijakan pengembangan konservasi keanekaragaman opd, akademisi, tokoh opd, akademisi, tokoh opd, akademisi, tokoh opd, akademisi, tokoh masy, ngo, asosiasi masy, ngo, asosiasi masy, ngo, asosiasi masy, ngo, asosiasi profesi, perbankan profesi, perbankan profesi, perbankan profesi, perbankan dra (es aa. uymarram |
nan prnyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu belum mengakomodir mengenai tata cara dan mekanisme penggunaan system online single submission dalam rangka pemberian perizinan berusaha sehingga perlu dilakukan penyesuaian,kementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota menggunakan system online single submission dalam rangka pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan masing masing, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf as,bupatito tanda tangan elektronik yangngkat daerah teknis yang selanjutnya disebut teknis adalah perangkat daerah teknis yang memberikan pertimbangan davis teknis atas pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor tertentu yang merupakan tugas dan fungsi teknis bersangkutan. tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri atas unsur teknis yang mempunyaetentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak dipungut biaya oleh penyelenggara ptsp daerahknisemerintah daerah memberikan fasilitas perizinan berusaha kepada pelaku usaha. fasilitas sebagaimana dimaksud pada berupa: pelayanan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha, dan bantuan untuk mengakses laman oss dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha. fasilitas sebagaimana dimaksud pada tidak dikenakan biaya. dalam rangka memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah menyediakan pelayanan dan petugas yang berfungsi untuk: memfasilitasi pembuatan akun pemohon investor, memfasilitasi penerbitan imb, memfasilitasi penerbitan izin usaha, memfasilitasi penerbitan izin komersial operasional, memproses pemenuhan komitmen sesuai kewenangan, dan melakukan post audit terhadap izin yang telah diterbitkan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat lingkungan dpmptsp yang bersangkutan. 5susaha dan atau kegiatdapatizin berusah5) disampaikan melalui sistem oss oleh pemerintah daerah kepada lembaga oss. antara bab iii bagian ketiga paragraf dan paragraf disisipkan (tiga) paragraf, yakni paragraf paragraf dan paragraf serta antara dan disisipkan (lima) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: paragraf penggunaan oss pemerintah daerah membangun, mengembangkan dan mengoperasionalkan oss yang terintegrasi dengan sistem oss pemerintah, dengan nama walet yaitu (system informasi wadah aplikasi elektronik terintegrasi). sistem oss pemerintah terintegrasi dan menjadi gerbang (gateway) dari sistem pelayanan pemerintah yang telah ada pada pemerintah daerah. sistem oss pemerintah menjadi acuan utama dalam pelaksanaan perizinan berusaha. sikstandar integrasi sistem oss sebagaimana dimaksud pada mencakup paling sedikit: standar otentikasi dan pengaturandan tanda tangan digital antar sistem perizinan berusaha dengan sistem oss, danisasi integrasi sistem oss dilakukan melalui proses kelayakan integrasi, yang meliputi proses penelaahan teknis operasi atas aspek yang mencakupdan kelayakan standart dukungan layanan. kelayakan standarisasi integrasi sistem oss dituangkan dalam bentuk sertifikasi uji laik integrasi. sertifikasi uji laik integrasisistem oss meliputi: perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dansediakan oleh pemerintah daerah secara mandiri. paragraf mekanisme oss pelaksanaan penyelesaian perizinan berusaha pada sektor yang tercantum dalam lampiran peraturan yang mengatur oss, dilakukan dengan sistem oss. penyelesaian perizinan berusaha melalui sistem oss dilakukan berdasarkan komitmen penyelesaian perizinan, baik untuk izin usaha ataupun izin operasional atau komersial sesuai sekitarnya. pengawasan penyelesaian komitmen perizinan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, namun tetap diintegrasikan dengan sistem oss. pelaksanaan perizinan berusaha luar sektor diatur dalam peraturan yang mengatur tentang oss dan dilakukan penyelesaian perizinan luar oss sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf pendanaan sistem ossnggaran pendapatan dan belanja daerah. pendanaan pelaksanaan perizinan berusaha sistem oss sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistem oss, jaringan sistem oss, dan sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem oss. antara bab xiii dan bab xiv disisipkan (satu)viii ketentuan peralihan perizinan dan nonperizinan sektor lingkungan hidup, izin lokasi yang telah izin. setiap permohonan perizinan berusaha yang telah diajukan sebelum berlakunya peraturan bupati ini, dan belum diterbitkannya izin, maka tetap diproses melalui ora tangga juli (tam #haram nur diundangkan tanjung rede sat pada tanggal juli aliran sesuai dengan aslinya k4, kepala bagian hukum dan gan kap sekretaris daerah kabupaten berau, pun undangan daerah ttd sekretaris era h. jaka siswanya, sh, ghazali berita derah kabupaten berau tahun nomor |
kerap dur dn, dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati beraurubahan peraturan bupati berau nomor tahun tentang tata caratata cara pemberian39xerau pemerintah daerah lainnya badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerahng, ditentukan 'rapenerima belanja hibah berkedudukan dalammemiliki sekretariat dan alamat tetap dan jelasorganisasi lembaga yang memiliki kepengurusan inti yang sama baik ditingkat kabupaten maupun kecamatanhapus ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari surat permohonan proposalatau sebutan lainnya. proposal sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat proposal hibah berupa uang identitas dan alamat pengusul latar belakang maksud dan tujuan dan rincian rencana penggunaan hibah rab. proposal hibah berupa barang jasa identitas dan alamat pengusul latar belakang maksud dan tujuan dan jenis barang rincian pekerjaan jasa volume, harga rincian biaya barang jasa dan lokasi pemberian barang jasa. dalam hal melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari fotokopi kartu tanda penduduk ktp) ketua pimpinan, sekretaris, dan bendahara pengusul fotokopi akta notaris mengenai pendirian badan, lembagadokumen lain yang dipersamakan dan atau surat keterangan terdaftar skt) atau surat pengesahan atau penetapan dari instansi vertikal atau perangkat daerah yang berwenang, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah, fotokopi surat keterangan domisili dari kampung desa kelurahan setempat fotokopi rekomendasi dari instansi terkait status kepemilikan tanah sertifikat tanah atau dokumen lain yang dipersamakan fotokopi rekening bank yang masih aktif bukan atas nama pribadi. dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan bagi tempat rumah ibadah, majelis tali dan taman tempat pendidikan al our yang dikelola oleh kelompok masyarakat secara sukarela bersifat sosial kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum. badan, lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada usulan permohonan hibah disampaikan kepada bupati melalui skpd terkait untuk dilakukan evaluasi. skpd terkait sebagaimana dimaksud pada adalah skpd yang sesuai pemandangan penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi ata urusan pendidikan, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pendidikan, urusan kesehatan, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kesehatan, cc. urusan pekerjaan umum bidang jalan, jembatan, irigasi, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pekerjaan umum, urusan pemukiman dan perumahan dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan lingkungan hidup dan kebersihan, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang lingkungan hidup dan kebersihan, urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, urusan keagamaan dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang keagamaan, urusan kesejahteraan sosial, badan atau lembaga sosial, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang sosial, urusan penanggulangan bencana, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana daerah, urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang tenaga kerja dan transmigrasi, urusan perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, il. urusan kebudayaan dan pariwisata, upacara adat dan istiadat, seni tari dan kesenian lainnya, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kebudayaan dan pariwisata, urusan kepemudaan dan olah raga, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pemuda dan olahraga, urusan politik dalam negeri, pertahanan, keamanan dan hukum, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang politik dalam negeri, pertahanan, keamanan dan hukum, oo. urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang otonomi daerah dan pemerintahan umum, urusan badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara, urusan pangan, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pangan, urusan pemberdayaan masyarakat dan kampung, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung, urusan perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perpustakaan dan kearsipan, urusan pertanian dan peternakan, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pertanian dan peternakan, uu. urusan perikanan, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perikanan, urusan perkebunan, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perkebunan, urusan perhubungan, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang komunikasi dan informatika. skpd dalam memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan program skpd, kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada dan secara faktual diakui kebenaran keberadaan pemoho gagal, agustus pan gen muharram diundangkan tanjung rede pada tanggal, agustus salinan sesuai dengan aslinya sekretaris daerah hua dan tep daerah ah. jaka siswanya, sh, pembina iv a) nip. asin map ghazali ira berisi daerah kabupaten berau tahun nomor |
operasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten berau, perlu membentukmaka perlu diaturoperasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten berau. kepala dinas adalah kepala dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten berau. unit pelaksana teknis daerah yang selanjutnya disingkat upt adalah unit pelaksana teknis daerah pada dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten berau. kepala upt adalah kepala upt pada dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten berab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk upt pada dinas yang terdiri atas: upt metrologi legal kelas dan upt pasar langgam adji wilayah kelas upt pasar langgam adji wilayah dimaksud pada huruf meliputi pasar langgam adji wilayah dan pasar teluk bayur. bab iii kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan rincian tugas bagian kesatu upt metrologi legal paragraf kedudukan upt metrologi legalhttp, ketatausahaan serta pelayanan kemetrologian legal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam upt metrologi legalmetrologi legal, cc. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dan teknis penunjang upt metrologi legal, pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang upt metrologi legal, pelayanan tera dan tera ulang alat http pelayanan metrologi legal, pengawasan keamanan sarana dan prasarana kemetrologimetrologi legal, terdiri atas: kepala upt metrologi legal, sub bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional.metrologi legallayanan kemetrologian legalmetrologi legal. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala upt metrologi legal mempunyai rincian tugas: merencanakan program kerja yang menjadi kewenangan upt metrologi legal yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan pada dinas, menggerakkan organisasi upt metrologi legaltrologi legalmetrologi legaltrologi legyanan tera dan tera ulang alat http, membimbing pengelolaan laboratorium metrologi, mengawasi pemeliharaan sarana dan prasarana kemetrologian, mengawasi pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi pelayanan metrologi legal, mengawasi keamanan sarana dan prasarana kemetrologian, mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja upt metrologi legalmetrologi legalmetrologi legalmetrologi legalmetrologi legal guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.asar langgam adji wilayah paragraf kedudukan upt pasar langgam adji wilayasar langgam adji wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, pengaturan dan pengawasan operasional pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam upt pasar langgam adji wilayasar, cc. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dan teknis penunjang upt pasar, pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang upt pasar: pelaksanaan operasional pengelolaan pasar, pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana pasar, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar, pengaturan dan pengawasan penyewaan dan penggunaan sarana dan prasarana pasar, pengelolaan parkir dilingkungan pasar, pengelolaan pemungutan retribusi pasarasar langgam adji wilayah, terdiri atas: kepala upt pasar langgam adji wilayah, sub bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi upt pasar langgam adjasar langgam adji wilayelolaan operasional pasarasar langgam adji wilayah. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala upt pasar langgam adji wilayah mempunyai rincian tugas: merencanakan program kerja yang menjadi kewenangan upt pasar langgam adji wilayah yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan pada dinas, menggerakkan organisasi upt pasar langgam adji wilayasar langgam adji wilayasar langgam adji wilayasar langgam adji wilayksanaan operasional pengelolaan pasar, mengontrol pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana pasar, mengawasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar, mengawasi pengaturan dan pengawasan penyewaan dan penggunaan sarana dan prasarana pasar, mengawasi pengelolaan parkir lingkungan pasar, il. mengawasi pengelolaan pemungutan retribusi pasar, mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja upt pasar langgam adji wilayasar langgam adji wilayahasar langgam adji wilayasarpasar langgam adji wilayatefebruari gas sil pala cc! muharram diundangkan tanjung rede pada tanggal, pebruari kab erau, sc aan muhanywad ghazali erstruktur organisasi upt metrologi legal kelas kepala upt sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional upt pasar langgam adji wilayah kelas kepala upt sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional rupa bur peran ennbaaesn gd") selnsmvharram |
cd, bupati berau provinsi kalimantan timur peraturan bupati berau nomor tahun tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik kampung dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati berau, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan kampungung dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potewilayah daerbadan usaha milik kampuuung pada badan usaha milik kampunganggaran pendapatan dan belanja kampung yang selanjutnya disebut apbd adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung. bab pendirian bumi pendirian bumung dan atau kerja sama antar kampung. pendirian bumi bertujuanat kampung dan pendapatan asli kampung. kampung dapat mendirikan bumi berdasarkan peraturan kampung tentang pendirian bumi. kampung dapat mendirikan bumi daya alam kampung, sumber daya manusia yang mampu mengelola bumi:i. pendirian bumi sebagaimana dimaksud pad: pendirian bumi sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola bumi, cc. modal usaha bumi, dan ad art bumipk untuk menetapkan peraturan kampung tentang pendirian bumi. peraturan kampungperan bumiusaha mikro yang bukan merupakankampung yang produktif, prinsip dasar dalam pendirian bumi: keberagaman usaha masyarakat sebagai bagian dari unit usaha bumiiiii pengurusan dan pengelolaan bumi bagian kesatu bentuk organisasi bumi bumii dan masyarakat. dalam hal bumi tidak mempunyai unit unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi bumi didasarkan pada peraturan kampung tentang pendirian bumi, sebagaimana dimaksud dalam bumiiperan bumiiorganisasi pengelola bumi sebagaimana dimaksud pada mengelola bumi berdasarkan pada: anggaran dasar, dan anggaran rumah tanggi sebagaimana dimaksud pada diberikan penghasilan sesuai kemampuan keuangan bumi. penasihat sebagaimana dimaksud dalam huruf dijabat secara ex officio oleh kepala kampungmemberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi kelangsungan pengelolaan usaha bumi, dand art. pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: ketua, sekretaris, dan bendahara. pelaksana operasionalyang dapatdalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pelaksana operasional menunjuk mengangkat kepala unit usahanunjukan pengangkatan kepala unit usaha sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan ketua setelah terlebih dahulu meminta pendapat dari penasihatekanisme penunjukan pengangkatan kepala unit usaha diatur dalam ad arti setiap bulan, membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha bumi setiap bulan, dan memberikan laporan perkembangan unit usaha bumi kepada masyarakat kampung melalui musyawarah kampung paling sedikit (dua) kali dalam (satu) tahun. persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi: masyarakat kampung yang mempunyai jiwa wirausaha, berdomisili dan menetap kampungkampung, dan pendidikan paling rendahi, atau terlibat kasus pidana sesuai putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. pelaksana operasional tidak boleh berasal dari pemerintah kampung dan bpk. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana operasional diatur dalam ad artdan anggota. jumlah pengawas harus ganjil atau paling banyak (lima) orang. pengawas sebagaimana dimaksud pada tidak boleh berasal dari pemerintah kampung dan bpk. pengawasngawas sebagaimana dimaksud pada berwenang menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja bumi paling sedikit (satu) tahun sekali. pengawas sebagaimana dimaksudii. bagian ketiga pengelolaan pengelolaan bumi harus didasarkan pada prinsip: transparansi, yaitu aktifitas bumi harus dapat diketahui segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka sehingga dapat diawasi dan dievaluasi, akuntabel, yaitu dengan mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif kepada masyarakat, cc. partisipatif, yaitu semua komponen masyarakat kampung yang terlibat dalam bumi harus bersedia secara suka rela atau diminta memberikan kontribusi yang dapat mendorong, yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarik, yaitu berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam masyarakat kampung sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak, inovatif, yaitu suatu proses yang mengubah ide baru atau aplikasi baru menjadi produk yang berguna bagi bumi, dan memberikan keuntungan dalam melaksanakan usaha. bagian keempat hak dan kewajiban bumi berhak untuk: mendapatkan perlindungan secara hukum dari pemerintah kampung, menggali potensi kampung terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik kampung, melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan: mendapatkan bagian dari hasil usaha bumi, mengembangkan jenis usaha bumi, melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga: memberikan masukan kepada pemerintah kampung dalam rangka pengembangan bumi,bumi berkewajiban untukkampung, dan cc. meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. bab klasifikasi jenis usaha dan permodalan bagian kesatu klasifikasi jenis usaha (l) bumi melalui unit usahanya dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial, meliputi air minum kampung, usaha listrik kampung, lumbung pangan, dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya. bumi melalui unit usahany meliputi: alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik bumi: dan barang sewaan lainnya bumi melalui unit usahanya dapat menjalankan usaha perantara (bordering) yang memberikan jasa pelayanan kepada wargi melalui unit usahanya dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan atau berdagang (trading)yaitui melalui unit usahanyserta dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat kampung. bumi melalui unit usahanykampung, yang dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh bumi agar tumbuh menjadi usaha bersama, yaitu meliputi:kampung. bagian kedua permodalan modal awal bumi bersumber dari apbd. modal bumi terdiri atas: penyertaan modal kampung, dan penyertaan modal masyarakat kampung,d, dan aset kampung yang diserahkan kepada bumi melalui apbd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang aset desa. penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf dalam bentuk tanah kaskampung dan tidak terjadi peralihan hak kepemilikan kepada bumi. dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada bumi hanya berwenang mengelola dan memanfaatkan, dan tidak diperbolehkan: menjual ataukampung pada bumiampung maupun penyertaan aset kampung pada bumi dituangkan dalam peraturan kampung, bumi sudah terbentuk sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, memiliki ad art, kepengurusan yang jelas, proposal permohonan kepada kepala kampung, terprogram dalam rencana kerja pemerintah kampung, dianggarkan dalam apbd, dan tidak diperbolehkan menyertakan modal selanjutnya, dalam hal pengurus bumisebagai berikutkampungkampung,penyertaan modal kepada bumi yang memiliki unit usaha perkreditan kampung dapat dilaksanakan: jika usaha perkreditan dalam keadaan sehat, atau unit usaha perkreditan kampungcc. tingkat kredit macet paling tinggi (lima persen). apabila unit usaha bumi tidak mengalami kemajuan berdasarkan hasil evaluasi oleh pemerintah kampung, usaha tersebut dapat dialihkan usaha yang lebih menguntungkan yang diputuskan melalui musyawarah kampungstrategi pengelolaan bumi bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh bumi meliputi: sosialisasi dan pembelajaran tentang bumi, pelaksanaan musyawarah kampung dengan pokok bahasan tentang bumi, cc. pendirian bumiisiii hasil usaha bumi dimanfaatkan untuk: pengembangan usaha bumi, dan setoran kas kampung. hasil usaha bumi sebagaimana dimaksud padi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan ad art bumi. pemanfaatan hasil usaha bumi untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu sebesar 70y6 (tujuh puluh persen) dari hasil usaha bumi, dan selanjutnya menjadi laba ditahan bagi bumi yang digunakan untuk: penambahan modal cadangan umum bagi unit usaha: jasa usaha bagi pengurus bumi: dan nan peningkatan kapasitas pengurus bumi, dan operasional bumi pemanfaatan hasil usaha bumi yang disetorkan kas kampung sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu sebesar (tiga puluh persen) digunakan untuk pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat kampud. bagian keempat kepailitan bumi kerugian yang dialami bumi menjadi beban bumi. dalam hal bumiiagian kesatu kerjasama bumi antar kampung bumi dapat melakukan kerjasama antar (dua) bumi atau lebih. kerjasama antar (dua) bumii atau lebih harus mendapat persetujuan masing masing pemerintah kampung. kerjasama antar (dua) bumi atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama. naskah perjanjian kerjasama antar (dua) bumii atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing masing bumi yang bekerjasama. kegiatan kerjasama antar (dua) bumi atau lebih dipertanggungjawabkan kepada kampung masing masing sebagai pemilik bumi. dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha bumiantar kampung dalam rangka kerjasama antar kampung dan pelayanan usaha antar kampung dapat dibentuk bumi bersama yang merupakan milik (dua) kampung atau lebih. kerjasama antar kampung sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut: kerjasama antar kampung dalam satu kecamatan, dan kerjasama antar kampung lintas kecamatan dalam satu kabupaten, pendirian bumisama antar kampung. bumi bersama ditetapkan dalam peraturan bersama kepala kampung tentang pendirian bumi bersama. ketentuan lebih lanjut mengenai bumi bersama diatur dalam ad art. bagian ketiga kerjasama dengan pihak ketiga bumi dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut: dalam hal kerja sama memerlukan jaminan aset harta benda yang dimiliki atau dikelola bumi,k serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan ketentui dan tidak mengakibatkan beban hutang maka kerja sama cukup dilaporkan secara tertulis kepada penasihat. ketentuan kerjasebagai berikut: membuka kemungkinan terbentuknya komitmen, melibatkan para pihak untuk penyusunan tujuan dan standar, mengajari teknik pemecahan masalah: mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi para pihak para pihak, dan menjaga keterbukaan para pihak. kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan bersama antar kampungi. dalam mewujudkan keberhasilan usaha kampung, kerjasama antara pelaku usaha dengan warga kampung sangat diperlukan dalam pengembangan jenis usaha kampung untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha. hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada meliputi:pertanggungjawaban pelaksanaan pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan bumi kepada penasihat yang secara ex officio dijabat oleh kepala kampung. pertanggungjawaban pelaksana operasional bumi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan: setiap akhir tahun anggaran, pelaksana operasional bumi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada kepala kampung selaku penasihat dalam forum musyawarah kampung serta seluruh kelengkapan organisasi bumi, laporan pertanggung jawaban memuat: laporan kinerja pengurus bumimenyampaikan rencana kerja tahun berikutnya. bpk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah kampung dalam membina pengelolaan bumi. pemerintah kampung mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap bumi kepada bpk yang disampaikan melalui musyawarah kampungdiatur dalam ad art. bab vii administrasi dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan bumi dilaksanakan kegiatan administrasi. co" administrasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk:paling sedikit harus tersedia: buku daftar anggota, buku kegiatan, dan buku lainnya. buku daftar anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah anggota kelompok simpan pinjam. buku kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas buku kas harian, buku kas umum, buku besar: neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal (ekuitas), laporan inventaris, dan laporan arus kas. buku lainnya sebagaimana dimaksud huruf terdiri atas: daftar kredit macet dan lancar (bagi bumi yang unit usaha perkreditan), data bumi, dan buku kegiatan lainnya sesuai kebutuhan. bab viii tahun buku dan bagi hasil tahun buku dandesember. bab ad art bumi wajib dilengkapi ad art. ad art sebagaimana dimaksud pada merupakan aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati melalui musyawarah kampung sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bersamapada ditetapkan dengan keputusan kepala kampung. tata cara penyusunan ad art sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: pemerintah kampung mengundang masyarakat, lembaga masyarakat kampungaturannya dalam bentuk rancangan, pertemuan kampung untuk membahas rancangan, membuat berita acara pengesahan rancangan menjadi ad art, penyusunan dan pembentukan pengelola bumi, dan dibuat berita acara pembentukan dan pemilihan pengelola. anggaran dasar paling sedikit memuat: nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, organisasi pengelola, dan tata cara penggunaan pembagian keuntungan. anggaran rumah tangga paling sedikit memuat: hak dan kewajiban pengurus, penghasilbab pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan bumi. pembinaan, pemantauan dan evaluasikewenangan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada bupati dibantu oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung dan camat. kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung sebagaimana dimaksud pada berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangandinas pemberdayaan masyarakat dan kampung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengawasan internal dilaksanakan oleh pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf aparatur pengawas internal pemerintah api) melakukan pengawasan atas pengelolaan bumi. bab ketentuan peralihan bumi yang telah ada sebelum berlakunya peraturan bupati ini tetap dapat melakukan kegiatannya dan dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun terhitung sejak peraturan bupati ini diundangkan harusiban september (argo ojlarran ner diundangkan tanjung rede were pada tanggal, september sekretaris daerah premantunjangan bagi lanjut usia kurang mampu dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati beraulanjut usia, pemerintah kabupaten berau memberikan tunjangan bagi lanjut usia kurang mampu kabupaten beraugi lanjut usia kurang maunjangan bagi lanjut usiasosial adalah dinas sosial kabupaten berau. lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia (enam puluh) tahun atas. lanjut usia kurang mampu adalah lanjut usia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupraturan bupati ini bertujuan untuk: memberikan tunjangan bagi lanjut usia kurang mampu, dan memenuhi sebagian kebutuhan dasar hidup lanjut usia kurang mampu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. sasaran peraturan bupati ini yaitu lanjut usia yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan bupati ini. bab kriteria dan persyaratan penerima tunjangan bagi lanjut usia kurang mampu kriteria dan persyaratan penerima tunjangan bagi lanjut usia kurang mampu meliputi: jaa diutamakan bagi lanjut usia yanglanjut usia yang telah berusia (enam puluh) tahun keatas yang tidak potensial, tidak memiliki penghasilan tetap, miskin, atau terlantar, terdata dalam basis data terpadu dan atau penduduk lanjut usia kurang mampu yang belum terdaftar yang diusulkan kelurahan dan telah diverifikasi dan divalidasi dinas sosial, dan memiliki kartu tanda penduduk surat keterangan domisili kartu keluarga. besaran tunjangan yang diberikan kepada lanjut usia kurang mampu sebesar rp. orang bulan. bab iii tata cara pemberian tunjangan prosedur pemberian tunjangan bagi lanjut usia kurang mampu meliputi: pihak keluarga lanjut usia kurang mampu dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan tunjangan bagi lanjut usia kelurahan setempat dan selanjutnya pihak kelurahan menyampaikan usulan dinas sosial dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk kartu keluarga dan atau dinas sosial langsung mengambil dari basis data terpadu, dinas sosial menerima dan mencocokkan data dalam permohonan dengan basis data terpadu, apabila tidak tercantum dalam basis data terpadu, dinas sosial melakukan verifikasi dan validasi, data lanjut usia kurang mampu disampaikan kepada masing masing kelurahan untuk pemilahan data sesuai kuota, pihak kelurahan mengembalikan data lanjut usia kurang mampu sesuai kuota kepada dinas sosial, dinas sosial melakukan verifikasi terhadap lanjut usia kurang mampu dengan tahapan: melakukan kunjungan rumah lanjut usia kurang mampu, dan mencocokkan fotokopi kartu tanda penduduk kartu keluarga dengan pemiliknya. dinas sosial membuat daftar calon penerima tunjangan bagi lanjut usia kurang mampu dari seluruh kelurahan. daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. dalam hal penerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada meninggal dunia, pindah tempat, atau kondisi sosial ekonominya sudah membaik dilakukan perubahan keputusan bupati. tahapan pencairan tunjangan bagi lanjut usia kurang mampu meliputi: dinas sosial melaksanakan pencairan biaya tunjangan bagi lanjut usia kurang mampu, dan dinas sosial menyerahkan dana tunjangan kepada penerima tunjangan bagi lanjut usia kurang mampu setiap triwulan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: fotokopi kartu tanda penduduk atas nama penerima tunjangan, dan fotokopi kartu keluarga tercantum nama penerima tunjangan. bab pembiayaan pembiayaan tunjangan bagi lanjut usia kurang mampuseptember ani berau, muharram diundangkan tanjung rede pada tanggal, september sekretaris daerah ban mms (vj 'sekretariat aha out. feb roh ghazali berita daerah kabupaten berau tahun nomor |
tt, rea bupati berau provinsi kalimantan timur peraturan bupati berau nomor tahun tentang pusat kesejahteraan sosial tingkat kampung kelurahandimana pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan pusattingkat kampungbupati berau nomor tahun tentang pedoman pelayanan terpadu kesejahteraan sosial lingkungan pemerintahpusat kesejahteraan sosial tingkat kampungperangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosiaberau. kepala kampung adalah kepala kampung kabupaten berauampung kelurahan nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraanistem layanan dan rujukan terpadu gerbang banuorganisasi puskesmas bagian kesatu pembentukan dan kedudukan dengan peraturan bupati ini bentuk puskesmas kampung kelurahan. puskesmas berkedudukan sebagai lini terdepanpenyedia data dan informasi. bagian kedua struktur organisasi (l) struktur pelaksana puskesmas meliputi: koordinator, petugas penerima pengaduan, dan petugas pemberi layanan dan rujukan. mitra kerja puskesmas, meliputi: lembaga pemberdayaan masyarakat lpm), karang taruna, tagawa taruna siaga bencana), pendamping pkh program keluarga harapan), pendamping salut asistensi lanjut usia terlantar), organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tp pkk, remaja masjid, dan perusahaan swasta. keanggotaan puskesmas ditetapkan oleh kepala dinas.puskesmas bertugas untuk melaksanakan pelayanan sosial secara terpadu dalam menangani masalah kesejahteraan sosial yang terdapat ditingkat kampung kelurahan yang meliputiistem layanan rujukan terpaduampung kelurahan atau daerah kabupaten melalui sistem layanan rujukan terpadu, membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta kampungterdapat kampung kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. sasaran puskesmas yaitu semua pks yang terdapat kampung kelurahan. bab pelayanan puskesmas bagian kesatu basis dan prosedur pelayanan basis pelayanan puskesmas meliputi: pelayanan berbasis individu, pelayanan berbasis keluarga, dan pelayanan berbasis masyarakat. prosedur layanan puskesmas meliputi tahapan: registrasi, seleksikependudukanbagian kedua standar pelayanan minimum dan standar operasional pelayanan pengaduan standar pelayanan minimum pada puskesmas meliputi: tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama, tenaga pelayanan, dan cc. peralatan yang terdiri atas peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis. standar operasional pelayanan pengaduan meliputi: menyediakan formulir bagiistem layanan dan rujukan terpadu gerbang banua, dalam hal tidak dapat diselesaikan tingkat kampung kelurahan. bagian ketigkampungmasing masing petugas puskesmas. bab peran kecamatan kecamatan berperan dalam pelaksanaan sosialisasi, peningkatan kapasitas, pembelajaran antar kampung kelurahan dan monitoring puskesmas, serta mendukung pelaksanaan rapat koordinasi kecamatan penanganan kemiskinan. pembina puskesmas tingkat kecamatan yaitu camat. puskesmas berkoordinasi dan melaporkan kegiatannya sistem layanan dan rujukan terpadu gerbang banua dengan tembusan kepada kepala kampung dan camat. bab hasil kinerja hasil kinerja puskesmas terlihat dari: tersedianya data pks, tersedianya data keluhan program bantuan sosial untuk diserahkan sort dinas sosial: dan cc. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program. gia bab vii pembiayaan petugas puskesmas diberikan honor sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kampung dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sumber pembiayaan puskesmas dapat berasal dari berbagai sumber, meliputi: anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, alokasi dana kampung, dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengiber september can bur rau, ani ip pet aa) array nera diundangkan tanjung rede pada tanggal, september sekretaris daerah kabupaten berau, oam ekausat kesejahteraan sosial tingkat kampung kelurahan. struktur organisasi pusat kesejahteraan sosial puskesmas kampung maa kecamatan penanggung jawab lurah kepala kampung koordinator apa bupati berau, ana haram |
dean salinan au, rrand logo daerah istimewa yogyakarta gubernur daerah istimewa yogyakarta, menimbang bahw, guna memberikan semangat penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai visi, dan misi, serta menciptakan citra ekslusif daerah istimewa yogyakarta telah dirumuskan kembali brand dari jogja never ending asia menjadi jogja istimewa rand logorand logo daerah istimewa yogyakarta. brand logo daerah istimewa yogyakarta jogja istimewa sebagai berikut: istimewa keterangan dan penggunaan lebih lanjut brand logobrandjlogo daerah istimewa yogyakarta keterangan dan penggunaan brand logo istimewa jogja konsep makna logo sy: . konsep logo logo jogja ini menggunakan huruf kecil, yang melambangkan egaliterisme, kesederajatan dan persaudaraan. dengan warna merah bata, sebagai warna perlambang keraton dan spirit keberanian untu mewarnai zaman baru (masa depan) berbekal akar budaya masa lalu yang diperkaya kearifan lokal yang genuine. konsep logo tipografi untuk mewakili kekuatan akar budaya masyarakat yogyakarta, logo (pai menggunakan jenis font original yang didesain berdasarkan aksara jawa. mou mui mini dengan font modern, simple dan dinamis, namun tetap berpijak pada ruh tradisi dan uii aini kebudayaan yogyakarta. bentuk logo yang simple, modern, progresif ini juga merupakan manifestasi semangat youth, ira women, netizen. konsep logo tekad renaissance yang menjadi cita cita arah pembangunan yogyakarta, tercermin dalam angka pada huruf "g ." renaissance' tersebut dimanifestasikan dalam slogan gerakan jogja gumregah" dalam bidang. dimana untuk mencapai tekad jogja gumregah" tersebut, kebudayaan" akan selalu menjadi payung dan arus utama" dalam mencapai kemajuan. konsep logo filosofi titik dalam dalam bentuk biji dan daun" juga lubang pada huruf melambangkan filosofi coro penggilingan: wiji utuh, utah pecah, pecah tubuh, dadi wiji yang akan menjadi pedoman untuk pembangunan yang "lestari" dan "selaras dengan alam" untuk lingkungan hidup yang lebih baik. konsep logo filosofi huruf dan yang saling memangku dan bersinggungan melambangkan semangat hamemayu hayuning bawang" yang menjadi pedoman bagi setiap pemimpin dan pengampu kebijakan untuk selalu "bercermin kalbu rakyat" agar bisa menjadikan dirinya sebagai "pelayan rakyat sejati untuk mewujudkan pembangunan yang "memanusiakan manusia nya. konsep logo warna resmi warna merah yang digunakan sebagai warna resmi logo ini adalah warna yang berasal dari lambang keraton. merah, simbol keberanian, ketegasan, kebulatan tekad yang utuh untuk. warna merah atas putih ini juga menggambarkan jogja yang selalu menyimpan ruh ke indonesia an yang berdiri kokoh atas sejarah panjang kebudayaan unggul nusantara. konsep logo fleksibilitas warna jogja selain warna merah sebagai warna resmi, logo ini juga dirancang memiliki fleksibilitas untuk diadaptasikan dengan warna warna lain sebagai implementasi konsep salad bowl, yang menampung kekhasan akar budaya masing masing stake holder yang mewarnai jogja, membentuk kemajemukan yang ber bhinneka tunggal ika. karakter creativity culture civilization kreativitas budaya peradaban arti dan makna tagline ita imi manifestasi tagline setiap pemimpin, pejabat pemerintahan, bahu membahu bersama warga masyarakat, "manunggal kawula gusti dalam semangat golong gilig untuk mewujudkan jogja istimewa" agar"manunggal kawula gusti terwujud sebagai sarana mencapai" mgom keistimewaan" tersebut, maka pedoman "ing negara sung tulah, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani' harus dihidupkan kembali dan dipegang teguh. progresif. untuk bisa bersaing dunia global, transparansi dan keterbukaan saja tidak cukup, tapi juga harus perform dan kreatif agar bisa bersaing dengan kota kota yang lain. integritas. seharusnya antara pikiran, perkataan dan perbuatan. arti tagline istimewa (kata benda) yang berarti beda dan lebih baik dari yang lain. inggris: (verb) beyond special. istimewa more than special, distinctive, divine, excellent extraordinary. istimewa the most unique word earth, single english word can replace it. tidak harus menggunakan bahasa inggris untuk tagline, karena kita bisa bangga dengan bahasa ibu kita. secara pengucapan, kata istimewa" adalah kata yang mudah diucapkan oleh lidah warga internasional. istimewa bukan hanya sekedar status politik namun menjadi "ruh" peri kehidupan yogyakarta yang diwujudkan dalam laku "kerja keras" untuk mencapai "mgom keistimewaan" tersebut agar bisa menjadi lebih baik dari yang lain. istimewa branding jogja istimewa harus menjadi pusaka peradaban hari ini yang akan menjadi pedoman arah pembangunan yogyakarta. pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta membentuk semacam dewan city branding yang akan mengawal implementasi dan internalisasi gerakan jogja gumregah" bagi seluruh pegawai pemerintahan dan pegawai melalui surat keputusan gubernur agar rumusan yang istimewa" ini tidak terbengkalai. dewan city branding adalah warga sipil non birokrat yang secara independen mewakili elemen elemen masyarakat agar ruang diskusi dan partisipasi publik selalu terbuka. logo tagline guidance sy: uni olo logo standarsemua elemen dalam bentuk format dan proporsi standar jogja jogja jogja istimewa istimewa oyaharus tetap terbaca. istimewa. suggestion pada dasarnya, setiap aplikasi logo harus mempunyai tingkat benbackground preferred single colours background colours signature colours jogja istimewa jogja jogja istimewa istimewa background colours full colours signature red rana bae benar enam var background colours full colours signature white doa ta. doa. onta tts ita istimewa istimewa ovc ol. tidak diperkenankan merubah proporsi logo tidak diperkenankan merubah proporsi logo. istimewa istimewa istimewa tidak diperkenankan memberikan efek gradasi tidak diperkenankan meletakkan object tidak diperkenankan menggunakan warna dalam safe area selain yang telah ditentukan jogja jogja san istimewa istimewa tidak diperkenankan memberikan outline tidak diperkenankan menambahkan tidak diperkenankan memberikan image drop shadow pada logo tidak kontras dengan logonya logo frame. frame semua elemen dalam bentuk format dan proporsi standar dalam frame bandname dan tagline dalam posisi menyesuaikan warna dasaristimewa harus tetap terbaca. suggestion pada dasarnya, setiap aplikasi logo harus mempunyai tingkatflexibility colours jogja jogja jogja jogja jogja flexibility background colours jogja jogja jogja. jogja mg jogja jogja. benchmarking (nik ozo jap jogja, jogja benchmarking s&o ndonoia jaket gate the spirit java pada visit is. never ending asia batam eren. jogja istimewa benchmarking vf, malaysia angs genting har city entertainment aga uniquely revenge anta wowpeilippines singapore pip incredible india ndia juju, benchmarking rotterdam kentucky worldbank uniquely surprise wgapote ge arizona central regina otago denver infinite horizons io0pure yes newzealand.com swansea manitoba jogja spirited energy peterborough panen graphic element icon system ae? icon system image beringin kembar tugu andong plt: yan yan, ant man baba wayang keraton becak merapi pantai lampu antik icon system trace de: die a11 beringin kembar tugu andong wiki o:d wayang keraton becak dr. merapi pantai lampu antik icon system trace colours ( & beringin kembar tugu andong it. mos wayang keraton becak merapi pantai lampu antik icon system konfigurasi aal, logo icon jogjakarta jen ojo. jogja istimewa oclc0ng logo icon frame juju, juju, jogja jogja jogja jogja! logo icon out frame pg: jogja, juju,, juju, jogja, juru,, juju, . jogja. jogja jogja, logo icon out frame youth jogja women jogja netizen jogja. jogja logo icon illustration jogja,. lia pan tan lla aon nor dos nan alan ni" logo icon illustration jogja,. sah tpa sni anna aplikasi media corporate identity its ash di!sang kp: infoajogja istimewa.com www jogja istimewa.com pangan kenahaag ega hak pan son anto? sang: una kartu nama kpd sri sultan hamengkubuwono gubernur aga tim aplikasi aplikasi map tra &:.:gpp tay sea "ng net al: ito amplop besar usut) istimewawww jogja istimewa.com pan ati man pajak" aplikasi transit mobil dinas www.jogja istimewa.com jogja istimewa tea. tiada jaya, dara wwwjogja istimewa.com jogja pg) istimewa deep" aplikasi transit trans jogja dadar bae tag in. dani reuni naa oja petir ja? pooja ape la. aan aplikasi shirt aan angin alu a02 te, jog aplikasi jogja jogja aplikasi shirt ko, pena jogja meta ana aplikasi showing bag istimewa yg. hat ata aplikasi showing bag daa s. an. n s hkg aplikasi mug cg, np, 0xyo neng aaa dal ian kalender meja dobel ttu ott pen ag raat istimewa pass pen tag kaku: unseskai men ta era oat. apa "wa aja sun mon tue wed thu fri sat lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed eiusmod tempor incident labore dolore magna aliqua. omnes lingua, institutes, legiun inter different. non peniten null festiviorem excogitasse hoc. done sed odio opera, vulputate felis rhoncus. titre, patula recubans sub termine bagi dolor. ullamco aborsi nisi liquid commodo consequat. ruam there cities, legum sanctus haerentia. gugur, brute, film mi, nihil timor populi, nihil! paulus delight, ponderibus modulisgue suis ratio timur. praetoria iter est gundam res guas commune. nec dubitamus mula iter gua nos invenerat. fabio vel indice vicar, sunt culpa gui official. phallus laurent lorem vel dolor tempus vehicle. fabio vel indice vicar, sunt culpa gui official. non guide video, minor magis poster velit ligue. paulus delight, ponderibus modulisgue suis ratio timur ana api kasi icon apps store gate xe5 reminder pass sore (time tune news sage (aimed akin9p core san ves gatal mail phone icon app aplikasi becak let . sal mkp pai .? fan :$ wan rr ae: vc, mp alm aan tae '. g anta te bd. pn) ag, ita lan yar dim nan karna intan "tu aplikasi aplikasi billboard, jogja the city gallery kara ta akan bsn ten sea lem ami ba. ap men pas da arta asn map iran hinem anak sh" tam ian cnn tan yura dea istimewa cng perkasa, ong hari wahyu persembahan #jogjaistimewa www jogjaistimewa.com maa aplikasi billboard, jogja the city gallery naa ki. sd istimewa . na" , say new ke. tire try gosip, ong hari wahyu persembahan #jogjaistimewa lime. bh saw billboard jogja the ciy galley (f sen pp) lean ina apn pata dylan con detik tr, jae istimewa ptn r.i nan uan ti, ska luna yes emak ea, tot karen naa tan san nila bak kj) sekai kan et pap pal nana war yh aan lan oi) aw) ya" (fi: yaa jig be ) mou gta plan bkr flag lama pun alan saran ppi itb ada kia adu jago, affandi persembahan #jogjaistimewa www jogjaistimewa.comkonflik, bahwa pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui sistem koordinasi terpadu, bahwa untuk mewujudkan sistem koordinasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menyusun rencana aksirencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tahun ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pencegahan konflik, penghentian konflikencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tahun sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan kepada menteripenanaman nilai nilai wawasan kebangsaan dan karakter bangsa peningkatan korem kesbangpol, meningkatnya target: target kegiatan dapat nilai nilai bela pmk kanwil kesadaran terlaksananya terlaksananya pembinaan kesadaran bela berupa antara negara dalam kemenag, masyarakat dalam pembinaan negara minimal kali lain: rangka revolusi disdikpora, bela negara guna kesadaran bela sosialisasi: mental sesuai dinas, polda meredam konflik negara minimal target dialog: atau konsensus diy, benda sosial kali terlaksananya pembinaan kesadaran bela haa dasar negara minimal kali diklat. kebangsaan pancasila, uud target bhinneka terlaksananya pembinaan kesadaran bela tunggal ika, negara minimal kali nkri) (ra: o1) penang instansi kriteria ukuran ukuran keberhasilan pemantapan setda diy: kanwil terinternalisasinya target: target kegiatan dapat nilai nilai badan kemenag, pemantapan nilai terlaksananya terlaksananya pemantapan nilai nilai berupa antara kebangsaan, kesbangpol, disdikpora, nilai kebangsaan, pemantapan nilai kebangsaan, nilai nilai persatuan dan lain: nilai nilai korem polda diy, nilai nilai persatuan nilai kebangsaan, kesatuan bangsa, nilai nilai cinta tanah air sosialisasi, persatuan dan pmk dinas sosial, kesatuan bangsa, nilai nilai dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dialog, atau kesatuan dinas nilai nilai cinta persatuan dan bangsa minimal kali on. bangsa, nilai kebudayaan tanah air dim kesatuan bangsa, target b. diklat. nilai cinta tanah mewujudkan nilai nilai cinta pan air dalam persatuan dan tanah air dalam terlaksananya pemantapan nilai nilai rangka revolusi kesatuan bangsa mewujudkan kebangsaan, nilai nilai persatuan dan mental sesuai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai nilai cinta tanah air konsensus kesatuan bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dasar minimal kali bangsa minimal kali kebangsaan target pancasila, uud ternak jai nilai bhinneka terlaksananya pemantapan nilai nilai tunggal ika, kebangsaan, nilai nilai persatuan dan nkri) kesatuan bangsa, nilai nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan (ra: bangsa minimal kali peningkatan disdikpora, kanwil meningkatnya target: target pelaksanaan badan kemenag, pemahaman nilai terlaksananya terlaksananya kegiatan bagi pendidikan kesbangpol korem nilai kar after kegiatan bagi pendidik tenaga kependidikan dalam karakter bangsa pmk, polda bangsa bagi peserta peserta didik meningkatkan nilai nilai karakter bangsa dalam rangka diy, dinas didik siswa siswa dalam peserta didik siswa min. kali revolusi mental kebudayaan meningkatkan terlaksananya money tentang jan kan nilai nilai pelaksanaan nilai nilai karakter bangsa karakter sekolah sekolah dan upt min. kali sesuai bangsa minimal konsensus kali target b08 dasar terlaksananya terlaksananya kegiatan bagi peserta kebangsaan money tentang didik siswa dalam meningkatkan nilai hwan pelaksanaan nilai karakter bangsa minimal kali penang instansi kriteria ukuran ukuran keberhasilan tunggal ika, karakter terlaksananya money tentang nkri) bangsa pelaksanaan nilai nilai karakter bangsa (ra: sekolah sekolah sekolah sekolah dan upt min. kali maupun minimal kali target b12: terlaksananya kegiatan bagi peserta didik siswa dalam meningkatkan nilai nilai karakter bangsa minimal kali terlaksananya money tentang pelaksanaan nilai nilai karakter bangsa sekolah sekolah dan upt minimal pelaksanaan diskominfo, disdikpora, meningkatnya target: target sosialisasi nilai badan kanwil pemahaman terlaksananya terlaksananya kegiatan peningkatan nilai nilai wawasan kesbangpol kemenag, masyarakat kegiatan nilai wawasan kebangsaan melalui media kebangsaan korem terhadap nilai nilai peningkatan nilai massa, dalam bentuk penyiaran lokal, dalam rangka pmk, polda wawasan nilai wawasan radio lokal, media cetak, atau media online revolusi mental diy kebangsaan melalui kebangsaan minimal kali sesuai media massa melalui media konsensus massa, dlm bentuk target dasar penyiaran terlaksananya kegiatan peningkatan nilai kebangsaan lokal, radio lokal, nilai wawasan kebangsaan melalui media pancasila, uud media cetak, atau massa, dalam bentuk penyiaran lokal, bhinneka media online radio lokal, media cetak, atau media online tunggal ika, (minimal kali) minimal kali nkri) target (ra: par terlaksananya kegiatan peningkatan nilai nilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dalam bentuk penyiaran lokal, radio lokal, media cetak, atau media online minimal kali penang instansi kriteria ukuran ukuran keberhasilan rencana aksi gung terkait keberhasilan keberhasilan bo4, bo8, b12 capaian keterangan jawab b08, peningkatan kejaksaan kanwil huk meningkatnya target: target kesadaran tinggi ham, kanwil pengetahuan dan terlaksananya terlaksananya penyuluhan hukum kepada hukum bpn diy, kesadaran hukum penyuluhan masyarakat dalam meredam potensi konflik masyarakat kanan masyarakat dalam hukum kepada minimal kali ra: mk, meredam potensi masyarakat dalam polda diy, konflik meredam potensi target benda, biro konflik minimal terlaksananya penyuluhan hukum kepada hukum setda kali masyarakat dalam meredam potensi konflik diypolda diy kesbangpol, meningkatnya target: target kesadaran kanwil hukum pengetahuan dan terlaksananya terlaksananya penyuluhan hukum kepada hukum dan ham, kesadaran hukum penyuluhan masyarakat dalam meredam potensi konflik masyarakat kanwil bpn masy' akan dalam hukum kepada minimal kali ra: korem meredam potensi masyarakat dalam pmk, konflik meredam potensi target o8: kejati, benda konflik minimal terlaksananya penyuluhan hukum kepada kalikanwil kesbangpol, meningkatnya target: target kesadaran hukum dan kanwil bpn pengetahuan dan terlaksananya terlaksananya penyuluhan hukum kepada hukum kat ham or ) orem kepada hukum penyuluhan masyarakat dalam meredam potensi konflik masyarat mk, masyarakat hukum kepada minimal kali ra: polda diy, meredam potensi masyarakat dalamkejati, benda konflik meredam potensi target komik minimal terlaksananya penyuluhan hukum kepadayusunan, polda diy biro hukum terimplementasinya target: target sosialisasi, dan setda diy, sop tentang tersedianya sop penyusunan draft sop tentang evaluasi sop kanwil hukum pen lesbian tentang penyelesaian perselisihan secara damai. tentang ham perselisihan secara penyelesaian pengesahan sop tentang penyelesaian penyelesaian kesbangpol, damai sesuai perselisihan perselisihan secara damai perselisihan kanwil dengan secara damai secara damai kemenag, perkembangan terlaksananya sosialisasi pelaksanaan ra: kejati, korem situasi terlaksananya: sop tentang penyelesaian perselisihan pmk, sosialisasi secara damai minimal kali polda diy, pelaksanaan target ttg benda penyelesaian terlaksananya sosialisasi pelaksanaan sop perselisihan tentang penyelesaian perselisihan secara secara damai damai minimal kali minimal kali '')' target evaluasi terlaksananya evaluasi pelaksanaan sop pelaksanaan tentang penyelesaian perselisihan secara sop ttg damai minimal kali penyelesaian perselisihan secara damas, b12 capaian keterangan optimalisasi polda diy kesbangpol terbangunnya target: target pelaksanaan diy, biro sistem peringatan tersedianya sop penyusunan draft sop tentang sistem sistem hukum setda dini masyarakat tentang sistem peringatan dini peringatan dini diy, kanwil dalam penanganan peringatan dini pengesahan sop tentang sistem sesuai dengan hukum konflik sosial terlaksananya peringatan dini sop yang telah ham, kejati, aksaranya aing disusun korem sosialisasi terbentuknya posko terpadu pmk. benda pelaksanaan ra: bpbd pedoman kerja target (sop) sistem terlaksananya sosialisasi pelaksanaan peringatan dini pedoman kerja sop) sistem peringatan dalam dini dalam penanganan konflik sosial penanganan minimal kali konflik sosial terlaksananya simulasi jaringan minimal kali komunikasi tingkat diy minimal kali terlaksananya monitoring dan target evaluasi terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan pedoman kerja sop) sistem pedoman kerja peringatan dini dalam penanganan (sop) sistem konflik sosial minimal kali peringatan dini terlaksananya simulasi jaringan secara terpadu komunikasi tingkat diy minimal kali dalam pks minimal kali terlaksananya simulasi jaringan komunikasi tingkat provinssara peningkatan kanwil disdikpora, terinternalisasinya target: target kegiatan dapat nilai nilai kemenag kanwil toleransi kehidupan terlaksananya terlaksananya peningkatan nilai nilai berupa antara toleransi kum ham, beragama dalam peningkatan nilai toleransi kehidupan beragama dalam lain: kehidupan kesbangpol, mewujudkan nilai toleransi mewujudkan persatuan dan kesatuan sosialisasi, beragama dalam kejati, korem persatuan dan kehidupan bangsa minimal kali. dialog: atau rangka revolusi pmk, kesatuan bangsa beragama dalam mental sesuai polda diy, mewujudkan target diklat. konsensus benda, dinas persatuan dan terlaksananya peningkatan nilai nilai dasar kebudayaan kesatuan bangsa toleransi kehidupan beragama dalam kebangsaan minimal kali mewujudkan persatuan dan kesatuan pancasila, uud bangsa minimal kali. bhinneka tunggal ika, target nkri) terlaksananya peningkatan nilai nilai ra: toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal kali politik sosial budaya peningkatan sekda diy: kpud bawaslu meningkatnya terlaksananya: target sosialisasi badan badan partisipasi monitoring terlaksananya monitoring pelaksanaan penyelenggaraan kesbangpol, kantor masyarakat dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten pemilu kesbangpol pelaksanaan pemilu pemilukada kulonprogo kota yogyakarta, ab kota wilayah, tidak adanya konflik yang menonjol pendidikan dalam pelaksanaan pemilukada kota politik bagi yogyakarta dan kabupaten kulonprogo. masyarakat (minimal kali) target terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat (disabilitas, perempuan, pemilih pemula, ormas) minimal kaliarget terlaksananya bintik bagi parpol (minimal kali) pelestarian sekda diy: biro hukum, meningkatnya sosialisasi target benda cagar dinas kesbangpol pemahaman peraturan daerah terlaksananya sosialisasi peraturan daerah budaya kebudayaan masyarakat dalam diy dan peraturan pjy dan peraturan gubernur diy tentang (ra melestarikan benda gubernur diy pelestarian cagar budaya melalui media cagar budaya tentang pelestarian massa elektronik kali: cagar budaya (minimal kali) target terlaksananya sosialisasi peraturan daerah diy dan peraturan gubernur diy tentang pelestarian cagar budaya bagi masyarakat kali. terlaksananya sosialisasi pelestarian cagar budayamelalui penerbitan majalah bhayangkara' kali. ekonomi industrial sosialisasi sekda diy: biro hukum terlaksananya target: target kegiatan dapat tahun disnaker setda diy penerapan ump dan terlaksananya tersosialisasikannya tahun berupa antara ttg trans diy) umk sosialisasi dan ttg pengupahan minimal kali lain: pengupahan implementasi dialog, atau tahun target tatap muka ttg pengupahan tersosialisasikannya tahun minimal kali ttg pengupahan (melalui media elektronik) minimal kali target tersosialisasikannya tindak lanjut tahun ttg pengupahan (melalui media massa elektronik)ingkatan sekda diy dinas sosial, meningkatnya target: target kegiatan dapat pengawasan bappeda dinas kebudayaan terbentuknya terbentuknya tim tanggung jawab sosial berupa: terhadap diy, dinas nakertrans, masyarakat sekitar tim tanggung dan lingkungan perusahaan telp) diy rapat, atau perusahaan sosial, diperindah, perusahaan jawab sosial supervisi pelaksana an koperasi dan dan lingkungan sosialisasi era atau pengembang an ukm pakan diy: penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan money dan member lingkungan perusahaan minimal kali dll terlaksananya dayan masyarat sosialisasi target kat (ppm) dalam naa rangka perda diy sosialisasi perda ttg corporate nomor penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan social ttg lingkungan perusahaan minimal kali ana: penyelenggaraan responsibility tanggung jawab csr) sosial dan lingkungan perusahaan minimal kali lahan sumber daya alam peningkatan kanwil bpn kantor pemegang hat target: target pengawasan pertanahan dapat perijinan terlaksananya terlaksananya penyusunan: terhadap tan kota kapuas pertanahan pemantauan dan penetapan lokasi pelaksanaan, nan pembinaan penyiapan data tekstual dan data spasial. lahan kewajibannya sesuai pertanahan dengan peraturan target perundang terlaksananya: belaka daa sesuai pengendalian: monitoring pelaksanaan ang tercantum kegiatan pemantauan dan evaluasi pemberian hat dapat perizinan pertanahan, hat dapat survei lapang lokasi pemberian hat perijinan dapat perizinan pertanahan pertanahmbinaan kantor pertanahan kab kota pembinaan pemegang hat dapat perizinan pertanahan target tersusunnya laporan hasil pemantauan dan pembinaan pertanahan implementasi sekda diy ditangan terlaksananya target target kegiatan dapat dishutbun) hubungan terlaksananya terlaksananya money implementasi berupa: peraturan kemitraan antara money peraturan mentan tentang pemberdayaan supervisi, mentan nomor perusahaan implementasi masyarakat melalui kemitraan kali) asistensi: tahun pemegang izin peraturan mentan ata. tentang dengan masyarakat tentang target pedoman sekitar pemberdayaan terlaksananya money implementasi rapat. perijinan usaha masyarakat peraturan mentan tentang pemberdayaan perkebunan melalui kemitraan masyarakat melalui kemitraan kali) (pemberdayaan kali masyarakat kali) target melalui terlaksananya money implementasi kemitraan peraturan mentan tentang pemberdayaan dengan masyarakat melalui kemitraan kali) pemegang izin) ra: peningkatan sekda diy dishutbun, tidak adanya target: target pengawasan dinas pup blh diy wilayah izin perdananya luas pendataan luas wilayah iup dan luas terhadap esdm) pertambangan yang wilayah iup wilayah yang ditelantarkan wilayah ditelantarkan oleh dan luas pertambangan pemegang hak wilayah yang target bo8: izin usaha perusahaan ditelantarkan merekomendasikan pencabutan izin usaha pertambangan) seluruh provinsi terbitnya perusahaan yang terbukti menelantarkan ra: beton dasi seluruh sebagian wilayah izin usaha pertambang04, bo8, b12 capaian keterangan pencabutan izin target b12: usaha terlaksananya money terkait rekomendasi perusahaan pencabutan izin usaha perusahaan yang yang terbukti terbukti menelantarkan seluruh sebagian menelantarkan wilayah izin usaha pertambangan seluruh sebagi wilayah izin usaha pertambangan peningkatan sekda diy bpbd, benda, tidak adanya target: target kegiatan dapat pengawasan dishutbun) kesbangpol, pembukaan lahan terlaksananya terlaksananya pengawasan terhadap berupa antara terhadap kanwil bpn, secara illegal pengawasan pembukaan lahan yang dilakukan dengan lain: pembukaan ora (pembakar any terhadap cara pembakaran kebakaran lahan kab) supervisi, ahan secara mk, kebakaran lahan pembukaan lahan illegal polda, satpol tang dilakukan target asistensi, atau (pembakaran dengan cara terlaksananya pengawasan terhadap kebakaran pembakaran pembukaan lahan yang dilakukan dengan rapat. lahan) kebakaran lahan cara pembakaran kebakaran lahan (di ra: (di kab) kab) dasar hukum target antara lain: inpres nomor terlaksananya pengawasan terhadap tahun pembukaan lahan yang dilakukan dengan tentang cara pembakaran kebakaran lahan (di peningkatan kab) pengendalian kebakaran hutan dan lahmantapan sekda diy, kanwil hukum meningkatnya peran target: target catatan: pencegahan aksi badan ham, serta masyarakat terlaksananya terlaksananya sosialisasi bahaya kegiatan terorisme kesbangpol) kanwil dan kesiapan sosialisasi bahaya radikalisme terorisme kalangan pelajar pencegahan ra: kpt diy kemenag, aparat dalam radikalisme pemuda mahasiswa dan masyarakat meliputi: benda pencegahan aksi terorisme kab kota kontra disdikpora, terorisme kalangan pelajar propaganda, diskominfo, pemuda target bo8: penggalangan kejati, korem mahasiswa dan terlaksananya sosialisasi bahaya intelijen: pmk, masyarakat radikalisme terorisme kalangan pelajar sosialisasi polda diy, kab kota pemuda mahasiswa dan masyarakat kepada forum lanal diy kab kota koordinasi lanud diy, kpt target b12: hanna terorisme terlaksananya sosialisasi bahaya naa daerah: radikalisme terorisme kalangan pelajar pemberdayaan pemuda mahasiswa dan masyarakat aparat kab kota intelijen daerah dalam pencegahan aksi terorisme, dan pemberdayaan tokoh dan organisasi masyarakat serta organisasi keagamaan dalam rangka pencegahan terorismeghentian penyelesaian konflik sosial dan terorisme penghentian konflik terorisme penghentian polda diy kesbangpol, terhentinya konflik target: target konflik sosial kejati, korem sosial menonjol terhentinya tersedianya tim pasukan bantuan menonjol pmk, daerah provinsi konflik sosial provinsi daerah provinsi benda, satpol menonjol terhentinya konflik sosial menonjol aa: pen daerah provinsi daerah provinsi dan terorisme oleh tim dan terorisme oleh terpadu provinsi dengan cepat dalam tim terpadu tempo maksimal jam setelah provinsi dengan diajukannya permintaan dari tim cepat dalam terpadu kab kota. tempo maksimal diajukannya tersedianya tim pasukan bantuan permintaan dari provinsi tim terpadu terhentinya konflik sosial menonjol kab kota. target b12: tersedianya tim pasukan bantuan provinsi terhentinya konflik sosial menonjolsekda diy: korem terselesaiakannya target: target permasalahan dinas pmk, polda konflik rencana terselesaikannya penyelesaian kasus konflik sosial menonjol konflik rencana pertanahan diy, kejati, pembangunan akar masalah berlatarbelakang pertanahan pembangunan dan tata benda, biro bandara konflik bandara ruang, hukum setda internasional target internasional pup esdm, diy. kabupaten penyelesaian kasus konflik sosial menonjol kabupaten dinas kulonprogo berlatarbelakang pertanahan kul kelautan wonproso peri anan: target (ra: perikanan, kanwil penyelesaian kasus konflik sosial menonjol bpn, pemda berlatar belakang pertanahan kab. kulonprogo sejak tahun ppp . penyelesaian sekda diy kanwil bpnpertanahan pmk, konflik sosial akar masalah berlatarbelakang lahan sda, yang terjadi bulan september berlatar tata polda, benda menonjol konflik sosial pada bulan september desember desember belakang lahan ruang berlatarbelakang menonjol berlatar yaitu: diselesaikan pada sda, periode lahan sda belakang lahan teridentifikasinya akar masalah, tahun mulai tahun sda, yang terjadi penyelesaian akar masalah sehingga sampai dengan tercapai musyawarah dan mufakat untuk ra: bulan agustus perdamaian target penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang lahan sda, pada bulan januari april yaitu:ersusunnya telaah rekomendasi keputusan gubernur target penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang lahan sd, tersusunnya telaah rekomendasi keputusan gubernur penyelesaian kanwil kejati, korem terselesaikannya target: target catatan: konflik sosial kemenag pmk, akar masalah terselesaikannya penyelesaian kasus konflik sosial menonjol kasus pada menonjol polda, benda, konflik sosial akar masalah berlatarbelakang sara, yang terjadi pada bulan september berlatar sara badan menonjol bernuansa konflik sosial bulan september desember yaitu: desember belakang kesbangpol menonjol berlatar senna diselesaikan pada periode mulai belakang sara teridentifikasinya akar masalah papua tahun yang terjadi penyelesaian akar masalah sehingga ra: sampai dengan tercapai musyawarah dan mufakat untuk bulan agustus perdamaian. target penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang sara, pada bulan januari april yaitu: teridentifikasinya akar masalah belakang sarpenyelesaian sekda diy biro hukum, terselesaikannya target: target konflik sosial dinas kejati, kanwil akar masalah terselesaikannya penyelesaian kasus konflik sosial menonjol menonjol budaya bpn, korem konflik sosial akar masalah berlatarbelakang politik sosial budaya, pada berlatar polda menonjol lak konflik social bulan januari april yaitu: belakang benda, berlatarbelakang menonjol berlatar politik sosial bawaslu tol pp, kpu politik sosial belakang politik identifikasinya akar masalah budaya periode budaya sosial budaya penyelesaian akar masalah sehingga mulai tahun yang terjadi tercapai musyawarah dan mufakat untuk sampai dengan perdamaian. ra: bulan agustus target penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatar belakang politik sosial budaya, pada bulan mei septberlatarbelakang politik sosial budaya, pada bulan oktober des. penyelesaian sekda diy: diperindahnakertrans pmk, konflik sosial akar masalah berlatarbelakang ekonomi industrial, pada bulan september berlatar diy polda, benda, menonjol konflik sosial bulan januari april yaitu: desember belakang kesbangpol berlatarbelakang menonjol berlatar teridentifikasinya akar masalah diselesaikan pada ekonomi industrial belakang ekonomi tahun industrial industrial. van penyelesaian akar masalah sehingga periode mulai terjadi sam tercapai musyawarah dan mufakat untuk tahun dengan bulan perdamaian ra: agustus target penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang ekonomi industrial, pada bulan milbelakang ekonomi ekonomi industrial, pada bulan september desember yaitu: teridentifikasinya akar masalah penyelesaian akar masalah sehinggcapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian sebelum tahun percepatan polda diy kejati, benda terciptanya target: target 25y0 dedikasinya proses korem kepastian hukum terselesaikannya penentuan jumlah kasus konflik yang a.l: penegakan pmk terhadap kasus penegakan hukum terjadi sebelum tahun yang akan para pelaku hukum atas kasus konflik sosial dan atau diselesaikan oleh tim terpadu provinsi teridentifikasi pelaku terkait. pen lesbian terselesaikannya proses penegakan secara damai hukum dan atau penyelesaian secara alat bukti sebelum tahun terhadap kasus damai kasus konflik sosial untuk terkumpul (secara kasus konflik kasus damai sosial secara cepat atau terbitnya penyidikan) dan efektif kesepakatan ra: damai untuk penyelesaian konflik selanjutnya target 50y6 dedikasinya terselesaikannya proses penegakan al: hukum dan atau penyelesaian secara para pelaku damai kasus konflik sosial per teridentifikasi setiap kasus alat bukti terkumpul atau terbitnya kesepakatan damai untuk penyelesaian konflik selanjutnyaselesaikannya kasus konflik sosial, dedikasinya: per setiap kasus semua pelaku tertangkap semua alat bukti dapat disita penyerahan berkas tahap atau terbitnya kesepakatan damai untuk penyelesaian konflik selanjutnya target dedikasinya terselesaikannya kasus konflik sosial, al: per setiap kasus penyerahan berkas tahap atau terbitnya kesepakatan damai untuk penyelesaian konflik selanjutnya percepatan kejati polda, satpol terciptanya target: target penuntutan: proses kepastian hukum terselesaikannya penuntutan kasus konflik sosial yang terjadi sejak penegakan terhadap kasus penuntutan kasus sebelum tahun yang dilimpahkan oleh diterimanya hukum atas kasus konflik sosial kasus konflik penyidik polda paling lambat bulan februari pelimpahan pelaku terkait sosial yang tahap dari milik periode diserahkan oleh penyidik polda sebelum tahun penyidik polda target sampai penuntutan kasus konflik sosial yang terjad(penuntutan) pada tahap sebelum tahun yang dilimpahkan oleh dilimpahkan (ra: penyidik polda paling lambat bulan agustus pengadilan target penuntutan kasus konflik sosial yang terjadi sebelum tahun yang dilimpahkan oleh penyidik polda paling lambat bulan november sejak tahun percepatan polda diy kejati, korem terciptanya target: target catatan: proses pmk, kepastian hukum terselesaikannya terselesaikannya proses penegakan hukum kasus pada penegakan benda, satpol terhadap kasus penegakan hukum atas konflik sosial menonjol terkait bulan oktober hukum atas kasus konflik sosial dan atau lahan sda, sara, politik dan batas daerah desember pelaku terkait penyelesaian administrasi, dan ekonomi industrial yang diselesaikan pada konflik mulai secara damai terjadi pada januari april yaitu: tahun tahun terhadap kasus penyelesaian secara damai musyawarah (secara aman kasus konflik mufakat dan atau penyidikan) sosial secara cepat ra: dan efektif proses penegakan hukum sampai penyerahan tahap ditambah kasus kasus yang terjadi pada bulan oktober desember yang belum selesai, sejumlahmei agustus yaitu:ditambah kasus kasus yang terjadi pada bulan januari maret yang belum selesai, sejumlah y6.september desember yaitu:ii. ditambah kasus kasus yang terjadi pada bulan april juni yang belum selesai, sejumlah percepatan kejati polda diy, terciptanya target: target penuntutan: proses satpol kepastian hukum terselesaikannya terselesaikannya kasus konflik (tahap sejak penegakan terhadap kasus penuntutan kasus penuntutan) diserahkan oleh penyidik diterimanya hukum atas kasus konflik sosial kasus konflik polda januari s d april ditambah pelimpahan pelaku terkait sosial yang dengan berkas yang belum dituntut tahap dari konflik mulai diserahkan oleh sejumlah penyidik polda tahun penyidik polda sampai (penuntutan) tahap dilimpahkarget pengadilan terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik polda pada mei agustus ditambah dengan kasus yang belum selesai pada sejumlah target terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik polda pada september desember ditambah dengan kasus yang belum selesai pada b12, sejumlah penyusunan, polda diy, dinkes, terlaksananya sop target: target sosialisasi, dan sekda diy: disdikpora, yang mengatur tersedianya penyusunan draft sop tentang pemulihan evaluasi sop bakesbangp kanwil prosedur sop tentang pascakonilik pemulihan diy kemenag, pascakonflik pemulihan pascakonflik korem pascakonflik target (ra: bin terlaksananya pengesahan sop tentang pemulihan kesbangpol, sosialisasi sop pascakonflik yang mengatur dimas sosial prosedur target pascakonflik terlaksananya sosialisasi sop yang minimal kali mengatur prosedur pascakonflik melalui media elektronik minimal kali.laksananya sekda diy tim terpadu terlaksananya target: target evaluasi baeksang tingkat rencana aksi terlaksananya terlaksananya rekor bersama tim terpadu rencana aksi pol) provinsi, tim penanganan konflik rekor bersama provinsi dan kab kota minimal kali penanganan terpadu sosial tahun monitoring, konflik sosial tingkat tingkat provinsi dan verifikasi dan target tahun kab kota kab kota evaluasi rencana tingkat provinsi aksi pks tingkat terlaksananya rekor bersama monitoring, verifikasi dan evaluasi rencana aksi pks dan kabupaten kab kota minimal tingkat kab kota (money periode ota kali mal kali (ra: minima target terlaksananya rekor bersama monitoring, verifikasi dan evaluasi rencana aksi pks tingkat kab kota (money periode minimal kali. penang instansi kriteria ukuran ukuran keberhasilan pelaporan kasus sekda diy tim terpadu perdananya jumlah target: target format laporan konflik sosial baeksang penanganan kasus konflik sosial tersedianya data terlaksananya pelaporan data kasus triwulanan setiap bulannya pol) konflik sosial kasus konflik konflik sosial yang terjadi selama tahun (ra: diy dan sosial dalam jan des kolom kabupaten rangka analisa terlaksananya pelaporan data kasus nomor kota dan evaluasi konflik sosial yang terjadi bulan januari kolom minimal kali april latarbelakang dilaporkan melalui email minimal kali konflik terlaksananya pelaporan data kasus konflik politik dan sosial yang terjadi bulan mei agustus sosial dilaporkan melalui email minimal budaya, kali sara, target industrial terlaksananya pelaporan data kasus konflik kolom sosial yang terjadi bulan september jumlah desember dilaporkan melalui email kolom minimal kali keterangan laporan bulanan melalui e mail: na spsosisosial, terdiri dari balai rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas, balai perlindungan dan rehabilitasi sosial wanita, balai rehabilitasi sosial bina karya dan laras, balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja, balai rehabilitasi sosial dan pengasuhan anak, balai pelayanan sosial kresna berdua, dan balai rehabilitasi sosial pamanda putrrehabilitasi terpadu penyandang disabilitas susunan organisasi balai rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas, terdiri dari kepala balai, subbagian tata usaha, seksi bina netra dan gravity, seksi bina paksa dan rungu wicara, seksi rehabilitasi medik, dan kelompok jabatan fungsional. bagian kedua balai perlindungan dan rehabilitasi sosial wanita susunan organisasi balai perlindungan dan rehabilitasi sosial wanittiga balai rehabilitasi sosial bina karya dan laras susunan organisasi balai rehabilitasi sosial bina karya dan larasempat balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja susunan organisasi balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remajlima balai rehabilitasi sosial dan pengasuhan anak susunan organisasi balai rehabilitasi sosial dan pengasuhan anak, terdiri dari kepala balai, subbagian tata usaha, seksi perlindungan dan pengembangan sosial, dan kelompok jabatan fungsional. bagian keenam balai pelayanan sosial kresna berdua susunan organisasi balai pelayanan sosial kresna berdua, terdiri dari kepala balai, subbagian tata usaha, seksi perlindungan dan jaminan sosial, dan kelompok jabatan fungsional. bagian ketujuh balai rehabilitasi sosial pamanda putra susunan organisasi balai rehabilitasi sosial pamanda putrb uraian tugas dan fungsi bagian kesatu balai rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas balai rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dinas dalam. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada balai rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas mempunyai fungsi penyusunan program kerja balai, penyusunan pedoman teknis operasionalbarluasan informasi dan sosialisasi, pengembangan mutu layanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis penyandang netra, gravity, paksa dan rungu wicara serta reda disabilitas: identifikasi, seleksi dan penilaian (assessment) dalam rangka: penyelenggaraan pelayanan perlindungan sertalenggaraan rujukan bagi penyandang disabilitas, pengembangan jejaring perlindungan serta rehabilitasi sosial dan medis, fasilitasi pemberdayaan penyandang disabilitas netra, gravity, paksa dan rungu wicaralayanan perlindungan, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis penyandang disabilitaskeuangan, kepegawaian, barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kearsip nonmedis, penyelenggaraan dan pengelolaan asrama, pengelolaan kearsipnetra dan gravitynetra dan gravity. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi bina netra dan gravity mempunyai fungsi penyusunan program kerja seksi bina netra dan gravity, penyiapan bahan penyusunan pedoman operasional perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra dan gravity, cc. penyiapan bahan pengembangan mutu pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas netra dan gravitynetra dan gravity, penyelenggaraan perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra dan gravity, penyelenggaraan rujukan bagi penyandang disabilitas netra dan gravitynetra dan gravity, penyediaan dukungan pemberdayaan penyandang disabilitas netra dan gravityserta rehabilitasi sosial penyandang disabilitas netra dan gravity, j . pengelolaan data seksi bina netra dan gravity, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi bina netra dan gravity:ksa dan rungu wicarapaksa dan rungu wicara. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi bina paksa dan rungu wicara mempunyai fungsi penyusunan program kerja seksi bina paksa dan rungu wicara, penyiapan bahan penyusunan pedoman operasionalcc. penyiapan bahan pengembangan mutu pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas paksa dan rungu wicararujukan bagi penyandang disabilitas paksa dan rungu wicarapaksa dan rungu wicara, penyediaan dukungan pemberdayaan penyandang disabilitas paksa dan rungu wicara dalam kehidupan bermasyarakat, penyediaan secara mandiri alat bantu penyandang disabilitas, j .dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas paksa dan rungu wicara, pengelolaan data seksi bina paksa dan rungu wicara, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi bina paksa dan rungu wicaradik sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi medis khususnya bagi penyandang disabilitas. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi rehabilitasi medik mempunyai fungsi penyusunan program kerja seksi rehabilitasi medik, penyiapan bahan penyusunan pedoman operasional pelayanan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas, cc. penyiapan bahan pengembangan mutu pelayanan rehabilitasi medis penyandang disabilitas, penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas: penyelenggaraan rujukan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas: pelaksanaan kemitraan dengan instansi lembaga lainnya dalam hal pelayanan dan rehabilitasi medis penyandang disabilitas, pengelolaan rekam medik, pengelolaan obat, perlengkapan dan peralatan medis, pelayanan konsultasi, penelitian dan pengembangan upaya rehabilitasi medis penyandang disabilitas, penyediaan dukungan alat bantu rehabilitasi medis, pengelolaan data seksi rehabilitasi medik, il. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi rehabilitasi medikrlindungan dan rehabilitasi sosial wanita balai perlindungan dan rehabilitasi sosial. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada balai perlindungan dan rehabilitasi sosial wanita mempunyai fungsi penyusunan program kerja balai, penyusunan pedoman teknis pelayanan perlindungbarluasan informasi dan sosialisasilaksanaan identifikasi dan pemetaanlenggaraan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial terhadapnyelenggaraan jejaringdampingan dan advokasiupaya sosialisasi warga binaan pada keluarga dan masyarakat, penyelenggaraan rujukan baik pada tahap pra pelayanan perlindungan dan rehabilitasi, tahap proses pelayanan perlindungan dan rehabilitasi maupun paska pelayanan perlindungan dan rehabilitasiil. pelaksanaan bimbingan lanjut dan pengembangan eks warga binsertarehabilitasi sosial bina karya dan laras penyusunan program kerja balai, cc. penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelayanan, rehabilitasi gelandangan, pengemis, pemulung dan eks psikotik, pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis, pemulung dan eks psikotik, penyelenggaraan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, pemulung dan eks psikotik, penyelenggaraan pengembangan kapasitas dan mutu pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi eks psikotik, pengembangan jejaring dan penyelenggaran rujukan, pemulung dan eks psikotik, fasilitasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi gelandangan, pengemis, pemulung dan eks psikoti,rlindungan dan rehabilitasi sosial remaja balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja mempunyai tugas penyusunan program kerja balai, penyusunan pedoman teknis pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan, penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelaksanaan pemetaan masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum, pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja terlantar bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum, fasilitasi pendampingan, mediasi pelaku dan korban anak yang berhadapan dengan hukum, penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum, penyelenggaraan jejaring penanganan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum, fasilitasi, pelayanan, rehabilitasi, advokasi sosial dan reunifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum berbasis keluarga, fasilitasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk pelayan dan rehabilitasi sosial bagicc. pelaksanaan identifikasi dan pemetapengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukanrehabilitasi sosial dan pengasuhan anak balai rehabilitasi sosial dan pengasuhan anak mempunyai tugasda balai rehabilitasi sosial dan pengasuhan anak mempunyai fungsi penyusunan program kerja balai, penyusunan pedoman tekniscc. penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelaksanaan pemetaan progridentifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan dan pengembangan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak, pelaksanaanngembangan jejaring dan pelaksanaan rujukan dalam rangka perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak, pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan anak, fasilitasi pelaksanaan program perlindungan, pengasuhan dan pengembangan sosial anak berbasis keluarga, pelaksanaan pengasuhan permanen meliputi fasilitas, proses adopsi atau orang tua angkat, orang tua asuh, dan wali asuh untuk mengupayakan pengasuhan permanen, fasilitasi pelaksanaan program unit rumah perlindungan sosial anak, fasilitasi penelitian dan pengembangan masalah kesejahteraan sosial untukgembangdimaksud pada seksi perlindungan dan pengembangan sosial mempunyai fungsi a.penyusunan program kerja seksi perlindungan dan pengembangan sosial, b., dan h.layanan sosial kresna berduabalai pelayanan sosial kresna berdua mempunyai fungsi penyusunan program kerja balaibarluasan informasi dan sosialisasi perlindungan dan jaminan sosial lanjut usia, pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia, pelaksanlaksanaan pengembangan jejaring perlindungan dan jaminan sosial lanjut usia, pelaksanaan pengembangan perlindung,rehabilitasi sosial pamanda putrabalai rehabilitasi sosial pamanda putra mempunyai fungsi penyusunan program kerja balai, penyebarluasan informasi dan sosialisasi perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan napa, cc.layanan perlindunganjejaring dan penyelenggaraan rujukanj . penyelenggaraan institusi penerima wajib lapor ipl) bagi korban penyalahgunaan napa, pelaksanaan ketatausahaan, il.sosialbagan struktur organisasi balai rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas kepala balai fungsional tata usaha lte seksi seksi seksi bina netra dan bina paksa dan rehabilitasi gravity rungu wicara medik bagan struktur organisasi balai perlindungan dan rehabilitasi sosial wanita kepala balai fungsional tata usaha oo1 lte seksi perlindungan dan rehabilitasi sosial bagan struktur organisasi balai rehabilitasi sosial bina karya dan laras kepala balai kelompok jabatan subbagian fungsional tata usaha quod seksi perlindungan dan rehabilitasi sosial bagan struktur organisasi balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja kepala balai kelompok jabatan subbagian fungsional tata usaha wujud seksi perlindungan dan rehabilitasi sosial bagan struktur organisasi balai rehabilitasi sosial dan pengasuhan anak kepala balai kelompok jabatan subbagian fungsional tata usaha wujud seksi perlindungan dan pengembangan sosial bagan struktur organisasi balai pelayanan sosial kresna berdua kepala balai kelompok jabatan subbagian seksi perlindungan dan jaminan sosial bagan struktur organisasi balai rehabilitasi sosial pamanda putra kepala balai kelompok jabatan subbagian seksi perlindungan dan rehabilitasi sosipembina tingkat (iv b)inspektorainspektorafasilitasi perumusan kebijakan teknisag) ketetapan nomor skin husain siregar selaku ketua komisi pemilihan umum kpu) kabupaten labuhanbatu selatan dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, imj bertanggal agustus memberi kuasa kepada adi mandar, s.h. hum, guntur rambe, s.h. m.h, jhon elly, s.h, irwan syahrial, sn, s.h. m.h, wahyudi hasen, s.h, ahmad rifai hasibuan, s.h, akhyar idris segala, s.h, dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor skin xi11 pada tanggal september perihal permohonan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara antara kpu kabupaten labuhanbatu selatan terhadap kpu provinsi sumatera utara: bahwa terhadap perkara dengan registrasi nomor skinskinseptember aah, merdeka sarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do id bahwa panel hakim mahkamah konstitusi melalui kepaniteraan mahkamah pada tanggal oktober telah menerima surat bertanggal oktober yang pada pokoknya pemohon menarik kembali permohonan perkara nomor skin xioktober telah menetapkan penarikan kembali permohonan perkara nomor skin xiipemohon dengan registrasi perkara nomor skin xii11 perihal permohonan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara merdeka sarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do idditarik kembali, pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan permohonan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negaramohon kuasanya dan tanpa dihadiri oleh pemohon kuasanyadewa gede lagunasantoai) oo. kadar pune ran ara ann ban srurusan manajemen aan mera (ae gedung pro dr susanto bojonegoro gedunemeneng bandarlampung telp. hitp3 fesunila ac surat keputusan pekan bak tas konum bsn uni versetaslampung nomor uni pos teman penetapan dosen untuk seminar usul! talesiswtol san manajemen program reguler dun non reguler fakultas ekonomi dam bisnis awversatas lampung tahun dekan farluvas ekonomi dan bisnis liniveksitas lampung menimbang bahwa untuk kelancaran ujian seminar usul 'penelitian mahasiswa dipandang perlu menunjukdoser pembimbing skripsi mahasiswa jurusan manajemen reguler dan mun reguler bahwa amuk seru ditetapkan dengan sura keputusan menengah ladang undang nomor tahi iia undang undang nomor tahun tenan pokok pokok kepegawaian: undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional guidance undang kamar tahun tentang pendidikan tinggi: peraturan menista nou tahan tenang penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan persatuan minggu keputusan presiden miami yakin emang perdikan, uni it: kumutuisati mterehiktsyld mono tahun sih stephane urbanisasi dar tata kerja anita permenristek dikti moi tahu tenang sama units: kememesrek wiki nov peni anu emang pengangkatan pejabat rektor unila keputusan rektor unila jamur nach un? tentang pengangkatan dekan fakultas ekonom dan bisa wil. ska menetapkan keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung tentang penetapan dusun pen gatk bisnis universitas lampung. kesatu menetapkan ganda pen sau van nan totcanaann dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai penguji seminar usul penelitan mahasiswa jurusan manajemen program reguler day nani #seluler fakultas ekonomika disain universitas lampung tahun kedua mereka yamg namanya (ereaatunt dalam, tamparan surat keputusan ini sebagai dosen pembimbing skripsi jurusan manajemen program repulerdan non reguler akan diberikan honorarium, sang dibebankan pada dana dia universitas lampung tahun anggaran ketika salah mebiksarakan dugaan dosen pulau semana kaul penelitian bertanggung jawab padi peka omeialut keran merusak mugen fakultas kkomorsi dar bisnis universitas campuran kecap3! kepulssa gendang seule bangsa! uiapkanrmsa nobita dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapan makan pesek sebagaimana mesin lensa pp, bandar lampung kta kap!) maret jih fasa" bangsawan fail kendati |genoa naa tampa ssk ulin seminar pendirian masa jurusan parlemen progo ellie mar some kekuatan ekor binaan lepas camat ak. wes bali wat a19 tama dosen toer catatan mahasiswa npm iglajnan jerat satria bangsawan sem pemotong kandis gilang ramadhan (z0 maret jerat. menata sem api (rerbembingi sekota yutangioi ssio1ios0 maret jr, mahinnasari, sl, ipombunding natal azhinot hardi isra fab pembalap kuta muara syah istmmaggg maret ami toe alunan, petang hirata lahat eta ten wara peettaaas kelima wanita maret dada sel jewel emas dpuririna sarpitoti maret pendem bing feel arti aero kasi maret pornbahas heden gilang kiiadhsa sti ott83 )| maret2019 mean para murad syah yajitilist maret pembatas piring rangga i11011108 teb pai: page ena feb pemanas syawal ani sandi maret bio epiirtan membahas!| jin adaa seo1017 form lahan sf. (kemangi juliant 121lotto72 sep0if pembimbing! sule balap puti isiiotlose feb kas manu nana petani bkltoiroao jadian o19 pemanas ati miri islibliiie maret bil habhbulah road, sik framing ikang membawa isi01loss mor yerimtna anda mutiara perri 1siioitoao jess pembimbing |preseden 1dii0i1t feb membahas arms hit 1s111tot6 |a3 maret fine heri, jenaimbing fwlkin veronica maret wilayah wake fantasi wetan bra james (eidatdr arsen, dit pembimbing! moo achmad andi isiroiit?h feboasg penyunting!! afeeee gilang ramadhan s5h: maret bernapas mon wiki salam isliotioza jar kobe01o penitahas ang uni salaman (27keb dor temntiry tniad wadan perang puja lestari oli feb das membahas nong lini saman feb3019 pembatas pera ietetanga sugih teran pembatas putro kemudian sati poh maret fo19 membahas nabi achmad kendi) feb pembatas dirisarta rangka isi1 o11to8 feb arahan mala agustina 1sas0t191 maret yasa mariana sel eid jodi da7 feb jembatan jaipur 5ep? segala magang en) oran 1ratio3.| feb peran usa sulsrye gaon: pur tsltorlosa feb2019 preningoh sea latin are hid isikdiioii mater2019 femina manda camat fat jan pecahan galang kimiawan 1sidiioap moy empang sara pata purn isteri reb kriya wirawan mlm jkemalitna oesaotia rantau idola tetap19 bambarntnag syahrul ari parigi maret aa" apa ara ana pak nih pembimbing suca melinda tall o11o06 ia2njan kombatan peta partai 15polita3 fet2019 peminat reka onangaoro kasim maret bulan maret nama dosen gol jabatan mahasiswa shitai nan prakarsa panjinggara, |membahas timbullah hakim itl maret2019 membahas.! felicia marika maret tambahan martha ulina dati oil noy2018 permirahas yulandini id4 maret hate arit shd tee jewabimbingt 400i kangen 1slot1log feb ata permoratung sya truk sand karet perapahas puja kesan i511o11ora membahas riza melinda ta2 jan membahas hong umi salaman 1s1101loa feb (bw asri siti ambarwatl, sl. itb jrersbimbing korea undian syah maret #ln9 pembimbing puja lestari feb membahas iii uirisaritin rangka solo11108 feb2019 membahas rata ana angkor kasih s11011015 maret ion fail shot en. pemomome:!! ira melinda tenan g019 lerroimiingil relaanganegorokasn io6 maret jamban maka arusnya toe maret peribahasa. maki achmad sandi feb membahas ill syahrul ari sandi maret pembatas andes gilang ramadhan j20 maret companys harga undian syah serial1086 maret ipo febrian bil pembimbing elsa monika maret pembatas ill oebullah hakim aa. lil maret membahas martha alina a11ol1i1us ngel8 mudi sachonat gamelan, s.e. mula (pembimbing mong umi salaman ao: fisika burajimah, wes, idola yuliaridin maret |irwan kai membimbing (lo alang rimbawar t4110410a5 a12 pembebas mas hid maret2019 membahas manda mutiara putri lan muslimin, se, pembimbing martha lilin now 2oi8 kasasi kada tuhandial maret jis adrian usa bala tuli isi lo11use feb pembimbing mandatatara putri k50 ga0 lan d019 membahas lil sirojudin ter perbanas galang imbalan miloliode nov membahas lang hid isi1o1101e maret mna, lima sandar lampung lam bang maret yes ali spa san an, slonyadf |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung jl. susan0s$ tun26. ppo7. tentang penetapan! dan bisnis universitas lampung, tentang penetapan dosen pembimbing arkade mik semester genap tahun akademik program studi diploma tiga fakultas ono dan bisnis universitas lampung kasauenapin pung bertanggung jawab kepada dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung: etberlari satria bangsawan tekeputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung un26. pp hal pengangkatan dosen pembimbing akademik semester genap pada iii perpajakan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung belo ema aman dr. einde evans, se.m,si, akt, gol wpb nuklir sri lestari ipwiigbalarifin elsa karunia lumayan freeymnyai o inotosio1g) basuki wis owo, se. akc putri metro yulianto cam sanam iaigalabdillah | jar salinan yakin, i7oiosinga jariebudihartono | jannisasalsabila jancauncusnon prs a.subsidi indra, mica, faotyammoror esi dr. susi, se, mba, akt gal. ltd nazaruddin ircweddieandriyantose. msi ca. cpa, matahari gol iv a jarivuwaka wisma berutang janiwiwpraseryo tasotosi070) daniel akbarfeiraris ikukniasandy tasotosios5 imitalaraswati monalisa monica rima destaverantika la? pompa as01051016 daraastriana agus patron . .,m. si,, akt. imuhammaddigmaanbiya te01os1011 gol, ii1 c janmadbilal txe010s1017) jannisamarsyafirap annisa vin desert (ebarapttudaran, semasa, jariniyolafutri o gol ily jat haitanzawan javunevapa i7sosio12 doni sagitarian warganegara, s.e., mba. gol i b rara saintis omisarurar icotoeioar jekanurhitohari jelsaviola ti7orde1o3a ratnaprastuti ' (ratnawulandari riskynindiaputri ' (widya rizki eka putri, s.e, m.s. mnt psu nio tisoiosioes gol l b janggarajakasurya tisotocioee peniratnasari (vherenayuannisa ivirgithaayularissa ji7o1oe1082 iyasintaaziz ji7or0e1070 wahyuhadinata ' disorot1o008 jwidiartiekaputri jyuniaprina jisotoeio3s dunia amelia, s.e, sc, ca, ak, gol i11 b jagnesjuliabanuarea jehafranmarsolly j1701061056 izsazsadwiclarissa dr, citra dharma, se.msi. gol i1 b ditetapkan bandarlampung pada tinggal februari bangsawan nip. lampiran surat keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis unila un2611 ppo7. tariffs februari teritori pengangkatan dosen pembimbing akademik semester genap pada p.s, diploma ini manajemen pemasaran fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung iko| nama dosen gol nama mahasiswa |oo wilayah wieku, e.m.si mid high alim wawan kurniawan sandi dwi orita indah setiawan rio african pratama gilang ramadhan maria bengali sangkar rina shogi3 azzahra feb yana amelia fibrosa ilham novriady nurani reza sanjaya ridho andika gei singa rosi mina dirawat frernindra fairy chandra irawan anggun febriantika yoga darmawan made ramayana web yunani effendi mutiara azizah ferandny ricky frans deni sitorus igo patra negara fadel muhammad ofa nurul ranjang murni mania elvis arif fairy regi arya santai ahmad oksidan agung eko wibawa eko agung tri tokyo fauzi yazid nabila aprilia pasca kriya wirawan, se. m.m. dwi mutia sari dian ariyanto erina syafirlianingsih sumi handoko reda monica ega hasurur anggun pertiwi rizal saputra alat rahman hakim nusa rosalinawat| tidy febri rizki gustania surat sorry rahma intan palu abi many prakarsa parjinegara, sr, msi, ari deviani didenda dina damayanti rizki modal adiguna ian audio indah ranowati sayur roman muhammad iqbal fikri ricky adhitya pamungkas marissa martin nabila andika lidah bagus muh wahyudi felicia jangka kanada agustina farhan nusa rexamanda yasmin alva kafilah julian hadi kusuma farhan svachfilla aida sari, sel si, iva elvira ade firdaus aldo kusuma nata muda armando tujuan rizki adi albino ariesnanda raditya chandra setiawan aditya tri oktaviani govinda mustafa sani kanda widyagama rocky ardiansyah muhammad regu alergi adic nugraha angsa agatha maladewa karya aisyah putri melissa cantika yuningsih, s.e. m.m, ahmad rico yolanda aja huron kartun nabila budi sanjaya kameo pristina febian atta kusuma muhammad ryan fahmi iskandar indah septa cahyadi arg gemilang yoga arya pratama intan libya tidur agnes may dest ida rahayu rendi alhasil annisa wurjannah burg harian putra radikal noyansyah jodi pratama dwi asri siti ambarawa, sel n b eka pramuditha hasrat mirza icha saputra ajeng hidayah yahya evan haryanto pinggang muhammad amanda incar salafi shaleh deni aryan nata alam oni susilowati muhammad halal rutin ahmad juanda odi rianto arifin ahmad, se. ilham rizky wahyu sanjaya adji imam kusuma mutmainah ivan aisyah idham alkilasi irham lahan, se.m.si vzb halnya bella tri wahyuni annisa tri studi reni alvin novitasari mohammad rizki violet christy kevin dw| wirawan yeni murpitasari laga pinulunp kartika angsa putri jalan alisnya budaya risiko |sea pratama pr, dorothy rhl, st, si, tlk rizky agung laskar dian rtha kharisma hindi kartika budi yanti fasih ally aulia rahma sari hadiri tr) amalia dwilestari rama jullantoni fall fachreri 1a01071069 fakta sofa. s., ms.m life sini aprilia desa andri paramita erin novelnya andre nan kusuma ghea armada atrulri wijaya ramadhani dwi nurcahyo rica alma biara agung dwi brata gilang rkomadhon aula agustanti muhammad aulia yusuf luisa kiki tarian irwan karim, s.e. m.m, ilina seri wira indira henti nasution istri putri dilayani muhammad agung hari ratih rainadhayanti africana amin arif sholihin sonny salsa rumi hadi gita nadia hindia hany risky musta wati febrianita kusuma putri ayu agustin (lgu febrlanto, s.e, wib russian bintara abdi fil wulandari hanya arif rahman u4g kur arena habibi firdaus nanda oktana tico rangga chaniago sarinah syifa nora assegaf den andika wahyu andi pratama ardiansyah taufigurrahman jafri arifin, se, m.s.m, n b indra perawan pergi aditya pratama berita bangun ratu ahmad fahrudin ferdiansah ramadan azmi mukhtar tiara agustina donna pramayshela syahrini gilang saputra sochi manila irfan permana all akbar siti melissa sinta khofifah giant putri arif marina devin rinaldi lisa iva rukhiaina della rinaldi bursa, se.m. si. killed kita fina safitri salawat permata sari muhammad rizki zelda suryani melana natalia alvin reza surya dharma rino armando nababan dr. ernie hendrawaty, s.e.,m.si. n d raffi hafiz ita purnama rahmad adi darmawan mudi achmad gamelan, s.e. septian yuni ariska dan darmawan april dipanggang achmad arif abdurrahman or. erina, sel,si. ltr rei wijaya azizah fatmawati song indra pratama alvin uwi khairunisa ardiansyah angsa febby ayuningtias muslimin, le.m.si. i b hernivati denis septik devi feranita miami sari pasti wibowo aditif ahmad pratama tetapkan bandar lampung pada tanggal februari ateis bangsawan van lampiran keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung memoar tun.26at pp. tanggal februari tentang pengangkatan dosen pembimbing akademik semester genap pada program studi diploma keuangan dan perbankan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung nama dosen pembimbing akademik golongan no| nama mahasiswa mahasiswa npm oo dr. mafvinasari, e., mba. vib asi cinta melani fahmi afrizal dinanti permata madistira clara nurani) ot061009 tasya aurel febriyanti erika mai lita or, erina, s.e.,m.si justicia fitria yusuf adi pasha dimas abi nugroho ade penanda sinta susan afifah salsabila nurul simi rosalia sarah nikita evo holatulash celine jessica zeni flower kana lestari 1a01081004 lis andriana, e., rin dunia ananda olivia sari diana safitri ridho rizky febrian syah puti febian risky cinta malam fadhil azzahra prakarsa panjinegara, s. . mg. unta devisa langga pratama ari misa mara robby alam amrouzi nur ant atrofi raka genta teo10s1po8 dawa code maharaja gilang cahya ramadhan putri fortuna delta deta gusti agung made nia ramadan kabilah owi sendiri made darwini te01081008 nanda riil armratiah sewa mayo muslimin, si, |risiko dwi oara selat ayu karena andai anno asti quinta april rizky rwanda putri nabila putri cctivani jingga resi caramel libya yudha kusuma (indah agustifani muhammad bagus budiman salma butanol putri fairuz fernanda lubis yuningsih, s.e. m.m iwd wiki rahman nmotoetoep judo aditya pratama made pratiwi prasasti muhammad irfan maulana jadi tri saputra elisabeth simanmata wanita danos adipura des eva fran yulia andini oe100 muhammad fadhil arang hasan wijaya reni kristina anggotanya puspaningrum dennis alatnya aniaya tria amanda david laka mahendra dimas bagus wicaksono ribuan, s.e.m.si wahyu rizki akhirudin eran nowiki! shania tri della siregar sifat mariana sadikin azis 17ots1030 hide owi puspita stina noor widianto jika mel riza yom0s1033 mamalia hasanah putri b010p1013 rida maya utami emis hendrawaty, s.e, lukman mul hakim story nazhiha abdita share samantha ridwan desta rinaldi cahaya hayuning virginia sherly yulianto osa array novads shiva weudhasti geri putra berusia farhan perdana risk kimia andil shinta affinis kriya wirawan, s.e. m.m. galih radiata cahyadi ruko tommy gallery risa maymarwali hasibuan ahmad rian solehudin chel amazon i010811m7 vidya very bakrie wotosids peti bekti lestari t01061049 nada salsabila tiara yularika diana novita hen kusuma warni aida sari, s.e. ivia komang nata wirawan anime yulistia langgeng mel utomo rizky pranala dinda puspasari santi agustin munawar yoni aprilia cinta dewi rachman nadila putri radio putra perkasa bakasiama labia insani rangga dewa ariana jagung yulistiyan wika muhammad ricky aditya |indira demersal fakta sofa, se. m.s.m tit khoirursisa fetbyana susdianty nadia ayu safir asiri handayani wayan olan seventiani anis fathom muhammad gesta aevi (im anat raisa jika anand maksud novia bhakti yoga syifa nabila ton stop irfan muotadir ta01 rita mendasari er. dorothy rlp., s.e, reta dwi lestari teo1store puteri salsabila juliana fluida wav andriyansyah yoga saputra alam yulia putriyani sakawuni sana (luka kelima putri tsabina veri ananda safari kusuma warni tavfiggurrahman ride peran hasbullah jihad, s.e., tile risk anis fitria saputra muhammad hutan wind yulian rita agustina madya istri herrera teo adel saputra salim berapi amelia warni dana yes ana fidel wahid abdillah nadya citra utami intan pratiwi muhammad amanda jumrah rika marina 1o2a maria margeretta purba rio osvaldo deni padilla hid wieku, s.e. fuji lestari komang mining dataran robby atau ridho shinta utama sari mizan mahardika bambang irawan febby relics risk amalia putri agung suhardi jera rating muhammad adi bagas ahmad murid secara safari libya miftahurizki dwi asy siti ambarwati, s.e. fagihurrosyad malam dita putri induk sari muhammad yudha kumparan io10a1060cwi oktavita shsifina yunita 'euiioii!1i error mj es igo febrian, s.e, kla fifa fadhil ismail (lang valerie rakasiwi aisha safir mohammed rizky hasan marina roda ts01051009 rembulan rizki markah widya amini asrinino puri mindy putri mohammad edo firmansyah evs agustina rinaldo aldo ananda willy kezia ayu sania intan veronica sibarani anggita ninja atari te01os1u76 muhamad adha ariana tol otot sal omega aman dewi sukmasari, s.e, m. s.a, akt gol lfb ibayuramadhana 170nos101g jcindyseptianggraini hstigoman farhan as0nos1og1 ade widianto, se,m.s ak, gol ifb jaksa har antonio2s jalghifari murtad klaus andi, sel akt jandikaputraperkasa gol iv a (radius danielcalso sukma ryaningsit 17010s1056 jelsaramadhana kegilaan magfiroh lanza hasta (kaharuddin, se.msi.cpa gilang agung nugroho gol il e jetrapristiapi mutia ananda, how bani jcmelseadeafransisca o| isudirmanekasaputra tentosiog2 jtrstari datas juamonicamakisurat (lego waspada, se,msi, akt jewwl rum sya gol ii b icrristin rambuendi megawati dr. lindrianasari, s.e.m. iran rian isorosioag gol iv b igowidafatih j as01os1o51 mmowinahening i7o1osis) juvmegithasandra imagildarmawan |mega metalik, se,msi, iseriysartika o 1g01os10gg gol panca desa karangsari ketut selasih jati arifin, s.e. kls.im ht:il meuliddion viki safitri tiara veronica india deny prasetyo ahmad fikri firdaus aniaya nur safari irwan karim, s.e. m.m iwa sarah angsa hasan made raditya deva ayu rekhmawati sela octavia mulia putri ayu lestari (indah ocha frashanti viola rizky buana putri mahardika akbar wijaya mandalika dina safitri, s.e., mliblus hanya aulia pula sinta saputra firman angga lini tomo ditetapkan bandar lampung pada tangga! februari dekan aria bangsawan hip bela maan (ninik dewi se.m. sc, akt gol in (salma luthfi cantika rafi luther hanan (ce maharani pico vali sense gol ifb melindas iti miranda mustika sari (rumsiyah hasanah dr, ratna septiyanti,s.e,m. si. pennywyaya acorosiose gol ill d yenny agustina, .e,m. sc, akt. munawar wahyu wibisono gol jriboypitrajumara )| jdimasagungpratama nevi kumala sari (novia rani (pr, yuliansyah, se,msa, akr richard fernando putra gol lld muhammad galih nugraha (c3 |dayungviana (ratusarahaisyaha dr. trijoko prasetyo, s.e, si: javewjaya troosiog ana mr yuztitya asmaranya, se,m si. gol iye jgembyaarjunica setiawan teoiosiosa iri2kifebriawaldi (rudyoktafian (ruryapria ariani komalasari, s.e,m.si gol t' a nau tanpa jandreramadkanputra fajar gustiawaty le. ala. gol il d rani karina igustianalanwari dr. rindu rika le, si, gol ni c idoanasidoalbert kamar niken kusumawardhan: se,m. sc, akt diana kapu tri o gol ii b ikinantifadia iso1os1ngg (tufahatiainia mardaani jutysimaca tirorosioni br. nurdin se, mm, ca, jrmomastri sapporo icorosiosg gol iv a (refineirzamanarani (farichah, s.e, msi, akt gol iv a jadellastephany teotosio25 jrarmansvirojuppsoo jsandooscario irorosio20| jsvirarstisam isyifamiagtania dr, use syarifuddin, s.e, m s. more ie01os1001 gol mic jfarhanyusufsihamnuban imamzasaifatulloh dr. sudrajat se, acc, akt farhan sastra kotama ) | gol in c ojpatmmakim ifarahdyafadhilikf goni sagitarian warganegara. se. mba gol lfb janggemarhtadion jdheaardiana jawi intanpratiwi imrvami tas anak ao) maharani dewi ) te0tos1021 |maretadeswanaputri dunia amelia, se, sc, ca, gol lfb jrikkochaysa re0rasio7a ayu amelia putri yessilla widya rara putri hana pama ssheilangvalia (wafigfadillam ardiansyah widya riki, s.e, m.s.ak, jhastinriskadewi teoiosioea gol i b iwahyuhid wahyuni ekamauliasari | iwayansoniaclaressa ) ditetapkan bandarlampung padatanggal februari dekan, satria bangsawan fe" lamp: keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung no" un26. kp tgl februari hal pengangkatan dosen pembimbing akademik semester genap pada ili akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung dr. ariani komalasari, s.e. si, akt, isitiarofahameliamalik gol iv a hannah ' tisorocioog jedisarmawan nisotocioog jayanti kartini puspanegara jaliyudinsetyawardani mamalia rahim izzati anggi amalia jfadlawad dimas zocarli daffa arya perdana drs. subsidi indra, m.m. cpa. mulia agustina gol iv a icicfkurniawati |mauldanagustarifanda iwidyaheranita ahmad husniburdadi febby ramadhani saputra ishofiaamirahfebriani dr. einde evans, s.e, si, akt. gol iv b jikmampa tieotosioos jalmirafirgiannisaputri jestersusianjani ji7orde1oo5 jfashahandika jferrafitriyani j1701061039 dr. fajargustiawaty se, si, akr gol il d itomiaziwicaksana isitizulaiha ti7korosi bagus patron, s.e, si, akt. gol ini e jardhearishanda jarvirameitanawawi kaharuddin, s.e., si., akt. gol in e jmuhammadrifky ji401061045 jipaniriski fi501061043 irikiwahyudi tisoroeio31 iissantika ti601061032 iriacandraasiza jintan permata sari jalani mega sari ivory shania kusumafitri jl1 imsyahutamazufa tis01sio0s mridhoalhazmi ji801061012 imadedwinuryanti ilusinya idr. ratna septiyanti, s.e, si. jdaiyani bintang delima gol il c ilutfanafiuddin iniputudeviinyansari inovaerokarosa fikri fariz zaman basuki wibowo, s.e., akt. gol im c inandayulizar jis01061014 lintang dyaayul bonarhabibpurba jcitraadellouis (daraayufadillah ji7o1os106s agus andi, s.e,, si., akt. gol iv a jeitriyani hi7ozosioo9 jgitaaprilliafajrin (r. eddie ariyanto,s.e,, si, akr. gol iv a is nanda novita ken cahyadi dr. susi, s.e.,m.b.a, akt. gol i d induk dewi kesumaningrum,s.e,m.sc, akt| jcahyadiannovita gol in b mre enatbirawaz list1os1o047 amanda anugrah saputra jmfaridnoorasyrafd imbal syariat umar tienne agustina, s.e., m.sc, akt, tol ini e yihantitania |i601061069 pratiwi mulia paramita iputribulanbumiaji (rahandraejtarigan muztitya asmaranya, s.e. m.si. col il b idikkydjumantara |sandra dewi ttu iriikyananda imuhammadamarna jis01061012 imuhammadigbal jisorosrozi igo nauli, s.e. sc. (kubuaowica |i401061074 gol ili b imrafiamrullah ' |kumar tani kesuma paksi| |mayangandini ti7otot1o31 melizaegakrisyanti |ade widianto, s.e.m.s. ak: gol javillamarchiana t1601061003 isusmaliana disorot1o04 ibenonatanegara jadheliasyavira ji7ots1os1 jalbertusivanardana |chara mubarak, s.e, acc, akt ipesitapriandini gol n b ichikaajengkartini (hanifahadevia jdesiseptianarahayu nada hadiah nur tissa nadia murad (nabila salmarini (muhammad yusuf dewi sukmasari, s.e,,m.s.a, akt jintanpratiwisakti gol iil b (noviresiriani idwiaprilianti dwi retnoelmawatt prof dr. lindrianasari, se. m.si akt, il (irahmahmuslimatita gol iv b (ranurwulanoktarini jarrizkyryanfadela i garry hutabarat jannah iiyoroezos8 dr. yuliansyah, s.e,m.s.a. akt. jayapriindrawan jisotosi gol iil d jagungfaturrchman jisotosiat1 inoviafharadila iso1oe1a12 imelindasaputri tico1osi o71 rizki manda mahendra dr. rindu rika gamayuni se, si, gol isunroro entostosi niken kusumawardani.s.e. sc, akt. gol iil b (irmalestarimanik ' jisutoe1 oas tashamiranti li7o10e1os7 itis melani aisyah riza henti putri (salsabila isotop1006 tiarachairunissafiater (thearayvaloi |dr. tri joko prasetyo, .e,m. si. gol in c (pepenyulianto jabdijuangsuhermanloi jachmadshandy jademariaulfa ti7otot1047 janda nur azizah rahman aam muka papi no3 dr. farichah, s.e, si, akt gol 1n i d eeansiokatan oo region1027 pr. nurdin, s.e. m.m, ca. ak, isellyismahela teoiocioao |
keputusan rektor universitas lampung nomor (oos un26 pn.@! amat, e1unila 2017sebagai materi kegiatan workshop pas pengembangan instrumen dan evaluasi pembelajaran berbasis capaian pembelajaran cp). ketigjhasriadi mat akin xx. para wakil rektor, nip19570620198603 para kepala biro, universitas lampung. doc: amat, enunilanhtl sk moa lampiran keputusan rektor universitas lampung nomor i0o0 un26 pn. tanggal februari. susunnama golongan jabatan dr. undang rosyidi, pd. narasumber dr. abdurrahman, si. ni d narasumber dr. milik sabdaningtyas, pd. iv a narasumber dr. pujian, pd.t b narasumber kan bandar lampung universitas lampung, hariadhi mat aki ny, fnuprios doc: amat, emunilayhtl sk namo3yl sk lp3m113revisi borang borang audit internal unit kerja pendukung dan revisi dokumen semi. doc: amat, enunilanhtl |sk lp3m| ketigaberi materi dan membimbing dalam kegiatan revisi borang borang audit internal unit kerja pendukung dan revisi dokumen semi. keempat& para wakil rektor, into105706201986031902 para kepala biro, sesat universitas lampung. doc: amat, enunilaihtl sk lp3msusunanpengarah pengarah penanggungjawab. dr. eng endah komalasari st, tli b sekretaris anggota aristotle, ssi, ms. angota gigih ford nama, st, mti. anggota anggota anggota anggota dra. resmi eli sahara, sos. i1 d anggota gunawan haryono anggota anggota anggota anggota anggota anggota ditetapkan bandar lampung rektor universitas lampung, pan hariadhi mat akin inrd195706201986037002 doc: amat, enunilayhtl 20191sk lp3mu3. |
larengan adanya potensi penyebaran corona virus disease varian micron, maka guna memperkuat dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian corona virus disease kabupaten pati, perlu memanfaatkan aplikasi peduli lindungi tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap pemanfaatan aplikasi peduli lindungi danperluuntuk pelaku usaha pimpinan penanggung jawab pengelola pengurus kegiatan aktivitas pada fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, tempat wisata, restoran dan atau pusat keramaian lain wajib menggunakan aplikasi peduli lindungindukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan berbagai inovasi, bahwa inovasi daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi serta melegitimasi sebagai inovasi daerah sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteranovasi daerah. babusulansebagaimana dimaksud dalambagian keduadalam rangka peningkatan produk atau proses produksi berasal dari anggota masyarakat. metodeinisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakatlakukan evaluasi. bab penetapanditetapkan dengan keputusan bupati. keputusan bupati mengenai inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada.prdpadayang telah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalamlapornghargabupati melakukan penilaian terhadap yang melaksanakan inovasi daerah. dalam melakukan penilaian inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada bupati mendelegasikan kewenangannya kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. dalam. dalam melakukan penilaian inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat mengikutsertakan perangkat daerah terkait, akademisi dan atau unsur profesional lainnya. bupati menetapkan hasil penilaian.laksana inovasi daerah yang berhasil menerapkan inovasi daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dan pemberian penghargaan diatur dalam peraturan bupati. bab vii diseminasi, publikasi media massa, dan atau pameran. bab viii. bab vii pendanaan pendanaan kegiatan inovasi daerah dapatpeningkatan potensi sumber daya daerah dan peningkatan daya saing produksi barang dan atau jasa. babsistem inovasi daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai sistem inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan bupatipelaksanaan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada bupati menugaskan kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahinovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dilaksanakan melalui kegiatan penunjang meliputi: fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi, dan atau edukasi. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf angkaangka dilakukan melalui forum pakar tenaga ahli dan pendampingan. asistensi. asistensi sebagaimana dimaksud pada huruf angkaangkaangka dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasiinovasipenjelasan atas peraturan daerah nomor tahun tentang penyelenggaraan inovasi daerah umum inovasi daerah ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimalentunya tidak dibatasi hanya berasal dari pemerintah daerah saja namun juga dari masyarakatsecara umum mengenai pelaksanaan inovasi daerahngaturan secara lebih rinci dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang inovasi daerah. meskipun ada pengaturan tersebut masih perlu adanyaatur pelaksanaan inovasi daerah yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan kondisi daerah. pengaturan inovasi daerah dimaksud dapat menjangkau seluruh pelaku inovasi sehingga diharapkanunit kerja, perangkat daerah atau daerah dapat diterapkan pada unit kerja, perangkat daerah lain atau daerahuji coba adalah tempat yang dapat berupa unit kerjan inovasi yang dilakukancukup jelas. pendataan terhadap inovasi daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten pati nomor jl) inovasi daerah bertujuan: untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah: dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatpat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri, dan bersifat simultan dan berkelanjutan. ruang lingkup penyelenggaraan inovasi daerah meliputibentuk dan kriteriabentukaragraf kriteria inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi kriteria: mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian darigian kedua. bagian kedua inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi paragraf bentuk inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh anggota masyarakat. inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk: penemuan, pengembangan, dan atau cc.duk atau proses produksi barang dan atau jasa. babi. bab iiiadan usaha milik daerah, atau anggota masyarakat. pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada dapat secara individu dan atau kelompok. setiap perangkat daerah wajib memiliki paling sedikit (satu) inovasi daerah. perangkat daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi administratif. ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan saksi administratif sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatirancang bangundalam melakukan penyusunan proposal inovasi daerah, anggota dprd dapat melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada dibahas dalam rapat dprd dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna dprd sesuai peraturan tata tertiban inisiatif inovasi daerah yang berasal dari. |
salinan onlembaran daerah kabupaten pati tahun nomor sakrrarr sesuai dengan aslinya kepamybagian hukum saran ima tardefisit pembiayaan penerimaan pengeluaran pembiayaan netto rp232. sisa lebih pembiayaan anggaran rp200belanja selisih lebih selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah rp636. dengan rincian sebagai berikut: setelah perubahan realisasi selisih lebih jumlah anggaran dengan realisasi surplus defisit) sejumlah rp200. dengan rincian sebagai berikut setelah perubahan realisasi selisih kurang selisih. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah rp194. dengan rincian sebagai berikut:4. dengan rincian sebagai berikut setelah perubahan realisasi selisih lebih200. dengan rincian sebagai berikut saldo kas awal per januari tahun arus kas dari aktifitas operasi arus.enaikan penurunan kas( defisit) dari kegiatan operasional surplus defisitpenggunaan saldo anggaran lebih: sub total sisa lebihdan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dbhcht) serta usulan kegiatan lain, perlu perubahanberapa ketentuan dalamiubah sehinggaerah. bagian kerja sama, membawahi kelompok jabatan fungsional. paragraf asisten perekonomian dan pembangunan asisten dan perekonomiuntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada asisten perekonomian pembangunan mempunyai fungsi: mengkbidang tugasnya bagian pengadaan barang dan jasa, bagian sumber daya alam. .untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bagian perekonomian mempunyai fungsi: penyusunan program kerja pada bagian perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, cc.laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian perekonomiperekonomian, membawahi kelompok jabatan fungsional. .rogram kerja padlaporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian administrasi pembangunrogram kerja padhasil pelaksanaan kegiatan bagian pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian pengadaan barang dan jasa, membawahi kelompok jabatan fungsional.untukusunan program kerja pada bagian sumber daya alam, penyiapan .usunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian sumber daya alam, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bagian sumber daya alam, membawahi kelompok jabatan fungsional. paragraf asisten administrasi umum bidangagian umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan,cc. mengoordinasikan pelaksanaan perangkat daerah bidang organisasi, penyiapan bidang tugasnya. asisten administrasi umum, membawahi: bagian umum bagian organisasi bagian protokol dan komunikasi pimpinan bagian perencanaan dan keuangan.pokok sebagaimana dimaksud dalam bagian umum mempunyai fungsi penyusunan program kerja padusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian umummembawahi kelompok jabatan fungsional. .laporan hasil pelaksaan kegiatan umum bagian organismembawahi kelompok jabatan fungsional. bagian protokol dan komunikasi pimpinanusunan program kerja pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan, penyiapan . penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang protokol dan komunikasi pimpinan danbidang protokol dan komunikasi pimpinan dan dokumentasi, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian protokol dan komunikasi pimpinan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasansub bagian protokolusunan laporan hasil pelaksaan kegiatan sub bagian protokol, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. .pokok sebagaimana dimaksud pada bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi penyusunan program kerja padusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian perencanaan dan keuangan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bagian perencanaan dan keuangan, membawahitersebut dalamdalam berpedoman pada peraturan perundang undangan. bab iii tata kerja bagian kesatu umum dalam hal melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan sekretariat wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan implikasi secara vertikal dan horizontal, setiap pimpinan satuan organisasi dalamnya,nyusunan laporan lebih lanjut, dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing masing, sebagaimana dimaksud dalam, pengsekretaris daerah tugas tugas dilaksanakan oleh seorang asisten yang ditunjuk oleh bupati dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. bab kepegawaian sekretaris daerah diangkat dan diberhentikan oleh bupatibupati sesuai dengepapbagian hukum, (e( senyap kwororynkt unsur staf pemerintah daerah kabupaten subang.tugas pokok, fungsi dan tata kerja bagian kesatu tugas pokokpenyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengkoordinasikan penyelenggaraan perangkat daerah. bagian kedua fungsi sekretariat daerah untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada peraturan ini, sekretariat daerah mempunyai fungsi penyusunan .bantu bupatipelaksanaan urusan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaianteknis dalam rangka mendukung kelancaranprogram kebijakan. pelaksanaan programmbinaan pelaksanaanampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala daerah, mengkoordinasikan dan fasilit dan evalulaporan hasil pelaksanaan kegiatan sekretaris daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati. paragraf agian pemerintahan, hukum dan kerjasama dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah bagian kesejahteraan rakyat, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bagian tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama, untukbagian kerja sama. ., untukprogram kerja padusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada bagian tata pemerintahan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bagian tata pemerintahan, membawahi kelompok jabatan fungsional.: penyusunan . penyusunan program kerja padlaporan hasil pelaksanaan kegiatan pada bagian kesejahteraan rakyat, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bagian kesejahteraan rakyat, membawahi kelompok jabatan fungsional. bagian hukum mempunyai tugas pokokpenyuluhan hukum serta dokumentasi dan informasi,. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang perundang undangan, bantuan hukum, penyuluhan hukum serta dokumentasi dan informasi, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian hukum, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bagian hukum, membawahi kelompok jabatan fungsional.untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bagian kerja sama mempunyai fungsi: penyusunan program kerja pada bagi sama, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian kerja sama, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bagian . |
menterikeuangan republik indonesia salin peraturan center! keuangan republikpinan lem bag bahwa kepala kepolisian republik indonesia melalui surat ii ren. pusdokkes tanggal negara nomor februarlayanan badan layanan umum rumah bhayangkara ting kat iii bondowoso kepolisian negara republik indonesia. tarif sakit padabagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: tarif instalasi rawat inap; tarif tindakan rawat inap umum; tarif tindakan persalinan; tarif perinatologi; tarif tindakan medik operatif; dan tarif ; tarif rawat jalan; tarif instalasi gawat darurat; tarif intensive care unit; tarif kamar jenazah; tarif kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung negara; tarif sewa alat; tarif penggunaan ambulans;11dan tarif pendidikan dan pelatihinstruktur pendamping dan atau tenaga kerja. tarif farmasi kepada pas1en masyarakat+ amin berdasar kan gguna jasa dan atau penjamin lainnya. tarif layanan atas jasa layanan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada cl identitas; cla yukon nip oor. kat iii bondowoskamar bersalin kelas per hari kamar versus kamer per hari kelas kamar operasi kelas per hari konsultasi clan visite dokter konsultasi dokter per kunjungan konsultasi dokter gigi per kunjungan konsultasi dokter per spesialis kunjungan visite dokter spesialis per kunjungan tindakan rawat inap umum per tindakan s.d. tindakan persalinan per tindakan s.d. jenis layanan perinatologi tindakan medik operatif kecil sedang besar khusus layanan penunjang medik laboratorium radiologijenis layanan satuan tarif rp) administrasi dan konsultasi dokter admin rasi karcis pendaftaran per pasien baru pendaftaran karcis pendaftaran per kunjungan pasien lama karcis pendaftaran per kunjungan rawat jalan karcis pendaftaran per rawat inap pendaftaran konsultasi dokter konsultasi dokter per kunjungan konsultasi dokter gigi per kunjungan konsultasi dokter per kunjungan jaga igd konsultasi dokter per kunjungan spesialis rawat jalan rawat jalan poli bedah per tindakan s.d. jenis layanan satuan tarif rp) poli kandungan per tindakan s.d. poli mata per tindakan s.d. poli anak per tindakan s.d. poli paru per tindakan s.d. poli jantung per tindakan poli ortopedi per tindakan s.d. poli gigi per tindakan s.d. poli fisioterapi per tindakan s.d. instalasi gawat darurat per tindakan s.d. intensive care unit per tindakan s.d. kamar jenazah per tindakan s.d. kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung negara pemeriksaan narkoba sewa alat salinan sesuai dengan aslinya kepala biro umum u.b. kepala bagian t.u . v.u"'"' per tindakan per hari s.d. center! keuangan republik indonesia, ttd. sri mulyani indrawi |
mas ana bupati probolinggo provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten probolinggo nomor tahunt. bank jawa timurjawa timur sampai dengan januari tahun anggaran ditetapkan sejumlah rp. (tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut sampai dengan tahun anggaran sebesar rp. (tujuh belas milyar lima ratus jutatahun anggaran sebesar rp. (dua milyar lima ratus juta rupiah) tahun anggaran sebesar rp. (dua milyar enam ratus juta rupiah) tahun anggaran sebesar rp. (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tahun anggaran sebesar rp. (dua milyar delapan ratus juta rupiah) sf tahun anggaran sebesar rp. (dua milyar sembilan ratus juta rupiah). ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari apbd dan laba yang dicadangkan yang dikonversikan menjadi penyertaan modal pemerintah daerah. ketentuan dihapuspenjelasan umum bahwa sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah serta adanya penambahan penyertaan modal pada pt. bank jawa timur, maka perlu melakukandalam suatu peraturan daerah. ii. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas. |
pda walikota lhokseumawe provinsi aceh pemerintahan kota lhokseumaw pemerintahan kota lhokseumawterdiri atas: pendapatan belanja transfer 4gefptus berisiapa siapa koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnyalo)sebelum pos luar biasabendahara umum daerah dandari aktivitas non anggaran saldo akhir kas bendahara umum daerah dan kas bendahara pengeluaran saldo akhir per desember laporan perubahan ekuitskg ekuitas akhilaporan realisasi anggaran tahun anggaran lampiran ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja kota lhokseumaweorganisasi, program dan kegiatan tahun anggarankapitlhokseumawejuli dul oa'idah saidi yahya diundangkan lhokseumawe pada tanggal juli dul oa'idah sekretaris daerah kota lhokseumawe,i mistar lembaran kota lhokseumawe tahun nomor nomor register qanun kota lhokseumawe, provinsi,menimbang mengingat bupati boyolali,;^boyolalikebutuhan hukum dri kabupaten boyolali7a, diantara angka dan angka disisipkan (satu) angka baru yaitu angka 12a, dan ditambahkan (lima) angka baru yaitu angka angka angka angka dan angka sehingga terjun}a sebagai berikut. 7a. 12a. camat adalah camat wilaypaling ;ukan (satu) kali pada hari yang sama bagi seluruh desa wilayah daerah. pemilihan kepala desinterval waktu pelaksanaan pemilihan kepala bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten dengan keputusan bupati. untuk kelancaran tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada bupati dapat membentuk tim pengendalvoting); menyampaikan surat suara,berikan oleh bupati.tugas tim pengendali sebagaimana dimaksud pada meliputi: membantu panitia pemilihan kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada mengawasi proses pelaksanaan pemilihan kepala desa; membantu panitia pemilihan kabupate; bersama. bersama panitia pemilihan kabupate; bersama panitia pemilihan kabupaten mengambil langkah penyelesaian atas laporan atau pengaduan dan permasalahan yang timbul; melalui panitia pemilihan kabupaten. panitia pemilihan kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada kepada bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan panitia pemilihan kabupaten dan tim pengendalialam peraturan bupati. ketentuan; berpendidikan. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yangdihapussanggup bertempat tinggal wilayah desa setempat selama menjabat kepala desa; dan berkelakuan baik. kepala desa, perangkat desazin dari pejabat yang meng, selain hams memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam harus membuat surat penyataan berhenti sebagai anggota bpd saat ditetapkan sebagai calon kepala desa. penyataan berhenti anggota bpd sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan. ketentuan ditambah (satu) yaitupaling banyak. dalam hal calon yang memperoleh suara paling mlebih lanjut mengenai wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. antara dan disisipkan (dua) bambasil pemilihan langsung secara serentak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ggalon kepala desa terpilih tetap dilantik sebagai kepala desa. gg,baru, yaitu dan yang berbunyi sebagai berikut: bpd membentuk panitia pemilihan antar waktu. pembentukan panitia pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan pimpinan bpd. panitia pemilihan antar waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat. panitia pemilihan. panitia pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada pimpinan bpd. panitia pemilihan waktu; pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan antar waktuantar waktuantar waktu.tar waktu; penerbitan keputusan bupati ten terpilih hasil musyawarah desa kepada bupati. desaiaya pemilihan kepala desa dibebankan anggaran pendapatan dan belanja daerah. pada biaya pemilihan kepala desa antar waktu dibebankan pada apbpb desa. ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. ketentuan huruf dan huruf diubah, antara dan disisipkan (dua) baru yaitu (3a) dan (3b)(3b) atas laporan pimpinan bpd sebagaimana dimaksud pada (3a) bupati melakukan kajian atas materi kasus tersebutr<?t plh. seks kabur aris daerah lali, ten sudumntoi nbeberapa peraturan menteri dalam negeri terkait pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa dibentuk peraturan daerah kabupaten boyolali nomor tahun tentang pemilihan kepala desa. peraturan daerah kabupaten boyolali nomor tahun tentang pemilihan kepala desa telah di dalam perkembangannya, terjadi perubahan pengaturan terkait penyelenggaraan pemerintahanselain itu,frase alasan yang dapat dibenarkan adalah alasan yang menurut bupati dapat dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaklaksanaan ketentuan tersebut oleh bupati didasarkan atas pengawasan yang dilakukan terhadap kepala desa melal3a) yang dimaksud dengan memuat materi kasus adalah alasan pemberhentian kepala desa karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. (3b) cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten boyolali nomor xxs |
lanuntuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan intern pemerintah bidang keuangan dan pembangun an, pemerintah dengan keputusan presiden nomor tahun telah membentuk badan pengawasan kerang dan pembangunan yang salah satu fungsinya melakukan koordinasi teknis pelaksanaan pengawasan yang diselenggarakan oleh aparat pengawasan departemen dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf atas, dan untuk menghindarkan duplikasi pelaksanaan tugas bidang pengawasan pembangunan daerah, dipandang perlu untukawasan keuangan dan pembangunan.. . man yaa wat presiden republik indonesia dengan berlakunya keputusan presiden ini, maka pelaksanaan pengawasan keuangan dan pembangunan daerah dilakukan, atau diselenggarakan, atau dikoordinasikan secara teknis oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan dan dengan memperhatikan pedoman pelaksanaan pengawasan sebagaimanakeputusan presiden nomor tahun sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, dan oleh karena itu perlu diubahtersebutuang, terakhir dengan keputusan presiden nomor tahun diubah lagi sehingga menjadi rp. (empat ratus ribu rupiah)gearesiden republik indonesia, menimbang a.bahwa untuk menjamin kelangsungan operasional bandar udara dan keselamatan operasi penerbangan, peruntukan dan penggunaan tanah dan ruang udara sekitar bandar udara internasional soekarno hatta perlu disesuaikan dengan kepentingan dan rencanapengembangan bandar udara tersebut, b.bahwa berhubung dengan hal tersebut atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun makaerlu diaturbab ketentuan umum dalam keputusan presiden ini yang dimaksud dengan bandar udara penghalang, kawasan pendekatan dan lepas landas, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, permukaan horizontal dalam, permukaan horizontal luar, permukaan kerucut, permukaan transisi, kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun bab perencanaan, peruntukan, dan pengelolaantanah dan ruang udara bandar udara internasional jakarta soekarno hatta untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pembinaan bandar udara serta pengembangannya, disediakan tanah dan ruang udara untuk pelayanan keselamatan operasi nya x1y snn. presiden republik indo kesia penerbangan, pelayanan umum. dan fasilitas penunjang penyelenggaraan kegiatan tersebut maupun untuk semua fasilitas yang menjamin keserasian keseimbangan dengan usaha usaha lain. batas tanah sebagaimana dimaksud dalam yang merupakan wilayah kerja, dimulai dari sebelah utara dengan titik e22 dihubungkan dengan titik e12 selanjutnya sebelah timur dengan titik e12 dihubungkan dengan titik e15 kemudian dihubungkan dengan titik e16 lalu titik e11 dilanjutkan titik e21 dan sebelah barat titik e21 dihubungkan dengan titik e22. batas wilayah kerja bandar udara internasional jakarta soekarno hatta juga meliputi daerah luar bandar udara yang merupakan tempat alat bantu navigasi, yang sebelah timur terletak pada lokasi titik e111 dan e122 dan sebelah barat pada lokasi titik e211, e222, dan e251. batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam dan tergambar pada lampiran batas luas tanah yang diperlukan untuk pengembangane24 dihubungkan dengan titik e14 selanjutnya sebelah timur dengan titik e14 dihubungkan dengan titik e12kemudian dihubungkan dengan titik e15, titik e16, titik e11 lalu titik e13. disebelah selatan titik e13 dihubungkan dengan titik e23 dan sebelah barat titik e23 dihubungkan dengan titik e21, titik e22 lalu titik e24. batas luas tanah yang diperlukan untuk pengembangan luar bandar udara internasional jakarta soekarno hatta yang merupakan tempat alat bantu navigasi yang disebelah timur pada lokasi e111, e13, e122 e24 dan sebelah barat pada lokasi e211, e213, e222, e224, dan e251. batas luas tanah sebagaimana dimaksud dalam dan tergambar pada lampiran ii. batas luas tanah yang diperlukan untuk pengembangan selanjutnya bandar udara internasional jakarta soekarno hatta, akan ditentukan kemudian menteri dalam negeri menyerahkan tanah yang terletak dalam bandar udara internasional jakarta soekarno hatta sebagaimana dimaksud dalam dan kepada menteri dengan hak pengelolaan. menteri dapat menunjuk pejabat tertentu atau perusahaan umum perum) angkasa pura untuk menjalankan hak sebagaimana dimaksud dalam dan untuk memberikan izin membuat bangunan kepada pihak ketiga dengan standar bangunan yang berlakumemang yan nya x1y snn. presiden republik indo kesia bab iii kawasan keselamatan operasi penerbangan sekitar bandar udara internasionaljakarta soekarno hatta tanah dan ruang udara yang terletak sekitar bandar udara internasional jakarta soekarno hatt dan permukaan transisi dengan batas batas sebagaimana dimaksud dalam dan harus bebas dari penghalang. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagai batasnya dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik titik koordinat geografis, yang merupakan sebagian dari kawasan pendekatan dimulai sejarah (enam puluh) meter arah perpanjangan ujung landasan dan mempunyai ukuran panjang (empat ribu) meter. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam berjumlah (empat) buah, (dua) buah sebelah timur dan (dua) buah sebelah barat kawasan kemungkinan bahaya kecelakaanan titik d122, selanjutnya sebelah timur titik d122 dihubungkan dengan titik b123. sebelah selatan titik b12kemungkinan bahaya kecelakaan sebelah timur pada landasan selanjutny102 dihubungkan dengan titik a122 selanjutnya sebelah timur titik a122 dihubungkan dengan titik c123. sebelah selatan titik c12kemungkinan bahaya kecelakaan sebelah barat pada landasan utara2b203. sebelah selatan titik d203 dihubungkan dengan titik b223, selanjutnya sebelah barat titik b223 dihubungkan dengan titik d222: kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebelah barat pada landasan selatan222 dihubungkan dengan titik a202, selanjutnya sebelah ujung landasan titik a202, dihubungkan dengan titik c203. disebelah selatan titik c203 dihubungkan dengan titik c223, selanjutnya sebelah barat titik c223 dihubungkan dengan titik a222. kawasan sebagaimana dimaksud dalam dan tergambar pada lampiran iii. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pendekatan dan lepas landas dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik koordinat geografis, dimulai sejarah (enam puluh) meter arah perpanjangan dari ujung landasan dan mempunyai ukuran panjang (lima belas ribu) meter. kean mn) yan nya x1y snn. presiden republik indo kesia kawasan pendekatan dan lepas landas sebagaimana dimaksud dalam berjumlah (empat) buah ialah (dua) sebelah timur dan (dua) sebelah baratna titik d142, selanjutnya sebelah timur titik d143 dihubungkan dengan titik b143, sebelah selatan titik b14pendekatan dan laps landas sebelah timur pada landasan selatan dinyatakan oleh garis menghubungkan titik koordinat dimulai dari sebelah utara dengan titik a102 dihubungkan dengan titik a142, selanjutnya sebelah timur a142 dihubungkan dengan titik c143. sebelah selatan titik c144d203. sebelah selatan titik b203 dihubungkan dengan titik b243, selanjutnya sebelah barat titik b243 dihubungkan dengan titik d242:a242 dihubungkan dengan titik a202, selanjutnya sebelah ujung landasan dengan titik a203 dihubungkan dengan titik c203. sebelah selatan titik c203 dihubungkan dengan titik c243 selanjutnya sebelah barat titik c243 dihubungkan dengan titik a242. batas kawasan pendekatan dan lepas landas sebagaimana dimaksud dalam tergambar pada lampiran iv.merupakan: kawasan sekitar bandar udara internasional jakarta soekarno hatta bawah bidang permukaan kerucut. batassebagaimana dimaksud dalam ialah merupakan bentuk segi empat dengan ujung ujungnya berupa kan (seperempat) singkatan dengan panjang jari jari (empat ribu) meter. jarak sisi utara dan sisi selatan sebesar (sebelas ribu empat ratus) meter dan jarak antara sisi barat dan sisi timur sebesar (dua belas ribu seratus lima dua puluh enam keseratus) meter, yang batasnyasy) na) nya x1y wat presiden republik indo kesia5 dihubungkan dengan titik h13, selanjutnya titik h13, dihubungkan dengan titik h11 melalui garis (seperempat) lingkaran yang mempunyai jari jari (tempat ribu) meter. sebelah selat dan sebelah baratkawasan sekitar bandar udara internasional jakarta soekarno hatta bawah permukaan kerucut merupakan bentuk luasan dengan lebar (dua ribu) meter mengelilingi bagian lapangan terbang bawah bidang permukaan horizontal dalam, batasnya dinyatakan oleh garis garis yang menghubungkan titik titik koordinat geografis yang pertama batas sebelah dalam, adalah garis yang membatasi bagian lapangan terbang bawah bidang permukaan horizontal dalam dan yang kedua adalah batas sebelah luar yaitu garis yang sejajar dengan garis yang membahas bagian lapangan terbang bawah bidang permukaan horizontal dalam jarak (dua ribu) meter garis yang pertama adalah batas sebelah dalam3 selanjutnya titik h13 dihubungkan dengan titik h11 melalui garis (seperempat) lingkaran yang mempunyai jari jari (empat ribu) meter. sebelah selatan deng5, selanjutnya titik h25,garis yang kedua adalah batas sebelah luark22 dihubungkan dengan titik k12, selanjutnya titik k12 dihubungkan dengan titik k15 melalui garis (seperempat) lingkaran yang mempunyai jari jari (enam ribu) meter. sebelah timur dengan titik k15 dihubungkan dengan titik k13, selanjutnya titik k13 dihubungkan dengan titik k11 melalui garis (seperempat) lingkaran yang mempunyai jari jari (enam ribu) meter. sebelah barat dengan titik k23 dihubungkan dengan titik k25, selanjutnya titik k25 dihubungkan dengan titik k22 melalui garis (seperempat) lingkaran yang mempunyai jari jari (enam ribu) meter merupakan bentuk luasan seperti trapesium: kawasan sekitar bandar udara internasional jakarta soekarno hatta bawah permukaan transisi sebelah utara12 dihubungkan dengan titik d112, selanjutnya sebelah timur dengan titik d112 dihubungkan dengan titik d102. disebelah selatan titik d102 dihubungkan dengan titik d202. selanjutnya sebelah barat dengan titik d202 dihubungkan dengan titik dutara dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik koordinat dimulai sebelah utara dengan titik b203 dihubungkan dengan titik b103, selanjutnya sebelah timur b103 dihubungkan mean tap nya x1y snn. presiden republik indo kesia dengan titik b113. sebelah selatan titik b113 dihubungkan dengan titik b213, selanjutnya sebelah barat titik b213 dihubungkan dengan titik b203,utara pada landasan selatana212 dihubungkan dengan titik a112, selanjutnya sebelah timur titik a112, dihubungkan dengan titik a202, selanjutnya sebelah barat dengan titik a202 dihubungkan dengan titik aselatan dinyatakan garis yang menghubungkan titik titik koordinat geografis dimulai sebelah utara dengan titik c203 dihubungkan dengan titik c103, selanjutnya sebelah timur dengan titik c103 dihubungkan dengan titik c113. sebelah selatan titik c113 dihubungkan dengan titik c213, selanjutnya sebelah barat dengna titik c213, dihubungkan dengan titik c203merupakan bentuk trapesium dengan jarak antara sisi sejajar sebesar (lima belas ribu) meter dand102 dihubungkan dengan titik d142, selanjutnya sebelah timur titik d142, dihubungkan dengan titik d143. sebelah selatan titik b143 dihubungkan dengan titik b103 selanjutnya sebelah barat titik b103 dihubungkan dengan titik dselatan dinyatakan olehgaris yang menghubungkan titik titik koordinat geografis dimulai sebelah utara dengan titik a102 dihubungkan dengan titik a142, selanjutnya sebelah timur titik a142 dihubungkan dengan titik c143. sebelah selatan titik c143 dihubungkan dengan titik c103 kemudian dihubungkan dengan titik aa242 dihubungkan dengan titik a202, selanjutnya sebelah timur titik a202 dihubungkan dengan titik c203, sebelah selatan titik c203 dihubungkan dengan titik c243, selanjutnya sebelah barat titik c243 dihubungkan dengan titik a242: kawasan sekitar bandar udara internasional jakarta soekarno hatta bawah42 dihubungkan dengan titik d202, selanjutnya sebelah timur dengan titik d202 dihubungkan dengan titik b203, sebelah selatan titik b203 dihubungkan dengan titik d234, selanjutnya sebelah barat titik b243 dihubungkan dengan titik d242. batas kawasan sebagaimana dimaksud dalam tergambar pada lampiran lampiran lampiran dan lampiran mean ny) nw) rat presiden republik indo kesia kawasan kebisingan bandar udara internasional jakarta soekarno hatta dibagi menjadi (tiga) daerah kebisingan dengan tingkat kebisingan tertentu yang ditetapkan oleh menteri yaitu kawasan kebisingan tingkat kawasan kebisingan tingkat kawasan kebisingan tingkat batas kawasan sebagaimana dimaksud dalam ialah kawasan kebisingan tingkat merupakan daerah yang mengelilingi landasan, memanjang sampai pada ujung sebelah barat yang berjarak (dua belas ribu dua ratus enam puluh) meter dari ujung landasan dan memanjang sampai ujung sebelah timur yang berjarak (sembilan ribu delapan ratus se10 dihubungkan dengan titik titik lainnya secara bersambung melalui titik titik s2410, s2404, disambung sebelah utara melalui titik titik s2304, s2204, s2104, s1104, s1204, s1304 lalu disambung sebelah timur dengan titik titik s1404, s1410 selanjutnya disambung dengan titik s1210. untuk batas dalam dimulai dari sebelah barat titik s2211 dihubungkan dengan titik lainnya secara bersambung melalui titik titik, selanjutnya disambung sebelah selatan dengan titik s1211401 dihubungkan dengan titik titik lainnya secara bersambung melalui titik s2407 disambung sebelah utara melalui titik titik s2307, s1207, s1307 lalu disambung sebelah timur dengan titik titik s1407, s1401 selanjutnya disambung sebelah selatan dengan titik titik s1301, s1201, s1101, s2101, s2201, s2301. untuk batas dalam dimulai dari sebelah barat dengan titik s22s2208, s1208k titik s1202, s1102, s2102, s2202:, kawasan kebisingan tingkat merupakan kawasan mengelilingi landasan yang memanjang sampai ujung sebelah barat yang bergerak (enam ribu sembilan ratus enam 211 dihubungkan dengan titik titik lainnya secara bersambung melalui selanjutnya sebelah selatan dengan titik s1211. untuk batas dalam dimulai dari sebelah barat dengan titik s2212dengan titik titik s1206, s1212, selanjutnya disambung sebelah selatan landasanmemang nya ny) wat presiden republik indo kesia s2208, s1208 titik s1202, s1102, s2102, s2202. untuk batas dalammelalui titik s2209 disambung sebelah utara landasan selatan lalu disambung sebelah timur dengan titik titik s1209, s1203 selanjutnya disambung sebelah selatan dengan titik s2103: cc. kawasan kebisingan tingkat merupakan daerah engeli lini landasan yang memanjang sampai ujung sebelah barat yang berjarak (tiga ribu delapan ratus sepuluh) meter dari ujung landasan dan memanjang sampai ujung sebelah timur yang berjarak (tiga ribu enam ratus enam puluh) meter dari ujung landasan, kawasan kebisingan tingkat untuk landasan utara sebagai batasnya dinyatakan oleh garis yang menahu sungkan titik titik koordinat geografis, dimulai dari sebelah barat dengan titik s2212,titik s2106 disambung sebelah timur dengan titik titik s1206, s1212, selanjutnya disambung sebelah selatan landasan:sebelah utara landasan selatan, lalu disambung sebelah timur dengan titik s1203, selanjutnya disambung sebelah selatan dengan titik s2103, pada batas batas kawasan sebagaimana dimaksud dalam dam yang tergambar pada lampiran tingkat kebisingan ditetapkan oleh menteri. penetapan penggunaan tanah dan ruang udara yang terletak sekitar bandar udara harus memperhatikan tingkat kebisingan yang disebabkan oleh kebisingan pesawat udara. peruntukan penggunaan tanah dan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam dan harus disesuaikan dengan perencanaan bandar udara internasional jakarta soekarno hatta sehingga tidak mengganggu kepentingan keselamatan operasi penerbangan. instansi pemerintah dan atau non pemerintah serta anggota masyarat kat yang mempunyai wewenang dan kepentingan sekitar bandar udara internasional jakarta soekarno hatta wajib menyesuaikan rencana peruntukan penggunaan tanah dan ruang udara sesuauntuk kelancaran pelaksanaan tugas badan koordinasi intelijen negara agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu mengubah keputusan presiden nomor tahun tentang penyempurnaan organisasi badan intelijen negara: mengingat undang undang dasar. mengubah ketentuan sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: susunan organisasi badan intelijen negara terdiri dari: kepala, wakil kepala: deputi bidang deputi bidang ii: deputi bidang iii: deputi bidang iv: sekretariat, unit pelaksana teknis . mengubah ketentuan sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: unit pelaksana teknis terdiri dari rumah tangga, satuan komunikasi intelijen: kontra intelijen, pendidikan dan latihan: pusat pengolahan data . men yan wap! presiden republik indo kesia sesudah ditambah ketentuan ketentuan baru yang selanjutnya dijadikan 32a sampai dengan 32i yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut: 32a kontra intelijen adalah unit pelaksana teknis bidang kontra intelijen yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan makin. kontra intelijen dipimpin oleh seorang kepala kontra intelijen. 32b kontra intelijen mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tindak pencegahan (counteroffensive) terhadap intelijen lawan. 32c untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 32b, kontra intelijen mempunyai fungsi: operasi secara tertutup untuk mendeteksi dan mematahkan kegiatan intelijen lawan: pemeliharaan perawatan yang menjadi tanggung jawabnya. 32d pendidikan dan latihan adalah unit pelaksana teknis bidang pendidikan dan latihan yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan makin. pendidikan dan latihan dipimpin oleh seorang kepala pendidikan dan latihan. 32e pendidikan dan latihan mempunyai tugas pokok meningkatkan disiplin, kemampuan dan ketrampilan teknis bidang intelijen para anggota intelijen makin dan pegawai instansi lain sesuai petunjuk pimpinan makin. 32f untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 32e, pendidikan dan latihan mempunyai fungsi: menyelenggarakan pendidikan kesamaptaan, dasar intelijen dan analis intelijen (intelijen strategis) tingkat menyelenggarakan pendidikan kecabangan dalam bidang intelijen (intelligence occupational services): cc. menyelenggarakan pendidikan analis intelijen (intelijen strategis) tingkat ii: menyelenggarakan pendidikan yang berpekan seminar: men yan nya x1y wap presiden republik indo kesia menyelenggarakan pendidikan penentangan jabatan: menyelenggarakan pemeliharaan terhadap peralatan yang menjadi tanggung jawabnya. 32g pusat pengolahan data adalahpimpinan makin. pusat pengolahan data dipimpin oleh seorang kepala pusat pengolahan data. 32h pusat pengolahan data mempunyai tugas menyelenggarakan pengolahan, penyimpanan dan penyajian data dengan peralatan computer. 32i untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 32h, pusat pengolahan data mempunyai fungsi: pengolahan data data intelijen serta penyimpanannya, menyelenggarakan dukungan bahan dalam proses penyusunan produk produk intelijen makin: menyelenggarakan pemeliharaan terhadap peralatan yang menjadi tanggung jawabnya . mengubah ketentuan sehingga berbunyi sebagai berikut: unit unit pelaksana teknis rumah tangga, satuan komunikasi intelijen, kontra intelijen, pendidikan dan latihan, pusat pengolahan data membawakan sebanyak banyaknya (empat) bidang dan setiap bidang membawakan sebanyak banyaknya (tiga) sub bidangadalah jabatan eselon iladan pejabat pejabat lainnya yang setingkat diangkat dan diberhentikan oleh kepala makin . mulan ge:,: pustakawan utama pratama, cc. pustakawan madya,bumeebumen kebumen ex), departemen keuangan b.u.p.p.) djakartgal tentang mengubah untuk pertama kali peraturangal tentang mengubah untuk pertama kali peraturanmojokerto mojokertotimur , jang ditetapkan oleh bupati kepala daerah atjeh timurtimur langsa ex). ditetapkan djakarta pada tanggal despajak kendaraan dalam daerah kotapraja kutaradpajak kendaraan dalam daerah kotapraja kutaradwalikota kepala daerah kutaradja kutaradja (2yan kpidiseluruh indonesia dan pengangkatan hakim perwira pada pengadilan pengadilan tentara tinggi diseluruh indonesia. kami, presiden republik indonesia, menimbang berhubungdengan tenaga hakim pada pengadilan tentara tinggi diseluruh indonesia maka perlu memberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim perwira pada pengadilan tentara diseluruh indonesia dan mengangkat kolonel dr. abdullah tjiptoprawiro tersebut sebagai hakim perwira pada pengadilan tentara tinggi diseluruh indonesia mengingat :a. alat dan al lembaran negara tahun keputusan presiden republik indonesia tertanggal agustus tahun tentang pengangkatan beberapa perwira dari angkatan laut sebagai hakim perwira pada pengadilan pengadilan tentara diseluruh indonesia mendengar menteri kehakiman dan menteri kepala staf angkatan lautkolonel (kesehatan) dr. abdullah tjiptoprawiro nrp. mo. gea kav) ny) n17 presiden republik indonesia mengangkat sebagai hakim perwira pada pengadilan pengadilan tentara diseluruh indonesia kolonel (kesehatan) dr. abdullah tjiptoprawiro nrp. iiikembali surat sekretaris negara kepada menteri pertama tanggal juli hk menimbang bahwa berhubung dengan makin meluasnya tugas tugas dewan pertimbangan agung berkenaan dengan instruksi kami bahwa untuk mendapatkan bahan bahan pemikiran dan pendapat pendapat jang lebih luas dalam merencanakan undang undang jang penting penting supaja didengar pimpinan mars, d.p.a. dan badan pekerja peparnas bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas dianggap perlu membentuk dewan pembantu pimpinan dewan pertimbangan agung. mengingat alat dan undang undang dasar. memutuskan: menetapkan pertama membentuk dewan pembantu pimpinan dewan pertimbangan agung terdiri dari anggota dewan pertimbangan agung jang ditentukan kemudian, jang tugasnya mendampingi dan membantu ketua dan atau wakil ketua dewan pertimbangan agung dalam pekerdjaan dewan pertimbangan agung sehari hari. ke dua menugaskan kepada wakil ketua dewan pertimbangan agung untuk menyesuaikan secretariat dewan pertimbangan agung dengan meluasnya tugas tugas dewan pertimbangan agung ke tiga surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. salinan dikirim untuk diketahui ditetapkan djakarta kepada pada tanggal, desember menteri pertama pimpinan m.p.r.s. presiden republik indonesia d.p.r. g.r. selaku badan pemeriksa keuangan. ketua dewan pertimbangan agung lain lain menteri. sukarjang memuat usul untuk memberi tanda kehormatan kepada mereka jang telah berjasa kepada negara dan bangsa indonesia menimbang bahwa perlu menghargai kesetiaan dan jasa jasa jang besar atausalinan surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui menteri pertama, menteri kesejahteraan sosial, dewan tanda tanda kehormatanan av, ny eat presiden republik indonesia lampiran surat keputusan presiden indonesia tahun tanggal desember tentang pemberian tanda tanda kehormatan. nomor nama: kedudukan satyalancana jang diberikan nj. aisyah hilal binti jogjakarta satyalancana k.h. achmad dahlan. kebaktian sosial. dr. h.r. menjamin pensiun dokter s.d.a. pemberantasan penyakit kusta lanjuti wahab palembang s.d.a. dr. kodrat pensiun pemimpin s.d.a. nj.milano surabaya s.d.a. dr. j.b. sitanala ambon s.d.a. (almarhum) nj. dr. suharto ketua umum j.p.a.t. s.d.a. pusat surabaya. djakarta, desember presiden republik indonesia, sukar |
kan yjaksa agung tanggal desember secr. drag tentang penarikan kembali tenaga sdr. achmad mustahil kusumo atas keanggotaan dari pengurus panitia mesjid istiqlal menimbang bahwa tidak ada keberatan untuk meluluskan permintaan menteri jaksa agung tersebut mengingat surat keputusan kami tanggal april tahun memutuskan: menetapkan mulai tanggal desember sdr. achmad mustahil kusumo dibebaskan dengan hormat sebagai anggota pengurus panitia mesjid istiqlal salinan surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada menteri jaksa agung semua anggota pengurus panitia mesjid istiqlal ditetapkan djakarta pada tanggal desember presiden republik indonesia, sukarno |
menperhatikan i.bahwa semangat membina perdamaian dan persahabatan antar bangsa serta kerajaan alam indonesia menjadikan makin berkembangnya pariwisata indonesia .bahwa pariwisata merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan semesta berencana menimbang i.bahwa masalah pariwisata perlu mendapat perhatian sebesar besarnya dan membutuhkan kesadaran dari seluruh instansi jang ada sangkut pautnya dengan pariwisata, termasuk perwakilan perwakilan indonesia luar negeri .bahwa perlu membentuk sebuah panitia penampungan orang asing untuk melancarkan usaha dibidang pariwisata mengingat alat undang undang dasar ketetapan majelis permusyawaratan rakjat sementara ii m.p.r.s. memutuskan: menetapkan pertama membentuk sebuah panitia penampungan orang asing jang terdiri dari menteri ketua bahkan sebagai ketua sultan hamengku buwono merangkap anggota, menteri luar negeri sebagai anggota, menteri k.s.a.d. sebagai anggota, menteri k.s.a.u. sebagai anggota, menteri k.s.a.l. sebagai anggota, menteri k.k.n. sebagai anggota, menteri jaksa agung sebagai anggota, menteri produksi sebagai anggota, menteri kehakiman sebagai anggota, menteri perhubungan darat dan p.t.t.nnnnnakannaaaanaan man aa) nyi bat kpi presiden republik indonesipebruari presiden republik indonesia, sukarno dasar dan kebudayaan tanggal januari tentang usul perubahan susunan keanggotaan dewan pertimbangan penempatan tenaga asing, menimbang bahwa tidak berkeberatan untuk menyetujui usul menteri pendidikan dasar dan kebudayaan tersebut, mengingat keputusan kami tahun dan tahun memutuskan menetapkan pertama memberhentikan dengan hormat sdr. sutanto, drs. sukorejo, masing masing wakil dari departemen pendidikan dan kebudayaan sebagai anggota dan anggota pengganti dalam dewan pertimbangan penempatan tenaga asing, kedua menunjuk mr. soetjipto, sdr. hanung suwardi, masing masing wakil dari departemen pendidikan dasar dan kebudayaan sebagai anggota dan anggota pengganti dewan pertimbangan penempatan tenaga asing,buruhan, menteri pendidikan dasar dan kebudayaan, biro penempatan tenaga asing departemen pendidikan dan kebudayaan, kabinet menteri pertama dan kepada jang berkepentingan. ditetapkan djakarta pada tanggal maret presiden republik indonesia, tt.d.kalimantan timur, telah didirikan universitas negeri samarinda dengan keputusan menteri perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan tahun tanggal september bahwa pendirian universitas tersebut pada huruf diatas, perlu disahkan dengan keputusan presiden mendengarhun tanggal septembernegeri samarinda seperti jang tersebut dalam keputusan menteri perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan tahun tanggal september jang pada saat ini terdiri atas fakultas pertambangan fakultas kehutanan fakultas pertanian fakultas ketatanegaraan dan ketataniagaan. kepada universitas negeri tersebut pada angka diatas, diberi nama universitas mulawarman . gea pa) nyi kpi presiden republik indonesia kedua keputusan universitas mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai data surut sampai pada tanggal septemberana ebi parigadir jenderalkok cairo dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya, bahwa sdr. burhanuddin mohamad diah, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik indonesia pada pemerintah kera ejaan inggris berkedudukan london memenuhi syarat syarat untuk pengangkatan tersebut ce bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa3z canda tea tahun lembaran negara tahun keputusan presiden tanggal pebruari tahun mj: keputusan presiden tanggal maret tahun mendengar menteri luar negeri hubungan ekonomi luar negeri, kok3 sdr. burhanuddin mohamad diah,keradjaan inggris berkedudukan londonbahkan dengan surat keputusan baru,:dan pemindahan bila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirupet kas presiden republik indonesia sae ak. departemen luar negeri, kedutaan besar republik indonesia london, ll. kedutaan besar republik indonesia bangkoda tanggal maret presiden republik indonesia, sukar '( |
on. tahun mmi, presiden republik indonesia oo sina man membawa surat menteri panglima kata kepolisian tanggal januari karya rne pen una ban uan menimbang sae bahwa berhubung telah meninggalnya sore bridge djent polisi anumerta drs. boediono, anggota ro. re red wakil dari golongan karya angkatan kepolisian, dipandang perlu menunjuk seorang penggantinya ( . bahwa komisaris polisi tk. drs. basiroen nugroho dari de pertemuan angkatan kepolisian dipandang cakap dan pasang nang. syarat untuk diangkat sebagai anggota tahap ro node wakil dar organ karya depo sebagai peng " can ganti drs. boediono almarhum tersebut diatas horrors alat undang undang dasar ten ama tangkapan presiden tahun dan dan tahun keputusan presiden no tahun memutuskan aoi terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, komisaris polisi tk.ii drs. basiroen norgroro sebagai anggota dewan perwakilan rakjat gotong royong majelis permusjawarat: rakjat sementara wakil dari golongan karya ang royong majelis peranajawarat. ganti brings djent. pol, anumerta drs. boediono almarhummpartemen, pap ana ae. para menteri, ben bbb pimpinan r. re, den badan peran jabang pembangunan nasional, badan pemeriksa keuangan agung, direktorat perjalanan dja ag, apa . badan pemeriksa keuangan bogor, ll. sekretariat m.p.r.s. bandung bugin presiden republik indonesia, embelnvention for the safety life sea, seb"bahwa sebagai pengganti international convention for the safety life sea, konferensi internasional tentang keselamatan jiwa laut telah menghasilkan international convention for the safety life sea,bahwa pemerintah republik indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan international conventiofor the safety lify!ybung mangkuratlambung mangkubung mangkurat. universitas lambung mangkurabung mangkuralambung mangkurabung mangkuratpertanian: fakultas kehutanan:bung mangkuratd) salinan top bupati ciamis provinsi jawa barat peraturan bupati ciamis nomor tahun tentang pedoman analisis beban kerjutuskan menetapkan peraturan bupati ciamis tentang pedoman analisis beban kerjlingkungan pemerintah kabupaten ciamis adalah seluruh satuan organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten ciamislampiran peraturan bupati ciamis nomor tahun tanggal meiciamis contoh form form pengumpulan data beban kerja setiap jabatan dibuatkan form a.)"(aw diisi dengan diisi dengan tugas diisi dengan kata diisi dengan angka diisi dengan jumlah besarnya diisi dengan diisi dengan angka untuk tugas kegiatan yang saja yang waktu yang diperlukan untuk jenis peralatan penjelasan untuk memberi kegiatan yang harus menggambarkan menggambarkan memproses secara logis, wajar spesifik yang menerangkan hal nomor urut dikerjakan oleh suatu besaran |(besarnya banyaknya| dan normal (tidak super) guna (digunakan untuk| hal yang perlu atas uraian pemegang jabatan, dari output, volume kerja yang (menyelesaikan tugas secara rata memproses dijelaskan pada yang yang disebutkan pada diusahakan yang diuraikan pada rata berdasarkan tugas sebagaimana kolom sampai tercantum angka bersifat universal, kolom tugas kegiatan kegiatan yang diuraikan pada dengan pada kolom diuraikan pada kolom kolom sebelah kirinya. responden, nip. iidiisi dengan angka diisi dengan nama nama jabatan baik diisi dengan diisi dengan jumlah diisi dengan penjelasan untuk untuk memberi struktural maupun non struktural golongan pejabat per golongan (menerangkan hal hal yang perlu nomor urut atas yang ada lingkungan unit golongan atas yang disebutkan dalam dijelaskan pada kolom uraian yang organisasi yang disebutkan dalam jabatan yang kolom dan jabatan sampai dengan sebelah tercantum pada angka atas disebutkan dalam tersebut dalam kolom kirinya. kolom kolom responden, nip. iiidsn (volume kerja norma waktu) diisi dengan angka untuk diisi dengan nama nama jabatan yang diisi dengan angka saja sebagai hasil perkalian memberi nomor urut atas nama |ada dalam unit organisasi sebagaimana antara volume kerja norma waktu dari data form nama jabatan yang tercantum tersebut angka berdasarkan hasil analisis para analis pada kolom selanjutnya jumlah seluruh beban kerja (bagian jumlahalis, nip. ivmaan jabatan jabatan kebutuhan ada peg |l2 loe diisi dengan| diisi diisi dengan diisi dengan diisi dengan diisi dengan hasil diisi dengan angka untuk| dengan jumlah beban jumlah beban jumlah selisih antara kolom efektivitas penjelasan memberi nama kerja pada kolom| kerja jabatan pegawai dengan kolom jika dan efisiensi untuk nomor urut| nama form yang| pada kolom pejabat kolom kolom jabatan) menerangkan atas uraian jabatan (dibagi dengan dibagi jam kerja sesuai maka terdapat beban kerja hal hal yang yang dari form (untuk efektif per tahun dengan data kekurangan jumlah jabatan perlu tercantum memperoleh jam). (pada form pejabat yang disebutkan kolom dijelaskan pada pada kolom jumlah beban dalam kolom dan jke( kolom s d kerja dalam demikian juga jam) sebelah satuan jam sebaliknya kirinya angka dalam angka dalam kan angka dan dijumlahkan|dijumlahkan jumlah kolom ybs kolom ybs dalam kolom ybs analis, nip. )ama jumlah jml maa beban kebutuhan beyesneny t ket sasi kerja unit peg |ll2 diisi dengan diisi diisi dengan diisi dengan diisi dengan diisi diisi dengan penjelasan angka untuk dengan jumlah beban jumlah jumlah dengan efektivitas untuk menerangkan memberi nama unit (kerja unit pada| kebutuhan |pegawai pejabat| data dari dan efisiensi hal hal yang perlu nomor urut |organisasi form bagian (pegawai pejabat| sesuai dengan form unit) kolom dijelaskan pada kolom atas uraian |yang telah bawah dari form form bagian bagian kolom s d sebelah yang dibuatkan bagian bawah bawah bawah kirinya tercantum form pada kolom diperoleh diperoleh diperoleh selisih tidak tidak dengan dengan dengan antara dijumlahkan dijumlah jumlah menjumlahkan menjumlahkan menjumlahkan kolom kan angka dalam angka dalam angka dalam dan kolom yang kolom yang kolom yang bersangkutan bersangkutan bersangkutan analis, nip. ) cc.cc.:. jam kerja efektif per minggu (dikurangi waktu luang cc.melakukan pengamatan secara acak atas kesibukan harian unit yang dianalisis.ciamissatuan organisasicc. jumlah kebutuhan pegawai pejabat. . penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit. cc. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja. sarana peningkatan kinerja kelembagaan.. penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi. program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan unit yang kekurangan. program promosi pegawai. reward and punishment terhadap unit atau pejabat. bahan penyempurnaan program diklat.255(berkurang)na tan bupati ciamis provinsi jawa barat bupati ciamis menimbang bahwa kinerja instansi pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten ciamis perlu evaluasi agar tercipta pemerintahan yang baik, terukur dan akuntabemengamanatkan bahwa oleh tim evaluation yang dibentuk masing masing instansi pemerintahevaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahdministrasi pemerintahanpada unsur organisasi inspektorat. memutuskan menetapkan peraturan bupati ciamisur adalah kepala inspektorat kabupaten ciamis, tim evaluation adalah tim yang bertugas melakukan evaluasi skip lingkungan pemerintah kabupaten ciamis, kabupaten ciamis perencanaan evaluasi skip kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan evaluasi adalah perencanaan evaluasi skip. hal ini dikarenakan perencanaan evaluasi skipskip sederhana dapat meliputi pengungkapan dan penyajian informasi kinerja. pengungkapan dan penyajian informasi kinerja tersebut dilakukan dalam dokumen laporan kinerja, dokumen rencana strategis, dan dokumen perjanjian kinerja. hal ini dapat dilakukan dengan melakukan telaah, misalnyalalu ditambahkanuntuk tingkat nasionaluntuk mengeluarkan nilai sakit daerah, namun untuk internal inspektorat akan menilai seluruh perangkat daerah sehingga tidak menggunakan uji petik (sampling)teknik evaluasi skip secara umum teknik evaluasi yang dapat digunakansi yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yaitutidak hanya dilakukan dengan wawancara secara langsung namun dapat juga dilakukadisarankan sebelum melakukan pengumpulan data dan informasidalam hal ini, observasi yang dimaksudkan adalahmekanisme evaluasi mekanisme evaluasi dalam penilaian implementasi sakit kabupaten ciamis terdiri dari proses pra evaluasi sampai dengan penyelesaian lhe. penerbitan entry pelaksanaan panel hasil penyelesaian exit penyelesaian meeting hasil eval lke lhe nona sementara gambar mekanisme evaluasi skip bab iii mekanisme pelaksanaan evaluasi skip mekanisme evaluasi skip antara lain terdiri dari: pengumpulan atau pendokumentasian data dari seluruh opd pada tahap pra evaluasi, analisis dan interpretasi data yang diperlukan dalam evaluasi skip berdasarkan lembar kerja evaluasi lke): pembahasan dan penyusunan rancangan laporan hasil evaluasi lhe): revi rancangan lhe, penandatanganan lhe, mengomunikasikan lhe, serta pengendalian evaluasi skip pada tahap pelaksanaan evaluasi. seperti gambar berikut: pengumpulan data dari seluruh ofd) analisis dan interpretasi penetngke kick data lke) pembahasan dan po) lewat) aa! lhe pengendalian evaluasi, pemantauan berkelanjutan penanda ei tanganan lhe lhe gambar mekanisme pelaksanaan evaluasi skip kabupaten ciamis secara garis besar mekanisme alur pelaksanaan evaluasi skip kabupaten ciamis pada gambar dikelompokan dalam tahapan besar yakni tahap pra evaluasi dan evaluasi. pra evaluasi rapat pembuka kick off meeting) rapat pembuka dilaksanakan oleh tim evaluation yaitu tim dari inspektorat untuk mempersiapkan pelaksanaan evaluasi skip untuk seluruh organisasi perangkat daerah opd) kabupaten ciamis. selain itu, diperlukan penjelasan teknis evaluasi kepada evaluation opd) sebelum seluruh pelaksanaan evaluasi dilakukan. pengumpulan dan pendokumentasian data tahap selanjutnya adalah pengumpulan dan pendokumentasian data yang diperlukan dalam proses evaluasi skip. pengumpulan data dilaksanakan oleh inspektorat terhadap seluruh opd (evaluation) sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan. pengumpulan data dan informasi pra evaluasi skip dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni:, atau, kombinasi diantara beberapa metode. berikut adalah data dan informasi utama yang harus dikumpulkan dan didokumentasikan untuk dianalisis oleh tim evaluation.secara rinci, sesuai dengan kertas kerja evaluasi kke) evaluasi skip dalam lampiran peraturan menteri para tahun berikut adalah berbagai data yang diperlukan dalam evaluasi skip per tahapan sakit. pengumpulan data dalam evaluasi perencanaan kinerja: dokumen perencanaan (jangka panjang, menengah, dan pendek) termasuk rencana strategis renstra) perangkat daerah, rencana kerja senja) perangkat daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dokumen perencanaan penganggaran rka dan dpa penetapan dan perubahan): dokumen perjanjian kinerja pimpinan perangkat daerah, dokumen rencana aksi, standar operasional prosedur sop): aturan penetapan seluruh dokumen perencanaan, dokumen bidang fungsi lain yang terkait (crosscutting). pengumpulan data dalam evaluasi pengukuran kinerja: pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja, dokumentasi pengukuran capaian kinerja, sistem informasi aplikasi pengukuran dan pengumpulan data kinerja (link printscreen screenshot), laporan pengukuran kinerja (monitoring) secara periodik (triwulanan), aturan penerapan reward and punishment, dokumentasi penerapan reward and punishment, dokumentasi pemanfaatan data pengukuran kinerja (penyesuaian organisasi,strategi, kebijakan, atau aktivitas dalam mencapai kinerja). pengumpulan data dalam evaluasi pelaporan kinerja: laporan kinerja perangkat daerah) termasuk laporan keuangan daerah, dokumen revi laporan kinerja, dokumentasi publikasi laporan kinerja. pengumpulan data dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal: daftar sdm dan kualifikasi evaluation, sistem informasi aplikasi yang digunakan dalam evaluasi internal (link printscreen screenshot), dokumen lhe skip tahun sebelumnya, dokumentasi pelaksanaan evaluasi internal, dokumentasi tindak lanjut atau pemanfaatan hasil evaluasi. dokumentasi dapat berupa foto video surat berita acara rapat catatan bukti dukung lainnya. setelah pengumpulan dan pendokumentasian berbagai dokumen yang diperlukan, pelaksanaan evaluasi dapat dilaksanakan. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan evaluasi terdiri dari analisis dan interpretasi data berdasarkan lembar kerja evaluasi lke), pembahasan dan penyusunan rancangan lhe, brevis rancangan lhe, penandatanganan lhe, mengomunikasikan lhe, dan pengendalian evaluasi atau pementasan berjenjang. analisis dan interpretasi data lembar kerja evaluasi) data data yang telah dikumpulkan pada tahap pra evaluasi selanjutnya dianalisis sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri para tahun serta hasilnya dianalisis melalui lembar kerja evaluasi lke) dan dijadikan dasar dalam menyusun laporan hasil evaluasi lhe). pelaksanaan tahap ini pada bulan september hingga oktober(), sub komponen (dibagi dengan gradasi keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan pada setiap komponen), kriteria ()l201 son enam toe jpnn pengukuran kinerja pameontowta jan gambar komponen evaluasi skip tabel komponen, sub komponen, dan kriteria dalam lke skip sub komponen perencanaan dokumen terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja perencanaan kinerja kinerja. telah tersediadokumen perencanaan kinerja tela perencanaan kinerja diformalkan. telah memenuhi dokumen perencanaan kinerja tela standar yang baik, dipublikasikan tepat waktu. yaitu untuk dokumen perencanaan kinerja tela mencapai hasil menggambarkan kebutuhan atas kinerja dengan ukuran sebenarnya yang perlu dicapai. kinerja yang kualitas rumusan hasil tujuan sasaran) smart, telah jelas menggambarkan kondisi kinerja menggunakan yang akan dicapai. penyelarasan ukuran keberhasilan indikator kinerja) tela (cascading) disetiap memenuhi kriteria smart. level secara logis, indikator kinerja utama iku) tela serta menggambarkan kondisi kinerja utama yang memperhatikan harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan kinerja bidang lain (sustainable tidak sering diganti dalam (crosscutting) periode perencanaan strategis). target yang ditetapkan dalatelah mengacu kinerja telah pada kinerja yang ingin dicapai. dimanfaatkan aktivitas yang dilaksanakan tela untuk mewujudkan mendukung kinerja yang ingin dicapai. hasil yang target yang ditetapkan dalam perencanaan berkesinambungan kinerja telah dicapai dengan baik, atayangi mewujudkan kondisi hasil yang lebih baik. setiap unit satuan kerja memahamipengukuran kinerja telah dilakukcator kinerja. terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapa diandalkan. pengukuran kinerja pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil telah menjadi keputusan decision maker) dalam mengaku kebutuhan dalam capaian kinerja. mewujudkan data kinerja yang dikumpulkan telah relevan kinerja secara untuk mengukur capaian kinerja yang efektif dan efisien diharapkan. dan telah dilakukan data kinerja yang dikumpulkan tela secara berjenjang mendukung capaian kinerja yang dan berkelanjutan memanfaatkan teknologi informasi aplikasi). pengukuran kinerja pengukuran kinerja telah menjadi dasa telah dijadikan dalam penyesuaian (pemberian dasar dalam pengurangan) tunjangan kinerja pemberian reward penghasilan. dan punishment, pengukuran kinerja telah menjadi dasa serta penyesuaian dalam penempatan penghapusan jabatan strategi dalam baik struktural maupun fungsional. mencapai kinerja pengukuran kinerja telah mempengaruhi yang efektif dan penyesuaian focusing) organisasi. efisientelah kinerja laporan yang disusun. dokumen laporan kinerja telah menggambarkan disusun secara berkala. kinerja. dokumen laporan dokumen laporan kinerja disusun secara kinerja telah berkualitas sesuai dengan standar. memenuhi standar dokumen laporan kinerja telah menggambarkan mengungkap seluruh informasi tentang kualitas atas pencapaian kinerja. pencapaian kinerja, dokumen laporan kinerja telah informasi menginfokan perbandingan realisasi kinerja keberhasilan dengan target tahunan. kriteria,,bab maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkiii pelaksanaan evaluasi skip inspektorat melaksanakan evaluasi skip terhadap perangkat daerah. dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada inspektoratinspektorat dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik. inspektorat melakukan evaluasi skip terhadap perangkat daerah setiap tahun. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim evaluation yang dibentuk oleh inspektur melalui surat tugas. kegagalan kinerja dokumen laporan kinerja telah serta upaya menginfokan perbandingan realisasi kinerja perbaikan penyemu dengan target jangka menengah. urutannyakinerja selalu telah memberikan menjadi perhatian utama pimpinan dampak yang besar bertanggung jawab). dalam penyesuaian penyajian informasi dalam laporan kinerja strategi kebijakan menjadi kepedulian seluruh pegawai. dalam mencapai informasi dalam laporan kinerja berkala kinerja berikutnyevaluasi skip akuntabilitas akuntabilitas internal. kinerja internal kinerja internal evaluasi skip internal telah dilaksanakanevaluasi skip internal telah dilaksanakan akuntabilitas sesuai standar. kinerja internal evaluasi skip internal telah dilaksanakan telah dilaksanakan oleh sdm yang memadai. secara berkualitas evaluasi skip internal telah dilaksanakan dengan sumber dengan pendalaman yang memadai. daya yang memadaihasil evaluasi telah meningkat skip internal telah ditindaklanjuti. karena evaluasi telah terjadi peningkatan implementasi akuntabilitas sakit dengan melaksanakan tindak lanjut kinerja internal atas rekomendasi hasil evaluasi skip sehingga internal. memberikan kesan hasil evaluasi skip internal telah yang nyata dimanfaatkan untuk perbaikan (dampak) dalam peningkatan akuntabilitas kinerja. efektifitas dan hasil dari evaluasi skip internal telah efisiensi kinerjadalam mengisi lke skip,tabel penilaian sub komponen dalam lke skip jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi dan terdapat bobot nilaidan terdapat bobot nilai beberapa upaya yang bias dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi sesuai dengan bobot nilai mandat kebijakan. ina bobot nilai jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi yo0 ina bobot nilai jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi yo0 y6). bobot nilai jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi y0). jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi bobot nilai y0). jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria bobot nilaisetelah pengisian lke, maka diperlukan penyimpanan data dan informasi hasil analisis.tabel predikat hasil interpretasi lke skip sangat memuaskan telah terwujud good governance. seluruh kinerja nilainilainilai |nilaiterdapat gambaran bahwa skip cukup baik. namun nilai demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tida mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. kurang sistem dan tatanan dalam skip kurang dapat nilai |diandalkan. belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar level pusat. perbaikan perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi sakit. pembahasan dan penyusunan rancangan lhe diperlukan pembahasan oleh seluruh tim evaluation atas informasi hasil evaluasi yang diperoleh tim evaluation yaitu inspektur sebelum penyusunan rancangan lhe. rancangan lhe harus disusun oleh ketua tim dan harus memuat nilai predikat hasil evaluasi, kondisi, dan rekomendasi. revi rancangan lhe tahap revi rancangan lhe dilakukan oleh pengendali teknis dan wakil penanggungjawab setelah rancangan lhe disusun. hal ini bertujuan untuk memastikan objektivitas serta kesesuaian standar kualitas lhe sebelum ditandatangani oleh penanggungjawab. revi rancangan lhe harus memerhatikan: hal hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja opd permasalahan temuan sementara hasil evaluasi rekomendasi perbaikan (dengan kalimat jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan) penandatanganan lhe lhe yang telah disusun dan dibahas, diformalkan dengan penandatanganan lhe dilakukan oleh penanggung jawab evaluasi skip yakni inspektur daerah segera setelah rancangan lhe direvisi dan diperbaiki sesuai hasil revi. penyampaian mengomunikasikan lhe setelah lhe ditandatangani, maka lhe perlu untuk disampaikan dikomunikasikan secara langsung kepada seluruh opd pada bulan januari. tujuan penyampaian lhe secara langsung ialah dapat melihat respon, tindakan, serta antusiasme para pengambil keputusan tingkat opd untuk meningkatkan memperbaiki kinerjanya agar berorientasi hasil yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya nilai implementasi sakit opd tersebut. pengendalian evaluasi pemantauan berjenjang tahap terakhir adalah pengendalian evaluasi skip pemantauan berjenjang dengan tujuan agar evaluasi berjalan secara terarah dengan efektif dan efisien. pengendalian ini dapat dilakukan pada bulan januari maret (agar mutu hasil evaluasi terjamin)antarevaluator (anggota tim, ketua tim, pengawas, dan atau penanggung jawab evaluasi) dapat dilakukanbab pelaporan dan penyampaievaluation internal menyampaikan kepada pimpinan unit kerja yang dievaluasi dengan tembusan kepada kepala daerah dalam hal ini adalah bupati ciamis. ikhtisar keseluruhan dari lhe tersebut kemudian disampaikan kepada kementerian para. dalam penyusunan lhe skip ada beberapa macam format yang dapat digunakan antara lain bentuk surat (short form) danerah kabupaten ciamis dapat disampaikan seperti berikut: pendahuluan dasar hukum evaluasi pe.surat tugas nomor . tanggal . latar belakang evaluasi tujuan evaluasi untuk mengetahui sejauh manaruang lingkup evaluas metodologi evaluasi gambaran umum unit kerja gambaran umum implementasi sakitpercepatan reformasi birokrasi republik indonesia harus didukung penuh dengan optimalisasi pelaksanaan implementasi sakit seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. dalam konteks manajemen kinerja, guna menjamin pelaksanaan yang efektif dan efisien perlu adanya kegiatan evaluasi yang mana akan mendorong siklus implementasi akuntabilitas memonitor dengan baik. pedoman ini menjadi salah satu alat dalam meningkatkan efektifitas kinerja baik oleh perangkat daerah yang dievaluasi maupun tim evaluation, sehingga memiliki acuan yang jelas dan memudahkan bahkan telah menyesuaikan kondisi daerah kabupaten ciamis. harapannya bahwa dengan adanya pedoman evaluasi skip lingkungan pemerintah kabupaten ciamis lebih memperdalam pedoman yang sudah ada yakniengan mempertimbangkan aspek kondisi kedaerahan maka pedoman ini menjadi sangat relevan dengan kabupaten ciamis. pelaksanaan kinerja yang efektif dan efisien tentu akan membantu mewujudkan visi misi pembangunan daerah yang didukung implementasi sakit yang baik oleh instansi pemerintah dalamnyhasil evaluasi akuntabilitas kinerja (lhe) nilai akuntabilitas kinerja komponen sub komponen kriteria| bobot tahun sebelumnya pengukuran kinerja pelaporan kinerja evaluasi akuntabilitas kinerja internal nilai akuntabilitas kinerja belum input predikat predikat lembar kerja evaluasi lke) unit komponen bap komponen kera bot jawaban pritam ta, gam diisi co| terdapat dokumenperencanaan anggaran yang mendukungkinejaa .b| dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, diisi serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) perlu dicapai. dicapai. ce| ukuran keberhasilan indikator kera meme kamera smartrealistis. setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta ear antara kondisi has yang akan siapa sedap lee jabatan ageng nana samaran tua han pat erat. bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan crosscutting). .c| perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil belum masih the right track untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam inspektur dapat menetapkan kebijakan teknis evaluasi skip yang berpedoman pada peraturan ini. sekretaris daerah melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan supervisi hasil evaluasi skip yang dilaksanakan oleh inspektoratomponen dab komponen kena bot jawaban pritam ta, analisis perbaikan kinerja sebelumnya. kondisi hasil yang lebih baik.pengukuran kinerja ' boo0o pete diisi .b|lum berjenjang dan berkelanjutan diisi setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya e| pengumpulan data kinerja telah memantapkan tekno ormas apk .c|kinerja belumstruktural maupun fungsional. (c0| pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja. terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapatkineja. setiap unit satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran hingga spelaporankneya oa, diisi co( dokumen laporan kinerja telan disampaikan tepat unit satker daftar evidence komponen bap komponen kera bot jawaban pritam ta, .blbelum keberhasilan kegagalan diisi kinerja serta upaya perbaikan menyempurnakannya dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar. dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang.c| pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam nan belum penyesuaian strategi kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya diisi informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan bertanggung jawab).diisi terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internalsecara berjenjang. .b| evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara belum berkualitas dengan sumber daya yang memadai diisi evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai standar. evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh sdm yang memadai. evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadaikomponen tap komponen konten pee jawaban (rita i .c|belum nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja diisi.ii ' ' # #iisalinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, tatang cap ttd berita daerah kabupaten ciamis tahun nomor deni wahyu hid, sh. nip.bab pendahuluan latar belakang evaluasi skip salah satu strategi nasional yang dapat dilaksanakan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, adalah dengan penguatan akuntabilitas kinerjadengan kata lain bahwa akuntabilitas kinerja menjadi perwujudan kewajiban bagi instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi guna mendukung tercapainya target nasional maupun daerah yang telah ditetapkan. evaluasi skip atau evaluasi atas implementasi sakit perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja telah dijalankan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. harapannya bahwa akuntabilitas kinerja yang telah jalankan termonitoring dan terevaluasi dengan baik sehingga selalu continuous improvement. didukung dengan adanya komitmen bersama dalam implementasi sakit mulai dari tahap perencanaan hingga akhir maka semakin memperbesar kesempatan dalam mewujudkan capaian kinerja yang ditargetkan. dalam rangka pelaksanaan evaluasi skip agar dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya diperlukan suatu pedoman evaluasi skip yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluation. penyusunan pedoman ini bertujuanmakalingkungan pemerintahan kabupaten ciamis yang ditetapkan sesuai dengan kondisi saat pelaksanaan evaluasi. kerangka logis evaluasi skip kerangka logis evaluasi skipimulai darikomunikasikan hasil evaluasi. secara umum kerangka logis evaluasi skipkomunikasikan hasil evaluasi gambar kerangka logis evaluasi skip tujuan evaluasi skip secara umum evaluasi skip bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah lingkungan pemerintahsehingga visi misi daerah dapat tercapai sesuai target. hal ini diharapkan agar dapat mendorong pemerintah kabupaten ciamissecara khusus tujuan dariinspektur kepada seluruh evaluation yang merupakan perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten ciamis yang telah menyampaikan laporan kinerjanya kepadailaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan penilaian terhadap implementasi sakit. kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang tersedia akan mendorong efisien dan efektivitas pelaksanaan evaluasi skip instansi pemerintah. hal tersebut juga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi skip. bab perancangan desain evaluasi skip desain evaluasi perencanaan kinerja perlu menjadi perhatian utama dalam evaluasi skip dikarenakanmisalunit kerja. berikutlebih lanjut logical framework sakit dapat digambarkan sebagai berikut: logical framework sakit gambar logical framework sakit secara umum kendala kendala yang dihadapi dalam melaksanakan evaluasi skip oleh evaluationalah satu strategi dalam menghadapi kendala kendala tersebut adalah dengan membangun sistem aplikasi evaluasi skip berbasis web. salah satu strategi upaya tersebut akan dilakukan untuk menjaga kualitas evaluasi dalam rangka persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi adalahevaluation, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi. sdm evaluation merupakan hal terpenting dalam evaluasi skip. tim yang berkualitas akan terbentuk apabila semakin banyak sdm yang memenuhi standar dan mematuhi kode etik sehinggajawab inspektur kabupaten ciamis wakil penanggungjawab inspektur pembantu wilayah i ii i1i iv pengendali teknis pejabat fungsional inspektorat ketua tim pejabat fungsional inspektorat anggota tim pejabat fungsional inspektorat pihak yang dievaluasi evaluation) skip evaluation skip adalah seluruh instansi pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten ciamis yang melaksanakan masing masing urusan pemerintahan dalam membantu bupati mencapai visi misi pembangunan daerah. instansi pemerintah kabupaten ciamis terdiri dari: tabel evaluation skip kabupaten ciamis kabupaten ciamis dinas pekerjaan umum, penataan ruang, dan petanahan dinas sosial dinas tenaga kerja ena ear perempuan dan perlindungan anak |
salinan nun bupati ciamis provinsi jawa barat peraturan bupati ciamis nomor tahun tentang forum koordinasi pimpinan daerah dan forum koordinasi pimpinan kecamatan kabupaten ciamis dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ciamis, menimbang bahwa musyawarah pimpinan daerah plus kabupaten ciamis yang merupakan suatu forum konsultasi dan koordinasi antara bupati dengan pejabat instansi vertikal daerah dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas nasional dan pembangunan nasional daerah telah ditetapkan denganmenunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum kabupaten, dibentuk forkopimda kabupaten yang diketuai oleh bupati dan beranggotakandan forum koordinasi pimpinan kecamatan diketuai oleh camat dan beranggotakan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan tentara nasional indonesia kecamatan, sehingga musica plusforum koordinasi pimpinan daerah dan forum koordinasi pimpinan kecamat, forum koordinasi pimpinan kecamatan yang selanjutnya disingkat forkopimkecciamis, instansi vertikal lainnya adalah instansi vertikal daerah selain kepolisian resort ciamis, kejaksaan negeri ciamis dan kodim ciamis. bab keanggotaan keanggotaan forum koordinasi pimpinan daerah terdiri dari anggota forkopimda, anggota tidak tetap ditambah sekretaris bukan anggota, anggota forkopimda sebagaimana dimaksud pada adalah bupati selaku ketua, wakil bupati selaku wakil ketua, ketua dprd kabupaten ciamis, kepala kepolisian resort ciamis, kepala kejaksaan negeri ciamis, komandan distrik militer ciamis. anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada adalah instansi vertikal lainnya. sekretaris bukan anggota adalah sekretaris daerah. keanggotaan forum koordinasi pimpinan kecamatan, terdiri dari camat selaku ketua, kepala kepolisian sektor atau kepala pos kepolisian dan komandan rayon militer. bab iii maksud dan tujuan forum koordinasi pimpinan daerah merupakan dan pembangunan daerah. forum koordinasi pimpinan kecamatan merupakan media komunikasi dan koordinasi tingkat kecamatan dalam rangka menjalin hubungan kerja dan bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi kondisi ketenteraman dan ketertiban serta pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan bupati, untuk dijadikan salah satu bahan pembahasan forkopimda. tujuan dibentuknya forum koordinasi pimpinan daerah dan forum koordinasi pimpinan kecamatan adalah:an daerah dengan instansi vertikal daerah dan kecamatan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan umum, melakukan pembahasan dan pengamatan atas intensitas dan ekstensitas potensi gangguan ketentedengan visi, misi dan rencana strategis. bab pelaksanaan untuk mencapai tujuan forum koordinasi pimpinan daerah dan forumforum koordinasi pimpinan daerah dipimpin oleh bupati selaku ketua, forum koordinasi pimpinan kecamatan dipimpin oleh camat selaku ketua, koordinasi pimpinan daerah dimaksud pada dilakukan secara rutin dan intensif sekurang kurangnya (satu) bulan (dua) kali dan atau sewaktu waktu apabila dipandang perlu, koordinasi pimpinan kecamatan, tempat pelaksanaan koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah, instansi vertikal lainnya selaku anggota tidak tetap, dapat diundang sesuai dengan materi yang dibahas. bab pembiayaandaerah, dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ciamis disesuaikan dengan kemampuan daerah,kecamatan, diusulkan dan dianggarkan oleh kecamatan sesuai kemampuan daerah. bab sekretariatsebagaimana dimaksud pada terdiri dari ketua asisten pemerintahan setda. wakil ketua asisten perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat setda. wakil ketua asisten administrasi umum setda. anggota kepala bagian pemerintahan umum dan desa setda, kepala bagian hukum setda, kepala bagian umum setda, kepala kantor kesatuan bangsa dan politik. anggota teknis kepala sub bagian otonomi daerah pada bagian pemerintahan umum dan desa setda, kepala sub bagian pertanahan pada bagian pemerintahan umum dan desa setda: kepala sub bagian tata pemerintahan dan desa pada bagian pemerintahan umum dan desa setda, kepala sub bagian perundang undangan pada bagian hukum setda, kepala sub bagian kesekretariatan pada bagian umum setda, anggota administrasi unsur pada bagian pemerintahan umum dan desa setda: unsur pada bagian hukum setda, unsur pada bagian umum setdbupati ciamis nomor tahun bahwa sehubungan adanya surat edaran menteri dalam negeri nomor tentang penjelasan terhadap implementasi subtansi peraturan pemerintah tentang hak keuangan dan administrasi anggota dprd, dan telah diubahnyakemampuan keuangan daerah terdiri atas (tiga) kelompok, yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. ketentuan diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:dengan kemampuan keuangan daerah, sebagai berikut: rendah::. ketentuan diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut: rendah). ketentuan diubah, sehingga selengkapnysuai peraturan perundang undanganselengkapnydengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan peraturdiubah, sehingga selengkapnysuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut rendah ketua dprd, sebesar rp. (empat juta dua ratus ribu rupiah), wakil ketua dprd, sebesar rp. (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). sedang ketua dprd, sebesar rp. (delapan juta empat ratus ribu rupiah), wakil ketua dprd, sebesar rp. (empat juta dua ratus ribu rupiah). tinggi ketua dprd, sebesar rp. (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), wakil ketua dprd, sebesar rp. (enam juta tujuh |
ego salinan rina perandisprinsip pemberian tpp dengan peraturan bupati ini diberikan tpp kepada asn lingkungan pemerintah daerahc. proporsionalitas dimaksudkan pemberian tpp mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban asnimaksudkan bahwa pemberian tpp harus mencerminkan rasa keadilatetaptahung pembayaran tpp mulai bulan februari berdasarkan kriterisetingkat yang merangkap plt. jabatan lain menerima tpp tambahan sebesar (dua puluh persen) dari tppsementara,sampai menjabat dalam jangka waktu paling singkat (satu) bulan kalender. pembayaran tpp plt sebagai penambah tpp definitif dibayarkan oleh sold pejabat yang ditangkapnya. bab ketentuan peralihan apabila kantor kesatuan bangsa dan politik berubah status menjadi badan kesatuan bangsa dan politik maka berlaku besaran tpp sesuai lampiran ii. bab ketentuan penutupkeputusan bupati ciamis nomor pts. huk tentang besaran tambahan penghasilan pegawai pada sekretariat daerah, badan perencanaan pembangunan daerah, badan pengelolaan keuangan daerah, inspektorat, sekretariat dprd dan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, keputusan bupati ciamis nomor pts. huk tentang besaran tambahan penghasilan pegawai pada dinas, badan penanggulangan bencana daerah, kantor kesatuan bangsa dan politik dan kecamatanpadadan perlu mengatur rencana kerja pembangunan daerkd merupakan penjabaran dari rpm, mengacu pada rkp dan rkd provinsi jawa barat, memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas bidang pembangunan daerah,kabupaten ciamisciamis tahun sebagaimana dimaksud pada memuat: bab rencana program kegiatan prioritas daerah, bab penutup. rkd sebagaimana dimaksud padatahun anggarciamis,jb setempat (tempat pembayaran), diberikan bobot nilai yo,80y6, tertib administrasi pengelolaan pbb, meliputi tertib administrasi spot pbb, bobot nilai yaitu dibukukan diberi nilai point, dibukukan sebagian lebih dari diberi nilai point, dibukukan sebagian kurang dari diberi nilai point, tidak dibukukan diberi nilai point. tertib administrasi dph pbb, bobot nilai50y6delapan ratus juta rupiah) dan desa kelurahan yang pokok ketetapan pbb lebih dari rp. seratus lima belassampai dengan tanggal juni90y6bagi desa, kelurahan dan kecamatan yang memenuhi kriteria yang sebagaimana dimaksud dalam dan mendapatkan penghargaan dari salah satu kriteria dimaksud tersebut. pokok ketetapan pbb sebagaimana dimaksudkan dalam diatas adalah pokok ketetapan pbb keseluruhan yaitu yang mpatsampai dengan rp. kelompok iii, terdiri dari kecamatan dengan pokok ketetapan pbb lebih dari rp. sampai dengan rp. kelompok iv, terdiri dari kecamatan dengan pokok ketetapan pbb lebih dari rpkelompok vvi, terdiri dari kelurahan dan desa dengan pokok ketetapan pbb lebih dari rp. sampai dengan rp. bagi kecamatan yang desa desanya kemarahanprilciamis, bahwa berdasarkan peraturan daerah kabupaten ciamis nomor tahun tentang penyelenggaraan perizinan, diantaranya mengamanatkan prosedur perizinan mengenai tatacara pengajuan perizinan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati, bahwa, nomenklatur badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kabupaten ciamis berubah menjadi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten ciamiverifikasi kelengkapan surat surat persetujuan penanaman modal, memverifikasi uraian rencana kegiatan penanaman modal, melakukan koordinasi dengan tim teknis penanaman modal. petugas pendaftaran, tugas dan tanggung jawabnya meliputi menyapa pemohon perizinan yang mendaftar, menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan perizinan, mengisi lembaran penerimaan berkas permohonan perizinan, mengembalikan berkas permohonan perizinan apabila dinyatakan tidak lengkap kepada pemohon, mengingat data berkas permohonan perizinan yang telah lengkap, memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan perizinan, melaporkan penerimaan berkas permohonan perizinan kepala bidang pelayanan, menyerahkan berkas permohonan perizinan petugas verifikasi dan penetapan. pengambilan izin dan ikm, tugas dan tanggungjawabnya meliputi menyapa pemohon perizinan yang akan mengambil perizinan, menerima izin atau surat penolakan izin dari petugas dokumentasi dan data: menginformasikan pemohon perizinan bahwa izin atau surat penolakan izin telah selesai, menerima salinan tanda bukti pembayaran retribusi perizinan, menyerahkan dan menerima kuesioner index kepuasan masyarakat ikm), menyerahkan izin atau surat penolakan izin beserta berkas permohonannya (bagi permohonan yang ditolak) kepada pemohon perizinan, meminta tanda bukti penerimaan izin atau surat penolakan izin. petugas pembayaran, tugas dan tanggung jawabnya meliputi menyapa pemohon perizinan yang akan melakukan pembayaran retribusi perizinan, menerima skr yang sudah ditetapkan dari petugas dokumentasi dan data, menyerahkan skr kepada pemohon sebagai dasar besarnya biaya retribusi perizinan, menerima pembayaran retribusi perizinan sesuai yang tercantum dalam skr, memberikan tanda bukti pembayaran retribusi perizinan, membuat laporan penerimaan retribusi perizinan, menyetor retribusi kas daerah sesuai sts retribusi perizinan, menerima surat tanda setoran sts) retribusi perizinan, membuat laporan setoran retribusi perizinan. petugas verifikasi dan penetapan, tugas dan tanggung jawabnya meliputi melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan teknis dan administrasi serta kebenaran berkas permohonan perizinan, melakukan pembahasan kajian teknis dengan tanpa tim teknis, melakukan koordinasi dengan tim teknis, membuat draf surat undangan rapat teknis, mengkoordinir pelaksanaan rapat teknis, membuat dan menandatangani risalah dan berita acara rapat teknis, menetapkan jadwal pemeriksaan lapangan, melakukan pemeriksaan lapangan dengan tanpa tim teknis, membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan, membuat dan menandatangani surat penetapan pertimbangan teknis permohonan perizinan dengan tanpa tim teknis (disetujui atau ditolak)tanpa tim teknis, membuat laporan hasil verifikasi dan penetapan permohonan perizinan kepada kepala bidang pelayanan. tim teknis, tugas dan tanggung jawabnya meliputi melakukan pembahasan teknis dan pemeriksaan lapangan, menyusun kajian teknis, melakukan konsultasi dan pelaporan kepada skpd mengenai pertimbangan teknis permohonan perizinan berdasarkan analisa kajian teknis sesuai bidangnya, menandatangani berita acara rapat teknis dan berita acara pemeriksaan lapangan dengan petugas verifikasi dan penetapan, menandatangani surat penetapan pertimbangan teknis permohonan perizinan dengan petugas verifikasi dan penetapanpetugas verifikasi dan penetapan. petugas dokumentasi dan data, tugas dan tanggung jawabnya meliputi menerima berkas permohonan perizinan dari petugas verifikasi dan penetapan, melakukan pemrosesan data permohonan perizinan, mencetak draft naskah izin mencetak draft surat ketetapan retribusi daerah skr) bagi permohonan perizinan yang ber retribusi sesuai hasil perhitungan penetapan besaran biaya retribusi perizinan, mencetak surat penolakan perizinan bagi permohonan perizinan yang tidak disetujui (tidak memenuhi syarat), memberikan penomoran izin dan skr atau surat penolakan izin yang telah ditandatangani oleh kepala dinas, mengecap izin dan skr atau surat penolakan izin dengan stempel dinas dan khusus untuk izin imb dilakukan pengetikan nomor izin imb pada plat imb, mengingat database izin dan skr atau surat penolakan izin yang telah ditetapkan, mendokumentasikan berkas permohonan perizinan dan salinan naskah izin dan skr dan atau surat penolakan perizinan yang telah ditetapkan pada buku register dan pengarsipan sesuai jenis izinnya,, mencetak bangko formulir permohonan perizinan, mencetak bangko resi penerimaan berkas permohonan perizinan, mengupdate dan atau membuat sistem informasi perizinan, menyediakan informasi baik elektronik maupun cetak yang dibutuhkan oleh pimpinan, masyarakat atau lainnya, membuat laporan hasil pemrosesan data dan penerbitan izin dan skr atau surat penolakan izin kepada kepala bidang pelayanan. jenis dan waktu penyelesaian izin jenis pelayanan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dan waktu penyelesaian izin yang dikelola oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten ciamis, yaitu sebagai berikut ana degan penyelesaian ket perizinan hari kerja |lain mendirikan bangunan imb) izin gangguan ho) )oi izin oksidan penetapan lokasi ppt |zin lingkungan )o| dee, bahan berbahaya beracun berbahaya beracun |izin pembuangan limbah cair | ) (zin damping (sup 1l.| izin tetap usaha pariwisata itu) izin penyelenggaraan pameran izin usaha hotel ' ' ))o| izin pondok wisata ' ')o)o e| izin usaha rumah makan edm asah danhpaan umum .|lain biro agen perjalanan wisata jaman namanya minuman tiup izin reklame izin prinsip penanaman modal ' ) | ' modal panas penanaman dao modal izin usaha penanaman modal ' ) ) e| ' ) modal agar erubahanenanaman modal tee leo penanaman modal pendaftaran penanaman modal ' )| izin usaha jasa konstruksi ijuk) izin usaha angkutan badan jalan untuk umum izin parkir luar badan jalan izin trayek |o10 sense primer hasil hutan kayu .|izin perubahan jenis tanaman izin usaha perkebunan jaan aman tai poo budidaya izin usaha untuk pengolahan . izin perubahan luas lahan izin jenis tanaman |izin diversifikasi usaha izin penetapan mengada dan (lo terdaftar ses perbenihan grup) hortikultura satin usaha memakan ejaan pemakan hewan |izin rumah potong hewan surat izin pembudidayaanlkan surat izin pengolahan hasilkan saaaagentase pelatihan kerja kerja 52izin kursus izin usaha industri iu) surat izin usaha perdagangan sup) | ) izin usaha toko modern utm) ') ) | izin usaha pasar modern ipm) | sfimmertemera tautan minuman beralkohol sup mb) surat izin usaha sewa beli sb) or. negeri simpan) or nana tradisional input) er |tin usaha pusat perbelanjaan upe (to e2| tanda dattarindusti ttp es| tanda datar gudangtmoa alkpismatmtmabera konversi dan atau seminar dagang lokal see waralaba stub) konsumen talk) toun) tanda daftar perusahaan tdp) ' izin operasional klinik umum izin balai pengobatan umum ' izin balai pengobatan khusus ' izin rumah bersalin izin balai konsultasi gigi o ) ) | izin balai asuhan keperawatan ' ) ' iin klinik khitan izin praktek perorangan bidan izin klinik radiologi izin klinik fisioterapi oo ) izin laboratorium kesehatan izin apotek yoo sil izin toko obat |o7o |izin optikal yoo izin rumah sakit umum bersalin izin rumah sakit khusus izin pengobatan tradisional ' ' ) | izin salon kecantikan izin klinik kebugaran umum see spesialis gigi |izin praktek dokter umum izin praktek dokter spesialis izin praktek dokter gigi oo izin praktek perawat izin praktek perawat gigi oo see (oo keindahan 97izin kesenian bab iii prosedur pelayanan prosedur pelayanan perizinan berbagi permohonan perizinan yang disetujui (memenuhi syarat), petugas verifikasi dan penetapan melakukan perhitungan penetapan besaran biaya retribusi perizinan sesuai analisa perhitungan dengan tanpa tim teknis, tetapi untuk permohonan perizinan yang ditolak (tidak memenuhi syarat), berkas permohonan perizinannya dikembalikan dikirim kepada pemohon dengan surat penolakan izin melalui petugas pengambilan izin dan ikmskr dan izin atau surat penolakan izin, draf skr dan,,surat penolakan izin dari pemohon,, mempersilakan pemohon menuju petugas pembayaran untuk membayar biaya retribusi perizinan sesuai yang tercantum dalam skr dan menyerahkan kuesioner index kepuasan masyarakat ikm) kepada pemohon, petugas pembayaran menyerahkan skr pemohon sebagai dasar besarnya biaya retribusi perizinan yang harus dibayar oleh pemohon, pemohon melakukanpetugas pembayaran dan mengisi kuesioner ikm, petugas pembayaran menerimadan memberikan tanda bukti pembayaran retribusi perizinan kepada pemohon, petugas pengambilan izin dan ikm, menyerahkan izin kepada pemohon setelah menerima tanda bukti pembayaran retribusi perizinan dan kuesioner indeks kepuasan masyarakat ikm) yang telah diisi dan meminta tanda bukti pengambilan izin dari pemohon. bagan prosedur pelayanan perizinan ber retribusi pte pemohon annuus front office berkas pendaftaran, berabad pemeriksaan, entry data, tidak lengkap back office pr. verifikasi, pembahasan kajian, berkas rapat teknis, dikembalikan pemeriksaan lapangan, ang dengan surat pemeriksaan dan penolakan. tidak perhitungan biaya memenuhi retribusi perizinan. syarat memenuhi syarat pemrosesan data dan penerbitan mang "eng kan dane ain tan surat penolakan izin. ii penetapan penomoran dan skr dan izin atau dokumen kaghtnan ceng kawan pembayaran yna sbs aa. selatan, onsouco.c' prosedur pelayanan perizinan nonizin atau surat penolakan izin, drafizin atau surat penolakan izin yang telah ditetapkan kepada:dari pemohon: sebelum menyerahkan izin terlebih dahulu menyerahkan kuesioner index kepuasan masyarakat ikm) kepada pemohon, petugas pengambilan izin dan ikm menyerahkan izin kepada pemohon setelah menerima kuesioner indeks kepuasan masyarakat ikm) yang telah diisi dan meminta tanda bukti pengambilan dari pemohon yang selanjutnya disebut dpmptsp,zin, bagan prosedur pelayanan perizinan non retribusi ana front office berkas pendaftaran, h | pemeriksaan, entry data, tidak lengkap lengkap back office .u . yoritikasi markus bahasa an, pam dikembalikan rapat teknis, dengar burak . pemeriksaan lapangan, pendant ker tidak pemeriksaan memenuhi lapangan syarat memenuhi syarat ssi naa pemrosesan data dan penerbitan san, izin atau penolakan izin jan lina penetapan sensasi atta) metana aed label katy eenelakangzin san selesai prosedur pelayanan pengaduan pemohon dapat menyampaikan pengaduan pelayanan perizinan petugas pengaduan dan advokasi atau kepada kepala dinas dengan (dua) cara, yaitu pengaduan langsung, dilakukan dengan cara datang langsung petugas pengaduan dan advokasi dan mengisi formulir pengaduan dengan melampirkan fotocoy ktp atau bukti identitas diri lainnya, pengaduan tidak langsung, dilakukan dengan cara telepon fax email website dpmptsp.ciamiskab.go.id surat jalan dr. sandi ciamis kode pos petugas pengaduan dan advokasi melakukan proses pencatatan pengaduan antara lain pengaduan secara lisan. terhadap pengaduan secara lisan, petugas pengaduan dan advokasi mencatat identitas pelapor berupa nama, alamat, pekerjaan, permasalahan, pengaduan secara tertulis. terhadap pengaduan secara tertulis, petugas pengaduan dan advokasi melakukan pencatatan nomor agenda, tanggal agenda, identitas pelapor, tanggal surat pengaduan, permasalahan., pelayanan masyarakat, pungutan liar, ketenagakerjaan sdm, hukum peradilan dan ham, lingkungan hidup, tatalaksana pemerintahan, kemasyarakatan, lain lain. petugas pengaduan dan advokasi kemudian melakukan penelaahan terhadapdan advokasi kemudian melakukan pengelompokan terhadap materi pengaduan dalam (dua) kategori sebagai berikut berkadar pengawasan pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan dengan identitas pelapor yang jelas, segera dilakukan penelitian pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasi pengaduanuntuk petugas pelayanan instansi lain yang berwenang, pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan dengan permasalahan yang sama, sedang dan. pengaduan yang tidak berkadar pengawasan, dapatpenyelesaian pengaduan secara lisan. pengaduan lisan baik dilakukan melalui telepon maupun pengadu datang langsung dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu kabupaten ciamis, dapat diselesaikan langsung pada saat atau waktu pelayanan pengaduan diberikan, pengaduan secara tertulis. pengaduan tertulis dapat diselesaikan dengan tanpa mengadakan rapat koordinasi dengan tim pengaduan yang ada pada dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu kabupaten ciamis, apabila dipandang perlu, pengaduan tersebut dapat dilakukan dengan peninjauan pemeriksaan lapangan, petugas pengaduan dan advokasi dapat(apabila memerlukan penelitian lapangan), tim pengaduan menindaklanjuti hasil pemeriksaan lapangan dengan membuat draft surat jawaban kemudian disampaikan kepada kepala dinas untuk ditandatangani, sekretaris dinas memberi nomor dan cap serta mengadakan surat jawaban, kemudian mengirimkan kepada pemohon dan instansi terkait, khusus pengaduan melalui email, jawabannya dikirimkan melalui email dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten ciamis. bagan prosedur pelayanan pengaduan tim pengaduan kepala pemohon petugas bidang pengaduan pengaduan dan advokasi dinas dan advokasi gabungan pencatat menelaah mand pengelompokan pengelompokan perumusan perumusan masalah masalah cek sp sop cek sp sop periksa dokumen periksa dokumen informasi informasi perumusan perumusan rencana rencana penanganan penanganan klarifikasi klarifikasi konfirmasi konfirmasi penelitian penelitian pemeriksaan pemeriksaan investigasi investigasi bab penutup disusunnya sop ini agar dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan pelayanan prima bagi aparatur dpmptsp kabupaten ciamis. dengan tersusunnya sop ini maka proses pelaksanaan pelayanan publik tengah tengah masyarakat dapat diukur secara nyata sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh dpmptsp. sop juga memberikan kepastian waktu, transparansi dan tatacara bagaimana masyarakat pelaku dunia usaha dalam proses mendapatkan izin usaha mereka. kenyataan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat kabupaten ciamis usahaaparatur dpmptsp dapat meningkatkan kualitas petim teknis adalah tim yang terdiri dari unsur unsur instansi teknis yang dibentuk oleh bupati. bab sistematika standar operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sopbupaten ciamobupaten ciamis adalah sebagai berikut bab pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang, dasar dan landasan hukum, maksud dan tujuan, tugas, fungsi dan wewenang, visi dan misi serta motto pelayanan. bab tata laksana pelayanan memuat prinsip layanan, ruang lingkup, jumlah dan tugas petugas pelayanan serta jenis dan waktu penyelesaian izin. bab iii prosedur pelayanan memuat prosedur pelayanan perizinan ber retribusi dan non retribusi serta prosedur pelayanan pengaduan. bab penutup bab iii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka keputusan kepala badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kabupaten ciamis nomor iii pts bppt tentang standar operasional prosedur sop) pelayanan umum badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modalbab pendahuluan latar belakang dengan dibentuknya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten ciamis aka dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kabupaten ciamis, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten ciamis selaku skpd yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai kewajiban menyusun standar operasional prosedur sop) penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kabupaten ciamis. dasar dan landasan hukum dasar dan landasan hukumadalahaksud dan tujuan penyusunan standar operasional prosedur sop) pelayanan perizinan dan nonperizinan dimaksudkan untuk memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat dalam penerbitan izin yang diselenggarakan dpmptsp. tujuan penyusunan standar operasional prosedur sop) pelayanan perizinan dan nonperizinan ini sebagadengan adanya soptugas, fungsi dan kewenangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten ciamis sesuai beempunyai tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikutnyelenggaraan pelayanan perizinan dan nondinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten ciamis mempunyai kewenangan atas nama bupati ciamis dalam penerbitan, penandatanganan, penomoran, penetapan dan atau penarikan retribusi perizinan terhadap izin yang menjadi kewenangannya. visi dan misi visi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten ciamis adalah terwujudnya penanaman modal kabupaten ciamis yang berkelanjutan dan berdaya saing melalui peningkatan perizinan yang berkualitas tahun dalam rangka mewujudkan visi rpm kabupaten ciamis ciamis maju berkualitas menuju kemandirian tahun untuk mewujudkan visi tersebut, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten ciamis mengemban misi sebagai berikut meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif, berkelanjutan dan berdaya saing, meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan melalui pemanfaatan informasi teknologi, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan. motto pelayanan mottoyaitu pelayanan perizinan yang hemat artinya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten ciamis, merupakan perizinan yang handal h), penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan dilakukan secara profesional, teruji dalam melayani dan terpercaya dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku: efektif dan efisien e), penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan berorientasi pada kebutuhan masyarakat yaitu tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu, mudah m), prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan diselenggarakan dengan memberikan kemudahan kemudahan dan tidak berbelit belit serta mengutamakan kewajaran kepada masyarakat, akuntabilitas a), penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, transparan t), proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan diselenggarakan dengan menggunakan prinsip keterbukaan, yaitu dengan cara menginformasikan instrumen pelayanan secara terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan proses pelayanan perizinan. bab tata laksana pelayanan prinsip pelayanruang lingkup pelayanan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan diselenggarakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten ciamis, meliputi pemberian perizinan barupencabutan perizinan, legalisasi perizinan. jumlah dan tugas petugas pelayanan jumlah petugas pelayanan karastangtam layanan segan keterangan kapasitas dalam pelayanan keterangan petugas petugas pengaduan dan advokasi orang| front office petugas pendaftaran 1orang| front office pengambilan izinkan ikm orang| front office tambah 30orang tugas dan tanggung jawab petugas pelayanan kepala dinas, tugas dan tanggung jawabnya meliputi bertanggungjawab atas keberlangsungan pelayanan perizinan, mengkoordinir para kepala bidang, sekretaris dinas dan para petugas pelayanan, menandatangani naskah izin, menandatangani naskah surat ketetapan retribusi daerah skr): menandatangani naskah surat penolakan izin, menandatangani naskah lainnya yang berkaitan dengan pelayanan perizinan. sekretaris dinas, tugas dan tanggung jawabnya meliputi mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan perizin. kepala bidang pelayanan, tugas dan tanggung jawabnya meliputi mengkoordinir para petugas pelayanan dibidangnya, menentukan apakah permohonan izin perlu dibahas dengan tim teknis dalam rapat teknis atau dibahas dengan petugas teknis, menentukan apakah permohonan izin dapat diterbitkan langsung atau melalui pemeriksaan lapang, membuat laporan proses pelayanan perizinan kepada kepala dinas. petugas penghubung, tugas dan tanggung jawabnya meliputi menyapa tamu pemohon dan menanyakan keperluannya, mengarahkan tamu pemohon untuk mengisi buku tamu pemohon, mengarahkan tamu sekretariat dinas bagi tamu yang tidak mengajukan permohonan perizinan, memberikan nomor antrian pelayanan perizinan bagi tamu yang akan mengajukan permohonan perizinan, memberikan penjelasan tentang tahapan pelayanan perizinan, menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan. petugas informasi, tugas dan tanggung jawabnya meliputi menyapa pemohon perizinan dan meminta nomor antrian serta menanyakan jenis perizinan yang dimohon, memberikan informasi tentang perizinan secara lengkap dan transparan mulai dari standar pelayanan prosedur, waktu dan biaya jenis layanan, keterkaitan perizinan yang dimohon dengan perizinan lainnya persyaratan, masa berlaku izin, formulir formulir permohonan, serta informasi informasi penting lainnya yang berkait perizinan,layanan perizinan pojok kiri atas, menjelaskan dan atau membantu cara pengisian formulir formulir permohonan perizinan, petugas pengaduan dan advokasi, tugas dan tanggung jawabnya meliputi menyapa pemohon perizinan yang pengadu, menerima dan melakukan pencatatan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, menindaklanjuti memproses pengaduan pelayanan perizinan, melakukan koordinasi dengan tim pengaduan, menyerahkan jawaban informasi atas pengaduan masyarakat, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan, memproses kuesioner index kepuasan masyarakat ikm). petugas penanaman modal, tugas dan tanggung jawabnya meliputi menyapa pemohon perizinan penanaman modal, memberikan data informasi tentang kebijakan pengembangan penanaman modal dan data potensi penanaman modal, |
bupati tabanan provinsi bali peraturan bupati tabantabanamakadengan kondisi kebutuhan hukum saat ini sehinggyang disiapkan oleh pd unit kerjadppid dalam rangkapinstansi:bumn atau bumi: surat pengantar permohonan pencairan hibah dari pd unit kerja terkait, bukti penerusan hibah pemerintah kepada bumn bumi, rincian penggunaan hibah bumn bumi, nph: keputusan bupati tentang penerima hibah, photo copy kartu identitas ktp) atau indentitas lainnya dari pimpinan dan bendahara (sebutan lain) bumn bumi: photo copy rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bankan hibahpengurus, kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani ketua pimpinan dan bendahara atau sebutan lain, ditempel badan, lembaga organisasi d unit kerja terkait sebagai dasar menerbitkan spp ls, sebagai bahan penerbitan spm ls selanjutnya diterbitkan sp2ddan atau jasa pd unit kerja terkait melakukan proses pengadaan barang jasadanataudan atau jasa dilakukan oleh pd unit kerja terkait kepada penerima hibah. penyerahan belanja hibah berupa barang dan atautapan penerima hibah barang dan atauatau bumi,keuangan daerah selakupenerima hibah berupa barang danpd unit kerja terkait, keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima hibahzalam wilayah administrasi pemerintah kabupaten tabandan santunan kematian bagi masyarakatcc.santunan kematian bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan santunan yang diberikan kepada setiap penduduk kabupaten tabanan yang dinyatakan meninggal duniantunan kematian masyarakunit kerja terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis:, unit kerja terkait menyusun pedoman teknis tentang tata cara pengelolaan belanja bantuan sosial,tahun nomorprovinsiyang melaksanakan satu atau beberapa program. evoluunit kerja terkait berdasarkan bidang penyelenggaraan bidang pemerintahan sedangkan untuk perubahan apbd paling lama disampaikan pada bulan juni pada tahun berkenaan. rekomendasi kepalasoskeuangan daerah selaku ppid dalam rangkap (enam): (empat) rangkap untuk pengajuan permohonan kepada badan keuangan daerah selaku ppid, (satu) rangkap untuk arsip pd unit kerja terkait, dan (satu) rangkap untuk arsip penerima bantuan sosialpd unit kerja terkait melakukan proses pengadaan barangkeuangan daerah selakukeuanganbupati melalui kepala pd unit kerja terkaityang mempunyai tugas dan fungsi pengawasbpd kabupaten tabanan tahun anggaran dan telah sesuai dengtabanan bali nomor tahun tentang perubahan kedua atas peraturan bupati taban banantabanterkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, dan untuk badan lembaga kelompok masyarakat yang pembentukannya tidak berdasarkan surat keputusan, maka yang disahkan oleh instansi vertikal atau terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya adalah struktur organisasi yang bersangkutan diketahui oleh berbektabanan, telah dibentuk paling singkat tahun, memiliki surat keterangan domisili dari berbekal, dan telah memiliki bukti pengesahan dari instansi vertikal atau terkait:tabanan, dan cc. memiliki sekretariat tetap wilayah administrasi pemerintah kabupaten tabanan. bagian ketiga perencanaan danmbangunan setda kabupaten tabanan. bagian pembangunan setda kabupaten tabanan sebagaimana dimaksud pada mendistribusikan usulan tersebut dan menunjuk pd unit kerja terkait sesuai bidang tugasnya untuk melakukan evaluasi usulan dimaksud. usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ditanda )usulan tertulis dari calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: latar belakang maksud dan tujuan cc. rincian anggaran belanja dan waktu pelaksana(enam ribu rupiahtabanandtabanan dalam hal ini badan perencanaan, penelitian dan pengembangan kabupaten taban bumn unit kerja terkaitdan pengusahaan sarang burung walet dan sehubuacalia spp),http: jdih.banjarkab.go.id penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat. bab xiv sanksi terhadap pelanggaran pelanggaran terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan peraturan daerah. pelanggaran administrasi oleh pemegang ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakuan06j:. bab ketentuan umum dalam peraturandinas lingkungan hidup selanjutnya disebut dlh adalah dinas lingkungan hidup kabupaten banjar. dinas kesehatan adalah dinas kesehatansatpol adalah satuan polisi pamong prajananaman modal dan perijirijinan terpadu satu pintu kabupaten banjar. bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id burung walet aerodromes fuciphagus) adalah seluruh jenis burung layang layang termasuk dalam genus aerodromesrelolaanprinsip pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet prinsip pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, terbagi atas lokasi khusus yaitu lokasbaik habitat alami dan atau habitat buatan, bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id lokasi umum yaitu lokasi pribadpada habitat buatan luar habitat alami: dan cc. penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana yang dimaksudkan pada wajib menaati prinsip prinsip penyelenggaraan dan telah mendapat izin tertulis dari pemerintah daerahjinkan dan atau tidak mendapat ijin oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet baik yang berada dikawasan khusus dan atau kawasan umum. kawasan yang tidak diizinkan dan atau tidak mendapat izin oleh pemerintah daerah adalah kawasan yang berada permukiman penduduk perkotaan atau sepanjang jalan negara, kecuali yang sudah berdiri sebelum adanya peraturan daerah nomor tahun bab ketentuan perijinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet untuk mendapatkan ijin penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, maka orang atau badan hukum mengajukan permohonan kepada bupati melalui kepala dinas penanaman modal dan ptsp dengan temuannya disampaikan kepada perangkat daerahsial serta teknis pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatannya, persetujuan dari masyarakat sekitar dengan radius meter pada lokasi penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, apabila sarang burung wallet berada habitat buatan, rekomendasi dari instansi yang berwenang berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan bahu) teknis lokasi sarang burung wallet yang terdiri dari yaitu pemerintahan desa kelurahan dan kecamatan setempat, bagian ekonomi sekretariat daerah kabupaten banjaran dinas peternakan dan perkebunan serta satpol meliputi kekuatan suara tidak melebihi db, lamanya suara panggil dari jam wita, menjaga keindahan bangunan dan lingkungan, dan pengelolaan lingkungan. surat pernyataan bersedia untuk melibatkan atau memperkerjakan masyarakat setempat serta memberi kompensasi untuk masyarakat sekitar bangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahamelalui kepala dinas penanaman modal dan ptsp untuk dilengkapi oleh pemohon. permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya akan diproses dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan atau lokasi rencana usaha yang dikoordinir oleh kepala dinas penanaman modal dan ptsp dan terdiri dari pemohon beserta unsur perangkat daerah kelurahan dan kecamatan setempat, bagian ekonomi sekretariat daerahinas peternakan dan perkebunan serta satpol pp. penerbitan surat ijin penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada diproses berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan lapangan yang telah ditandatangani oleh setiap unsur personil pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada surat ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ditandatangani oleh bupati. setiap orang pribadi atau badan hukum yang berada dalam wilayah daerah yang telah memiliki surat ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dari bupati dikenakan pajak sarang burung walet. permohonan dapat ditolak oleh bupati, apabila a.rencana dianggap bertentangan dengan prinsip prinsip penyelenggaraan pengelolaan, pengusaha dan pemanfaatan sarang burung walet, rencana lokasi yang diajukan oleh pemohon tidak memungkinkan untuk dilaksanakan penyelenggaraan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet, dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka mengajukan permohonan. jin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh bupati, apabila bertentangan dengan prinsip prinsip penyelenggaraan pengelolaan, pengusahaan sarang burung walet, b.adanya pernyataan keberatan dari masyarakat disekitar lokasi penyelenggaraan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet.selama kurun waktu (satu) tahun setelah izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan usahanya, pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya, telah habis masa berlakunya izin, bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id g.ketentuan yang telah ditetapkan, ij apabila masa izin berakhir atau izinnya dicabut karena salah satu sebab seperti dimaksud dalam maka pemegang ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung waletmegang ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tidak melaksanakan kewajiban penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud padpengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dalam bidang tata ruang dan sebagainya, maka jin penyelenggaraannya dibatalkan dan selanjutnya pemegang ijjin masih berlaku, tanpa menuntut ganti rugi apapun kepada pemerintah daerah. bab vii masa berlakunya ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berlaku dalam kurun waktu tertentu dan paling lama (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang memenuhi persyaratan. dalam waktu (tiga) bulan sebelum ijin tersebut berakhir pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan ijin kepada bupati. permohonan perpanjangan ijin yang dilakukan setelah berakhirnya masa berlakunya izin, tidak dapat diberikan perpanjangan ijin. proses perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada melalui proses sebagaimana dimaksud dalam bab viii hak dan kewajiban pemilik ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pemilik ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berhak a.menyelenggarakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sesuai dengan ijin tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, mendapat pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mendapat pembinaan dari pemerintah daerah. bol bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id pemilik ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berkewajiban memiliki izin penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dalam kurun waktu tertentu, b.mendirikan tempat atau bangunan sarang burung walet sesuai dengan ketentuan rancang bangun yang berlaku, membuat dan menyampaikan laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada bupati melalui badan pendapatan daerah dengan tembusan kepada kepala dinas penanaman modal dan ptsp, kepala dinas peternakan dan perkebunan, dan kepala satpol pp: membayar pajak sarang burung walet dan kewajiban lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, segera mengganti dan atau memperbaiki apabila terdapat kerusakan terhadap tempat atau bangunan beserta fasilitasnya, memelihara tempat atau bangunannya dalam kurun waktu tertentu minimal (enam) bulan sekali atau disesuaikan dengan kondisi nyata, menghentikan kegiatan penyelenggaraan jika dalam pelaksanaanya dapat menimbulkan bahan, gangguan dan ketertiban umum serta kerusakan lingkungan dan mengusahakan penanggulangannya, h. yang berlaku, ikut berpartisipasi dalam rangka pengamanan dalam maupun luar lokasi sarang burung walet, melaksanakan pelepasan, pencabutan serta pembongkaran dan sejenisnya terhadap tempat atau bangunannya yang telah habis masa berlakunya atau setelah ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dicabut: bertanggungjawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan selama penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang dapat merugikan pihak ketiga, il. menaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan. bab ketentuan pelaksanaan pemanenan sarang burung walet pemegang ij, pemegang ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet mengajukan permohonan pelaksanaan pemanenan sarang burung walet kepada bupati melalui kepala dinas peternakan dan perkebunan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: fotokopi ktp pemohon yang masih berlaku, dan b.dinas penanaman modal lol bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id dan ptsp. setiap pemanenan sarang burung walet didampingi oleh petugas pendamping ditunjuk oleh pemerintah daerah yang terdiri dari unsur perangkat daerah instansi, badan pendapatan daerah, dinas peternakan dan perkebunanjin penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan petugas pendamping yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang dituangkan dalam formulir speed. peredaran pengangkutan sarang burung walet tempat penampungan dan atau dari tempat penampungan tempat lain harus dilengkapi dengan surat angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri sats dn). dokumen sats dn untuk peredaran pengangkutan sarang burung wallet lintas kabupaten diterbitkan oleh dinas peternakan dan perkebunan berdasarkan berita acara pelaksanaan panen. bab dasar pengenaan dan tarifberat sarang burung walet yang dipanen dengan harga dasar. harga dasar sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam keputusan bupati sesuai dengan harga yang berlaku dipasaransepuluh persen). hasil pengenaan pajak sarang burung walet disetorkan kas daerah atau melalui bendahara penerima badan pendapatan daerah. harga dasar akan ditinjau setiap (tiga) bulan sekali bersama asosiasi petani sarang burung walet berdasarkan informasi transaksi jual beli (harga tertinggi) yang berlaku masyarakat, dan ditetapkan dalam keputusan bupati. bab pembinaan, pengendalian dan pengawasan, serta pengelola pajak sarang burung walet pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dengan cara a.memberikan penyuluhan dan penyebarluasan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan b.melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. pemerintah daerah melalui dinas peternakan dan perkebunan beserta perangkat daerah terkait melakukan pengendalian dan pengawasan bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet secara rutin setiap (tiga) bulan sekali. untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, orang pribadi atau badan hukum wajib memberikan data yang akurat serta informasi yang benar dan diperlukan oleh pemerintah daerah. pemerintah daerah melalui badan pendapatan daerah mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi pembayaran, penagihan, pembukuan pelaporan, pendataan, penghitungan dan penetapan pajak. bab xii ketentuan khusus kepada orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebelum terbitnya peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diwajibkan izin serta dikenakan pajak. ketentuan serta persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana pada ditentukan secara khusus. ketentuan pengenaan pajak sarang burung walet sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada adalah selama (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan yang berlaku. perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam apabila penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tersebut dilakukan sebelum diterbitkannya peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan tidak mendapat persetujuan dari seluruh masyarakat pemukiman, maka pemerintah daerah tidak dapat menerbitkan izinnya. selanjutnya kepadagar segera menghentikan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet serta membongkar bangunan dan atau merubah bentuk bangunan sesuai dengan peruntukannya menjadi rumah tempat tinggal ruko paling lambat (satu) tahun setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan penghentian kegiatan oleh pemerintah daerah. apabiltidak melaksanakan sampai batas waktu yang ditentukan, maka pemerintah daerah akan melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam bab xiii penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa hak atas tempat dan lokasi sarang burung walet dan atau sengketa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, maka penyelesaian dapat ditempuh secara musyawarah antar pihak yang bersengketa, dan |
bela kearsipan dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan babi oleh pihak pihak yang tidak berhak, perlu diatur dalam basa peraturan bupati asisten bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sekretaris pada huruf perlu menetapkan peraturan bupati tentang patah sistem keamanan dan akses arsip dinamis lingkungan bupati pemerintah kabupaten gorontalo utara. untuk daieamanan dan akses arsip dinamis lingkungan pemerintasisten sekda wakil bupatiasisten sekda wakil ti,. memutuskan menetapkansisten sekda fasay alasisten sekda wakil bae pengguna internal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari dalam lingkungan pemerintah kabupaten gorontalogorontalo utara. babara pati gorontalo utara indra yasin diundangkan kandang pada tanggal karet sekte daerah gorontalo utara ridwan yasin,sh,mh nip. berita daerah kabupaten gorontalo utara tahun nomor 37k asisten sekda wakil bupati lampirantata cara penyusunan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.: pencipta arsip identifikasi ketentuan hukum identifikasi arsip melalui analisis fungsi unit kerja dalam organisasi jobdan akses arsip dinamis termasuk arsip kategori kebutuhan pengguna klasifikasi terhadap arsip dengan keamanan kategori arsip sangat rahasia rahasia terbatas biasa tidak penggolongan hak arsip dinamis penggolongan hak arsip penentu kebijakan dinamis pimpinan tingkat tertinggi penentu kebijakan b.pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat tertinggi tingkat bawah tingkat pimpinan tingkat tertinggi) tinggi (satu tingkat pimpinan tingkat menengah bawah tingkat pelaksana kebijakan tertinggi) pengawas internal eksternal pimpinan tingkat publik menengah pengawas internal eksternal penegak hukum asisten sekda wakil bupati:nahasisten sekda wakil bupati |
bupati barito sela?ait prov iil kalimantan}t tengah peraturan bupati bari?o selatan nomor tahun z9tg ?tentang perubatiai'i atas peraturan bupati nomor tahun tepi?aig penjabaran anggaran pei{dapati dai{ belinya daerah that'n ait(x}arit 2ai9 pengait ra}umat ti'ikan yai$g maria esa bi'pati barito selatan, menimbang bahwa penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran a19, telah ditetapkan berjasa"rkan peraturan bupati barito selatan nomor tahun o1b tentang penjabaran anggaran pendapatan dar belanja daerah tahun anggarana melaksanakan ketentuan peraturan menteri keuangan nomor pmk.az 2aft tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum tambahan ?ahun anggaran maka peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf perlu dilain:kan penyair.ra?ahun anggaran 20trg; mengingat undang undang nomor t*tun tentang penetapan undang undang darurat nomor pembentukan daerah tingkat tahun tentang kalimantan lembaran negara tahun nomor sebagai undang undang {l,lembaran negara republik indonesia tahun1959 nomor tz, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor bzonomor2l tahunlgg7tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembaran negara republik indonesia tahun lgg nomor tambahan lembaran negara republiklndonesia nomor36ss)sebagaimanatelahdiubah dengan und.ang und.ang nomor20 tahun2000tentang perubahan atas undang undang nomor tahun l997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan llega jan negara republik indonesia tahun2000 nomor30, tambahan lembaran negara republiklndonesia nomor39 ss); undang undang nomor tahun lgw tentang ferryelengaraan negara yan; bersih dan bebas dari korupsi' kolusi dan nepotisme (lembaran negara republik indonesia tahun nomor ts, tambahan lembaran negara republiklndonesia nomor undang undang nomor tahun tentang keuangan negara lembaga. n"gi" republik indonesia tahun oo3 nomor tamahan l,ernfiran negara republik indonesia nomor a?ffi\; undang undang nomor tahu rn tentang persen'dataran negara lembaran, n"g?rr. republik indonesia tahun 2ao4 nomor taruhan lembaran negara republiktr tahun ao4 nomor tambahan i lembaran negara republik indonesia nomor wlndonesia nomor2l\; und.ang und.r"rt, nara republik indonesia nomor aa38);a06 nomo? tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 465l2.m nomor tambahan kembaran negara republik h:indonesia nomor o28\;.ones tahun oo7 nomor tambat,an gambaran nara republik [r* ur"u, negara republik indonesia nomor 4ffi2) sebagaimana telah diubah dengan trerahran pemerintah nomor timur:n al2 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan i{ruang badan layanan umum (tren uran negara republik indonesia tank ot2 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 53a0); l5.rnbkran kembaran nara republik indonesia nomor a575);ruhan lembaran negara republik indonesia nomor l7. peraturan pemerintah nomor tahun aaabl6); l8. peraturan pemerintah nomor tahun aa72 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor )'; a.peran. uluan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan barang milik negara dae_ra! lembaran n negara nedir unit< indonesia= tahun 2ol4 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 2l.kembaran negara republik indonesia tahu rn nomor tambahan r *rot:ri<at diubah"oman pengelolaan keuangan daerah berita negara republik indonesia tahun 2oll nomor o)u25); 2t6) sebagaimana telah diubah d,2ol8 nomor2g. peraturan menteri dalam negeri nomor tahun al8 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2ol9 berita negara republik indonesia tahun nomor o1l; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun a18 tentang kegiatan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan( berita negara republik indonesia tahun ol9 nomor 3l. peraturan menteri keuangan nomor ipm.o7l2o18 tentang tatai9. beberapa ketentuan dalam peraturan bupati barito selatan nomor taral8 nomor diubah sebagai berikut ketentuan huruf angka hurt if a), huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut perubahan penjabaran apbd tahun anggaran ol9 dengan rincian sebagai berikut pendapatan pendapatan asli daerah pad) dana perimbangan rpbangsa:ng jumlah belanda pkt{&frs pembiayaan penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan jumbo. pembiayaan netto iain lainpendapa.tan daerah sah rp. .7g9 .4ljg,g2 jumlah endapan rp. l.gv2.#g.7r,t.til z,g2 event:uan pasai diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan rp. ringkasan perubahan penjabaran dalam tercantum dalam yang merupakan bagian tidak bupati ini. belanja bagi hasilkepda provinsi kab. kota dan pemerintah desa rp. belanja bantuan keuangan kepada provinsi desa dan partai politik rp. rp. s%.zts,s2 rp. rp. rp. .m. oo5,oo .o00,oo ffi. rp. rp. rp. u2,y rp. .2ffi. rp. ws. .4bs,9s rp. e2. .9w. ,oo ry. .9ffi. ,@) rp. ,o0 rp. o0.0o0,o0 rp. o,oo apbd sebagaimana dimaksud lampiran dan lampiran terpisahkan dari peraturdiundangkan bunton pada tangga l &1el pj. sekretaris daerah kabupaten irc seljitaiy, berita daerah kabupaten barito selatan tahun 2ai9 nomor nz6la tlft6g l.lzq= fra 2i!l zee eee e== i!o et> td(, ers . , :"!" g,! ei$*$+g eeee egg$ trx ;g;" bp95ii=3p fti= bb 'g35 i3'=u er1$+ .hy ;'= ss3 h,'g ge" lr_ b5. f. (,glp ts' ths i'! oul f*,vo \l@ :o+ d\o l\, ill el|t =tt f6t ltu ro\ rcl ilr! !o{ (rr{ g\t {!ots61 ferro ao{{ul i.r nr.'rl} tsar(ro! f{il ge$@ oe{fo o<reo 16s co{ lg(, 5bp u+o(, \t\onj6 ro(,(, !r!rst' !ool\j!j, ro(ra6r !r!r+p aaq gug9 ooo ooo (biru tsn56 io\, hts o00$ 4t900 cn( oo\o( bbb i voor.o(> ooo nr(t $(, "gi^ fvr., puj(i ct66 {rj (,li{ ur,\l ,o000rd {tq *.:iq { '\ _.i i < .,: o&o(5uro h,f; #ee; 2v2y7 ee'f= e=" =r' rir iga llt >.a znt l}> iii* i b !lg> il' !nfr ill i,w ns6\o ls uts rd(: \lv l {s(,t@ {10tsch f600ro o'na!io ngg {r} i'if\in ou! acts50 eeo ooo \i\o bu\, f\, +romeo {(,)\o0r iro .ou64 w*q. ur{ jl$e bbb (300c, ooo ooo ooo your !.j istri 9rgg ppp ooo o&o on)o 3r.oo nro s.s3 \ta !.c) rope r.c|r\ta!, oop af(f,} 9p!sps, (sf(juga (f, foto6\o i p9pr (:6t^join! p_!*sgu rc, lebih\ o(, oorroout (30horor: (r(}oo,\r actu gvo =i e snx (., ooo eoo@ ooo eq99 ao999 qp9 o:_o o,!, n,t9 nn, nl\,l un\, tsfffffffp fts lists hq' w{'nnn fts fff our (r!i, at*rts atr &{rll\,ts e9s 40rl' an= =o'v lists pfp t\r l\', goo c=.: ntt (,r ifi !@og ux2vzn 6tr !lll,o itu' ffi7d2 tilt t=; eeb ,=e ,?r ue a ezz eet = !m ed{ =ittf z?!!!u e i:i ooo :: xxc rm: its'o til zzd hh=. zcl >>+ >>: 6hrr o!!. .e, cg. o j56' id3o ell! .t : itlvxtr7 c7it cxe eit =!mu itv ift :e!it,t +e;3h i$e gs? $bee ee. ; , g3 jo' il! fe=, !a,s9 ez, g"b )otr7c, foe e book<, iooebo (fo iu.l jd t,oc,oo <,\ !i, good foo o o ni , joo6 a3i)o 6ooo 6rn \l{, oc!o t\, j(, idaho {f,j }.l t\,, !a(3oo n!,w !good nro\ o61 hv{ {oo ooo o(ro ooc> !.o .l1 i.,ooo ?\j (3o tsn ii9j ts!! c)rv oi6 i q> 8r8 oio i<!x bi3 3i6 ()io tio(,:, u o$oeo t3o no5oo(> it* ^i^ olo fip jil, ui(, (f,ioi or(f liar o,o o,oi eto nior o;o '.o uj!,r, r.o5lub (,oo iii {f'o cro olo olo oto 0lo lolo solo o'ao . " o,it y99 (!t!e 0roo aaa d.d 7z* n3e njan eoo eph fff 66g <fcn t4. s!. uqu olo aqo tu' n(:, fot {'g t\,o nz6 hero !e(] mfr tm3 3oj >c. .lro batal3l .lel !l*l r'l , =f; rl>+ +3r *za *ne a r ene intr hei# zaz=z, fef ee"3e ere g! 'jt tir a!l dur =li itt 7z *.i3 e!l i i* fr= nbo e r et! e9e c3b =ar t!t!oe.e a' !ros.r mrx inti+ o(>ooo fts! iii$ cbooo f*ts fts e*= cbooo bbbbbb oouop $+$ss hpp !'!jf *h+o plf ooo 5s5 ooo oao ooa bbb ooo ii; f':'f nnn ilb fts tsp ts* oosit' u9. orb !.r lsn ma>e t{e *sf f,: ht*h oo6 e!= =,e if, ht; a5* eer . *!t edit tu !rl.a ril'c> ,x==m i.h iii rcl oot$ ooo c,o poo ioo e)o !.= (r,rwo rqr 6rlt'r pai9. \ll\, ()r oio oio o;o {sgi ncr tsv mutldee atvtttre (rr ooo o(:,o ooo 6eo ooo ooo poc, (fo( e?cl ttt iie *xh fpe; dr6' tk u ts*e teks =a6, ct6 !p6c p6!i xp6ri e5:s i5;si5:f :ae:b *s$$ *b$ae a*ac$ :;"grh"g: e g i: hh; ;:"fr eeh ffi 6_s 6_i l ar x'e .ee u''h. toj !,!t ilu s,o(f xxc eee 5a=i ti= mm< >>+ ej,t =.d (d::. o3g l,ce {aft!tlr fe3 q7lito itv tlt ,!{,tilt +'+u fa8 .bts x5e =to q=e f= eq, xo :lzt, ot;i ee" .dj= sil v r u_r pra a,ae =x'o hoo aag a,o d o obo l5(foo f bo voodoo xr\td joo \llj, i,ooo n\(, i^,ooo a t{ t\, iri c't ao(, fr9 tsv t'o \boo t)cbooo{, cbooo ooo 6io, ooa olq' !mn6m hgz !:e ller @of' iio ni. n!e eo6i e.o =o3 o o 3o3xo e(d e_o or!f+ oj:rir =(, o^ g' (d3 ilvilie elit c 26l =efe$ hds= qi+ ie==g lrj !r = lii etr n;tn8'^ p5:'le lo13 d< b=i oe o eo o3b j6j'dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sabu raijua, menimbang mengingat bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara dilingkungan pemerintah kabupaten sabu raijua berdasarkan kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya, maka perlu diberikan tambahan penghasilan;g::^^aparatur sipil negara lingkungan pemerint3;gawai aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan galpemerintah daerah. galon pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat galon pns adalah galon pegawai negeri sipil yang berada lingkungan pemerintah daerah. perangkat daerah adalah perangkat daerah kabupaten sabu raijua. pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat pit. adalah pejabat yang ditunjuk oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan tugas sebagai pimpinaberdasarkan kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka peningkatan kinerja. surat perintah membayar langsudokter adalah dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang melaksanakan tugas kabupaten sabu raijuerian tpp bagi aparatur sipil negara daerah tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan aparatur sipil negara daerah. bab iii pemberian tpp bagian kesatu umum tpp diberikan kepada pegawai asn yang melaksanakan tugas berdasarkan kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya menurut jenis, jabatan, golongan dan tempat bekerja. khusus pegawai asn fungsional guru dan kesehatan, disamping mendapat tpp sesuai peraturan bupati ini, tetap berhak atas tambahan penghasilan dari pemerintah pusat dan atau sebutan lainnya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bagi tenaga fungsional dokter dan dokter spesialis diberikan tpp berdasarkan kelangkaan profesi sedangkan tenaga fungsional paramedis diberikan tpp sesuai dengan formasi jabatan fungsional. pembayaran tpp bagi cons formasi pelaksana dibayarkan sebesar (delapan puluh persen) dari besaran tpp jabatan pelaksanbesaran tpp jabatan fungsional sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari cons menjadi pns. tpp sebagaimana dimaksud dalam tidak diberikan kepada pns yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan status kepiawaiannya; pns yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;misi pemilihan umum, palang merah indonesia, unit transfusi darah, akademi komunitas sabu raijua dan komisi penanggulangan aids); pns yang diberikan menjalani cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti besar, cuti sakit, cuti alasan penting dan cuti luar tanggungan negara; pns yang sedang menjalani tugas belajar; dan pns yang menduduki jabatan sebagai kepala desa dan atau penjabat kepala desa. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada adalah bagi pns diperbantukan dipekerjakan pada badan pengawas pemilu; bagian kedua tambahan tpp paragraf bagi pelaksana tugas bagi pns pejabat struktural yang diberikan tugas tambahan sebagai pit. dengan jangka waktu tugas paling singkat (satu) bulan kalender diberikan tambahan tpp. tambahan tpp sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: pejabat atasan langsung atau tidak langsung yang merangkap sebagai pit. menerima tpp tambahan sebesar (dua puluh persen) dari tpp dalam jabatan sebagai pit. pada jabatan yang ditangkapnya; pejabat setingkat yang merangkap pihanya menerima tpp pada jabatan tpp yang tertinggi; pembayaran tambahan tpp bagi asn yang merangkap jabatan sebagai pit. terhitung mulai tanggal menjabat. paragraf bagi opd dengan tingkat beban kerja yang tinggi selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan tambahan tpp juga diberikan pada pejabat dan pns pada organisasi perangkat daerah yang mempunyai tingkat beban kerja yang tinggi seperti inspektorat daerah, badan keuangan daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah: tambahan tpp sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: untuk inspektorat daerah dalam kedudukannya sebagai aparat pengawas internal pemerintah api) sebesar dari besaran tpp per bulan; untuk badan keuangan daerah sebagai perangkat daerah pengelola keuangan daerah sebesar dari besaran tpp per bulan; badan perencanaan pembangunan daerah sebagai perangkat daerah perencana pembangunan daerah sebesar dari besaran tpp per bulan. rincian dan besarannya tpp sebagaimana dimaksud dalam dan tercantum dalam lampiran lampiran dan lampiran iii peraturan bupati ini. bab pengurangan pembayaran tpp pengurangan pembayaran tpp diberikan kepada pns yang terlambat masuk kerja dan atau tidak mengikuti apel upacara; pns yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah; pns yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan; pns yang tidak masuk kerja dengan alasan ijin; pns yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit; pns yang tidak membuat laporan kinerja pns bulanan; pengurangan pembayaran tpp sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur sebagai berikut: keterlambatan sampai dengan menit diberikan pengurangan tpp sebesar (nolsatu persen) per hari. keterlambatan lebih menit sampai dengan menit diberikan pengurangan tpp sebesar (satudua persen) per hari keterlambatan lebih dari menit sampai dengan menit diberikan pengurangan tpp sebesar (dua koma limkoma lima persen) per hari. keterlambatan lebih dari menit diberikan pengurangan tpp sebesar (lima persen) per hari tidak melakukan sidik jari saat masuk kantor dikenakan pengurangan sebesar (enam koma lima persen) per harinya. pengurangan pembayaran tpp sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar (lima belas persen) per hari; pengurangan yang dimaksud pada lebih dari (enam) hari kerja dalam sebulan maka diberikan pengurangan tpp sebesar (seratus persen) dari besaran tpp; pengurangan pembayaran tpp sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur sebagai berikut: ^a. pulang sebelum waktunya sampai dengan jam diberikan pengurangan tpp sebesar (satusatukoma lima persen) per hari; pulang sebelum waktunya atas jam diberikan pengurangan tpp sebesar (lima persen) per hari; tidak melakukan sidik jari pada saat pulang kantor diberikan pengurangan tpp sebesar (empat koma lima persen) per hari; bolos pada jam kantor berikan pengurangan tpp sebesar (lima belas persen) per hari. pengurangan pembayaran tpp sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar (sepuluh persen) per hari; apabila pengurangan yang dimaksud pada lebih dari (sembilan) hari maka diberikan pengurangan tpp sebesar (seratus persen) dari besaran tpp; dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada adalah untuk ijin karena kedukaan, pengurangan dihitung mulai pada hari (empat); pengurangan pembayaran tpp sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur sebagai berikut: untuk alasan sakit sampai dengan hari kerja diberikan pengurangan tpp sebesar (tigaenamsembilandua belas persen) dari besaran tpp; untuk alasan sakit sampai dengan hari kerja diberikan pengurangan sebesar (lima belas persen) dari besaran tpp; untuk alasan sakit diatas hari kerja diberikan pengurangan tpp sebesar (seratus persen) dari besaran tpp. pengurangan pembayaran tpp sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar (dua puluh persen) dari besaran tpp. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada adalah untuk jabatan pimpinan tinggi pratama jpt). selain pengurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam dan pns dapat dikenakan tambahan pengurangan tpp apabila tidak hadir tanpa berita tanpa keterangan, ijin, sakit pada upacara hut kemerdekaan republik indonesia diberikan pengurangan (lima belas persen) dari bulan bersangkutan; tidak hadir tanpa berita tanpa keterangan, ijin, sakit pada upacara hari besar nasional lainnya diberikan pengurangan sebesar (sepuluh ^persen) dari tpp bulan bersangkutan; tidak hadir tanpa berita tanpa keterangan, ijin, sakit pada upacara hut kabupaten sabu raijua diberikan pengurangan sebesar (tujuh koma lima persen) dari tpp bulan bersangkutan; tidak hadir tanpa berita tanpa keterangan, ijin, sakit apel pagi setiap senin diberikan pengurangan sebesar (lima persen) dari tpp bulan bersangkutan. bab penanggungjawab tpp penanggungjawab dokumen tpp antara lain sekretaris bagi perangkat daerah eselon dan penanggungjawab absen; kepala bagian umum pada sekretariat dprd dan penanggungjawab absen; kasual tata usaha bagi perangkat daerah eselon iii dan penanggungjawab absen; penanggungjawab absen pada bagian bagian lingkup sekretariat daerah; kepala puskesmas bagi puskesmas puskesmas; kepala sekolah bagi sekolah sekolah; kasual tata usaha rsud dan penanggungjawab absen; dan penanggungjawab satuan pendidikan nonformal sejenis. bab tata cara pembayaran tpp pembayaran tpp kepada pns dihitung berdasarkan rekapitulasi kehadiran; penyampaian laporan kinerja kepada atasan. format laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum dalam lampiran viii peraturan bupati ini. pembayaran tpp dilakukan setelah dikurangi dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; pembayaran iuran jaminan kesehatan sebesar (satu persen) dari besaran tpp yang diterima sebelum dipotong pajak; apabila pns tidak memiliki npp maka akan dikenakan pemotongan pajak sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku; pembayaran tpp dilakukan melalui transaksi non tunai pada bank ntt. pemberian tpp bulan ketiga belas dan tpp hari raya disesuaikan dengan peraturan perundang undang yang berlaku; pembayaran tpp bulan ketiga belas dan tpp hari raya diberikan sebesar (satu) kali besaran tpp dan dipotong pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku; pimpinan perangkat daerah wajib menyampaikan dan membuat rekaman daftar hadir bulanan pns berdasarkan data finger print, daftar perhitungan tpp dan penyataan tanggung jawab mutlak kepada \bendahara gaji, paling lambat tanggal (lima) bulan berikutnya; rekaman daftar hadir bulanan wajib diperiksa sesuai dengan data finger print dan atau absen manual dan disahkan ditandatangani oleh petugas yang bertanggungjawab pada badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan kabupaten sabu raijua; pimpinan unit atau perangkat daerah mengajukan pembayaran tpp dengan spm ls kepada bud kuasa bud setiap awal bulan paling lambat tanggal (lima) berdasarkan daftar perhitungan tpp; pembayaran tpp bulan desember dilakukan dengan menggunakan perhitungan kehadiran sampai tanggal desember dan dibayarkan paling cepat tanggal desember; format rekaman kehadiran, format daftar perhitungan tpp dan format data finger print serta format penyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan unit kerja perangkat daerah tercantum dalam lampiran lampiran dan lampiran serta lampiran vii peraturan bupati ini. dinas komunikasi dan informatika bertanggungjawab terhadap mesin sidik jari padajaringan internet server; badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan bertanggungjawab sebagai administrator server sekaligus penarikan data bulanan pegawai; satuan polisi pamong praja bertanggung jawab sebagai administrator mesin finger pada kecamatan, sekolah dan puskesmas; pimpinan perangkat daerah dan petugas pada badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan kabupaten sabu raijua bertanggungjawab terhadap kebenaran laporan kehadiran pegawai asn pada rekaman daftar hadir bulanan; tpp bagi pns yang mutasi masuk dari luar daerah dibayarkan pada bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas; tpp bagi cons dibayarkan pada bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas. khusus pembayaran tpp sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan sebesar (delapan puluh persen) dari besaran tpp sebagaimana tercantum dalam lampiran pembayaran sebagaimana dimaksud pada berdasarkan kehadiran pegawai dengan melampirkan absen manual yang disahkan oleh ketua badan pengawas pemilu. bab vii perhitungan kehadiran pns wajib masuk dan pulang kerja sesuai jam kerja dengan mengisi daftar hadir elektronik (finger print); khusus untuk pejabat tinggi pratama menggunakan absensi manual; f3) jam kerja sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: untuk pns pada perangkat daerah dan satuan kerja kelurahansekolahrumah sakit umum daerah dan puskesmas diatur sebagai berikut: shift dengan jam kerja wita wita. shift dengan jam kerja wita wita. shift dengan jam kerja wita wita. seluruh shift berlaku setiap hari kerja termasuk hari minggu pada satuan kerja rumah sakit umum daerah dan puskesmas dengan melampirkan jadwal shift manual pada masing masing satuan kerja. perangkat daerah atau satuan kerja, sekolah, rumah sakit umum daerah dan puskesmas yang melaksanakan rekam kehadiran manual kama perangkat dan sistem rekam secara elektronik mengalami gangguan kerusakan wajib melaporkan secara tertulis kepada kepala badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan; pergantian mesin finger yang mengalami kerusakan paling lambat bulan sejak mengalami kerusakan; pencatatan kehadiran wajib menggunakan pencatatan secara elektronik, kecuali dalam keadaan listrik padam, bencana alam, keadaan darurat, dan atau keadaan lainnya yang ditentukan oleh pimpinan wajib disertai dengan surat keterangan; dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada adalah bagi unit kerja seperti sekolah atau puskesmas puskesmas pembantu yang belum mempunyai jaringan listrik, pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual dan disahkan oleh pimpinan satuan kerja; pengecualian juga berlaku untuk penyuluh pertanian lapangan ppl), pencatatan dapat dilakukan secara manual dan disahkan oleh kepala dinas. bab vteknis pelaksanaannya. bab ketentuan penutupfebruari raijua, rihik here diundangkan seba. pada tanggal februari sekretaris^ aten sabu raijua logo. berita daerah kabupaten sabu raijua tahun nomor lampiran peraturan bupati sabu raijua. nomor tahun tanggal februari tambahan penghasilan pegawai bagi aparatur sipil negara kabupaten sabu raijua tahun anggaran pejabat struktural. uraian daratan sabu daratan raijua ket sekretaris daerah. asisten stafahli. inspektur kepala badan kepala dinas. sekretaris dinas, badan, inspektorat kepala kantor kesbangpol kepala badan penanggulangan bencana kepala bagian camat. sekretaris camat kepala bidang. lurah kasubbid kasual kasih. sekretaris lurah kasual kecamatan kasih kelurahan. fungsional tertentu. uraian daratan sabu daratan raijua ket golongan iv. auditor madya. golongan iii. auditor muda. auditor pertama auditor penyelia. auditor pelaksana lanjutan dokter hewan plh. pertanian muda. plh. pertanian pertama f^lh. pertanian penyelia. plh. pertanian pelaku. lanjutan. golongan ii. auditor pelaksana. plh pertanian pelaksana lanjutan. ih. pertanian pelaksana. plh. pertanian pelaksana pemula. plh. perikanan pelaksana. plh. perikanan pelaksana pemula. staf fungsional umum pada dinas badan kantor. uraian daratan sabu daratan raijua ket golongan iv. golongan iii. golongan ii. golongan staf fungsional umum pada kecamatan dan kelurahan. uraian daratan sabu daratan raijua ket golongan iv. golongan iii. golongan ii. golongan ija rihik here lampiran peraturan bupati sabu raijua. nomor tahun tanggal februari tambahan penghasilan pegas tenaga medis, paramedis dan staf pada puskesmas dan dinas kesehatan tahun anggaran tenaga medis. uraian daratan sabu daratan raijua keterangan fungsional dokter spesialis. berhak atas tunjangan lainnya fungsional dokter umum dokter gigi. tenaga paramedis fungsional. apoteker asisten apoteker, penyuluh kesehatan masyarakat, epidemiologi kesehatan, perawat perawat gigi, bidan, sanitation, radiologi, nutrisionis, radiografi, pranata laboratorium dan tenaga fungsional kesehatan lainnya pada dinas kesehatan, rsud dan puskesmas).ii. staf fungsional umum'""i rihik here lampiran iii peraturan bupati sabu raijua nomor tahun tanggal februari tambahan penghasilan pegawai fungsional pendidik, tenaga kependidikan dan staf tahun anggaran fungsional guru. uraian daratan sabu daratan raijua keterangan golongan berhak atas pusat, tj. profesi dan tkg golongan iii golongan golongan fungsional guru yang diberi tanggung jawab sebagai kepala sekolah. uraian daratan sabu daratan raijua ket angan golongan berhak atas pusat dan tj. profesi golongan iii golongan fungsional pengawas. uraian daratan sabu daratan raijua keterangan golongan berhak atas tunjangan profesi golongan iii staf fungsional umum pada sekolah. uraian daratan sabu daratan raijua keterangan golongan golongan iii golongan golongan raijua rihik here lampiran peraturan bupati sabu raijua nomor tahun tari mal februari pemerintah kabupaten sabu raijua badan keuangan daerah jl. tan media rekapitulasi daftar hadir pegawai negeri sipil bulan januari kamis jumat karib laba batu rabu kami8 jumat min nama nip jabatan p0i8g pgi8q pqi80 pgi8q fib victor dauriiiwa radamuri. sh rq>.l9;i iii'j oji03l cen badan itl6 ll: ;]tl7i .arus lobo rizky.s.sos hip. sekretaris badan tls, bel radjatadob. ajm hm. staf seba. pebruari2020 penang kung jawab absen mengetahui. kepala badan keiiongaii daerah tanggal vnlicliisj> i?rr. penuh ia, b fflnii kcpcgiiwaion anomali, pendidikan pelatihan aai stade.a. la. ^?&ad32010011010 victor daud jiwa padamu rl. nip. a'. raijua. here lampiran peraturan bupati sabu raijua nomor tahun2020 tanggal februari pemerintah kabupaten sabu raijua badan keuangan daerah jl. tari media daftar perhitungan pembayaran tambahan penghasilan pegas bulan :januari pengurang tpp potongan jumlah basic tpp& tambahan tpp bes aft jlh pengurang pengurang tambahan jumiahtpp yang bayar total potongan nomor rekening &tanda npp dikurangi jumlah orm nama ni pyj jabatan tidak finger ang lurah jaminan kesehatan oak nngerpagi ak. pulang lain awal hari telat pagi pengurang solos pajak berita^ii r kinerja mi) victor daud jiwa radamuri, sh nip.l971 q1011999d31021 kepala badan .0s2.02s .49t .00d351 sm2. harus lobo huy, s.sos nip.l97101161993031005 sekretaris badan .00q928 helmy. radjatadoe.a. md nlp.l97403052010011010 staf .3s6 seba, februari mengetahui. kepala badan keuangan daerah catalan coret yang tidak perlu victor daud jiwa radamuri, nip. aula; here lampiran nomor tanggal peraturan bupati sabu raijua tahun februari contoh format laporan kehadiran bulanan finger print attendance record report att. time tabulasi id: name: dept.: company id: name: victor. radamuri, dept.: compat q :{) id: name: harus lobo hlk, sos dept.: company; :o3 id: name: helmy radjatadoe dept.: company raijua here lampiran vii peraturan bupati sabu raijua nomor tahun tanggal februari kop perangkat daerah surat penyataan tanggung jawab mutlak yang bertani.a tangan bawah ini: nama nip pangkat jabatan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perhitungan yang terdapat dalam daftar perhitungan tpp bulan bagi opd telah dihitung dengan benar berdasarkan kehadiran pns yang sebenarnya. apabila kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayarannya dan merugikan keuangan daerahuntuk dipergunakan sebagaimana mestinya. seba, tanggal pimpinan unit kerja opd nip. sabu^ija,*^ rihik here laporan kinerja pegawai bulan januari lampiran lll: peraturan bupati sabu raijua nomor :8tahun2020 tanggal februari nama helmy radjatadoe, nip. jabatan staf hari tanggal uraian kerja keterangan jumat, januari apel pagi melakukan validasi data gaji januari pada setda selesai melakukan validasi data gaji januari pada dinkes selesai melakukan validasi data gaji januari pada dpko belum selesai sabtu, januari apel pagi melakukan validasi data gaji januari pada dpko selesai memproses data gaji januari selesai dst jumat, januari apel pagi mengetahui, kepala februari yang membuat, nip. nip. sab ll^ ija,^ rihik here |
,metapan besaran dan penyaluran alokasi dana desa serta bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupatenperaturan pemerintah nomor tahun tentang,pagu adp penyaluran adp penyaluran adp (dalam ribu rupiah) (dalam ribu rupiah) (dalam ribu rupiah) (pesisirtengah ' )'| rawas pesisirtengah )(patungan | ? jumlah o2438717500| 12193s8. penumpang jpesisirsetaran isumursaya o ) | |posisi rse lahan |pagaralam ) | osa9g9a9g0o0o| 170447s0| posisi rse lahan sma aa4ss8400| |pesisir lahan |wayiamsu .c00| wumlahin 6asr9a9200| ,97a. juemona jorong ,3100s0| juemona matanya @sera6000| juemona |racaroaam 20a, nimona |sanparpucung jumlah ) | os285951600| pesisirutara (korean data 1726a8000| ,6a2c00| jpesisirutara dalam 3as201100| pesisirutara (kereanatancca dia70s00| pesisirutara iwa) as72sedot| karvapenecawa (penanaman aras22000| 2aae. 2a7.asi.co0| ikarvapenecawa jiwa napas600| ikarvapenecawa |eenccawavtengan data7aao0| 21n236eso| ikarvapenecawa (wavsinoiutama 3ara36s00| lpuraursane perontok lpurursane isuramarca warner jpemecawaviug 3sassesoo| ann,saas0| career jaune kejam a0sso1oo| 2039000s0| career suramadu at3261700| career jpenccawatima 177asco0| ,3a.co0| keursetaran japan satuan nas6i6s00| nn3,sec00)| jkeursetaran wave a8n6023s0| keursetaran amors sean aaaaaa00| 4on7isasi| 4o1,7as.o50| ikeusetaran japan rara incamsur )|eekonvmon 2a8,5a1. ,5a1. gedung cahya |campur suka bana ' ) | |ngawur '|muaratem buli | ) .3s0| ingamsu ' |sumimatu asal9ordo| 227a99. wumlahix oo | o4016678100| |ngarai '| raa bas o ) | .600o| |ngarai |papangaam ) | o388146800| |ngarai isukaame inggris |sa npa oo o3a7479. max o3622038. |bangunan '|koreana | ) gis880.80o0| |bangku nat |sa rdal ) | ) |bangku nat ) |pemberi o ) | 25795a000| |bangku nat )|sukan oo ) sawa gasaosasoo| ber026mo0| salinan sesuai dengan aslinya kepa bagian hukum kabupaten pesisir barat, bupati pesisir barat, ttd edwin kastoni b,sh.mp agus istiqlalsiap (adm jumlah rasio jumlah jumlah rasio luas indeks indeks bot alokasi (daan ribu rupiah) pend. malah bobo han pend. bobo wilayah bone kesulitan bone formula miskin geografis fpessirtenaan o|lawas oo ) | osoasse| coco| o01s2 |zoos| c2s| oo1sa jooooe| |books| 2x88) o001s oo0rz| 6r2s8| fpessirtenaan jeaumuncan ) o280720| coco| 000i zoos| 2s2| |loss| o00ro |ooo| o0020| a0oes fpessirsetaran o|surname o | ? corso| sel loose books| 25e| |ooo| sass |doors| o00se s85s73400 fressirsetaran jesurasara coco| 117al o0ors books| tas| o00as |ooz2| o012n jokowi| sean) o0oss ooz jan feessirsetaran frawungaam o2sense| coco) baal oza ooo2| asf oo01s |owner| oo0on |color| 3sas| o00rs o0020| dan esmurasa jonan antara casos oas| soosi moo ad one para| 40x nama score| 25an a00se son goo nam ane) feeasmuraa jaan asmara| soo| sen| atom momoa| on mos jackson| poems jstor| 3ase| a00 m00s 2goes0| fecismuraa jarum asmara| soo| sen| aow moa| 2sa namo amors foam aktor| a0ose a00 000m dan feewsmuraa jeroan 20an soo| sra| moore momoa| are acorn| gas photos astro| a00 a00 gate fomeceawa juavnrac alasan soo|amo| oom moo name soosi| pore above| a001e a00 g00e agam sawo| jameoccawa juavsmo antara casos| aoi nama| 7naf sore pains| poros color| gonta g0ue nan asas2so0| jputaupisang pasar pulaupisang jpuraupisang labuhan o.0o34 |o.zoos| se.4g jpuraupisang bandar dalam .000g jeuraurisang pekon lok o.oo18 o.0oo3| o.o14a o.oo42 jeuwaupisang sukadana jeuraupisang suka marga o.ooo4 o.0oo6 |o.zoos| o.0o3a o.oo42 fav krui pasar bulan o.o0o2z6 rui bumi waras aoo28 ooo3| o.zoos |o.ooo1| o.oo9o |wav krui banjar agung kru penggawa ilir a0| o.0ooe |o.ooo2| o.osa o.o036 |wav krui ulu krui wav rui gunung kemala o.oo99 o.0oag| o.0oa9 |o.ooo7| o.yoga |wav rui labuhan mandi o.oos4 o.oaa| |o.coor| o.oza (way krui suka baru o.oog 8o| o.zoos o.ooo1| o.oo25 o.olas (way kru penggawa lima rosso| 49el 4a| o.oo1a o.ooo1| o.0oe2 o.oo1e war krui gunung kemala timur o.oo16 |o.0oo3| o.ooa4 (krui selatan balai kencana o.o115 o.0o36 |o.oos| o.00s2 o.oog8 krui selatan way suluh o.ooe8 joao| a49 |o.coo2| o.0os1 o.ooe1 (krui selatan way napal o.oo76 o.0oo3| o.rose o.oo1a o.oos6 (krui selatan padang haluan o.oo1a o.ooo2| o.0oss o.ora o.o07a (krui selatan lantik o.000g o.o040 o.oog o.ooo1| o.oag o.ooe1 krui selatan jalur coe89| gag o.oo63 o.o006 o.oosa o.0o1a o.00s5 (krui selatan pemerian o.0o12 o.ooo2| krui selatan mandiri sejati o.oo16 o.oo1a o.ooo2| o.oosa o0. (krui selatan padang raya .00s8 a49 |o.ooo2| o.oeo o.0oss krui selatan suka jadi o.00s0 o.ooo2| o.oos6 ingambur sumber agung o.015a o.ooa6 o.oog| o.yoga o0. ingambur blok mukti o.o196 books |o.oro| ingat negeri ratu gambar o.017a o.0o3o o.zoos| o.rose o.oo1a ingambur pekon mon o.o1as o0o3a jo.coor| o.oza o.0o1g incameun sedang cahya kuningan o.oog4 |o.0o17| o.0og1 ingambur suka banjar o.o018 o.0o89 o.oaa| |o.coor| ingambur suka negara |o.oosa| |o.como| o.009s ingambur muara pembuluh o.oos1 o.00o6 o.oo28| jo.ooo2| o.rose o.osg ingambur bumi ratu o.oo14 o.oo16 o.ooo2| o.oo9e o.oza o0. inggris negeri ratu ngarai o.00o6 o.0og4 o.0oa2| |o.coz9| o.oos8 o.oo98 inggris kota batu o.000s o.0o62 o.0o31| horas to.oo22| o.o1oe o.ooz6 o.yoga ngarai ulang maya o.oco ooz19 |o.0o33| inggris rajasa o.ooe5 o.cog8 o.oo2a 3aas joo1g| o.o1s ngarai pardasuka o.ooo8 o.ooz| o01a7 |o.oo22|) o.loss o.poso inggris padang alam o.0os1 o.000s o.01ea jo.oo25| o.0o82 (ngarai suka maju o.oos6 o.oo28| a21 |o.oo33| o.o1os o.ooz o.oo99 ngarai sukaraja o.0o8s o.oog o.ooe1 to.oos2| o.loss o.co14 inggris bandar jaya o.ooa0 o.oo3e ooo1g |ooo| o.oo8s o.0o21 o.oco bangunan pagar bukit |oo1te| ooa18 to.ooe3| o.0ozo jbangkunat tanjung kemala jo.oo3o| o0. o.oo3a bangunan suka marga o.oo16 o.o264 |o.oo23| o.oos o.oo1o jbangkunat kota jawa joo1si o.or99 |ooo3o| ora o.02s5 bangunan pertandingan o.ox99 o.o1oo| joo| o.loss o.oo21 o.01s1 jbangkunat bandar dalam o.o1a7 |o.orde| o.or9a |o.oo29| o.o2e8 |bangunan way haru o.oo11 o.o128| horas to.oo22| ass o.o1s6 jbangkunat pemerian o.015a o.0aoa o.toei| o.ooz4 |bangunan suka negeri o.oo96 o.o154 to.oo2o| o.o1os o.oo26 jbangkunat sumberejo o.oo99 o.00so| |o.0o33| assa| o.o1os jbangkunat siring gading coe89| o.oo62 o.oo06 o.o041 o.zoos| o.0o28 o.oog1 jbangkunat way tiap o.0os4 o.co9e o.oag| |ooo| ora |bangunan tanjung rejo o.015a |zoos8| jo.oo3o| o.loss o.01es bangunan pagar bukit induk o.oo79 o.0o20o| o.oo26 kontrol penghitungan (ribu rupiah) kepala bidang pemerintahan pagu alokasi dana pekon kabupaten plt. kepala dinas kelembagaan pekon tambahan bantuan pendanaan pemberdayaan flamb penyetaraan siap masyarakat dan pekon dinas pemberdayaan masyarakat dan petugas penghitung, kabupaten pesisir barat pekon kabupaten pesisir barat kebutuhan siap sisa pagu pagu adp kat dau tambahan) ttd siap ttd ttd alokasi dasar jury rahmat s.ip. pagu alokasi formula eksis abadi, s.h., m.m. irwandi, s.ip. nip. nip. nip. tertinggi marang terendah tanjung sakti mengetahui salinan sesuai dengan aslinya bupati pesisir barat, kepala bagian hukum kabupaten pesisir barat, agus istiqlal edwinpajak daerah setiap pekon kabupaten pesisir barat tahun anggaran per pekon doa jpessirtenean jawab gpessirtenean jeammuncan sao.a00| anon doa jessirsetatan jsumuraaya jpessirsetatan jeacaroaam pan jpessirsetatan pwarjamsu man jeong jeong jeong matanya jeong jeacaroaam jeong jeanparpucung maa saas00 pessisutama jkemeancpatam saas,7oo beppessiwutaa team sasa ppessisurama emeancuweean jessimutama war esensi00 jkamapenceawa jeemencaman jeamapenceawa jum as20001 jkamapencawa jeenceawavtencan jkamapenccawa jwarsworutaa ee3aoo pumunsang jeerontoe spes,so0 delpumunsan juramarek ssoyooo aware jenceawaviug asowooo wave euwweremaa jwareeu jeemccawatma jauiseutan jepancmatuan so1stoo jauisetan waw saasassoo jauisetan jmawomiseam as7soo juiseustan jeapanenara saas,ro0 batuan temon beam aman basa tut temaggg saman men ama pre man naro tanaman sa. rea aan empang jamaah ora mes a m salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum bupati pesisir barat, barat, ttd cpu nol ami bes. agus istiqlal nip.. tata cara pembagian dan penetapan rincian .alokasi dana pekon, dana bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi daerah setiap pekon, serta" pemanfaatan dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan. tetap perajin dan perangkatpajak daerah setiap pekon kabupaten pesisir barat tahun anggaran jumlah penduduk jumlah penduduk luas wilayah ikg pagu dbh e ee e dum jumlah bobot pend. darah bobot jne luas bobot kesulitan nda bobot bobot formula perahekon pend. pend. miskin remeh wilayah wilayah geografis kegitan (rupiah) miskin geografis jeesisiwtencan |rawas 3832sco| o0re2 colors| |moore| |joao| books| |ooo12|loss 3087s8s| jeesismtencan jeammungan 3832sco| jogos| |ooo3o| oo0o1o| ooo2| |ooo20| o0oes| s,8s0500 jessasauran fenimaate nascar lorem home low |rows ons ae| amor jaman sana ran penumpang 3a.c6e| jeesisseuatan isukarame 3832s60| o00s8 |moore| |powo| oo10e| oo01e| soal| o0083| 2a68226| jeesisseuatan jeeutasaya 3832s60| |books| 1as| o00us |o0022| o0139| ooo21| |ooo21| (an jeesisseuatan |rawungsati saat |ooo2| al o001s |ooo7| books| ooo1| 3sas| |ooo20| ooo81| las jeesisirutara ukuran 3g32s60| ses) o0os1 |books| |ooo22| a08 doors ooo2| o0018| o00a3| jeesisirutaa samm 3e32s60| seal cog9 |oouop| |soosi| a31 ooo1s ooo2| sama| |oco19 o00ss| 1e127a8| laa jeesisirutaa jsaruram o | o3g32s60| cea| coba |oouop| xes| o0025| books oouop| o.0ose |oco17| o00s3| ,5s8766| las jeesisirutaa |cepat 3e32s60| sial omega |ooo3| |ooo12| korea|voor| |oco32| 000s7| 1e01263| jas ikanvapencaawa |wavnurak |cbooo| |voor| za9 ooo26 oouop| las ikanvapencawa fwavsiwoi 3832s60| o01a |cora| o0239 |oo1io| books ooo1| o00s8 |cora| oo1a9| 4a20210| tembakan way |euraurisana himpunan | 3g32seo| 3ga| ooo2s |oouop| |horor| |cosa|books| seas| o0r31 |cosa|o00s7| |euraurisana (surakarta 3g32seo| c1l moore |cbooo| |ooo3| ocos|books| cx33| o0187 cosa|ooa2| s,0g9000 |se|wave, jeumwaras 3g32seo| ar7| ooo2s |oouop| |oouop| ocos|coor| o00so ooo22|o0028| sio282| asus00 |sewaveeui o ) o|eenccawaviur 3g32se0| z062| |ooo7| |books| oco12|ooo2| coba |ooo2r|ooo3e| 10714ee| aso2000 lsofwaverui justru ses2seo| saat| oc00s |ozo| 17e| o00sa |ooz7| 3as voor|ooo2| o00se o0022| sea400 |wave isurssau 3g32seo| ana5| books |books| sol |moore| ocos|color| ase2| |ovo2s|moore| 136e73| i7afwaveru jeenccawauma 3es2seo| sel oc0sa |books| oo01a |color| ooo7|color| moore|o0027| 7816aa| as20600 peter pena manson| soal some jawa|. issn james sos |oon joomla| sans| a00 lacorsoma| adams| sans0| timur (reuisecaran iwarsuum 3g32se0| x022| o00se |ooo7| |joao| aas moore|ooo2| o00s1 doors|ooo1| 1s196as| (reuisecaran war | ose32seo| ao| cosa |moore| |zoos2| 6ss books|moore| o0osa |moore|books| sasando |keuisetaran ) jeavangraya 3832seo| s77| o00ss |books| |soosi| 4u9 |ooo1s ooo2| |oco1s books| laa (kruiseustan isurasaoi 3g32s60| 7se) o00s0 |books| |ponsel 3ee ooo1s o00o2| o00s1 |o0018| o00se| 1e17101| lee ivcamsur jutormurni 3g32s60| |ooo2o| s22| |oza2| voice voor| |oco1s| 5e33532| case, (kemasan namun assseol 2eagle oma logo1r| oma lfloor| laoosolaooos| ag0se |aomeloors| s010947| aras gambar les ivcamsur |reronvmon 3e32s60| |ooo1g| horas |ooo73| oosa books| o.00za |oco19| o0116| house jessica ngan sen| ore lone| alam joss snc jom nor sos ass nose now season| kuningan so|campur |sukasada 3832s60| |ooo1s| o0oes |oooual ooo3s books| |ooo29| o0007| iwcameur |muaraemeuum 3g32s60| o00s1 |books| |ooz8| a29 moore ooo2| o00se o00se| ,sess00| ejaan asan| .an| ass home| a|umur lson| azan jonan loves otr are canvas| cra) selaras |murwamaya 3632s60| |ooo7| o00e0 ooo3o| o021s ooo3s| saas| |ooo3o| oo1oo| wicara |kartasura 3e32s60o| |books| |ooo2e| ora7| 4a02| o00ss oco2s| o00so| 23s2613| solwcaras |raoangasam 3832s60| 7ral o00s1 |books| google |soyuz| korea ooo2s| see3| o0020| 6see00 lusjeanckunat |sim gaon 3832s60| sao o00s2 |books| 26s| o0oes |jokowi| o0oos| some| |ooo28| soosi| |. ') o) o | maas576se0| aa7cas| ,38a,6a0| plt. kepala dinas pemberdayaan kepala bidang pemerintahan dan kontrol penghitungan (rupiah) masyarakat dan pekon kelembagaan pekon pagu alokasi dbh pajak daerah kabupaten pesisir barat dinas pemberdayaan masyarakat dan petugas penghitung alokasi dasar pekon kabupaten pesisir barat pagu alokasi formula jumlah desa tour latar snoaroaln ana, terendah penggawa lima 8bot salinan sesuai dengan aslinya mengetahui kepala bagian hukum bupati pesisir barat, kabupaten pesisir barat, ttd agus istiqlal dewi solaretribusi daerah setiap pekon kabupaten pesisir barat tahun anggaran per pekon jessmtencan awas pessatencan jpaamuncan a72500 maa asn, jessmseutan jsumuruara jessmseutan jeacaroatam anak0 jessaseuatan tama essmseutan iwarsameo maa simone pencaroatam remove jemmoarpucune s6ssa00 as0, jpessmuraa demam warns0| jpessmutaa iremeancumecan datang0 jpessmutaa igawa kazoo0| jkamvapenceawa pementasan akses00| jkamapenceama jum azas400 jkamapenceawa jpenccawavtencah alonso0| jkamvapenceawa wwarsworutam aa73e00| pumunsana jeeromtoc aras0| pumunsana isuramaren jwaveau peemesawaviu a33n200| jwaveau peewesawatima a027001 juseutan jpapanematuan asias0| euseutan waw aaron0 jeuseutan imanomisejam hcameun teronvon hcameun jeorasaman san2001 income jwvaparemeuga hcameun aumiraru mma anom masa noms tapancaam essay0 anom juamame mma era ro0 eanoromar ttoramwa 2eto0 leanaromar eanoasoatam 2sepak0 jeanoromar jpememmai aleanoromar jeuraneeem maan salinan sesuai dengan aslinya bupati pesisir barat, kepala bagian hukum kab pesisir barat, ttd agus istiqlal kastoretribusi daerah setiap pekon kabupaten pesisir barat tahun anggaran pagu dbh jumlah penduduk jumlah penduduk miskin luas wilyah ika retribusi kecamatan nama pekon alokasi dasar rasio jumlah rasio jumlah indeks rasio total alokasi daerah jumlah rasio luas indeks mee ee: geografis (rupiah) jessasawan ferimaneo 20an sontfosonl 00ne| soal based omf oom orf none| one setan| ana penumpang ajssnsaaran jougaame esai sosial one) sol coor| oom) nge) ampel odore ane k00sa| ko01| o0na| anang asas bapssnsaaran jeutaava esai amal sora| om) nasi close| oom) ana2| aman oeozil anan |c00se| co011| o00ra| samaran heofowonsane jisauaw sensus 3aa| does| soa| ons| ooo) sra| coca) pos| saus ons 00an) ooo anna angan pes area jam maas sensual am) oooaal ooa| |.ooa| koboi| 2s0| o0cos| ooo1| also oo0soj omega| oo0ee| 205a25| aro peolwarsaa jurnal sensasi rasa loss go0tol ne. o0esai owner| 3as| ional oo0oe| nan| one| o0oz2| age as0gs1| dass00|alokasi umumperajin dan perangkat pekon adalah dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam apbn kepada daerahwalau euranaru sensitif ane| o00r5 a0ooa| so) agora| xa5| ozone| ooi| asco o0102| ooo2s| o0oas| saman deo kauisetaran jawa sensitif oref boreal above| 20s| arose| ess| voor| ooa| awas o005a) loona o00ss| a00.as2 .ara0o01 eshaamaur juwrmuen sensitif 2nca| none ono) ap) oo2es) anak| voice| oo0no| woong| o01s0| ta1nge2 arhaamsur jeeronwon sensitif 2me| oo1saj goro) an|jonas| @ora| ose| oosa| does| aar| oo0ra) moons) oo1e| alasan fasa sesal sal 001s| o0oee| us| sosial os2sa| o0s| cow| soo| g0os| como| suara se7n000| nexus isuraemmag senszafamaf ons voor| aan) ones) angsa| rose| zoos| sano| oo1na) books| non| page asas thomas pamonsura seasia ozone oouop| ace zoos2) aze| a2es| oosa| ooz| amor oosa) books| oeo| sangan senar01 thomas rencana tam season oosa books| ana| korea) aise| asa) see| o03s| 30ca| ooo2| joao ooa| emas esa1o01 l tea o.solo| o.soo| kontrol penghitungan (rupiah) pit. kepala dinas kepala bidang pemerintahan dan pagu dbh retribusi daerah pemberdayaan kelembagaan pekon alokasi dasar masyarakat dan pekon dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon pagu alokasi formula kabupaten pesisir barat kabupaten pesisir barat petugas penghitung jumlah desa tertinggi bandar dalam ttd ttd terendah penggawa lima eksis abadi, s.h., m.m. irwandi, s.ip. jury rahmat s.ip. nip. nip. nip. kepala bagian hukum mengetahui bupati pesisir barat, kabupaten pesisir barat, ttd agus istiqlal edwin kastoni b,sh.mp nip. salinan lampiran vaftar rekening pekon se kabupaten pesisir barat seumuran kuwarasan sononxesao mua lao so.) ipesisietrncan oo ) |way dak o ) | bank lampu ||. item oo ) bankuampung ikampunayawa oo ) bankuampung ||. rawas bankuampung isukangaara oo ) bankuampung oo ipaumunaan ) o | bankuampung esismeseratan ong tenomsana so00s0171o127 bangtampune isukarame o ) | bankuampung derurasaya oo) bankcampung isumuryaya ooo ) o8080303715827 bankuampung ||. irangunayan oo ) bankuampung ieacarpaam ) o | bankuampung ranjau ngs bank apung bisa 898080a. bank lam pung way jambu .0a. banklampung . jarang bank lampu |. ranjan ngr ban apung jbangunnegara banklampung |. loka ank bank lamp pun akunegara apung wulungbamban nkl apung remota jranyunggan ban apung |. ranjan gsa kk1 o ) | apung jwaybatang bank apung |. demo 898080a. bank lam pung jcahayanegeri o ) | banklampung . jma .0a. bank lampu bambang .0a. bank lampu pagaralam banklampung jbandarpugung banklampung penengahan bank apung |. jrataagung nkl apung kaumnya bank apung ipardahaga banklampung ipesismura |kurban bank apung jpadangrindu nkl apung jnegeriratu banklampung jkerbangdalam banklampung jkotakarang banklampung . imam banklampung lao ae wanara oo o o ) | banklampung ikerbanglanggar ' ) o? oo ) war oo s0s0g0a.7103a60 banktampunga fexuraya o o o ) | s0s03.0a. bank lampung pemancar 'oo o o ) | banktampunga lepas s08030a735a08 bank lampu |karyaprngaawa |ke buaya .0a.716a88 bank lampu oo) wayne kakak o o ) | .0a. banktampuna ywassmpi ooo ) | .0a. bank lampung opened oo o30803. bank lampung menyandang oo ) jo3030g.0a. bank lampu iran sos030a71eo01 banktampuna open gcawavutu oo) .0a. bank lampu nga ipe gawavtenga bank oo) wassmpiurara oo ) bank lampu oo) iremeakakwaysin bank apung oo ) ways haluan vo) .735a59 bank lampu nga jasahanwaysindi oo ) bank lampu nga oo) |euraupisana o o ) o(pasa rpu o)o| o303. apung oo ) asuhan oo ) g0s0g.0a. bank lampung ipanparpa lam oo ) o30803. banktampun nga perontok .0a716110 banktampunga suka ana ' ) | g030g.0a. bank lampu sukamara ' ) ) | o30803.0a. bank lampu nga oo) bumwaras oo ) o39303.0a. bank lampu nga banjaragung oo ) o939303. nkl apung oo) ipe gawa o o ) | banklampung rui oo banklampung tenung tema oo ) banklampung lo. wlabuhanmandi oo ) banklampung lk. isukabaru banklampung penggawa 'o ) | banklampung |kursi lahan balaikencana ' ) | banklampung ways lun oo ) | banklampung ll. way pal o o ) | banklampung pada o)o ) | banklampung loop ooo banklampung ko. jalur oo banklampung pemerian o o ) | banklampung imandirisejati oo)o o o )o| banklampung ll. papan raya oo o ) o | banklampung lk. isukagapi o o ) banklampung |ngawur ' sumberagung banklampung fucokmurn oo ) o | banklampung ll. inr gambar 'o' ) ) ) | banklampung ekonomi )o | banklampung . ig.c. kuningan oo ) banklampung lo. isukabanjar 'o ) | banklampung isukanegara oo o ) | banklampung ll. imuaratembulih ) | banklampung o )| banklampung (ja nan1).mm inggris ' negrriratungaras bank lampung lo. ikoramatu banklampung imu langkanya banklampung rasa basa banklampung iparpasuka banklampung ipapangpa lam banklampung lo. sukamaju banklampung isukaramp bank lampung ipanparnyaya banklampung |panakawan oo ) |pacar butir oo) banklampung wra ung kemala ) | banklampung sukma rga banklampung po. ikoragawa banklampung ipmnyanpn aan oo banklampung pancar lam | banklampung po. irama banklampung pemeran banklampung isukanrae oo ) | banklampung isumsereso banklampung isimmaaapwa bank lampung iwaymas banklampung iransuna eyo oo ) | banklampung ipa rbukitinduk o )o| bank lampung jumlah pekon salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum bupati pesisir barat, kabupaten pesisir barat, ttd edwin kastoni b,sh.mp agus istiqlal nipjumlah pekoningkamembayar seluruh pengeluaran pekon pada bank yang ditetapkan. anggaran pendapatan ".siap) perajin dan perangkat pekon, alokasi dasar alokasi formula yang meliputi dan (enam puluh keseratus) sebagai alokasi dana pekon minimal adm) dari jumlah adp yang ditetapkan dalam apbd pada tahun anggaran berkenaan setelah dikurangi pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap. besaran adp yang telah ditetapkan dalam apbd selanjutnya dibagi kepadarwsemua pekon berdasarkan pada komponen tetap adm)dan. komponen variabel app). angka bobot pekon.10y6, jumlah penduduk miskin pekon pekon dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut pagu adp total kebutuhan siap dikukuhkan dengan dau tambahan bantuan penyetaraan siap perajin dan perangkat pekon total pagu adp kekurangan pemenuhan kebutuhan siap) sisa pagu adp digunakan 60y6 untuk adm sisa pagu adp digunakan untuk app dibagi berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dengan rumusan sebagai berikut z1) z2) z3) "z4) keterangan alokasi dana pekon proporsionalbesarnya penetapan alokasi bagian pekon dari dana bagi hasil dbh) pajak derah" dan dana bagi hasil retribusi daerah sebagaimana, dimaksud ditetapkan dengan peraturan bupati. penetapan besaran alokasi bagian pekon dari dbh pajak daerah dan dbh retribusi daerah sebagaimana dimaksud disosialisasikan, kepada pemerintah pekon melalui kecamatan. penghitungan dbhbab iii penggunadau tambahan bantuan pendanaan penyetaraan siap perajin dan perangkat pekon digunakan seluruhnya untuk mencukupi kebutuhan penghasilan tetap perajin dan perangkat pekon sebagai bagian dalam penghitungan penetapan besaran adp masing masing pekon sebagaimana dimaksud dalam, jaminan ketenagakerjaan untuk perajin dan perangkat. dalam hal penggunaan adp untuk jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf dilakukan sesuai peraturan bupati tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan perajin, perangkat pekon, dan anggota lhp. bab.iv penyaluran penyaluran adp, dana bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari rsud rk pekon. pemindahbukuan dari rsud rk pekon dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi perajin. penyaluran adpbhdpkeputusan perajin tentang kepesertaan jaminan kesehatan pada bpjs kesehatan, keputusan perajin tentang kepesertaan jaminan ketenagakerjaan pada bpjs ketenagakerjaan, laporan realisasi anggaran adp dan dbh pajak dan dbh retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan februari. penyaluran adp tahap dilakukan setelah perajin menyampaikan laporan realisasi anggaran adp tahap yang menunjukkan paling kurang adp tahap telah digunakan sebesar (empat puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan juli. penyaluran dbh pajak dan dbh retribusi daerah sebagaimana dimaksud dilakukan setelah perajin menyampaikan laporan realisasi penggunaan dbh pajak dan dbh retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya. rk pekon sebagaimana dimaksud terlampir sebagai bagian tidak terpisahkan dalam dalam peraturan ini. dalam hal penyaluran setiap tahap sebagaimana dimaksud bud melakukan pemotongan adp dan penyetoran iuran jaminan kesehatan kepada bpjs kesehatan berdasarkan:perjanjian kerjasama. dalam hal perjanjian kerjasama belum tersedia pemotongan dan penyetoran iuran bpjs kesehatan sebagaimana dimaksud s(!) dilaksanakan oleh kaur keuangan pekon sesuai peraturan perundangan yang berlaku. bab pelaporan perajin menyampaikan laporan realisasi anggaran adp, dbh pajak dan dbhdbh pajak dan dbh. |
bupati garut provinsi jawa baratsehuburmohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada bupati melalui skpd sesuai urusan pemerintahan daerah. permohonan hibah sebagaimana dimaksud padaskpd sesuai urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam melakukan pengkajian teknis dengan membentuk tim teknisserta perubahan pasikua dan pas atau perubahan kua dan perubahan pasyang terekam dalam sid menu sistem informasi keuangan daerah yang merupakan proses lanjutan dari sid menu sistem informasi pembangunan daerdan ataujenis hibah barang jasa. hibah berupa uang dan barang jasa disusun dalam rka skpd dengan program, kegiatan, sub kegiatan mengacu pada kua dan pasdalam rka skpd yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dengan program, kegiatan, sub kegiatan mengacu pada kuhibah dalam rka skpd sebagaimana dimaksud pada dan diformulasikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan dalam,bumi: badan dan lembaga, dan atau organisasi kemasyarakatan. bagian ketiga pelaksanaan dan ketatausahaan paragraf umum pelaksanaan anggaran hibahjasa dilaksanakan oleh pengguna anggaran skpd dengan penerima hibah. bagi hibah berupa uang kepada pemerintah, penandatanganan nph dilakukan antara: pengguna anggaran skpd dengan menteri keuangan atau kuasa menteri keuangan, dan pengguna anggaran skpdplkepala skpdidentitas (dan menandatangani pakta integritas sebagai penerima hibah yang ditandatangani oleh pimpinan instansi.hibah untukdireksi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, foto copycc. hibah untuk badan, lembaga,, foto copy rekening bank yang masih aktif atas nama pemohonbendahara hibah pada skpd mengajukan spp ls berdasarkan dpa skpd sesuai peraturan perundang undangan. pengajuan spp ls sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan dokumen: ringkasan spp ls, rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian objek, nph:, fotokopi kartu identitas (ktp) pimpinan instansi penerima hibah untuk hibah pemerintah, pemerintah daerah lainnya, atau fotokopi untuk hibah kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah: atau fotokopi kartu identitas untuk hibah kepada lembaga organisasi kemasyarakatan, atau fotokopi rekening bank yang masih aktif, dan fotokopi akuntansi. dalam hal spp ls beserta dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lengkap, pengguna anggaran menerbitkan spm sesuai peraturan perundang undangan. kuasa bud menerbitkan sp2d setelah dokumen kelengkapan spm terpenuhi.proses pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada didasarkan kepada rencana kebutuhan barang daerah setelah rencana kerja skpd ditetapkan, rencana kebutuhan barang daerah dimaksud dicatat dalam rencana pemindahtanganan melalui hibahcatatan barang jasa hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada dicatat pada buku penerimaan barang dan kartu barang, yang didasarkan dari berita acara serah terima barang dari pihak penyedia barang jasa yang disampaikan kepada pejabat pemeriksa dan penerima hasil pekerjaandimaksud pada didasarkan pada surat perintah pengeluaran barang kepada pengurus barang dari pengguna barang dan bukti pengeluaran barang dari gudang pada skpd usaha milik negara atau badan usaha milik daerah: berita acara serah terima rangkap (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicap badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah serta dicantumkan nama lengkap direksi sebutan lain badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, nph, foto copy kartu identitas (ktp) direksi sebutan lain pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan, lembaga danbadan lembaga organisasibadan lembaga organisasivii dan lampiran lampiran viii peraturan bupati paragraf ketatausahaan belanja hibah berupa uang dan barang jasa dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada skpdan atau dan ataubarang jasa dicatat sebagai realisasi pada:umi: badan dan lembaga, dan atau organisasi kemasyarakatan. skpd terkaitdan atau barang jasa membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah berupa uang kepada bupati melalui skpd terkait. laporan penggunaan hibahdan atau barang jasalaporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam dibuat dengan memuat paling sedikit meliputi: surat pengantar yang ditujukan kepada bupatmeliputi: realisasi penerimaan hibah, dan realisasi penggunaan hibah. lampiran. laporan sebagaimana dimaksud pada bermaterai rp10. dan ditandatangani serta dibubuhi cap oleh ketua kepala pimpinan atau sebutan lain pada lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukumskpd paling lambat (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. bab iii bantuan sosial bagian kesatu prinsip umum pemberian bantuan sosial paragraf umum pemerintah daerah dapat memberikan belanjayangaragraf penerima bantuan sosial bantuan sosial dapat diberikan kepada: individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat. anggota kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf meliputi: individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang mengalami risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam, resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti pengangguran, putus sekolah, dan kemiskinan: dan cc.memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalamantara lain: kondisi rawan pangan rawan daya beli, krisis moneter, kerawanan sosial, tindak lanjut penanganan bencana alam bencana sosial, bantuan beasiswa biaya pendidikan, dan jaminan kesehatan masyarakaantara lain, dan atau cc.,elanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa: uang, dan atau: beasiswa bagi anak miskin, santunan bagi yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, dan atau cacat berat, tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan atau bantuan perkuatan modal usah: peralatan dan mesin,tau bantuan perahu untuk nelayan miskin, gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya, hewan dan tumbuhan, seperti ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, bantuan makanan pakaian kepada yatim piatu tuna sosial, danhuruf dibatasi dengan pagu paling banyak sebesar rp25. (dua puluh limakepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang direncanakan,tur sebagai berikuttur sebagai berikut, nomor kartu identitas ktp), pekerjaan aktivitas, status perkawinan,roposal yang memuat informasi paling sedikit,dansid dan |
maka tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti, bahwa.yang dirumuskan sebagaimana dimaksud dalam pegawai asn yang tidak menyampaikan lakon sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan dikurangi dari besaran tpp per bulannya. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalamlam sesuai ketentuan perundang undangs5)kepala satuan kerja perangkat daerah bertanggung pns. |
sh) ana naa nias bupati kayong utara peraturan bupati kayong utara nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kayong utara, menimbang bahwa rangka memberikan stimulan bagi pejabat negara dan pegawai negeri sipil daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan kriteria yang sesuai dengan jabatan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf perluberdasarkan beban kerbabi ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan daerah adalan kabupaten kayong utardan wakil bupati adalah bupati dan wakil bupati kayong utara. pejabat negara adalah bupati dan wakil bupatiyong utarprd. bab kriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil daerah berdasarkan beban kerja dalam rangka memberikan stimulan dan motivasi kepada pejabat negara dan pegawai negeri sipil daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi, dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan setiap bulan. pemberian tambahan penghasilan sebagaimana untuk setiap bulan dengan kriteria pekerjaan yang dibebankan kepada pejabat negara dan pegawai negeri sipil daerah unutk menyelesaikan tugas tugas pokok dan fungsinya melampaui beban kerja normal. adapun pejabat negara dan pegawai negeri sipil daerah yng dapat diberikan tambahan penghasilan setiap bulan berdasarkan beban kerja adalah sebagai berikut bupati dan wakil bupati. seluruh pegawai negeri sipil daerah, menerima tambahan penghasilan dari salah satu criteria sebagaimana huruf maupun huruf tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk setiap bulan sebagaimana diberikan kepada seluruh pegawai negeri sipil daerah berdasarkan tingkatan golongan pegawai negeri sipil. tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerahbesaran tambahan penghasilan yang diterima setiap bulan sebagaimana dimaksudntong utara nomor tahun tanggal agustussetiap bulan besarantambahan jabatan penghasilan bupati rp. wakil bupati rp. pegawai negeri sipil daerah: golongan rp. golongan iii rp. golongan rp. golongan rp. bendahara pengeluaran dan atau bendahara penerimaan rp. penyimpan pengurus barang rp. |
dalam rangka untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka pandang perlu mengubah peraturan nomor tahun tentang retribusi golonganbeberapa ketentuan dalamdan disisipkan satu yakni sehingga berbunyi sebagai berikut komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari untuk jasa sarana termasuk bahan dan alat kedokteran habis pakai: untuk jasa pelayanan. pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutcetak peta pada badan perencanaan daerah kabupaten hulu sungai selatan dilaksanakan oleh badan perencanaan daerah kabupaten hulu sungai selatan.,:retribusi pelayanan pasar didasarkan pada luas yang digunakan: retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada jenis kendaraan yang diuji:dihapus. dihapus. mengubah lampiran lampiran lampiran dan lampiran peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi golongan jasa umum sehingga menjadiy nabati hulu sungai selatan, pay (@cuma fikri maan diundangkan kandangan pada tanggal januari sekretaris daerah paten.hulu sungai selatan, dan can a. umum. bahwa sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perubahan terhadap jenis layanan retribusi dapat dilakukan dengan merubah peraturan daerah yang telah ditetapkan dengan tetap mengacu pada jenis retribusi yang sudah diatur dalam undang undang tersebut. serta dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat kabupaten hulu sungai selatan, pemerintah daerah memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap ketentuan yang ada dengii. demi huruf yang dimaksud jasa sarana adalah imbalan yang diterima puskesmas atas pemakaian sarana,fasilitas puskesmashuruf yang dimaksuduskesmas jenis pelayanan tarif rp) keterangan pemeriksaan poliklinik umum kia gigi pemeriksaan poliklinik spesialis pemeriksaan sanitasi gizi laktasi pik kir tindakan operasi operasi sederhana heating 5jahitan, tindik daun telinga poling segmen telinga sirkumsisi wanita operasi kecil extirpasi kuku, extirpasi lima, extirpasi termasuk flavus, insist abses kecil diameter operasi sedang extirpasi ganglion, insist abses diameter cm, insist tato, corpus lineup mata, hidung, kan telinga dan anggota tubuh lainnya sirkumsisi laki laki sirkumsisi wanita kir kesehatan umum cathen kir haji tahap terdiri atas kir haji tahap point wajib lembar hasil bagi semua calon pemeriksaan laboratorium jamaah haji. bagi calon jamaah hb, wus ditambahkan gol.darah, tes kehamilan kolesterol, trigliserida, gula darah, urin lengkap, tes kebugaran ekg tes kehamilan" ( untuk wanita usia subur) jenis pelayanan tarif rp) keterangan kir umroh terdiri atas: lembar hasil bagi wanita usia subur pemeriksaan laboratorium ditambahkan dengan tes hb, kehamilan dengan gol. darah, besaran tarif sebagaimana urin lengkap tercantum pada kolom tarif tes kehamilan ( untuk wanita usia subur) sehingga tariff kir sim terdiri atas yang dikenakan menjadi rp. lembar hasil pemeriksaan buta warna, pemeriksaan fisiktempatan permanen gigi sulung bidang lubang termasuk kecil bakaropen bor drainase termasuk operculectomy bakar ginggivectomy alveolectomy pulpotomy kuretase bnn laboratorium sederhana dlo analyzer urine analyzer manual eritrosit leukosit sg. discount trombosit slot j .tindakan keperawatan tindakan keperawatan kecil minimal berkali tindakan keperawatan sedang parsial tindakan tindakan keperawatan khusus berkali berkali tindakan termasuk bakar asuhan keperawatan perhari bin bakar mmamanissineay a0logos| visite dokter dokter umum kali dokter spesialis kali pemeriksaan dan tindakan obstetri ginekologi operasi sectio caesar kelas kelas kelas cc.parts patologis dengan tindakan manula plasenta il. kuretase pelayanan one day care (maksimal jam) tindakan medis khusus penanganan luka heating luar jahitan 10jahitan jahitan lebih dari jahitan termasuk bakar heating dalam jahitan 10jahitan 20jahitan lebih dari jahitan tindakan medis lain irigasi ekstraksi segmen ekstraksi benda asing hidung dan telinga termasuk cc. pengobatan epitaksis bakar ganti balut dengan tampon eksis koloid bnn perawatan luka tanpa jahitanobservasi pasien jam oo. observasi pasien jam observasi pasien lebih dari jam pemadatan oksigen periterfmeni anos| pemakaian alat alat canggih doppler usg termasuk ekg bakar radiologi nabulizer pemakaian mobil ambulance pertama atas km tindakan visum luar termasuk baru bakar cc. lama bam rebusan sao salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum bupati hulu sungai selatan, ttd achmad fikri zaini fahri, s.h. pembina iv a) baskebersihan rumah tangga rp. , bulan usaharp. , bulan tempat hiburan penyelenggaraan keramaian menetap rp. , bulan insidentil rp. , haridari luar kabupaten rp. , bupatihulu sungai selatan, tan (aretribusi pengujian kendaraan bermotor jenis penerimaan daerah besaran tarif (rf) keterangan gerbaspenaifanperamatatdengan jbb p. per end bulan rebus tenajjan berat ketua dst tumpangangee ki. fasa soga jenis penerimaan daerah besaran tarif rp) keterangan je. traktor head rp. persen 6atas rp. mobil barang, kendaraan khusus bs d2pengujian dan pemberian surat rp. per end bulan keterangan kaca gelap rebel up, eyksungai selatan, tpadokumen per lembar rp.pat per peta rp. biaya cetak peta ukuran (22x inci) selembar rp. ukuran (34x inci) selembar rp. ane pare pet"biaya pembuatan peta peta tematik per peta rp. biaya cetak peta ukuran inci) selembar rp. ukuran (34x inci) selembar rp. tarif retribusi penggantian biaya cetak peta pada badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten hulu sungai selatan. peta untuk lampiran rekomendasi per lembar rp. badan koordinasi penataan ruang daerah board peta informasi tentang rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten hulu sungai selatbupati sungai selatan, pan .$ kat (sg rahmad fikri |
rela gubernur sulawesi selatan peraturan daerah provinsi sulawesi selatanselatan, menimbang bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas peraturan daerahdaerah, bahwa peraturan daerah provinsi sulawesi selatan nomor tahun tentang legislasi daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerahsulawesi selatan. gubernur adalah gubernur sulawesi selatan. pemerintahan daerah provinsegislasi yang selanjutnya disingkat calegat daerah adalah sekretariat daerah provinsi sulawesi selatan. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah provinsi sulawesi selatan. biro hukum dan hak asasi manusia selanjutnya disingkat biro hukum dan ham adalah biro hukum dan ham sekretariat daerah provinsi sulawesi selatan. sekretariat dprd adalah sekretariat dprdunit kerja adalah biro pada sekretariat daerah provinsi sulawesi selatprovinsi sulawesi selatan yang bersifat tahunprovinsi sulawesi selatan. peraturan gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh gubernur sebagai pelaksanaan perda dan atau berdasarkda. peraturan dprd adalah naskah dinas yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh dprd dalam rapat paripurna. masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, dan badan hukum. bab asas dan kewenangan pembentukan bagian kesatu asas pembentukmbentukan perda sebagaimana dimaksud dalam jugbagian kedua asasgian ketiga kewenangan pembentukan perda dibentuk berdasarkan kewenangan daerah. materi perdaaspirasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang undangan, dan kebutuhan daerah. materi muatan sebagaimana dimaksud pada merupakan alasan pembentukan perda. perda dapat memuat sanksi pidana dan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang undangan. sanksi pidana sebagaimana dimaksud padayang memuat sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada dan harus menyatakan kualifikasi tindak pidana itu sebagai pelanggaran. perda dapat memuat sanksi pidana atau denda selain ancaman pidana atau denda sebagaimana dimaksud pada dan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang undangan. bab iii tahapan pembentukan dan teknik penyusunan bagian kesatu tahapan pembentukan pembentukan perda dilaksanakan melalui tahapan: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengkajian dan penyelarasan, penetapan atau pengesahan, pengundangan, klarifikasi dan evaluasi, dan penyebarluasan, bagian kedua teknik penyusunanpembentukan perda dilakukan dalam proliga. proliga disusun oleh dprd dan pemerintah provinsi. proligliga sebagaimana dimaksud dalam memuat program pembentukan perda provinsi dengan judul rancangan perda provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang undangan lainnya. judul rancangan perdaukanprovinsi penyusunan proliga lingkungan pemerintah provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan ham. kepala skpd unit kerja dan ham. usulan proliga sebagaimana dimaksud pada difasilitasi pembahasannya oleh biro hukum dan ham untuk diffinalisasi berdasarkan pertimbangan prioritas. hasil penyusunan proliga sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh biro hukum dan ham kepada gubernur melalui sekretaris daerah. gubernur menyampaikan hasil penyusunan proliga lingkungan pemerintah provinsi kepada caleg melalui pimpinan dprd. penyampaian usul proliga sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan surat gubernur yang dapat ditandatangani olehprovinsi diatur dengan peraturan gubernur. bagian ketiga penyusunan proliga lingkungan dprd penyusunan proliga lingkungan dprd dilakukan oleh caleg berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau caleg. anggota, komisi, gabungan komisi atau calegliga lingkungan dprd diatur dalam peraturan dprd. bagian keempat penetapan proliga penyusunan proliga antara dprd dan pemerintah provinsi dikoordinasikan oleh dprd melalui caleg. caleg dan biro hukum dan ham melakukan pemantapan konsepsi proliga berdasarkan hasil penyusunan proliga sebagaimana dimaksud pada hasil pemantapan konsepsi proliga antara dprd dan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada disepakati menjadi proliga. caleg menyampaikan proliga yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada kepada pimpinan dprd untuk ditetapkan menjadi proligaelaksanaan proliga dprd dan pemerintah provinsi melaksanakan rencana pembentukan perdaprovinsi menetapkan rancangan perda yang tersisa dalam proliga tahun berikutnya. penetapan rancangan perda yang tersisa dalam proliga sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah adanya usulan dari pengusulliga tahun berikutnya. rancangan perda sebagaimana dimaksud pada dapat dicantumkan kembali dalam proliga tahun berikutnyabagian keenam. bagian ketujuh perubahan proliga dalam hal yang dipandang perlu dan mendesak setelah ditetapkannya keputusan dprd tentang proliga, dprd dan atau pemerintah provinsi dapat mengajukan perubahan proliga. perubahan proliga sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk: penambahan rancangan perda, dan penghapus: adanya perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah proliga ditetapkan,caleg dan biro hukum dan ham.peraturan perundang undangan lebih tinggi bawah undang undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan perda. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan proligliga dalam lingkungan pemerintah provinsi diatur dengan peraturan gubernur. bab penyusunan bagian kesatu umum penyusunan rancangan perda dilakukan berdasarkan proliga. penyusunan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dprd dan atau pemerintah provinsi. rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam: pokok pikiran, kondisi empirik perda dan permasalahannya, dan materi muatan yang diaturbagian kedua penyusunan perda lingkungan pemerintah provinsi paragraf persiapan penyusunan rancangan perda oleh skpd unit kerja gubernur memerintahkan kepala skpd unit kerja pengusul agenda proliga untuk menyusun rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam kepala skpd unit kerja menyusun rancangan perda disertai dengan naskah akademik atau penjelasan atau keterangan. naskah hasil kajian yang mendasari rancangan perda yang baru, disusun dalam bentuk naskah akademik. kecuali rancangan perda tentang apbd an, maka naskah hasil kajian yang mendasari penyusunannya sesuai ketentuan, dipandang sebagai naskah akademikkepala skpd dan atau unit kerja terkait. dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada kepala skpd unit kerja pengusulkepala skpd menyampaikan rancangan perda yang disertai naskah akademik dan telah melalui pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam kepada biro hukum untuk dilakukankantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia. paragraf penyusunan rancangan perda gubernur membentuk tim penyusunan rancangan perda diketuai oleh kepala skpd unit kerja pengusul yang dibantu oleh kepala biro hukum dan ham sebagai wakil ketua tim.daftar inventarisasi masalah yang hadapi kepada sekretaris daerah. rancangan perda yang telah disusun dan telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi harus mendapatkan para koordinasi dari kepala biro hukum dan ham dan para hierarki kepala skpd unit kerja pengusul untuk setiap halaman atau lembar rancangan perda. kepala skpd unit kerja pengusul mengajukan rancangan perda yang telah mendapat para koordinasi sebagaimana dimaksud pada melalui biro hukum dan ham kepada gubernur melalui sekretaris daerah. sekretaris daerah dapat melakukan dan atau meminta dilakukannyaunit kerja pengusul melalui biro hukum dan ham. skpd unit kerja pengusul dan biro hukum dan ham melakukan koordinasi untuk perubahan dan atau penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud padaham serta dipakai hierarki kepala skpd unit kerja pengusulsurat kepada pimpinan dprd untuk dilakukannya pembahasan rancangan perdadan atau keterangan. pimpinan dprd menyerahkan dokumen rancangan perdalam pengkajian, caleg mengundang pengusul untuk melakukan ekspor dan dapat mengikutsertakan kantor wilayah kementerian hukum dan ham serta instansi lain terkait yang dipandang perlu. selain melakukan ekspor dalam rangka pengkajian, caleg juga dapat melakukan rapat dengar pendapat serta dapat meminta pendapat tenaga ahli terhadap materi muatan rancangan perda. naskah akademik dan rancangan perda yang telah dilakukan pengkajian oleh caleg disampaikan kepada pimpinan dprd. apabila hasil pengkajian caleg menilai layak dan menyetujui untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut maka disampaikan kepada pimpinan dprd dalam bentuk rekomendasi. dalam hal rancangan perda dinilai belum layak,pengusul dapat melengkapi materi dan persyaratan yang ditetapkan sesuai kajian caleg untuk mendapatkan rekomendasi pembahasannya. dalam hal rancangan perda usulan pemerintah provinsi yang dinilai belum layak sebagaimana dimaksud pada maka mengembalikannya dilakukan dengan surat pimpinan dprd kepada gubernur melalui sekretaris daerah dengan tembusan kepada biro hukum dan ham serta skpd unit kerja pengusul. jika hasil pengkajian dan penyelarasan caleg dinilai layak sebagaimana dimaksud dalam maka pimpinan dprd menyampaikan surat kepada badan musyawarah dprd untuk menyusun jadwal pembahasan rancangan perda bersama pemerintah provinsi. surat pimpinan dprd sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan surat gubernur sebagaimana dimaksud dalam badan musyawarah dprd berdasarkan surat pimpinan dprd dan surat gubernur sebagaimana dimaksud pada menyusun jadwal pembahasan rancangan perda bersama pemerintah provinsi. bagian ketigcaleg: naskah akademik atau penjelasan dda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam hurufpengusul. dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada pengusul dapat meminta pertimbangan caleg danrancangan perda yang disusun oleh anggota dprd, komisi, gabungan komisi, atau calegperancang perundang undangan, peneliti dan tenaga ahli. dalam hal rancangan perda tidak memenuhi standar konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud padacaleg. pengusul menyampaikan hasil perbaikan rancangan perda kepada caleg melalui pimpinan dprd. calegcalegaragraf pembahasan internal rancangan perda lingkungan dprddprd untuk pembahasan internal rancangan perda. badan musyawarah dprd berdasarkan surat pimpinan dprd sebagaimana dimaksud pada menyusun jadwal rapat paripurna dprd. jadwal rapat paripurnab.d.hurufagenda yang dilakukan dalam rapat paripurna dprd sebagaimana dimaksud dalam adalah,calegatau keterangan. bagian keempat pertandingan rancangan perdakajian dari caleg dengan mempertimbangkan pendapat biro hukum dan hamcalegcalegkajian calegbab pembahasanmembahas rancangan perda dari dprd ditetapkan oleh pimpinan dprd dalam rapat paripurna setelah mendapatkan pertimbangan caleg dan pertimbangan pengusul. membahas rancangan perda sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, calegdari pemerintah provinsi, makagubernur dapat diwakili oleh tim asistensi pembahasan rancangan perda dari pemerintah provinsi yang diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur. tim asistensi pembahasan rancangan perda dari pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur.impinan membahas terhadap pendapat gubernur. pembahasan rancangan perda oleh komisi, gabungan komisi, caleg atau panitia khusus dilakukan bersama gubernur atau tim membahas rancangan perda dari pemerintah provinsi. penyelarasan oleh caleg dan biro hukum dan hasetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna, dan sambutan gubernur mengiringi penetapan rancangan perda menjadi perdakeputusan bersama. bentuk dan tata cara penandatanganan keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernurgubernurmakyang wajib evaluasi oleh pemerintah antara lain meliputi masing masing rancangan perda tentang apbd, perubahan apbd dan pertanggungjawaban apbd, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal jenis rancangan perda sebagaimana dimaksud pada telah disetujui bersama oleh dprd dan gubernur, maka pimpinan dprd dan gubernur menandatangani keputusan bersama, sedangkan naskah rancangan perda tersebut belum ditandatangani penetapannya menjadi perda saat itu. dalam hal naskah rancangan perda sebagaimana dimaksud pada telah dievaluasi oleh pemerintah dan dilakukan penyesuaian maka naskahnya ditandatangani gubernur sebagai penetapannya menjadi perda. bab vii penyelarasan rancangan perda yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan oleh caleg bersama biro hukum dan ham dengan membahas dari dprd dan skpd terkaitapabila masih terdapat materi muatan atau substansi rancangan perda yang masih kabur, maka caleg dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada membahas dari dprd dan skpd unit kerja terkait. hasil akhir penyelarasan dipakai oleh pimpinan caleg dan kepala biro hukum dan ham pada setiap halaman. hasil akhir penyelarasan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pimpinan dprd oleh caleg. bab viiisebagaimana dimaksud dalampenandatanganan perda oleh gubernurperuntukkan masing masing: dprd, sekretaris daerah, biro hukum dan ham berupa minute, dan skpd unit kerjabab evaluasi, klarifikasi dan konsultasi bagian kesatu evaluasi rancangan perda gubernur menyampaikan rancangan perda tentang: apbd, perubahan apbd, pertanggungjawaban apbd, b.pajak daerah dan retribusi daerah kepada menteri dalam negeri dan menteri keuangan, c.rencana tata ruang daerah kepada menteri dalam negeri melalui direktur jenderal pembangunan daerah, penyampaian rancangan perda dan rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan dprd untuk mendapatkan evaluasi. apabila menteri dalam negerimakacalegbagian kedua klarifikasi perda gubernur menyampaikan perdaapabila pemerintah membatalkan perda, maka paling lama (tujuh) hari setelah diterimanya peraturan pembatalan, makadimaksud. dalam hal dprd danmaka gubernurluruhnya, maka perda tetap dijalankan. apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada dikabulkan sebagian, maka gubernur atau dprd mengajukan rancangan perubahan perda untuk disesuaikan dengan putusan mahkamah agung dan untuk dibahas dan disetujui bersama. apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ditolak seluruhnya oleh mahkamah agung maka gubernur dan dprd melaksanakan putusan tersebut dengan menindaklanjuti sesuai ketentuan pada pimpinan dprd menugaskan caleg dan gubernur menugaskan biro hukum dan ham untuk melakukan pembahasan pembatalan perda sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga konsultasi perda setiap rancangan peraturan daerah dikonsultasikan kepada menteri dalam negeri. konsultasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukanlah oleh komisi, gabungan komisi, caleg atau panitia khusus. pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada dan mengikutsertakan biro hukum dan ham serta skpd unit kerja terkait sesuai kebutuhan. bab pengkajian perda dprd dan pemerintah provinsi melakukan kajian dan evaluasi terhadap perda yang telah ditetapkan. pimpinan dprd menugaskan caleg dan gubernur menugaskan biro hukum dan ham untuk melakukan kajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada kajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan perda yang telah ditetapkan. hasil kajian dan evaluasi perda yang dilakukan caleg sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pimpinan dprd untuk dilaporkan dalam rapat paripurna dprd. hasil kajian dan evaluasi perda yang dilakukan biro hukum dan ham sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada gubernur melalui sekretaris daerah sebagai bahan konfirmasi kepada dprd melalui caleg. dalam melaksanakan kajian dan evaluasi terhadap perda sebagaimana dimaksud pada dan caleg serta biro hukum dan ham dapat mengikutsertakan peneliti, tenaga ahli dan pihak lain terkait sesuai kebutuhan. bab xii penyebarluasan penyebarluasan dilakukan oleh dprd dan pemerintah provinsi sejak penyusunan prolig yang terkait. penyebarluasan proliga dilakukan bersama oleh dprd dan pemerintah provinsi yang dikoordinasikan oleh caleg. penyebarluasan rancangan perda yang berasal dari dprd dilaksanakan oleh komisi, gabungan komisi, caleg, yang secara teknis operasionalnya dilakukan oleh biro hukum dan hamgubernur bersamaprovinsi:unit kerja dan pihak terkait, b.masyarakat yang membutuhkan salinan resmi perda dan ham, atau skpd unit kerja yang membidangi secara teknis. dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam pemerintah provinsi menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum. bab xiii peraturan pelaksanaanpenyusunan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh skpd unit kerja pengusul perda dengan mengkoordinasikan biro hukum dan ham, dan dapat melibatkan unsur tenaga ahli sesuai kebutuhsemua pembiayaan pembentukan perda dibebankan pada apbd setiap tahunroliga, serta sosialisasi rancangan perda dan perda. selain peruntukan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada meliputi pula dukungan pembiayaan untuk penyiapan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah provinsi pada sekretariat dprd serta biro hukum dan ham tentang legal drafting. pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada dan meliputi pula untuk penyusunan peraturan gubernur sebagai pelaksanaan perda. untuk mendukung kinerja perancangan dan proses pembentukan perda dan peraturan pelaksanaannya, maka tim personil perancang peraturan perundang undangan pada biro hukum dan ham diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. bab xvi ketentuan lain lain penulisan perda dan peraturan gubernur diketik dengan menggunakan jenis huruf boolean old style dengan ukuran huruf perda dan peraturan gubernurisiapkandan ham. setiap tahapan pembentukan perda sesuai kebutuhan. pemerintahan daerah kabupaten kota dapat berpedoman pada peraturan daerah ini dalam menyusun kebijakan tentang pembentukan peraturan daerah. bab xvii ketentuan penutup peraturan dprd dan peraturan gubernur sebagai pelaksanaan dari perda ini ditetapkan paling lambat (enam) bulan setelah perda ini diundangkan. pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku,seri. noref. peraturan daerah provinsi sulawesi selatan:( penjelasan atas peraturan daerah provinsi sulawesi selatan nomor tahun tentang pembentukan peraturan daerah umum berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing masing tingkatan pemerintahantau desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. tujuannya, untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan dan pendemokrasian pemerintahan. serta untuk mengikutsertakan rakyat bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, angka mengartikan otonomi daerah sebagai hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk menjalankan urusan daerah yang menjadi kewenangan. dengan konsep tersebut bermakna bahwa otonomi daerah memiliki unsur kebebasan dan kemandirian (vrijheid zelfstandigheid) untuk bertindak dan mengatur, namun bukan kemerdekaan (independence onafhankelijkheid), karena selain adanya hak dan kewenangan, ada juga kewajiban daerah otonom. kewajiban tersebut diantaranya adalah koordinasi dan pengawasan setiap kebijakan daerah otonom oleh pemerintah pusat. hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa otonomi daerah merupakan sub sistem dari negara kesatuan. dalam konsep otonomi daerah maupun daerah otonom terkandung wewenang (fungsi) mengatur (reverend) dan mengurus (bestuur). dari segi hukum, mengatur berarti perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku umum dan biasanya bersifat abstrak (tidak mengenai hal dan keadaan yang konkret), sedangkan mengurus berarti perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku individual dan bersifat konkret. secara materiil, mengurus dapat berupa memberikan pelayanan kepada orang atau badan tertentu dan atau melakukan pembangunan proyek proyek tertentu (secara konkret dan kaustik), dalam tulisan ini pengertian mengurus dibatasi pada pengertian hukum saja. untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah maka pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten kota diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah perda). pembentukan perda merupakan sarana pelaksanaan terhadap adanya otonomi daerah dan tugas pembantuan. oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk membentuk perda yang berfungsi sebagai norma hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah. sebelum perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun kewenangan daerah untuk membentuk perda telah diatur dalam undang undang pemerintahan daerah. ketentuan tentang kewenangan daerah dalam membentuk perda antara lain diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah dalam maupun undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah juga dirumuskan dalam setelah perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun ketentuan mengenai kewenangan daerah dalam membentuk perda diatur secara khusus dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahunpembentukan perda merupakan salah satu hak pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah. sehingga otonomi daerah mempunyai dua arti yakni kewenangan mengurus (bestuur) dan kewenangan mengatur (regelende). oleh karena itu, kewenangan pembentukan suatu perda merupakan kewenangan atribusi yang berasal langsung dari undang undang dasar negara republik indonesia tahun artinya bahwa kewenangan pembentukan perda merupakan kewenangan yang melekat pada pemerintahan daerah. perda merupakan konsekuensi langsung dari adanya otonomi daerah. melalui perda, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk membentuk spk (norma, standar, prosedur, dan ketentuan) yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan urusan urusan yang menjadi kewenangan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. spk yang diwujudkan dalam perda merupakan produk hukum yang bersifat kedaerahan atau lokal. sehingga spk yang ada dalam perda tersebut juga mempunyai batas batasan baik secara kewilayahan dan kekuatan mengikat. penetapan perda merupakan kewenangan atribusi pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. pembentukan perda oleh pemerintahan daerah pada dasarnya telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. dengan dasar undang undang tersebut, pemerintahan daerah provinsi sulawesi selatan telah membentuk perda nomor tahun tentang legislasi daerah. perda tersebut dijadikan pedoman prosedur pembentukan perda provinsi sulawesi selatan. namun pada tahun undang undang nomor tahun telah diganti dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. penggantian undang undang nomor tahun dengan undang undang nomor tahun tersebut telah membawa perubahan mendasar dalam pembentukan perda baik secara substansi maupun prosedur. perubahan tersebut akan berimplikasi terhadap materi yang telah diatur dalam perda tahun karenanya, materi muatan perda nomor tahun yang mengatur substansi dan prosedur pembentukan perda provinsi sulawesi selatan sehingga harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam undang undang nomor tahun dengan dasar pertimbangan atas dan untuk menjaga pemberlakuan normatif suatu perda, dibutuhkan penggantian perda nomor tahun dengan perda yang baru. sehingga perda tentang pembentukan perda provinsi sulawesi selatan dapat sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembentukan perda yang diatur dalam undang undang nomor tahun perda ini merupakan penyempurnaan dan penambahan terhadap perda nomor tahun yaitu antara lain: pengaturan mengenai tata cara penyusunan proliga lingkungan dprd dan pemerintah provinsi, termasuk perubahan proliga, pelaksanaan proliga dan penegasan mengenai apa yang dimaksud dengan proliga kumulatif terbuka serta tata cara pembentukan perda yang tidak terdapat dalam proliga dan bukan merupakan proliga kumulatif terbuka. pengaturan lebih rigid mengenai tata cara penyusunan perda lingkungan dprd dan pemerintah provinsi, seperti adanya pembentukan tim penyusunan perda lingkungan pemerintah provinsi. pengaturan lebih rigid mengenai mekanisme pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda lingkungan dprd dan pemerintah provinsi. lingkungan dprd, mekanisme pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda akan berbeda dengan mekanisme sebelumnya. pengaturan mengenai penyampaian draft rancangan perda inisiatif dprd oleh pimpinan dprd kepada pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan seluruh anggota dprd hari sebelum dilakukannya rapat paripurna penyampaian nota penjelasan oleh pengusul. hal ini dimaksudkan agar seluruh fraksi maupun anggota dprd dapat mengetahui jangkauan dan materi muatan perda lebih dahulu sebelum adanya penjelasan dari pengusul. pengaturan lebih rigid mengenai proses dan mekanisme pertandingan suatu perda. ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadinya perbedaan penafsiran antara dprd dan pemerintah provinsi terhadap suatu perda yang dapat atau tidak dapat dipertandingkan. pengaturan mengenai tim atau komisi membahas perda dari dprd dan tim membahas perda dari pemerintah provinsi. pengaturan lebih rigid 'mengenai mekanisme penarikan kembali suatu rancangan perda. pengaturan mengenai kajian terhadap suatu perda yang telah ditetapkan yang akan dilakukan oleh balada bersama dengan biro hukum. kajian tersebut dilakukan untuk mengetahui pemberlakuan dan atau ketidakberlakuan dan atau efektivitas perda yang telah ditetapkan. hasil kajian perda tersebut nantinya akan disampaikan kepada pimpinan dprd untuk dilaporkan dalam sidang paripurna dprd. pengaturan mengenai pembahasan suatu perda lingkungan dprd dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, balada atau panitia khusus dengan memperhatikan substansi atau materi muatan dari suatu rancangan perda yang akan dibahas. pengaturan mengenai amanat kepada dprd dan gubernur untuk mengatur lebih lanjut beberapa ketentuan mengenai proses pembentukan perda dalam peraturan dprd dan peraturan gubernur sebagai aturan atau pedoman internal bagi dprd dan gubernur dalam menyusun perda. penghapusan ketentuan mengenai tahapan pendapat akhir fraksi dalam pembicaraan tingkat pendapat fraksi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan pimpinan komisi gabungan komisi panitia khusus atau balada sebagai membahas suatu perda disamping laporan mengenai hasil pembahasan dan hasil penyelarasan yang masuk dalam pembicaraan tingkat ii dan materi muatan pada, tahapan pembentukan dan teknik penyusunan perda, perencanaan perda, penyusunan perda, pembahasan perda, penyelarasan rancangan perda, pengesahan atau penetapan perda, pengundangan, evaluasi dan klarifikasi, penyebarluasan, kajian, ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan perda, partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda, pembiayaan pembentukan perda, dan ketentuan lain lain yang memuat tata cara penulisan dan pencetakan perda dan peraturan gubernur dengan cara khusus, keikutsertaan perancang perundang undangan, peneliti dan tenaga ahli serta pedoman bagi pemerintahan daerah kabupaten kota. ii. demi cukup jelas huruf yang dimaksud dengan "asas pembentukan peraturan daerah harus dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur. peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh"konsistensi antara perda dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan antar perda" adalah bahwa setiap peraturan daerah yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya. dalam hal suatu peraturan daerah akan memuat materi yang sama dengan peraturan daerah yang sebelumnya telah ditetapkan terlebih dahulu, namun terdapat ketentuan yang berbeda, maka peraturan daerah tersebut harus menyebutkan akibat hukum suatu ketentuan dalam peraturan daerah sebelumnya. huruf yang dimaksud dengan "kelestarian alam" adalah bahwa setiap peraturan daerah yang dibentuk harus dapat menjaga kelestarian alam. materi muatan peraturan daerah tidak boleh mengatur ketentuan yang dapat merusak kelestarian dan keseimbangan fungsi lingkungan dan ekosistemnya. huruf yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah bahwa setiap peraturan daerah yang dibentuk harus menjaga dan melestarikan kearifan lokal. jika tidak bertentangan dengan hukum nasional maka suatu peraturan daerah yang dibentuk harus mengandung kearifan lokal yang disesuaikan dengan materi muatan peraturan daerah yang akan dibentuk. cukup jelasdengan teknik penyusunan peraturan perundang undangan icukup jelas. cukup jelasketentuan ini dimaksudkan agar pengusul yang tetap menginginkan suatu rancangan perda yang telah ada dalam proliga selama (tiga) tahun tetap dimasukkan dalam proliga dalam tahun berikutnya harus menyertakan naskah akademik draft dan rancangan perda. jika tidak disertai dengan naskah akademik draft dan rancangan perda maka balada atau biro hukum menolak rancangan perda untuk dimasukkan dalam proliga. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penghapusan sebagian rancangan perda dalam agenda proliga, dapat pula dilakukan dengan alasan untuk tertib administrasi dengan mempertimbangkan kesiapan konsepsi rancangan dan sisa masa sidang dprd pada tahun berjalan bersama pemerintah provinsi dengan dprd yang secara teknis dilakukan melalui biro hukum dan ham dan caleg. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pada saat pengajuan proliga atau untuk menyesuaikan naskah akademik dan draft rancangan perda dengangubernur menyampaikan rancangan perda yang termasuk dalam proliga kumulatif terbuka, maka gubernurimpinan dprd menyampaikan rancangan perda yang termasuk dalam proliga kumulatif terbuka, maka pimpinan dprdharusialah5) yang dimaksud peraturan pelaksanaan perda selain peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada meliputi keputusan gubernurlawesi selatan nomor |
ag. rela. menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat i:zana bupati bangli, gianyar ang diundangkan bangli pada jawepat22 januari yan dekretargyin rah kabupaten bangli, tn, setda act darmayudha bang lembaran daerah kabupaten bangliec9:ayui |
kan bai tasperaturan daerah kabupaten pinrang nomor tahun tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pinrang tahun anggaranccta per desember tahun saldo akhir kas bendahara skpd, juni bupati pinrang alam patonangi diundangkan pinrang pada tanggal, juni sekretaris daerah kabupaten pinrang syarifuddin side lembaran daerah kabupaten pinrang tahun nomor |
pada bupati jembrana provinsi bali peraturan daerah kabupaten jembrana nomor tahun tentang izin usaha jasa konstruksi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jembran, bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi daerah, pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan, pembinaan, pengawasan serta pengaturberwenang memberikan izin usaha jasa konstruksi serta melakukan pengawasan terhadaplayan, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasanlingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi usaha jasa kontruksi, perizinan, hak dan kewajiban, laporan pertanggungjawaban, serta pengawasan dan pemberdayaproject),paragraf bidang usahadapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. kriteria resiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam terdiri daritidak bolehbupati memberikan ijuk kepada buk yang telah memenuhi persyaratan dan berdomisili daerah. bupati dapat menunjuk skpd untuk menerbitkan ijuk dalam rangka pelaksanaan pemberian ijuk. ketentuan lebih lanjut tentang bentuk ijuk ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian kedua persyaratan dan tata cara pemberian ijuk paragraf persyaratanpermohonan dan bentuk formulir permohonan ijuk sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. paragraf tata carauntuk memastikan keabsahan dokumen permohonatjk yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ijuk sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga tanda daftar usaha orang perseorangan usaha orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian sertifikat keterampilan dan terdaftar pada skpdbentuk kartu tanda daftar, persyaratan pendaftaran, perpanjangan dan penggantian kartu tanda daftar sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian keempat masa berlaku dan wilayah operasimenuhi ketentuan tentang keteknikan, meliputi persyaratan keamanan db.memenuhi ketentuan tentang kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,memenuhi ketentuan tentangkerjaan konstruksi secara tepat biaya dan waktu, memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor ijuk kantor tempat buk berdomisilih.buk sebagaimana dimaksud padabuk sebagaimana dimaksud padabentuk dan format laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab laporan pertanggungjawaban skpd yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian ijuk,tata cara dan format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab vii pengawasan dan pemberdayaan bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian ijuk oleh skpd yang ditunjuk. bupati melakukan pemberdayaan kepada buk yang telah memiliki ijuk. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pengawasan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam bupati dapat membentuk tim yang beranggotakan skpd terkait. keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab viii sanksi administratif buklain lain izin usaha jasa konstruksi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktuaret bupati jembrana, ttd. putu artha diundangkan negara pada tanggal maretnoref.jembranaini. ii. demi cukup jelas.. cukup yapan lahan merupakan salah satu dari tahap pengerjaan bangunan konstruksi yang bertujuan untuk membebaskan lahan dari semua benda yang ada atas lahan sehingga dapat dimulai proses pengerjaan bangunan konstruksi. yang dimaksud dengan berfungsinya bangunan konstruksi adalah elemen atau komponen bangunan konstruksi yang mendukung struktur bangunan sehingga dapat berfungsi dengan baikhuruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan lainnya meliputi subklasifikasi bidang usaha a.b.d. cukup jelas cukup jelas huruf kualifikasi usaha besardan batasan dari nilai satu pekerjaan adalah tak terhinggtak terbatas. huruf kualifikasi usaha menengahmilyar dan dari s d rp. milyarrp. milyar. huruf kualifikasi usaha keciljuta dan dari s d rp. juttiga yaitu dari s d rp. milyar, s d rp. milyar dan dari s d rp. milyar. cukup jelas cukup jelas cukup jelashara bupati sampang provinsi jawa timudengan rahmat tuhan yang meta esa bupati sampang, menimbang bahwa untuk mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana diperintahkan dalam undang undang nomor tahun tentang desa perlu membentukyang akkepala desa dan atau sekretaris desa yangatau bagian kedua penelitian syarat administrasipelaksanaan seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. setiap bakal calon kepala desa yang telah dinyatakan lengkap menyerahkan berkas administrasi pencalonan maka diberi berita acara penerimaan pendaftaran calon kepala desa oleh panitia pemilihan. bagian ketiga penetapan, bakal calon kepala desakepala desa yang berhak dipilihdan usia termuda. panitia pemilihan melaksanakan pengundian nomor urut dan foto masing masing calon kepala desa pengundian nomor urut dan foto sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat hari sejak penetapan calon kepala desa. panitia pemilihan melaksanakan pengumuman calon kepala desa yang ditetapkan kepada masyarakatempat penetapan daftar pemilih setiap penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih berhak memilih dalam pemilihan kepala desa, persyaratan sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada meliputi: terdaftar sebagai penduduk desa dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau sudah berumur (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah, terdaftar secara sah sebagai penduduk desa bersangkutan sekurang kurangnya bulan dengan tidak terputus putusuntuk dapat menggunakan hak memilih, penduduk desa harus terdaftar sebagai pemilih dalam dptlima kampanye calon kepala desa diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye selama hari pada waktu yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan, kampanye dilaksanakan dalam bentuk penyebaran brosur yang memuat visi misi dan program kerja serta nomor urut atau foto calon kepala desa, naskah visi misi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada diserahkan pada panitia pemilihan, materi kampanye sebagaimana dimaksud pada dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon kepala desa yang lain menghasut dan mengadu domba baik perorangan maupun masyarakat menghambat program pemerintah pusat provinsi daerah mempermasalahkan pancasila, undang undang dasar. tatatertib kampanye dan penetapan waktu kampanye sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh panitia pemilihan. bagian keenam masa tenang masa tenang selama (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara, selama masa tenang calon dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun, bab, panitia pemilihan menetapkan lokasi tps wilayah desa setempatsampai dengan (satu) hari sebelum pelaksanaanpanitia pemilihan melakukan persiapan pelaksanaan pemilihan, meliputi tps, perlengkapan pemungutan suara, surat suara, kotak suara, bilik suara ataupun persiapan lainnya guna menjamin kelancaran, ketertiban, keamanan dan kesuksesan pelaksanaan pemilihan. pemilihan dilaksanakan dengan mempertimbangkan terjaminnya kebebasan, kerahasiaan pemberian suara, ketertiban, keamanan dan dapat diselesaikan dalam (satu) hari. dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan menyediakan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari papan pengumuman yang memuat nomor urut, foto dan nama calon kepala desa, surat suara yang memuat nomor urut, foto calon kepala desa yang telah ditanda . kotak suara beserta kunci sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, alat dan alas pencoblosan dalam bilik suara meja dan kursi papan tulis dan kelengkapannya untuk menghitung hasil perolehan suara bilik suara sebagai tempat untuk pemilih, salinan dptj . tinta celup, digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, denah lokasi dan tata tertib pemilihan yang ditempelkan pintu masukperlengkapan dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada harus sudah disiapkan (satu) hari sebelum ditempat pemungutan suara dan dijamin keamanannya oleh panitia pemilihan. spesifikasi, ukuran dan bahan, bilik suara, kotak suara, surat suara dan alat kelengkapan lainnya yang akan digunakan dalam pemilihan kepala desa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati pada saat pelaksanaan pemungutan suara tps, panitia pemilihan menjamin agar pemungutan suara terlaksana dengan tertib, aman dan lancar. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos salah satu foto calon kepala desa atau nomor urut calon kepala desa dalam surat suara yang dilakukan dalam bilik suara dan memasukkan surat suara yang telah dicoblos dalam kotak suara yang telah disediakan. bab penghitungan suratpanitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah seluruh saksi menempati tempat yang telah disediakan saksi sebagaimana dimaksud pada ditunjuk secara tertulis oleh calon kepala desa dan melaporkannya kepada panitia pemilihan untuk menyaksikan jalannya penghitungan suara, surat suara dinyatakan sah apabila, lubang coblosannyapanitia pemilihan, terdapat tanda atau coretan yang menunjukkan identitas pemilih, mencoblos lebih dari satu nomor urut atau foto calon kepala desa, mencoblos diluar nomor urut atau foto calon kepala desa yang disediakan, surat suara dicoblos dengan alat lain luar yang disediakan oleh panitia pemilihan, surat suara yang rusak sobek, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, surat suara yang tidak dicoblos sama sekali. apabila terjadi keragu raguan untuk menentukan sah tidaknya surat suara, ketua panitia pemilihan minta pertimbangan dan pendapat para saksi.. panitia pemilihan membacakan sah tidaknya surat suara yang dipilih sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan mencatat perolehan hasil suara masing masing calon kepala desa pada papan kertas yang disediakpenghitungan suara. berita acara penghitungan suara dibuat sesuai dengan jumlah calon kepala desa ditambah (tiga) rangkap untuk dihembuskan kepada bpd, camat dan bupati. berita acara hasil penghitungan suara yang tidak ditanda tangani oleh saksi tetap dinyatakan sah. saksi dan atau calon kepala destidak sesuai dengan peraturan perundang undangandalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dan atau calon kepala desyang diajukan oleh saksi dan atau calon kepala desa, ketua panitia pemilihan mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara. panitia pemilihan membuat berita acara penghitungan suara, beserta laporannya yang berisi laporan kegiatan pemungutan danaksi. dalam hal terdapat saksi yang tidak mau menandatangani berita acsaksi tidak mau menandatangani berita acara penghitungan suara dengan disertai alasan alasannya.layanan publikpenyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada adalah perselisihan administrasi bab vii penetapan calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon kepala desa yang memperolehbab viii pengesahan, pengangkatanbunyiesahan pelantikan calon kepala desa dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjutngisian masa jabatan kepala desa yang berhenti jika.melalui musyawarah desa,pemilihan kepala desa antarwaktu dilaksanakan sebagai berikut: sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dan bpd menyelenggarakan musyawarah penetapan bakal calon, pemilihan calon: dan penetapan calon terpilih peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari bpd pemerintahan desa unsur masyarakat desa kegiatan sebelum penyelenggaraan musyawarah desagiatbaik secara langsung maupun melalui orang lain. calon yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada dapat dinyatakan gugur dan tidak berhak mengikuti pemilihan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan setelah mendapat pertimbangan dari camat setiap orang dilarang menggunakan hak pilih orang lain dalam pemilihan kepala desa, sedangkan kepada orang orang yang akan menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan tindakan sesuaidalam hal anggota panitia pemilihanbab xixii ketentuan peralihan seluruh tahapan yang dilakuperundang undangan yang berlaku kecuali pemungutan suara yang dilakukan secara serentak. bab xiii penutupampang tahun nomor seri ce)anitia pelaksancukup jeltemp untkepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti yang diterbitkan oleh camat. cukup jelas perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti yang diterbitkan oleh kepala desa. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pengalaman kerja ditunjukkan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat diatasnylebih dari (satu) tahun adalah (satu) tahun atau kurang yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calonnomordalam rangka meyakinkan pemilihbab tahapantata cara dan mekanisme penunjukan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturpersiapan bagian kesatu pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala desa dalam hal masa jabatan kepala desa akan berakhir, bpd memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara tertulis paling lambat (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa dengan tembusan bupati dan camat, dalam hal masa jabatan kepala desa akan berakhir, kepala desa berkewajiban menyampaikan laporan akhir masa jabatannya kepada bupati dengan tembusan kepada camat paling lambat (tiga puluh) hari setelah menerima surat pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa jabatannya dari bpd. bagian kedua pembentukan panitia pemilihan kepala desa panitia pemilihan kepala desa tingkat desa dibentuk oleh bpd panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten dibentuk oleh bupati panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desajumlah keanggotaan panitia pemilihan paling banyak (dua puluh satu) orang yang terdiri dari: unsur perangkat desa unsur lembaga kemasyarakatan desa unsur tokoh masyarakat jumlah keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan jumlah hak pilih. keanggotaan panitia pemilihan dari unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf disesuaikan dengan jumlah dusun. susunan panitia pemilihan tingkat desa terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil ketua sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, anggota. penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan ditentukan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan. panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada bpd. dalam hal bpd tidak membentuk panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada maka camat wajib memfasilitasi terbentuknya panitia pemilihan.kgumumkan akan diadakannya pemilihan kepala desa, menandatangani dan mengumumkan dps dan dpt,alam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari (dua)apabila antara anggota panitia pemilihan ada yang berhalangan melaksanakan kegiatan selama (tujuh) kali dengan alasan apapun, maka keanggotaannya gantikan penggantian anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada isi dari unsur yang sama sesuai dengan apabila bagai keanggotaan panitia pemilihan. bpd menetapkan penggantian anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada dan paling lambat (tiga) hari. bagian ketiga perencanaan biayarencana biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada memperhatikan prinsip prinsip rasional, efektif dan efisien. bupati memberikan tanggapan dan persetujuan atas perencanaan anggaryang dapat dibebankan pada apbd meliputi biaya pemilihan kepala desa selain dimaksud pada dibebankan pada apb des. bab pencalonan bagian kesatu pengumuman dan pendaftar,rja sam sama desa, sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu untuk diganti, bahwa sesuai ketentuan dalam undang undang nomor tahun menyatakan bahwa desa dapat mengadakan kerja sama antar desa maupun dengan pihak ketiga, bahwa sesuai ketentuan dalam undang undang nomor tahun dan danbersama secara tertulis dengan menggunakan bahasa indonesia yang dibuat secara bersama sama antara desa dengan pihak ketiga untuk melakukan ikatan kerja sama dalam bidang tertentudiluar pemerintahanbab ruang lingkupnya sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. kerja sama antar desmasing masing dan dilaporkan kepada bupati melalui camat setempdesa dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga. kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud padruang lingkup dan bidang kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud padadan dilaporkan kepada bupati melalui camat setempat. untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam dan desa membentuk delegasi desa delegasi desa sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala desa yang beranggotakanterwakilan dan keadilan gender. delegasi desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan bpdpihak ketiga. peraturan bersama kepala desa dan atau perjanjian bersama sebagaimana dimaksud dalam dan sekurang kurangnya memuat ruang lingkup kerja sama dan bidang kerja sama, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama, delegasi desa dalam badan kerja sama desmateri muatan dalam peraturan bersama kepala desa dan atau perjanjian bersama sebagaimana dimaksud dalam terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah antar desa atau desa dengan pihak ketiga. hasil rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam peraturan bersama kepala desa dan atau perjanjian bersama. peraturan bersama kepala desa dan atau perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui camat setempat untuk dilakukan klarifikasi. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kembali kepada masing masing kepala desa dan pihak ketiga yang melaksanakan kerja sama, baik bertentangan maupun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab pelaksanaan kerja sama antar desa pihak ketiga bagian kesatu kerja sama antar desa pelaksanaan kerja sama antar desa dilaksanakan oleh bad dengan sistem perwakilan desa. perwakilan desa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari delegasi desa sebagaimana dimaksud dalam yang telah menyatakan bergabung untuk melakukan ikatan kerja sama antar desa. bad sebagaimana dimaksud pada dibentuk melalui musyawarah antar desa yang melakukan ikatan kerja sama antar desa. bad sebagaimana dimaksud pada bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan kerja sama antarmelalui musyawarah antar desa. badpada bertugas membantu pelaksanaan administrasi bad. sekretariat berpelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dalam perjanjian bersama. pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan oleh badan kerja sama yang terdiri dari delegasi desa sebagaimana dimaksud dalam dan pihak ketiga yang bersangkutan. badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui musyawarah desa dengan pihak ketiga. badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja badan kerja sama diatur dalam perjanjian bersama. bab perubahan, penundaan dan pembatalan serta berakhirnya kerja sama, dan ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa, setelah mendapat persetujuan bpd masing masing. perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap perjanjian bersama sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh kepala desa dan pihak ketiga yang melakukan kerja sama, dan ditetapkan dengan perjanjian bersama, setelah mendapat persetujuan bpd setempat. peraturan bersama kepala desa dan atau perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada dan dilaporkan kepada bupati melalui camat setempat. perubahan dan berakhirnya kerja sama desa dapat dilakukan oleh para pihak yang terikat dalam kerja sambiaya pelaksanaan kerja sama biaya pelaksanaan kerja sama antar desa dibebankan melalui apb desa. pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh bad disampaikan kepada kepala desa masing masing melalui musyawarah antarvii penyelesaian perselisihan penyelesaian perselisihan kerja sama antar desa dan atau kerja sama desa dengan pihak ketiga diupayakandesa setempat dengan mempertimbangkan keterwakilan gender perselisihan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh camat setempat,apabila upaya musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam maka perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh camat setempat,apabila desa dan atau pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam dan penyelesaian perselisihan melalui lembaga peradilan pengadilan negeri setempatkerja sama desa lembaran daerah kabupaten bulusufistik didarati, 55s5t$. pembina ttd. nipkerja sama desa penjelasan umumsama desa, dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti. sebagai upaya penguatan kelembagaan desa terhadap pelaksanaan kerja sama antar desa maupun desa dengan pihak ketiga sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan harapan. oleh karenanya keberadaan kelembagaan badan kerja sama desa, perlu mendapatkan penguatan legalitas dan payung hukum agar bisa menjalankan fungsinya secara optimal. termasuk unit unit dibawahnya, seperti unit pengelola kegiatan upk), badan pengawas upk, tim verifikasi dan unit unit kerja lainnya, perlu untuk mendapatkan legitimasi yang jelas sebagai perpanjangan tangan atau mandataris badan kerja sama desa dalam melaksanakan kegiatannya. berpedoman pada ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang desa, menyatakan bahwa desa dapat mengadakan kerja sama antar desa maupun dengan pihak ketiga. dan sesuai ketentuan dalam undang undang nomor tahu. hal ini terdapat perubahan yang cukup signifikan terhadap ketentuan perundang undangan sebelumnya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten bulungan nomor tahun tentang kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bahwa kerjasama ditetapkan dalam keputusan bersama kepala desa setelah mendapat persetujuan bpd dan dilaporkan kepada bupati melalui camat setempat. sehingga hal ini bertentangtas dasar pertimbangan pertimbangan tersebut, maka perlu mengganti peraturan daerah kabupaten bulungan nomor tahun tentang kerja sama desa dengan membentuk kembali peraturan daerah tentang kerja sama desa. ii. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam ketentuan ini yang dimaksud kewenangannya adalah kewenangan desabagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentangpara pihak adalah desa dan desa lainnya yang melakukan ikatan kerja sama antar desa dan atau desa dengan pihak ketiobjek perjanjian hilang misalnya sumber mata air yang dikerjasamakan terjadi musibah tanah longsor, gempa bumi, banjir dan lainnya sehingga mengakibatkan objek perjanjian menjadi hilaga dada lidengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pinrang, menimbang: bahwa untuk menjamin kepentingan usaha dan legalitas usaha bidang perdagangan serta upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, pengendalian dan pengawasan, tertib administrasi dan mengembangkan usaha perdagangan, maka perlu mengatur perizinan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan, bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorongdan penyelenggaraan tanda daftar perusahaan sesuai dengan peraturan menteri perdagangan republik indonesiajabat yang ditunjuk adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perizinan dan pendaftaran perusahaan. dinas adalah dinas perindustrian, perdagangan, energi dan mineral kabupaten pinrakabupaten pinrurat permohonan surat izin usaha perdagangan, yang selanjutnya disingkat sp sup adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang ter adalah surat tanda daftar perusahaan yang diberikan oleh dinas yang bertanggung jawab bidang perdagangan atau pejabat yang ditunjuktau dan jenis barang jasa dagang utama. bab surat izin usaha perdagangan (sup) bagian kesatu kewajiban setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki sup. sup ditandatangani oleh bupatiizin usaha mikro dan kecil kepada perusahaan perdagangan mikro dan kecil. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk format dan isidan persyaratan dalam pengurusan sup sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatigecualianbagian ketiga larangan. bagian keempat tata cara penerbitan sup surat permohonan sup baru diajukan kepada dinas yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang perdagangan atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan penerbitan sup. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada harus ditandatangani oleh pemilik pengurus penanggungjawab perusahaan perdagangan atas materai. pihak ketiga yang mengurus sup, wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai dan ditandatangani oleh pemilik pengurus penanggungjawab perusahaan perdagangan. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir dan dokumen persyaratan penerbitan supsurat permohonan sup dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dinas atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan sup dengan menggunakan formulir penerbitan sup. apabila surat permohonan sup dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, dinas atau pejabat yang ditunjukyang telah ditentukan. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir penerbitbukaan kantor cabang perwakilan perusahaan, perubahan dan penggantian sup yang hilang dan rusak diatur dalam peraturan bupati. bab iii penyelenggaraan pendaftaran perusahaapat dilakukan oleh atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pendaftaran perusahaan daerkepada dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentuketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan pendaftaran perusahaanformulir pendaftaran perusahaan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dinas atau pejabat yang ditunjuk, mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan tdp dengan menggunakan formulir sesuai dengan bentukketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir penerbitan tdrubahan, penggantian, pembatalan dan penghapusan tdp diatur dalam peraturan bupati. bagian keempat pelayanan informasi perusahaan dinas atau pejabat yang ditunjuk harus menyediadapat dilaksanakan pembangunan sistem jaringan komputerisasi yang disesuaikan dengan program aplikasi wajib daftar perusahaan yang digunakan oleh pemerintah pusatatau pejabat yang ditunjuk. berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk. ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan keberatan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab pelimpahan kewenangan dan pembinaan bupati melimpahkan kewenangan penerbitan sup dan tdp kepada pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab didaerah. khusus untuk daerah terpencil, bupati dapat melimpahkan wewenang penerbitan sup dan tdp kepada camat. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. dinas yang bertugas dan bertanggung dan tdp. pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu daerah harus berkoordinasi dengan dinas yang bertanggungjawab bidang perdagangan dalam penerbitan sup dan tdp. bab pelaporan apabila diperlukan oleh bupatiketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format pelaporan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan daerah disampaikan kepada bupati dengan tembusan provinsi dan pusat setiap bulannya. laporan sebagaimana dimaksud pada atasdari dinasdinas atau pejabat yang ditunjukdinas ataudinas atau pejabat yang ditunjuk dengan mengeluarkan keputusan pencabutan sup. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk keputusan pemberhentian sementara sup dan keputusan pencabutan sup sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan bupati. perusahaan perdagangan yang melanggar ketentuanvii ketentuan pidana perusahaan yang melanggarnya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku selama perusahaan menjalankan usaha perdagangan. pendaftaran, perubahan atau pergantian sup setelah ditetapkannya peraturan daerah ini dilakukan berdasarkan peraturan daerah ini. perusahaan yang telah memiliki tdp sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya. pendaftaran atau pembaharuan tdp setelah ditetapkannya peraturan daerah inipaling lambat (duahingga dalam melaksanakan kewenangan pemberian izin bidang usaha perdagangan, daerah mempunyai pedoman dalam tata cara pemberian izilarang memungut retribusi selain yang diatur dalam undang undang tersebut, sehingga retribusi surat izin usaha perdagangan sup) dan tanda daftar perusahaan tdp) yang dipungut berdasarkan peraturan daerah kabupaten pinrang nomor tahun tentang retribusi pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan surat izin perdagangan sup), tanda daftar perusahaan tdp) dan daftar gudang ruang tdg tdr) kabupaten pinrang telah dicabut dan perlu diatur kembali dalam suatu peraturan daerah dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perizinan, bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemberian izin bidang usaha perdagangan kabupaten pinrang maka dibentuk peraturan daerah kabupaten pinrang tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan sup) dan tanda daftar perusahaan tdp) yang berpedoman pada peraturan menteri perdagangan nomor m.dag per per tentangusaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar maupun usaha yang dijalankan oleh perusahaan perseromikro danabupaten pinrang bisa meningkatkanabupaten pinrang jawab berdasarkan perundang undangan yang berlaku. ii. cukup jelas cukup jelascukup jelasdalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. yang dimaksud dengan penanam modal asingasa yang ditunjuk hanya untuk pengurusan pendaftaran perusahaan, bukan untuk menandatangani dokumen dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftarkag salinan nmmbentuk peraturan daerahtata carax1112xtps atau orang lain atas permintaan pemilih. anggota panitiax13dalam pelaksanaan pemungutan suara ditemukan pemilih yang berdasarkan penilaian administrasi panitia pemilih tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam maka yang bersangkutan tidak diberikan hak untuk memilih. paragraf pelaksanaan14xenetapan calon terpilih dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh panitia pemilihan dan ditandatangani ketua, sekretaris dan anggota. panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada bpd,bat (tujuh hari) setelah menerima laporan panitia dengan melampirkan berita acara hasil perhitungan suara. bpd dapat membatalkan hasil pemilihan kepala desa apabila calon terpilih terbukti secara sah. pembatalan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sebelum pelantikan kepala desa, dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada belum dapat dibuktikan, sampai pada tahap pelantikan kepala desa, maka pelaksanaan pelantikan tetap dilaksanakan. dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dapat dibuktikan setelah pelantikan, maka bupati atas usul bpd memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkat penjabat kepala desa. calon kepala desa yang terpilih ditetapkan dengan keputusan bpd berdasarkan berita acara hasil perhitungan dari panitia pemilihan. dalam hal terdapat keberatan dari calon setelah penetapan calon kepala desa terpilih, keberatan hanya dapat diajukan paling lambat hari setelah penetapan. keberatan sebagaimana dimaksud pada hanya yang berkaitan dengan perolehan suara. penetapan keputusan bpd sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (tujuh) hari setelah penetapan calon terpilih. 15x bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan bupati. bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahpenyampaian hasil pemilihan dari16x waktu diatur dalam peraturan bupatilantikanterpilih dilaksanakan desa bersangkutan, kecuali berdasarkan pertimbangan tertentu, maka bupati dapat menentukan tempat dan waktu pelantikan. sebelum memangku jabatan, kepala desa terpilih mengucapkan sumpah dan janji. pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada dilakukan menurut agamanya dengan sungguh sungguh dengan dihadiri oleh rohaniwan serta disaksikan oleh para anggota bpd danpelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam bupati dapat mendelegasikan kewenangan pelantikan kepada wakil bupati atau camat. kepala desa memegang jabatan selama (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. 17x, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf dipergunakan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan, pengadaan, pengamanan dan belanja panitia, yangelanja panitia sebagaimana dimaksud pada adalah belanja bantuan operasional kepada panitia pemilihan, yang besarnya ditetapkan oleh bupati. biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf dipergunakan untuk membiayaiketentuan lebih lanjut mengenai belanja panitia sebagaimana dimaksud pada akan diatur dalam peraturan bupatix18erah sebagai penjabat kepala desa, sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa, sebagaimana dimaksud dalam x19erahketentuan lain lain pegawai negeri sipil yang terpilih sipil. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian darieriodisasi masa jabatan kepala desa mengikutitata cara, pencalonan,milihan kepala desa secara langsung. bakal calon adalah warga masyaraksebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasilpelaksanaan secara bergelombangmilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. bupati membentuk panitia pemilihan tingkat kabupaten. penjelasnjelasan umum pengaturan tata caraidenreng rappang. dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang desaawa konsekuensi perubahan atas peraturan daerah kabupaten sidenreng rappang nomor tahun yang selama ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kabupaten sidenreng rappang. salah satu perubahan dimaksud yang paling urgen adalah sistem pemilihan yang berubah menjadi sistem pemilihan serentak, baik serentak yang sifatnya hanya satu kali pelaksanaan maupun yang sifatnya bergelombang. adapun dalam peraturan daerah ini ditetapkan sistem pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan secara bergelomngsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. umum berarti pemilihan kepala desa dapat diikuti seluruh warga penduduk desa yang sudah memiliki hak menggunakan suara. bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri. jujur berarti bahwa pemilihan kepala desa harus dilaksanakan sesuai dengan aturan, dan semua pihak yang berkaitan dalam pemilihan kepala desa berbuat jujur tanpa ada kecurangan. adil berarti adanya perlakuan yang sama terhadap peserta pemilihan kepala desa dan pemilih, dan tanpa ada pengistimewaan. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan tps khusus adalah tempat khusus yang disediakan kepada pemilih yang sedang menjalani rawat inap rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap, untuk memberi suara dan mengisi surat suara mereka dalam5terhadap panitia pemilihan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desadpd melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahap tahap pemilihan kepala desa dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul melalui musyawarah mufakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua persiapan pemilihan paragraf umum tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kegiatan pemberitahuan olehan pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan ketentuan pemilihan diselenggarakan oleh panitia pemilihan panitia pemilihanketua panitia pemilihan dipilih dari dan atau anggota panitia pemilihan. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf dipilih dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang pilih dalam rapat bpd. panitia pemilihan ditetapkan dengan keputusan bpd yang bersifat mandiri dan tidak memihak. panitia pemilihan berjumlah (lima) orang dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang ditentukan dalam rapat panitia pemilihan. panitia pemilihan dilantik dan diambil sumpahnya oleh ketua bpd. panitia pemilihan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada bpd. panitia pemilihan tidak diperkenankan menjadi calon kepala desa dan tidak boleh ada hubungan keluarga dari garis keturunan anak orang tua, suami dan atau istri dengan bakal calon kepala desa. panitia pemilihan mempunyai tugas yaknapabila dalam suatu desa terdapat lebih dari (satu) tps, untuk kelancaran pemungutan suara, panitia pemilihan dapat membentuk panitia tps. panitia tps sebagaimana dimaksud pada beranggotakan (lima) orang yang diketuai oleh salah satu anggota panitia pemilihan. ketua panitia tps sebagai mana dimaksud pada tidak termasuk ketua dan sekretaris panitia pemilihan. ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan susunan panitia tpsyaknakan tetapi, daftar pemilih sementara yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan diumumkan dalam jangka waktu (tiga) hari dan ditempatkan pada tempat yang mudah diketahui penduduk desa. masyarakat dapat mengajukan usulan perbaikan dalam daftar pemilih sementara, dan usulan pemilih tambahan bagi pemilih yang belum terdaftaruntuk menghindari terjadinya pendaftaran pemilih yang diwakilkan, diwajibkan memperlihatkan kartu tanda penduduk ktp) atau kartu keluarga (kk)umumnamarsyaratan calonparagraf pendaftaran calontujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran caloapabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada belum memenuhi syarat, maka bakal calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki paling lama (tiga) hari. apabila sampai batas waktu yang ditentukan oleh panitia pemilihan untuk melengkapi administrasi dan persyaratan lain. ketentuan dalam melakuk: |
elia bupati sijunjung provinsi sumatera barat rancangan peraturan daerah kabupaten sijunjung nomor 1merintahan daerahdaerah tentangpanjangan izin mempekerjakan tenagdiwilayah kabupaten sijunjumenteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tka. kartu izin tinggal sementara adalah salah satu jenis izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal wilayah republik indonesia dalam jangka waktu tertentu,bagi tenaga kerja asing yang mempunyai lokasi kerja kabupaten sijunjung. peraturan daerah ini bertujuanka sesuai dengan kualifikasi yang dimohon oleh pemberi kerja. bab iii perpanjangan ita setiap pemberi kerja tenaga kerja asing yang berada wilayah kabupaten, yang ita nya akan berakhir dan masih akan menggunakan tka perusahaannya,ketenagakerjaanpelatihan kepada tki pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pengawas ketenagakerjaansementarapelaporan setiap pemberi kerja tenaga kerja asing yang ada kabupaten sijunjung dan telah memiliki ita, wajib melaporkan penggunaan tka dan pendamping tka perusahaan setiap, penangguhan perpanjangan ita. bab viiiuntuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan berdasarkan rekomendasi dari pegawai pengawasmelalui penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, sesuai dengan ketentuan yan diatur dalam undang undang nomor tahun tentdengan berpedoman kepada peraturan perundangundangan. petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati2015 bupati sijunjungyaapanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing penjelasan umum sesuai dengan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor tahun tentang tatacara penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing ita) untuk tenaga kerja asing yang wilayah kerjanya dalam (satu) wilayah kabupaten kota menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten. untuk itu diperlukan adanya pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perpanjangan ita. selain untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan perpanjangan ita, peraturan daerah ini juga bertujuan untukenaga kerja asing yang berada kabupaten sijunjung dalam peraturan daerah ini diatur tentang tatacara pengajuan perpanjangan ita, pelaporan, pengawasan dan sanksi administrasi terkait dengan perpanjangan ita. selain itu juga mengatur mengenai tata cara penyidikan dan wewenang penyidik terhadap pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang ketenagakerjaan. untuk pelaksanaan peraturan daerah ini selanjutnya diperlukan peraturan daerah tentang retribusi perpanjangan ita yang akan mengatur lebih lanjut mengenai besaran retribusi dan kewajiban lain yang akan dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten sijunjung kepada pemberi kerja tenaga kerja asikepulauan bangka belitzur merintah pusat danmiskinmiskin, sesuai dengan perundang undangan. bab iii bantuan hukumwww himpunan peraturan daerah provinsi kepulauan bangka belitung tahungian kedua hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum.gubernur melalui kepala birotata cara pembayaran dana bantuan hukum dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapatgubernur melalui kepala biro. birodana bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, kepala biro hukumhimpunan peraturan daerah provinsi kepulauan bangka belitung tahun pembayaran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam diberikan melalui (dua) cara meliputi: a.tiga puluh per seratus), dan tahap kedua sebesar 70x (tujuhbantuan hukum non litigasi diatur dengan peraturan gubernur. www himpunan peraturan daerah provinsi kepulauan bangka belitung tahun bab pendanaan pendanaan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat daniro hukum. ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana bantuan hukum diatur dengan peraturan gubernur. bab pengawasan setiap pemberian dana bantuan hukum yang diberikan pemerintah pusat dgubernurdan melakukan rekayasa permohonan penerima bantuan. hukum. bab viii sanksi dalam hal pemberi bantuan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pemerintah pusat danwww himpunan peraturan daerah provinsi kepulauan bangka belitung tahun01serie noref peraturan daerah provinsi kepulauan bangka belitung:umum pemerintah dalam memenuhi setiap hak dasar manusia sebagaimana amanat undang undang dasar diantaranya untuk melindungi dan menjamin hak asasi warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskindiberlakukannya undang undang nomor tahun tentang bantuan hukumprovinsi bangka belituprovinsi bangka belitung kepada pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi dan berdomisili wilayah provinsi bangka belitung. dalam penyelenggaraan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dilarangan, pendanaan serta pengawasan. ii. demi cukup jelas. zur himpunan peraturan daerah provinsi kepulauan bangka belitung tahunyang dimaksud dengan dokumen sejenisnya adalah kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu bebas miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin atauee himpunan peraturan daerah provinsi kepulauan bangka belitung tahungka belitung tahun nomor uvre$ himpunan peraturan daerah provinsi kepulauanawasan tanpa rokok dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pangkalpinang, menimbangcc. bahwaawasan tanpa rokoolahan produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan ataucies lainnya atau sintetis (rokok elektrik) yang mengandung nikotin dan tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan. rokok elektrik adalah sebuah alat elektronik yang berbentuk layaknya rokok pada umumnya, dan bila dihisap akan mengeluarkan asap dan rasa yang tidak berbeda dengan rokok bias, mengajar, pendidikan dan atau pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, tpa tps@, termasuk ruangan perpustakaan, dan ruang siding seminar. tempat umum adalah semua tempat tertutup dan terbuka dan pasar swalay, yang dilarang untuk kegiatan promosi sponsor produk tembakbagian kesatu asas asas ditetapkannya peraturan daerah ini,bagian kedua tujuan@dprinsip prinsip penetapan kawasan tanpa rokok adalah kawasan tanpa rokok, tidak ada ruang merokok tempat umum tempat kerja tertutup:bertentangan dengan peraturan perundang undangan. bab iii kawasan tanpa rokok pemerintah kota menetapkan, angkutan umum: 9g.larangan dan kewajiban setiap orang dan atau badan dilarang merokok kawasan tanpa rokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan membeli rokok kawasan tanpa rokok: larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada angka dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijkotaotapembinambinaan terhadap seluruh kawasan tanpa rokok wilayah kota pangkalpinangatuan kerja perangkat daerah sesuai bidang tugas dan wewenangnya bawah koordinasi dinas kesehatan. pelaksanaan pembinaan kawasan tanpa rokok, berupa bimbingan dan atau penyuluhan, pemberdayaan masyarakat: cc. membuat petunjuk teknis. pembinaan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh masing masing skpd melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pembinaan kawasan tanpa rokok, bekerjasama dengan masyarakat, badan,awasan tanpa rokok. bagian kedua pengawasan satuan kerja perangkat daerahngawasan terhadap seluruh kawasan tanpa rokok wilayah kota pangkalpinang. hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada wajib diimpor kepada walikota melalui sekretaris daerah setiap (tiga) bulan sekali. pengelola, pimpinan dan atau penanggung pengelola, pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok membuat laporan hasil inspeksi dan pengawasan kepada skpd terkait setiap bulan. dinas kesehatan dan satuan polisi pamong praja serta skpd terkait wajib melakukan inspeksi dan pengawasan seluruh gedung wilayah kerjanya. dinas kesehatan menyampaikan laporan hasil inspeksi dan pengawasan kepada walikota. bab vii sanksi administrasi pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokokpencabutan izin. sanksi sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh walikota atau pejabat yang berwenangasgetahui kinerja pengelolaan arsip perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten pohuwato perlu diselenggarakan lomba tertib arsip: bahwa untuk menyelenggarakan lomba tertib arsip sebagaimana dimaksud pada huruf perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan lomba, cg, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf dan huruf menetapkan peraturan bupatibupaten pohuwato nomor tahun tentang penyusutan arsip lingkungan pemerintpohuwatodaerahhuwatpohuwato. daftar pencarian arsip yang selanjutnya disingkat dpa. bab petunjuk dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan lomba tertib arsip antar lingkungan pemerintah daerah kabupaten pohuwato tercantum dalam lampiran bupati ini. hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan keputusan kepala dinasati pohuwato, syarif bunga diundangkan marisa pada tanggal aproom mel lampiran peraturan bupati pohuwato nomor am. tanggal jarmmapibab pendahuluan latar belakang. salah satu tugas pokok pemerintah menurut undang undang nomor tahun tentang kearsipan adalah meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan oleh lembaga kearsipan sebagai instansi pemerintah yang tugasnya membina dibidang kearsipan yang sudah selayaknya menjadi contoh dalam penyelenggaraan kearsipan baik dinamis maupun statis. tujuan penyusunan pedoman penilaian lomba tertib arsip juga diperuntukkan sebagai panduan bagi juri dan unit unit kerja dalam rangka lomba tertib arsip antar lingkungan pemerintah daerah kabupaten pohuwatoteknis registrasi, pemberkatan, penyimpanan dan pemeliharaan, akses penggunaan serta penyusutan) dan aspek pendukung sdm serta prasarana dan sarana)lingkungan pemerintah kabupaten pohuwato. bab penilaian lomba tahapan penilaian mendatangi unit kerja: melihat pengelolaan arsip pd, melihat faktor pendukung pengelolaan arsip, melaksanakan penilaian: dan melaporkan hasil penilaian. penilai juri) penilai juri) terdiri dari pejabat structural dan pejabat fungsional arsiparis, susunan juri terdiri dari koordinator kepala dinas anggota kepala bidang: arsiparis ahli madya orang, dan arsiparis ahli muda orang peserta lomba seluruh lingkungan pemerintah kabupaten pohuwato. waktu penilaian waktu pelaksanaan kegiatan ini akan ditetapkan oleh keputusan kepala dinas. objek penilaian dalam lomba ini adalah penataan dan pengolahan arsip dinamis pada masing masing kabupaten pohuwato. pola penilaian aspek penilaian aspek teknis.penerimaan dan pengiriman arsip pd. elemen yang dinilai kelengkapan unsur registrasi tanggal registrasi, tanggal surat, nomor registrasi, nomor surat, perihal, pengiriman surat, tujuan surat dan kerapian dan kejelasan registrasi pencatatan tulisan jelas, dapat dibaca, dan tidak kotor pemberkatan. cakupan penilaian kelengkapan dan keteraturan pemberkatan pd. aspek yang dinilai adalah kelengkapan berkas dan cara pemberkatan arsip. elemen yang dinilai: penerapan sypat dipergunakan untuk bukti pertanggungjawaban kegiatan, dan kerapian identitas arsip diketik rapi). penyimpanan dan pemeliharaan. cakupan penilaian efektiftrampilan, perlakuan dalam penyimpanan arsip sesuai pedoman yang ada. elemen yang nilai tempat penyimpanan arsip yang rapi, benar dan terpelihara, dan tata letak tempat penyimpanan arsip yang ergonomis. akses penggunaan. cakupan penilaian, efektifitas dan efisiensi dalam penemuan kembali arsip yang sajikan. elemen yang nilai: kecepatan waktu penemuan kembali arsip maksimal menit untuk ukuran laci filing cabinet dan menit untuk setengah laci filing cabinet dan ketepatan arsip yang minta. penyusutan.lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dilengkapi dpa dan berita acara): ada dpa dan berita acara, dan keberadaan unit kerja bawah sepuluh tahun diberikan nilai dari nilai penyusutan. aspek pendukung sumber daya manusia cakupan sumber daya manusia yang mengelola arsip pd, aspek yang meliputi latar belakang kualifikasi pegawai dalam bidang kearsipan, penunjukan pegawai untuk pengelola arsip, kedisiplinan dalam mengelola arsip: dan kreatifregistrasi, pemberkatan, penyimpanan dan pemeliharaan akses penggunaan serta penyusutan arsip). tata cara pemberian nilai nilai maksimal berikan dalam hal semua elemen penilaian terpenuhi, setengah dari nilai maksimal diberikan dalam hal hanya beberapa elemen penilaian yang terpenuhi, dan nilai nol diberikan dalam hal semua elemen penilaian tidak terpenuhi. nilai tingkat ketertiban arsip adalah baik sekali, bila memperoleh nilai ketertiban arsip para baik bila, memperoleh nilai ketertiban arsip cukup, bila memperoleh nilai ketertiban arsip dan kurang, bila memperoleh nilai ketertiban arsip kurang dari ketentuan penilaian pemberian nilai lakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penilaian lomba tertib arsip antar lingkungan pemerintah daerah, juri lomba tertib arsip antar lingkungan pemerintah daerah, melakukan penilaian atas ketertiban arsip setiap unit kerja yang meliputi aspek teknis pengelolaan arsip dan aspek pendukungnya, hasil penilaian atas arsip pada masing masing sebagaimana maksud pada angka jadikan dasar dalam menentukan tingkat ketertiban arsip, dan keputusan juri tidak dapat ganggu gugat. ketentuan pemenang pemenang juara dan iii. hadiah. penghargaan yang berikan untuk pemenang lomba adalah sebagai berikut piala: sertifikat, dan uang. bab iii penutup arsip antar lingkungan pemerintah daerah ini, diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan lomba tertib arsip antar pd. hal hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. pohuwato, pe . syarif bunga tes ksn.sek tkenudospagjarkchorum jes enrekang orem sada won |
bupati kubu raya aa. ahm amamibalai benih air tawar adalah unit pelaksana teknis dinas pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan kabupaten kubu raya: kepala unit adalah kepala unit balai benih air tawar,balamelaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis dinas bidang pemuliaan benih air tawar. untuk melaksanakan tugas dimaksud balai benih air tawar menyelenggarakan fungsi perencanaan pelaksanaan kebijakan teknis dinas bidang pemuliaan benih air tawar, pelaksanaan kebijakan teknis dinas bidang pemuliaan benih air tawar: pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis dinas bidang pemuliaan benih air tawar, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis dinas bidang pemuliaan benih air taw: subbab tata usaha,tidak terpisahkan dari peraturan ini. kepala balai benih air tawar sebagaimana dimaksud huruf adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina balai benih air tawalai benih air tawarbalai benih air tawar. kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala balai benih air tawarbalai benih air tawar wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan. kepala balai benih air tawbalai benih air tawbalai benih air tawbalai benih air tawbalai benih air tawnih air tawbalai benih air tawarejaangaa, februari kan menjabat.bopxtti)kubu raya, diundangkan sungai tag pada tanggal 2x2. agar sekretaris daerah kabupaten kubu raya a0" skadiarulzaman en berita daerah kabupaten raya tahun .z028. nomor 72k lee) yan at mi: 2d: mam jess (ema ala see dpt tae jasa |
bupati sanggau provinsi kalimantan barat peraturan bupati sanggau nomor tahun tentang sistem pengendalian internkabupaten sanggau yang selanjutnya disebut inspektorat adalah aparat pengawas intern pemerintah api)n urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten sanggaubarang milik daerah, negara dan ketaatan terhadapanggafitas pengendalian intertern pemerintahisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerahyelenggara bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten sanggaukegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. spip diselenggarakan dengan maksud sebagai alat pengendali intern pada semua perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahdaer: cc. pengamanan barang milik daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. bab penyelenggaraan spip ruang lingkup penyelenggaraan spip meliputi pemahaman dan pengamanan persepsi melalui sosialisasi spip dalam rangka memberikan pemahaman mengenai manfaat dan peran penting spip pada semua aparatur sipil negaradetail mengenai kondisi penerapan spip pada semua perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah: cc. pembentukan pembangunan infrastruktur unsur unsur spip sebagai dasar penerapan spip dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diseluruh perangkat daerah: internalisasi infrastruktur unsur unsur spip yang telah dibangun pada seluruh perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan: danperangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah.perangkat daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan spip lingkungan perangkat daerah spip. satgas spip merupakan tim pendamping bagi api dan bpk sebagai pembina penyelenggaraan spip, dalam mempersiapkan penyelengaraan spip lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan dan uraian tugas satgas spip ditetapkan dengan keputusan bupati. bab iii unsur spip bagian kesatu umum spip terdiri atas unsur lingkungan pengendalian: penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi, komunikasi, dan pemantauan. penerapan unsur spip sebagaimana dimaksud pada (i) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan:i yang efektif: dan hubungan kerja yang baik antar perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah dan dengsanadiper: negeri sipil dengan menyusun rencana strategiscana strategis dan menerapkan standar pelayanan minimal bagi perangkat daerah yang telah ditetapkan aturan standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerahperangkat daerah: memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam perangkat daerah, cc::,ajian dan pemberhentian pegawai, penyusunan dan penetperangkat daerah lingkungan pemerintah daerah: b.memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelengaraan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah: dan c.memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruhd dan antara perangkat daerah dengan instansi pemerintah terkait lainnya. bagian ketiga penilaian risikoaperangkat daer realistis dan terkaikuranginerja pengukuran,andan pemerintah daerahmaksud pada paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut,. mana dimaksud pada terdiri atas revi atas kinerja perangkat daerah yang bersangkutan: pembinaan sumber daya manusia, cc. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi: pengendalian fisik atas barang milik daerahtelahilingkungan kerja masing masing, berkoordinasi dengan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten sanggau. dalam rangka pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada pimpinan perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah harus sekurang kurangnya, mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai,y: implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daydanpaling kurang mencakup, penilaiankurang mencakup pengertian dan pemprosesan seluruh transaksi yang telah otorisasi kedalam komputer dan perbaikan data yang salah dengan segera: penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasikanperangkatpimpinandiepaling kurangp. evaluasi terpisahfitas penyelenggaraan spip bagian kesatu umum untuk memperkuat dan menunjang efektifperangkat daerah, evaluasi: pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. apiperangkat daerahdalam melaksanakan pengawasan intern, api tunduk pada kode etik api dan sesuai standar audit yangaraan spip pembinaan penyelenyang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan pengawasan keuangan dan pembangunan. pelaksanaan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, serta pembimbingan dan konsultasi spip dapat dilakukan oleh instansi pemerintah lain setelah berkoordinasi dengan badan pengawasan keuangan dan: (um dan ham moon yakobus sa. pembina tk. i|(iv b) nip. |
mas provinsi banten peraturan bupati pandeglang nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaantunjuk pelaksanaanpetunjuk pelaksanab.diutamakan untuk pengembangan infrastruktur jalan lingkungan dengan menggunakan sumber daya bahan baku lokal berupa paving blok yang dilaksanakan secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat desa setempat, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat diutamakan untuk pembangunan posyandu berikut sarana prasarana penunjang lainnyaiutamakan untuk pengembangan taman pintar sebagai ruang belajar masyarakat desa berikut sarana dan prasarana penunjang diantaranya perpustakaan desa, penerangan taman dan fasilitas internet nirkabel area publikdiutamakan untuk pengembangan tempat pembuangan sampah terpadu desa serta upaya pemanfaatannya melalui pengembangan teknologi tepat guna, dan atau bidang kegiatan pembangunan desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa diutamakan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahragalah sat30y6i ketentuan peralihan penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam mulai berlak, penyaluran, penggunaan dan evalun, nag paman "deshermawan, nip. lampiran peraturan bupati pandeglang nomor tahun tanggal april format laporan realisasi dana desa ii. format laporan realisasi penyaluran iii. format laporan konsolidasi penggunaan dana desa bupati pandeglang, cap ttd irna narulita |
sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten kubu raya nomor tahun tentang retribusi rumah potong hewan, makaadalah kepala dinas pertanian dan peternakan kabupaten kubu raya. dinas adalah dinas pertanian dan peternakan kabupaten kububiaya pemeriksaan sebelum sesudah ternak dipotong dan biaya pemakaian tempat pemotongan atas pemekaran rumah potong hewansyarat dan desain tertentu yang menggunakan sebagai tempat pemotongan hewan untuk dikonsumsi masyarakat luas. hewan (ternak) adalah binatang yang dipelihara (yang terdiri dari: sapi, kerbau, babi, kambing, ayam ras, ayam buras, dan itik) untuk dibiakkan untuk tujuan produksi. rumah potong hewan yang selanjutnya disingkat rph adalah suatu bangunan dengan desain dan syarat tertentu untuk dipergunakan sebagai tempat pemotongan hewan dan petunjuk melalui keputusan bupati remaster) adalah petugas yang ditunjuk diberi tugas oleh kepala dinas pertanikubu raya. bab jasa pemeriksaan pemotongan hewan pemotongan yang dilakukan menggunakan fasilitas rphrnakjin bupati. izin sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas pertanian kabupaten kubu raya. pemotongan ternakdipotong oleh petugas pemeriksa daging (keurmaster). bab iii tata carakabupaten kubu raya , sedangkan daging tidak sehat diberi cap afkir remaster) dan didukung dengan hasil pemeriksaan laboratudan peternakan kabupaten kubu raya. bentuk dan isikabupaten kubu raya. hewan sebagaimana dimaksud pada inilain lain). bab pemberian izin pemotongan setiap pemotong hewan yang memotong rumah potong hewan harudiberikan kepala dinas pertanian dan peternakan kabupaten kubu rayabupati cg. kepala dinas pertanian dan peternakan:iki keterampilan dalam memotong hewan,memotong tersebut segera diproses dan diterbitkan, dan waktu yang diperlukan selama yang bersangkutan melakukan kegiatan pemotongan dinyatakan sehat melalui pemeriksaan kesehatan oleh dokter yang dilakukan setiap bulan. bab bentuk dkam(keurmaster) atau pengelola rumah potong hewan kepada pemotong. keurmaster (, keringanan dan pembebasan retribusi kepada bupati(keurmaster) atau pengelola pimpinan rph dipelajari untuk bahan pertimbangan kepala dinas pertanian dan peternakan kabupaten kubu raya memberikan pengurangan, keringananbupatibupati ini tetap berlaku dansahkan sungai raya padatanggal a# bupati kubu raya, diundangkan sungai raya pada plan 'sekretaris daerah kabupaten kubu pada rawan husein syauwik berita daerah kabupaten kubu raya tahun. bay ewvnvo nomor rae losari lampiran peraturan bupati kubu raya nomor tahu tanggalrita acara pemusnahan daging hewan nomor . vii b pada hari ini.tanggal.yang bertanda tangan bawah ini nama petugas dinas instansi dinas pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan kabupaten kubu raya. surat keputusan bertindak atas nama kepala dinas pertanian dan peternakan kabupaten kubu raya nama pemilik nama badan perusahaan alamat bertindak sebagai berdasarkan kepada keputusan bupati kubu raya nomor. tahun., tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor tahun hasil pemeriksaan laboratorium .tanggal. surat keterangan pimpinan rph petugas keurmaster .tanggal. telah dilakukan pemeriksaan terhadap hewan daging organ lain") atas nama pemilik nama pemilik pim. perusahaan anna nama perusahaan mainan jumlah hewan daging organ :.oooooooooooooooooooooooooooooooo alamat senna manasamnnsnsnssnsen dengan hasil pemeriksaan sebagai berikutditanda tangani oleh kedu belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. pemilik perusahaan an. kepala dinas pertanian dan peternakan kabupaten kubu raya pemimpin rph keurmaster raya, diundangkan sungai raya pada tanggai. sekretaris daerah kabupaten kubu raya ny, berita daerah kabupaten tahun. . aaa opa kai cnn m3) 5s. am) haa slam maan ya om maa gw2 $52c tea fe) . st2m 12m sesat ke) (sy) lensa gs ipp| #x8 naa bana iss bas key) zxu gs? .: ae) as) am | au ovum sr" r85 38s| ama f1 aa. jan s3, s5 (es) pa. xx: s9 357p . jua) (s1) oo , baal f2 ga ? (sj ke) ane ke) os. ?y in: ott ing s7 roe &. lan 18x ss. ix. ss. os) ai: men wd3 ena naa pras mp") pes i3e ke) s2. sp? 52m mm te) . fa! en. kw| |
bupatbuol provinsi sulawesi tengah pemeran bupatibuol nomor r98.o4 .,, 197tp?_ 2a1 tentang program hibah pembangunansaranaair minum perdesaan pada dinas pekerjaan umum div penataan ruang kabupaten bumi. tahun anggaran dengan rahmattuhan yang maha esa menimbang bupati bumi. bahwa untuk mendukung pencapaian program nasional, pemerintah daerah kabupaten buol perlu mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing masing dalam sebuah pelaksanaan program hibah pembangunan sarana air minum perdesaan tahun anggaran oi7; bahwa berdasarkan ketentuan 2oo5 2o2s dan jmn 2oi5 2o79, pemerintah telah menetapkan program pembangunan nasional akses universal air minum dan sanitasi tahun melalui layanan penyediaan air minum yang aman dan sanitasi yang layak pada tahunrencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungaol tentang pelaksanaan program hibah pembangunan sarana air minum perdesaanldan pmk nomor pmk.o7 2o16 tentang perubahan kedua atas peraturan m nyeri keuangan nomor pmk.o7 2ol2 tentang hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; peraturan daerah kabupaten buol nomor tahun tentang pembentukan dan susunan angkat daerah lembaran daerah nomor menetapkan memutuskan: peraturan bupati tentang pelaksanaan program hibah pembangunan sarana air minum perdesaan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten buol tahun anggaran 20l7 bab ket nru umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan kabupaten adalah kabupaten buoltonom bupati adalah bupati buol organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten program hibah pembangunan sarana air minum perdesaan adalah suatu kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam pengembangan pelayanan air minumuniversal acces tahun bidang air minum dan sanitasi. sumber air minum v.&standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat dem'sper orang per hari. kinerja adalah keluaran hasil dari kegiatan program yanf!lvang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi. pemantauan adalah kegiatan \b pttaiganmn t}an pei{t}aiiiaai\i bagian sau"r pelaksanaan pelaksanaan program hibah pembangunan sarana air minum perdesaan adalah melalui rkd, senja skpd, apbd kabupaten, serta dapat melalui integrasi|ruangan program hibah pembangunan sarana air minum perdesaan dengan dana luar apbd kabupaten, maka pelaksanaan program kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh dinas badan yang membiayai perencanaan pembangunan daerah dan organisasi perangkat daerah teknis terkait. bagian kedua pendanaan pendanaan pelaksanaan program hibah pembangunan sarana air minum perdesaan berasal dari dana apbd dan sumber dana penerimaan dalam negeri tahun anggaran dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara pemerintah daerah kabupaten dengan pihak penyandang dana. pemerintah daerah mengalokasikan dana apbd untuk pelaksanaan program hibah pembangunan sarana air minun perdesaan sebesar rp. , . dimana dana sebesar rp. oo.0oo.00o, sudah berada pada penetapan dpa tahun anggaran dan dana sebesar rp. dialokasikan pada penetapan dpa perubahan tahun anggaran pelaksanaan program hibah pembangunan sarana air minum perdesaan wajib memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya. dalam hal pelaksanaan program hibah pembangunan sarana air minum perdesaan terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target universal acces dalam pencapaian sasaran akhir tahun maka perubahan sasaran dimuat dalam rkd dan renik organisasi perangkat daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. bab iii pemantauan dan evaluasi bagian kesatu pemantauan pemantauan pelaksanaan program hibah pembangunan sarana air minum perdesaan dilakukan tim kelompok kerja pokja) minimal (dua) kali dalam setahun. evaluasi pelaksanaan program hibah pembangunan sarana air minum perdesaan dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan. hasil pemantauan dan evaluasi program hibah pembangunan sarana air minum perdesaanrganisasi perangkat daerah melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan. kepala organisasi perangkat daerah melalui tim teknis menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada kepala badan perencanaan pembangunan daerah. masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada pemerintah daerah melalui tim teknis atas kinerja pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan. bagian kedua evaluasi kabupaten eol melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah tim teknis.dan perencanaan pembangunan daerah menyampaikan rekomendasi dan langkah langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh kepala organisasi perangkat daerah terkait. kepala badan perencanaan pembangunan daerah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada bupati. bab dokumen pasar dokumen program hibah pembangunan sarana air minum perdesaeol pada tanggal mol 2ola ekor[rl para coords}jadi pejabat para bagian ut( ,tui wlrlyh*kepala badan penelitian dan pengembangan kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor hk tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian sekolah madrasah ibtidaiyah, sdb dan penyelenggara program paket ula tahun pelajaran serta surat edaran bersama menteri dalam negeri dan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor sj, nomor mpk.a fd perihal pelaksanaan ujian sekolah us) dan ujian nasional pada angka bahwa dalam hal pemerintah provinsi dan kabupaten kota belum mengalokasikan anggaran pada angka dan tersebut dalam apbd tahun anggaran pengangkatannya dapat dilakukan melaluidprd, selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan apbd tahun anggaran bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf makasetelah perubahan rp. jumlah belanja tidak langsung sebelumsetelah perubahan rp. belanja barang dan jasa semula rp. bertambah rp. setelah perubahan rp. belanja modal rp. jumlah belanja langsung sebelumadaluntuk skpd yang mengalami perubahnan paringin pada tanggal maret (up tangan, effendi diundangkan paringin pada tanggal maret sekretaris daerah kabur balangan ruskariadi berita daerah kabupaten balangan tahun nomor |
tkatahun nomor diubah sehingga berbunyi: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf danfanggal j!l bupati kub) raya, diundangkan sungai raya pada tanggal. .&0ll sekretariat daerah kabupaten kiri) raya husein byauwik berita daerah kabupaten kubu raya tahun.oo ap. nomor aro batas |
provinsi kalimantan selatanpenetapan kriteria pns untuk mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, atau kelangkaan profesi ditetapkan oleh kepala skpd. kriteria tempat kedudukan terpencil dan atau sangat terpencil pada skpd dinas pendidikan dan dinas kesehatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. memberiktunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan secara rangkap berdasarkan tugas pokok dan jenis jabatan yang diemban sebagaimana tercantum dalam lampiran lampiran ii, lampiran iii, dan lampiran sertpermintaan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan bagi pns dapat diajukan setelah ditetapkannya pns yang mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi, dan penetapan kriteria tempat kedudukan pns terpencil, sangat terpencil dan sangat sangat terpencil oleh kepala skpdapat diajukan mulai hari kerja pertama bulan berikutnya. kuasa bendahara umum daerah bud) menerbitkan surat perintah pencairan dana sp2d) setelah tanggal bulan berikutnya. khusus untuk bulan desember, pengajuan spm dan penerbitan sp2d dilakukan setelah tanggal desta,untuk lebih tertib administrasi terkait penyaluran alokasi dana desa, makatersebut perlu diadakan penyesuaian, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan,alokasi dana desa dicairkan dengan tahapan sebagai berikut tahap paling cepat bulan febrdiantara dan disisipkan (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan alokasi dana desa. camat, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kepala badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak bertanggungjawab atas penggunaan alokasi dana desa olehuai dengan aslinya kersik bagian aykur pat jakarisdiyan ws. xc. pembina tingkat mir.i9# |
bupati kubu raya peraturan bupati kubu raya nomor 2 bahwa untuk mendorong dan mempercepat pencapaian mdg's tahun serta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diberikan bantuan sosial dalam bentuk jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) dan jaminan persalinan jampersal), bahwa pengelolaan dana jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan puskesmas dan jaringannya, yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, bahwa dengan ditetapkannya peraturan menteri kesehatan nomor menkes per xii tentang petunjuk teknis jaminan persalinan, dilakukan perubahan dalam pengelolaan dana jaminan persalinan puskesmas sehingga peraturan bupati kubu raya nomor tahun tentang tata cara penggunaan dana jaminan kesehatanjaringan puskesmas adalah puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan pos kesehatan desa poskesadiagnosa, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya, dimana peserta dan atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit (satu) hari. pemberi pelayanan kesehatanmas dan jampersaljaminan kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut jamkesmas adalah jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin agar memperoleh manfaat pemelihararu lahir. ante natal caretingkat pertama. post natal carenifas dan keluarga berencana pasca persalinan termasuk pelayanan persiapan rujukan tingkat pertama. tim pengelola jamkesmas dan jampersal adalah tim yang mempunyai kewenangan untuk menilai, mengendalikan, menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan dan membayar sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringakesehatan. pejabat ketatausahaan keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada dinasnggaran pendapatan dan belanja daerah pada dinas kesehjamkesmas dan jampersal ruang lingkup pengelolaan jamkesmas dan jampersal puskesmas dan jaringannya meliputi penggunaan, mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana jamkesmas dan jampersal. bab iii penggunaan dana jamkesmas dan jampersal bagian kesatu penggunaan dana jamkesmas dana jamkesmas digunakan untuk pelayanan kesehatan yang meliputi: pelayanan kesehatan rawat jalan, dan pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama. pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dikenakan tarif sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten kubu raya nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan. peserta jamkesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dibebaskan dari pembayaran setoran retribusi pelayanan kesehatan. dana jamkesmas untuk pelayanan kesehatan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk: jasa pelayanan yang disesuaikan dengan kompetensi sebesar (lima puluh keseratus), dan jasa sarana sebesar (lima puluh keseratus). pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari pelayanan kesehatan untuk rawat inap, pemeriksaan penunjang dan tindakan. dana jamkesmas untuk pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk:dan huruf digunakan untuk: jasa tindakan dan konsultasi sebesar (sembilan puluh keseratus), dan biaya administrasi pelayanan sebesar (sepuluh keseratus). jasa tindakan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada pelaksanaannya diserahkan kepada puskesmas sesuai dengan kompetensinya. bagian kedua penggunaan dana jampersal pelayanan jampersal tingkat pertama terdiri dari: pelayanan persalinan normal, dan pelayanan persalinan dengan penyulut. besaran tarif jampersal adalah sebagai berikut: persalinan normal sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah) per pasien, persalinan dengan penyulut sebesar rp. , (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per pasien, cc. ante natal care sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah) per kunjungan, dan post natal care sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah) per kunjungan. dana untuk persalinan normal sebagaimana dimaksud pada huruf dan persalinan penyulut sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk: (tujuh puluh keseratus) untuk jasa pelayanan, dan 25x (dua puluh lima keseratus) untuk jasa sarana. jasa sarana sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk biaya perlengkapan medis, bahan medis habis pakai, obat dan keperluan lain terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat. bab mekanisme pengelolaan dana jamkesmas dan jampersal dana jamkesmas dan jampersal dibayarkan dengan cara pengajuan klaim yang menjadi penerimaan atas pendapatan fasilitas pelayanan kesehatan. penerimaan atas pendapatan fasilitas pelayanan kesehatan dana jamkesmas dan jampersal dituangkan dalam peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. pengeluaran atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada kegiatan fasilitasi pelaksanaan jamkesmas dan jampersal berupa belanja pegawai serta belanja barang dan jasa dalam dokumen pelaksanaan anggaran dinas kesehatan. belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada meliputi honorarium pegawai negeri sipil dan honorarium non pegawai negeri sipil. belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada meliputi belanja perlengkapan penunjang medis, obat, bahan medis habis pakai dan alat pelindung diri apd) bagi petugas. penerimaan sebagaimana dimaksud dalam disetorkan kas umum daerah oleh bendahara jamkesmas jampersal dengan bukti surat tanda setoran yang telah diverifikasi oleh tim verifikator dinas kesehatan.berdasarkan spd yang telah dikeluarkan. spm diterbitkan oleh pengguna anggaran setelah spp dinyatakan lengkap dan sah. kuasa bud menerbitkan sp2d dalam waktu selambat lambatnya (tiga) (dua puluh empat) jam. bendahara pengeluaran mendistribusikan dana jamkesmas dan jampersal melalui bendahara pengelola jamkesmas jampersal kepada bendahara pengeluaran pembantu masing masing puskesmas sesuai pengajuan klaim. klaim dana jamkesmas meliputi: klaim pelayanan kesehatan dasar, yang terdiri dari: klaim rawat jalan, dan klaim rawat inap klaim penggantian biaya transport rujukan peserta jamkesmas. puskesmas dan jaringannya mengajukan klaim sebagaimana dimaksud padformulir daftar tagihan rawat jalan peserta jamkesmas form klaim jk i) untuk klaim rawat jalan, formulir daftar tagihan rawat inap peserta jamkesmas untuk klaim rawat inap, formulir penggantian biaya transport rujukan dan surat rujukan peserta jamkesmas untuk klaim penggantian biaya transport rujukan peserta jamkesmasbiaya transportlaim dana jampersal diajukan oleh petugas puskesmas dan jaringannybukti pelayanan yang sah dan ditandatangani oleh pesertaklaim dana jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam dan klaim dana jampersal sebagaimana dimaksud dalam diverifikasi oleh tim pengelola jamkesmas dan jampersal. setelah diverifikasi dan mendapat persetujuan, tim pengelola jamkesmas dan jampersal melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan. bab pengawasan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan bupati ini dilakukan oleh bupati. bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud padatata cara penggunaan dana jaminan kesehatan masyarakat, bupati kubu raya, diundangkan nga) raya pos natal fee kabupaten kubu raya endapan husein taufik berita maa kabupaten kubu raya tahun. oo. nomor meta lampiran peraturan bupati kubu raya nomor & kesmas dan jaringannya rumah sakit rujukan p1. kubu , | padang tikar , | batu ampar , | sungai kerawang '.e , | teluk pakai , | anggur ' , | sungai kakap , | sungai rengas , | sungai raya dalam , | kopi , | sungai durian '!e , | sungai bulan , | sungai bawang , | lingga , | parit timur , | kuala mandor , | terentang , | lis. radar , | sungai asam '!e , | rasa jaya , | sta milan singkawang ear my, alianyang bupati kubu raya, tindanakawgi sungai. raya a23 mana sekretaris daerah kabupaten kubu raya uh, lja mahendrawan husein kyauwik berita daerah kabupaten kubu raya tahun. .i nomor oo! door |
men una ena isl (s1 dia alih bupati maluku tenggara barat dla atik provinsi maluku ar, iia (peraturan bupati maluku tenggara barat dadu, nomor tahun sat tentang hei kenegaraan pendapatan dan belanja daerah belia tahun anggaran saumlaki, desember sialan m sui bupati maluku tenggara barat provinsi maluku peraturanuku tenggara barat tentang penjabaran,busbjperaturan daerah kabupaten maluku tenggara barat nomer tahun tentang perubahan atas peraturan daerah neveeracarer tambahan lembaran daerah kabupaten maluku tenggara barat nomor 153jrara: tahun nomorbupati maluku tenggara barat9dana transfer pemerintah pusat kepada desa rp. belanja bantuan keuangan rp. belanja tidak terduga rp. d0berkenan rp. pasa! penjabaran perubahan apbd sebagaimana dimaksud dalam pasa! dirinci lebih lanjut pada lampiran peraturan ini. pasaimaluku tenggara barat. desember pola bupati maluku tenggara barat, pai bipzael sylvester tempat diundangkan saumlaki pada tanggal desember kaa sekretaris daerah kabupaten maluku tenggara barat, nan bai berita daerah kabupaten maluku' tenggara barat tahun nomor |
rsarsipan dan perpustakaan kabupaten maluku tenggara barat. kepala dinas adalah kepala dinas kearsipan dan perpustakkp:earsipan, membawakan: seksi pembinaan dan pelayanan kearsipan, seksi akuisisi dan pengelolaan arsip, bidang perpustakaan, membawakan: seksi pengolahan, pelayanan dan pelestarian bahan perpustakaan, seksi pengembangan perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membacopmea anata,a,ah,nnn.,m.,.,ka "wmw8 roketearsipan bidang serta akuisisi dan pengelolakearsipan, ss, aaaaaa penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kearsipan, pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pelayanan kearsipan: pelaksanaan kebijakan teknis akuisisi dan pengelolaan arsiinaan dan pelayanan. seksi pembinaan dan pelayandan pelayanan kearsipan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan dengan pembinaan dan pelayanan kearsipan, penyusunan jadwal retensi arsip jra) pemerintah daerah, pelaksana, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lain, pelaksanaan layanan peminjaman dan pengembalian arsip, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan dan pelayanan kearsipakuisisi dan pengelolaan arsikuisisi dan pengelolaan arsip statis. ss, maka seksi akuisisi dan pengelolaan arsikuisisi dan pengelolaan arsip statis, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan akuisisi dan pengelolaan arsip statis, pemusnahan arsip lingkungan pemerintah daerah yang memiliki retensi bawah (sepuluh) tahun:ngumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan akuisisi dan pengelolaan arsip statirpustakaan (l) bidangdengan pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpadiskaa kata pengembangan perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca, pelaksanaan kebijakan teknis pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pelestarian bahanpelayanan dan pelestarian bahan perpustakaan. seksi pengolahan, penyiapan bahan pelaksanaan:ngumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengolahan, pelayanan dan pelestarian bahan perpustakpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca. seksipengembangan perpustakaan, pelaksanakegemaran membaca, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan(:| asisten koordinasi kepala bagian hukum |:| kabar ort opoaerah bagan struktur organisasi dinas kearsipan dan perpustakaan daerah kelompok jabatan "tvalii nana sena ttl umum dan kepegawaian kearsipan perpustakaan seksi seksi dan pelestarian bahan pelayanan kearsipan perpu@tawaran seksi pengembanganperpustaka akuisisi gan pengelolaan medan kebudayaan kegemaran membaca bupati maluku tenggara barat teka ass koordinasi kabar hukumcipta karya dan tata ruang kabupaten maluku tenggara barat. kepala dinas adalah kepala dinas cipta karya dan tata ruangsubbagian keuangan, subbagian umum dan kepegawaian. bidang cipta karya, membawakan: seksi perencanaan dan pengendalian, seksi pengembangan dan penataan. bidang tata ruang, membawakan: seksi pengaturan dan pembinaan, seksi pengendalian dan penertiban. bidang pertanahan, membawakan: seksi perencanaan dan perubahan penggunaan tanah, seksi pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa tanahkebijakevaluasi dan pelapor: penyiapan bahan pelaksanaanpendampingan kegiatan bidangprogram keciptakaryaan dan pendampingan penyusunan rpi2jm bidang cipta karya tingkat provinsi dan kabupaten serta melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisiknyiapan bahan pelaksanaanlaksanaan sinkronisasi program program keciptakaryaan, pelaksanaan fasilitasi penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program, pelaksanaan pendampingan dan penyusunan rpi2jm bidang cipta karya tingkat provinsi dann. seksi pengembangan dan pennyiapan bahan pelaksanaanlaksanaan, pelaksanaanta ruang bidang tata. bidang tata ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi: seen menag naan mesum kerasnyiapan bahan pelaksanaanlaksanaan pendampingan kegiatan bidang pengaturan dan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruangturan dan pembi. seksi pengaturan dan pembinyiapan bahan pelaksanaanlaksanaan pengaturan terhadap penyelenggaraan penataan. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagalistridan penertibertiban dalam penataan ruang. seksi pengendalian dan penertibdan penertiban dalam penataan ruang, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian dan penertiban dalam penataan ruang, pelaksanaan penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi: penyusunan dan penetapanmerasionalisasi ppn penataan ruangdampingan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan perubahan penggunaan tanah, pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa tanah, pengelolaan administrasi bidang pertanahrubahan penggun. seksi perencanaan dan perubahan penggunrencanaan penggunaan tanah wilayah pemerintah kabupaten dan tanah desa untuk kepentingan pembangunan, penyiapan bahan pembinaan administrasi pertanahan desa kelurahan, penyiapan bahan pertimbangan teknis pemberian ijin perubahan penggunaan tanah, ijin pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah desa, dan ijin penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umumaan tanah dan penyelesaian. seksi pengadaan tanah dan penyelesaianfasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum instansi pemerintah kabupaten, pelaksanaan inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah dari perangkat daerah untuk kepentingan pembangunan, penyiapan data untuk penertiban hak atas tanah dan penyerahan sebagai aset pemerintah kabupaten, penyiapan bahan pembentukan panitia pengadaan tanah, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, masyarakat perorangan, swasta, perkebunan, kehutanan, bumn dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan koordinasi dan konsultasi fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah dengan kantor pertanahan, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan dinas instansi pihak terkait bodo bupati maluku teng barat, kes)lombok jaba alia an: subbagian subbagian panam era tni perencanaan keuangan ken aan cipta karya tata ruang pertanahan perencanaan dan seksi penis perubahan pengendalian pengaturan dan pembinaan penggunaan tanah seksi seksi pengadaan dan pengembangan dan penataan penyelesaian benokbta bupati maluku ten 'para koordinasi sekda alay asisten koordinasi:| kabar hukum tan kepala skpd |
teri awakmaluku tenggara barat, menimbang: bahwa dengan berlakunyabadan penanggulangan bencana: badan penanggulangan bencana daerah adalah badan penanggulangan bencana daerah kabupaten maluku tenggara barat yang selanjutnya disebut bpbd kabupaten maluku tenggara barat adalah perangkat pemerintahabupaten maluku tenggara baratbab tugas, fungsi dan organisasi bagian kesatu tugas badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas pokok membantu bupati memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyelenggaradan juga yang terkait dengan pelaksanasecara ex officio dijabat oleh sekretaris daerah yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. bagian kedua fungsi untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam badan penanggulangan bencana daerah, mempunyai fungsi perumusan program bidang penanggulangan bencana sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah, perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsian dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, cc. perumuspenyiapan penyusunan, penetapan dan informasi peta rawan bencana, penyiappelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas pokok dan fungsi. bagian ketiga organisasi badan penanggulangan bencana daerah, terdiri dari unsur pimpinan kepala badan, unsur pengarah, terdiri atas pejabat pemerintah daerah terkait, dan anggota masyarakat profesional dan ahli. unsur pelaksana kelompok jabatan fungsional. unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada, yang membantu kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten maluku tenggara barat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi unsur pelaksana sehari hari, unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerahiii uraian tugas bagian kesatu unsur pelaksana unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten maluku tenggara barat unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten maluku tenggara barat mempunyai fungsi melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi mengkoordinasikan pengkomandoan, pelaksana. fungsi koordinasi yang yang lainfungsi pelaksana yang dua sekretariat unsur pelaksana sekretariat unsur pelaksanajawab kepada kepala pelaksana. sekretariat unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan sekretariat unsur pelaksana, menyusun rancangan kebijakan umum badan, menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi pegawai: mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian, melaksanakan pengembangan pegawai dan menyelenggarakan analisis jabatan serta menganalisis beban kerja, mengelola sistem informasi bidang penanggulangan bencana daerah, kearsipan, urusan rumah tangga, prasarana dan sarana, il. mengatur penggunaan dan pemeliharaan barang perlengkapan kantor, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kantor dan lingkungan kantor mengelola perjalanan dinas dan mengelola perpustakaan, oo. melaksanakan hubungan masyarakat, memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengarah penanggulangan bencana pada kegiatan yang meliputi penanggulangan bencana, menyusun penetapan kinerja dan dan menyusun rencana kerja sama, menyusun penatalaksanaan program dan kegiatan sertadinas serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan, mengelola administrasi keuangan, verifikasi dan perbendaharaan dan menyiapkan bahan perhitungan anggaran badan, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat unsur pelaksana. bagian ketiga seksi pencegahan dan kesiapsiagaan seksi pencegahan dan kesiapsiagapencegahan dan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan, merumuskan dan menganalisis kebijakan teknis strategis pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, merumuskan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat, menyusun standar teknis penanggulangan bencana berdasarkan pedoman dengan memperhatikan yang telah diatur dalam ketentuan perundang undangan, menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakdan mengupayakan menghilangkan resiko bahaya,mberikan peringatan kepada masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat secara langsung maupun media, melaksanakan kegiatan pengorganisasian dan mempersiapkan langkah langkah tepat guna dan berdaya guna untuk mengantisipasi prabencana, melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada praserta pemberdayaan masyarakat, il. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan. bagian keempat seksi kelarutan dan logistik seksi kedaruratan dan logistiksebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi kedaruratan dan logistik, merumuskan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsian logistik,mengkoordinir, logistik dan kebutuhan lainnya: menganalisis dan menyampaikan keberadaan status bencana daerah serta dapat mengusulkan komandan darurat bencana kepada bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, melaksanakan dan mengevaluasi penanganan korban, penyelamatan nyawa dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengurusan pengungsi serta pemulihan darurat prasarana dan saranan rangka tanggap darurat bencana, melakupelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi kedaruratan dan logistik. bagian kelimasebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan seksi rehabilitasi dan rekonstruksi, b.merumuskan dan menyusun kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk pedoman penanggulangan bencana, menyusun kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pelayanan publik dengan memperhatikan standar kontruksi, kondisi, sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi, menetapkan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian, mengkoordinasi dan melaksanakmulihan perbaikan, melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga lain terkait |:| kabar portal esssssissi salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, berapi moriolkosu, nip., jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan tentang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturanlan para koordinasi bupati maluku tenggara barat, sekretaris daerah kepala bagian hukum kabar portal' |:| witzel tempat diundangkan saumlaki pada tanggal qanuelompok jabatan tni dai . nam jan dog. cngbupati maluku tenggara barat sekda ass koordinasi'') )'''' watumahan dan kawasan permukiman kabupaten maluku tenggara barat. kepala dinas adalah kepala dinas perumahan dan kawasan permukimperumahan dan kawasan permukiman adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman,perumahan dan kawasan permukiman terdiri atasrumahan rakyat, membawahi: seksi pengelolaan rumah, seksi sarana dan prasarana perumahan, seksi pembinaan perumahan. bidang kawasan permukiman, membawahi: seksi pengelolaan kawasan permukiman, seksi sarana dan prasarana permukiman, seksi pengembangan kawasan permukiman, kelompok jabatan fungsional, dan unit pelaksana teknisttll dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta, kawasan permukiman, pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, kawasan permukiman, pelaksanaan administrasi dibidang perumahan, kawasan permukiman pengendalian terhadap upt dan kelompok jabatan fungsional dinas perumahan, kawasan permukimuas wwwumahan rakyat (l) bidang perumahrumahan, sarana dan prasarana perumahan, dan pembinaan perumahanrumahan, penyiapan bahan pelaksanaanlaksanaan pengelolaan tata perumahan, sarana prasarana perumahan dan pembinaan perumahan dilingkupi pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan tata perumahan, sarana prasarana perumahan dan pembinaan perumahan.perumahan seksi pengelolpemanfaatan dan pemeliharaan. seksi pengelolemanfaatan dan pemeliharaan perumahan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan perumahan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan perumahan, dan memantau pemanfaatan perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan koordinasi dan penyediaan dan atau rehabilitasi rumah korban bencana daerah, penyiapan bahan perumusan penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah mbr)sarana dan prasarana perumahan (l) seksi sarana dan prasaranasarana, prasarana dan utilitas umum perumahan. seksi sarana dan prasarana: penyiapan bahan pelaksanaan: penyiapan bahan evaluasiperumahan tingkat kemampuan kecilpembinaan perumahan seksi pembinumahan. seksi pembinumahan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan perumahan, penyiapan bahan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penyiapan bahan rekomendasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sbg) perumahan, pelaksanapada tingkat kabupaten, pelaksanaan peraturan perundang undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan pada tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaybagian keempat bidang kawasan permukiman bidangnyiapan bahan pelaksanaankebijakpembinaan dan pengendalikawasan permukiman seksi pengelolaataan kawasan permukiman. anu kepala seksi pengelolaataan kawasan permukiman, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan dan penataan kawasan permukiman, pelaksanaan pendataan serta perencanaan dan penataan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, pelaksanaan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penataan kawasan kumusarana dan prasarana permukiman seksi sarana dan prasaranangembangan prasarana dan sarana infrastruktur permukiman. kepala seksi sarana dan prasarananyiapan bahan pelaksanaanlaksanaan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana kawasan permukiman, pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sanitasi kawasan permukiman: pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sarana perasaan infrastrukturmukiman, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kawasan permukiman, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan permukiman, pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuesseptember sekda "asistenkoordinasii: do) bupati maluku teng barat, kabar hukum. kepala skpd rak. aa aw aafungsional sekretariat iii iii edisi perencanaan dan url dan kieeeiki keuangan kepegawaian bidang bidang perumahan rakyat kawasan permukiman seksi sarana dan prasarana sarana dan prasarana perumahan permukiman permukiman bupati maluku barat, para koordinasi |.sekda a5ag hukum aktin men pala skpd aka uu |
kemas . ang,inspektorwismaluku tenggara barat. inspektur adalah kepala inspektoratdaerahkena, inspektorat daerah sebagaimana dimaksudur, sekretariat, membawakan: subbagian perencanaan dan keuanggan struktur organisasi inspektorleainspektorat daerah, ketatausahaan urusan keuangan, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporinspektorat daerah, mengoordinasikan dan pengadministrasian usulan rka rupa dan dpa dpp dari unit unit kerja lingkup inspektorat daerah, samba pembinaan ketatausahaan keuangan inspektorat, ketatausahaan anggaran inspektorat daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, pengelolaan kas inspektordaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penyusunan laporan keuang daerah,oordinasikandaerah daerah, dan laporan kedinasan lainnya, mengoordinasikan, pemantauan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan, (tt mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit),oordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data dan informasi profil inspektorat daerah daerah, pelayanan administrasi kepegawaian inspektorat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penyusunan rencana kebutuhan barang inspektorat daerah, pengelolaan barang perlengkap(aa rarapedoman standar bidang pengawasan,koordinasi program pengawasan, pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa, revi rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi kinerja pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, layanan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, pemeriksaan hibah bantuan sosial, pengawasdampingan, asistensi dan fasilitasi,pelaksanaan fungsidinas pendidikan dan kebudayaan, dinas sosial, dinas perindustrian perdagangan dan tenaga kerja, dinas pariwisata, badan pertanian, badan perencanaan pembangunan daerah, badan penanggulangan bencana daerah, bagian pengadaan barang dan jasa, bagian pengelolaan perbatasan negara, esa kecamatan molo maru, kecamatan tanimbar selatan: dan kecamatan nirunmas. inspektur pembantu wilayah dinas kesehatan, dinas koperasi, usaha kecil, menengah dan transmigrasi, dinas kearsipan dan perpustakaan, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dinas perikanan, badan pendapatan daerah, kantor kesatuan bangsa dan politik, bagian umum, bagian kesejahteraan rakyat dan perekonomian, kecamatan baru, kecamatan wertamrian, kecamatan kormomolin, dan rsd dr. magritte. inspektur pembantu wilayah iii: dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas komunikasi dan informatika, dinas perhubungan, dinas lingkungan hidup, inspektorat daerah, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, satuan polisi pamong praja, bagian organisasi dan tata laksana, bagian pemerintahan dan otonomi daerah, kecamatan wuarlabobar, kecamatan kematian, dan sekretariat dewan pengurus kopi. inspektur pembantu wilayah iv: dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dinas ketahanan pangan, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, badan pengelola keuangan dan aset daerah, bagian hukum, bagian pembangunan, sumber daya alam dan sosial budaya, bagian humas, kecamatan tanimbar utara, kecamatan selalu, kelurahan saumlaki: kelurahan saumlaki utara, dan badan usaha milik daerah. pembagian wilayahtw gi bab tata kerja tugas dan fungsi inspektorat daerahinspektorisap asisten koordinasi kepala bagian hukum |:|'y kabar portal witzel tempat diundangkan saumlaki pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten maluku tenggara barat, pn, peterson rangkoratat, berita daerah kabupaten maluku tenggara barat tahun nomor.& salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, berapi moriolkosu, nip. m1aerah bagan struktur organisasi inspektorat daerah fungsional het subbagian subbagian subbagian till wilayah wilayah wilayah iii wilayah bupati maluku tenggara barat sekda i:| ass koordinasi kabar hukum kabar portal ' |(:| witzel |
tah tinta rena kapan engan rahmat tuhan yang maha esa bupati maluku tenggara barat, menimbang :a.disebutkan bahwa izin pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi pihak ha) diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitasi umum kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan, bahwa untuk pemenuhan kebutuhan kayu lokal khususnya kabupaten maluku tenggara barat maka perlu ada pengaturan pemungutan hasil hutan kayu pada kawasan hutan yang dibebani hak wilayah kabupaten maluku tenggaraultahun tentang pedoman pemanfaatan hutan hak, peraturan menteri kehutanan nomor tahun tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor tahuntahunnomor tahun lembaran negara tahun nomor peraturan menteri kehutanan nomor tahun tentang perubahan atas peraturan menteri nomor tahun tentang ketatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara. memutuskan menetapkan peraturan bupati maluku tenggara baratbab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud denganluku tenggara baramaluku tenggara barat. dinas adalah dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten maluku tenggara barat. kepala dinas adalah kepala dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten maluku tenggara baratyang terdapat hak dari suatu masyarakat hukum adat tertentu, hutan produksi alam adalah hutan alam yang memiliki fungsi hutan produksi, hutan produksi terbatas maupun hutan produksi yang dapat dikonversi yang dibebani hak (petuanan). hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah dan dibuktikan dengan alas titel atau walikoataut getahgetahan, tanaman obat obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu. kayu bulat rakyat adalah kayu dalam bentuk gelendongfasilitasi adalah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan hak, dan atau pemasaran hasil.dengan tujuan selatabab pemanfaatanutan hak yang berfungsi konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya. pemanfaatan hutan hak yang berfungsi konservasi dapat berupa pemungutan hasil hutan bukan kayuantara lain berupa mengambil rotan, mengambil madu, cc. mengambil tanaman obat obatan, mengambil buah dan aneka hasil hutan lainnya, perburuan satwa liar yang tidak dilindungi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada antara lain berupa usaha wisata alam: usaha olahraga tantangan, cc. usaha pemanfaatan air, usaha perdagangan karbon atau usaha penyelamatan hutan dan lingkungan. dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan hak yang berfungsi konservasi tidak boleh:menebang pohon, membangun sarana dan prasarana permanen, mengganggu fungsi konservasi, mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas hutan hak yang berfungsi konservasi serta, menambah jenis tumbuhan yang tidak asli. pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya. pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dapat berupa manfaatkan lahan pemungutan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan. kegiatan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa pemanfaatan lahan bawah tegakanet, 9g. usaha perbenihan tanaman hutan, dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung tidak boleh: menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, menebang pohon, cc. membangun sarana dan prasarana permanen, mengganggu fungsi lindung, mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas hutan hak yang berfungsi lindung, mengubah bentang alam dan lingkungan.hak yang berfungsi produksi dapat berupa: pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, cc. pemanfaatan jasa lingkungan. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada huruf dan, pengolahan dan pemasaran. pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain berupa usaha budidaya tanaman kayu kayuan sejenis, dan usaha usahaantara lain berupa, usaha budidaya tanaman obat, usaha budidaya tanaman hias, usaha budidaya tanaman pangan, usaha budidaya tanaman penghasil buah, getah dan minyak atsiri, usaha budidaya tanaman rotan dan bambu, usaha budidaya jamur, usaha budidaya perubahan, usaha budidaya sarang burung wallet, usaha budidaya perseteruan alam, j . usaha perbenihan tanaman hutan, usaha penangkaran satwa sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain berupa: usaha wisata alam: usaha olahraga tantangan, usaha perdagangan karbon (carbon trade), atau usaha penyelamatan hutan dan lingkungan, usaha pemanfaatan air. bab iii perizinan hutan produksi yang dibebani hak yang dapat diberikan izin adalah hutan hak yang tidak dibebani izin usaha pemungutan kayu rakyat oleh bupati melalui kepala dinas atau hak hak lain bidang kehutanan. surat keterangan asal usul kau) digunakan untuk pengangkutan kayu bulat rakyat dan kayu olahan rakyat yang diangkut langsung dari hutan hak atau lahan masyarakat. nota angkutan digunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) maupun hasil hutan bukan kayu yang diangkut langsung dari hutan produksi yang dibebani hak atau lahan masyarakat. semua hasil hutan kayu dan bukan kayu dari areal hutan hak yang akan digunakan dan atau diangkut daerah lainnya dilengkapi dengan surat keterangan asal usul kau) yang diterbitkan oleh dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten maluku tenggara barat surat keterangan asal usul kau) berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu dan bukan kayu seluruh wilayah republik indonesia. ketentuan mengenai pemberlakuan dokumen kau diatur sesuai dengan ketentuan ketatausahaan hasil hutan yang diatur tersendiri dengan peraturan menterikabupaten maluku tenggara barat. pengakuan terhadap status kepemilikan hutan hak. cc. status hutan tidak dalam masalah hukum laporan kepada pimpinan hasil hutan kayu yang diizinkan kepada setiap pemohon antara lain untuk perorangan maksimal untuk jangka waktu selama lamanya (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang. untuk pembangunan fasilitas umum maksimal untuk jangka waktu selama lamanya (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang. . dalam hal permohonan memenuhi persyaratan dan diatas, kepala dinas memberikan persetujuan pencanangan kepada pemohon dengan mewajibkan pemohon untuk melakukan kegiatan inventarisasi cek potensi bersama dinas dengan biaya dibebankan kepada pemohon. dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan dan diatas, kepala dinas menolak permohonan. dalam hal kepala dinas menyetujui laporan hasil inventarisasi, selanjutnya menetapkan areal kerja atau working area. dalam hal kepala dinas menolak laporan hasil inventarisasi maka kepala dinas menerbitkan surat penolakan permohonan. dalam hal permohonan memenuhi persyaratan maka kepala dinas memerintahkan kepada pemohon untuk membayar retribusi jasa pengukuran dan jasa pemetaan sebesar rp. terhadap kayu kayu yang berasal dari pemungutan hasil hutan kayu pada hutan hak atau kawasan hutan produksi yang dibebani hak dibebani provinsi sumber daya hutan pdh) dan dana reboisasi dr) sesuai ketentuan yang berlaku. dalam hal pemohon telah menyerahkan bukti pembayaran retribusi pihak pada hutan produksi yang dibebani hak sesuai ketentuan yang berlaku kas daerah kepada kepala dinas maka kepala dinas menerbitkan izin pemungutan hasil hutan kayu pihak) pada hutan hak dalam bentuk surat keputusan. izin pemungutan hasil hutan kayu pihak) pada hutan produksi yang dibebani hak diterbitkan untuk jangka waktu (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang apabila belum selesai dikerjakan dengan ketentuan hanya (satu) kali dengan jangka waktu (satu) tahun serta tidak untuk diperjual belikan. izin hanya dapat diberikan kepada koperasi unit desa, perusahaan dan perorangan dengan ketentuan koperasi unit desa yang dapat diberikan izin adalah koperasi unit desa yang didirikan secara murni dan telah berbadan hukum. perusahaan yang diberikan izin adalah perusahaan yang didirikan secara selektif tinjau dari domisili, bonafiditas dan tujuan pemanfaatannya. perorangan. dalam hal pemberian izin pada dan atas maka hasil hutan kayu tersebut hanya untuk penggunaan sendiri dan tidak dibenarkan untuk diperjual belikandan peredaran kabupaten maluku tenggara barat, pengakuan terhadap status kepemilikan hutan hak, status hutan tidak dalam masalah hukum,laporan kepada pimpinan. hasil hutan bukan kayu yang diizinkan kepada setiap pemohon antara lain a.untuk perorangan maksimal ton untuk jangka waktu selama lamanya (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang, untuk koperasi unit desa atau perusahaan maksimal ton untuk jangkawaktu selama lamanya (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang, c., untuk persyaratan hasil hutan bukan kayu selanjutnya dapat digunakan sesuai sebagai dasar dalam proses pelaksanaan pembuatan izin hasil hutan bukan kayu. bab kewajiban pemegang izin pemegang izin wajib membuat rencana kerjaalam bentuk rencana bagan kerja rbk) pemungutan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu pada hutan hak yang disahkan oleh kepala dinas. rencana bagan kerja pemungutan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi yang dibebani hak memuat antara lain rencana pemungutan yang meliputi jenis dan volume yang dibutuhkan, rencana pengayaan dan penanaman areal bekas pungutan, cc. rencana penggunaan tenaga dan peralatan pemungutan kayu, rencana pemanfaatan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu, pemegang izin pihak ha harus menebang pohon dengan diameterpengangkutan kayu dari tempat tebangan tempat penimbunan kayu dan dari tempat penimbunan kayu tempat pengumpulan kayu pantai tidak diperbolehkan menggunakan alat berat. kayu hasil tebangan dimaksud pada butir ini untuk dapat digunakan atau diangkut ketempat lain harus dilengkapi dilindungi dengan dokumen angkut kayu yang sah sesuai ketentuan yang berlaku yang diterbitkan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk. pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu pihak) pada hutan hak diwajibkan melakukan pengayaan dan penanaman pada lokasi bekas tebangan dengan jenis yang sama atau jenis lainnya yang bernilai ekonomis dengan jumlah anakan batang per pohon yang ditebang. pengayaan dan penanaman dilakukan pada lokasi bekas tebangan yang permukaannya kurang. pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu pihak) pada hutan hak bertanggung jawab pada pengamanan hutan disekitar dan didalam areal hutan yang diberikan izin seperti pencegahan kebakaran hutan dan mencegah masuknya merambah hutan yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan. pemegang hak berkewajibwajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutan hak. dan pendudukan atas hutan hak (okupasi). harusnya pihak ha atau iphhbk ha pada hutan hak karena masa berlaku izin telah berakhir, diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlaku izin berakhir, pemegang izin melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku: bab sanksi pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang melanggar ketentuan huruf dan tersebut atas selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun tentang kehutanan, dikenakan juga sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara pemungutan hasil hutan lapangan, denda administrasi provinsi sumber daya hutan dan dana reboisasi, pencabutan izin usaha pemungutan hasil hutan. bab pengendalian dan pengawasan kepala dinas provinsi melakukan pengawasan terhadap pemegang pihak atau iphhbk yang diterbitkan oleh kepala dinas kabupaten. kepala dinas wajib melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan operasional terhadap semua izin sebagaimana dimaksud pada peraturan bupati ini denganizin pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada hutan hak yang berlaku sebelum ditetapkannya peraturan bupati ini wajib disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati ini paling lambat (tiga) bulan setelah peraturan ini diundangkan.tunjuk pelaksanaan pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi alam yang dibebani hak dinyatakan tidak berlaku lagi. hal hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur dan ditetapkan: |
ya, rl. bupati maluku tenggara barat peraturan bupati maluku tenggara barat nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten maluku tenggara barat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupatimaluku tenggara barat, menimbang:kabupaten maluku tenggara barat bab ketentuan umum dalam kebijakan akuntansalukuyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan sap)insip akuntansi dan pelaporan keuangan adalah serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. bab ruang lingkup ruang lingkup kebijakan akuntansi meliputikabupaten maluku tenggara baratdaya menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. dasar dasar penyajipemerintah kabupaten maluku tenggara barat lra, belanja, pembiayaan, pendapatan dan beban serta penyajiannya dalam laporan keuangankebijakan akuntansi pemerintah kabupaten maluku tenggara baratditerapkan lingkup pemerintahan kabupaten maluku tenggara baratpada terdiri dari kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten maluku tenggara barat, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran kebijakan akuntansi tentang kebijakan akuntansi piutang, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ii, kebijakan akuntansi tentang kebijakan akuntansi persediaan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran iii, kebijakan akuntansi tentang kebijakan akuntansi investasi, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran iv, kebijakan akuntansi tentang kebijakan akuntansi aset tetap, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran kebijakan akuntansi tentang kebijakan akuntansi aset lainnya, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran vi, kebijakan akuntansi tentang kebijakan akuntansi kewajiban, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran vii: kebijakan akuntansi tentang kebijakan akuntansi pendapatan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran viii, kebijakan akuntansi tentang kebijakan akuntansi beban, belanja dan transfer, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ix, kebijakan akuntansi tentang kebijakan akuntansi pembiayaan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran kebijakan akuntansi tentang kebijakan akuntansi transistors, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran xi, kebijakan akuntansi badan layanan umum daerah blue) disusun secara terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab ketentuan penutup lampiran dari peraturan bupati maluku tenggara barattentang kebijakan akuntansi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati maluku tenggara barat. peraturan bupati maluku tenggara baratluku tenggara kartini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah kabupaten maluku tenggara barat. ditetapkan saumlaki pada tanggal :i8 9desember para koordinasi sekda i:lx bupati maluku tenggara barat, ass. koordinasi kabar hukum |: kepala skpd witzel tempat diundangkan saumlaki pada tanggal, member sekretaris daerah kabupaten maluku tenggara barat matang lembaran daerah kabupaten maluku tenggara barat, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan pengelola perbatasgelola perbatasan daerah kabupaten maluku tenggara barat. kepala badan adalah kepala badan pengelola perbataspengelola perbatasan daerah merupakan unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasoordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama, membawakan: subbidang perencanaan pembangunan kawasan, subbidang kerja sama pengelolaan wilayah negara. bidang koordinasi pelaksanaan, membawakan: subbidang koordinasi pengembangan kawasan, subbidang pelaksanaan pengamanan wilayah negara. bidang monitoring dan evaluasi, membawakan: subbidang monitoring pembangunan wilayah dan kawasan, subbidang evaluasi pengelolaan wilayah dan kawaspengelola perbatasan daerahdan pengelola perbatas: mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit):badan::, penyusunan laporan keuangan badan:ordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama pembangunan kawasan dan pengelolaan wilayah negara daerah. bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja : penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembangunan kawasan dan pengelolaan wilayah negara daerah: perumusan kebijakan teknis perencanaan dan kerja sama pembangunan kawasan perbatasan dan pengelolaan wilayah negara daerah: (( week akpkpupniibiuiuii pelaksanaan identifikasi potensi pembangunan dan pengembangan zona ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan perbatasan, mengoordinasikan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan dan batas wilayah negara daerah, pelaksanaan kerjasama pengelolaan wilayah negara antar kabupaten dengan negara lairencanaan pembangunkawasan perbatasan daerah. subbidang perencanaan pembangunekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan infrastruktur kawasan perbatasan: pelaksanaan penyusunan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan daerah: pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan daerah: penyiapan rencanaiapan set plan pengembangan infrastrukturrja sama pengelolarja sama pengelolaan wilayah negara daerah. subbidang kerja sama pengelolarja sama pengelolaan wilayah negara daerah, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kerja sama pengelolaan wilayah negara daerah, penyiapan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja sama pengelolaan wilayah negara daerah, penyiapan bahan kerja sama pengelolaan wilayah negakoordinasi pelaksanaan bidang koordinasi pelaksdan pengamanan wilayah negara. bidang koordinasi pegembangan kawasan dembangan kawasan dan pengamanan wilayah negara, pelaksanaan koordinasi pengembangan kawasan, pelaksanaan pengamanan wilayah negaraoordinasi pengembangbatasan daerah. subbidang koordinasi pengembangbatasan daerah: penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kawasan perbatasan daerah: pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan daerah: pelaksanaan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan daerah, penyiaplaksanaan pengamanmanan wilayah negara. subbidang pelaksanaan pengamanamanan wilayah negara, pelaksanaan penetapan dan penegasan batas wilayah negara daerah, pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negaraserta pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan. bidangrencanalaksanaan monitoring pembangunan wilayah negara dan kawasan perbatasan: pelaksanaan evaluasi pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasanonitoring pembangunwilayah dan kawasan. subbidang monitoring pembangunmonitoring pembangunan wilayah dan kawasan daerah: penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan monitoring pembangunan wilayah dan kawasan daerah, penyusunan rencana aksi pelaksanaan monitoring pembangunan wilayah dan kawasan daerah, pelaksanaan monitoring pembangunan wilayah dan kawasan daerah: penyiapan laporan monitoring pembangunevaluasi pengelolawilayah dan kawasan daerah. subbidang evaluasi pengelolaevaluasi pengelolaan wilayah dan kawasan daerah: penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan evaluasi pengelolaan wilayah dan kawasan daerah: penyusunan rencana aksi pelaksanaan evaluasi pengelolaan wilayah dan kawasan daerah: pelaksanaan evaluasi pengelolaan wilayah dan kawasan daerah: penyiapan laporan evaluasi pengelola(l), ber bnn bupati maluku tenggara barat, para koordinasi fkaiii iii iii subbagian subbagian nan dan perencanaan keuangan kepegawaian bidang bidang bidan perencanaan pembangunan koordinasi pengembangan monitoring pembangunan kawasan kawasan wilayah dan kawasan kerja sama pengelolaan pelaksanaan pengamanan evaluasi pengelolaan wilayah negara wilayah negara wilayah dan kawasan bupati maluku tenggara barat, (para koordinasi sekda fallon asisten koordinasi:| pk. abad hukum "kepala skpd oil: o www wi |
tai ranaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten maluku tenggara barat.encanaan, promosi, dan pengendalian penanaman modal: seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan ii: seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan iii. bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan: seksi pengaduan dan informasiencanaan, promosi, dan pengendalian penanaman modal bidang perencanaan, promosi, dan pengendali. bidang perencanaan, promosi, dan pengendalilingkup pemerintah daerahgembangan iklim penanaman modal, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, pelaksanaan koordinasi dalam rangkanyiapan profil investasi proyek kemitraan, penyiapan bahan pemberian fasilitas insentif bidang penanaman modal, penyiapan bahan penyusunan pedoman tata cara kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan dan pengembangan iklimromosipenanaman modal. seksipenanaman modal, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan promosi penanaman modal, penyusunan rencanakoordinasi dan pelaksanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, pelaksanaan verifikasi data dan informasi bidang penanaman modal yang akan disebarluaskan melalui website, pemantauan pengelolaan dan pengembangan website, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan promosiendalian pelaksanalaksanaan penanaman modal. seksi pengendalingendalian pelaksanaan penanaman modal, pelaksanaan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.laksanaan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah. fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah,ta perizinan dan nonperizinan penanaman modal) pelaksanaan analisisngumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengendalian pelaksanae: bagian keempatlayanan perizinan dan nonperizinangelolaan pelayanan perizinan dan nonperizinan lingkup pemerintah daerah, pengelolaan pelayanan perizinan dan nonperizipenyusunan standar operasional prosedur sop) pelayanan perizinan dan nonperizinan perizinanii., penyusunan standar operasional prosedur sop) pelayanan perizinan dan nonperizinan ii,pelayanan perizinan dan nonperizinan iii. seksi pelayanan perizinan dan non perizini, penyusunan standar operasional prosedur sop) pelayanan perizinan dan nonperizinan iii, pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan iiilingkup pemerintah daerahuan. seksi pengaduandee penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengaduan dan informasi, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengaduan dan informasi,gumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengaduan danbijakan dan penyuluhijakan dan penyuluhan layasiak penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kebijakan dan penyuluhan layanan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kebijakan dan penyuluhan layanan,laksanaan pengumpulan bahan dan analisisundangan: koordinkebijakan dan penyuluhan layanporan dan peningkatdan peningkatan layanyiapanalisispelaporan dan peningkatan lay|:|.e7 asisten koordinasi kepala bagian hukum tap kabar portal oil witzel kembar diundangkan saumlaki pada tanggal hal yuan sekretaris daerah kabupaten maluku tenggara barat, piltil tenis subbagian subbagian neon perencanaan keuangan kepegawaian sem caraka berdasar pen pra bidang pengaduan, kebijakan dan pengendalian pelayanan perizinan dan penanaman modal nonperizinan dan pelaporan layanan seksi seksi seksi pelayanan perizinan dan pengaduan dan men aman modal nonperizinan informasi seksi seksi seksi promosi penanaman pelayanan perizinan dan kebijakan dan modal nonpenanaman dannonperizinan iii peningkatan layanan modal bupati maluku tenggara barat sekda ass koordinasi kabar portal |: (ff witzel ee, m5. |
lia pasdana alokasi umum tambahan bantuan keuangan pembiayaan selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten pati mendapatkan alokasi dana sebesar rp7. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan menteri keuangan dimaksud dalam hal perubahan apbd tahun anggaran telah ditetapan disampaikan kepada pimpinan dprd selanjutnya dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran, bahwa menyikapi usulan beberapa perangkat daerah berkenaan dengan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan atau antar rincian obyek belanjapbdanggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pati tahun anggaran semula berjumlah rp3. bertambah sebesar rp7lampiran pada beberapa opd antara lain dinas kesehatan, dinas komunikasi dan informasi, sekretariat daerah, sekretariat dprd, kelurahan kaliori, kecamatan gabus, inspektorat, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah ppid)belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat diubah, sehingga berbunywww jdih.kemenkeuygo.id bahwa usulan tarif layanan badrimob kelapa dumerupakan imbalan www jdih.kemenkeufgo.id sewa blue lamp per lamp jam sewa blue lamp harian per lamp harian nifas per tindakan s.d. gizi konsultagan per tindakan s.d bedah telinga hidung tenggorokan per tindakan s.d tindakan penunjang fisioterapi per tindakan s.d radiologi per tindakankon pdavisite dan konsultasi pada intensive care unit icu) visite dan konsultasi dokter per kunjungan s.d. pemeriksaan konsultasi poli anak per tindakan s.d. poli mata per tindakan s.d. www jdih.kemenkeu.did poli bedah umumpoli penyakit dalam per tindakan poli paru per tindakan poli jiwa per dokumen poli kulit kelamin per tindakan s.d. poli ortopedi per tindakan s.d poli syaraf per tindakanjdih.kemenkeu.did sie penitipan jenazah per hari s.d visum repertum luar per tindakan s.d. tarif pusat pelayanan per tindakan s.d. terpadu tindakan medis non operatif kamar bersalin versus kamer kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. besar per tindakan s.d. organ per tindakan s.dwww jdih.kemenkeu.go d tabung oksigen penggunaan per tabung per tabung penggunaan per jam per jam observasi khusus per pasienultrasonography per tindakan s.d. computerized tomography per tindakan s.d. scan central steril supply per tindakan s.d. departejdih kemggikeu.go id atas jasa layanan yang diberikan olehtindakan medis operatif, dan tarif tindakan penunjang, tarif administrasi,wwnvjdih.kemenkeuffo.id seaj .pwww jdih.kemenkeu.didwww jdih.kemenkeu.gf.id adiwww jdih.kemenkeu.gf,id keuangtantindakan rawat inap rawat inap anak dewasa per tindakan s.d. perinatologi tindakan per tindakan s.d. perawatan tali pusat per tindakan perawatan continuous positive per tindakan airway pressure por perawatan ventilator per tindakandalam rangka memberikan penghargaan atas pengabdian selama menjabat sebagai anggota badan permusyawaratan desa wilayah kota batu pada tahun perlu menetapkan perubahan atashalaman dari hlm.. beberapa ketentuan dalam diubah sebagai berikut: ketentuan ditambahkan (satu) yaitu angka (empat belas)alaman dari hlanggota bpd adalah unsur pimpinan dan anggota. alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat add adalah bagian dari dana pertimbangan yang diterima daerah dalam apbdanggota bpd yang telah berhenti atau telah meninggal dunia. purnawaktu adalah masa berakhirnya jabatan anggota bpd dalam menjalankan tugas. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: anggota bpd yang berhenti mulai tahun diberikan penghargaan tunjangan masa akhir jabatan yang bersumber dari apb desa. berhenti sebagaimana dimaksud pada dikarenakan: meninggal dunia, atas permintaan sendiri, dan diberhentikaniceritakan kepada ahli waris yang sahan huruf apabila diberhentikan dengan hormat dengan masa tugas paling sedikit (tiga) tahun. halaman dari hlm. tunjangan masa akhir jabatan sebagaimana dimaksud pada berlaku bagi anggota bpd yang telah habis masa tugasnya dan tidak terpilih kembali. tunjangan masa akhir jabatan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi anggota bpd yang telah habis masa tugasnya dan terpilih kembali. tunjangan masa akhir jabatan dimaksud pada dapat bersumber dari add atau desa sesuai kemampuburu provinsi maluku peraturan bupati buru nomor tahun 2ol7 ten?2a1, tentang perangkat daerah, yang mengatur kedudukankoperasi, usaha kecil dan menengr.ls:r nan organisasi dan tata kerja dinas koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten buru; undang undang nomor tah,{kembaran negara republik indonesia nomor lz4 tahun tar,r,bahan lembaran negara reptrbtrik indonesia nomor 3sgs) sebagaimana telah diubah dengan undang udara nomor tahun 2ooo tentang perubahan atas undang undang nomor tahun 19qg tentang pembentukan propinsi maluku mengingatr,nconn) sebagai:rr?en buru. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud d.kepalakoperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten buru. bab iii kedudukan, susunan organisasi dinas koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten buru kedudukan dinas koperasi, usaha kecil dan menengahperasi, usaha kecil dan menengah tipe terdiri atas (tiga) bidang dan (satu) sekretariat; (2tperasi, usaha kecil dan menengahkeuangan dan pen susunan program; dan sub bagian tata usaha; bidang kelembagaan dan pengawasan membawakan; seksi kelembagaan dan perizinan; seksi keanggotaan dan penerapan peraturan; danmembawakan; seksi fasilitasi usaha koperasi; seksi peningkatan kualitas sdm koperasi; dan seksi pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi bidang pemberdayaan usaha mikromembawahkan; seksi fasilitasi usaha mikro; seksi pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro; seksi peningkatan kualitas kewirausahaan bab tugas pokok dan fungsi dinas koperasi, usaha kecil dan menengah kepala dinas koperasi, usaha kecil dan menengah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi tugas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; uraian tugas dimaksud pada sebagai berikut. dalam (satu) daerah provinsi; menetapkan trrenerbitan izin per rekaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasidengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten kota dalam (satu) daerah provinsi; menetapkan hasil per,neriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan&ya lintas daerah kabupaten kota dalam (satu) daerah provinsi; menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpanpinjarn unit simpan penjara koperasi yang wilayahkeanggotaannya lintas daerah kabupaten kota dalam (satu) daerah provinsi;l(satu) daerah provinsi; mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yangkeanggotaannya cinta.s daerah kabupatenkota dalam (satu) daerah provinsi;ri;s dinas sekretaris dinas mempunyai tugas men5rusun rencana kegiatan, melaksanakan dan mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan administrasi urrlltm, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program. uraian tugas dimaksud pada sebagai berikut menyelenggarakan administrasi llmur5susunan program dan kegiatan lingkungan dinas; pemrosesan administrasi perizinanfrekorn rn; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan lurusan administrasi lrmllm, perlengkapan dan kepegawaian. uraian tugas dimaksud pada terdiri dari men)rusun rencana sub bagian tata usaha sesuai dengan rencana kerja dinas; melaksanakan pelayanan administrasi umum, urban dalam, urusan surat men5sn rangka perkeuangan dan penyusunan program n5rus:nan programr{susunan rencana kegiatan dan program kerja serta penganggaran lingkup dinas koperasi dan ukm; mengkoordinasikan pen5susunan statistik informasi; menyusun dpa dpp dinas koperasi dan usaha kecil menengah; mengkoordinasikan pen lembagaan dan pengawasan kepala bidang kelembagaan dan pengawasan rnemptrnyai tugas sebagai berikut. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat; memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjamlunit simpan pinjam yang akurat; mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi; mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin: permukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;,p; mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam unit serapan padam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten kota" dalam (satu) daerah provinsi; mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan piagam unit serapan pinjam; mengoordinasikan upaya penciptaan iklanerapan pinjam unit simpan pinjam; mengoordinasikan penerapan peraturan perr.undang undangan dan sanksi bagi koperasi; dan mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, eva rasi danpelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi. kepala seksi kelembagaan dan perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan perumus u:r kebijakan teknis, sarira.s, fasilitasi kerjasama dan permodalan. t2) t\.gas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam; menganalisis(l) kepala seksi keanggotaan dan penerapan peraturan mempunyai tugas sebagai berikut. t2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari menganalisis penerapan peraturan perundang undangan; menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi; dan merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota operasi. mendistribusikan tugas kepada staf dan memberi petunjuk arahan untuk kelancaran pelaksanaan yaawasan dan pemeriksaan dan penilaian kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri darierapan penjara; menyusun data kesehatan koperasi serapan pidamlunit simpan pinjam; merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi; daur merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi serapan pinjam unit simpan pinjam. bidang pemberdayaan dan penerbangan koperasi kepala bidang pemberdayaan dan penerbangan koperasi mempunyai tugas sebagai berikut. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; mengoordfueir perluasan akses pembiayaan permodalan bagi koperasi; emperor,nosikalrfi,koperasi mempunyai tugas sebagai berikut uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya; dan mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi dalan dan luar negeri. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi; mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi dalan dan luar negeri; mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya; melaporkan hasil pelaksanaan tu.gas secara berkata maupun sewaktu waktu kepada atasa], penguatan dan perlindungan koperasi mempunyai gigas. uraian tugas sebagai,nana dimaksud pada terdiri dari mengembangkan trrerluasan akses pembiayaan permodalan bagi koperasi; dan merencanakan pelaksanaan pelindo.t\, menyusun rencana program seksi usaha koperasi sesuai dengan rencana kerja dinas; melaksanakan pen5susunan program kegiatan usaha koperaningkatan kualitas sdm koperasi mempunyai tugas. tzl uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan men5rusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi. mengembangkan perluasan akses pembiayaan permodalan bagi koperasi; dan i\direncanakan pelaksanaan perlindu5rusa.ln rencana progr rm seksi peningkatan kualitas sdm koperasi sesuai dengan rencana kerja dinmberdayaan usaha mikro kepala bidang pemberdayaan usaha mikro mempunyai tugas sebagai berikut t2l uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari;mikro; mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil ngoordinasikan pengembangan kewirausahaan. melaksanakan manajemen pembinaan usaha mikro kecil danusaha mikro kecil dan menengah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan bidang usaha mikro kecil dan menenglnbtrmikroumkm. t2l uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: men;rusun rencana seksi seksi umkm sesuai dengan rencana kerja dinas; melaksanakan pen1susunan program kegiatan peningkatan kualitas seksi umkm; melaksanakan dan mengendalikan kegiatan peningkatan kualitas seksi umkm; melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu waktu kep.ra luar penguatan dan perlindungan usaha mikro mefilpunyai tugas. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;.ingkatan kualitas kewirausahaan mempunyai tugas" uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: mengembangkan peningkatan kualitas kewirausahaan; merencanakan pengembangan peningkatan kualitas kewirausahaperasi dan usaha kecil menengl2*makan jabatan struktural eselon iii.a t3) kepala bidang merupakan jabatan stmkhrral eselon iii.b kepala sub bagian dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon iv.a. bab ketentuan lain lain pasar bagan susunan organisasi dinas koperasi, usaha kecil dan menengu,h masuki diundangkan namea pada tanggal november ol7 kne baris daerah kabupaten buru,,t para koordinasi kabar organisasi kabar hukum assegaf berita daerah kabupaten buru tahun 2oi7 nomor <(rp mza #a= 6ae fi> a14> l. z\n ma m;o c u #ixf =z>< e2i6= 6p" """h esq di{:c e=s pc* alhuf u)l j{= l=p f=' zz. :r+ efi d{mz zo6lo t, .{ eb zz.n u> z o mrm mrm t, mzo mz< cl { , 3me zox o>rur 'oza >c rlr = t an(j li\ tt, {r, tmx7m { aoz nfr z @ (f> c'l az9 ,',r+ vt mvg >cf =,o dsa cz, hoontelah dievaluasistruktur tambahan penghasilan bagi pegawai lingkungan rumah sakit umum dr. soekarno telah mendapatkan remunerasi darincabutlspase;); landasan penyusunan kua dan pas;danyusriansyah syarkawbupati mojokerto peraturan bupati mojokerto nomor tahun tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai non pegawai negeri sipil (pns) pada badan layanan umumaden achmad masoni sebagai badan layanan umum daerah dengan status penuberikan kewenangan untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai non pegawai negeri sipil pns); bahwa agar pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif, mengatur pengangkatan dan pemberhentian pegawai non pns yang diatur |
tka kemenyan. intensif. dokter. wahana. program. peraturan menteri pertahanan republik indonesiakesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu dan kompetensi dokter dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna, bahwa dokter lulusan baru yang mengabdikan diri pada kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia maupun dokter lulusan baru luar kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia yang berasal dari program pendidikan berbasis kompetensi memerlukan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai wahana program internsipdokter indonesia untuk menerapkan, melahirkan, dan mendirikan kompetensinya dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan surat izin praktik tentang penyelenggaraan program internsipdan penempatan dokter pasca internship,wahana program internship dokter adalah fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas yang digunakan untuk kegiatan praktik dokter internship dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh kiri pusat. kementerian pertahanan selanjutnya disebut kemhan adalahpelaksanafungsipemerintah bidangpertahanan. tni adalah tentara nasional indonesia. program internship dokter adalah program yang ditujukan untuk setiap dokter baru yang pada masa pendidikannya menggunakan kurikulum berbasis kompetensi kbk), sebagai prasyarat untuk registrasi konsil kedokterandokter yang telah memenuhi kriteria sebagai tempat pelaksanaan program internship dokterlapanganperoranganadalahsetiapkegiatan yang dilakukanolehpemerintahdan ataumasyarakatsertaswastauntukmemel iharadanmeningkatkankesehatansertamencegahdanmenyembuhkanpe nyakitsertamemulihkankesehatanperorangan. upaya kesehatan masyarakat adalahpelayanan kesehatan tingkat yang selanjutnya disingkat ppk iadalahpelayanankesehatandasar lapis pertama yang dapatberupa pusat kesehatan masyarakat, pelayanankesehatanmandiri, pelayanankesehatankelompok, praktikkeperawatan, kebidanan, maupunupayakesehatanmasyarakatlainnyadalambentukposobatdesa, poskesehatandesa, pospelayananterpadu,danbentuklainnya. audit medik adalah suatu proses peningkatan mutu guna perbaikan perawatan kepada pasien melalui kajian sistematis terhadap pelayanan berdasarkan kriteria yang eksplisit, danmelakukan upaya upaya perbaikan. organisasi profesi dokter adalah adalah organisasi profesi yang menghimpun para dokter indonesia, yang bersifat independen, nirlaba, dijiwai oleh sumpah dokter dan kode etik kedokteran indonesiadikolegaladalah tata cara atau prosedur penata laksanakan dan berbagai aspek yang berkaitan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum log internsipadalahbukudaftarisiankegiatan program internshipmengenai penyelenggaraan wahana program internship dokter lingkungan kemhan dan tni. bab penyelenggara wahana program internship dokter tugas penyelenggara wahana program internship dokter yaitu: mengelola kasus upaya kesehatan perorangan yang ditargetkan pada jumlah dan jenis dari kasus medik, kasus bedah, kasus kegawatdaruratan, kasus jiwa, dan medikolegal, memberikan fasilitas kepada setiap peserta internsipselama (satu) tahun untuk dapat menangani paling sedikit (empat ratus) kasus:dan mengelola kasus upaya kesehatan masyarakat yang ditargetkan pada jenis dan jumlah dari pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan primer, dan penelitian sederhana mengenai status kesehatan masyarakat. fungsi penyelenggara wahana program internship dokter yaitu: melakukan pelayanan kesehatan promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitasi sesuai standar pelayanan yang telah disusun, melakukan pelayanan penunjang seperti laboratorium sederhana dan atau radiologi yang sesuai dengan pelayanan kedokteran primer yang dapat dimanfaatkan peserta internship: melakukan kegiatan rekam medik yang dapat menjamin kerahasiaan pasien dan dimanfaatkan untuk menambah ilmu pengetahuan, melaksanakan administrasi internship, dan melaksanakan kegiatan yang dapat menciptakan suasana akademik melalui penyusunan makalah, presentasi kasus, dan audit medik. bab iii penyelenggaraan wahana program internship dokter fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijadikan sebagai wahana program internship dokterrumah sakit tingkat iii, yaitu rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas, rumah sakit tingkat iv, yaitu rumah sakit yang bersifat transisi dengan kemampuan hanya memberikan pelayanan kedokteran umum dan gigi,dan poliklinik dengan rawat inap, poliklinik tanpa rawat inapatau yang setara dengan puskesmas atau ppk fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi wahana program internship dokter sebagaimana dimaksud dalam memiliki kriteria sebagai berikut: mempunyai komitmen tinggi dalam pelaksanaan program internship dokterdengan konsekuen pada penilaian aktifitas akademik atau profesi yang sudah ada, mampu menyediakan sarana prasarana untuk kegiatan internsipdisertai kesediaan pimpinan fasilitas kesehatan menjadi penanggung jawab program internship dokter, cc. mempunyai izin fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan, mampu memberikan pelayanan kedokteran primer yang komprehensif, tidak hanya pelayanan kuratif tetapi juga pelayanan promosi, preventif, dan rehabilitasi, mempunyai jumlah pasien dan variasi kasus yang mencukupi dengan distribusi usia sesuai dengan buku log internship, mengelola kasus usaha kesehatan perorangan sesuai dengan ketentuan jumlah dan jenis yang cukup sertakode kegiatan berupa kasus medik, kasus bedah, kasus kegawatdaruratan, kasus jiwa, dan medikolegal, menangani paling sedikit (empat ratus) kasussecara keseluruhan bagisetiap peserta internship selama (satu) tahun, mempunyai jam pelayanan24 (dua puluh empat) jam, mempunyai fasilitas pelayanan kegawatdaruratan, mempunyai manajemen pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, menyampaikan profil rumah sakit sesuai tingkat rumah sakit, il. memiliki dokter yang bersedia menjadi pendamping dalam jumlah dan jenis yang cukup, rasio pendamping dengan peserta program internship yaitu (satu berbanding lima), semua pendamping memenuhi kriteria pendamping dan telah mengikuti pelatihan dokter pendamping program internship, dan oo. memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang wahana program internship dokter meliputi ruang diskusi, ruang istirahat, ruang jaga, dan perpustakaan. profil fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi visi, misi, dan tujuan, organisasi pengelolaan, jumlah daftar dokter,dokter spesialis, tenaga kesehatan tetap atau tidak tetap, dan masa kerja, jenis layanan medik yang tersedia, dan laporan kinerja (satu) tahun terakhir yang mengenai jenis kasus, jumlah kasus, penderita rawat jalan, penderita rawat inap, dan tingkat hunian tempat tidur( bed occupancy rate). prosedur persetujuan wahana program internship doktersebagai berikut: pengajuan fasilitas pelayanan kesehatan lingkungan kemhan dan tni sebagai wahana program internship dokter oleh direktorat kesehatan direktorat jenderal kekuatan pertahanan kementerian pertahanan kepada kiri pusat, pengajuan fasilitas pelayanan kesehatan dengan melengkapi persyaratan administratif dan profil fasilitas pelayanan kesehatan, kiri pusat dan kiri provinsi melakukan kunjungan untuk melakukan penilaian kelayakan pada waktu yang disepakati bersama, berdasarkan hasil kunjungan dan rekomendasi kiri provinsi, kiri pusat menetapkan wahana sebagai pelaksana program internship dokter indonesia: dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai wahana program internship dokter, ditetapkan oleh kiri pusat dan pengesahannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. bab peserta wahana program internship kepesertaan dokter wahana program internship dokter diikuti oleh: dokter baru lingkungan kemhan dan tni, dan dokter baru dari luar lingkungan kemhan dan tni. dokter baru peserta program internship dokte atas usul direktur jenderal kekuatan pertahanan kementerian pertahanan. dokter baru dari lua. bab kewajiban dan hak kewajiban pimpinan wahana program internship dokter yaitu: menandatangani surat pernyataan kesanggupan melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya menjadi wahana program internship dokter, menyelenggarakankegiatansebagai wahana program internship dokter paling singkat (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan: cc. menerima peserta program internship dokter sesuai dengan jumlah dokter pendamping yang dimiliki, (satu) dokter pendamping paling banyak mendampingi5 (lima) orangpesertalnternsip, dan melaporkan hasil pelaksanaan program internship dokter kepada direktur jenderal kekuatan pertahanan kementerian pertahanan melalui direktur kesehatan direktorat jenderal kekuatan pertahanan kementerian pertahanan, paling lambat (satu) bulan setelah selesai menyelenggarakan program internship dokter. hak pimpinan wahana program internship dokter yaitu: menerima penilaian kinerja sebagai wahana program internship dokter oleh kiri, dan mengusulkanperpanjanganmasadinas dokter pendamping program intern sip yang telahhabismasapendampingannya. bab kewenangan menterimempunyaikewenangandalammembuatkebijakan wahana program internship dokter. panglima tni mempunyaikewenangandalampenggunaan wahana program internship dokter. direktur kesehatan kepala dinas kesehatan angkatanmempunyaikewenangandalampembinaan wahana gram internship dokterbekerja sama dengan: kiri: dan organisasi profesi dokter. pembinaan wahana program internship dokter sebagaimana dimaksud dalam ditujukan untuk: meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter internship, melindungi masyarakat atas pelayanan yang dilakukan oleh dokter internship, memelihara dan meningkatkan kemampuan dokter pendamping, dan meningkatkan mutu wahana program internship dokter. bab viiwahana program internship dokter kepada menteri pada akhir progra"f3 nai, bupati banyumas provinsi jawa tengahrian nama jalan, perlu membentuk peraturan bupati tentang tata cara pengajuan nama jalan wilaybanyumas nomor tahun tentang pemberian nama jalanngajuan nama jalananitia adalah panitia pelaksana pemberian nama jalan yang dibentuk dengan keputusan bupatijdih kabupaten banyumasystem jaringumum yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. jalan khusus, meliputi jalan yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri oleh instansi pemerintah: badan usaha: jdih kabupaten banyumas perseorangan, dan kelompok masyarakat. setiap jalan harus diberi nama. pemberian dan penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu dilakukan pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam penggunaan nama dalam pemberian dan penetapan nama jaljalan sebagaimana dimaksud pada dapat menggunakan nama yang sama sepanjang berlokasi wilayah kecamatan yang berbeda. pemberian nama jalan yang ada dapat menggunakan perpaduan nama diantara kriteria namahuruf huruf huruf dan seterusnya berdasarkan jumlahnya. bab iii kewenangan pengesahan nama jalan kabupaten, jalan desa dan jalan khusus yang dibangun instansi pemerintah dan badan usaha ditetapkan dengan keputusan bupati. bab panitia pemberian nama jalan untuk kepentingan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam dibentuk panitia pelaksana pemberian nama jalan kabupaten banyumas. jdih kabupaten banyumas panitia sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim kerja pembakuan nama sukabumi kabupaten banyumas. panitia sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan inventarisasi nama jalan yang diusulkan masyarakat dan atau pemerintah daerah, melaksanakan pembahasan usulan nama jalan bersama perangkat daerah terkait maupun pihak pihak terkait, memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada bupati dalam penetapan nama jalan, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh bupati dalam rangka penetapan nama jalan. panitia sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. panitia sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada bupati. bab prosedur dan penetapan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam dapat diusulkan oleh masyarakat melalui kepala desa lurah dan atau pemerintah daerah. tata cara usulan pengajuan pemberian nama jalan yang diusulkan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut kepala desa dan atau lurah menyampaikan pengajuan pemberian nama jalan atas usulan masyarakat dalam wilayah kerjanya kepada camat yang disertai lampiran denah ruas jalan, dalam hal menggunakan nama seorang pahlawan atau tokoh masyarakat, perlu diperhatikan penjelasan dari ahli waris atau keluarganya, penetapan tentang tokoh tersebut dari pemerintah instansi yang berwenang, mencantumkan namanya secara lengkap. jika usulannya melewati lebih dari (satu) desa kelurahan maka usulan tersebut harus memperoleh persetujuan dari kepala desa lurah yang terlewati jalan dimaksud dengan difasilitasi oleh kecamatan, dan atau lebih dari (satu) kecamatan, maka usulan tersebut harus memperoleh persetujuan camat yang terlewati jalan dimaksud dengan difasilitasi oleh kabupaten. jdih kabupaten banyumas camat melakukan inventarisasi pengajuan nama jalan dalam wilayah kerjanya yang diajukan oleh kepala desa dan atau lurah serta pihak lain dan mengajukannya kepada bupati secara tertulis, tata cara usulan pengajuan pemberian nama jalan yang diusulkan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dan atau unit kerja teknis yang membidangi pemberian nama jalan. apabila dprd akan mengusulkan nama jalan, usulan diajukan sebagai masyarakat kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada usul pemberian nama jalan yang diajukan oleh masyarakat, dprd dan atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dan dibahas oleh tim kerja pembakuan nama sukabumi, perangkat daerah terkait, camat, kepala desa lurah, serta perwakilan tokoh masyarakat dimana lokasi ruas jalan berada. hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada selanjutnya dituangkan dalam berita acara. berita acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada selanjutnya disampaikan kepada bupati guna pertimbangan dalam penetapan nama jalan. dengan pertimbangan tertentu, panitia dapat melakukan survei lokasi jalan dan dengar pendapat (public hearing) untuk jalan yang diajukan pemberian nama. pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada adalah jalan kabupaten, ruas jalan strategis, minimal jalan poros, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat. survei dilakukan dalam rangka verifikasi dan memastikan titik awal dan titik akhir sekaligus titik koordinat jalan yang diajukan untuk diberikan nama. dengar pendapat publik (public hearing) untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat sekitar terhadap pengajuan nama jalan. hasil dari kegiatan survei dan dengar pendapat (publik hearing) dituangkan dalam berita acara. jdih kabupaten banyumas bab perubahan nama jalan nama jalan dapat diubah apabila tidak sesuai dengan harapan dan perkembangan kondisi saat ini. tidak sesuai dengan harapan dan perkembangan kondisi saat ini sebagaimana dimaksud pada adalah nama jalan yang digunakan tidak sesuai dengan kriteriaama jalan yang digunakan tidak mewakili aspirasi masyarakat sekitar. usul perubahan nama jalan dapat diajukan oleh masyarakat dan atau pemerintah kabupaten banyumas. apabila dprd akan mengusulkan perubahan nama jalan, usulan diajukan sebagai masyarakat kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada rencana perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat oleh tim kerja pembakuan nama sukabumi kabupaten banyumas, perangkat daerah terkait, serta masyarakat pengusul. jika dalam proses sosialisasi sebagaimana dimaksud pada memperoleh persetujuan dari peserta, maka proses perubahan nama jalan dapat dilanjutkan. prosedur dan persyaratan pengajuan serta penetapan perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan nama jalan yang akan diusulkan dirubah minimal telah berusia (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan. perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab vii tiang dan papan nama setiap jalan yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang dan papan nama. nama jalan ditulis pada daun rambu nama jalan yang ditempel pada tiang dan dipasangkan kedua ujung jalan yang bersangkutan pada sisi sebelah kanan. jdih kabupaten banyumas penulisan nama jalan sebagaimana dimaksud pada menggunakan huruf latin, dan dapat ditambahkan dengan huruf daerah jawa dibawahnya atau keterangan status jalan. untuk menyatakan nama jalan pada persimpangan tiga (tipe t), papan nama jalan ditempatkan diseberangi jalan menghadap arus lalu lintas datang. tiang dan papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada dibuat dengan ketentuan sebagai berikut tiang majalan tinggi paling rendah (satu koma tujuh puluh lima meter) dan paling tinggi (dua koma enam puluh lima meter) diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah. bahan logam pipa bulat diameter (lima puluh lima mili meter), dengan ketebalan paling sedikit (dua mili meter) atau besi profil np. mm) atau besi profil dengan ukuran x80x25 np. mm) dan ketebalan (lima mili meter). pipa bulat diisi cor beton praktis dengan perbandingan atau ditutup dengan plat besi atau bahan sejenis sehingga air tidak dapat masuk dalam pipa. anggur bawah terdiri dari minimal batang besi siku 3x30x30 yang dilas pada tiang rambu dengan bersilang atau besi beton yang masuk menyilang pipa. rangka rambu tempat menempelkan daun rambu: menggunakan besi siku minimal 3x30x30 yang satu sisinya vertikal menghadap kedepan, dan sisi lainya horizontal masuk ketiga dan dilas rapat. papan majalan ukuran lebar minimal (dua puluh seni meter) dan panjang (enam puluh seni meter) sampai dengan (seratus dua puluh seni meter). bahan plat aluminium dengan ketebalan paling sedikit (dua mili meter) (termasuk reflective meeting) atau logam lainnya anti karat atau berlapis anti karat dengan ketebalan paling sedikit (nol koma delapan mili meter) atau bahan non logam dengan ketebalan paling sedikit (dua mili meter). warna dasar hijau. warna huruf dan atau angka putih. jdih kabupaten banyumas anggaran pencetakan papan nama dan tiang pada jalan kabupaten dibiayai oleh pemerintah daerah. anggaran pencetakan papan nama dan tiang pada jalan desa dibiayai oleh pemerintah desa. pembuatan dan pemasangan papan nama jalan dan tiang yang berada lingkungan komplek perumahan yang fasilitas jalannya belum diserahkan kepada pemerintah daerah dibiayai oleh pengembang yang bersangkplh. sekretaris daerah kabupaten banyumas asisten pemerintahan dan kesra ttd didi rudwiyanto berita daerah kabupaten banyumas tahun nomor kaa salinan sesuai aslinya, kabar humilis setda kabupaten banyumas, (al serta j2) sugeng a mh., neng kriteria penggunaan nama jalan nama jalan kabupaten dan desa dan jalan khusus menggunakan nama pahlawan baik tingkat nasional, regional maupun tingkat lokal tokoh masyarakat yang sudah wafat paling singkat (lima) tahun dan sangat berjasa bagi negara daerah dan atau penduduk setempat baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan, nama nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan bangsa, nama nama tokoh agama yang berjasa menyebarluaskan agama yang telah meninggal dunia paling singkat (lima) tahun, nama grumbul, dan ketertiban umum. bupati banyumas, ttd achmad husein jdih kabupaten banyumas |
jdih.humbanghasundutankab.go.id hakrencana aksi daerah pangan dan gizisesuai peraturan presiden nomor tahun tentang kebijakan strategi pangan dan gizi mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi daerah pangan dan gizi rad pg) setiap (lima) tahun dan untuk pertama kalinya ditetapkan untuk jangka waktu tahun bahwa rencana aksi daerah pangan dan gizi rad pg) dimaksudkhumbang hasundutan tentang rencana aksi daerah pangan dan gizigubernur sumatera utara nomor tahun tentang rencana aksi daerah pangan dan gizi provinsi sumatera utara tahun menu tusukan menetapkan peraturan bupati tentang rencana aksi daerah pangan dan gizi kabupaten humbang hasundutan tahunpembangunan daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kabupaten humbang hasundutanabupaten humbang hasundutan dan program kegiatan. dokumen rad pg sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari babi pendahuluan babirad pg menjadi pedoman opd sekaligus menjadttd suhu silaban, s.h. nip. |
gp! nomor u.kp hkm nomor spk vi1 dengan rahmat tuhan yang maha esa dan dengan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dalam rangka mengoptimalkan kinerja bidang pertanahan, kami yang bertanda tangan dibawah in. bupati kulon progo dan kepala kantor pertanahan kabupaten kulon progo dik sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka mewujudkan kebijakan satu data satu peta dibidang penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data pertanahan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengawasan, penyelesaian permasalahan pertanahan dan menjamin kepastian hukum akan obyek dan subyek serta fungsi dan peruntukan penggunaan tanah kabupaten kulon progo sehingga dapat menunjang dan mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten kulon progo sesuai tugas dan wewenang masing masing. para pihak sepakat bahwa terkait hal hal teknisuntuk menjadi pegangan masing masing pihak dankepala kantor pertanahan kabupaten: progo bupati kulon prog gta tern bah hanya him alan coo0. lyl lan han pisurgria mena iybastowardoyo kenang par han pp. (mari max ank reawali kota depokkota depok perlu dilaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan untuk mendapatkan pengakuan ijazah pencantuman gelar terkait peningkatan pendidikan dalam administrasi kepegawaian perlu dilaksanakan ujian pengakuan ijazah, bahwasetiap pegawai negeri sipil yang akan naik pangkat golongan yang lebih tinggi, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi disamping harus memenuhi syarat, ditentukanpengakuan ijazah diploma iii c atas untuk mendapatkan pengakuan ijazah pencantuman gelar tingkat pendidikan iii atau setingkat. ujian pengakuan ijazah sarjana s1) atau diplomaa atas untuk mendapatkan pengakuan ijazah pencantuman gelar tingkat pendidikan sarjana (s1) atau diploma atau yang setingkat. ujian pengakub atas untuk mendapatkan pengakuan ijazah pencantuman gelar tingkat pendidikan dokter, apoteker, magister (s2) atau yang setingkat. ujian pengakuan ijazah doktor s3c atas untuk mendapatkan pengakuan ijazah pencantuman gelar tingkat pendidikan doktor s3) atau yang setingkat. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagi pns yang memenuhi kriteria, sebagai berikut, pns yang menduduki jabatan fungsional tertentu, pns tugas belajar. pns sebagaimana dimaksud pada yang telah memiliki ijazah diploma il sarjana s1) magister (s2) spesialis dan doktor (s3) melalui izin belajar atau tugas belajar, dan ijazah tersebut tidak berpengaruh dalam kepangkatan gelar yang diperoleh, dapat langsung dicantumkan gelar akademiknya dalam administrasi kepegawaian berdasarkan keputusan wali kota. persyaratan untuk pns yang dapat mengikuti ujian pengakuan ijazah, terdiri atas: memiliki surat izin belajar atau surat keterangan telah menempuh pendidikan(pelaksana) diberi tugas yang memerlukan pengetahuan keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh, keputusan jabatan terakhir untuk jabatan pengawas dan administratorbab penyelenggaran ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah bagian kesatu tim pelaksana penyelenggaraan ujian ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah pns diselenggarakan oleh pemerintah daerah kota. dalam rangka pelaksanaan kegiatan ujian sebagaimana dimaksud pada dibentuk tim pelaksana penyelenggaraan ujian. tim pelaksana penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada paling sedikit beranggotakan unsur pemerintah daerah kota dan lembaga non kementerian yang membidangi kepegawaian akademisi. tim pelaksana penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan wali kota. bagian kedua penyelenggaraan paragraf umum ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazahpbd daerah kota. peserta ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah. peserta ujian pengakuan ijazah yang lulus diberi surat tanda lulus ujian pengakuan ijazah yang ditandatangani oleh kepala badan dan diberi. peserta ujian yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah pada periode berikutnya. paragraf tahapterdiri dari: pendaftaran, penyelenggaraan ujian, cc. pengolahan hasil ujian, dan pengumuman hasil ujian,sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan wali kota ini. paragraf batas kelulusanbab pelaporan tim pelaksana penyelenggaraan ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah wajib melaporkan hasil pelaksanaan kepada wali kota. laporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: susunan tim, jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah, jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus dalam ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah, masalah hambatan selama pelaksanaan ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah, dan saran untuk perbaikan penyempurnaan pelaksanaan ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah yang akan datang. bab vii pembinaan dan pengawasan kepala badan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan wali kota ini sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. bab vii, dan ujian pengakuan ijazah dibebankan pada apbd, set salviadona rip., sh, m.h. nip. lampiransurat pernyataan lampirwali kota depok, ttd k.h. mohammad idris lampiran peraturan wali kota depok kop dinas surat pernyataan nomor: yang bertanda tangan bawah ini: nama jabatan dengan ini menyatakan bahwa: nama nip pangkat gol. ruang jabatan unit kerja adalah benar yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan sebagai berikut: dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang ataupun berat untuk (satu) tahun terakhir, diberhentikan sementara dari jabatannya, menerima uang tunggu, dan atau cuti luar tanggungan negara. demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. kepala perangkat daerah, nama gol pangkat nip lampiran peraturan wali kota depokpendaftaran kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia menginformasikan kepada kepala perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kota depok perihal penyelenggaraan ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah. seluruh kepala perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kota depok, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah. pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah dari masing masing perangkat daerah, diusulkan kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. kepala perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kota depok mengirimkan surat usulan dan berkas kelengkapan ujian dinas ujian penyesuaian kenaikan pangkat ujian pengakuan ijazah kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. berkas kelengkapan ujian dinas tingkat meliputi: pangkat terakhir (dalam bentuk pdf): skp dua tahun terakhir (dalam bentuk pdf) cc. pas foto 3x4 (berwarna) pakaian pdh berlatar belakang polos lembar (dalam bentuk fisikdinas tingkat meliputi: pangkat terakhir (dalam bentuk pdf) skp dua tahun terakhir (dalam bentuk pdf), jabatan terakhir (dalam bentuk pdf), pas foto 3x4 (berwarna) pakaian pdh berlatar belakang polos lembar (dalam bentuk fisik),yesuaian kenaikan pangkat(dalam bentuk pdf):uraian tugas (dalam bentuk pdf), profil mahasiswa i dari pangkalan data (forlap) dikti (dalam bentuk pdfgakuan ijazahdalam bentuk pdf,dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama eselon (untuk pelaksana) dalam bentuk pdfbatan terakhir yang telah dilegalisir (untuk pejabat struktural) dalam bentuk pdf, profil mahasiswa i dari pangkalan data (forlap) dikti (dalam bentuk pdf): dan j . daftar nominatif nama nama yang usulkan dengan format excel (bukan berbentuk file yang scan). para kepala perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kota depok melakukan verifikasi dan rekomendasi usulan ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia melakukan verifikasi calon peserta. hasil seleksi administrasi disampaikan kepada para kepala perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kota depok. penyelenggaraan ujian pengorganisasian dan tugas tim pelaksana penyelenggaraan: pelaksanaan ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah pns lingkungan pemerintah kota depok ditetapkan dengan keputusan wali kota depok yang ditandatangani oleh wali kota dan petikan keputusan yang ditandatangani oleh kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. tugas tim pelaksana penyelenggaraan: menyusun, menggandakan, dan menyampaikan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah kota depok, menyusun daftar peserta ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah, mengusulkan instansi tenaga ahli dalam hal ini sebagai pihak ketiga dengan surat permohonan verifikasi dan validasi berkas dan usulan pelaksanaan ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah, mengusulkan permohonan pembuatan naskah soal ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah kepada instansi tenaga ahli sebagai pihak ketiga, membantu mengawasi dan memantau pelaksanaan ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah, menerima hasil ujian sesuai dengan pedoman melalui serah terima berita acara, menetapkan kelulusan berdasarkan nilai hasil ujian dengan keputusan wali kota: menyiapkan dan menerbitkan surat tanda lulus ujian dinas stlund), ujian penyesuaian kenaikan pangkat stlupkp), dan ujian pengakuan ijazah studi) yang akan ditandatangani oleh kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, membuat surat bagi peserta yang lulus ujian pengakuan ijazah, menyampaikan daftar peserta yang lulus beserta stlund, stlupkp, dan studi unit kerja masing masing, dan membuat laporan pelaksanaan ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah kepada wali kota depok melalui sekretaris depok. materi ujian dan jumlah soalbea mes mao ema mas nan esmaindmea seat manahae manan ban p emak perkembangan politik dalam dak dan perkembangan politik luar paus ban men materi ujian penyesuaian kenaikan pangkat slip sta materi yang akan dikerjakan dalam ujian penyesuaian kenaikan pangkat slip sta) terdiri ujian. ujian tertulis dan karya tulis. kompetensi materi bobot jumlah soal mass mnapasa uas tense years semata ben materi ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan ujian pengakuan ijazah d3 s3 materi yang akan dikerjakan dalam ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan ujian pengakuan ijazah d3 s3) terdiri dari ujian. ujian tertulis dan karya tulis dan dan kompetensi penunjang. kompetensi materi bobot jumlah soal mas mslkompetensi bahasa inggris teman bejana ib7nastetuma wanna aam mas asa pelaksanaan ujian ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: penyerahan naskah soal ujian computer assisted test dari badan kepegawaian negara kepada pemerintah daerah kota depok, naskah soal ujian cat dalam server dalam ruang tersegel dibuka depan peserta ujian pada saat ujian dimulai, pelaksanaan ujian cat dilaksanakan: ujian dinas tingkat selama menit, ujian dinas tingkat selama menit, ujian penyesuaian kenaikan pangkat selama menit, ujian pengakuan ijazah selama menit. setelah ujian cat selesai maka jawaban yang telah diisi hasil nya diolah. pelaksanaan tes tambahan yaitu karya tulis dan wawancara. setelah wawancara selesai maka hasil nya diolah digabungkan dengan hasil nilai ujian cat dan wawancara kepada pihak badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota depok. pengelolaan hasil ujian jenis soal cat: multiple choice (lima pilihan jawaban), kelima pilihan tersebut memiliki bobot penilaian jika benar dinilai dan jika salah komponen penilaian: komponen penilaian, tahapan penilaian, dan pengolahan hasil yang dicapai dalam kegiatan ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pengumuman hasil ujian hasil ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah ditetapkan dengan keputusan wali kota. pengumuman hasil ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazah dalam bentuk surat kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan disampaikan kepada peserta ujian. penerbitan surat tanda lulus ujian dinas stlund), surat tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat stlupkp), dan surat tanda lulus ujian pengakuan ijazah studi), ditandatangani oleh kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. penerbitan surat keputusan wali kota tentang pencantuman gelar untuk yang telah memperoleh surat tanda lulus ujian pengakuan ijazah studidepok. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang selanjutnya disingkat badan adalah badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusiaujian pengakuan ijazah adalah ujian yang wajib ditempuh oleh. persyaratan ujian pengakuan ijazah adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pns yang akan mengikuti ujian pengakuan ijazujian dinas adalah ujiannanggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut apbd rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda. peraturan wali kota ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam penyelenggaraan ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian pengakuan ijazahdaerah kotiipeserta ujian dinasdikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalamatau tertentu. prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan, dan dituangkan dalam keputusan pejabat pembina kepegawaian yang menyebutkan bentuk dan wujud prestasi luar biasa baiknya itu. kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kenaikan pangkat yang diberikan kepada pns yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya sebagaimana dimaksud dalam selama (satu) tahun terakhir sehingga dapatskp bernilai sangat baik dalam (satu) tahun terakhir. persyaratan pns yang dapat mengikuti ujian dinas meliputi: paling sedikit telah (dua) tahun memiliki pangkat pengatur tingkat i golongan ruang ii d untuk ujian dinas tingkat atau penata tingkat i golongan ruang iii d untuk ujian dinas tingkat ii, surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemberian dan atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang ataupun berat untuk (satu) tahun terakhir, surat pernyataan tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatannya (pemberhentian yang mengakibatkan pns kehilangan statusnya sebagai pns untuk sementara waktu, apabila diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner, atau lembaga nonstruktural, atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana), surat pernyataan tidak menerima uang tunggu dari (uang tunggu yang diberikan kepada pns yang diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena perubahan susunan kantor penghapusan kantor perubahan jumlah pegawai sehingga tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan, yang tidak cakap akan tetapi masih memenuhi syarat syarat untuk sesuatu jabatan yang lain, dan yang sakit): dan atau surat pernyataan tidak sedang menjalani cuti luar tanggungan negara (cuti yang diberikan kepada pns). surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dibuat oleh kepala pd.sekolah lanjutan tingkat atas, diploma ii, atau yang setingkat, ujian penyesuaian kenaikan pangkat sekolah lanjutan tingkat atas, diploma iii,anbagi pns dengan pangkat juru tingkat i golongan ruang i d bawah menjadi pengatur muda golongan ruang ii a.ruang ii a bawah menjadi pengatur muda tingkat i golongan ruang iiii a bawah menjadi pengatur muda tingkat i golongan ruang ii c.ns dengan pangkat pengatur tingkat i golongan ruang ii d bawah menjadi penata muda golongan ruang iii a.golongan ruang il a kebawah menjadi penata golongan ruang iii b.i golongan ruang iii b kebawah menjadi penata golongan ruang iii c. persyaratan untuk pns yang untuk dapat mencantumkan gelar dan tingkat pendidikan yang diperolehnya. peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkatbab ujian pengakuan ijazah kategori untuk ujian pengakuan ijazah meliputi: ujian pengakuan ijazah diploma iii, atau yang setingkat, ujian pengakuan ijazah sarjana s1) atau diploma atau yang setingkat, ujian pengakuan ijazah dokter, apoteker, magister s2), atau yang setingkat, dan ujian pengakuan ijazah doktor s3). |
salinan tg, ras pra peraturan bupati sragen nomor tahunadan layanan umum daerahguna memenuhi kebutuhan pegawai dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat seiring dengan bertambahnya sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah dr. sehari prijonegoro sragen diperlukan penambahehari prijonegoro sragen milik pemerintah kabupaten sragen yang telah ditetapkan sebagai blue secara penuh. direktur adalah direktur rsud selaku pimpinan blue rsud. pegawai non pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkadokter tamu atau konsumen adalah dokter non pegawai rsud yang memberikan pelayanan kepada pasien berupa perawatan dan atau tindakan dengan menggunakan fasilitas rsud berdasarkan perjanjian antara direktur dengan dokter yang bersangkungadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai non pns blue pada rsud. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai non pns blue pada rsud. bab iii ruang lingkup ruang lingkup yang diatur dalam peraturan bupati ini sebagai berikut: kebutuhan pegawai non pns blue pada rsud, pengadaan, mekanisme pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian, bab kebutuhan pegawai non pns blue pada rsud kebutuhan pegawai non pns blue pada rsud sifatnya memenuhi kekurangan jabatan pegawai negeri sipil. kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan: a.jenis pekerjaan, b.rincian kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur. rsud dapat menerima atau meminta bantuan, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. bab pengadaan pengadaan pegawai non pns blue pada rsud dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengumuman pengadaan, pendaftaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan pegawai non pns blue pada rsud yang dibentuk dengan keputusan direktur. panitia sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur: rsud, badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dinas kesehatan, dan perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan. panitia sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun pedoman teknis pelaksanaan pengadaan pegawai non pns blue pada rsud, menyiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk pengadaan pegawai non pns blue pada rsud, cc. menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan pegawai non pns blue pada rsud, melaksanakan pengolahan hasil ujian seleksi pengadaan pegawai non pns blue pada rsud, melaporkan kepada direktur hasil seleksi pengadaan dan daftar peringkat nilai yang lulus ujian seleksi pengadaan pegawai non pns blue pada rsud, dan mengumumkan hasil seleksi. dalam melaksanakan pengadaan pegawai non pns blue, rsud dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengembangan sumber daya manusimekanisme pengadaan bagian kesatu perencanaan berdasarkan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada panitia membuat perencanaan pengadaan pegawai non pns blue pada rsud. berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada panitia menentukan syarat jabatan dan jadwal pengadaan. syarattidak mengkonsumsi narkoba bebas narkoba, tidak akan mengundurkan diri selama dalam masa kontrak, tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, dan berbadan sehat. bagian kedua pengumuman pengadaan pengumuman pengadaan pegawai non pns blue pada rsud dilakukan paling lambat (lima) hari kerja sebelum tanggal penutupan penerimaan lamaran. pengumuman sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada papan pengumuman, website resmi rsud dan media lainnya paling sedikit memuat: jenis pekerjaan yang dibutuhkan, jumlah kebutuhan, cc. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar, tahapan seleksi, tempat dan alamat lamaran ditujukan, dan batas waktu pengajuan lamaran. bagian ketiga pendaftaran pendaftaran dilaksanakan00 secara line. tata cara pendaftaran diatur lebih lanjut oleh direktur. bagian keempat seleksi tahapan seleksi meliputi: administrasi, akademik, kompetensi, dan wawancara. bagian kelima pengumuman hasil seleksi hasil seleksi dilaporkan oleh panitia pengadaan pegawai non pns blue pada rsud kepada direktur. direktur melaporkan daftar peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada kepada bupati. peserta yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan oleh direktur untuk diumumkan pada papan pengumuman dan website resmi blue rsud. bab vii pengangkatan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam selanjutnya diangkat sebagai pegawai non pns blue pada rsud. pengangkatan pegawai non pns blue pada rsud ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja untuk jangka waktu selama (satu) tahun. perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang (satu) tahun sekali sesuai kebutuhan rsud dan didasarkan pada hasil penilaian kinerja pegawai non pns blue pada rsud yang bersangkutan. perpanjangan perjanjian kerja pegawai non pns blue pada rsud sebagaimana dimaksud pada tidak melampaui batas usia tahun, selain menandatangani perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada pegawai non pns blue pada rsud juga menandatangani pakta integritas. bab viii pemberhentian pegawai non pns blue pada rsud berhenti karena: meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf dengan permohonan kepada direktur minimal (enam) hari kerja sebelumnya. pegawai non pns blue pada rsud sebagaimana dimaksud pada huruf diberhentikan karena: tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannyaancaman dipidana penjara paling singkat (empat) tahun, atau tidak masuk kerja tanpa izin selama (lima) hari berturut turut setelah dipanggil (dua) kali secara layak tetap tidak masuk kerja, dianggap mengundurkan dirngadaan pegawai bukan pegawai negeri sipilteng paten sragen yulianto. s.h., m.s.i pembina nip. |
aka kemang bupati pesawaran provinsi lampung peraturan bupati pesawaran nomor tahunperlu menetapkan pedoman pengelolaan dan penetapan besaran rincianpesawaran yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja desa serta digunakan untuk membiayaioperasional badan permusyawaratan desa, insentif rukun tetangga dan badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan operasional pemerintahan desa. bpjs ketenagakerjaan adalah badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. pbb adalah pajak bumi dan bangunkas daerah yang ditentukan bupati dan digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah serta membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan. rekening kas desa adalah rekening kas desa yang ditentukan oleh kepala desa untuk menampung seluruh penerimaan desa serta membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang telah ditetapkan. sisa lebih perhitungan anggaran, selanjutnya disebut lpa adalah selisih lebih penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. tunjangan fungsional adalah tunjangan yang berkaitan dengan jabatan seseorang berdasarkan keahlian atau keterampilan yang dimilikinya seperti tunjangan jabatan yang diberikan kepada kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sekretaris desa sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan para kepala seksi serta para kepala urusan sebagai pelaksana pengelolaanpenetapan rincian alokasi dana desa rincian alokasi dana desa untuk setiap desa tahun anggaran dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkdan bpjs ketenagakerjaan dan operasional pemerintahan desa.sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan data jumlah anggaran yang telah ditetapkan dalam lampiran peraturan bupati ini. rincian alokasipesawaranapat dilakukan per (dua) bulan. penyaluran alokasi dana desa (satu)alokasi dana desa tahun anggaran sebelumnya kepada bupati. penyaluran alokasi dana desa (dua) dan bulbulan sebelumnya yang menunjukkan capaian realisasi minimal sebesar (delapan puluh keseratus). penyaluran alokasi dana desa dapat dilakukan setelah desa memenuhi capaian pembayaran pbb sesuai target yang ditetapkan. kelengkapan syarat pada dan dibuktikan dengan rekomendasi camat. penyaluran rincian alokasi dana desa untuk desa persiapan dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari rekening kas umum daerah rekening kas umum desa induk. rincian alokasi dana desa yang diterima desa persiapan dianggarkan dalam apb desa induk. penyaludilakukan oleh kaur keuangan melalui pemindahbukuan dari rekening desa rekening masing masing kepala desa, perangkat desa, bpd dan rt. penyaluran operasional bpd dilakukan oleh kaur keuangan melalui pemindahbukuan dari rekening kas desa rekening ketua bpd. pembayaran bpjs ketenagakerjaan dilakukan oleh kaur keuangan. bab penggunaan alokasi dana desa alokasi dana desa diprioritaskan untuk pembayabpjs ketenagakerjaan dan operasional pemerintahan desa. penggunaan alokasi dana desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kepala desa bertanggung jawab terhadap penggunaan alokasi dana desa. kaur keuangan wajib memungut pajakrta laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa tahunan kepada bupati melalui camat. penyampaian laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa tahunan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat minggu (empat) bulan januari tahun anggaran berikutnya. bab sanksi bupati menunda penyaluran alokasi dana desa, dalam hal: kepala desa tidak menyampaikan apb desa dan atau laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa bulan sebelumnya. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerahpenyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan lpa tidak wajar sebagaimana dimaksud jika terdapat: penggunaan alokasi dana desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan alokasi dana desa. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari (dua) bulan, atau sisa alokasi dana desa melebihi (tiga puluh keseratus) dari alokasi dana desa yangmei dari: ir. ahmad maroko, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal agustus memberi kuasa kepada dina ariyanto, s.h., m.a., dan adrian hadistianto, s.h., yang telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor puu xiii pada tanggal juli perihalgustus dan sidang perbaikan permohonan pada tanggal agustus bahwa panel hakim mahkamah konstitusi pada persidangan tanggal agustus telah menerima surat bertanggal agustus dan juga telah disampaikan secara lisan oleh merdeka sarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do id pemohon yang pada pokoknya pemohon menarik kembali permohonan perkara nomor puu xiii bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, rapat pleno permusyawaratan hakim pada kamis, agustusii perihalerdeka sarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do idaterialis akbar, wahiduddin adams, santomaria farida indrawi ttd. ttd. dewa gede laguna materialis akbar ttd. ttd. wahiduddin adams santo ttd. suhartonprovinsi jawa timur peraturan walikota batu nomor tahun tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasionnyelenggaraan jaminan kesehatan nasiondidaftarkan oleh pemerintah daerah yang masuk dalam data terpadumenterian sosial yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan iuran. peserta ppu dan yanghuruf setelah (dua belas) bulan dapat mengajukannerima upah ppu) dapat dialihkan oleh bpjs menjadi peserta segmen pekerja penerima upah sesuaidaerahdaerah dibebankan pada apbd kota batu, dengan mata anggaran pajak rokok. halaman dari hlm. babadalah sesuai dengan manfaat jkndaerah dalam penyelenggaraan program jkn kartu indonesia sehat. manfaat dan prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab vii peran sertakwajib mendukung penyelenggaraan program jkwilayahnya, kepatuhan pembayaran iuran, halaman dari hlmuntuk kesinambungan penyelenggaraan program jkn iuran, dan pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan. monitoring dan evaluasi terhadap kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui mekanisme rekonsiliasi dengan melibatkan bpjs kesehatan, dinas kesehatan, dinas sosial dan dinas kependudukan dan catatan sipil badan keuangan daerah, badan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah, dan dinas kesehatan. monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan oleh faskes dilaksanakan melalui kredensial faskes, survei kepuasan peserta, serta pemantauan dan halaman dari hlm. pengawasan pemanfaatan oleh bpjs kesehatan deng7nyelenggaraan jaminan kesehatan nasionhalaman dari hlmkota bathalaman dari hlmlaman dari hlm. bab tujuan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bertujuan antara lain: sebagai dasar hukum dandaerah. terwujudnya penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dan universal health coverage jaminan kesehatan nasional wilayah daerah. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini mengatur ketentuan program jaminan kesehatan nasional bagi penduduk daerah yang meliputi: perluasan kepesertaan jkn dalam rangka perwujudan dan menjaga keberlangsungan universal health coverage, pembayaran iuran, dan pelayanan kesehatan. bab kepesertaan bagian kesatu umum kepesertaan jaminan kesehatan nasional dalam rangka perwujudan dan menjaga keberlangsungan universal health coverage, jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta jkn adalah paling sedikit (sembilan puluh lima keseratus) dari total penduduk daerah,halaman dari hlm. bagian kedua pendaftaran peserta pegawai pemerintah non pegawai negeri panen) wajib didaftarkan olehnasionalpeserta yang didaftarkan dalam rangka universal health coverage, meliputi: penduduk yang memiliki ktp el kota batu yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional, penduduk yang memiliki ktp kota batu yang pernah terdaftar sebelumnya sebagai calon peserta atau peserta program jkn kis pada status kepesertaan lain kemudian dialihkan kepesertaannya menjadi peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah: danbawah inikn kis, pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam program jkn kis menjadi halaman dari hlm. peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah: dansebab bawah inidaerahkis melalui penanggung baru. bagian thalaman dari hlm.: penduduk yang telah terdaftar dalam program jkn kisdan penduduk yang mendaftarkan diri sebagai peserta ppu dan dengan memilih hak kelas perawatan kelas langsung dialihkan kepesertannya menjadhuruf huruf huruf huruf dan huruf sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bpjs berdasarkan keputusan penetapan menteri sosial dapat mengalihkan status kepesertaan penduduk yang halaman dari hlmdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bekasi, menimbang bahwa. untuk menjamin kesehatan masyarakat dan terlaksananya kegiatan sosial dan ekonomi perlu adanya sinergi dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian corona virus disease secara konsisten, efektif, dan efisien dengan cara adaptasi kebiasan baru, bahwa dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease kabupaten bekasi diperlukan upaya yang terpadu dalam peningkatan, bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian corona virus disease kabupaten bekasi, diperlukan suatu pengaturan yang komprehensif untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukumdaerah tentanglakukan edukasi penerapan protokol kesehatan: dan atau menjaga jarak secara fisik antar orang paling sedikit (satu) meter dan tidak berkerumuenda administratif paling banyak rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah)usaha setiap pemilik, pengelola, dan atau penanggung jawab kegiatan usaha yang berada daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib: melakukan edukasi penerapan protokol kesehatan, membatasi jumlah pengunjung sesuai dengan tingkat kewaspadaan resiko, tidak mengijinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk lingkungan kegiatan usahanya, menyediakan alat pengukur suhu tubuh, melakukan penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan pelaksanaan akb sesuai dengan tingkat kewaspadaan resiko, dan atau menjaga jarak secara fisik antar orang paling sedikit (satu) meter dan tidak berkerumun. kegiatan usaha yang berada daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas, pasar tradisional, pekerja konstruksi, dan usaha lainnyakeagamaan rumah atau tempat ibadah pemilik, pengelola, dan atau penanggung jawab kegiatan keagamaan dirumah, tempat ibadah, dan atau ditempat tertentunjaga jarak secara fisik antar orang paling sedikit (satu) meter dan tidak berkerumun: dan atau mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamasosial dan budaya pemilik, pengelola, dan atau penanggung jawab kegiatan sosial dan atau budaya: dan atau menjaga jarak secara fisik antar orang paling sedikit (satu) meter dan tidak berkerumun,denda administratif paling banyak rp. (lima ratus ribu rupiah)nggunaan moda transportasi umum setiap pengemudi, pemilik, pengelolaan, dan atau penanggung jawab moda transportasi umum selama penerapan adaptasi kebiasaan baru akb) sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib: melakukan edukasi penerapan protokol kesehatan, tidak mengijinkan orang yang tidak menggunakan masker untuk menjadi penumpang, dan atau melakukan pembatasan jumlah maksimum orang pada sarana moda transportasi. pembekuan sementara izin usaha, pembekuan tetap izin usaha, dan atau denda administratif, paling besar rp. (seratus lima puluhlayanan kesehatan setiap pemilik, pengelola, dan atau penanggung jawab kegiatan pelayanan kesehatan yang berada daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib: melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan corona virus diseaselakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung, dan melaporkan hasil pemeriksaan terkait corona virus disease covid kepada perangkat daerah yang membidangi kesehat: pembekuan tetap iziningkatan pelayanan kesehatan pimpinan, atau penanggung jawab tempat kerja atau tempat kegiatan milik pemerintah maupun swasta yang ditempatinya terdapat pekerja yang terkonfirmasi corona virus disease covid wajib: a.: melaporkan dan berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat dan atau perangkat daerah yang membidangi kesehatan,tiga kali dua puluh empat) jam dengan menyesuaikan kapasitas ruangan dan jangkauan kontak eratatau cairan disinfektan, "dari pekerja terkonfirmasi, mengatur sirkulasi udara dalam tempat yang terkontaminasi dari pekerja terkonfirmasi, dan melakukan pemeriksaan kesehatan dan isolaskonfirmasi. dalam hal pekerja dan atau anggota masyarakat yang terkonfirmasi corona virus disease covid pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas pelayanan kesehatan. apabila pekerja dan atau anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada melakukan isolasi mandiri, pemerintah derah dapat memberikan kebutuhan hidup sehari hari. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberian fasilitas kesehatan dan bantuan kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis, pembubaran kegiatan, cc. penghentian sementara kegiatan, pembekuan sementara izin, pencabutan izin dan atau denda administratifnolak untuk dilakukan reverse transcriptase polymerase chain reaction atau tes cepat molekuler, dan atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. menolak untuk dilakukan pengobatan dan atau vaksinasi corona virus disease covid meninggalkan fasilitas isolasi atau fasilitas kesehatan apabila terkonfirmasi corona virus disease covid tanpa izin petugas memaksa membawa jenazah yang berstatus probable atau konfirmasi yang berasal fasilitas kesehatanrtian sementara kegiatan, dan atauwenangan dan pendelegasian bupati berwenang melakukan pemantauan penerapan adaptasi kebiasaan baru akb) daerah dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease covid pemantauan penerapan adaptasi kebiasaan baru akb) daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait. tugas perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada meliputi: aa. perangkat daerah yang membidangi uru untuk melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru akb): perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru akb) dan protokol kesehatan pada satuan pendidikan, perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata, untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru akb) d,atau spa, perangkat daerah yang membidangi urusan tenaga kerja, untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru akb) dan protokol kesehatan pabrik industri, perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan, untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru akb) dan protokol kesehatan moda transportasi, perangkat daerah yang membidangi perdagangan, untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru akb) protokol kesehatan mall, pasar modern, supermarket, minimarket, pertokoan, pasar tradisional, atau usaha sejenis: perangkat daerah yang membidangi kesehatan, untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru akb) dan protokol kesehatan pada semua kegiatan kemasyarakatan yang ada daerah, dan perangkat daerah yang membidangi urusan sosial melaksanakan pemberian batuan kebutuhan masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. bab vii koordinasi dan kerja sama penegakan disiplin protokol kesehatan perangkat daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatanetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. bab viii satgas corona virus disease (covid daerah bupati membentuk satgas corona virus disease covid daerah untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian corona virus disease covid daerah. ketentuan mengenai pembentukan, susunan anggota, dan tugas satgas corona virus disease covid daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab monitoring, evaluasi, dan pelaporan bupati. dalam melaksana sebagaimana dimaksud pada bupati dapat menugaskan kepada satgas corona virus disease covid daerah(dua) minggu untuk selanjutnya disampaikan kepada gubernur. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. baoadaptasi kebiasaan baru akb) tempat umum atau ruang publik dan pengenaan sanksi administratif dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease covid daerah. masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru akb) tempat umum ataumelaporkan terjadinya pelanggaran adaptasi kebiasaan baru akb) dalam rangka pencegahan dan pengendalian covid daerah, dan atau bentuk partisipasi lainnya. laporan atas terjadinya pelanggaran penerapan adaptasi kebiasaan baru akb) dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease covid daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan kepada instansi atau pejabat yang berwenang. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat diatur dalam peraturan bupati. bab xiv pembiayaan pembiayaan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian corona virus disease covid bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumberlaa pemerintah daerah kabupaten akan mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi jika terdapat kebijakan baru terkait corona virus disease covid yang harus dilaksanakan oleh daerah kabupaten, karena pencegahan dan penanggulangan corona virus disease covid bersifat koordinatif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. peraturan bupatipsbb) dalam penanganan corona virus disease covidapril bupati bekasi, ttd eka supra remaja diundangkan cikarang pusat pada tanggal, april sekretaris daerah kabupaten bekasi:: daerah kabupaten adalah daerah kabupaten bekasi. provinsi adalah provinsi jawa barat. bupati adalah bupati bekasi. gubernur adalah gubernuril. umum kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan negara dalam hal ini pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakapemerintah pusat telah menyatakan kedaruratan kesehatan masyarakat indonesia dengan adanya corona virus disease covid dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat kabupaten bekasikb dalam pencegahan dan pengendalian covid untuk mencegah dan mengendalikan covid dalam pelaksanaan akb. pada saat peraturan daerah ini disusun, penyebarluasan covid khususnya kabupaten bekasi cenderung terus meningkat dari waktu waktu dikarenakan sangat mudahnya penularan covid sehingga terdapat warga kabupaten bekaskb dalam pencegahan dan pengendalian covid kabupaten bekasi. adapun peraturan daerah ini bertujuan untuk penentuan risiko kesehatan masyarakat sebagai dasar yang dapat dijadikan tingkat kewaspadaan daerah, membatasi kegiatan tertentu dalam menekan penyebaran covid kabupaten bekasi, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan, . memberikan kepastian hukum dalam pencegahan dan pengendalian covid dan mengoptimalkan pelaksanaan akb dalam menekan dari penyebaran covid pembentukan peraturan daerah mengatur pencegahan dan pengendalian covid kabupaten bekasi antara lain mengatur penentuan risiko kesehatan masyarakat, adaptasi kebiasaan baru akb), pencegahan dan pengendalian, kewenangan dan pendelegasian, koordinasi dan kerja sama penegakan disiplin protokol kesehatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, partisipasi masyarakat, larangan, ketentuan pidanakasi nomor. corona virus disease covidsatuan gugus tugas percepatan penanganan covid daerah yang selanjutnya disebut satgas covid daerah adalah satgas percepatan pencegahan dan pengendalian covid yang dibentuk pemerintah daerahnfeksi saluran pernapasan akuberat, acute respiratory distress syndrome,,discarded adalah seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan reverse transcriptions polymerase chain reaction, dan atau seseorang dengan kasus kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama (empat belas) harimaupun luar negeri pada empat belas hari terakhipenentuan risiko kesehatan masyarakat indikator penentuan risiko kesehatan masyarakat daerah ditetapkan berdasarkan: laju jumlah kasus terkonfirmasi, laju jumlah kasus probable, laju jumlah kematian, laju discarded, laju kesembuhan, dan f . jumlah tempat tidur ruang isolasi. perhitungan indikator penentuan risiko kesehj6. hasil perhitungan indikator penentuan risiko kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dijadikan dasar untuk melakukan kategorisasi kesehatan masyarakat daerah. kategorisasi kesehatan masyarakat daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi (empat) zona risiko, yaitu: level yaitu tidak terdampak atau risiko penyebaran terus ada tetapi tidak ada kasus terkonfirmasi, b.level yaitu risiko rendah atau penyebaran terkendalikategorisasi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada dijadikan dasar dalam menentukan tingkat kewaspadaan daerah. tingkat kewaspadaan daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: zona hijau yaitu tingkat kewaspadaan tidak terdampak zona kuning yaitu tingkat kewaspadaan risiko rendah zona oranye yaitu tingkat kewaspadaan risiko sedang, dan zona merah yaitu tingkat kewaspadaan risiko tinggi. penetapan tingkat kewaspadaan, sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh satuan tugas covid tingkat nasional secara berkala setiap minggu. bab iii adaptasi kebiasaan baru bagian kesatu umum setiap orang yang berada ditempat umum atau ruang publik wajib menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease covid yangmakai, dan pilek, menjaga kesehatan dengan olah raga, istirahat cukupzona hijau tingkat kewaspadaan daerah dengan level termasuk kemasuk, pengujian secara intensif,, perjalanan diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan, aktivitas bisnis dibuka normal dengan menerapkan protokol kesehatan: kegiatan keagamaan dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan, dan wajib tinggal rumah jika sakit atau memiliki gejala flu, batuk dan pilek. bagian ketiga zona kuning tingkat kewaspadaan daerah dengan level termasuk kef ., fasilitas layanan kesehatan dibuka secara normal, kelompok rentan tetap disarankan rumah, dan kegiatan keagamaan terbatas dapat dilakukan. bagian keempat zona oranye tingkat kewaspadaan daerah dengan level termasuk ketanzona merah tingkat kewaspadaan daerah dengan level termasuk ke.c.umum ditutup, fopemerintah daerah memberlakukan menerapkan adaptasi kebiasaan baru akb) sesuai dengan kategorisasi zona risiko kesehatan sebagaimana diatur dalam dan memberlakukan menerapkan adaptasi kebiasaan baru akb)acara pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru akb) berdasarkan zona risiko sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab pencegahan dan pengendalian bagian kesatu pelindungan kesehatan individu setiap orang wajib menggunakan masker secara benar, menjaga jarak, dan atau tidak berkerumun tempat umum atau ruang publik selama penerapan adaptasi kebiasaan baru akb). tempat umum atau ruang publik sebagaimana dimaksud pada meliputi: satuan pendidikan, tempat usaha atau ruang publik meliputiatau konferensi: pasar tradisional, pekerja konstruksi, dan atau usaha lainnya. cc. rumah atau: mobil pribadi atau mobil dinas, dan sepeda motor. dan fasilitas umumpelindungan kesehatan masyarakat perlindungan kesehatan masyarakat dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru akb) dilaksanakan pada lingkup aktivitas yang meliputi: kegiatan satuan pendidikan, kegiatan usaha, kegiatan keagamaan rumah atau tempat ibadah, kegiatan sosial dan budaya, kegiatan moda transportasi umum, dan atau kegiatan pelayanan kesehatan. paragraf kegiatan satuan pendidikan setiap pemilik, pengelola, dan atau penanggung jawab satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib: |
salinan maa pas kan provinsi jawa timur peraturan walikota batu nomor tahunmemutuskan: menadalah dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kota batbatu. tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan atas beban kerja dan resikomemiliki prestasi kerja yang tinggi dan menyelesaikan tugas lingkungan kerja yang resiko tinggaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kota batpada masyarakat penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan. halaman dari hlm. bab iii ruang lingkup tambahan penghasilan diberikan kepada pns pada pada dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerjistem dan mekanisme pelayanan perizinan secara online yang dapat diakses (dua puluh empat) jam, setiap pekerjaan yang dilakukan membutuhkan ketepatan waktu sesuai standar operasional prosedur sop), kecepatan kerja, kecermatan serta profesionalisme sehingga dapat menghasilkan produk yang merupakan tanggung jawab setiap petugas pelayanan perizinan, bahwa data yang dihasilkan dari pelayanan perizinan yang dilaksanakan bersifat transparan dan tidak dipungut biaya kecuali untuk perizinan yang retribusi, layanan pengaduan melalui media sosial, kotak pengaduan serta pengaduan secara langsung, produk pelayanan perizinan yang diterbitkan beresiko hukum baik pidana maupun perdata, halaman dari hlm. memberikan layanan perizinan baik dalam kantor maupun luar kantor, meningkatkan integritas dalam perizinan untuk mewujudkan pelayanan yang bebas korupsi, pelayanan pendaftaran dan proses izin sesuai standar pelayanan sp) dan sop, pendampingan pendaftaran izin berbasis online single submission oss): pelaporan izin dan retribusinya pada hari yang sama, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penanaman modal bagi pelaku usaha pengusaha, il. pendampingan dan konsultasi untuk pelaku usaha dalam melaporkan realisasi investasi melalui lpm online, pelaksanaan promosi investasi keluar daerah, inventarisasi data pelaku usaha dalam pelaporan lpm laporan kegiatan penanaman modal) secara online, oo. evaluasi pengawasan dan pengendalian penanaman modal melalui aplikasi nasional online single submission oss) melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi bagi calon tenaga kerja agar cepat terserap pada dunia industri, peningkatan skill dan kompetensi bagi calon tenaga kerja, agar terjalin konvergensi antara dunia pendidikan dan industri, pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja swasta pks) kota batu secara terus menerus, monitoring dan evaluasi peserta paska pelatihan yang terukur melalui indikator prosentase penempatan, bekerjasama dengan balai latihan kerja tingkat regional dan nasional dalam upaya percepatan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja, mengembangkan kesempatan, halaman dari hlm. pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, teknologi tepat guna, tenaga sukarela, dan mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja, monitoring evaluasi dan pelaporan kesempatan kerja, xx. pengendalian produk perijinan dan non perijinan, bimbingan perusahaan terkait perjanjian kerja pk), pembuatan perjanjian kerja bersama pkb), pembuatan peraturan perusahaan pp): zz. pembentukan serikat pekerja serikat buruh dalam perusahaan maupun luar perusahaan, aa. memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bb. menyusun bahan verifikasi penetapan organisasi pengusaha dan pekerja, cc. membuat pelimpahan kasus perselisihan industri dan pemogokan, dd. melaksanakan perundingan bipartita dan memantau hasilnya, ee. pemantauan perusahaan penerapan upah bagi para pekerja sesuai umk yang telah ditetapkan oleh gubernur jawa timur, ff. pemantauan perusahaan pemberi tunjangan hari raya bagi para pekerja, dan gg. melaksanakan penghitungan angka umk oleh dewan pengupahan kota batu untuk tingkat kot penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja. selain tugas sebagaimana dimaksud dalam juga melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan pimpinan meliputi: halaman dari hlm. melaksanakan tugas luar jam kerja, dan melaksanakan tugas pada hari liburpenanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja tidak memberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam kepada pns pada dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja kota batu. bab besaran tambahan penghasilan besaran tambahan penghasilan pns pada dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerjap dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja kota batu. halaman dari hlm. pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerjaperubahan apbd. tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerjaaman modal pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja. kepala dinas dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan peraturan walikota iniyang diajukan oleh: nama prof. dr. sarinah fadli pekerjaan pensiunan warga negara indonesia pat alamat jalan brawijaya nomor rt. rw. kelurahan pulo, kecamatan kebayoran baru, kota jakarta selatan, dki jakarta. selanjutnya disebut sebagai . pemohon nama syamsiah achmad, ma. pekerjaan pensiunan pns warga negara indonesia alamat jalan garuda kav. sempoa, rt rw kel desa sempoa, kecamatan ciputat timur, kota tangerang selatan, prov. banten selanjutnya disebut sebagai . pemohon ii: nama dra. siti nia nurhasanah pekerjaan aliansi nasional bhinneka tunggal ika anti) warga negara warga negara indonesia alamat jalan fitur raya nomor kamp. ambon, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid rt. rw. kelurahan kayu putih, kecamatan pulo gadung. selanjutnya disebut sebagai pemohon iii: nama ninik suryani widiyantoro pekerjaan psikiater warga negara indonesia alamat jalan hang tuah vii, nomor rt. rw. kelurahan gunung, kecamatan kebayoran baru, kota jakarta selatan, dki jakarta selanjutnya disebut sebagai pemohon iv, nama dra. masruchah pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat bantaran wetan rt. rw. desa srimulat, kecamatan. tikungan, kabupaten bantul, diy selanjutnya disebut sebagai pemohon nama anggiastri hanantyasari utami pekerjaan karyawan swasta warga negara warga negara indonesia alamat jalan arjuna nomor rt rw kelurahan desa wirobrajan, kecamatan wirobrajan selanjutnya disebut sebagai pemohon vi, nama dra. im. sunarsih suharyo, apt.,su. pekerjaan dosen warga negara wni alamat sedan, rt. rw. desa sariharjo, kecamatan nagklik, kabupaten sleman, provinsi diy selanjutnya disebut sebagai pemohon vii: merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo (bukti cv). pemohon pada tahun pernah menjabat sebagai sekjen koalisi perempuan indonesia, yang memiliki core issue peningkatan keterwakilan perempuan lembaga pengambil kebijakan (termasuk lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif). pada tahun sebagai koordinator pokja keterwakilan perempuan, mana pokja ini bergerak untuk melakukan advokasi keterwakilan perempuan minimal persen (secara substantif dan imperatif) pada paket undang undang politik penyelenggara pemilu, partai politik, pemilu). bahwa pemohon sekitar tahun juga aktif memperjuangkan dan menyuarakan hak hak konstitusional warga negara, bagi pemohon perempuan dan kelompok rentan kekerasan dan diskriminasi seperti kelompok disabilitas, penuh dan minoritas agama banyak mengalami diskriminasi dan diabaikan hak hak konstitusionalnya ruang ruang publik. bahwa pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon dan pemohon dalam menguji guo meskipun bukan untuk menduduki atau mengisi jabatan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur diy, tetap memiliki kepentingan hukum dan memiliki kedudukan hukum untuk mempersoalkan huruf diy. hal tersebut sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi terhadap kedua putusan mahkamah konstitusi tersebut telah memberikan kedudukan hukum kepada pemohon warga negara indonesia pegiat dan pejuang anti diskriminasi terhadap perempuan untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang tentang jabatan lembaga negara kekuasaan legislatif yang mana para pemohon tidak mencalonkan diri untuk mengisi jabatan sebagai anggota mpr, dpr, dpd dan dprd. sebagai catatan bahwa frasa calon gubernur dan wakil gubernur dalam yang diuji tidak bisa hanya dilihat dalam perspektif rezim pemilu atau pilkada akibat derivasi konsep frasa .dipilih demokratis dalam uud konsep inilah yang memang menyebabkanmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dengan menggunakan pendekatan sejarah hukum, pidato sutomo itu sekaligus memberikan penegasan maksud dari pembagian daerah dengan mengingat hak asal usul dan hak istimewa yang dimiliki daerah. dengan demikian, lahirnya uud menunjukkan para pendiri negara menyadari bahwa indonesia merupakan negara heterogen yang terdiri dari daerah yang mana masing masing memiliki karakteristik sendiri sendiri. keberagaman suku bangsa diakomodasi dalam kerangka penyelenggaraan kekuasaan negara, sebagaimana ditulis awal, pilihan para negara ini menunjukkan kesepakatan mereka terhadap keberagaman indonesia. berdasarkan uud dan penjelasannya, daerah yang berstatus sebagai daerah istimewa disebutkan ada daerah yang berstatus sebagai daerah istimewa, seperti nagari minangkabau, marga palembang, dan kerajaan seperti yogyakarta, dan lain sebagainya. dengan pembagian semacam itu, nkri dikonversikan amat menghargai hak hak otonomi dan hak hak daerah yang bersifat istimewa. pembagian daerah dengan kelompok yang berbeda beda, tentu menuntut pemberlakuan yang berbeda beda pula. dalam situasi peralihan yang ditandai dengan melemahnya kekuasaan melakukan unified force seperti dikatakan oleh norton tahun dan menguatnya tuntutan untuk pemisahan diri dari negara dari beberapa daerah seperti aceh, riau, dan papua pada mei presiden habibie mengesahkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. pada konsiderans menimbang huruf huruf huruf undang undang nomor tahun secara eksplisit dapat dibaca bagaimana pengakuan terhadap keistimewaan yang dimiliki oleh daerah daerah indonesia. apabila dibaca secara utuh risalah perubahan uud secara eksplisit tidak ditemukan istilah desentralisasi asimetris. para pengubah uud maupun ahli yang diundang panitia hoc badan pekerja mpr, lebih banyak membahas soal soal titik berat otonomi, pembagian wewenang pusat dan daerah, hubungan pusat dan daerah, implementasi otonomi daerah. meskipun demikian, bukan berarti bahwa pembahasan tentang pusat dan daerah tidak mengandung konsep atau ide desentralisasi asimetrik. dengan menempatkan dan memperhatikan kekhasan masing masing daerah sebagai salah satu roh pembahasan anggota mpr secara implisit merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid membahas pola desentralisasi asimetris dalam desain hubungan pusat dan daerah. gagasan yang mengandung konsep desentralisasi asimetris muncul sejak awal perubahan uud misalnya saat rapat panitia hoc badan pekerja mpr pada tanggal desember juru bicara fraksi reformasi a.m. lutfi menyampaikan, betapa pentingnya menjaga komitmen atas keberagaman indonesia sebagai sebuah negara sebagaimana gagasan pendiri negara, yaitu bhinneka tunggal ika (unity diversity). pernyataan lutfi ihwal hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan filosofi bhinneka tunggal ika, bermakna pemerintahan daerah tidak boleh seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing masing daerah. jika dinamika perubahan uud yang diuraikan atas dijadikan ukuran nilai konsep desentralisasi yang dikehendaki oleh para pengubah uud maka tidak diragukan lagi bahwa desentralisasi asimetrislah yang dikehendaki. merujuk. misalnya,menjadi cara jitu untuk menghidupkan kembali semangat pusat dan daerah yang digagas oleh para pendiri negara. untuk menindaklanjuti ketentuan uud telah disahkan beberapa undang undang, misalnya undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi pemerintah daerah istimewa aceh sebagai provinsi nanggroe aceh darussalam yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pascabagi papua, dan undang undang nomor tahun sebagaimana ditulis oleh ari dwipayana peneliti politik dari ugm, substansi kekhususan aceh dalam bingkai nkri sebetulnya bisa dilacak dari lima atau enam kekhususan yang diantaranya situ memberikan peran besar soal syariat islam. ari dwipayana mengatakan, secara khusus syariat islam memiliki pengaruh besar dalam desain kelembagaan aceh. pengaruh itu merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dinyatakan secara jelas dalam konsideran menimbang huruf undang undang nomor tahun karena itu yusra habib abdul ghani tahun berpandangan, luasnya kekuasaan daerah dalam undang undang nomor tahun melampaui takaran asimetris medis suatu negara gitaris. sementara itu, laporan hasil penelitian jurusan politik pemerintahan ugm tahun beberapa pokok pengaturan yang menunjukan kekhususan papua itu paling tidak ada delapan dan diantaranya yang menunjukan kelas itu misalnya ada penegasan bahwa soal penduduk asli dan orang asli papua. bahkan dengan undang undang otonomi khusus papua, syarat menjadi gubernur wakil gubernur harus putra asli orang papua. begitu pula dengan yogyakarta, desentralisasi asimetris bisa dilacak dari undang undang nomor tahun dalam konsideran menimbang huruf undang undang nomor tahun ditegaskan eksistensi dari kesultanan ngayogyakartahadiningrat dan kadipaten pakualaman sebagai unit pemerintahan indonesia yang telah lama memiliki wilayah, pemerintahan, dan penduduk jauh sebelum indonesia merdeka. tidak hanya itu, undang undang nomor tahun juga mengakui peran dan sumbangsih daerah ini dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. karenanya pengesahan undang undang nomor tahun tidak hanya sebatas meneguhkan pengakuan konstitusional ihwal keistimewaan yogyakarta, tapi sekaligus memenuhi asas desentralisasi asimetris yang dianut uud kewenangan dalam keistimewaan yogyakarta diatur dalam undang undang nomor tahun meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. kelembagaan pemerintah daerah istimewa yogyakarta. cc. kebudayaan. pertahanan. tata ruang. terkait dengan ketentuan tersebut, pelaksanaan kewenangan dalam urusan keistimewaan didasarkan pada nilai dan kearifan lokal, dan keberpihakan kepada rakyat. bahkan, pelaksanaan modal keistimewaan tersebut dituangkan dalam peraturan daerah istimewa atau perdana daerah istimewa merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid yogyakarta. dari semua wewenang itu, tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dapat dikatakan sebagai fokus perdebatan yang paling menarik ketika perdebatan pembahasan undang undang nomor tahun sejauh ini, dari daerah yang memenuhi makna uud sebagai daerah yang bersifat khusus atau istimewa, semua gubernur dipilih langsung. berbeda dengan aceh dan papua, dalam undang undang nomor tahun dinyatakan bahwa gubernur berasal dari kesultanan ngayogyakarta hadiningrat dan wakil gubernur berasal dari kadipaten paku halaman yang kemudian ditetapkan oleh dprd. apabila dibaca dan ditelaah beberapa dalam undang undang nomor tahun terutama kumpulan norma dalam hingga undang undang guo, salah satu politik hukum yang terkandung dalamnya pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur memilah secara jelas antara proses internal keraton dengan proses politik formal luar keraton. sebagaimana dikemukakan terdahulu, penghargaan terhadap proses internal kesultanan dan wakil gubernur yang berasal dari kadipaten paku halaman menjadi salah satu bentuk khas atau kekhususan yang disebut dengan konsep asimetris dalam mewadahi praktik desentralisasi daerah istimewa yogyakarta. dalam konteks itu, syarat untuk mengangkat seorang gubernur dan atau wakil gubernur harus mempertimbangkan secara cermat dan hati hati agar proses internal tetap terpelihara. karena itu, ihwal persyaratan dalam huruf undang undang nomor tahun potensial menganulir proses internal dimaksud, khususnya masuknya kata istri tersebut bermak saja. dengan cara pandang yang lebih netral, terutama melihat perkembangan yang terjadi internal kesultanan yogyakarta menjadi jauh lebih fleksibel sekiranya kata istri tersebut dibandingkan atau disepadankan dengan kata suami dengan membuat garis miring sehingga menjadi istri suami. bahkan, jauh lebih netral dengan menghapus sama sekali sebagaimana persyaratan dalam undang undang pilkada yang umumnya dilakukan daerah daerah lain indonesia dengan menggunakan batas penalaran yang wajar. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid syarat tambahan berupa kata istri tersebut tentu berlebihan bila dibandingkan dengan syarat kepala daerah yang lain. misalnya yang diatur dalam undang undang pilkada yang sama sekali tidak mengharuskan pencantuman nama istri dan atau suami. dalam hal ini, kita bisa merujuk ketentuan undang undang pilkada yang sama sekali tidak mencantumkan syarat tersebut. pertanyaan amat mendasar yang patut dikemukakan, mengapa pencantuman syarat suami istri tidak menjadi syarat normatif yang dicantumkan dalam undang undang pilkada? padahal secara posisi, jabatan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta sama dengan daerah lain, bahkan dalam level yang lebih tinggi. undang undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden pun tidak meminta persyaratan pencantuman suami dan istri. bisa dilihat dalam undang undang nomor tahun karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, tidak hanya berpotensi diskriminasi. pengaturan seperti itu potensial melanggar prinsip negara hukum. terkait dengan hal itu, putusan mahkamah konstitusi perkara nomor tahun menyatakan, negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun sehingga dengan sendirinya melarang diskriminasi berditilik dari segi perumusan norma sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun pencantuman kata istri dalam huruf undang undang nomor tahun jelas menimbulkan ketidaksamaan. dalam hal ini, huruf undang undang nomor tahun menyatakan, materi muatan memenuhi asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. sebagaimana dikemukakan dalam penjelasanender, atau status sosial. apabila dilihat materi permohonan yang diajukan pemohon, syarat yang diuji menimbulkan implikasi yang tidak sederhana bagi internal kesultanan ngayogyakarta hadiningrat dan mungkin juga suatu saat bagi. internal kadipaten paku halaman bagaimana pun karena soal syarat itu kemudian merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid diangkat menjadi substansi undang undang, maka dalam logika hierarki perundang undangan kita, kalau nanti peraturan daerah istimewa atau perdana yogyakarta menentukan atau memuat syarat tentang gubernur dan wakil gubernur, maka tidak bisa tidak, perdana itu akan mengadopsi syarat syarat yang ada dalam undang undang nomor tahun oleh karena itu, kini saatnya untuk melakukan koreksi dan mengembalikan persyaratan tersebut dalam semangat yang jauh lebih netral, yaitu bagaimana mengembalikan kepada semangat politik hukum bahwa penentuan calon gubernur, wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta menjadi urusan internal lingkungan keraton dan lingkungan kadipaten paku halaman. dr. zainal arifin mochtar, s.h., ll.m bahwa pada dasarnya, keterangan ahli ini dibuat untuk perkara yang mana oleh pemohon telah mendalilkan bahwa telah terjadi kerugian dan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional pemohon. karena diakibatkan berlakunya ketentuan dalam huruf undang undang keistimewaan yogyakarta yang menyatakan, khususnyatersebut, telah berlaku secara diskriminatif dan karenanya, menurut pemohon huruf tersebut, haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. dalam kapasitas ahli yang dimintakan pada perkara ini, akan memberikan analisis setidaknya pada hal. pertama, pembacaan logis atas konsep undang undang keistimewaan diy. yang kedua, konstitusionalitas undang undang keistimewaan tersebut dalam kaitan dengan uud dan yang ketiga, kerancuan susunan aturan hukum jika hal tersebut dipertahankan dalam undang undang keistimewaan yogyakarta. membaca undang undang keistimewaan yogyakarta, seharusnya memang dalam langgam yang menyeluruh dan tak parsial, pembacaan parsial akan sangat mungkin memberikan basis kesimpulan yang berbeda dan tidak pas dalam memandang keistimewaan yogyakarta. hal ini dapat dilihat dalam merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid beberapa hal. pertama, jika dilihat pada angka yang menyebutkan bahwa daerah istimewa yogyakarta, selanjutnya disebut diy adalah daerah provinsi yang memilikonsep pengaturan ini dengan jelas menyatakan bahwa yogyakarta memiliki keistimewaan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, lagi lagi, keistimewaannya adalah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tidak ada kaitannya dengan soal laki laki dan perempuan. akan tetapi, tetap dipandang dalam negara kesatuan. artinya, selain dianggap istimewa, juga dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam konsep negara kesatuan yang memiliki corak dan ciri yang sedikit diseragamkan. karenanya, jika hal tersebut, yakni keistimewaan dan keseragaman dalam konsep negara kesatuan dikaitkan dengan huruf haruslah dilihat dalam kerangka yang mungkin dibaca secara letter lecet ada kemungkinan. kemungkinan pertama adalah membaca itu merupakan aturan khusus yang menjadi bagian dari aturan keistimewaan yogyakarta, sehingga itu merupakan bagian dari keistimewaan yang dimaksud. kemungkinan kedua adalah membaca ketentuan itu bukan merupakan bagian dari kerangka keistimewaan dan seharusnya dibaca sebagai konsep seragam lainnya, sebagaimana dicantumkan dalam berbagai undang undang republik ini. untuk menjawab hal tersebut, perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah sesungguhnya menjadi tujuan keistimewaan yogyakarta itu sendiri? hal ini tercantum dalam dan undang undang keistimewaan yogyakarta, menyatakan bahwa pengaturan keistimewaan yogyakarta bertujuan untuktata pemerintahan, dan tata sosial yang menjamin kebhinekaan tunggal ikaejika dikaitkan dengan huruf maka ketentuan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ketentuan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan ketentuan kewajiban memiliki istri, anak, maupun saudara kandung serta pekerjaan. sedangkan menyatakan bahwa pemerintahan yang demokratis sebagaimana dimaksud dalam diwujudkan melalui pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, pengisian keanggotaan dprd melalui pemilihan umum,, dan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan. pada ketentuan ini, memang ada frasa yang mencantumkan khusus perihal pengisian jabatan gubernur dan wakil. gubernur yang dalam undang undang kemudian dijabarkan secara mendetail dalam berikutnya, yakni hingga karenanya jika ditambahkan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud huruf diwujudkan melalui prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, dan penegakan hukum. prinsip kesetaraan ini tetaplah menjadi yang utama dari keseluruhan undang undang keistimewaan ini. artinya, jika dibaca secara menyeluruh, konsepsi tujuan keistimewaan maka pembacaan paripurna terhadap konsesi keistimewaan dapat dilihat tidak hanya perihal pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. bahwa keistimewaan tersebut hanya berkaitan dengan upaya memperlancar jalannya proses pemerintahan yogyakarta dengan menambahkan adanya prinsip kesetaraan. melalui konsep ini, maka jelas dapat dibaca bahwa huruf sama sekali tidak ada kaitannya dengan keistimewaan yogyakarta, termasuk pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. dan karenanya, mustahil dipandang sebagai aturan spesifik yang mengatur soal keistimewaan dalam kerangka keistimewaan. artinya, huruf sama sekali tidak ada kaitannya dengan keistimewaan itu sendiri. oleh karena itu, dalam memandang isi dan klausul ketentuan tersebut, haruslah digunakan corak pandang bahwa tersebut bukanlah bagian dari keistimewaan dan karenanya, harusnya dipandang sebagai bagian umum yang berlaku bagi semua jabatan kepala daerah yang sama berbagai provinsi lainnya. anehnya, ketentuan huruf ini merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tidak ditemukan berbagai aturan yang lainnya. iapun ditemukan, maka suami atau istri seringkali menjadi klausul wajib seperti yang ada misalnya dalam undang undang nomor tahun jika dipaksakan, itu diatur khusus sebagai bentuk keistimewaan, maka peran negara terlihat terlalu kelewatan mengatur dalam pengaturan laki laki yang dapat menjadi gubernur yang diusungnya menjadi diskriminasi. artinya, keberadaan tersebut telah menghilangkan makna radiologis yang seharusnya dikandung oleh sebuah aturan oleh karena tidak jelasnya tujuan yang hendak dicapai melalui ketentuan tersebut. iapun dipaksakan dalam pandangan bahwa ketentuan huruf adalah bagian dari pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, maka akan ada pembacaan yang mendatangkan implikasi yang tidak kecil terhadap potret pengisian jabatan publik. artinya, dimungkinkan adanya ketentuan yang bias gender. frasa yang menyebutkan mencantumkan antara lain istri saudara kandung dan anak sangat mungkin mendatangkan implikasi kesimpulan bahwa yang dapat menjadi gubernur diy hanyalah laki laki. aturan bias gender ini memang sudah sangat sering terjadi dalam kerangka negara yang mengalami dominasi paradigm maskulin. hal ini sering dikritisi, misalnya oleh aliran feminisme hukum yang mengatakan bahwa kaum maskulin seringkali memahami perempuan dari dunianya sendiri tanpa mengerti jika perempuan sebagai subjek yang memiliki otoritas dan otonominya sendiri. inilah yang mengakibatkan adanya berbagai aturan yang seringkali salah arah, semisal larangan menaiki motor secara cangkang misalnya beberapa daerah tertentu serta perda pelacuran yang kemudian sangat mendiskreditkan perempuan. jika dibaca secara datar aturan tersebut, maka akan menempatkan konsepsi yang rancu bagi pembacaan huruf tersebut. ketentuannyaartinya, kewajiban utamanya itu sesungguhnya adalah menyampaikan daftar riw hidup yang kemudian ditambahkan dengan isinya dapat memuat antara lain riw pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. frasa antara lain secara teori hukum merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid memang menunjukkan bahwa ada hal lain yang dapat dicantumkan, akan tetapi ketentuan letterliik soal riw pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak dapat membuat kesimpulan yang sangat mudah bahwa itu harus juga dicantumkan. padahal, kalau dilihat secara detail, hanya riw pendidikan yang dapat dijelaskan karena dapat dikaitkan dengan ketentuan paling tidak tamatan sekolah lanjutan atas. sedangkan selebihnya hanya menimbulkan kerancuan, kerancuan tersebut misalnya, apa makna pekerjaan? apakah dianggap seorang sultan harus memiliki pekerjaan sebelum menjadi sultan? bagaimana jika belum memiliki pekerjaan? hal yang sama juga terjadi pada saudara kandung, bagaimana jika dia tidak memiliki saudara kandung atau dia menjadi anak tunggal? apakah berarti dia dilarang menjadi sultan? hal yang serupa juga pada istri, bagaimana jika dia laki laki namun belum menikah atau istrinya baru saja meninggal atau wafat? begitu pula soal anak, bagaimana jika dia memiliki istri namun belum memiliki anak? apakah pembacaan sederhana terhadap itu, apakah kemudian disimpulkan bahwa mereka mereka tersebut tidak dapat menduduki jabatan sultan dan kemudian tidak dapat menduduki jabatan gubernur. artinya, mustahil untuk membaca ketentuan tersebut sebagai suatu ketentuan yang mengharuskan seorang laki laki, bahkan jika pun laki laki haruslah memiliki pekerjaan, selain memiliki pekerjaan, harus memiliki istri, dan juga memiliki anak secara bersamaan pada saat dilantik sehingga jika belum memiliki salah satunya maka tidak dapat dilakukan pelantikan. jika aturan ini dibaca secara seperti itu, maka tentu saja ini menjadi aturan yang sangat konyol serta diskriminatif secara bersamaan oleh karena menikah bahkan punya anak bukanlah sesuatu yang hadir dalam kewajiban hukum, akan tetapi juga bernuansa takdir dan titipan tuhan. memasukkan sesuatu yang sangat tidak pasti dalam suatu aturan sehingga bisa menimbulkan kewajiban pembacaan yang disampaikan atas, akan sangat mungkin merusak konsep aturan itu sendiri. jika menggunakan analisis lon fuller, ini merupakan aturan yang tidak memiliki konsep yang jelas. dalam undang undang keistimewaan yogyakarta dicantumkan pada bagian menimbang bahwa dalam kaitan dengan daerah, maka undang undang ini merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid gubernur dan wakil gubernur, tapi yang utama bahwapemerintahan, pelayanan public sebagai derivasi dari rezim konsepuud sebagai institusi kepala pemerintah daerah provinsiinstitusi negara dan pemerintahan ini ini tidak boleh dilekatkan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dalam pengisian jabatannya, karena perempuan adalah subjek dan objek hukum dan pemerintahan yang sama kedudukannya. bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu x11 dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon dan pemohon mengalami kerugian konstitusional dan memiliki kedudukan hukum selaku perseorangan warga negara indonesia yang dalam kesehariannya berjuang untuk kepentingan mendudukkan dan menjaga agar lembaga negara baik itu kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif atau lembaga negara lainnya tetap dalam rel konstitusi yaitu tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan dalam hal pengisian jabatannya. pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon dan pemohon merupakan aktifis perempuan yang selama ini dikenal memiliki kepedulian mengenai urusan perempuan dalam politik. bahwa pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon dan pemohon sebagai pejuang anti diskriminasi terhadap perempuan telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma guo, terhadap kata istri sebagaimana diatur dalam huruf diy telah mencederai apa yang telah diperjuangkan perempuan selama ini ketika kata dalam norma ini dimainkan bahwa calon gubernur dan wakil gubenur harus adalah laki laki merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dilahirkan melalui cara pandang terhadap dan uud terkait dengan lahirnya ini, sangat jelas dapat dikatakan bahwa proses amandemen tidak dapat dilepaskan dari kesepakatan untuk tetap mempertahankan negara kesatuan. inilah kemudian yang dapat dikatakan bahwa ada tiga persoalan utama yang dibahas pada yakni pembagian wilayah negara, pemerintahan daerah, hubungan pusat daerah, sedangkan melahirkan relasi pusat dan daerah, serta kewajiban untuk memperhatikan kekhususan dan keragaman. undang undang keistimewaan yogyakarta lahir dalam kerangka tersebut. tidaklah dipandang sebagai suatu daerah sendiri tanpa relasi dengan negara. karenanya, tetap berada dalam kerangka negara kecuali untuk hal hal yang dipandang sebagai kekhususan dan keragaman daerah sehingga negara wajib untuk memperhatikan kekhususan dan keragaman tersebut. wacana tentang apakah perempuan atau laki laki harus menjadi sultan di.wilayah yogyakarta, tentu merupakan hal yang tidak tepat karena posisi sultan telah diangkat sebagai bagian dari kelembagaan negara, yakni sebagai bagian dari gubernur sehingga bersatulah prinsip prinsip demokrasi dan kesetaraan. jika pun soal jenis kelamin, anak, istri, dan pekerjaan itu menjadi sangat penting, maka itu harus menjadi bagian pertimbangan internal dalam keraton ngayogyakarta hadiningrat dan bukanlah prinsip yang harus dijadikan oleh negara. kesimpulannya, secara keseluruhan ketentuan tentang calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah warga negara republik indonesia yang harus memiliki syaratadalah hal yang sangat tidak tepat, membingungkan karena menimbulkan kerancuan. selain itu, telah menimbulkan diskriminasi yang telah nyata terhadap posisi perempuan dan karenanya mahkamah konstitusi menjadi sangat urgent untuk mempertimbangkan keberadaan ketentuan tersebut tetap berada dalam undang undang keistimewaan yogyakarta. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kph yudohadiningrat, s.h. brigjen purn) rm. noeryanto, s.h bahwa nama kesultanan ngayogyakarta hadiningrat pertama kali dinyatakan secara resmi pada tanggal maret oleh raja pertama kesultanan ngayogyakarta hadiningrat yang bertakhta, yaitu sri sultan hamengkubuwono yaitu bertakhta pada tahun sampai tahun sejak saat itu, digunakan sebagai nama resmi kerajaan yang didirikan berdasarkan perjanjian diganti tanggal februari hingga saat ini. penyebutan nama kerajaan seperti atas maupun perubahannya, merupakan salah satu kewenangan raja yang jumeneng atau bertakhta. bahwa tentang makna nama atau gelar dalam penggunaanbahwa kata kata yang dirangkai dalam gelar sultan ngayogyakarta hadirat merupakan wujud kewenangan, tanggung jawab, serta wujud legitimasi kekuatan politik, kekuatan spiritual, dan kekuatan kultural. makna daripada gelar tersebut adalah ngarai dalem, artinya yang dijadikan pemimpin. sampeyan dalem, artinya yang tindakannya selalu menjadi teladan bagi rakyatnya. ingkang nuwun, artinya yang dimuliakan dan diminta kebaikannya. kanjeng, artinya yang dihormati. sultan, artinya yang menjadi penguasa, hamengkubuwono ini memuat makna atau substansi sebagai berikut. hamengku, artinya pengabdian tanpa pamrih dengan lebih banyak memberi daripada menerima. ini merupakan hakikat dari berbudi bowo bakso hamengku, artinya merengkuh atau ngomong, melindungi, dan mengayomi tanpa membedakan golongan, keyakinan, dan agama. ini hakikat dari amber, adil, paramarto. hamengkoni, artinya yang menjadi tumpuan semua orang, pengayom yang menjadi teladan dan yang selalu siap berdiri paling depan untuk melindungi rakyatnya. ini hakikat dari gung bintaro. kemudian, senopati ing ngalogo, artinya yang menjadi panglima perang melawan kemiskinan, kebodohan, dan kezaliman. ngabdurrakhman, artinya yang tetap menyadari sebagai hamba allah, abidin panatagama, yang merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menjadi pemimpin dan menapaki dan menurut agama. khalifatullah, artinya yang mengemban amanat allah dunia. catatan bahwa penamaan khalifatullah ini sesuai dengan makna pada umumnya, yaitu pengemban amanat sampai kemudian digunakan sebagai gelar oleh karena pemberian dari kerajaan turki. ingkang jumeneng, artinya yang bertakhta. ing ngayogyakarta, yang artinya negara yogyakarta yang suci, dihormati, serta makmur sejahtera. hadiningrat yang artinya yang indah, berwibawa, serta mulia. penjelasan. kearifan lokal pada masa itu, kalimat kalimat dalam gelar tersebut merupakan wujud kewenangan rasa tanggung jawab dan sebagai wujud legitimasi kekuatan politik, kekuatan spiritual, dan kekuatan kultural. catatan. gelar khalifatullah merupakan gelar pemberian kekhalifahan kerjaan turki usman. pertama kali diberikan kepada raja demak yang pertama, yaitu raden patah pada tahun masehi. tambahan penjelasan ahli bahwa sewaktu raden patah berperang dengan prabu brawijaya raden patah dibantu oleh para pedagang turki yang sesungguhnya pedagang pedagang itu juga adalah tentara turki dan kemudian dalam peperangan itu, raden patah memenangkan perang dan diberikan hadiah oleh sultan turki khalifatullah. bahwa tentang gelar nama, dan adipati paku alam, yaitu kanjeng gusti pangeran adipati arya paku alam. bahwa makna nama atau gelar tersebut adalah merupakan sebagaimana telah diuraikan pada poin atas, nama gelar tersebut tidak merujuk pada jenis kelamin tertentu, juga termasuk anak dan saudara kandung. sebagai contoh: nama hamengkubowono pernah dipakai sebagai nama perempuan, yaitu permaisuri sutan hamengkubuwono bernama gusti kanjeng ratu hamengkubuwo sri sultan hamengkubowono yang bertakhta pada tahun sampai bertakhta pada usia tahun. artinya, dalam usia belia tersebut pasti belum punya anak dan belum punya istri. selanjutnya. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa tentang eksistensi adat istiadat atau kehidupan sejarah kesultanan ngayogyakarta hadiningrat sebagai lanjutan dari mataram kuno dan mataram islam. eksistensi adat dan tradisi keraton yogyakarta merupakan kelanjutan dan pelestarian dari adat tradisi yang sudah ada sebelum mataram islam. dr. h.j. graaf dalam bukunya puncak kejayaan mataram menyimpulkan bahwa sultan agung hanyokrokusumo yang bertakhta tahun sampai sebagai penguasa kerajaan islam menerapkan tradisi majapahit selama masa pemerintahannya. raja raja mataram islam menganggap mereka sebagai penerus tradisi dan legitimasi majapahit. ditulis oleh dr. h.j. graaf dengan judul buku puncak kejayaan mataram, pustaka utama grafiti. beberapa adat tradisi yang dilaksanakan oleh keraton yogyakarta saat ini berasal dari masa sebelum mataram islam. misalnya, upacara grebeg yang sudah ada sejak zaman kesultanan demak. dua, upacara labuhan yang sudah ada sejak zaman majapahit. raja hayam buruk yang bertakhta tahun sampai setiap tahun melaksanakan upacara persembahan bagi dewa brahma yang diyakini bersemayam puncak gunung kelud. upacara itu dilaksanakan candi penataran. sekarang upacara labuhan oleh kesultanan ngayogyakarta hadiningrat dilaksanakan pantai selatan, pantai parangkusumo gunung merapi, gunung lawu, dan bahkan setiap tahun dal, yaitu kelipatan delapan tahun ditambah dengan upacara labuhan kahyangan tepi, wonogiri. bahwa tentang penetapan perubahan gelar sultan menjadi ngarai dalem sampeyan dalem ingkang nuwun sri sultan hamengkubuwono ingkang jumeneng kesepuluh surya ning mataram senopati ing ngalogo langgeng ing buwono langgeng, langgeng ing toto panotogomo, sesuai dengan sabda raja sultan hamengkubuwono pada tanggal april tahun bahwa tidak ada perubahan substansi pada perubahan gelar yang disampaikan oleh sri sultan pada tanggal april tersebut, yang ada hanyalah perubahan kata kata saja. banyak terjadi perubahan nama gelar sejak mataram islam, misalnya raja pertama mataram panembahan senopati, diganti berikutnya bergelar panembahan hanyakrawati. selanjutnya, diteruskan bukan panembahan, tapi kemudian bernama sultan agung hanyokrokusumo. dilanjutkan berikutnya tidak lagi memakai gelar merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sultan, tapi susuhunan mangkurat, mangkurat susuhunan mangkurat ii, dan susuhunan mangkurat iii. diganti lagi susuhunan pakubuwono bukan memakai mangkurat. dilanjutkan, tidak memakai pakubuwono, tetapi kembali memakai susuhunan mangkurat iv. dilanjutkan, tidak memakai mangkurat lagi, memakai gelar susuhunan pakubuwono dan seterusnya. bahkan dalam sejarah, dinyatakan sultan agung sendiri berganti gelar sampai empat kali. yang pertama, tahun bergelar panembahan hanyokrokusumo ing mataram. selanjutnya, tahun setelah berhasil menaklukkan surabaya dan madura bergelar susuhunan hanyokrokusumo. selanjutnya, tahun beliau mendapat gelar dari mekkah bergelar sultan abdullah muhammad maulana mataram. dan selanjutnya, tahun sultan agung hanyokrokusumo. perubahan gelar yang dilakukan sri sultan pada tanggal april tersebut memberikan makna baru sebagai berikut. langgeng ing buwono langgeng, mengandung makna menjaga, melestarikan, dan mendayagunakan kehidupan muka bumi untuk kesejahteraan rakyatnya. langgeng ing toto panotogomo, mengandung makna mengayomi semua keyakinan dan agama daerah istimewa yogyakarta dan berbasis pada kemanusiaan. membangun peradaban baru yang berbasis kepada kebudayaan jawa. tidak ada perubahan substansi pada perubahan gelar tersebut, yang ada hanyalah perubahan kata kata saja yang bertujuan menguatkan kearifan lokal. bahwa tentang tata pemerintahan kesultanan dalam hal menentukan sultan bertakhta, serta pemilik otoritas untuk menentukan siapa sultan bertakhta. bahwa bentuk tata pemerintahan kesultanan dalam menentukan kepemimpinan sultan bertakhta merujuk pada dawud dalem ongkos tunggal dan ongkos kalih, terlampir. ini surat keputusan tentang tata pemerintahan kesultanan yang ditandatangani oleh sri sultan hamengkubuwono ke pada tanggal november mungkin perlu ahli jelaskan sedikit tentang ini, walaupun nanti akan ahli serahkan dalam sidang ini. bahwa dalam kepemimpinan kesultanan ngayogyakarta hadiningrat, pucuk pimpinan adalah sri sultan hamengkubuwono dan dalam merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid melaksanakan tugas kesultanan, beliau dibantu oleh badut badan, yang pertama adalah pandita aji. sana adalah adalah para pakar, ilmuwan, tenaga ahli, sesuai dengan keahliannya masing masing. misalnya pandita aji bidang hukum, pandita aji bidang pertanahan, pandita aji bidang budaya, pandita aji bidang agama, dan lain lain. kemudian badan berikutnya adalah sri perimbangan. tugas sri perimbangan ini adalah seperti dewan pertimbangan, dimana dewan pertimbangan ini mengajukan gagasan, usulan tentang kebijakan strategis yang akan dilakukan oleh pimpinan, yaitu sri sultan hamengkubuwono yang bertakhta. selanjutnya secara operasional, beliau dibantu oleh empat departemen. empat departemen itu adalah yang pertama, kawedanan ageng punakawan parwa budaya. yang kedua, kawedanan ageng punakawan nita budaya. yang ketiga, kawedanan ageng punakawan parafrasa budaya. dan yang keempat adalah kawedanan ageng panitrapura. ada pembedaan yang tiga adalah kawedanan ageng punakawan, yang satu hanya kawedanan ageng. yang disebut kawedanan ageng punakawan adalah departemen departemen yang bersifat operasional, sedangkan kawedanan ageng panitrapura itu semacam kalau pemerintahan, setneg, yang mengurusi tentang administrasi dan keuangan kesultanan. selanjutnya mungkin lebih ke bawah lagi, kawedanan ageng punakawan dan kawedanan ageng dibantu oleh kawedanan dan tewas. sana misalnya ada kawedanan pengulas, kawedanan pasaran, kawedanan kridomardowo. urusannya adalah tentang kemasjidan tentang petilasan, tentang makam makam, dan juga termasuk kesenian. bahwa perlu diketahui aset masjid keagungan dalem atau masjid keraton kesultanan ngayogyakarta berjumlah masjid yang tersebar seluruh wilayah yogyakarta dan sekitarnya. kemudian petilasan dan makam, selanjutnya kridomardowo, ini bukan hanya mengurusi tentang tari lemari dan karawitan, tapi juga mengurusi tentang belajar bahasa jawa, tulisan jawa, macapat, tata tungging, dan sebagainya, banyak sekali cakupannya. dan kalau tadi kami jelaskan masjid itu jumlahnya petilasan jumlahnya tempat, dan pasaran jumlahnya jadi cukup banyak sekali yang harus diurus oleh kesultanan. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kemudian juga ada urusan pariwisata, urusan museum, urusan perpustakaan, dan naskah naskah kemudian urusan arsip, yaitu dinamakan banjar widodo. kemudian urusan perpustakaan dinamakan widya budaya dan urusan perlengkapan dinamakan promo koro. kemudian aset aset keraton ini banyak tersebar seluruh wilayah yogyakarta, sehingga sana ada urusan pertanahan yang disebut panitikismo. kemudian bangunan bangunan dan aset aset yang lain itu disebut wahana santo kriya. dan urusan administrasi dan keuangan sana ada anarko pro urusan keuangan, parentah ageng urusan sumber daya manusia, pusat data, dan juga ada doro pro humas, dan lain lain. mungkin gambarannya seperti itu. otoritas tertinggi lingkungan kesultanan berada tangan sultan yang bertakhta. dalam menentukan sultan yang akan bertakhta adalah merupakan hak prerogatif sultan yang sedang bertakhta. kalau ada pemahaman yang dimusyawarahkan dalam peralihan takhta adalah pranata dan adat tradisi. dalam tata pemerintahan kesultanan, raja berada puncak hierarki, sehingga kedudukan atau kelengkapan ini membawa konsekuensi logis pada kewenangan yang melekat pada jabatan, salah satu kewenangan raja adalah menetapkan pangeran. selanjutnya, tentang pangeran atau tata pemerintahan internal kesultanan dapat berubah dan menyesuaikan dengan zaman. eksistensi yogyakarta sebagai daerah istimewa dan kerajaan yang diakui dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia tidak lepas dari upaya para sultan yogyakarta yang bertakhta dalam merespons setiap perkembangan zaman. para sultan menerapkan kebijakan pembaharuan perubahan sesuai dengan situasi yang dihadapi, kebijakan pembaharuan perubahan yang diputuskan oleh para sultan yang bertakhta menjadi pangeran pada masa tersebut. dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pangeran bersifat dinamis, tidak statis, dan ditetapkan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul pada saat itu. sebagai contoh perubahan yang terjadi pada masa sri sultan hamengkubuwono ix. untuk pertama kali beliau menghapus lembaga pelatih dalem. pelatih dalem adalah orang kedua kesultanan, mungkin diistilahkan sekarang perdana menteri karena yang mengoperasionalkan sehari hari pemerintahan adalah pelatih dalem. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid jadi menghapus lembaga pelatih dalem untuk pertama kalinya dalam sejarah kesultanan ngayogyakarta hadiningrat. jadi, sultan sebelumnya selalu ada pelatih dalem dan dihapus sejak sultan hamengkubuwono sampai hari ini. dalam sejarah kesultanan yogyakarta bahkan sejarah mataram islam, seorang raja memegang langsung urusan pemerintahan. ketika soekarno hatta memproklamasikan kemerdekaan republik indonesia pada tanggal agustus sri sultan hamengkubuwono memutuskan untuk bergabung dengan republik indonesia yang baru saja lahir tersebut, beliau memutuskan bergabung adalah pada tanggal agustus hukuman pancung pada semua yang bersalah sekarang sudah ditiadakan. sejak bergabung dengan nkri, keraton yogyakarta mengikuti sistem hukum yang berlaku wilayah negara kesatuan republik indonesia dan menyerahkan semua urusan hukum kepada lembaga lembaga penegak hukum negara. bahwa sebelum bergabung dengan negara kesatuan republik indonesia, kesultanan ngayogyakarta hadiningrat mempunyai badan badan hukum sendiri. yang pertama, pengadilan pranoto itu mengadili masalah masalah pidana dan perdata. yang kedua, pengadilan bale mangu itu mengadili masalah sengketa pertanahan dan sebagainya. yang ketiga, pengadilan serambi, yaitu pengadilan tentang penegakan syariat islam tentang hukum waris, rujuk, nikah, dan sebagainya. yang keempat, pengadilan darah dalem, yaitu pengadilan yang khusus mengadili para kerabat kesultanan. selanjutnya tentang sumber pembentukan pangeran. bahwa pemahaman tentang pangeran sebagai berikut. menurut susastra jawa yang dihimpun oleh poerwadarminta, ini bentuknya kamus bahasa jawa. batavia pangeran adalah keraton atau patokan. pangeran dapat dikatakan secara tertulis maupun lisan. yang berhak membuat pangeran adalah sultan yang sedang bertakhta. oleh sebab itu, pangeran harus diindahkan, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. raja mempunyai hak prerogatif untuk mengubah, mengganti, menghapus pangeran, bahkan dapat membuat pangeran baru. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid selain raja yang sedang bertakhta, tidak ada pejabat lain yang berhak atau mempunyai kewenangan membuat pangeran. pangeran adalah sabda raja, dawud raja kepada seluruh dalem, abdi dalem, kawula dalem berdasarkan dawud yang diterima raja. dawud itu ketika raja hening atau semedi berdoa beliau menerima petunjuk. pangeran merupakan perintah atau aturan yang mempunyai kekuatan tertinggi. kalau dirunut sejak berdirinya kerajaan mataram islam sampai sekarang, pengganti raja yang bertakhta adalah anak dari seorang permaisuri. apa yang banyak dipahami sekarang ini sebagai aturan tertulis adalah tatanan pranata, atau laku sampah, atau panduan pelaksanaan, itu bukan pangeran. tatanan pranata atau laku sampah yang tertulis dapat diubah dengan sabda raja yang bertakhta. bahwa tentang status pernikahan, keberadaan saudara kandung, dan kapan keluarga bagi calon sultan bertakhta. keberadaan saudara kandung maupun kelengkapan keluarga tidak berpengaruh ataupun membatasi calon sultan atau adipati yang akan bertakhta. sesuai dengan fakta sejarah, yang berhak naik takhta adalah keturunan langsung raja atau putra dalem yang lahir dari permaisuri tanpa melibatkan persyaratan terkait dengan pernikahan, keberadaan istri, anak, maupun saudara kandung. pangeran ini tentunya relevan dengan perkembangan dan kemajuan zaman, termasuk merespons keadaan sri sultan yang bertakhta saat ini, dimana sri sultan hamengkubuwono hanya memiliki satu istri yang telah diangkat sebagai permaisuri, artinya tidak berpoligami. bahwa tentang peranan dan fungsi sultan bertakhta, ahli menanggapi penjelasan dari dpd dalam persidangannya menyatakan bahwa sultan hamengkubuwono berperan tidak hanya sebagai pemimpin adat dan budaya, namun juga sebagai pemimpin agama, dalam hal ini islam. tidak secara eksplisit sebagai pemimpin agama, tetapi hukumnya wajib sri sultan mengayomi semua agama, bukan hanya islam saja. kedudukan sultan sebagai raja mempunyai tiga fungsi, yaitu: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sebagai pemimpin pemerintahan. sebagai pemimpin agama atau spiritual. sebagai pemimpin budaya. dalam konteks kehidupan sosial budaya yang relevan saat ini, sultan yogyakarta yang bertakhta berperan sebagai panotogomo, yaitu pemimpin spiritual yang mengayomi semua agama, serta keyakinan yang hidup yogyakarta. peran ini sangat relevan mengingat yogyakarta adalah wilayah yang menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi beragama. adanya kenyataan bahwa sebagian masyarakat jawa yang bermukim luar wilayah daerah istimewa yogyakarta masih mengakui sultan ngayogyakarta sebagai pemimpin dan panutan mereka. membuktikan bahwa peran sebagai pemimpin kultural dan spiritual yang melekat pada diri sultan yang bertakhta masih berpengaruh, sehingga melampaui wilayah dan batas batas administrasi daerah istimewa yogyakarta. bahwa bulan april tahun yogyakarta adalah sebagai tuan rumah diaspora jawa, yaitu orang orang jawa yang sudah puluhan tahun merantau malaysia, singapura, new caledonia, suriname, belanda sendiri, dan lain lain, dan yang sudah terdaftar kira kira ada lebih dari orang yang akan hadir dalam pertemuan diaspora jawa tersebut. tentang sistem kekerabatan lingkungan kesultanan ngayogyakarta menanggapi keterangan dpd menyatakan bahwa dalam konteks kesejarahan kesultanan ngayogyakarta hadiningrat berdasarkan silsilah dan periode pemerintahan dari sri sultan hamengkubuwono sampai sekarang selalu dari garis keturunan ayah. oleh karenanya, hal itu menjadi dasar argumentasi bahwa dpd bahwa pada dasarnya penentuan sultan dan adipati bertakhta kesultanan ngayogyakarta menggunakan asas patrilineal. fakta sejarah bahwa sultan hamengkubuwono hingga hamengkubuwono adalah laki laki, tidak bisa dijadikan landasan asumsi bahwa kesultanan ngayogyakarta menerapkan asas patrilineal dalam proses suksesinya. jika dicermati lebih lanjut, status dan kedudukan ibu dari calon pewaris takhta sangat berpengaruh dalam proses penentuan calon pewaris takhta. sebuah dokumen menegaskan bahwa putra laki laki yang lahir dari jarwo padi atau permaisuri mendapat prioritas lebih tinggi daripada putra laki laki yang lahir merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidnegara seharusnya tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan karena sultaniy untuk ditetapkan. bahwa daftar riw hidup yang hanya menyebutkan kata istri jelas negara telah tidak lagi menjamin perlindungan terhadap hak hak perempuan. negara tidak boleh mengatur apalagi memaksa hanya kata istri saja dalam tersebut, sehinggadalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiv2016 yang diajukan oleh sholeh menyoal tentang institusi calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam rezim .dipilih demokratis uud 1945j. hal tersebut merupakan salah satu keistimewaan daerah istimewa yogyakarta dalam hal pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. pemohon sholeh sesungguhnya telah masuk dalam lingkup sistem keistimewaan diy sebagaimana yang merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dari jarwo mean. sumber naskah perjanjian kontrak politik antara pemerintah hindia belanda dan kesultanan ngayogyakarta hadiningrat tanggal maret tentang kedudukan sri sultan, dan kontrak politik ini ditandatangani oleh gubernur jenderal lusin adam dan sri sultan hamengkubuwono ix. dengan ketentuan tersebut, telah berlaku dalam proses suksesi sebelumnya sepanjang sejarah kerajaan mataram islam, status dan kedudukan ibu dari calon pewaris takhta tersebut tentu saja tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa proses penentuan calon pewaris takhta menggunakan asas matrilineal. bertolak dari kondisi tersebut, bisa disimpulkan bahwa kedua asas, baik patrilineal maupun matrilineal tidak bisa digunakan sebagai pendekatan dalam proses suksesi keraton yogyakarta. proses suksesi keraton yogyakarta menerapkan asas parental yang menekankan persamaan hak dan kewajiban antara anak laki laki dan anak perempuan. dalam serat puji disebutkan antara lain, utamanya raja itu pria akan tetapi, ada perkecualian apabila dalam keadaan tertentu, misalnya raja yang meninggal dunia tidak punya putra pria dan hanya memiliki putra perempuan, maka putra perempuan itu dapat diangkat menjadi ratu. ini ahli ambil dari tulisan prof. siti khazanah surano, prof. dr. djoko suryo, dan prof. munir puluhan dari khazanah budaya keraton yogyakarta. sebagai catatan, serat puji adalah karya sastra agung dari sri sultan hamengkubuwono tahun sampai yang isinya penuh ajaran ajaran moral bagi seorang raja yang sedang bertakhta, ditulis dalam huruf jawa. saat ini banyak ilmuwan dan mahasiswa, utamanya dari universitas islam negeri sunan kalijaga yang mempelajari dan mengadakan penelitian terhadap manuskrip tersebut. menjawab tanggapan majelis hakim berkaitan dengan adanya perjanjian raja raja mataram antara ageng giring dengan ageng pemanasan. jika memang benar adanya perjanjian tersebut, apa maksud dan muatan daripada perjanjian tersebut? apakah berkaitan dengan ketentuan memimpin kesultanan ngayogyakarta hadiningrat dan kadipaten paku alam sebagai sultan harus seorang laki laki atau sultan harus memiliki istri, atau sultan harus memiliki saudara kandung, dan harus memiliki anak? apakah tidak bisa merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bertakhta seorang perempuan, termasuk laki yang tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, dan tidak memiliki saudara kandung? penjelasan ahli babad tanah jawi mengisahkan perjalanan hidup ageng pemanasan selaku leluhur raja raja mataram islam. konon sesudah membuka wilayah mataram, ageng pemanasan pergi mengunjungi sahabatnya desa giring. pada saat itu, ageng giring baru saja mendapatkan buah kelapa bertuah yang jika diminum airnya sampai habis, peminum akan menurunkan raja raja jawa. ageng pemanasan tiba rumah ageng giring dalam keadaan haus, langsung menuju dapur dan menemukan kelapa muda ajaib itu. dalam sekali teluk ageng pemanasan menghabiskan airnya. ageng giring tiba rumah sehabis mandi sungai, kecewa karena tidak jadi meminum air kelapa bertuah tersebut. namun akhirnya, ageng giring pasrah pada takdir bahwa ageng pemanasan yang dipilih tuhan untuk menurunkan raja raja jawa. meski demikian, ageng giring menyampaikan keinginan kepada ageng pemanasan agar salah seorang anak turunnya kelak bisa turut menjadi raja mataram. terhadap permintaan ini ageng pemanasan tidak menjawab apa pun. ketika ageng giring akhirnya mengajukan permintaan bahwa keturunan yang ketujuh agar diberi kesempatan menjadi raja mataram, ageng pemanasan menjawab, wallahualam, segalanya dikembalikan kepada tuhan yang maha kuasa. dengan demikian, bisa kami simpulkan bahwa tidak ada kontrak politik yang dimaksud dan tidak ada hubungan perjanjian antara ageng pemanasan dan ageng giring, dan tidak berkaitan dengan ketentuan atau syarat syarat pemimpin keraton yogyakarta. menjawab tanggapan dari majelis hakim menyatakan bahwa ada semacam perjanjian antara raja dengan alam yang alam itu diilustrasikan sebagai seorang wanita, alam jawa ini yang sangat feminin, sehingga untuk menjaga keseimbangan itu seorang raja harus laki laki karena alamnya sudah perempuan yang kemudian sering diwujudkan sebagai nyi roro kidul. penjelasan kami, nyi roro kidul juga disebut nyai roro kidul atau nyai roro kidul adalah roh atau dewi legendaris indonesia yang sangat populer kalangan masyarakat jawa. tokoh mitologis ini dikenal sebagai ratu laut merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid selatan atau samudera hindia dan secara umum disamakan dengan kanjeng ratu kidul, meskipun beberapa kalangan berpendapat keduanya berbeda. kepercayaan ini berkembang kalangan masyarakat yang sepanjang pantai selatan pulau jawa, mulai dari pelabuhan ratu, pangandaran, cilacap, pantai pantai selatan yogyakarta hingga semenanjung purwa ujung timur. menurut kepercayaan, penguasa pantai selatan ini memiliki ikatan spiritual dengan para raja mataram dan kerajaan penerusnya, yaitu yogyakarta dan surakarta dimulai dari panembahan senopati hingga sekarang. pengamat sejarah dan sosiologi kebanyakan beranggapan keyakinan akan ratu kidul memang dibangun untuk melegitimasi kekuasaan dinasti mataram. raja raja mataram dipercaya memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan penguasa laut selatan maupun roh penjaga gunung, dalam hal ini adalah gunung merapi dan gunung lawu. ini ditulis oleh prof. selo sumardjan dalam bukunya perubahan sosial yogyakarta, komunitas bambu halaman sampai sultan hamengkubuwono yang bertakhta tahun sampai menyebut penguasa laut selatan itu sebagai eyang roro kidul dan pernah mendapat kesempatan untuk melihatnya setelah menjalankan ketentuan yang berlaku. beliau mengatakan pada waktu bulan naik, eyang roro kidul akan tampak sebagai gadis yang amat cantik. sebaliknya apabila bulan menurun, dia tampil sebagai wanita yang makin tua. ini ditulis dalam buku takhta untuk rakyat: celah celah kehidupan sri sultan hamengkubuwono ix, dicetak oleh gramedia pustaka utama, jakarta. menurut sejarah berdirinya kesultanan, sri sultan hamengkubuwono membangun kesultanan dengan berlandaskan tiga filosofi utama. salah satu landasan filosofi ini adalah hamemayu hayuning bawang. landasan filosofi tersebut mendasari proses pencarian dan penentuan letak ibu kota kesultanan atau kedudukan keraton yogyakarta yang berada tepat tengah tengah antara gunung merapi dan pantai selatan. posisi ini secara simbolik menunjukkan peran raja yang bertakhta sebagai penjaga dan pemelihara keseimbangan kosmologis. menurut kepercayaan, laut selatan dikuasai oleh kanjeng ratu kidul dan gunung merapi dikuasai oleh kiyai sapu jagat. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid untuk menegaskan peran sebagai penjaga keseimbangan dan hubungan dengan kedua kutub kekuatan supranatural tersebut, setiap tahun keraton yogyakarta melaksanakan upacara labuhan untuk memperingati tinggalan jumenengan dalem, yaitu tinggalan kenaikan takhta raja yang bertakhta. peringatan kenaikan takhta yang dilaksanakan dengan mengirim labuhan kedua tempat tersebut. kesimpulan dari apa yang telah diuraikan atas, huruf undang undang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta sepanjang mengenai kalimat antara lain pekerjaan, istri, anak, dan saudara kandung tidak memiliki hubungan dengan persyaratan, atau penentuan raja, atau sultan bertakhta, termasuk dalam hal ini pengisian calon gubernur daerah istimewa yogyakarta. bahwa tata pemerintahan keraton tidak pernah menghalangi perempuan untuk menjadi raja. mengapa justru seolah olah undang undang yang dibentuk malah membatasi hal tersebut? dan saya yakin undang undang dasar tahun tidak membatasi hal tersebut. saksi para pemohon drs. paulus yohanes summit, m.m. undang undang keistimewaan yogyakarta dibentuk untuk memberikan kedudukan hukum istimewa bagi provinsi yogyakarta berdasarkan amanat uud dalam kedudukan hukum istimewa itu mencakup meliputi: (dimuat dalam diy), dan tata ruang. kedudukan hukum istimewa yang mengatur tata cara pengisian jabatan calon gubernur dan calon wakil gubernur huruf undang undang keistimewaan yogyakarta) diatur dalam huruf dan undang undang keistimewaan yogyakarta, yaituhuruf berbunyi: bertakhta sebagai merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidberbunyi: bukan sebagai anggota partai politik. sedangkan persyaratan huruf huruf huruf sampai dengan huruf undang undang keistimewaan yogyakarta adalah diambil dari undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah perlu saksi sampaikan bahwa tim yang membahas rancangan undang undang keistimewaan yogyakarta dari unsur dpr ri, dpd ri, dan pemerintah sepakat bahwa persyaratan terkecuali huruf dan huruf pada undang undang keistimewaan yogyakarta diambil sepenuhnya otentik dari undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah tanpa dibahas kembali, karena sudah baku standar yang sudah dikaji dalam menyusun undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. bahwa ternyata ada kekurangan kata suami . dan penggantian kata keluarga kandung menjadi saudara kandung, pada rumusan huruf undang undang keistimewaan yogyakarta, yang tidak otentik sama dengan pengutipan pada undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, ini adalah kesalahan administrative yang harus diperbaiki agar sesuai dengan amanat pembentuk undang undang untuk mengutip persyaratan yang tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah secara otentik yang seharusnya. bahwa penambahan huruf undang undang keistimewaan yogyakarta, bahwa calon gubernur yang adalah sultan yang bertakhta dipersyaratkan bukan sebagai anggota partai politik adalah tuntutan partai partai politik dpr komisi yang disetujui oleh dpd dan pemerintah dalam pembahasannya. dimaksudkan agar sultan yogya yang bertahta yang akan menjadi gubernur dapat mengayomi semua partai politik yang ada yogya, tidak diperebutkan pengaruhnya oleh partai partai politik. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa selama membahas undang undang keistimewaan yogyakarta, tim membahas dari komisi dpr ri, dpd dan pemerintah semuanya sepakat hanya merumuskan yang dibutuhkan untuk mengatur kedudukan hukum istimewa yang diberikan kepada yogyakarta yang mencakup unsur diy. calon gubernur itu laki laki atau perempuan tidak pernah dibahas karena pembentuk undang undang menyadari hal tersebut adalah mutlak hak internal keraton: pembentuk undang undang tidak memberikan kewenangan dalam undang undang ini pada pemerintah baik dprd maupun menteri dalam negeri untuk mencampuri kewenangan keraton yogyakarta dalam hal menentukan calon sultan untuk menjadi sultan bertakhta, undang undang keistimewaan yogyakarta memberikan peran kepada dprd dan menteri dalam negeri untuk memproses sultan yang jumeneng untuk menjadi gubernur tanpa diberi hak untuk campur tangan terhadap kewenangan istimewa yang diberikan kepada keraton yogyakarta, tugas daripada dprd dan menteri dalam negeri adalah memproses pengajuan sultan yang bertahta menjadi gubernur yang diajukan oleh otoritas keraton panghageng kawedanan ageng panitia pura kasultanan ngayogyakarta hadiningrat untuk diajukan kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan dan penetapan keistimewaan yogyakarta). pemberian kewenangan undang undang kepada dprd diy untuk memproses calon gubernur menjadi gubernur sampai dengan pengesahan, penetapan oleh presiden dalam rangka memberikan peranan kepada dprd yogyakarta pararel dengan dprd provinsi lainnya sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang akan fleksibel diubah melalui pilkada. pemberian peran kepada dprd inilah yang dimaksud untuk memproses secara demokratis. bahwa pembentuk diy sepakat bahwa semua ketentuan dalam tentang pemerintahan daerah berlaku bagi pemerintah daerah yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam keistimewaan ini bab hal ini juga berarti semua yang diatur dalam undang undang ini merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bersifat lex specialis dan ekslusif tidak dapat dianulir oleh aturan aturan lain apalagi oleh pikiran pikiran baru yang bersifat subjektifkata istri dalam huruf diy tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang undangan khususnya dalam hal kejelasan rumusan dimana norma guo telah menimbulkan perbedaan penafsiran, sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil: bahwa menurut pemohon, guo bertentangan dengan uud dan telah merugikan hak hak konstitusional para pemohon. karenanya pemohon meminta mahkamah konstitusi untuk menyatakan huruf terhadap kalimat .yang memuat antara lain riw pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.ketentuan uud. hal ini mengandung makna bahwa negara memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan kepada satuan satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa, demikian halnya dengan daerah istimewa yogyakarta, sehingga dalam hal ini pemerintah wajib menentukan langkah bijaksana untuk mengambil kebijakan untuk tetap menjaga dan memelihara jalannya roda pemerintahan dengan stabilitas segala aspek kehidupan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, khususnya daerah istimewa yogyakarta. sebagaimana kita ketahui bersama, eksistensi kesultanan yogyakarta selalu beriringan dalam perjalanan hidup negara kesatuan republik indonesia baik sebelum dan sesudah masa kemerdekaanbahwa fakta sejardeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidbahwa dengan bergabungnya wilayah kesultanan yogyakarta dalam wadah negara kesatuan republik indonesia menjadi provinsi daerah istimewa yogyakarta, menimbulkan konsekuensi administrative bagi tata pemerintahan yogyakarta agar sesuai dengan ketentuan umum yang mengatur pemerintahan daerah seluruh indonesia. kesesuaian tersebut termasuk dalam hal pemilihan gubernur dan wakil gubernur. sehingga diatasnya bersyarat bagi calon gubernur dan wakil gubernur merupakan satu kesatuan dari mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur. bahwa pengaturan keistimewaan diy dalam.pembentuk undang undang memahami bahwa pemenuhan persyaratan pada huruf merupakan satu kesatuan dengan pemenuhan persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur yaitu sri sultan hamengkubuwono yang bertahta dan adipati paku alam. sementara ini juga telah secara jelas memberikan definisi siapa yang dimaksud dengan sultan hamengku buwono dan pakubimi yaitu sebagaimana dicantumkan dalam angka dan angka diy sebagai berikut:merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid abidin panatagama kalifatullah, selanjutnya disebut sultan hamengku buwono angka diy)angka diy) bahwa pemerintah memahami, bahwa pada hakekatnya pemohon tidak keberatan terhadap syarat syarat yang dicantumkan dalam ketentuan khususnya huruf yaitu tentang persyaratan daftar riw hidup. namun pemerintah perlu. menjelaskan bahwa pencantuman persyaratan daftar riw hidup pada guo yang kemudian diikuti kalimat .antara lain riw pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak, pada dasarnya bermaksud untuk memberikan uraian dan panduan apa saja yang perlu dimuat dalam sebuah daftar riw hidup. pencantuman kalimat tersebut bukanlah ketentuan yang bersifat litimatif sehingga memberi kesempatan kepada calon gubernur dan wakil gubernur untuk menjabarkan lebih lanjut secara lebih luas sesuai kebutuhan daerah dan masing masing calon. selain itu sebagaimana lazimnya pengisian daftar riw hidup, tentunya calon gubernur dan wakil gubernur hanya mengisi kolom kolom yang sesuai dengan daftar riw hidup masing masing calon. dengan adanya ketentuan guo maka calon menjadi lebih leluasa untuk menentukan dan menambah keterangan sesuai yang dibutuhkan. karenanya hal tersebut bukanlah merupakan bentuk diskriminasi. bahwa pengaturan keistimewaan yogyakarta pada dasarnya telah mengikuti tradisi dan dan adat istiadat serta nilai yang dianut masyarakat yogyakarta. negara tidak sama sekali mencampuri tradisi kesultanan yang telah berlangsung secara turun temurun terutama dalam penentuan tahta pada kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan kadipaten pakualaman, oleh karena itu jika terjadi perubahan tradisi keraton yang menyebabkan perlu adanya perubahan uu, maka hal tersebut perlu dimusyawarahkan secara bijaksana untuk mencapai mufakat yang berkeadilan. bahwa perlu pemerintah sampaikan kepada majelis hakim yang mulia, mengingat penyelenggaraan pemerintahan yogyakarta bersifat istimewa, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid diatur dalam diy dimana pemohon bukanlah bagian dari sistem keistimewaan yang memiliki kepentingan langsung, sehingga mahkamah berpandangan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum terhadap pengujian norma tersebut. sedangkan pada permohonan ini, kita ingin pendudukan persoalan bahwa semua syarat sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur pada diy sesungguhnya tidak semuanya adalah bagian dari atau determinasi sistem keistimewaan diy misalnya syarat umur minimal tahun, minimal pendidikan adalah sekolah lanjutan atas, memiliki npp, menyerahkan dan mengumumkan laporan kekayaan dan seterusnya termasuk isi daftar riw hidup pada norma huruf pada norma huruf inilah kemudian bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan uud sekaligus merugikan perjuangan anti diskriminasi yang dilakukan pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon dan pemohon selama ini. bahwa pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon telah dibatasi dan tidak mungkin dapat mengisi jabatan gubernur dan wakil gubernur diy. pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon dan pemohon tidak dalam konteks menghilangkan keistimewaan diy dalam hal pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dan juga tidak sedang mempersoalkan proses internal keraton yang memilih sultan hamengku buwono atau adipati paku alam bertakhta yang menjadi wilayah kasultanan dan kadipaten. bahwa pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon memiliki kepentingan dalam konteks lembaga negara gubernur dan wakil gubernur yang harus sesuai dengan konstitusi sama kepentingannya ketika pemohon menguji diskriminatif terhadap perempuan menyangkut pengisian jabatan calon legislatif mpr,dpr, dpd dan dprd meski pemohon tidak menjadi calon, karena perjuangan pemohon bukan untuk menjadi pejabat perempuan namun bagaimana menjamin lembaga lembaga negara tidak mendiskriminasi perempuan baik pengisian jabatannya maupun fungsi fungsinya. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dimana regulasi yang digunakan bersumber dari status keistimewaan daerah, maka pemerintah memohon kepada majelis hakim agar menghadirkan sultan hamengku buwono dan adipati paku alam sebagai pihak terkait untuk didengar keterangannya, sebagai pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara guo. sehingga putusan mahkamah konstitusi dapat memberikan solusi untuk digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan tata kelola kenegaraterhadap permohonan para pemohon, dewan perwakilan daerah dpd)ain dilengkapi danmengacuahwa persyaratan pemohon s.d.nomor puu ii1 dandimana salah satunyahuruf undang undang nomor tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta. pemohon pada prinsipnya berpandangan bahwa. alasan pemohon merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mengajukan pengujian huruf nomor tahun adalah sebagai berikut: bahwa kata istri dalam huruf nomor tahun bermakna bahwa seseorang yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur dapat dimaknai hanya seorang laki laki: bahwa ketentuan huruf nomor tahungubernur dan wakil gubernur, dengan asumsi bahwa huruf dan huruf nomor tahun menunjukan adanya proses internal keraton dan kadipaten yang menghasilkan adanya sultan dan adipati bertakhta, kemudian adanya proses yang menghasilkan lembaga negara gubernur dan wakil gubernur harus tunduk pada persyaratan konstitusional yang telah diterima sebagai penalaran yang wajar dan tidak berlebihan, misalnya syarat umur, pendidikan, keterangan kesehatan dan seterusnya seperti diatur dalam dan nomor tahun menurut para pemohon seharusnya negara memisahkan kedua proses tersebut, termasuk dalam persyaratannya, bahwa huruf nomor tahun telah melanggar hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dalam uud dan dan dan dan berdasarkan atas alasan para pemohon tersebut, maka kami memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa kedudukan kasultanan dan kadipaten merupakan simbol pengayom kehidupan masyarakat dan menjadi ciri keistimewaan diy yang menjadi bagian integral sejarah pendirian negara bangsa (nation state) indonesia yang secara konstitusional diakui dan diatur dalam konstitusi uud dan bahwa pada dasarnylahirnya keistimewaan diy harus dilihat dalam konteks historis, sosiologis, dan yuridis: bahwadalam konteks tersebut dapat dimaknai (dua) hal, yaitu: kasultanan merupakan lembaga yang bertujuan untuk menjaga warisan budaya bangsa secara turun temurun: bahwa sultan hamengku buwono berperan tidak hanya sebagai pemimpin adat dan budaya namun juga sebagai pemimpin agama (dalam hal ini islam), dalam konteks gugatan terhadap maka harus dilihat secara holistik dalam konteks bab pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur keistimewaan diy dimana dalam huruf salah satu persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernurhal ini menandaskan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur yogyakarta merupakan satu kesatuan dengan kasultanan, disamping menjalankan fungsi pemerintahan juga memangku jabatan sebagai sultan yang berfungsi pengayom kehidupan masyarakat dan menjaga warisan budaya bangsa secara turun menurun: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid terhadap kekhawatiran akan terjadinya kekosongan pemerintahan sebagaimana menjadi salah satu alasan para pemohon tidak memiliki dasar yang kuat karena mekanisme penetapan gubernur dan wakil gubernur telah diatur dalam dan nomor tahun tentang keistimewaan diy yang menyebutkan:dalam pandangan kami, gugatan pemohon terhadap huruf nomor tahun tentang keistimewaan diy khususnya kata istri bertentangan dengan persyaratan huruf nomor tahun tentang keistimewaan diy, dimana secara tegas dinyatakan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta adalah sultan dan adipati yang bertakhta. kata sultan dan kata(mengacu pada pandangan pendapat dpd terhadap ruu tentang keistimewaan provinsi daerah istimewa yogyakarta tertanggal februari bahwa salah satu alasan pemohon, bahwa sultan bertakhta perempuan dimungkinkan merupakan perspektif gender yang liberal, dan hal tersebut tidak merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid relevan dalam konteks kesejarahan kesultanan kerajaan ngayogyakarta hadiningrat sebagaimana penjelasan point atas: berdasarkan keterangan yang kami sampaikan tersebut atas, maka kami berkesimpulan: nomor tahun tentang keistimewaan diy merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan sekaligus penegasan terhadap satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sebagaimana diatur dalam uud gugatan para pemohon terhadap huruf terutama frasa yang memuat antara lain: riw pendidikan, saudara kandung, istri, dan anak tidak memiliki dasar hukum yang kuat. huruf nomor tahun tentang keistimewaan diy sudah memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak bertentangan dengan undang undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun bahwa norma pada huruf nomor tahun tentang keistimewaan diy tergolong dalam rasio yang wajar dan obyektif" mengingat silsilah dan periode pemerintahan dari sri sultan hamengku buwono pangeran mangkubumi) hingga sri sultan hamengku buwono (gph mangkubumi), menganut asas patrilineal. bahwa perspektif gender liberal tidak sesuai dengan filosofi pembentukan nomor tahun tentang keistimewaan diy keterangan tambahan dpd: bahwa pada tanggal november dpd telah memberikan keterangan hadapan majelis hakim mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu xiv perihaltahun dengan acara mendengarkan keterangan dpr, dpd, pihak terkait gubernur dan wakil gubernur provinsi daerah istimewa yogyakarta) dan ahli pemohon iv). dalam persidangan tersebut, kuasa hukum pemohon dan majelis hakim yang mulia menanyakan dan meminta beberapa penjelasan terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh dpd hadapan persidangan pada tanggal tersebut. terkait dengan hal itu, maka dpd akan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut: merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo dasar konstitusionalitas lahirnya undang undang nomor tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta, salah satunya adalah ketentuan uudkhususan daerah istimewa yogyakarta ini dapat dirunut secara historis, bahwa lahirnya perjanjian diganti (tanggal februari menjadi peletak dasar terbentuknya kesultanan yogyakarta dengan menobatkan pangeran mangkubumi menjadtunggal ing ngayogyakarta hadiningrat. dengan adanya perjanjian tersebut, kesultanan yogyakarta hadiningrat bukan merupakan kerajaan royal kingdom) yang dapat dipimpin oleh seorang raja king) atau puteri (@been), tetapi merupakan kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan yang diadopsi menurut konsep islam dan ber gender laki laki. praktik ini sudah berlangsung selama (tahun s.d. tahun dan sudah membentuk suatu adat istiadat, budaya atau kebiasaan sultan gewoonte, royal custom) yang harus tetap dihormati dan dijunjung tinggi sebagai asas mulia (lory principles). adat istiadat, budaya atau kebiasaan dalam keraton sudah menjadi anggur anggur dan pangeran (well established royal customary rules), yaitu peraturan kesultanan nyayogyakarta hadiningrat yang bisa tidak tertulis (unwritten law) yang sudah baku dan tetap harus dipertahankan. bahkan hal ini sudah lama ditegaskan dalam panjang yang dimuat dalam tata pemerintahan karaton ngayogyakarta hadiningrat (dapat dilihat dalam dawud dalem angka dd bix ehe kekhususan dan keistimewaan tata pemerintahan kesultanan ngayogyakarta hadiningrat ini ditransformasikan secara utuh dalam undang undang nomor tahun sebagai pengakuan dan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid penghormatan hak hak keistimewaan yogyakarta sebagai amanat ketentuan uud konsistensi dan harmonisasi yuridis terhadap norma yang diamanatkan dalam uud (khususnya pada ketentuan dengan pemberlakuan nomor tahun yang mencerminkan adat istiadat, budaya atau kebiasaan dalam keraton yang sudah menjadi anggur anggur dan pangeran dapat dilihat atau dicerminkan pada ketentuan: angkangkangkangkahuruf pengaturan keistimewaan diy dilaksanakan berdasarkan asas: pengakuan atas hak asal usul, huruf pengaturan keistimewaan diy bertujuan untuk:dan tata ruang. huruf huruf dan hurufjika melihat beberapa ketentuan atas, maka dapat ditegaskan kembali bahwa pemberlakuan nomor tahun telah selaras dan mengakomodasi nilai nilai dan tata aturan (pangeran) kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dalam kerangka hukum nasional khususnya pengaturan tentang pembentukan satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. jika dilihat dari proses pembentukan undang undang tersebut, dpd sebagai salah satu lembaga negara yang oleh uud diberikan kewenangan salah satunya mengajukan dan membahas rancangan undang undang yang berkaitan dengan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam dan telah mengajukan usulan ruu perubahan ketiga nomor tahun tentang pembentukan diy kepada dpr pada bulan maret sebagaimana terlampir. pada tangal agustus presiden mengeluarkan surat pengajuan ruu keistimewaan diy kepada dpr ri. dalam rapat kerja dpr dengan pemerintah pada tanggal september merekomendasikan pembahasan lanjutan ruu keistimewaan diy menjadi agenda prioritas dpr periode presiden mengirimkan surat pengajuan ruu keistimewaan diy kepada dpr merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoideraton. bagaimanapun laki laki atau perempuan yang menjadi sultan dan adipati paku alam bertakhta memiliki konsekuensi mutasi mutans untuk pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur sama konstitusionalnya bagi konstitusi. bahwa pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon memiliki kepentingan hukum dan mengalami kerugian konstitusional sebagai pejuang anti diskriminasi perempuan terhadap norma huruf tersebut mana lembaga negara dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur sudah tidak lagi dalam jalur rel konstitusional. dalam hal iniyang terpisah dari urusan internal keraton ngayogyakarta hadiningrat. negara dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur diy tidaklah berjenis kelamin laki laki atau perempuan, sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi. tidak hanya diy termasuk juga produk legislasi daerah yakni wakil gubernur yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan. bahwa materi huruf diy telah diatur dalam peraturan daerah istimewa perdana) mengenai daftar riw hidup yang memuat istriakan bisa jadi norma baru yang tidak ditentukan diy. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pada tanggal desember ruu keistimewaan diy dibacakan pengusulannya dalam sidang paripurna dpr pada tanggal desember ruu keistimewaan diy disahkan padasepengetahuan dpd ri, selama dalam pembahasan tersebut, tidak pernah muncul perdebatan dalam penamaan ketentuan khususnya huruf karena ketentuan huruf bukanlah norma yang hadir secara tiba tiba atau tersendiri, tetapi norma ini menguatkan dan in hern dengan ketentuan angka angka huruf huruf dan huruf dari nomor tahun lingkungan internal dpd ri, upaya yang telah dilakukan dalam menyiapkan pembahasan ruu keistimewaan diy yaitu: komite dpd melakukan serangkaian pembahasan dengan para pakar pemerintahan dan otonomi daerah diantaranya: rdp dengan prof. raas rasyid dan prof. bawahi thontowi pada tanggal januari rapat kerja dengan menteri dalam negeri pada tanggal januari rdp dengan bambang purnomo dan saru arifin, sh. llm. pada tanggal juni guna menindaklanjuti hasil pendalaman materi terhadap keistimewaan yogyakarta tersebut, komite dpd juga telah melakukan kunjungan kerja provinsi diy dan melakukan pertemuan intensif dengan para pemangku kepentingan pada tanggal s.d. januari rangkaian kunjungan kerja tersebut menghasilkan kesimpulan utama bahwa rakyat yogyakarta sungguh sungguh menghendaki proses penetapan gubernur dan wakil gubernur yogyakarta melewati cara penetapan sri sultan dan sri pualam yang jumeneng sebagai gubernur dan wakil gubernur. disamping itu, komite dpd melakukan kajian ilmiah terhadap aspirasi penetapan dalam kedudukannya pada uud sejarah, dan praktek ketatanegaraan kedudukan keistimewaan yogyakarta sejak pembentukkan nkri. merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo komite juga telah mempelajari perjalanan pembahasan ruu yogyakarta dari dokumen pembahasan antara pemerintah, dpr dan dpd sampai pada kesepakatan dalam caleg dpr dengan pemerintah bahwa yang akan mengajukan ruu keistimewaan provinsi diy adalah pemerintah dan menjadikan prioritas pembahasan program legislasi nasional tahun setelah melewati rangkaian pembahasan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme politik dalam lembaga dpd ri, maka komite dpd berpendapat: uud1945 mengakui bahwsejarah lahirnya nkri menunjukkan praktek kenegaraan yang memberikan keistimewaan yogyakarta. penetapan keistimewaan yogyakarta sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah istimewa yogyakartarasa perlu dilakukan perubahan untuk memperjelas sifat sifat khusus keistimewaan yogyakarta. dpd telah melakukan rangkaian pembahasan sebagaimana layaknya pembahasan secara konstitusional yangdpd telah melakukan kewajiban untuk melakukan kajian akademis terhadap materi pandangan dan pendapat sebagaimana ditunjuk oleh uuid3 dalam hal tugas ikut membahas ruu bersama dpr dan pemerintah. adapun materi pandangan dan pendapat tersebut difokuskan pada ketentuan tentang penetapan sri sultan dan sri pualam yang jumeneng sebagai gubernur dan wakil gubernur yogyakarta. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid oleh karena itu, terkait dengan pokok materi yang digugat pemohon huruf nomor terutama frasa yang memuat antara lain: riw pendidikan, saudara kandung, istri, dan anak maka harus dilihat dalam lingkup besar pembahasan mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dimana posisi politik dpd pada waktu pembahasan adalah melalui mekanisme penetapan sri sultan dan sri pualam yang jumeneng sebagai gubernur dan wakil gubernur yogyakarta sebagai salah satu keistimewaan yang menjadi cirikhas daerah istimewa yogyakarta. sedangkan terkait dengan argumentasi dpd yang menyampaikan bahwa perspektif gender liberal tidak relevan sesuai dengan filosofi pembentukan nomor tahun tentang keistimewaan diy, bahwa perlu kami sampaikan maksud dari keterangan dpd tersebut adalah mesti dilihat dalam konteks filosofi dan historisitas keraton ngayogyakarta hadiningrat. dalam pandangan dpd ri, menarik batas sejarah keraton ngayogyakarta dalam konteks hukum positif indonesia harus dilihat dari sejak berdirinya negara republik indonesia nkri), dimana setelah proklamasi agustus sultan dan adipati paku alam viii yang pada zaman belanda merupakan kerajaan kerajaan yang berpemerintahan sendiri' atau dikenal dengan vorstenlanden (atau praja kejawen) kemudian memutuskan menjadi bagian integral republik indonesia. maklumat tertanggal september yang kemudian dikukuhkan dengan piagam kedudukan presiden tanggal september menegaskan, integrasi yogyakarta dalam negara republik indonesia dengan status daerah istimewa . pengakuan hak keistimewaan diy tersebut dijamin, diakui dan dilindungi oleh uud uud dengan memberikan pengakuan terhadap eksistensi suatu daerah yang bersifat istimewa dalam kerangka nkri. namun demikian, juga tidak menafikan sejarah pendirian kasultanan yogyakarta yang didirikan oleh pangeran mangkubumi yang kemudian bergelar sultan yang tercantum dalam perundingan diganti secara filosofis bahwa pemberian hak keistimewaan mencerminkan penghormatan nilai nilai kebudayaan dan kesejarahan yogyakarta dan hal ini bukan. berarti diskriminasi. hal inilah yang kemudian dalam pandangan dpd merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mendasarkan bahwa dalam hal perspektif gender tidak selaras dengan konteks nomor terutama dalam konteks pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. dalam pandangan dpd ri,makna ketentuan umum tahun terutama frase abidin panatagama kalifatullah sudah sangat jelas dan terang bermakna wakil allah, penguasa dan pemimpin agama. bila dianalogikan dengan nabi dan rasul adalah laki laki dalam sejarah agama samawi bukan berarti diskriminatif dan anti kesetaraan gender namun lebih diterima sebagai given factor (faktor yang terdiri). selain itu, bila sultan danselalu dari garis keturunan ayah. oleh karenanya hal ini menjadi dasar argumentasi dpd bahwa pada dasarnya penentuan sultan dan adipati bertakhta kasultanan ngayogyakarta menggunakan asas patrilineal. kembali lagi pada argumentasi bahwa sultan bukan hanya sebagai pemimpin adat dan budaya namun juga pemimpin agama (kalifatullah) maka harus merupakan figure yang paripurna, yang kodratnya adalah laki laki berkeluarga, dan memiliki kecakapan baik bidang keduniawian maupun keagamaan. demikian keterangan tambahan ini kami sampaikan dalam menjawab pertanyaan kuasa hukum pemohon dan majelis hakim yang mulia serta untuk lebih memperjelas standing position dpd dalam mengawal dan menjaga pemberlakuan nomor tahun selain itu, dewan perwakilan daerah juga mengajukan (empat) ahli yaitu drs. abdul hakim naja, si., heru wahyukiswoyo, rh., sos., si., aan eko widianto, s.h., hum., dan kh. dr. marzuki wahid yang telah didengar merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid keterangannya bawah sumpah dalam persidangan masing masing pada tanggal januari dan februari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: drs. abdul hakim naja, si. ahli akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan proses lahirnya undang undang keistimewaan tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta. ahli kira ahli akan langsung saja masuk kepada poin bahwa keistimewaan daerah istimewa yogyakarta memang sudah muncul dengan pengakuan kesultanan yogyakarta dan kadipaten paku alam terhadap negara republik indonesia, yaitu dengan adanya amanat sultan hamengku buwono ke dan paku alam ke viii dengan bergabungnya keraton dan paku alam yogyakarta dalam republik indonesia, atau yang dikenal dengan ijab abul desember daerah istimewa yogyakarta kemudian dibentuk oleh pemerintah waktu itu berdasarkmbentukan daerah istimewa yogyakarta. keistimewaan daerah istimewa yogyakarta memang tidak diatur secara terinci dalam berbagai undang undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah,ada pokoknya berbagai undang undang tersebut mengatur tentang pemerintahan daerah yang berprinsip pada otonomi daerah. bahwa terkait dengan otonomi daerahkhususan dan keistimewaan ini merupakan otonomi asimetrik. otonomi asimetrik telah melahirkan beberapa undang undang nomor tahun juncto. merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo kemudian, proses lahirnya undang undang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta itu memang harus melampaui dua periode dpr ri. yang pertama pada periode dimulai dengan adanya usulan dari dpd. dpd mengajukan usulan ruu perubahan ketiga undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah istimewa yogyakarta kepada dpr pada bulan maret lima bulan kemudian pada tanggal agustus, presiden republik indonesia mengeluarkan surat pengajuan rancangan undang undang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta kepada dpr ri. nah, tetapi karena ternyata waktu itu pembahasan mengalami jalan buntu atau deadlock, maka pada rapat kerja dpr dengan pemerintah pada tanggal september artinya dua hari sebelum periode dpr berakhir, yang berakhir tanggal september memutuskan bahwa pembahasan lanjutan ruu keistimewaan daerah istimewa yogyakarta menjadi agenda prioritas dpr berikutnya, yaitu periode kemudian pada periode dimulai dengan presiden mengirimkan surat pengajuan rancangan undang undang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta kepada dpr pada tanggal desember ruu keistimewaan daerah istimewa yogyakarta dibacakan pengusulannya dalam sidang paripurna dpr pada tanggal desember ruu keistimewaan yogyakarta juga kemudian dibacakan keterangan pemerintah waktu itu dibacakan oleh menteri dalam negeri pada rapat kerja komisi dpr yang dihadiri juga oleh dpd pada tanggal januari jadi, ahli komisi memang merupakan alat kelengkapan pertama yang mengimplementasikan putusan untuk melibatkan dpd dalam pembahasan rancangan undang undang. jadi ahli melibatkan sampai tingkat proses maker, hanja, timus, pimpin, lobi lobi, dan kemudian pengambilan putusan. kemudian rapat berikutnya, rapat kerja untuk pengesahan rancangan undang undang keistimewaan yogyakarta disahkan pada rapat kerja komisi dpr dengan pemerintah, yang dihadiri oleh dpd pada tanggal agustus yang biasanya ahli sebut tata tertib merupakan pengambilan keputusan tingkat pertama. jadi, memang ahli dalam proses itu merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid melibatkan seluruh pemangku kepentingan. ahli mengundang dan bahkan beberapa kali hadir yogya untuk ahli mendapatkan masukan, baik dari ngarai dalem sultan hamengku buwono ke maupun dari pihak keraton, juga dari pakualaman kadipaten untuk mendapatkan masukan yang lengkap. juga dari para pakar, para ahli, termasuk ahli datang universitas gajah mada yogyakarta. barulah kemudian pada tanggal agustus ruu keistimewaan daerah istimewa yogyakarta disahkan dalamyang biasanya ahli sebut sebagai pengambilan keputusan tingkat ii. beberapa isu krusial yang ada dalam pembahasan ruu keistimewaan daerah istimewa yogyakarta, yaitu yang pertama tentang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. yang kedua tentang pertanahan. yang ketiga tentang tata ruang. dan yang keempat tentang keuangan. bahwa memang dalam pembahasan periode juga memang menjadi isu yang krusial, terutama yang pertama tentang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. kemudian, memang ahli dalam keputusan akhirnya bisa disepakati setelah lobi berulang kali, termasuk akhirnya ada lobi khusus antara presiden dengan gubernur diy waktu itu. dan kemudian pemerintah akhirnya mengubah posisi, sehingga akhirnya undang undang ini disepakati, yaitu memberikan kewenangan keistimewaan kepada daerah istimewa yogyakarta. ada kewenangan dalam urusan keistimewaan daerah istimewa yogyakarta, yaitu yang pertama tentang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. yang kedua, kelembagaan pemerintahan daerah istimewa yogyakarta, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. ini merupakan lima keistimewaan yang diberikan oleh undang undang kepada daerah istimewa yogyakarta. demikian juga terkait dengan dana urusan keistimewaan. dana urusan keistimewaan diy bersumber dari apbn sesuai dengan kebutuhan daerah istimewa yogyakarta dan kemampuan kewenangan negara melalui mekanisme transfer daerah. yang tercantum dalam dbahwa rancangan undang undang yang kemudian menjadi undang undang keistimewaan daerah yogyakarta, yang menjadi undang undang nomor tahun memberikan definisi tentang keraton yogyakarta, yaitu pada angka kasultanan ngayogyakarto hadiningrat selanjutnya disebut kesultanan adalah warisan budaya yang berlangsung secara turun temurun dan dipimpin oleh ngarai dalem sampan dalem ingkang nuwun kanjeng sultan hamengku buwono senopati ing ngalam ngabdurrakhman abidin panatagama khalifatullah, selanjutnya disebut sultan hamengku buwono" ini pada angka kemudian kadipaten pakualaman. disebutkan, didefinisikan sebagai kadipaten pakualamanualam, selanjutnya disebut sebagai adipati pualam. angka undang undang nomor tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta. bahwa dalam hal ini memang kita mengacu kepada pengertian yang disampaikan oleh prof. ibrahim alfian guru besar universitas gajah mada) dalam buku islam dan khazanah budaya kraton yogyakarta mengartikan gelar sultan tersebut sebagai senopati berarti sultanah penguasa yang sah dunia yang fana ini. ing logo berarti raja mempunyai kekuasaan untuk menentukan perdamaian, dan peperangan, atau sebagai panglima tertinggi saat perang. abdurrahman abidin panotogomo berarti sultan dianggap sebagai penata, pemuka, dan pelindung agama. khalifatullah sebagai wakil allah dunia. bahwa kemudian masuk kepada hal yang terkait dengan pengajuan perkara dalam hal ini, yaitu persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah warga republik indonesia yang harus memenuhi syarat pada undang undang nomor tahun ahli langsung saja pada huruf ini yang menyangkut yang digugat atau yang diajukan judicial review sini. pada huruf yaitu disebutkan, bertahta sebagai sultan hamengku buwono untuk calon gubernur dan bertahta sebagai adipati pualam untuk calon wakil gubernur. pada huruf pada huruf menyerahkan daftar riw hidup yang memuat antara lain riw pendidikan, pekerjaan, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid saudara kandung, istri, dan anak. kemudian yang bukan sebagai anggota partai politik. ini memang pembahasan termasuk isu yang ramai waktu itu. bahwa hal ini memang ketika ahli membahas, apakah nanti hal tersebut akan dianggap melanggar hak asasi manusia? pembahasan waktu itu mengacu kemudian melihat dalam uud tentang hak asasi manusia menyebutuud bahwa dalam pembahasan memang ahli membahas secara lengkap, hampir dua tahun dpr dan merupakan salah satu undang undang yang lama pembahasan pada periode heru wahyukiswoyo, rh., sos., si. diy adalah produk hukum yang disepakati bersama secara demokrasi deliberatif atas dasar pertimbangan adat, istiadat, budaya yang melibatkan tiga pilar demokrasi antara kesultanan yogyakarta, kadipaten pakualaman sebagai pilar lembaga adat budaya. dengan masyarakat daerah istimewa yogyakarta yang direpresentasikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah istimewa yogyakarta sebagai pilar lembaga daerah. perwakilan rakyat dewan perwakilan rakyat republik indonesia, serta dpd ri, dan pemerintah sebagai pilar lembaga nasional. kesultanan dan pakualaman adalah negeri masing masing yang bergabung menjadi satu kesatuan wilayah hukum dalam negara kesatuan republik indonesia bernama daerah istimewa yogyakarta yang bersifat kerajaan. sesuai dengan amanat uud dan penjelasannya, serta undang undang nomor tahun tentang pembentukan diy. yogyakarta disebut daerah istimewa karena memiliki tiga hal keistimewaan yang substansial, yaitu sejarahnya, daerahnya, dan kepala daerahnya. pertama, disebut istimewa karena memiliki ikatan historis dengan terbentuknya negara kesatuan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid republik indonesia agar tidak terjadi adanya negara dalam negara atau adanya negara kerajaan dalam negara republik atau enklave sehingga diturunkan tradisinya menjadi daerah istimewa yogyakarta yang bersifat kerajaan. kedua, keistimewaan selanjutnya adalah bentuk daerahnya yang masih menghormati kesatuan adat istiadat, susunan tata pemerintahan asli yang dimiliki oleh kesultanan yogyakarta dan kadipaten pakualaman yang masih bergabung dan tetap dipertahankan sebagai salah satu mozaik bhinneka tunggal ika. ketiga, istimewa dalam hal kepala daerahnya karena masih menghormati kedudukan sultan yogyakarta dan adipati pakualaman secara kelembagaan sebagai sumber rekrutmen jabatan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta karena sebagai pemilik acte van investiture atau pemegang mandat kepala daerah swapraja sehingga tidak perlu melalui pemilihan umum, demokrasi, prosedural, tapi melalui proses penetapan atas dasar demokrasi deliberatif atau atas dasar pertimbangan pertimbangan tertentu secara asas hukum menganut asas lex specialis derogat legi generali karena ada kontrak politik berupa surat kawat dukungan hamengku buwono dan paku alam ke viii terhadap proklamasi kemerdekaan republik indonesia tanggal agustus adanya piagam kedudukan agustus amanat september amanat oktober yang jelas jelas tertulis dalamnya sebagai sultan yang sah adalah sultan hamengku buwono dan adipati pualam viii lengkap dengan gelar serta kedudukannya dalam negeri masing masing, yaitu tertulis kesultanan ngayogyakarta hadiningrat dan kadipaten pakualaman. nama gelar dan kedudukan seorang raja yang sah sesuai pangeran adat atau nama disebut asma dalem, yakni sultan kesultanan yogyakarta adalah ngarai dalem, sampeyan dalem, ingkang sinus, kanjeng sultan hamengku buwono, senopati ingalodo abdurrahman abidin panatagama khalifatullah ingkang jumeneng. nama kerajaan yang sah sesuai pangeran adat sejak didirikan tahun sesuai perjanjian diganti sampai sekarang adalah kesultanan ngayogyakarta hadiningrat atau sering disebut negeri dalem. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid apalagi norma ini sudah sangat ekstensif karena masuk pada ranah takdir seseorang yang seolah harus memiliki istri tanpa ada pilihan boleh memiliki suami norma ini seolah sudah mengintervensi takdir tuhan dan bersifat diskriminatif. sehingga seharusnya kata tersebut tidak diatur dalam undang undang apalagi peraturan perundang undangan bawah undang undang termasuk perdana dan seterusnya.lembaga negara gubernur dan wakil gubernur. bagaimana mendudukkan dan mengembalikan jalur rel masing masing inilah yang menjadi kepentingan pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon dan pemohon agar sesuai dengan koridor konstitusi. sekali lagi bahwa kepentingan pemohon bukan karena pemohon ingin menjadi calon untuk mengisi jabatan jabatan pada lembaga negara, namun kepentingan pemohon dalam perjuangan pemberdayaan perempuan dan bebas diskriminasi. pemohon ingin menjamin semua pengisian jabatan lembaga negara eksekutif, yudikatif, legislatif, termasuk institusi gubernur dan wakil gubernur hingga daerah istimewa tidak mendiskriminasi kaum perempuan. perjuangan ini tidak hanya dalam proses legislasi positif namun juga legislasi negatif mahkamah ini seperti dalam pengisian jabatan legislatif tanpa pemohon terlebih dahulu menjadi calon legislatif atau calon pejabat negara perempuan guna bisa memperjuangkan anti diskriminasi itu merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid nama dan gelar adipati pakualaman yang sah sesuai pangeran adat adalah kanjeng gusti pangeran adipati arya paku alam. nama kadipaten yang sah sesuai pangeran adat sejak didirikan tahun adalah kadipaten pakualaman sehingga hal tersebut identik dengan kedudukan kepala negara, yaitu presiden republik indonesia dalam negara kesatuan republik indonesia sebagai kesepakatan dan kita taat bersama sejak proklamasi kemerdekaan agustus sampai masa yang akan datang. oleh karena itu, berdasarkan sosio historis maupun sosio yuridis yang memuat ketentuan ketentuan sosiospiritual, sosiofilosofis, sosiopolitik berdirinya daerah istimewa yogyakarta dalam negara kesatuan republik indonesia menyatakan bahwa kesultanan ngayogyakarta hadiningrat dengan sultan hamengku buwono yang bertahta sesuai pangeran adat dan kadipaten pakualaman dengan adipati paku alam yang bertahta sesuai pangeran adat adalah landasan utama dalam hal pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta. nama selain ketentuan sebagaimana pangeran adat sejak berdirinya kesultanan yogyakarta tahun dan kadipaten pakualaman tahun adalah tidak sah karena tidak sesuai pangeran adat yang diyakini, diri, dijalani, dipercaya masyarakat luas, baik dalam (internal) maupun luar (eksternal) dan sudah berjalan hampir abad lamanya. apalagi sekarang sudah disahkan secara umum (lex generalis) dalam undang undang pemerintah daerah dan secara khusus (lex spesialis) dalam undang undang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta, baik melalui serta aturan perundangan lainnya berupa perda istimewa. pangeran adat menurut raden mas turun marito, s.h., kanjeng raden tumenggung hadiningrat, s.h., putra dari bph prabuningrat, putra dari sultan hamengku buwono viii bahwa pangeran adat adalah bebas atau peluru dikukus atau pokok pokok kaidah yang termasuk dalam kategori konvensi atau hukum adat yang tidak harus tertulis, tapi dijalankan, diyakini kebenarannya, dan dijadikan sumber hukum dasar dalam sistem negara kerajaan masyarakat adat yang tidak boleh diubah begitu saja, seperti misalnya pembukaan uud pancasila, proklamasi tahun sebagai amanat penderitaan rakyat, akan tetapi pangeran tersebut dapat dilacak merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid melalui simbol simbol peristiwa dan amar amanat seperti misalnya: pun. nama kesultanan ngayogyakarta hadiningrat secara lengkap adalah pangeran adat sehingga tidak boleh diubah siapa pun. tata letak ibu kota keraton sebagai ibu kota sesuai patologi kota yang diletakkan hb i tahun sebagai kosmos (jagad ageng) maupun kosmis (jagad alit) yang sarat dengan nilai nilai filosofis ajaran hidup, sehingga dijadikan sumbu filosofis adalah pangeran adat. sehingga, tidak bisa diubah. regalia atau simbol simbol upacara adat, penobatan seorang sultan, tampilan dalem, busana, agama dalem, setting tempat duduk, gending gending yang dibunyikan, pusaka, kereta, dan alat kelengkapan lain yang syarat dengan makna filosofis adalah pangeran adat. sehingga, berlaku tetap dan menjadi pangeran adat sejak penobatan sultan hamengku buwono sampai dengan sultan selanjutnya. praja china, china ning karavan atau simbol simbol kenegaraan, baik hb, hobi, atau yang menjadi ciri khas kesultanan ngayogyakarta hadiningrat maupun kadipaten pakualaman, baik secara institusional maupun logo pribadi seorang adipati atau sultan tidak boleh diubah. nilai nilai filosofis, teologis seperti hamemayu hayuning bawang dan sangkar parking dumai manunggaling kawula gusti merupakan manifestasi ajaran alquran, hadis adalah pangeran adat, sehingga tidak bisa diubah karena sebagai inti ajaran budaya adiluhung yang menjiwai seluruh kehidupan masyarakat ngayogyakarta hadiningrat secara golong milik, utuh menyatu, saling mengisi, gotong royong, kekeluargaan. pangeran adat adalah identik dengan pokok pokok kaidah hukum, adat yang dijadikan sumber rujukan utama, sebagaimana kitab surya raja yang disakralkan. sebagaimana masyarakat minang memaknai hukum adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah, serta kesatuan masyarakat hukum adat yang dilindungi oleh uud serta keputusan mahkamah konstitusi yang menyatakan, kesatuan masyarakat hukum adat serta hak hak tradisionalnya secara facto masih ada dan atau masih hidup, actual assistance, atau paling tidak memiliki merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid perasaan kelompok, ada pranata adat, ada harta, dan atau benda adat, ada perangkat norma hukum adat. pangeran adat identik dengan amanat pembukaan uud yang bersifat normatif karena menyangkut nilai nilai yang fundamental dan berlaku terus menerus, serta mengikat dengan eksistensi suatu negara atau institusi masyarat adat, dalam hal ini kesultanan yogyakarta. sehingga, cara membacanya adalah bagaimana memahami penjelasan pembukaan uud angka ii. bahwa pokok pokok pikiran dalam pembukaan yang paling esensial adalah negara, begitu bunyinya, yang. oleh karena itu, untuk memenuhi amanat pembukaan uud sebagai supremasi hukum atas dasar nilai nilai luhur, maka negara pun menyusun aturan perundangan lebih lanjut, terutama dalam hal melindungi masyarakat adat demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. daftar undang undang, peraturan perundang undangan yang ada terlampir. hukum adat dikemukakan pertama kali oleh prof. stock hurgronje seorang ahli sastra timur dari belanda. sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal istilah adat recht. prof. hurgronje dalam bukunya atjehers pada tahun menyatakan, hukum rakyat indonesia yang tidak dikodifikasi adalah atjehers. kemudian istilah ini dipergunakan oleh prof. mr. cornelis van vollenhoven, seorang sarjana sastra yang juga sarjana hukum yang pula menjabat sebagai guru besar pada universitas leiden belanda. memuat istilah adatrecht dalam bukunya yang berjudul, adatrecht van nederlandsch indi& . menurut prof. cornelis van vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang satu pihak mempunyai sanksi hukum dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi atau adat. tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku sini dan sekarang. sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi konsekuensi dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma atau hukum. sedang kodifikasi dapat berarti sebagai berikut, menurut kamus besar bahasa indonesia, kodifikasi berarti merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid himpunan berbagai aturan menjadi undang undang atau hal penyusunan kitab perundang undangan atau penggolongan hukum dan undang undang berdasarkan asas asas tertentu dalam buku undang undang yang baku. menurut prof. djoyodiguno, kodifikasi adalah pembukuan secara sistematis suatu daerah atau lapangan bidang hukum tertentu sebagai kesatuan secara bulat, semua bagian diatur lengkap, diatur segala unsurnya dan tuntas diatur semua soal yang mungkin terjadi. artinya, pangeran adat sesungguhnya bisa lebih jelas jika dikodifikasikan kembali dari berbagai sumber sumber kitab, syarak, babad, pranata, sampah sampah, undang undang maupun risalah yang ada dalam lembaga masing masing. pangeran adat kesultanan yogyakarta adalah seperangkat aturan baku, hukum dasar terkait adat istiadat yang berlangsung dalam kehidupan kesultanan yogyakarta dan ditaati besama selama berabad abad, baik oleh ngarai dalem sultan), santoso dalem (saudara dekat sultan), darah dalem (kerabat keturunan hubungan darah sultan yang masih ada atau pernah ada), abdi dalem (perangkat birokrasi kesultanan, baik yang memiliki hubungan darah maupun tidak memiliki hubungan darah dengan sultan yang masih ada atau pernah ada), kawula dalem (masyarakat pada umumnya sebagai satu kesatuan entitas sekaligus identitas budaya adiluhung ngayogyakarta hadiningrat). sebagaimana terminologi ketika didirikannya pada tahun dan dipertahankan masa masa yang akan datang, sehingga tidak bisa diubah begitu saja, sebagaimana dianalogikan dengan landasan ideal pancasila, landasan konstitusional pembukaan uud serta declaration independence proklamasi simbol simbol negara, letak geografis suatu negara dan lain lain. pangeran adat tidak identik dengan sabda raja, dawud raja atau sabda jejaring raja. karena terminologi tersebut tidak dikenal dalam sejarah berlangsungnya kehidupan aturan adat dalam kesultanan yogyakarta sejak sampai dengan khususnya terkait pangeran adat dalam hal suksesi raja raja. pangeran adat dalam sejarah tradisinya selalu didahului oleh peristiwa peristiwa yang terkait dengan proses politik kerajaan pada era pasca merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid perjanjian diganti termasuk keraton yogyakarta, sosok ketika memilih putra mahkota yang bernama brm slendro. dalam situasi politik saat itu memiliki persyaratan yang cukup, kemudian belanda dengan agak terpaksa mengikuti wasiat untuk menobatkan brm slendro sebagai ii. pada masa iv, situasinya sedikit berbeda karena saat wafat putra mahkota baru berumur tiga tahun dan gelar putra mahkota yang legitimasi sama persis seperti masa ii, kanjeng gusti pangeran adipati anom soedibyo rojo putro narendra mataram. maka otomatis harus diterima dan harus naik tahta sebagai sultan meski masih anak anak. sampai sini pangeran adat dapat didefinisikan dari unsur gelar putra mahkota yang sudah legitimasi sejak memilih dan dipraktikan dalam setiap suksesi sultan. pada dinasti tidak memiliki putra laki laki, maka yang diberi gelar kanjeng gusti pangeran adipati adalah adiknya sehingga akhirnya yang mengikuti gelar pangeran adat dinaikkan sebagai kanjeng gusti, pangeran adipati anom dan selanjutnya, sehingga dipraktikan dalam suksesi sebagai vi. pangeran adat selain didefinisikan dari peristiwa peristiwa proses politik juga diatur dalam praktik tata lengah, protokoler kedudukan. untuk menggugurkan pangeran adat versi yang selalu mengatakan identik dengan dawud raja, sabda jejaring raja, sabda raja, dan sabda sabda lainnya adalah tidak tepat dan dapat disanggah dengan bukti bukti sejarah praktik suksesi masa lampau yang sudah tertulis sebagai hukum suksesi. akhirnya, pangeran adat adalah peristiwa peristiwa proses politik yang sudah dibuktikan dan dipraktikan dalam sistem pemerintahan tradisional dengan tujuan untuk memberikan jaminan kelangsungan hidup bagi kerajaan dan masyarakat. dalam disertasi dr. pramutomo menyebutkan, karya karya seorang sultan adalah status display, yaitu sebuah karya seorang raja yang menjadi kebanggan bisa berupa karya sastra, karya seni tari, karya gending, pakaian, dress, karya arsitektur yang menggambarkan suasana batin atau idealisme seorang raja yang hendak ditampilkan hadapan publik termasuk salah satunya adalah serat puji karya v. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid serat puji adalah karya sastra yang dilatarbelakangi situasional kondisional sultan yang tidak mungkin meninggalkan legal formal sebagai realitas rasional, yaitu adanya ketentuan bahwa yang berhak menjadi seorang sultan adalah seorang anak laki laki dari seorang sultan yang bertahta atau pernah bertahta. sehingga bagi sultan yang saat itu belum dikarunai seorang anak laki laki menuangkan sebuah status display atau karya sastra pujangga berupa serat puji sebagai simbolisme harapan atau doa agar mendapatkan anak laki laki. menurut serat babad romana, kitab sejarah romana, menulis sejarah sultan memiliki putri berjumlah lima orang dalam perkawinan yang pertama pada tahun dengan putri purwonegaran kanjeng ratu kencong dan perkawinan yang kedua dengan putri suryani logo pada tahun menyadari bahwa harapan menjadikan seorang putri sebagai sultan adalah hal yang mustahil, sehingga melakukan suatu karya simbolik berupa tari bermimpi renggowati sebagai buah apologis atau memupus rasa atau memupus harapan. menurut penjelasan pramutomo, apabila melihat status display seorang sultan berupa karya tari bermimpi renggowati dengan menampilkan penari berjumlah lima orang putri adalah sebuah simbolisme yang menggambarkan kesadaran kosmis bahwa kesetaraan gender tidak mungkin disandingkan dalam pangeran adat sebagai realitas rasional, legal formal yang tidak tertulis tetapi ditaati secara turun temurun sehingga mencoba memupus sarira karena sultan ini juga dikenal sebagai nuwun wali karena kedekatannya dengan kyai hasan besar pada tahun dan melahirkan karya pengumpulan kembali. dalam diskusi uin yogyakarta, mendefinisikan pangeran adat bagi seorang calon sultan dianalogikan dengan istilah temani jalu jati. yang dapat ditafisiri bahwa seorang calon raja adalah lelaki sejati, anak dari seorang raja yang pernah bertahta atau sedang bertahta bisa menurunkan anak laki laki yang berkualitas kepemimpinan, berakhlak mulia, bertakwa sebagai penerusnya kelak. diutamakan anak sulung, urut tua, kalau tidak memenuhi syarat dapat digantikan oleh adik adik kandungnya atau adik lain ibu. calon merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid raja adalah putra raja dan istri permaisuri atau istri lain yang dinikahi secara sah sesuai syariat agama islam. calon seorang raja memiliki syarat kecakapan, ketakwaan dalam islam dan diberi gelar khusus, seperti misalnya kanjeng gusti pangeran adipati anom, sudiro raja putra narendra mataram, serta kelahiran putra mahkota diiringi gending panggang, diskusi dengan romo turun. pangeran adat terkait suksesi seorang sultan, bersumberkan silsilah atau nasab atau garis keturunan, sesuai alquran dan hadis yang mengamanatkan bahwa sultan identik dengan khalifatullah fi"! arah atau prinsip prinsip imamah dan anak laki laki adalah penerus waris sang ayahandanya. oleh karena itu, sultan mengangkat semua istrinya secara adil sesuai hukum islam, maka pewaris sah dinasti hamengku buwono adalah putra laki laki sultan hamengku buwono dari keempat istri istrinya. ketika terjadi disorientasi yang dilakukan oleh sultan hamengku buwono dengan mengeluarkan sabda raja dan mengubah nama menjadi hamengku buwono ingkang kesepuluh, suryani mataram langsung mendapat surat mosi tidak percaya dari adik adiknya selaku pewaris sah dari dinasti sultan hamengku buwono ix. sesuai pangeran adat tentang asma dalem atau nama raja, sultan hamengku buwono oleh rayi dalem dianggap sudah ingkar janji, ingkar amanat leluhur, ingkar tradisi, dengan mengangkat putrinya menjadi putri mahkota calon sultan dan mengubah nama dirinya yang sah sesuai pangeran adat yang berlaku sejak melalui sabda raja tahun nama yang sah adalah ngarai dalem sampeyan dalem ingkang sinuhun kanjeng sultan hamengku buwono senopati ing ngalogo abdurrahman abidin panatagama khalifatullah ingkang jumeneng kaping sepuluh ing ngayogyakarto hadiningrat menjadi ngarai dalem sampey langenging buwono langgeng ing toto panotogomo. melalui sabda raja april yang bersangkutan menyatakan menerima anugerah perintah gusti allah, gusti agung, kuasa cipta, untuk mengganti nama kemudian mendaftarkan perubahan nama lembaga pengadilan, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kemudian dicabut kembali adalah sebuah tindakan tanpa mempertimbangkan aspek sosiospiritual, sosiofilosofis, sosiokultural, sosiohistoris, sosioyuridis, serta sosiopolitik sehingga mendapat pertentangan dari kalangan masyarakat luas dan rayi dalem, putra putri ahli waris sultan hamengku buwono ix, serta ahli waris trah hamengku buwono sampai ix. sabda raja tidak hanya kontroversial dengan pangeran adat, yurisprudensi atau perundang undangan negara, undang undang keistimewaan diy, serta sosiohistoris sejak berdirinya kesultanan yogyakarta, sampai dengan berdirinya diy dalam nkri, namun juga merupakan ancaman bagi akidah islam. ketahanan nasional serta kontraproduktif dengan semangat demokrasi pancasila, uud karena ingin mengembalikan sistem monarki absolut, sebagaimana louis xiv yang dianggap menerapkan absolutisme, imperialisme, kekuasaan yang terpusat dalam dirinya aan eko widianto, sh., hum. pertama, pergulatan proses pembahasan rancangan undang undang. yang kedua, ratio legis pengaturan ruu keistimewaan diy dpd dan yang ketiga, analisis undang undang nomor tahun yang selanjutnya disebut dengan undang undang atau diy dalam perspektif ilmu perundang undangan. bahwa tentang pergulatan proses. pemikiran pembentukkan rancangan undang undang tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta dpd terjadi saat dpd berinisiatif mengajukan ruu tentang daerah istimewa yogya pada tahun judul tersebut berbeda dengan judul undang undang nomor tahun undang undang atau diy, yakni keistimewaan daerah istimewa yogyakarta. bagi dpd, dalam kalimat, daerah istimewa yogyakarta, sudah terkandung sifat keistimewaan sehingga tidak perlu diulang. baru pada januari dpd menerima pengajuan ruu dari pemerintah dengan judul ruu keistimewaan provinsi daerah istimewa yogyakarta. apakah dpd menyetujui bahwa sultan harus pria sebagaimana tersirat dalam huruf diy dan tersurat seperti yang dinyatakan ketua hanja komisi dpr pembahasan ruu diy dalam persidangan tanggal januari atas pertanyaan ini ada dua jawaban. pertama, dari merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid aspek prosedural. alih alih dpd menyetujui bahwa sultan harus pria, dpd diajak dalam pengambilan keputusan saja, tidak. memang ahli abdul hakim naja menerangkan bahwa dpd ikut menyetujui bahwa makna dari huruf diy adalah sultan harus pria sebagaimana sudah kita dengarkan bersama. waktu itu dilakukan penyisiran, kemudian atas nama kecermatan timus dan pimpin juga sudah dihadirkan dpd. dpd situ disebutkan diundang, yang artinya diberi ruang terlibat dalam timus dan pimpin. persoalannya, dari seluruh keanggotaan timus dan pimpin, dpd tidak masuk dan diundang pun tidak. dpd tidak terlibat situ. disebutkan dilakukan penyisiran. mengapa harus susah susah menyisir? mengapa tidak langsung saja kalau memang kesepakatannya harus pria, maka dalam salah satu syarat cagub dan cawagub harus pria. mengapa tidak disebutkan salah satu seperti itu?. kemudian, apakah juga benar ketika ahli abdul hakim naja menyatakan dpd terlibat dalam seluruh proses pembahasan ruu? karena pada waktu disebutkan bahwa komisi il lah yang mengimplementasikan pertama kali putusan tentang dpd nomor tahun bahwa analisis ahli sebagai ahli menyaksikan kebenaran keterangan ahli dimaksud karena keterlibatan dpd dalam pembahasan ruu diy secara penuh sampai akhirnya setuju bahwa sultan itu harus pria. putusan nomor tahun mengukuhkan wewenang konstitusional dpd untuk ikut seluruh dalam proses pembahasan ruu itu baru selesai dibacakan pada tanggal maret pukul wib. sedangkan undang undang diy disahkan presiden pada tahun maka dari itu, apakah mungkin putusan yang dibacakan pada tahun kemudian berlaku pada tahun jelas ini kemustahilan konstitusional. bahkan dpd melalui pandangannya, pandangan pendapat dpd ketika ruu dibahas tanggal februari itu dpd melakukan protes atas pembantaian dpd yang dilakukan oleh dpr. sana disebutkan dalam pandangan pendapat dpd sebagaimana juga terlampir, dalam pendapat ahli ini. bahwa dpd mengatakan, ini adalah suatu keterpaksaan hukum dpd ikut dalam pembahasan ruu diy. mengapa? karena menurut undang undang md3 yang berlaku pada saat itu, dpd hanya punya wewenang menyampaikan pandangan, pendapat, serta menyampaikan pendapat mini. dpd sama sekali merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tidak dilibatkan dalam proses pembahasan dim. inilah yang kemudian menjadi kemustahilan. dpd juga tidak dilibatkan dalam proses hanja komisi dpr pada tanggal sampai dengan tanggal september bogor. padahal, ada salah satu materi yang krusial dihadirkan atau dihasilkan dalam rapat tersebut, yakni disadari bahwa secara umum persyaratan kepala daerah tidak membedakan gender, tetapi secara khusus sultan itu adalah pria. itu kesimpulan sebagaimana juga kemarin sudah kita dengarkan bersama. kesimpulannya. dari sisi prosedural, secara prosedur dpd tidak ikut dan tidak dilibatkan dalam pembahasan lebih lanjut ruu diy sampai memutuskan sultan itu adalah pria sebagai salah satu hasilnya. yang kedua, dari sisi substantif, yang ini juga sekaligus menjadi rasio legis pengajuan ruu dari dpd. melalui pandangan pendapat dpd yang dibacakan maker dengan dpr dan pemerintah tanggal februari politik hukum dpd atas pengaturan keistimewaan diy sangat jelas. bahwa prinsip yang dianut adalah pengakuan atau pengukuhan (recognition) dan penghormatan (expectation) daerah istimewa yogyakarta. dpd berpandangan bahwa pelestarian keistimewaan tidak saja menjadi keniscayaan sejarah dan konstitusi, melainkan merupakan fakta politik dan empiris yang tidak mudah dihapuskan oleh kondisi zaman yang berubah. vide pandangan pendapat dpd halaman pertanyaannya, apakah dengan politik hukum dpd yang mengedepankan recognition dan expectation tersebut selaras dengan hasil rapat hanja komisi dpr ruu keistimewaan provinsi daerah istimewa yogyakarta yang dilakukan bogor bulan september yakni secara khusus sultan itu adalah pria? dalam pembahasan ruu diy internal dpd yang ahli ikuti maupun dari dokumen pembahasan rusuk diy dpr sepanjang melibatkan dpd, ahli tidak menemukan materi pembicaraan sultan itu adalah pria. fokus materi pembahasan yang menjadi concern dpd adalah persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat yogya, yakni instrumen hukum yang legitimate untuk mengakui, mengukuhkan recognition principal, dan menghormati expectation keistimewaan daerah istimewa yogyakarta. undang undang nomor tahun tentang pembentukan diy ini mendudukkan daerah diy sebagai daerah istimewa. hanya ahli problema dalam undang undang ini tidak adavi, pemohon vii, pemohon viii, dan pemohon bahwa pemohon bernama anggi hanantyasari utami, warga negara indonesia (bukti identitas ktp). pemohon bekerja beraktivitas pada sebuah lembaga pengembangan diri dan komunitas bernama kemuning kembar. lembaga tersebut menyediakan dan melakukan pendidikan dengan beberapa materi ajaran antara lain, psikologi, kesehatan dan kebudayaan. lembaga pengembangan diri memberikan layanan berupa penilaian, konsultasi, dan intervensi psikologi bagi anak, remaja, dewasa. lembaga tersebut bekerjasama dengan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional bukan) diy, badan pemberdayaan perempuan dan masyarakat ppm) provinsi diy dan beberapa satuan kerja perangkat daerah skpd) provinsi diy lainnya. diantara program yang dilakukan bersama ppm adalah pelatihan stimulasi anak berbasis budaya jawa pada kader kader pendidikan diy (bukti cv). bahwa pemohon vii bernama dra. im. sunarsih suharyo, apt.,su. merupakan warga negara indonesia (bukti identitas ktp). pemohon vii bekerja pada yayasan kanker indonesia yki) cabang daerah istimewa yogyakarta. saat ini, pemohon vii menjabat sebagai wakil ketua (bukti cv) pada yayasan tersebut. pemohon vii beraktifitas pada pelayanan konsultasi kesehatan hari tertentu bersama sama dengan dokter yki dan melakukan deteksi dini kanker leher, rahim iva paper setiap hari selasa, kamis dan sabtu, serta melakukan pendampingan pasien kanker (bukti dokumentasi kegiatan). bahwa dalam struktur yki cabang diy, gubernur diy selaku kepala daerah menjabat sebagai pelindung pada yki cabang diy berdasarkan surat keputusan nomor sk. cab. iv tentang pengukuhan pengurus yayasan kanker indonesia cabang daerah istimewa yogyakarta masa bakti (bukti dan akta notaris nomor tertanggal mei tentang yayasan lembaga kanker indonesia oleh notaris emas fatimah, s.h (bukti dan akta perubahan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mekanisme yang kemudian menerjemahkan lebih lanjut bagaimana keistimewaan itu? apa urusan istimewa yang ada dalam undang undang nomor tahun dari sinilah kemudian dpd berpikiran bahwa perlu adanya legitimasi keistimewaan yogyakarta agar keistimewaan tersebut tidak hanya menjadi ruang kosong yang akan mengganggu kestabilan daerah istimewa yogyakarta pada khususnya maupun kestabilan nasional pada umumnya. sehingga, wakil gubernur daerah istimewa yogya dprd maupun terkait dengan gubernur waktu itu yang terjadi pemilihan dprd tahun tidak akan kembali terulang pada pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur diy dalam waktu yang akan datang. mengapa dpd mengambil garis politik recognition principal dan expectation keistimewaan diy? hal ini didasari kesadaran bahwa status istimewa yang melekat pada provinsi daerah istimewa yogyakarta merupakan bagian integral dalam sejarah pendirian indonesia. pilihan untuk menjadi bagian indonesia merupakan refleksi filosofis kesultanan, paku halaman, dan masyarakat yogya secara keseluruhan. sesungguhnya, setelah bangsa indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal agustus meskipun yogya bisa saja menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdiri sendiri, sri sultan hamengku buwono dan paku alam viii dengan jiwa kebangsaan dan perhatiannya memilih memutuskan untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari indonesia. masing masing tokoh ini secara terpisah, tetapi dengan format dan isi yang sama mengeluarkan amanat tertanggal september yang kemudian dikukuhkan dengan piagam kedudukan presiden tertanggal agustus yang diserahkan tanggal september menyatakan bahwa integrasi yogya dalam nkri dengan memilih status keistimewaan. pertanyaan berikutnya adalah apa implikasi dari politik hukum dpd tersebut terhadap substansi ruu diy? secara fungsi, diy seharusnya berfungsi sebagai living constitution bagi rakyat dan daerah yogya. uuk diy menjadi dokumen yang mampu hidup sepanjang masa agar dapat diterapkan sesuai dengan kehendak kehidupan rakyat yogyakarta berdasarkan zaman masing masing generasi. dengan demikian, hal hal yang bersifat pangeran keraton, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid negara tidak perlu ikut campur, bahkan juga tidak perlu masuk dalam materi muatan undang undang. pangeran keraton dalam sejarahnya tidak statis, namun dinamis. telah terjadi beberapa perubahan pangeran yang sangat fundamental karena menyangkut sistem pemerintahan keraton ngayogyakarta. ahli mengidentifikasi ada sekitar empat perubahan yang terjadi keraton yogyakarta yang itu sangat fundamental. yang pertama, mulai dari berubahnya bentuk pemerintahan. setidaknya sampai tahun kesultanan yogyakarta itu adalah merdeka, bahkan berdampingan dengan voc. ketika raffles datang terjadi problem karena pada waktu itu terjadi komputasi, sehingga pada waktu itu ada pelatih dalem yang dikontrol oleh residen. kemudian, selepas perang diponegoro tahun kesultanan yogyakarta bahkan menjadi bagian protektorat dari kerajaan belanda dengan status zelfbestuurende landschappen. ini semua adalah perubahan perubahan, bahkan perubahan yang mendasar pada pemerintahannya. dan ketika masuk kemerdekaan, status merdeka yang disandang tahun itu kemudian terintegrasi menjadi sebuah daerah administrasi bawah nkri. inilah perubahan itu yang pertama. yang kemudian juga perubahan sistem peradilan. ahli tidak akan membacakan satu per satu sini karena ini sudah tertulis. ahli akan pada fokusnya bahwa ada beberapa perubahan perubahan sampai penghapusan peradilan yang terjadi pada kesultanan yogyakarta. kemudian juga gelar sultan. tahun tahun dengan sultan yang sama, itu dilakukan perubahan. maret juga ada perubahan gelar sultan. april juga terjadi perubahan gelar sultan. ini juga perubahan perubahan yang terjadi. yang terakhir adalah berubahnya tata cara penentuan sultan. sampai dengan yang menentukan sultan yang bertakhta adalah kedaulatan keraton. setelah pemerintah hindia belanda ada syarat adanya pemerintah hindia belanda, ada syarat perjanjian politik yang dinamakan kontrak politik bagi calon sultan yang akan ditakutkan. perjanjian ini berlakukan terhadap sultan hamengku buwono sampai dengan sultan hamengku buwono ix. kontrak politik terakhir dibuat pada maret antara gubernur hindia belanda untuk diy, lucien adam dengan ix. waktu itu, untuk belanja dan mengurus keperluan istana, setiap tahun sultan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mendapat uang ganti rugi yang disebut daftar sipil. yang ditentukan dalam kontrak politik yang dibuat sultan yang ditakutkan. dengan demikian, sultan benar benar tersingkir dari pemerintahan nagari dan hanya berperan istana saja. pertanyaannya yang kemudian agak menyedihkan, apakah setelah kemerdekaan indonesia, maka pemerintah indonesia menentukan buatannya akan bertakhta sebagaimana dilakukan oleh hindia belanda? adanya syarat khusus mempunyai saudara kandung, mempunyai istri, mempunyai anak, apakah ini yang dinamakan kontrak politik ala indonesia? bahwa persoalan berikutnya adalah apa kalau maksud pembentuk undang undang dpr atas keberadaan huruf undang undang diy, bermakna seorang calon gubernur diy harus pria, maka konstitusional berdasarkan tafsir original intens versi hanja dpr, meskipun tafsir ini juga dibantah oleh presiden melalui keterangannya bahwa tidak harus pria karena ada frasa antara lain yang bermakna fakultatif, terkonfirmasi bahwa cagub, cawagub harus pria. lebih dari itu, pria tersebut harus mempunyai pendidikan, saudara kandung, mempunyai anak. norma undang undang yang semacam itu apakah konstitusional? putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii halaman menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam undang undang dasar. sehingga dengan sendirinya, melarang diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam dan jadi, adanya diskriminasi berdasarkan etnik, agama, suku, ras, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik tidaklah subur dan dilarang indonesia. ketentuan huruf terhadap kata frasa saudara kandung, istri, dan anak sesungguhnya telah memasuki ranah internal kesultanan dan merupakan syarat gender untuk menduduki jabatan publik. artinya, guo melanggar jaminan yang diberikan konstitusi terhadap daerah yang memiliki keistimewaan. huruf juga bertentangan dengan uuddeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid merupakan zelfbesturende landshappen (daerah swapraja) dan volksgemeenschappen landschappen daerah satuan masyarakat hukum adat. dalam pengakuan tersebut, negara mengukuhkan keistimewaan yang dimiliki oleh daerah tersebut dan tidak mencampurnya. bahwa terkait dengan analisa undang undang diy dalam perspektif ilmu perundang undangan. huruf undang undang diy mengisikan keistimewaan diy. huruf diy, apabila ditafsirkan secara sistematis, bertentangan atau paradoks, antibodi dengan huruf undang undang diy, sehingga mengandung law contradiction. seharusnya, kedua norma itu berada dalam hubungan yang logis atau law noncontradiction. huruf berbunyibertakhta sebagai sultan, dan seterusnya. dalam hal seseorang sudah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang diy, yakni bertakhta sebagai sultan hamengku buwono dan adipati paku alam dan salah satu atau keduanya adalah perempuan, maka salah satu atau keduanya tidak mungkin menyerahkan daftar riw hidup yang memuat istri sebagaimana dipersyaratkan huruf undang undang diy. implikasi muridnya adalah kedua norma tersebut tidak dapat dilaksanakan, tidak akan pernah terjadi pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi kondisi seperti itu. persyaratan daftar riw hidup merupakan syarat administratif sebagai suatu condition sine gua non dalam pengisian jabatan publik bahkan dalam pengisian posisi pada pekerjaan privat sekalipun. seharusnya tidak disebutkan pun dalam undang undang ini tidak menjadi penghalang pengakuan dan penghormatan negara terhadap daerah yang bersifat istimewa. justru ketika diatur ada daftar riw hidup yang isinya sebagaimana pada guo, maka menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. sinilah terjadi pelanggaran konstitusional. dengan demikian, urgency huruf undang undang diy tidak ada, bahkan menjadi redundansi. ketentuan undang undang diy juga tidak akan berfungsi dalam hal pemenuhan persyaratan cagub dan cawagub. berbunyi, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid apabila terhadap syarat calonesultanan dan kadipaten untuk melengkapi syarat paling lambat tujuh hari setelah selesainya verifikasi. tidak mungkin, seorang perempuan dalam waktu tujuh hari menjadi pria dan kemudian mencantumkan nama istrinya dalam riw hidupnya. demikian pula terkait saudara kandung dan anak. memang benar undang undang diy mengatur bahwmenjadi wagub, maka dilakukan pengangkatan penjabat gubernur. namun, norma ini pasti juga tidak akan bisa bekerja karena ditentukan prosedurnya adalah pengangkatan. penjabat gubernur adalah mendapatkan pertimbangan kasultanan dan kadipaten, apabila causa nya seperti yang tadi itu, masalah istri atau masalah anak, pasti kasultanan dan kadipaten tidak akan pernah memberikan pertimbangan atas penjabat gubernur tersebut. bila tidak dapat dilakukan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, maka dampak yang lebih besar dengan adanya huruf undang undang diy adalah mengisikan keistimewaan diy, tidak ada lagi keistimewaan diy. berdasarkan huruf undang undang diy ditentukan bahwa salah satu tujuan pengaturan diy adalah mewujudkan pemerintahan yang demokratis. pemerintahan yang demokratis salah satunya diwujudkan melalui pengisian jabatan gubernur dan jabatan wakil gubernur. ketentuan huruf menghalangi bekerjanya huruf undang undang diy yang pada akhirnya undang undang dasar yakni negara mengakui dan menghormati yang bersifat istimewa juga tidak dapat dilaksanakan. kemudian huruf undang undang diy juga muttitafsir jadi, ini juga multitafsir sehingga menurut ahli juga ini perlu dinyatakan tidak berlaku menurut uud karena bertentangan dengan uud sebagai tawaran solution, dalam memutus perkara ini, ahli menyarankan agar seharusnya didudukkan pria atau merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid perempuan sebagai sultan, itu adalah wilayah yang menjadi wewenang keraton. dipertahankan atau diubah, itu adalah urusan keraton. negara dalam posisi dan kedudukan menghargai dan menghormatinya. pelajaran yang baik, ahli kira ketika negara memperlakukan benda cagar budaya atau dalam undang undang sekarang, cagar budaya. dimana negara tidak dalam konteks intervensi bahkan meresap pun negara tidak boleh, yang boleh hanya mengawetkan. dalam konteks yogya memang ini bukan benda. ini adalah society sehingga society lah yang bisa menentukan nasibnya sendiri. maka dari itu, ahli berpikir kamulah memang negara ingin mengatur yogya, seharusnya mpr pada waktu sidangnya pada tahun sampai merumuskan uud berbunyi, negara mengatur dan mengurus daerah yang bersifat khusus dan istimewa. jadi tidak lagi negara mengakui dan menghormati. maka dari itu seharusnyalah mahkamah menyatakan bahwa syarat subjektif berupadinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. kh. dr. marzuki wahid dalam keterangan ini, ahli hendak menjelaskan pemahaman ahli tentang islam dalam kaitannya dengan kepemimpinan perempuan. pengertian khalifatullah dan abdurrahman. penjelasan khalifatullah dan abdurrahman ini disampaikan untuk merespons makna dan gelar sultan ngagogyakarta hadiningrat, yakni ngarai dalem, sampeyan dalem, ingkang sinuhun, kanjeng sultan hamengkubuwono, senopati ing ngalogo, ngabdurrakhman abidin panatagama khalifatullah yang juga disebut dalam poin undang undang nomor tahun adapun keterangan tentang pemimpin perempuan dalam islam untuk merespons wacana tentang boleh dan tidaknya perempuan menjadi pemimpin publik? beberapa hal pokok dapat ahli jelaskan sebagai berikut. pertama, islam adalah agama keadilan yang diturunkan oleh allah yang maha adil. keadilan allah tercermin dan terwujud dalam seluruh ajarannya. tidak mungkin allah yang maha adil mewujudkan ajaran yang tidak adil. maka dapat dipastikan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa tidak ada ajaran islam yang diskriminatif, baik secara sosial maupun gender. hal ini selaras dengan firman allah dalam surat gujarat ayyuhannasu inna kholagnakummin dzakariwauntsa waja 'anakmu syu'u bawwagobaa italia'arofuu, inna akromakum 'idallah atgakum. hai manusia, sesungguhnya ahlantara kamu sisi allah ialah orang yang paling bertakwa antara kamu. sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha mengenal. nabi muhammad juga bersabda, wahai manusia, sesungguhnya ayahmu satu dan sesungguhnya ayahmu satu, ketahuilah tidak ada keunggulan orang arab atas non arab, tidak ada pula keunggulan antara orang yang berkulit putih dengan orang yang berkulit merah. yang membedakan adalah ketakutannya. inilah prinsip mendiskriminasi dalam islam yang diakui oleh semua ulama islam. perihal kepemimpinan perempuan dalam islam harus diakui bahwa hal ini masih kontroversial dalam kajian keislaman. ada ulama yang melarang, tetapi ada juga ada ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin publik. masing masing memiliki argumentasinya sendiri, baik argumentasi nauli (tekstual), maupun argumentasi agli (kontekstual). ahli ingin menjelaskan beberapa hal saja dari beberapa argumentasi, baik yang pro maupun kontra perempuan sebagai pemimpin. sebagian ulama yang melarang perempuan menjadi pemimpin publik berargumentasi dan ada argumentasi, tidak akan ahli bacakan semua karena sudah tertulis dalam keterangan tertulis ini. pertama bahwa tidak ada nabi dan rasul berjenis kelamin perempuan. menurutnya, nabi dan rasul adalah refleksi dari pemimpin, baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil, suka atau tidak suka mereka adalah contoh pedoman atau acuan bagi manusia lainnya. rujukannya adalah firman allah surat an'am yang artinya, dan kalau ahli bermaksud menjadikan rasul itu dari golongan malaikat, tentulah ahli jadikan dia berupa laki laki. dan ada tiga yang lain surat yusuf dan surat aniaya lalu argumentasi yang lain bahwa imam dalam salat tidak boleh perempuan kecuali maksudnya juga perempuan. ini merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid berdasarkan pendapat dalam mazhab imam hanafi, imam syafi'i, dan imam kembali. juga argumentasi yang lain, laki laki sudah ditetapkan sebagai pemimpin bagi perempuan. yang sering disitir adalah surat nisa rijal kawwamuna alan nilai faddalallahu ba'datum ala ba'din anak min amwalihim. menurutnya, ini memang konteksnya kepemimpinan rumah tangga, akan tetapi logikanya jika kepala rumah tangga saja harus dipimpin oleh laki laki, apalagi seorang kepala negara, menurutnya pemimpin haruslah laki laki dan argumentasi yang lain termasuk adalah hadis yang sangat popular yang sering digunakan oleh orang yang menolak pimpinan perempuan adalah hadis dari abu barah yang berbunyi, layyufli hakaumun walau almarhum ima'atan. tidak akan pernah bahagia satu bangsa yang dipimpin oleh perempuan. adapun para ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin berargumentasi pertama bahwa alquran telah menegaskan bahwasanya perempuan dan laki laki setara derajatnya hadapan allah. ini ditegaskan allah dalam alquran surat gujarat dan surat nah yang tadi sudah ahli sampaikan. yang surat nah artinya begini,ahli berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan ahli beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. argumentasi yang lain bahwa perempuan dan laki laki sama sama berpotensi untuk meraih prestasi. hal ini didasarkan pada firman allah, surat nisa yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu masuk dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit. juga argumentasi yang lain bahwa perempuan dan laki laki juga sama sama diperintah untuk berbuat kebajikan. ini didasarkan pada surat tambah juga ada hadis yang tadi ahli sebutkan, yaitu hadis dari yang dirikan oleh abu barah yang berbunyi, yulia goumunwallau amrohum imroatan. ini dikritisi oleh orang yang mendukung ulama yang mendukung pimpinan perempuan. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa hadis ini harus dipahami secara kontekstual, bukan dipahami secara tekstual. harus dengan semangat dan illa nya (kuasa hukum) sebagaimana kaidah ushul fikih. alkhumu madura ma'a 'ilaihi wujudkan wa'adakan. illa dari pernyataan rasulullah itu adalah kondisi perempuan pada waktu itu yang belum memungkinkan untuk menangani urusan kemasyarakatan karena ketiadaan pengetahuan dan pengalaman. sehingga nabi menyatakan, tidak akan bahagia suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan dalam kondisi seperti itu. sedangkan, pada zaman sekarang, kondisi perempuan sudah berubah, sudah banyak perempuan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai urusan tersebut, dengan perubahannya illa nya, maka hukumnya pun menjadi berubah berdasarkan kaidah ushul fikih tadi. hadis ini harus dilihat abab al wujud nya. hadis ini tidak dapat dipahami secara berlaku umum. hadis ini harus dikaitkan dengan konteks saat rasulullah menyatakannya. perhatikan abab al wujud nya, hadis ini ditujukan oleh nabi kepada peristiwa pengangkatan putri penguasa tertinggi persia yang bernama bauran binti syirkah ibnu kira, sebagai pewaris kekuasaan ayahnya yang meninggal dunia. menurut mereka, bagaimana mungkin hadis tersebut dapat dipahami bahwa semua penguasa tertinggi yang berkelamin perempuan pasti mengalami kegagalan. sementara alquran menceritakan betapa bijaksananya ratu saba' yang memimpin negeri yaman, sebagaimana terbaca dalam surat name argumentasi yang lain adalah bahwa tidak ada dalil yang merupakan nash syar'iy, baik alquran maupun hadis untuk melarang perempuan menjadi pemimpin publik. ini ada kitab abdul marah fil islam. kontroversi pelarangan dan kebolehan kepemimpinan perempuan dalam kajian islam adalah produk tafsir ulama atas teks teks alquran dan hadis. alquran dan hadis surat nisa dan hadis nabi yang dirikan oleh sahabat abi barah, yang kemudian dijadikan dasar pelarangan kepemimpinan perempuan pada dasarnya bukan bersifat insya'iy (afirmatif), melainkan hanya bersifat ihkbariy (informatif), sehingga tidak kuat untuk dapat dijadikan landasan hukum. malah dalil dalil yang ada sebaliknya, menegaskan tentang kesetaraan laik laki dan perempuan. dengan kewajiban yang sama untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, melakukan amal sholeh, dan bahkan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dalam sejarah islam ummu sulam dan beberapa perempuan ansar ikut berperang bersama rasulullah untuk mengobati dan membagikan air minum kepada tentara. kenyataan sejarah juga menunjukkan bahwa perempuan ikut terlibat dalam ranah publik, misalnya istri nabi muhammad, aisyah yang memimpin langsung perang jamal, dan syifa' binti abdullah makhzumiyah diangkat menjadi hakim pengadilan hibah pasar madinah pada masa khalifah umar bin hatta. menyikapi kontroversi ini, ahli berpegangan pada lima gawai fighiyyah, sebagai berikut: al hukum madura ma'a ilaihi wujudkan 'adakan (hukum bergerak (berubah) menurut 'illa kualitasnya). munkar taghayyur al akam taghayyur al aminah al aminah al awal (tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan, waktu, dan tempat). siasat illa warga asy syari (dalam urusan politik yang paling menentukan adalah kesesuaiannya dengan syara'), bukan sebaliknya siasat illa nathan biji asy syari (dalam urusan politik yang menentukan bukan apa yang diucapkan oleh syara'). tasharrufu al imam 'ala ar ra'iyyah manuthun al mashlahah (tindakan penguasa atas rakyatnya harus didasarkan atas kemaslahatan rakyat). dan kaidah terakhir yang ahli pasarkan adalah hukum al gadis lamun yara' al khilau (keputusan pemerintah negara mengikat, menghilangkan segala perbedaan yang ada). atas dasar lima kaidah ini dengan keahlian ahli, untuk masa sekarang dan seterusnya, ahli berpendapat dan berpandangan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki laki, untuk dapat menjadi pemimpin publik semua tingkatan, termasuk gubernur dan presiden. ahli juga berpandangan bahwa polemik atau kontroversi tentang perempuan menjadi pemimpin publik, perlu segera diakhiri atau disukai karena sejumlah fakta sejarah dan kenyataan yang dialami, sebagai berikut: pertama. fakta yang sudah terjadi dan telah diakui meluas, disahkan, dan dipilih oleh mayoritas muslim, indonesia pernah dipimpin oleh presiden perempuan, yakni presiden megawati soekarno putri. saat itu, dan selama periode kepemimpinannya, presiden merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid anggaran dasar yayasan kanker indonesia berdasarkan akta notaris nomor tertanggal juni oleh notaris ati mulyani, sh, kn. (bukti yki cabang diy memperoleh dana apbd melalui dinas kesehatan daerah istimewa yogyakarta. kegiatan yki cabang diy yang sangat penting dan prioritas adalah penyuluhan dan deteksi dini kanker. bahwa dana apbd diperoleh yki cabang diy satu kali dalam setahun. bagi yki cabang diy, keberadaan gubernur adalah sangat penting. gubernur berfungsi sebagai pelindung sekaligus pengarah kebijakan mendasar sedangkan pelaksanaan teknis operasionalnya oleh dinas dinas terkait. gubernur diy. dalam yayasan adalah menjabat sebagai pelindung yayasan. bahwa pemohon viii bernama bambang prayitno soros warga negara indonesia (bukti identitas ktp). pemohon viii memiliki kegiatan usaha dan perusahaan yang melakukan aktifitas bisnis daerah yogyakarta (bukti cv). kegiatan bisnis yang ditekuni antara lain bidang industri pariwisata yogyakarta dalam hal ini investasi bisnis pariwisata jogja bay waterpark dan land property. bisnis investasi tersebut dilaksanakan oleh taman wisata jogja milik pemohon vii. kemudian, bisnis land property dilaksanakan oleh bumi gerakan mas (bukti profile bisnis). bisnis investasi tersebut dengan memanfaatkan lahan yogyakarta atas persetujuan gubernur diy. lahan tersebut disewa oleh pemohon viii dengan durasi sewa selama tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun lagi. bisnis investasi tersebut dapat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah dengan menarik wisatawan berkunjung yogyakarta serta iuran pajak yang diberikan oleh pemohon viii kepada daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. pemohon viii dalam menggerakkan melaksanakan roda bisnisnya sangat berkaitan dengan pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur diy. keterkaitan yang dimaksud antara lain ketika pemohon viii mengurus perizinan pemanfaatan ruang dan pemanfaatan tanah yang izinnya dikeluarkan oleh gubernur definitif selain itu juga project yang dikembangkan oleh pemohon viii dalam kawasan (ktm) merupakan project yang saling berkaitan dan mempunyai rencana tahapan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid megawati soekarno putri didukung dan disetujui oleh para ulama, baik dari mui, nu, muhammadiyah, dan ormas islam lainnya. kebijakan kebijakannya juga disetujui dan ditaati oleh semuanya, termasuk para utamanya. selain itu, indonesia juga pernah dan sedang dipimpin oleh gubernur perempuan, bupati walikota perempuan, camat perempuan, lurah kepala desa perempuan. hasil dari kepemimpinan mereka telah menorehkan kemaslahatan yang telah dirasakan oleh mayoritas rakyat indonesia. kenyataan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan telah diakui secara luas, disahkan dan disetujui oleh masyarakat dan bangsa indonesia. bahkan ketua umum ppp sampai dr. hamzah haz,.pernah menjadi wakil presiden dari presiden perempuan, yaitu megawati soekarnoputri pada periode sampai dan juga dr. hasyim mulai, ketua umum pbnu sampai juga pernah menjadi calon wakil presiden dari calon presiden perempuan, yaitu megawati soekarnoputri pada pemilihan umum presiden tahun ini artinya fakta telah menghapus semua perbedaan tadi. dalam sejarah nusantara telah dicatat, diakui, dan dibuktikan bahwa perempuan telah berhasil memimpin kerajaan kerajaan islam nusantara. antaranya selama tahun kerajaan aceh darussalam dipimpin oleh lima perempuan, yakni ratu nahrasiyah dari kerajaan samudera pasai yang memimpin antara sampai beliau memimpin selama tahun. ratu ini dikenal bijak dan penuh kelembutan dalam memimpin dan dicintai serta dihormati rakyatnya. juga dipimpin oleh ratu safiatuddin tajuk alam, yang memimpin selama tahun dari sampai pada kepemimpinannya dibentuk pasukan perempuan yang ikut serta dalam perang malaka. juga ada ratu nagiatuddin nurul alam. ini yang memimpin cukup singkat, sampai ratu ini mampu mengubah sistem pemerintahan dengan sentralisasi birokrasi dan juga ada ratu zakiyatuddin wilayah syah, yang memimpin selama tahun, sampai ketegasan kepemimpinannya adalah melarang pihak asing yang ingin berdagang aceh dan mendirikan benteng. juga ada ratu zainuddin kamala syah, yang memimpin selama tahun. selain aceh juga ada terdapat ratu siti aisyah tenri alle, yang memimpin selama tahun dari memimpin kerajaan tanete bugis sulsel. ratu merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sinuhun yang dikenal dengan ratu pambayun dari kasultanan palembang darussalam. sang tokoh yang aktif memperjuangkan persamaan hak perempuan. kira kira itu. jadi, fakta sejarah telah membuktikan itu. selain itu juga ada keputusan munas alim ulama ntb tahun yang menyatakan bahwa perempuan mendapatkan tempat mulia dalam islam. islam tidak menempatkan perempuan dalam posisi sub ordinat dalam kehidupan masyarakat. peran domestik dan publik perempuan bisa berjalan seimbang. sebagai warga negara, perempuan mempunyai hak untuk berpolitik dan melakukan peran sosialnya secara tegas, transparan, dan terlindungi. peran peran publik bagi perempuan diperbolehkan sepanjang perempuan tersebut mempunyai kemampuan. ini termuat dalam buku ahkamul fuqaha, solusi problematika aktual hukum islam'. juga keputusan muktamar yang ke lirboyo, yang menyatakan bahwa islam adalah agama yang menekankan keadilan dan keseimbangan, relasi gender yang kurang adil dalam masyarakat adalah kenyataan yang menyimpang dari spirit islam yang menekankan keadilan. ada tiga penghalang yang harus dihilangkan untuk mewujudkan hubungan gender yang adil, yaitu teologi, budaya, dan politik. dalam bidang politik, sistem sosial dan politik harus dibangun secara demokratis dan lepas dari diskriminasi gender dengan mengedepankan prinsip persamaan, keadilan, kebebasan, menghindari penggunaan kekerasan dan mempunyai keahlian. selain itu harus ada tindakan afirmatif action, yang menghilangkan praktik kekerasan dalam politik. ini juga dimuat dalam buku ahkamul fuqaha. dan fakta yang berikutnya adalah amandemejuga yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya mata hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kembalinya. berdasarkan kaidah fighiyyah, hukum al gadis ileanu yara' al khilau. keputusan negara mengikat, imperatif, menghilangkan segala perbedaan yang ada, maka kontroversi yang tadi disebutkan ahli sudah tidak berlaku, maka isi undang undang dasar tahun merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dalam islam bersifat imperatif, mengikat, mulzimun. setiap warga negara termasuk warga negara indonesia. adapun tentang penyebutan dan makna gelar sultan ngayogyakarta hadiningrat, yakni ngarai dalem, sampeyan dalem, ingkang sinuhsepenuhnya adalah hak kewenangan dan tanggung jawab raja yang jumeneng (bertakhta) sebagai wujud legitimasi kekuatan politik, kekuatan spiritual, dan kekuatan kultural yang melekat dalam keistimewaan daerah istimewa yogyakarta. namun karena dalam gelar tersebut terdapat istilah arab yang bersesuaian dengan ajaran islam, yakni khalifatullah dan abdurrahman, maka berikut ini penjelasan ahli mengenai dua istilah tersebut dalam perspektif ke halaman. istilah khalifatullah disebut dalam alquran pada surat al bayaran yang berbunyi, idz gola robbuka lil malaikat ini jaa'illus fil ardi kholiifatan. yang artinya, ingatlah ketika tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah muka bumi ini. lah, kata khalifah secara bahasa berarti menggantikan sesuatu seseorang yang bertindak menduduki sesuatu, mengisi posisi berikutnya dan bertindak sebagai pengganti. ini diambil dari kata khalifa, yakhlufu, kalian. ibnu mundur dalam kitabnya menyatakan bahwa bentuk jamak dari kata khalifa adalah khalaaif atau khalifa. ketika rasulullah wafat dan kepemimpinan kaum muslimin digantikan sahabat abu bakar, beliau bergelar khalifaturrasulillah, artinya posisi beliau menggantikan rasulullah dalam memimpin kaum muslimin. dari sini kita bisa memahami bahwa penguasa atau raja disebut khalifah, pengertian yang tepat bukan pemimpin, tapi adalah pengganti karena raja adalah manusia yang menggantikan kekuasaan dan posisi raja sebelumnya. sementara untuk istilah abdurrahman disebut juga dalam alquran dalam bentuk jamak (plural), yakni abdurrahman, ini dalam surat furan wa abdurrahman lilladzina yamsyuna ala ardi daunan idea khotabahumul jahiluna gol salaman. dan hamba hamba tuhan yang maha penyayang, orang orang yang berjalan atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang orang jahil menyapa mereka, maka mengucapkan kata kata yang mengandung keselamatan. ini merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sama dengan khalifatullah, kata abdurrahman juga berarti adalah hamba allah yang maha penyayang. dari sisi bentuk kata, khalifah adalah bentuk muannats (kata untuk perempuan) ada tambahan ta'marbuthoh. kata imam syibawaih, tambahan ta'marbuthoh berfungsi mubalaghoh, bukan muannats, akan tetapi menurut tarra', kata khalifah bukan hanya untuk laki laki (mudzakkar) melainkan juga untuk perempuan muannast, sedangkan abdul adalah bentuk mudzakkar (kata untuk laki laki) sedangkan untuk muannats nya adalah armatus (budak perempuan). namun, dilihat dari penjelasan alquran, baik khalifatullah maupun abdurrahman menunjukkan objek yang sama, yakni manusia. dengan demikian, manusia memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi khalifah dan fungsi abdul. khalifah berorientasi pada kepemimpinan pengelolaan kreativitas, inovasi, pemeliharaan dan keberlangsungan kehidupan muka bumi ini, sementara abdul berorientasi pada persembahan secara total kepada allah. kesimpulan ahli jelaslah oleh karena menunjuk kepada sasaran yang sama, yakni manusia dengan demikian kata khalifatullah dan abdurrahman bisa digunakan untuk laki laki dan perempuan sekaligus. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait, gubernur provinsi daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubuwono x),ian dilengkapi dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal februari yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: bersama ini kami sultan hamengku buwono juga selaku gubernur daerah istimewa yogyakarta, memberikan keterangan mahkamah konstitusi. pemberian keterangan ini sehubungan dengan adanya permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai undang undang keistimewaan diy, huruf mahkamah konstitusi dengan register perkara nomor puu xiv merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa uraian keterangan kami terhadap pengujian huruf undang undang keistimewaan diy mahkamah konstitusi adalah sebagai berikut. pertama, keistimewaan daerah yogyakarta. bahwa keistimewaan daerah istimewa yogyakarta merupakan hak yang dimiliki kesultanan ngayogyakarta hadiningrat dan kadipaten paku halaman yang mana hak tersebut diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara kesatuan republik indonesia dikarenakan kesultanan dan kadipaten telah mempunyai wilayah pemerintahan dan penduduk sebelum lahirnya negara kesatuan republik indonesia, pada tanggal agustus catatan yang lebih penting lagi bahwa daerah istimewa yogyakartastatus istimewa yang melekat pada daerah istimewa yogyakarta merupakan bagian integral sejarah pendirian negara negara indonesia. pilihan dan keputusan sultan hamengku buwono dan dan adipati paku alam viii almarhum untuk menjadi bagian dari republik indonesiaesultanan kadipaten dan masyarakat yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan ke kebhinekaan dalam ketunggalikaan sebagaimana tertuang dalam pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun, integrasi yogyakarta dalam negara kesatuan republik indonesia dengan status daerah istimewa. pengakuan hak keistimewaan daerah istimewa yogyakarta tersebut dijamin, diakui, dan dilindungi oleh uud uuduud merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiuud mengatur satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa diatur dengan undang undang. mengenai undang undang yang mengatur tentang daerah istimewa yogyakarta mengalami proses pergantian dengan lika liku yang begitu panjang sejak negara republik indonesia merdeka. pengaturan mengenai daerah istimewa yogyakarta sebelum berlakunya undang undang keistimewaan diy tahun diatur berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah istimewa yogyakarta yang dalam konsiderannya mengacu atau merujuk pada undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. hal ini memunculkan interpretasi daerah yogyakarta diperlakukan sama dengan semua daerah indonesia. undang undang nomor tahun tersebut telah mengalami perubahan melalui. kemudiandengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. ketentuan yang diatur dalam berbagai undang undang tersebut memunculkan penafsiran keistimewaan diy hanya pada kedudukan gubernur dan wakil gubernur, sedangkan terhadap urusan pemerintahan lainnya tunduk pada undang undang pemerintahan daerah. selain itu, pengaturan mengenai keistimewaan daerah istimewa yogyakarta juga masih memiliki banyak kelemahan sehingga diperlukan pengaturan lagi. berdasarkan hal tersebut, maka dibentuk dan . dan ditetapkan kemudian undang undang nomor tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta . undang undang keistimewaan daerah yogyakarta. undang undang keistimewaan diy tahun telah menghapuskan dan menghilangkan penafsiran tentang keistimewaan diy hanya pada kedudukan dan pengisian gubernur dan wakil gubernur. undang undang keistimewaan diy tahun menegaskan mengakui dan menjamin kewenangan keistimewaan diy merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid berada provinsi dan menegaskan apa saja yang menjadi cakupan kewenangan keistimewaan diy. keistimewaan menurut undang undang keistimewaan diy adalah keistimewaan bertahun untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. pengaturan keistimewaan diy salah satunya adalah berdasarkan atas asas pengakuan atas hak asal usul adalah bentuk pengakuan, penghargaan, dan penghormatan negara atas pernyataan berintegrasinya kedengan ada keistimewaan diy tersebut, maka dalam kewenangan diy sebagai daerah otonom terhadap dua unsur yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan, yaitu: sebagai daerah otonom yang. dalam kewenangan dalam urusan keistimewaan kemudian ditentukan dan ditetapkan terdapat lima hal,, pertahanan dan, tata ruang. undang undang keistimewaan diy telah menegaskan terdapat lima kewenangan dalam urusan keistimewaan yang diatur dan dijamin oleh negara, yaitu pemerintah dan dpr melalui undang undang tersebut. kedua, polemik dan problem huruf undang undang keistimewaan diy. undang undang keistimewaan diy telah ditegaskan terdapat lima kewenangan urusan keistimewaan yang dimiliki oleh daerah otonom daerah istimewa yogyakarta. salah satu yang menjadi urusan keistimewaan adalah dalam hal tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur diy. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dalam menjalankan urusan tersebut, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur diy terdapat yang menimbulkan multi penafsiran, yaitu huruf undang undang keistimewaan diy. ketentuan huruf undang undang keistimewaan diy tahun pada pokoknya mengatur tentang persyaratan dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur diy, dimana calon gubernur dan wakil gubernur adalah warga negara republik indonesia yang harus memenuhi salah satu syaratnya diatur dalamundang undang yang mengatur dalam konteks keistimewaan pengisian dan kedudukan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta setelah indonesia merdeka, sebelum berlakunya undang undang keistimewaan diy tahun telah diatur dalam beberapa undang undang, sebagaimana telah diakui, dijamin, dan dilindungi oleh undang undang dasar keistimewaan daerah istimewa yogyakarta memiliki unsur pemerintahan dalam konteks pemerintahan daerah dan unsur satuan pemerintahan yang bersifat istimewa, yaitu kesultanan dan kadipaten. sebelum berlakunya undang undang keistimewaan diy tahun undang undang yang mengatur tentang pengisian gubernur dan wakil gubernur diy diatur dalam kontek undang undang pemerintahan daerah dan bukan atau tidak diatur dalam undang undang tentang pembentukan daerah istimewa yogyakarta. undang undang yang mengatur tentang daerah istimewa yogyakarta, mulai dari undang undang nomor tahun kemudian diubah menjadi undang undang nomor tahun lalu menjadi undang undang nomor tahun tidak ada mengatur tentang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur berasal dari keturunan yang berkuasa ataupun dari sultan yang bertahta, dengan kata lain tidak ada pengaturan tentang bagaimana mengisi kepala daerah gubernur diy sebagai daerah istimewa. pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur diy, tidak berdasarkan pada undang undang pembentukan daerah istimewa yogyakarta. namun berdasarkan pada undang undang pemerintahan daerah. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid adapun berbagai ketentuan undang undang pemerintah daerah yang mengatur tentang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta sebagai berikut.kepala daerah istimewa diangkat oleh presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa daerah. zaman sebelum republik indonesia yang masih menguasai daerahnya. dengan syarat syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan, dan dengan mengingat adat istiadat daerah itu. undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah. sehingga dan, zaman sebelum republik indonesia. dan yang masih menguasai daerahnya dengan memperhatikan syarat syarat kecakapan kejujuran, kesetiaan, serta adat istiadat dalam daerah itu dan diangkat dan diberhentikan oleh: presiden pada, dapat diangkat dari calon yang diajukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah,dan, serta anggota dan wakil ketua, serta anggota dari dewan pemerintah daerah. undang undang nomor tahun huruf dan huruf sifat istimewa suatu daerah yang berdasarkan atas ketentuan mengingat kedudukan dan hak hak asal usul dalam uud yang masih merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid. kepala daerah dan wakil kepala daerah istimewa yogyakarta yang sekarang, pada saat mulai berlakunya undang undang ini adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi kepala daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta yang tidak terikat pada jangka waktu masa jabatan dimaksud, pada dan penjelasan dan berhubungan dengan penjelasan atas, bahwa daerah adalah istilah teknis bagi penyebutan sesuatu bagian teritori dan nama provinsi kabupaten dan sebagainya adalah menunjukkan jenis daerah, maka daerah yang bersifat istimewa, yang didasarkan atas ketentuan dalam uud atau yang ditetapkan oleh pemerintah atas alasan lain disebut daerah istimewa. karena itu maka sebutan daerah istimewa yogyakarta dengan sifat keistimewaannya yang bersumber pada uud dan satuan daerah istimewa aceh, dengan keistimewaannya yang terletak dalam suatu kebijakan khusus pemerintah pusat, terhadap beberapa bidang urusan pemerintahan.penjelasan kepala daerah dan wakil kepala daerah daerah istimewa yogyakarta yang sekarang pada saat mulai berlakunya undang undang ini, menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah istimewa yogyakarta,. kemudian berlaku ketentuan prosedural menurut dan undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah. aturan peralihan huruf yang tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat, dan pengangkatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pembangunan baik yang akan berjalan, sedang berjalan atau yang sudah ada menjadi terhambat yang disebabkan oleh ketiadaan gubernur definitif dan tentunya mengalami kerugian terhadap biaya biaya yang telah dikeluarkan karena gubernur berjalan tidak dalam fungsinya. dengan ketiadaan gubernur definitif menurut uud pemohon viii dalam penalaran rasio yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional. gubernur definitif juga berwenang dalam melakukan usulan, pembahasan, dan menyepakati bersama dengan dprd diy dalam menentukan zonasi dan pemanfaatan ruang untuk pariwisata dan kegiatan ekonomi wilayah provinsi diy berdasarkan peraturan daerah. dalam hal ini pemohon viii berkepentingan kaitan dengan pembagian zonasi tersebut, khususnya pembagian zonasi pariwisata dan pengembangan wilayah kegiatan ekonomi. dengan terjadi kekosongan gubernur diy, maka program program pembangunan dan ekonomi melalui zonasi dan pemanfaatan ruang akan terhambat. oleh karena itu, keberadaan gubernur definitif sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum terhadap sebuah investasi atau penanaman modal terhadap pemohon vii. bahwa pemohon bernama wawan hermawan, se, warga negara indonesia (bukti identitas ktp). pemohon bekerja sebagai direktur utama pada pt. ragam kriya nusantara rkn) dan harpa inti mandiri hin) (bukti cv). kedua perusahaan tersebut begerak pada masing masing bidang perdagangan dan industri. pemohon bekerja dan bergerak bidang perdagangan batik dan kerajinan, dan juga bergerak bidang produsen dan eksportir industry furniture, serta home decoration. pemohon dalam memajukan dan mengembangkan usahanya, pemohon rutin mengikuti pameran dan misi dagang luar negeri (bukti dokumentasi kegiatan) dan dalam negeri yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan provinsi diy. kemajuan usaha dan bisnis yang digeluti oleh pemohon bergantung pada pameran dan misi dagang yang dilaksanakan oleh pemerintah diy.merintahan daerah keistimewaan untuk provinsi daerah istimewa aceh danistimewa aceh dan provinsi istimewa yogyakarta didasarkan pada undang undang ini. penjelasan pengakuan keistimewaan provinsi daerah istimewa yogyakarta didasarkan pada asal usul dan peranannya dalam sejarah perjuangan nasional. sedangkan isi keistimewaannya adalah pengangkatan gubeketentuan undang undang ini:anahun. sehat jasmani dan rohani. nyata nyata tidak terganggu jiwa, berdasarkan keputusan pengadilan negerinomor tahun tentang pemerintahan daerah dan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ketentuan dalambahwa dari berbagai undang undang tersebut atas, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur mulai dari indonesia merdeka, bersifat sentralistik sampai dengan reformasi, desentralisasi asimetrik menunjukkan pengakuan keistimewaan provinsi daerah istimewa yogyakarta dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur diy dimana pada pokoknya mengatur untuk menjadi kepala daerah gubernur diy adalah berasal dari keturunan sultan berkuasa atau bertahta dan tidak ada persyaratan dalam undang undang mengenai menyerahkan daftar riw hidup dengan memuat antara lain, riw pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. bahwa ketentuan mengenai persyaratan penyerahan daftar riw hidup baru muncul kemudian dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, namun persyaratan tersebut tidak untuk kepala daerah diy, melainkan dalam konteks pemilihan kepala daerah langsung. menurut undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah,, undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. keistimewaan menurut undang undang nomor tahun, undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun tersebut tidak ada mengatur tentang syarat menyerahkan daftar merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid riw hidup. daftar riw hidup yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah huruf yaituoo.merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kemudian selanjutnya, daftar riw hidup sebagai syarat untuk menjadi kepala daerahyaknpada saat pendaftaraifat .oomerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidkemudian diatur kembal. yaknibagi calon gubernur dan calon wakil gubernur dan berusia sekurang kurangnya tahun bagi calon bupati, wakil bupati, dan walikota, wakil walikottidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang tetapil. dihapus. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidbelum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepada daerah selama kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah. mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan atau wakil kepada daerah yang masih menduduki jabatannya. berdasarkan ketentuan tersebut atas, eksistensi norma huruf undang undang keistimewaan diy menyerahkan daftar riw hidup yang memuat, antara lain riw pendidikan dan pekerjaan, serta saudara kandung, istri, dan anak, jelas merupakan norma yang diambil dari ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah pilkada langsung yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang. pemerintah daerah, dan peraturan pelaksanaannya, kemudian ditempelkan pada huruf undang undang keistimewaan diy dengan menghilangkan kata suami pada frasa aslinya suami atau istri, frasa keluarga kandung berubah menjadi saudara kandung kemudian ditambahkan kata anak. undang undang keistimewaan diy mengatur tentang persyaratan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur diy sebagaimana diatur dalam undang undang keistimewaan diy mengatur sebagai berikut. bertahta sebagai sultan hamengku buwono atau calon gubernur dan bertahta sebagai adipati paku alam untuk calon wakil gubernur. berpendidikan sekurang kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. berusia sekurang kurangnya tahun. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidatau rumah sakit pemerintakecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari, serta tidak akan mengulangi tindak pidanmemiliki nomor pokok wajib pajak. menyerahkan daftar riw hidup yang memuat antara lain: riw pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak. bukan sebagai anggota partai politik. norma yang diatur dalam huruf undang undang keistimewaan diy bukan norma yang memiliki semangat dan tidak bersumber dari norma norma yang berlaku lingkungan internal kesultanan yogyakarta hadiningrat dan kadipaten paku halaman. norma tersebut jelas merupakan norma yang berasal dari undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang menghilangkan kata suami pada frasa aslinya suami atau istri frasa keluarga kandung berubah menjadi saudara kandung kemudian ditambahkan kata anak. huruf undang undang nomor tahun dan pp nya menyerahkan dalam huruf menyerahkan daftar riw hidup lengkap yang memuat, antara lain riw pendidikan dan pekerjaan, serta keluarga kandung, suami atau istri. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidpengaturan mengenai syarat calon kepala daerah harus menyerahkan daftar riw hidup, tidak lazim untuk diterapkan dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur diy. calon kepala daerah menyerahkan daftar riw hidup lebih tepat diterapkan dalam konteks pemilihan kepala daerah pilkada secara langsung atau tidak langsung dimana calon calon kepala daerah tersebut mungkin saja tidak diketahui profil dan track record diri calon kepala daerah tersebut daerah mana dilangsungkannya pilkada tersebut untuk kemudian diperkenalkan kepada rakyat dan dprd daerah bersangkutan sehingga memerlukan daftar riw hidup. sedangkan terhadap sultan, kasultanan ngayogyakarta dan adipati kadipaten paku halaman tidaklah harus menyerahkan daftar riw hidup karena seluruh rakyat daerah istimewa yogyakarta termasuk dprd provinsinya jelas telah mengenal dan mengetahui track record dan profil siapa sultan dan adipati yang bertahta yogyakarta. apalagi telah diatur persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana diatur dalam huruf sampai dengan huruf kecuali huruf undang undang keistimewaan diy telah mempertegas persyaratan yang harus dipenuhi karena itu bersifat limitation yang harus dipenuhi guna memenuhi standar negara untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur diy. dengan demikian, seharusnya tidak perlu diatur adanya syarat menyerahkan daftar riw hidup dalam pengisian jabatan calon gubernur dan wakil gubernur diy sebagaimana diatur dalam huruf undang undang keistimewaan diy. cukup hanya memenuhi persyaratan yang diatur dalam huruf sampai dengan kecuali huruf undang undang keistimewaan diy. kalaupun tetap masih dipertahankan ketentuan yang mengatur syarat calon gubernur dan wakil gubernur harus menyerahkan daftar riw hidup, maka ketentuan tersebut seharusnya tidak menimbulkan polemik dan kontroversi. huruf undang undang keistimewaan diy telah menimbulkan polemik dan problem karena memunculkan berbagai macam penafsiran yang merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid cenderung dapat mengakibatkan terjadinya ketegangan politik dprd dan kesultanan ngayogyakarta hadiningrat. meskipun disampaikan bahwa syarat yang diatur dalam huruf undang undang keistimewaan diy tidak bersifat limitation, namun tersebut nyata telah memunculkan kontroversi dan menimbulkan bermacam penafsiran. lebih jauh lagi, bagi lingkup politik dprd bisa menimbulkan spekulasi, ketidakpastian, menolak sultan bertahta menjadi gubernur diy karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam huruf karena daftar riw hidupnya tidak mencantumkan anak atau belum, atau tidak memiliki anak, istri, atau belum, atau tidak memiliki istri, atau saudara kandung, atau tidak bukan memiliki saudara kandung. kondisi semua ini bisa terjadi kemungkinan sultan bertahta, baik laki laki maupun perempuan. norma huruf undang undang keistimewaan diy menimbulkan ketidakpastian karena seolah ingin mengatakan pemegang tahta adalah harus seorang laki laki meskipun tersebut juga dapat merugikan seorang laki laki yang belum atau tidak memiliki istri. hal inilah kemudian membuat potensi masalah tersendiri yang bisa digunakan oleh pihak yang berburu kekuasaan untuk melebarkan urusan internal menjadi berada luar keraton dengan menggunakan kata istri, frasa saudara kandung, bahkan kata anak. dalam huruf undang undang keistimewaan diy, tentunya hal ini akan mengancam kedaulatan keraton karena urusan internal keraton terseret melebar luar keraton yang tentunya bisa memancing kekisruhan, baik dari dalam maupun dari luar keraton itu sendiri yang tentunya mengancam eksistensi kesultanan dan kadipaten. hal ini pulalah yang tentunya layak untuk direnungkan khusus, guna diantisipasi pencegahan dan penyelesaian masalahnya karena kekisruhan akan dengan mudah dimainkan dinamika politik yang terjadi. sebagai catatan bahwa dprd akan memiliki celah kemungkinan yuridis untuk ditafsirkan oleh kelompok yang tidak setuju dengan perempuan atau mungkin laki laki tidak beristeri untuk menjadi sultan bertahta dan menjadi gubernur diy. kemudian mementaskan kekuasaan sultan dalam menetapkan raja selanjutnya. hal ini mengancam bahkan bisa mengingkari keberadaan sabda tama sultan pada maret dan dawud raja mei merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dprd bisa saja digiring untuk mengeluarkan keputusan bahwa sultan bertahta yang ingin ditetapkan sebagai gubernur tidak memenuhi syarat legal dalam hukum administrasi pencalonan penetapan gubernur diy. hal ini penting harus dijelaskan bahwa prediksi ini bukanlah kekhawatiran berlebihan. namun sebagai gubernur dan sultan bertahta, bisa merasakan gejala dinamika tersebut yang juga membuat kesultanan dan kadipaten merasa tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. dan terlebih bahwa ancaman proses politik bisa masuk dalam wilayah hukum kesultanan dan kadipaten. oleh karenanya, bisa dipahami ketika banyak elemen masyarakat menilai huruf undang undang keistimewaan diy tersebut dikhawatirkannya seolah olah harus berjenis kelamin laki laki atau harus beristri dan bisa dirugikan . merugikan hukum hukum internal kesultanan dan kadipaten. hal ini tentunya layak untuk diberikan perhatian tersendiri, seandainya bunyi huruf undang undang keistimewaan diy tidak hanya kata istri saja, namun tertulis adalah frasa suami istri atau tidak perlu sampai sama sekali ada kata istri, saudara kandung, dan anak. dalam pengisian daftar riw hidup calon gubernur, maka tentunya urusan laki laki atau perempuan sebagai sultan bertahta pasti hanya terlokalisasi dalam lingkup internal keraton. urusan ini akan murni menjadi urusan internal keraton, dimana proses penggantian kekuasaan terhadap tahta kerajaan menjadi kewenangan otonomi raja sebagai pemegang kekuasaan pembentukan pangeran. persoalan ini hanya akan mengacu pada perdebatan pangeran semata yang ada, dan hidup, serta dijalankan oleh kesultanan ngayogyakarta hadiningrat, yang sesungguhnya berada pada kekuasaan sultan bertahta sebagai inherent powers. norma huruf undang undang keistimewaan diy adalah diakui memang telah mengganggu kewenangan urusan keistimewaan diy dalam pengisian gubernur dan wakil gubernur. perlu dan penting kami sampaikan dalam pembahasan dan rapat rapat, ketika menyusun rancangan undang undang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta, kami selaku gubernur provinsi diy dan sultan kesultanan ngayogyakarta hadiningrat telah menyampaikan kalaupun diatur tentang daftar riw hidup, hal tersebut tidak perlu penjabaran lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam huruf undang undang merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pemohon mengkhawatirkan apabila terjadi kekosongan jabatan gubernur berpengaruh sistemik oleh karena dana apbd untuk pelaksanaan pameran dan misi dagang tidak akan terealisasi. pemohon juga aktif pada kamar dagang industri indonesia kadin) d.i yogyakarta sebagai wakil ketua. bahwa pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii, dan pemohon dalam permohonan guo jelas memiliki perbedaan prinsip dengan pemohon soleh sebagaimana dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiv dalam putusan tersebut mahkamahpermohonan soleh dalam putusan tersebut menginginkan agar dapat menduduki jabatan tersebut dan menyoal rezim pemilihan gubernur dan wakil gubernur dipilih secara demokratis uud 1945j. hal mana itu bertentangan dengan salah satu keistimewaan daerah istimewa yogyakarta yakni hal pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. bahwa pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii, dan pemohon dalam perkara guo, berkepentingan dan memiliki potensi dirugikan hak konstitusionalnya sebagai masyarakat atau pelaku usaha dalam hal terjadi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur diy sebagai kepala pemerintahan daerah yang melayani masyarakat dan atau pelaku usaha. daya lainnya dan uud pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii dan pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional ketika pada posisi terjadi kekosongan jabatan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah. inilah yang kami berikan catatan sebelumnya bahwa frasa calon gubernur dan calon wakil gubernur" dalam yang diuji tidak bisa merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid keistimewaan diy, cukup diatur menyerahkan daftar riw hidup saja sebagai bagian kelengkapan umum mana pun. dalam beberapa hal yang menyangkut tentang urusan internal keraton ngayogyakarta hadiningrat, pemerintah dan dprd tidak dapat mencampuri maupun intervensi segala keputusan, sabda tama, sabda raja, hingga dawud raja yang merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh sultan bertahta. hal ini sesungguhnya sudah dilaksanakan pemerintah pusat melalui menteri dalam negeri dalam beberapa waktu yang lalu, dimana mendagri tidak mau mencampuri urusan sabda raja, sabda tama, maupun dawud raja yang dikeluarkan. sabda raja, sabda tama, maupun dawud raja sesungguhnya adalah pangeran atau konstitusi yang hidup dan pasti terus berkembang menyesuaikan kebutuhan zamannya, termasuk dengan uud oleh karenanya, sumber tertinggi pangeran sesungguhnya berada tangan sultan yang bertahta dan inilah hukum keistimewaan yang dimiliki oleh yogyakarta, yang. dalam uud dimana mahkamah konstitusi juga telah beberapa kali menegaskan kembali dalam putusan putusannya dan putusan putusan antaranya putusan nomor puu vi putusan nomor puu viii dan putusan nomor puu xiv tentunya kami selaku sultan bertahta sangat menaruh apresiasi, hormat, dan kemuliaan atas putusan putusan tersebut. ketiga. ketatanegaraan kesultanan ngayogyakarta hadiningrat. urusan pemerintahan diy, sesungguhnya terbagi dalam dua dimensi. yaitu pertama, dimensi internal ialah urusan yang terkait dengan praktik perilaku, adat istiadat, hukum ketatanegaraan, serta pemerintahan dalam kesultanan ngayogyakarta hadiningrat maupun dalam kadipaten paku halaman. dimensi internal ini sesungguhnya telah menempatkan sultan sebagai raja yang memiliki kewenangan karismatik tertinggi dalam membentuk hukum yang berlaku dalam lingkup internal keraton dan mengikat keluar, baik dalam bentuk sabda tama, sabda raja, dawud raja, atau bentuk kebijakan lainnya sebagai hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh jajaran keraton, termasuk yang diakui dan dihormati oleh negara sesuai amanat uud merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hal ini sesungguhnyalah yang disebut pangeran, yang berasal dari kata user, yaitu patokan yang sesungguhnya adalah konstitusi ketika sultan bertahta bisa mengubah dan menyesuaikan sesuai kebutuhan internal kesultanan atau eksternal guna mengikuti perkembangan jaman dan uud kewenangan karismatik inilah yang diakui dan dihormati oleh negara melalui uud dimana negara sesungguhnya sudah memahami batas demarkasinya. oleh karenanya, sabda tama pada maret sesungguhnya diakui dan dihormati negara melalui undang undang dasar tahun yang berbunyi bahwa tidak seorang pun boleh memilik terlebih berkaitan dengan raja termasuk tatanan dan aturan pemerintahannya yang bisa memutuskan hanya raja, dan siapa saja yang menjadi keturuan keraton laki atau perempuan belum tentu dianugerahi kewenangan kerajaan yang diberi wewenang sudah ditunjuk. jadi, tidak ada yang diperbolehkan membahas atau membicarakan soal tahta mataram terlebih lebih para pejabat istana khawatir terjadi kekeliruan dan sabda tama ini dimunculkan sebagai rujukan untuk membahas apa saja jadi menjadi tata cara keraton dan negara, dan berlaku seperti undang undang dan jika membutuhkan untuk memperbaiki undang undang keistimewaan dasarnya sabda tama, itulah perintah yang harus dimengerti dan dilaksanakan. sabda tama berisikan perintah ini, ditegaskan juga menjadi user, norma, kaidah, patokan, atau tata cara keraton menyangkut suksesnya raja mataram. sabda ini merupakan pengumuman pada pemerintah untuk baik vertikal kepada pemerintah pusat maupun horizontal, berupa dinamika politik yang ada bahwa hak hak istimewa harus tetap diakui dan dihormati. karena jaminan konstitusional sudah ada melalui uud serta putusan putusan mk. sabda tama memiliki kekuatan mengikat yang dikeluarkan oleh kami, baik selaku sultan yang bertahta maupun gubernur diy adalah juga sekaligus dalam rangka melakukan tugas penyempurnaan dan penyesuaian peraturan lingkungan kesultanan dan kadipaten paku halaman, huruf undang undang keistimewaan diy. dimensi berikutnya, yang kedua adalah dimensi eksternal ialah. urusan kepemerintahan daerah yogyakarta dengan jabatan gubernur sebagai pemimpin merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tertinggi daerah provinsi diy yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan negara republik indonesia yang diatur dalam undang undang pemerintahan daerah. kedua dimensi tersebut, disatukan, dan disinergikan dalam undang undang keistimewaan diy yang tetap bersumber pada undang undang dasar tahun dan nilai adat istiadat serta perilaku kebiasaan hukum tata negara internal dan atau pangeran yang dikeluarkan oleh sultan bertahta dalam keraton ngayogyakarta hadiningrat yang merupakan hukum tertinggi atau pangeran. sabda raja, sabda tama maupun dawud raja, sesungguhnya adalah pangeran. oleh karenanya, sumber tertinggi pangeran berada tangan sultan yang bertahta dan inilah hukum keistimewaan yang dimiliki oleh yogyakarta yang tentunya akan selalu (suara tidak terdengar jelas) diharmoniskan dengan zaman dan uud kami sebagai pemimpin kesultanan ngayogyakarta hadiningrat telah mengeluarkan sabda dan dawud terkait dengan penetapan kembali tidak dalam istilah mengubah. gelar kesultanan yang juga disebut dalam undang undang keistimewaan diy angka serta pemberian gelar terhadap putri sulung sultan. seperti diketahui bahwa angka undang undang keistimewaan diy menyebutkan bahwa kesultanan ngayogyakarta hadiningrat selanjutnya disebut kesultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun menurun dan dipimpin oleh ngarai dalem sampeyan ingkang sinuhun kanjeng sultan hamengku buwono senopati ing ngalogo ngabdurahman abidin panatagama khalifatullah selanjutnya disebut sultan hamengku buo melalui sabda raja april kami kemudian menetapkan kembali menjadi ngarai dalem sampeyan dalem ingkang sinuhun, sri sultan hamengku buwono ingkang jumeneng kesepuluh suryani mataram senopati ing ngalogo langgeng ing buwono langgeng ing toto panotogomo. pada mei kami kembali mengeluarkan surat perintah raja atau dawud raja berupa penetapan putri raja mataram yang bergelar gusti kanjeng ratu pembaruan ditetapkan sebagai gusti kanjeng ratu mangkubumi hamemayu ning buwono langgeng ing mataram. penetapan kembali nama pimpinan kasultanan yogyakarta sesungguhnya adalah otoritas sultan bertahta yang melekat internal, inference power karena munculnya undang undang keistimewaan diy bukanlah karena otoritas, kreativitas, atau milik merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pembentuk undang undang dpr, dan presiden, norma angka dan angka undang undang keistimewaan diy, sifatnya deklarator, deklarator belaka, dari nomenklatur hukum tata negara keistimewaan yogyakarta terhadap pimpinan kesultanan dan kadipaten saat itu. oleh karena jaminan konstitusional negara mengakui dan menghormati undang undang keistimewaan diy, pembentuk undang undang hanya merepitisi atau melembagakan kembali gelar kesultanan dan kadipaten yogyakarta yang melekat saat itu dan tidak ada hubungannya dengan keniscayaan jenis kelamin sultan bertahta harus laki laki atau bukan perempuan, dan harus beristri dan atau tidak beristri. norma undang undang keistimewaan diy dimaknai bahwa kesultanan ngayogyakarta hadiningrat yang selanjutnya disebut kesultanan tersebut pasca disahkannya undang undang keistimewaan diy otomatis berubah statusnya menjadi melembagakan dalam bingkai uud pelembagaan ini memiliki dua bentuk sekaligus, yaitu sebagai lembaga negara dan sebagai badan hukum, seperti yang diamanatkan huruf undang undang keistimewaan diy dikatakan bahwa tujuan pengaturan keistimewaan diy adalah melembagakannya, baik peran dan tanggung jawab kesultanan. oleh karena itu, angka angka undang undang keistimewaan diy bisa dimaknai bahwa kesultanan adalah sebuah lembaga negara atau badan hukum sehingga urusan memaknai bahwa kesultanan yogyakarta haruslah berjenis kelamin tertentu adalah keliru karena lembaga negara dan badan hukum adalah subyek hukum yang tidak berjenis kelamin. sultan bertahta, baik sebagai lembaga negara ataupun badan hukum, bisa dari kalangan laki laki atau perempuan, bisa dari kalangan beristri maupun yang tidak beristri, bahkan bisa dari saudara keturunan lainnya, yang juga belum mempunyai anak. proses pergantian kekuasaan internal keraton menjadi wilayah kekuasaan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi termasuk atas pangeran, dan setelah terjadi pergantian raja, maka secara otomatis raja yang bertahta akan menjadi gubernur diy dengan mengikuti mekanisme yang diatur dalam undang merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid undang tersebut. intinya bahwa laki laki atau perempuan dapat menjadi sultan bertahta dan oleh uud telah menjamin konstitusionalitasnya. isu yang berkembang tentang sabda raja sabda tama maupun dawud raja bertentangan dengan melanggar pangeran adalah tidak benar dan keliru pemahaman seperti itu. perlu kami tegaskan bahwa sultan adalah pemimpin tertinggi kerajaan ngayogyakarta hadiningrat yang memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan, penyesuaian, penyempurnaan peraturan atau pangeran lingkungan kesultanan dan kadipaten yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai sultan bertahta. sebagai bahan informasi bahwa kami pernah mengeluarkan sabda tama, mei yang isinya antara lain. saya raja mataram akan menyampaikan sabda. adapun keraton ngayogyakarta dan kadipaten paku alam itu dua duanya menjadi satu. mataram itu negara yang merdeka yang memiliki aturan dan tata pemerintahan sendiri seperti yang dikehendaki dan diperkenankan, termasuk mataram dalam nusantara. mendukung berdirinya negara, tetapi tetap memiliki aturan dan tata pemerintahannya sendiri yang itu seperti (suara tidak terdengar jelas) para sultan hamengku buwono dan adipati paku alam, yang bertahta ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur. pangeran adalah user yang artinya patokan, acuan, rujukan, atau aturan, atau tatanan, alias norma, atau kaidah, maka teraktualisasi dalam bentuk yang dinamis sesuai kebutuhan. namun tentunya adalah tetap menjaga warisan daulat dan jajaran kerajaan, baik itu dari para leluhur mataram, maupun dari sang pencipta. pangeran sama dengan undang undang, atau bahkan undang undang dasar tahun dimana pembentuknya presiden, dpr, dan mpr bisa mengubahnya sesuai kebutuhan zaman dan konstitusi itu sendiri. pangeran itu sesungguhnya konstitusi yang sedang hidup dalam hukum keistimewaan yogyakarta, pangeran bisa saja lahir dari bawah. namun kemudian kewajiban dan tanggung jawab guna menghidupi tatanan atau tata krama, atau user berada tangan raja. raja hanya kuat, raja punya kewajiban dan tanggung jawab guna menghidupkan pangeran itu, agar mampu mengikuti kebutuhan dan kehendak zaman dimana raja juga punya kewajiban untuk terus menghidupkan pesan, warisan, atau perintah para leluhur kerajaan mataram dan tuhan yang maha kuasa. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid inilah kekuasaan raja yang sifatnya inherent power yang melekat kepada siapa pun sultan bertahta. pangeran ada yang tertulis dalam bentuk serat, anggur anggur, dan ada yang lisan. sahnya pangeran jika tertulis, maka pangeran tersebut harus ditandatangani oleh sultan bertahta, sedangkan jika lisan, maka pangeran tersebut diucapkan sultan bertahta dalam suatu (suara tidak terdengar jelas). catatan lain bahwa sabda tama adalah sabda raja untuk urusan kenegaraan yang bisa mengikat luar dan dalam, sedangkan sabda raja dan dawud raja adalah urusan internal keraton. kekuasaan inilah kemudian diakui dan dihormati oleh undang undang keistimewaan diy dengan menyebutkan adanya kewenangan istimewa diy berupa wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh diy yang tidak dimiliki oleh provinsi lainnya indonesia. oleh karenanya sabda tama, sabda raja, atau dawud raja atau berbagai bentuk kebijakan raja lainnya sesungguhnya adalah pangeran itu sendiri dan itulah yang tertinggi alias konstitusi itu sendiri. oleh karenanya pangeran yang harus menjadi pegangan saat ini soal sultan bertahta telah ditegaskan dalam sabda tama maret mengertilah, aku juga mengerti aturan tata krama dan janji terhadap tuhan yang maha kuasa, serta menghormati para leluhur. oleh karena itu, aku memberi perintah tidak seorang pun boleh melebih, terlebih berkaitan dengan raja, termasuk tatanan dan antar pemerintahnya. yang bisa memutuskan hanya raja. barangsiapa yang sudah diberikan jabatan harus mengikut perintah raja yang memberikan jabatan, siapa saja yang menjadi keturunan keraton laki atau perempuan belum tentu dianugerahi kewenangan kerajaan yang wewenang sudah ditunjuk. jadi tidak ada yang diperbolehkan membahas atau membicarakan soal tahta mataram, terlebih lebih para pejabat istana khawatir terjadi kekeliruan. santa tama ini dimunculkan sebagai rujukan untuk membahas apa saja, juga menjadi tata cara keraton dan negara, dan berlaku seperti undang undang. sabda tama ini adalah pangeran yang merupakan rujukan untuk membahas apa saja juga menjadi tata cara keraton dan negara, dan berlaku seperti undang undang. dengan demikian berdasarkan hal tersebut atas, mengenai suksesi kepemimpinan internal kesultanan ngayogyakarta hadiningrat sesungguhnya belum menyentuh siapa yang harus menjadi penerus sultan berikutnya. karena merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dalam pengalaman kesultanan selama ini, pemimpin kesultanan ngayogyakarta, dimensi utamanya adalah berdasarkan laku dan lakon serta wahyu allah, bukanlah jenis kelamin laki laki atau perempuan. bisa saja seseorang berharap sebagai penerus selanjutnya, baik itu laki laki atau perempuan, namun ketiga hal tersebut tidak berdasarkan laku, lakon, dan wahyu allah, maka akan berdampak fatal tata tersebut pasti tak akan melekat padanya. bagaimana pun raja bukan semata tahta, namun sesungguhnya adalah personifikasi nilai, nilai luhur tertinggi, dan hal tersebut tak mengenal harga . tak mengenal harus laki laki atau harus perempuan. jadi berdasarkan uraian atas pula bahwa norma huruf undang undang keistimewaan diy bukanlah norma yang timbul sebagai akibat langsung dari keberadaan kesultanan dan kadipaten pada angka dan undang undang keistimewaan diy apalagi pangeran. norma huruf undang undang keistimewaan diy adalah bagian kebijakan hukum pembentuk undang undang dalam pemilihan kepala daerah langsung. perlu dipahami bahwa diy tidak akan sungkan untuk mengusulkan persyaratan yang sifatnya limitation untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur dalam undang undang keistimewaan diy. jikalau syarat atau norma itu akibat langsung karena keberadaan kesultanan dan kadipaten pada angka dan undang undang keistimewaan diy. sebagai catatan informasi bahwa norma sebagai akibat langsung dan eksistensi kesultanan dan kadipaten dalam angka dan angka undang undang keistimewaan diy, khusus menyangkut pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. hurufhuruf surat pengukuhan yang menyatakan sultan hamengku buwono bertahta kesultanan dan surat pengukuhan yang menyatakan adipati paku alam bertahta kadipaten sebagai bukti pemenuhan syarat, sebagaimana dimaksud pada huruf keh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid surat pencalonan untuk calon gubernur dan yang ditandatangani oleh pengarang kawedanan ageng panitrapura kasultanan ngayogyakarta hadiningrat. surat pencalonan untuk calon wakil gubernur yang ditandatangani oleh pengarang kawedanan ageng kasultanan kadipaten paku halaman.. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud seandainya kami harus bersikap dengan realitas undang undang keistimewaan diy saat ini, maka huruf undang undang keistimewaan diy sebaiknya memang cukup frasa menyerahkan daftar riw hidup saja tanpa perlu frasa yang memuat antara lain riw pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak. empat, penutup. demikianlah keterangan ini kami sampaikan pada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi, semoga uraian yang kami berikan untuk persidangan pengujian huruf undang undang keistimewaan diy ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini. semoga putusan mahkamah konstitusi yang mulia dalam pengujian huruf undang undang keistimewaan diy dapat memberikan rasa kepastian hukum serta ketertiban dan kemanfaatan bagi seluruh elemen elemen daerah istimewa yogyakarta. lampiran satu, sabda sultan hamengku buwono tahun mei dua, sabda tama sultan hamengku buwono tahun maret tiga, sabda raja sultan hamengku buwono tahun tanggal april empat, sabda tama sultan hamengku buwono tahun mei dan lima, dawud raja sultan hamengku buwono tahun desember i2. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait, adjie antono dan abdul muhaimin, telah memberikan keterangan dalam persidangan padayang kemudian dilengkapi dengan bukti tertulis yang telah disahkan dalam merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid persidangan pada tanggal februari yang terdiri atas bukti pt s.d. pt yang pada pokoknya sebagai berikut:konstitusi dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi (the supreme law the land) benar benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip negara hukum modern, dimana hukum yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara. jimmy asshiddigie, makalah mahkamah konstitusi dan cita negara hukum indonesia ): bahwa konsepsi negara hukum memiliki ciri utama pembatasan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka mahkamah konstitusi merupakan perwujudan kedua ciri tersebut. mahkamah konstitusi merupakan lembaga yang memegang cabang kekuasaan yudikatif, disisi lain mahkamah konstitusi memiliki fungsi utama untuk menjaga konstitusi yang berisikan hak konstitusional warga negara dan lebih luas mengandung muatan hak asasi manusia: bahwa berkaitan dengan wewenang menguji undang undang, menyatakan, berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan original intent atas pembentukan kelembagaan ini, mahkamah konstitusi merupakan penjaga konstitusi (the guardian constitution). fungsi tersebut membawa konsekuensi pada mahkamah konstitusi sebagai penafsir konstitusi (the merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sole interpreter, sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. karenanya mahkamah konstitusi dalam hal ini sekaligus berfungsi sebagai pengawal demokrasi (the guardian decoration), pelindung hak asasi manusia (the protector human rights) dan karena adanya adopsi konstitusi atas ham menjadi hak konstitusional berarti juga mahkamah konstitusi menjalankan fungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (the protector citizen's constitutional rights), kepentingan danpihak terkait yang berkepentingan langsung dapat diberikangatur mengenai legal standing bagi pemohon pengujian undang undang. hal tersebut juga berlaku bagi pihak terkait yaitu pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan dibatalkan. bahwa hak konstitusional para pihak terkait telah diatur, dijamin dan merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo nama bambang prayitno soros pekerjaan swasta warga negara wni alamat jalan. taman lebak bulus blok rt. rw. kelurahan lebak bulus, kecamatan cilandak, jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai . pemohon viii: nama wawan hermawan, s.e. pekerjaan swasta warga negara wni alamat mantrijjeron rt. rw. kelurahan manjtrijeron, kecamatan mantrijeron, kota yogyakarta, provinsi diy selanjutnya disebut sebagai pemohon ix, nama raden mas admin suryo satrianto pekerjaan wiraswasta abdidalem warga negara warga negara indonesia alamat sorowajan baru, rt. kelurahan banguntapan, kecamatan banguntapan, kabupaten bantul, provinsi diy. selanjutnya disebut sebagai pemohon nama supriyanto, s.e. nama paling ndalem mas bekel jaya supriyanto pekerjaan perangkat desa warga negara warga negara indonesia alamat rt.o1 kelurahan gilangharjo, kecamatan pandak, kabupaten bantul, provinsi daerah istimewa yogyakarta selanjutnya disebut sebagai pemohon xi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal agustus danmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hanya dilihat dalam perspektif rezim pemilu atau pilkada karena rezim frasa .dipilih demokratis dalam uud sehingga munculgubernur dan wakil gubernur, tetapi yang utama bahwa institusi gubernur dan wakil gubernur" setelah pengisian jabatannya adalah institusi yang menjalankan fungsi negara, pelayanan publik sebagai lembaga negara turunan dari rezim.( uudimana jangan sampai terjadi kekosongan kekuasaan dalam pengisian jabatannya. bahwa dengan berlakunya norma huruf diy adanya daftar riw hidup yang memuat kata istri dapat membuat posisi jabatan gubernur diy terjadi kekosongan. negara melalui dprd seolah mendapatkan ruang untuk tidak menetapkan seorang sultan bertakhta menjadi gubernur apabila belum atau tidak bahkan tidak mungkin memiliki istri. hal ini bisa terjadi kekosongan kekuasaan gubernur menurut uud karena negara tidak dapat menyarankan bahkan memaksa sekalipun sultan bertakhta untuk memiliki istri, apalagi kalau sultan bertakhta adalah perempuan. bahwa huruf diy yang mengatur syarat daftar riw hidup yang memuat kata istri bahkan anak hingga saudara kandung jelas telah melampaui takdir. sedangkan syarat anak dan istri adalah syarat yang belum tentu dapat dapat ditunda dan pembunuhannya yang dilakukan manusia tergantung kehendak tuhan. suatu saat seorang sultan bertakhta bisa merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dilindungi dalamhak hak konstitusional para pihak terkait yang dimiliki, dijamin dan dilindungi oleh konstitusi akan dilanggar dan dirugikan dengan dibatalkannya ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta yang menyatakan: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidbahwaentukan bahwa salah satu agenda pemeriksaan adalah mendengarkan keterangan pihak terkait, bahwa pmk menentukan bahwa pmk menentukan: bahwa pihak terkait bernama adjie antono adalah seorang budayawan yogyakarta. selama hidupnya membaktikan diri untuk berkiprah dalam melestarikan kebudayaan yogyakarta. dalam proses pembentukan turut aktif memberi masukan dan saran mengenai substansi yang seharusnya diatur. sebagaimana dalam pengaturan undang undang keistimewaan diy, salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan adalah kebudayaan (vide huruf antara kebudayaan dengan keberadaan keraton kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan keraton kadipaten pakualaman memiliki hubungan yang tidak dapat terpisahkan. hal tersebut sebagaimana undang undang keistimewaan diy mendefinisikan kedua kelembagaan keraton tersebut yang menyatakan bahwa keduanya merupakan warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun temurun. karena jabatan gubernur dan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid wakil gubernur secara otomatis dijabat oleh sultan hamengku buwono dan adipati pualam maka hal tersebut bukan semata menjadi urusan politik tetapi juga urusan kebudayaan yang harus menghormati tradisi dan juga tata cara yang telah berlangsung dalam sistem keraton. bahwa pihak terkait yang selama ini concern dalam merawat tradisi kebudayaan yogyakarta, khususnya kebudayaan peninggalan kerajaan mataram islam yang kini dilanjutkan olehtradisi dan budaya luhur yang telah diwariskan dari generasi pendahulu. hal itu akan menggoyahkan sendi sendi kehidupan berbudaya warga yogyakarta dan dikhawatirkan akan menimbulkan kekisruhan dan keresahan seluruh elemen masyarakat. bahwa pihak terkait bernama abdul muhaimin, sehari hari mengabdi kepada masyarakat sebagai seorang tokoh agama daerah istimewa yogyakarta. dalam konteks sejarah, dari dahulu hingga saat ini peran para ulama sangat besar dalam pendirian dan pembangunan kerajaan kerajaan islam jawa hingga kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan kadipaten pakualaman. sejarah berdirinya kasultanan islam mataram pulau jawa sudah lebih abad yang lalu dimulai dari kasultanan demak, panembahan senopati, sultan agung, pakubuwono, kasultanan islam hamengkubuwono, sampai sekarang alhamdulillah dalam kehidupan yang tentram sejahtera dan menikmati kerukunan dan belum ada kesenjangan antara raja dan rakyatnya. dilihat dari sejarah berdirinya mataram islam, agama islam sampai saat ini sudah menjadi adat budaya merupakan falsafah kehidupan dan jalan kehidupan yang pegang teguh masyarakat jawa khususnya yogyakarta, sehubungan dengan itu maka melestarikan adat budaya keislaman dimaksud sudah menjadi kewajiban dan keyakinan hidup masyarakat yogyakarta mataram. islam juga menjadi landasan dalam menentukan raja kerajaan kerajaan tersebut atas. bahwa pihak terkait yang selama ini concern dalam menjaga nilai nilai keislaman merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidfalsafah kehidupan dan jalan kehidupan yang pegang teguh masyarakat jawa khususnya yogyakarta. dengan meniadakan ketentuan tersebut sama artinya dengan menghilangkan eksistensi dua keraton tersebut yogyakarta sebagai keraton yang menganut prinsip islam. hal tersebut akan bertentangan dengan hak asal usul dan lebih jauh bertentangan dengan makna keistimewaan itu sendiri. bahwa kedua pihak terkait adalah warga negara indonesia yang berdomisili daerah istimewa yogyakarta yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian budaya daerah istimewa yogyakarta dan keberadaan keraton kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan keraton kadipaten pakualaman sebagai warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun temurun: bahwa pihak terkait guo memenuhi syarat sebagai pihak terkait sebagaimana ketentuan yang diatur dalam huruf pmk bahwa para pihak terkait tersebut atas adji antono dan abdul muhaimin) telah ditetapkan sebagai pihak terkait dalam persidangan guo berdasarkan persidangan terbuka mahkamah konstitusi tanggal januari dalam eksepsi para pemohon tidak memiliki legal standing mengajukan permohonan @uo bahwamenentukan kapasitas pemohon yang dapatmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dasar negara republik indonesia tahun bahwa hak konstitusional pemohondanrmohonannya, setidaknya para pemohon mengemukakan tiga kepentingan yang dirugikan, yaitu: pemohon sampai dengan pemohon sebagai pegiat dan pejuang anti diskriminasi terhadap perempuan memandang bahwa yang diuji mengandung diskriminasi terhadap perempuan: pemohon sampai dengan pemohon memandang bahwa yang diuji akan menimbulkan kekosongan jabatan yang berakibat terhambatnya fungsi pemerintah daerah: pemohon dan pemohon sebagai perangkat keraton yang merasa bahwa pemberlakuan yang diuji berpotensi menimbulkan dualisme kekuasaan provinsi diy, yang dapat menyebabkan gangguan aktifitas kerja dan kinerja sebagai perangkat keratin. bahwa dalam asas hukum dikenal ketentuan umum tiada kepentingan maka tiada gugatan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid para pemohon tidak memiliki legal standing mengajukan permohonan guo karena bukan merupanomor bahwa nomor menentukan syarat syarat calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi daerah istimewa yogyakarta, yaitu. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidbahwa ketentuan mengenai syarat calon gubernur wakil gubernur diy tersebut bersifat kumulatif dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan: bahwa berdasarkan ketentuan huruf tersebut atas, salah satu syarat untuk menjadi gubernur diy atau wakil gubernur diy adalah sultan hamengku buwono yang bertakhta atau adipati paku alam yang bertakhta, pihak berkepentingan langsung (in cast memiliki legal standing). terhadap syarat calon gubernur wakil gubernur diy. oleh karenanya apabila ingin menguji ketentuan huruf diy, harus terlebih dahulu memenuhi syarat lain yang diatur dalam yaitu ketentuan huruf bahwa para pemohon dalam perkara guo adalah bubahwa faktasama sekali tidak merasa keberatan dengan ketentuan huruf seandaimerasa ketentuan huruf bertentangan dengan uud tentunya sultan hamengku buwono yang bertakhta atau adipati paku alam bertakhta akan mengajukan judicial review mahkamah konstitusi. karena merekalah yang menurut hukum memiliki kepentingan hukum atas ketentuan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa berdasarkan uraian atas, oleh karena para pemohon bukanlah sultan hamengku buwono yang bertakhta atau adipati paku alam yang bertakhta menurut ketentuan huruf maka para pemohon harus dinyatakan tidak memiliki legal standing mengajukan permohonan guo. para pemohon tidak memiliki legal standing mengajukan permohonan guo karena tidak memiliki kepentingan langsung untuk mencalonkan diri menjadi gubernur wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta. bahwa mengingat apa yang dipermasalahkan dalam perkara guo huruf (m)) yang merupakan salah satu syarat calon gubernur dan calon wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta diy), maka seharusnya orang yang mempermasalahkan mengenai hal ini adalah orang yang berkepentingan langsung dengan proses pencalonan sebagai gubernur dan wakil gubernur diy: bahwa para pemohon bukanlah calon gubernur wakil gubernur diy atau setidaknya bermaksud untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur wakil gubernur diy, maka menurut hukum para pemohon tidak memiliki kepentingan apapun terhadap persyaratan calon gubernur wakil gubernur diy. bahwa pertimbangan tersebut atas sesuai dengan pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu xiv yang diucapkan pada tanggal juli yaitu:. adalah perseorangan warga negara indonesia yang berdomisili sidoarjo, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidbahwa berdasarkan uraian tersebut atas, oleh karena para pemohon bukanlah calon gubernur wakil gubernur diy (in cast berkepentingan terhadap syarat calon gubernur wakil. gubernur diy), maka para pemohon harus dinyatakan tidak memiliki legal standing mengajukan permohonan guo karena tidak memiliki kepentingan terhadap ketentuan huruf pemohon pemohon ii, pemohon iiidiskriminasi terhadap perempuan dan melanggar hak asasi manusia, bahwa pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon dan pemohon mendalilkan bahwa ketentuan huruf bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan melanggar hak asasi manusia,karena kontribusinya yang besar bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. undang undang nomor tahun menetapkan yogyakarta sebagai daerah yang setingkat dengan provinsi yang meliputi daerah kasultanan jogjakarta dan daerah paku halaman. dalam pengaturan undang undang selanjutnya sampai saat ini, kepentingan keraton selalu diakomodasi. salah satunya dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur diy.o hadiningrat dan kadipaten pakualaman merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid yaitu watak hubungan pusat dan daerah yang tak seragam, konsep daerah istimewa, asal usul yogy, dan tata ruang bahwamerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidbahkan tidak mungkin memiliki istri karena yang bersangkutan adalah perempuan. kondisi ini berpotensi yang dengan rasio yang wajar dapat dipastikan terjadi, sultan bertakhta adalah perempuan negara melalui dprd mendapatkan ruang hukum untuk tidak menetapkan yang bersangkutannegara tidak mungkin memiliki mekanisme memaksa sultan bertakhta menikah. hal ini juga bisa terjadi pada adipati paku alam yang tidak memiliki istri, sehingga negara melalui dprd diy juga mendapatkan ruang hukum untuk tidak menetapkannya menjadi wakil gubernur.lam daftar riw hidup sebagaimana diatur dalam huruf diy jelas merugikan terhadap sultantersebut karena bisa jadi sultan laki laki tersebut tidak memiliki istri karena tidak ada yang bisa memastikan mutlak punya, kondisi ini jelas merugikan pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii dan pemohon baik itu untuk pendidikan ataupun dunia usaha. bagaimanapun institusi gubernur bukanlah milik privat para calon namun milik publik yang banyak bergantung pada kehadiran dan fungsi gubernur. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid: bahwa semua pembedaan tersebut sah jika mengacu pada konstitusi.bahwa mahkamah konstitusi memberikan pertimbangan dalam putusan putusan nomor puu xiv yang diucapkan pada tanggal juli sebagai berikutmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidimerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidbahwa dengan merujuk pada pertimbangan mahkamah tersebut atas maka argumen para pemohon terbantahkan karena adapun ada pembatasan pembatasan dalam diy, khususnya yang diuji, namun pembatasan tersebut adalah konstitusional: bahwa berdasarkan uraian atas, pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon dan pemohon yang mengajukan permohonan ago berdasarkan isu diskriminasi dan hak asasi manusia, harus dinyatakan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan guo. pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii,kekosongan jabatan gubernur wakil gubernur diy. bahwa pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii dan pemohon berasumsi ketentuan huruf nomor tahun berpotensi menyebabkan kekosongan jabatan gubernur wakil gubernur diy. dalil tersebut jelas jelas tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak. bahwa telah mengatur proses pengangkatan gubernur dan wakil gubernur diy secara rinci dan jelas pada ketentuan sampai dengan bahwa seandainya pun terjadi kekosongan jabatan (karena sultan hamengku buwono atau adipati paku alam tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan maka undang undang telah mengatur secara tegas mengenai kekosongan jabatan, hal mana salah satunya diatur dalamrdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidahwa dengan adanya ketentuan tersebut, maka tidak mungkin terjadi kekosongan jabatan gubernur wakil gubernur sebagaimana dalil pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii, dan pemohon ix, bahwa oleh karena dalil pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii dan pemohon tidak berdasar hukum maka dalil pemohon tersebut harus ditolak: bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii dan pemohon harus dinyatakan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan guodualisme kekuasaan diy yaitu kekuasaan kraton ngayogyakarta merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid. bahwa dalil pemohon dan pemohon yang berasumsi bahwa akan terjadi dualisme kekuasaan diy (yaitu kekuasaan kraton ngayogyakarta), adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum, bahwa jabatan gubernur dan wakil gubernur adalah selalu sultan hamengku buwono dan adipati paku alam (vide huruf pihak lain tidak dapat menjadi gubernur wakil gubernur. sehingga tidak mungkin terjadi dualisme kekuasaan sebagaimana dalil pemohon dan pemohon xi: bahwa wilayah kasultanan dan wilayah pemerintah provinsi adalah dua hal yang berbeda, masing masing memiliki urusan yang berbeda dan tunduk pada ketentuan yang berbeda. sekalipun sultan dan gubernur dijabat oleh orang yang sama, masing masing jabatan menjalankan tugas yang berbeda, sebagai sultan menjadi benteng budaya menjalankan tradisi keraton ngayogyakarta hadiningrat, sementara sebagai gubernur menjalankan fungsi pemerintahan daerah. hal ini tidak akan berdampak apa apa adapun dua jabatan tersebut dijalankan oleh orang yang berbeda: bahwa seandainyapun sultan hamengku buwono adipati paku alam tidak menjadi gubernur wakil gubernur sebagaimana ketentuan maka barulah berlaku ketentuan tentang pengangkatan pejabat gubernur setelah mendapat pertimbangan dari pihak kasultanan dan kadipaten (vide oleh karena pengangkatan pejabat gubernur harus didasarkan pertimbangan kasultanan dan kadipaten, tentunya kepentingan kepentingan perangkat dan abdi dalem (in cast termasuk pemohon dan pemohon xi) juga sudah dipertimbangkan oleh kasultanan maupun kadipaten. bahwa dengan demikian dalil pemohon dan pemohon yang mendalilkan adanya dualisme kekuasaan yang menyebabkan gangguan aktivitas dan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kinerja sebagai abdi dalem dan sebagai perangkat (pamong) desa, adalah dalil tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan: bahwa berdasarkan uraian diatas, pemohon dan pemohon secara jelas tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan guo: bahwa oleh karena terbukti para pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan guo, maka beralasan menurut hukum apabila permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. dalam pokok permohonan: bahwakarta yaitu watak hubungan pusat dan daerah yang tak seragam, konsep daerah istimewa, asal usul yogyakartlam khasanah ilmu politik dan pemerintahan, pola pengaturan yang tidak sebanding ini disebut sebagai assymetrical decentralization, assymetrical devolution atau assymetrical federalis, atau secara umum assymetrical intergovernmental arrangement. secara prinsipil, berbagai bentuk penyebaran kekuasaan yang bercorak asimetris atas merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatasi dua hal fundamental yang merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dihadapi suatu negara, yakni persoalan bercorak politik (termasuk yang bersumber pada keunikan dan perbedaan budaya) dan persoalan yang bercorak teknokrat managerial, yakni keterbatasan kapasitas suatu daerah atau suatu wilayah dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan (dalam tim jip dan plot fisil ugm, naskah akademik dan rancangan undang undang keistimewaan diy: berdasarkan konsep tersebut indonesia menghasilkan daerah atau wilayah yang diberikan status istimewa dan status khusus. saat ini terdapat empat daerah yang diberikan otonomi secara asimetris. pertama, provinsi papua melalui undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. kedua, provinsi aceh diberikan keistimewaan melalui undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh. ketiga, ketiga, provinsi dki jakarta melaluterakhir adalah daerah istimewa yogyakarta melaluia hadiningrat dan kadipaten pakualamanhal ini penting dipahami karena dari sisi keorganisasian keduanya memiliki struktur yang lengkap dan lebih siap untuk menjadi sebuah negara merdeka. tim jip dan plot fisil ugm, naskah akademik dan rancangan undang undang keistimewaan diy: sebagai pembanding atas pilihan dari kasultanan dan pakualaman, waktu itu pemerintah belanda menawarkan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kepada yogyakarta untuk bergabung bawah ratu belanda atau merdeka terlepas dari indonesia. mohammad darul falak, konsisten mengawal konstitusi, hlm. tidak sekedar bergabung dengan nkri, pemerintahan yogyakarta juga hadir ketika pemerintahan pusat mengalami krisis dan hampir bubar. yogyakarta menjadi kekuatan penyelamat ketika terjadi agresi militer oleh belanda. jakarta jatuh, dan jogja dipilih sebagai ibukota negara. yogya jadi kota revolusi atau kota perjuangan. kedua rajanya ikut menanggung pembiayaan pemerintahan dan digunakan dalam sebutan yogya karena jadi konstituen negara bagian dalam republik indonesia serikat artinya walaupun indonesia terpecah karena pemerintahan federal, yogya tetap menjadi nkri. mohammad darul falak, konsisten mengawal konstitusi, hlm. dari sisi statusnya dalam konstitusi dan legislasi, penjelasan uud yang terbit pada februari menyebut dua macam daerah istimewa. salah satunya daerah swapraja atau self besturende landschappen yang pada masa hindia belanda berhubungan tak langsung dengan pemerintah, indische staatsregeling, dan disebut koti pada masa jepang. kategori ini mencakup negari ngajogjakarta hadiningrat. selanjutnya keistimewaan yogya diakui oleh konstitusi ris melalui nomor tahun maret), negara bagian menyebutnya sebagai daerah istimewa yogyakarta dan setingkat provinsi. uud sementara mengatur serupa dan nomor tahun mengatur khusus status kepala daerah istimewa dan wakilnya serta kedudukan keuangannya. setelah uud diberlakukan kembali pada tahun nomor tahun menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala diy tak terikat jangka waktu masa jabatan. orde baru melanjutkan pengaturan ini, nomor tahun setelah presiden soeharto mundur pada aturan itu diteruskan oleh nomor tahun tetapi penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan ini. amandemen uud kemudian mengharuskan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis, lex generalis, sekaliguslex merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid specialis. maka, nomor tahun mempertahankan keistimewaan yogya.jika dicermati dari objek yang menjadi wewenang dalam keistimewaan diy, konstruksi yang dibangun sesungguhnya dapat dinilai sebagai bentuk diskriminasi. pertama dari sisi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, hanya yogyakarta sultan ditetapkan sebagai gubernur dan adipati pualam ditetapkan sebagai wakil gubernur. padahal kasultanan yang masih eksis indonesia masih banyak, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tidak jauh dari yogyakarta ada kasultanan solo, sisi lain jawa ada kasultanan cirebon. juga luar jawa diberbagai daerah masih banyak kerajaan yang eksis. dari sisi kelembagaan, kelembagaan pemerintahan diy diberi wewenang untuk membentuk perdana. tidak semua daerah memiliki wewenang ini, hanya aceh dengan wewenang membentuk gaun yang dapat disetarakan. dalam hal kebudayaan hanya yogyakarta yang memperoleh pendanaan secara khusus. dalam hal objek keistimewaan berupa tanah, hanya yogyakarta keraton diberikan status sebagai badan hukum yang bisa menjadi pemegang hak milik. hal tersebut tidak ada lagi pada kerajaan lainnya. selain itu, tidak juga semua badan hukum dapat mempunyai hak milik. hanya beberapa jenis badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik berdasar peraturan pemerintah nomor tahun tentang penunjukan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. objek terakhir, dalam keistimewaan diy dalam rangka tata ruang juga memberikan pembedaan pada sultanate ground dan pakualaman ground yang terpisah dari tata ruang yang biasa, bahwa semua pembedaan tersebut sah jika mengacu pada uudtinjauan umum mengenai duduk perkara bahwa untuk memahami permasalahan dalam perkara guo, maka dengan ini kami uraikan permasalahan mengenai pemilihan gubernur wakil gubernur diy serta keterkaitannya dengan eksistensi kasultanan ngayogyakarta hadiningrat maupun kadipaten pakualaman provinsi daerah istimewa yogyakarta: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa dalam rasio yang wajar kondisi inif, karena penjabat atau sementara tersebut bukanlah gubernur menurut uud aktifitas dan kegiatan pemohon dan vi dalam bidang pendidikan dan pengembangan diri dalam hal ini pemohon sebagai tenaga kependidikan lembaga pengembangan diri dan komunitas kemuning kembar akan terganggu aktifitas atau kegiatannya dalam kerja samanya dengan skpd yogyakarta. dan pemohon vii yang memiliki aktivitas yki akan terganggu aktivitasnya dalam pelayanan kesehatan yki, hal ini mengingat posisi gubernur atas nama jabatan sebagai pelindung, dan setiap tahunnya yki mendapat dana operasional yang bersumber dari apbd diy untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana telah diuraikan atas. bahwa dari uraian tersebut atas pemohon telah dilanggar hak konstitusionalnyadivide uud bahwa selain itu adanya kekosongan jabatan gubernur juga merugikan hak pemohon(vide nomor merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa dalam perkara ini, perlu dipisahkan secara tegas mengenai apakah yang dipermasalahkan oleh para pemohon mengenai penentuan pengangkatan sultan hamengku buwono bertakhta dan adipati paku alam bertakhta sebagaimana rumusan angka dan angka ataukah mengenai pencalonan gubernur wakil gubernur diy sebagaimana ketentuan bab bahwa mengenai penentuan pengangkatan sultan hamengku buwono kasultanan ngayogyakarta hadiningrat mapun penentuan pengangkatan adipati paku alam kadipaten pakualaman telah diatur dalam peraturan peraturan internal kasultanan maupun kadipaten berupa pangeran, tradisi dan kebiasan turun temurun. dalam hal ini ketentuan sama sekali tidak mengintervensi penentuan pengangkatan sultan hamengku buwono mapun adipati paku alam: bahwa kaidah kaidah dalam penentuan pengangkatan sultan hamengku buwono maupun adipati paku alam sebagaimana ditentukan dalam pangeran kasultanan maupun kadipaten tersebut atas, telah eksis dan diakui sejak dahulu kala, dimana nilai tradisi, budaya, aturan, dan pangeran tersebut dijunjung dan dihormati oleh seluruh masyarakat diy. hal tersebut merupakan salah satu keistimewaan yogyakarta yang diakui dan dilindungi konstitusi dalam uud bahwa wujud dari pengakuan terhadap keistimewaan adalah diterimanya tradisi kasultanan secara utuh dalam termasuk dalamnya mengenai kepemimpinan diy: bahwa oleh karena itu, isu mengenai penentuan pengangkatan sultan hamengku buwono maupun adipati paku alam selalu laki laki tidak bisa dimaknai sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau melanggar hak asasi manusia, bahwa yang perlu ditekankan justru sangat menghormati dan mengakui keistimewaan yogyakarta, dimana sultan hamengku buwono maupun adipati paku alam diberikan hak eksklusif untuk menjadi gubernur wakil gubernur diy (vide huruf bahwa dalam ketentuan huruf syarat calon gubernur wakil gubernur diy adalah:yang memuat, antara lain riw pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak, tidak bersifat diskriminatif maupun bertentangan dengan hak asasi manusia. justru sangat relevan karena sultan hamengku buwono maupun adipati paku alam semuanya berjenis kelamin laki laki, bantahan bantahan dalil para pemohon selanjutnya kami mengajukan bantahan bantahan terhadap dalil dalil para pemohon yang terdiri dari: huruf nomor tahun bertentangan dengan dan uud huruf nomor tahun1945j: huruf nomor tahun bertentangan dengan uud bantahan pertama tentang dalil huruf bertentangan dengan dan uubersifat diskriminatif terhadap perempuan serta bertentangan dengan d, bahwa menurut dalil para pemohon, bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam huruf ditandai dengan adanya frasa istri tanpa frasa suami dalam daftar riw hidup seorang calon gubernur wakil gubernur diy. frasa ini diatasi'kan bahwa calon gubernur wakil gubernur diy adalah laki laki karena yang memiliki istri adalah laki laki: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa dalil para pemohon mempermasalahkan frasa istri pada huruf adalah tidak relevan dengan keadaan faktual diy, bahwa secara faktual sultan hamengku buwono dan adipati paku alam adalah laki laki. sehingga memenuhi ketentuan huruf untuk memiliki istri sebagaimana rumusan ketentuan huruf bahwa secara faktual, saat ini tidak ada sultan hamengku buwono dan adipati paku alam yang perempuan. sehingga dalil para pemohon mengenai diskriminasi terhadap perempuan adalah tidak beralasan: bahwa pembahasan apakah frasa istri dalam ketentuan huruf (m) bersifat diskriminatif atau tidak, serta apakah merugikan hak konstitusional seseorang apabila ada sultan hamengku buwono atau adipati paku alam yang berjenis kelamin perempuan. bahwa oleh karena itu, dalil permohonan guo yang mendasarkan pada isu diskriminasi terhadap perempuan yang termaktub dalam dan undang undang nomor tahun serta konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan cedar), adalah tidak relevan menjadi dasar permohonan guo: bahwa dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang harus memuat keterangan istri adalah ketentuan diskriminatif sebab menyalahi takdir bahwa manusia tidak mampu memilih apakah akan dilahirkan sebagai laki laki atau perempuan. ketentuan tersebut juga dianggap mengintervensi keraton yogyakarta karena bisa saja seorang sultan atau adipati pualam adalah seorang perempuan. oleh karena itu, para pemohon ingin mahkamah konstitusi membatalkan ketentuan tersebut: bahwa dari logika yang digunakan oleh para pemohon dalam membangun argumennya, terdapat hal yang bertentangan dengan nalar. bagaimana mungkin negara melakukan intervensi kepada tradisi kraton yogyakarta jika sultan hamengku buwono dan adipati paku alam turut hadir, duduk bersama dalam merumuskan keistimewaan diy selama pembahasan undang undang. bahkan selama itu hingga disahkan sebagaimana undang undang guo tidak ada satupun penolakan baik dari sultan hamengku buwono maupun dari merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid adipati paku alam mengenai substansi dalam undang undang guo. hal tersebut karena subtansi dalam pengaturan undang undang guo dirasa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, bahwa seorang sultan dan adipati paku alam harus seorang laki laki sudah nampak jelas pada kedua gelar raja tersebut tanpa perlu penafsiran lagi. gelar lengkap sultan secara lengkap dan sebagaimana dituangkan dalam angka undang undang keistimewaan diy adalasedangkan gelar untuk adipati pakualaman diatur dalam angka adalah kanjeng gusti pangeran adipati arya paku alam. tidak dapat dipungkiri bahwa penyandang kedua gelar tersebut haruslah seorang laki laki. kata sultan adalah jabatan yang khusus untuk seorang laki laki. jika perempuan tentu yang digunakan adalah sultanah . selain itu kedudukan ngabdurrakhman abidin panatagama kalifatullah adalah jabatan yang menunjukkan jabatan sultan sebagai pemimpin agama islam. kepemimpinan dalam islam dimaksud tidak hanya dalam urusan pemerintahan tetapi juga ritual keagamaan. hal tersebut masih berlaku hingga saat ini dalam ritual ritual keagamaan dan budaya keraton. tentu akan aneh dan akan ditolak baik oleh ulama dan masyarakat jika yang memimpin ritual keagamaan untuk umum dilakukan oleh seorang perempuan. sedangkan gelar untuk adipati adanya kata pangeran secara mathrm pasti menunjuk pada seorang laki laki, bahwa segala gelar atas bukanlah gelar yang dada adakan. gelar tersebut memiliki akar tradisi yang kuat dalam kerajaan kerajaan islam jawa dari demak hingga saat ini. raden patah yang merupakan pendiri demak, kerajaan islam pertama jawa juga menggunakan gelar tersebut rimbun ngawur rahman panembahan palembang abidin penata agama. begitu pula panembahan senopati, pendiri kerajaan mataram islam yang saat ini diteruskan oleh dua keraton yogyakarta juga menggunakan kata tersebut. gelar lengkap dari panembahan senopati adalah panembahan senopati ing laga abidin panatagama khalifatullah tanah jawa . begitupula gelar sultan agung yang ditetapkan salah satu pahlawan nasional menggunakan gelar untuk raja mataram yaitu sultan abdullah muhammad maulana mataram merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sultan agung senapati ing ngalam abdurrahman susuhunan hanyakrakusuma panembahan hanyakrakusuma prabu pandita hanyakrakusuma senapati ing ngalam abidin panatagama: bahwa terlepas dari kata istri dalam undang undang guo, permintaan agar sultan hamengku buwono atau adipati pualam adalah seorang perempuan adalah bentuk penistaan terhadap keistimewaan diy. jika mahkamah mengabulkan permohonan ini maka akan meruntuhkan segala bangunan keistimewaan yang ada pada yogyakarta. selama gubernur dijabatdan wakil gubernur dijabat oleh kanjeng gusti pangeran adipati arya paku alam maka selama itu pula harus seorang laki laki. bahwa dalam undang undang nomor yang merupakan undang undang yang berlaku saat ini yang mengatur diy, syarat untuk menjadi gubernur adalah bertakhta sebagai sultan hamengku buwono dan bertakhta sebagai adipati pualam untuk menduduki jabatan sebagai wakil gubernur. peraturan tersebut mestinya bertentangan dengandangkan berdasarkan pengaturan diy, gubernur dan wakil gubernur secara otomatis ditetapkan tanpa melalui mekanisme pemilihan. bahwa dari sudut pandang kedudukan gubernur dan wakil gubernur sebagai lembaga pemerintahan, pengisian jabatan diy dengan penetapan bukan dipilih tentu bisa dipandang sebagai tindakan diskriminatif. jika benar bahwa para pemohon ingin menghapuskan tindakan diskriminatif dalam pengisian jabatan pada lembaga negara, seharusnya pemohon juga mengajukan pembatalan ketentuan secara keseluruhan, pemohon telah mendalilkan bahwa ketentuan dalam huruf telah bertentangan dengan dan uud terhadap beberapa ketentuan konstitusi yang dijadikan sebagai batu uji, pihak terkait ingin menanyakan beberapa hal yang memiliki merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid korelasi dengan tersebut yakni: pertama, uud menjadi dasar negara hukum indonesia. dalam konsep negara hukum, salah satu ciri utamanya adalah equality before the law konsep negara hukum rule law) dan perlindungan hak asasi manusia (konsep negara hukum rechtstaat). equality before the law mengandaikan bahwa semua manusia seharusnya sama dimuka hukum. tidak boleh ada pembedaan perlakuan (diskriminasi) antara satu orang golongan dengan orang golongan lainnya. dan perbuatan pemerintah untuk mengupayakan anti diskriminasi adalah wujud dari perlindungan hak asasi manusia. hal tersebut dikuatkan oleh. pemohon dengan mengutip putusan nomor puu ii yang menyatakan tidak membenarkan diskriminasi berdasarkanayangnya pemohon tidak konsisten dalam perjuangan menghapuskan diskriminasi yang dilakukan melalui diy. pemohon hanya menyoroti diskriminasi (dengan memberi huruf tebal) pada persoalan jenis kelamin. jika konsisten menganggap bahwa jabatan kepala daerah adalah harus berisikan syarat sebagaimana jabatan publik pada lembaga negara lainnya dan tidak boleh ada syarat yang diskriminatif maka alasan alasan diskriminasi yang lain juga harus ditiadakan. salah satu yang dianggap diskriminatif adalah pembedaan berdasarkan status sosial. pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh pemohon adalah, apakah status sebagai sultan atau adipati pualam bukan status sosial? tentu saja pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab. kedua takhta tersebut adalah status sosial yang membedakannya dengan warga negara lainnya. yang menjadi persoalan adalah mengapa hanya syarat gender yang ingin dihapuskan? kedua, para pemohon mendalilkan bahwa huruf bertentangan dengan ketentuan konstitusi yang mengatur hak asasi manusia. pemohon menggunakapara pemohon juga menggunakan yang menyatakan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. terakhir para pemohon menggunakanwalaupun tersebut tidak jelas dalam .memperkuat alasan pemohon mana letak kerugian konstitusionalnya, pertanyaan yang mendasar adalah apakah dalam pengisian jabatan gubernur daerah istimewa yogyakarta, antara orang biasa dengan keturunan dari sultan dan adipati pualam memiliki kedudukan yang sama dalam arti boleh sama sama menduduki pemerintahan? bukankah seharusnya orang biasa juga berhak menjadi gubernur jika mengikuti segala alasan atas? jika menggunakan logika yang sama dengan para pemohon, maka pihak terkait juga meminta kepada mahkamah konstitusi untuk membatalkan ketentuan mengenai syarat takhta sultan dan adipati pakualaman. sebab syarat tersebut memiliki ratio legis yang sama dengan ketentuan yang diujikan pemohon. jika diperkenankan memilih maka pihak terkait menginginkan dipertahankannya segala ketentuan dalam diy. berkaitan dengan diskriminasi, apakah mekanisme pengisian jabatan gubernur yang diskriminatif tersebut diperkenankan? jawabannya adalah boleh. dalam uud boleh dilaksanakan pembatasan terhadap ham. secara lebih lengkap pembatasan tersebut3anilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis . bahwa diy merupakan bentuk pengkhususan terhadap semua ketentuan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid konstitusional. selain itu diy memperoleh legitimasi dalamtentuan uud atas merupakan lex specialis dari uud artinya proses pemilihan kepala daerah plus dengan segala hak warga negara sebagaimana dijelaskan atas, harus tunduk pada pengaturan tersebut, bahwa perumusan pengaturan tersebut memiliki alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. pembatasan yang berlandaskan tersebut juga diterapkan pada otonomi khusus papua yang undang undangnya lebih dahulu ada dibanding yogyakarta. hal tersbut diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua yang menyatakan. orang asli papua dalam huruf undang undang guo didefinisikan sebagaitelah jelas bahwa dalam pengaturan tersebut tidak semua orang bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur papua. hanya ras tertentu yang memiliki hak tersebut, oleh karenanya juga bisa dimaknai sebagai diskriminasi. diskriminasi tersebut sama halnya dengan yang berlaku yogya sebagai diskriminasi positif, bahwa mengacu pada prinsip prinsip itu pula rumusan uud dilahirkan, yang dalam original intent tersebut nampak bahwa pemberian status istimewa tidak lepas dari hak asal usul daerah tersebut, dengan memperhatikan nilai nilai budaya yang khas dari daerah tersebut, yang tentunya munculnya rumusan ini tidak lepas dari pertimbangan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian. dalam proses amandemen uud bahkan ali hardi kiaidemak dari fraksi ppp secara khusus menyinggung daerah istimewa yogyakarta, dikatakannya daerah istimewa yogyakarta, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid belakanganuwono ke sehingga mengubah perkembangan daripada daerah istimewa itu sendiri . pernyataan tersebut seperti ingin menegaskan bahwa dalam konteks yogyakarta, yang harus dipertahankan adalah mekanisme yang sudah dilakukan dan berlangsung secara turun temurun, sebagai bagian dari upaya menjaga keistimewaan tersebut. dalam perkembangan proses pembahasan perubahan uud tersebut hamdan zelda dari fraksi pbb juga memberikan penegasan bahwa keberadaan daerah istimewa ini .menunjukan adanya kebersamaan para pendiri negara dalam membangun negara ini dengan menghormati hak hak asal usul dari daerah daerah yang bersifat istimewa dan bentuk serta susunannya yang diamanatkan untuk selanjutnya ditetapkan oleh undang undang. bahwa dengan alur logika yang demikian, keberadaan guo sebagai bagian dari rumusan guo, yang merupakan perintah organik dari uud tentu tidak sekalipun menyimpang prinsip prinsip negara hukum sebagaimana telah ditegaskan. lahirnya rumusan daerah istimewa sendiri juga merupakan sebuah antibodi, tengah keberadaan daerah daerah lain dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia. namun demikian dengan memperhatikan sejumlah pertimbangan atas, juga prinsip kemanfaatan, keadilan, dan kepastian, maka daerah istimewa tersebut mungkin diadakan , termasuk juga rumusan yang mengisi keistimewaan tersebut. dengan menggunakan bangunan pemikiran dan logika demikian, sekali lagi harus dikatakan bahwa ketentuan guo tidak bertentangan dengan prinsip prinsip negara hukum, karena munculnya rumusan guo sendiri merupakan wujud dan pengejawantahan dari prinsip negara hukum itu sendiri, bahwa merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan negera terhadap keistimewaan yogyakarta, yaitu berupa pemberian hak hak khusus yang tidak bisa disamakan secara langsung dengan daerah daerah lainnya. untuk itu isu diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dalil para pemohon tidak boleh serta merta menabrak pranata pranata sosial yang merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sudah ada, misalnya berkaitan dengan kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan kadipaten pakualaman, bahwa bahwa keistimewaan yogyakarta diakui secara konstitusional dalam uud karena yogyakarta merupakan daerah yang bersifat istimewa karena asal usulnya, serta tetap hidup dan aje, tetap diakui dan dihormati berdasarkan peraturan perundang undangan: bahwa keistimewaan yogyakarta ini juga diakui oleh mahkamah konstitusi, yang salah satunya termuat dalam pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu xiv yang diucapkan pada tanggal juli yaitu:. landasan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidpemohon viibahwa pemohon viii juga merasa dirugikan akibat adanya kondisi kekosongan jabatan gubernur diy. kekosongan jabatan gubernur diy berpengaruh buruk terhadap bisnis pemohon viii pada khususnya dan iklim bisnis investasi dan kegiatan pariwisata diy pada umumnya yang dilakukan berdasarkan izin resmi dari gubernur definitif yakni tentang pemanfaatan ruang dan tanah untuk industri pariwisata. selain itu pemohon viii juga dirugikan ketika terjadi kekosongan gubernur, hal ini terkait dengan penetapan zonasi zonasi tata ruang untuk kawasan bisnis yang penemuannya melalui pengusulan, pembahasan dan persetujuan bersama gubernur dan dprd provinsi diy. bahwa huruf diy juga merugikan hak pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaankemudian, pemohon juga jelas dirugikan secara konstitusional dengan adanya kekosongan jabatan gubernur dalam hal melakukan kegiatan ekonomi daerah istimewa yogyakarta. pemohon sangat bergantung pada dinas perindustrian dan perdagangan yang melaksanakan pemasaran dan misi dagang produknya yang menggunakan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid1, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, dalil dalil para pemohon terbukti tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus ditolak: bantahan kedua tentang dalil hurufmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoipotensi kerugian konstitusional dalam bidang pendidikan, kesehatan, dunia usaha dan masyarakat secara umum, yang didasarkan pada asumsi terjadi kekosongan jabatan gubernur wakil gubernur, sebagai akibat tidak terpenuhinya ketentuan huruf nomor tahun permohonan guo halaman paragraf bahwa menurut dalil para pemohon, kekosongan jabatan gubernur wakil gubernur melanggar dan merugikjuga untuk pelayanan kesehatan bagi orang yang berhak mendapatkannya uud1945j. selain itu juga merugikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan uud dan juga melanggar merugikan hak untuk menikmati hak hak ekonomi, sosial, budaya, atas pekerjaan permohonan guo halaman paragraf bahwa dalil para pemohon mengenai kekosongan jabatan gubernur wakil gubernur diy sangat mengada ada dan tidak beralasan hukum karena merupakan asumsi para pemohon belaka, sehingga harus ditolak, bahwa telah mengantisipasi keadaan sebagaimana yang dihadirkan oleh para pemohon. salah satu yang tepat untuk menjawab kekhawatiran para pemohon tersebut adalah bahwa secara tegas mengatur rinci proses pengisian jabatan gubernur wakil gubernur diy dalam hal tidak terpenuhi syaratmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiderdasarkan ketentuan ini, tidak mungkin terjadi kekosongan kekuasaan diy sebagaimana dalil para pemohon. pemerintahan akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. bahwa dengan demikian, lebih lanjut kekhawatiran para pihak mengenai kerugian potensial berupa kerugirta hidup layak, mendapat pekerjaan sebagaimana ketentuan uud serta uud secara otomatis terbantahkan dengan adanya ketentuan bantahan ketiga tentang dalil huruf bertentangan dengan uud bahwa para pemohon mendalilkan yang pada pokoknya ketentuan huruf tidak menghormati dan mengakui keistimewaan yogyakarta sebagaimana ketentuan uud hal ini ditandai dengan adanya kewajiban untukcalon gubernur wakil gubernur diy, yang memuat kata anak , istri dan bahkan saudara kandung : bahwa para pemohon berpendapat sultan bertakhta akan terhambat oleh persyaratan yang terdapat dalam huruf dan bahkan mungkin proses pencalonannya akan dipermasalahkan dan ditolak melalui dinamika politi: saudara kandung . norma tersebut menimbulkan kerugian bagi keistimewaan diy dan hal tersebut jelas mengganggu urusan internal keraton ngayogyakarta hadiningrat dalam menetapkan dan menobatkan penerus kekuasaan keraton bahkan kadipaten pualam permohonan guo halaman paragraf baris oleh karenahadiningrat akan mengalami gangguan aktivitas dan kinerja, yang seharusnya permohonan guo halaman paragraf bahwa dalil para pemohon tersebut atas sangat mengada ada dan tidak beralasan hukum karena bersifat asumsi belaka, sehingga harus dikesampingkan: bahwa ketentuan huruf adalah kewajiban untuk menyerahkan daftar riw hidup yang memuat riw pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak, merupakan persyaratan yang wajar dan biasa dilakukan dalam peri kehidupan sehari hari: bahwa kewajiban untuk menyerahkan daftar riw hidup adalah persyaratan yang wajar, baik untuk menduduki jabatan publik maupun jabatan pada lembaga privat. hal ini agar track record seseorang diketahui oleh pihak pihak yang berkepentingan. bahwa data yang diuraikan dalam daftar riw hidup sebagaimana ketentuan huruf merupakan data publik, bukan merupakan data rahasia sebagaimana dit, bahwa pengungkapan data berdasarkan ketentuan huruf adalah informasi yang sebenarnya, bukan bersifat imperatif sebagaimana penafsiran para pemohon, bahwa dalil para pemohon mengenai adanya kekosongan jabatan gubernur wakil gubernur diy sebagai akibat tidak terpenuhi ketentuan huruf (m) merupakan dalil yang berdasarkan asumsi belaka. seandainya sultan hamengku buwono maupun adipati paku alam tidak memenuhi ketentuan good non berlaku ketentuan dengan demikian dalil para pemohon yang mendalilkan adanya gangguan aktivitas dan kinerja pemerintahan adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasar hukum, bahwa dalil para pemohon mengenai adanya dualisme kekuasaan diy sebagai akibat penunjukkan pejabat gubernur berdasarkan ketentuan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. bahwa penunjukan pejabat gubernur berdasarkan ketentuan merupakan pilihan terakhir dari rangkaian prosedur yang dirumuskan dalam bahwa penunjukan pejabat gubernur dilakukan untuk waktu sementara saja, sampai menunggu adanya gubernur definitif yang memenuhi syarat ketentuan bahwa penunjukan pejabat gubernur sebagaimana ketentuan bukan hanya didasarkan pada ketentuan huruf saja, melainkan didasarkan pada ketentuan secara keseluruhan yang merupakan satu kesatuan utuh tak terpisahkan: bahwa pengangkatan pejabat gubernur selalu didasarkan pada pertimbangan kasultanan dan kadipaten. yaitu adanya koordinasi yang baik antara kasultanan dan kadipaten dengan pemerintah pusat. sehingga asumsi para pemohon yang mendalilkan adanya dualisme kekuasaan (yang seakan akan berjalan sendiri sendiri) terbantahkan. bahwa yogyakarta mendapat tempat berbeda dalam konteks negara kesatuan republik indonesia. keistimewaan ini mendapat legitimasi dalam merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo konstitusi, kedudukan yogyakarta memperoleh tempat tersendiri dalam sistem pemerintahan nkri. yogyakarta menjadi daerah istimewa yogyakarta,terhadap apa yang sudah ada. pengakuan tersebut juga meliputikasultanan dan pemerintah daerah diy adalah dua wilayah yang berbeda. masing masing menjalankan fungsinya sendiri sendiri, kasultanan merupakan entitas warisan tradisi yang menjalankan fungsi kebudayaan, menjaga dan melestarikan tradisi turun temurun, sedangkan pemerintah daerah diy menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana pemerintahan provinsi pada umumnya. oleh karenanya secara normatif tidak akan ada tumpang tindih atau saling mengintervensi oleh dan antara dua entitas tersebut,, dalil dalil para pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak: petit berdasarkan keseluruhan uraian tersebut atas, pihak terkait memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusanjuga mengajukan (tiga). adapun keterangan saksi dan ahli tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli pihak terkait prof. drs. purwa santoso, ma., ph. bahwa, keistimewaan yang diteguhkan dalam undang undang nomor tahun pada dasarnya adalah sebentuk diskriminasi yang bersifat positif. konstruksi logis ahli yang tergabung dalam tim perumus naskah akademik saat merumuskan aturan aturan dalam undang undang tersebut adalah memberikan diskriminasi positif dalam ketatanegaraan indonesia, dan diskriminasi ini harus dirumuskan secara hati hati. diskriminasi positif ini diberikan demi memproteksi, apa yang ahli yakini sebagai, kearifan lokal yang telah teraktualisasi dalam praktek yang menyerah. dalam praktek praktek yang menyerah ini menyimpan suatu kearifan karena teraktualisasi sebagai merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid suatu kesatuan logika. oleh karena itu, kecerobohan dalam membongkar logika ini bisa membawakan keistimewaan itu sendiri. bahwa kearifan itu hadir sebagai suatu tatanan sistemik, yang secara politik memiliki koherensi logis tersendiri. yang jelas, tatanan sistemik yang menjadikan tata pemerintahan lokal diy dengan skema jaminan bahwa sri sultan hamengku buwono dan sri paduka paku alam sebagai gubernur yang disahkan melalui mekanisme penetapan, tidak menjamin kesamaan hak bagi setiap orang untuk menduduki jabatan publik. sri sultan hamengku buwono dan sri paduka paku alam, memiliki posisi istimewa, tidak sama dengan warga negara yang lain. hanya saja, beliau memiliki hubungan timbal balik yang istimewa yang ketika ditelaah dari kacamata ilmu politik sifatnya paradoks. ini adalah diskriminasi yang, secara sosio kultural diimbangi dengan peran peran istimewa sebagaimana ditemukan dari penelusuran sejarah. yang hendak ahli kemukakan sini adalah, sekiranya majelis hakim mahkamah konstitusi menyetujui gugatan pemohon atas dasar diskriminasi hak warga, khususnya kesamaan hak antara laki laki dengan perempuan, maka konstruksi logis dari keistimewaan diy menjadi tidak koheren lagi. antisipasi gugatan diskriminasi: formula pilkada langsung dan kendali strategis secara tidak langsung. jika kesetaraan hak perempuan atas laki laki dijadikan dasar dari tatanan itu, maka majelis hakim yang mulia harus terlebih dahulu memberikan jaminan kesamaan hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan publik, dalam hal ini menduduki jabatan sebagai gubernur. dengan kata lain, kalau dasar majelis hakim untuk mengadili hak warga negara (tidak peduli laki laki ataukah perempuan) maka diy harus diberlakukan pemilihan kepala daerah sebagaimana daerah daerah lain. sebetulnya, ketika memformulasikan keistimewaan diy dan menuangkannya dalam naskah akademik yang kemudian menjadi acuan dpr dalam pembahasan ruu tim penyusun dari jurusan ilmu pemerintahan (sekarang departemen politik dan pemerintahan) fisil ugm telah memperhitungkan persoalan kesamaan hak, khususnya hak warga negara untuk menduduki jabatan publik. namun dalam pembahasan ruu, pertimbangan itu tolak. dalam ruu yang ahli merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid siapkan, jabatan gubernur diy diisi melalui pemilihan kepala daerah, dan pada saat yang sama ada institusi gabungan antara kasultanan dan pakualaman yang posisinya atas gubernur yang memegang kendali pemerintahan secara tidak langsung. hal itu ahli tawarkan karena ahli terikat pada amanat uud dalam bahwa kepala daerah gubernur, bupati, walikota) dipilih secara demokratis. sehubungan dengan hal ini, ada beberapa point yang hendak ahli garis bawahi. pertama, konstruksi dalam undang undang nomor tahun meniadakan pemilihan umum atau proses standar pemilihan kepala daerah untuk mengisi jabatan gubernur diy. ini adalah persetujuan negara untuk tidak menjamin kesamaan hak warganegara untuk menduduki jabatan gubernur. jika yang mulia para hakim mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan atas dasar penghapusan diskriminasi perempuan atas laki laki, maka yang tetap memiliki basis konstitusional untuk itu, namun yang mulia sebetulnya membongkar konstruksi logis dari keistimewaan itu sendiri. memang, tetap ada cara lain untuk menjabarkan keistimewaan diy sebagaimana ahli siapkan. namun, ketika pertimbangan gender dimasukkan, yang terlebih dahulu harus dikedepankan adalah pertimbangan kesetaraan warga negara. kedua, jika diskriminasi adalah dalil yang dipakai oleh para hakim mahkamah konstitusi, maka kontroversi lama 'pemilihan' 'penetapan' akan bangkit lagi. maknanya, akan ada tuntutan untuk diselenggarakan pemilihan kepala daerah diy, sebagaimana daerah daerah lain negeri ini. yang ahli maksudkan sini bukanlah menuntut dibatalkannya formula 'penetapan' dalam pengisian jabatan gubernur diy, melainkan menuntut tegaknya kaidah normatif: bahwa karena alasan tertentu, diy tidak berlaku kaidah kesamaan hak untuk menduduki jabatan gubernur. ketiga, mengingat formula penetapan' saat ini adalah yang diberlakukan melalui undang undang nomor tahun negara (dalam hal ini pemerintah), perlu mendapatkan kejelasan tentang siapa yang harus ditetapkan sebagai gubernur. karena itu, pengaturan secara administratif tentang figur yang dilantik menjadi gubernur sangat diperlukan. hal itu merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dituangkan dalam undang undang nomor tahun yang saat ini digugat. keempat, karena posisi undang undang dalam hal ini adalah memberikan proteksi terhadap praktik yang telah menyerah, perubahan ketentuan administratif itu bisa saja dilakukan, namun harus konsisten dengan nilai nilai, norma dan kearifan lokal yang berlaku. hal ini harus ahli jelaskan lebih lanjut. terlepas dari pertimbangan historis yang selama ini diwacanakan sebagai dasar pemberian jaminan keistimewaan diy, jaminan konstitusional hak warga negara sebagaimana diamanatkan undang undang dasar harus dikawal oleh mahkamah konstitusi. dalam norma yang berlaku saat ini pengisian jabatan gubernur yang tidak mengacu pada kaidah kesamaan hak memang bisa digugat oleh warga negara. gugatan semacam ini sudah ahl antisipasi pada saat merumuskan formula keistimewaan diy. hanya saja, solusi terhadap pilihan dilewati yang telah ahli siapkan, telah ditolak dalam proses legislasi. oleh karenanya, situasi dilewati ini harus diputuskan ketika ada gugatan mahkamah konstitusi. jelasnya, beban untuk membawa kita keluar dari dilema ini, pernah hami hadapi, dan saat ini ada dihadapan mahkamah konstitusi. bahwa tanpa bermaksud untuk memaksakan formula yang ahli siapkan, izinkan ahli memaparkan formula yang dalam seluruh internal, ahli sebut formula 'nasi goreng . untuk memudahkan perumusan, ahli menggunakan metafora yang mudah diperagakan dengan keseharian orang yogyakarta ketika membeli nasi goreng. ada istilah nasi goreng 'istimewa', untuk membedakan dengan nasi goreng biasa. pembeda dari keduanya, ternyata adalah topping, atau sajian atas nasi goreng yang dihidangkan. cara membuatnya sama. formula ini ahli gunakan untuk merespon pertanyaan peserta diskusi yang berasal dari unsur pemerintah. pertanyaan beliau: apa sih yang harus diberlakukan sama seluruh indonesia, dan apa yang dikecualikan diy? esensi pertanyaan itu adalah, apakah pengisian jabatan gubernur yang oleh konstitusi harus dilakukan melalui pemilihan secara demokratis masuk dalam domain keistimewaan ataukah tidak. merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo dana apbd, selain itu pemohon yang juga merupakan anggota kadin dan pengusaha memiliki kerugian dalam hal pengupahan, dikarenakan akibat kekosongan gubernur, mana gubernur memiliki peran dalam penetapan dan penentuan upah minimum regional umr). adanya penjabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam hal gubernur dan wakil gubernur berhalangan, penjabat tersebut memiliki kewenangan terbatas tidak sebagaimana gubernur definitive menurut uud khususnya dalam hal apbd penjabat gubernur tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengusulan program, pembahasan dan termasuk perubahan perubahan komposisi dan alokasi anggaran. penjabat gubernur hanya memiliki kewenangan sebatas menandatangani perda dan perda tentang organisasi perangkat daerah, adanya kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur tersebut berdampak pada ketidakpastian (uncertainty) dan kegiatan ekonomi serta pembangunan daerah istimewa yogyakarta. selain itu juga huruf diy juga merugikan hak pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan .sebagai catatan bahwa materi huruf diy juga telah diatur dalam peraturan daerah istimewa perdana) mengenai daftar riw hidup yang memuat istri dan anakahkan dan anak hingga saudara kandung bisa jadi norma baru yang mengintervensi takdir (ketentuan tuhan) yang tidak bisa diterima dalam rasio yang wajar dan berlebihan. sehingga seharusnya muatan daftar riw hidup tidak diatur dalam peraturan perundang undangan bukan tidak diatur oleh undang undang saja. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dalam proses perumusan, ahli akhirnya mencoba keluar dari dilema dengan mengambil posisi yang tidak populer. bahwa, pengisian jabatan gubernur berada luar domain keistimewaan'. posisi akademis ini ahli ambil karena ahli tidak berani mengingkari hak konstitusional warga negara untuk menduduki jabatan gubernur. ahli sangat sadar, pengingkaran ini akan dengan mudah dimuntahkan oleh mahkamah konstitusi, semudah mahkamah konstitusi menyetujui gugatan yang sedang disidangkan saat ini. hanya saja, kalau mahkamah konstitusi bermaksud untuk menegakkan hal itu, maka mestinya mahkamah konstitusi juga setuju dengan formula kami: bahwa 'pengisian jabatan gubernur. luar domain keistimewaan diy'. pengisian jabatan gubernur dilakukan melalui prosedur pemilihan kepala daerah pilkada). saat menyusun formula, ahli sadar akan potensi ahli mengencangkan pemikiran publik. ahli juga telah menyaksikan, formula itu telah menghasilkan kontroversi politik yang sangat dahsyat. lebih dari itu, formula itu telah menyebabkan proses legislasi terjebak dalam kemacetan (deadlock), meskipun dalam formula itu, ahli menawarkan jalan tengah. jalan tengah yang ahli diformulasikan tetap saja mengerucut dalam kontroversi biner: penetapan pemilihan. dalam formula jalan tengah itu, ahli untuk memasukkan ide baru, yakni memposisikan sri sultan tameng buwono dan sri paduka paku alam yang bertahta dalam posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan diy. ahli bermaksud memposisikan sri sultan hamengku buwono dan sri paduka paku alam sebagai dwi tunggal yang mengendalikan pemerintahan secara tidak langsung. peran dwi tunggal inipun sebetulnya telah penyebaran. oleh karena itu, beliau berdoalah yang ahli diposisikan sebagai pemegang otoritas mengatur daerah istimewa, dan kepada otoritas gabungan itulah negara memberikan sejumlah kewenangan istimewa. tentu saja, formula ini berpotensi menghasilan benturan kewenangan antara gubernur terpilih dengan pemegang otoritas gabungan itu. oleh karen itu, ahli memberlakukan kaidah pengendalian pemerintahan secara strategis namun cara kerjanya bersifat tidak langsung. ahli menawarkan formula itu karena ahli khawatir, formula pengisian jabatan gubernur melalui prosedur merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid 'penetapan' akan digugat mahkamah konstitusi, sebagaimana kita jalani saat ini. persoalannya adalah diskriminasi. dalam antisipasi terhadap gugatan atas dasar diskriminasi hak, ahli merumuskan prosedur penyelenggaraan pilkada langsung, yang pada saat yang sama mendudukkan sri sultan hamengku buwono dan sri paduka paku alam tetap dalam posisi strategis, tetap dihormati dan dipatuhi oleh gubernur yang dihasilkan dari proses pilkada. selain itu, kedudukan protokoler beliau, dalam konsep yang ahli sajikan sebagai naskah akademik dan draft ruu, setara menteri. secara kolektif beliau beliau menjabarkan kewenangan istimewa yang diberikan oleh negara, melalui arahan atau garis garis besar kebijakan dalam penyusunan perda istimewa. demi mencegah konflik antara sri sultan dan sri paduka satu fihak, dengan siapapun yang menjabat sebagai gubernur, maka siapapun yang ikut pilkada mendapat restu dari kedua beliau. gubernur menyelenggarakan pemerintahan diy, namun kendalinya dipegang oleh sri sultan dan sri paduka yang memegang kewenangan kewenangan istimewa, yang pengaturannya dituangkan dalam perda istimewa. untuk menopang penggunaan kewenangan istimewa, negara menyediakan dana keistimewaan. sebagaimana kita ketahui, formula yang ahli tawarkan sebagai 'jalan tengah' atas persoalan diskriminasi tersebut tidak diadopsi lagi oleh undang undang yang diturunkan dari naskah akademik yang ahli siapkan. kontroversi dan cukup lamanya stagnasi dalam legislasi, akhirnya diselesaikan secara politis. oleh karena itu, dalam pembacaan ahli sebagai salah satu anggota tim penyusun naskah akademik, negara melalui undang undang nomor tahun telah secara sadar memberlakukan diskriminasi. melalui undang undang itu, keduanya telah dikukuhkan haknya memonopoli hak warga negara untuk menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. pada saat yang sama, ahli juga menyadari bahwa pengisian jabatan gubernur melalui mekanisme penetapan telah diterima (dinasionalisasi) sebagai sebentuk diskriminasi positif, sebagai perlindungan kearifan lokal yang sudah menyerah. oleh karena itu, pertaruhan keistimewaan ada pada kearifan sri sultan dan sri paduka, apakah akan terus tampil dan memimpin diy secara istimewa atau tidak. secara sosiologis, ahli bisa memahami bahwa dari merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo aktualisasi yang istimewa sebagaimana diakui dalam telaah kesejarahan, warga negara yang secara konstitusional berhak menduduki jabatan gubernur bisa saja merasa tidak kehilangan haknya. dalam pengertian itulah diskriminasi positif bisa ahli mengerti. mempertaruhkan aktualisasi kewenangan: mengkonfirmasi ekspresi kearifan. dalam konstruksi yang ahli rumuskan dalam naskah akademik, negara bisa melindungi diskriminasi positif tersebut atas sepanjang basis untuk memberlakukan diskriminasi positif itu masih ada. samping diskriminasi positif terhadap hak hak istimewa yang dilekatkan pada sri sultan hamengku buwono dan sri paduka paku alam yang bertahta, undang undang nomor tahun mengimbangi jaminan hak istimewa yang menduduki tahta ini dengan kewajiban istimewa. alasan untuk memberikan diskriminasi positif dirahasiakan oleh nomor tahun sebagai upaya:yang secara khusus terkait dengan pengisian jabatan gubernur, adalah butir izinkan ahli mengatakannya sekali lagihal ini diwujudkan:point yang hendak ahli sampaikan dalam hal ini adalah, hak hak istimewa pemegang tahta yang dijamin undang undang ini bisa dibatalkan kalau misi penjaminannya tidak tercapai. bilamana merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid otoritas yang melekat dalam tahta ini tidak konsisten dengan nilai nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat . inilah pembahasan undang undang nomor tahun tentang apa yang oleh masyarakat yogyakarta diistilahkan 'pangeran'. diskriminasi positif diperlukan, sebagaimana dinyatakan dalam adalah dem . dalam istilah inilah tersirat makna kearifan lokal. diskriminasi positif dilakukan agar kewenangan kewenangan istimewa yang diamankan negara kepada diy berlangsung secara optimal. oleh karena itu, pada dijelaskan lebih lanjut, bahwa(cetak tebal dari ahli. artinya, kamulah apa yang ahli sebut sebagai 'diskriminasi positif ini diberlakukan, pemberlakuan haruslah sesuai dengan nilai nilai kearifan lokal dan sebagai ekspresi keberpihakannya kepada rakyat. hal ini tentu saja sangat sulit untuk diukur, dan ahli tidak punya basis untuk menilai. yang jelas, telaah dalam akademis yang ahli ikuti saat terlibat dalam penyusunan naskah akademik menemukan ada begitu banyak langkah langkah arif yang memang perlu dilestarikan. kesaksian yang hendak ahli sampaikan sini adalah bahwa, ada konstruksi logis tersendiri yang tersirat dalam pengaturan. ada hubungan timbal balik antara diskriminasi posisi dengan kearifan lokal. sebagai contoh, keberpihakan sri sultan hamengku buwono kepada rakyat dalam kebijakan kebijakannya telah melahirkan ungkapan 'tahta untuk rakyat. bagi rakyat, sangatlah masuk akal untuk tidak meminta hak pilih menjadi gubernur, manakala tahta didedikasikan untuk rakyat. dalam konteks ini, kearifan hadir sebagai keputusan yang paradoks. kekuasan, yang dalam praktiknya hendak dinikmati untuk kepentingan penguasa dan begitu mudah disalahgunakan justru, didedikasikan untuk rakyat. letak keaktifannya ada pada bahwa rakyat justru sangat mencintai sri sultan hamengku buwono ix. konstruksi logis ini bisa dibalik. diskriminasi positif yang dikukuhkan dalam undang undang, kiranya tidak lagi bisa dijustifikasi oleh rakyat ketika kekuasaannya didedikasikan untuk kepentingan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sempit, misalnya membela teman temannya ataupun membela kepentingan keluarga dan anak anaknya sendiri. hal ini sangat jelas terlihat dalam persoalan pertanahan. karena alasan ini pula tim penyusun naskah akademik memformulasikan pertanahan sebagai salah satu kewenangan istimewa dalam pemerintahan diy. tanah tanah yang sebelumnya menjadi milik kesultanan dan pakualaman dipersilahkan dimanfaatkan untuk rakyat, utamanya untuk fasilitas umum. padahal, tanah ini memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. rakyat hanya dikenai biaya yang sangat murah, bukan untuk membayar sewa melainkan untuk memberikan bukti sosiologis bahwa mereka bukanlah pemilik tanah yang dipakai. oleh karena itu, istilah tahta untuk rakyat tervisualisasi secara lebih jelas: 'tanah untuk rakyat. sadar akan hal ini, lalu dalam dikukuhkan kaidah:dengan kata lain, dibalik jaminan hak istimewa pada sri sultan dan sri paduka untuk menduduki jabatan gubernur dan wakil gubernur, melekat semacam kewajiban istimewa. keduanya justru semakin dicintai rakyatnya justru karena dedikasinya pada rakyat. dengan formula ini, ketiadaan hak untuk memilih dan dipilih tidak dirasakan sebagai kehilangan. yang hendak ahli sampaikan sini adalah bahwa undang undang nomor tahun tidak mengatur evaluasi ataupun verifikasi terhadap kearifan lokal. namun, kaidah demokrasi dan kerakyatan yang ditegaskan dalam undang undang nomor tahun membuka peluang rakyat untuk mempersoalkan keistimewaan yang dijamin oleh undang undang bilamana rakyat yogyakarta yang dipimpin oleh sri sultan dan sri paduka paku alam tidak sanggup lagi mempertahankan sistem pemerintahan lokal berbasis kearifan. jelasnya, kegagalan sri sultan hamengku buwono dan sri paduka paku alam untuk arif, misalnya membuat langkah yang oleh rakyat dinilai otoriter, pada dasarnya adalah menghancurkan tatanan istimewa dari dalam. hal ini penting untuk ahli sampaikan, karena kunci dari tertib politik dalam tradisi yogyakarta adalah pengendalian diri. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid penutup proteksi keistimewaan melalui undang undang ini menjadi sia sia jika karena satu dan lain hal, kearifan itu tidak dikonfirmasi oleh rakyat. pada saat yang sama, proteksi terhadap keistimewaan inipun menyisakan dilema norma norma sentral dalam kehidupan bernegara republik ini. sebagaimana sri sultan hamengku buwono dan sri paduka paku alam yang kekuasaannya dipertaruhkan atas keaktifannya, atas kearifan itu pulalah nasib ahli warga negari ini bapak ibu putuskan. ahli sungguh berharap, itulah keputusan yang ahli dapatkan dari persidangan kasus ini. gusti bandori pangeran hary gbpv) haji yudaningrat pertama, sri sultan hamengku buwono dalam amanat tahta untuk rakyat, menyatakan bahwa: hamengku buwono akan tetap terus ada dimasa yang akan datang, sebagai mana pernah ada ratusan tahun yang silam , artinya putra putri ahli waris beserta keturunan sri sultan hamengku buwono akan kehilangan tanggung jawab amanah untuk meneruskan dan mempertahankan eksistensi kesultanan ngayogyakarto hadiningrat yang harus dipimpin seorang sultan hamengku buwono yang syah sesuai pangeran adat. kedua, apabila majlis hakim mahkamah konstitusi mengabulkan perubahan huruf dengan penambahan kata suami, maka akan menimbulkan perubahan yang mendasar dalam pangeran adat, yaitu memberi peluang seorang sultan tidak harus laki laki dan akibatnya: kraton ngayogyakarto hadiningrat sebagai penerus kekhalifahan islam akan kehilangan garis keturunan atas dasar nasab, yaitu garis keturunan kanjeng panembahan senopati ing ngalogo . ketiga, jika mahkamah konstitusi mengabulkanberarti mengabaikan kedudukan hukum kesultanan yogyakarta dan kadipaten pakualaman sebagaimana amanat undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah istimewa yogyakarta dan undang undang nomor tahun sebagai daerah istimewa yogyakarta yang tetap merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mempertahankan sifat sifat tradisionalnya sebagaimana amanat yang disampaikan sri sultan hamengku buwono ix, dalam penobatannya pada tanggal maret sebagai berikut: saya menyadari bahwa tugas yang ada dipuncak saya adalah sulit dan berat, terlebih lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa barat dan timur agar dapat bekerjasama dalam suasana harmonis, tanpa yang timur harus kehilangan kepribadiannya. walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama tama saya adalah dan tetap adalah orang jawa. maka selama tak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam kraton yang kaya akan tradisi ini. izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan nusa dan bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya . atas dasar amanat pidato pada tanggal maret tersebut, sri sultan hamengku buwono pun memenuhi janjinya dan memegang teguh sebagai sri sultan hamengku buwono sampai.akhir dikandung badan, yakni tetap mempertahankan nama, gelar dan kedudukannya sebagai sultan sesuai pangeran adat sehingga berhak mendapatkan penghormatan terakhirnya dengan tata cara pemakaman sesuai pangeran adat sebagaimana para sultan hamengku buwono sebelumnya. sebelum ahli mengakhiri ahli memintaahli akan menyampaikan kaidah kaidah aturan adat bagi seorang sultan, yaitu pertama, kesultanan yogyakarta menjadi kesatuan hukum adat sejak berdiri tahun karena kesultanan yang sudah ada tetap terus dipertahankan dan dilestarikan sebagaimana amanat perjanjian sultan hamengku dengan para pendiri bangsa serta sesuai amanat leluhur sultan hamengku buwono sebelumnya. kedua, jika seorang sultan sudah ingkar amanat terhadap janjinya sendiri sebagaimana inti tekad dari gph mangkubumi, yang diucapkan dalam dihadapan sultan hamengku buwono ix, disaksikan gbpv prabuningrat, menyatakan: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid untuk tidak mempunyai prasangka, iri dan dengki kepada orang lain, untuk tetap merengkuh orang lain biar pun orang lain tersebut tidak senang, untuk tidak melanggar pangeran ning negara aturan adat, agama, aturan perundang undangan nkri), untuk lebih berani mengatakan yang benar itu benar yang salah itu salah, untuk tidak mempunyai ambisi apapun selain untuk menyejahterakan rakyat. janji tersebut seharusnya jadi panduan dan memberi pencerahan kepada yang bersangkutan kearah yang baik dan benar sesuai pangeran adat. ketiga, jika seorang sultan masih merasa dirinya adalah pusat kekuasaan, negara adalah aku , karena tidak memahami bahwa setelah memasuki alam kemerdekaan republik indonesia, agustus kesultanan yogyakarta tidak lagi berdiri sendiri sebagai negara yang bersifat kerajaan (monarki absolut) tapi sudah menjadi daerah istimewa yang bersifat kerajaan. dimana seorang sultan yogyakarta adalah pemimpin adat, budaya dan agama yang harus tunduk pada pangeran adat dan agama sekaligus sebagai pejabat publik atau aparatur negara, yaitu gubernur kepala daerah, daerah istimewa yogyakarta yang harus tunduk dan patuh pada aturan per undang undangan negara. keempat, jika gugatan terhadap frasa istri pada huruf uuk diy nomor tahun disetujui untuk dirubah dengan tambahan frasa suami, berarti menimbulkan rasa ketidak adilan karena tidak melindungi hak adat kesultanan yogyakarta dan kadipaten pualam sebagai salah satu dari zelfbestuurende landschappen, yaitu susunan tata pemerintahan asli yang terdapat dalam territoire negara indonesia. dimana gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta yang dijabat oleh sultan yogyakarta dan adipati pakualaman yang bertahta sesuai pangeran adat adalah pilihan demokrasi budaya yang ingin mempertahankan peradaban asli budaya nusantara, sesuai asas leg spesialis derogat leg generali. jadul maula, ag. bahwa kenapa jabatan sultan mataram islam, dan sultan yogyakarta (serta adipati pakualaman), selalu diemban oleh laki laki? apakah ini kebetulan atau pangeran? apa itu pangeran dan atas dasar apa pangeran adat tersebut merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid terbentuk? kenapa tidak bisa diubah? dan, apakah sabda raja april lalu itu bisa disebut pangeran yang mengubah pangeran sebelumnya? pertanyaan pertanyaan atas perlu dijawab, tidak hanya karena menjadi pangkal perdebatan dalam pembahasan dalam sidang ini terkait huruf nomor tahun tentang keistimewaan diy, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah dalam pertanyaan pertanyaan itu terkandung suatu filosofi dasar dan sistem keilmuan kraton mataram islam, dan dengan demikian juga kraton ngayogyakarta hadiningrat. dalam filosofi dan sistem keilmuan ini terkandung hakekat dan rahasia kearifan yang menjadi spirit (ruh) keistimewaan. pada gilirannya spirit keistimewaan ini, ketika dijaga dan dijalankan dengan segenap kesungguhan, akan turut menguatkan dan mengembangkan sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang berdasarkan pancasila, uud dan bhinneka tunggal ika. contoh nyata dari pelaksanaan spirit keistimewaan ini, sebagaimana telah kita akui bersama, adalah kearifan yang ditunjukkan oleh sri sultan hamengku buwono selama masa masa revolusi kemerdekaan indonesia. pengorbanan beliau, kesederhanaan, kesabaran, ketulusan, solidaritas, keuletan, keberanian, komitmen dan kesetiaannya kepada cita cita bersama bangsa indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan dan terbentuknya negara kesatuan republik indonesia. telah menjadi pengetahuan bersama, kesultanan ngayogyakarta hadiningrat (disingkat yogyakarta) adalah kelanjutan dari kesultanan mataram islam yang dirintis oleh ageng mataram pemanasan), didirikan oleh panembahan senopati tahun dan mencapai puncak kejayaannya pada abad xvii masa sultan agung hanyokrokusumo m). setelah episode kartasura dan surakarta yang bergejolak, akibat intervensi dan intrik voc belanda pada abad xviii, eskalasi krisis itu mengalami klimaksnya dengan baginya kesultanan mataram melalui perjanjian diganti menjadi surakarta dan yogyakarta. pada gilirannya surakarta pecah menjadi kasunanan dan mangkunegaran, sementara yogyakarta terbelah menjadi kraton: yogyakarta dan pakualaman. sejak tahun itu, kraton yogyakarta dibangun dan dipimpin oleh sultan hamengku buwono dan berlangsung turun temurun hingga sekarang sultan hamengku buwono merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid setelah kontroversi sabdaraja april yang mengubah nama dan gelar sultan, menjadi pertanyaan besar masyarakat hari ini, apakah masih akan ada hamengku buwono xi? jawaban terhadap pertanyaan ini, bisa jadi, sebagiannya akan ikut ditentukan oleh keputusan para hakim dalam majelis sidang mahkamah konstitusi ini. sudah menjadi fakta sejarah bahwa seluruh sultan yogyakarta, yang mempunyai nama dan gelar lengkapadalah laki laki. apakah fakta yang sudah berlangsung tahun ini kebetulan? tentu saja tidak. ini adalah ketentuan baku, pangeran. hukum adat yang tidak ditulis, tapi diyakini dan dijalankan turun temurun selama ratusan tahun. sebagaimana diakui oleh sri sultan depan rapat hanja komisi dpr dalam pembahasan materi hanja ruu tentang keistimewaan provinsi diy, yang notulennya dibacakan sendiri oleh sri sultan dalam sidang tanggal januari kemarin, bahwa sultan yogyakarta sebagaimana tergambar dalam nama dan gelarnya adalah pria. ini berarti fakta bahwa sultan sultan yogyakarta selalu laki laki itu adalah suatu ketentuan normatif yang telah melembagakan dalam sistem adat kraton secara baku. salah satu permainannya adalah sebagaimana termaktub dalam nama dan gelar. kesaksian sultan ini tentu saja menggugurkan argumen yang dibangun oleh kuasa hukum pemohon irman putra sidin) dan juga saksi ahlinya yudha hadiningrat) dalam sidang sidang sebelumnya yang menganggap masalah nama dan gelar sultan itu hanyalah ungkapan kata yang merupakan pilihan bebas seorang sultan dan tidak menunjukkan kematian syarat seorang sultan adalah laki laki. nama dan gelar sultan menunjukkan keharusan bahwa sultan itu laki laki, akan tetapi sesungguhnya tidak hanya dalam nama dan gelar saja terekam indikasi pangeran yang melarang perempuan menjadi sultan itu. sehingga kalau nama dan gelar itu diubah, maka sultan perempuan menjadi boleh. tentu tidak bisa seperti itu. huruf diy muatan daftar riw hidup yang ditulis dalam guo tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii, dan pemohon sebagaimana dijamin dan diatur dalam uud kerugian konstitusional pemohon dan pemohon bahwa pemohon bernama raden mas admin suryo satrianto, warga negara indonesia (bukti identitas ktp) merupakan salah satu abdidalem punakawan pada keraton ngayogyakarta hadiningrat selaku abdidalem (bukti kartu tanda didalam), pemohon menjabat atau berada pada posisi kawedanan widya budaya yang dibawahi oleh kawedanan ageng punakawan nita budaya (departemen yang khusus menjaga kelangsungan budaya). kawedanan widya budaya yang memiliki tugas antara lain: melaksanakan upacara adat karaton ngayogyakarta hadiningrat (grebeg, labuhan, jam asan pusaka, dll), mengelola seluruh tata tertib, pranata sampah sampah upacara dan karya sastra serta khasanah budaya karaton ngayogyakarta hadiningrat, mengelola dantata rakit paprentahan karaton ngayogyakarta hadiningrat, yogyakarta hlm. dan him. (bukti tata rakit paprentahan: bukti kutipan serat kekuningan abdidalem dan bukti dokumentasi kegiatan). oleh karena itu pemohon adalah bagian dari sistem yang terdapat dalam karaton ngayogyakarta hadiningrat yang tidak dapat terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan yang utuh dimana memiliki fungsi teknis sebagai perwujudan fungsi sultan bertakhta selaku negara dalem. bahwa pemohon bernama supriyanto mas bekel jaya supriyanto) warga negara indonesia (bukti identitas ktp) yang merupakan salah satu abdidalem kepanjen pada karaton ngayogyakarta hadiningrat (bukti cv). sebagai abdidalem kerajaan, posisi pemohon pada tewas doro pro yang dibawahi langsung kawedanan ageng merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo sultan hamengku buwono yang salah satu karyanya serat puji dirujuk oleh ahli pemohon yudha hadiningrat (mohon dibedakan dengan yudhaningrat) untuk membenarkan pendapat olehnya perempuan menjadi sultan mataram, faktanya sultan tidak mengangkat salah satu putrinya menjadi putri mahkota yang akan menggantikan kedudukan beliau sebagai sultan. hal itu karena beliau segera menyadari itu tidak diperbolehkan. sebagai ungkapan penyesalan dan kesadarannya, sebagaimana telah diungkapkan oleh saksi ahli dpd heru wahyu kimono, sultan kemudian menciptakan repertoar sakral tari mimpi yang fenomenal dewi renggowati. dikatakan fenomenal karena sebelumnya sebutan mimpi itu untuk menunjuk tarian yang dibawakan oleh putri, tetapi sultan justru menambahkan penari lagi jadi orang putri. mimpi dewi renggowati ini mengajarkan pendidikan moral para putri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, dimana keikhlasan menjadi nilainya yang tertinggi. ini mengisyaratkan puncak kesadaran beliau bahwa wahyu kesultanan bukan menjadi hak putri putrinya, melainkan jatuh adik laki laki beliau, dan dalam hal ini beliau mengajarkan putri putrinya supaya ikhlas. oleh karena mengandung nilai spiritual yang tinggi, tarian ini menjadi salah satu pusaka kraton. tidak hanya melalui tarian, sultan mengukuhkan pangeran itu melalui naskah naskah pusaka yang ditulis pada zamannya, yaitu antara lain serat tajuk selatan mahkota para sultan) dan serat purwakandha babad purwa). dalam perpustakaan kasultanan yogyakarta, antara naskah kitab serat tajussalatin, antaranya ditulis pada zaman sultan ini. kitab serat tajussalatin ini merupakan terjemahan dari kitab asli yang berbahasa persia, yang kemudian jadi pegangan kesultanan kesultanan nusantara dan diterjemahkan dalam bahasa melayu dan jawa, berisi tentang etika kekuasaan islam yang mesti dipedomani oleh para sultan. inti dari pesan etis dalam kitab ini adalah sultan mesti mengenal tuhan melalui jalan pengenalan dan pengendalian diri, mewujudkan keadilan bagi semua, mengayomi para hambanya dengan kasih sayang, menjunjung tinggi musyawarah dalam mengambil keputusan, mempunyai kapabilitas dan kesabaran dalam menjalankan kekuasaan serta menyusun dengan tertib sistem administrasi dan sebagainya. dalam salah satu asalnya tentang martabat dan kekuasaan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid raja, diungkapkan bahwa hendaklah raja itu laki laki dan jangan perempuan adanya . kitab lain yang menunjukkan adanya pangeran adalah serat purwakandha. serat ini merupakan rangkaian cerita wayang yang menjadi rujukan pakem wayang orang kraton yogyakarta. cerita dimulai dari cerita nabi adam sampai keturunan setelah para pandawa dan kurawal. cerita cerita ini dipakai untuk menyampaikan pesan pesan dan sisipan sisipan ajaran tentang ketuhanan, norma norma sosial, aturan aturan tradisi, keilmuan, kekeluargaan, kebatinan, siasat perang dan sebagainya. dalam episode humaine medhangkanulan dan gilingwesi terjadinya kerajaan medhangkamulan dan gilingwesi), diceritakan suatu kisah yang mengindikasikan suatu larangan tanah jawa ini raja perempuan: pada saat saat awal dahulu kala tanah jawa, ada seorang wanita yang menjadi raja. wanita tersebut adalah putra dari batara drama yang bernama dewi ramani. dewi ramani menjadi raja medhangkamulan. tetapi sayangnya, pada saat itu banyak terjadi bencana alam yang mengerikan, gempa bumi besar, angin topan, banjir bandang, keadaan gelap gulita, kilat menyambar dan lain sebagainya. keadaan kacau balau tersebut karena adanya raja wanita yang belum mempunyai suami. melihat keadaan tersebut, batara guru lalu memerintahkan kepada batara drama untuk mencabut gelar raja bagi dewi ramani. batara drama mengutus putranya yang bernama batara bramaniwatni yang sudah berumah tangga dengan putra dari batara basuki, yang bernama dewi suratnya. bramaniwatni sudah berhasil menjadi raja medhangkamulan yang sudah diganti nama menjadi negara gilingwesi. setelah negara gilingwesi diperintah oleh batara bramaniwatni, negara tersebut menjadi tenteram, subur dan hidup serba berkecukupan . hal lain selain naskah naskah atas yang menunjukkan adanya pangeran bahwa sultan itu laki laki adalah pusaka yang menjadi simbol wahyu dan tongkat estafet pergantian sultan kepada sultan berikutnya, yaitu pusaka kyai joko pituruh, yang jelas menyiratkan laki laki. demikian juga regalia atau symbol simbol upacara adat penobatan seorang sultan seperti agama dalem yang dikenakan sultan dan juga tampilan dalem serta hal hal lainnya, semuanya menunjukkan laki laki. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kenapa sultan harus laki laki? para pendiri kesultanan mataram adalah jaringan kerjasama para wali, ulama dan santri, yang sepanjang hidupnya dipenuhi oleh upaya sungguh sungguh dan komitmen dalam pengabdian yang tulus kepada tuhan yang maha esa dan sesama makhluk ciptaan nya. itulah makna substansial dari seorang muslim. oleh karena itu, mereka mengambil norma ajaran tentang syarat sultan laki laki ini, tentu saja dari ajaran islam. al gurun yang terkait kepemimpinan yaitu imam dan khalifah merujuk kepada para nabi yaitu adam, ibrahim, daud dan sulaiman, yang kesemuanya adalah laki laki. sebuah hadis yang terkenal diadakan oleh nabi muhammad shall lagu 'alaihi wasallam dirikan abi barah berbunyi, tidak akan beruntung dan menang suatu kaum yang menyerahkan urusan kekuasaannya kepada perempuan . fakta sejarah, para khalifah pengganti nabi, juga para khalifah sultan pada zaman dinasti umayyah syria dan andalusia spanyol) dan dinasti abbasiyah persia kesemuanya laki laki. kitab high politik yang paling terkenal dan otoritatif dunia islam adalah al akam as shulthoniyyah hukum hukum kesultanan) karya imam al mawardi menyatakan bahwa syarat menjadi sultan, salah satunya adalah laki laki. namun demikian, ada yang khas dan kreatif dari ijtihadnya para pendiri kesultanan mataram. mereka mengambil ajaran ini tidak secara normatif, deduktif, ataupun hermeneutika semata. sehingga, kalau kemudian ajaran atas ditafsirkan ulang melalui perspektif gender misalnya, seperti yang dilakukan oleh saksi ahli dpd dalam sidang sebelumnya, marzuki wahid, maka bisa mengubah makna dan penerapan ajaran itu, menjadi kebolehan sultan perempuan. tentu tidak bisa serta merta demikian. para pendiri kesultanan mataram menerapkan ajaran syarat kesultanan ini melalui proses takik melalui eksplorasi alam hakekat yang sangat dalam hingga mencapai derajat makrifat pengetahuan nyata). dengan kata lain, melalui system pengetahuan yang melahirkan kearifan. suatu kearifan lokal, yang juga menjadi asas dari diy ini. dalam naskah naskah kraton sering diungkapkan bahwa untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup beragama itu mesti melalui jalan syari'at, tarekat, hakikat dan makrifat. tanpa keempatnya, maka hidup beragama kita tidak akan sempurna, bahkan bisa rusak, tidak akan mencapai merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid derajat arif, kearifan. antara syari'at (juga tarekat) dengan hakikat (juga makrifat) ada keterkaitan yang sangat erat. syari'at tanpa hakikat akan hampa, nonsense dan rusak, sementara hakikat tanpa syari'at akan sesat. syari'at adalah aspek lahiriah, hakikat adalah aspek batiniah. syari'at adalah wadah atau prosedur formal, sementara hakikat adalah isi atau substansinya. kalau syari'at adalah raga dan jiwa, maka hakikat adalah sukma ruh dan rahasianya. tanpa pencapaian kepada derajat kearifan ini maka wahyu (restu ilahiah) tidak akan masuk dalam diri seorang sultan. melalui jalan eksplorasi rohaniah inilah ditetapkan dan dikukuhkan bahwa syarat sultan dalam kesultanan mataram ini adalah laki laki. oleh karena itu, sering disampaikan bahwa syarat kesultanan ini tidak semata didasarkan pada bunyi teks teks syari'at, makna tekstual kontekstual dari al gurun, hadis nabi dan nash nash dalam kitab high, tetapi juga melalui peneguhan makna dan eksistensi spiritualnya dalam hakekat. proses yurisprudensi seperti inilah yang terkadang secara singkat disebut sebagai kontrak atau perjanjian. dengan alam, tetapi hakekat sejatinya adalah perjanjian dengan tuhan, sebagai proses menuju manunggaling kawula gusti. inilah kebenaran yang sejati, sejalan dengan firman tuhan dalam kitab suci, ahli akan memperlihatkan ahli dalam ufuk ufuk alam semesta, juga dalam diri mereka sendiri, hingga menjadi nyata bagi mereka bahwa sesungguhnya dialah kebenaran (@. .). ketentuan yang dihasilkan dari proses ini kemudian menjadi pangeran adat, konvensi, hukum yang tidak tertulis tetapi diyakini dan dijalankan secara turun temurun beratus tahun. hukum yang tidak tertulis atas kertas ini, justru sangat eksis. eksistensinya dijaga dan ditaati oleh pribadi pribadi dengan hati dan pikiran yang penuh keyakinan, ketulusan, integritas dan komitmen kepada kesejahteraan dan keselamatan sesamanya, dilembagakan dalam beragam pranata adat, dipagari melalui berbagai naskah dan ekspresi seni, juga telah berlangsung dan teruji oleh berbagai fase guncangan sejarah. sehingga dalam kitab wedhatama, pangeran ini disebut sebagai sering dumai (hukum alam). terkait dengan perjanjian dengan alam atas, barangkali perlu ada penjelasan lebih lanjut karena ini termasuk pokok dalam sistem keilmuan yang mendasari pangeran kraton ngayogyakarta, sebagai kelanjutan dari merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kesultanan mataram islam. dalam babad tanah jawi ada kisah mistis yang mengindikasikan ihwal bagaimana awal mula terbentuknya pangeran kraton mataram ini. bermula dari kegelisahan yang hebat dialami oleh danang sutowijoyo panembahan senopati) menyangkut eksistensi diri dan kraton yang diamanatkan kepadanya oleh ayahandanya pemanasan ageng mataram). kegelisahan ini mendorong senopati untuk menyepi dusun litura, bertafakkur dan berdoa atas sebuah batu gilang. paman sekaligus penasehatnya, juru bertani yang mencarinya mendapati senopati tertidur dan terbangun oleh turunnya sebuah bintang yang besar menghampiri senopati dan mengatakan bahwa senopati akan menjadi raja besar tanah jawa ini dan juga para keturunannya. senopati yang bangga dengan perkataan bintang ini segera diingatkan juru bertani supaya tidak kabur, dan tidak bergantung pada nujum itu. senopati dianjurkan untuk terus berdoa mohon petunjuk dan pertolongan kepada allah dan melambai doanya itu dengan laku prihatin (tapa brata, riyadh) arah laut selatan dan beliau sendiri juru bertani) akan arah utara menuju gunung merapi. seperti menguji takdirnya, memisahkan hidupnya kepada sang penguasa alam, senopati kemudian terjun menghanyutkan diri dalam sungai opak, ditolong oleh seekor ular besar (naga tunggul wulung) yang membawanya tengah samudera laut selatan berhenti sawangan. sana bersemedi dengan kuat dan masuk dalam laut yang menimbulkan goncangan alam yang hebat tengah samudera. hingga kemudian muncullah nyai rara kidul penguasa laut selatan) menghentikan dedikasinya, menenangkannya dan mengatakan nuwun, hentikan semedi, laut selatan dengan segala isi bisa rusak karenanya. bukankah segalanya ini milik tuanku? hamba menyerah kepada tuan. bila nanti tuan berperang dengan raja raja lain pulau jawa hamba akan membantu tuanku. keduanya kemudian saling jatuh cinta dan menikah. selama malam, senopati diajak masuk dalam kerajaan laut selatan dan diajari ilmu pemerintahan dan mantra memanggil nyai rara kidul. keluar dari samudera, tepi pantai, senopati melihat orang tua yang menantunya dan segera mengenali beliau sebagai sunan kalijaga. segera bersujud menghormat, dan sang sunan yang sudah mengetahui apa yang merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dialami oleh senopati segera memberi nasehat, senopati dari mataram, jangan kau memburu buru takdir. jangan mengandalkan kesaktian, itu kabur namanya. orang mukmin tidak berbuat seperti itu. keduanya kemudian pergi kota mataram. sunan kalijaga mengingatkan lagi kepada senopati, sini kelihatan lagi takaburmu. kau lihat sendiri kotaku belum berpagar . sesudah itu sunan kalijaga mengambil kendi, lalu membuat batas batas pagar, balai pengharapan dan sebagainya, dengan air kendi itu, katanya nah anakku. turunlah garis garis sepanjang yang nubuat dengan air kendi ini. belum lagi senopati menjawab, sunan kalijaga telah raib. demikianlah babad tanah jawi merekam kisah mistis yang dengan jelas menunjukkan kepada kita tentang pangeran kraton mataram islam dan ilmu yang mendasarinya. senopati yang terjun menghanyutkan diri sungai opak melambangkan keparahan diri, melepaskan ego sempit pribadi dan kepentingan duniawi, masuk alam hening, meditasi. senopati ditolong oleh naga tunggul wulung ini melambangkan unsur tanah. sungai dan laut selatan, melambangkan unsur alam air. bergejolaknya samudera melambangkan dahsyatnya proses penyatuan diri senopati dan keseluruhan unsur unsur alam. nyai roro kidul adalah personifikasi kesatuan unsur unsur alam. sunan kalijaga yang mengucurkan air dari kendi melambangkan pengajaran suatu ilmu rohani, beliau membimbing senopati hingga mencapai derajat ma'rifat (kearifan) dan dengan ilmu makrifat itu senopati diperintah membangun pagar bagi kerajaannya. pagar adalah lambang dari aturan normatif, supaya jalannya tata pemerintahan dan perilaku kekuasaannya aman, tidak melanggar batas. pagar sini bermakna pangeran. dalam pengalaman mar'sifatnya tersebut, senopati mendapatkan petunjuk langsung dari tuhan melalui tanda tanda dari berbagai unsur alam, yang dalam kesempurnaan dan totalitas meditasi senopati, kesatuan unsur unsur alam itu terpersonifikasikan menjadi sosok nyai rara kidul penguasa laut selatan). ratu kidul mengatakan akan membantu dan melindungi kerajaan senopati dan keturunannya, kemudian mereka menikah. pernikahan adalah lambang persatuan dan perjanjian. perjanjian dan persatuan antara senopati (laki laki, sultan mataram) dengan alam jawi (perempuan, ratu kidul), yang kalau dideskripsikan secara normatif akan berbunyi kesatuan unsur unsur alam merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid jawa akan melindungi kraton mataram selama dipimpin oleh laki laki senopati dan keturunannya). perjanjian ini digerakan lagi dalam serat purwakandha yang telah ahli kutip atas, bahwa ketika tanah jawa ada penobatan raja perempuan maka banyak terjadi bencana alam, karena hal ini berarti melanggar perjanjian dengan alam, melampaui pagar pembatas (pangeran). dan inilah yang ahli sebut dalam paragraf atas, kesatuan antara syari'at dan hakekat yang menjadi dasar pangeran kraton mataram islam dan ngayogyakarta hadiningrat sebagai penerusnya tentang syarat sultan laki laki. makna tekstual suatu ajaran syari al @uran dan hadis nabi) diteguhkan dengan makna kontekstualnya dalam pengalaman hakekat makrifat senopati). dan sebaliknya, pengalaman rohani (makrifat) senopati menemukan wadahnya dalam teks teks syari'at (al gurun dan hadis). dalam paragraf paragraf selanjutnya ahli ingin menjelaskan lebih dalam lagi paradigma keilmuan dan kosmologi islam yang mendasari budaya dan tata pemerintahan dalam kesultanan mataram islam, dan khususnya kesultanan ngayogyakarta hadiningrat. hal ini perlu ahli lakukan untuk menepis dan menolak keterangan dari saksi ahli pemohon yudo hadiningrat yang memberi gambaran (di)kabur(kan) seolah olah budaya kesultanan ngayogyakarta itu bersifat linguistik, semata kelanjutan era mataram hindu dan majapahit. islam adalah bungkus, sementara isinya hindu. dulu para sarjana kolonial belanda dikarenakan ketidaktahuan, atau ketidakpercayaan, atau bahkan karena motif penjajahan, banyak menebarkan anggapan anggapan seperti itu. akan tetapi, sekarang anggapan seperti itu sudah ditinggalkan. salah satu ilmu warisan para leluhur tanah jawi nusantara) adalah bagaimana membangun pranata kehidupan yang selaras dengan alam, bagaimana menjadikan alam sebagai pelindung kehidupan manusia, bukan malah menjadi bencana. ini adalah kearifan lokal kita. perasaan mereka begitu dalam dipenuhi oleh satu sisi ketakutan yang besar terhadap kemarahan alam dan sisi lain adalah keterlaluan dan rasa syukur yang mendalam terhadap kasih sayang dan perlindungan alam. mereka mengembangkan pengetahuan untuk mengenali gejala alam, memahami tanda tandanya dan mengadakan ritual ritual untuk mengendalikannya. ilmu ini sudah menjadi merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mainstream dalam kehidupan bangsa kita, sejak dahulu kala, jauh sebelum datangnya agama agama hindu, budha dan islam. ketika datang zaman hindu, ilmu ini kemudian dipadukan dalam kerangka kosmologi hindu terkait dengan sistem kepercayaan yang kompleks terhadap dewa dewa. ketika islam datang, oleh kearifan para wali dan ulama penyebar agama islam, ilmu terkait alam ini tidak dihilangkan, tetap dipertahankan namun disesuaikan dan disempurnakan dalam kerangka kosmologi dan keimanan agama islam. kepercayaan dan pemujaan kepada dewa dewa dihilangkan dan dikembalikan kepada asalnya sebagai pengenalan dan penghormatan terhadap unsur unsur alam. alam dikembalikan kepada proporsinya sebagai mahluk tuhan, dan pada saat bersamaan manusia dibangun eksistensinya terhadap alam, dikenalkan hakekat eksistensi dan unsur unsur pembentuk dirinya yang sejatinya lebih mulia karena ada ruh ilahi dalamnya. manusia bukan hamba atau subordinat dari alam. sebaliknya, alam itu diciptakan tuhan untuk menjadi rahmat yang intern dalam hidup manusia, menjadi penunjang kedudukan manusia sebagai khalifah llah fil ardi (wakil allah atas bumi). oleh karena itu, manusia menjadi subjek terhadap alam, yang dengan kesadaran etnisnya sebagai khalifah llah tidak boleh sewenang wenang terhadap alam dan sesamanya. masyarakat dikenalkan ilmu ketuhanan, kemanusiaan dan alam dalam kerangka budaya jawa, yang bersumber dari kitab kitab berbahasa arab, yang diterjemahkan, dipadukan dengan sumber sumber lokal yang telah ada sebelumnya. hal ini seperti terekam dalam serat centhini, ada kisah mengenai permusyawarataning para dewa , yang secara ringkas: hyang basuki n ranaka n we janganipun seksi sukawati bab cahyaning gelang, anasir latu, bumi, angin, toya bhatara basuki ariana) bab pralambanging aksara jawi, pasangan, pandangan twin rekan hyang indra bab neng ning bhatara wisnu bab enggahipun aksara arab ing awakipun mangsa, sarta menangkap pralambanging ngel agama. diadakan geger, jagad hore, para jawatan sami dhawan kartu, wungu sami k super ing swadaya ingkang winedhar, katai bhatara wisnu ingkang t tep engel. menurut ngusmanajid, gurunipun wisnu, dununging bumi, wahana, marta, tirta ing banding mangsa wujud jasa, nafsu, napas, rakyat. hyang guru ng@empalaken sakathahing kawruhipun para merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dewa, kampung dados sastra jendral ningrat ingkang kajlentrehaken, nanging t6t dados keke ranking dewa . hyang basuki menjelaskan ajaran seksi sukawati tentang cahaya hidup, dengan unsur unsur api, tanah, angin, air bhatara basuki ariana) menerangkan masalah perlambangan huruf jawa, mengenai pasangan, pandangan dan rekan hyang indra menjelaskan masalah diam hening (meditasi) bhatara wisnu, masalah posisi huruf huruf arab dalam tubuh manusia, sekaligus menjadi perlambangan praksis keilmuan agama. tiba tiba suasana heboh, bumi berguncang, para dewa jatuh pingsan ketika sadar mereka menjadi lupa terhadap semua yang sudah dijelaskan, kecuali bhatara wisnu yang tetap ingat. menurut ngusmanajid, gurunya wisnu, terjadinya unsur tanah, api, angin dan air dalam tubuh manusia itu berwujud jasad, nafsu, nafas dan darah. hyang guru mengumpulkan semua pengetahuan para dewa, menyajikannya dalam sastra jendral hadiningrat', yang diungkapkan namun tetap manjadi rahasia para dewa .) ilmu dan. kearifan para wali dan guru suci tanah jawa dalam menyempurnakan ilmu jawa kuno dalam kerangka dan substansi islam ini yang dipelajari dan diamalkan oleh para pendiri kesultanan mataram dan selanjutnya kesultanan ngayogyakarta. gambaran tentang hal ini tampak dalam kisah laku spiritual panembahan senopati yang dimuat babad tanah jawi atas. lebih jauh, dalam naskah serat surya raja, salah satu pusaka yang sangat disakralkan dalam kraton yogyakarta, yang ditulis pada era sultan hamengku buwono oleh putra mahkota yang kelak menjadi hamengku buwono ii, ada ungkapan kemudian arab jawi sebagai satu frase dari gelar raja kerajaan purwakandha, yang menurut prof. ricklefs yang membaca naskah ini, semua kisah dalam serat ini merupakan alegori dari visi dan misi yang dijalankan kesultanan yogyakarta. kemudian arab jawi berarti menegakkan agama arab jawi. agama arab merujuk kepada agama islam yang dibawa dari jazirah arab dan berbahasa arab, namun itu semua kontekstualisasi dalam budaya dan bahasa jawi, demikian juga sebaliknya budaya jawi disimulasikan dalam kosmologi islam. dalam suatu babad ada dinyatakan bahwa kemudian arab jawi ini adalah gelar yang disandang sunan giri, salah seorang walisongo. sehingga tidaklah mengherankan kalau merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dalam serat surya raja, sunan giri muncul sebagai pusat legitimasi spiritual raja raja purwakandha mataram ngayogyakarta). tokoh wali legendaris lain, yang juga anggota dari majlis walisongo, adalah sunan kalijaga yang menjadi guru rohani para pendiri dinasti mataram, dikenal juga sebagai tokoh yang menyebarkan ajaran tasawuf islam jawi ini melalui berbagai macam metode, termasuk melalui beragam sastra dan kesenian, seperti wayang, pantun, macapat dan sebagainya. punya masih reasoning kawi. bima suci palawan wisata pan sami keh sasmitane genting reasoning ngel yen panitia kang mardaani kadyangga kawi rama punika tasawuf (makna serat serat kawi seperti serat bima suci dan arjuna) wisata diungkap dalam bahasa bahasa kiasan yang menguasainya bisa merasakan manisnya ngel asalkan pandai menafsirkan symbol simbol dengan titik dan marika demikian pula serat rama dalam bahasa kawi semua itulah jajaran) tasawuf) dalam kerangka islam hakekat (tasawuf), sebagaimana disebut dalam khazanah kraton yogyakarta, hubungan erat antara tuhan, manusia dan alam itu diungkapkan dalam frase halus mina lah, halus mirandas dan halus minal alam kesadaran bahwa tali allah, manusia dan alam itu satu kesatuan, saling terhubung). kesadaran seperti ini termuat dalam ajaran sangkar parking dumai dan manunggaling kawula gusti. ajaran sangkar parking dumai memberikan kesadaran tentang awal akhir dari alam semesta (termasuk manusia), dari mana asalnya dan akan mana akhirnya, yang kesemuanya berpangkal dan berujung pada tuhan. sejalan dengan ajaran al gurun inna lla wanna nilai rajin sesungguhnya kami milik allah dan kepada nya lah kami akan kembali). dengan spectrum kesadaran seperti itu, manusia islam) jawa dididik untuk dapat menempatkan diri dalam berperilaku mengembangkan eksistensinya secara arif, artinya kalau kita tahu awal akhirnya, maka kita menjadi tahu arah tujuan hidup kita dan bagaimana menata perilaku agar kita tidak menyimpang atau berbelok dari tujuannya. bagian dari ajaran ini pula adalah pengenalan terhadap bagaimana manusia diciptakan, unsur unsur apa saja yang membentuknya dan bagaimana unsur unsur itu semua bekerja dan saling terkait satu sama untuk melahirkan ucapan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid panitrapuro atau sekretaris jenderal karaton. tewas doro pro yang didalamnya terdiri beberapa abdidalem kerajaan (bukti kutipan serat kekuningan abdidalem), termasuk pemohon memiliki fungsi teknis sebagai supporting organ fungsi sultan dalam hal ini negara dalem. aktifitas sehari hari pemohon adalah bertugas sebagai pelayan masyarakat (sosial) desa gilangharjo pandak bantul. pelayanan tersebut berkaitan dengan surat menyurat dan kegiatan social (bukti dokumentasi kegiatan). bahwa status abdidalem kerajaan yang dipangku oleh pemohon dan juga statusnya sebagai perangkat desa pada desa gilangharjo pandak bantul, kabupaten bantul. dalam tugasnya sebagai perangkat desa, pemohon membidangi keamanan, ketertiban warga, kependudukan, pertanahan dan pemerintahan desa tersebut dilaksanakan sebagaimana fungsinya selaku pamong desa. bahwa pamong desa dan abdidalem yang dijabat oleh pemohon adalah. berasal dari sultan dalam hal ini negara dalem karaton ngayogyakarta hadiningrat. abdidalem dan pamong desa adalah jabatan yang bersumber dari karaton nagyogakarta hadiningrat yang fungsinya sebagai perwujudan fungsi karaton atau dengan kata lain sebagai representasi sultan tengah masyarakat desa gilangharjo pandak bantul. bahwa pemohon dan pemohon meskipun tidak pada posisi untuk mengisi jabatan gubernur dan wakil gubernur diy namun pemohon dan pemohon tetap mengalami kerugian konstitusional sebagai bagian dari kesatuan struktur pemerintahan keraton ngayogyakarta tata rakit paprentahan karaton ngayogyakarta hadiningrat hlm. bahwa pemohon dan pemohon dirugikan dengan adanya kata istri yang diatur dalam huruf diy. adanya syarat daftar riw hidup yang memuat kata istri jelas telah melampaui takdir seorang sultan atau adipati paku alam bertakhtadan tidak berlebihan. sedangkan istri adalah syarat yang memiliki merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo dan tindakan manusia. seperti panca indra manusia, bagaimana masing masing bekerja dan terkait satu sama lain secara harmonis. demikian juga dengan pikiran, perasaan, batiniah dan rohaniah kita, apakah kita mengenali cara kerja mereka semuanya dalam diri kita dan bagaimana mereka terkait satu sama lain, saling menguatkan atau saling bertentangan. dalam khazanah kraton mataram dan ngayogyakarta khususnya diajarkan bagaimana mengintegrasikan unsur diri manusia itu melalui meditasi atau semedi atau hening, atau khusyuk'. orang yang senantiasa dan pandai mengamalkan praktek hening ini akan terjaga integritas pribadinya, karena syarat utama orang yang melakukannya mesti lebih dulu dapat mengendalikan hawa nafsu yang menggoda pikiran dan perasaannya. melalui praktek hening ini pula, seseorang akan meningkatkan perjalanan spiritualnya dan ini sangat terkait dengan proses manunggaling kawula gusti. sementara ajaran manunggaling kawula gusti memberikan suatu cara, metode atau jalan supaya kita bisa kembali kepada tuhan secara sempurna sebagaimana awalnya kita diciptakan. yaitu, dengan cara senantiasa dalam kesadaran kehampaan kita terhadap tuhan dan menjaga kemanunggalan (tauhid) bersama nya dalam kesadaran dan perilaku kita. dengan kemanunggalan ini kita akan selalu merasakan kehadiran nya dan mendapatkan petunjuk nya untuk kesempurnaan hidup kita. kesadaran dan perilaku kita dijaga melalui cara selalu ingat (dzikir) terhadap keagungan tuhan yang dengan kekuasaan nya memberi kenikmatan kepada kita dan kita mesti selalu bersyukur atas nikmat nikmat tersebut. dan nikmat terbesar dalam kehidupan jasmaniah kita dunia ini adalah adanya alam semesta dengan segala lapisan unsur unsurnya. dalam hal bersyukur kepada tuhan atas nikmat alam semesta ini, para wali dan guru rohani mataram islam mengajarkan untuk tidak lupa berterimakasih kepada unsur unsur alam itu sendiri, dengan cara mengenali, mengapresiasi dan menyapa mereka. inilah yang dirangkum dalam ajaran hastabrata. yaitu, bagaimana kita mesti mengenali dan menyapa unsur unsur alam yang (hasta): angin, tanah, air, api, matahari, awan, bulan dan bintang. jadi hastabrata ini merupakan satu tahapan yang tidak bisa ditinggalkan dalam upaya kita untuk manunggal, menyatu (tauhid) kepada tuhan. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid keseluruhan ajaran ajaran atas adalah praktek islam sebagai ajaran kesempurnaan hidup, jalan (tarekat) untuk mewujudkan jatidiri manusia sebagai pembawa rahmat dan kesejahteraan bagi lingkungan dan sesamanya. para wali dan guru rohani mengajarkan islam seperti itu sedemikian massif dan efektif melalui berbagai macam metode dan bidang kehidupan masyarakat jawa sehingga terbentuklah kebudayaan islam jawa atau islam jawi. puncak dari kreatifitas budaya ini adalah lahir dan terbentuknya tatanan kraton atau kesultanan mataram islam sebagai pusat praktek, pendidikan dan penyebaran budaya islam jawi ini, atau dalam ungkapan serat surya raja atas kemudian arab jawi. dan kesemua ini adalah jati diri kesultanan mataram ngayogyakarta hadiningrat. demikianlah, ahli sudah menunjukkan dengan panjang lebar tentang pangeran kesultanan ngayogyakarta hadiningrat yang mensyaratkan laki laki menjadi sultan dengan latar belakang sejarah dan ajaran ajaran yang mendasarinya, dari yang normatif sampai kepada hakekatnya. dapat disimpulkan bahwa kesultanan ngayogyakarta hadiningrat adalah produk dari budaya islam jawa yang khas. ajaran para wali, terutama sunan kalijaga, yang diajarkan kepada panembahan senopati dan diturunkan kepada para penerusnya. ajaran ajaran ini punya kesinambungan dan benang merah yang sama dengan budaya islam universal yang berkembang belahan wilayah lain (berdasarkan al gurun dan hadis), tapi pada saat bersamaan mempunyai keunikan dalam konteks jawi, mana metode yurisprudensi'nya melalui perjanjian dengan alam , dengan laku hastabrata sebagai bagian dari proses manunggaling kawula gusti, sehingga melahirkan ekspresi budaya yang bisa berbeda. sesama kesultanan islam nusantara, yogyakarta bisa berbeda dengan aceh maupun sulawesi selatan. dan sesama dalam kontinum kerajaan jawa, yogyakarta bisa berbeda adat dengan mataram hindu dan majapahit. inilah kearifan lokal, bhinneka tunggal ika. nama dan gelar sultan sebaga ngayogyakarta hadiningrat, tidak hanya menunjukkan bahwa sultan itu mesti laki laki dari segi tata bahasanya, lebih dari itu menunjukkan pula sistem nilai nilai ajaran merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dan jalan spiritual yang melahirkan ketentuan tersebut. senopati ing ngalogo, tidak hanya berarti panglima perang melawan musuh dari luar, melainkan justeru yang lebih penting keberanian melawan hawa nafsu dalam dirinya sendiri. abdurrahman adalah kesadaran sebagai hamba dari tuhan yang mengasihi para hamba nya dengan anugerah alam semesta. jadi kalau gelar senopati ing ngalogo menunjukkan kewajiban seorang sultan untuk laku prihatin dengan menahan hawa nafsunya dan senantiasa melakukan oleh rasa melalui praktek meditasi dan hening. maka, gelar abdurrahman mengandung makna kewajiban seorang sultan untuk mempraktekkan hastabrata. abidin panotogomo khalifatullah, mengandung makna kematian sultan mencapai derajat sebagai manusia sempurna, wakil tuhan muka bumi, karena laku meditasi dan hastabrata nya yang membuahkan manunggaling kawula gusti sehingga mampu membimbing hidup kawulonya untuk senantiasa dalam jalan tuhan. ing ngayogyakarta hadiningrat adalah tujuan yang akan dicapai yaitu kehormatan, kewibawaan, kemuliaan, kesejahteraan dan rahmat bagi lingkungan alam dan sesama manusia. kesemua sifat dan tekad sultan atas mesti diemban laki laki karena menjalankan darma sebagai bupati (suaminya bumi) dan prajapati (suaminya rakyat dan tata pemerintahan). oleh karena itu, kosmologi yang menyatu dalam diri seorang sultan dengan seluruh rangkaian gelarnya itu, sebagai gambaran mikrokosmos, terdedikasi juga dalam bangunan kraton dan arsitektur kota yogyakarta sebagai gambaran mikrokosmos. sebagaimana dikatakan oleh prof. damardjati supaja: bangun kraton yogyakarta hadiningrat ditata berdasarkan wawasan integral makro dan mikro kosmologis, mencakup dimensi spatial: lahir dan batin, serta temporal: awal dan akhir. kawasan kraton yang membentang lebih dari itu merupakan kesatuan kosmologis aum agni gunung merapi, udara laut selatan, dan marta udara bebas atau segar, atas setinggi, yaitu tanah yang ditinggikan sebagai pengejawantahan akan harkat manusia yang atas perkenan tuhan yang maha esa, diangkat atau ditinggikan sebagai khalifah llah. itulah unsur ibu pertiganya. sedangkan unsure kelapa angkasanya mencakup surya, candra, kartika yang kesemuanya itu mencakup secara integral pada nama tekad hamengku buo merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kesatuan antara sultan, kraton, alam lingkungan dan rakyatnya, yang disatukan oleh nilai nilai ajaran luhur para wali dan ulama pendiri kesultanan mataram ngayogyakarta hadiningrat, tergambar pula dalam prosesi jumenengan seorang sultan, sebagaimana ditulis oleh k.p.h. brongtokusumo: sebelum sri sultan duduk singgasana, singgasana diatur dahulu bangsal mangun tur tangkis oleh dua orang abdi dalem kraton yang namanya berawalan timnya dan derma. tiap tiap pegawai keraton yang telah dilantik, dapat nama baru dari kraton menurut golongan dan jabatannya. awalan timnya menunjukkan jabatan tukang membawa tampilan sri sultan, misalnya tombak, pedang dan lain lain, sedang awalan demo menunjukkan jabatan ahli ukir mengukir. ini mempunyai arti: hendaknya tuan timnya (pandai, bisa, mampu) duduk singgasana, dihadapi oleh rakyat tuan, karena tuan hanya bederma (sekedar) mewakili tuhan yang maha kuasa. itulah sebabnya maka sri sultan mempunyai gelar: abdurrahman abidin panotogomo kalimat lah. lebih jauh kaharuddin dalam buku filsafat kota yogyakarta, yang diberi pengantar oleh almarhum gbpv. joyokusumo, menjelaskan bahwa bangsal mangun tur tangkis yang terletak dalam siti inggil ini memang mempunyai keistimewaan sebagai bangsal tempat upacara upacara besar dan sakral. ini sesuai dengan kandungan arti sebagai bangsal yang mengkaitkan antara kebutuhan roh (rohani) dan kebutuhan duniawi (peraturan peraturan pangeran reh). sebagaimana disebutkan bahwa pada saat sri sultan bersemedi bangsal mangun tur tangkis, beliau memberi isyarat kepada abdi dalem pemukul gamelan kyai panggang untuk bermain perlahan lahan dan tidak keras, sesuai regime keluar masuknya nafas. nafas semedi adalah nafas dzikir, yang melafalkan asma allah, ditarik dan dikeluarkan dengan ritme halus dan teratur, karena pemusatan pikiran yang tertuju pada satu titik tertentu dengan rasa pasrah dan berserah diri untuk meleburkan diri dengan nya. sangat berbeda dengan tarikan nafas duniawi yang penuh nafsu dan gelora kejiwaan yang sama sekali tidak terkait dengan asma asma allah. semedi semacam ini untuk mendekatkan diri pada ilahi. suasana semacam ini digambarkan dengan hadirnya abdi dalem kepada yang berasal dari kata kepang (dekat). dalam hal ini dekatnya hubungan antara sri sultan dengan tuannya untuk atas namanya menjalankan hukum praja kepada rakyatnya. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sebagaimana disampaikan oleh k.p.h. brongtodiningrat: gambaran dari saat semacam itu dapat kita lihat dari duduknya abdi dalem kepada muka penyangga kaki sri sultan. artinya sri sultan sudah kepang (dekat) tuannya untuk atas namanya menjalankan hukum praja kepada rakyatnya. rakyat terdiri dari bermacam macam tingkat, kedudukan serta pekerjaan, digambarkan dengan bermacam macam warna dan corak pakaian abdi dalem yang pada saat itu duduk mengelilinginya. ada yang berbaju kuning, merah, hijau, hitam dan lain lain. ada yang keampuhan, ada yang berjuluk, ada yang berdasar biasa, ada yang tak berbaju tetapi bajunya dililitkan kerisnya, ada yang cacat dan lain lain. terlalu banyak untuk disebut semua. tetapi dalam garis besarnya tiap tiap kedudukan dan pangkat mempunyai cara dan warna pakaian sendiri. pengalaman dalam semedi digambarkan dengan adanya tampilan tampilan dalem, yaitu: banyak, dalang, sarung, galing, ardawalika, kayu mas, kutuk, kandil, dan siput, masing masing dibawa oleh manggung manggung, yakni gadis gadis yang pada upacara itu berpakaian istimewa dan khusus untuk upacara grebeg saja. semua ada orang, tampilan dalem ada macam, prajurit kraton ada bendera (peleton), jalan keluar masuk kraton ada buah. perlu ditambahkan penjelasan sini mengenai adanya tampilan tampilan dalem sebagaimana disebut atas, yang mengiringi semedi meditasi sultan atas singgasananya, yaitu banyak, dalang (kidang), sarung, galing (merak), ardawalika, kayu mas, kutuk, kandil, dan siput. dalam lakon wayang wahyu makutharama wahyu mahkota raja) yang berisi wejangan wejangan dan nasehat nasehat kepada para raja dan calon raja, versi yogyakarta, tampilan tampilan dalem atas juga disebutkan dengan sebut wahyu prabayeksan kraton yogyakarta . menurut dalang kraton, cero sutera, tampilan tampilan dalem atas melambangkan delapan unsur alam. sejajar dengan wejangan hastabrata dalam lakon yang sama, wahyu makutharama , versi yang umum. urutannya bisa berbeda, tetapi intinya adalah unsur unsur angin, tanah, air, dan api (sebagai unsur bumi), kemudian matahari, awan, bulan dan bintang (sebagai unsur langit). kalau unsur alamnya ada lalu siapa yang kesembilannya adalah pribadi sultan yang sudah berhasil dalam semestinya, mengintegrasikan seluruh unsur dirinya menjadi satu kesatuan. dari kesatuan pribadi sultan dengan alam merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menjadi inilah proses spiritual bergerak naik menuju angka kesempurnaan yaitu (kosong, sulung), alam ketuhanan, terjadilah proses manunggaling kawula gusti (wushu, makrifat) sehingga dalam posisi seperti itulah sosok sultan menjadi abidin panotogomo khalifatullah yang dawud jatuhnya akan ditaati oleh semua rakyatnya, karena mereka yakin itu dawud yang murni, bawah bimbingan tuhan. soal bimbingan tuhan ini, dalam lakon wayang lainnya yang juga diyakini berisi ajaran sunan kalijaga yaitu jumenengan parikesit dikisahkan bahwa raden parikesit yang didukung seluruh keluarga dan rakyatnya untuk dinobatkan menjadi raja, berada dalam kebimbangan, keindahan, karena merasa tidak mampu dan merasa belum mendapat wahyu. sang nenek yang prihatin kemudian mendapat isyarat melalui mimpi bahwa raden parikesit akan bisa jumeneng menjadi raja kalau bisa memenuhi (tiga) syarat, yaitu didudukkan oleh was jaladara, memegang keris luk sembilan dapur kalamisani dan didampingi oleh semar dengan anak anaknya punakawan). segeralah. kemudian parikesit dibantu semua saudara dan keluarganya mengembara berusaha memenuhi (syarat) atas. ketika usaha mereka itu telah berhasil, maka dinobatkanlah raden parikesit menjadi raja, jumeneng ratu. kisah yang penuh simbol dan makna ini bisa dijelaskan bahwa menurut ilmunya para leluhur, seorang raja yang sejati itu mestilah mendapat dukungan rakyat, keluarga dan wahyu agar selalu mendapat bimbingan dan ridho tuhan. dalam lakon atas digambarkan upaya memperoleh wahyu itu melalui syarat. was jaladara adalah lambang batin yang bersih, suci, bebas dari nafsu nafsu rendah, karena setiap tarikan nafasnya selalu mengagungkan asma asma allah semata. ini menjadi landasan meditasi. keris luk sembilan dapur kalamisani melambangkan kemampuan pribadi sultan dalam hastabrata, menyatukan (makna kalamisani) (satu pribadi) dan (delapan unsure alam) menjadi sembilan unsur) yang meliuk liuk menuju kesempurnaan menggapai (sulung, alam ketuhanan). punakawan semar dan anak anaknya) adalah lambang restu dan bimbingan tuhan yang hadir memenuhi permohonan hamba nya yang dengan kesucian batinnya dan melalui sifat sifat kasih sayang nya untuk kesejahteraan hamba hamba nya. merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo tangga tangga pendakian spiritual sultan sultan mataram ngayogyakarta hadiningrat sebagaimana diuraikan atas adalah buah dari penahan akan isyarat isyarat dari firman allah ta'ala dalam surat al ash. demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang orang yang beriman, beramal soleh, dan saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. surat ini diri sebagai tangga naik spiritualitas, dan karena ini berarti pendakian maka dibaca dari bawah. kesabaran, mengisyaratkan tarikan nafas yang diiringi lantunan asma asma allah. kebenaran, mengisyaratkan harapan datangnya restu, petunjuk dan bimbingan tuhan yang selalu menemani kita dalam suka maupun duka, seperti para punakawan. amal sholeh, mengisyaratkan kepada inti dari semua tindakan baik adalah dimulai rasa syukur yang melekat. bersyukur sejatinya diarahkan kepada kebaikan tuhan, tetapi dalam etika mesti lebih dulu berterimakasih kepada yang menjadi sebab kebaikan tuhan itu. sebagai manusia maka nikmat yang melekat dalam kehidupan manusia itu adalah anugerah alam. dalam sebuah hadis diadakan, barangsiapa tidak bersyukur kepada sesame mahluk, maka dia tidak bersyukur kepada sang pencipta . oleh karena amal sholeh sini dimaknai sebagai upaya berterimakasih dan menyapa kepada alam semesta (hastabrata). melalui laku mendaki tangga tangga tersebut, kita berharap anugerah agung dan restu dari tuhan yang kuasa, kita tidak bisa menentukan, tapi hanya berharap kepada nya, inilah yang diisyaratkan oleh atas sebagai orang orang yang beriman. mudah mudahan, dengan proses proses rohani ini, kita semua tidak termasuk menjadi golongan orang orang yang merugi dan dibilas oleh putaran waktu (al ash). demikianlah, mudah mudahan ahli dengan sedikit pengetahuan yang terbatas, telah berpartisipasi untuk membantu menjelaskan tentang pangeran kraton ngayogyakarta hadiningrat, yang beberapa tahun terakhir ini telah menjadi polemik yang hebat yogyakarta, yang menimbulkan rasa was was tengah masyarakat tentang masa depan kraton dan kebudayaan yogyakarta, hingga sekarang sampai sidang mahkamah konstitusi yang mulia ini. ahli telah menjelaskan bagaimana dari ajaran ajaran islam al gurun dan hadis), diri menjadi ilmu rohani, ilmu kesempurnaan atau ilmu kesehatan (ngel, suluk) dan kemudian menjadi pangeran, menginspirasi lahirnya karya karya merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sastra, seni tari, ilmu pemerintahan, arsitektur dan kota, melahirkan pranata pranata sosial politik kebudayaan dan menjadi tradisi yang hidup masyarakat turun temurun, ratusan tahun. izinkanlah ahli sebelum menutup keterangan ini, menjawab pertanyaan dari para hakim dalam sidang yang masih belum mendapat penjelasan yang memadai. pertama, apakah pangeran ini tidak bisa atau tidak boleh diubah? dan kedua, apakah sabdaraja dan dawud raja tahun lalu absah menurut adat kraton ngayogyakarta hadiningrat dan dapat menjadi pangeran menggantikan pangeran yang ada selama ini? terhadap pertanyaan yang pertama, sebelum menjawabnya, maka ahli akan mengajukan pertanyaan balik terlebih dahulu, kenapa pangeran ini harus diubah? ada kepentingan apa atau apakah karena ada kesalahan mendasar sana? tidak ada kegelisahan apa pun kalangan rakyat dan keluarga besar kraton yogyakarta terhadap pangeran ini selama ratusan tahun. dan juga pangeran ini sudah diserap menjadi ruh dari keistimewaan diy nomor tahun yang telah disahkan oleh dpr ri, ditandatangani presiden dan disetujui oleh sultan yang bertahta waktu itu dan disambut dengan rasa syukur oleh segenap warga yogyakarta, dikukuhkan oleh dprd diy melalui perdana. jadi, ini berarti bisa dianggap seperti konsensus nasional. kemungkinan jawaban dari pertanyaan atas ada (tiga), soal bias gender, soal dasar islam, atau soal kepentingan mendudukkan seorang putri menjadi sultan gubernur. mengenai bias gender, maka pertanyaannya gender dalam perspektif yang mana. kenapa yang dipakai adalah perspektif gender adalah hanya dari satu sudut yang sempit, kepentingan politik, dan dari situ muncul dakwaan diskriminasi. dakwaan ini sudah dibantah oleh prof. purwa santoso dalam persidangan kemarin. bahwa diskriminasi tersebut bisa dibenarkan karena pertimbangan melindungi kearifan lokal yang telah berlangsung turun temurun, sehingga diskriminasi tersebut bernilai positif. ahli akan menambahkan bahwa pangeran kraton yogyakarta tidak memandang hubungan laki laki dan perempuan dari sudut politik, melainkan melihatnya dari sudut yang lebih luas, kearifan terhadap keseimbangan alam, kesatuan semua unsurnya, agregat dan totalitas kehidupan yang bermuara merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pada hukum hukum tuhan. perempuan mendapat kepercayaan besar dari alam sebagai wadah kasih sayang (rahim), tempat embrio kehidupan tumbuh dalamnya, menjadi janin dan pada saatnya lahir menjadi bayi manusia dan menyusui serta mengasuhnya hingga tumbuh menjadi manusia dewasa. kebudayaan islam jawa akan menunjang pertumbuhan bayi menjadi manusia sempurna secara rohani. dalam proses itu, perempuan mendapat tamu agung secara periodik yang perih menyakitkan, darah haid dan nifas yang membebaskan mereka dalam banyak kewajiban, namun tidak mengurangi pahala mereka. ajaran agama mengatakan pahala mereka melebihi orang orang yang berjihad berperang medan laga. oleh karena itu, perempuan sangat diagungkan dan dihormati, diperlakukan dengan segala kasih sayang, karena itu dalam sebuah hadis nabi bersabda, sorga berada bawah telapak kaki mereka (para ibu). dalam sudut pandang ini, maka kewajiban untuk menjadi pengayom, pelindung, penopang kekuatan, menjadi imam dan sultan adalah laki laki. jadi masing masing, laki laki dan perempuan, mempunyai hak dan kewajibannya masing masing yang mesti dijalani secara seimbang, melalui proses komunikasi yang dasarnya adalah kasih sayang, perlindungan dan tanggungjawab bersama atas keberlangsungan kehidupan secara menyeluruh. kalau kita pakai perspektif politik semata, maka perspektif ini mesti diarahkan para penggugat keistimewaan ini. mereka bukan istri atau putri putri sultan, sehingga secara politik mereka tidak mempunyai hak menjadi sultan atau gubernur diy. karena seandainya dalam keistimewaan ini memang ada yang dirugikan secara politik konstitusional maka mereka adalah istri atau putri sultan yang bertahta. oleh karena itu, para penggugat ini sebetulnya tidak dalam kapasitas untuk menggugat keistimewaan ini, apalagi mengingat resiko yang sangat besar jika gugatan mereka diterima. kemudian kemungkinan alasan kedua, soal dasar islam. apa salahnya dengan dasar islam kraton ngayogyakarta ini? apakah islam yang dipraktekkan sebagai budaya harmonis antar agama dan sesama manusia, serta selaras dengan alam ini adalah salah? ini sudah diakui dan menjadi kenyataan sejarah yang berlangsung ratusan tahun. kalau alasannya ini membahayakan dan tidak sesuai dengan dasar negara ri, pancasila, maka apakah kita semua telah ingkar atau mengabaikan fakta kraton mataram ngayogyakarta melalui merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sri sultan hamengku buwono berperan besar dalam melahirkan dan mengemban bayi republik indonesia? dan sejarah mencatat, beliau lah yang menerima penyerahan kedaulatan dari pemerintah kolonial belanda. memang dasawarsa terakhir ini, setelah wafatnya sri sultan hamengku buwono ix, ada banyak orang orang non muslim masuk dalam kraton yogyakarta, bahkan menjadi lingkaran intinya. seperti tampak dari keterangan yudo hadiningrat dalam sidang ini, tampak seperti ada upaya untuk mengaburkan dasar islam dari kraton yogyakarta. apalagi dikaitkan dengan sabdaraja tahun kemarin yang menghilangkan rangkaian gelar yang eksplisit merujuk langsung kepada idiom idiom al @uran seperti abdurrahman dan khalifatullah, menguatkan rasa was was dan menimbulkan tanda tanya besar dari kalangan umat islam tentang kemungkinan sentimen. anti islam atau islam phobia ini. terhadap kemungkinan ini, maka ahli akan bikin tamsil, kalau kita punya tetangga, kebetulan rumahnya itu menghadapnya arah utara yang kebetulan tidak kita sukai atau kita anggap itu salah, apakah etis kalau tanpa musyawarah dengan tetangga pemilik rumah itu kita punya keinginan membongkar fondasi dan rumah itu untuk menghadap arah yang menurut kita benar? apakah kira kira tetangga pemilik rumah tidak tersinggung dan marah? ahli yakin mayoritas umat non muslim tidak mempersoalkan dasar islam dari kraton yogyakarta ini, dan mereka ingin kraton tetap lestari dengan semua nilai nilainya. kalau kemungkinan ada oknum tertentu yang seperti itu, mudah mudahan tidak, ahli hanya berharap segera menyadari bahwa niat dan upayanya itu tidak benar. kalau tentang kemungkinan ketiga, bahwa gugatan terhadap keistimewaan ini karena kepentingan untuk mendudukkan seorang putri menjadi sultan gubernur, maka ahli hanya ingin mengingatkan secara singkat, mengutip nasehat sunan kalijaga dan juru bertani kepada senopati dalam babad tanah jawi atas, jangan kabur . . atau, seperti kata orang orang jawa kampung kampung, ojo rumah . . demikianlah, karena menurut ahli tidak ada alasan yang memadai dan kondisi darurat untuk membuat kita harus mengubah pangeran kraton yogyakarta melalui perubahan keistimewaan ini, maka menurut ahli kita tidak perlu mengubah keistimewaan ini. kondisi darurat yang ahli maksud adalah merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kulminasi tidak dapat ditunda yang pembunuhannya masuk dalam takdir tuhan apabila sultan bertakhta adalah perempuan alias tidak dalam rasio yang wajar dan berlebihan oleh negara tidak menetapkannyabahkan anak atau saudara kandung ketika akan ditetapkan menjadi gubernur dan wakil gubernur diy. bahwa pemohon dan pemohon sebagai bagian dari kesatuan struktur dan perangkat karaton ngayogyakarta hadiningrat tata rakit paprentahan karaton ngayogyakarta hadiningrat) akan mengalami potensi kerugian konstitusional dengan penalaran yang wajar pasti terjadi dengan adanya kondisi tersebut. pemohon dan pemohon akan mengalami gangguan aktifitas dan kinerja sebagai bagian dari perangkat karaton ngayogyakarta hadiningrat yang seharusnya beriringan dan satu kesatuan dengan pemerintahan gubernur diy, dan dapat dipastikan terjadi dualisme kekuasaan daerah istimewa yogyakarta atau penjabat sementara). bahwa selain itu akibat dari terjadinya dualisme dalam sistem pemerintahan diy) mengakibatkan yang mana terjadi kekosongan jabatan gubernur defenitif, hal tersebut akan mengganggu keistimewaan. bahwa adanya kondisi dualisme kekuasaan yang terjadi daerah istimewa yogyakarta akibat dari diy menunjukkan tidak dihormatinya hak keistimewaan sistem pemerintahan asli dan proses pemerintahan kasultanan ngayogyakarta dan kadipaten paku halaman yang mandiri dan bebas dari gangguan. bahwa intervensi oleh negara masih merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid misalnya sudah tidak ada lagi keturunan laki laki dari trah hamengku buwono ini, atau trah panembahan senopati. atau, alasan darurat lainnya. kalau bukan tiga alasan atas, tetapi alasan perubahan zaman menjadi modern yang disampaikan, maka ahli bisa mengatakan bahwa raja perempuan itu bukanlah fenomena modern, karena sejak ribuan tahun lalu sudah banyak raja raja perempuan. jadi, perubahan zaman bukanlah alasan yang memadai dan genting, hanya kamuflase dan latar. sejak dahulu sampai sekarang, ada banyak kerajaan yang membolehkan laki laki atau perempuan menjadi raja, mereka tentu punya sejarah, argument dan dasar keyakinan masing masing yang harus dihormati dan tentu oleh warganya akan dijaga keberlangsungannya. tetapi, ada juga sejak dahulu sampai sekarang, kerajaan kerajaan yang hanya membolehkan laki laki saja menjadi pemimpin atau rajanya. ini tentunya juga mempunyai sejarah, argumen, dasar legitimasi dan tujuannya masing masing. ini juga mesti dihargai dan dihormati oleh kerajaan lainnya. warga kerajaan yang sadar, tentu akan menjaga masing masing kerajaannya itu. bahkan menurut ahli, mengingat sejarahnya yang telah terbukti, dasar dasar ajarannya yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan, dan tujuannya yang akan dicapainya adalah menjalin hubungan yang harmonis dan kreatif antara manusia dengan tuannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan alamnya, untuk kesejahteraan dunia dan direstui tuhan, maka sangatlah layak pangeran kraton ngayogyakarta hadiningrat ini dipertahankan dan mesti diperkuat upaya mengimplementasikannya dengan sungguh sungguh, mendalam dan menyeluruh, karena sangat signifikan terhadap problem mendasar zaman ini yang dipenuhi krisis orientasi kemanusiaan, peperangan antar negara yang sangat destruktif dan kerusakan alam yang massif. daerah istimewa yogyakarta, dengan kraton sebagai pusatnya, dapat berperan sebagai taman sari peradaban dunia. kerugian besar bagi bangsa indonesia dan dunia kalau pangeran kraton ini rusak atau dirusak. terhadap pertanyaan kedua, apakah sabdaraja dan dawud raja tahun itu absah menurut adat dan tatanan kraton ngayogyakarta hadiningrat? maka jawaban ahli, berdasarkan dasar dasar pangeran kraton mataram merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ngayogyakarta hadiningrat yang telah ahli sebutkan atas dengan segala pranalanya yang ada, maka sabdaraja dan dawud raja itu tidaklah absah secara adat, dan tidak bisa diikuti. ini dengan dua alasan. alasan pertama, dari segi prosedur formal dan protokoler resmi tata pemerintahan kraton. sebagai istilah teknis, istilah sabda raja dan dawud raja itu tidak ada dalam nomenklatur tata pemerintahan kraton yogyakarta. lebih dari itu, pelaksanaannya tidak memenuhi prosedur kraton yang itu bisa mengikat secara adat. pakaian dan atribut yang dikenakan sultan ketika menyampaikan sabdaraja tidak memenuhi syarat adat, seperti tidak memakai kutuk kanigoro dan sumping daun sirih. tempat sabda raja tidak menempati bangsal manguntur tangkis dan sultan tidak duduk sinewoko atas singgasananya, tidak ada tampilan tampilan dalem dan gamelan panggang yang mengiringinya. ini bisa dipakai dasar untuk mengatakan, ketika menyampaikan sabdaraja itu sultan tidak dalam keadaan manunggaling kawula gusti, yang bebas dari pamrih kepentingan pribadi. kalau dikatakan bahwa sabdaraja itu sebagai dawud gusti allah gusti agung kuasa cipta , maka ketika tidak terpenuhinya syarat syarat formal sebuah sabda dawud yaitu tidak melalui laku dan proses yang teruji dan bisa dipertanggungjawabkan, maka itu tidak dapat dipegang sebagai kebenaran. untuk ukuran hal mendasar, sabdaraja yang dampaknya akan sangat besar mengguncang, maka ketiadaan syarat syarat formal yang terpenuhi maka abdi dalem yang awam pun dalam hati pasti akan mengatakan ini pasti tidak serius. kalau diibaratkan solat dalam islam, maka ini seperti solat tanpa wudlu dan tidak menutupi aurat. orang awam pasti akan mengatakan salatnya tidak sah, dan akan mudah dinilai bohong kalau dia mengklaim sedang menghormati allah dalam salatnya. alasan kedua, dari segi substansi karakter keilmuan dan jatidiri kraton mataram ngayogyakarta hadiningrat. dalam sabdaraja yang disiarkan secara luas oleh media cetak dan elektronik secara nasional, sultan mengatakan adanya ini sebagai dawud gusti allah, gusti agung, kuasa cipta melalui para leluhur, penyebutan asma asma seperti ini tidak dikenal dalam tradisi kesultanan mataram ngayogyakarta hadiningrat. ada yang mengatakan ini seperti konsep trinitas dalam tradisi gereja, tetapi ada juga teman dari lingkungan katolik yang mengatakan tidak ada juga penyebutan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid seperti itu dalam gereja. jadi ini sebutan asing. etika para sultan mataram adalah hati hati dan terendah hatian dalam menyampaikan diasuh. menerima petunjuk yang diyakini sebagai petunjuk tuhan melalui bisikan dari para leluhur atau tanda tanda lainnya, adalah hal yang lazim dalam tradisi kraton. namun demikian, para sultan walaupun telah melalui laku tapabrata yang tekun dengan memenuhi ketentuan ketentuan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan yakin petunjuk yang didapatnya berasal dari tuhan, tentu akan dilakukan proses verifikasi yang berlapis lapis, dan ketika harus disampaikan orang lain atau public yang luas tidak mungkin akan menyampaikannya sebagai ini adalah dawud gusti allah . paling hanya menyebut, ini ada diasuh atau petunjuk . atau paling banter diasuh leluhur . , tidak berani menyebut asma allah secara langsung. ini adalah etika dasar, karena menyadari lidah kita belum sepenuhnya bebas dari berkata bohong atau kata kata kotor atau yang tidak pantas lainnya, sehingga tidak etis mengungkap asma allah yang suci melalui lidah yang masih kotor. ini etika. bentuk kehati hatian yang lain, menyangkut perubahan kebijakan dan orientasi kraton yang yang radikal, adalah dilakukan melalui proses musyawarah internal, disampaikan semua proses dan dasar dasarnya. musyawarah ini juga bagian dari verifikasi apakah diasuh yang diterima itu benar benar dari leluhur atau hanya ilusi yang merupakan bias dari kepentingan sempit. selanjutnya, isi dan makna dari sabda raja yang mengubah nama dan gelar sultan daring ngayogyakarta hadiningrat, berubah menjadi nama dan gelar ngarai dalem samp, langgenging buwono langgeng, langgeng ing toto panotogomo sangatlah kontradiktif dengan dasar dasar ajaran, ilmu ilmu dan pangeran kraton ngayogyakarta hadiningrat sebagaimana telah ahli sampaikan atas. kalau dalam gelar yang lama bisa dipahami dan kenali dasar dasar ajarannya, system keilmuan yang mengendalikannya dan tujuan tujuan yang akan dicapai bisa dipertanggungjawabkan, maka gelar yang baru tidak bisa merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo dikenali paradigma yang melahirkannya. walaupun mengandung kata mataram tapi gelar yang baru ini jelas jelas keluar dari jatidiri dan system keilmuan kraton mataram yang didirikan panembahan senopati. ini menjadi mataram yang lain lagi. menurut budayawan dan ahli naskah naskah kuno, kh. ng. agus subroto, kata buwono berbeda maknanya dengan buwono . kata buwono bermakna jagat yang nyata dan kongkrit: tanah, air, api, angin, dan sebagainya. bisa terukur dan empiris. sementara kata buwono menunjukkan makna jagad atau dunia yang abstrak, bersifat konseptual, asumsi dan bisa mengarah kepada konotasi sempit yang negatif, seperti menjadi bermakna duniawi . sangat tidak terukur. penghilangan kata kata atau konsep konsep abdurrahman, abidin panotogomo kalifatullah juga sangat fatal dalam keilmuan dan jatidiri kesultanan mataram ngayogyakarta hadiningrat. karena ini menghilangkan keyakinan dan prinsip pasrah (makna dasar islam) kepada kehendak dan kekuasaan allah, mengaburkan standar laku dan karakter yang menjadi kewajiban dan fungsi sultan dalam menjaga keseimbangan dan kesejahteraan manusia dan bumi yang diembannya. penghilangan konsep konsep atas juga bersifat kontradiktif secara keilmuan mataram. klaim diasuh gusti allah yang tentunya berasal alam gaib atau wilayah hakekat, dalam standar keilmuan mataram mesti bisa dibuktikan dengan bukti bukti seksualnya, syari tanya. karena antara yang hakekat dengan yang syari'at adalah satu kesatuan. padahal konsep konsep abdurrahman dan kalifatullah adalah firman allah dalam al gurun dan pemakamannya ada tertulis dalam kitab kitab tafsir, high dan tasawuf. jadi sangat tidak masuk akal, ada diasuh allah yang gaib berbunyi menghilangkan perintah allah yang tertulis dalam kitab suci. jadi, apakah sabdaraja bisa menjadi pangeran? mungkin bisa, tapi untuk kraton lain, dan jelas bukan untuk mengatur kraton mataram ngayogyakarta hadiningrat. sabda raja yang mengubah nama dan gelar sultan, dan dawud raja yang mengubah nama dan gelar gkr. pembaruan menjadi gkr. mangkubumi yang mengarah kepada proses pengangkatan menjadi putri mahkota lalu menjadi sultan adalah tidak sesuai dan bertentangan terhadap merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dasar dasar ajaran dalam pangeran kraton ngayogyakarta hadiningrat. kalau dipaksakan, bisa terjadi konsep , karena ini akan mengubah semua ritual, prosesi adat, penyebutan penyebutan, atribut atribut, tata ruang, arsitektur, tata kota, nilai nilai dasar dan bahkan kosmologinya. ini bukan perubahan atau pengembangan, tapi mengarah kepada penghilangan sejarah, kebudayaan, tata nilai dan jatidiri serta spiritualitas kraton ngayogyakarta hadiningrat. sebagai penutup, dengan merujuk dan mendasarkan pada apa yang telah ahli sampaikan panjang lebar dalam paragraf paragraf sebelumnya tentang pangeran, sejarah, dasar dasar ajaran, pranata pranata yang terkait, tradisi hidup yang menopang serta orientasi kebudayaannya, maka ahli akan menyampaikan (dua) permohonan. pertama, mohon yang mulia membatalkan kedudukan dan hak konstitusional para pemohon gugatan terhadap nomor tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta ini, karena posisi mereka yang tidak memenuhi syarat syarat untuk legal standing. kedua, mohon kepada para hakim mahkamah konstitusi untuk menolak isi gugatan para pemohon terhadap huruf nomor tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta, karena argumen argumen mereka yang tidak bisa diterima dan kontradiksi dengan lainnya, yang bisa merusak koherensi logis dan semangat dasar melindungi kearifan lokal kraton ngayogyakarta hadiningrat dalam keistimewaan diy atas. para pemohon sepertinya tidak menyadari bahwa balik keterbatasan perspektif mereka, ada bahaya yang lebih besar terhadap kebudayaan yogyakarta dan keaktifannya yang justru akan dilindungi oleh keistimewaan ini. prof. bawahi thontowi, sh., ph. keterangan tertulis) sejak beberapa tahun lalu diundangkan nomor tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta masyarakat merasa berbahagia. pengakuan dan penghormatan dari pemerintah pusat terhadap keistimewaan diy dikabulkan. sepengetahuan penulis, pembentukan uu diy tergolong paling lama sepanjang sejarah pembentukan perundang undangan. tidak kurang sebelas tahun masyarakat yogyakarta, dan seluruh shareholder memperjuangkannya, baik dalam ranah politik lokal diy maupun merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dalam kancah politik nasional jakarta, khususnya rumah rakyat dpr. karena itu, tidak mengherankan jika pro kontra baik secara geografis, antara berbagai provinsi dan secara geopolitik, antara penduduk masyarakat diy itu sendiri menimbulkan kegaduhan. sebagian masyarakat memandang uu diy bersifat diskriminatif, tidak demokratis, dan juga tidak bersesuaian dengan nilai nilai kemoderenan. dalam konteks hak asasi manusia, secara khusus uu diy tidak berpihak pada politik jender. mengingat hak untuk menjadi pemimpin dan kepala daerah hanyalah laki laki, dan mengapa perempuan tidak diperkenankan. kendatipun dugaan uji materiel uu diy sudah diprediksi sebelumnya akan bermunculan dari pihak luar dan dalam provinsi diy, semua pihak ketika itu sudah berjuang secara penuh optimal untuk diundangkan, hingga pada tingkat titik akhir bersikap pasrah atau tawarkan (penyerahan total kepada kehendak allah swt, tuhan yang maha kuasa) untuk disyahkan. kesuksesan yang diraih masyarakat diy dengan diundangkannya uu diy justru telah menjadi model. beberapa daerah berupaya untuk mengusulkan daerah istimewa dan atau daerah khusus, seperti surakarta, dan beberapa provinsi lainnya, misalnya bali, sumatra barat, riau, dan kalimantan timur. saat implementasi, uu diy yang harus dijabarkan dalam berbagai peraturan daerah istimewa perdana) belum usai, persoalan pun menerpa masyarakat yogyakarta. pertama, terkait dengan dikeluarkannya sabdaraja yang dikeluarkan sultan hamengku buwono tanggal april yang intinya melakukan perubahan atau penghilangan gelar, kalipatullah yang diatur dalam uu diy (lihat angka menjadi, ngarai dalem sampeyan dalem ingkang nuwun sri sultan hamengku buwono ingkang jumeneng, kesepuluh suryani mataram, senopati ing ngalogo langgeng ing buwono langgeng, langgeng toto pantotogomolahirnya diasuh raja ini dimaknai bahwa calon gubernur perempuan diy depan diperbolehkan. konsekuensinya adalah bahwa huruf nomor merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tahun tentang uu diy dilakukan perubahan. atas dasar sabdaraja dan diasuh raja itulah, sebagian masyarakat diy atau yang merasa hak hak konstitusionalnya terganggu, melalui kuasa hukum, dr. imanputra sidin, mh., iqbal tawaran pasaribu sh., victor santoso sandiaga sh., mh., dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal agustus dalam perkara nomor puu xiv tentang syarat calon gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta. pada dasarnya tim kuasa hukum memohon pada hakim hakim mahkamah: membatalkan huruf nomor tahun tentang uu diy terhadap kalimat yang memuat, antara lain riw pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak .,, rasa istri ini perlu dicabut karena bertentangan dengan uud nri .,. dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat alasan permohonan sebagaimana tertuang dalam ringkasan permohonan perkara (hal s.d. tidak memperlihatkan argumentasi yang kuat dan berkorelasi positif terhadap tuntutan kuasa hukum mengenai permohonan pembatalan huruf m,. petunjuk yang memperlihatkan bukti bukti yang akurat bahwa huruf nomor tahun bertentangan dengan uud dengan menujukan pertentangan atas (a) segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, (b). hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil,. (c) setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (d) berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun,. pengutipan tersebut atas oleh kuasa hukum, tidak ada yang salah, namun dalam penerapannya terhadap kasus yang dihadapinya tidak tepat. bagaimana kedudukan huruf nomor tahun tentang uu diy terhadap uud dan implikasi pembatalannya terhadap eksistensi kepastian hukum dan kemanfaatan keistimewaan diy bagi kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat yogyakarta?. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kedudukan huruf tidak bertentangan uud nri bilamana memperhatikan asas asas hukum umum yang diakui negara negara beradab (general principles recognized civilized states) dalam ilmu hukum, maka berlaku ketentuan bahwa lex specially derogat legi generally, peraturan hukum bersifat khusus membatalkan ketentuan hukum bersifat umum. asas ini berlaku universal, dalam arti tidak dibatasi waktu tempat dan ruang sehingga dapat mengikat dan wajib dipatuhi. karena itu, permohonan kuasa hukum agar hakim hakim mahkamah membatalkan huruf selain tidak relevan juga tidak memiliki argumentasi hukum yang kuat mengingat pihak kuasa hukum tidak melihat kedudukan nomor tahun termasuk dalam huruf sebagai ketentuan hukum yang khusus. lahirnya nomor tahun tentang uu diy merupakan perintah konstitusi dan uud yang satu sama lain memiliki kekhususan atau keistimewaan. argumentasi yang didasarkan (a) segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. (b). hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, (c) pada setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,. (d) bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, tidak dapat digunakan sebagai argumentasi menghilangkan huruf tersebut tidak dapat digunakan karena dan berbeda sifat norma hukumnya khusus, baik karena kondisi ruang waktu dan tempat. dalam bahasa hukum, kekhususan atau keistimewaan adalah sesuatu yang dibolehkan untuk dimiliki hanya untu satu hal. keistimewaan atu kekhususan meruapakan sesuatu obyek yang berbeda dari yang lain. privilege having enjoying one more privileges. dalam law's dictionary, privilege that which granted allowed any person, any class persons. dalam kamus bahasa arab keistimewaan, dimaknai sebagai suatu keadaan luar biasa khorigul adat,. pemeran indikator khusus atau keistimewaan ini menjadi penting mengingat dan menjadi hak hak konstitusional yang membenarkan adanya syarat merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid syarat tertentu bagi pengusulan suatu daerah istimewa atau daerah khusus. secara filosofis, setiap budaya memiliki nilai nilai inti (cores values), keistimewaan diy mencakup kesultanan atau kepemimpinan, kebudayaan, status tanah, dan tata ruang. dari keempat unsur tersebut, yang jadi indikator utama keistimewaan adalah sultan yang jumeneng, sebagai gubernur diy yang ditetapkan atau tidak dipilih langsung rakyat. jadi kedudukan sultan hb, sebagai gubernur atau the head the state sudah lama berlangsung setidaknya sejak ditanda tangannya perjanjian ganti nama dan gelar yang disandangnya adalah, ngarai dalem sampeyan dalem inang nuwun kanjeng sultan hamengku buwono senopati ing ngologo ngbdurarhman sayyid panotogomo kalipatullah ingkang jumeneng kaping semasa ing ngayogyakarta hadiningrat. dari landasan filosofis ini, maka seorang sultan yogyakarta harus laki laki, mengingat akan menjadi pemimpin agama dan juga pemimpin negara dan sejenisnya. secara keagamaan, indonesia sebagai negara religious yang berdasarkan pancasila, khususnya, isl ima menolak umumnya setiap manusia adalah berfungsi sebagai khalifah muka bumi, khalifatul ardi), yang berfungsi untuk memakmurkan muka bumi ini. namun, secara khusus dalam islam, setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin harus bertanggung jawab. karena itu, imam mawardi dalam ahkamul shulthonyah bahwa islam, merupakan kepemimpinan ulama dan kepemimpinan nubuwwah menunjukkan seorang pemimpin harus laki laki. tanggung jawab pemimpin laki laki, bukan sekedar persoalan kewajiban ekonomi rumah tangga, melainkan karena tanggung jawab untuk memimpin negeri, sebagian nabi muhammad saw madinah yang pluralistik. kuatnya atribut sultan hamengku buwono senopati ing ngalogo abdurrahman sayyid panotogoo kalipuatullah jus code selain telah mendapatkan pengakuan internasional, hukum nasional, juga telah menjadi hukum kebiasaan internasional. bilamana kesultanan yogyakarta dengan nama khaliftullah telah menjadi ingatan masyarakat bersama merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid (collective remeberence) yang sulit melupakan, nama khalifutllah, yang menujukan laki laki. oleh karena telah menjadi hukum kebiasaan yang secara faktual dan psikologis telah teruji daya katanya. secara faktual kesultanan yogyakarta, yang sejak berikutnya perjanjian ganti telah mengikat pihak belanda dengan kesultanan yogyakarta. sedangkan secara psikologis, kesultanan yogyakarta dengan gelar nama khalifautllah selain telah diyakini kebenarannya juga telah dipatuhi masyarakat sepanjang masa. tuntutan pencabutan tidak sesuai realitas sosial diy bilamana memperhatikan original intent, atau maksud dan tujuan pembentukan nomor tahun diy, yaitu untuk melestarikan nilai nilai luhur budaya ngayogyakarta hadiningrat, dan juga dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yogyakarta. berdasarkan asas asas dan teori teori hukum dalam masyarakat demokrasi, maka tuntutan kuasa hukum dan pihak yang diwakilinya tidak memiliki cukup argumentasi baik secara yuridis konstitusional, maupun argumentasi secara sosio politis. kesulitan pihak kuasa hukum untuk meyakinkan hakim hakim mahkamah membatalkan huruf adalah karena argumentasinya tidak komprehensif. seharusnya sebelum pada adanya usulan pembatalan kata isteri, pihak kuasa hukum seharusnya melihat lalat belakang adanya sabdaraja, pertama, sultan hamengku buwono tanggal aril terkait penghilangan kata kalipatullah sebagai symbol kerajaan mataram islam, yang melayari lahirnya keinginan uji materiel kata isteri dalam huruf sebagaimana yang diusulkan seharusnya dicabut. sekiranya sabdaraaja ini mengilhami lahirnya uji materiel nya, maka patut diduga selain terdapat konflik kepentingan juga juga mengabaikan kepentingan publik (public interest) bilamana memperhatikan asas hukum khusus, dan konsep kepastian hukum,dengan bukti adanya koherensi dan konsistensi, usulan pencabutan patut ditolak. lebih tegas lagi menurut hukum adat, atau pangeran adat merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bisa dibenarkan sepanjang dalam batas rasio yang wajar seperti menentukan: batasan usia, pendidikan dan npp laporan harta kekayaan untuk dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. norma tersebutnegara dalemharusnya norma diy tersebutdan atau kadipaten untuk menentukan siapa pemimpin selanjutnya angka dan angka diy). hal tersebut sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh uudbertentangan dengan perjuangan keistimewaan selama ini yang pro penetapan. kehadiran ini adalah yang tidak pro penetapan yang merupakan salah satu bentuk keistimewaan diy dalam hal pengisian jabatan gubernur dan wakilmungkindimana hal ini merupakan misteri ilahi yang tidak bisa dipastikan, negara tetap harus menetapkannya menjadi gubernur dan atau wakil gubernur diy. sultan bertakhta akan terhambat untuk ditetapkan oleh persyaratan yang terdapat pada huruf tersebut, dan bukan tidak mungkin proses merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo menurut turun marito, cucu sultan viii, dari bph prabuningrat bahwa pangeran adat adalah bebas atau keraton untuk dikukus termasuk konvensi oleh karena itu tidak harus tertulis, tapi pangeran tersebut dapat dilacak melalui symbol simbol, dan aman amanat. misalnya,pun . penolakan itu juga datang dari kelompok masyarakat yang menamakan pejuang khalifatullah, dengan tegas menolak penghilangan dan perubahan tertera dalam uu diy mengingat bukti otentik keabsahan sri sultan hamengku buwono, yang bertahta adalah pejabat yang sah menduduki kesultanan yogyakarta, kepala daerah gubernur daerah istimewa yogyakarta. kajian teoritis islam menguatkan penolakan terhadap perubahan kalifatullah dan status pemimpin perempuan. sekiranya diakui dalam beberapa kasus ditemukan adanya pemimpin perempuan, seperti aceh tergolong khusus dan langka. karena itu, untuk dijadikan dasar preseden hukum, kalangan ahli ahli gigih islam tidak termasuk pendapat jumhur ulama. dalam masyarakat salju, pemimpin islam disebut sultan atau khalifah. dalam tradisi ini, kesultanan mempersatukan antara kepemimpinan agama, kepimpinan politik dan militer yang bersifat religious. dan kekuasaan, baik bagi manusia maupun jin tidak akan pernah dapat diraih jika tidak disertai dengan ilmu pengetahuan arahan dalam system kekuasaan turki, khusus daulah utsmaniyah, sesungguhnya kekuasaan politik, ekonomi dan militer, tetap ada kekuatan keagamaan, sebagaimana berlaku pada para pemimpin islam. sama halnya, dengan sosok sultan agung yang memegang kekuasaan dalam satu rentang, satu sisi sebagai ulama, dan satu sisi lainnya sebagai seorang umar (raja). itulah sebabnya, mengapa masyarakat muslim diy menolak penghilangan kata khalipatullah dan kata isteri karena dasar argumentasinya yaitu sumber hukum islam, pangeran adat, dan sumber hukum materiel lainnya. penolakan terhadap sabdaraja april dan mei yang mengilhami adanya gugatan uji materiel, huruf juga mendapatkan penolakan yang massif dari kekuatan masyarakat demokratis diy. sikap merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid penolakan tersebut dilakukan oleh pengurus diy, dengan judul penjelasan sikap tertanggal juni surat dari trah kepada presiden, tertanggal juli yang ditandatangani oleh orang trah waris hamengku buo surat dari trah kepada x. terakhir, surat dari kepada trah iv. tentusaja, tidak kurang dari ratusan perangkat sekretariat desa, memberikan penolakan. dengan demikian, asas partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan telah terpenuhi, sehingga tuntutan kuasa hukum dalam uji materiel untuk membatalkan nomor tahun tentang undang undang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta tidak memiliki argumentasi yang komprehensif untuk dikabulkan. kerugian atau potensi kerugian pihak kuasa hukum kurang cukup meyakinkan ketika uji materiel tidak menjelaskan kerugian atau potensi kerugian baik secara materiel maupun materiel yang ditimbulkan oleh tersebut beberapa alasannya yang menujukan kelemahannya adalah: dari kedelapan kedudukan pemohon tidak satupun ada yang memiliki kaitan legal standing sebagaimana diatur kedelapan pihak tersebut semuanya tidak ada kaitannya dengan tersebut mengingat hanya sultan yang jumeneng, sebagai calon gubernur dan atau pihak saudaranya sebagai keluarga keraton. dalam hal ini, sultan tidak dapat disejajarkan dengan warga negara sebagai dimaksudkan kuasa hukum dengan merujuk pada huruf tidak terlihatnya bukti adanya kerugian baik materiel maupun materiel pada legal standing atas, sesungguhnya mengukuhkan adanya kepastian hukum bahwa sultan hb, harus laki laki. tidak cukup bukti bahwa konsekuensi dari legal standing yang tidak jelas yaitu bukan kerabat keraton langsung anak, cucu, kakak, kakek dst atas, maka bukti bukti tentang hubungan antara ada tidaknya kerugian konstitusional dengan legal standing tidak tergambarkan. memang benar bahwa kuasa hukum yang menyebutkan adanya pertentangan antara dalam uud uji materiel dilakukan kuasa hukum terhadap merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kepastian hukum, namun pertentangan terhadap hak hak konstitusional, kesederajatan depan hukum, diskriminatif, dan jender tidak dapat digunakan bagi upaya menolak, sultan yang laki laki sebagai calon gubernur. dengan demikian, maka fakta tersebut atas menujukan bahwa hakim hakim mahkamah tidak akan membentuk suatu norma baru. kesimpulan berdasarkan pemaparan atas, dapatlah disimpulkan sebagai berikut. bahwa permohonan kuasa hukum pada hakim mahkamah untuk membatalkan huruf yaitu terkait pencabutan kata istri kurang didukung argumentasi komprehensif. oleh karena kelemahan tersebut, maka hakim hakim mahkamah cukup dapat dipahami jka permohonan kuasa hukum tidak dikabulkan. bahwa argumentasi hukum yang komprehensif dapat menjadi bahan pertimbangan hakim hakim mahkamah bilamana permohonan kuasa hukum terkait pembatalan butir memiliki kedudukan sebagai lex specially yang tidak mudah dibatalkan oleh ketentuan hukum umum sebagaimana diatur dalam dan uud bahwa huruf terbukti sebagai lex specially mengingat adanya konsistensi dan koherensi kebenaran dalam nomor tahun diy yang bersesuaian dengan dan uud sebagai akibat dari posisi permohonan kuasa hukum tidak tepat karena menerapkan ketentuan ketentuan hukum umum untuk menjustifikasi ketentuan hukum khusus, maka pencabutan tentang istri telah bertentangan selain dengan asas hukum, kepastian hukum kedudukan sultan yang jumeneng harus laki laki,sesuai dengan dasar filosofis hukum islam, dan sumber pangeran adat, yang dalam hukum internasional, sebagai jus cohen. bahwa kuasa hukum, sebagai penggugat yang mewakili pihak pihak terbukti bahwa permohonan pembatalannya terhadap huruf bukan saja ada dugaan unsur konflik kepentingan (conflict interest) muncul dan tidak mengakomodir partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam nomor tahun melainkan karena merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tuntutan pembatalan tersebut bertentangan dengan sumber hukum islam khususnya jumhur ulama yang mewajibkan seorang sultan laki laki. sehingga iapun ada dalam beberapa kasus pemimpin perempuan, maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum yang mengikat dan dipatuhi. saksi pihak terkait sukiman bahwa saksi sebagai masyarakat yogyakarta merasa dirugikan akibat uuk diy yang diuji oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab tanpa memahami latar belakang sejarah keistimewaan diy. jika uuk diy dibatalkan, maka akan berakibat buruk bagi ahli masyarakat antara lain merubah sejarah yang belum pernah ada, yaitu menobatkan sultan perempuan yang berdampak merusak struktur masyarakat budaya ngayogyakarto hadiningrat. dengan tidak dilaksanakannya uuk diy secara murni dan konsekuen berdampak pada pelaksanaan tata pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya masyarakat desa. akibat pelaksanaan uuk diy tidak murni dan konsekuen, mengakibatkan keistimewaan kelembagaan seperti misalnya lembaga desa (lurah kades, carik sekdes, kemakmuran pembangunan, jayabaya keamanan, bayan dukuh, iodin kesra, dll) tidak akan terakomodir dalam perda istimewa. kami, paguyuban perangkat desa bersama sama masyarakat, sebagai pelaku yang mendukung dan memperjuangkan diwujudkannya rancangan undang undang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta untuk menjadi undang undang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta yaitu undang undang nomor tahun perkenan ahli menyampaikan hal hal pokok terkait penolakan atas dirinya diy. dasar penolakan: pertama, tahta untuk rakyat adalah ruh yang menjadi tujuan masyarakat daerah istimewa yogyakarta untuk menjadi wilayah indonesia yang adem, ayam, tentram, tenang, guru rukun, dengan pimpinan yang dicintai yang berwibawa karena dipimpin oleh gubernur yang sekaligus raja yang arif bijaksana. dua, manunggaling kawula gusti yaitu masyarakat yang kompak bekerja merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sama yang merupakan perwujudan antara rakyat dan pimpinan yang golong gilig, antara rakyat dengan gantinya atau rakyat dengan sultannnya (gubernur) ketiga, jalannya demokrasi daerah istimewa yogyakarta sesuai kearifan local, sudah ahli serahkan kepada sultan yang bertahta sesuai pangeran adat, sehingga ketika ahli harus memilih gubernur daerah istimewa yogyakarta sudah ahli percayakan kepada kesultanan dan pakualaman untuk mengisi posisi gubernur wakil gubernur dengan penetapan dan sudah dengan undang undangnya. keempat, tentang pengisian gubernur dan wakil gubernur dengan penetapan adalah atas kehendak masyarakat daerah istimewa yogyakarta dan sudah melalui tarik ulur perjuangan antara rakyat yang menghendaki pemilihan (demokrasi pilihan langsung) dengan yang menghendaki penetapan (demokrasi musyawarah mufakat). dalam hal ini sudah tidak ada pandangan diskriminasi lagi, karena rakyat sudah menyadari adanya kearifan lokal yaitu sultan hamengku buwono dan pualam yang bertahta sesuai pangeran adat sebagai ciri kas pimpinan daerah istimewa yogyakarta yang bersifat kerajaan. keempat hal diatas merupakan kontrak sosial ahli warga daerah istimewa yogyakarta baik dengan sultan yogyakarta maupun dengan pemerintah pusat. artinya tidak akan ada keistimewaan tanpa peran serta masyarakat yogyakarta. hal ini ahli sampaikan untuk membantah pernyataan sultan bahwa urusan pangeran adat, urusan keistimewaan hanya urusan internal kraton semata. ahli warga yogyakarta yang merasa memiliki dan menjadi rakyat kraton yogyakarta juga merasa bertanggung jawab terhadap pangeran, terhadap adat istiadat yang ada kraton. karena apapun kebijakan kraton yang rajanya sebagai gubernur dan wakil gubernur, akan berdampak pada nasib ahli warga daerah istimewa yogyakarta. dengan dirinya uuk diy, terlebih ketika sultan menjadi pihak terkait yang menguatkan pemohon pengujian, ahli merasa dikecewakan dan dikhianati. semestinya sultan ada sisi ahli untuk mempertahankan uuk diy, sebagaimana ahli bersama beliau pada saat itu dengan penuh pengorbanan memperjuangkan undang undang ini. ketika undang undang merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo keistimewaan sudah jadi, belum sempat sepenuhnya dijalankan dengan baik tetapi sudah diuji mahkamah konstitusi. ahli merasa segala jerih payah yang ahli lakukan untuk mewujudkan keistimewaan diy tidak dihargai. sebagai kontrak sosial, tidak hanya mengikat ahli rakyat yogyakarta tetapi juga mengikat sultan dan adipati paku alam sebagai penguasa yogyakarta. apa yang dilakukan oleh raja haruslah bersandar pada keempat prinsip atas. sultan tidak boleh bertindak semena mena. perbuatan sultan dibatasi oleh aturan yang ahli sebut pangeran adat. jika sultan hendak mengubah pangeran adat maka ahli juga harus dilibatkan sebagai rakyatnya. beberapa waktu belakangan, pengubahan gelar sultan dan pengangkatan putri mahkota bagi ahli warga yogya adalah pengingkaran terhadap pangeran adat dan menyalahi keistimewaan. hal itu bisa mengakibatkan hilangnya legitimasi sultan yang berkuasa mata ahli rakyat yogyakarta. sultan seharusnya arif, bijaksana dan berlandaskan tradisi luhur yang turun temurun dalam setiap tindakannya. sebagai saksi fakta, ahli sampaikan bukti bukti perjuangan atau kegiatan kegiatan dalam mendukung keistimewaan daerah istimewa yogyakarta yang didasari dari sejarah yang ada untuk mengesahkan wilayah daerah istimewa yogyakarta dengan undang undang negara republik indonesia. inilah sejarah perjuangan saksi sidang gerakan rakyat yogyakarta, mendaulat sultan hamengku buwono yang dinobatkan sejak tahun tetapi tidak segera ditetapkan sebagai gubernur diy, sehingga pada tanggal januari gerakan rakyat yogyakarta memaksa dprd diy untuk menetapkan sultan sebagai gubernur diy. aksi damai menuntut kepada kpu diy jalan anti karena mengalokasikan dana untuk pemilu gub diy karena menurut hemat ahli bagi diy tidak ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. merti bumi merapi, mendukung keistimewaan diy lapangan candi dibangun pakem, sleman yang intinya mengukuhkan satgas penetapan diy yang terdiri dari perangkat desa gunung kidul, sleman, bantul dan kulon progo, pada tanggal desember gerakan masa depan gedung agung mendesak kepada presiden sby merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid untuk segera menetapkan rusuk diy menjadi uuk diy yang dihadiri perangkat desa empat kabupaten. aksi gerakan masa jakarta, menghadap menteri dalam negeri, menyerahkan surat dan menuntut agar rusuk diy segera disyahkan menjadi uuk diy dilanjutkan orasi didepan istana negara menuntut kepada bapak presiden supaya segera mengesahkan ruu diy menjadi diy. bersama bapak gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengku buwono menghadap menteri dalam negeri bapak ariyanto, berangkat dari kantor perwakilan daerah diy, menteng jakarta menuju hotel cantika premiere, dimana ahli diagendakan diterima untuk menuntut agar ada ketegasan sikap tentang kejelasan disahkannya diy. menyampaikan paparan mengenai tuntutan warga daerah istimewa yogyakarta untuk segera mengesahkan ruu menjadi hadapan komisi dpr ri. dialog dengan dprd diy, serta mengirim surat kepada dprd diypada tanggal desember tuntutan: saksi selaku dukuh perangkat desa yang berjuang mempertahankan keistimewaan diy sejak tahun sampai dengan uuk diy disyahkan pada tanggal agustus dengan susah payah merasa dirugikan dengan gugatan tersebut tanpa menghargai perjuangan kami. bahwa gugatan terhadap diy huruf tidak mencerminkan keinginan rakyat daerah istimewa yogyakarta, berarti ada kepentingan seseorang yang ingin menjadi gubernur diy tanpa melalui proses yang sudah lazim dilaksanakan daerah lain. ahli sudah secara suka rela iklan suara ahli untuk menetapkan sultan hamengku buwono dan adipati pualam yang bertahta menjadi gubernur dan wakil gubernur. saksi menolak dengan tegas permohonan pengujian merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigokarena diy ini merupakan pilihan budaya masyarakat kami. menimbang bahwa para pemohon dan pihak terkait,istimewaan daerah istimewa merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidyiy yang berbunyi sebagai berikut: calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah warga negara indonesia yang harus memenuhi syarat:bahwa inti argumentasi para pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dalam permohonan guo adalah bahwa dengan rumusan dalam huruf diy sebagaimana diuraikan pada angka atas yang hanya menyebutkan kata istri berarti negara telah tidak lagi menjamin perlindungan terhadap hak hak perempuan. dengan rumusan demikian seolah olah hanya laki laki saja yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur diy sehingga norma guo bersifat diskriminatif terhadap perempuan. selain itu, norma undang undang guo juga telah memasuki persoalan yang merupakan lingkup kewenangan internal keraton kasultanan dan kadipaten sesuai dengan ruang lingkup keistimewaan yang diberikan oleh uud dan diy kepada daerah istimewa yogyakarta. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pencalonannya dipermasalahkan dan ditoladaftar riw hidup yang memuat kata istri tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi keistimewaan diy akan perjuangan pro penetapan dan hal tersebut jelas mengganggu urusan internal karaton ngayogyakarta hadiningrat dalam menetapkan dan menobatkan penerus kekuasaan kasultanan dan kadipaten dan membuat turbulensi dalam kasultanan. bahwa kondisi tersebut dengan berlakunya huruf diy yang mengatur kata istri , keraton dan kadipaten seolahselain itu kata istri dalam huruf diyselalukasultanan ngayogyakarta hadiningrat dibawah pimpinan sultan hamengku buwono dan bisa ditafsirkan juga harus sudah menikah. bahwa gubernur dan wakil gubernur diy sebagai lembaga negara sesungguhnya tidaklah berjenis kelamin. harusnya dalam rumusan norma merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid argumentasinya, satu pihak, huruf diy menyatakan bahwa syarat untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur diymana kedua hal ini merupakan kewenangan penuh kasultanan dan kadipaten berdasarkan hukum yang berlaku internal kasultanan dan kadipaten: lain pihak, dalam huruf diy dinyatakan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur diydengan demikian, huruf diy telah ikut mengatur siapa yang boleh bertahta menjadi sultan dan siapa yang boleh menjadi adipati. selain itu, berlakunya huruf diy berpotensi menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan gubernur dan atau wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta jika syarat dalam norma undang undang guo tidak terpenuhi. bahwa pemohon prof. dr. sarinah fadli, adalah perorangan warga negara indonesia, aktivis yang memperjuangkan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan tokoh kunci balik terbentuknya komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan komnas perempuan) dan terpilih sebagai ketua pertama lembaga ini. bahwa pemohon ii, syamsiah ahmad, m.a., adalah perorangan warga negara indonesia yang konsen dengan perjuangan kesetaraan gender dan terus berjuang dan beraktivitas dalam perjuangan hak hak perempuan, baik melalui proses politik legislatif maupun eksekutif dan peradilan. bahwa pemohon iii, dra. siti nia nurhasanah, adalah perorangan warga negara indonesiapemohon iii adalah ketua aliansi nasional bhinneka tunggal ika anti). bahwa pemohon iv, ninik suryani widiyantoro, adalah perorangan warga negara indonesia, seorang psikiater, dan aktivismerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa pemohon dra. masruchah, adalah perorangan warga negara indonesia yang lebih dari tahun aktif memperjuangkan dan mengadvokasi hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan, baik melalui pembentukan peraturan perundang undangan maupun dalam pengujian peraturan perundang undangan. pemohon pernah menjabat sebagai sekjen koalisi perempuan indonesia yang core issue nya meningkatkan keterwakilan perempuan lembaga pengambil kebijakan, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. bahwa pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon berdasarkan curriculum vitae yang disertakan dalam permohonan guo (bukti s.d. bukti secara faktual menunjukkan yang bersangkutan adalah aktivis penggiat anti diskriminasi, khususnya terhadap perempuan, dan oleh mahkamah sudah beberapa kali diterima kedudukan hukumnya sebagai pemohon dalam pengujian undang undang yang berkenaan dengan jabatan publik bidang legislatif dpr, dpd, dan dprd) yang memuat isu diskriminasi terhadap perempuan meskipun yang bersangkutan tidak mencalonkan diri sebagai anggota dpr, dpd, atau dprd, sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii dengan demikian, oleh karena isu dalam permohonan guo juga berkait dengan persoalan diskriminasi terhadap perempuan, sebagaimana diuraikan pada angka atas, maka pertimbangan mahkamah dalam menerima kedudukan hukum pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon dalam kedua putusan mahkamah konstitusi tersebut berlaku pula terhadap permohonan guo sehingga pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv,anggiastri hanantyasari utami, adalah perorangan warga negara indonesia, bekerja pada sebuah lembaga pengembangan diri dan komunitas bernama kemuning kembar yang menyediakan dan melakukan pendidikan dengan materi ajar, antara lain, psikologi, kesehatan, dan kebudayaan (bukti lembaga ini memberi layanan berupa penilaian, konsultasi, dan intervensi psikologi bagi anak, remaja, dan dewasa. lembaga merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ini bekerjasama dengan sejumlah institusi, antaranya, badan pemberdayaan perempuan dan masyarakat ppm) daerah istimewa yogyakarta mana salah satu programnya adalah pelatihan simulasi anak berbasis budaya jawa pada kader kader pendidikan daerah istimewa yogyakarta (bukti bahwa pemohon vii, dra. im. sunarsih suharyo, apt., su, adalah perorangan warga negara indonesia, bekerja pada yayasan kanker indonesia yki) cabang daerah istimewa yogyakarta dan saat ini menjabat sebagai wakil ketua (bukti yki cabang daerah istimewa yogyakarta memperoleh dana apbd melalui dinas kesehatan daerah istimewa yogyakarta. bahwa pemohon viii, bambang prayitno soros, warga negara indonesia, pelaku bisnis pariwisata daerah istimewa yogyakarta yang dilaksanakan oleh taman wisata jogja milik pemohon viii dan bumi gerakan mas (bukti bisnis pemohon viii memanfaatkan lahan daerah istimewa yogyakarta atas persetujuan gubernur daerah istimewa yogyakarta yang disewa oleh pemohon viii dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. dengan demikian, bisnis pemohon viii sangat berkaitan dengan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta sehingga dapat terhambat jika tidak ada gubernur definitif untuk daerah istimewa yogyakarta sehingga pemohon viii akan mengalami kerugian, dalam hal ini kerugian finansial. bahwa pemohon ix, wawan hermawan, s.e., m.m., adalah warga negara indonesia, direktur utama ragam kriya nusantara dan harpa inti mandiri (bukti yang masing masing bergerak dalam bidang perdagangan dan industri. kemajuan bisnis pemohon bergantung pada pameran dan misi dagang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah istimewa yogyakarta sehingga apabila terjadi kekosongan jabatan gubernur, hal itu akan berpengaruh terhadap bisnis pemohon karena dana apbd untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tidak akan terealisasi. bahwa pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii, dan pemohon ix, pada intinya mendasarkan anggapan kerugian konstitusional yang potensial akan dideritanya padayang kemudian dihubungkan dengan aktivitas atau pekerjaan mereka tetapi tidak secara merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid spesifik menunjuk hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam mk. kendatipun pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii, dan pemohon berupaya membangun konstruksi argumentasi dengan menghubungkandengan keberadaan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam dan uud menurut mahkamah, konstruksi argumentasi demikian tidak sesuai dengan maksud terpenuhinya syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana dijelaskan oleh putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii tanggal mei dan putusan nomor puu tanggal september oleh karena itu, mahkamah berpendapataden mas admin suryo satrianto, s.t., perorangan warga negara indonesia, adalah abdidalem karaton ngayogyakarta hadiningrat dengan pangkat wedana (bukti yang menjabat atau berada pada posisi kawedanan widya budaya yang berada bawah kawedanan ageng punakawan nita budaya (departemen yang secara khusus bertugas menjaga kelangsungan budaya). kawedanan widya budaya memiliki tugas, antara lain: melaksanakan upacara adat karaton ngayogyakarta hadiningrat (grebeg, labuhan, jabatan pusaka, dan lain lain), mengelola seluruh tata tertib, pranata sampah sampah upacara, dan karya sastra serta khasanah budaya karaton ngayogyakarta hadiningrat,(bukti s.d. bukti dengan demikian, pemohon adalah bagian dari sistem dalam karaton ngayogyakarta hadiningrat yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sultan yang bertahta selaku negara dalem. bahwa pemohon xi, supriyanto, s.e., perorangan warga negara indonesia, adalah salah seorang abdidalem kepanjen karaton ngayogyakarta hadiningrat (bukti s.d. bukti yang memegang posisi pada tewas merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid doro pro yang langsung berada bawah kawedanan ageng panitrapuro sekretaris jenderal keraton). dalam tewas doro pro terdapat beberapa abdidalem kerajaan yang merupakan organ pendukung fungsi sultan negara dalem). pemohon adalah juga pamong desa desa gilangharjo pandak bantul, kabupaten bantul. jabatan abdidalem dan pamong desa yang dipegang pemohon adalah berasal dari sultan negara dalem karaton ngayogyakarta hadiningrat) yang fungsinya sebagai perwujudan fungsi karaton atau representasi sultan tengah masyarakat desa gilangharjo pandak bantul. bahwa berdasarkan uraian pada angka dan angka atas telah terang bagi mahkamah bahwa, dalam kedudukannya sebagai abdidalem, keberadaan pemohon dan pemohon berkenaan langsung dengan status keistimewaan daerah istimewa yogyakarta sehingga hak hak yang melekat pada status keistimewaan daerah istimewa yogyakarta tersebut, yang antaranya termasuk hak kasultanan ngayogyakarta hadiningrat untuk menentukan siapa yang berhak bertahta sebagai sultan, secara langsung juga mempengaruhi jabatan pemohon dan pemohon dalam kapasitasnya sebagai abdidalem. dengan demikian, dalil kerugian hak konstitusional yang diturunkan dari uud yang berlaku bagi daerah khusus atau istimewa sebagaimana diuraikan pada angka atas juga berlaku terhadap pemohon dan pemohon xmahkamah berpendapat bahwabertindak selaku pemohon dalam permohonan guo, sedangkanrdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bertindak sebagai pemohon (selanjutnya disebut para pemohon), mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan mana para pemohon mendalilkan bahwa huruf diy yang rujukannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf atas bertentangan dengan uud dengan dalil yang apabila ditingkatkan pada pokoknya sebagai berikut (dalil para pemohon selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara): menurut para pemohon, masuknya kata istri dalam huruf diy tersebut bermakna bahwa yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur hanya seorang laki laki. huruf ini berkait dengan huruf diy yang mengatur calon gubernur dan calon wakil gubernur diy menunjukkan adanya proses internal keraton dan kadipaten yang menghasilkan seorang sultan dan adipati yang bertakhta. terhadap proses yang menghasilkan lembag, seperti umur, pendidikan, keterangan kesehatan dan seterusnya seperti diatur dalam dan diy. kedua proses tersebut seharusnya dipisahkan. menurut para pemohon, huruf diy telah mencampuri terlalu jauh, bahkan ekstensif, antara proses internal keraton dan kelembagaan gubernur dan wakil gubernur. menurut para pemohon, huruf diy bertentangan dengan dan serta uud para pemohon berargumentasi bahwa salah satu penyangga tegaknya negara hukum adalah prinsip persamaan hadapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam uud dengan sendirinya melarang adanya diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam dan serta uud salah satu larangan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid diskriminasi itu adalah diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. huruf diykata suami sebagai frasa yang objektif, hal itu menunjukkan hanya laki laki saja yang dapat menjadi gubernur dan wakilnya provinsi daerah istimewa yogyakarta, dengan demikian norma undang undang guo bersifat diskriminatif terhadap perempuan. menurut para pemohon, huruf diy melanggar dan uud serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil uud sebagaimana dijamin dalam negara hukum uud para pemohon berargumentasi bahwa dengan rumusan demikian dapat membuat jabatan gubernur (c.g. sultan) dan jabatan wakil gubernur (c.g. adipati) atau bisa jadi keduanya dianggap tidak memenuhi syarat sehingga terjadi kekosongan permanen jabatan gubernur dan atau wakil gubernur sebab bisa jadi sultan yang bertakhta atau adipati yang bertakhta tidak memiliki istri, anak, dan saudara kandung sementara negara sendiri tidak boleh mencampuri urusan penggantian sultan bertakhta dan adipati bertakhta agar memiliki istri terlebih dahulu. syarat dalam huruf diy juga secara rasional tidak wajar karena telah mengintervensi takdir tuhan. kekosongan permanen jabatan gubernur dan atau wakil gubernur itu akan menjadi bertentangan dengan dan uud karenamenjadi tidak mungkin dilaksanakan. kalaupun terhadap kekosongan itu dapat diisi dengan penjabat pejabat sementara atau pelaksana tugas, kewenangannya sangat terbatas. keadaan demikian pada akhirnya akan menyebabkan kehidupan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak dapat dilaksanakan sehingga dengan sendirinya merugikan hak hak konstitusional masyarakat, seperti hak untuk memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya uud 1945j,untuk mendapatkan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pelayanan kesehatan uud dan juga hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan uud norma dalam guo juga dapat menimbulkan adanya perbedaan penafsiran karena memberi ruang kepada negara, melalui dprd diy, untuk menolak menetapkan sultan yang bertakhta dan adipati yang bertakhta untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur diy karena tidak memiliki istri dan sekaligus bersifat diskriminatif terhadap perempuan, sementara itu kepastian hukum juga merupakan salah satu tujuan hukum yang merupakan prinsip penting dalam negara hukum, sehingga norma guo bertentangan dengan dan uud menurut para pemohon, huruf diy bertentangan dengan 18bara pemohon berargumentasi bahwa status istimewa yang dimiliki oleh diy bukanlah pemberian negara melainkan bentuk pengakuan dan penghormatan tertinggi oleh pemerintah republik indonesia sukarno hatta) berdasarkan sejarah asal usul keberadaan diy dan kontribusinya dalam merebut kemerdekaan republik indonesia. hal ini juga dipertegas oleh putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi uud memberikan kemungkinan pengaturan tersendiri dari ketentuan uud sehingga hubungan antara kedua norma konstitusi itu adalah setara, tidak saling membawahi. dengan demikian, yang diperkuat oleh putusan mahkamah konstitusi atas memiliki keistimewaan yang diperoleh berdasarkan asal usul dan kenyataan sejarah, peran dan kontribusinya dalam negara kesatuan republik indonesia, mana pengertian, jenis dan ruang lingkup keistimewaan diy itu diatur dan ditegaskan dalam diy. kata istri , anak dan saudara kandung dalam norma guo, yang melampaui takdir dan pembunuhannya tidak dapat ditunda, dapat menghambat sultan yang bertakhta dan adipati yang bertakhta untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur diy sehingga hal itu menjadi bertentangan dengan pengakuan dan penghormatan keistimewaan diy merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sebagaimana ditegaskan dalam uud dan ditegaskan dalam diy sendiridr. margarita kamis, s.h., hum., prof. dr. saudi isra, s.h., dr. zainal arifin mochtar, s.h., brigjen purn|keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, menimbang terhadap permohonan guo, presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan9jmaret namun oleh karena keterangan tertulis tersebut diterima kepaniteraan mahkamah setelah batas penyerahan kesimpulan oleh para pihak dan persidangan untuk pembuktian telah berakhir maka mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut keterangan dpr tersebut, i3. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, dewan perwakilan daerah menyampaikan keterketerangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, dewan perwakilan daerah juga menghadirkan ahli yaitu drs. abdul hakim naja, si., heru wahyukiswoyo, rh., sos., si., aan eko widianto, sh., hum., dan kh. dr. marzuki wahid yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan masing masing pada tanggal januari merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dan februari keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara: menimbang terhadap permohonan pemohon, pihak terkait yaitu gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubuwono telah memberikan keterangketerangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, menimbang terhadap permohonan pemohon, pihak terkait yaitu adjie antono dan abdul muhaimin telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal januari yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, pihak terkait juga menghadirkan, keterangan selengkapnya termuatberpendapat sebagai berikut: bahwa jika merujuk pada perjalanan sejarah ketatanegaraan indonesia sebagai negara merdeka, dengan melihat fakta keberagaman yang ada, secara ideal tidaklah mungkin membuat desain hubungan pusat dan daerah secara seragam. karena itu, salah satu tantangan yang menyertai sejarah perjalanan desentralisasi dan otonomi daerah indonesia terletak pada kemampuan mengelola segala bentuk keberagaman daerah sehingga tetap memiliki kemampuan mempertahankan karakter atau kekhususan yang dimiliki setiap daerah, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid alungsyah, s.h., yaitu yang beralamat kantor jalan bidang timur nomor jakarta pusat, dki jakartadan membaca keterangan pihak terkait gubernur provinsi daerah istimewa yogyakarta dan sdr. adjie antono dan abdul muhaimin: mendengar dan membaca keterangan saksi para pemohon dan pihak terkait sdr. adjie antono dan abdul muhaimin serta ahli para pemohon, dewan perwakilan daerah, dan pihak terkait sdr. adjie antono dan abdul muhaimin: memeriksa bukti bukti para pemohon: membaca kesimpulan para pemohon, dewan perwakilan daerah, dan pihak terkaitnorma tersebut dihapus dan cukup diatur frasa daftar riw hidup saja sebagai sebuah dokumen dengan pilihan kondisi hukum terbuka.eundang undang atau seluruh, karena sekali lagi itu. adalah. wilayah kasultanan dan kadipaten untuk menentukan pemimpinnya masing masing, bisa perempuan dan bisa juga laki laki, semuanya sama konstitusionalnya. bahwa pemohon dan pemohon sebagai warga negara daerah istimewa yogyakarta khususnya warga kasultanan ngayogyakarta berkepentingan agar pemimpinnya gubernur dan wakil gubernur) dihasilkan melalui proses dan syarat yang bisa diterima dalam rasio yang wajar dan tidak mengunci pada syarat yang mengintervensi takdir seseorang agar kasultanan ngayogyakarta dan kadipaten paku halaman tetap terjaga stabilitas dan harmonika, tidak seperti saat ini ketika turbulensi dalam lingkup keistimewaan sudah mulai terasa yang sangat menganggu harmoni keistimewaan yogyakarta yang telah diakui dan dihormati oleh negara menurut uud berdasarkan tersebut, pemohon dan pemohon berpotensi menurut penalaran yang wajar dan dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional. bahwa dengan demikian pemohon dan pemohon jelas dirugikan dengan pemimpinnya merupakan hasil dari norma yang bersifat diskriminatif dan tidak dalam rasio yang wajar dan berlebihan yang merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa dalam kaitan ini uud menegaskan negaralahir dan diberlakukannya diy, yang menjadi objek permohonan guo, adalah guna memenuhi amanat konstitusi atas, sebagaimana ditegaskan dalam konsiderans bagian menimbang diy (vide lebih jauh konsiderans bagian menimbang huruf sampai dengan huruf diy), bahwa, secara garis besarnya, diberikannya status daerah istimewa kepada kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan kadipaten pakualaman, yang sekarang dinamakan daerah istimewa yogyakarta, adalah karena peran dan sumbangsih kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan kadipaten pakualaman dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia. sebagaimana telah menjadi fakta sejarah yang tak terbantahkan, setelah proklamasi kemerdekaan agustus kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan kadipaten pakualaman secara sukarela menyatakan bergabung dan menjadi bagian integral dari negara kesatuan republik indonesia meskipun pada saat itu kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan kadipaten pakualaman telah memiliki wilayah, penduduk, dan pemerintahannya sendiri. pernyataan berintegrasi dengan negara kesatuan republik indonesia dituangkan dalam maklumat bertanggal september masing masing ditandatangani oleh sri sultan hamengku buwono dan adipati paku alam viii, yang kemudian dikukuhkan dengan piagam kedudukan presiden republik indonesia bertanggal september yang sekaligus menyatakan status integrasi yogyakarta dalam negara kesatuan republik indonesia adalah sebagai daerah istimewa, bahwa dalam diy kemudian ditegaskan, keistimewaan daerah istimewa yogyakarta adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimilikinyasementara itu, yang dimaksud kewenangan istimewa adalah wewenang tambahan yang dimiliki oleh daerah istimewa yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang undang tentang pemerintahan daerah (vide angka dan angka diy), merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo bahwa selanjutnya dalam diy dijelaskan lingkup kewenangan yang termasuk dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada angka atas, yaituan daerah diy, kebudayaan: pertanahan: dan tata ruang. dengan demikian telah jelas bahwa tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur diy serta kelembagaan pemerintahan daerah diy merupakan bagian dari lingkup kewenangan yang termasuk dalam urusan keistimewaan daerah istimewa yogyakarta. hal itu berarti memberikan proses pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur yang berbeda dengan daerah daerah lain indonesia merupakan wujud dari bentuk khas atau kekhususan dalam mewadahi praktik desentralisasi terhadap daerah istimewa yogyakarta: bahwa salah satu ciri keistimewaan dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur diy adalah cara pendiriannya tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung, sebagaimana berlaku dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur daerah lainnya indonesia, melainkan melalui mekanisme khusus sebagaimana diatur dalam bab diy mana yang dapat mengisi jabatan gubernur harus bertahta sebagai sultan hamengku buwono dan untuk dapat mengisi jabatan wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta harus bertakhta sebagai adipati paku alam, sebagaimana diatur dalam huruf diy, bahwa berdasarkan uraian pada angka atas, secara contrary, telah menjadi terang bagi mahkamah bahwa seseorang yang tidak bertakhta sebagai sultan hamengku buwono secara hukum tidak dapat menjadi gubernur daerah istimewa yogyakarta dan seseorang yang tidak bertakhta sebagai adipati paku alam secara hukum tidak dapat menjadi wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta. hal yang menjadi persoalan kemudian, apakah negara yang direpresentasikan melalui undang undang (in cast diy) merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid berwenang menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk dinobatkan sebagai sultan hamengku buwono dan sebagai adipati paku alam? terhadap pertanyaan ini mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan utama pemberian status istimewa kepada kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan kadipaten pakualaman menjadi daerah istimewa yogyakarta adalah karenapada masa awal berdirinya negara kesatuan republik indonesia secara sukarela menyatakan diri bergabung atau berintegrasi dengan negara kesatuan republik indonesia. artinya,bukan pemberian atau dibentuk oleh negara (in cast negara kesatuan republik indonesia). sebaliknya, justru karena tindakan sukarela sultan dan adipati yang bertakhta pada saat itulah sehingga menyebabkan daerah yang sekarang kita kenal sebagai daerah istimewa yogyakarta ini menjadi bagian integral dari negara kesatuan republik indonesia. dengan kata lain, andaikata setelah proklamasi kemerdekaan agustus sultan ngayogyakarta hadiningrat dan adipati pakualaman saat itu tidak secara sukarela menyatakan bergabung dengan negara kesatuan republik indonesia maka daerah yang sekarang kita kenal sebagai daerah istimewa yogyakarta dengan sendirinya belum tentu merupakan bagian dari wilayah negara kesatuan republik indonesia. artinya, secara historis maupun yuridis kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan kadipaten pakualaman lebih dahulu ada dari negara kesatuan republik indonesia. oleh karena itu, hukum yang berlaku dalam menentukan siapa yang berhak dinobatkan sebagai sultan kasultanan ngayogyakarta hadiningrat, demikian pula siapa yang berhak dinobatkan sebagai adipati kadipaten pakualaman, adalah hukum yang berlaku internal keraton kasultanan dan internal kadipaten. negara (yang direpresentasikan oleh undang undang, cast diy) tidak memiliki landasan argumentasi konstitusional logis maupun historis untuk turut serta menentukan siapa yang berhak dinobatkan sebagai sultan yang bertakhtmaupun untuk turut serta menentukan siapa yang berhak dinobatkan sebagai adipati paku alam kadipaten pakualaman. dengan demikiandalam kasus guo negara (in cast melaluibahwa berdasarkan uraian pada angka sampai dengan angka atas maka tindakan atau keputusan pembentuk undang undang yang memutuskan bahwa salah satu keistimewaan daerah istimewa yogyakarta adalah adanya pengaturan secara tersendiri dalam tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernurnya, sebagaimana diatur dalam huruf diy, merupakan tindakan atau keputusan yang tepat karena sejalan dengan jiwa uud hal itu kemudian ditegaskan dalam diy yang mengatur persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta. huruf diy berbunyi, calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah warga negara indonesia yang harus memenuhi syarat: .. dengan rumusan demikian berarti negara (melalui diy) telah menegaskan bahwa siapa pun yang berdasarkan aturan yang berlaku kasultanan dinyatakan bertakhta sebagai sultan maka yang bersangkutan secara hukum dianggap memenuhi syarat sebagai calon gubernur. hal itu merupakan kewenangan penuh hukum yang berlaku kasultanan. demikian pula halnya dengan calon wakil gubernur, siapa pun yang menurut aturan yang berlaku kadipaten pakualaman dinyatakan bertakhta sebagai adipati paku alam maka yang bersangkutan secara hukum dianggap memenuhi syarat sebagai calon wakil gubernur. hal itu pun merupakan kewenangan penuh hukum yang berlaku kadipaten pakualaman. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa berdasarkan uraian pada angka sampai dengan angka atas telah jelas bahwanegara (melalui undang undang, castoleh karena itu, mahkamah berpendapat, huruf diy merupakan bentuk campur tangan negara dalam domain yang oleh uud telah diakui sebagai kewenangan kasultanan dan kadipaten pakualaman. sebab, tatkala pembentuk undang undang menegaskan bahwa syarat untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur diy, satu pihak,(sebagaimana diatur dalam huruf diy mana hal ini sejalan dengan semangat uud namun, lain pihak, untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur diy juga", sebagaimana dinyatakan dalam huruf diy, maka secara langsung berarti pembentuk undang undang mempersyaratkan bahwa: untuk dapat menjadi calon gubernur diy maka seseorang yang bertakhta sebagai sultan hamengku buwono, untuk dapat menjadi calon wakil gubernur maka seseorang yang bertakhta sebagai adipati paku alam. dengan konstruksi penalaran demikian maka telah terang bahwa melaluitelah turut merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid memberikan pengaruh terhadap persyaratan siapa yang berhak untuk bertakhta sebagai sultan hamengku buwono dan siapa yang berhak bertakhta sebagai adipati paku alam. padahal secara konstitusional, oleh uud hal itu diakui merupakan wewenang penuh kasultanan dan kadipaten berdasarkan hukum yang berlaku internal kasultanan dan kadipaten, sebagaimana telah diuraikan pada angka sampai dengan angka paragraf ini. oleh karena itu, terlepas dari ada tidaknya persoalan diskriminasi sebagaimana didalilkan para pemohon, yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini, telah terang bagi mahkamahnjadikan huruf diy menyimpang dari semangat uud secara rasional, syarat menyerahkan daftar riw hidup bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesungguhnya hanya relevan untuk daerah daerah yang pengisian jabatan kepala daerah dan wakilnya melalui pemilihan langsung karena hal itu berkait dengan hak publik atau masyarakat untuk mengetahui lebih mendalam latar belakang calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerahnya. sementara itu, untuk pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur diy yang nyata nyata melalui pengangkatan, yaitu dalam hal ini pengangkatan terhadap seseorang yang bertakhta sebagai sultan hamengku buwono dan bertakhta sebagai adipati paku alam, syarat menyerahkan daftar riw hidup sesungguhnya tidak terlalu relevan meskipun hal itu tidak serta merta berarti bertentangan dengan uud dikatakan tidak terlalu relevan sebab masyarakat yogyakarta sudah tahu bahwa yang akan menjadi gubernur adalah seseorang yang bertakhta sebagai sultan hamengku buwono dan yang akan menjadi wakil gubernur adalah seseorang yang bertakhta sebagai adipati paku alam. namun, apabila melalui syarat menyerahkan daftar riw hidup sebagaimana diatur dalam huruf diy itu pembentuk undang undang bermaksud agar masyarakat secara formal mengetahui latar belakang calon gubernur dan calon wakil gubernur mereka, yang dalam hal ini tiada lain adalah seseorang yang bertakhta sebagai sultan hamengku merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid buwono dan seseorang yang bertakhta sebagai adipati paku alam, maka tanpa frasa yang memuat, antara lain, riw pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak itu pun maksud tersebut sesungguhnya sudah terpenuhi. sebaliknya, dengan menambahkanmbuat hal hal yang disebutkan dalam frasa itu menjadi imperatif mana sifat imperatif ini, disengaja atau tidak, menyebabkan huruf diy itu jadi turut mengatur persyaratan seseorang yang berhak menduduki takhta sebagai sultan hamengku buwono dan sebagai adipati paku alam. dengan kata lain, syarat menyerahkan daftar riw hidup sebagaimana diatur dalam huruf diy tidaklah bertentangan dengan uud namunyang menyertai syarat menyerahkan daftar riw hidup itulah yang menyebabkan huruf diy bertentangan dengan uud khususnya dalam hal ini uudjuga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. sebab syarat untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur diy sebagaimana diatur dalam diy adalah bersifat kumulatif, artinya semua persyaratan yang disebut dalam diy harus terpenuhi. namun, pada saat yang sama terdapat kemungkinan terjadinya keadaan saling bertentangan antarsesama syarat yang disebutkan dalam diy tersebut, yaitu dalam hal ini antara huruf dan huruf huruf diy menyatakan bahwamerupakan salah satu syarat. selanjutnya, oleh karena kriteria tentangmerupakan urusan internal kasultanan dan kadipaten yang oleh uud maupun oleh diy sendiri diakui sebagai bagian dari keistimewaan diy maka dengan. sendirinya merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid persoalanditentukan oleh hukum yang berlaku kasultanan dan pakualaman. sementara itu, huruf diy menyatakan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur harusdengan demikian sangat mungkin terjadi keadaan mana syarat sebagaimana diatur dalam huruf diy terpenuhi namun pada saat yang sama syarat yang diatur dalam huruf diy tidak terpenuhi. akibatnya, timbul keragu raguan perihal ketentuan mana yang harus diutamakan berlakunya, apakah ketentuan huruf atau huruf dari diy tersebut, suatu keadaan yang seharusnya tidak boleh terjadi mengingat seluruh persyaratan yang disebutkan dalam mulai dari huruf sampai dengan huruf adalah bersifat kumulatif. oleh karena itu, menurut penalaran yang wajar, potensi terjadinya ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh adanya keragu raguan tersebut sangatlah besar. ketidakpastian hukum demikian bahkan dapat berkembang menjadi krisis politik yang berbahaya karena terjadi kebuntuan dalam pengisian jabatan gubernur dan atau wakil gubernur diy. maka telah menjadi terang bagi mahkamah bahwa huruf diy sepanjang berkenaan dengan frasa yang memuat, antara lain riw pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak , dalam kaitannya dengan huruf diy, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan uud lagi pula, apabila dibandingkan dengan syarat kepala daerah atau wakil kepala daerah, misalnya yang diatur dalam pilkada, sama sekali tidak mencantumkan syarat normatif sebagaimana diatur dalam huruf diy tersebut. dengan demikian tentu menjadi pertanyaan, mengapa syarat normatif demikian harus dicantumkan dalam diy: bahwa, selanjutnya, hal yang juga harus dipertimbangkan oleh mahkamah adalah apakah benar dalil para pemohon yang menyatakan bahwa frasa yang memuat, antara lain riw pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid anak dalam huruf diy bersifat diskriminatif, dalam hal ini khususnya terhadap perempuan. terhadap hal tersebut mahkamah berpendapat bahwa perihal diskriminasi, uud telah menyatakan secara tegasmentara itu, dalam angka undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia disecara legal maupun konstitusional, diskriminasi dilarang dipraktikkan indonesia. lebih jauh, sebagai bagian dari masyarakat internasional, indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang melarang diskriminasi, salah satu antaranya adalahsetiap negara pihak dalam kovenan ini sepakat untuk menghormati dan menjamin setiap individu dalam wilayahnya dan yang tunduk pada yurisdiksinya hak hak yang diakui dalam kovenan ini, tanpa pembedaan dalam bentuk apaatau sosial, hak miliksional social origin, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid property, birth other status). bahkan, dalam hubungannya dengan perempuan, occur secara khusus memandang perlu memberi penegasan mengenai persamaan antara laki laki dan perempuan dalam kenikmatan atas hak hak yang dijamin dalam occur. occur menyatakan, negara negara pihak dalam kovenan ini sepakat untuk menjamin persamaan hak antara laki laki dan perempuan bagi kenikmatan hak hak sipil dan politik yang dinyatakan dalam kovenan ini the state). secara lebih spesifik, berkenaan dengan larangan diskriminasi terhadap perempuan, indonesia juga telah menjadi negara pihak (state party) dengan meratifikasi convention the elimination all forms discrimination against women cedar)cedar menegaskan pengertian diskriminasi terhadap perempuan dengan rumusan, untuk tujuan konvensi ini, istilah diskriminasi terhadap perempuan' diartikan sebagai setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berakibat atau bertujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan, kenikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan hak asasi dan kebebasan manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya, terlepas dari status perkawinan mereka, dengan berlandaskan persamaan antara laki laki dan perempuan for the purposes the present convention, the term discrimination against womenthe). selanjutnya, negara negara pihak (state parties) dalam cedar samping menyepakati untuk mengambil langkah langkah sebagaimana diatur dalam cedar (dan karenanya menjadi kewajiban untuk menaatinya), juga sepakat untuk mengambil segala merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bertentangan dengan uud kata istri dalam asal tersebutemohon dan pemohon1945j, telah tidak memberikan kepastian hukum yang adil, dan menghilangkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan bagi kasultanan ngayogyakarta dan kadipaten paku halaman dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta uud bahwa selain itu pemohon sampai dengan pemohon dalam melakukan uji materi huruf diy juga dijamin oleh uud untuk secara bersama sama secara kolektif memajukan diri dan memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dalam hal ini lembaga negara gubernur dan wakil gubernur yang tidak diskriminasi terhadap perempuan, menghormati keistimewaan daerah istimewa yogyakarta dan mencerminkan prinsip negara hukum. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, oleh karenanya para pemohon apabila. ii. alasan permohonan pemoho sebagaimana yang akan diuraikan dibawah. bahwa ketentuan huruf diy menyatakan: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid langkah atau upaya yang diperlukan segala bidang, khususnya bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, termasuk langkah langkah melalui legislasi, guna memastikan perkembangan dan kemajuan penuh perempuan dengan tujuan untuk menjamin perempuan dalam pelaksanaan dan kenikmatan hak asasi dan kebebasan mendasar manusia atas landasan persamaan dengan laki laki. hal itu ditegaskan dalam cedar yang menyatakan, negara negara pihak akan mengambil segala upaya yang tepat segala bidang, khususnya bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, termasuk legislasi, guna menjamin perkembangan dan pemajuan perempuan, dengan tujuan menjamin mereka akan pelaksanaan dan kenikmatan hak asasi dan kebebasan mendasar atas landasan persamaan dengan laki laki stateadvancement women, for the). sebagai negara pihak (state party) maka sudah tentu terdapat kewajiban yang didasarkan pada hukum internasional (international legal obligation) bagi indonesia untuk menaati ketentuan dalam hukum internasional dimaksud, khususnya dalam hal ini pendapatan terhadap larangan diskriminasi. oleh karena itu, mahkamah telah berkali kali menegaskan pendiriannya bahwa diskriminasi adalah bertentangan dengan uud dan sekaligus bertentangan pula dengan hukum internasional (vide lebih jauh, antara lain, pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv meskipun demikian, mahkamah juga mengakui dan telah berkali kali pula menegaskan bahwa dimungkinkan untuk dilakukan pembatasan tehadap hak hak asasi manusia dan karenanya pembatasan demikian adalah konstitusional sepanjang memenuhi maksud dan persyaratan sebagaimana ditegaskan dalam uud yang menyatakanbarat jakarta teh, fax mmenurut uud agar suatu pembatasan terhadap hak dan kebebasan asasi manusia dapat dikatakan konstitusional maka pembatasan itu harus memenuhi persyaratan: pembatasan itu harus dilakukan dengan undang undang, pembatasan yang harus dilakukan dengan undang undang itu adalah dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain: cc. pembatasan yang harus dilakukan dengan undang undang itu jugadalam rumusan huruf diy secara contrary terkandung pengertian bahwa pihak pihak yang statusnya tidak memenuhi kualifikasi dalam norma guo tidak dimungkinkan untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur diy, yang dalamnya termasuk perempuan sebagaimana didalilkan oleh para pemohon. dengan kata lain, huruf diy telah membatasi hak politik pihak pihak tersebut untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur diy, khususnya dalam hal ini perempuan. namun, untuk sampai pada kesimpulan apakah pembatasan demikian merupakan bentuk diskriminasi, hal itu akan bergantung pada jawaban atas pertanyaan apakah pembatasan demikian konstitusional apabila dinilai berdasarkan uud atas pertanyaan tersebut mahkamah berpendapat bahwa mahkamah tidak menemukan argumentasi yang dapat diterima secara konstitusional untuk membenarkan pembatasan demikian, sebabdalam huruf diy tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan maksud atau tujuan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain. dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang hak atau kebebasannya terganggu atau melanggar jika merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pihak pihak yang disebutkan dalam huruf diy tersebut menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur diytersebut juga bukan didasari oleh maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil yang didasarkan atas pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, maupun ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. sebaliknya, justru untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat indonesia yang demokratis pembatasan demikian tidak boleh terjadi. dengan kata lain, dalam masyarakat indonesia yang demokratis, tidak ada gagasan moral, nilai nilai agama, keamanan, ataupun ketertiban umum yang terganggu atau melanggar jika pihak pihak yang disebutkan dalam huruf diy, termasuk perempuan, menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur diy sebagaimana secara empirik juga terbukti mana pembatasan demikian tidak terdapat dalam pengisian jabatan kepala daerah daerah daerah lain, baik untuk jabatan kepala daerah tingkat provinsi maupun kepala daerah tingkat kabupaten kota, juga untuk jabatan jabatan publik pada umumnya. lebih lebih jika mempertimbangkan diy sebagai daerah istimewa yang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernurnya digantungkan pada persyaratan siapa yang bertakhta sebagai sultan berdasarkan hukum yang berlaku internal kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan siapa yang bertakhta sebagai adipati berdasarkan hukum yang berlaku internal keraton kadipaten pakualaman, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pada angka sampai dengan angka atas. oleh karena itu, dalil para pemohon bahwa huruf diy bersifat diskriminatif adalah beralasan menurut hukumberalasan menurut hukum. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid i3. menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan guo, dengan mengingat kedudukannya sebagai ahli tatkala permohonan guo masih dalam proses persidangan maka demi menaati dan memegang teguh prinsip imparsialitas peradilan, sebagaimana tertuang dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sapta karsa utama), hakim konstitusi saudi isra tidak memberikan pendapatnya terhadap permohonan guo dan melepaskan haknya untuk turut sertamengajukan permohonan guo, pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii, dan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo:mohon para pemohon untuk seluruhnya. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menyatawahiduddin adams, dan saudi isra, mana satu orang hakim konstitusi saudi isra) tidak memberikan pendapatnya, masing masing sebagai anggota, pada hari selasa, tanggal enam belas, bulan mei, tahun dua ribu tujuh belas, danhani dhani mereka bat jakarta to, toke fax ust) era, sekretane lamahke mahkota mumasuknya kata istri dalam huruf tersebut, bermakna dima. kedudukan huruf diy tersebut berkait erat dengan ketentuan huruf diy yang mengatur calon gubernur dan calon wakil gubernur, yakni huruf diy dan huruf diy menunjukkan adanya proses internal karaton dan kadipaten yang menghasilkan seorang sultan dan adipati bertakhta kemudian terhadap proses yang menghasilkan lembaga negar misalnya syarat umur, pendidikan, keterangan kesehatan dan seterusnya seperti diatur dalam dan diy. negara seharusnya memisahkan kedua proses tersebut termasuk dalam persyaratannya. ketentuan huruf diynegara gubernur dan wakil gubernur. bahwa huruf diy telah melanggar hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dalam uud yaituh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa ketentuan huruf diy telah bertentangan dengan uud dengan alasan alasan hukum sebagai berikut: huruf diy bertentangan dengan 28c 28d 28d dan uud negara indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam uud sebagai negara hukum, salah satu diantara prinsip pokok penyangga tegaknya negara hukum adalah persamaan dalam hukum (equality before the law) dan perlindungan hak asasi manusia. bahwa terhadap hal tersebut mahkamah konstitusi telah menyatakan pendapatnya tentang negara hukum yang didalamnya terdapat persamaan dihadapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dalam putusan mahkamah konstitusi perkara nomor puu ii halaman menyatakan:bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii telah menyebutkan negara indonesia adalah negara hukum yang dengan sendirinya melarang diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam dan uud pelarangan diskriminasi tersebut diantaranya berdasarkan jenis kelamin. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa terhadap larangan diskriminasi perempuan telah juga ditegaskan dala: untuk tujuan konvensi ini, istilah: diskriminasi terhadap perempuan berarti. negara negara peserta wajib melakukan segala langkah tindak yang diperlukan, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, termasuk membuat peraturan perundang undangan, untuk memastikan perkembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin bagi mereka penerapan dan kenikmatan hak hak asasi dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan dengan laki laki . bahwa huruf diy,suami sebagai frasa yang objektif hal itu menunjukkan pemberlakuan norma yang bersifat diskriminatif terhadap wanita perempuan. kata istri tersebut menunjukkan hanya pria laki laki saja yang dapat menjadi calon gubernur kepala daerah dan wakilnya pada provinsi daerah istimewa yogyakarta. bahwa gubernur merupakan pemimpin satuan pemerintahan daerah daerah istimewa yogyakarta yang memiliki keistimewaan sebagaimana dijamin uud yang mana terdapat kasultanan ngayogyakarta hadiningrat juga dalam pemerintahan daerah istimewa yogyakarta tersebut. dalam perspektif uud kita harus memahami konsepsi merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid lembaga negara sebagai jabatan, organ, institusi, lembaga, ataupun badan yang termasuk dalam lingkup pengertian organisasi kenegaraan dalam arti luas yang berkaitan dengan fungsi fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma hukum negara law creating and law applying functions) jimmy asshiddigie, makalah tentang lembaga lembaga negara organ konstitusional menurut uud halaman kasultanan ngayogyakarta hadiningrat:merupakan lembaga negara.dalam diy seolah olah tidak ada satu pun norma yang bersifat diskriminatif yang mengatur tentang internal kasultanan ngayogyakarta sebagai lembaga negara. terhadap sistem pemerintahan dan proses pemerintahan kasultanan ngayogyakarta seolah olah terlihat negara atau pemerintahan menghormati dan menjamin eksistensi proses internal kekuasaan pada kasultanan ngayogyakarta hadiningrat. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid namun dalam konteks berkaitan lembaga negara gubernur kepala daerah provinsi diy terdapat syarat untuk calon gubernur pemerintah provinsi diy berlaku huruf diy. huruf diy menyatakannorma tersebut yang hanya menyebut kata istri tanpa kata suami . padahal istri dan suami adalah konsep satu kesatuan utuh sebagai pilihan terbuka bagi siapapun subjek hukum baik laki laki atau perempuan. bahwa daftar riw hidup yang hanya menyebutkan kata istri inilah yang kemudian bisa ditafsirkan bahwa hanya laki laki dan beristri saja yang dapat mengisi jabatan gubernur dan wakil gubernur sedangkan perempuan yang tidak mungkin beristri tidak dapat mengisi jabatan gubernur dan wakil gubernur. yang pasti negara mengingkari janjinya untuk menjamin perlindungan terhadap hak hak perempuan. negara tidak perlu mengatur atau menentukan hanya kata 'istri saja dalam tersebut, yang mengakibatkanjugaasultanan dibawah pimpinan sultan hamengku buwono angka diy. bagaimanapun laki laki atau perempuan yang menjadi sultan dan adipati paku alam bertakhta merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid konsekuensi mutasi mutans gubernur dan wakil gubernur sama konstitusionalnya bagi konstitusi. bahwa adanya norma huruf yang mencantumkan konten daftar riw hidup yang memuat antara lain istri sudah tidak lagi dalam jalur rel konstitusional. dalam hal ini agar tidak menimbulkan gangguan terhadap urusan internal kasultanan ngayogyakarta hadiningrat apakah perempuan atau laki laki yang menjadi sultan bertakhta, negara bertugas hanya menetapkannya saja sebagai bagian pengakuan dan penghormatannya terhadap keistimewaan. negara dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur diy tidaklah mengenal jenis kelamin laki laki atau perempuan, karena konstitusi telah menjamurnya secara tegas. tidak hanya diy bahkan peraturan pemerintah hinga. wakil gubernur yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan atau ketentuan yang tidak tergolong memilki alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan putusan nomor puu i halamanpengisian jabatan (baca: penetapan) gubernur dan wakil gubernur. namun kemudian huruf diy negara seolah tidak mau mengakui dan menghormati keistimewaan yogyakarta dimana ada ruang bagi negara untuk menolak melakukan penetapan sultan dan adipati paku alam bertakhta sebagai gubernur dan wakil gubernur. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa materi huruf diy telahdan anak hingga saudara kandung . mengenai bunyi norma huruf khususnya frasa memuat, antara lain., saudara kandung, istri, dan anak .yang mengikuti frasa daftar riw hidup sesungguhnya bukanlahberupa daftar riw hidup dengan embel embel yang memuat, antara lain saudara kandung istri dan anak bisa jadi norma baru. norma baru pasti inkonstitusional apalagi norma baru tersebut sudah mengintervensi takdir seorang (ketentuan tuhan) dan bersifat diskriminatif. frasa daftar riw hidup sebenarnya sudah cukup, karena itu akan menjadi pilihan terbuka seperti daftar riw hidup pada umumnya sehingga seharusnya frasa yang mengikutinya berupa konten atau isi daftar riw hidup tersebut tidak diatur dalam. undang undang atau pun peraturan perundang undangan dibawah undang undang hingga perdana). sekali lagi, karena, negara melalui instrument bawah undang undang baik melalui peraturan pemerintah hingga perdana akan menghambat penetapan sultan bertakhta atau adipati paku alam bertakhta menjadi gubernur dan wakil gubernur. serta mk, dan presidenbahwa adanya syarat sebagaimana diatur dalam huruf diy tersebut menunjukkan negara telah jauh merugikan proses internal keraton dan melakukan diskriminasi terhadapperempuan karena sultan bertakhta bahkan adipati paku alaman wakil gubernur diy. bahwa keberadaan norma huruf diy tersebut sebenarnya juga telah merugikan kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dengan menggiring dan menentukan kepada sultan kesulitan ngayogyakarta hadiningrat untuk berlaku diskriminatif dalam menentukan kepemimpinan kasultanan. padahal hal tersebut sesungguhnya ranah atau wilayah kekuasaan kasultanan yang merupakan bagian dari keistimewaan yang dimilikinya yang tidak sepotongpun norma peraturan perundang undangan yang dapat mengganggu atau mencampurnya dengan syarat yang tidak bisa diterima dalam rasio yang wajar apalagi masuk pada ranah kodrat atau takdir sesorang untuk tidak memiliki istri bahkan memiliki anak dan saudara kandung. norma ini sesungguhnya seolah menjadi karpet merah bagi negara menolak menetapkan sultan bertakhta atau adipati paku alam bertakhta menjadi gubernur dan wakil gubernur. norma ini tidak pro penetapan yang merupakan salah satu pilar utama perjuangan keistimewaan selama ini. terhadapan kadipaten yang menentukan kepemimpinan daerah istimewa yogyakarta. negara dalam hal ini melalui norma yang dihasilkannya adalah norma terbuka objektif dan netral serta dalam rasio yang wajar dan kemudian menetapkannya. bahwa huruf diy khususnya menyangkut frasa memuat antara lain, saudara kandung, istri dan anak mencerminkan adanya diskriminasi terhadap perempuan. negara telah jauh mencampuri proses internal karaton, daftar riw hidup yang memenggal kata suami sebagai pasangan istri dalam huruf telah tidak lagi menjamin perlindungan terhadap hak hak perempuan negara ingkar merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid terhadap janjinya untuk memperlakukan perempuan sama kedudukannya dengan laki laki dalam hukum dan pemerintahan. negara atau harus perempuan atau harus memiliki istri. inilah janji negara yang kita pegang selama ini termasuk gubernur dan wakil gubernur diy sebagai lembaga negara jugalah tidak mengenal jenis kelamin. gubernur kepala daerah sebagai lembaga negara dalam konteks sebuah negara yang menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum, jaminan hak asasi mutlak ada dalam konstitusinya, termasuk pula dalam hal ini jaminan terhadap hak asasi perempuan. istilah hak asasi perempuan muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan disamping konsep hak asasi secara umum karena banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan berbagai bidang dan lain lain sehingga dalam beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam kelompok yang vulnerable, bersama sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya. niken safitri, ham perempuan, kritik teori hukum feminis terhadap kuhp, ketika ditata, bandung hlm. indonesia adalah negara peserta dari card cedera cat dan crc dengan demikian indonesia terkait untuk melaksanakan ketentuan dalam konvensi terutama penggunaan lembaga lembaga yang ada dalamnya, kecuali indonesia mengatur ketentuan ketentuan lain yang berbeda dalam bentuk deklarasi atau reservasi dari ketentuan ketentuan tertentu dalam konvensi konvensi tersebut. khairul fahmi, esti nurungdyah, dkk., dinamika perlindungan hak konstitusional warga, mahkamah konstitusi sebagai mekanisme nasional baru pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia , pustaka masyarakat setara, jakarta, him. persamaan hak gender telah diakui dalam dokumen utama ham sejak berdirinya pbb. piagam pbb menegaskan keyakinan akan hak hak asasi merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid manusia yang fundamental dalam persamaan hak hak asasi pria dan wanita. dalam deklarasi universal hak hak asasi manusia dunam) dinyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak hak asasi. marianne haslegrave, hak hak asasi wanita: jalan masa bahagia abad mendatang, dalam hak hak asasi manusia, editor: peter davies, jakarta: yayasan obor indonesia, hlm. dari konvensi konvensi yang disebutkan atas, konvensi utama yang khusus berkenaan dengan status perempuan adalah cedar, yang mulai berlaku tahun cedar merupakan konvensi paling komprehensif hingga saat ini, yang mencakup sejumlah besar masalah yang secara langsung berhubungan dengan peranan dan status perempuan. ibid., hlm. sementara kewajiban negara terhadap konvensi cedar ada beberapa prinsip diantaranya sebagai berikut: menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, serta menjamin hasilnya. menjamin pelaksanaan praktis dari hak, tetapi juga terealisasi hak perempuan. tidak saja menjamin, tetapi juga terealisasi hak perempuan. tidak saja secara de jure tetapi juga secara de facto. negara tidak saja harus bertanggung jawab dan mengaturnya sektor publik, tetapi juga terhadap tindakan orang orang dan lembaga ranah privat (domestic keluarga) dan ranah swasta. op.cit., archie sudarto luhulima, hlm. selanjutnya, dalam cedar memuat definisi diskriminasi terhadap perempuan diantaranya:merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid atau menghapuskan pengakuan, kenikmatan atau penggunaan hak asasi manusia. dan kebebasan kebebasan pokok bidang politik, ekonomi, social, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan terlepas dari status perkawinan mereka. atas dasar kesetaraan antara laki laki dan perempuan. ibid., hlm. berdasarkan definisi diskriminasi tersebut, pada cedar diatur tentang langkah kebijakan menghapus diskriminasi terhadap perempuan dimana menentukan bahwa negara wajib: mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang undangan dan kebijakan serta pelaksanaannya. menegakan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan badan pemerintah lainnya, serta perlindungan yang efektif bagi perempuan dari setiap tindakan diskriminasi. cc. mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktik yang diskriminatif terhadap perempuan mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan menjamin bahwa pejabat pejabat pemerintah dan lembaga lembaga negara tidak melakukan tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan. (ibid., hlm. kemudian berdasarkan langkah kebijakan menghapus diskriminasi atas, pada cedar, terdapat jaminan terhadap hak asasi manusia yang mewajibkan negara untuk: melaksanakan langkah tindak proaktif semua bidang khususnya bidang politik, social, ekonomi dan budaya menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya. cc.kesetaraan dengan laki laki ibid., hlm. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid terakhir terhadap langkah kebijakan serta jaminan yang diatur dalam cedar, terdapat tindakan khusus sementara yang harus dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan, yaitu pada diantaranya: membuat peraturan peraturan dan melaksanakan tindakan khusus sementara. sama sekali tidak harus membawa konsekuensi mempertahankan norma norma yang tidak sama atau terpisah. cc. peraturan peraturan itu dicabut. apabila tujuan kesetaraan dalam kesempatan dan perlakuan telah tercapai. ibid) terkait dengan persoalan kehidupan politik dan publik, diatur pada cedar kewajiban negara untuk: melaksanakan langkah tindak yang tepat menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik menjamin bagi perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki laki untuk: memberikan suara dalam semua pemilihan umum dan jajak pendapat publik, dan dapat dipilih dalam pemilihan untuk semua lembaga yang didasarkan atas pemilihan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan semua tingkatibid., perlakuan diskriminatif terhadap perempuan yang dilakukan oleh negara melalui peraturan yang dibuatnya jelas tidak sesuai dengan ajaran atau teori negara hukum dan hasil ratifikasi dari konvensi konvensi hak asasi manusia terhadap perempuan dalam berkehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid terkait dengan perlakuan diskriminasi terhadap perempuan, dalam teori negara hukum, dewa gede laguna mengatakan bahwa ajaran atau teori negara hukum menekankan pada prinsip supremasi hukum atas orang dan bahwa pemerintah terikat oleh hukum. sementara hukum tertinggi negara yang menganut paham negara hukum adalah konstitusi atau undang undang dasar. prinsip ini dinamakan prinsip atau doktrin konstitusionalisme. lebih lanjut laguna menegaskan bahwa salah satu materi muatan konstitusi ialah adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak hak dasar atau hak asasi manusia yang kemudian diterima sebagai bagian dari hak hak konstitusional warga negara. dewa gede laguna, pengaduan konstitusional constitutional complaint), upaya hukum terhadap pelanggaran hak hak konstitusional warga negara , sinar grafika, jakarta, hlm. mengacu pada prinsip negara hukum diatas, ada dua hal yang menjadi acuan dalam menjawab persoalan pengisian jabatan gubernur yogyakarta, yaitu pertama penghormatan dan perlindungan terhadap hak hak kemanusiaan dalam hal ini termasuk hak politik perempuan. kedua adanya mekanisme kelembagaan yang tunduk pada konstitusi artinya dalam mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur negara tidak perlu mencampuri dan menentukan seolah olah yang dapat menjadi seorang gubernur adalah laki laki atau perempuan. posisi negara harusnya cukup netral dan tidak terlalu jauh mencampuri proses internal keraton, tanpa menghilangkan keistimewaannya dimana seorang gubernur adalah seorang raja maupun ratu keraton ngayogyakarta hadiningrat dan wakil gubernur adalah adipati paku alam. selanjutnya terkait dengan konsep negara hukum pendapat mahkamah dalam putusan nomor puu vi dikatakanerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid.. oleh karena itu kata istri dalam guo tersebut adalah bentuk pelanggaran atas pengakuan negara atas keistimewaan jogjakarta itu sendiri. karena bagaimanapun, keistimewaan yogyakarta bukanlah berada dalam ruang lingkup apakah kerajaaan tersebut berkarakter maskulin atau feminine alias membedakan jenis kelamin laki laki dan perempuan apalagi dengan ekstensif ingin memberikan pesan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur adalah harus laki laki. artinya bahwa keberadaan frasa memuat antara lain."istri dalam huruf tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam 28d dan serta beberapa putusan mahkamah konstitusi yang membatalkan norma yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan dalam memperoleh hak haknya dalam jabatan publik serta bertentangan dengan konvensi konvensi yang telah ratifikasi. lebih lanjut terkait dengan persoalan pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam uud khususnya dalam hak politik warga negara, pada putusan nomor puu i halaman menyatakan: negara.:merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiderdasarkan putusan ini, maka pesan negara melalui kata istri dalam guo bahwa seolah gubernur harus laki laki bahkan laki laki tanpa istri, tanpa anak dan tanpa saudara kandung akan bisa dihambat untuk ditetapkan menjadi gubernur wakil gubernur sesungguhnya adalah norma yang tidak terkategori memiliki alasan kuat, masuk akal dan proporsional dan sangat berlebihan. bagaimanapun kedudukan antara laki laki dan perempuan haruslah dipandang sama dan memiliki hak yang sama untuk ditetapkan menjadi gubernur dan wakil gubernur, lebih lanjut jika kita bandingkan syarat untuk menduduki jabatan publik, tidak ada satupun dalam undang undang yang mewajibkan menyertakan nama istri saja dalam daftar riw hidup seperti yang diatur dalam huruf diy. hal tersebut dapat kita lihat tabel bawah ini: undang undang nomor tahun persyaratan menjadi calon presiden tentang dan calon wakil presiden adalah: pemilihan presiden bertakwa kepada tuhan yang dan wakil presidenmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid.tentang dalam dapat menjadi peserta merdeka barat jakarta tebe fax email: secretary@wahkamahkonsilustgoid pemilihan umum pemilu setelah memenuhi anggota dewan persyaratan: perwakilan rakyat, warga negara indonesia yang dewan perwakilan telah berumur (dua puluh satu) daerah, dan dewan tahun atau lebih: perwakilan rakyat bertakwa kepada tuhan yang daerahatau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan merdeka barat jakarta tebe fax email: secretary@wahkamahkonsilustgoinomor tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta huruf terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun ii. kedudukan hukum pemohon (legal standing)merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiderah pemilihan yang bersangkutan. ket syarat mencalonkan diri sebagai calon perseorangan dpd). nomor tahun warga negara indonesia yang dapat tentang menjadi calon gubernur dan calon perubahan kedua wakil gubernur, calon bupati dan atas tahun calon wakil bupati, serta calon tentang walikota dan calon wakil walikota penetapan perpu adalah yang memenuhi persyaratan nomor tahun sebagai berikut: tentang pemilihan bertakwa kepada tuhan yang gubernur, bupati, maha esa, dan walikota menjadi setia kepada pancasila, undang undangmerdeka barat jakarta tebe fax email: secretary@wahkamahkonsilustgoid: ss. memberitahukan pencalonannya merdeka barat jakarta tebe fax email: secretary@wahkamahkonsilustgoidnomor tahun calon kepala desa wajib memenuhi tentang desa persyaratan: warga negara republik indonesia, tertaang telah mempunyai kekuatan merdeka barat jakarta tebe fax email: secretary@wahkamahkonsilustgo: dan m.syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah. berdasarkan tabel atas, dapat dilihat bahwa tidak ada aturan yang mengatur syarat daftar riw hidup dalam proses pencalonan khususnya mengatur untuk melampirkan nama istri seperti yang diatur dalam huruf nomor tahun tentang keistimewaan diy. sebagai bahan perbandingan bahwa jauh sebelum konstitusi berlaku, pemimpin pemimpin kerajaaan nusantara sudah banyak yang perempuan. artinya realitas sejarah kita tidak diskriminatif terhadap perempuan, perempuan adalah sama kedudukannya untuk dapat dipilih menjadi pemimpin dalam kerajaan. sejarah awal kasultanan ngayogyakarta hadiningrat, bisa dianggap bahwa hal ini merupakan kelanjutan dari kerajaan majapahit dimana seorang perempuan dimungkinkan menjadi pemimpin sebuah nama ratu tribuna tunggadewi atau ratu shita. dibawah ini tabel kerajaan yang dipimpin oleh perempuan dari masa masa: nama ratu sultanah) ratu maharani shima kerajaan kaligangsa tahun ratu sri isyana tunggawijaya kerajaan medangtu sri kerajaan sriwijaya tahun sanggamawijunggawarman ratu syah alam barisan kerajaan perak tahun ratu dyah gri kerajaan majapahit tahun raja ke ll) ratu tribuna kerajaan majapahit tahun wijunggaldewi raja ke lll) sultanah nahrasiyah kerajaan samudra tahun pasai ratu stri shita kerajaan majapahit tahun raja ke vi) bangau makkalempie kerajaan bone tahun mallajange' cina raja ke iv) ratu anchesiny kerajaan haru tahun gori guna) ratu kencana kerajaan jepara tahun putri raja demak tenggara) tenri pattuppu kerajaan bone raja tahun bone ke ratu putri hijau kerajaan aru, deli tua tahun sumatera timur) sultanah safiatuddin syah kerajaan aceh tahun darussalam, menggantikan sultan iskandar tani sultanah nurul alam kerajaan aceh tahun nagiatuddin syah darussalam mengantikan ratu safiatuddin syah ratu kamala zainuddin syah kerajaan aceh tahun darussalam, menggantikan ratu safiatuddin syah bahari toba daeng talaga kerajaan bone tahun raja bone ke xvii merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo kemudian terpilih lagi menjadi raja bone ke xxi) manicata arung data kerajaan bone tahun raja bone ke xxv) tenriolle kerajaan tanete tahun bugis) pancaittana jesse kajuara kerajaan bone tahun raja bone ke xxviii). fatimah bandai tahun keterangan: dilihat dari tahun dan diolah dari berbagai sumber. dari tabel atas dapat kita lihat bahwa dimasa kerajaan yang ada nusantara, sudah bukan hal yang baru maupun hal yang melanggar aturan adat maupun tradisi, seorang perempuan menjadi penguasa kerajaan sultanah). bahwa selain nama nama raja perempuan diatas, perkembangan politik dewasa ini juga telah melahirkan presiden perempuan yaitu presiden megawati soekarnoputri bahkan juga kepala daerah kepala daerah perempuan. adapun nama nama kepala daerah perempuan tersebut adalah sebagai berikut: daftar gubernur perempuan indonesia mulai akhir nama guru gas provinsi periode ratu atut chosiyah oktober januari banten ratu atut chosiyah januari januari ratu atut chosiyah januari mei ros far far oktober maluku pelaksana harian september gubernur) daftar bupati perempuan indonesia tahun seneng bekasi jawa barat merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid |hasanah yan rina irian karanganyar jawa tengah widya candi kendal jawa petahana susanti tengah dr. celtica karawang jawa barat petahana nurrachadiana rustriningsih kebumen jawa tengah hj. djuliarti sambas kalimantan petahana suhardi alwi barat cristiano minahasa sulawesi eugenia selatan utara parents rita didasari kutai kalimantan rita menjabat kartanegara timur bupati pada usia tahun. sebelum menjadi bupati, pernah menjabat ketua dprd kukar hasil pemilu anna indramayu jawa barat sophanah widya candi kendal jawa susanti tengah sri wahyudi kepulauan sulawesi maria mamalia talaud utara connie annee minahasa sulawesi dua petahana penimbunan utara utara periode, dan periode sekarang idea riyanto brebes jawa petahana tengah indah putri luwu utara sulawesi petahana indian selatan putu eka tabanan denpasar wiryastuti bali mara aa, jakarta 2ispnolo, bei seetanangmunkean dah dra. hj. tuban jawa haeng timur melewati rini widyastuti ratna ani banyuwangi jawa timur lestari irna narulita pandeglang banten petahana hj. puput probolinggo jawa timur petahana antrian sari dr. hj. aida jember jawa timur petahana dan periode sekarang hj. nurhayanti bogor jawa barat plt. dr. haryanto kediri jawa timur petahana sutrisno dan sri suami grobogan jawa timur petahana mira annisa kendal jawa petahana tengah sri kartini klaten jawa petahana tengah dan kusnidar sragen jawa petahana untung yuni tengah sukawati indah bima nusa bupati damayanti tenggara perempuan putri barat pertama bima, ntb hj. admin nunukan kalimantan petahana laura hafid utara ratu satu serang banten petahana khasanah merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid rohani safitri padang sumatera plt pariaman barat hj. iti octavia lebak banten petahana jayabaya daftar walikota perempuan indonesia tahun l'masa ududdindjam banda nanggroe al, s.e. aceh aceh sekarang darussalam dra. hj. ida fitria pagar alam sumatera petahana selatan sekarang prof. dr. jakarta dki jakarta sylvianamurni, s.h., pusat si. hj. ade uusukaesih, banjar jawa barat petahana ip., si. sekarang hj. nurhayanti, s.h., bogor jawa barat m.m, sekarang hj. attysuhartitochijja, cimahi jawa barat s.e. sekarang hj. airinrachmidianny, tangerang banten petahana s.h., m.h. selatan sekarang ir. tri rismaharini, surabaya jawa timur petahana m.t. sekarang rukhminibuchori probolinggo jawa timur petahana sekarang nenimoerniaeni bontang kalimantan timur sekarang hj. sihimarshita tegal jawa soekarno tengah sekarang dr. melana, m.m samarinda kalimantan petahana timur sekarang ketentuan huruf terhadap kata istri sesungguhnya telah memasuki urusan internal kasultanan dalam menentukan syarat gender merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo untuk menduduki jabatan tertinggi. artinya guo melanggar jaminan yang telah diberikan konstitusi terhadap daerah yang memiliki keistimewaan. bahkan sebenarnya pemerintah sudah memahami batasan batasan urusan yang tidak dapat dicampuri. seperti yang disampaikan oleh menteri dalam negeri tjahjo kumolo dalam menanggapi polemik yang terjadi internal keluarga keraton, mengatakan: pemerintah memastikan tidak akan terlibat dalam urusan internal karaton yogyakarta. meskipun kedudukan sultan sebagai gubernur diy diatur undang undang, bukan berarti seluruh urusan karaton menjadi bagian pemerintah. karaton ngayogyakarta mempunyai keistimewaan dan otonomi khusus tersendiri sultan serang balik kerabat keraton, diambil dari website: serang balik kerabat keraton berdasarkan uraian tersebut atas membuktikan norma huruf kini jelas telah bertentangan dengan uud huruf diy melanggar 28c dan 28h serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil 28d uud sebagaimana jaminan dalam negara hukum uud bahwa normapotensi kerugian konstitusional secara rasio yang wajar dipastikan terjadi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dunia usaha dan masyarakat secara umum ketika pada posisi terjadi kekosongan jabatan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah. dengan berlakunya norma huruf diy adanya daftar riw hidup yang memuat kata istri dan anak bahkan saudara kandung dapat membuat posisi jabatan gubernur diy sultan dan wakil gubernur adipati pakualaman ataubisa jadi keduanya dianggap tidak menuai syarat. karena keduanya tak terkualifikasi mempunyai istri dan atau anak bahkan saudara kandung sehingga terjadi kekosongan kekuasaan permanen gubernur dan atau wakil gubernur ketika negara sendiri tidak boleh mencampuri penggantian sultan bertakhta dan adipati paku alam bertakhta agar memiliki istri terlebih dahulu tidak boleh negara pendudukan gubernur dan wakil gubernur yang sifatnya permanen sesuai uud selain sultan bertakhta dan adipati paku alam bertakhta. bahwadaya lainnya dan uud inilah institusi gubernur yang sesungguhnya, bukan dengan embel embel sementara atau pelaksana tugas. bahwa huruf diy yang mengatur syarat daftar riw hidup yang memuat kata istri dan anak bahkan saudara kandung jelas telah melampaui takdir. syarat ini telah mengintervensi takdir tuhan, dan tidak tergolong syarat dalam rasio yang wajar atau syarat yang tidak tergolong memiliki alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan putusan nomor puu i halatau masih tergolong syarat memiliki alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan putusan nomor puu halaman oleh karenanya keistimewaan diy pun mengakomodir syarat syarat rasional tersebut sebagai konsekuensi kesejarahan bergabung dengan nkri. sedangkan kata anak dan istri bahkan saudara kandung adalah syarat yangbahkan berlebihanmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pasti bisa dibaca belum memiliki istri dan atau anak) atau juga tidak memiliki saudara kandung. kondisi ini berpotensi terjadi dantidak bisa mengisi jabatandan anak bahkan saudara kandung ketika akan ditetapkan menjadi gubernur dan wakil gubernur diydan anakn anak hingga saudara kandung dalam daftar riw hidup sebagaimana diatur dalam huruf diy jelas merugikan terhadap sultan dan adipati paku alamkarena bisa jadi sultan tersebut belum tidak atau tidak mungkin memiliki. kondisi ini jelas akan bertentangan dengan uud bahwa gubernur adalah kepala pemerintah daerah provinsi dan mutasi mutans akan merugikan merugikan. bahwa dalam rasio yang wajarmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidv yang sifatnya sementara yang sesungguhnya bukan gubenur menurut uud padahal kekosongan yang terjadi bukan karena syarat yang rasional melainkan karena syarat yang tidak terkategori rasional wajar dan tidak berlebihan seperti yang telah diistilahkan oleh putusan mk.nya. bahwa dari uraian tersebut atas jelas berpotensi dengan rasio yang wajar menimbulkan kerugian konstitusional(vide uud bahwa potensi terjadinya kekosongan jabatan gubernur jelas merugikan hak. (vide nomormerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid selain itu juga merugikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan . uud dan juga melanggar merugikan hakpada titik fungsi fungsi kenegaraan lainnya, bahwa kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur diy secara permanen akan melanggar uudagaimanapun kepala pemerintah daerah provinsi adalah gubernur bukan penjabat pejabat sementara atau pelaksana tugas dari gubernur yang kosong karena tidak terprediksi kapan berakhirnya karena ternyata sultan bertakhta tidak mungkin memiliki istri. akibatnya kerugian sesungguhnya juga terjadi bagi presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan uud karena kekosongan tangan presiden berupa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diy. fungsi fungsi dan program presiden berupa rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah pasti akan mandek bahwa materi huruf diy juga telah diatur atauisa jadi akan menjadi norma baru yang tidak diatur oleh undang undang dan norma ini tetap norma berlebihan dan diskriminatif. sehingga seharusnya muatan daftar riw hidup bukanlah materi muatan undang undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden apalagi peraturan daerah istimewa. konfirmasi inilah yang penting bahwa isi atau muatan daftar riw hidup bukan materi peraturan perundang undangan, karena jikalau kemudian hanya dianggap bukan materi undang undang, maka bisa saja merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kemudian politik hukum diskriminatif akan memunculkan kembali norma tersebut berupa muatan daftar riw hidup dalam peraturan dibawah undang undang, yang justru semakin sulit dikontrol oleh konstitusi bahwa selain itu menurut jimmy asshiddigie dalam bukunya yang berjudul konstitusi dan konstitusionalisme indonesia konstitusi press, ada dua belas ciri penting dari negara hukum diantaranya adalah supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak. peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial. samping itu salah satu tujuan hukum itu sendiri adalah memperoleh setinggi tingginya kepastian hukum (rechtzeker head). kepastian hukum menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasar atas hukum. telah menjadi pengetahuan klasik dalam ilmu hukum bahwa hukum tertulis dipandang lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis. bahwa dalam hal pembentukan peraturan perundang undangan yang baik dalam hal ini undang undang, selain asas formil, juga harus memperhatikan asas materiil. menurut i.c. van der lies dalam bukunya yang berjudul handbook wetgeving asas materiil tersebut diantaranyamudian berdasarkan nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik dan asas materi muatan. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa berdasarkan huruf menyatakketentuan huruf diy yang mengatur calon gubernur dan wakil gubenur menyerahkan riw hidup yang isinya antara lain hanya mengenai istri , ini sesungguhnya memuat materi yang seharusnya bukan materi undang undang dan juga bukan pula materi peraturan perundang undangan. bahwa huruf diy yang bersifat diskriminatif dan tidak menghormati keistimewaan kasultanan ngayogyakarta hadiningrat jelas menjadikan norma guo tidak dapat dilaksanakan dan menjadi tiada pendayagunaan dan kehasilgunaan. tersebut jelas tidak memperhitungkan dan tidak mempertimbangkan efektivitasnya didalam masyarakat daerah istimewa yogyakarta, khususnya kasultanan ngayogyakarta hadiningrat, baik secara filosofis, sosiologis dan yuridisnya. norma huruf diy menjadi tidak dibutuhkan dan tidak bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat daerah istimewa yogyakarta khususnya kasultanan dan kadipaten. tersebut justru bisa menjadi dan memicu pertengkaran masyarakat jogja akan posisi pemimpinnya yang telah dan sedang dirasakan karena menimbulkan polemik dan tanpa sadar ini merupakan sebuah bom waktu yang mengancam warisan sejarah bangsa berupa keistimewaan diy ketika ini seolah ingin memicu pertengkaran dalam lingkup internal keistimewaan. bahwa berdasarkan hurufberdasarkan asas pembentukan peraturan perundang undangan tersebut maka diketahui bahwa kata istri dalam huruf keistimewaan diy tidak sesuai dengan asas pembkhususnya dalam hal kejelasan rumusan dimana norma guo telah menimbulkan adanya perbedaan penafsiran, sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil, oleh karenanya norma guo bertentangan dengan tujuan hukum yang menjadi salah satu unsur penting dalam prinsip negara hukum. ketentuan huruf diy juga tidak jelas rujukannya. norma tersebut yang hanya menggunakan kata istri dalam riw hidup calon gubernur dan wakil gubernur sebagai syarat, yang mana menjadikan interpretasi tersebut menjadi diskriminatif terhadap perempuan wanita dalam pengisian lembaga negara gubernur dan wakil gubernur. penggunaan kata istri tersebut menimbulkan interpretasi diskriminatif dalam pelaksanaannya dan memberikan ruang bagi negara melalui dprd diy untuk menolak menetapkan sultan bertakhta dan adipati paku alam bertakhta yang tidak memiliki istri menjadi gubernur dan wakil gubernur. dalam logika lainnya bahwa bahwa perumusan norma kata istri seharusnya tidak dapat berdiri sendiri, dan harus selalu berdampingan dengan kata suami dalam merumuskan suatu norma yang mengatur tentang interaksi kehidupan diantara manusia, termasuk diantaranya mengenai proses politik lembaga negara gubernur dan wakil gubernur). norma huruf diy harusnya mengatur secara berdampingan kata istri dan suami secara bersamaan, dimana hal tersebut sesuai dengan penciptaan manusia yang selalu berdampingan baik laki laki bersama perempuan yang diciptakan berpasang pasangan. harusnya dalam rumusan normadalam makna konstitusionalnya dalam hukum konstitusi terjadi kekuranglengkapan hukum , sebagaimana mahkamah pernah memberikan pendapatnya tentang kekuranglengkapan hukum dalam putusan nomor puu xiv atau karena kekuranglengkapan hukum tersebut, tidak memberikan kepastian hukum yang adil, terjadi perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, terjadi diskriminasi terhadap perempuan, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sebagai catatan bahwa lon fuller dalam konteks ini menekankan bahwa suatu peraturan harus memenuhi clarity (rumusan undang undang harus jelas) dan possibility obedience (undang undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan). norma guo yang menimbulkan multitafsir jelas tidak dapat memenuhi prinsip clarity. sedangkan prinsip possibility obedience tidak dapat dipenuhi oleh norma guo karena dengan adanya penafsiran lettering yang mengharuskan adanya nama istri dan nama anak sulit dipenuhi seseorang tanpa adanya campur tangan (takdir) tuhan yme. akibatnya ketentuan tersebut bertentangan dengan hukum alam lex naturalis) atau hukum tuhan lex divina). bahwa berdasarkan huruftentuan huruf diy tidak sesuai asas pengayoman yang mencerminkan adanya perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat daerah istimewa yogyakarta. yang bersifat diskriminatif dan tidak menghormati keistimewaan kasultanan dan kadipaten tersebut justru menimbulkan polemik, perdebatan, dan berpotensi semakin memeperuncing konflik dalam masyarakat daerah istimewa yogyakarta. huruf seolah bisa menjadi lapangan konflik dimana terbuka ruang politik bagi kekuatan politik parlemen diy atau masyarakat penduduk diy untuk terlibat dalam konflik sehingga ketentraman masyarakat menjadi terganggu akibat polemik bahwa sultan bertakhta yang perempuan atau sultan yang tidak memiliki istri tidak bisa ditetapkan menjadi gubernur. bahwa berdasarkan hurufrdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidbahwa berdasarkan huruf huruf dan huruf menyatakhuruf diy tidak mencerminkan keadilan bagi kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan kadipaten dan masyarakat diy, serta menunjukkan adanya ketidaksamaan dalam hukum dan pemerintahan karena ada pembedaan berdasarkan gender dalam pengisian jabatan lembaga negara gubernur dan wakil gubernur, sementara gubernur dan wakil gubernur didaerah lain bahkan hingga presiden dan kepala desa tidak ada hambatan bagi perempuan ditetapkan dalam jabatan tersebut. munculnya polemik dan perdebatan yang berpotensi memunculkan konflik karena norma guo bertentangan dengan uud dengan kondisi tersebut menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat diy. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas huruf diy tidak memberikan perlindungan kepastian hukum yang adil dan karenanya melanggar prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi uud huruf diy bertentangan dengan 18b uud bahwa uudnegara terus menjaga komitmennya terhadap keistimewaan yang merupakan tradisi (warisan) dari para leluhur penguasa karaton yogyakarta dilakukan dengan menerbitkan keistimewaan diy. status keistimewaan yang dimiliki oleh daerah yogyakarta bukanlah pemberian negara, namun harus dimaknai sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan tertinggi oleh pemerintah republik indonesia soekarno hatta) berdasarkan sejarah asal usul keberadaan daerah istimewa yogyakarta serta kontribusinya dalam merebut kemerdekaan republik indonesia. pengakuan dan penghormatan pemerintahan daerah istimewa yogyakarta tersebut menunjukkan keistimewaan pemerintahan kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan kadipaten pakualaman bukan sesuatu yang diberikan atau baru ada tapi telah ada dan aje jauh sebelum negara indonesia berdiri. negara dalam hal ini telah mengakui dan menghormati keistimewaan kasultanan ngayogyakarta dan kadipaten pakualaman berdasar uud bahwa terhadap uud mahkamah konstitusi menyatakan pendapatnya didalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii pada paragraph halaman menyatakan yaitu: i3.merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid.hak konstitusional para pemohon yang dimiliki, dijamin dan dilindungi oleh konsitusi tersebut telah dilanggar dan dirugikan diy ) yang mengatur sebagai berikut:berdasarkan pendapat putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii terhadap uud tersebut, uud mengakui adanya keragaman daerah daerah dimana dalam keragaman daerah tersebut terdapat sistem pemerintahan yang memiliki hak dan kewenangan yang melekat dalamnya, adat istiadat serta budaya daerah. hal tersebut dibuktikan dengan asal usul dan kenyataan sejarah yang mana, ditetapkan, dijamin dan dihormati melalui penetapan undang undang.bahwa mahkamah konstitusi juga telah memberikan pendapatnya tentang dan kedudukannya terhadapmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid:merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoi bahwa berdasarkan pendapat putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi tersebut atas,upakan zelfbesturende landschappen (daerah swapraja) dan volksgemeenschappen (kesatuan masyarakat hukum adat). dalam menentukan keistimewaan suatu daerah berdasarkan pertimbangan adanya perbedaan potensi, kemampuan daerah serta kekhususan ekonomi, budaya, dan wilay. sehingga kondisi tersebut memerlukan pengakuan dan pengaturan secara tersendiri. bahwa uud untuk itu memberikan kemungkinan pengaturan secara tersendiri dari ketentuan uud hubungan norma konstitusi dengan norma konstitusi uud keduanya berada dalam hubungan yang setara dan tidak saling membawahi. menurut pendapat jimmy asshiddigie, dalam makalah konstitusi dan hukum tata negara adat, halaman menyatakan: pengakuan terhadap hukum tata negara adat dan masyarakat hukumnya terwujud dalam rumusan uud yang disahkan ppi pada agustus yang menyatakan bahwanegarmpertimbangkan hak hak asal usul daerah yang bersifat istimewa. hak asal usul tersebut juga meliputi bentuk dan struktur pemerintahan yang diatur berdasarkan hukum tata negara adat. pengakuan dan penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa adalah meliputi merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pengakuan terhadap berlakunya hukum tata negara adat sesuai dengan struktur masyarakat setempat. hal itu meliputi baik aspek struktur pemerintahan daerah maupun pembentukannya. masyarakat yang memiliki struktur yang khusus dan istimewa tentu tidak dapat dipaksakan menjalankan ketentuan yang kurang sesuai . berdasarkan pendapat mahkamah konstitusi tersebut atas kasultanan ngayogyakarta hadiningrat sebagai penguasa wilayah yogyakarta berdasarkan uud memiliki keistimewaan dengan sistem pemerintahan yang tetap hidup dan aje yang terdapat hak dan kewenangan, adat istiadat dan budaya yang melekat dalam hukum ketatanegaraan negeri kasultanan ngayogyakarta hadiningrat. jaminan dan penghormatan uud terhadap sistem pemerintahan istimewa tersebut berdasarkan asal usul dan kenyataan sejarah, peran dan kontribusi kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dalam negara kesatuan republik indonesia. pengertian, jenis dan ruang lingkup keistimewaan daerah istimewa yogyakarta sebagaimana telah ditetapkan dan diatur dalam diy. keistimewaan sebagaimana diatur angka diy menyatak . kemudian pengakuan hak asal usul kasultanan dan kadipaten dijelaskan pada penjelasan huruf diy menyatakan . bahwa istilah berintegrasinya sama dengan dimaksud pernyataan bergabung , dimanadalam sistem hukum ketatanegaraan umum yang berlaku indonesia. oleh karenanya pernyataan bergabung merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid,dalam konteks ini bahwa karena diy dan indonesia dalam historisnya tidak melebur, melainkan bergabung, maka yang terjadi adalah irisan irisan yang tidak sempurna, bukan irisan seperti gerhana matahari total ketika bulan dan matahari melakukan irisan sempurna terdapat ranah keistimewaan yang terus diakui dan dihormati oleh negara namun terdapat juga hukum konstitusi yang harus diadopsi oleh diy. konstitusi tidak pernah diskriminatif terhadap pranata atau institusi negara baik yang langsung lahir dari konstitusi atau undang undang dibawahnya. oleh karenanya gubenur diy dan wakil gubernur diy hingga kasultanan dan kadipaten pakualaman yang pemimpinnya adalah laki laki atau perempuan sama konstitusionalnya dimata uud kasultanan ngayogyakarta dan kadipaten pakualamandi,dan kadipaten pakualaman merupakan lembaga negara sebagaimana dalam perspektif uudpemimpinkata istri bahkan anak dan saudara kandung dalam huruf diy juga telah melampaui takdir dan berlebihantidak berlebihan hukum keistimewaan diy sampai hari ini tidak keberatan dengan pemberlakuan syarat tersebut guna mendampingi syarat sultan bertakhta guna ditetapkan menjadi gubernur karena masih diterima sebagai syarat dalam rasio yang wajar dan tidak berlebihan. sedangkan istri, anak bahkan saudara kandung adalah syarat yang belum tentu bahkan. suatu saat seorang sultan laki lakiatau mungkin tidak memiliki saudara kandungakan dihambat oleh negara dprd diy untuk ditetapkan sebagai gubernur dan wakilbertakhta juga tidak memiliki istri dan anak atau mungkin saudara kandung ketika akan menjabat gubernur dan wakil gubernur diy. bahwa kondisi tersebut dengan berlakunya huruf diy yang mengatur kata istri dan anak bahkan saudara kandung , sultan bertakhta akan mengalami hambatan,pemohon ii, pemohon iii, pemohon dan pemohon bahwa pemohon bernama prof. dr. sarinah fadli seorang warga negara indonesia (bukti identitas ktp), adalah aktivis perempuan yang pernah menjabat sebagai ketua komnas perempuan tahun dalam kesehariannya pemohon aktif menggerakkan kaum muda, melobi pemerintah dan jajaran legislatif untuk dapat membuka jalan bagi perjuangan keadilan dan perdamaian (bukti cv). bahwa pemohon telah berjuang baik melalui proses pembentukan peraturan perundangan undangan, pengujian peraturan perundang undangan atau melalui proses peradilan untuk menghilangkan segala bentuk perlakuan diskriminasi terhadap perempuan. pemohon merupakan tokoh kunci yang menggerakkan masyarakat menuntut negara menuntaskan penyelidikan mengenai kekerasan seksual yang terjadi dalam tragedi kerusuhan mei tuntutan ini berhasil mendorong presiden saat itu untuk mengeluarkan keputusan presiden mendirikan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan pada oktober yang kemudian pemohon menjadi ketua yang pertama memimpin komisi tersebut. bahwa pemohon juga merupakan salah satu penggagas dan pendiri program studi kajian perempuan universitas indonesia. lembaga pertama yang menyediakan pendidikan magister kajian perempuan women's studies) indonesia. pemohon mengetuai lembaga ini selama tahun. bahwa pemohon bernama syamsiah achmad, m.a merupakan warga negara indonesia (bukti identitas ktp) yang dulunya bekerja sebagai pns lipi yang konsen pada perjuangan kesetaraan gender perempuan. setelah pensiun dari pns lipi, pemohon tetap berjuang dan beraktifitas dalam perjuangan hak hak perempuan baik melalui proses lembaga politik legislatif dan eksekutif dan juga melalui proses peradilan baik melakukan pengujian norma peraturan perundang undangan dan menegakkan keadilan atas praktik pelanggaran hak hak perempuan. (bukti cv) merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiddengan berlakunya huruf diy, mana tidak menghormati hak keistimewaan dan proses pemerintahan kasultanan ngayogyakarta yang mandiri dan bebas dari gangguan dan campur tangan. bahwa intervensi oleh negara masih bisa dibenarkan sepanjang dalam batas rasio yang wajar, dan tidak berlebihan seperti menentukan: batasan usia, pendidikan dan npp untuk bisa ditetapkan menjadi gubernur dan wakil gubernur. norma istriperti diketahui bahwa diy. menyebutkansultan hamengku buwono danadipati paku alam. artinya bahwa soal suksesi sultan atau adipati paku alam bertakhta adalah semuanya bergantung pada kasultanan yang dipimpin oleh sultan hamengku buwono dan kadipaten yang dipimpin adipati paku alam seharusnya norma diy tersebut bersifat netral,untuk menentukan siapa pemimpin selanjutnya angka dan angka diy. hal tersebut sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh uud bahwa: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoi, telah merugikan serta melanggar hak keistimewaan yogyakarta dalam menentukan kepemimpinan sebagai salah satu bentuk keistimewaan yogyakarta. kata istri dalam tersebutharussultan hamengku buwono sebagai pemimpin kasultanantidak pro penetapan yang merupakan salah satu bentuk perjuangan masyarakat diy akan keistimewaan dalam hal pengisian jabatanatau belum atau tidak mempunyai saudara kandung (misteri ilahi yang tidak bisa dipastikan), yang mana karena kondisi tersebut negara seolah memiliki karpet merah untuk tidak menetapkannya menjadi menjadi gubernur diy. sultan bertakhta akan terhambat oleh persyaratan yang terdapat pada huruf tersebut, dan bukan tidak mungkin proses pencalonannya dipermasalahkan dan ditolak melalui dinamika politik oleh dprd prov :saudara kandung norma ini tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi keistimewaan diy dan hal tersebut jelas mengganggu urusan internal karaton ngayogyakarta hadiningrat dalam merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menetapkan dan menobatkan penerus kekuasaan keraton bahkan kadipaten pakualaman. oleh karenanya akibatakan mengalami gangguan aktifitas dan kinerja, yang seharusnya dapat. mana pada wilayah gubernur diy dijabat oleh wakil gubernur adipati pakualaman atau bisa jadi keduanya dianggap tidak memenuhi syarat karena keduanya tak terkualifikasi mempunyai istri dan atau anak atau saudara kandung sehingga terjadi kekosongan kekuasaan permanen gubernur yang sesuai dengan gubenur menurut uud kondisi tersebut jelas juga mengganggu secara psikologis dan mengganggu hubungan kerja antara perangkat keraton ngayogyakarta dengan pemerintahan daerah diy. bahwa kata frasa istri dan anak hingga saudara kandung yang jugatelah tidak memberikan kepastian hukum yang adil, dan menghilangkan kesempatan yang sama didalam pemerintahan dalam hal ini lembaga negara gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta uud oleh karenanya beberapa frasa norma tersebut dihapus karena bertentangan dengan uud dan cukup terdeklarasi dalam huruf diy adalah frasa melampirkan daftar riw hidup saja. norma seperti ini masih tergolong rasio yang wajar dan objektif daripada kemudian ini dihilangkan semua, namun kemudian peraturan dibawahnya mengatur hal yang sama, yang pasti akan semakin inkonstitusional karena merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menimbulkan norma baru, apalagi norma baru tersebut tidak rasional dan berlebihan. bagaimanapundan kadipaten pakualamanaproduk atau haruslah seorang yang memiliki istri atau bahkan menuliskannya dalam undang undang bahwa sultan dan adipati paku alam bertakhta haruslah laki laki dan memiliki istri, karena semuanya kembali kepada kepemimpinan sultan hamengku buwono sebagai pemimpin kasultanan dan adipati paku alam sebagai pemimpin kadipaten. norma huruf diy yang mengatur hanya kata istri dan anak , hal tersebut telah mengganggu dan mencampuri serta melanggar hak keistimewaan kasultanan ngayogyakarta dalam menentukan kepemimpinan sebagai salah satu bentuk keistimewaan yogyakarta. norma tersebut jelas telah melanggar keistimewaan daerah istimewa yogyakarta. bahwa berlakunya norma huruf diy justru menyimpang dan tidak menghormati, tidak mengakui, dan tidak menjamin sistem dan proses pemerintahan kasultanan ngayogyakarta. kasultanan sebagai sebuah pemerintahan istimewa uud yang memiliki proses internal dalam pemilihan kepemimpinan kasultanan. bahwa kasultanan ngayogyakarta hadiningrat yang dipimpin oleh sultan hamengku buwono dengan kedudukan dan kewenangan keistimewaannya memiliki kuasa eksklusif dalam menentukan menentukan kepemimpinan kasultanan daerah istimewa yogyakarta sebagai penerus kepemimpinan kasultanan dimana negara tidak boleh menolak merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menetapkannya, apapun yang dihasilkannya apakah itu laki laki atau perempuan bahwa berlakunya huruf diy secara langsung menunjukkan adanya gangguan, campur tangan, dan ketiadaan penghormatan, perlindungan, dan jaminan terhadap keistimewaan pemerintahan kasultanan ngayogyakarta hadiningrat uud 1945j, serta jelas telah melanggar norma norma uud lainnya yaitu danibawah pimpinan sultan hamengku buwono yang menentukan kepemimpinan daerah istimewa yogyakarta termasuk biarkanlah kadipaten sendiri yang menetukan adipati paku alam bawah pimpinan adipati paku alam angka dan angka diy) negara dalam hal ini norma yang diberlakukan diy cukuplah berlaku netral dan tidak diskriminatif sebagaimana uud mengaturnya dan negara dprd provinsi diy tinggal menetapkannya menjadi gubenur dan wakil gubernur selama syarat lainnya terpenuhi yang sudah menjadi irisan bergabung antara diy dan nkri berupa syarat minimal umur tahun, minimum pendidikan dan lainnya yang diterima sebgai syarat rasio yang wajar dan berlebihan bagi internal kasultanan dan kadipaten. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas ketentuan mengenai daftar riw hidup sepanjang frasa yang memuat antara lain riw pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak' yang diatur dalam huruf diy jelas bukanlah materi undang undang, namun bukan pula materi peraturan perundang undangan seperti peraturan pemerintah atau peraturan daerah atau peraturan daerah istimewa karena muatan tersebut jikalau tidak diatur oleh undang undang dan dibiarkan diatur oleh peraturan dibawahnya akan menjadi norma baru dan tetap bersifat diskriminatif dan tidak rasional serta berlebihan dan berseberangan dengan nilai nilai konstitusional. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sehingga dengan demikian frasa yang memuat antara lain riw pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak"bertentangan dengan uudtidak memiliki kekuatan hukum mengikat, memerintahkan amar putusan mahkamah konstitusimba trans daop undangundang keistimewaan indonesia tahun ((pelapeomewmemnama sadis merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid curriculum vitae atas nama syamsiah achmad, m.a identitas ktp atas nama dra. siti nia nurhasanah ktp dki jakarta curriculum vitae atas nama dra. siti nia nurhasanah lol identitas ktp atas nama ninik suryani ktp dki jakarta curriculum vitae atas nama ninik suryani k aa identitas ktp atas nama dra. masruchah gairah istimewa yogyakarta curriculum vitae atas nama dra. masruchah old . ktp daerah istimewa identitas ktp atas nama anggi anantyasari utami yogyakarta curriculum vitae atas nama anggi anantyasari identitas ktp atas nama dra. im. sunarsih ktp daerah istimewa suharyo yogyakarta curriculum vitae atas nama dra. im. sunarsih suharyo aktivitas konsultasi kesehatan dra. dalam rangka deteksi dini kanker bersisi pengukuhan surat keputusan nomor198 sk. cab. iv pengurus dan formatur yayasan tentang pengukuhan pengurus yayasan kanker kanker indonesia indonesia cabang daerah istimewa yogyakarta cabang daerah masa bakti istimewa yogyakarta masa bakti akta notaris yayasan lembaga kanker indonesia tentang status badan nomor tertanggal mei oleh notaris hukum yayasan emas fatimah, sh.,m kn. kanker indonesia akta perubahan anggaran dasar yayasan kanker akta notaris tentang indonesia berdasarkan akta notaris nomor perubahan anggaran tertanggal juni oleh notaris ati mulyani, dasar yayasan sh, kanker indonesia identitas ktp atas nama bambang prayitno ktp dki jakarta soros curriculum vitae atas nama bambang prayitno soros foto proyek investasi jogja bay waterpark dir dan giri mas office profil bisnis bambang prayitno soros park taman wisata jogja dan bumi gerakan masktp atas nama wawan hermawan, se, ktp daerah istimewa yogyakarta curriculum vitae atas nama wawan hermawan, se, foto kegiatan pameran dan misi dagang pameran dan misi dagang luar negeri identitas ktp atas nama raden mas admin suryo ktp daerah istimewa satrianto yogyakarta kartu tanda abdidaelm atas nama raden mas admin suryo bagan struktur struktur pemerintahan keraton ngayogyakarta organisasi pemerintah tata rakit paprentahan karaton ngayogyakarta han karaton hadiningrat) ngayogyakarta hadiningrat pengesahan sebagaikegiatan raden mas admin suryo satrianto kegiatan pada bagian arsip identitas ktp atas nama supriyanto mas bekel ktp daerah istimewa jaya supriyanto) yogyakarta curriculum vitae atas nama supriyanto mas bekel jaya supriyanto) pengesahan sebagai p34foto kegiatan mas kegiatan mas bekel jaya supriyanto bekel jaya supriyanto naskah akademik rancangan undang undang tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta latar belakang penyusunan rancangan undang undang tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta rancangan undang undang tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta keputusan dewan perwakilan daerah republik indonesia nomor dpd r1 tentang rancangan undang undang tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta piagam penetapan sultan hamengku buwpresiden soekarno pada tanggal agustus program kerja sama seri. anggi hanantyasari utami dengan badan pemberdayaan perempuan dan masyarakat ppm) daerah istimewa yogyakarta surat nomor tentang pengantar keputusan surat keputusan gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor iz tentang pemberian izin kepada pemerintah desa maguwohardjo, kecamatan depok, kabupaten sleman menyewakan tanah kas desa kepada pt. taman wisata jogja untuk pembangunan taman wisata air water park) surat nomor tertanggal maret perihal permohonan izin perjalan dinas luar negeri hongkong) rancangan undang undang tentang daerah istimewa yogyakarta keputusan dewan perwakilan daerah republiklndonesia nomor dpd ri tentang rancangan undang undang surat nomor kh.pp sadar xi je perihal pengiriman dokumen, tertanggal november sabda tamasultan hamengku buwono tahun tanggal mei sabda tama sultan hamengku buwono tahun tanggal maret sabda raja sultan hamengku buwono tahun tanggal april dawud raja sultan hamengku buwono tahun tanggal mei sabda jejaring raja mataram sultan hamengku buwono tanggal desember pengertian pangeran print out berita pernyataan mendagri: presiden tak bisa campur sabda raja yogya print out berita pernyataan mendagri: kami tak ikut campur soal sabda raja sultan print out berita kemendagri: putri mahkota tak bisa jadi gubernur yogyakapeluang putri sultan jadi gubernur men jagaugmamemarmga gubernur perempuan apalah selain itu, para pemohon juga mengajukan empat orang ahli yaitu dr. margarita kamis, s.h., hum., prof. dr. saudi isra, s.h. mpa., dr. zainal arifin mochtar, s.h.,ll.m., dan brigjen purn)yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli para pemohon dr. margarita kamis, s.h., hum. ahli ingin menggunakan kesempatan yang membahagiakan ini mengajak kita semua mengucapkan syukur kepada allah swt, tuhan seluruh sekalian alam yang telah memungkinkan kita semua menunaikan kewajiban kewajiban, termasuk dan tidak terbatas pada kewajiban konstitusional kita. ajakan ini ahli sampaikan pada kesempatan yang membahagiakan ini, juga sebagai ekspresi keyakinan yang timbul dari penilaian ahli betapa tidak ada seorang pun sehebat dan setinggi apa pun status konstitusionalnya yang dapat bertindak melampaui kodrat alamiahnya. bahwa apakah seseorang, siapa pun dia karena memiliki hak entah bagaimana menemukan hak itu, meminta kepada allah swt, penciptanya, menjadikan dirinya laki laki atau perempuan bila dapat. dengan cara apa permintaan itu diajukan? kapan dan mana? tidakkah menjadi laki laki atau perempuan adalah sebuah keadaan yang ada dengan sendirinya atau terdiri dan oleh sebab itu kodrati sifatnya. apakah kesultanan ngayogyakarta hadiningrat dibentuk oleh pemerintah republik indonesia? bila dibentuk oleh pemerintah republik. indonesia, mengapa negara dan atau pemerintah republik indonesia menyatakan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa pemohon iii bernama dra. siti nia nurhasanah merupakan warga negara indonesia (bukti identitas ktp)iii aktif sebagai ketua dalam organisasi aliansi nasional bhinneka tunggal ika anti). pemohon iii sebagai aktivis pemerhati hak hak perempuan aktif dan konsen melakukan advokasi hak hak konstitusional perempuan, juga aktif menjaga dan menegakan nilai nilai konstitusionalismeninik suryani widiyantoro, warga negara indonesia (bukti identitas ktp) bekerja sebagai psikiater yang juga konsen sebagai aktivis ataujuga aktif menjaga dan menegakkan nilai nilai konstitusionalisme untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuandra. masruchah adalah merupakan warga negara indonesia (bukti identitas ktp) penggiat anti diskriminasi dan lebih dari (dua puluh) tahun selalu aktif memperjuangkan dan mengadvokasi hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan baik melalui pembentukan peraturan perundang undangan maupun dalam hal pengujianpengakuan terhadap kesultanan ngayogyakarta hadiningrat? apa yang diakui dan diistimewakan pada kesultanan ngayogyakarta hadiningrat? apakah pengakuan republik indonesia terhadap kesultanan ngayogyakarta hadiningrat dijadikan alat konstitusional negara indonesia? mungkin, bukan melenyapkan, melainkan mengubah struktur atau hal ihwal lainnya dalam lingkungan internal kesultanan. tidakkah mewajibkan calon gubernur daerah istimewa yogyakarta melampirkan daftar riw hidupnya yang berisi antara lain seperti yang sudah disebutkan tadi, terutama frasa saudara kandung dan istri sama nilai hukumnya dengan mewajibkan calon gubernur memiliki saudara kandung dan atau istri? tidakkah norma huruf diskriminatif karena rasionya perempuan tidak bisa jadi gubernur? tidakkah rumusan huruf undang undang nomor tahun tentang diy menyediakan dalam arti memberi hak dan atau menyematkan kewajiban kepada pemerintah ikut mengatur kehidupan internal kesultanan ngayogyakarta hadiningrat. dengan larangan apa norma segala warga negara bersamaan kedudukan hadapan hukum dan pemerintahan yang diatur dalam uud dimaknai menjadi warga negara beristri sama kedudukannya hadapan hukum dan pemerintah. tidakkah penalaran contrary atas norma saudara kandung dan istri menghasilkan hukum berupa hak untuk berkeluarga menjadi wajib berkeluarga? bahwa hal atau keadaan hukum yang tidak memiliki kualifikasi dan kapasitas empiris berada luar batas kognisi rasional untuk diverifikasi atau memiliki kemungkinan menjadi empiris. tidak pernah dan tidak mungkin dijadikan dan atau menjadi pondasi epistemologis dan juga ontologis pengetahuan hukum. tidak pernah dalam sejarah hukum, norma hukum betapa pun hipotetis sifatnya dirumuskan tanpa didasarkan pada hal ihwal yang dapat diperiksa secara empiris dan atau tidak memiliki koherensi kegiatan faktual, termasuk kegiatan empiris. tidak ada kaitan empiris yang menunjukkan dalam arti dapat dijadikan pijakan epistemologis, membangun pengetahuan, termasuk pengetahuan umum yang teruji. tentu secara metodologis adalah komunikasi verbal seseorang kepada allah swt penciptanya, meminta dirinya diciptakan menjadi laki laki atau perempuan. berdasarkan penalaran merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid logis, tidak mungkin keberadaan seseorang mendahului keadaannya atau ketakberadaannya. bagaimana mungkin? tentu berdasarkan penalaran yang logis dalam keadaannya seseorang sebagai manusia, seseorang meminta dirinya diciptakan menjadi perempuan atau laki laki, juga menjadi saudara kandung. menjadi laki laki atau perempuan, termasuk memiliki saudara kandung bukanlah sesuatu keadaan atau satu keadaan yang didasarkan pada kehendak orang itu. menjadi laki laki atau perempuan, sekali lagi bersifat kodrati, sesuatu yang tidak dapat dipilih. mempersiapkannya sama dengan sama nilai hukumnya dengan mengingkari kodrat adikodrati. hukum positif dengan alasan dan tujuan apa pun secara epistemologis, tidak dapat dipakai atau diandalkan membentuk norma hipotetis terhadap ketentuan ketentuan atau kehendak allah swt. doktrin hukum alam mengasumsikan bahwa setiap manusia setiap peristiwa alam secara imanen mengandung nilai. siapa yang mengetahui nilai teologis, religius, balik seseorang tercipta sebagai laki laki atau perempuan. bagaimana menarik hubungan kausal antara keberadaan seorang sebagai laki laki atau perempuan dengan kehendak sang pencipta, menciptakannya dari perempuan atau laki laki. termasuk tak menciptakan seseorang menjadi seseorang memiliki saudara kandung. bahwa tidak perlu menjadi fungsionaris hukum alam untuk sampai pada penegasan konklusif bahwa akal budi legislator tidak diberkahi kemampuan untuk mendekripsi, sekalipun secara hipotetis dan parsial. hal ihwal yang bersifat kodrati termasuk dan tidak terbatas pada soal kehendak allah swt menciptakan seorang menjadi perempuan atau laki laki. tak perlu menjadi fungsionaris hukum alam, untuk sekali lagi menyatakan secara konsumsi hukum positif dengan alasan dan tujuan apa pun, tidak bisa bertentangan dengan akal budi. tanpa akal budi, hukum positif kehilangan basis yang epistemologisnya untuk menemukan preposisi ordines tentang keadilan dan ketidakadilan, kebaikan atau keburukan. bahwa paham konstitusionalisme yang dipolitisasikan dalam konstitusi. lihat sampai dengan mengkonsolidasi otonomi kemandirian individu sebagai individu merdeka, semata sebagai individu. frasa setiap orang dalam sampai dengan uud adalah cara merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid negara meletakkan pengakuan atas kemandirian setiap atas kemandirian manusia sebagai individu yang secara eksistensial terjalin dengan individu lainnya dalam satu lingkungan kehidupan yang civilized. pengakuan atas kemandirian itu dirumuskan melalui frasa setiap orang berhak, bukan setiap orang wajib dan seterusnya. secara resiprokal, seseorang tidak akan berstatus individu bila tidak ada individu lainnya dalam jalinan kehidupan dan karena itu harus dinyatakan hak. bahwa mengharuskan seseorang secara intrinsik sekalipun seseorang memiliki saudara kandung laki laki atau perempuan, beristri atau bersuami, apa pun pertimbangan etis dan moral yang merancangnya, tidak pernah selaras dengan nilai nilai balik gagasan pengakuan konstitusional atas setiap orang sebagai individu otonom yang dinyatakan secara eksplisit dalam uud kebaikan betapa pun tidak selalu berkaitan dengan gagasan tunggal, tidak juga demikian juga keadilan, tetapi kebaikan dan keadilan macam apakah yang hendak dituju dan dicapai balik gagasan pada huruf undang undang diy yang mengharuskan seseorang memiliki saudara kandung perempuan, atau laki laki, atau laki laki harus beristri, atau perempuan harus bersuami. apakah negara republik indonesia atau pemerintah republik indonesia membentuk kesultanan ngayogyakarta hadiningrat? bila kesultanan ngayogyakarta dibentuk oleh pemerintah indonesia, mana letak logonya yang terkandung dalam uud bila pemerintah membentuk kesultanan ngayogyakarta, ahli ingin mengajak majelis, pemerintah, dan dpr untuk bersama sama dan jernih menimbang kenyataan kenyataan hukum berikut. tanggal agustus sehari setelah proklamasi kemerdekaan indonesia, sultan hamengku buwono langsung mengetuk kawat kepada kedua proklamator republik indonesia dan dr. k.r.t. radian wedyodningrat menyatakan selamat atas terbentuknya negara republik indonesia. dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal agustus sultan hamengku buwono mengirim telegram kepada kedua proklamator yang isinya menyatakan sanggup berdiri belakang kepemimpinan mereka. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pada tanggal september sultan sudah menyatakan atas persetujuan nid yogyakarta, sultan hamengku buwono mengeluarkan maklumat yang ringkasnya sebagai berikut. ngayogyakarta hadiningrat berbentuk kerajaan yang merupakan daerah istimewa, bagian dari ri. segala kekuasaan dalam negeri dan urusan pemerintahan berada tangan hamengku buwono ix. hubungan antara ngayogyakarta hadiningrat dengan pemerintah republik indonesia bersifat langsung dan sultan hamengku buwono bertanggung jawab langsung kepada presiden. pada tanggal september itu, yang berarti sehari setelah maklumat sultan dikeluarkan, pemerintah menugaskan pak hartono dan pak a.a. maramis datang yogyakarta menyerahkan piagam penetapan kedudukan ngayogyakarta. isi piagam tersebut yaitu, kami, presiden republik indonesia menetapkan, nuwun kanjeng sultan hamengku buwono senopati ing ngalam abdurrahman sayiddin panatagama kalifatullah ingkang kaping ing ngayogyakarta hadiningrat pada kedudukannya dengan kepercayaan sri paduka kanjeng sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa, dan raga untuk keselamatan daerah yogyakarta sebagai bagian republik indonesia. piagam ini ditandatangani oleh soekarno presiden republik indonesia pada tanggal agustus bahwa bukankah kenyataan hukum ini bernilai hukum kesultanan ngayogyakarta hadiningrat sebagai satu entitas hukum, lingkungan hukum otonom, atau lingkungan hukum otonom yang telah ada, atau eksis jauh sebelum adanya republik indonesia. bila adanya setelah republik indonesia, mana letak namanya frasa menetapkan, dan seterusnya itu? tidakkah penetapan tersebut juga bernilai hukum sebagai pengakuan negara republik indonesia melalui presiden terhadap hal ihwal yang berlaku dalam kehidupan internal kesultanan ngayogyakarta hadiningrat. titik keseimbangan konstitusional macam apakah yang hendak dicapai oleh pembentuk undang undang, bahkan bangsa indonesia melalui pengaturan huruf undang undang nomor tahun itu? tidakkah kesediaan kesultanan ngayogyakarta hadiningrat, entah apa pertimbangannya merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menjadikan wilayah hukumnya sebagai wilayah administratif provinsi daerah istimewa yogyakarta yang merupakan konsekuensi guestional tidak ada negara dalam negara kesatuan republik indonesia bernilai hukum sebagai solusi konstitusional dalam menjamin eksistensi satu sisi dan eksistensi kesultanan sisi lain. ahli sepenuhnya sadar bahwa norma mengakui dan menghormati yang terdapat dalam uud tidak ekspresif verbs menunjuk pada rincian hal ihwal dalam daerah sebagai hal yang akan diatur. norma ini sekali lagi ahli menyadarinya menyediakan ruang kebebasan bagi pembentuk undang undang untuk mendefinisikan. batas jangkauannya. namanya, batas jangkauan keistimewaan, juga batas jangkauan otoritas pemerintah diserahkan pada pembentuk undang undang. masalahnya adalah dasar konstitusional apakah yang sah dan rasional dijadikan pijakan pemerintah ikut secara sepihak atau bersama sama kesultanan ngayogyakarta menentukan pemimpin dalam kesultanan ngayogyakarta hadiningrat? sejak kapan dalam sejarah kesultanan ngayogyakarta kehidupan internalnya, siapa menjadi sultan, dan lainnya diurus oleh pihak luar? kedua, gelar sultan atau ratu dari sejarahnya bukan merupakan hasil kreasi legal pembentuk undang undang. tidak ada satu pun dalam konstitusi yang memberi secara implisit sekalipun kewenangan kepada pemerintah ikut menentukan laki laki atau perempuan bertahta kesultanan ngayogyakarta hadiningrat. undang undang nomor tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta berisi ketentuan calon gubernur dan wakil gubernur adalah warga indonesia yang harus memenuhi dan seterusnya.menyerahkan daftar riw hidup yang memuat antara lain riw pendidikan, pekerjaan saudara kandung, istri, dan anak. dan bukan sebagai anggota partai politik. bahwa penalaran hukum terhadap ini memunculkan tiga isu hukum. ketiga isu itu adalah satu, yang dapat mencalonkan diri menjadi gubernur atau wakil gubernur adalah warga negara indonesia. tetapi proposisi tersebut belum sempurna meneguhkan atau memunculkan hak sebagai merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid warga negara untuk dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi gubernur atau wakil gubernur. tiga. kesempurnaan proposisi tersebut yang pertaniannya bersifat decisive atau determination dengan keadaan keadaan hukum dalam huruf sampai dengan satu saja syarat dari sampai dengan bahkan satu saja hal dalam huruf itu yang tidak terpenuhi, maka hukum atas norma calon gubernur atau wakil gubernur, dan seterusnya dalam frasa itu tidak sempurna karena hukumnya tidak sempurna, maka norma tersebut tidak memiliki kapasitas sebagai norma hukum yang sah sebagai dasar sahnya pencalonan. norma yang terdapat pada huruf sampai dengan itu memiliki sifat sebagai keadaan hukum yang menyempurnakan hukum pada norma calon gubernur dan wakil gubernur adalah warga negara indonesia harus memenuhi syarat. keadaan hukum pada huruf sampai dengan bersifat determination atau decisive, sehingga satu saja hukum tersebut tidak terpenuhi, maka hukum pada norma sebelumnya gugur. namanya, keadaan hukum pada huruf sampai dengan huruf secara kumulatif bersifat menyempurnakan dan menentukan sempurnanya atau tercukupinya hukum pada norma sebelumnya. apakah norma pada huruf undang undang nomor tahun tentang diy tidak memiliki sifat dan kapasitas sebagai perintah? bila jawabannya ya, terhadap hal apa perintah itu ditujukan. hal yang dituju dari perintah itu adalah riw pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. satu saja sekali lagi, antara perintah itu perintah yang dituju tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang ditimbulkannya tidak sempurna. konsekuensinya sekali pun seseorang itu warga negara indonesia, tetapi dia tidak memenuhi syarat syarat itu, dia tidak bisa menjadi calon gubernur. bila yang bertahta kesultanan ngayogyakarta hadiningrat itu misalnya laki laki sekalipun, tetapi tidak beristri atau beristri, tapi tidak memiliki saudara kandung, jelas secara hukum sultan atau ratu yang bertahta itu tidak memiliki kapasitas hukum untuk dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi gubernur. kamulah yang bertahta dalam kesultanan ngayogyakarta itu adalah perempuan, apapun gelar yang disematkan kesultanan kepadanya menurut norma huruf tidak dapat dicalonkan atau mencalonkan diri merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menjadi gubernur. bukankah ilmu hukum tidak menyediakan nalar seseorang perempuan harus memiliki istri? jujur norma ini ahli berpendapat diskriminatif. melampaui imitasi konstitusi, bahkan batas jangka kognisi rasional dan atau karena itu ahli harus menyatakan ini inkonstitusional. padahal sebagaimana telah ahli kemukakan awal tadi, hal ini menjadi sultan atau ratu adalah urusan internal kesultanan. ihwal memiliki anak atau istri, termasuk saudara kandung secara konstitusional dinyatakan sebagai hak. tidak ada rasio konstitusional yang dapat jadikan landasan mengubah proposisi ordinary pada norma yang secara ekspresif verbs terdapat dalam itu, yakni berubah menjadi hak berubah menjadi kewajiban. bahwa sebagai negara hukum demokratis, lihat uud kepastian hukum bukan hanya bersifat doktrin melainkan bersifat aksiomatik. kepastian hukum dari satu norma hukum akan tercipta dalam ilmu hukum bila jalinan antarnorma logis dan tidak saling menyangkal, tidak melampaui batas alamiah, dan koheren dengan konteks aktual. norma pada huruf huruf menurut ahli ambigu karena tidak koheren dengan konteks aktual, juga melampaui batas jangka kognisi alamiah. berkehendak merespon keadaan aktual dengan cara memaknai uud atas keistimewaan daerah istimewa yogyakarta fungsionaris utama kesultanan ngayogyakarta hadiningrat memimpin daerah ini, tetapi menciptakan syarat yang melampaui batas claim rasional alamiah dan konstitusi jelas ambigu. bahwa ambiguitas norma ini mengakibatkan norma tersebut kehilangan validitas hierarkialnya sebagai norma yang valid. norma yang menyangkal norma lainnya, terutama norma yang lebih tinggi yang darinya mengalir norma derivatif. tentu dilihat dari sistem sumber hukum kehilangan validitasnya sebagai norma. norma ini tidak berkepastian hukum. gubernur dalam ilmu hukum tata negara adalah nama jabatan dan jabatan ini dalam ilmu hukum tata negara pula bersifat tunggal. tidak ada penolakan logis dalam ilmu hukum yang bisa digunakan membenarkan jabatan tunggal ini diperebutkan secara imperatif diperebutkan imperatif secara hukum dengan keadaan berupa ada atau tidak adanya istri dan atau saudara kandung. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa lihat dari sudut ilmu hukum tata negara, dalam syarat yang diatur pada huruf dalam hal syarat yang diatur dalam huruf tidak terpenuhi maka jabatan gubernur diy tidak terisi karena undang undang telah secara limitation menyatakan bahwa hanya warga negara yang bertahta saja yang bisa menjadi gubernur diy. konsekuensinya, jabatan itu harus diisi oleh seorang pejabat. soalnya adalah sampai kapan? sampai kapan pejabat itu menjabat? sampai kesultanan memiliki tahta yang bertahta adalah laki laki dia harus memiliki istri atau harus punya saudara kandung, berapa lama itu? bahwa membiarkan sebuah pemerintahan daerah istimewa bertahun tahun diselenggarakan oleh pejabat jelas tidak logis. norma ini karena itu ahli berpendapat tidak berkapasitas sebagai norma yang valid. selain kontradiksi itu juga diskriminatif, sehingga tidak mungkin berkepastian hukum. norma ini, huruf undang undang diy, menurut ahli tidak logis dalam pertaniannya dengan uud mengakui eksistensi kesultanan, tetapi pada saat yang sama ikut mengatur kehidupan internal kesultanan itulah makna doktrinal dari pengaturan norma ini. itu sebabnya norma ini huruf diy sekali lagi melampaui batas logis secara konstitusional karena proposisi mengakui dalam uud berubah nilainya menjadi membatasi eksistensi kesultanan ngayogyakarta hadiningrat. berdasarkan argumentasi yang telah ahli kemukakan atas, ahli harus menyatakan secara konklusif bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang diy, inkonstitusional. ini bertentangan dengan dan uud prof. dr. saudi isra, s.h., mpa pokok persoalan yang diajukan dalam permohonan ini adalah huruf undang undang nomor tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta, selanjutnya ditulis atau disebut undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah warga negara republik indonesia yang harus merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid memenuhi syarat huruf menyerahkan daftar riw hidup yang memuat antara lain, riw pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. menurut dalil dalil yang dikemukakan pemohon, ketentuan huruf undang undang nomor tahun bertentangan dengan sejumlah dalam uud menurut ahli sebagaimana diketahui bentuk negara menjadi salah satu isu penting yang dibahas oleh badan untuk menyelidiki usaha usaha persiapan kemerdekaan akhir kekuasaan jepang pada tahun saat itu, samping gagasan membentuk indonesia dalam format negara kesatuan, muncul keinginan untuk membangun indonesia dalam format negara federal. namun, mayoritas pendiri negara lebih memilih bentuk negara kesatuan dengan tetap mengakui hak asal usul daerah yang bersifat istimewa. bisa kita baca dalam buku kusuma tahun sampai pengakuan tersebut membuktikan political will para pendiri negara memberikan tempat yang terhormat dan penting bagi daerah dalam sistem nasional. merujuk perjalanan sejarah indonesia menjadi suatu negara merdeka, meski memilih bentuk negara kesatuan, bentangan fakta keragaman yang ada tidak memungkinkan membuat desain hubungan pusat daerah yang seragam. keberagaman bentang fakta tersebut keniscayaan kita melakukan berbagai pilihan dalam mengatur hubungan pusat dan daerah. artinya, pilihan memberi ruang pengaturan yang berbeda untuk berbagai daerah menjadi pilihan yang tak terhindarkan. bahkan pada zaman kolonial pun, bentangan fakta tersebut menjadi pertimbangan amat penting. buktinya dalam desentralisasi wet tahun tidak semua daerah diatur secara seragam oleh kolonial belanda. dengan demikianseperti itu, desain desentralisasi asimetrissebelum perubahan uud pilihan para pendiri negara terhadap negara kesatuan dengan tetap mengakui hak asal usul daerah yang bersifat istimewa dituangkan dalam uud gagasan demikian sudah muncul merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sejak perdebatan perumusan uud misalnya mohammad yamin dalam pidato hadapan punk tanggal mei menyampaikan, republik yang akan berdiri adalah republik dengan ciri negara kesatuan atau paham unitarisme. segala atau searah dengan yamin, susanto tirtoprojo misalnya menyatakan bahwa negara indonesia harus merupakan satu gitaris bukan federalis, tidak statehood suatu negara serikat tidak serikat negara. masih dalam isu serupa dalam sidang punk mei rahim pratalikarma kembali memperkuat pilihan negara kesatuan. dalam pidatonya menyinggung bagaimana susunan negara kesatuan yang hendak dibentuk? rahim menyampaikan dalam beberapa daerah pemerintahan dan kota yang masing masing otonomi dengan tunduk pada pimpinan kepala negara indonesia. pada hari berikutnya, sutomo jauh lebih kolaboratif menjelaskan soal ini, sutomo menyatakan, segala golongan rakyat, segala daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri akan mempunyai tempat dan kedudukan sendiri sendiri sebagai bagian organik negara seluruhnya. soal pemerintahan apakah yang akan diurus oleh pemerintah pusat dan soal soal apakah yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah, baik besar maupun kecil, itu semuanya akan tergantung pada dulmatigheid, berhubungan dengan waktu dan tempatnya. jadi hukum negara akan memerhatikan segala bentuk keistimewaan dari golongan yang bermacam macam adanya tanah air kita. dengan sendirinya dalam negara yang terdiri dari pulau pulau besar kecil, banyak soal pemerintahan yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. tidak berhenti pada sidang itu, sutomo dalam rapat besar panitia perancang undang undang dasar, tanggal menyampaikan gagasan yang lebih detail. pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan yangasal usul daerah yang bersifat istimewa. hak hak asal usul daerah daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga dengan yang bersifat istimewa itu adalah daerah kerajaan atau koti, baik jawa maupun luar jawa, daerah daerah yang dalam bahasa belanda dinamakan zelfbestuurende lanschappen. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid |
spinkomunikasi dan informatik70kabupaten adalah kabupaten sidoarjo. bupati adalah bupati sidoarjosekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten sidoarjo. dinas adalah dinas komunikasi dan informatika kabupaten sidoarjo. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan infrastruktur dan keamanan teknologi informasi dan komunikasi tik), d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya. seksiinfrastruktur teknologi informasi dan komunikasi tik), menyiapkan bahan pelaksanaan teknis infrastruktur dan teknologi informasi, meliputi: merencanakan dan pelaksanaan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi tik) dasar meliputi jaringan intranet dan internet, data center, drc, command, center, call center dan jaringan telekomunikasi intra pemerintah, melaksanakan peningkatan kapasitas infrastruktursanakan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi tik) meliputiukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dengan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi tik). menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi penyediaan dan pemeliharainfrastruktur dan teknologi informasimbanganiputi: menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraanperencanaan dan pelaksanaan integrasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi tik) meliputi data center, jaringan intranet dan internet, command center dan jaringan telekomunikasi intra pemerintah, melaksanakan layanan hosting dan collection server perangkat daerah, melakukan pengelolaan network operation center noc) dan helpdesk pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi tik), melaksanakan fasilitasi back up dan restore data data center dan drc: melakukan pemantauan dan evaluasikoordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkaitaksanakantugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya. seksi keamanan informasi dan persandian mempunyai tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keamanan informasi dan persandian, menyiapkan bahan pelaksanaan teknis keamanan informasi dan persandian, meliputi: menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi layanan keamanan informasi dan persandian kabupaten, melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi peningkatan keamanan informasi dan persandian, melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur bidang keamanan informasi dan persandian, melakukan peningkatan kesadaran (awareness) keamanan informasi lingkungan pemerintah kabupaten, melakukan pemanfaatan sertifikat elektronik pada pemerintah kabupaten, melaksanakan identifikasi dan penilaian (assessment) kerentanan keamanan informasi e government, melaksanakan penguatan (gardening) perangkat sistem keamanan informasi e government, melaksanakan fasilitasi penanganan dan pemulihan insiden keamanan informasi e government, melaksanakan operasional persandian untuk pengamanan informasi meliputi pengelolaan informasi terklasifikasi, koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandman, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat persandian dan jaring komunikasi sandi, melaksanakan audit keamanan informasi perangkat daerah, melaksanakan sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi, melakukan pemantauan dan evaluasi terkait fungsi layanan keamanan informasi dan persandian kabupatenpersandistatistik bidang statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang statistik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang statistik mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan teknis statistik, pelaksanaan kegiatan statistik, cc. pelaporan pelaksanaan kegiatan statistik, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia bidang statistik, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya. seksi pengolahan data statistik mempunyai tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengolahan data statistik, menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data statistik, meliputi: melaksanakan kebijakan terkait fungsi pengolahan data statistik kabupaten, memberikan bimbingan dan supervisi terkait fungsi pengolahan data statistik kabupaten, menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan analisa data statistik kabupaten, menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengolahan data statstatistik dan pelaporan mempunyai tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan layanan statistik dan pelaporan, menyiapkan bahan pelaksanaan layanan statistika pelaporan, meliputi: melaksanakan kebijakan terkait fungsi layanan statistik dan pelaporan kabupaten, memberikan bimbingan teknis terkait fungsi layanan statistik dan pelaporan kabupaten, menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi lembaga dalam rangka peningkatan layanan statistik, menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur sumber daya manusia bidang statistik, menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dalam rangka penyebarluasan data statistik melalui media cetak dan digital, menyiapkan bahan laporan pelaksanaan layanan statistikagan susunan organisasi dinas komunikasi dan informatika kabupaten sidoarjo sub bag sub bag perencanaan w bidang pengelolaan informasi dan bidang infrastruktur dan keamanan seksi pengelolaan informasi seksi infrastruktur teknologi seksi pengolahan data seksi pemanfaatan dan seksi media dan kemitraan seksi layanan informatika pengembangan infrastruktur seksi ana statistik dan teknologi informasi dan komunikasi seksi tata kelola dan evaluasi layanan seksi keamanan informasi dansidoarjo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahngelolaan informasi dan komunikasi publik, terdiri dari: seksi pengelolaan informasi dan opini publik, seksi media dan kemitraan komunikasi publik, seksi layanan informasi publik, bidang tata kelola informatika, terdiri dari: seksi aplikasi informatika, seksi layanan informatika, seksi tata kelola dan evaluasi layanan pemerintah berbasis elektronik, bidang infrastruktur dan keamanan teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari: seksi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, seksi pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, seksi keamanan informasi dan persandian, bidang statistik, terdiri dari: seksi pengolahan data statistik, seksi layanan statistik dan pelaporan, kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi dinas komunikasi dan informatikurusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, pelaksanaan administrasikomunikasi dan informatika, statistik dan persandkomunikasi dan informatika, statistik dan persandilayanan penerimaan kunjungan kerjaa.sebagian tugas dinas dalam bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. untuknyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten, cc. pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publikkabupaten, pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya. seksi pengelolaan informasi dan opini publik mempunyai tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi dan opini publik, menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengelolaan informasi dan opini publik, meliputi: melaksanakan kebijakyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaramberikan bimbingan teknis dan supervisigelolainformasi dan dokumentasi dalam pemenuhan informasi melalui pejabat pengelola informasi daerah ( ppid)), .melaksanakan pengelolaan dokumentasi hasil hasil peliputan dan penyiaran dalam bentuk e kliping, melaksanakan klarifikasi informasi pemberitaan dan opini publik kepada pers media massa, menyusun dan melaksanakan standar pelayanan minimal spm) pengelolaan informasi dan opini publik, menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengelolaan informasi dan opini publimedia dan kemitraan komunikasi publik mempunyai tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis media dan kemitraan komunikasi publik, menyiapkan bahan pelaksanaan teknis media dan kemitraan komunikasi publik, meliputi: melaksanakan kebijaknyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaramberikan bimbingan teknis dan supervisilaksanakan fungsi kehumasan terdiri dari peliputan, pembuatan press releaseterhadap kegiatan kegiatan pemerintah maupun masyarakat dan peristiwa peristiwa yang terjadi menggunakan sarana audio video maupun visual dan mendokumentasikannya dalam bentuk multimedia: memfasilitasi kegiatan ceramah dan dialog rutin maupun insidental tatap muka melalui workshop lokakarya, anjangsana, sarasehan, diskusi, dan dialog interaktif, melakukan kerjasamakemitraan dengan media massa (cetak, elektronik, multimedia, dan digital), melakukan pendataan dan fasilitasi pembinaan secara rutin serta berkelanjutan pada wartawan media massa yang bertugas kabupaten, menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis media dan kemitraan komunikasi publik, menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang jurnalsi publik mempunyai tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan informasi publik, menyiapkan bahan pelaksanaan teknis layanan informasi publik, meliputi: melaksanakan kebijakan terkait fungsi pelayanan informasi publik kabupaten, menyusun norma,standar, prosedur dan kriteria penyelenggaran terkait fungsi pelayanan informasi publik kabupaten, memberikan bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi pelayanan informasi publik kabupaten, melaksanakan penyebarluasan informasi pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat melaluiportal, website, media sosial dan digital pemerintah kabupaten sidoarjo, melaksanakan dan menyiapkan pembuatan media informasi yang memuat agenda dan kebijakan pimpinan daerah serta organisasi perangkat daerah, pembangunan, sosialisasi regulasi dan lain lain berupa cetak, elektronik, multimedia dan digital, melakukan pembentukan, pendampingan dan pembinaan kelompok infomasi masyarakat kim) tingkat desa kelurahan, kecamatan dan kabupaten, menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi publikpengaduan masyarakat melalui lapor.go.id, p3m.sidoarjokab.go.id, media sosial, menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis layanan informasi publik, menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan informaskelola informatika bidang tata kelola informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang layanan pemerintah berbasis elektronik (e gov)tata kelola informatika mempunyai fungsi: pelaksanaan pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi( tik) pemerintah daerah dan masyarakat daerah, cc. pelaksanaan layanan informatika, website, portal, layanan nama domain dan subdomain, pelayanan publik serta lembaga kabupaten, pelaksanaan dan fasilitasi tugas tugas cio government chief information officer) pemerintah daerah, mengkoordinasikan kebijakan teknis tata kelola e gov spe sistem pemerintahan berbasis elektronik), pelaksanaan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi( tik) smart city, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan informatika, pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya. seksi aplikasi informatika mempunyai tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis aplikasi informatika: menyiapkan bahan pelaksanaan teknis aplikasi informatika, meliputi: melaksanakan fasilitasi pembangunan dan pengembangan aplikasi dari organisasi perangkat daerah, melaksanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang bersifatgenerik umum dan berbagi pakai, melaksanakan fasilitasi integrasi antar aplikasi baik dari aplikasi sudah ada maupun yang akan dibangun, membuat platform aplikasi terintegrasi, pembangunan data warehouse, melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi pengembangan dan pengelolaan aplikasi informatika yang terintegrasi kabupaten, memberikan bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi pengembangan dan pengelolaan aplikasi informatika yang terintegrasi kabupaten, memantau dan evaluasi terkait fungsi pengembangan dan pengelolaan aplikasi informatika yang terintegrasi kabupaten, menyiapkan bahanlaporan pelaksanaan teknis aplikasitika mempunyai tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan informatika: menyiapkan bahan pelaksanaan teknis layanan informatika, meliputi: menyiapkan bahlaksanaan layanan sistem informasi smart city, menyiapkan bahan pelaksanaan layanan sistem informasi interaktif pemerintah dan masyarakat, memantau dan mengevaluasi fungsi integrasi layanan informatika bagi pemerintahan kabupaten dan pelayanan publik, melaksanakan kebijakan terkait fungsi layanan informatika, website, layanan nama domain dan sub domain bagi pemerintahan daerah dan pelayanan publik, menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis layanantata kelola dan evaluasi layanan pemerintah berbasis elektronik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis tata kelola government antara lain: sistem pemerintahan berbasis elektronik spe, smart city, menyusun masterplan, roadmap teknologi informasi dan komunikasi( tik) kabupaten, menyiapkan bahan dan fasilitasipenyelenggaraan smart cityid kabupaten, menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat bidang teknologi informasi dan komunikasi tik) kabupaten, menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas government chief information officer cio), menyiapkan bahan pedan fasilitasi monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan teknis tata kelola governmenamanan teknologi informasi dan komunikasi bidang infrastruktur dan keamanan teknologi informasi dan komunikasimempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang infrastruktur dan keamanan teknologi informasi dan komunikasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang infrastruktur dan keamanan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai fungsi: a.penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan teknis infrastruktur dan keamanan teknologi informasi dan komunikasi tik) pemerintah kabupaten, b.mengkoordinasikan, sinkronisasi, fasilitasi dan pengembangan bidang infrastruktur dan keamanan teknologi informasi dan komunikasi tik)im) nama syamsul bahri marasabessy gpa tap warga negara indonesia pap alamat jalan bungur nomor rt. ato opa kelurahan depok jaya, kecamatan panoramas, depok, jawa barat sebagai . oil. l. . pemohon nama yoyo effendi warga negara indonesia alamat jalan pulojaya rt. kelurahan beji, kecamatan beji, depok, jawa barat sebagai . ll. pemohon ilvi1 uud menyatakan mahkamah konstitusi berwenang mengadili pads1945keterwakilan dalam penyelenggaraan pemilu sudah dapat direalisasikan jika faktanya dalam setiap penyelenggaraan pemilu masih terdapat jutaan orang warga negara tidak memiliki perwakilan lembaga perwakilan? bahwa berdasarkan konstitusi, pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keadilan, yang artinya setiap pemilih dan partai politik selaku peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu dijamin untuk mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. pertanyaannya adalah, apakah prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilu sudah dapat diwujudkan sementara berdasarkan fakta masih terdapat jutaan pemilih dan mendapat perlakuan diskriminatif? apakah prinsip keadilan sudah dapat ditegaskan sementara masih ada partai politik yang diperlakukan secara tidak adil dalam pembagian kursi? ii. bahwa seorang warga negara dapat dikatakan memiliki perwakilan apabila hak suaranya pada penyelenggaraan pemilu dikonversi menjadi "kursi" parlemen. jika suara warga negara yang telah disalurkan lewat pemungutan suara pemilu tidak dikonversi menjadi kursi parlemen, maka itu berarti warga negara tersebut tidak memiliki perwakilan lembaga perwakilan. jika dalam penyelenggaraan pemilu masih terdapat suara warga negara yang tidak terkoneksi menjadi kursi parlemen maka berarti pemilu tersebut belum menjamin prinsip keterwakilan sebagaimana konsep yang dianut oleh konstitusi negara, bahwa berdasarkan fakta, nyata nyata prinsip keterwakilan dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum secara ini belum dapat diwujudkan secara maksimal. adapun faktanya sebagai berikut: pada pemilu legislatif tahun jumlah suara rakyat yang disia siakan atau dibuang percuma tanpa dikonversi menjadi kursi parlemen adalah sebanyak (delapan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat) suara. suara sah warga negara yang terbuang sia sia itu berasal dari daerah daerah pemilihan yang tidak mendapat kursi partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara yaitu partai nasdem suara dapil, partai kebangkitan bangsa merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god suara dapil, partai keadilan sejahtera suara dapil, pdi perjuangan suara dapil, partai golkar suara dapil, partai gerindra suara dapil, partai demokrat suara dapil, partai amanat nasional suara dapil, partai persatuan pembangunan suara dapil, dan partai hati nurani rakyat suara dapil. dengan terbangnya suara sah warga negara sebanyak maka berarti sebanyak delapan belas juta lebih warga negara indonesia tidak memiliki perwakilan lembaga legislatif. pada pemilu legislatif tahun masih terdapat partai politik diperlakukan secara tidak adil dalam hal pembagian kursi. terdapat dua partai politik yang mengalami perlakuan diskriminatif yaitu partai hati nurani rakyat dan partai nasdem. kedua partai politik tersebut diperlakukan secara tidak adil oleh karena seharusnya memperoleh kursi lebih besar dari perolehan kursi saat partai hanura seharusnya memperoleh kursi bukannya kursi dan partai nasdem seharusnya memperoleh kursi bukannya kursi. bahwa pemilihan umum dapat dinilai sebagai pemilu yang adil jika pemilu dilaksanakan secara berintegritas dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan bagi segenap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu yakni warga negara selaku pemilih dan partai politik selaku peserta pemilu. itulah makna substansi dari amanat ketentuan uud bahwa pemilihan umum dapat dikategorikan sebagai pemilu yang adil apabila pemilu tersebut dapat menjamin kesetaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negara yang bertindak selaku pemilih. seluruh pemilih harus mendapat jaminan hukum untuk diperlakukan adil dan setara sehingga hak suaranya yang telah disalurkan pada saat pemungutan suara tempat pemungutan suara diperlakukan sama tanpa diskriminatif, bahwa perlakuan yang sama dan setara tanpa diskriminasi dalam penyelenggaraan pemilu hanya dapat dirasakan oleh seluruh warga negara apabila tidak ada lagi suara pemilih yang sia sia atau diabaikan. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tidak ada lagi hak suara warga negara yang telah disalurkan secara sah tempat pemungutan suara dibuang percuma tanpa dilibatkan dalam proses konversi suara menjadi kursi. artinya, seluruh suara warga negara yang telah disalurkan lewat tps serta telah dinyatakan sah oleh penyelenggara pemilu seluruhnya harus terkoneksi menjadi kursi parlemen sehingga oleh karenanya setiap warga negara memiliki perwakilan lembaga negara dan pemerintahan khususnya lembaga legislatif untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya: bahwa apabila dalam penyelenggaraan pemilu masih ada suara warga nova yang disia siakan tanpa terlibat dalam proses konversi suara menjadi kursi maka sesungguhnya dalam penyelenggaraan pemilu tersebut masih terdapat perlakuan tak adil dan diskriminatif. maka oleh karenanya pemilu demikian tidak dapat dikategorikan sebagai pemilu yang adil sebagaimana amanat dan keinginan konstitusi negara: bahwa timbulnya perlakuan diskriminatif terhadap warga negara yang menyebabkan tersisa sisanya suara rakyat dalam pemilu menurut pendapat para pemohon adalah akibat kekeliruan metode penetapan angka bilangan pembagi pemilihan yang diatur oleh ketentuan angka dan angka sepanjang (isi terbagi pemilihan bpp) ditetapkan berdasarkan hasil dari pembagian jumlah suara sah seluruh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara suatu "daerah pemilihan" dengan "alokasi kursi daerah pemilihan". berdasarkan metode ini, angka bpp pada setiap daerah pemilihan berbeda beda satu dengan lainnya. angka bpp dapil jabar merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god berbeda dengan angka bpp dapil jabar dan berbeda dengan bpp dapil jabar begitu seterusnya, setiap dapil memiliki bpp yang berbeda: bahwa dampak dari metode yang keliru dalam menetapkan angka bpp tersebut sebagaimana pemohon uraikan tersebut diatas yaitu telah mengakibatkan jutaan suara sah warga negara tidak terkoneksi menjadi kursi, jutaan warga negara tidak memiliki perwakilan parlemen, jutaan warga negara diperlakukan secara diskriminatif, dan partai politik sebagai peserta pemilu yang harus mendapat perlakuan adil dan setara turut menjadi korban, bahwa untuk menciptakan pemilu yang tidak lagi menyia nyiakan suara rakyat, meniadakan perlakuan diskriminatif terhadap warga negara selaku pemilih pemilu, serta dapat memberikan rasa keadilan bagi segenap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu termasuk dalamnya partai politik selaku peserta pemilu, maka solusinya adalah dengan cara mengubah metode penetapan angka bilangan pembagi pemilihan, bahwa agar suara rakyat yang telah dinyatakan sah seluruhnya terlibat dalam proses pembagian kursi sehingga oleh karenanya tidak ada satu siapapun yang terbuang sia sia, maka metode penetapan angka bilangan pembagi pemilihannya yang harus digunakan adalah: untuk kursi dpr ri, bilangan pembagi pemilihan dpr diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah seluruh partai politik secara nasional dengan jumlah kursi dpr ri. misalnya dalam pemilu lalu, angka bpp dpr adalah: jumlah suara sah partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara secara nasional suara, jumlah kursi dpr penetapan angka bpp adalah: suara kursi maka angka bpp kursi dpr secara nasional adalah (dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh empat) suara, untuk kursi dprd provinsiprovinsi dengan jumlah kursi dprd merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god provinsi: untuk kursi dprd kabupaten kotakabupaten kota dengan jumlah kursi dprd kabupaten kota: bahwa dengan metode penetapan angka bpp sebagaimana pemohon uraikan diatas, maka terciptalah bpp tunggal untuk setiap tingkat pemilihan mulai dari tingkat dpr hingga tingkat provinsi kabupaten kota dan berlaku untuk seluruh partai politik peserta pemilu. dengan metode bpp tunggal harga satu kursi untuk seluruh partai politik peserta pemilu sama dan setara nilainya. dengan metode bpp tunggal seluruh suara sah warga negara akan terkoneksi menjadi kursi sehingga tidak akan ada satu siapapun terbuang dan sia sia. dengan metode bpp tunggal seluruh suara warga negara dilibatkan dalam proses penghitungan suara dan proses konversi suara menjadi kursi. dengan metode bpp tunggal tidak aka nada lagi pemilih yang diperlakukan secara diskriminatif. dengan metode bpp tunggal seluruh partai politik akan memperoleh keadilan. dengan metode bpp tunggal prinsip pemilu adil dan keterwakilan benar benar dapat ditegaskan secara maksimal: bahwa sebagai ilustrasi, dengan menggunakan metode bpp tunggal, maka proses pembagian dan penetapan perolehan kursi dpr pada pemilu tahun adalah sebagai berikut: jumlah suara sah secara nasional suara. jumlah suara sah partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara secara nasional suara. jumlah suara sah secara nasional yang dikonversi menjadi kursi suara. jumlah kursi dpr yang diperebutkan kursi. maka angka bpp tunggal kursi dibulatkan menjadi angka bpp tunggal dengan menggunakan bpp tunggal tersebut atas main pembagian dan perolehan kursi masing masing partai politik yang. memenuhi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun lalu adalah sebagaimana tabel dan tabel bawah ini: tabel pembagian dan penetapan kursi dpr tahap pembagian kursi tahap partai politik perolehan bpp sisa suara suara tunggal pdi perjuangan gerindra pan ppp nasdem pembagian dan penetapan kursi dpr tahap para politik peringkat sisa| kursi tahap suara pdi perjuangan kua nana ata mesa yanti span ppp nasdem hanura dengan menggunakan bpp tunggal maka masing masing partai politik akan memperoleh kursi dpr sebagaimana tabel bawah ini. mana ag, teen tata (on bulu, pan se2o1 tt, sematanenmiken panca tabel perolehan kursi dpr masing masing partai politik. politik suara tahap tahap tahap |(pdi evan o0lar (zaman perwira (ramai demokrat |1272s6ra span pastri tap (masa pks bas020a nbsp pee emang masa bm0ps12 hanura es7asa bahwa dengan menggunakan bpp tunggal, maka nilai dan harga kursi dpr setara dan sama untuk setiap partai politik. jumlah kursi yang diperoleh partai politik seimbang dengan jumlah suara yang diperolehnya. seluruh suara warga negara dilibatkan dalam proses konversi suara menjadi kursi sehingga tak ada seorangpun warga negara yang telah memberikan suaranya dalam pemilu tidak memiliki perwakilan parlemen. seluruh warga negara, tanpa kecuali, yang telah suka rela memberikan hak suaranya melalui pemungutan suara akan dikonversi menjadi kursi parlemen sebagai sarana untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politik selaku warga negara yang berhak memperoleh kehidupan yang adil dan sejahtera: bahwa menurut hemat para pemohon, kekeliruan metode penetapan bppkarena mencantumkan frasa suatu daerah pemilihan" dalam ketentuan dan guo. metode penetapan angka bpp berbasis kepada merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god daerah pemilihan dapil) bukannya berbasis kepada tingkat pemilihan. padahal sistem pemilu kita adalah pemilu bertingkat bukan pemilu lokal daerah". oleh karena itu, seharusnya frasa yang tepat dicantumkan dalam ketentuan dan guo adalah frasa suatu tingkat pemilihan" sehinggabunyi: angka bilangan pembagi pemilihan bagi kursi dpi?tingkat pemilihan' angka". bahwa pemilihan umum kita menganut sistem pemilihan umum bertingkat yaitu terdiri dari pemilu tingkat dpr tingkat pusat), pemilu tingkat daerah provinsi, dan pemilu tingkat daerah kabupaten kota. oleh karena itu maka frasa yang tepat untuk dicantumkan dalam ketentuan undang undang terkait penetapan bilangan pembagi pemilihan adalah frasa suatu tingkat pemilihan". dengan mencantumkan frasa "di suatu tingkat pemilihan dalam ketentuan angka dterciptalah angka bpp tunggal untuk setiap tingkatan pemilihan dan oleh karena dengan bpp tunggal itulahadil sebagaimana amanat dan kehendak konstitusi negara dapat diwujudkan secara maksimal dan optimal. illlaku peroranganangka dan angka sepanjang frasa "di suatu daerah pemilihan" danketentuanyebabkan kerugian terhadap hak dan kewenangan konstitusional para pemohon: bahwa ketentuan guo telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (fair legal uncertainty) dalam penyelenggaraan pemilihan umum maka menurut para pemohon,dan uud serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat: bahwabahwa selanjutnya apabila ketentuan guo masih digunakan dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya, maka pemilu yang adil sesuai amanat merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id dan keinginan konstitusi negara tidak akan pernah tercapai. dalam rangka mengantisipasi dan mencegah terulangnya kembali peristiwa itu, makuud bahwa oleh karena suara rakyat adalah yang menentukan keberlangsungan negara dan pemerintahan, maka depan tidak boleh terjadi lagi penyelenggaraan pemilu yang hasil akhirnya hanya mencederai hak politik rakyat. malta oleh karenanya segala ketentuan undang undang pemilu yang menyebabkan suara rakyat dikebiri, lenyap, terbuang, dan sia sia dalam penyelenggaraan pemilu adalah bertentangan dengan ketentuan uud dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. bahwa perubahan ketentuan undang undang pemilu baik secara formil maupun materiil mutlak diperlukan jika dipandang belum memberikan jaminan hukum akan tercapainya tujuan ideal penyelenggaraan pemilu yang demokratis sesuai keinginan konstitusi negara. bahwa permohonan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar yang pemohon ajukan hadapan yang mulia majlis hakim mahkamah konstitusi ini selain bertujuan untuk melindungi kerugian hak konstitusi pemohon, juga merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban mobil seorang warga negara yang ingin memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum demi wujudnya kehidupan demokrasi yang semakin baik dari waktu sewaktu. petit berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas, dengan ini parardeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.ibahwa objek permohonan pengujian undang undang ini adalahdianggap oleh para pemohon bertentangan dengan ketentuan uud bahwa ketentuan uud sebagai batu uji atasketentuan angka dan angka sepanjang frasa "di suatu daerah pemilijadi penyebab timbulnya penyelenggaraan pemilu yang tidak adil sehingga pemilu yang semestinya dilaksanakan berdasarkan asas atau prinsip adil sebagaimana amanat konstitusi tidak dapat diwujudkan, bahwa ketentuan undang undang yang secara aplikatif tidak sejalan dengan amanat dan keinginan konstitusi haruslah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi negara, bahwa oleh karena itu mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god menyatakmenyataksyamsul bahri marasabessy, bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon ii, atas nama yoyo effendbeberapa undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti p g fotokopmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tahun bukti fotokopi lampiran keputusan kpu nomor pts kpu tahun dan surat keterangan nomor kpu. koangka dan angka yang masing masing berbunyi: angkaartai politik peserta pemilu : angka bilangan pelbagai pemilihan bagi kursi dprd, selanjutnya disingkat bpp dprd, adalah bilangan pembagi ,angka dan angka sebagaimana disebut pada angka atas, khususnya adanya frasa di suatu daerah pemilihan ,, hak konstitusional para pemohon untuk. memperoleh perlakuan yang adil nyata nyata diabaikan karena hak suara para pemohon merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godsebab, jika suara para pemilih lain dikonversi menjadi kursi parlemen, baik tingkat pusat maupun daerah, hak suara para pemohon sama sekali tidak dikonversi menjadi kursi, sehingga aspirasi kepentingan para pemohon tidak ada yang memperjuangkannya parlemen: bahwa, menurut para pemohon, tidak konversinya hak suara para pemohon menjadi kursi parlemen disebabkan karena partai politik yang dipilih para pemohon tidak memperoleh kursi daerah pemilihan mana para pemohon memberikan suara adalah penyebab timbulnya pemilu yang tidak adil terhadap warga negara dan partai politik yang dipilih para pemohon, bahwa, menurut para pemohon, jika tidak menggunakan metode penetapan bpp sebagaimana diatur dalam ketentuan angka dan angka partai hanura dapil jabar akan memperoleh kursi dan terpilihnya anggota dpr dari dapil jabar sehingga dengan demikian hak suara para pemohon akanya: i3.6j menimbang,berpendapat bahwa yang menjadi substansi pengaturan dalam norma undang undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo adalah partai politik peserta pemilihan umum, sehingga pihak memiliki kepentingan dan berkorelasi dengan kemungkinan terjadinya kerugian hak konstitusional oleh berlakunya ketentuan undang undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo pun adalah partai politik, bukan perseorangan warga negara indonesia. semula, dalam permohonan awalnya, para pemohon menjelaskan kedudukannya adalah sebagai badan hukum, cast dewan pimpinan cabang partai hati nurani rakyat kota depok. berkait dengan. ini, mahkamah telah berkali kali menyatakan pendiriannya bahwa partai politik yang memiliki kursi dpr tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menguji undang undang yang dibuatnya (vide putusan nomor puu xiii tanggal juni merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god oleh karena itu dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, hal ini telah dijelaskan kepada para pemohon. pada sidang yang sama telah dijelaskan pula bahwa jika permohonan diajukan dengan mengatasnamakan partai politik, maka yang harus bertanda tangan haruslah dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan. namun, dalam perbaikan permohonannya, para pemohon ternyata mengubah kualifikasinya menjadi perseorangan warga negara indonesia sehingga menjadi tidak ada relevansinya dengan norma undang undang yang dimohonkan pengujian yang mengatur tentang hal hal yang berkait dengan partai politik. lagi pula, masalah daerah pemilihan adalah berkait langsung dengan sistem pemilihan yang dianut atau digunakan yang tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya sebab sistem pemilihan apapun yang dipilih atau diterapkan mengandung kelebihan dan kelemahannya masing masing. oleh karena itu, mahkamah berpendapat tidak terdapat kerugian hak konstitusional pada para pemohon dalam kedudukannya sebagai perseorangan warga negara indonesia yang disebabkan oleh berlakunya angka dan angka dengan demikian, sehinggaaterialis akbar suhartono ttd. ttd. maria farida indrawi santo ttd. ttd. menahan sitompuldili dan memutus permohonan ini. ii. kedudukan hukum legal standing) pemohon il1. bahwa menyatakanpara pemohon berpendapatmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godi5 bahwa para pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yang merasa dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya oleh karenahak dan kewenangan konstitusional para pemohon yang telah dirugikan atau setidak tidaknya potensial dirugikan oleh karena berlakunyberkenaan dengan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama hadapan hukum dan hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif): merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa oleh karena berlakunya ketentuan angka dan angka sepanjang frasa "di suatu daerah pemilihak dan kewenangan konstitusional para pemohon untuk memperoleh perlakuan yang adil dan tak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemilu nyata nyata diabaikan, bahwaundang undang pemilu yang mengatur tentang penetapan bilangan pembagi pemilihan atau dikenal dengan sebutan bpp pemilu. bilangan pembagi pemilihan adalah suatu angka bilangan tertentu yang ditetapkan sebagai angka pembagi untuk menentukan perolehan kursi partai politik baik untuk tingkat. dpr maupun untuk tingkat dprd provinsi, dprd kabupaten kota:an pembagi pemilihan untuk menentukan perolehan kursi diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah seluruh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara nasional daerah pemilihan dengan jumlah kursi daerah pemilihan. artinya, metode pembagian kursi dengan menggunakan angka bpp berdasarkan ketentuan angka dan angka guo adalah berbasis kepada daerah pemilihan dapil) baik jumlah perolehan suaranya yang dibagi maupun jumlah kursinya sebagai angka membaginya. namun ternyata, oleh karena metode inilah terjadinya perlakuan tidak adil dan diskriminatif dalam penyelenggaraan pemilu. karena metode inilah hak dan kewenangan konstitusional para pemohon untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan bebas dari perlakuan diskriminatif dalam penyelenggaraan pemilu dirugikan, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa para pemohon merasa diperlakukan tidak adil dan diskriminatif dalam penyelenggaraan pemilu yang menggunakan sistem bpp tersebut karena hak suara para pemohonpadahal hak suara para pemohon sama sama dinyatakan sah oleh penyelenggara pemilu, sama sama memiliki kekuatan hukum untuk diperlakukan sama seperti hak suara para pemilih lain. namun faktanya tidak seperti itu. jika hak suara para pemilih lain dikonversi menjadi "kursi" parlemen baik tingkat pusat maupun daerah, namun untuk hak suara para pemohon sama sekali tidak dikonversi menjadi kursi. jika oleh karena hak suaranya dikonversi menjadi kursi, maka para pemilih lain memiliki perwakilan parlemen, namun oleh karena hak suara para pemohon tidak dikonversi menjadi kursi, maka para pemohon tidak memiliki perwakilan parlemen. jika oleh karena pars pemilih lain memiliki perwakilan parlemen dan oleh karenanya aspirasi dan kepentingannya, dapat diperjuangkan oleh wakilnya departemen, namun oleh karena para pemohon tidak memiliki perwakilan parlemen, maka aspirasi dan kepentingan para pemohon tidak ada yang memperjuangkannya parlemen. jika ada warga negara yang tidak memiliki perwakilan parlemen sehingga oleh karenanya seluruh aspirasi dan kepentingannya tidak ada yang memperjuangkan, maka sebutan apalagi yang pantas untuk warga negara tersebut kalau bukan disebut sebagai korban perlakuan pemilu yang diskriminatif? bahwa tidak konversinya hak suara para pemohon menjadi kursi lembaga parlemen disebabkan oleh karena partai politik yang dipilih para pemohon tidak memperoleh kursi daerah pemilihan dimana para pemohon memberikan suara. tidak diperolehnya kursi sama dengan tidak terpilihnya calon anggota dpr dari daerah pemilihan para pemohon. tidak diperolehnya kursi dan tidak terpilihnya calon anggota dpr. dari daerah pemilihan para pemohon dapil kota depok kota bekasi) adalah disebabkan olehnyata nyata telah menjadi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god penyebab timbulnya pemilu yang tidak adil terhadap warga negara selaku pemilih dan kepada partai politik yang dipilih para pemohon. partai hanura yang seharusnya memperoleh kursi dari dapil jabar dimana para pemohon menyalurkan hak suaranya menjadi tidak memperoleh kursi akibat adanya ketentuan dan guo, bahwa jika dalam penyelenggaraan pemilu tidak menggunakan metode penetapan angka bpp sebagaimana diatur olehlembaran negara republik indonesia tahun nomor maka partai hanura dapil jabar akan memperoleh kursi dan terpilihnya anggota dpr dari dapil jabar dengan demikian hak suara para pemoho para pemohon. parlemen. dengan terkonversinya hak suara para pemohon menjadi kursi maka para pemohon telah diperlakukan sama dan adil dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana perlakuan terhadap hak suara para pemilih yang lain. dengan demikian hak dan kewenangan konstitusional para pemohon untuk memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dapat terpenuhi dalam penyelenggaraan pemilu. namun sangat disayangkan hal itu tidak terjadi oleh karenayang telah menjadi penyebab timbulnya pemilu tidak adil dan diskriminatif terhadap sebagian warga negara selaku pemilih dan sebagian partai politik selaku peserta pemilu, bahwa kerugian atas hak dan kewenangan konstitusional para pemohon rupanya juga dialami oleh warga negara lain yang sama sama memberikan suara pada pemilu tahun lalu. berdasarkan data kpu ri, jumlah suara sah warga negara yang disia siakan tanpa perwakilan dpr adalah sekitar (delapan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat) suara: bahwa oleh karena pihak yang mengalami kerugian konstitusional dalam merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god penyelenggaraan pemilu bukan hanya para pemohon tetapi masyarakat umum lain maka permohonan para pemohon harus dipandang sebagai upaya memperjuangkan hak dan kepentingan umum (public interests advocacy) yang sama sama dirugikan hak dan kepentingan konstitusionalnya oleh karena penyelenggaraan pemilu yang tidak adil dan diskriminatif, bahwa oleh karena nyata nyata para pemohon selaku perorangan warga negara indonesia telah mengalami kerugian konstitusional dalam penyelenggaraan pemiluserta permohonan ini diajukan juga dalam rangka memperjuangkan kepentingan umum, maka oleh karena itu para pemohon harus dinyatakatertanggal desember him. dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii ill. alasan permohonan pengujian il. bahwa uudbahwa pengertian asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan uud secara gamblang dijelaskan dalam penjelasan pemilu nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd. bahwa penjelasan umum pemilu nomor tahun alinea berbunyi sesuai dengan ketentumerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godlama dan dapat dipertanggungjawabkand.berdasarkan konstitusi,rtanyaannya adalah apakah prinsip merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gofleksibilitas penunjukan pejabat selaku kuasa pengguna anggaran dalamiuketentuan angka. kementerian span ( nin9y30213. oo1subang tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja komunikasi dam informatikpengelolaan media dan analisa informasi serta penyebarluasan pendistribusian (diseminasi) informasi bahan informasi melalui berbagai media baik skala lokal, regional maupun nasional, j . pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan rekomendasi sesuai bidangnya, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, il. pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala dinas: m.penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bidang informasi dan komunikasi publik ikp), membawahi kelompok jabatan fungsional. paragraf bidang teknologi informasi dan komunikasi dan persandian bidang teknologi informasi dan komunikasi dan persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan,, penggunaan akses internet, persandian dan keamanan informasi. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang teknologi informasi dan komunikasi dan persandian mempunyai fungsi penyusunan program kerja bidang teknologi informasi dan komunikasi dan persandiancc. penyiapan . cc. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, disasternyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraanmberian bimbingan teknis dan supervisilaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala dinas, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi persandian, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang teknologi informasi dan komunikasi dan persandian, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bidang teknologi informasi dan komunikasi dan persandian, membawahi kelompok jabatan fungsional. paragraf bidang layanan government bidang layanan government mempunyai tugas pokoksubang. untuk . untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang layanan government mempunyai fungsi penyusunan program kerja bidang layanan e government, perumusan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan layanan e government, mengkoordinasikan pengkajian teknis operasional dibidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e government dan tata kelola e government, mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur sop) bidang layanan e governmentlayanan e government, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bidang layanan government, membawahi kelompok jabatan fungsional. paragraf bidang statistik bidang statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan bidang pengumpulan dan pengolahan data statistik, analisa dan penyajian data statistik dan layanan data statistik. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang statistik mempunyai fungsi penyusunan program kerja bidang statistik, perumusan kebijakan bidang statistik, cc. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi bidang statistik, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang statistik, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang statistik, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bidang . bidang statistik, membawahi kelompok jabatan fungsionalkomunikasi dan informatiktax bala bagian hukum, setara), mukaryono, sh. m.h. m,subang. kepala dinas adalah kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten subang. sekretariat adalah sekretariat dinas komunikasi dan informatikiomunikasi informatika, statistik dan persandian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandiankomunikasi, informatika, statistik dan persandimunikasi, informatika, statistik dan persandiomunikasi, informatika, statistik dan persandian, penyelenggaraan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, cc. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas tugas bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandmunikasi dan informatik(duk) lingkungan dinas, mengkoordinasikan penyusunan sasaran kerja pegawai (,fungsi lain yang diberikan oleh atasan. aa. penyusunan . paragraf bidang informasi dan komunikasi publik ikp) bidang informasi dan komunikasi publik ikp) ikp)ikp) kabupaten subang. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang informasi dan komunikasi publik ikp) mempunyai fungsi penyusunan program kerja bidang informasi dan komunikasi publik ikp): perumusan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang informasi dan komunikasi publik ikp): cc., mengkoordinasikan penyusunan perjanjian kinerja lingkup bidang informasi dan komunikasi publik, perumusan konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan evaluasi bidang informasi dan komunikasi, kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga, komunitas masyarakat dan fasilitasi serta kemitraan dengan mendayagunakan media massa dan lembaga komunikasi sosial, pelaksanaan . |
nias walikota semarang peraturan walikota semarang nomor tahun zaa9 tentang kawasan tanpa rokok (ktr) dan kawasan terbatas merokok (ktm) kota semarang dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota semarang, menimbang aa. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat kota semarang, diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan pola hidup sehat,yang bukan perokok namun ikut terpapar asap rokok orang lainmaka pemerintah kota semarang bermaksud mengatur kawasan tanpa rokok ktr) dan kawasan terbatas merokok ktm)kawasan tanpa rokok ktr) dan kawasan terbatas merokok kt.awasan tanpa rokok (ktr) dan kawasan terbatas merokok (ktm) kota semarang. laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada dan menjadi dasar dan pertimbangan pemerintah daerah dalam menjatuhkan sanksi kepada pemilik dan atau pengelola dan atau penanggung jawab ktr dan ktm yang melakukan pelanggaran, bahan evaluasi kebijakan ktr dan ktm. bahan untuk laporan lebih lanjut kepada dprd. bab vii sanksi setiap orang yang melanggar ketentuan atau dikenai sanksi administratifcc. paksaan untuk meninggalkan lokasi ktr atau ktmpihak swastapengumuman bahwa ktr dan ktm yang bersangkutan tidak layak untuk dikunjungi, penutupan sementara usaha atau kegiatan, dan pencabutan izininstansi pemerintahdilaporkan kepada atasan yang berwenang, sanksi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlakusetiap pengawas yang tidak melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi kepegawaian sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab viii ketentuan peralihanwajib melaksanakan peraturan ini dalam waktu paling lama (enam) bulan sejak$. a909 walikota semarang pan psr sukai sutaria diundangkan semarang padatanggal tra?! sekretaris daerah kota semarang erat, soemarmo berita daerah kota semarang tahun nomor penjelasan atas peraturan walikota semarang nomor tentang kawasan tanpa rokok (ktr) dan kawasan terbatas merokok (ktm) kota semarang cukup jelas. cukup jelas. huruf tempat tempat yang termasuk dalam pengertian sarana kesehatan antara lain rumah sakit, puskesmas, tempat praktek dokter, poliklinik, apotek, rumah bersalin, tempat praktek bidan dan atau sejenisnya. huruf tempat proses belajar mengajar meliputi baik yang berada lembaga pendidikan formal maupun nonformal, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. huruf yang termasuk dalam arena kegiatan anak antara lain tempat penitipan anak tpa), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak anak dan atau sejenisnya. huruf tempat ibadah meliputi masjid, mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan sejenisnya. huruf angkutan umum meliputi bus kota, mpu mobil penumpang umum) dan taxi. cukup jelas. cukup jelascukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pada dasarnya, pengawasan utama kawasan tanpa rokok ktr) dan kawasan terbatas merokok ktm) adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemilik dan atau pengelola dan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok ktr) atau kawasan terbatas merokok ktm) sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas implementasi peraturan walikota. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan dalam ini dimaksudkan agar petugas pengawas mempunyai pengetahuan yang cukup tentang substansi peraturan kawasan tanpa rokok ktr) dan kawasan terbatas merokok ktm) dan pemahaman tentang bagaimana penegakan hukum atas peraturan tersebut. pemahaman tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi efektivitas implementasi peraturan. cukup jelas secara administratif, kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran kawasan tanpa rokok ktr) dan kawasan terbatas merokok ktm) berada dinas. namun demikian, untuk efektivitas pelaksanaan peraturan, kewenangan tersebut dimandatkan kepada para petugas pengawas internal. ketentuan dalam ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada publik tentang keseriusan pemerintah kota dalam mengimplementasikan peraturan kawasan tanpa rokok ktr) dan kawasan terbatas merokok ktm). melalui kegiatan ini diharapkan akan semakin meningkatkan kepatuhan warga terhadap larangan merokok. cukup jelas. unsur lain sebagaimana dalam ini adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan tempat lokasi mana sedang dilakukan pengawasan ganerapan jenis jenis sanksi administratif dalam ini disesuaikan dengan bobot pelanggaran dan diterapkan secara bertahap. cukup jelas. cukup jelas. pengumuman bahwa kawasan tanpa rokok ktr) dan kawasan terbatas merokok ktm) yang bersangkutan tidak layak untuk dikunjungi dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat akan resiko kesehatan apabila berkunjung kawasan tanpa rokok ktr) dan kawasan terbatas merokok ktm) yang bersangkutan. pengumuman yang dimaksud pada ini dapat dilakukan melalui media cetak maupun elektronik atau dengan menempelkan pengumuman yang berkaitan depan lokasi kawasan tanpa rokok ktr) dan kawasan terbatas merokok ktm) yang bersangkutan. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan dalam ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan secara wajar untuk menyesuaikan diri dengan larangan merokok. waktu (enam) bulan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepadauntuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta petugas pengawas guna mengimplementasikan peraturan walikota. cukup jelas. tambahan berita daerah kota semarang nomoradalah dinas kesehatan kota semarangempat kerja adalah ruangan atau tempat tertutup yang digunakan untuk bekerja termasuk tempat lain dalamnya yang digunakan dan atau dilintasi oleh pekerja yang terdiri daritertutup yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar danebuah lembagaruangan atau tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan dan atau ibadahbaik yang berstruktur permanen atau sementara atau semi permanen. penanggung jawab kawasan tanpa rokok ktr) dan kawasan terbatas merokok ktm) dan kawasan terbatas merokok ktm). bab kawasan tanpa rokok (ktr) dan kawasan terbatas merokok (ktm) bagian pertama kawasan tanpa rokok ktr) tempat tempat tertentu ditetapkan sebagai ktrarena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum. tempat tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai ktr dengan keputusan walikota. bagian kedua kawasan terbatas merokok ktm) tempat umum dan tempat kerja ditetapkan sebagai ktm. tempat tempat sebagaimana dimaksud pada harus disediakan tempat khusus untuk merokok (smoking area). kewajiban sebagaimana ditetapkan pada dikecualikan bagi tempat yang sudah menerapkan ktr. tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan, sebagatempat tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai ktm dengan keputusan walikota. bab iii kewajiban dan larangan bagian pertama kewajiban penanggung jawab ktr berkewajiban untuksetiap orang yang melanggar. penanggung jawab ktm berkewajiban untuk, dan memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggarbagian kedua larangan setiap orang yang berada tempat tempat sebagaimana dimaksud dalam dilarang untuk memproduksi atau membuat rokok, menjual rokok, cc. memasang iklan rokok mempromosikan rokok, dan atau merokok. setiap orang yang berada tempat tempat sebagaimana dimaksud dalam dilarang merokok kecuali tempat tempat khusus yang disediakan untuk merokok. bab peran serta masyarakat masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan ktr dan ktm kota semarangtm, memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan ktr dan ktm, ikut serta dalam memberikan pengawasan, bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat, dan mengingatkan dan melaporkan setiap pelanggaran terhadap peraturan walikota ini kepada penanggung jawab ktr dan ktm. bab pembinaan dan pengawasan bagian pertama pembinaan pemerintah daerah melakukan pembinaan dalam kerangka program ktr dan ktm. pembinaan sebagaimana dimaksud pada ditujukan bagi: perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok, dan terwujudnya ktr dan ktm. kota semarang dan ktmmerintah daerah melakukan pengawasan umum terhadap ktr dan ktm. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam upaya mengarahkan setiap orang untuk mematuhi kewajiban dan larangan dalam peraturan ini, dan mengarahkan pemilik dan atau pengelola dan atau penanggung jawab ktr dan ktm untuk mengefektifkan tempat tempat yang dimiliki dan atau dikelolanya benar benar bebas dari asap rokok. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam secara teknis operasional dilaksanakan melalui: pengawasan internal oleh pemilik dan atau pengelola dan atau penanggung jawab ktr atau ktm terhadap tempat tempat yang menjadi tanggung jawab masing masing, dan pengawasan eksternal oleh dinas terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh pemilik dan atau pengelola dan atau penanggung jawab ktr atau ktm. dalam melaksanakan pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam huruf pemilik dan atau pengelola dan atau penanggung jawab ktr dan ktm menunjuk petugas pengawas yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan. dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam huruf dinas menunjuk petugas pengawas dari bidang yang yang tugas pokok dan fungsinya bidang pengawasan. penunjukan petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada dan wajib dilakukan paling lambat (tiga) bulan terhitung sejak ktr atau ktm ditetapkan oleh walikota. petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada dan wajib mengikuti orientasi untuk pemahaman peraturan walikota tentang ktr dan ktm dan penegakan hukumnya. penyelenggaraan kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam berwenang untuk: menegur memperingatkan setiap orang yang melakukan pelanggaran,, cc. meminta keterangan dan surat pernyataan dari setiap orang yang melakukan pelanggaran, dan atas nama pengawas eksternal memberikan bukti pelanggaran dan menjatuhkan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran. petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam berwenang untuk: memasuki tempat tempat yang ditetapkan sebagai ktr dan ktm dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik dan atau pengelola dan atau penanggung jawabnya menegur memperingatkan setiap orang yang melakukan pelanggaran setiap ktr dan ktm yang dimasukinya, cc. setiap ktr dan ktm yang dimasukinya, meminta keterangan dari setiap orang yang melakukan pelanggaran setiap ktr dan ktm yang dimasukinya dan menjatuhkan sanksi administrasi, memberikan bukti pelanggaran kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran setiap ktr dan ktm yang dimasukinya, menyuruh mencatatkan peristiwa peristiwa dan bukti bukti pelanggaran yang ditemukannya kepada petugas pengawas internal, melakukan pemantauan terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas internal, meminta keterangan dari pemilik dan atau pengelola dan atau penanggung jawab ktr dan ktm mengenai usaha usaha yang dilakukan dalam kerangka pengawasan, dan memeriksa dokumen dokumen dan atau membuat catatan catatan yang diperlukan terkait dengan pengawasan ktr dan ktm, mengusulkan penjatuhan sanksi administratif kepada walikota terhadap pemilik dan atau pengelola dan atau penanggung jawab ktr dan ktm yang melakukan pelanggaran. untuk lebih meningkatkan kepatuhan warga terhadap ketentuan ktr dan ktm dapat dilakukan pengawasan gabungan. pengawasan gabungan sebagaimana dimaksud pada dikoordinir oleh sekretaris daerah. pengawasan gabungan sebagaimana dimaksud pada melibatkan unsur unsur dari: dinas kesehatan, dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, dinas pendidikan, badan lingkungan hidup, satuan polisi pamong praja, dan f . unsur lain yang terkait. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan persetujuan pemilik dan atau pengelola dan atau penanggung jawab ktr atau ktm yang bersangkutan. bab pelaporan pemilik dan atau pengelola dan atau penanggung jawab ktr dan ktm wajib melaporkan hasil pengawasan kepada sekretaris daerah melalui kepala dinascatatan jumlah pelanggaran dan tindakan penegakan hukum yang telah dilakudimohonkan untuk segera diputuskan tindakan penangananny kepala dinas melaporkan hasil pengawasan kepada walikota melalui sekretaris daerahpelaksanaan pengawasan setiap ktr dan ktm yang telah ditetapmuncul dalam implementasi peraturan dan harus segera diputuskan solusinya oleh walikot |
walikota semarangwalikota semarang, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengoptimalkan kinerja, diperlukan penataan struktur manajerial guna disesuaikan dengan perkembangan perusahaan daerah air minum kota semarang, bahwa keputusan walikota semarang nomor tanggal januari tentang susunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum kota semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi perusahaan daerah air minum saat ini, maka perlu ditinjau dan disempurnakan kembali, bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut atas, perlu. badan pengawas adalah badan pengawas dalayanan wilayah adalah pelayanan air minum pada masing masing wilayah dam. bab kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatu kedudukan (l) dam merupakan badan usaha milik daerah yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui badan pengawas. dam dipimpin oleh direksi. bagian kedua tugas dam mempunyai tugas:usaha dibidang lain yang dapat mendorong perkembangan swasta dan koperasi diluar bidang usaha perusahaan. bagian ketiga fungsi untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada dam mempunyai fungsi sebagai berikut: perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan penyediaan air minum menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah daerah dan perundang undangan yang berlaku, pelaksanaan koordinasi meliputi segala usaha kegiatan guna mewujudkan peningkatan pelayanan penyediaan air minum untuk masyarakat, pelaksanaan pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dam: pengelolaan kesekretariatan dam: dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh walikota. bab iii susunan organisasi dam susunan organisasi dam terdiri dari: walikota selaku pemilik modal badan pengawas, dan direksi. bab susunan organisasi direksi susunan organisasi direksi terdiri dari: direktur utama. direktur umum membawakan: bagian teknik informatika terdiri dari: sub bagian pengembangan aplikasi sub bagian administrasi sistem. bagian keuangan terdiri dari: sub bagian anggaran: sub bagian akuntansi: sub bagian kas. bagian perlengkapan terdiri dari: sub bagian pengadaan, sub bagian persediaan, sub bagian aset. bagian hubungan pelanggan terdiri dari: sub bagian pemasaran, sub bagian data pelanggan: sub bagian penagihan. bagian monitoring dan penindakan terdiri dari: sub bagian monitoring, sub bagian penindakan. direktur teknik membawakan bagian perencanaan teknik terdiri dari: sub bagian rancang bangun: sub bagian pengendalian konstruksi, sub bagian gambar dan pemetaan. bagian produksi terdiri dari: sub bagian ipa kaligarang, sub bagian mata air dan sumur dalam, sub bagian pengendalian mutu. bagian produksi terdiri dari: sub bagian ipa kudu, sub bagian air baku dan limbah, sub bagian pengendalian mutu. bagian transmisi dan distribusi terdiri dari: sub bagian aliran, sub bagian jaringan pipa, sub bagian pemeliharaan sarana distribusi. bagian peralatan dan pemeliharaan terdiri dari: sub bagian mekanikal elektrikal dan bengkel, sub bagian pemeliharaan sarana dan prasarana, sub bagian alat ukur. sekretariat perusahaan terdiri dari: sub bidang tata usaha, sub bidang hukum, sub bidang humas, sub bidang kepegawaian. pengawas intern terdiri dari: sub bidang pengawasan umum dan keuangan, sub bidang pengawasan teknik dan hubungan langganan. bidang pengendalian operasional terdiri dari: sub bidang pengendalian tingkat kehilangan air, sub bidang pengendalian energi, sub bidang keselamatan dan kesehatan kerja. bidang penelitian dan pengembangan terdiri dari: sub bidang litbang administrasi dan keuangan, sub bidang litbang teknik, sub bidang litbang manajemen risiko dan bisnis. pelayanan wilayah terdiri dari pelayanan wilayah utaraengah terdiri dari: seksi administrasi dan keuangan, seksi pelayanan pelanggan: seksi teknik. pelayanan wilayah selatanbarat terdiri dari: seksi administrasi dan keuangan, seksi pelayanan pelanggan, seksi teknik. bagan susunan organisasi dampimpinan disikenambungan setiap pimpinan di setiap pimpinan dan pegawai dib penjabaran tugas dan fungsi ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi, serta prosedur operasional pada masing masing bidang, bagian dan unit kerja diatur dengan peraturan direkdengan berlakunya peraturan walikota ini, maka keputusan walikota nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerjberlaku sejak tanggal diundangkan. ditetapkan semarang pada tanggal maret walikota semarang soemarmo, diundangkan semarang pada tanggal maret plh. sekretaris daerahkota yogyakartabagiiymemutuskan:dan mempromosikan rokok baik formal maupun non formalpenumpang adalah angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum dengan sistem membayar atau menyewlampiran keputusan walikota yogyakartaperti: lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, bar, ruang kelas, kamar kecil, dokter, kamar book dokter, kamar hotel, dll) dotemitanorang memakan get pertemuan mang means meratoratamamgeamg pertemuan tanda barang merokakatsema pia mark pertemuan memakan torekaptardaamgamg btemuanpumtngrororaraaameamhs:"iyogyakarta, ttd haryadi sudutatau penanggung jawab kawasan tanpa rokok adalah orang dan atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin atau bertanggung jawab atas kegiatan dan atau sarana prasarana kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta. daerah adalah kota yogyakarta yogyakarta. maksud penetapan kawasan tanpa rokok adalah untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat. tujuan penetapan kawasan tanpa rokokserta bebas dari asap rokokenuhi rasa aman dan nyaman warga, dan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehatfasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah: rumah sakit: klinik, pusat kesehatan masyarakat puskesmas): pos pelayanan terpadu posyandu), tempat praktek kesehatan, apotek, dan toko obat. tempat belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam huruf adalahadalah: area bermain anak, dan tempat penitipan anak, tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah: pura, masjid mushola, gereja, vihara, dan klenteng. fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah: gedung olahraga, kolam renang, dan cc. tempat senam, angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah: bus umum: taksi: kereta api, danadalah: kantor pemerintah, kantor milik pribadi swasta, dan industri pabrik. tempat umum sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah: tempat wisata, tempat hiburan, hotel restoran, kantin, halte, terminal angkutan umum, dan stasiun kereta api. pengelola, pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam huruf dantanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan kawasan tanpa roko, setiap pengelola kawasan tanpa rokok wajib: memasang papan pengumuman kawasan tanpa rokokmelakukan pengawasan internal pada tempat dan atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya, dan menghilangkan sabak kawasan tanpa rokokdan pengendalian setiap orang dilarang merokok kawasan tanpa rokok. setiap orang dan atau badan dilarang menjual dan atau membeli rokok kawasan tanpa rokok. pengelola, pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokoksetiap orangawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam apabila kawasan tersebut terdapat ibu hamil, anak anak dan orang lanjut usia. bab pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinalakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelol baik nasional maupun internasional. memberikan pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok, oleh skpd yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan dan skpd lainnya. skpd lainnya sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: skskskskskskpd sebagai ktr melakukan pembinaan terhadap lingkungansebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh skpd sesuai bidang tugasnya dan atau wewenangnya bawah koordinasi sekretaris daerah. pembinaan ktr dilaksanakan dengan bimbingandan skpd lainnyaskpd yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamkpd yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan dan skpd yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan ketertiban berkoordinasi dengan skpd lainnya melakukan inspeksi dan pengawasan ktr. skkepada walikota. pelaksanaan pengawasan dan inspek.etapkan lingkungan tanpa asap rokok rumah dan lingkungan tempat tinggalnyalaporkan setiap orang yang melanggar kepada, pengelola, pimpinan dan penanggung jawab kawasan tanpa rokok, dan mengingatkan setiap orang yang terbukti melanggarsanksi administratif pengelola, pimpinan atau penanggung jawab ktr yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, cc. ktr: tim pengawas ktr sebagaimana dimaksud dalam memberikan peringatan lisan kepada pengelola, pimpinan atau penanggung jawab ktr, apabila peringatan lisan tidak diindahkan selama (tiga puluh) hari kalender, maka tim pengawasan ktr memberikan peringatan tertulis kepada pengelola, pimpinan atau penanggung jawab ktr, apabila dalam waktu (tiga puluh) hari kalender sejak peringatan tertulis diterimaghentian sementara,cabutan izin bab viii ketentuan penutup peraturan walikotakawasan tanpa rokok tanda larangan merokokmaka perlu diberikan bantuan operasional sekolah daerah swasta untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan olehada ketentuan yang perlu diubah sehingg satuan pendidikan adalah. maksud diberikannya bossa swasta untuk membantu biaya operasional pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. tujuan diberikannya bossa swastadaerah. babmeliputiiii besaran bossa swasta bossa swasta dialokasikan untuk masing masing (sepuluh juta rupiah) siswa tahun. bossa swasta dialokasikan untuk jenjang sd, smp,sma, dan smksekolah tersebut. rincian bossa swasta sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) siswa tahun, smp (satu juta rupiah) siswa tahun, sma (satu juta rupiah) siswa tahun, dan smk (satu juta dua ratus ribu rupiah) siswa tahun. besaran bossa swasta untuknggaran pendapatan dan belanja daerah. dinas pendidikan menyalurkan dana bossa swasta satuan pendidikan (satu) kali dalam satu tahun. pengelolaan bossa swasta pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. mekanisme pengelolaan bossa swasta sebagaimana dimaksud pada ditetapkanmaka sisa dana dimaksud harus disetor kas daerah. dengansatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harusalwalikota banjarmasinsegala biaya yang diperlukan dalam, bahwa dalam rangka mewujudkan penyelesaian perkara kasus hukum yang hadapi pemerintah kota banjarmasin baik berupa gugatan perdata, gugatan tata usaha negara maupun pendampingan pidana yang efisien dan efektif perlu disusun standardisasi biaya operasional kuasa hukum pemerintsadgian hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah kota banjarmasrkara pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai asn atau calon pegawai asn lingkungan pemerintah kota banjarmasin dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan. sengketa hukum atau perkara hukum adalah adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan baik litigasi maupun nonlitigasindampingan hukum adalah proses upaya mendampingi dan memberikan bantuan hukum diluar persidangan terhadap kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil yang sedang menghadapi masalah hukum terkait pelaksanaan tugas kedinasan dalam bentuk hadir instansi atau lembaga yang memanggil atau menjalankan proses hukum. persidangan litigasi atau pengadilan adalah proses memeriksa dan mengadili perkara perdata atau tata usaha negara ruang sidang pengadilan dibawah pimpinan hakim tunggal atau majelis hakim. persidangan nonlitigasi atau luar pengadilan adalah proses memeriksa dan mengadili perkara hukum diluar jalur pengadilan antara lain lembaga, dan lembaga lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum. pembuatan gugatan adalah pembuatan surat yang diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu pembuktian kebenaran suatu hak. pembuatan jawaban adalah pembuatan suatu bantahan atau pengakuan mengenai dalil dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat secara tertulis. pembuatan replika adalah pembuatan jawaban balasan secara tertulis atas jawaban tergugat untuk menguatkan dalil dalil gugatannya. pembuatan publik adalah pembuatan jawaban tergugat terhadap suatu replika yang diajukan oleh penggugat secara tertulis untuk menguatkan jawaban tergugat. pencarian dan pengumpulan barang bukti dan saksi dilapangan adalah pencarian dan pengumpulan segala sesuatu yang oleh undang undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu untuk disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian. gelar perkara adalah rangkaian kegiatan dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlahir. pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim atau majelis hakim perdata atau tata usaha negara tempat objek yang sedang disengketakan berada. saksi fakta adalah orang yang mengetahui atau melihat langsung sebuah kejadian. saksi ahli adalah. pembuatan kesimpulan adalah pembuatan kesimpulan kesimpulan yang dibuat oleh masing masing pihak sesudah terjadinya jawab menjawab dan pembuktian untuk menyampaikan pendapat para pihak kepada hakim tentang terbukti atau tidaknya suatu gugatan. pembuatan memori banding atau kontra memori banding adalah pembuatan dokumen administrasi peradilan pada tingkat pengadilan tingkat banding sebagai pelengkap dari bundel administrasi peradilan tingkat pertama yang akan dikirimkan. pembuatan memori kasasi atau kontra memori kasasi adalah pembuatan dokumen administrasi peradilan pada tingkat peradilan tingkat kasasi sebagai pelengkap dari bundel administrasi mahkamah agung yang akan pengajuan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali adalah pengajuan upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dalamnya terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata berdasarkan diperolehnya alat bukti baru (ovum) mahkamah agung. hak uji materiil atau judicial review adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma. panjar biaya perkara. pendapat hukum adalah pendapat yang dibuat oleh jaksa pengacara negara berdasarkan permintaan satuan kerja perangkat daerah atau pimpinan melalui bagian hukum berupa dokumen yang berisi rekomendasi hukum. pendapat hukum yang dibuat oleh bagian hukum berdasarkan permintaan pimpinan dan atau satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah kota banjarmasin berupa dokumen atau solusi hukum atau rekomendasi kepada satuan kerja perangkat daerahlakukannya peraturan walikota ini sebagai pedoman pembayaran biaya operasional dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sengketa atau perkara hukum. tujuan diberlakukannya peraturan walikota ini, yaitu mengatur pelaksanaan kegiatan penanganan sengketa atau perkara hukumstandardisasi biaya operasional standardisasi biaya operasional kuasa hukumbab ruang lingkup bantuan hukum ruang lingkup bantuan hukum meliputi sebagai berikut pendampingan hukum, persidangan litigasi atau nonlitigasi, pembuatan gugatan, pembuatan jawaban, pembuatan replika, fl. pembuatan publik, pencarian dan pengumpulan barang bukti pemeriksaan saksi fakta dan atau saksi ahli, gelar perkara atau pemeriksaan setempat, pembuatan kesimpulan, pembuatan memori banding atau kontra memori banding, pembuatan memori kasasi atau kontra memori kasasi, pengajuan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali, persiapan eksekusi putusan atau aanmaning, pelaksanaan eksekusi putusan, hak uji materiil atau judicial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara dan penyelesaian hasil pemilihan umum, panjar biaya perkara, pendapat hukum atau legal opinion. bab penerapan biaya operasional biaya operasional dalam pembuatan kasus posisi sebagaimana dimaksud dalam hurufmendampingi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil dalam memberikan segala upaya hukum baik itu kasus pidana, perdata atau tata usaha negara dan dibayarkan kepada per kuasa hukum setiap proses pendampingan hukum. biaya operasional kuasa hukum pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf danpendampingan pada lembaga peradilan, non peradilan lembaga penegak hukum dan dibayarkan kepada per kuasa hukum setiap kedatangan sidang gelar perkara pemeriksaan setempat persiapan eksekusi putusan pelaksanaan eksekusi putusan. biaya operasional pembuatan gugatan jawaban replika publik pencarian dan pengumpulan barang bukti kesimpulan memori banding kontra memori banding memori kasasi kontra memori kasasi peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf dan merupakan untuk membuat dokumen yang berisi analisa hukum atas suatu perkara atau melakukan tindakan berupa mengumpulkan alat bukti yang terkait dengan suatu perkara hukum lembaga peradilan atau non peradilan dan dibayarkan kepada per kuasa hukum setiap pembuatan dokumen. biaya operasional saksi faktamemberikan keterangan kesaksian depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. biaya operasional saksi ahli, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. biaya operasional perjalanan dinas saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh saksi fakta atau saksi ahli yang berkaitan dengan keperluan untuk memberikan keterangan dalam suatu persidangan. biaya operasional panjar biaya perkara upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh pengadilan. biaya operasional pendapat hukum legal opinion) sebagaimana dimaksud dalam huruf adalahmemberikan solusi hukum untuk memecahkan atau memberi solusi atas suatu masalah. menang perkara baik tingkat pertama banding kasasi peninjauan kembali adalah penghargaan yang diberikan kepada kuasa hukum pemerintah kota banjarmasin atas keberhasilan memenangkan suatu perkara dan dibayarkan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan walikota ini. penghargaan sebagaimana dimaksud pada bukan merupakan bagian dari tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalamdan pembayaran bersifat insidentil. bab pajak penghasilan standar biaya operasional merupakan patokan harga satuan tertinggi dan dikenakan besaran atas biaya operasional sebagaimana pada adalah sebagai berikut sebesar (nol persen) dari jumlah bruto biaya operasional atau imbalan lain bagi asn golongan dan serta pegawai tidak tetap ptt), sebesar (lima persen) dari jumlah bruto biaya operasional atau imbalan lain bagi asn golongan iii atau bagi non asn, cc. sebesar y6o (lima belas persen) dari jumlah bruto biaya operasional atau imbalan lain bagi asn golongan iv.. pembinaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentukdapati pelaporan pelaporan penanganan perkara disampaikan kepada walikota. pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud disampaikan pada bulan april, bulan agustus, dan bulan desember. bab ketentuan lain lain pembayaran penanganan sengketa yang dilaksanakan sejak tanggal januari mengikuti ketentuan standar biaya operasional kuasa hukum sebagaimana diatur dalam''! tahun tentang standardisasi biaya operasional kuasa hukum pemerintah kota banjarmasin standardisasi biaya operasional kuasa hukum pemerintah kota banjarmasin biaya operasional saksi saksi fakta saksi ahli non gelar diploma orang kegiatan perjalanan dinas saksi fakta (untuk disesuaikan sidang diluar wilayah kota orang kegiatan dengan pns banjarmasin golongan iii disesuaikan dengan pns golongan untuk pejabat hasi diluar lingkungan perjalanan dinas saksi ahli (untuk pemerintah sidang diluar wilayah kota orang kegiatan kata banjarmasin) banjarmasin sesuaikan dengan perundang undangan yang berlaku pada instansi asal pemanas nigam tamara: setempat pelaksanaan eksekusi orang kegiatan putusan kontra memori banding pembuatan memori kasasi kontra orang dokumen memori kasasi ja, been naya hukum iman basa sang dokumen peninjauan kembali damai tingkat mediasi menang perkara tingkat pengadilan negeri pengadilan tata per kasus usaha negara menang perkara banding tingkat pengadilan tinggi pengadilan tinggi per kasus tata usaha negara menang perkara kasasi tingkat mahkamah agung dan peninjauan per kasus kembali aanmaning persiapan eksekusi orang kegiatan mengajukan menjawab gugatan hak uji materil mahkamah agung judicial "review mahkamah orang dokumen konstitusi administrasi persidangan panjar biaya perkara upaya hukum per kegiatan real cost pembuatan pendapat hukum jaksa pengacara negara pembuatan pendapat hukum bagian hukum walikota banjarmasin, ibnu sina |
ld) remas jikupah tenaga ahli teknologi informasfungsi teknis pemerintahan lingkungan pemerintah kota banjarmasin:an pelatihan dalam pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja, diperlukan standar biaya upah tenaga ahli sistem informasi berbagai sektor pekerjaan, bahwa dalam rangka peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronikelenggaraan government berita daerah kota banjarmasin tahun nomor memutuskan:data dan atau informasi dengan menggunakan perangkat komputer. teknisi jaringan adalah seseorang yang melakukan memperbaiki atau mengurusi hal hal yang berkaitan dengan jaringan komputer atau telekomunikasi dalam sebuah organisasi. sertifikat kompetensi adalah suatu dokumen yang digunakan untuk membuktikan bahwa suatu individu memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur unsur dasar penyusun jaringan. internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. troubleshooting adalah pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. bab maksud dan tujuan maksud dari peraturan walikota ini adalah: sebagai acuan dan dasar dalam pembayaran upah tenaga ahli teknologi informasi lingkungan pemerintah kota banjarmasin, dan menjamin terlaksananya pengembangan teknologi secara benar, efisien, efektif dan terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. tujuan dari peraturan walikota ini adalah: menetapkan besaran standar biaya upah tenaga ahli teknologi informasi lingkungan pemerintah daerah, dan mengatur kualifikasi tenaga ahli teknologi informasi. bab iii ruang lingkup, besaran standar biaya upah, dan alokasi anggaran bagian kesatu ruang lingkup ruang lingkup kualifikasi tenaga ahli teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: tenaga ahli teknisi jaringan tingkat pendidikan minimal diploma iii (d3) sederajat, memiliki pengalaman bidang teknisi jaringan minimal (satudan mampu menyusun membuat laporan hasil kinerja peralatan infrastruktur jaringan dan hasi pekerjaan yang telah dilaksanakan. tenaga ahli teknisi jaringan tingkat ii: pendidikan minimal sarjana s1) sederajat, memiliki pengalaman bidang teknisi jaringan minimal (duaii: pendidikan minimal sarjana s1) sederajat, memiliki pengalaman bidang teknisi jaringan minimal (empat) tahun,v: pendidikan minimal sarjana s1) bidang teknologi informasi, memiliki pengalaman bidang teknisi jaringan minimal (delapan) tahun, memiliki sertifikat kompetenmampu menjadi kepala suatu kelompok kerja pengelolaan sistem infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah,, dan mampu mengevaluasi kinerja infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah. bagian kedua besaran standar biaya upah besaran standar biaya upah tenaga ahli teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam maka ketentuan pembayaran upah setiap bulannya adalah sebagai berikut: tenaga ahli teknisi jaringan tingkat rp. (tiga juta rupiah), tenaga ahli teknisi jaringan tingkat rp. (empat juta rupiah), tenaga ahli teknisi jaringan tingkat iii rp. (lima juta rupiah), dan tenaga ahli teknisi jaringan tingkat rp. (enam juta rupiah). bagian ketiga alokasi anggaran pemberian standar biaya upah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. pemberian standar biaya upah sebagaimana dimaksud dalam dialokasikan melalui daftar penggunaan anggaran dinas komunikasi, informatika dan statisz0z1ipandang perlu melaksanakan dan mengkoordinasikan musrenbang, bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan, dipandang perlu membakukan nama program kegiatan dalam bentuk kamus usulan rencana kegiatan musyawarah rencana pembangunan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf danqanun kota banda aceh nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah kota banda aceh tahun tan peraturan walikota banda aceh nomor tahun tentang akselerasi perencanaan pembangunan melalui aplikasi perencanaan terpadu musrenbang dan ren: memutuskan menetapkan peraturan walikotababadalah dprk banda aceh. rencana kerja pemerintah daerah yang disingkat rkd adalah dokumen perencanaan kota banda aceh untuk jangka waktu (satu) tahukamus usulan adalah daftar kegiatan yang terperinci dengan volume dan harga satuan yang diusulkan oleh organisasi perangkat daerah yang tercantum dalam aplikasi musrenbang dan pikir yang dapat dipilih untuk diusulkan dalam rencana kerjarencana aksi kaum perempuan yang selanjutnya disingkat murina adalah forum musyawarah bagi para perempuan untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses perencanaan. pokok pokok pikiran yang selanjutnya disingkat pikir adalah aspirasi masyarakat konstituen dalam bentuk program dan kegiatan yang telah disaring oleh anggota dprk dan dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah. komunitas adalah kelompok sosial yang nyata yang terdiri dari individu individu dengan berbagai peran dan latar belakang yang mempunyai satu tujuan tertentu. tim anggaran pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat tapi adalah tim yang mempertimbangkan penggunaan anggaran kota banda aceh. bab bab tahapan penyusunan perencanaan bagian umum usulan kegiatan musrenbang, murina, pikir dan komunitas disusun berdasarkan kebutuhan, serta memuat jumlah volume dan satuan harga. kamus usulan disusun update pada setiap tahunnya dan kegiatan yang diajukan disesuaikan dengan arah kebijakan pada tahun tersebut. kamus usulan yang diajukan sebelum input kedalam aplikasi e musrenbang akan diverifikasi oleh bappeda. penyusunan kamus usulan disusun sesuai dengan arah kebijakan provinsi dan nasional. bagian tahapan penyusunan kamus usulan skpd menyusun kamus usulan yang selanjutnya disampaikan bappeda. kamus usulan selanjutnya akan dibahas oleh bidang koordinasi bappeda. seluruh bidang bappeda bersama sama membahas kamus usulan skpd untuk menghindarkan tumpang tindih dan perbedaan standar pengukuran. kamus usulan input aplikasi e musrenbang oleh operator opd setelah mendapat persetujuan kepala dinas dan kepala bidang koordinasi bappeda. kamus usulan memuat uraian pekerjaan, harga satuan, dan organisasi perangkat daerah penanggung jawab. daftar kamus usulan sebagaimana tersebut pada menjadi lampiran peraturan walikota ini bagian musrenbang musrenbang merupakan wahana partisipasi masyarakat daerah. musrenbang diselenggarakan oleh bappeda setiap tahun untuk membahas program program usulan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. musrenbang kota banda aceh dilaksanakan untuk sinkronisasi program usulan dan pemilihan program prioritas. musrenbang dimulai dari musrenbang gampong. selanjutnya hasil dari. musrenbang gampong akan dibahas musrenbang kecamatan. hasil dari musrenbang kecamatan akan dibahas musrenbang kota. kamus usulan yang telah disetujui dan diverifikasi selanjutnya akan input musrenbang. bagian murina murina bertujuan untuk memperkuat posisi dan peran perempuan dalam proses penyusunan kebijakan dan menentukan arah kebijakan. murina dilaksanakan tingkat gampong dan tingkat kecamatan, yang kemudian berlanjut forum integrasi murina. bagian pikir pikir bertujuan untuk memberikan bahan arahan dan masukan kepada pemerintah daerah terkait proses penyusunan perencanaan. pikir dprk dapat memberikan akses kepada masyarakat agar aspirasi mereka dapat direalisasikan. hasil pikir akan input pikir. bab iii ketentuan tambahan perubahan atas peraturan ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan mendesak meliputi perubahan kebijakan nasional dan provinsi aceh. perubahan dimaksud pada harus melalui tahapan sebagai berikut: usulan perubahan disampaikan secara tertulis kepada walikota banda aceh dengan tembusan kepala bappeda kota banda aceh. walikota dapat membatalkan usulan dengan berbagai pertimbangan meliputi arah kebijakan daerah dan prioritas pembangunan daerah. dalam hal walikota menyetujui usulan, walikota meneruskan proses pengusulan untuk dipertimbangkan oleh tapi. tapi tapi. membahas usulan dalam rapat tapi dapat membatalkan usulan dengan berbagai pertimbangan termasuk kapasitas riel kemampuan daerah pada tahun rencana. dalam hal tapi menyetujui usulan, ketua tapi meneruskan proses pengusulan untuk dipertimbangkan oleh bappenatal banda aceh, afifullah usman diundangkan banda aceh pada tanggal wwe 2020m rata sekretaris daerah kota banda aceh bahagia berita daerah kota banda aceh tahun nomor |
slimdinas pertanian dan pangandandandankewaspadaan pangan dan penyuluhan, dan seksi ketersediaan dan distribusi pangdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: seksi konsumsi kewaspadaan pangan dan penyulu, kewaspadaan pangan dan penyuluhan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi konsumsi kewaspadaan pangan dan penyulustruktur organisasiumum kepegawaian perencanaan, evaluasi ddan penyuluhpikonsumsi kewaspadaan pangan dan penyuluhan sms berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya kewaspadaan dan peraturan perundang undangan, pangan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tuh tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk penurunkewaspadaan pangan dan penyulunsumsi kewaspadaan pangan dan penyuluhnet pat lan laman walikota banjarmasin provinsi kalimantan selatan peraturan walikota banjarmasin nomor 120tahun tentang informasi jabatan dinas kesehatsehatsehatan kota banjarmasin, mengingat undang undang nomor tahun tentang juata menetapkan peraturan walikota tentang informasi jabatpegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil pada dinas kesehatsabela lala jaran) hui maa tey afi ana jalan aan mmi sam iai kerah mann uut tani meiatanm lipat mmtakafatakatata kua yana far jifaijann una inan all aher sarana nah pai aan |lk ina: jun ba: uea baik pmn inaaeehaf jalal baja lai ian kun bia aan nare abri man sala lama rai elf lala tele lal tah ala tee bar ark pers rata ln: jas nnr kel nat gen ala (ae iga dani ||8la ini tap han ala asal jala gal rena alalak ska mahar aaa aaa net anak ha. esa (ak jalal tani ingin: pln da3 ai: igg3.| jab daa dal (all imam el, beli. (ali alalak than ica uda (andi (alabama|a)n inafalaln asal alalalalapansna lala ara letnan allah dal lia (lala alalalalaan| apa bal iso aldlilalalalalalaadala galah adah ala delalala sia daa s|s sela berapa alan all, hb, (3g dat, olokan alat (fl jul mulai jah lala ala |aej jelas, dea jaa aja asn illa basa dea lane jaan adala ana batam alap sia ana han ill gea, aah gama jaa aka us, (de bii (ala gelgen, span kalo olahan ne: 3lala dala lal l2l er, data lala lada ala, mala alone gedang ala ala ara ana flex tai jani aa, goa lte makan stt ttl in) alga ahh cite lalat sar papan ui, bmi gac (lala abal lil sarana ig: osilasi rea makar arahan ari itn akan uang nia sari mm api hua ati antara akan kan san nk (el, lala ela ela ama lala ala mana mita lelelala saksi3 2g: pig full telak ai, bal lali alla seal ane sapbbaarabn ha: (aan biasa (alian allah see (ea tiada jana lela hindia laga tia ina san tani (all, ag: ill, wala galak daa gea nan aaa hal teman ig. lai lal simple| malaga pda ima ikat, ala baba apa rena saran masakan rai hanna mean same amran tatar taman wonluri cuesygaa spon wwpiag menimpa span meng nenoicasew, mia saman espa spon woo spa lad vena smoking vena) velg) tama semua anu ana memar naa anu menag mama wuesyepa sora maa man manah hen kran ane tema mutiny pennmsetun mutuseg sensuupennn) exxon gudeg pensuupetuad ama. lai taman (oo men yueng tep spon weru senguupetang) soto mop) sepspowuonysenarusewal oo ) weni men manohara vep spo wen senguwpebuad peri tanpa spk lean senapan lima segan rum sopo kerang ungu entri| gempa m0p wewsmnyunggecpang) suasana sewsaysng mag sewsaysng sewsaysng asa urn lag ver uml memes uefa| (musang sma pama psn tea dewa urai ketan ena metana lean sena arena 2blue cuesyejag sayumome masa cuesneog lean gene ama tau pemesan veanfuen euesyerad siloislinn euesnyerag wnyoneiogpt hipurat man nani mnt amy pyar kena urat tomat dan brian menrunetann eceng yuy renang dang media vennfuen evesyepa apod loss eselon nih guest young yemen sewbojul eta ian panin menmuenysanampena) visi weni) vebuengy apn pen kasino sosis san rphuag yem vep sensumupebuag ide memesan! eeredepuag erorobuag| tembang | eredepung erojobuag bebuenay eropobung| 1se1n pena ad, ncipe | over oo ) o longer oo ) sar spusanysng mud spuisinsng mulyo| ruorsbuny voyager xodwopa sen eyes kel vibe gns eretan ievorsbunj voyager nodwopay eyes me1 ebeg gns eretan eyes eye verse gns eretan mem perantwrer eta nama anon (ana oak ende ada bahai bla bal han maa kain nhe han nnnneseye maka tee pai han ena djalamss oda roda ahahalaman pagelaran kesenian, musik,raga pajak reklame.pajak penerangan jalan.dana administrasi dana stimulan dana administrasi masam mama tae sang sar oma ketua (4rt kel. purwokinanti pakualaman ketua srt kel. purwokinanti pakualaman ketua (3rt kel. purwokinanti pakualaman ketua (4rt kel. purwokinanti pakualaman ketua (4rt kel. purwokinanti pakualaman kelurahan gunungketur rw) ketua (4rt kel. gunungketur pakualaman ketua (4rt kel. gunungketur pakualaman ketua (5rt kel. gunungketur pakualaman ketua (4rt kel. gunungketur pakualaman ketua (4rt kel. gunungketur pakualaman ketua 5rt kel. gunungketur pakualaman ketua (2rt kel. gunungketur pakualaman ketua (3rt kel. gunungketur pakualaman ketua (4rt kel. gunungketur pakualaman kelurahan keparahan rw) ketua (5rt kel. keparahan merangsang ketua (5(5rt kel. keparahan merangsang ketua (3rt kel. keparahan merangsang ketua (3rt kel. keparahan merangsang ketua (4rt kel. keparahan merangsang kelurahan wirogunan rw) ketua irw (3rt ketua kel. wirogunan merangsang rt ketua kel. wirogunan merangsang rt kel. wirogunan merangsang ketua (4rt kel. wirogunan merangsang ketua (4dana administrasi dana stimulan dana administrasi3rt kel. wirogunan merangsang ketua (2lurahan brontokusuman rw) ketua (25rt kel. brontokusuman merangsang ketua 3rt kel. brontokusuman merangsang ketua 5lurahan semakin rw) ketua (3rt kel. semakin umbulharjo ketua 3rt kel. semakin umbulharjo ketua (3rt kel. semakin umbulharjo ketua (4rt kel. semakin umbulharjo ketua (3rt kel. semakin umbulharjo dana administrasi dana stimulan dana administrasi ama asa sar matoa ketua (4rt kel. semakin umbulharjo ketua (5rt kel. semakin umbulharjo ketua (3rt kel. semakin umbulharjo ketua (3rt kel. semakin umbulharjo ketua (3rt kel. semakin umbulharjo kelurahan muda maju rw) ketua (5rt kel. muda maju umbulharjo ketua (3rt kel. muda maju umbulharjo ketua (4rt kel. muda maju umbulharjo ketua (4rt kel. muda maju umbulharjo ketua (7rt kel. muda maju umbulharjo ketua (4rt kel. muda maju umbulharjo ketua 3rt kel. muda maju umbulharjo ketua (4rt kel. muda maju umbulharjo ketua (3rt kel. muda maju umbulharjo ketua (7rt kel. muda maju umbulharjo ketua (5rt kel. muda maju umbulharjo ketua rt kel. muda maju umbulharjo kelurahan tahunan rw) 11i ketua (6grt kel. tahunan umbulharjo ketua 5rt kel. tahunan umbulharjo ketua 5rt kel. tahunan umbulharjo ketua (4rt kel. tahunan umbulharjo ketua (3rt kel. tahunan umbulharjo ketua (4rt kel. tahunan umbulharjo kelurahan warungboto rw) ketua (5rt ketua kel. warungboto umbulharjo (5rt ketua kel. warungboto umbulharjo rt ketua kel. warungboto umbulharjo 4l( rt ketua kel. warungboto umbulharjo si( 4rt ketua kel. warungboto umbulharjo dana administrasi dana stimulan dana administrasi mama ammem tara sate sar matan kelurahan pangeran rw) ketua (4(3rt kel. pangeran umbulharjo ketua 5rt kel. pangeran umbulharjo ketua (33rt kel. pangeran umbulharjo ketua (3rt kel. pangeran umbulharjo ketua (3rt kel. pangeran umbulharjo kelurahan sorotan rw) ketua irw (3rt ketua kel. sorotan umbulharjo irw 5rt ketua kel. sorotan umbulharjo irw (3rt kel. sorotan umbulharjo ketua (45rt kel. sorotan umbulharjo ketua 5rt kel. sorotan umbulharjo ketua (3rt kel. sorotan umbulharjo ketua 5rt kel. sorotan umbulharjo ketua 3rt kel. sorotan umbulharjo ketua (5rt kel. sorotan umbulharjo ketua (3(4rt kel. sorotan umbulharjo kelurahan bilangan rw) 11i ketua (4dana administrasi dana stimulan dana administrasi masam ammem tera saran sar matanlurahan rejowinangun rw) ketua (46rt kel. rejowinangun kotagede ketua (4rt kel. rejowinangun kotagede ketua 3rt kel. rejowinangun kotagede ketua 3rt kel. rejowinangun kotagede ketua (3rt kel. rejowinangun kotagede ketua (5lurahan enggan rw) ketua rt kel. enggan kotagede ketua (3rt kel. enggan kotagede ketua (5rt kel. enggan kotagede ketua (4rt kel. enggan kotagede ketua rt kel. enggan kotagede ketua (4rt kel. enggan kotagede ketua 3rt kel. enggan kotagede ketua 5rt kel. enggan kotagede ketua rt kel. enggan kotagede ketua (4rt kel. enggan kotagede ketua (6rt kel. enggan kotagede ketua (3rt kel. enggan kotagede ketua (3rt kel. enggan kotagede kelurahan puraan rw) ketua (3rt kel. puraan kotagede ketua (3rt kel. puraan kotagede ketua (3rt kel. puraan kotagede ketua rt kel. puraan kotagede ketua (6rt kel. puraan kotagede dana administrasi dana stimulan dana administrasi nama penerima ketua (5rt kel. puraan kotagede ketua (4rt kel. puraan kotagede ketua (4rt kel. puraan kotagede ketua rt kel. puraan kotagede ketua rt kel. puraan kotagede ketua (4rt kel. puraan kotagede ketua 3rt kel. puraan kotagede ketua 3rt kel. puraan kotagede ketua (3rt kel. puraan kotagede om uuu naa esa walikota yogyakarta, haryadi sudut lampiran daftarnya penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial yang diterima tahun anggarmaen ama penerima sman bantuan sosial yang direncanakan :: dinas sosial ikatan pekerja sosial masyarakat ipsum) kel. dengan, gk, kota yogyakarta mungkur, srikandi yogyakarta ikatan pekerja sosial masyarakat ipsum) kel. keparahan, mg, kota yogyakarta jl. keparahan kidul yogyakarta yayasan kesejahteraan sosial yks) teratai" yogyakarta jl. lempuyangan yogyakarta ikatan pekerja sosial sosial masyarakat ipsum) kota yogyakarta jl. lempuyangan yogyakarta idt lansia miskin jiwa, difabel kms jiwa rp. selama bulan se kota yogyakarta rumah tidak layak huni rth) sebanyak unit rp. dak bidang perumahan) dinas sosial santunan kematian org rp. , ) bantuan orang terlantar dinas kebakaran bantuan korban musibah kebakaran walikota yogyakarta, ttd haryadi sudut halamanlomba bumi sehathalamanmic wireless mic belanja modal pengadaan mic wireless micningkatan kapasitas dan komitmegerobak kontainer sampahnghias ruangan rumah tangga halamanbelanja modal pengadaan kamera modal pengadaan handicap belanja modal belanja modal pengadaan handicapedokteranpadmendirikan bangunan kecamatan retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asi bpr bank jogja pt. bank pembangunan daerah diy penerimaan bagi hasil laba buku jogjatama vaneshagigi sehat belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan lembar balik kesehatan jiwa lembar balik kesehatan reprodukrss.dministrasi posyandu belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan sikat gigi untuk kegiatan sikat gigi masal pasta gigi untuk kegiatan sikat gigi masdut sehat belanja alat peraga belanja alat peragadan ibu lomba hadiah angka bebas jentik lomba ibu hamilpendapatan bunga depositokratonosialisasi dan demo pembuatan aupaya kesehatan masyarakat puskesmas mantrijeroleksi anak asi sehat dan ibu produktif belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan poster posyandu rekam medis grafik pertumbuhan anak halaman leaflet belanja alat peraga belanja alat peragamebeulair belanja modal pengadaan tempat tiduupaya kesehatan masyarakat puskesmas merangsangsikat gigi pasta gigi gelas pemberian makanan bayi dan anak kittampilmps) jaminan bongkar penerimaan jaminan biaya bongkar penyelenggaraan reklame pendapatan dari pembayaran listrik pendapatan dari pembayaran listrik pasarhalaman belanja barang dan jasaorang tua cerdas belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan paket sarana kesehatan untuk kampanye pubs sekolah paket sarana kesehatan untuk kampanye pubs bagi masyarakat paket sarana kesehatan untuk deklarasi kawasan bebas asap rokok color refusedbahan percontohan belanja bahan percontohan sosialisasi pemberdayaan ketrampilan bagi penderita orang dengan gangguan jiwhalaman nasaibu hamil lomba balita kesehatan belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan bahan pelatihan pembuatan asi bahan pelatihan semantik keluargjasa kantor belanja pemeriksaan laboratorium belanja pemeriksaan laboratoriuworkshop dan lomba anak asi sehat dan orang tua cerdasalatan pendukung imunisasi perumahan dan permukiman infrastruktur pemerintah daerah jalbantuan operasional keluarga berencana pelayanan admindukhalaman belanja pengisian tabung gas belanja pengisian tabung gas belanja bahan material belanja hadiah trophy medali belanja hadiah trophy medali lomba ibu hamil sehatpad) belanja pegawai honorarium pns honorarium jasa pelayanan kesehatan honorarium jasa pelayanan kesehatan belanja barang dan jasabiaya administrasi bank belanja biaya administrasi banhalaman am naas.tabung pemadam kebakaranalat alat studio belanja modal pengadaan cctv belanja modal pengadaan cctv belanja modal pengadaan alat alathalaman jumlahhalaman pelayanan kesehatan primer dan rujukan dak dpelayanan kesehatgelolaan penjaminan dan peningkatan mutufaksimilihalaman program peningkatan kesehatan masyarakat pembinaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakatdan orang tua cerdas lomba ibu hamil sehat tingkat kota belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan pemberian makanan bayi dan anak pada pelatihan kader motivator pemberian makanan bayi dan anak pada pelatihan petugas fasilitamosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan padbh tingkat penggalang dan penegak lomba bidanglistrik belanja listrik halamanbadan pembentukan perda dau) tunjangan profesi guru pns (dak) lurah jaminan kematian dau) lurah jaminan kecelakaan kerja dau) tunjangan pengamanan persandian dau) tunjangan bahaya radiasi dau) tunjangan transportasi dau) tunjangan resespad) belanja hibah belanja hibah kepada masyarakat badan lembaga organisasi belanja hibah dana bos belanja hibah dana bos swasta dak) belanja hibah dana bos smp swasta dak) halalomba hidup sehat tanpa rokokhatan lingkungan dan kesehatan kerjabahan penggantian genteng kaca bahan pemasangan jambpad) belanja pegawai(padseleksi tenaga kesehatan teladan tingkat puskesdbh pajak rokok dan dak farmasi) belanja pegawaijajanan anak sekolah belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan sampel makanan siap sajhalaman belanja hibah dana bos paud swasta sps, tpa, kb, tk) (dak)5a4. belanja bantuan keuangan kepada provinsi belanja bantuan keuangan kepada provinsi diy belanja bantuan keuangan kepada kabupaten kota belanja bantuan keuangan kepada kabupaten bulungan kaltarlpa) halamabokcegahan, pengendalian penyakit menular dan imunisasi pad dan dbhchtian penghargaan langsung penderita tb, bta, pmo (cht) belanja modal belanja modal pengadaan peralatan kantor belanja modal mesin logging belanja modal mesin logginghalambiologi pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwajumlah pendapatan jumlah belanja surplus (defisit)tunjangan bahaya radiasi dau) tunjangan bahaya radiasi dau) belanja langsung halamanaddau, dak, pad, dan lpaukur belanja modal pengadaan alat uji kesehatan belanja modal pengadaan alat uji kesehathalaman kode rekening uraian anggaran penjelasaamssss emak belanja pegawai belanja pegawai blue belanja pegawai blue honorarium pns honorarium tim pengadaan barang dan jasa honorarium pelaksana kegiatan honorarium jasa pelayanan kesehtim pelaksana kegiatan uang lembur uang lembur non pns honorarium pengelola dana bos honorarium pengelolaan dana bos honorarium pengelolaan dana bossa (gtt ptt) uang piketas.tanamkendaraan dinas operasional pad)cetak belanja cetakdaurogram peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan peningkatan jalan dan jembatan dau dan dak)n jembatan dbh provinsi)assimilis internet belanja paket pengiriman belanja sertifikasipengadaan penerangan jalan, taman dan hutan kota halamanringan air halamandau dan dakrth belanja pemeliharaan rtjaringan air belanja modal penataan lingkungan kawasan sungai belanja modal penataan lingkungan kawasan sungadau)saluran air limbjumlah pendapatan jumlah belanja surplus (defisit) aelanjbond belanja biaya administrasi bank belanja jasa fumigcontoh pakaian pdhupacara pdu) belanja pakaian dinas upacara pdutompa air belanja modal pengadaan mesin pompa aibelanja modal pengadaan printer modal pengadaan scanner belanja modal belanja modal pengadaan scanner") bangunan halampenegakan peraturan daerah secara musisioperasi ketertiban umummbongkaran belanja jasa pembongkaranjasa keamanan belanja jasa keamanpad)ontoh barang penyelidikan pelanggaran perdahalamangembangan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan pemantapan kapasitas pol. (kajian peraturan perundang undangrlindungan masyarakat pembinaan dan mobilisasi lintaahan percontohan pakaian dan sepatu dinas lapmalam penganugrahan panti awardlue belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pns blue belanja kursus kursus singkat pelatihan belanja sosialisasipad) belanja pegawaiad) belanja barang dan jasabambu dan ban bekas untuk pelatihan pemadaman kebakaruluhan dan edukasi bahaya kebakaran pad) belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habitong, drum beknanggulangan kebakaran penanganan kebakaranpemeliharaan rtbimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur padkesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam pencegahan bahayamodalpenangananrehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana padjumlah pendapatan jumlah belanjarokokrokolakat cinderamata belanja plakat cinderamatadbh pajak rokok) belanja pegawai honorarium non pns halamanrokokrokokbelanja jasa servicerokoklindungan dan jaminan sosial perlindungan sosial forum kreatifitas anak panti asuhan kota hadiah destinasi informasi dan pengetahuan lansia potensial dalam panti hadiah kebyar hyun belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan peningkatan kapasitas tagawa, ksb, dan komuniaminan dan bantuan sosial anak rumah pengasuhan anak wilson projoroti pembuatan masakan laut menjahit kerajinan tangelayanan rumah pelayanan sosial lanjut usia terlantar budhi dharmasepeda belanja modal bin sampah compactkelengkapan budidaya pertanian dapan informasi belanja modal pengadaan mesin pemindai belanja modal mesin logging belanja modal pointer belanja modal pengadaan perlengkapan kantor halaman belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan pelatihan difabel pelatihan keluarga difabel pelatihan keluarga penyandang sakit jiwa pelatihan pemasyarakatan pelatihan korban tindak kekerasan pelatihan anak rentan hidup jalan dan gepeng pelatihan perempuan rawan sosial ekonomi pelatihan bagi dhadvokasi dan pendampingandoorprize peringatan hari disabilitas interelompok usaha bersama kue) berprestasi tingkat kota program data, informasi dan pemberdayaan sosial pendataan pks dan asks (potensi kesejahteraan sosial assunatan masal peringatan hsnpekerja sosial masyarakat psm) berprestasi uang pembinaan pemenang karang taruna berprestasi uang pembinaan pemenang lks berprestasi uang pembinaan pemenang wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat rsbm) berprestasi uang pembinaan pemenang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan task) berprestasi danperlengkapa dpad d dan dan dan dbh pajak dari provinsi) belanja barang dan jaspartisipasi dan perlindungan perempuanlompok rintisan usaha tahap pelatihan kelompok rintisan usaha tahap pelatihan kelompok rintisan usaha tahapt pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak p2tp2a) (pad dan dbh pajak dari provinsi) belanja barang dan jaspanti belanja makanan dan minuman pantrlindungan anak pembinaan pengarusutamaan hak anakservercctv belanja modal pengadaan alat perekam voice recorder voice texthalaman belanja bahan material belanja hadiah trophy medali belanja hadiah trophy medali kejuaraan lomba peringatan hari anak ringatan hari anak nasional pembinaan partisipasi dan perlindungan anakpembinaan kelembagaan kemasyarakatanelanja plakat cinderamata belanja plakat cinderamatembinaan kesejahteraan keluarga pkk) lomba administrasi pkk kes lomba administrasi posyandu lomba administrasi perilaku hidup bersih dan sehat pubs) lomba administrasi lingkungan bersih dan sehat lbs) pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pad dan dbh pajak dari provinsi) halamanp2w kspengadaan radio vhf belanja modal pengadaan alat sandipengadaan alat uji kesehatanlebar detector uji tulangan betonair halamaulolaan pertanahan inventarisasi dan identifikasisertifikasi belanja sertifikaanfaatankantor tanah kantor kel. suryatmajan belanja pendukung belanja modal pengadaan tanah sarana umum taman belanja modal pengadaan tanah sarana umum taman tanah rth kel. muda maju tanah rth kel. karangsari tanah rth kel. mantrijeron tanah rth kel. puraan belanja pendukung belanja modal pengadaan tanah lain belanja modal pengadaan tanah lain tanah jalan umum kel. bener tanah jalan umum kel. wirogunan halaman belanja pendukung penyelesaian masalahgaturan dan pembinaan tata ruang pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rincihalamaturan tata bangunan dan tata lingkunganbinaan tata ruang dauka karya tata rupengadaan konstruksi drainaseledger belanja modal pengadaan hewan ternak dan tanaman belanja modal pengadaan ternak belanja modal pengadaan tanamaninaan loka karya tata ruangawasandata dan informasihalaman masa ko.halampenyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoranpengisian tabung gas belanja pengisian tabung gmesin dongkrak belanja modal alat perbengkelan umumdana bos belanja modal bos belanja modal bossamerelai belanja modal perbaikan renovasi penghias ruangan rumah tanggaelitiataan dan pengendalian dampak lingkungan kajian dampak lingkungndalian pencemaran dan limbah (onstruksi pembelian bangunan instalasi belanja modal pengadaan konstruksi pembelian bangunan pengolahan air limbah ipar)hadiah seleksi sekolah berwawasan lingkungan sd, smp, sma smk dan halaman reward sekolah adiwiyata propinsi nasional mandiri dan pondok pesantren hadiah seleksi sekolah adiwiyata kota lomba krida saka kalpataru hadiah lomba olimpiade lingkungan hadiah seleksi kalpataru dan kehati tingkat kota hadiah lomba peringatan hari hari hadiah seleksi kampung hijau tingkat kota hadiah adipuraolimpiade lingkungan hidup lomba peringatan hari lingkungan hidup seleksi pelopor peduli lingkungan tingkat kota hadiah pembinaan seleksi kampung hijau dan problem tingkat kota reward kampung hijau dan problem tingkat propinsi penataan dan pemantauan lingkuertifikasi belanja sertifikasihalaman jumlahalat alat olahraga belanja modal alat alat olahragadau)alat' penyemprot hama rumput tanamandau)halamanrogram pengelolaan persamaan pengurangan samptrophy evaluasi bank sampah piagam evaluasi bank sampah belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan alat dan bahan pelatihan pemanfaatan sampahnk sampahanganan sampah dauk belanja modal bin sampah compact truterpadu pss test)halaman pemungutan retribusi kebersihan dau)jumlahtamsil guru pns dak non fisik adminduk dak fisik perdagangan dak fisik sisa belanja bluejasa narasumber belanja jasa narasumber operasional pembersihan dan pengangkutan sampahjumlah pendapatan jumlah belanja surplus (defisit)tunjangan keluarga dau) jabatan struktural dau) tunjangan tunjangan jabatan struktural dau) jabatan fungsional dau) tunjangan tunjangan jabatan fungsional dau) fungsional umum dau) tunjangan tunjangan fungsional umum dau)lpascannhalamlpapalpa) belanja barang dan jasalpa)yanan pindah datang dan pendataan pendudukrogram pelayanan pencatatan sipil halaman pelayanan kelahiran dan kematianlampiran rincian penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggarinformasi administrasi kependudukan lpa dan dak) belanja barang dan jasahalamaneeeeee naas.lampiran urusan wajib pelayanan dasar peraturan walikota yogyakarta nomor tahun macam urusan pendidikan tentang organisasi dinas pendidikan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggariuran asuransi kesehatan dau) tunjangan profesi guru pns (dak) tunjangan profesi guru pns (dakberdasarkan beban kerja pad) tambahan penghasilan guru pns (dak) tambahan penghasilan guru pns (dakdbh pajak dari provinsiegalrejo dbh pajak dari provinsisenam dan lomba kesenian kampung ramah anak belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan bahan percontohan penyuluhan pemerhati sungafestival olahraga dan permainan anak tradisional uang pembinaan kebyar paud uang pembinaan penyuluhan paguyuban lansia uang pembinaan gerbang mas uang pembinaan lintas hijau halaman pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kelurahan tegalrejomeracik kopi pelatihan hidroponik pelatihan usaha syariah pelatihan pengelolaan bank sampah pelatihan pembuatan makanan tradisional pelatihan media janur pelatihan pangkas rambut pelatihan sablricakrawatan jenazah pelatihan tanggap bencana pelatihan pembuatan souvenir pelatihan pengawetan non kimia produk pelatihan home stay pelatihan tata rias dan busana pelatihan pembuatan sirup pelatihan pembinaan sadar wisatrangsarmbuatan agropolitan pelatihan budidaya burung kenarenekampung wisata pelatihan sayuran perkotaan pelatihan daur ulang sampah anorganik pelatihan kreasi hijab pelatihan ketrampilan membuat kue kering pelatihan pemasaran produk secara online pelatihan pembuatan telur asin pelatihan membuat hantaran pengantijasa moderator belanja jasa moderator pembinaan sosial dan budaya masyarakatfestival paud lomba takbir keliling lomba anak sholeh lomba balita sehat indonelita sehat indonesia lomba takbir keliling lomba anak sholeh pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kelurahan bumagi kue pelatihan membuat kue jajan pasar pelatihan boga pelatihan pengolahan sampahevaluasi adm. pkk kelurahan pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kelurahan cokrhidroponolojetisbelanja modal pengadaan karpet belanja modal pengadaan komputerdbh pajak dari provinsi)kusumdemakanan ringyama nasotabarkue pelatihan membatik dan pria media semen pelatihan membuat lampilienyam panggang pelatihan batik pelatihan sablon pelatihan tanaman hidroponik pelatihan pembuatan tas tali koaud lomba kesetaraan halaman pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kelurahan birolahan limbah rumah tangga pelatihan jahit pakaian stiker jam belajar masyarakat pelatihan masak gudeg jogerbakanan tradisional bagi keluarga miskin pelatihan daur ulang sampah pelatihan merajut bordiampung ampung bersih jumlah pendapatan jumlah belanja surplus (defisit) halamanyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran dau) belanja pegawai honorarium non pncctvpembinaan sosial dan budaya masyarakat kecamatan danurejanbersih lingkungan anti nyamuk lomba tematik kecamatan lomba lansia idol lomba pawai budaya lomba kesenian asrama dan pondokan lomba dongeng paud lomba fashion show lomba kesetaraan hut lomba kebersihan asrama dan pondokan lomba hari kartini lomba peragaan busana hari ibu lomba takbir keliling lomba hafalan pembukaan uud lomba mta lomba deklamasi paud belanja bahan percontohan belanja bahan percontohalamankbir keliling lomba hafalan pembukaan uud lomba hari kartini lomba pawai budaya lomba dongeng paud lomba tematik kecamatan lomba kesetaraan hut lomba bersih lingkungan anti nyamuk lomba lansia idol lomba kesenian asrama dan pondokan pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kelurahan suryatmpkk kebyar paud belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan halaman pelatihan membatik pelatihan merawat jenazah pelatihan tabulampot lansia pelatihan membuat roti dan bakpia pelatihan hantaran pelatihan budidaya ikan lele dan ternak aytegalpanggungpercontohan belanja bahan percontohan pelatihan kader paud dan pembuatan ape pelatihan membuat seserahan pelatihan membuat hidroponik dan tabulampot pelatihan membuat topeng pelatihan tata boga menu b2ausasrvariasi memasak ayam goreng kelurahan siaga dan pendampingan laskar berlmenggambar lomba yel yel ramadan lomba fashion show muslim belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan pelatihan wirausahawan berbasis gendedanurejan expo yel yel ramadhan lomba danurejan expo menggambar lomba danurejan expo fashion show muslim(pengembangan perangkat pembelajardan lomba olahraga tradisionalinggngembangan perangkat pembelajaran pengelolaan kelembagaan dan sarana prasaranahalaman pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kelurahan sosromendurkebyar paudtiang mic portable belanja modal pengadaan tiang mic portabletrophy lomba tka, tpa, tpa, toa trophy lomba mta lomba masak berbahan dasar ikan lomba anak paud cerdas belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan pelatihan hantaran halaman pelatihan kreasi puding lomba masak berbahan dasar ikan pelatihan p3k pelatihan tanaman twokinantpelatihan budidaya sayuran pelatihan membuat abon ayam pelatihan rajut sulam pelatihan pembuatan kue pelatihan pembuatan kue bakpia pelatihan pembuatan tanaman hidroponik pelatihan budidaya tounungketurtingkat lanjut pelatihan pembuatan ampang dan rempeyek pelatihan kelompok bank sampah pelatihan usaha pertanian perkotaan dlomba budaya mutu negeri lomba budaya mutu swasta lomba gugus depan unggul(dau) belanja pegawai honorarium non pnspe bagi pendidlatihan aneka masakan ikan pelatihan aneka rajutan pelatihan potong rambut pelatihan batik pelatihan jajan pasar pelatihan menu sehat untuk remajupt fln tingkat kota oon juara umum osn mta tingkat kecamatan mto tingkat kota trophy lomba dokter kecil trophy lomba sekolahpembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kelurahan notopckaging pelatihan menghias hantaran nikah pelatihan jelly art pelatihan rias wajah pelatihan budidaya tanaman hihalaman belanja modal pengadaan mic wireless mic belanja modal pengadaan mic wireless mickunceain per pelatihan membuat brngpuluhteknisi pelatihan pembuatan blangkon pelatihan kerajinan limbah kaaan nara camata festival lomba seni siswa nasional festival lomba seni siswa nasional beregu olimpiade sains nasional olimpiade olahraga siswa nasional olimpiade olahraga siswa nasional beregu olimpiade olahraga siswa nasional antar upt lomba sekolah sehat tk sd smp lomba dokter kecil sd)(belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan pelatihan b2sa dan penyajiannyaedongkiwolah raga tradisional lomba permainan tradisional paud belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan pelatihan budidaya ikan pelatihan ekonomi kreatif pelatihan budidaya kelinci pelatihan pembuatan mural pelatihan sablon kaos pelatihan budidaya toga halamabelanja bahan percontohan belanja bahan percontohan pelatihan tim kreatif pawai budaya pelatihan batik rumputan pelatihan pengolahan makanan bahan dasar ikan pelatihan budidaya sayuran dan toga tps peran pelatihan tanaman sayuran dan toga dalam pot pelatihan ekonomi kreatif pelatihan pengolahan toga herbal pelatihan perdagangan elektronikkelembagaan dan sarana prasarana smppengolahan tanaman herbal pelatihan tata boga pelatihan tanaman hidroponik pelatihan sablobudidaya cacayi sehat lomba kepemudaan lomba administrasi sim pkk lomba simulashpelatihan titik rumputan, pemanfaatan sampah anorganik, busana dan makenembahrajut dan aneka olahan daun pisdipat, partai politik rp. belanja tidak terduga rp. rp.smp (udapan berbahan dasarsofapenyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran dbh pajak dari provinsi) belanja pegawai halamkota olsen tingkat kota oon smp juara umum liga pelajar indonesia mta smp juara lukis smp juara umum smp trophy kepala dinbond belanja jasa outbondlomba ketrampilan halaman belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan kebyar paud seni budaya dan olah raga lomba ketrampilngupasrajutawirodiryet festival dolanan anak pelatihan membuat kue kering dan basahevaluasi pembangunan dan lingkungan kec. gondomankebakaran belanja pengisian tabung pemadam kebakaran halaman kegiatan jembatan persahabatan pelajapenyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertibandbh pajak dari provinsi)rontokusuman tabulampot dan toga pelatihan sablon pelatihan tata rias umum pelatihan pangruktiloyo pelatihan batik tulis pelatihan membuat kue pelatihan boga pelatihan membuat tas piston pelatihan blangkon pelatihan pengelolaangusabun detergen pelatihan makanan kecil berbahan ubi ungu pelatihan teknik pewarnaan rumputan pelatihan pranoto dicor pelatihan kader keamanan pangan pelatihan kader suaveolens rt rw pelatihan pengemasan produk pelatihan kaderoom rsolimpiade sains nasional smp olimpiade olahraga siswa nasional smp olimpiade olahraga siswa nasional tim festival lomba seni nasional smp festival lomba seni nasional smp tim olimpiade literasi siswa nasional smp pemenang lomba pameran pendidikan pentas seni mta smp putra mta putri mta smp tim lomba kelompok ilmiah remaja pipa lomba kelompok ilmiah remaja ips lomba kelompok ilmiah remaja teknik lpeparahkripik pisang pelatihan hidroponik pelatihan tata rias pelatihan makanan olahan ubi pelatihan wirausaha halaman pelatihan kerajaemasan produk makanan pelatihan ketrampilan bagi pkh pelatihan desain produk pelatihan ekonomihalamanan dana bossa (gtt ptt)tutor paket lomba peserta didik paket lomba peserta didik paket lomba peserta didik paket trophy lomba tbm belanja jasa kantorsawat darbelanja bahan percontohan belanja bahan percontohan pelatihan packsd smp halaman kebyar paud pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kelurahan bilagelar potensi paud dan pendidik paud belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan pembuatan makanan tradisional pelatihan sablon tingkatsorokebyar lansia belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan pelatihan pembuatan keripik singkong dan pisang pelatihan rias karakter pembuatan makanan kecil pembuatan makanan tradisional pelatihan pembuatan blangkon pelatihan penangkaran tanaman hias pelatihan budidaya tanaman sayuran pelatihan pemanfaatan peralatan pelatihan hantaran manten tingkat lanjut pelatihan pembuatan sekam untuk media tanpanduanak belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan pelatihan pemanfaatan peralatan pelatihan pembuatan makanan kecifutsal pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kelurahan warungbotlaman lomba balita tingkat kelurahan kebyar lansia gelar potensi paud belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan pelatihan pembuatan jajan pasar bagi kms pelatihan produk kreatif bahan kain perca pelatihan daur ulang sampah pelatihan budidaya sayuran dan cabaitahunrumputan warna alam pelatihan batik tulis pelatihan pemanfaatan peralatan ktb pelatihan pembuatan jajan pasar bagi pemegang kms pelatihan pembuatan tas dan sandalembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kelurahan muda majpemanfaatan peralatan ktb pelatihan pembuatan ecobrick pembuatan makanan dari umbi umbian pelatihan pembuatan makanemakigelar potensi paud belanja bahan percontohan belanja bahan percontohan pelatihan pembuatan kue kering pemegang kms pelatihan pesawat daratan pelatihan pembuatan bakpia pelatihan membuat kreasi menu balitambarang dana bos belanja barang dana bossaswakelola bantuan kampung sains swakelola bantuan kampung literasiutor paket tingkat kota lomba tutortaman bacaan masyarakat tingkat kota belanja modaldbh pajak dari provinsi) belanjaotagedehadiah trophy medali belanja hadiah trophy medali lomba masak bahdana bos belanja modal bossa belanja modal bossa pengelolaan pendidikan anak usia dinieatifitas pendidik dan pengelola paud lomba lukis lomba kreatifitas pendidik dan pengelolarejowinangumpung kerajinan pelatihan kader semantik pelatihan kampung herbal pelatihan kampung kuliner pelatihan kampung agro pelatihan kampung budayengpembuatan aneka keripik pelatihan memasak kudaparoti basah pelatihan pembuatan hantaran mantedbh pajak dari provinsigendalian penduduk pengendalian pendudukgelolaan data, advokasi, dan komunikasi informasi edukassurvey belanja jasa survey belanja cetak dan penggandaan halamkeluarga berencana dan pembangunan keluarga halaman pelayanan keluarga berencana dakevent organizer belanja jasa event organizer pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaysa belanja barang dana bossaelukis pembinaan lembaga pendidikan ketrampilan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan pnf belanja bahan percontohan belanja bahan percontohreward bagi peserta pria vasektomi uang pembinaan lomba remaja dan pik pembinaan pembangunan keluargaelanja bahan percontohan belanja bahan percontohan peningkatan kewirausahaan dan keterampilan kelompok uppksevent organizer belanja jasa event organizer kebyar promosi uppkseleksi bidang pembangunan keluargatempat khusus parkir retribusi tempat khusus parkir lain lain pendapatan asli daerah yang sah pendapatan dari barang milik daerahbelanja daerah belanja tidak langsung belanja pegawaiac kipas angin halaman naas.halaman kursus hantaran kursus barber kursus akupresur |
san ruas masumahan dan kawasan permukimlali irrsesuai dengan aslinya bei jenderal ketentaraan lapangan hukum, (az tpiwmt kadar 17x konsentrat tembaga dengan usd wmt kadar konsentrat tembaga dengan usd wmt kadar 19xx 30x konsentrat tembaga dengan usd wmt kadar(a12034 io2) konsentrat besi guti usd wmt laterit) dengan kadar 530p dan kadar (a1203# 2034sio2) 10y6 konsentrat besi guti usd wmt laterit) dengan kadar sex dan kadar (a12034 io2) 10y6 konsentrat besi guti usd wmt laterit) dengan kadar dan kadar (a12032034 o2) konsentrat besi guti usd wmt laterit) dengan kadar dan kadar a1203# o2) konsentrat besi guti usd wmt laterit) dengan kadar dan kadar (a1203# o2) konsentrat besi guti usd wmt laterit) dengan kadar dan kadar! ai2034 o2) 10y6 konsentrat mangan dengan usd wmt kadar 49x459x harga patokan uraian barang pos tarif hs ekspor (hpe) konsentrat mangan dengan usd wmt kadartipe) konsentrat timbal dengan usd wmt kadar konsentrat timbal dengan usd wmt kadar 79 y608adar 57y6 kadar kadar kadar konsentrat seng dengan kadar kadar kadar konsentrat seng dengan usd wmt konsentrat seng dengan usd wmt kadar 66y6 konsentrat seng dengan usd wmt bee esa mad kaulkonsentrat titanium lainnya usd wmtbahru chair bek niat jenderal sta kepala hukum nai bahkeo11.sesuai dengan aslinya sekitar jat jenderal kementerian' perdagangan bhi kabur, wa: hr hyarogenated crude palm kernel us$ earn ex. rbd palm kleinnas dea berak brum merek ika ex. us$ mt biodiesel dari minyak sawit fatty us$ acid maru,sesuai dengan aslinya partai pangaribuan sekretaris jenderal kriteria perdagangan ala umum, junemewaweaek |vomoroartar mmumiwaerek rop ket serangan| a|3elephant d0oe prima tus d002013056664 |pt. smart tbk pt. smart tbk lurus '' bea pan n (roworverran| memakan drsoowa (kerearoarrak pt. smart ttk tpt smart tbk agama ' 'reo doogortog77ooo201 rosstat |matan (rowonvaran remarusaas pmooorar irwaneee indonesia indonesia, permata hijau palm oleo palm oleo lena men geaperdone industri industri indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia ato rem d002012002085 (pt. musim mas pt. musim mas gerakan onanooes kap maa (tampa sejahtera alam sejahtera besa industri industri falsafah doo201 so18053 pt. musim mas musim mas saar nodosa (mn mee neta remmatemeaagea industri industri mae (roworourran| mamacasx pmoousr (era indonesia indonesia sona medan eusngemetan industri industri jal arabi | d002013042906 pt. multi guna gas pt. multi guna gas beajalak '?naa m0223200 pt. megasurya mas pt. megasurya mas, bea asa nabati industri aljazeera do02014026 is8 |pt star tbk o o o|tmaimoua do020120020e7 musim mas o | pt musim mas indonesia indonesia fats oils fats |al maarten d002012056774 (pt. smart tbk pt. smart tbk perawan benniorso (angan (enggnan industri industri indonesia indonesia basa manna aan fats oils fats monumen (roworoarsan remarks drnoomar (kerena alma d002014015891 |pt. musim mas pt. musim mas kemaindonesia indonesia industri industri industri industri industri industri basa ira palm oleo palm oleo mawamaex (rowonoaran mamarasas proses (kerena'| idm oe'?. d002012022783 (pt. smart tbk ' ?e jama doo20130gn eoa pt. musim mas oo) pt. musim mas bea industri industri anita d002013054874 pt. smart, tbk pt. smart, tbk sep pesat industri nabati industri anna bella idm00315702 ngo chew hong ediblentena d002015002328 pt. bintang tenera pt. bintang tenera kena feat ala fats oils fats tel means (rowonvarna| mamaruas drnooowr peramarow asn ion sasa nan palm oleo palm oleo jansen doo20r20apena yan indonesia indonesia sejarawan outside (pt megasurya ms9620 pt. musim mas musim mas jasa oo door2oso11 |pt smart tbk | pt smart tbk geo asma d002017015900 |pt musim mas o)| pt musim mas assafwah d002018002826 (pt. musim mas musim mas mater (rowoevaru| memacu drnovocr pers industri industri ten jawa d002014006259 pt. musim mas pt. musim mas agungnya agungnya bea maa fats oils fats azam d002013012570 pt. bidztarmed doo201so00rti (pt. musim masa yana indonesia indonesia industri industri pil (bahar doo201401r eto |pt muli guna gas muli guna gas bea agungnya agungnya indonesia indonesia kes agungnya agungnya bea bang fan palm oleo palm oleo ena indonesia indonesia bes haa industri industri seo uran row peran remarumes drnoow (keran industri bakeryfat d002011039730 |pt. musim mas pt. musim mas are agungnya agungnya bali?!.e d002012016045 pt. inti mas abadi pt. inti mas abadi prima fats oils fats lampung lampung annann industries industries betej mama tower quran| kamariah motor (crewdaa 1dw000210263 merayunya mas pt. megasurya mas fats oils fats das jam d002015002518 pt. bintang tenera pt. bintang tenera bistum idm00073770 pt. megasurya mas pt. megasurya mas pratama pratama ann pratama pratama indonesia indonesia 2st bma dwooooto998 musim mas | pt musim mas bianco s572 musim mas pt musim mas bajawa dwoooeer (eramamias (rriiadatas | |bintang doo2o1a0259s imu mas abadi ind mas abadinan prima boaapetite d002012008777 pt. megasurya mas pt. megasurya mas kelas feat ras fats oils fats boaapette do0201so025ai pt. bintang tenera petite d002014038719 pt, tunas baru pt. tunas barulanggeng langgeng bong smart tbk sari tbk kesakti tan langgeng langgeng industri industri fat oils fat bana bosan do02018037531 pt. musim mas opt musim mas pejaomur penonton image near (remepetesar industri industri indonesia indonesia nan primagejmmnmas (noon aras remaranaas pwaooorar (mereko9otak |pt. musim mas musim mas tjokrosetio langgeng indonesia indonesia carole idmooo2s008i pt. megasurya mas pt. merayunya mas langgeng langgeng bec hoc idm001s5298 bahari karim megasurya mas bos choco idmooo11s136 bahari karim megasurya mas tej anus (rowonoaras| macan desoooat true ceshctog o o)| tdmoootststi pt megasurya mas pt megasurya mas prakarsa prakarsa bob |temp d002012059300 (pt. musim mas pt. musim mas reza doo2o1po tsi smart tbk o o o) | smart tbk oo| bio cezakomerc d00201201397 |pt smart ttk oo) pt smart tbk bil (cahaya do020120187 |pt smart tbk )| pt smart tbk esa fats oils fats asem pogomorase (er bitangteaea bintangterem ada d002013007262 |pt saat tbk o o)(jcheftrusted do02011044006 pt. inti mas abadi pt. intio02011039721 |pt. musim mas ' ' |kedua fals man prima kasau ampun sejam, pt. firdaus medan firdaus medan man prima diamond prima tata olla classic mulher d002013002342 pt. bintang tenera pt. bintang tenera coatingfat d002011039739 |pt. musim mas ' ' | pt. musim mas |cocok d0oidm0oefeedible pt. sawit bestari oil pte ltd pt. agro murni pt. utara agro pt. agro perkasa pt. masjak eoatamar tenan eta' ' |e (oooorsonsra print m5708 |pt star tbk pt. smart tbk shahab | dong01401s eda |pt musim mas oo) musim mas diamond do02014085008 pt. diamond star d002018048862 |pt saat tbk pt. smart tokjoune povootooreote pram was atah p8722 |pt smart tbk pt. smart tbk domus mo00343220 pt9s (povterina doo201a02test smart tok pesmarttiy,maa fats oils fats benaman poogorooaeat smcetak smarii |d002012003652 |pt musim mas ) pt. musim mas ello d002012032635 |pt. smart tbk pt. smart tbk elnakhla d002013000070 pt. smart tbk ' '| pt. smart tbkme booooworteo smarter staras feedra ' d002012040297 pt. smart tbk ' | pt. smart tbk kasasniureka dwooottotss (pi merasa merasurga agungnya agungnya jelita ' d j)'| d002012016053 pt. inti mas abadi pt. inti mas abadi became penata (fan koni (ngerti prima jelita do02012030508 pt. musim mas pt. musim mas kes fan ora fats oils fatsasi (rara, d00201901a7os musim mas o) |( pt musim mas do02019013942 |pt smart tbk | pt smart tbk gee palm oleo palm oleo palm oleo palm oleo fmt doo20130008 pt. musim mas pt. musim mas oo indonesia indonesia sifat d002013015982 aso falcon d002015034625 pt. musim was pt. musim mas get amat ama d002015016942 pt musim mas ) musim mas ppptangguh sakti tangguh v0. nama merek nomor daftar pemilik merek diproduksi keterangan9(thestar do020190153s1 pr smart tbk | pt smart tbk thestar doo20isotoisi musim masbee pan industri industri kesagungnya agungnya beta ann lampung tbk lampung tbk bea prima manma gema simanjuntak simanjuntak industri industri bee sdn. bhd. palm oleo indonesia indonesia gen d0020120567oo (jomny d002013002548 pt bidang tenera pt bintang tenera bes gmo doo2o1toga pt musim mas ooo)| musim mas ber gmo doo201g0137 |pt smart tbk pt smart tbk kesan pas lampung lampung desa chemicals chemicals industri industri kes sea indonesia indonesia ban |ooroac doo2 ottoasteo (pt. musim mas musim mas bes goldbergs doo201io a37te musim mas pt musim mas dea perkasa se| owo hoc dwooottstss musim mas musim mas bes com do02011043779 |pt musim mas o) | pt musim mas bar golden 1dmo0o18as97 pt musim mas pt musim masd002012002081 pt. musim mas pt. musim mas kosiaaad des0attr goldenoil doo201soltd sumber terang keb asa nan x0. nama merek nomor daftar pemilik merek diproduksi keterangantiagoldfiller idm000228089 pt. musim mas pt. musim mas | . goldfish idol00250048 pt. hasil abadi pt. citra neutrino perdana langgeng goldfiakes d002011044062 (pt. musim mas | pt musim mas godfrey24 doo2011 omm06a |pt musim mas | pt musim mas police idm00113140 |pt musim mas pt musim mas olivia d002011045784 pt musim mas pt musim mas goldkote idm00118132 (pt. musim mas pt musim mas goldshort idm00118135 |pt musim mas musim mas goldspread d002011043788 (pt. musim mas | pt musim mas agungnya agungnya goldstar d002013034623ooo113134 |pt. musim mas pt. musim mas gold idolpolwa do02011040007 pt. megasurya mas pt. megasurya mas goya d002012049671 pt. bina karya prima pt, bina karya prima goya do02013018518 pt. inti mas abadi pt. inti mas abadi nan goldfiller d002011043781 pt. musim mas pt. musim mas mnwaumaae (noworoartas| mamaraas pesona ieruwe|pt. musim mas (| pt. musim mas peesis jgutzar d002019015ao pt. smart tbk pt. smart tbk gelar d002013019154 |pt. musim mas ' ' | pt. musim mas kas ana lampung tbk lampung tbk indonesia indonesia esa palm oleo palm oleo industri industri gpr (haluan 1dw000963236 musim mas pt. musim mas industri industri palm oleo palm oleo car. hans d0020180191so (pt. musim mas pt. musim mas ann agungnya agungnya ann palm oleo yanbesa indonesia indonesia cas jhcsot oo oog0 ttoasstt (ptan idwp0o0 ss81 (pt. megasurya mas pt. megasurya mas beas epoch d002014035926mere ea cooking oil agungnya indonesia indonesia esa kuat |pt. musim mas | pt musim mas serjanrnor permanen (asaaaes (atas agungnya agungnya huledor d002012013728 (pt. smart tok smart tbk huledor d002012016058 |pt inu mas abadi pt inu me7. huledor d002012030508 |ptbea fats oils fats fats oils fats get jaydropalm do02011043stt (pt. musim mas | pt musim mas palm oleo palm oleo gea icon do0201toa8528 pt. musim mas pt. musim mas esa icon do02011043528 |pt musim mas ) | pt musim mas armor temenos imemeneta (apek industri industri ber lumat dwoonseeao marais muatan fats oils fats ser innooil do0201s02tong |pt musim mas musim mas esa nova | idm00037825 pt. megasurya mas pt. megasurya mas inte rco oo) idmooo1is139 bahari karim oo ) pt. megasurya mas internal d002011043516 |pt. musim mas '(| pt. musim mas iron chef d002012002084 |pt. musim mas ''(|'| pt. smart tbk sep peran (ema (peletbesa lampung lampung cot. simo do02014003897 pt. musim mas o | pt. musim mas sel muasal (roworoarran| memarahi drnovmsr (werelampung lampung maa bnn medesa |sor dooooroongriodesa nan prima julie d002012030509 pt. musim mas ' 'besa pas man industri industri ear maa teka industries industries industri industri yoo karena (pt. smart tboas|pt. smart tbk ' | pt. smart tbk bad kestasadgot pt. smart tok | pt. smart tbk pas prima deeesa bean kenalkan ema indonesia indonesia ntes kunci mas o o| |pt star tbk o o| pt smart tok fats oils fats industri industri ta. pamediterranga d002013056532 auricoma sfa |pt muli guna gas tan galeria do02019020920 musim mas )salaila do02018042607 pt. muli guna gas pt. multi guna gas bee palm oleo palm oleo laila d002012034622 pt. smart tbk pt. smart tbk eter sakti tangguh, pt. berkah emas sumber terang sena bana indonesia indonesia utara d002013000078 pt. smart tbk smart tbk lauren |ptamat snbea prima suci d002014022147 |pt.icc indonesia pt. bintang tenera besossd kennis man oils fats becia do02012016047 pt. inti mas abadi pt. inti mas abadi tea |tutu d002013034626 pt. musim mas jpt musim mas bean nan palm oleo palm oleo indonesia indonesia tes (mam musim mas musim mas palm oleo palm oleo madan victor idol0400304 |pt. musim mas ' ' | pt. musim mas madanvictor do02013051861 |pt megasurya mas pt megasurya mas pejuang potongan (spasi (euegetetarte (rowoararan| pamaruex disewa (kereyor doo2o1sogi2ga pt ini mas abadi pt. inti mas abadi indonesia indonesia fats oils fats prakarsa prakarsa mandi d0020120500a5 |' | pt. musim mas kena f?e d002013000296 pt. multi guna gas pt. multi guna gas mana do02013010153 pt. musim mas o | pt musim mas bii (mana |pt sari tbk pt sariemas (rotor peran ramaruaes drsooosa (eerearoarpenand' idm00223202 pt. megasurya mas pt. megasurya mas nabati indonesia indonesia harimau 'kebesasanbas belasanbann agungnya agungnya prima perdana prima masuk idm00070292 |pt. smart tbk pt. smart tbk kasad a agungnya agungnya industri industri prima sejahtera alam sejahtera kes nanjwasst p00201400028(|ja iowoooose271 musim masoo musim mas pt. musim mas fats oils fats langgeng langgeng ps7. (me do020103332larat do02011048520 musim mas2 merry d002012018350 (pt smart tek o | smart tbk se2 menara idm000033 int mas abadi pt. inti mas abadi milik doo2011020710 pt musim mas pt musim mas dea prima antara (nowonoartan| memaranaas pwaooosr permen menarik idm000363228 |pt. musim mas pt. musim mas gea industri nabati industri bea prima kena agungnya agungnya ek388 pt. musim mas tui pt. musim masuk melanin las pt. musim mas indonesia indonesionann agungnya agungnya molly d002011006867 mewah brands pte pt. sawit bestari pt. utara agro pt. timuran agro pt. mas bestari indonesia indonesia momen d002012013705 |pt. smart tbk '(| pt. smart tbk momen ' ?.e d002012015460 |pt. musim mas pt. musim mas heli lada bancana sr aa hiudoo2012013704 pt. smart tbk pt. smart tbk moon do02013024903 |pt musim mas )rjusaa ono (mpemneas (ememmahas palm oleo palm oleo mr.mac ' ?) d002013034627 |pt. musim mas pt. musim mas bea ann palm oleo palm oleo mr.ok ' ?)'| d002013034622 |pt. musim mas ' | pt. musim mas besesa p| pt. smart tbk muslimishao d002013000869 |pt. musim mas pt. musim mas bea aas'ee aan industri nabati industri industri industri dee alam sejahtera new king star d002014015899 pt. musim mas pt. musim mas poin eni ana mes yaaa indonesia indonesia ltd sumber terang sesjmceo d00201501898sandra . woo0088277 musim mas | ptaa kurang d002011030738 pt. musim mas pt. musim mas sean kana dah alam sejahtera | sejahtera alam sejahtera industri industri anu (rowonoarma semacam pesoouat (erensjoras aowooomsoss smarter smariset |obaapafa do0201201s7at (pt smart to002012030513 pt. musim mas | musim mas per joana rencana (eeatanriar (investasi prima obaapapa d002012057750 pt. inno wangsa oils pt. inno wangsa fats oils fats dst. |obaapapk do0201000200aidaman d002013053715 |pt. musim mas pt. musim kesan pada industri industri obaidoman d002012060749 |pt. smart tbk | pt. smart tbk bean anakan aomewaa logo1prosesor smaritbk starrer agungnya prima ilmu '!' d002014034863 pt. smart tbk pt. smart tbkr doo20rpo2 |kate doogoisogagoa prusia mas pt. musim mas njor oasovorsn jersmatrek saito jjoke |poo2013028527 pt. smart tbk pt. smart tbk lado idm00275648 pt. megasurya mas pt. megasurya mas jago moon27665 pt. megasurya mas pt. megasurya mas lal ''| poeaseno |ammad "||esa fats oils fats seo foto d002012002157 (pt. musim mas tpt. musim mas agungnya agungnya bea bebas prima langgeng langgeng mos leon doo201a03s067 (pt.kena rdo02011039726 pt. musim mas pt. musim mas pas indonesia indonesia bea aas nan fats oils fats o1s| va 1dwo00100292 pt. megasurya mas pt. megasurya mas ejaan eeneerar masa (ejaan fats oils fats olivia doo2012059389 pt. musim mas pt. musim mas olivia do0o2013002340 pt. bintang tenera pt. bintang tenera besa palampung lampung motive grove idmoooos5eta |pt megasurya mas megasurya mas agungnya agungnya ltd. yoga |cuma dong01shoes pt. smart tbklanggeng langgeng omegaplus doo201206251s (pt. smart ttk oo ) pt. smart tok agungnya agungnya eka (os |oribaoil do0201m019162 (pt. musim mas pt. musim mas langgeng langgeng indonesia indonesia lands indonesia indonesia lelah nanpan lampung lampung fats oils fats aan eaeaea dra tema industri industri amabeakasta kisaindaad hem fats palmata idm00253840 pt. permata hijau pt. nubila jaya, pt. kes nnnjan oei (ame agro (dates fats oils fats rose| tumor ulelanggeng langgeng esa pas industri industri palm d002011037809 |pt. musim mas ' ' | pt. musim mas palm d002012013735 |pt. smart tbk ' | pt. smart tbk besa pe p3 al agungnya agungnya palms wax do02011043513 |pt. musim mas pt. musim mas palsu d002014006542 |pt. smart tbk ' |( pt. smart tbk palmitat idm00153316 |pt. smart tbk ' pt. smart tbk ioo.| palma idmooo1s3917 |pt smart tok | pt smart tbk industri industrii ras fats oils fats partner d002012033649 |pt. smart tbk | pt. smart tbk kena kentasdaa palm oleo partner d002014030705 pt. tunas baru pt. tunas baru lampung lampung industri industri ena pes prima bla private ltd sos t|avant d002013012ss pearl 1dmo00362981 |pt musim mas pt musim mas kena nana sakti tangguh xo. nama merek nomor daftar pemilik merek diproduksi keterang' |o. polita doo2011039737 (pt. musim mas pt musim mas polivatcote do02011099720 pt. musim mas musim mas oso| powo | logo1ios78 |pt musim mas musim mas powo dotilt:| pemulia doo2011043526 |pt musim mas o | pt musim mas premier do0 musim mas ) pt. musim mas premier gold d002012034376 pt. inti mas abadi pt. inti mas abadi prima premium d002014016895 pt. bina karya prima bina karya prima d002012023154 pt. bina karya prima pt. bina karyejamat oesnetn pemeran(emeekata industri industri ips d00201to43522 (pt musim mas )ex troworoaran memeras demons persamaanalas aas mana industri industri ts(r doo20m035056 pt. musim mas o)| pt musim mas kena fan palm oleo palm oleo nerjrarme pt. smart tek agungnya agungnya bea industri industri rbd palm klein d002011037788 pt. musim mas pt. musim mas pee|guna ora ova (rr amara ietatatat abad prima kel hala industri industri red rose d002012040737 pt. smart tbkasa beban tej memanas (rowe saran mamarmmas oesooo (eermaraw pas industri industri fats oils fats bea industri industri agungnya agungnya reem d0o0o2013029748 (pt. smart tbk pt. smart tbk industri industri reina |pt. musim mas pt. musim mas ko|pt. smart tbk pt. smart tbk desa eren fats oils fats kea as prima fresco '| idm000088272 |pt. musim mas pt. musim mas dis esa kas agungnya agungnya resto idm00030023 gouwanda raharja pt. kako indahomat names row harian tamuarumaes drnooestnda asa manlanggeng langgeng misa primais2| rosa doo2012026107 pt. smart tbk tben gila fat lampung tbk dies royalchef d002012035135 (pt star tbk smart tbk royal chef do02012030511 pt. musim mas pt. musim mas denjontcar penanam mata ienpeteteda industri industri bsa ara huisi( royatroops d002012038538 |ptis rotator d002013020021 |pt musim mas musim mas royal puffmax d002012013140kes tjokrosetio langgeng uchi gold d002011037796 s&r d002012054771 pt. bina karya prima pt. bina karya prima pajak |oooonooes (ersmame denmark ane| saber dohot rsas pts npena fats oils fats prima ben maa aro fats oils fats sejahtera alam sejahtera|pt. smart tbk ' | pt. smart tbk alas industri industri bee sejahtera alam sejahtera industri industri sapi d0o02014015893 |pt. musim mas pt. musim mas anakasi ena kesosad ix saa ranaesa aan industri industri samad gold d002013034619 |pt. musim mas ' ' |( pt. musim mas kas adidas kondiscad 2x ia ox asejomumas (rowan aras pemacu drsoooa (jeroanendash not (rabantadusei|fats oils fats sara ' do02012039106 |pt. smart tbk '1dm000363229 (pt musim mas musim mas praja peranan (testapeti (nas sumber terang omuumnes (rowan varian| memacu paooosr (keras kenam26o sharaf oo) d002012060728 (pt smart tbk smart tok m261 sharaf doo201028619 ptbni medan esensi sana mend002012011362 pt. royal industries pt. royal industriesj127a| shipbea nansiverspread do02011bassism2e7| sik dragons doo20190a8294 |pt. musim mas pt. musim mas kanjeng poster (manten (etataitea prima g285|smart 1dm00009202 (pt smart tbk pi. saat tbk smart chef d002014052581 |pt. ini mas abadi pt int mas abadi smart choice d002013034621 pt. musim mas 'm2same d002012018730 (pt. smart tbk pt. smart tbk site d002012016085 pt ini mas abadi inti mas abadi smile ' ?|pt. musim mas ' ' |industri industri nabati industri ema industri nabati industri starwars d002014021159 pt. smart tbk pt. smart tbk bid (diss ena cooking oil kasad panen lampung lampung kesa palm oleo palm oleo bes pe'' | do02012056777 |pt. smart tbk ol0207688 pt. musim mas pt. musim mas, pt. tee industri sunsite d002011039735 |pt. musim mas '(ln nan agungnya agungnya kesal kadassakdas| p n mann sakti tangguh so7 supafry pt ini mas abadi pt. inti mas abadi delicious fats oils fats delicious bea delicious delicious prim fats oils fats super kleine d002011037792 pt. musim mas musim mas anna fan nobamas (rowonvarun| remarked soo (keran super save doo20120160 |pt ini mas abadi pt ind mas abadi premium agungnya agungnya superglazurit do02011043514 pt. musim mas pt. musim mas ajaran omer jenaaamsn fanaatesee agungnya agungnya supersavers d002013014793 |pt. musim mas pt. musim mas agjak (nomine (renta (ejaan prima indonesia indonesia palm oleo palm oleo bae end yan industries industries taj d0020130127o1 |pt. musim mas pt. musim mas tai d002018012340 (pt smart tbk | pt smart tbk tahta d002014026196 |pt smart tbk' ?n 1dmo00363227 |pt musim mas musim mas sakti tangguh tasty tom ' | idm00400302 pt. musim mas pt. musim mas tastytom do02012013718 |pt smart tbk pt smart tbk sejomamas (powonoaran| marie drnoooat (kerdee deer lampung tbk lampung tbk taylors idm000055816 pt. megasurya mas pt. megasurya mas kkn boss man industri industri pos indonesia indonesia aza d002012025529 pt. musim mas musim mas pase palm oleo palm oleo asal aza doo2013013330 pt. smart tbk tpt. smart tbk sts teletak idol03i7i72 |pt musim mas | pt musim mas tele '')) o) | |pt. musim mas pt. musim mas boss ana alan man prima teratai idm000088278 |pt. musim mas pt. musim mas testo ') .| pt. smart tbk mas keatas fasa ltd sumber terang aaar masa (asa fats oils fats 1s87 items d00201300235fps nanmaa fats oils fats tomy '?)' d002013007381 pt. bintang tenera pt. bintang tenera kadi feann perkasa sakti tangguh trombone d002012022615 |pt. smart tbk ' '| pt. smart tbk trevor '?)?e?esa ora fats oils fats ben kerajaan (emoaarar jerman (kol man prima truly d002012016051 |pt. inti mas abadi pt. inti mas abadi dbai binaan bea mia men prima industri industri universal d002014057043 anil gobindram pt. berlian eka zailanijasajonon domo tiogreto musim pt. musim mas uranil | do02014000827 pt musim mas musim mas besar pas industri industri kes psn maa (mosen jevarnaws (amalan nusa west| medan |pt musiman musim mas tas vega | dowooioasr2 (pt musim mas musim mas (ado| vega doogoioteo pt. ini mas abadi pt ini mas abadi beajaah owmnemar (ermatanmar (aaaaavegetablefat d002011029718 musim mas pt. musim mas dae vecemants om, d002011039736 musim mas pt. musim mas aaa anon (namea (emeamear industri industri |eve do2011ofttst |asnbea pras fats oils fats mes ke?. d002012034620 |pt. smart tbk ' '| pt. smart tbk pen nama tra (er matang aeekami tas virgin chef d002012002079 musim mas )vita po02012018358 |pt. smart tbk pt. smart tbk belajar bundar parental (adalam prima ace tau 1dmo001062a8 merayuna agungnya agungnya industri industri taralvvo doooonoonaee pt. musim mesuji musim| oma dmooorroise pt megasurya mas pt. megasurya mas vila ' d002013029049 pt. musim mas pt. musim mas jara| vom choco idmooo1a700 |pt megasurya mas pt megasurya mas maa indonesia indonesia task| wahab oo2018097 s20 |pt musim mas ) musim mas esa industri industri phaa indonesia indonesia a85 work d002012003653 (ass industri industri rsi hias palm oleo palm oleo industri industri s watan doooongorsaai sman tbk pt. smart tbk00| wae cathen d002012002156 pt musim mas pt. musim mas wameelephant d002013003873 |pt smart tbk | pt smart tbk mendaftar tenoiameas (rather (tn| pt. musim mas sen lemon (ee eta (antena industries industries bes industri industri bea pras fats oils fats s10 yes dong01a01 o1eg pt. musim mas musim mas lampung lampung pia industri industri kes man agungnya agungnya yoyo 1ooaano02013007264 (pt. smart tbk pt. smart tbk bai k oils fat ten do0o02002088 pt. musim mas musim mas agungnya agungnya set zina d002012032621 smart tok smart tbk pajak pesona kaget masa (rateina d002013017386 pt. bina karya prima pt. bina karyzvezda d002012023094 pt. permata hijau pt. permata hijau rbd palm klein dalam kemasan bermerek dengan berat bersih atas sampai dengan mmukwsaes tronoearrn| mamincamtae mnc keran pesat pesanan (esa langgeng langgeng jsplephant d002013027763 pt. musim mas 'retoris d002012| d0maa industri industri gee|nwaumaex (rononvarran mamaranaas draoowss kersuwean koreaanggeng langgeng jalapa doo201203311 (pt. musim mas |3mttumaae (oowonsera tamu drmovsi perma itn' | pt. musim mas apn ema tetesan industri industri jalmarhaba d002013019155 |pt. musim mas pt. musim mas bentarnas (noworoerran| rmmarsmans draco were (ar antosawak dooonoaaa bintang tenaga bidang tema industri industri industri industri agungnya agungnya jatengm pt. musim mas pt. musim mas kena agungnya agungnya industri industri falsafah d002015013958 (engden mean ena pennta doogoisospe9a pt. musim mas pt. musim mas kena pas industri nabati industri bea aan aas industri industri jansen d002013002343 |pt bintang tenera pt bintang tenda mean fats oils fats jansen dong0 oa1tat |pt. musim mas pt. musim mas keadaan man agunsja|( pt. musim mas amat industri industri asma do02014015900 pt. musim mas ' | pt. musim mas jassafwah d002013003826 (pt. musim mas pt musim mas pas industri industri jawa d002014006239 |pt. musim mas | pt. musim mas ena pen agungnya agungnya yoo azam do02019012540 pt bintang tenera pt bintang tenda ena anertarmed dong01 s0008ti pt. musim mas | pt. musim mas fats oils fats besas industri industri bea agungnya agungnya agungnya agungnya industri industri industri fuji g21 |barel do02011 os073o pt. musim mas musim mas fats oils fats pesona jed aa! fats oils fats langgeng langgeng industri industri industries industries belia do02018002558 pt. bintang tenera pt. bintang tenda saja sononarar nomer (tegmaw (roworvaran mamaranaas denoowi kersuwoar sakti tangguh, pt. batara elok semesta terpadu langgeng langgeng bellefaville d00201400339do02018002328 pt bintang tenera pt bintang tenera fats oils fats aaojema tpwooootoses pm. musim was musim mas jarjamaco sasa jeniuamtas prusmies rajemasan ibwooootoesa yusmtas musimanpo ende doooorsoogsa1 pr bintang tenera pt. bintang tenera dear ponomara (ayamevosa (tamaust (bong d002012059393 (ft musim mas pt. musim mas musiman (rotor para mamatunaae mohon kera pen industri nabati industri masas memuat (mna) fats oils fats industri industri bosan do020190978si (pt. musim masce camel doo20110997 |pt musim mas pt. musim mas langgeng langgeng range (roworourran| pemakaman draooowi kecewa ice temp d002012059309 musim mas musim mas pejal posatorar (aa warga (ameohocofill doo201tokoh2t |pt musim mas musim mas medan classic mother d002013002312 fr bintang tenera pt bintang tenera pena fats oils fats coatngfat doo201iosotsd (pt. musim mas | pt musim mas is. |cocotuxe o | idol000303 |pt musim mas(nn agungnya agungnya langgeng langgeng industri industri agungnya agungnya industri industri major |eosnesar (mmeocan (pemeran industri industri wauatanan toko oran pamor rsovuci permanimam logo1ao1se9 musim mas musim mas hse dooeoriossoas musim musim nsa anindustri industri amtaramex (ronorparran mamaranaas drnovems kerumunankes pesduke's d002011041614 pt. asianagro pt. asianagro agungnya agungnya pas fats oils fats eden do02012003649 pt. musim mas pt. musim mas param panas (esa etp0o02012003652 |pt. musim mas pt. musim mas kes kasasi aan ara fats oils fats industri industri bea industri industri industri nabati industri kmua toko mama mono perca agungnya agungnya be sdn. bhd agungnya pas java do020o30s08rasa poooonsoraras musimilas musiman fauzi d002013000870 |pt. musim mas pt. musim mas mms (rouen array mamararean pwsooocar jera (falcon doo2015032625 musim mas pt musim mas famoliayar do020150160jraatr doogoiao00g28 musim mas pt. musim mas family d002011041601 pt. asianagro pt. asianagro agungnya agungnya 2st (raatrot doogortomoss pr itusimilas musim was industries industries favorit d002012006879 pt. asianagro pt. asianagro agungnya agungnya ram d002012007168 (pt musim mas | pt musim mas aas sadel fats oils fats justin oo2011047368 pt. musim mas pt. musim mas fidelity oil d002014020525 |ungfat d002011030727 ((| pt. musim mas bes pen man agungnya agungnya langgeng langgeng fiesta d002013019151 |pt. musim mas pt. musim mas kesan peel yaa industri industri maa nan agungnya agungnya ena pigamma (rowonoaran memacu desoooa errataediasi (rotor aras tamatan pemotor ke,gion do02013002344 pt. bintang tenera pt. bintang tenera besa has fats oils fats gino ' o d0184597 |pt. musim mas pt. musim mas golden chef d002012002081 |pt. musim mas pt. musim mas jenar eenotmar angan name"teja (rowan ran mamaraaas room (kersasursasas (rotor var markas pooja arema ' |' ' | pt. musim mas godfrey24 do02011044064 |pt. musim mas ' | pt. musim mas police ' ?peso mar pemuas |aupeteteano02013034623 |pt. musim mas pt. musim mas beta agungnya agungnya golden d002011043782 |pt. musim mas ' | pt. musim mas goldwhite idm00113134 |pt. musim mas pt. musim mas yam jiwa industri nabati industri, pt. megasurya mas kena pen nan agungnya agungnya industri industri industri industri goldfillerd002011039723 pt. musim mas pt. musim mas (je yama jagaeean) indonesia industries indonesia industri nabati industri sejoaano manee (ananda (penamaan, royal industries pt. royal indonesia industries indonesia maa ann industri industri halaran idm000363236 |pt. musim mas pt. musim mas hans do02013019150 pt. musim mas pt. musim mas dea benar a ia a nnn industri industri agungnya agungnya foodstuffs company: agungnya ' ) | d002011043517 |pt. musim mas pt. musim mas kasal f jasa) indonesia industries indonesia banasmara frasa indonesia industries indonesia hut d002012002089 (pt. musim mas pt. musim mas huiedor do02012030506 (pt. musim mas |48511 |pt. musim mas pt. musim mas ses. do02011043528 pt musim mas pt musim mas se7.| icon do02011043528 pt. musim mas pt musim mas see. imperial | 1doo0386330 (pt. musim mas pt musim mas sor|sensor penat (epage ten (eoasateteta industri industri fats oils fats yinnooil po02013021056 |pt. musim mas pt. musim mas jinterpalm d002011043516 |pt. musim mas ' '|iodida '?) doo2013058918eamonnr tenan (zaman| industri industri man industri industri kesan02014003337 pt. musim mas pt. musim mas jolly claro idm00397447 pt. mike oleo nabati pt. mike oleo enaindustries industries esai industri industri pekanbaru woo0seto (pe musim nas musim mas device idoles industri industri nn!o02012023526 pt. musim mas pt. musim mas aas industri industri masa d002011053009 pt. pacific medan pt. pacific medan pena des |lauea poros020 musim was musimanbae elo semesta terpadu lauren ' ?e j!'| d002013002347 pt. bintang tenera pt. bintang tenera band desi pcomma sex tnowonpurran| remaramaan draooosr permsaga pemetaan (ee mama tejampapaene |tur pt. musim mas | pt. musim mas base mam musim mas pt musim mas madanvictor 1woo40004 pt. musim mas pt musim mas madan victor d002013051861 pt. megasurya mas pt. megasurya mas ' ') o kes kelfoodstuffs compaesandi d002012039045 |pt. musim mas pt. musim mas d002014017694' | pt. musim mas mao (dan gemas bee.e| po02013002345 pt. bintang tenera ' pt. bintang tenera ham elo menamai kronor area samaran draovosa (bersawah semesta terpadu marcopolo d002012003648 |pt. musim mas pt. musim mas ban besa firm mjnmssr do0201700623dea maw (rowan aras mataraman dramas green bea ken fee nana imam mooooee271 musim mas pt. musim mas naataagjue musim mas musim mas langgeng langgeng sel (mega d00201405935nan (owner) memutus demon jerman saja eropa eemamoa (anna fats oils fats merawat d002011043520 pt. musim mas pt. musim mas s7. flora doo2011039719 pt. musim mas jpt musim mas abe (menarik 1idm ooo369228 pt. musim mas musim mas kesana pa ppa industri nabati industri bea man agungnya agungnya ama hamata indonesia industries indonesia bea aas industries industries pia agungnya agungnya masna nan fats oils fats mona doena "alefomarmsax (rowonparan kemasan sreooore kermeameeluoon ooprsorsos primata wfuranin2904 pto mac (pt. musim mas | musim mas sil mr ok do02013032622 (pt. musim mas pt. musim mas | langgeng langgengsis. muslimishao do02013000869 pt. musim mas pt musim mas industri industri industri industri industri industri mmnusnos (roworosran| amar pesona kerumunaname doo2014015807 pt musim mas pt. musim mas ejaan poonogar mma (onset haa industri nabati industri industri industri needing star do02014015809 pt. musim mas pt. musim mas nice d002015013050 |pt musim mas | pt' idm0m fats oils fats nurani do02011030734 pt. musim mas pt. musim mas boss pass san man industri industri obama dosemesta terpadu jobaapapa | do02012030513 |pt musim mas pt. musim mas sejaman tenonnrn ame peron (gagasa,, inno wangsa fats oils fats obaidaman do02013053715 |pt. musim mas pt. musim mas nanimam (rotor van ramarsas drnoomar keranao. ora d002012002080 |i. |okay do02013034627 |pt, berlian eka oil pte ltd sakti tangguh, pt. berkah emas sumber terang oki d0o02011039716 |pt. musim mas pt. musim mas mean esa oil pte ltd semesta terpadu besa agungnya agungnya bea hasesa langgeng langgeng bes otronafa doo201a03sort'| pt. musim mas leos |romana (aametosor kagamifrasa man fats oils fats molina '' b002011039726 |pt. musim mas pt. musim mas fasa jagtsesa indonesia industries indonesia olivia d002012059389 pt. musim mas pt. musim mas besa araidm000400292 pt. megasurya mas pt. megasurya mas| bnn f2 adtomar idmooo400305 (pt. musim mas musim mas bank banana pesawat (ncomms|a alas man industri industri oral do020140101g2 |row saran memurumsar dmmossi perma palma ' ?. d002011039729 pt. musim mas ' ' | pt. musim mas esai aman fats oils fats (patwmou lie d002013002336 |pt. bintang tenda pt bintang teneraena industri industri palm ' d0o02011037809 |pt. musim mas ' | pt. musim mas kelainan agungnya agungnya palms wax d002011043513 |pt. musim mas ' ' | pt. musim mas bestaan m' ? d002013014792 |pt. musim mas?e idm000362931 |pt. musim mas pt. musim mas keskesan ras ann fats oils fats pinalti do02013002346 pt. bintang tenera pt. bintang tenera pinalti d002013037532 |pt. musim mas ' pt. musim mas kesatuan fa sks pala mana industri industri |polita ' d002011039737 |pt. musim mas pt. musim mas (sat olivatgote d002011039720 |pt. musim mas | pt musim maa powo d0o02011037807 |pt. musim mas pt. musim mas pemulia d002011043526 (pt. musim mas pt. musim mas san regime doogoidoogear musim as musim was premier d002012026680 pt. inno wangsa oils pt. inno wangsa fats oils fats kasi esa man agungnya premier gold d002012030512 pt. musim mas ' 'bessa asa has man industri industri doo2011043522 pt. musim mas pt. musim mas kesan pala man industri industri mmc (rowonoaran| mawards dsooossi ersuwean sejam donntones pratama (rrvmaate industri industri rajah d002014035956 |pt. musim mas ' | pt. musim mas sega pamor (ente penata industri industri agungnya agungnya rbd palm klein d002011037788 |pt. musim mas pt. musim mas ramon donor (eta (ransep d002015015307 |pt. musim mas pt. musim mas besa aman fats oils fats kerjanya aooneans ememncan (emma industri industri industri industri agungnya agungnya kepada maa yaa industri industri tataran (nomor our memutus meow permand002011037802 pt. musim mas pt. musim mas bea ana jajaranrsma bronze para) mamaamaae peaoooa kermurod002012030511 |pt. musim mas pt. musim mas geon money (iitadeneta (petemkwrman (nomor sara mematunsas daoooi perdana royalti d002013040021 pt. musim masn user p00gontosses jeramuamifas musim ymens m(| pt. musim mas kensisadi fama a77 fats oils fats esa industri industri sapi ' ?e| d002014015893 pt. musim mas pt. musim mastatat doogongoarras pniiusimibea aas industri industri samad gold d002013034619 pt. musim mas (| pt. musim masma (rotor paras maharana drsoouar werepen.e idm00363229 |ama jaten)magneto (htangerar jagungaar shift d002012002082 pt. musim mas pt. musim mas kesan a| pt. musim mas smart choice d002013034621 |pt. musim mas ' ' | pt. musim mas (sm: d002012030510 (pt. musim mas ) musim mas kep002014025525 pt. musim mas ' ' | pt. musim mas shrine d002014035069 |pt. musim mas pt. musim mas beb knvarran| memar uas disooosat kerena permai, pt. cahaya kalbar, pt. perindo indah persada, pt. miliar cahaya indonesia suco idm0o0037225 pt. musim mas pt. musim mas, bea nabati industri teams omomesa naam musim mas suco idm00207688 pt. musim mas pt. musim mas, lukisan pt. mike oleo nabati industri sunsitenan agungnya agungnya bee delicious fats oils fats ba|pt. musim mas pt. musim mas pen mana agungnya agungnya pena ras fats oils fats superolein8 do02011037792 pt. musim masp002013014791 pt. musim mas pt. musim mas industri industri taman d002014050121 pt. royal industries pt. royal indonesia"re. tani moaja penodaan industri industri telefon idm00317172 |pt. musim mas pt. musim mas tele '' |pt. musim mas pt. musim mas teratai idm00088278 |pt. musim mas pt. musim mas testo ' |pt. musim mas pt. musim mas kesan ask pp kelas cow industri industri tiara idol00223201 pt. musim mas, des dantest pr bintang tenera bintang tenera|fats oils fats mess a mtiket d002012034726 pt, inno wangsa oils pt. inno wangsa fats oils fats awas (rowonoaran| emas shadows ersewea tiket d002012020873' (| pt. musim mas kofaamak emnmokat (ritentamao (eoteggana jangan oil pte ltd semesta terpadu, pt. berkah emas sumber terang, elobis. joo d002011037810 |ptjanji pemanenan (opa neta industri industri kena pte commodities mea sakti tangguh, pt. se|madame (rowonvaran| memar demo were' ' '| pt. musim mas keatas asa industri industri eve po02011037791 |pt. musim mas pt. musim mas oil pte ltd semesta terpadu bara oil pte ltd sakti tangga paiummies (rowan aras ramacinaas rows (kereasaar persada, pt. miliar cahaya indonesia thinking d002012003650 |pt. musim mas pt. musim mr remember d00001200207 musim fasa)umur ibwoootoeng tegasnya nas megasurya mas|an (nowonoarran| pelarian denotes (erecta perindo indah persada, pt. miliarphotos0g yusimtas musimiias baju booorere (ringan pemadam' '' d002012023525 |pt. musim mas pt. musim mas kana asa industri industri agungnya agungnya we25an indonesia windmill '?!? d002012008774 pt. musim mas pt. musim mas wonderfarm d002012002083 |pt. musim mas pt musim mas band aas industries industries fats oils fats yes d002014019166 |pt. musim mas pt. musim mas maa kocak yasa pp ela industri industri bea industri industri agungnya agungnya |musiman |nomor oran memanas pesona permai,, royal industries pt. royal indonesia industries indonesia idm000186534 pt. royal industries pt. royal indonesia industries indonesia dita | indonesia industries indonesia industri industri d002012017945|pt. musim mas pt. musim mas sega petasan (ateatesa fats oils fatnas jenderal erne perdagangan par ala hukum, exe ku) heirs2barit& us$oraan permukaannya menjadi rata ex. dan halus dengan luas penampang mm? s d mm? dari jenis: one to00 matasampasa essasorae sentimen lainnya essen eamaramas pinus dan gmina us$ ama essay ema malasan use soo rar nalembar kambing ex. kembar sangat dan kulit picked, dari hewan: ex. ex. ex. us$ ll. bagi dan keren ex. square feet ex. ex. us$ biskuswainan's usus engan aslinya sek: chariot jenderal sk ment perdagangan pala biru hukum, iva ntnrsesuai dengan aslinya sekretariat jenderal kementerian dagangan lal hukum, pln dar ntar easminingsih |
agsasaran dan siklamat dan preparat bau bahan mengandung alkohol melalui pengawasan post border, perlu mengatur kembali ketentuan impor sasaran dan siklamat dan preparat bau bahan mengandung alkohol, bahwa ketentuan impor sasaran dan siklamat dan preparat bau bahan mengandung alkoholads. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: sasaran dan siklamat adalah bahan tambahan pangan berupa pemanis buatan yang diproses secara kimiawi. preparat bau bahan mengandung alkohol adalah zat bau bahan yang sudah dicampur dengan alkohol atau zatsasaran dan siklamat dan preparat bau bahan mengandung alkoholimpor sasaran dan siklamat dan preparat bau bahan mengandung alkohol dibatasi. sasaran dan siklamat dan preparat bau bahan mengandung alkohol yang dibatasi ipasaran dan siklamat dan preparat bau bahan mengandung alkoholpi: rencana distribusi dan atau penggunaan untuk impor sasaran dan siklamat dan preparat bau bahan mengandung alkohol, dan atau pemberitahuan impor barang pib) yang menunjukan pengalaman bidang impor sasaran dan siklamat dan preparat bau bahan mengandung alkohol paling sedikit selama (satu) tahusasaran dan siklamat dan preparat bau bahan mengandung alkohol(l), dan mengajukan permohonan perubahan persetujuan impor. importir asaran dan siklamat dan preparat bau bahan mengandung alkohol. pelaksanaan peraturan menteri ini dapat dievaluasi (satu) tahun sejak tanggal diberlakukan. 13xsasaran dan siklamat dan preparat bau bahan mengandung alkohol:sasaran dan siklamat dan preparat bau bahan mengandung alkoholegerian perdagangan iro hukum, aga npo spasasaran dan siklamat dan preparat bau bahan mengandung alkohol yang dibatasi iparnya sasaran dan siklamat sasaran dan garamnya. natrium siklamat siklamat lainnya preparat bau bahan mengandung alkoholrian perdagangan mn. siro hukum, dna dans kas) industeksekspobenih, bibit, dan atau bakalan dalam peraturan menteri ini dikelompokkan dalam kategori hewan. ketentuan mengenai jenis hewan dan produk heweksportiruntuk mendapatkan persetujuan ekspordirektur ekspor dengan melampirkan: surat izin usaha perdagangan atau surat izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan: nib, dan cc.setujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi. ekseksportir dapat mengajukan permohonan perubahan persetujuan ekspor dalam hal terdapat perubahan mengenai: uraian barang, pos tarif (delapan) digit: jumlah dan satuan barang: pelabuhan muat, dan atau negara tujuan ekspor.ketentuan mengenai jenis hewan dan produk hewan yang diatur iparnyimpor jenis hewan dan produk hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran ii, lampiran iii dan lampiran peraturan menteri ini hanya dapat dilakukan oleh: importir pemilik nib yang berlaku sebagai api, lembaga sosial: dan perwakilan negara asing lembaga internasional. importir pemilik nib yang berlaku sebagai api, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing lembaga internasional dapat mengimpor hewan dan produk hew dari suatu negara. lembaga sosial sebagaimana dimaksud padapada huruf harus berkedudukan indonesia. dalam hal negara sebagaimana dimaksud dalam belum sepenuhnya bebas dari penyakit hewan,dan lampiran iii huruf yang merupakan bagian tidak terpisahkan sila dari peraturan menteri ini dari negara atau zona dalam suatu negara tertentu. impor jenis hewan dan produk hewanpadaatas usulan menteri dan atau menteri pertaniimportir pemilik nib yang berlaku sebagai api,usaha beserta perubahannya: nib yang berlaku sebagai api: bukti penguasaan tempat pemeliharaan, untuk impor bakalan dan indnguasaan tempat penyimpanan berpendingin (cold storage) dan bukti penguasaan alat transportasi berpendingin untuk, e. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan bakalan dilakukan rumah potong hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan terhadapjenislembaga sosial dan perwakilan negara asing lembaga internasionallembaga bagi lembaga sosial atau identitas pimpinan dan atau wakil yang ditugaskan dikatakan bagi perwakilan negara asing lembaga internasional: bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (cold storage) terhadap: surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan hewan dan produk hewan bagi lembaga sosial atau surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan bagi perwakilan negara asing lembaga internasionaliisnib yang berlaku sebagai api, surat penugasan dari menteri bumn, dan rekomendasi dari menteri pertanian atau pejabat yang ditunjuk. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada dan direktur impor atas nammohonan persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam dapat diajukan setiap. imhuruf huruf dan huruf huruf huruf dan huruf atau hurufimportir dapat mengajukan permohonan perubahan persetujuan impor dalam hal terdapat perubahan mengenai: uraian barang: pos tarif (delapan) digit: cc. jumlah dan satuan barang, negara asal, dan pelabuhan tujuan.yaalaman yang ditujukan kepada direktur jenderal melalui direktur ekspor atau direktur impor. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada direktur ekspor atau direktur impor atas nama direktur jenderal menerbitkan: persetujuan ekspor, perubahan persetujuan ekspor, persetujuan impor: dan perubahan persetujuan impor,, perubahan persetujuan ekspor, persetujuan impor, dan perubahan persetujuan impor. (l)jenisharus memenuhi persyaratan kemasan yang terdiri atasatau kemasan yang menggunakan plastik wajib mencantumkan logo tara pangan dan kode daur ulang sesuai denganpenggunaan atas jenis produk hewditujukan untuk hotel, restoran, katering, industri, pasar, dan keperluan khusus lainnya, yang memiliki fasilitas rantai dingin. penggunaan atas jenis produk hewan yang ditujukan untuk keperluan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada meliputilembaga. dalam hal negara asal impor jenis hewan dan atau produk hewan terjadi risiko penyebaran zoonosis dan dinyatakan dilarang diimpor berdasarkan penetapan menteri pertanian, persetujuan impor yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku. pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor jenisjenislaman dengan mencantumkan nomor dokumen pemberitahuan pabean impor. importir harus mencantumkan nomor persetujuan impor dalam dokumen pemberitahuan pabean impor. importir wajib menyimpan dokumen persyaratan impor sebagaimana dimaksud padaeksportir wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan eksekspor barang. importir wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan impabean impor. laporan sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan secara elektronik melalui laman setiap bulan paling lambat tanggal (lima belas) bulan berikutnya kepada direktur jenderal. eksportiberturut turut dikenai sanksi pembekuan persetujuan ekspor. importir yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi pembekuan persetujuan impor. persetujuan ekspor yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila eksportir sebagaimana dimaksud dalamtanggal pembekuan. persetujuan impor yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila importir sebagaimana dimaksud dalamtanggal pembekuan. persetujuan ekspor dan persetujuan impor dicabut apabila eksportir atau importir: tidakpembekuan sebagaimana dimaksud dalam tidakpembekuan sebagaimana dimaksud dalam terbukti mengubah kesesuaian data dan atau informasi yang tercantum dalam persetujuan ekspor atau perubahan persetujuan ekspor yang telah diterbitkan dengan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam dan terbukti mengubah kesesuaian data dan atau informasi yang tercantum dalam persetujuan impor atau perubahandandirektorat jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga dan atau instansi teknis terkait untuk dilakukan pencabutan persetujuan ekspor dan persetujuan impor.eksportir atau importir yang melakukan kegiatan ekspor atau impor jenisjeniseks:jenis hewan dan atau produk hewan yang merupakan: barang:dengan melampirkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf imjenishuruf atau huruf atau huruf atau hurufyaratan impor jenis: kesesuaian jenis hewan dan atau produk hewan yang diimpor dengan data yang tercantum dalam persetujuan impor: dan cc. kepatuhan atas peraturan perundang undangan yang terkait bidang hewan dan atau produk hewada saat peraturan menteri ini mulai berlaku,nyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masas9aster perdagangan kepala iro hukum, 2lisrtdan produk hewan yang diatur ekspornya see|o winnie, hidup bo iis o ny v bibit pacu, tunggang, tarik, kavaleri, polo dan kesayangan binatang jenis lembu hidup. bibit p herba oo y |o102. bibit lain lain babihidup bibit pedaging dan peledak landas | beratkurangdari5 kg| berat50 kgataulebih biri biri dan kambing hidup or0a10 bir biri: bibit pedaging, perah dan wali bulu lainlain kambing: bibit pedaging, perah dan bulu rambut |( lainlain unggas hidup, yaitu ayam dari spesies gallus domesticus, bebek, angsa, ayam dari spesies gallus domesticus bebek bebek bibit pedaging dan petelur gallus domesticus ayam bibit, selain ayam sabung |o1. binatanglainnya, hidup. binatang menyusui: ex. kelinci dan hare bibit kelinci ex. bibit puyuh dan bibit merpatimani dari binatang jenis lembu pandai: produk dari ikan atau krustasea, moluska, atau invertebrata air lainnya: binatang mati dari bab lainlain: enggartiasto lupita salinan sesuai dengan aslinya ppen eta iat jenderal paman perdagangan pala biro hukum tanyang diatur iparnya pos tarif cone uraian barang tangan mg, jo1.o2 binatang hidup jenis lembu. se. ( bibit |. t f sapi jantan (termasuk lembu lex. lain lain sapi bakalan jantan berat maksimal rata rata sapi jantan produktif je. lain lain sapi bakalan betina berat maksimal rata rata jo1. kuda, keledai, bagal dan winnie, hidup. | bibit p maa ex. lain lain kerbau bakalan berat rata rata maksimal kerbau indukan kerbau jantan produktif babi hidup eaaamsa bibit biri biri dan kambing, hidup to104. biri biri: bibit kambing: bitorsi3 bebek pos tarif code mean keterangan eng bebek bibit lainlain: a.a |. ayam dari spesies gallus domesticus | ayam bibit, selainnya sabung (|o1. binatang hidup lainnya. binatangmenyusui: |ex. kelinci dan hare bibit kelinci |ex. lain lain bibit puyuh dan bibit merpatbal biro hukum, yes sekretaris jender n535 sri hayang diatur iparnya produk hewan dari jenis lembu keterangangag jo2. daging binatang jenis lembu, segar atau dingin karkas dan setengah karkas jex. potongan potongan has pendekprepared bertulang dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada potongan briket plate ribs sekunder spare ribs secondary back ribs cuts) kono ribs neck meat boneka shink shark dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang |ex. daging potongan has dalam tanpa primer pad side tanpa tulang prime cuts) anakan homeless) tenderloin side strap off anakan dalam striploin siklon dis keterangan pos tarif uraian jenis item jenis item score barang kategori potongan potongan international) (indonesia gay trip trip bottom pangkal siklon triangle tanjung bawah bersih fillet loin basah gaga pinggang jamur siklon butt roti bersih dan nama atau jenis lain yang berasal dari punggung dan dada potongan knuckle daging sekunder kelapa t. . upside penutup potongan trimming tetesan industri 65sampai dengan sampai manufacture dengan meat belakang dan nama atau jenis daging industri lainnya. |. daging binatang jenis lembu, beku. karkas dan setengah karkas |ex. potongan potonganiga pendek bertulang san pos tarif uraian jenis item jenis item international) (indonesia prepared utuh briket samosir bertulang dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan sekunder secondary spare ribs (makro remas tepi met| shark dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan ex. daging potongan tenderloin side has dalam tanpa primer strap off tanpa tulang prime cuts) anakan dengan anakan dalam striploin has luar siklon siklon tanjung triangle bawah bersih cuberoll rib samosir eye dalam luar eyesteak samosir tanjung ataw(l siklon butt has tanjung tanjung pinggang pendek jamur dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan potongan gemar utuh dengan gundik dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang daging trimming tetesan65 industri sampai dengan sampai (manufacturing| sampai meat) dengan cl disneyxd daging giling minded beef final meat bee balok dadu utuh jamur depan pos tarif uraian jenis item jenis item international) (indonesiabinatang variasi potongan jenis fancy and panjang lembu, variety dingin: unless potongan tanpa tulang pendek special trim potongan spesial lounge swiss cut lidah special trim potongan swiss special lung paru paru variasi variety meat) buntut bone feet kaki dengan tulang variasi fancy and lounge longest lidah variety meat) potongan homeless sam pan cut potongan pendek lounge short cut lidah spesial lounge swiss cut lidah swiss spesial tongue pangkal root throat lidah trim o206. | hati live indonesia |ex. lain daging cheek meat daging pipi fancy and kepala variety meat) homeless tanpa tulang lung paru daging fancy and buntut variety meat) feet kaki bone in tulang produk hewan dari jenis selain lembu pos tarif scope! uraanbarang o ) | keterangan oo) daging babi, segar, dinginatau beku. segarataudingin: | karkasdan setengahkarkas bertulang | lain lain po. siber | karkasdan setengahkarkas ang saran bertulang | lain lain lo. daging biri biri atau kambing, segar, dingin atau beku. biri biri muda, segar atau dingin daging lainnya dari biri biri, segarataudingin: | karkasdan setengahkarkas | potongan daging lainnya, bertulang | dagingtanpatuang bamsbasl man biri biri muda, beku daginglainnya dari biri biri, beku: | karkasdan setengahkarkas potongan daging lainnya, bertulang | dagingtanpatulang bad kasi an winnie, segar, dingin atau beku. pos tarif sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri atau beku. dari babi, segarataudingin daribabi,beku: ( hati aaa | lain lan lain lain, segarataudingin (| lain lain, beku daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas dari pos segar, dingin atau beku domesticus bagian, segar atau dingin segar dingin bagian, beku dingin | potongandansisanya, beku sayap paha hati i ringan: io, daging yang dihilangkan tulangnya ban parikakun: i00000000000000001 bagian, segar atau dingin segar dingin bagian, beku beku bea dingin potongan dan sisanya, beku hati i lainlain: daging yang dihilangkan sean fakta mesin lainlain daribebek: bagian, segar atau dingin dingin |ebola200 |bagian, beku | hati berlemak, segarataudingin | lain ain, beku dariangsa: bagian, segar atau dingin pos tarif mg| | lain lain, segarataudingin | lain lain, beku dariayamguinea lainnya, segar, dingin atau beku. dari kelinciatauhare dariprimata camelia | kakikodok |ex. lain lain kanguru|o209. daribabi daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air daging dan sisanya yang dapat dimakan. dagingbabi: jaa bertulang jo2io.i9g lainlain: baconataupaha,tanpatulang lainlain lo. ( jo210o. lainlain: |. kulitbabidikeringkan lainlain telur unggas berkulit, segar, diawetkan atau dimasak. ' telur yang difertilasi untukinkubasi: dari ayam dari spesies gallus domesticus: | untukbbit lainlain ( lainlain: i daribebek: | untukbibit | lainlain lainlain: ho. untukbibit 219m pos tarif scope uraanbarang o)o)| )keterangan | lainlain po, telursegarlainnya: domesticus lainlain: | daribebek | lainlain |. lain lain: p0) domesticus | daribebek p0) | lain lain telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur, segar,dikeringkan, : , lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak. ||. kuningtelur: p0) | dikeringkan pol | lain lain lainlain: po. | dikeringkan | lainlain po) binatang dari bab atau tidak layak untuk dikonsumsi manusia. ho. | lainlain li.) moluska atau invertebrata air lainnya, binatang mati dari bab os11. lainlain atau biri biraturan perdagangan iro hukum, gara jenderal na phariolahan yang diatur iparnya pos tarif wal a indalam kemasan dengan berat bersih atau kurang nan | lain lain iebainda dalam kemasan dengan berat peinokemanteasa eat dalam kemasan dengan berat | lain kana inn dalam kemasan dengan berat ennnbesnartn) esa ape lain lainjalaindain: | tidak mengandungtambahan pos tarif mel greet omtamamo erna |gulaataubahanpemanislainnya |yoghurt: phetaindanp tainan lain lain: susumentega o | lainlain p whey, dilekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak:bem lain lain blind : ? uasamenadaand dari susu, dairy spreads. mentega dairyspreads lain ain: lemakmentegaanhidrat | minyak mentega o hee non pos tarif w a lainlain |o4oe kejudandadihsusu. keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whe | dadihsusu oo kejuparutdankejububuk, darisemuajenis: oo) dalam kemasan dengan berat pera nnnnnnnn | lain lain keju olahan, bukan parutan mia eno panasadalam sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging ex. dalam kemasan kedap udara sosis dan produk semacamnya,berasal dari daging, olahan makanan berasaleno menahan |i60210 olahanhomoge: oo kemasan kedap udara |unggasdaripos0105: darikalkun dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran bla. belahan u daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan pos tarif aga | lainlain domesticus kedap udara untuk penjualan eceran 'a8.| landas barisan: o cbooo pahadanpotongannya: | dalamkemasankedapudara lain lain |oo oo bahudanpotongannya: | dalamkemasan kedapudara | lainlain | lain lain, termasukcampuran: to e tuncheonmeat: ssio2an | dalam kemasankedapudara mainan ooo lo emas pee jectaindan o daribinatangjenislembu lain lain, termasuk olahan dari darah binatang ' | banana: ion mennnnnnn kedap udara daging dan darahcng (rdagangan, mengingat bedrijfsreglementerings ordonansi staatsbladag per tentang ketentuan tata cara surat izin usaha jasa survey, peraturan menteri perdagapenerbitan surat keterangan asal ska) untuk barang ekspor indonesia: peraturan menteri perdagangan nomorizinan bidang perdagangan yang selanjutnya disebut perizinan adalah pemberian legalitas kepada pemohon dalam bentuk izin, pendaftaran, persetujuan atau surat keterangan bidang perdagangan kawasan sabang. adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing. surat tanda pendaftaran. surat izin usaha penjualan langsungsurat izin usaha jasa survey adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa survey. surat izin usaha perdagangan minuman beralkoholizin usaha perdagangan bahan berbahaya adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus bahan berbahaya. angka pengenal importir adalah tanda pengenal sebagai importir. surat keterangan asal certificate origin) adalah dokumen yang disertakan pada waktu barang ekspor indonesia yang telah memenuhi ketentuan asal barang rules origin) memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal dari indonesiaketua dks adalah ketua dewan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang. kepala bpsyang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. kewenangan untuk menerbitkan perizinan yang dilimpahkan kepada dks meliputi kewenangan untuk menerbitkan: surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing sup3a), peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per, surat izin usaha penjualan langsung siul), surat izin usaha jasa survei situs), surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol iubmb) bagi importir, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol iubmb) bagi distributor, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol iubmb) bagi sub distributor,, surat persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi, dan seminar dagang internasional, dan surat tanda pendaftaran keagenan tunggal pupuk produksi luar negeri, angka pengenal impor api): dan surat keterangan asal ska). bps melaksanakan kewenangan untuk menerbitkan perizinan sebagaimana dimaksud dalam dengan berpedoman pada kebijakan, norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. perizinan sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada perusahaan yang didirikan dan berdomisili kawasan sabang. perusahaan yang memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf hanya dapat menjalankan kegiatan usaha kawasan sabang. untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud dalam perusahaan harus mengajukan permohonan baru, perpanjangan dan penggantian perizinan secara tertulis kepada kepala bps. kepala bps menerbitkan perizinan paling lambatketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perizinan ditetapkan oleh ketua dks setelah berkoordinasi dengan menteri perdagangan dalam hal ini direktur jenderal perdagangan dalam negeri dan direktur jenderal perdagangan luar negeri. kecuali pelaksanaan penerbitan ska, pelaksanaan penerbitan perizinan dks sebagaimana dimaksud dalam tidak dikenakan biaya dalam bentuk apapun. pelaksanaan penerbitan ska sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan tarif sebesar rp. (lima ribu rupiah) dan disetor kas negara menjadi pendapatan negara bukan pajak kementerian perdagangan. menteri melakukan pembinaan kepada: bps dalam rangka mendukung kemampuan dalam pelaksanaan penerbitan perizinan: dan pemerintah daerah provinsi aceh, kota sabang, dan kabupaten aceh besar serta dks dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk koordinasi, pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi. pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan menteri ini dilakukan oleh inspektorat jenderal kementerian perdagangan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi pelaksanaan: penerbitan perizinan, transparansi mengenai persyaratan dan tata cara perizinan, waktu penerbitan perizinan: dan pelaporan penerbitan perizinan. hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan oleh inspektur jenderal kepada menteri untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan peraturan menteri ini. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per kepala bps melalui ketua dks harus menyampaikan laporan penerbitan perizinan kepada menteri dengan tembusan direktur jenderal perdagangan dalam negeri, direktur jenderal perdagangan luar negeri, inspektur jenderal kementerian perdagangan, dan kepala dinas yang membidangi perdagangan provinsi aceh. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap (satu) tahun sekali paling lambat tanggal januari tahun berikutnya. perizinan yang telah diberikan kepada perusahaan yang berdomisili kawasan sabang sebelum diberlakukannya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis. perizinan sebagaimana dimaksud pada yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang atau didaftar ulang dengan mengacu pada ketentuan dalam peraturan menteri ini. permohonan perizinan yang diajukan oleh perusahaan yang didirikan dan berdomisili kawasan sabang dan sedang dalam proses penyelesaian harus mengikuti ketentuansalinan sesuai dengan aslinya sekretariat jenderal kementerian perdagangan ri. gita irawan wirawan api pala life hukum, asminingsih nest lampiran peraturan menteri perdagangan r.ikebijakan, norma, standar dan prosedur penerbitan perizinan mo|o smusreraman dasar emma ran surat izin usaha perwakilan peraturan menteri perdagangan perusahaan perdagangan asing nomor m dag per (sup3a)urat tanda pendaftaran agen peraturan menteri perdagangan atau distributor barang nomor m dag per dan atau jasa produksi dalam (tentang ketentuan dan tata cara negeri dan luar negeri penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan atau jasa. surat izin usaha penjualan| peraturan menteri perdagangan langsung siul) nodag per surat izin usaha jasa survey peraturan menteri perdagangan situs) nomor m dag per tentang ketentuan tata cara surat izin usaha jasa survey. surat izin usaha perdagangan peraturan menteri perdagangan minuman beralkohol iubmb nomor m dag per bagi importir)ojo oemsreraman dasar pemeamoransubbahan berbahaya stub2) bagi m dag per tentang distributor terdaftar bahan pengadaan, distribusi dan berbahaya dt b2)surat persetujuan keputusan menteri perindustrian dan penyelenggaraan pameran perdagangan nomor dagang, konvensi, dan seminar mpp kep tentang dagang internasional persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan atau seminar dagang. surat tanda pendaftaran peraturan menteri perdagangan nomor keagenan tunggal pupuk m dag per tentang produksi luar negeri ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen dan distributor barang dan atau jasa. surat keterangan asal certificate peraturan menteri perdagangan origin) untuk barang ekspor nomor m dag per indonesia tentang ketentuan penerbitan surat keterangan asal ska) untuk barang ekspor indonesia. peraturan menteri perdagangan nomor:. jenis perizinan dasar pengaturan angka pengenal importir api)ditetapkan jakarta pada tanggal januarispan hukum, nia jasminingsih pengan rahmat tuhan yang maha esa menteri perdagangan republik indonesia, menimbang bahwa minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain merupakan sumber daya alam strategis terbarukan maupun tidak terbarukandan kesejahteraan sosial sehingga pengelolaannya secara nasional harus dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat indonesia, bahwa dalam rangka mendukung ketersediaan minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain, perlu adanya pengaturan mengenaidan huruf serta memperhatikan perkembangan kebijakan bidang minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain, perlu mengatur kembali kebijakanperaturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per kegiatan usaha hulu minyak bumibumi dan gas bumi. kegiatan usaha hilir minyak bumibadan usaha,pengguna langsung minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain, yang selanjutnya disebut pengguna langsung adalah badan usaha baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan impor minyak bumi, gas bumi dan atau bahan bakar lain untuk keperluan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. eksekspor minyak bumi dan gas bumi. eksekspor bahan bakar lain. imimpor minyak bumi dan gas bumi. imimpor bahan bakar laiditerbitkannya persetujuan ekspor atau impor minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain. persetujuan ekspor minyak bumi dan gas bumi, yang selanjutnya disebut minyak bumi dan gas bumi adalah izin ekspor minyak bumi dan gas bumi. persetujuan ekspor bahan bakar lain, yang selanjutnya disebut bahan bakar lain adalah izin ekspor bahan bakar lain. persetujuan impor minyak bumi dan gas bumi, yang selanjutnya disebut minyak bumi dan gas bumi adalah izin impor minyak bumi dan gas bumi. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per persetujuan impor bahan bakar lain, yang selanjutnya disebut bahan bakar lain adalah izin impor bahan bakar lain. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.yak dan gas bumi adalah direktur jenderal minyak dan gas bumi kementerian esdm. dirjen energi baru, terbarukan dan konservasi energi adalah direktur jenderal energi baru, terbarukan dan konservasi energi kementerian esdm. minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain yang dibatasi ekspor dannyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat diekspor dan diimpor berdasarkan pertimbangan kondisi pasokan dan kebutuhan dalam negeri. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada menteri esdm dalam hal ini dirjen migas dan dirjen energi baru, terbarukan dan konservasi energi menerbitkan rekomendasi mengenai jenis dan jumlah minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain yang dapat diekspor dan diimpor. minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat diekspor oleh: yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas bumi: but yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas bumi: dan yang melakukan kegiatan usaha hilir minyak bumi dan gas bumi. dan but sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf harus mendapatkan pengakuan sebagai minyak bumi dan gas bumi dari menteri. menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan pengakuekspor oleh yang melakukan kegiatan usaha bahan bakar lain. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan pengakuan sebagai bahan bakar lain dari menteri. menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan pengakuan sebagai bahan bakar lain sebagaimana dimaksud pada kepada direktur jenderal. untuk memperoleh pengakuan sebagaidan but: dan fotokopi tanda daftar perusahan tdp), bagi bugakuan sebagai minyak bumi dan gas bumi, dan pengakupengakuan sebagai minyak bumi dan gas bumi, dan pengakuan sebagaiekseksperaturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per fotokopi tanda daftar perusahaan tdp), bagi minyak bumi dan gas bumi, dan bahan bakar lain yang merupakan bu, fotokopi nomor identitas kepabeanan nik): fotokopi pengakuan sebagai minyak bumi dan gas bumi atau bahan bakar lain: laporan realisasi ekspor minyak bumi dan gas bumi atau bahan bakar lain dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat diimpor oleh: yang melakukan kegiatan usaha hilir minyak bumi dan gas bumi: dan pengguna langsung. dan pengguna langsung sebagaimana dimaksud pada harus mendapat penetapan sebagai minyak bumi dan gas bumi dari menteri. menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan penetapimpor oleh: yang melakukan kegiatan usaha bahan bakar lain, dan pengguna langsung. dan pengguna langsung sebagaimana dimaksud pada (l) harus mendapat penetapan sebagai bahan bakar lain dari menteri. menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan penetapan sebagai bahan bakar laimperoleh penetapan sebagai minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam dan penetapan sebagai bahan bakar lain sebagaimana dimaksud dalam dan pengguna langsung, fotokopi tanda daftar perusahan tdp), dan fotokopi angka pengenal importir api)minyak bumi dan gas bumi, dan penetapimimfotokopi tanda daftar perusahaan tdp), fotokopi angka pengenal importir api), fotokopi nomor identitas kepabeanan nik), fotokopi penetapan sebagai minyak bumi dan gas bumi atau bahan bakar lain, peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per laporan realisasi impor minyak bumi dan gas bumi atau bahan bakar lain, untuk dan pengguna langsung yang telah mendapat persetujuan impor sebelumnya, dan rekomendasi imim, dan bahan bakar lain yang merupakan bagian negara dan atau milik negara hanya dapat diekspor oleh pelaksana ekspor yang mendapat penunjukan dari instansi lembaga yang berwenang bidang minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain. pelaksana ekspor sebagaimana dimaksud pada yang akan melakukan ekspor minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain yang merupakan bagian negara dan atau milik negara wajib mendapat minyak bumi dan gas bumi dan, dan bahan bakar lain sebagaimana dimaksud dalam pelaksana ekspor: fotokopi tanda daftar perusahaan tdp), fotokopi pengakuan sebagai minyak bumi dan gas bumi atau bahan bakar lain:. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per dan bahan bakar lain yang akan diekspor dan diimpor harusj) yang baik bidang pengelolaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor dan impor. verifikasi atau penelusuran teknis ekspor dan impor minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain sebagaimana dimaksud dalam memuat, volume: pos tarif hs, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan: dan negara asal, untuk verifikasi atau penelusuran teknis impekspor dan impor. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor dan impor sebagaimana dimaksud padadibebankan kepada eksportir dan importir berdasarkan azas manfaat. kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor danelah mendapat minyak bumi dan gas bumi dan bahan bakar lain, serta minyak bumi dan gas bumi, dan bahan bakar lain yang telah mendapat minyak bumi dan gas bumi dan bahan bakar lain wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor atau impor secara tertulis, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, kepada: menteri dalam hal ini direktur jenderal: dan menteri esdm dalam hal ini dirjen minyak dan gas bumi atau dirjen energi baru, terbarukan dan konservasi energi.online melalui bentukminyak bumi, gas bumi dan bahan bakar lain kepada direktur jenderal setiap bulan paling lambat tanggal (lima belas) bulan berikutnya. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per (l)idak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor atau impor sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi berupa teguran tertulis oleh direktur jenderal atas nama menteri. dalam halmengabaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada sebanyak (dua) kali, direktur jenderal atas nama menteri menangguhkpaling lama (dua) tahun.bahan bakar lain dicabut apabila perusahaan: tidak menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor atau impor minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain setelah masa penangguhcc. mengekspor atau mengimpor minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain yang jenisnya tidak sesuai dan atau jumlahnya melebihdan atau bahan bakar lain, terbukti mengubah data dan atau informas.ekspor dan impor minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar lainminyak bumi, gas bumi dan bahan bakar laindan atau impor minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain yang tidak sesuai ketentuan dalam peraturan menteri ini dikenakanminyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain yang diimpor tidak sesuai ketentuan peraturan menteri ini dikenakan sanksi re ekspor. biaya re ekspor sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawabjen migas, dan dirjen energi baru, terbarukan dan konservasi energi dapat membentuk tim evaluasi pelaksanaan ekspor dan impor minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar lain. ketentuan dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap ekspor dan impor minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain yang merupakan: barang contoh, dan barang untuk keperluan penelitian. ekspor dan impor minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain yang merupakan barang sebagaimana dimaksud pada tetap memerlukan pertimbangan teknis dari kementerian esdm dan persetujuan dari direktur ekspor produk industri dan pertambangan atau direktur impor direktoratekspor dan impor minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar laiinyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain.nyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku persetujuan ekspor dan persetujuansalinan sesuai dengan aslinya ttd tarian jenderal kementerian perdagangan lng biro hukum, rachmat gobel x3heaftar minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain yang dibatasi ekspor dan iparnya mamabarang roma nya keterangan minyak mentah (crude oil ekspor lena atas beres dan lebih elemen lebih tetapi dibawah ron emnsnsatae page dibawah ron id. aviation gasoline agas) automotive diesel oil ig. minyak diesellannya ' ih. minyak bakar li. minyak tanah kerosene) hasil olahan ekspor |b. carbon black feedstocck le. residue: low sulfur way residues ex. vacuum residue |ex. devant |ex. recovered oil |ex. gas bum jeemeea bee compressed natural gas cng) higulfed natural gas lng) liguified petroleum gas lpg) la. propane tbi butana ernasoooo ter campuran propane dan butana hasil olahan dimethyl ether( dme) ex. nama barang pos tarif hs keterangan kondensat hilir hanya untuk ekspor bahan bakar lain biodiesel fame fatty acid methyl esther) ethanol menteri perdagangan republik indonesia, ttd. rachmat gobel salinan sesuai dengan aslinya s8sekretariat jenderal pas sala tina perdagangan plh. kepada biro hukum, bnp: head'laporan realisasi ekspor impor minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain periode . s.d. nama perusahaan . alamat omega telepon fax kj. et it peka tanggal. pe pi sewenang bmn uraian barang pos tarif jumlah pelabuhan pelabuhan tujuan keterangan diberikan ekspor impor muat ttd cap perusahaan (nama pimpinan perusahaan) salinan sesuai dengan aslinya menteri perdagangan republik indonesia, keras jat jenderal meme perdagangan biro hukum, ttd. rachmat gobel par ahmad firdaus sukarno |
weproduk hortikultura merupakan komoditi yang mempunyai potensi ekonomi bagi masyarakat indonesia, sehingga kegiatan produksi, penyediaan, pengadaan dan distribusi produk hortikultura menjadi sangat penting, bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pangan yang berasal dari produk hortikultura untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan, menciptakan stabilitas ekonomi nasional, dan melindungi kepentingan konsumen serta untuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang hortikultura, diperlukan pengaturanteknisi. nomor m dag persurat keterangan pencantuman label dalam bahasa indonesia produk hortikultura, yang selanjutnya disebut suplai produk hortikultura adalah dokumen yang menerangkan bahwa produk hortikultura yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan label. surat pembebasan kewajiban pencantuman label dalam bahasa indonesia produk hortikultura, yang selanjutnya disebut spkplbi produk hortikultura adalah dokumen yang menerangkan bahwa produk hortikultura yang bersangkutan dikecualikan dari kewajiban pencantuman labelapat koordinasi adalah rapat antar instansi yang diselenggarakan oleh kementerian koordinator bidang perekonomian. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per persetujuan impor adalah izin impor produk hortikultura. rekomendasi impor produk hortikultura rich)kemasan dan pelabelan, standar mutu,hanya dapat dilakukan apabila produksi dan pasokan produk hortikultura dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. bab ruang lingkup produk hortikultura yang diaproduk hortikultura sebagaimana dimaksud dalam diatur alokasi iparnya, jumlah alokasi impor nasional setiap tahun ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi pada tingkat menteri dengan mempertimbangkan produksi dan kebutuhan konsumsi dalam negeri. alokasi impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada untuk masing masing ip produk hortikultura dan it produk hortikultura, ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi pada tingkat eselon instansi terkait dengan memperhatikan alokasi impor nasional. bab iii tata cara dan persyaratan impodirektur jenderalprodusen api pdirektur jenderal atas nama menteri menerbitkan pengakuan sebagai ipp produk hortikultura. pengakuan sebagai ip produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada berlaku sesuai dengan rich sebagaimana dimaksud pada huruf terhitung sejak tanggal diterbitkan. pengakuan sebagai ipumum api udirektur jenderal atas nama menteri menerbitkan penetapan sebagai ittim sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pejabat yang ditetapkan oleh direktur jenderalproduk hortikultura. penetapan sebagai it produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. penetapan sebagai itproduk hortikultura disampaikan secara manual kepada instansi untuk dan atas nama menteri. untuk mendapatkan persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam it produk hortikulturarekomendasi impor produk hortikultura rich) dari menteri pertanian atau pejabat yang ditunjuk, dan fotokopi penetapan sebagai it produk hortikulturaraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag perberlaku sesuai dengan rekomendasi instansi terkait, terhitung sejak tanggal diterbitkan. persetujuanrich sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf meliputi: produk hortikultura segar dan produk tanaman hiassan peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per produk hortikultura olahan: nama produk, pos tarif hs, jumlah produk, berat maksimal, bahan kemasan, kadaluwarsamasa berlaku. bahan baku dan bahan penolong industribab kemasan. ketentuan kemasan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk produk tanaman hias. bab label produk hortikultura yang diimpor wajib mencantumkan label dalam bahasa indonesia pada setiap produk dan atau kemasan. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per(l)ketentuan label sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan untuk produk tanaman hias. pelaku usaha yang akan mengimpor produk hortikultura sebagaimana dimaksud dalam harus mengajukan permohonan tertulis untuk memperoleh spl produk hortikulturaperaturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag peruntuk importir produsen, fotokopi surat ijin usaha perdagangan sup) yang bidang usahanya meliputi hortikultura atau ijin usaha lain yang sejenis, untuk importir umum, fotokopi nomor pokok wajib pajak npp), fotokopi angka pengenal importir produsen api p) yang bidang usahanya meliputi hortikultura, untuk importir produsen, fotokopi angka pengenal importir umum api u) yang bidang usahanya meliputi hortikultura, untuk importir umum, fotokopi it produk hortikultura, untuk importir umum, contoh label berwarna yang akan dicantumkan atau disertakan pada produk dan atau kemasan dalam bahasa indonesia:uplasuplai produk hortikulturauplai produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku selama (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, untuk setiap jenis produk. suplaperaturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per suplapengecualian label produk hortikultura untuk produk tanaman hias sebagaimana dimaksud dalam harus dilengkapi dengan spkplbi produk hortikultura. spkplbi produk hortikultura diberikan kepada it produk hortikultura untuk produk tanaman hias. untuk memperoleh spkplbi produk hortikultura, it produk hortikultura untuk produk tanaman hias sebagaimana dimaksud pada harus mengajukan permohonan tertulisfotokopi sup yang bidang usahanya meliputi hortikultura, atau ijin usaha lain yang sejenis, fotokopi npp, fotokopi api u yang bidang usahanya meliputi hortikultura: fotokopi it produk hortikultura,pkplbi. nomor m dag per penolakan penerbitan spkplbipkplbi produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku selama (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan untuk setiap jenis produk. spkplbspkplbpl blsuplai produk hortikultura sebagaimana dimaksud dalam huruf dan spkplbi produk hortikultura sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan dokumen pelengkap kepabeanan. penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam dan dapat dilakukan melalui: e mail dengan alamat atau http: inatrade.kemenag.go.id: atau dikirim langsung atau melalui jasa pengiriman kepada direktorat. permohonan melalui e mail sebagaimana dimaksud pada huruf harus menggunakan e mail resmi perusahaan. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per bab verifikasi atau penelusuran teknis impor: waktu pengapalan: pelabuhan tujuan, pencantuman logo tara pangan dan kode daur ulang pada kemasan:peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per certificate origin o), nomor pendaftaran badan pengawas obat dan makanan bpom) ml untuk it produk hortikultura olahan atau sertifikat analisa untuk ip produk hortikultura olahan, sertifikat hasil uji kemasan food grade untuk produk hortikultura segar, sertifikat pencantuman logo tara pangan dan kode daur ulang untuk produk hortikultura segar, dan kesesuaian pencantuman label terhadap spl produk hortikultura, kecuali untuk produk tanaman hiasbab vii pelaporan ip produk hortikultura dan it produk hortikultura wajib: menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor produk hortikultura melalui http: inatrade.kemenag.go.id:peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per laporan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan setiap bulan, paling lambat pada tanggalhurufbulan berikutnya. bab viii sanksidanperaturan menteri perdagangan nomor m dag per tidak sesuai dengan ketentuan kemasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan label sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuan suplatanaman hiasspkplbs5)bab lain lain pemeriksaan kesesuaian kemasan sebagaimana dimaksud dalam dan label sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh: badan karantina pertanian, kementerian pertanian, untuk produk hortikultura segar, atau badan pengawasan obat dan makanan, untuk produk hortikultura olahan. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag perekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf impor produk hortikultura untuk: barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut: dan pelintas batas yang akan dikonsumsi sendiri:evaluasi pelaksanaan kebijakan impor produk hortikulturaitetapkan oleh direktur jenderal. bab ketentuan peralihanua) tahun sejak diberlakukan peraturan menteri ini. bab ketentuan penutupsalinan sesuai dengan aslinya menteri perdagangan r.i., sekretariat jenderal ian perdagangan sak pata, iro hukum, ttd. yg, fana gita irawan wirawan ter sminingsih irian jdaftar lampiran lampiran daftar produk hortikultura yang diatur iparnya lampiran laporan realisasi impor produk hortikulturala iro hukum, sin jae a x ba, lasminingsih aaproduk hortikultura yang diatur iparnyai | anggrek | krisan dingin. dan ding|. i .| bawangmerah: oo | lain lain untuk konsumsi bawangputih: lampiran peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per kubis, bunga kol, kohlrabi, kale dan brassii sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin. bunga kol dan brokoli bongkahan |( lain lain: miss oo o o | round (drum head) j11 |(caesium atau dari genus diminta: caesium | lain lain sayuran (tidak dimasak atau dimasak dengan dikukus atau direbus), beku. kentangekonaaa amg lampiran peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per korma, buah ara, nanas, dan manggis, segar atau dikeringkan. nanas manggis: dikeringkan. | o orange o8os. | segar pangeran dan saksama), clementine, walking dan buah jeruk hibrida semacamnya grapefruit, termasuk messi lemon (citrus lemon, (citrus aurantifolia, citrus latifolia massa hlist ian anggur, segarataukering. segar melon (termasuk papaya), segar. semangka): pepaya: maa petaka detik solo | lain lain segar. apel buahlainnya,segar. lampiran peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per durian lain lan: sae gema mata kucing buah dari genus caesium atau dari genus diminta:sayuran lainnya,giling. dikeringkan, tidak dihancurkan atau ditumbuk caesium dihancurkan atau ditumbuk: cabe (buah dari cabe bubuk genus caesium) lain: | bawang sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain lampiran peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per kentangalas kedapo. lainlain oo)rukk mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol | lainlain | lain ain: | lengkung lampiran peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak. |. i dusorange: ooo oo| tidak beku, dengan | lain lain polo): melebihi | lain lain jusbuahjeruklainnya: | lain lain jusnanas: cbooo| melebihi grape must): melebihi | lain lain i usage:h ooo| melebihi | lain lain atau sayuran lain nya: | lainlain: | jusblackcurant buah mangga lampiran peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per pos tarif hs uraian barang keteranga: | sausage | . campuran rempah lain dan campuran bumbu, termasuk terasi | lain laihukum, line bar ingiton) us$) ton jakarta, .ooooatanann direktur) tembusan kepala badan pengawasan obat dan makanan, dirjen pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, kementerian pertanian,peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per hpettd. saji uai dengan aslinya bahru chair tarian jenderal menteri perdagangan kep biro hukum, sjuli juli harga patokan uraian barang pos tarif hs ekspor satuan (hpe) pirit besi tidak digongseng usd wmt bijih besi tidak usd dmt aglomerasi bijih besi tidak usd dmt aglomerasi bijih besi tidak sd dmt aglomerasi ,99y9 bijih besi tidak usd dmt aglomerasi bijih besi tidak usd dmt aglomerasi bijih besi aglomerasi usd wmt pirit besi panggang usd wmt bijih mangan usd wmt bijih mangan usd wmt bijih mangan usd wmt bijih mangan d wmt bijih tembaga usd wmt bijih nikel usd wmt harga patokan uraian barang pos tarif hs ekspor satuan (hpe) bijih nikel usd wmt nic bijih nikel usd wmt nic bijih nikel d wmt niz bijih kobalt usd wmt bijih aluminium usd dmt bijih timbal usd wmt bijih seng usd wmt bijih kromium usd wmt (34ps cr203 bijih kromium usd wmt cr203 bijih kromium usd wmt cr20323801) bijih molibdenum usd wmt digongseng bijih molibdenum lainnya usd wmt bijih ilmenite usd wmt bijih titanium lainnya usd wmt usd wmt bijih perak usd wmt usd wmt bijih platinum group usd wmt metal used wmt usd wmt kaolin dan tanah liat usd dmt kaolin lainnya, divaksinasi maupun tidak usd wmt usd wmt harga patokan uraian barang pos tarif hs ekspor satuan (hpe) zirconium silikat dari jenis usd wmtpelet usd dmwmt permit mengembang usd dmt granit, tidak dikerjakan usd ton atau dikerjakan secara kasar granit balok usd ton granit lembaran tebal usd ton usd ton usd ton usp harga patokan uraian barang pos tarif hs ekspor satuan (hpe) uus usd toatau usd kgharga patokan uraian barang pos tarif hs ekspor satuan (hpe) menteri perdagangan r.i., direktur jenderal perdagangan luar negeri ttd. bahru chair sal hana tuai dengan aslinya sekretariat jenderal kent perdagangan kepala biro hukum, yan agung ring, a93 #aria jenderal ferre ma, perdagangan tapi umum, gula minli juliyrogenated crude palm kernelik: kandu'eti pat pes uai dengan aslinya bahru chair sela art jenderal yak erat, perdagangan de) umum, (v2 ber gudang lisa la prima lotus d002013056664 |pt. smart tbk pt. smart tbk lotus dooesa pan559 (pt. smart tbk pt. smart tbk tara do0201202an doogorooosesija p002012035680 smart tok oieo dong01iog77 (ptdimkes palm oleo palm oleo atma atas dong01 so0gaji (pt. smart tbk pt. smart tek jalmarhaba d002019019155 |pt musim mas o)| pt0085 pt. musim mas pt. musim mas bana aan alam sejahtera alam sejahtera ann industri industri industri industri bee industri industri jalsehha d002018016010 pt. musim mas pt. musim mas indonesia indonesia industri industri indonesia indonesia kena nan industri industri jatarabiesjatpag poo2012086776 pt. smart tbk oo smart tbk jataasmasmona nasa nabati industri aljazeera d002014026198 smart tbk | pt smart tbk dejanana motor mpeteten (peteena fats oils fats jat maarten (pt. smart tbk smart tbk fan palm oleo palm oleo asmara d002011052995 pt. pacific medan pt. pacific medan erp bea indonesia indonesia fats oils fats tor atas doogoraoise1 pt. musim mas pt. musim mas bea indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia bea industri industri fats oils fatssakti tangguh indonesia indonesia agungnya agungnya al rafedain d002014021161 |pt. smart tbk pt.smart tbk boa pas indonesia indonesia ann industri industri palm oleo palm oleo bea agungnya agungnya langgeng langgeng ann anaal tabah idm000310334 pt. pacific inter link pt. pacific medan kls kes lee amors nomor our memar demo (eren indonesia indonesia bea indonesia indonesia imago ' ' e idm000275692 pt. megasurya mas pt. megasurya mas ong boss kesan1so do02012022783 pr smart tbk ontan doo2o1gone0 |pt musim mas | pt. musim mas ben industri industri anita do02013054874 pt. smart, tbk pt. smart, tbk kecdasas fa baba ann nan agungnya agungnya jansen d002013002343 pt. bintang tenera pt. bintang tenera kesan fama aas fats oils fats antena d002013041727 |pt. musim mas pt. musim mas bani palm oleo palm oleo antena d002012040296 |i ketan bekas mau rowonvaman pamaruax promo feross pisa aas industri industri arman ' ?e d002012039134 |pt. smart tbk pt. smart tbk aromae jasaadah do02018031620 (pt. musim mas pt. musim mas karena do02012001to |pt smart tbk pt smart tok ter asma doo2014015900 pt musim mas musim mas assafwah do02019002826 |pt musim mas ( pt musim mas industri industri jawa doo2014006259 pt. musim mas | pt. musim mas kes agungnya agungnya ben ena fats oils fats azam (pt. bintang tenera pt. bintang tenda indonesia indonesia azzarmed doogoisooog7 (pt. musim mas musim mas kena palm oleo palm oleo man indonesia indonesia maw asasi konon aras memar drnoomr (kermaroar kena indonesia indonesia ben indonesia indonesia indonesia indonesia baca d002012013136 mewah brands piasi industri industri tes (bahar doo2014017 e7o pt. muli guna gas muli guna gas | agungnya agungnya bea pas san indonesia indonesia bes pen man agungnya agungnya bean haa ann palm oleo palm oleo bea ona indonesia indonesia ann industri industri beb basa andes mena man industri bakeryfat d002011039730 |pt. musim mas pt. musim mas kesastraan i e al nan agungnya agungnya bali d002012013716 |pt. smart tbk pt. smart tbk bali d002012006526jabat komentar ann raman prima kas haa fats oils fats mes pass indonesia indonesia nan industri industri haa fats oils fats indonesia indonesia get industri industri baebllefamille pt. musim mas 210963 |pt. megasurya mas pt. megasurya mas ' bisa d002012062604 pt. inno wangsa oils pt. inno wangsa fats oils fats (me isa logo1goo25a8 pr bintang tenera pt bintang tenera bistum mo00073770 pt. megasurya mas pt. megasurya mas besa fasa has man pratama pratama ann pratama pratama indonesia indonesia 2bertema dwoooo1oo93 pt. musim mas pt. musim mas bianco |pt. musim mas pt. musim mas ibinasari mo00010994 pt. musim mas pt. musim mas bintang '? d002014023957 pt. inti mas abadi pt. intirastuti nabati bita d002013002196 pt. pacific medan pt. pacific medan blue crew d002011043566 pt. pacific medan pt. pacific medan aeresa pee fats oils fats pes |pomapette dong01s0025ann langgeng langgeng yan industri industri fat oils fat dar bonita d002013002529 |pt bintang tenera pt bintang tenera 2an bosan do02018097 ss1 |pt musim mas o | pt musim mas jama | montane (mepet |nmafeteta industri industri indonesia indonesia bravo d002013017390 pt. bina karya prima pt. bina karya ae jamjaa diampuni tk (lampung.. d002011039720 pt. musim mas | pt. musim mas tjokrosetio langgeng indonesia indonesia caroline idwooo2s00si |pt megasurya mas pt. megasurya mas cbechoco idm00155298 bahari karim | pt megasurya mas 2ec |cerchoco idm00113i36 bahar kami mepasurya mas psgc idmoootsi27t |pt megasurya mas pt megasurya mas gee prakarsa prakarsa 2ex temp d002012059990 (pt. musim mas pt. musim mas crzacom doo2012012 tsi |p smart tbk pt smart tbk zakon d002012019397 |pt smart tbk pt. smart tek haya doo2o120197o6 pt smart tbk | pt smart tbk fats oils fats dra saya doo2013007982 ptda d002015007262 |pt smart tbk pt. smart tbk bea industri nabati industri prima industri industri chefirusted d002011019006 |pt ini mas abadi pt. inti mas abaten sis messndunanoni h7? s0mana (p5 aslien agungnya agungnya chuan d002012048225 pt. sinar mas agro pt. sinar mas agro technology tbk technology tbk citra nabati d002009038270 ir. hendro pt, wahana citra tjokrosetio nabati pen nan prima dea kia diamond prima pas fats oils fats classic mulher do02019002572 |pt bintang tenera pt bintang tenera coating fat do02011039739 |pt musim mas o | pt musim mas |cocoon | do02013000072 cocoluxe d00ana manhaa pan industri industri indonesia indonesia industri industri bea agungnya agungnya musume noon peran pemaruaex dragon (erna pan indrastuti nabati cooking oil cooking oil cooking oil cooking oil pamer oot (tetap (ppindustri bee industri industri nabati industri bio daychoc doo2011048529evon queens do02012013708 pt. smart tbk pt. smart tbk doo2014015894 |pt musim mas pt musim mas diamond star d002013048862 pt. smart tbk pt. smart tbk6046 pt. inti mas abadi pt. inti mas abadi diane d002012057752 pt, inno wangsa oils pt. inno wangsuble king d002014021658 pt. smart tbk pt.uard d002013060916 pt. icc indonesia pt. inno wangsa oils fats douard d002013056904 pt. pacific medan pt. pacific medan industri industri uhn kurdi d002011043437 pt. pacific medan pt. pacific medan industri industri taj mawas (rowonoarran memar pirsooocr persewaan132008 gouwanda raharja pt. kako indah mela ken pena man ban eden doo2012002019 pr.inn agungnya agungnya fats oils fats leden dong0roo3ae2a pt. smart tbk oo pt smart tbk ednan agungnya agungnya prima ber elit do02012002652 pr musim mas musim mas ello d002012032635 pt. smart tbk pt. smart tbk elnakhla d002013000070 |pt. smart tbk pt. smart tbk bebgt. emerald d002012012160 |pt smart tbkmteyaz d002012002241 pt. pacific medan pt. pacific medan industri industri kenapa 'pt. smart tbkmatxianan (note our memerankan drsoooa (reasoserjroree 1pwooorotss measure nas megasurya mas evita d002011041617 pt. asianagro pt. asianagro agungnya agungnya sejam oogoorgne prsmartak startsga pemantapan (el tema prima evita d002012030508 |pt. musim mas pt. musim mas kes aan tksis bisa itn nabati industri man agungnya agungnya besi man agungnya agungnya bse (faisal do0201301atos (pt. musim mas pt. musim mas faisal d002013013812 |pt smart tbk | pt smart tok faiz rahmat d002012023103 pt. permata hijau pt. permata hijau palm oleo palm oleo xo. nama merek nomor daftar pemilik merek diproduksi keterangan fauzi d002012023092 pt. permata hijau pt. permata hijau palm oleo palm oleo fauzi pt. musim mas ' |liawar d002013016972t3gi |pt musim mas musim wma mena d002011030733 |pt musim mas musim mas final idm00058240 pt. asianagro pt. asianagro agungnya agungnya prima prima (eve d002012015722 smart tbk smart tbk (aaaa october mna (everetti industri industri thestar doo201 s013ssi |pt smart tbk smart tbk thestar oo2 oisotoisi musim mas pte (own saran manacuses omoomar merekamnntone bonnsmusomf b tme mantan prima prima man industri industri aanwaamaae rowonvarran mamasa desooorat pershala mann prima e(pt smart tbk smart tbk indonesia indonesia fats oils fats costa d002012008741 pt. pacific medan pt. pacific medan manaon doo01s002548 pt bidang tenera pt bintang tenera ara dowooitosreta musim mas oo) pt musim mas ino dooooraorsria sari tsk ptbeda esa aas gold d002012006614 pt. royal industries pt. royal industries aro gothic logo ilo asr (pt musim mas pt. musim mas |go beads doo2011049778 (pt. musim mas musim mas ena perkasa 3s2 gorocmoc idwooo11s133 (pf musim mas pt. musim mas asa bbcom | dong2011o a377o |pt musim mas pt musim mas 3s4 golden | idm0o1sas97 |pt musim mas musim ma(golden brown 1woo12h7a baharaam tegasnya mas goldenchef d002012002081 pt. musim mas pt. ao0a1it pt mul9398 |pt smart tbk )( smart tbk ben agungnya agungnya goldensun do0201201gosok |pt. inti mas abadi pt inti mas abadi hee tt" industri industri palm oleo palm oleo agungnya agungnya soo goldpilter 1woo022e0d |pt musim mas | pt. musim mas perdana langgeng bil |(goldflakes doo2011oaa062 |pt musim mas | pt. musim mas godfrey29 doo2oita0ca pt musim mas |( pt musim mas sis |police | idmooo113iao pt. musim mas | pt musim mas sia moldova dong011o4378 |pt musim mas oo pt musim mas bis |goldkote | idmooo1is132 |pt musim mas musim mas goldshort 1moon11s195 |pt musim mas | pt musim mas okb pre d002011043783 |pt musim mas oo pt musim mas parjoomena menolak pede pede agungnya agungnya orb tar d002013032623 |pt musim mas pt. musim mas kena ora nan palm oleo palm oleo resource sdn bhd |golden d002011043782 |pt. musim mas pt. musim mas gol white idmooo115138 |pt musim mas pt. musim mas mean indrastuti nabatiindonesia indonesia |godfrey idwoooisisas (pt smart tbk oo) smart tbk agungnya agungnya industri industri bet |kota do2otto08t pt. megssurya mas megasurya mas besa prima sea gora ojo d0o201901esi |pt ind mas abadi pt ini mas abai basil daa meni ann alam sejahtera alam sejahtera mena man indonesia indonesia pes industri nabati industri indonesia indonesia industri industri bea indonesia indonesia ba7. gelar pt. smart oo smart tbk gelar d002013019154 pt. musim mas pt. musim mas mes pan lampung tbk lampung tbk industri industri bet |natvar 1dm000363256 pt. musim mas | pt musim mas saja monomer mata demam industri industri palm oleo palm oleo bee ana man agungnya agungnya indonesia indonesia idm00254683an indonesia indonesia bet hot dooheight dwoooosseis pt megasurya mas pt. megasurya mas higienis prima kenn indonesia indonesia indonesia indonesia meadows agungnya agungnya meadows prima bea industri industri goldnlite agungnya agungnya huai o d002012002089 (pt. musim mas pt.med mena agungnya agungnya |huledor d002012019728 (pt. smart tbk pt. smart tbk jaman pesototasr (rani (rataan ampt. musim mas pt. musim mas kes hai ara fats oils fats ken fats oils fats bet jaydropalm d0020110a8si1 (pt. musim was | pt. musim mas bean palm oleo palm oleo icon d002011018528 (pt. musim mas pt. musim mas icon dong011043528 pt musim mas pt musim mas operator name (amen eematetetar industri industri imperial 1dmo00386330 (pt. musim mas oo) musim mas sejak eeanann (atase wara (elarayasa fats oils fats set yoon do02013021086 pt. musim mas musim mas nova | motor37 e25 merayunya mas pt merayunya mas jintercote idol01is139 bahari karim pt megasurya mas bean artesis pianis alias pena emacs ame (enamgoo jadi do02018058918 |pt musim mas o | pt. musim mas jahan d002011052994 pt. pacific medan pt. pacific medanos jamo d002014003337 pt musim mas pt. musim mas pena industri nabati industri kana logmawrsex vomorvarra pemumawuwe kei (keterangan tas james doo2rilis7i |pt smart osa rebana h alasan maan prima julie pee kar een doogotao2isi pt. smart tok pt.sa pena indonesia indonesia king brand d002012060550 pt. permata hijau pt. permata hijau dim pram industri industri oil prima bes knot | do0201201st22 (pt star tok smart tbk kejaoot amar (emas p| poo2012013733 pt. smart tbk pt. smart tbk indonesia indonesia kul d002012050034 pt. pacific medan pt. pacific medan industri industri gas koncimas oo| smart smart tbk sajalah pelajar mamevaecon bencana fats oils fats besa industri industri gst tamedterranea d002019056532 auricoma sp'a (pt muli guna gas saja (emas (minta (eratben fats oils fats sdn. bhd. palm oleo prima industri industri ben indonesia indonesia gsx laila doo2012023526 |pt musim mas musim mas laila d002013042997 |pt mukti guna gas pt muli guna gas bean palm oleo palm oleo ger |lata do0g012038622 pt. star tbk oo pt. smart teges laura dong018000073 pt smart tbk pt. smart lauren | musim mas musim mas karena d002012017165 yemen agro for pt. berlian ekao02013002347 pt. bintang tenera pt. bintang tenera blico d0meta tjokrosetio nabati mes prima |tur doogorao2pian pro indonesia pt. bintang tenda oils fats oil ann simanjuntak simanjuntak n: mandate (konon paras pemakaman draoowas feersewon so. (uc d002012016027 mas abadi int mas abai st. furu poo2013031626 pt musim mas pt musim mas katana nan palm oleo palm oleo indonesia indonesia goa jumat pt. musim mas pt. musim mas palm oleo palm oleo g96. madanvictor doo20110978o8 (pt. musim mas musim mas madanvictor do020190518gi |pt megasurya mas pt megasurya mas gaon aon (rr metal (apeimar | doo2o1soc pt ini mas abadi pt inti mas abadi indonesia indonesia fats oils fats pan prakarsa prakarsa mandi d002012039018 (pt. musim mas musim mas ane diaspora(ft musim mas ptamas do02018000206 muli guna gas pt multi guna gas mama d002018019153 |pt musim mas o o | pt musim mas oo) mawar do02012051929 smart tom d002012002528 (pt. bintang tenera pt. bintang tenera nan sakti tangga tes roro do02012o036a8 |pt musim mas pt. musim mas indonesia indonesia bea indrastuti nabati bea indonesia indonesia harimau do02012018 tis (pt. smart tbk o | pt. smart tbk oobee prima perdana prima tes maru woo0 to252 pt smart tek oo) pt. smart tbk agungnya agungnya industri industri prima ena emas alam sejahtera alam sejahtera agungnya asas poems jerman utara | |master baker idol00124667 pt. mike oleo nabati pt. mike oleo kbs besanmax ' 'a agungnya agungnya medic ''!e |pt. musim mas pt. musim mas mena fats oils fats merawat d002011043520 |t '?e d002012018359 pt. smart tbk pt. smart tbk menara )pejamro oitonmen (isaentam (nami prima menarik mo00363228 pt. musim mas pt. musim mas kena pra industri nabati industri prima agungnya agungnya mirage d002014022019 pt. bina karya prima pt. bina karya kls besi kos si' ' |pt. smart tbk pt. smart tbk mm melanin d002010043588 |pt. musim mas fut pt. musim masuk melanin pt. musim mas aer motm pt. smart tbk smart tbk tes |motm d002012015460 |pt musim mas musim mas d002012023439 pt. permata hijau pt. permata hijau kelok sea n| d002013022503 |pt. musim maspalm oleo palm oleo mr.mac ' ?e d002013034627 |pt. musim mas pt. musim mas dena palm oleo palm oleo mr.ok ' ?e d002013034622 |pt. musim mas pt. musim mas mulher ' ?e d002012008778 pt. megasurya mas pt. megasurya mas bea pamnan industri industri a industri industri utama alam sejahtera needing star d002014015899 nurani ''!?e d002011039734 pt. musim mas pt. musim mas be')sal. obaapapa do02012030513 |pt musim mas pt musim mas parjonnoan menawar: (massa jagantasi prima obaapapa d002012057750 pt. inno wangsa oils pt. inno wangsa bea ben ken bea sakti tangguh obaidaman d0020130537is (pf musim mas pt. musim mas | objid aman d002014000496 pt. pacific medan pt. pacific medan |obaidoman d002012060749 pt. smart tbk ' | pt. smart tbk kesan fin (jak memes jeroan (rada agungny02012002' d002013034624 |pt. musim mas pt. musim mas okay d002013035254 pt. permata hijau pt. permata hijan joker oogodoresri smart martin oki d002011039716 |pt. musim mas pt. musim mas bee keikk d002019028527 (pt. smart toko o | pt smart tbk lado idm000275648 |pt. megasurya mas pt. megasurya mas lago idm00027665 |esos ema pena emakas kes nan agungnya agungnya ass nan prima men prima oles do02011037800 pt. musim mas pt. musim mas ilina d0oo2011039726 pt. musim mas pt. musim mas saja temon (agar mesum (laras fats oils fats bes ola doo201io37 tbg pt. megasurya mas pt. megasurya mas seroja ownesrar jayasewase plgpnsamjotvegrove idwooo0ssia megasurya mas megasurya mas bee agungnya agungnya asas ltd. ber jona d00201s00e840 (pt. star tbk smatmmar d002011037812 |pt. musim mas pt. musim mas langgeng langgeng bp8 gallus do020120629is (pt. smart tbk smart tbk fan agungnya agungnya one drop d002013011785 pt. bina karya prima pt. bina kars orbaoil oo) (do02014010162 |pt musim mas pt. musim mas oriental d002013043460 pt. royal industries pt. royal industries indonesia indonesia edit. (palmares d002012013737 (pt smart tok pt.momen penobatan eos (el teara fats oils fats palminoulie do02018002536 (e industri industri palm ' ' e| d002011037809 |pt. musim mas pt. musim mas palm d002012013735 |pt. smart tbk pt. smart tbk kenloma moon1sas1 |pt smart tbk ( pt smart to limited palm oleo industri industri eka prima kas private ltd xo. nama merek nomor daftar pemilik merek diproduksi keterangan patani d002013014752pt. musim mas |an musim mas musim mas polivatcote doo2011099720 pt musim mas | pt musim mas powo doo20110378pt. musim mas pt musim mas premier dopo120o36a7 pt musim mas musim mas d002011001155 saber pte. ltd. pt. permata hijau palm oleo, pt. asianagro agungnya prim,o02012030512 |pt. musim mas pt. musim mas rame roda saerpeua (pemuda bes| d02011018522 pt. musim mas musim mas eror penodaan |eimeett (metlai bond hoon maia mane rowonparran memar demokrat (eremuwebea industri industri rookie d002017006559 |pt smart tbkfan agungnya agungnya bean yaa industri industri rbd palm klein d002011037788 pt. musim mas pt. musim mas jamak menara (pratama (mma asn aomoamnar permana paman prima bea pand002013029748 |pt. smart tbk pt. smart tbk reina do02011037802 pt. musim mas pt. musim mas kes esae d002012033647 |pt. smart tbk pt. smart tbk aas fats oils fats prima fresco idm000088272 |pt. musim mas pt. musim masbelampung tbk tomb| royal che d00201sass star smart tok royal chef d002012030511 pt. musim mas pt. musim mas pos1| roda loro d002012088538 |pt smart tbk | smart tbk royalti d002013040021 |pt musim mas pt musim mas royal pufek roya soon como0o2fot masanya las pt. merasa has royal umbrella d002012023102 pt. permata hijau pt. permata hijau palm oleo pairmuse (noworvarran| amaruaex drnooaa (era,tosejsasek o000nos pritam nas most umata fats oils fats basa prima ken asa has ann fats oils fats palm oleo palm oleo saeed habib d002012036775 (pt. musim mas | pt. musim mas saeed habib d002013000071 |pt. smart tbk pt. smart tbk besa fasa t aas man industri industri sapi do02014015893 pt. musim mas pt. musim mas beenam f ans haa palm oleo palm oleo industri industri maa aas industri industri samad gold ' d002013034619 |pt. musim mas pt. musim mas bea kena sans palm oleo palm oleo samson idm00016702maumere noworvaran memacu drnooorar (eresweanroa man blooms beeurutan (note saran panoramas drsoow (eeree!002012060728 |pt smart tbk pt. smart tbk sharaf do02014021619 prx0. nama merek nomor' ' '|, asianagro pt. asianagro agungnya agungnya mit sewehintha d002013048296 pt. musim masis| dragons do02013048294 (pt. musim mas pt. musim mas bea prima tema dwooooa202a pr smart tbkyst|site doo201o01s720 pt star tok oo) smart tns2|site d002012016055 pr inti mas abadi pt ind mas abadi smile po02012030510 |pt. musim mas pt. musim mas soca doo industri nabati industri bee maaure (rowonoaran mataraman prsooors jerrsamanbeskena fan pas palm oleo palm oleoes, industri ben lela suco idm00207688 pt. musim mas pt. musim mas, pt. industri tisajsomume p0oonosras usm mas musta in psn agungnya agungnya kes elaabaa sakti tangguh super d002012055592 pt. inno wangsa oils pt. inno wangsa desa delicious deligirukbisa| super oles do02011097792 pr musim mas |s7 super saves d002012016018 |pt inu mas abadi pt. ini mas abadi penganan,| pennata (rama pertama premium superfry idm00090914 pt. asianagro pt. asianagro agungnya agungnya 1io superglaturit doo2011oa3sia |p musim mas pt musim mas agungnya agungnya supersavers do0201301a793 (pt. musim mas | pt musim mni indonesia indonesia kemasan kira ara palm oleo palm oleo industries industries mary do02nota tot pt. musim mas musim mas nota p002013013840 pt smart tbk | pt smart tbk dns rama d002014026106 |pt smart tbktant 1dmo00363227 (pt. musim mas pt. musim mas dengan pesamonar (res (amat sakti tangguh tasty tom d002011037813 |pt. musim mas pt. musim mas iso doo01201a718 pt's ' idm00055816 pt. megasurya mas pt. megasurya mas kiss (ab aas industri industri besa indonesia indonesia te|ma d002012023529 pt. musim mas pt. musim mas kesan palm oleo palm oleo dnoefmaza d002015013399 (pt smart pt. smart tbk soo|reterako o dwooosi7i72 pr. musim mas musim mas teluk |pt. musim mas pt. musim mas kadi basa kemas kebebasan aas prima teratai idm000088278 |pt. musim mas pt. musim mas testo j|pt. musim mas pt. musim mas thani doo2013057756 pt. smart tbk pt. smart tbk shanghai doo2013062411 pt. smart tbk pt. smart tbk nana (ea pte ltd sumber terang aas cow industri industri yna juameororafasa fats oils fats tani ttnews d002019002597 |my d002013007383 pt. inno wangsa oils pt. inno wangsa fats oils fats sais|tomy pt bintang tenera pt bintang tenda bea agungnya agungnya perkasa perkasa bhd sakti tangguh meessone d002012022618 (pt smart tbk pt. smart tbk trevor do?)e d002012033653 |pt. smart tbk pt. smart tbk perisa oiaditate fats oils fats kansai ela man prima race non aras remarumaan drnoomar teresfprima truly d002012016051 |pt. inti mas abadi pt. inti mas abadi kesan pama fats oilaaajunom doo201tour musim mas musim mas moo ordo d002014000827 musim mas oo musim mas mena man industri industri olly d002013012780 pt. asianagro pt. asianagro agungnya agungnya tina wessssl ninnin kosi bibiindonsisik esa nusa nesaveca doogortossr2a musim mas musim mas masa|ve do02012016044 pt ini mas abadi pi inti mas abadi vega d002013028638 pt. bina karya prima pt. bina kary29718 (pt musim mas pt. musim mas veg bte do0201to88736 pt. musim mas musim mas baja eoamoong (emas (everett industri industri tico|v doogoniog otot (naa edible oil pte ltd sakti tangguh edible oil pte ltd sumber terang bana pre roworvarran kemasan drnoowen dermawan'!' d002012003650 |pt. musim mas pt. musim mas asa hjumana pt smart tbk oo pt. smart tbk prima sem urin chef d002012002075 fr002012018358 pt. smart tbk pt. smart tbk vita idm000000891 backnum karim pt. bina karya primanvila idm00170158 pt. megasurya mas pt. megasurya mas vila d002013029049 pt. musim mas '| pt. musim mas vila choco idm00194700 pt. megasurya mas pt. megasurya mas wali do002012061357 pt. royal industries pt. royal industries indonesia indonesia o3|wahab d002013037530 pt. musim mas pt. musim mas doi kanan (an hana palm oleo palm oleo bea industri industri ss0e tan do02012018sat (pt. smart tbk pt. smart tbk pena indonesia indonesia agungnya agungnya ss00white chicken d002012002156 |pt musim mas | pt. musim mas ts10|wameelephant do02013003873 (pt. smart tbk | pt smart tbk ss11 name elephant do02013026288 (pt.windmill d002012008774 |pt. musim mas pt. musim mas wonderfarm d002012002083 |pt. musim mas pt. musim mas kemas pas industries industries industri industri fats oils fats d002012019166 |pt. musim mas musim mas industri industri ena agungnya agungnya kanyna indonesia indonesia indonesia indonesia bes ana ana indonesia indonesia bas indonesia indonesia bee kesana aas aas nbelas palm oleo palm oleonaa fat oils fat pesenam p0o20roo20e8 pt. musim musim wewumaa honor array| memar aman drnovest (eramaron den kena agungnya agungnya aaijzm doo2onsen pt. smart tbk smart tbkmena prima besa han nerrors oooaorsosesis prius yoom (amati (eutaemadi bhd sumber terang, pt. batara elok semesta terpadu, pt. berlian eka sakti tangguh me) mwnnaee nono oran ramarwaan drnooorst eeewo!|jalanagungnya agungnya iakoleo dookenagungnya agungnyshaheer d002013017018 pt. pacific medan pt. pacific medan industries industries alibaba idm00223200 pt. megasurya mas pt. mike oleokesan industri industri almarhaba d002013019155 (pt. musim mas pt. musim mas esa fats oils fats atas d002014018edt (pt. musim mas | pt. musim mas pena edan demang metan industri industri industri industri fats oils fats mama (rowonvarsan memar racer (keranindustri agungnya agungnya jatuh d002018021055 (7. jalar d002012002085 |pt musim mas pt. musim mas beer ogah delta agungnya agungnya industri industri gee industri industri agungnya agungnya jalserha d002015016920 pt. musim mas pt. musim mas bea pas industri industridoo2o1soa9ena pt. musim mas | pt. musim mas industri nabati industri industri industri sal mass (rowonvarran mamasa rnoowst (ferguson vanessa d002019002518 pr bintang tenera pt bintang tenera mana fats oils fats mia2620 |pt musim mas pt. musim mas industri industri sma do02011018900 pt musim mas | pt. musim mas assafwah (pt musim mas ) pt musim mas industri industri bejana d002012006250 (pt. musim mas pt. musim mas agungnya agungnya dosa zam doo2013012520 pt bintang tenera pt. bintang tenera pes fats oils fats sejazzanmep doondisooosri pt. musim mas musim mas bahar d002012062501 pt. pacific medan pt. pacific medan mawamans (note vera pemakaman drsoooe persewaan agungnya agungnya agungnya agungnya industri industri industri jbakeryfat do02011050780 pt. musim mas pt musim mas fats oils fats befats oils fats industri industri industries industries mo6| bella d002019002538 |ptyamille pt. musim mas oo)oo fats oils fats jam ipwooootoses musmifas pr. musimifas m6|bianco |pt. musim mas pt. musim mas didasari idm00010994 jpt. musim mas pi. musim mas besa industries industries bea aapette do0201s0025ai pr bintang tenera pt bintang tenera fats oils fats ke8089 pt. musim mas musim mas aja industri nabati industri pesan industri industri bonita d002012037338 pt. inno wangsa oils pt. inno wangsa pee ser pee industri industri bosan d002013097531 |pt musim mas pt. musim mas bosan d002011043449 pt. pacific medan pt. pacific medansummer roworoaran mamaramaas pmooosr (rekamter camel do0201103972 pt. musim mas musim mas jsa|temp d002012059899 (pt. musim mas musim mas penang01 tokoh2t |pt musim mas | pt. musim mas classic mulher d002019002942 |pt bintang tenera pt bintang tenera fats oils fats ae| coating fat do02011039739 (pt. musim mas pt. musim mas tan |cocotuxe logo1tog7 too pr. musim mas musim mas cocoon doea man agungnya agungnya nan agungnya agungnya bea industri industri kemana agungnya agungnya das d002011053008 pt. pacific medan pt. pacific medan bea tel mawas rotor array memar draoowa (were dati d002012029381 pt. pacific medan pt. pacific medan naa jaman ost daychocesa mahahab d002014015894 |pt. musim mas pt. musim mas d002012057752 pt. inno wangsa oils pt. inno wangsa iis bsa pesan luar mannen kena m50230 pt. pacific medan pt. pacific medan pee tel mawumaae (rowonoaran| kemasan pesona (keramasa agungnya agungnya rasesa ata aokn besa h3 m(row saran memacu drnooos perda .|) babe agungnya agungnya test lo d002012003652 |pt. musim mas pt. musim mas perekaman soon (ema (apeltrta fats sdn. bhd agungnya sejuta d002012030508 |pt. musim mas pt. musim mas pan gan ene ole eagpamasa fats oils fats esa masi agunsjaya agungnya faisal d0ot falcon d002018031625 musim las musim mas fawgiamar d002013016d002014000828 |pt. musim mas pt. musim mas bej money (akame (atas agungnya agungnya asa teen industries industries agungnya agungnya yatim d002012007168 |pt. musim mas pt. musim mas kena fats oils fats lestin d002011047363 |pt. musim mas pt. musim mas fidelity 002011039733 |pt. musim mas pt. musim mas besa nan agungnya agungnya fiesta d002013019151 |pt. musim mas pt. musim mas san anton mata (amen industri industri agungnya agungnya industri industri food dooans noworarran mamarwax draooorar pean yta be,n industri industri dalam pframe bhtieaea binugtasa bea naa fats oils fats glace ' ?e d002011043780 pt. musim mas pt. musim mas goodreads ' ' d002011043778 pt. musim mas pt. musim mas goldchoc ' | idm00113133 |pt. musim mas pt. musim mas goldcup d002011043779 pt. musim mas pt. musim mas golden ' idm00184597 pt. musim mas pt. musim mas golden chef ' d002012002081 ' 'i agungnya agungnya aas industri industri goldfiller idm000228089 |pt. musim mas pt. musim mas den ana man perdana langgeng tel mana rowan ran memaranans demooosr (peredaran goldflakes do02011044062 |pt. musim mas pt. musim mas godfrey24 d0| pt. musim mas goldstar doo2013034623 |pt. musim mas pt. musim mas besi agungnya agungnya golden d002011043782 pt. musim mas pt. musim mas goldwhite idm00113134 |pt. musim mas pt. musim mas yama |uamtmamatrn industri nabati industri, pt. megasurya mas agungnya agungnyoesman vegetable palme industri nabati industri industri industri 2p2| gelar d002013019154 (pt. musim mas pt. musim mas pajanan amnnowao (meet (pemetaan industri industri haluan 1dm000363236 (pt. musim mas pt. musim mas hans o d002018010150 |pt musim mas pt musim mas pejantan (mete mata bentet industri industri mesassana agungnya agungnya foodstuffs compa agungnya 2es| hc501 d002011028sit (pt. musim mas jpt musim mas healthy tasty d002011042629 pt. asianagro pt. asianagro ssi besi dameadows agungnya agungnya meadows prima sor(i huai do02012002089 musim mas pt. musim mas huiedor d002012030508 (pt. musim mas pt musim mas kefats oils fats sis eydropalm do0201102851 |pt. musim mas pt. musim mas bia| icon oo |pt musim mas pt musim mas 'sis| do02011023528 pt. musim mas pt musim mas si6|imperial idm00386330 pt. musim mas pt. musim mas industri industri maa fats oils fats innooil '?!? doo2013021056 pt. musim mas pt. musim mas internal '? d002011043516 di d002013058918 |pt. musim mas pt. musim mas industri industri industri industri foodstuffs company agungnya jawaher d002012020867|pt. musim mas ' pt. musim mas desa ena pan julie d002012030509 |pt. musim mas pt. musim mas julie d002011041596 pt,agungnya agungnya industri industri industries industries industri industri bee mlla d002012034729 pt. inno wangsa oils pt. inno wangsa fats oils fats fan fats oils fats bea prima laila d002012023526 |pt. musim mas pt. musim mas kemana pee industri industri ana industri industri b57|lateralouci d002014022147 |pt.icc indonesia pt. bintang tenera baja emas pendem tetaaual roworvarman mamaraax desoouat (eren brs uro pt. musim mas | pf musim mas bre|wam tpt musim mas pt musim mas madanvictor d002011037808 pt. musim mas | pt musim mas ste| madanvictor do02013051bgt pt. megasurya mas pt. tegasnsajak nano pangan adas'? d002013002345 |pt. bintang tenera pt. bintang tenera mana romorparras mamacaax demo (ema basa amal aasasa agungnya agungnya agungnya agungnya asa industri industri besa agungnya goe|mass do0201400628woooose271 musim masmedali idm00090913 pt. asianagro pt. asianagro agungnya agungnya medic |ptdo02012022843 pt. inno wangsa oils pt. inno wangsa fats oils fats mega fat do02011043520 |pt. musim mas | pt musim mas minora do02011039719 |pt musim mas musim mas isi menarik 1dmo00362228 |pt musim mas pt musim mas minora d002011036866 pt. mike oleo nabati pt. mike oleo industri nabati industriagungnya agungnya industri nabati industri momen do0201201560 |pt musim mas pt. musim mas9rganize d002014015890 gulf asia oils and pt. asianagro ear (e2904 |pt musim mas pt. musim mas mr. cook d00201202088 mac oo do02013034627 pt. musim mas musim mas 'a89.| mr.ok do02013034622 pt musim mas musim mas muslimishao do02013000869 (pt. musim mas pt. musim mas pantthamee d002014015897 |pt. musim mas pt. musim mas sejam menoaeaa meteteta (pepetken kta man mawas (rowan var pemacu drnooorer kersuwoar1.|nora idm000088277 |pt. musim mas pt. musim mas d252| nurani do02011039734 pt musim mas tpt musim mas haa industri industri obaapapa | (pt. musim mas pt. musim mas ena aro fats oils fats kassoon motion (amat bentet7| kate do02013032624l d002011039716 pt. musim mas pt. musim masa agungnya agungnya oles ' '? d002011037800 pt. musim mas pt. musim mas ilina do02011039726 pt. musim mas pt. musim mas saja ema esai bete fats oils fats olivia d002012059389 pt. musim mas pt. musim mas kes fatwa fats oils fats mauumsas (row array menara drnososat terrapt. musim mas pt. musim mas langgeng langgeng bes agungao d002014019162 (pt. musim mas pt. musim maspalace d002012011905 pt. pacific medan pt. pacific medan cs| d002011039729 |pt. musim mas pt. musim mas nana fats oils fats palminoulje do02018002336 pt. bintang tenera pt. bintang tenera kena hee yaa industri industri palm d002011037809 |pt. musim mas pt. musim mas kaki kenapa agungnya agungnya . ) palms wax d002011043513 |pt. musim mas pt. musim mas pena memadai idm000362931 |pt. musim mas pt. musim mas ban meln meson emas nan industri nabati industri kesan fats oils fats slipaneta .d002018002326 pt. bintang tenera pt. bintang tenda pinalti ' do02013037532 pt. musim mas pt. musim mas safe semena (erie (etaemetar industri industri|pt. musim mas pt. musim mas gemella ' ' d002011043526 pt. musim mas pt. musim mas premier d002012003647 pt. musim mas pt. musim mas khas basaasssa atas fats oils fats nan agungnya bot premier gold d002012030812 (pt musim mas pt. musim mas asrama montana (asem dame agungnyaprofile '!' d002012008776 |pt. musim mas pt. musim mas kkn kadar asal pala industri industri '?. po02011043522 pt. musim mas pt. musim mas ame bentet industri industri gurattel mata rowonoarvan memacu drsooosr (kerasgea agungnya agungnya rbd palm klein d002011037788 pt. musim mas pt. musim mas sean ear (aa peta saja onamonne (ena pemekarbias basa semesta terpadu besa hata ras fats oils fats reina d002011037802 |pt. musim mas ' '| pt. musim mas dena kasadidm000088272 |pt. musim mas pt. musim mas d002011041618 pt. asianagro pt. asianagroddstl| royal chef o | d002012030s11 |pt musim mas pt. musim mas peponcarr eennsoaa (ena (emas industri industripajero eomemosa (rama perasaann mean kosa kedua mane roworvarran mamacaaan desoouat erenjokrosetio langgeng basa aka ras mana pmawas (nowoeoaran| emaramane pesona (emo hakimdaa aan shima d002012006877 pt. asianagro pt. asianagro tata ) jangknata (eat dept industri industri kesgis isilverspread d002011043518 pt musim mas jpt. musim mas simply deesismits oo d002012030510 |pt musim mas | pt musim mas gabeo02014025525 pt. musim mas pt. musim mas kesan ama man industri industri mawas rotor array remaramae drnoowet (werebeaco idm00037225 pt. musim mas pt. musim mas, pt. mike oleo nabati industri pejaueos pemonaossen (rr nan was musa wae suco lukisan idm00207688 pt. musim mas pt. musim mas, pt. mike oleo nabati industri sen benam peoontoseras musim mas musim mas maausase note pura mesmaramans pesona (keranfats oils fats super dengieuk d0020101ib2o pt. musiman pt. musim vas agungnya agungnya ure rakaat norsk (pt musimanerani danar riak (rikean tel mammals nomor varian| amar drnoow (kemare|pt. musim mas pt. musim mas kena maa aan industri industri telefon idm00317172 |pt. musim mas pt. musim mas tele ' 'a|must fr bintang tenera pt bintang tenera asbesa ana fats oils fats bemaumere noon aan memacu drsoourai (eereasoa tiket d002011001153 saber pte. ltd pt. batara elok semesta terpadu, pt. asianagro agungnya fan fats oils fatdatasetfats oils fats bwam rowonoarsan memararaex product (eereuwani(es6| noli do0201103781 (pt. musim mas o' '| pt. musim mas edan pena medan industri industri kesanpt. musim mas pt. musim mas pepes etin mereda yengmatehedar industri industri eve d002011037791 |pt. musim mas pt. musim mas minas edible oil pte ltd semesta terpadu velvet r0020020334503 ngo chew hong pt. berlian eka edible oil pte ltd sakti tangguh tawas rowonoarvan memeras pwsooucr (were med pan edible oil pte ltd sumber terang bea aan industri industri nah eromoseo (era (r|lancar russiban|koma musim nass industri industri mnn fats oils fats maucunaas nomor vera pemujaan dragon jeemwegungnya agungnya peak peamosass (remas (eramatasas august d002012029382 pt. pacific medan pt. pacific medan industri industri watan do02012023525 pt. musim mas pt. musim mas industri industri west coast d002011042622 pt. asianagro pt. asianagro agungnya agungnya nivowenaa denononos jeraaaanas kerjasama pera man industries industries fats oils fats yes d002014019166 |pt. musim mas pt. musim mas meja merona (emas (enpteteta industri industri aas yaa industri industri youmu d002011041603 pt. asianagro pt. asianagro agungnya agungnya bea bedaena fats oils fats ter| jiwa d002012002088 (edusae troworoarran pemacu drnooasr ioig sesuai dengan aslinya sek r34 jenderal tehran'perdangan tax gan a16 umum, kej oga tea iay liarperkakas tangan melalui pengawasan post border, perlu mengatur kembali ketentuan impor perkakas tangan: bahwa ketentuan impor perkakas tanganperkakas tperkakas tangan. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: perkakas tangan adalah alat bantu tangan yang dioperasikan dengan menggunakan tenaga manusia (tangan) dan tanpa adanya bantuan mesin atau elektrierkakas tangperkakas tangan dapat diimpor. perkakas tangan yang dapat diakas tanganngka pengenal importir api), dan rencana distribusi dan atau penggunaan untuk impor perkakas tangabizperkakas tangandan mengajukan permohonan perubahan persetujuan impor. importir perkakas tanganperkakas tanganaperkakas tangerkakas tangerkakas tanganperkakas tangerkakas tangerkakas tangerkakas tangperkakas tanganperkakas tangancc. terbukti mengimpor perkakas tangperkakas tangrkakas tangperkakas tanganperkakas tangerkakas tangan. pelaksanaan peraturan menteri ini dapat dievaluasi (satu) tahun sejak tanggal diberlakukkakas tangan,perkakas tangangap iro hukum, daa indoperkakas tangan yang dapat diimpor ex. sekop datar dan sekop barang setengah jadi lengkung. yang memerlukan ex. cangkul dan garu proses lebih lanjut ex. meliputi ex. kapak, sabit paruh dan alat perundingan bagian potong semacam itu depan, pengecatan, ex. gunting untuk tanaman dengan melengkapi pagar, gunting bunga dua gagang kayu atau tangan dan gunting dua tangan plastic, dan semacam itu pencantuman merek ex. perkakas tangan lainnya dari dagang jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanrian perdagangan biro hukum, jenderal ir besi hayati mpan iat jenderal ttd. kementerian perdagangan kepada hukum, bahru chair sni an)li julina berat bau. iko"o ex. us$ dengan iodine value wins rbd palm klein dalam kemasan baimeratos ord perdagangan reg hukum, bahru chair pipa li juli indonesia indonesia indonesia indonesia poo pes pte ltd pt. agro murni pt. utara agro pt. timuran agro pt. agro perkasa pt. mas bestari veteran doooorsonnes malam masogo1setarabeegejarama pt. smart tbk smart tbk ama do0201201man poo2o120386s0 smart tok smart tek has fats oils fats jantan p002012031375 sabermetd ini mas abaho02011047520 raharjo sapto aji pt. multi guna gas, pt. trinity interline agungnya agungnya rot doogortos77 pt. musim mas musim nas jasa menata (makanhas fats oils fats naa tama industri industri bea asa fats oils fats betej race r0wox array remacumarx irsoowat (keren indonesia indonesia jalghadbrr d002013017018 industries industries indonesia indonesia kal indonesia indonesia tea industri industri indonesia indonesia bes01 so0 |pt smart tbk o)| pt. smart tbk almarhaba doo20130191ss pt musim mas oo) pt. musim mas industri industri indonesia indonesia industri industri bea indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia jalokem doo2012o02oes musim mas pt. musim mas industri industri industri industri bea pee pas industri industri jalserha |pt musim mas musim mas bea indonesia indonesia industri industri besa indonesia indonesiaej masa konon para pamaruraes orsoouat (kemanan indonesia indonesia pair oleo pair oleo team pr. smart tok pesmarttek gas, pt. trinity interline indonesia indonesia jaldawwar.industri industri indonesia indonesia indonesia indonesia alibaba 1dmo00225200 megasurya mas pt. megasurya mas dejauacos (samovar (nanamaucar (oem indonesia indonesia jamaimoua do020100208t pt. musim mas musim atas indonesia indonesia bea pata ras fats oils fats jat maarten d002012056774 (pt. smart tok smart tok dejan jeomonaen (halaman (rekaman industri industri fats oils fats asa indonesia indonesia indonesia indonesia ana indonesia indonesia man industri industri tel melumasi (rowooar amarweees draooorar (keras pan indonesia indonesia agungnya agungnya sejateak d002019mago woo27s602na prima man bhd sakti tangguh gir amma dooeoneoogras pt. smart tbk pt. smart tbk japan pesamooni benar (pipet industri industri indonesia indonesia bes masan fan agungnya agungnya tel mawruaee (rotor serta memanas drnooosr (ereuwea fats oils fats james do02012010256 pt. smart tbk pt. smart tbk 2s. jansen d002013002323 pt. bintang tenera pt bintang tenera arafatstar tbk jerman do0201202913 |pt smartindustri industri isa jasanya doogorosotio saat pt. smart tbk jassatwah d002019004826 |pt musim mas pt musim mas bejana aware (anakan (penanda industri industri bes agungnya agungnya besa ara fats oils fats | doo2o1so12sa0 bintang tenera pt. bintang tenda indonesia indonesia mat kataomed doo201 s00087i (pt musim mas pt. musim mas gea kesan area palm oleo palm oleo esa indonesia indonesia hoa indonesia indonesia mane agungnya agungnya indonesia indonesia nan| pt musim mas bea agungnya agungnya aserjpatr do02012019t doo2012016015 pt ini mas abadi pt. inn fats oils fats bella doo201900259t7a (bisa two00210963 pt. megasurya mas pt. megasurya mas fats oils fats d0o2015002818 pt. bintang tenera bintang tenera at. (batam mo00073 tto merayunya mas megasurya mas pratama pratama pratama pratama indonesia indonesia test woo top93 pt. musim mas | musim mas 3s2 bmac | sasa musim mas pt musim mas didasari idmooootosoa pt.deusia bini sila e: s nan (bokapetite do020120087tt pt merayunya mas megasurya mas fats oils fats io2 took elite oo201300251 pt. bintang tenera pt bintang tenera ejaan anno janmsatan rasa bhd sakti tangguh industri industri dos loss misi sakti tangguh, pt. berkah emas sumber terang bong doo20120200 |pt saat tbk o o | pt. smart tbk bong doo2012059993 pt musim mas pt. musim mas bea bhd sakti tangguh industri industri bes fat oils fat bona do02012002839 pt bintang tenera pt bintang tenera darjeomr pononosee (enam (euagemtaa industri industri indonesia indonesia (ea primis do02011039 tao pt. musim mas pt. musim mas mas indonesia indonesia dis lne woo025008i merayunya mas pt. megasurya mas brcmoco moon1se298 bahari kami megasurya mas jes remove wo00113136 bahari karim | pt megasurya mas bshciog idm ip7i megasurya mas pt mesasurya mas bejat tools papa tegar prakarsa prakarsa x0. nama merek nomor daftar pemilik merek diproduksi keterangan d002012059399 |pt musim mas pto02011043445 pt. pacific medan pt. pacific medan industri industri cheftrusted doo02011044006 pt,iokrosetio nabati d002012023146 pt. bina karya prima pt. bina karya prima blue dofat d002011039739 |pt musim mas pt. musim mas coco oil d002013000072 pt. smart tbk pt. smart tbk naaar zona eoaomar (eramanamaa| teater prima coo state do02012013to7 pr smartbea indonesia indonesia industri industri bana agungnya agungnya indrastuti nabati cooking oil cooking oil cooking oil cooking oil danicadorada 1dmo0oata jakartas industri industri max (note para emaraans desert (kematian industri industri nabati industri der. hoc | d002011048829 musim mas pt musim mas pr ens do0201201tos |pt star tbk star dane doogoreoteoae pt nu mas abad pt. inti mas abadi penx divas doo2or2 o1s72a star tbk pt. smart tbk |bonus woo0s48220 domus jayaeden do02012003619 musim mas musim mas pajak penang (iasterene aaaaaa sakti tangguh indrastuti nabati agungnya agungnya bea fats oils fats eden d002010031bea mas nan industri industri enburg doo2012007167 |ox elit |pt musim mas pt. musim mas sos. lmo pt smart tbk smart tbk jelnakhla do0201300007o |pt smart tbk ) ( pt smart tbkkenapa doo201200 gas6 ptdoogorpoacos7 pt smart tbk smart tbk agungnya agungnya era king d002012020879.is eureka 1dmo0017o1so pt. megasurya mas pt. megasurya mas saja eesononar (enam tegas agungnya agungnya ber semua poo201201372 smart tok tptd002012016053 pra mas abadi pt. inti mas abadi selam emnanara (er matang paman prima bespen pad nan agungnya agungnya esa agungnya agungnya bet rasa d00201801773s pt. musim mas pt. musim mas pasal | doo2013013342 pr smart tbk | pt smart tbk bea palm oleo palm oleo ken maa palm oleo palm oleo besaran d002018000870 pt. musim mas musim mas indonesia indonesia ber drama d002018018an palm oleo palm oleo famotiamar do02019016oasar drama doo2o12orie pt. musim mas pt. musim mas sadel fats oils fats kasa nan agungnya agungnya indonesia indonesia |rest d0020t1027368 pt. musim mas pt. musim nas bea pes tjokrosetio nabati bse atungfat d002011039727 pt. musim mas musim mas drama dw000242813 |e ima mena doo2011o9ots (pt. musim mas musim mas agungnya agungnya prima bes |verve pt smart tbk smarmbk industri industri set presa doooonsonsesi pr. smart tek tbk mve oo201201 ots |pt musim mas pt. musim mas indonesia indonesia bea agungnya agungnya besa industri industri bes |roo die do0201s02tos8 pt. musim mas tasika hiasindasnd mtssstotena bessibssbasine nnn f bans nnn kennnnnn prima bee prima industri industri haaer gent pr. smart tojom doo201300257a pt. bintang tenera pt bintang tenera gino doogontoareta pt musim mas pt musim mas gino do0201201371 |pt smart tbk o | pt smart tbk chemicals chemicals ann industri industri indonesia indonesia |horace dong01o a37eo (pt. musim mas | musim mas it (corberaps doo2011028778 pt. musim mas pt. musim mas jerman meno dolar oematnaag |egasemaa perkasa gta (eorpemoc dwo00113133 musim mas pt. musim mas ara |oorpeom doo20iio a377s musim nas musim nas gis gol woo182 so7 |pt musim mas musim mas indonesia indonesia mazhab indonesia indonesia ane golden brown idmooo12167a bahari karim tegasnya mas aro |corbenci doo2012002081 pt. musim mas musim mas joomaomr moda mana mis (pesatdoo201s0210 pt. musim mas pt musim mas besa|m00228035 pt. musim mas pt. musim mas goldflakes d002011044062 |pt musim mas musim mas godfrey24 doo2011042064 pt musim mas pt musim mas police idmooot1s140 pt. musim mas ) musim mas olivia doo2011043784 pt musim mas pt musim mas | goldkote idm00113132 |pt musim mas pt musim mas goldshort idm00118135 (pt musim mas pt musim mas goldspread d002011048788 pt(pt. musim mas pt. musim mas goldweite idmnan|pt musim mas ( pt musim mas |bes joueur doo2o1so1sas pr. smart tek pt. smart |gelar doo20120dia |pt musim mas | pt musim mas lampung tbk lampung tbk bee arn musim mas pt. musim mas bae bea pan industri industri kesan isa has daa man palm oleo palm oleo mans d002018019180 pt. musim nas musim mas mean pdes indonesia indonesia indonesia indonesia amr |nomor d00201102suit pt. musim mas pt. musim mas healthplus idm00327985 ngo chew hongstmprors dwoooosse1s pt. megasurya mas pt. merayunya mas higienis prima bea badan prima indonesia indonesia bea indonesia indonesia meadows agungnya agungnya industri industri goldnlite agungnya agungnya aesjauag d002012002089 pt. musim mas pt. musim mas humile d'or d002012012635 franco asian pt. berlian eka lag hindi don dan singapore pte ltd dede ketegasan feed fera man agungnya agungnya 2sx|nuevo 1d002012013728 (pt smart |pt. smart tbk bea do02012016054fan fats oils fats aas fats oils fats (eydropalm do02011wasit |pt musim mas pt. musim mas as9| ro | dong01028523 pt musim mas pt. musim mas soo. cos do02011018528 |pt musim mas musim mas amp moon (meet (peteteta industri industri imperial (pt. musim mas musim mas fats oils fats bor indoor do02018021056 pt. musim mas | pt. musim mas jingga | idm00037825 pt megasurya mas megasurya mas intercomm idm00113199 bahari karim megasurya mas internal do02011048516 |pt musim mas | ptjune d002012013719jaune doo2o1tewas print mas abadi pt inti mas abadi kejar omong (reset memata primagungnya agungnya industri industri industries industries kawan baru 1dmo00088270 (pt. musim mas pt. musim mas maret (konon ara remaratas drsooorat (eemeweoogoisoonate pt inti mas abadi pt. tni mes abad indonesia indonesia palm oleo palm oleo bejat ansar ema gene industri industri oil prima be. kingdom d002012019722 |pt smart tok smart tbk melapor mannen (rentan bar8733 |pt smart tok pt smart tbk indonesia indonesia kansas aas industri industri bas unc mas smart tbk | pt. smart tbk fats oils fats industri industri bet apertaas fats oils fats sdn. bhd. palm oleo industri industri ben indonesia indonesia (tata d002012022526 pt. musim mas pt. musim mas sejuta maras ngga (era palm oleo palm oleo jala d002012031622 (pt. smart tbk oo)pt. smart tbk pt. smart tbk lauren '?oe |pt. musim mas pt. musim mas kena trade sakti tangguh cuisine fats oils fats bd002013002347 |pt. bintang tenera pt. bintang tenera |tico | d002012036263 raharjo sapto aji pt. multi guna gas pan simanjuntak simanjuntak agungnya agungnya kkeaslian nan prima bps man oil banat face dong01201c017 pr ini mas abadi pt inti mas abadi bea indonesia indonesia ses jumat o pt. musim mas musim miss bea madanvictor do02011o378o8 pt. musim mas | pt musim mas meja pamor (meter (pagn sakti tangguh indonesia indonesia pes maa fats oils fats prakarsa prakarsa mandi do02012099015 pt. musim mas pt. musim mas ben indonesia indonesia mamaafrica d002012028528 (pt musim mas musim mas kesan man! limited agungnya bea bea ann sakti tangguh got marks do02018000256 pt. muli guna gas pt. multi guna gas go2 mana doo2013010ts3 pt musim mas | pt musim mas mawar | do020120549gos many do02019002518 |pt bintang tenera pt bintang tenera sajuamer manga (asma mana (amanat sakti tangguh marco do020120036a8 |pt musim mas pt. musim mas bea indonesia indonesia gtz margaret 1dmo00225202 pt. merayunya mas megasurya mas indrastuti nabati bes indonesia indonesia gis marmer doogorp o1ghata henmatan (konon para pemakaman desoooa (kersewes gis memar do02013000207 pt. muli guna gas pt muli guna gas klein industri industri gee agungnya agungnya prima perdana prima masuk 1dm0000o7o222 |pt smart tbk pt. smart tok sejuta dosen pai dea agungnya3o mak mooooee27 pt musim mas pt. musim mas bes indonesia indonesia agungnya agungnya gea medi co |o560p94 tpt musim mas pt. musim mas ana fats oils fats cas mencatat doo201class20met smart tbk saat tbk menara dwooooo3392 pt smart tbl (stork doo2011039 tid |pt musa mas pt. musim mas gapamno omong (mart (mata prima gas minor |o 59e978 (pt musim mas musim mas bana pan industri nabati industri ann prima pen nr star tbk smart tbk mm melanin d002010023388 pt. musim mas tut pt. musim mas futo |motm d002012017os (pt. smart smart tbk mom | do020120152 |pt musim mas | pt musim mas benanggea moon doogorgorgroa pt smart tbk star tbk gro moon doo2013021808 musim mas o | pt musim mas gr. rca doootsooapoa muat vas musibts motimishao (pt. smart tbk pt. smart tbk ceo mustimishao pt musim mas | pt musim mas industri industri gee ttragis o2019000298 pt muli guna gas pt. muli guna gabsa |nora two00be277 pt. musim mas pt musim mas surat doo201103973 pt musim mas | pt musim mas peran pan alam sejahtera alam sejahtera msjoass 1woo0225029 smart tbgea agungnya agungnya jobaapapa doo20prostat |pt smart tbk ooobarpapk do02012016018 pr. mas abadi pt. inti mas abadi 7os doo2012030513 pt musim mas musim mas pejalan oesaoar (matan bineakasa prima bea has fats oils fats toe |osakpara d002018000299 pt. muli guna gas multi guna gas pajak ponoasno (an massa |mamasa sakti tangguh dewan doo20120c07as pt smart smarttts (okay d002012002080 |ojo doo2gross7ie pt musim mas |work d0o201s02857 (pe share tbk smart tes |otago | ibwooogrsca8 pt. mesasurya mas megasurya mas tes. lovato | dwoooorees pt megasurya mas pt megasurya mas ter. folat doo2012013709 pto2011037800 |pt musim mas pt. musim mas ilina d0002012034735 pt. inno wangsa oils pt. inno wangsa fats oils fats tiva do02012055agungnya agungnya olivia cooking do02012013711 pt. smart tbk pt. smart tbk oil oliviapt. musim mas pt. musim masl maumere (noworveran memacu provost (erecta bini dono bintnsndial nal men pt. mike oleo nabati industri oil chef industri industri javana (pemesanan" resources and resources and technology tbk technology tbk indrastuti nabati fats fats tes palmares doo2012 o1tat (pt smart tbk39729 musim mas ) musim mas fan fats oils fats palmmoulje doo201s002536 pt. bintang tenera pt bintang tenera perasaan oamntorn memeras (pemain nata industri industri pado doo2o11og ted pt. musim mas pt. musim mas palm doo201201g735 pr smart tbk | pt smart tbk ben agungnya agungnya patmswak doo2011assets pt. musim mas pt. musim mas (palmata 1dwo00153816 pr smart tbk | pt smart tbk palma woo1s ssi7 |pt smart tbk star tbk pesona emoneson (enmeteteaa (renaferesisi dna x0. nama merek nomor daftar pemilik merek diproduksi keterangan(. musim mas pt. musim mas polivatcote do02011039720 |pt musim mas pt musim mas tes. |romo do02011037807 pt. musim mas pt02011043526 pt. musim mas pt musim mas premier do02012003647 pt. musim masagungnya asungjaya tej mama troworoarran memacu encer (were profil do0201200877 (o000011018522 pt. musim mas pt. musim mas kejaran osantomn (mean (emetevatrun (nona remaramas pesona (kenea|pt. musim mas pt. musim mas gatot akan perasaan prima industri industri red rose d002012040737 (pt. smart tbk smart tbk saja moons (antar (magetan industri industri bea fats oils fats bea industri industri bea man agungnya reem doo2o1g00oras saat tbk star tok baoreinya doo2011037802 pt musim mas | pt musim mas fan agungnya agungnya kepada ho palm oleo remy doo2o12o1else prom |. doogoroosaea7 pt smart tbk pt smart tbk fats oils fats prima bae esc idwp0008e272 pt musim mas musim mas agungnya agungnya gsm lampung tbk be2 royalchef |pt smart tbk smart tbe royal chef doo201200s |pt musim mas | pt musim mas gencar eansega angel (ama industri industri kes ora bisa palm oleo palm oleo kadar mann sakti tangguh ber royal foods doo20prosesi pt saat tbk pt. sari tbk ejaan row saran pemeranan pmoooar (keranaroyalspoon idmooo2also1 |pt mernsurya mas pt. megasurya mas dea ken palm oleo palm oleo industri industri ruwet gold d0020110377ouk doo201010295 pt smart tbk pt. smart tbk saber doo2011048525 |saber doo2o12onn smart tbk pt. smart kena ana aas fats oils fats saber doo20t20sa3t8 saber relid pt. inti mas abadi basa kandas fals prima fats oils fats beda kesatassaf peranan palm oleo palm oleo 2e7 (saved habib doo201203677s |pt musim mas pt. musim mas |sare habib do0201s000071 |pt smart tbk | pt smart tbkhara recaro sapi muli guna gas palm oleo palm oleo industri industri industri industriindustri nabati industri tej murder (noworoerar samaran drnooosr (rereuweo. sara doo2012090106 pt smart tbk tb08salon 53eot (pt musim mas musa mas saya d002012012625 kong hoo pte ltd pt. berlian eka sakti tangguh, pt. asianagro agungnya bes kena man prima sumber terang mj mammals noworoerrar memacu rnoooct perst. (sense 1dwo00997i2dto (sharaf doogorooeoras smart tok pesas fat oils fat indonesia indonesia indonesia indonesia (eta industries industries page indonesia indonesia aas man industri pes agungnya agungsjaya shibiao shichi d002011041609 pt. asianagro pt. asianagro agungnya agungnya, pt. pacific medan industri d22|seta doo2o12logon2 pt musim mas musim mas kejam pesmocer (melewar (remdtenasjalan aon jossteataa (agam10 |silverspread doo2011048818 |pt musim masprima sar smart mo00032024 sharesar site d0o2012019730 (pt smart pt. smart tok das (site doo201201loss pt. inu mes abad pt mu mas aba jsm doo2012080810 pt musim mas | pt musim mas tej mmm honor oran mmaramane pwnoooar perma sakti tangguh pan aena ama (aesuw d002012056777 |pesat tok pesmarttek suco idm00037225 pt. musim mas pt. musim mas, pt. mike oleo nabati industri lukisan sec |suzume doo2o1 s9tssna nan agungnya agungnya bea delicious fats oils fats delicious bea delicious delicious prima fats oils fats ora superolems d0020110377o2 pt. musim mas | pt musim mas uan industri nabati industri 27e supersavers do0201201g0a8 |pt ini mas abadi pt. ini mas abadi premium agungnya agungnya |supergiazurit doo2011043sia |pt musim mas | pt. musim mas bernama agungnya agungnya obt (supersavers d002013014793 pt. musim mas )kena has pas industries industries sec tai do0201potato musim mas musim mas ser. |tay do02013013340 star tbk smart tbk see tani sesi7 musim mas | pt musim mas ann sakti tangguh tasittom doo2011otis |pt musim mas | pt. musim mas so1. tom doo201201g7 |ptn lampung tbk lampung tbk sea auto dmo000s58tgx0. nama merek nomor daftar pemilik merek diproduksi keterangan| tata d0tatatelefon idm00317172 |pt musim mas musim mas tele |pt musim mas )mas pt. musim mas testo |pt musim mas pt musim mas the yellow do02011043442 pt. pacific medan pt. pacific medan cow industri industri idm00225.37794 |pt musim mas musim mas tiket do02011001153 saber pte ltd pt. permata hijau palm oleo, pt. asianagro agungnya tej maurumaas nomor saran ramarasax drnooost (wereo doo2012o326s3 pt smart tbk o | pt smaretbk pena fats oils fats too|mater d002012031879 saber italia pm. inti mas abadi kerja omar (santri (araha prima true doo2012o1emosi ini mas abadi pt. ing mas abadi des kes fama fats oils fats psas enaas| not don2otiogrs (pt musim mas musim mas dejan hormone (anna (anakan industri industri agungnya agungnya hos|ve oo201 toyota pt. musim mas musim mas tops|v ega door2o1emas pt ini mas abadi pt mas abad damantomca (mr amatairia (perantara prima most vegetabletat d002011039718 musim nas pt. musim nas vegetable oil d002011039736 |pt musim mas pt musim mas aaaa peta penata (anda industri industri gosefvavs d0020110577o1 viking d0020120036s0 musim mas musim mas aaaa nani oamvasaca damgmeme|vena doo2012032620 pt smart tbk smart tok penjara antarras jerman font remmatant prima violet ngo chew hong pt. berkah emas edible oil pte ltd sumber terang toe9| urgmchef doo72|vta do02012018858 smart tbk pt. smart tok jejak pusonei (mantan (asalan prima tora| vita do0201toa0096 pt. megasurya mas pt. mengisiesa industri industri tora|vvo doogorooga6ea musim mas fut pt. musim mas tu8t vota woord o1se pt megasurya mas pt. megasurya mas voiachoco idmoooioatoo pt. megasurya mas pt megasurya mas (aa indonesia indonesia ana tea industri industri bes indonesia indonesia indonesia indonesia hos7 akk doo2012003653 musim mas | pt. musim mas manjakan monumen (naga (apaan industri industri wangsa d002012022972 pt. inno wangsa oils pt. inno wangsa fats oils fats tej matian known saran pemaraans drsooura (kereoo2| wat do02012028525 pt. musim mas | pt. musim mas fla palm oleo palm oleo pes industri industri ios watan doogorgorgsat pt. smart tok smart tbk besa agungnya agungnya tot want chicken d002012002156 |pt musim mas pt musim mas moe watteelephant do02013003873 |pt smart tbk | pt smart tbk waste elephant d002013026288 |p musim mas | pte inout pt. musim mas musim mas wonderfarm |pt musim mas | pt musim mas industries industries ban industri industri ken fats oils fats ala nan industri industri kei agungnya agungnya foto:logo doo20120087ts pt. musim mas |, indonesia indonesia lema indonesia indonesia asa indonesia indonesia indonesia indonesia hewan med me ann indonesia indonesia indonesia indonesia kes seba kata sakti tangguh zara d002013007264 pt. smart tbk pt. smart tbk dea kendali ras fat oils fat zina d002012002088 pt. musim mas pt. musim mas kesosilnsa didata man sakti tangguh besi agungnya agungnya zina ' ' d002012034621 pt. smart tbk ' | pt. smart tbk ken banana eadaan alas prima besa ala palm oleo palm oleo a.n. menteri perdagangan rl.i., direktur jenderal perdagangan luar negeri inan sesuai dengan aslinya dekret ayat jenderal ttd. kementerian perdagangan ike hukum, bahru chair uan aria yeontuanmam touopenai pss pinus dan gmina us$ asn gr. pemm,s sesuai dengan aslinya bahru chair peran jenderal kemenag perdagangan pai hukum, lan, yan ams irian nyan #asminili jul an sesuai dengan aslinya kos aria jenderal nite ian perdagangan bio hukum, mii candaya saing ekspor timah, dan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pertambangan mineral? atau belum dalam bentuk batangan. timah batangan dan timah dalam bentuk lainnya adalah timah paduan maupun tidak yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian. timah solder adalah timah dalam bentuk batangan dan bentuk lainnya yang digunakan untuk menyolder. ekspor timah adalah kegiatan mengeluarkan timah dari daerah pabean. eksportir terdaftar timah, selanjutnya disebut et timah, adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor timah. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag perpemurniandan dihapus,sn. ketentuan sebagaimana dimaksud pada berlaku mulai tanggal januari sampai dengan tanggal juni peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per terhitung mulai tanggal julidan unsur pengotor sebagai berikut: untuk besi, paling tinggi fe: dan untuk timbel, paling tinggi pb. dihapus. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: timah solder sebagaimana dimaksud dalam dapat diekspor jika mengandung unsur besi paling tinggi fe. ketentuan diubah. ketentuan sebagaimana dimaksud pada untuk timah batangan mulai berlaku agustus dan untuk timah dalam bentuk lainnya mulai berlaku januari timah yang diperoleh dari perdagangan melalui bursa timah sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat diekspor oleh et timah sebagaimana dimaksud dalam terhadap et timah, maka timah sebagaimana dimaksud dalam dapat diekspor oleh et timah yang ditunjuk oleh direktur jenderal dengan mempertimbangkan usulan dari pembeli timahtimah sebagaimana dimaksud dalam danatas produk timah paling sedikit (lima) tahun:: dan peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per,a dan lampiran ilbuntuk dapat dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis, et timahumlah timah, jenis dan spesifikasi timah yang mencakup pos tarif melalui analisa kualitatif laboratorium: dan waktu pengapalan dan pelabuhan muat: bijih timah yang berada smelter yang merupakan cadangan bahan baku,spesifikasi timah yang mencakup pos tarif hs, kadar logam timah, kandungan pengotor dan pb: jumlah dan jenis timah, bukti pembelian timah batangan dan timah dalam bentuk lainnya dari bursa timah: waktu pengapalan, pelabuhan muat:: cadangan timah yang dimiliki oleh et timah:, dan peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag perkepada et timah. atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor timahketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pengakuan sebagai et timahdicabutbatangan dan atau timah dalam bentuk lainnya: menyampaikan data dan informasi yang tidak benar mengenai asal bijih timahsebanyak (dua) kali dan memenuhi alasan pembekuan kembali. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan pengakuan sebagai et timah sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan perdagangan ala bira hukum, upn erygatur kembali ketentuan mengenai instansi penerbit surat keterangan asperaturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag pelembaran negara republik indonesia tahunsk tentang pemasukan dan pengeluaran barang dan dari kawasan beriandatangan ska, asli tanda tangan pejabat penandatanganska kepada direktur jenderaldan atau kawasan industri yang berorientasi eksporatas permohonan sebagaimana dimaksud dalam direktur jenderal menetapkan instansi badan lembaga sebagai ska berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas penerbitan ska. ska harus memiliki pejabat penandatangan ska. pejabat penandatanganpejabat penandatangan ska kepada direktur jenderal. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per pejabat penandatanganluar negeri yang ditunjuk oleh kepala instansi badan lembaga dan telah memiliki sertifikat mengenai pemahaman ketentuan asal barang indonesia rules origin indonesia) dan tata cara penerbitan ska dari kementerian perdagangan, dan cc. pada saat diusulkan masih memiliki masa kerja paling sedikit (satu) tahun sebelum pensiun. penanggung jawab ska harus mengusulkan pejabat penandatangan ska kepada direktur jenderal. penanggung jawab ska dapat mengusulkan paling sedikit (tiga) atau paling banyak (lima) pejabat penandatangan ska sesuai kebutuhan. usulan pejabat penandatangandapat mengganti pejabat penandatangan ska dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepadaandatangan ska yang telah ditetapkan. pejabat penandatangan ska sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per permohonan untuk mengganti pejabat penandatangan ska mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pejabat penandatangan ska pengganti belum ditetapkan, pejabat penandatangan ska yang telah ditetapkan sebelumnya masih memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menandatangani ska. direktur jenderal dalam hal ini direktur menyampaikan fotokopi spesimen atau hasil pindai scan asli spesimen sebagaimana dimaksud dalam kepada perwakilan republik indonesia luar negeri atau perwakilan negara asing indonesiaasli spesimen sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas yang berwenang negara akreditas. ketentuan mengenai pengadaan dan penyaluran formulirwajib menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan formulir ska. laporan sebagaimana dimaksud pada dicetak, dibubuhi asli tanda tangan, dan ditempel basah untuk disampaikan melalui sistem ska setiap bulan paling lambat tanggal (lima belas) bulan berikutnya. ska yang diterbitkan oleh ska harus dibubuhi stempel khusus ska. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per format stempel khusus sska harus memusnahkan formulir ska yang batal atau rusak. pemusnahan formulir ska sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara pemusnahan ska yang memuat jenis, nomor seri, dan jumlah formulir ska yang dimusnahkan. penanggung jawab ska melaporkan pemusnahan formulir ska sebagaimana dimaksud pada secara periodik setiap tanggal bulan juli dan tanggal bulan januariska harus menyimpan dan memelihara arsip ska beserta dokumen pendukungnya paling singkat (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan ska. direktur jenderal dapat mencabut penetapan instansi badan lembaga sebagai ska, dalam hal: tidak menerbitkan ska selama (enam) bulan secara berturut turut: atau tidak menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan formulir ska sebagaimana dimaksud dalam selama (enam) bulan secara berturut turutraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag perdan tanggung jawab untuk menandatangani ska sampai dengan ditetapkannya pejabat penandatangansekretaris jenderal jaket brian perdagangan skala bia hukum, sari niat lrepublic indonesia specimen signature and official seal authorized verify the certificate origin indonesia naa cam oo . www can name official signature menteri perdagangan republik indonesia, ttd. salinan sesuai dengan aslinya rachmat gobel sekret: jat jenderal perdagangan kepala biro: hukum, gusi cara news ketentuan pengadaan dan penyaluran formulir ska pengadaan ska menentukan perkiraan kebutuhan masing masing jenis formulir ska untuk tahun anggaran berikutnya atas dasar penggunaan formulir ska pada tahun berjalan dengan menyampaikan formulir rencana kebutuhan ska untuk (satu) tahunkementerian perdagangan menetapkan jumlah, jenis, dan nomor seri formulir ska yang akan dicetak berdasarkan perkiraan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada butir (satu) dan menetapkan perusahaan percetakan yang akan melaksanakan pencetakan tersebut. formulir ska yang telah selesai dicetak oleh perusahaan percetakan diserahkan kepada bagian umum sekretariat direktorat jenderal perdagangan luar negeri disertai dengan berita acara serah terima. penyimpanan: sekretariat direktorat jenderal perdagangan luar negeri cg. bagian umum bertanggungjawab atas penyimpanan formulir ska tingkat pusat. ska bertanggungjawab atas penyimpanan formulir ska instalasinya masing masing. penyaluran ska mengirimkan surat permintaan kebutuhan ska (sesuai dengan format)cg. bagian umum melakukan pengiriman sejumlah formulir ska kepada ska dengan mempertimbangkan kebutuhan ska dan persediaan ska tingkat pusat. formulir ska tersebut dikirim langsung kepada ska. apabila dalam pengiriman terjadi kerusakan atau ketidakcocokan formulir ska yang dibutuhkan, maka formulir ska yang rusak atau tidak cocok tersebut harus dikembalikan kepada sekretariat direktorat jenderal perdagangan luar negeri cg. bagian umum, disertai dengan berita acara pengembalian yang memuat jumlah dan jenis formulir ska yang rusak atau tidak cocok. sekretariat direktorat jenderal perdagangan luar negeri cg. bagian umum kemudian mengirim formulir ska pengganti sesuai dengan kebutuhan permintaan ska terkait. pelaporan penerimaan dan penggunaan ska untuk keperluan pendataan dan tertib administrasi, ska wajib menyampaikan laporan mengenai penerimaan dan penggunaan formulir ska paling lama tanggal (lima belas) setiap bulannyamenteri perdagangan republik indonesia, ttd. rachmat gobel salinansesi dengan aslinya tarian jenderal kementerian dagangan kepala hukum, cng pls) ten sistempel khusus ska ana ukuran pembuatan lambang garuda: lebar sayap kiri kanan tinggi ema diameter lingkaran dalam diameter lingkaran luar huruf nomor kode daerah ojgrachmat gobel salinan 's suai.dengan aslinya sek etanoat jenderal kementerian perdagangan kepala umum, aan uas namgaknegakkan disiplin, profesionalisme, dan kinerja pegawai lingkungan kementerian perdagangan, perlu mengatur mengenai penegak: dalam huruf aa,organisasi da: m dag per keputusan menteri perdagangan nomor m dag kep tentang tata tertib penggunaan dan pemanfaatan gedung kantor departemen perdagangan dan lingkunganny menetapkan peraturan menteri perdagangan tentang penegakkan disiplin kehadiranementerian perdagangan yang selanjutnya disebut pegawai, adalah pegawai negeri atau pegawai lain yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkungan kementerian perdaganganyang selanjutnya disebut sebagai pejabat yang berlaku. administrator adalah pejabat'pegawai yang ditunjuk untuk memelihara dan mengoperasikan aplikasi sistem absensi elektronik. dinas luar adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh pegawai dari tempat kerja suatu tempat luar tempat kerja rutin untuk melaksanakan tugas kantornslembur adalah uang yang diberikan kepada pns yang telah melakukan kerja lembur selama paling sedikit (satu) jam penusurat keterangan dan disetujui oleh atasan langsunomor m dag perperdagangan, baik yang telah mendapatkan maupun yang belum mendapatkan keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil. bab hari kerja, jam kerja dan administrator absensi hari kerja dan jam kerja lingkungan kementerian perdagangan diatur sebagai berikut: hari kerja setiap minggu sebanyak (lima) hari kerja, mulai hari senin sampai dengan hari jum'at, jam kerja dan waktu istirahat pada hari senin sampai dengan jum'at diatur sebagai berikut jam masuk kerja hari senin sampai dengan jum'at, pukul waktu setempat: waktu istirahat pada hari senin sampai dengan hari kamis pukul sampai dengan waktu setempat: waktu istirahat pada hari jum'at pukul waktu setempat sampai dengan pukul waktu setempat, jam pulang kerja hari senin sampai dengan hari kamis pukul waktu setempat: jam pulang kerja hari jum'at pukul waktu setempat, jam kerja pegawai adalah (tujuh setengah) jam perhari. pegawai wajib mentupacara bendera atau hal lain yang ditentukan oleh pimpinan kementerian perdagangan. administrator yang menangani sistem kehadiran elektronik terdiri dari administrator pusat ana administrator unit kerja tugas administrator pusat melakukan pengadministrasian kehadiran, ketidakhadiran, seperti izin, cuti, dinas luar, spp lingkungan kementerian perdagangan. membuat rekap kehadiran dan ketidakhadiran pegawai setiap bulan lingkungan kementerian perdagangan peraturan menteri perdagangan nomor m dag per tugas administrator unit kerja melakukan pengadministrasian kehadiran, ketidakhadiran, seperti izin, cuti, dinas luar, spp unit kerja yang bersangkutan. membuat rekap kehadiran dan ketidakhadiran pegawai setiap bulan unit kerja yang bersangkutan. dalam hal terjadi kejadian yang tidak diharapkan, maka setiap unit dapat menghubungi administrator pusat yaitu biro organisasi dan kepegawaian bab iii pelanggaran masuk kantor dan jam kerja serta jenis hukuman pelanggaran masuk kantor dan ketentuan jam kerja:setiap pegawai wajib memenuhi ketentuan jam kerja, melaksanakan tugas dan pulang sesuai dengan ketentuan jam kerja serta tidak berada tempat umum bukan karena dinas. persamakanrhitungan sebagaimana dimaksud pada poin (c) dan (d) dihitung secara kumulatif mulai bulan januari sampai dengan bulan desember tahun berjalan. jenis hukuman disiplin hukuman disiplin ringan: teguran lisan bagi pns yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama (lima) hari kerja:hukuman disiplin sedang':peraturan menteri perdagangan nomor: m dag per cc. hukuman disiplin beratpns yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentuhukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pejabat dan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin pejabat yang berwenang menghukum, kewenangannya sesuai delingkungan kementerian perdagangan. pejabat wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. apabila pejabat yang berwenangmakadijatuhkan kepada pegawaitiap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang temuannya disampaikan kepada sekretaris inspektorat jenderal: atasan pejabat yang berwenang: cc. kepala biro hukum: kepala biro organisasi dan kepegawaian. bab uang makan dan uang lembur uang makan dan uang lembur tidak diberikan kepada pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, izin, cuti atau tanpa keterangan pegawai yang dinas luar satu hari atau lebih: pegawai yang melakukan perjalanan dinas sesuai spp. peraturan menteri perdagangan nomor: m dag per bab vii ketentuan penutup ketentuan mengenai hari kerja:dagangan rii, gita jalan |
lidanti dumpinganti dumpanti dumping indonesia. bab kedudukan, tugas, dan fungsi komite anti dumping indonesia, yang selanjutnya disingkat kadi, adalah komite yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri perdagangan. kadi mempunyai tugasdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam: mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi terkait dengan penyelidikan: merekomendasikan pengenaan bea masuk antidumping dan atau bea masuk imbalan kepada menteri: melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh menteri. peraturan menteri perdagangan r.i., nomor m dag per bab susunan organisasi (l) susunan organisasi kadi terdiri atas ketua, wakil ketua: sekretariat: sub komite penyelidikan. struktur organisasi kaua sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas memimpin kadaddirektorat pengamanan perdagangan, direktorat jenderal perdagangan luar negeriadianggaran, pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, organisasi, tata perbuatan dan dokumentasi, cc. pelaksanaan administrasi kerja sama bidang penguatan dan pengembangan kadi, pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan barang milik negara, peraturan menteri perdagangan r.i., nomor m dag peranti dumping dan pengenaan tindakan imbalan, dan pelaksanaan administrasi penyelidikan dalam rangka pengenaan tindakan anti dumping dan pengenaan tindakan imbalan. sub komite penyelidikan sebagaimana dimaksud dalampembuktian dumping dan subsidi: dan sub komite penyelidikan pembuktian kerugian. sub komite penyelidikan pembuktian dumping dan subsidi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengujian terhadap bukti adanya barang dumping dan barang mengandung subsidi. sub komite penyelidikan pembuktian kerugian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengujian terhadap bukti kerugian dan menganalisis hubungan sebab akibat antara barang dumping atau barang mengandung subsidi dengan kerugian industri dalam negermasing masing sub komite penyelidikan terdiri atas paling banyak (tujuh) orang anggota. peraturan menteri perdagangan r.i., nomor m dag per bab iii pembiayaan segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kadadi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kadi maupun dengan unit lingkungan kementerian perdagangan dan instansi lain yang terkait. setiap pimpinan dan pejabat kadadadadladomite anti dumpingn peran perdagangan pat rko hukum, santa hk) ku) armasmaningsih le) tag bn: sax 22x mara mrs pm) akan 2n2 l$3d ser aset see se33 ssk kat yan sa, tka pour ana ska in3yx home ekoberlanjutan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, mendorong peningkatan nilai tambah dan kegiatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan manfaat ekspor timah, bahwa dalam rangka meningkatkan nilai ekspor dan peran indonesia dalam penentuan harga timah dunia, perlu mengatur mekanisme perdagangan timperaturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per beberapa ketentuan dan lampirdalam bentuk batangan yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah oleh smelter. timah solder adalah timah paduan dengan kandungan stadium sn) paling tinggi dalam bentuk kawat wire, solder bar extreme, bar casting canai, bar segitiga sama sisi, solder pasta cream, solder powder, solder bali, solder half ball, dan solder tape pita, yang digunakan untuk menyolder dan mengelas. barang lainnya, strip, foil, pembuluh, pipa, alat kelengkapan pembuluh atausolder dan atau barang lainnya dari timah. persetujuan ekspor timah murni batangan yang selanjutnya disebut pe timah murni batangan adalah izin pelaksanaan ekspor timah murni batangan. persetujuan ekspor timah industri yang selanjutnya disebut pe timah industri adalah izin pelaksanaan ekspor timah solder dan atau barang lainnya dari timahsehingga berbunyi sebagai berikut: timah yang dapat diekspor hanya timah murni batangan, timah solder, dan barang lainnya dari timtercantum dalam lampiranyang tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran dilarang untuk diekspor. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (l)yang telah memiliki sertifikat clear and clean c), rencana kerja dan anggaran belanja kab) yang ditandasahkan oleh pejabat yang menerbitkan izin sesuai dengan kewenangannya, dan telah dilengkapi dengan. timah solder dan barang lainnya dari timahbursa timah, dan telah dilengkapi dengan bukti pembelian timah murni batangan dari bursa timah. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per timah solder dan barang lainnya dari timaheksportir terdaftar timahketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:, fotokopi sertifikat clear and clean bagi iup operasi produksi, ipr, ipk operasi produksi dan kk: fotokopi surat perjanjian kerjasama dengan iup operasi produksi, ipr, yang telah memiliki sertifikat clear and clean c), dan atau iup operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan,yang telah memiliki sertifikat clear and clean c),peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per: fotokopi nomor pokok wajib pajak npp)antara dan disisipkan (dua) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: ekspor timah murni batangan sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilaksanakan oleh et timah murni batangan setelah mendapat pe timah murni batangan dari direktur jenderal. ekspor timah solder dan barang lainnya dari timah sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilaksanakan oleh et timah industri setelah mendapat pe timah industri dari direktur jenderal. untuk mendapatkan pe timah murni batangan sebagaimana dimaksud dalamrekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat jenis, pos tarif hs, dan jumlah timah yang dapat diekspor. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per untuk mendapatkan pe timah industri sebagaimana dimaksud dalam jenis timah, pos tarif hs, jumlah, pelabuhan muat, dan negara tujuan ekspor. pe timah murni batangan sebagaimana dimaksud dalam dan pe timah industri sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama (enam) bulan dan dapat diperpanjang. untuk mendapatkan perpanjangan pe timah murni batangan sebagaimana dimaksud padafotokopi pe timah murni batangan sebelumnya, dan fotokopi kartu kendali realisasi ekspor. untuk mendapatkan perpanjangan pe timah industri sebagaimana dimaksud pada: fotokopi pe timah industri sebelumnya, dan fotokopi kartu kendali realisasi ekspor. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap terjadi peruperaturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag perketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: timah murni batangan sebagaimana dimaksud dalam yang akan diekspor maupun dijual dalam negeriketentuan diubah, dan antara dan disisipkan (satu) yakni (la) sehingga berbunyi sebagai berikut:(la) verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah provinsi penghasil timahcc.keterangan jenis timah wilayah kerja: keterangan jenis timahperaturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per bukti kepemilikan laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruflaboratorium sebagaimana dimaksud pada harus sudah terakreditasi oleh kan paling lambat tanggal desember ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: murni batanganperaturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per, bukti penjualan timah murni batangan dari bursa timah: waktu pengapalan, pelabuhan muat, negara dan pelabuhan tujuan ekspor, sertifikat clear and clean c), buktiyang dikaitkan dengan jumlah timah yang diekspor, persediaan timah murni batangan yang dimiliki oleh et timah murni batangan, dan rencana kerja dan anggaran belanja kab) tahunan yang ditandasahkan oleh pejabat yang menerbitkan izin sesuai dengan kewenangannya yang meliputi neraca cadangan bijih timah, rencana penjualan bijih timah, rencana penjualan timah, dan sisa cadangan bijih timah. verifikasi atau penelusuran teknis ekspor timah solder dan barang lainnya dari timah, meliputi, dari bursa timah yang digunakan sebagai bahan baku timah solder dan barang lainnya dari timah, (atas bahan baku timah yang digunakan, dan kapasitas produksi dan persediaan timah solder dan atau barang lainnya dari timah yang dimiliki oleh et timah industrierbukti mengekspor timah solder atau barang lainnya dari timah yang bahan bakunya tidak diperoleh dari bursa timahperaturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per,antara dan disisipkan (dua) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: pengakuan sebagai et timah murni batangan dan et timahnovember ketentuan dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap ekspor barang timah yang berupa: barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan: dan barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. pengecualian sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh menteri setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari instansi terkait. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag peryes sekretariat: jenderal (at meriah dagangan aga sal dah timah yang dapat ekspor timah murni batangan ex. timah solder ex. ex. ex. ex. ex. ex. barang lainnya dari timah ex. ex. ex. ex. ex. ex. ex. menteri perdagangan republik indonesia, ttd. sagu rachmat gobel alinansesuai dengan aslinya fay jenderal nona perdagangan hukum, il: aaa) lega seks persyaratan teknis timah yang dapat ekspor timah murni batangan: pos tarif hs: ex.x46 ppm), alumunium al) ppm): arsenik as) ppm): bismuth bi) ppm): kadmium cd) ppm): tembaga cu) ppm): timbal pb) ppm), antimon sb) ppm): dan atau seng zn) ppm). dimensi ukuran: panjangataspsa k tf asal ahasolder: pos tarif hs: ex. ex. ex. ex. ex. dan ex. kandungan stadium sn) paling tinggi dan besi fe) paling tinggi y0. satu atau lebih unsur tambahan untuk paduan dengan persentase kadar sebagai berikut: perak ag) ppm), tembaga cu) ppm): bismuth bi) ppm): timbal pb) ppm): nikel ni) ppm), germanium ge) ppm): antimon sb) ppm): zinc zn) ppm), dan atau indium in)lebar maksimal 20mm 55mm: solder pasta cream, solder powder, solder ball, solder half bali dengan diameter maksimal mm:: wire: max3: solder wire non flux core: wire max solder bar extreme: 104x5 solder bar casting canai: solder bar segitiga sama sisi: solder ball: solder half ball:barang lainnya dari timah: pos tarif hs: ex. ex. ex. ex. ex. ex. ex. terdiri dari paduan unsur stadium sn) paling tinggi: tembaga cu) ppm), perak ag) ppm), nikel ni) ppm), antimon sb) ppm),rachmat gobel salinan,sesuai.dengan aslinya aas jenderal elite perdagangan ala biro umum, je) esay nyat asminingsih |
bupati bone provinsi sulawesi selatan peraturan bupati bone nomor tahun tentang pp.kone,.mei maka peraturan daerahrat pembentukan daerah daerah tingkat sulawesi' kabupaten bone lembaran daerah kabupaten bone tahun, nomor o1):&dalam lingkup pemerintah kabupaten bone. inspektuffadalah inspektur daerah kabupaten bone. kepala: satuan adalah kepala satuan polisi pamong praja kabupaten# bone. unit pelaksana teknis disingkat upt adalah unit pelaksana teknis yang, ada pada lembaga teknis daerah kabupaten bone. kelompok jabatan p#nasional #adalah kelompok jabatan fungsional yang berada pada lembaga teknis daerah kabupaten bone. bab pelaksanaan melaksanakan peraturan daerahbagian pertamang kepala badan. sekretariat terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian: sub bagian keuangan, dan sub bagian program. bidang pengembangan nilai nilai kebangsaan terdiri dari: sub bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, dan sub bidang pembauran kebangsaan dan pengembangan budaya bangsa. bidang fasilitas antar lembaga terdiri dari sift bidang organisasi politik ormas dan lsm, dan sub bidang fasilitas. pemilu dan hubungan eksekutif darf legislatif bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik terdiri dari," sub bidang kewaspadaan nasional, dan sub bidang arfiisis potensi dan penanganan konflik. bidang bela negara dan ketahanan ekonomi terdiri dari sub bidang bela negara, dan sub bidang ketahanan ekonomi. unit pelaksana teknisinspektorat susunan organisasi inspektorat terdiri dari inspektorat. sekretariat terdiri dari sub bagian perencanaan, sub bagian evaluasi dan pelaporan, dan am, sub bagian administrasi umum. ccatuan polisi pamong praja susunan organisasi satuan polisi pamong praja terdiri dari kepala' satuan. sekretariat terdiri atas sub bagian program, sub bagian keuangan, dgn sub bagian untuk dan kepegawaianatas seksi operasi dan pengendalian, dan seksi kerjasama. bidang sumber daya aparatur terdiri atas seksi pelatihan dasar: dan seksi teknis fungsional. bidang perlindungan masyarakat terdiri atas seksi satuan lintas: dan seksi bina potensi masyarakat. unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada ani lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari at,diatursampai dengan dilakukan pelantikan berdasarkan peraturan daerah ini. bab ketentuan penutup peraturan bupatisep ang pesan padjalangi sons diundangkan watampone pada tanggal juli atrretaris daerah kabupaten bone, (ss ska (ex darma daerah kabupaten bone tahun nomor peraturan bu: ji bone nomor : , tanggal tahu. doras9, kabupaten bone nomor tahun tentang pembentukan organisasi lembaga teknis daerah kabupaten bone khan struktur organisasi nan badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten bone kelompok jabatan sekretariat fungsional bagian galak bagian sub bagian osis program kepegawaian keuangan . a u bidang bidang bidang pengembangan nilai agen asn lembaga m kewaspadaan nasional bela negara dan nilai kebangsaan dan penanganan konflik ketahanan ekonomi ideologi dan wawasan tin sub bidang sub bidang kebangsaan organisasi politik, ormas kewaspadaan nasional bela negara sub bidang sub bidang sub bidang pembauran kebangsaan dan fasilitas pemilu dan analisis potensi dan sub bidang pengembangan budaya . hubungan eksekutif dan penanganan kon ketahanan ekonomi bangsa legislatif pe! milik upt bupati bone, ja. dasar fadjalangi ii: peraturan bu. jti, # kabupaten bone nomor tahun tentang pembentukan organisasi lembaga teknis daerah kabupaten bone ama struktur organisasi inspektorat daerah kabupaten bone mapsxrorar sekretariat subbagian sub bagian dab nan eve luasgang jabatan jabatan fungsional fungsional auditor p2upd pai pati bone, sn, dasar fadjalangi spi. peraturan"gi lala nata struktur organisasi abang satuan polisi pamong praja kabupaten bone kepala satuan kelompok jabatan sencosisnda eta fungsional sub bagian ||. sig3 asian bebe rada program. peer kenangan kepegawaian bidang bidang bidang bidang penegakan perundang ketertiban umum dan sumber daya perlindungan undangan daerah ketentraman aparatur masyarakat masyarakat seksi seksi pembinaan pengawasan rasi dan seksi seksi seksi seksi seksi seksi penyelidikan dan bina potensi penyidikan. kerjasama baba bkk masyarakat par ras mati bone. bed nsp sar fadjalangi ana era berkenan |
kabupaten majalengka sa, naningelolaan keuangan desa dan agar terwujudnya tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa, makasistem dan prosedur kepada kepala dekeluarkan oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berdasarkefisien, efektif, ekonomismerupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat desa untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desapartisipatif sebagaimana dimaksud pada merupakan proses sebesar besarnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan yang tergambar pada pengelolaan keuangan desa. akuntabelab iiibertanggungjawab secara penuh atas keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa secara formil dan materilmenjalankan tugasnya sekretaris desa bertanggungjawab atas keabsahanjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada kepala seksi bertanggungjawab secara formil dan materil atas pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan atas beban anggaran belanja. bendahara sebagaimana dimaksud dalam huruf dijabat oleh staf pada urusan keuangan atau oleh kepala urusan yang membidangi keuangan. dalam hal bendahara dijabat oleh kepala urusan bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada maka tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pelaksana kegiatpenunjukan bendahara, kepala desa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintah daerah. bab . bab apb desa bagian kesatu asas umum apb desusunan apb desa terdiri dari bagian pendapatan, belanja, surplus defisit dan pembiayaan. apb desa disusun dengan berpedoman pada standar belanja yang berlaku kabupaten majalengka. pemerintah daerah menerbitkan surat edaran penyusunan apb desa setiap tahun yang berisi sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah desa, tahapan penyusunan apb desa, struktur apb desa, kode rekening, hal lain yang dianggap perlu.objek dan rincian objek. pembiayaantiga dan atau. dana desaluran, penggunaan, ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pemantauan dan evaluasi dana desa sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. mekanisme penyaluran dana desa adalah sebagai berikut kepala desa mengajukan permohonan penyaluran dana desa kepada bupati dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh kecamatan, permohonan pencairan dana desa tahap disampaikan kepada bupati melalui badan pemberdayaan masyarakat desa perempuan dan keluarga berencana kabupaten majalengka, dihampiri dengan surat pengantardaftar rencana penggunaan dana desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, lembar hasil verifikasi dari kecamatan:dan syarat lain yang ditentukan. untuk pengajuan tahap selanjutnya dihampiri dengan surat pengantar camat, rekomendasi pencairan dana desa dari camat, surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana desa dari kepala desa yang diketahuiverifikasi dari kecamatan:dan syarat lain yang ditentukan. berkas permohonan pencairan dana desa diverifikasi oleh badan pemberdayaan masyarakat desa perempuan dan keluarga berencana bpmdpkb) kabupaten majalengka. apabila . apabila permohonan dinyatakan belum memenuhi persyaratan, permohonan dikembalikan kepada pemerintah desa untuk diperbaiki dilengkapi. apabila permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, permohonan diteruskan kepada dinas untuk direalisasi. dinas menyalurkan dana desa sesuai peraturan pengelolaan keuangan daerah. dan kegiatan tersebut selanjutnya ditetapkan dalam kode rekening kegiatasebagaimana dimaksud pada dirinci dalam rekening objek dan rincian objek yang ditetapkan oleh kepala daerah setiap tahun anggaradari kelompok belanja sebagaimana dimaksud .serta diluar kendali pemerintahan desa atau pemerintah daerahlimengan peraturan bupati ini, bupati mendelegasikan kewenangan evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa kepada camat dan dinas. camat melakukan evaluasi pendahuluan terhadap rancangan peraturan desa tentang apb desa selama (dua) hari kerja sejak apb desa diterima oleh kecamatan. evolusi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada meliputi kelengkapan administrasi rancangan peraturan desa tentang apb desa. camat menyampaikan rancangan peraturan desa tentang apb desa kepada dinas untuk dilakukan evaluasi paling lambat (tiga) hari kerja sejak apb desa diterima oleh kecamatan. dinaslima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang apb desa. dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada bupati dapat membentuk tim yang melibatkan skpd unsur perencanaan, skpd unsur penguatan pemerintahan desa, skpd unsur pemberdayaan masayarakat desa, skpd unsur pengawasan dan skpd unsur pengelola keuangan daerah serta unsur lain yang dianggap perlu. dalam hal kepala dinasinastetapkan sebesar rp. (duesa tidak dapat melakukan pengeluaran terhadap belanja yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam apb desaengan mengeluarkan surat perintah pencairan dana kepada bendahara disertai dengan ditandatanganinya cek penarikan dana dan bendahara melakukan pembayaran. penandatanganan cek penarikan dana sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala desa dan bendaharnggaran pendapatan dan belanja desa apb desa)maka pemerintah desa dapat melakukan perubahan diatur dengan peraturan kepala desa tentang perubahan apb desa yang selanjutnya akan ditampung dalamkepada dinas berupa laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun. laporan kepada dinaspengelolbab vii ketentuan lain lain penyaluran dana desa dilakukan sejak dana desa diterima rsud dan permohonan penyaluran dinyatakan memenuhi syarat. laporan realisasi penggunaan dana desa disusun dengan memperhatikan waktu penerimaan dana desa. bab viiisakelar bagian hukum pada, buatan majalengka setda .d., s h., nip |
tema run bupati pasangkayu provinsi sulawesi barat peraturan bupati pasangkayu nomor tahun tentang pengelolaan air bersih dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pasangkayu, menimbang :a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat yang sehat dan merata, perlu pengelolaan sesuai dengan standar pengelolaan air bersiir bersimenteri pekerjaan umum dan penataan ruangnataan ruang republik indonesia nomor prt m tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minumngelolaan air bersih. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten pasangk. bupati adalah bupati pasangkayu. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang selanjutnya disebut dinas pupr adalah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten pasangkayu. kepala dinas adalah kepala dinas pupr kabupaten pasangkayu. unit pelaksana teknis dinas pengelolaan air bersih yang selanjutnya disingkat utd pab adalah unit pelaksana teknis dinas pada dinas pupr kabupaten pasangkayu. kepala adalah kepala utd pab pada dinas pupr kabupaten pasangkayu. pelanggan adalah perorangan atau badan yang manfaatkan air bersih dari utd pab dan terdaftar sebagai pelanggan. standar minimal kebutuhan pokok air minim. biaya usaha adalah total biaya untuk menghasilkanhubungan langganan kemitraan serta biaya umum dan administrasi. biaya dasar adalah biaya usaha dibagi volume air yang diproduksi dikurangi volume kehilangan air standar. tarif air bersih utd pab yang selanjutnya disebut tarif adalah jasa kebijakan harga jual air bersih dalam setiap meter m3) pemakaian air bersih yang disalurkan melalui pipa distribusi dan mobil tangki air oleh utd pab. tarif rata rata adalah adalah total pendapatan tarif dibagi volume air terjual. kelompok pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang ditentukan sesuai dengan struktur ekonomi masyarakat. blok konsumsi adalah batasan jumlah pemakaian air untuk menetapkan tarif progresif. struktur tarif adalah perbandingan antara tarif air bersih untuk kelompok pelanggan tertentu dengan kelompok pelanggan lainnya. tee jdih kabupaten pasangkayu rekening air bersih selanjutnya disebut rekening adalah jumlah harga atas pemakaian air diatas standar minimum kebutuhan pokok maupun lebih. harga air adalah sejumlah pemakaian air sesuai dengan hasil pembacaan meteran air setiap bulan dikalikan tarif sesuai dengan kelompok pelanggan dan blok konsumsi. sambungan instalasi langganan adalah perpipaan dan aksesoris yang terpasang dari mulai pipa distribusi sampai meteran air dengan ada satu stop kran air. bab dasar penetapan tarif penetapan struktur tarif didasarkan pada prinsip keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, cc. pemulihan biaya, efesiensi pemakaian air, dan transparansi dan akuntabilitas. pendapatan penjualan air bersih terdiri dari hasil penjualan air (jumlah pemakaian dikali tarif jasa administrasi, dan pendapatan penjualan air lainnya (mobil tangki dan lain lain). pendapatan penjualan air bersih sebagaimana dimaksud pada harus mencukupi pemulihan biaya usaha. biaya usaha sebagaimana dimaksud pada terdiri dari biaya sumber air baku, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya hubungan langganan kemitraan, biaya umum dan administrasi, dan biaya lain lain. tarif yang ditetapkan dapat terjangkau oleh pelanggan rumah tangga. untuk mencukupi pemulihan biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada dilakukan subsidi silang antar kelompok pelanggan. tee jdih kabupaten pasangkayu bab iii kelompok pelanggan pelanggan ditetapkan menjadi (enam) kelompok, yaitu kelompok sosial yang disebut kelompok terdiri dari: kran umum hidran umum, tempat ibadah, yayasan sosial non profit, panti asuhan, dan panti jompo. kelompok rumah tangga yang disebut kelompok ii, terdiri dari rumah tangga yaitu rumah tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, dengan kriteria rumah tangga dengan rumah tipe kurang dari m2: rumah tangga golongan ekonomi lemah, dan atau keluarga miskin yang ditetapkan dengan peraturan bupatisemi permanen atau permanen dengan tipe diatas m3, rumah tangga golongan ekonomi cukup, berpenghasilan tetap, dan rumah tangga terdapat usaha yang mengambil keuntungan (tanpa indentitas)permanen mewah, rumah tangga golongan ekonomi menegah keatas tinggi, dan rumah tangga terletak dikedua sisi jalan utama jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten). kelompok sekolah dan instansi yang disebut kelompok iii, terdiri dari sekolah antara lain play group paud, taman kanak kanak tk), sekolah negeri swasta, pesantren islamiyah, dan universitas perguruan tinggi negeri dan swasta. kantor instansi pemerintah, antara lain tee jdih kabupaten pasangkayu kantor dan atau sarana milik instansi pemerintah, kantor dan atau sarana milik polri, dan kantor dan sarana milik tni. kelompok niaga yang disebut kelompok iv, terdiri dari: niaga antara lain apotik, toko obat, agen transportasi, biro perjalanan, asrama indekos, bengkel dan atau tempat cucian mobil sepeda motor, badan usaha milik daerah bumi): balai pengobatan, usaha catering, gedung olah raga gor), kantor profesi notaris, plat, pengacara, akuntan publik, psikolog, konsultan dll, j)) kamar mandi yang dikomersilkan, usaha konveksi dan garment, lembaga yayasan organisasi non sosial, losmen dan penginapan serta wisma, mini market, toko swalayan, optical, panti pijat, panti penitipan anak, peternakan kecil ayam kurang ekor, sapi kurang ekor), percetakan, usaha foto kopi dan printing, praktek bidan, dokter umum dan dokter spesialis, salon, rias penganten, potong rambut, babel shop, sanggar senam dan kebugaran, stasiun radio swasta, studio foto, tempat kursus dan train centre, toko ruko (tanpa karyawan), usaha persewaan titipan sepeda motor, aa) warung makan, bb) laboratorium swasta dan usaha isi ulang, dan cc) terminal air. niaga terdiri dari badan usaha milik negara bumn), kantor instansi swasta bank, asuransi, koperasi, lembaga pembiayaan leasing, developer, distributor, pemasaran), badan usaha swasta, dealer sepeda motor dan dealer mobil: rumah sakit dan klinik swasta, hotel, gedung pertemuan, tempat hiburan, bengkel dan atau cucian mobil, j)) pompa bahan bakar minyak mobil spbu), rumah makan dan restoran, rumah bersalin swasta, toko atau ruko dengan mempekerjakan karyawan, usaha peternakan skala menengah keatas ayam ekor keatas, sapi ekor keatas), supermarket dan mall, perusahaan otobus po) dan penyewaan mobil travel, dan pelanggan yang menyalurkan menjual air melalui meteran air kepada rumah tetangga maupun gedung lain serta kolam kolam ikan. kelompok industri yang disebut kelompok terdiri dari industri terdiri dari usaha pembuatan bahan bangunan, perusahaan pengolahan daging, ayam dan udang, dan perusahaan roti dan kue. industri terdiri dari: pabrik dan cold storage, pabrik pengolahan susu, pabrik pabrik lain, perusahan dengan fasilitas pma mdn. kelompok khusus seperti pelabuhan laut dan bandara, dan kelompok lain yang tidak termasuk kelompok sampai dengan kelompok dan perhitungan tarif berdasarkan peraturan kepala utd pab atas persetujuan kepala dinas tidak boleh kurang dari tarif industri bab tarif tee jdih kabupaten pasangkayu struktur tarif diperhitungkan sesuai kelompok pelanggan. pengelompokan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam akan ditetapkan oleh kepala utd pab. struktur tarif sebagaimana dimaksud pada akan ditetapkan dengan keputusan bupati. tarif sebagaimana dimaksud dalam dapat ditinjau kembali paling lama (dubayaran rekening setiap rekening dikenakan biaya administrasi sebesar rp. enam ribu rupiah) pembayaran rekening dilakukan loket pembayaran yang ditetapkan oleh kepala utd pab. pembayaran rekening dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal pada bulan berikutnya dan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari minggu atau hari libur maka batas pembayaran diundur pada hari berikutnya. apabila pembayaran rekening air bersih melewati batas akhir pembayaran sebagaimana dimaksud pada maka kepada pelanggan dikenakan biaya keterlambatan bayar sebesar rp. (lima belas ribu rupiah) setiap bulannya. dalam hal pelanggan tidak membayar rekening sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud pada maka pembayaran rekening dapat dilakukan pada bulan berikutnya dengan tambahan biaya keterlambatan bayar sebagaimana dimaksud pada dalam hal pelanggan selama (tiga) bulan berturut turut tidak membayar rekening berikut biaya keterlambatan bayar, maka kepala utd pab memberi peringatan kepada pelanggan untuk melakukan penutupan sementara sambungan air bersih. penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada dapat dibuka kembali apabila pelanggan telah memenuhi kewajiban membayar semua rekening dan dendamnya ditambah biaya pembukaan kembali. penutupan sementara hanya berlaku selama (tiga) bulan dan setelah batas waktu tersebut, kepala utd pab berhak melakukan pencabutan instalasi air bersih tanpa pemberitahuan lebih dulu. setelah dilakukan pencabutan, kemudian pelanggan mengajukan permohonan untuk kembali berlangganan, maka pelanggan tersebut dinyatakan sebagai pelanggan baru dan akan diproses seperti pemohon baru serta ditambah dengan semua biaya biaya kewajiban yang belum diselesaikan dilunasi. biaya pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada akan ditetapkan dengan keputusan kepala utd pab dengan persetujuan kepala dinas. bab pemeliharaan instalasi sambungan langganan pelanggan wajib memelihara sambungan langganan dan meteran air yang ada pekarangan milik pelanggan. kerusakan yang terjadi dari mulai pipa distribusi sampai dengan kran adalah tanggung jawab utd pab sepanjang kerusakan itu tidak merupakan kelalaian pelanggan, kerusakan yang terjadi dari meteran air sampai pipa kedalam rumah menjadi tanggung jawab pelanggan. penyambungan pipa dari meteran air kedalam rumah wajib mendapatkan izin kepala utd pab. bab vii penyambungan instalasi air bagi masyarakat yang sudah terpasang instalasi air pekarangan didepan rumahnya harus mendaftar utd pab untuk dicatatkan sebagai pelanggan resmi dengan pemberian nomor kode sambungan rumah. kepada calon pelanggan sebagaimana dimaksud pada dikenakan biaya penyambungan sebesar rp. lima ratus ribu rupiah) dan dibayar pada loket bank yang ditunjuk kepala utd pab. bagi masyarakat yang sudah terpasang instalasi saluran didepan rumahnya yang tidak memanfaatkan fasilitas air bersih ini diberi waktu selama (empat) bulan semenjak pemberitahuan dan setelah batas waktu tersebut berakhir, maka utd pab dapat mencabut dan membongkar instalasi itu tanpa pemberitahuan lebih dulu. bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada jika kemudian hari berminat untuk menjadi pelanggan maka diberlakukan sebagai pemohon sambungan baru. bagi masyarakat yang berminat menjadi pelanggan dan rumahnya berdekatan dengan pipa distribusi yang boleh disambung secara teknis, maka dapat mengajukan permohonan sebagai calon pelanggan sambungan baru. tee jdih kabupaten pasangkayu bagi calon pelanggan sebagaimana disebutkan pada dikenakan biaya sambungan baru sebesar rp. tujuh ratus ribu rupiah) dan dibayarkan pada loket bank yang ditetapkan oleh kepala upt pab. bab viii larangan dan denda pelanggan dilarang: merusak meteran air, merubah posisi meter air, membalik posisi meter air, memindahkan meter air, merusak melepaskan kawat segel meter air, dan memasang magnet pada meteran air. dalam hal pelanggan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada dikenakan denda sebesar rp. satu juta rupiah). pelanggan dilarang memasang alat mesin penyedot air yang dihubungkan langsung dengan instalasi perpipaan standar sambungan langganan. pelanggan dilarang mengambil mengisap air dengan cara apapun pada pipa sebelum meteran air. pelanggan dilarang menambah pipa standar sambungan langganan sampai kedalam rumah. pelanggan dilarang menjualbelikan air sambungan langganan kepada pihak tetangga maupun pihak lain tanpa ijin kepala utd pab. dalam hal pelanggan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada dan selain dikenakan tindakan penyitaan dan atau penyegelan terhadap alat dimaksud juga dikenakan denda sebesar rp. dua juta lima ratus rupiah). setelah dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ternyata pelanggan mengulangi perbuatan atau membuat perbuatan lain yang dapat merugikan pihak utd pab, maka pelanggan dianggap melakukan pencurian air dan pihak utd pab berhak melaporkan kepada pihak berwajib. dalam hal pelanggan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dan maka utd pab berhak mencabut membongkar sambungan air tanpa harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. bab ketentuan lain lain dalam hal meter air pelanggan rusak sehingga sulit untuk menentukan angka meteran, maka beban rekening dihitung berdasarkan pemakaian rata rata (tiga) bulan terakhir. dalam hal meteran rusak akibat unsur kesengajaan atau kelalaian, maka pelanggan wajib mengganti meteran dan dikenakan tambahan biaya denda sebagaimana dimaksud dalam dalam hal meteran rusak tanpa unsur kesengajaan dan kelalaian pelanggan, maka penggantian meteran merupakan tanggung jawab utd pab. dalam hal meteran hilang akibat kelalaian pelanggan, maka biaya penggantian meteran menjadi tanggung jawab pelanggan. apabila pelanggan melakukan penjualan air yang berasal dari instalasi pipa milik utd pab, maka pelanggan wajib membayar rekening sesuai dengan pemakaian juga dikenakan denda sebesar (tiga) kali harga pemakaian air pada bulan yang bersangkutan dan pelanggan tersebut dikelompokkan menjadi pelanggan niaga n2) dengan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini berlaku, maka peraturan bupati mamuju utara nomor tahun tentang penetapan tarif air minum perusahaan daerah air minum tirta dharma pasangkayu kabupaten mamuju utara berita daerah kabupaten mamuju utara tahun nomor dicabut dan tidak berlaku lagisalinan snp bupati pasangkayu provinsi sulawesi barat peraturan bupati pasangkayu nomor tahun tentang staf khusus percepatan pembangunan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pasangkayu, menimbang bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas bupati dalam upaya percepatan pembangunan berdasarkan visi misi dan program nawa jiwa kabupaten pasangkayu, perlu membentuk staf khusus percepatf khusus percepatan pembangunan kabupaten pasangkayu, memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang staf khususperangkat daerah kabupaten pasangkayu. staf khusus percepatan pembangunan daerah selanjutnya disebut skp2d adalah staf khusus yang bertugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada bupati untuk percepatan pembangunan daerah berdasarkan bidang tugasnya. bab pembentukan skp2d skp2d dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas bupati dalam rangka percepatan pembangunan daerah. bab iii tugas skp2d skp2d sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugas tertentu luar tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. skp2drangkat daerah. skp2dbab keanggotaan skp2d bagian kesatu usulan keanggotaan calon anggota skp2d harus memasukkan permohonan tertulis untuk diangkat menjadi anggota skp2d. permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada diusulkan kepada sekretaris daerah. sekretaris daerah dalam menerima usulan sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan seleksi dan verifikasi permohonan tertulis. hasil seleksi dan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada diusulkan kepada bupati. bupati mengangkat anggota skp2d berdasarkan usulan sekretaris daerah. bagian kedua susunan keanggotaan susunan keanggotaan skp2d berjumlah paling sedikit (lima) orang. susunan keanggotaan skp2d sebagaimana dimaksud pada terdiri atas bidang: kesejahteraan, kemajuan, kemartabatan, kespritualan, dan keprotokolan. pengangkatan keanggotaan skp2d sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian ketiga uraian tugas anggota skp2d bidang kesejahteralayanan publik, daya saing dan daya tarik wilayah, nilai penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, kerjasama daerah. anggota skp2d bidang kemajumbangunan infrastruktur dasar berupa kualitas jalan, air bersih, dan energi listrik, produktivitas kegiatan agribisnis dan agroindustri, cc. produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, dan pengembangan umkm, koperasi, dan lembaga keuangan, serta peningkatan kontribusi industri manufaktur terhadap pdrb daerah, kawasan perkotaan, ruang terbuka yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas pengelolaan kota dan pengembangan smart city, pembangunan perdesaan, pemetaan kondisi geografis desa, dan pengembangan usaha ekonomi desa. anggota skp2d bidang kemartabatnataan kelembagaan pemerintah daerah, tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, dan inklusif, cc. peningkatan indeks pembangunan manusia, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat daerah, dan tata kelola bidang hukum pemerintahan daerah. anggota skp2d bidang kesprituakerukunan antarumat beragama, kerjasama antarorganisasi dan atau lembaga keagamaan, kerjasama antarlembaga islam, pembangunan mental spritual, dan pembinaan ukhuwah islamiyah. anggota skp2d bidang keprotoko fasilitasi hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lainnya. masa kerja masa kerja skp2d mengikuti masa jabatan bupati yang bersangkutan dan dapat ditinjau kembali. skp2d apabila berhenti dan atau telah berakhir masa kerjanya tidak diberikan pensiun dan atau pesangon. bab hak keuangan dan administrasi skp2d hak keuangan bagi skp2d diberikan dalam bentuk gaji dan fasilitas lainnya. gaji bagi skp2d sebagaimana dimaksud pada diberikan setara dengan pejabat eselon ii.b. fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. bab pendanaan skp2d standar biaya perjalanan dinas bagi skp2d setara dengan pejabat eselon ii.b. segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas skp2d dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah c.g anggaran belanja kepalataf khusus bupati |
qanun kabupaten aceh utara nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta berdasarkan hasil peninjauberedar rr#onesedaa f,mutuskanab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan bupati adalah bupatiop pengganti. bumi adalah permukaan bumi dan tubuh yang ada bawahnpajak neneklasifikasi dan besarnya nop nop dapat ditentukan berdasarkan (tiga) aspek yaitu perbandingan harga objek, yaitu nila nop berdasarkan perbandingan dengan objek properti lainnya yang sejenis dan letaknya tidak berjauhan dan telah diketahui berapa harga jualnya, klasifikasi dan besarnya nop bumi untuk objek pbb p2 sebagaimana tercantum dalam lampiran dmmaret sya'ban rrach utara, kemana fake: aai mad thaib diundangkan lhoksukon pada tanggal maret sya'ban a8, pit. sera dari daerah al:, bar berita kabupaten aceh utara tahun nomor lampiranklasifikasi dan besarnya nop permukaan bumi berupa tanah tahun provinsi aceh kecamatan dewantara kab kota aceh utara kelurahan luka terbaik penggolongan ket nilai jual znt bumi rupiah rupiah blok tambak s.d. blok tambak s.d. blok tambak garam s.d. dsn cot usia s.d. dsn cot usia s.d. dsn cot usia s.d. meunasah s.d. pantai s.d. rezeki s.d. blok tambak s.d. blok tambak s.d. dsn kelima s.d. dsn kelima s.d. meunasah s.d. meunasah s.d. pantai s.d. rezeki s.d. rezeki s.d. tgk saleh s.d. tgk saleh s.d. blok tambak s.d. dsn kelima s.d. dsn kelima s.d. dsn kelima s.d. dsn ujung krueng s.d. meunasah s.d. pantai s.d. perbatasan s.d. perbatasan s.d. jl. kelima s.d. blok rawa s.d. blok sawah s.d. blok tambak s.d. blok tambak s.d. blok tambak s.d. dsn cot kutang s.d. dsn cot kutang s.d. dsn cot kutang s.d. perbatasan s.d. tgk umar s.d. jl. tgk. umar s.d. jl.tgk. umar s.d. kuburan s.d. pindah s.d. pati aceh utara ama nid thaib dra x parjenis penggunaan bangunan vol. lbr btg tinggi klm rp. , ) isramansaa ae olu usa usa san osa saa usa |saa aa abang aaa teraman du uu s 4ar san doa sar dae sar goa a san uu w a e sano sano san sana hsano sana usai sanfia bengkel gudang7 tou0 o uo( ( pertanian $ a$ a$ o$g los $ $ yoo p3rank uu uut uut u uut uut uut uus uus ou ou oa ou ooo uso uus ut uus us$ oug$ $g $ us$ lon us$ ugo$ uus $jenis penggunaan benda kelas type bintang bangunan phir :1535hi fran li kantor 1isd2 says asp oo. ssa5 sg a72| massa. 10aa| x0aal i2nsa2a 10a| also| 18e| pertokoan 1sd. 3as3l 1ass) isa 1e73l, ini yee i #or li8 rumah sakit 1sd2 soal 01af isa o0900| o og3l isl a8el uu i www li90lah raga oo oo a28 ll . li hotel non 1sd. 1awal 11gal resort | ssd. 1e3o| oo3| 9osf e7of esa12 161e| 9ao| 7a2| massa20 2o2a| tas2| li o2rsa2a tana n oif ll pom lil1 hotel o o o | ( 1sd2 1ssi| ta3sf o817f loa5 resort ssd.s ora) 01af tap l 6sa12 sas) bas| ih park oo do metal tool a5 i113 apartemen (1sd. asal o0af asal desa12 soal a9a| p iasa24 io pola9s| asal rrv sekolah 1sd. losses ih iw d $ f ew t ii15 melanin sol tnu ii16 kanopi oo oo 6sl ipnu. 2oma ina u bensin iia tiambayabukungtati wv tu vu aing sedang t menengah sar2200 berat a01 sangat barat iis tangki dibawahtamah ao ouu e ouu a uas usu ssi era ouu ee tanpa diatastamah a23 uu uut a01 ut uus a00 uas) uso a00 usai uu uus a20 uus 335i uso uut) a00 uas) uso a00 esa a05) a05 a00 a00 a00 uus a00 uso a00 ubangunan va su ag e w else asma you tu tar conamnac oo| tuu u u tu u u uu u 3juta acids u tou tu 5ju tu lacera w t eow lul ju tu oakamtor p to ll ul u lu u kamar ruangan ga, ah aon i a u utuh oe setoran oarumahsak oto l tu t kamar uang a ao tot uut apartemen uu u uu u u kamar w "ruangan uut ow uji ban uut uut tas nan ninnin warung: sana bisnis u u u uuu t u aer kamarnya mash naso per kamar apat 30oofpermen luas type lantai nilai bangunan vol. lbr btg tinggi klm rp. , ) peskoamkemang uut biner ea u u o u u u u ao uu uu duo obegraaps u u$uuu ul aman sean ore p u ungu u stapangantes uu" aabandglama pasar aa p mana uu. abantpiama p uuu maan ebandgiam paa ama uu. menanti oabantptama p u uuu u oemamantaeprana dean u u arm benar aan u narparo param uu sem beton atm ayu jagtumiasarsirap aan . nt. m. m. bft spandex oo ttu lanjutan amazon gut merimee oo uut keramik nemo . . trip asbes bambu u ati aceh utara pai ap map thaib skk innjaminan kesehatan daerah:perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pemberian jaminan kesehatan daerahjaminan kesehatan daerahdiluar kuota penerima bantuan iuran baik pusat maupun daerah,, yang selanjutnya disingkat ritespesialistik dan sub spesialilistik yang dilaksanakan oleh pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjut sebagai rujukan dari:bab persyaratan peserta jaminan kesehatan daerah persyaratan menjadi peserta program jaminan kesehatan daerah meliputi: kartu tanda penduduk tetap dan atau kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa: belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah pusat, institusi swasta atau asuransi kesehatan pribadi dan asuransi lainnya. bab jenisbab pembiayaan pembiayaan pelayanan kesehatan gratisviii ketentuan penutup peraturan bupatirupa? denda ramadhonaxk. diundangkan gedong tataan pada tanggal april sekretaris daerah kabupaten pesawaran, kesuma bangsa berita daerah oam pesawaran tahun nomor |
kabupaten majalengka dan wan nomor tahunwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien, peranan pengawasan yang dilakukan oleh bupati perlu ditingkatkanberdasarrta berpedoman kepada, perlu menetapkan pedoman operasional pemeriksaan inspektorat kabupaten majalengka yang ditetapkan dalam peraturan bupatioperasional pemeriksaan inspektorat kabupaten majalengkasur. bupati adalah bupati majalengka. inspektorat adalah inspektorat kabupaten majalengka. inspektur kabupaten adalah inspektur kabupaten majalengka. api dan atau auditor selaku aparat pengawas intern pemerintah apiyang dilaksanakan oleh inspektur kabupaten atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan revi. monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan program tingkat lapangan secara terus menerus atau berkala setiap tingkatan,rtas kerja pemeriksaan selanjutnya disebut kkpyang berpedoman kepada kebijakan pengawasan. naskah hasil pemeriksaan selanjutnya disebu. laporan hasil pemeriksaan selanjutnya disebut lhp adalah laporan yang berisi penyampaian informasi tentang temuan, kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas pemeriksaan atau yang perlu mengetahui informasi tersebumajalengka: dan tugas pembantuan. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh api dan atau auditor. pengawasaikoordinasikan oleh inspektur kabupaten. rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada disusun dalam bentuk ppt dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan pusat dan provinsi. kebijakan pengawasan daerah disusun dalam skala jangka menengah dan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang undangngawas pemeriksaan: sasaran pemeriksaan, skpd. skpd yang diperiksa: jadwal pelaksanaan pemeriksaan: jumlah personil: anggaran pemeriksaan: laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. bagian ketiga pelaksanaan pengawasan api dan atau auditor melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah denganbijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, dan urusan pemerintahan: pemeriksaan tertentu: pemeriksaan kinerja: dan pemeriksaan terhadap laporan pengaduan masyarakat. kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan pedoman operasional pemeriksaapi dan atau.. bagian keempat hasil pemeriksaan api dan atau auditor membuat nhp berdasarkan atas temuan hasil pemeriksaan untuk diserahkan kepada yang diperiksa. pihak yang diperiksa berkewajiban memberikan komentar yang berupa konfirmasi, klarifikasi atau tindak lanjut atas temuan yang dimuat dalam nhp paling lambat (dua) hari kerja setelah diterimanya nhp, dan menandatanganinya dengan pernyataan menyetujui atau menyepakati temuan yang ada. nhp. nhp disusun berdasarkan struktur penulisantetap menyusun lhptinjau ulang oleh pengendali teknis yang selanjutnya dikonsultasikan kepada penanggung jawab untuk mendapat persetujuan. lhp disusun sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. lhp disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada bpk ri perwakilan provinsi jawa barat. lhplaporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada bupati. bab tindak lanjut hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan api dan atau auditor sebagaimana dimaksud dalam ditindaklanjuti oleh audisi sesuai dengan rekomendasi yang terdapat dalam lhp. . apabila audisi tidak menindaklanjuti rekomendasi api dan atau auditor sebagaimana dimaksud dalam dapat dikenakan sanksi sesuai ketentubupati. pemutakhiran hasil pemeriksaan api dan atau auditor dilakukan paling sedikit (dua) kali dalam setahun. bab standar dan kode etik pengawasan api dan atau auditor dalam melaksanakan pengawasan wajib mematuhi standar pemeriksaan dan kode etik pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang perundangan. standar pemeriksaan dan kode etik pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan olehhara r sesuai dengan aslinya webhungagian hukum, kabupaten majalengka seri tatang nipsekretariat adalah sekretariat dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten tanah laut.adalah sub sub bagian pada sekretariathubungan, komunikasi dan informatikperhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten tanah laut bagian pertamoperasional jalan, lalu lintas angkutan jalan,angkutan laut, komunikasi dan informatika, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatikhubungan komunikasi dan informatika: menetapkan perencanaan strategik dinas perhubungan, komunikasi dan informatikhubungan darat, perhubungan laut dan komunikasi dan informatikhubungan darat, perhubungan laut dan komunikasi dan informatikdarlautkomunikasi dan informatika, menetapkan rencana kerja dinas perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan perencanaan strategik renstra) dinas yang telah ditetapkan, merumuskan program dan kebijakan umum dinas perhubungan, komunikasi dan informatikin)hubungan darat, perhubungan laut, komunikasi dan informatika tingkat kabupaten, merumuskan kebijakan operasional pembinaan perhubungan darat, perhubungan laut dan komunikasi dan informatika sesuai tugasoorhubungan darat, perhubungan laut dan komunikasi dan informatikrhubungan darat, perhubungan laut, dan komunikasi dan informatikrhubungan, komunikasi dan informatikahubungan, komunikasi dan informatikerhubungan, komunikasi dan informatika meliputi pembinaan perhubungan darat, perhubungan laut dan komunikasi dan informatikrhubungan darat perhubungan laut komunikasi dan informatikahubungan darat, perhubungan laut dan komunikasi dan informatika, aa. merencanakan kebijakan dalam meningkatkan fasilitas perhubungan darat, perhubungan laut dan komunikasi dan informatika pengkajian potensi strategis, pengawasan dan evaluasi bantuan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, bb. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna pembinaan perhubungan darat, pembinaan perhubungan laut, pengkajian komunikasi dan informatikahubungan darat, perhubungan laut dan komunikasi dan informatika, dd. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan perhubungan, komunikasi dan informatika: ee. mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan sarana perhubungan darat dan laut daerah, ff. melakukan pemantauan, pengawasan, serta pengendalian dalam hal pembinaan perhubungan darat, perhubungan laut dan komunikasi dan informatika, gg. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pembinaan perhubungan darat, perhubungan laut dan komunikasi dan informatikarhubungan, komunikasi dan informatika kk. melaksanakan evaluasi dan merumuskan kebijakan guna perbaikan kinerja dinas perhubungan komunikasi dan informatika: il. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam mengatasi bahaya dan penanggulangan kecelakaan transportasi darat dan laut, mm. membangun sistem penanggulangan kecelakaan transportasi darat dan laut yang transparan, terarah, terpadu dan berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang undangan: nnpenanggulangan kecelakan transportasi darat dan laut, menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pembinaan perhubungan darat, pp. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pembinaan perhubungan laut, gg. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan komunikasi dan informatika: rr. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan komunikasi dan informatika, ss. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan potensi strategis didaerah, tt. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian sistem komunikasi dan informatika instansi terkait, uu. memfasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, komunikasi dan informatika, menyusun program, kegiatan mengatur dan mengawasi terselenggaranya pembinaan perhubungan darat, perhubungan laut, dan komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, wwhubungan darat, perhubungan laut, dan komunikasi dan informatika: in) hubungan, komunikasi dan informatika, hubungan, komunikasi dan informatika, zz. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan sistem perhubungan serta rehabilitasi sarana perhubungan lingkup kabupaten: aaarhubungan daerah: bbbccchubungan, komunikasi dan informatika: ddd. mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaan: eee. menerima laporan kinerja dari bawahanrhubungan, komunikasi dan informatik terdiri dari sub bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan sub bidang tekhnik dan prasarana. cc. bidang perhubungan laut terdiri dari sub bidang angkutan dan pelabuhan dan sub bidang keselamatan pelayaran dan navigasi. bidang komunikasi dan informatika, terdiri dari sub bidang pos dan telekomunikasi, dan sub bidang pengembangan tekhnik informatika dan pelayanan data. kelompok jabatan fungsional dan kep) f.rhubungan, komunikasi dan informatika, memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unsur dinas perhubungan, komunikasi dan informatikhubungan komunikasi dan informatika: menetapkan program dan perencanaan dinas perhubungan,hubungan komunikasi dan informatika: mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kerja dinas perhubungan, komunikasi dan informatikhubungan, komunikasi dan informatikaee)hubungan, komunikasi dan informatikhubungan komunikasi dan informatika, mengkoordinasikan dan mengendalikan layanan aspirasi eksternal dan internal dinas perhubungan, komunikasi dan informatikhubungan, komunikasi dan informatika: memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada kepala dinasa: ss. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika tt. mengelola urusan umum, tatausaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana dinas perhubungan, komunikasi dan informatikhubungan, komunikasi dan informatika: wv. menyusun rencana anggaran, memeriksa, meneliti dan membukukan keuakep) lele) fff. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepalaaa. mengurus pemeliharaan kendaraan dinas bagi pejabat pimpinan daerah lingkungan dinas perhubungan, komunikasi dan informatikhubungan, komunikasi dan informatik,hubungan, komunikasi dan informatikerhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan yang . berlaku: lele)rhubungan, komunikasi dan informatika: hhh. melaksanakan penatalaksanaan perbuatan dinashubungan, komunikasi dan informatika: kkk. melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif dan inaktif lingkup dinas perhubungan, komunikasi dan informatikahubungan, komunikasi dan informatika. inhubungan komunikasi dan informatika: melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran dinas perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan usulan unsur organisasi lingkup dinas perhubungan komunikasi dan informatik: ss. membuat dan menganalisa laporan laporan tentang hasil kegiatan program anggaran. kegiatan dinas: kep)nn.melaksanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dinas perhubungan, komunikasi dan informatika: pp. menyiapkan bahan penyusunan rencana kinerja tahunan dan laki dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, gg. mengkoordinasikan pengumpulan laki pada masing masing unsur organisasi lingkungan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, tt. mengkoordinasikan: hhh. memonitoriii.hubungan darat kepala bidang perhubungan darat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis operasional, pengawasan dan pengendalian manajemen dan rekayasa, manajemen angkutan, prasarana dan tekhnik sarana serta pengendalian operasional terhadap kegiatan perhubungan dardaraizin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang, merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi izin pengangkutan barang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan: merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi izin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus, merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi perumusan kebijakan angkutan barang, angkutan orang, angkutan khusus jalan, kerja sama lintas daerah serta perbengkelan kendaraan: merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi perumusan kebijakan bimbingan dan perizinan perbengkelan kendaraan: menyiapkan, penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan perhubungan darat, mm. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas darat, menyiapkan pembangunan dan pemasangan serta pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan lalu lintas angkutan darat dalam kabupaten: menyiapkan penetapan dan pengaturan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkut barang dan tertib pemanfaatan dalam kabupaten, membina asosiasi usaha transportasi angkutan darat: menyiapkan pemberian perizinan pelayanan dan pengendalian muatan lebih dan tertib penyelenggaraan lalu lintas angkutan darat dalam kabupaten: memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan kegiatan rancang bangun tekhnik sarana angkutan daratdardarat membawahi dari seksi lalu lintas dan angkutan jalan: dan seksi tekhnik dan prasarana. in) kepala seksi lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan analisis kinerja operasional penetapan standar batas maksimum muatan dan kecepatan kendaraan angkutan orang dan barang dalam kabupaten, melakukan analisis tingkat pelayanan lalu lintas, penyiapan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan dalam kabupaten penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan lalu lintas dalam kabupaten, pembinaan teknis operasional pengawasan dan pengendalian manajemen angkutan darat penetapan jaringan trayek angkutan dalam kabupaten, melakukan pemberian ijin angkutan umum atau ijin trayek dan insidentil, menyiapkan usulan tarif angkutan penumpang dalam kabupaten, melakukan pembinaan kepada usaha angkutan umum, analisis kinerja operasional pelayanan angkutan umum, penetapan lokasi terminal tipe dan pembinaan operasional terminal, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas jalan kabupaten, melakukan penetapan lokasi dan pengendalian perizinanalu lintas dan angkutan jalan: merencanakan kegiatan seksi lalu lintas dan angkutan jalan menyusun program kerja seksi lalu lintas dan angkutan jalalu lintas dan angkutan jalan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas: membuat rencana pengaturan lalu lintas jalan kabupaten: membuat rencana pengaturan lalu lintas jalan nasional, jalan propinsi yang berada ibukota kabupaten::memproses rekomendasi analisa dampak lalu lintas: memproses ijin penggunaan jalan selain untuk lalu lintas: melaksanakan kegiatan pemantauan, penertiban dan pengamanan lalu lintas jalan umumkan pos pos yang ditentukan dan tugas tugas insidentil bidang lalu lintas pada waktu waktu tertentu: menyusun data pembinaan wilayah dan penyuluhan: menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan bidang lalu lintas: gg. menyelenggarakan pengawasan pendidikan dan latihan mengemudi, memberikan rekomendasi perizinan usaha angkutan orang dan barang, ijin trayek angkutan pedesaan ijin insidentil dan kartu pengawasan:: in) memberikan rekomendasi peruntukan angkutan:: menyusun standar pelayanan angkutan orang dan barang serta angkutan khusus: merumuskan tarif angkutan perdesaan dlaksanakan monitoring angkutan lebaran, natal dan tahun baru: cc. menyusun petunjuk teknis pengelolaan terminal penumpang barang,halted, dan shelter, dd. menyusun pedoman penentuan biaya retribusi terminal, fasilitas umum dan fasilitas penunjang serta jasa pelayanan terminal penumpang dan terminal barang: ee. menyusun bahan penetapan terminal tipe dan terminal barang, halte dan shelter, ff. memberikan rekomendasi rancang bangun terminal penumpang dan terminal barang: merencanakan pembangunan terminal penumpang dan terminal barang: hh. menyusun potensi parkir, ii. menentukan lokasi fasilitas parkir untuk umum: ji. menentukan tarif parkir kendaraan jalan umum: kk. menyelenggarakan pemungutan retribusi parkir: il. melaksanakan perencanaan operasional perwakilan: mm. menyelenggarakan pengelolaan perwakilan: nn.: pp. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan bidang perparkiran gg. melaksanakan inventarisasi kendaraan wajib uji, rr. menyusun persyaratan administrasi pengujian kendaraan bermotor ss. menyusun pedoman teknis petunjuk pelaksanaan tata cara pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, tt. menyusun bahan kebijakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor, uu.: wv. mengadakan penyuluhan dan pembinaan pengujian kendaraan bermotor, ww. menyusun kebijakan peraturan bidang pengujian kendaraan bermotor xx. teregistrasi hasil uji berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh swasta, yy. melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan perbengkelan umum, zz. menyusun pedoman teknis biaya uji berkala kendaraan bermotor, aaa. melaksanakan pembinaan kelaikan jalan kendaraan bermotor: kep) bbb. memberikan pertimbangan teknis perencanaan pembangunan untuk pengujian kendaraan bermotorffflu lintas dan angkutan jalan sebagai pedoman dan landasan kerja: hhh. menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah,idang perhubungan darat sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan: dan mmmkepala seksi tekhnik dan prasarana mempunyai tugas melakukan pemantauan dan analisis dampak lingkungan lalu lintas, melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan kegiatan rancang bangun teknis sarana angkutan jalan, melakukan bimbingan keselamatan dan pengawasan tertib pemanfaatan jalan dalam kabupaten penyiapan sarana dan prasarana terminal angkutan barang dan orang, dan penyiapan sarana dan prasaranakhnik dan prasarana merencanakan kegiatan seksi tekhnik dan prasarana menyusun program kerja seksi tekhniktekhnik dan prasarana sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, in) menyusun bahan tekhnik dan prasarana lalu lintas: mengolah dan menganalisa data kelengkapan jalan, 9g.: menentukan tempat tempat pemasangan kelengkapan jalan: melaksanakan pengelolaan, perawatan dan pemeliharaan kelengkapan jalan: melaksanakan pengadaan dan pemasangan kelengkapan jalan: melaksanakan pengecekan kelengkapan jalan: melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana terminal baik orang maupun barang: melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perparkiran: oo. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengujian kendaraan bermotor: mengadakan pembinaan dan penyuluhan bidang tekhnik dan prasarana lalu linteknik dan prasarana perhubungan daratteknik dan prasarana perhubungan darat danbidang tugasnya. ap) bagian keempat bidang perhubungan laut kepala bidang perhubungan laut mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta koordinasi kegiatan lalu lintas angkutan laut dan keselamatan pelayaran, penyiapandalam wilayah kabupaten pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelabuhan kabupaten serta pembinaan terhadap asosiasi sub sektor pelabuhan laut kabupatelauukan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional angkutan laut: melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan keselamatan perhubungan laut, melakukan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan kegiatan penanggulangan dan keselamatan pelayaran, melakukan pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan laut kabupaten: membuat evaluasi dan rencana pengembangan pelabuhan dan angkulaulaut membawahi dari seksi angkutan dan pelabuhan dan seksi keselamatan pelayaran dan navigasi. kepala seksi angkutan dan pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayaran dalam kabupaten, bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut lainnya, fasilitas jasa pengurusan transportasi dan penunjang angkutan laut dan tenaga kerja bongkar muat, melakukan penyiapan penetapan kebijakan tatanan dan perijinan pelabuhan kabupaten serta penyiapan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pelabuhan serta bimbingan pelaksanaan pemanduan, pemberian pengarahan kegiatan pengembangan pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelabuhan serta pendalaman kolam dan alur pelayarkutan dan pelabuhan: merencanakan kegiatan seksi angkutan dan pelabuhan, menyusun program kerja seksi angkutan dan pelabngkutan dan pelabuhan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas: menyiapkan bahan pelaksanaan dan pedoman petunjuk teknis tentang pelabuhan dan angkutan: menyiapkan bahan laporan hasil pengawasan teknis pengelolaan pelabuhan dan angkutan: melaksanakan bimbingan teknis pelabuhan dan penunjang angkutan laut dan tenaga kerja bongkar muat: menyiapkan rencana pembangunan prasarana penunjang pelabuhan sesuai peraturan perundang undangan: menyiapkan bahan perizinan pelabuhan angkutan perairan, pelayaran wilayah kabupatelaulamatan pelayaran dan navigasi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, analisis dan evaluasi tingkat keselamatan serta menyiapkan bahan pembinaan sistem keselamatan lalu lintas angkutan laut, penyiapan,pada alur pelayaran dalamlamatan pelayaran dan navigasi, merencanakan kegiatan seksi keselamatan pelayaran dan navigasi: menyusun program kerja seksi keselamatan pelayaran dan naviglamatan pelayaran dan navigasi sesuai prosedurlaksanaan dan pedoman petunjuk teknis tentang keselamatan pelayaran dalam wilayah kabupaten: menyiapkan surat izin usaha perusahaan pelayaran supp serta izin perusahaan penunjang angkutan laut: menyiapkan bahan laporan hasil pengawasan teknis pengelolaan keselamatan pelayaran dan navigasi: melaksanakan bimbingan teknis keselamatan pelayalauomunikasi dan informatika kepala bidang komunikasi dan informatika mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pemantauan dan melaksanakan pendataan bidang komunikasi dan informatika, merencanakan operasional mengatur bidang komunikasi dan informatika dalam rangka peningkatan kualitas telekomunikasi dan informasi penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi perijinan, pembinaan dan pengendalian bidang komunikasi dan informati':, merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyusunanyn pengolahan data secara elektronik, pembangunan dan pengembangan elektronik government gov:: mm.hnologi informatikomunikasi dan informatika sebagai pedoman dan landasan kerja: r. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan komunikasi dan informatik) kep) lele)informatika membawahi dari seksi pos dan telekomunikasi dan seksi pengembangan tekhnologi informatika dan pelayanan data. kepala seksi pos dan telekomunikasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemberdayaan pos, telekomunikasi serta pelayanan perijinan telekomunos dan telekomunikasi: merencanakan kegiatan seksi pos dan telekomunikasi, menyusun program kerja seksi pos dos dan telekomunikasi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugashimpun dan mengolah data pos dan telekomunikasi, menyiapkan bahan petunjuk pos dan telekomunikasi: menyiapkan bahan petunjuk teknis perijinan pos dan pembangunan telekomunikasi, mengumpulkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan pos dan telekomunikasi, mengumpulkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan perijinan pos, pembangunan dan pengembangan telekomunikasi: melakukan evaluasi dan analisa pelaksanaan pos dan telekomunikasi: melakukan evaluasi dan analisa pelaksanaan perijinpengawasan dan pemantauan pos dan telekomunikasi:pos, pembangunan dan pengembangan telekomunikasi, in) menyiapkan bahan dan mengolah laporan perijinan pos dan telekomunikasi, menghimpun dan mengolah data bahan bimbingan kelompok komunikasi sosial, melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan bimbingan, memanfaatkan dan memberdayakan kelompok komunikasi sosial: menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja instansi terkait mengenai bimbingan, memanfaatkan dan memberdayakan kelompok komunikasi sosial, menyiapkan bahan dan mengolah laporan mengenai pelaksanaan bimbingan, pemanfaatan dan pemberdayaan kelompok komunikasi sosial: r. menghimpun dan mengolah data peneterhadap penelitian dan pengkajian penyebarluasan informasi, melaksanakan evaluasi dan analisa hasil penelitian dan pengkajian informasi dalam rangka penyebarluasan informasi: menyiapkan bahan dan mengolah laporan mengenai penelitian dan pengkajian serta penyebarluasan informasi, menghimpun dan mengolah data pembinaan dan pengembangan sarana komunikasi antar penduduk, menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan sarana dan kelembagaan komunikasi antar penduduk, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan sarana komunikasi dan pembinaan kelembagaan komunikasi antar penduduk: menyiapkan bahan pengawasan dan pemantauan serta pengendalian pembangunan dan perijinan sarana komunikasi antar penduduk serta kelembagaannya: melaksanakan koordinasi dengan unit kerja instansi terkait dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan, pengendalian sarana dan kelembagaan komunikasi antar pendudukbbos dan telekomunikasi sebagai pedoman dan landasan kerja: dd. menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang pos dan telekomunik(aj ap) in)embangan tekhnologi informatika dan pelayanan data mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis, merencanakan, mengembangkan pengolahan data dan dokumentasi secara elektronik, pembangunan dan pengembangan serta pembinaan sarana informatika telematika penyusunan pedoman dan petunjuk teknis sistem pengumpulan dan penyajian data secara elektronik serta pembangunan dan pengembangan governmentekhnologi informatika dan pelayanan data: merencanakan kegiatan seksi pengembangan tekhnologi informatika dan pelayanan data, menyusun program kerja seksi pengembangan tekhnologi informatika dan pelayanan dtekhnologi informatika dan pelayanan data sesuai prosedur, mengelola, menyajikan dan menyimp: melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pembangunan dan pengembangan government: menyiapkan bahan dan mengolah laporan pelaksanaan kegiatan pengumpulankghimpun dan mengolah sarana telematika: menyiapkan bahan petunjuk teknis penelitian pengkajian pengembangan tekhss.embangan tekhnologi informatika dan pelayanan datpengembangan tekhnologi informatika dan pelayanan data serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah,bidang tugasnya. apap) aphsebuahngaturan mengenaatur dalam suatu peraturan yang terintegrasi yang sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalamhibah. hasil evaluasdan perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd). rkd perubahan rkd sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar penyusunan rancangan kua kuda dan pas pas perubahan. alokasi anggaran yang disepakati dalam kua kuda dan pas untuk hibah uang dituangkhubungan lembaga antarpemerintah dan atau instansi vertikal sesuai dengan ketentu dokumen usulan proposal dapat dilakukan perubahan, berupa: rencana anggaran biaya rab):ajukan daftar penerima hibah uhibah u. rincian kegiatan dan biaya dalam dokumen rencana anggaran biaya rab) bersifat indikatif dan dapat dilakukan penyesuaian menurut kebutuhan pada saat digunakan. nama, lokasi, output, dan outcome kegiatan bersifat mengikat dan tidak dapat diubah pada saat digunakan. sistem pencairan belanja hibah dengan kelengkapan, meliputi: akuntansi: salinan (fotokopi) rekening penerima hibah, dokumen usulan proposal, memuat surat permohonan hibah, dokumen pendukung yang dipersyaratkan, rencana anggaran biaya rab), dan dokumen lain sesuai dengan kebutuhan, berita acara hasil verifikasi faktual, keputusan walikota, nph: dan surat pernyataan dari calon penerima yang menyatakan bahwa objpenerima hibah menggunakan uang hibah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam nph. dalam hal output kegiatan telah selesai dan terdapat sisa uang sampai dengan tahun anggaran berakhir: sisa uang disetorkan rekening kas umum daerah melalui skpd teknis terkait:gajukan daftar penerima hibah bar. sistem pencairan belanja hibah merupakan mekanisme pencairan anggaran pengadaan barangdenganbarang kuasa pengguna barang. barang yang belum diserahkan disalurkan kepada penerima hibah menjadi barang persediaan padaling sedikit meliputi: laporan penerimaan dana dan penggunaan dana serta sisa dana, perbandingan rincian rencana anggaran biaya rab)nphberita acara dokumen serah terima hibah, dan nph. penerima hibah uang bertanggung jawab atas pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan hibah barang yang diterimanya. penerima hibah uang menyelenggarakan pencatatan dan dokumentasiii bantuan sosial bagian satu umum pemerintah daerah memberikan bantuan sosial berupa uang barangbagi individu keluarga kelompok dan atau masyarakat harus memenuhi persyaratan masuk dalam: data terpadu kesejahteraan sosial dtk) nonprogram, data terpadu kesejahteraan sosial dtk) penerima program bidang kesehatan dan bidang pendidikan, atau berita acara musyawarah kelurahan terkait pemutakhiran data kesejahteraanbantuan sosial harus memenuhi kriteria: selektif, diartikan, diartikan memiliki identitas kependudukan, identitas lembaga sesuai dengandan sesuai tujuan penggunaan,identitas kependudukan, identitas lembagaota yang, dianggarkan pada skpd: dan belanja bantuan sosial luar, dan subkegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada sekretariat daerahmenyampaikan usulan bantuan sosialpemerintah, dan rencana anggaran biaya rab). usulan bantuan sosialbantuan sosialhasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam s5),. rkd sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar penyusunan rancangan kua dan pas. alokasi anggaran yang disepakati dalam kua dan pas untuk bantuan sosial dituangkan pada dokumen (buku) apbd. paragraf bantuan sosial u, dan dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan lembaga nonpemerintah,berdasarkan hasil verifikasi faktuallengkapan spp, meliputi: akuntansi: nomor rekening penerima bantuan sosial, dokumen usulan proposal untuk bantuan sosial, berita acara hasil verifikasi faktual, dan keputusan walikota. dalam hal output kegiatan telah selesai dan terdapat sisa uang sampai dengan akhir tahun anggaran: sisa uang disetorkan rekening kas umum daerah melalui skpd teknis terkait,bantuan sosial barapabila pada saat verifikasi faktual terjadi sengketa kepengurusan pimpinan lembaga nonpemerintah, maka dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan bantuan sosial. berdasarkan hasil verifikasielanja bantuan sosial berupa barang dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang sampai dengan barang telah diterima berdasarkan berita acara serah terima barang dari penyedia sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. penyerahan bantuan sosial berupa barang dituangkan dalam berita acara serah terima barang, dan menjadi bukti pertanggungjawaban pengguna kuasa pengguna barang. barang yang belum diserahkan disalurkan kepada penerima bantuan sosialpemerintahdapemerintah yang menerima bantuan sosial bertanggung jawab atas pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan bantuan sosial barang yang diterimanya. lembaga nonpemerintah yang menerima bantuan sosial menyelenggarakan pencatatan dan dokumentasi bukti yang memadai atas penerimaan dan penyaluran penyerahan bantuan sosialadministrasi pembangunan daerah dengan tembusan kepada inspektur daeragian administrasi pembangunan daerah sekretariat daerah dengan tembusan inspektur daerah. kepala skpd bagiandan pengawasan kepala skpd melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan hibah dan bantuan sosial sesuai tugas pokok dan fungsinya. bab sanksi administratif penerima hibah yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif. penerima bantuan sosian berupa penghentian pemberian hibah dan bantuan sosial selama (lima) tahun berturut turut. pemberian sanksi administratif dilaksanakan oleh skpd terkait setelah memperoleh verifikasi dari inspektor,tiga atasfebruari walikota magelang, ttd. muhamad nur aziz diundangkan magelang pada tanggal februarproperti prajnajati, sh.mh. pembinalampiranota magelang dengan nomor . oo.alamat denkaakanaanannananana aan anna nanaktp sim no nnnnanannanananaalanannlnananllnalanlla aan organisasi? loco www maan alamat denkaakanaanannananana aan anna nanaios (ereota magelang dengan nomor. endealamat bnnaanananannananaan naa aanktp sim no nnnnanannanananaalanannlnananllnalanlla aan organisasi? loco www maan alamat bnnaanananannananaan naa aan: jenis spesifikasi barang jumlah unit pemberian hibah sebagaimana dimaksudagelang lewat dpa skpd . |'(ontoh format pakta integritasmagelangee. materaibarangmagelang. materai barang atau jasa kepada: pemerintah pusatmagelang jou. materai contoh format laporan penggunaan hibah bantuan sosial dalam bentuk uang dan laporan penggunaan hibah dalam bentuk barang laporan penggunaan dana hibah bantuan sosial dalam bentuk dana uang nama penerima") denkatanananannanananan aan aan alamat baaaanananaanannaaaaaa aan nama ketua baanaananaananaanan naa nama kegiatan benanananananananananananana nana pagu anggaran denkatanananannanananan aan aan hibah bansos prp seneseseneatatk (hee rupiah) tahun anggaran benanananananananananana nanas rincian kegiatan lokasi realisasi sisa anggaran anggaran magelang, .i.coolaporan penggunaan hibah bantuan sosial berupa barang nama penerima") denkatanananannanananan aan aan alamat baaaanananaanannaaaaaa aan nama ketua denkatanananannanananan aan aan nama kegiatan benanananananananananananana nana nama skpd pemberi :.i.co. hibah bansos kaanananananananana nana anna tahun anggaran benanananananananananana nanas jenis spesifikasi barang jumlah unit magelang, .oceankota magelang sebesar .e.ooesnenlnnnlnnlalkota magelang berupa .c.oeeeleenlnnkota magelang sebesar .i.eee.agelang, .chosen materai stempel contoh format hasil evaluasi dari perangkat daerah terkait kop skpd magelang, .cooke kepada yth. nomor bsakanananananananananana walikota magelang sifat bsakanananananananananana cg. ketua tim anggaran pemerintah lampiran? daerah kota magelang perihal hasil evaluasi hibah bansos magelang berdasarkankami telah melakukan verifikasi dan evaluasi permohonan hibah bantuan sosial jumlah permohonan sebanyak . proposal senilai rp. kennaanaanananaanananan (benak) berdasarkan hasil evaluasi yang disetujui sejumlah . proposal senilai rp. . joo. (eenanananaananananna), dengan rincian sebagaimana terlampir. demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya kepala skpd terkait (nama jelas pimpinan ditandatangani dicap) daftar hasil evaluasi hibah bantuan sosial nama hibah ban jumlah value alamat pemohon ket peran sos hibah ba ke| tukan uan bara usul skpd nos iw| l|c (n( rp) rp) yejapspejrp jojo titel kepala skpd terkait (nama jelas pimpinan ditandatangani dicap) walikota magelang, ttd. muhamad nur aziz salinan sesuai dengan aslinya properti prajnajati, sh.mh. pembina nip. belanja hibah sebagaimana dimaksud padayang dinyatakan layak diberikan memenuhi syarat. hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakanerah,yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak duplikasi dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dari calon penerima, cc. unit kerja pada kementerian dalam negeri yang membidangi urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah dari pemerintah daerah untuk menyediakpada tahun berkenaan kecuali ditentukan laimberian hibah sebagaimana dimaksud dalam memenuhi persyaratanresmi yang otoritasnya dibentuk, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan, dan memiliki izin badan hukum koperasi dan izin usaha, hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan. hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam kepada partai politik yang mendapatkan kursi pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan, dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibahilengkapi dokumen: surat usulan proposal yang ditandatangani pejabat pengurus yang sah, dan rencana anggaran biaya rab). usulan hibahhibahhibah. |
Subsets and Splits